PKSPARLEMEN EDISI JANUARI II 2O22 No. 27

PKSPARLEMENENEWSLETTER FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DPR - RI KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF Edisi Januari II Tahun 2021 No. 27 H. Ecky Awal Mucharam APBN Tak Sehat Publik Harus Tahu

CATATAN REDAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 27 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Habis IKN Sejatinya yang kita butuhkan hari ini bukanlah Terbitlah desain tentang ibu kota negara baru tapi jauh Utang lebih penting adalah desain pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Bukan melakukan pemborosan anggaran dan kebijakan yang tanpa pernah tergambar dalam janji kampanye. Seperti ide yang datang di pertengahan jalan dan hinggap dengan cepat menjalar ke seluruh tubuh kita, mengatur cara berpikir dan bertindak. Tiang pasak siap menjejak dan pada akhirnya naskah resmi dan masih butuh perhatian. Maka sudah sepantasnya jauh lebih penting adalah menghujam Pulau Kalimantan jadi bahan koreksi. dalam bentangan 256 ribu Langkah pemindahan ibu memastikan bahwa seluruh kebi- desain pemulihan ekonomi dan hektare hutan yang sebagian Pindah ibu kota bukan ide perawan. Meski tak terjamah baru, digagas dari zaman kota menjadi tidak lazim dalam jakan fokus dan serius mengem- kesehatan masyarakat. Bukan bukan berarti tak bertuan, Soekarno hingga Pemerintah karena sudah sejak lama saat ini. Langkah hari ini skema perbaikan ekonomi balikan dekat jantung ekonomi melakukan pemborosan menjadi wilayah konsesi. Baik bukanlah sesuatu yang baru, oleh korporasi maupun pribadi. tapi juga bukan sesuatu yang negara-negara di dunia. Kita masyarakat. Kisah tentang anggaran dan kebijakan yang perlu. Secara faktual gagasan Pembahasan Undang- memindahkan ibu kota tak seakan membuat anomali. banyak rumah sakit yang belum tanpa pernah tergambar dalam Undang Ibu Kota Negara (IKN) seimbang dengan kemampuan dikebut dalam waktu efektif dan indikator yang dihadapi. Berlari pada titik episentrum ditunaikan pembiayaannya dalam janji kampanye. Seperti ide yang kurang dari dua bulan, bahkan Centang perenang utang menjelang pengambilan bertumpuk makin hari makin yang berbeda dan menarik pelayanan Covid, utang pemerin- datang di pertengahan jalan keputusan 'diinjak gas' melewati banyak terakumulasi pada waktu tempuh 16 jam per hari beban negara yang semakin nafas dengan cara yang tidak tah yang masih menumpuk dan hinggap dengan cepat menuju paripurna. Tergopoh- besar. Selain itu, wabah gopoh dan trengginas, hingga pandemi belum kunjung usai sama. kepada BUMN, indeks logistik menjalar ke seluruh tubuh kita, Kreativitas memang yang anjlok, distribusi pupuk yang mengatur cara berpikir dan dibangun dari struktur yang tidak terselesaikan dan terlunta- bertindak. unik tapi sesungguhnya disusun lunta bagi para petani; hanya Kita harus saling dari cara berpikir yang runtut. sedikit catatan yang nampak. Ada mengingatkan karena negeri ini Disiplin dan dinamis ditabuh yang lebih penting dan perlu. dibentuk dalam sebuah dalam hentakan yang sama. Sejatinya yang kita butuh- kesepakatan, bukan sekadar Bukan angan-angan tanpa kan hari ini bukanlah desain menang dan kalah untuk perencanaan. tentang ibu kota negara baru tapi sebuah kepentingan. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 29 Desember 20217 REPUBLIK INDONESIA Evaluasi Akhir Tahun Kinerja Pemerintah, Fraksi PKS Sebut Pemburukan Demokrasi di Indonesia. KUTIPAN dengan menolak kebijakan yang cenderung pro oligarki dan Anggota Fraksi PKS DPR RI Sukamta sentralistik. Sebagai contoh, berpendapat bahwa Indonesia saat ini mengalami pemburukan demokrasi. Salah PKS menolak UU Cipta Kerja satunya indikatornya adalah menurunnya peringkat Indonesia di Indeks Demokrasi yang sarat kepentingan Oligarki maupun UU HKPD yang H. SUKAMTA, Ph.D sentralistik dan mengurangi wewenang daerah. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Polhukam Sukamta juga menyoroti adanya keterbelahan Hal ini disampaikan dalam EVALUASI masyarakat Indonesia saat ini. “Turunnya Indeks Demokrasi ini disebabkan acara Kaleidoskop dan Evaluasi AKHIR TAHUN Menurutnya, ini disebabkan ka- Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI FRAKSI PKS rena adanya para pendengung berbagai hal. Salah satunya adalah kurang Tahun 2021 yang digelar pada DPR RI TAHUN Selasa (28/12) siang. KALEIDOSKOP 2021 yang sengaja dipelihara oleh berfungsinya parlemen dalam melakukan pihak tertentu untuk mengadu pengawasan terhadap kinerja pemerintah. “Menurut The Economist domba masyarakat. Intelligence Unit, Indeks Demo- krasi Indonesia mengalami pemerintah menjadikan legisla- “Keterbelahan ini akan Sebagai contoh, koalisi besar partai politik penurunan peringkat pada tif tidak efektif dalam melaku- terus dipelihara terutama para yang mendukung pemerintah menjadikan tahun 2020. Indonesia kan pengawasan pemerintah. pendengung. Ini juga dipersulit sekarang peringkat 64 dari 167 negara, dengan status Flawed Hal ini cukup berdampak dengan adanya Presidential legislatif tidak efektif dalam melakukan Democracy atau demokrasi buruk bagi kehidupan Threshold 20% yang dapat pengawasan pemerintah. Hal ini cukup tidak sempurna” ujar Sukamta. demokrasi bangsa. menyempitkan calon presiden Menurut Sukamta, “Oleh karena itu, PKS ingin hanya dua orang saja ” ujar berdampak buruk bagi kehidupan turunnya Indeks Demokrasi ini memastikan agar ada pengawa- Sukamta. demokrasi bangsa disebabkan berbagai hal. Salah san terhadap kekuasaan meski satunya adalah kurang tidak maksimal karena kita Di sisi lain, kebebasan berfungsinya parlemen dalam hanya sendirian” ujar Anggota melakukan pengawasan Komisi I DPR RI tersebut. berpendapat dan berorganisasi terhadap kinerja pemerintah. Sebagai contoh, koalisi besar Selain itu, agenda di Indonesia semakin penyem- partai politik yang mendukung kekuasaan terancam terpisah dengan agenda rakyat. Karena pit. Padahal, ini merupakan kalisme dan kriminalisasi terha- merugikan masyarakat karena itu PKS akan terus menyuarakan aspirasi publik indikator terpenting hubungan dap tokoh yang dianggap kritis. dapat mengacaukan siklus antara pemerintah dengan Terakhir, Sukamta menye- kepe-mimpinan nasional dan rakyat. Pembatasan kebebasan butkan isu perpanjangan masa daerah. tersebut bisa dilihat dari berla- jabatan Presiden sebagai indi- Selengkapnya kunjungi kunya UU ITE, pembubaran or- kasi pemburukan demokrasi. fraksi.pks.id ganisasi dengan dalih isu radi- Menurutnya, isu ini benar-benar fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 29 Desember 20217 REPUBLIK INDONESIA Faisal Basri kepada merupakan 50% penghasil gula”, tegas ekonom senior PKS: Ancaman INDEF. Oligarki Perlu Tahun 2020-2021 menjadi tahun pesta pora bagi para oligark, dimana pendapatan mereka pada tahun 2021 Diwaspadai cukup fantastis. Beberapa berasal dari ekspor batu bara yang bisa mencapai sekitar Rp500 Triliun, Crude Palm Oil KUTIPAN (CPO) Rp500 Triliun, serta iron and steel sekitar 90% nya Jakarta (28/12) --- Ekonom Senior Faisal merupakan hasil dari smelter nikel yang hampir seluruhnya Basri menyampaikan evaluasi akhir tahun dimiliki oleh China. mengenai permasalahan oligarki yang kian “Memang terjadi pencip- taan nilai tambah yang berlipat mencengkram di Indonesia. ganda, tapi pelipat gandaan Pemaparan tersebut KALEIDOSKOP EVALUASI tersebut 90%nya dinikmati oleh FAISAL BASRI, MA disampaikannya dalam acara AKHIR TAHUN China”, ujar akademisi Ekonom Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir FRAKSI PKS Universitas Indonesia (UI). Tahun Fraksi PKS DPR RI 2021 DPR RI TAHUN “Oligarki kian mencengkram dan ini adalah pada Selasa siang 2021 “Pertanyaan kepada (28/12/2021). pemerintah adalah mengapa pendapatan Rp500 Triliun batu bara tersebut tidak dikenakan “Oligarki kian menceng- terhadap kehancuran pabrik pajak ekspor. Padahal jika ancaman untuk kita bersama, yaitu melalui kram dan ini adalah ancaman gula dan tebu Indonesia. pemerintah mengenakan 25% pelemahan institusi politik seperti untuk kita bersama, yaitu Melalui PP tersebut, kata pajak ekspor batu bara terse- melalui pelemahan institusi Faisal, pabrik gula lambat laun but, setidaknya pemerintah penurunan indeks demokrasi dan politik seperti penurunan pelemahan KPK. Pelemahan pada institusi indeks demokrasi dan akan rontok, karena akan dapat mengantongi Rp118 digantikan oleh 11 gula rafinasi Triliun pada tahun ini yang bisa pelemahan KPK. Pelemahan yang dikuasai oleh tiga dipakai untuk kesejahteraan ekonomi dengan adanya Undang-Undang pada institusi ekonomi dengan kelompok usaha besar di rakyat”, tambah Faisal. Cipta Kerja, dan putusan MK mengenai UU adanya Undang-Undang Cipta Indonesia yang tidak membeli Di sisi lain terdapat Kerja, dan putusan MK tebu dari petani Indonesia atau permasalahan yang terjadi di Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat” mengenai UU Cipta Kerja membeli tebu dari negara lain Indonesia, dimana angka inkonstitusional bersyarat”, kata karena dibebaskan membeli pengangguran muda di pakar ekonom tersebut. tebu dari petani. Indonesia terbilang cukup Ironisnya, pelemahan ins- “Ini merupakan pintu tinggi, yaitu pada tahun 2021 2021 berjumlah sekitar 6.100 meningkat yang mayoritasnya titusi dari Undang-Undang Cipta gerbang melibas pabrik gula pengangguran berusia 15-24 orang. bukan merupakan tenaga ahli Kerja, PP No.26/2021 tentang dan pabrik tebu kita dan tahun mencapai 19,55%. “Di tengah orang muda melainkan para buruh seperti Penyelenggaraan Bidang kepada PKS ini merupakan Namun, angka tenaga kerja Indonesia kesulitan mencari tukang kebun, supir, satpam, Pertanian dan Kemenperin No. perhatian untuk Dapil di Jawa asing China terus meningkat pekerjaan, namun tenaga kerja dan lainnya. Dan ini yang harus 23/2021 menjadi alasan Tengah dan Jawa Timur yang dimana pada bulan Oktober asing China justru terus kita waspadai,\" tegas Faisal. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 29 Desember 20217 REPUBLIK INDONESIA Ketua FPKS DPR: Publik Harus Diberi Ruang Seluas- luasnya untuk Evaluasi Pemerintahan KUTIPAN lakukan meskipun sebagian masyarakat mungkin belum Jakarta (28/12) --- Ketua Fraksi PKS DPR mendengarnya. Anggota Fraksi RI Jazuli Juwaini menekankan pentingnya Anggota Legislative dalam membuka diri PKS dari 575 anggota dewan serta memberikan ruang-ruang publik bagi masukan, ide, dan pemikiran masyarakat hanya 50, karena itu wajar dalam pembahasan Undang-Undang maupun evaluasinya. kalau dalam pengambilan keputusan-keputusan yang 50 ini kerap kali terkalahkan walaupun kami menyampaikan aspirasi dari masyarakat, umat, Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA ormas Islam, komunitas Ketua Fraksi PKS DPR RI pemuda, pedagang, petani, dan nelayan. Semua kami suarakan Hal itu disampaikan dalam EVALUASI dengan lantang di mimbar “Fraksi PKS terus mengupayakan hal terse- Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir AKHIR TAHUN parlemen ini,” sambung Tahun Fraksi PKS DPR RI Tahun FRAKSI PKS 2021, yang digelar pada Selasa KALEIDOSKOP DPR RI TAHUN Legislator yang mewakili Dapil but, salah satunya dengan mengadakan (28/12/2021). 2021 Banten II itu. evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden “Kita anggota dewan Anggota BKSAP DPR RI itu dengan segala kelebihan yang ada pada kita, tetap saja kita menambahkan bahwa Fraksi Joko Widodo. Evaluasi tersebut merupakan memiliki kelemahan dan keter- PKS harus menjadi garda terde- batasan. Karena itu, sebagai Wakil Rakyat, 575 anggota Anggota Komisi I tersebut. pan dalam melakukan aksi-aksi bentuk tanggung jawab Fraksi PKS selaku dewan ini tidak perlu malu, Jazuli menuturkan pula yang membela kepentingan tidak perlu gengsi, dan tidak umat, rakyat, dan menjaga partai oposisi, dalam memberikan pem- perlu minder ketika meminta bahwa Fraksi PKS terus meng- dan mendapat masukan dari upayakan hal tersebut, salah Negara Republik Indonesia. belajaran politik dan check and balances para anak bangsa yang memi- satunya dengan mengadakan Hal itu terlihat dari jalannya roda pemerintahan.” liki kelebihan di bidangnya. evaluasi satu tahun pemerin- Berikan ruang seluas-luasnya tahan Presiden Joko Widodo. beberapa kiprah Fraksi, mulai dengan manajemen waktu yang Evaluasi tersebut merupakan tentu harus kita atur,” ujar bentuk tanggung jawab Fraksi dari penolakan beberapa PKS selaku partai oposisi, da- lam memberikan pembelajaran regulasi seperti UU Omnibus politik dan check and balances jalannya roda pemerintahan. Law yang kemudian diperkuat tentang arah ideologi Pancasila, Fraksi PKS terhadap UU Ibu “Banyak yang kami oleh Mahkamah Konstitusi, RUU Perpu No. 1/2020 yang Kota Negara, serta kritik atas HIP (Haluan Ideologi Pancasila) memberikan wewenang bagi alokasi APBN yang harus yang tidak berlandaskan pada eksekutif untuk mengalokasikan ditingkatkan efektivitasnya. TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 anggaran di masa pandemi tanpa Selengkapnya kunjungi yang menimbulkan pertanyaan persetujuan DPR, catatan kritis fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 29 Desember 20217 REPUBLIK INDONESIA Evaluasi Kinerja Pemerintahan 2021, Aleg PKS: APBN Tak Sehat, Publik Harus Tahu! KUTIPAN negara ini, dimana setiap pengeluaran yang dikeluarkan Jakarta (28/12) --- Wakil Ketua Fraksi Bida- harus efektif dan efisien ng Ekonomi dan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Ecky Awal sekaligus juga mampu Mucharam menyampaikan Evaluasi Kinerja Pemerintahan dan Kebijakan memberikan multi efek Pemulihan Ekonomi. terhadap sektor lainnya. “Sedangkan, perekonomian negara saat ini seperti besar pasak daripada tiang, dimana banyak BUMN yang tidak sehat dan perlu dise- lamatkan oleh APBN melalui Ecky menyampaikan hal EVALUASI Pajak Rakyat dan Utang yang tersebut dalam Acara AKHIR TAHUN Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir KALEIDOSKOP FRAKSI PKS berujung pada kekhawatiran,\" H. ECKY AWAL MUCHARAM Tahun Fraksi Partai Keadilan DPR RI TAHUN tutur Ecky. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ekonomi dan Keuangan Sejahtera 2021 pada Selasa 2021 (20/12/2021). Selanjutnya Ecky “Perjuangan fraksi di menyampaikan bahwa Program bidang ekonomi dan keuangan dapat dilihat melalui PERPU Anggota Komisi XI DPR RI Pemulihan Nasional ini juga “Masyarakat tengah mengalami kondisi 2021, Penolakan UU Perpa- tersebut. menimbulkan pertanyaan yang jakan, HKPD. Hal tersebut perlu diketahui oleh publik meskipun Tidak hanya itu, Ecky besar yang perlu diketahui oleh yang menyulitkan, seperti terjebak pinjam- tidak mudah” ujar Ecky. menyampaikan bahwa dalam publik mengingat fakta di konteks APBN, utang negara Sejak awal 2021, Indone- yang mencapai 41,38% PDB lapangan membuktikan bahwa an online illegal, lalu RUU IKN yang sedang sia telah mengalami berbagai yang sudah melebihi porsinya angka pengangguran kaum masalah perekonomian, hal menimbulkan berbagai perta- milenial mencapai 19,55% dibahas ditengah Kesulitan Ekonomi tersebut juga tidak dipungkiri nyaan seperti apakah sumber dapat terjadi karena dampak dana, postur APBN dan belanja “Program Pemulihan Rakyat. Dengan demikian, Fraksi PKS dari Pandemi Covid-19. negara benar-benar sehat ? Nasional harus dibedah kembali melihat bahwa perlu ada perbaikan dari mengingat pemerintah hingga “Kebijakan fiskal, ekonomi “Bagaimana mungkin dan sektoral perlu untuk diper- APBN negara sehat sedangkan saat ini belum menyampaikan Hulu terkait dengan kebijakan yang ada” hatikan kembali oleh pemer- tidak memberikan dampak yang secara terang-terangan terkait intah guna menjamin tujuan signifikan untuk kesejahteraan bernegara yaitu mewujudkan rakyat” pungkas Ecky. dengan kebijakan fiskal secara kesejahteraan rakyat,\" pungkas Perlu diketahui bahwa sektor riil,\" ujar Ecky Kondisi Ekonomi yang ditengah Kesulitan Ekonomi kebijakan APBN harus mampu menopang perekonomian Di momen Kaleidoskop mengkhawatirkan. Rakyat. Dengan demikian, dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi “Masyarakat tengah Fraksi PKS melihat bahwa perlu PKS DPR RI tahun 2021 mengalami kondisi yang ada perbaikan dari Hulu terkait menjadi perhatian khusus bagi menyulitkan, seperti terjebak dengan kebijakan yang ada” kita semua mengingat pinjaman online illegal, lalu RUU Tegas Ecky. Indonesia sedang ditengah IKN yang sedang dibahas fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BERITA FRAKSI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 29 Desember 20217 REPUBLIK INDONESIA Evaluasi Akhir Tahun PKS, Wakil Ketua Umum MUI: Umat Islam Harus Perkuat Ekonomi dan Bisnis KUTIPAN pengusaha dari kalangan penduduk asli tersingkir. Jakarta (28/12) --- Ketua PP Muhammadi- “Yang harus diperkuat yah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas menyampaikan beberapa hal dalam agama ini dalam terkait kebangsaan dalam acara Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun ekonomi dan bisnis. Karena Fraksi PKS DPR RI Tahun 2021 yang berlangsung pada Selasa (28/12) di kemajuan bangsa bukan hanya Dr. H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag Gedung DPR, Senayan, Jakarta. dari politik saja, melainkan dari para pengusaha yang memiliki Ketua PP Muhammadiyah/Wakil Ketua Umum MUI bisnis. Di Indonesia kebanyakan pengusaha berasal dari etnis cina, justru penduduk asli tidak “Masalah yang dihadapi oleh bangsa kita mendorong majunya ekonomi bukan hanya masalah pemerintah saja, dan bisnis.” kata Anwar Abbas. Anwar Abbas membuka EVALUASI Selanjutnya, ketua PP tetapi masyarakatnya juga. Maka dari itu, dialognya dengan menjelaskan AKHIR TAHUN Muhammadiyah tersebut hubungan pemerintah dan rakyat harus data terkait prosentase FRAKSI PKS memberi masukan agar penurunan penganut agama DPR RI TAHUN Islam di Indonesia. Terhitung KALEIDOSKOP 2021 pemerintah dapat bekerja sama terjalin baik, sama-sama memiliki sudut sampai tahun 2020, umat Islam dengan rakyat untuk pandang yang sama. Pemerintah di Indonesia mengalami melahirkan lebih banyak lagi penurunan sebesar 8-9%. Anwar Abbas menyimpulkan pengusaha atau pebisnis memberikan pendidikan berwirausaha bahwa adanya masalah dalam dengan memberikan pelajaran umat Islam itu sendiri. penganutnya menurun 8-9%. tentang kewirausahaan dengan kepada masyarakat tetapi tetap dalam “Ketika negeri ini Kesimpulannya berarti dalam tetap berlandaskan nilai ideologi Pancasila diprokalamirkan, jumlah umat umat islam ada masalah, kalau Pancasila dan UUD 1945. Islam di Indonesia sekitar 95% tidak ada masalah tidak terjadi kemudian menurun hingga penurunan secara kuantitatif.” “Masalah yang dihadapi mencapai 87%. Jumlah umat jelas Wakil Ketua MUI tersebut. islam menurun lagi sejak 2020 oleh bangsa kita bukan hanya hingga mencapai 86%. Itu Selanjutnya, Anwar Abbas berarti umat Islam di Indonesia berpendapat bahwa yang harus masalah pemerintah saja, kepada masyarakat tetapi tetap menjadi negara maju tanpa me- diperkuat dalam agama Islam adalah ekonomi dan bisnis. tetapi masyarakatnya juga. dalam ideologi Pancasila.” ngesampingkan nilai Pancasila. Umat Islam terlalu fokus kepada aspek lain seperti politik, sosial Maka dari itu, hubungan tegasnya. Negara akan kuat jika saling atau budaya sehingga para pemerintah dan rakyat harus Sebagai penutup, Anwar membangun satu sama lain terjalin baik, sama-sama Abbas menyampaikan bahwa tanpa menjatuhkan pihak yang memiliki sudut pandang yang sistem ekonomi di Indonesia besar maupun yang kecil. sama. Pemerintah memberikan harus tetap berlandaskan Selengkapnya kunjungi pendidikan berwirausaha Pancasila sebagai bekal untuk fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DPR - RI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kreatif, Atraktif, Substantif Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T Ketua Fraksi PKS DPR RI Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

KOMISI I FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 7 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Wakil Ketua FPKS penduduk Indonesia dari data Tegaskan Kominfo Kembali Gagal BPJS mencapai lebih dari 600 Lindungi Data Rakyat Indonesia triliun rupiah. \"Ini baru satu kebocoran, tentu kebocoran data lainnya akan lebih besar,\" tandasnya. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI juga mengingatkan Kominfo untuk benar-benar menjaga aplikasi peduli lindungi yang diklaim menjadi super apps. \"Trend kebocoran data selama pandemi Covid-19 ini KUTIPAN menyasar data-data kesehatan yang berharga. Maka kami Jakarta (07/01) --- Kebocoran data kembali ingatkan kembali, jaga dengan terjadi, kali ini data catatan medis pasien di sejumlah rumah sakit di Indonesia serius data-data di aplikasi H. SUKAMTA, Ph.D berukuran 720 GB berupa documents dan peduli lindungi, jangan lengah Anggota Komisi I DPR RI 6 juta database di jual dalam Raidforums. dan jumawa.\" Dari sisi lain, doktor lulusan Inggris ini menyoroti “Kami di Komisi 1 DPR RI sudah berulang perihal kepercayaan publik \"Dampak kebocoran data kali menyampaikan bahwa kebocoran- ini ialah turunnya kepercayaan Kebocoran ini menambah lebih ketat berbagai rakyat kepada pemerintah kebocoran data harus ditangani dengan jumlah kasus kebocoran data kementrian/lembaga, salah yang terjadi di tahun 2021 yang satunya Kementrian Kesehatan. terkait keamanan data. Data baik oleh Kominfo. Kominfo sebagai terjadi sebanyak 8 kasus besar Apalagi data kemenkes yang yang bocor membuat dengan jutaan data. berhubungan dengan Covid-19 beberapa waktu lalu pernah masyarakat banyak leading sektor digital bertanggung jawab Menanggapi hal ini dibobol. Seharusnya mendapatkan pesan-pesan mengatur manajemen perlindungan data anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi pengawalan lebih ketat, namun tidak jelas dan mengganggu PKS Sukamta menyatakan faktanya sekarang data bahwa Kominfo tidak belajar Kemenkes RI kembali bobol. sehingga kepercayaan dan lebih ketat berbagai kementrian/lembaga, dari kesalahan kehocoran data Artinya Kominfo gagal menjaga keyakinan terhadap keamanan salah satunya Kementrian Kesehatan beberapa waktu lalu. data masyarakat dan tidak bisa data dirinya berkurang,\" memimpin K/L dalam \"Kami di Komisi 1 DPR RI melindungi data masyarakat,\" Masih terkait dengan sudah berulang kali papar Sukamta. menyampaikan bahwa kebocoran data pribadi ini, kebocoran-kebocoran data Permasalahan data ini, harus ditangani dengan baik tegas Sukamta, krusial menurut Sukamta mengingatkan bawah Menkominfo. Padahal perlindungan data yang oleh Kominfo. Kominfo sebagai perhitungan lembaga riset leading sektor digital Ponemon-IBM, besarnya Kominfo untuk segera saat ini saja Kominfo tidak punya independen bukan di bawah bertanggung jawab mengatur kerugian kebocoran 279 juta manajemen perlindungan data menyelesaikan masalah krusial kemampuan menangani kementrian,\" menurut pesan dalam RUU Perlindungan Data permasalahan kebobolan data. tertulis yang dikirim oleh Pribadi khususnya mengenai Kominfo harus berkaca, sadar Anggota Dewan asal daerah lembaga perlindungan data. kemampuan diri. Selain itu, pemilihan DI Yogyakarta \"RUU PDP ini macet karena banyak negara di dunia (07/01/2022). Kominfo masih ngotot lembaga khususnya Eropa Selengkapnya kunjungi perlindungan data berada di mengkhususkan sebuah lembaga fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 4 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Aleg PKS: Janji Pemerintah Tingkatkan Produksi Kedelai Nasional Gagal Total KUTIPAN upaya swasembada kedelai. \"Saya yakin negara kita Jakarta (05/01) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan memiliki peluang ber-swasem- mendorong Kementerian Pertanian agar bada kedelai pada masa men- berkomitmen dan kerja keras untuk datang dan mampu mening- meningkatkan produksi kedelai nasional. katkan produksi jika punya komitmen terhadap komoditi Pasalnya, kata Johan, janji produsen benih yang dapat kedelai lokal,\" papar Johan. H. JOHAN ROSIHAN, S.T tahun lalu untuk melipatkan diberdayakan untuk memenuhi Anggota Komisi IV DPR RI produksi kedelai tidak terlak- kebutuhan benih kedelai,\" Johan menyebutkan sana dan tidak terwujudnya pungkas Johan. bahwa ketidakstabilan produksi “Tahun lalu secara gamblang Menteri percepatan budidaya kedelai kedelai di Indonesia akibat Pertanian telah berjanji bahwa produksi selama tahun 2021 lalu. Politisi PKS ini mengingat- adanya penurunan luas panen kedelai lokal akan ditingkatkan dalam kan, tahun lalu secara gam- kedelai yang tidak diimbangi \"Saya berharap Pemerin- blang Menteri Pertanian telah dengan peningkatan waktu dua kali masa tanam. Namun tah tidak melakukan kesalahan berjanji bahwa produksi kedelai produktivitas kedelai. kenyataannya meleset karena produksi yang sama pada tahun ini dan lokal akan ditingkatkan dalam kedelai lokal tidak pernah meningkat dan lebih berkomitmen mendorong waktu dua kali masa tanam. \"Hal ini mesti jadi perhati- tidak ada komitmen untuk memperluas produktivitas kedelai nasional\", an pemerintah agar memberi cetus Johan. \"Namun kenyataannya me- prioritas pada pembangunan areal tanam kedelai leset karena produksi kedelai Pertanian yang berorientasi Legislator Senayan ini lokal tidak pernah meningkat pada swasembada kedelai,\" bahkan menyatakan bahwa dan tidak ada komitmen untuk tegas Johan. tahun lalu telah terjadi memperluas areal tanam kelangkaan benih kedelai, hal kedelai,\" ujar Johan. Ketua DPP PKS ini ini diakibatkan karena berharap Pemerintah dapat pemerintah tidak menyiapkan Wakil Rakyat dari Pulau memberi bantuan subsidi input program khusus untuk Sumbawa ini menyatakan produksi untuk mendukung ketersediaan benih kedelai. bahwa pertumbuhan kebutuhan kegiatan budidaya kedelai. konsumsi kedelai selalu \"Saya menyesalkan melebihi partumbuhan produksi \"Saya yakin petani akan Pemerintah lamban untuk dalam negeri, dan pemerintah lebih bersemangat menanam melakukan perbanyakan benih hanya bisa melakukan impor kedelai jika pemerintah kedelai, padahal kita memiliki untuk hal tersebut serta tidak menjamin semua input produksi begitu banyak balai benih dan memiliki terobosan melakukan seperti benih, pupuk dan sarana lainnya untuk membantu petani agar lebih giat meningkatkan produktivitas kedelai lokal\", demikian tutup Johan Rosihan. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Sabtu 8 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Harga Pangan Masih Tinggi, Aleg PKS Minta Solusi Kongkrit, Bukan Saling Menyalahkan KUTIPAN suplainya terkontraksi semes- tinya akan cepat teratasi dan Jakarta (08/01) --- Anggota Komisi IV DPR tidak berlarut-larut,\" ujar Akmal. RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, menanggapi awal tahun 2022 disambut Akmal menyampaikan, dengan kenaikan harga pangan di berbagai komoditas mulai dari gabah, jagung, cabai, dari data BPS yang ia peroleh, telur, minyak goreng dan lainnya. kelompok pengeluaran Dr. H. ANDI AKMAL makanan dan minuman, PASLUDDIN, S.P.,M.M komoditas penyumbang utama inflasi adalah cabai rawit, Anggota Komisi IV DPR RI minyak goreng, dan telur ayam ras. Cabai rawit menyumbang Pria yang akrab disapa Akmal wacana. Rakyat sudah 0,11%, minyak goreng sebesar “Dimasa yang akan datang, pemerintah ini meminta Pemerintah mene- menunggu lama soal perbaikan 0,8%, dan telur ayam ras harus lebih siap menghadapi moment hari mukan solusi konkrit dan tidak tataniaga pangan ini. Harap- sebesar 0,05% terhadap inflasi menyalahkan satu sama lain. harap rakyat pada penurunan harga pangan ini sudah terlalu pada Desember 2021. besar, seperti Nataru, dan Hari raya Iedul \"Persoalan harga pangan lama hingga berganti tahun, “Hingga medio Januari ta- Fitri atau Iedul Adha. Tidak perlu lagi ada ini ketika pemerintah dikritisi, karena mereka telah sebagai contoh kementerian mengalami penurunan daya beli hun 2022 harga pangan masih pertanian, maka akan ada sebagai dampak akibat pendapat yang berkelit bahwa pandemi covid-19 yang tidak bergejolak. Saya berharap, koor- alasan kenaikan harga pangan bukan persoalan harga ini tanggung kunjung selesai”, tutur Akmal. dinasi kementan, kemendag, karena stok, tapi karena moment hari jawab kementerian perdagang- bulog dibawah naungan an,\" ujarnya. Politisi PKS ini menerangkan, meski ada Kementerian perekonomian besar. Mesti dicari solusinya, kestabilan Bahkan, imbuh Akmal, momen Nataru yang mesti mampu menyelesaikan harga pangan, dan kalaupun naik mesti Kepala Negara sendiri beberapa mengakibatkan Makanan persoalan pangan ini. Jangan hari lalu menunjukkan rasa minuman jadi penyumbang kesalnya yang dipublikasi utama inflasi, akan tetapi bila sampai sesama lembaga wajar dan durasinya tidak terlalu lama” dengan pernyataan Harga pondasi ekonomi kerakyatan pemerintah ini saling tunjuk minyak goreng harus tetap kita kuat tidak akan terlalu terjangkau, jika perlu Mendag menjadi gejolak yang berarti. siapa yang bertanggung jawab melakukan operasi pasar. \"Permintaan produk untuk menyelesaikan persoalan “Saat ini yang dibutuhkan pangan yang melonjak namun adalah solusi kongkrit, bukan ini”, kritis Akmal. pertanian dan pangan. Permasa- kementerian perdagangan tidak Pria kelahiran Bone ini lahan utama di kementerian ada alasan untuk impor sebagai meminta khusus pada kemen- teknis adalah ketersediaan. alat instrumen pengendalian terian Pertanian, agar tahun \"Bagaimana Kementan harga,\" pungkas Akmal. 2022 ini ada perbaikan dari mampu memperkuat penyediaan Selengkapnya kunjungi tahun sebelumnya terutama stok pangan dalam negeri deng- fraksi.pks.id menghadapi persoalan an produksi yang cukup sehingga fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 30 Desember 20217 REPUBLIK INDONESIA IKN Dikebut, Legislator PKS Ingatkan Potensi Besar Bencana Ekologis KUTIPAN \"Ancaman kekeringan, kekurangan pangan dan tentu Jakarta (30/12) --- Saat ini Pemerintah dan saja potensi banjir bandang DPR RI sedang membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang baru-baru ini terjadi perlu yang ditujukan untuk menjadi legal standing perpindahan Ibukota dari Jakarta segera mendapatkan perhatian ke Kalimantan Timur tepatnya di wilayah Penajam Paser Utara (PPU). yang serius jika tidak potensi bencana ekologis akan mengancam wilayah IKN yang baru tersebut,\" ungkapnya. Belum lagi, imbuh Slamet, terkait dengan lingkungan dan konservasi Wilayah IKN memi- liki keanekaragaman hayati (kehati) yang sangat beragam. Dalam beberapa informasi yang terburu-buru. \"Sebaran kehati di wilayah drh. H. SLAMET beredar di kalangan media “Dari penelusuran kami IKN ditandai dengan jumlah Anggota Komisi IV DPR RI diketahui nantinya wilayah IKN tumbuhan di Kalimantan Timur ini tersebar seluas lebih dari hampir belum ada penelitian 250 ribu hektar dengan kontur ilmiah yang spesifik membahas sekitar 527 jenis tumbuhan, wilayah mulai dari perbukitan, terkait dengan perpindahan IKN Daerah Aliran Sungai (DAS) ini dari sisi sosial ekonomi dan 180 jenis burung, lebih dari 100 sampai di wilayah pesisir. lingkungan atau yang kita kenal dengan pilar pembangunan mamalia, 25 jenis herpetofauna “Dari penelusuran kami hampir belum ada Menanggapi hal tersebut, berkelanjutan,” ujar Slamet di dan terdapat spesies dengan Ketua Kelompok Komisi (Kapo- Jakarta, Rabu (29/12/2021). ksi) IV DPR RI dari Fraksi PKS, status konservasi tinggi, dilindu- penelitian ilmiah yang spesifik membahas Slamet, mengingatkan bahwa Penelitian ilmiah terkait ngi, endemik, dan spesies terkait dengan perpindahan IKN ini dari perpindahan IKN ini berpotensi dengan bencana ekologis, kata penting,\" pungkas Slamet. memperbesar bencana ekologis Slamet, sangat penting untuk di daerah Kalimantan Timur dilakukan terlebih dahulu Menurut hasil KLHS sisi sosial ekonomi dan lingkungan atau khususnya daerah yang menjadi sebelum memutuskan untuk masterplan IKN (KLHK, 2020), yang kita kenal dengan pilar pembangunan lokasi inti maupun penunjang memindahkan IKN mengingat terdapat spesies dengan status proyek IKN ini. sinyal potensi bencana tersebut sudah ditemukan dalam konservasi tinggi, dilindungi, berkelanjutan” Slamet menjelaskan dokumen Rapid Kajian endemik dan spesies penting. perpindahan ibu kota harus Lingkungan Hidup Strategis berdasarkan kajian yang (KLHS) yang dilakukan KLHK Sebaran spesies penting ini mendalam dan tidak boleh pada tahun 2020. dapat dijumpai di Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Madu, Lutung Merah, Owa dipterokarpa yang berada di Lindung yang berada di sekitar Kelawat, Macan Dahan, Kucing KHDTK Samboja, 35 jenis yang wilayah IKN dan Kawasan Hutan, Rusa Sambar dan lainnya. berada di konsesi ITCIKU, dan Pelestarian Alam berupa burung Selain itu, juga telah 25 jenis berada di Hutan endemik, Orangutan, Beruang teridentifikasi 33 jenis Lindung Sungai Wain. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IV FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 12 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA HET Minyak Goreng Naik, Aleg PKS: Indikasi Pemerintah Gagal Atasi Tekanan Konglomerat KUTIPAN mampu,\" tambah Hermanto. Ironisnya meski HET sudah Jakarta (11/01) --- Anggota Komisi IV DPR naik ke Rp. 14 ribu , lanjutnya, RI dari Fraksi PKS, Hermanto berpendapat, bergesernya harga eceran tertinggi (HET) harga minyak goreng di pasaran minyak goreng dari 11.000 rupiah menjadi 14.000 rupiah mengindikasikan pemerin- masih jauh diatas harga terse- tah gagal mengatasi tekanan dari para konglomerat sawit. but. Pusat Informasi Pangan Strategis Nasional (PIPSN) belum lama ini merilis harga minyak goreng per kilogramnya dijual di kisaran Rp 19.000 Dr. HERMANTO, S.E., M.M sampai dengan Rp 24.000. Anggota Komisi IV DPR RI \"Harga belum juga turun padahal pemerintah telah gencar melakukan operasi Hal itu, kata Hermanto, terbesar di dunia, kata pasar dengan harga Rp 14.000. “Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, seharusnya tidak terjadi karena Hermanto, mestinya Pemerintah Operasi pasar dan kenaikan mestinya Pemerintah Indonesia dapat Pemerintah memiliki kekuatan Indonesia dapat memainkan HET tidak mampu menurunkan regulasi untuk mengkonsolidasi- politik dagang dunia yang kan para konglomerat tersebut. dominan mempengaruhi harga harga. Pemerintah perlu memainkan politik dagang dunia yang sawit global. memperkuat regulasi,\" papar dominan mempengaruhi harga sawit global. \"Pemerintah berdalih Hermanto. kenaikan HET minyak goreng itu \"Jangan sebaliknya, nega- terjadi karena kenaikan harga ra yang bukan penghasil sawit Hampir sebulan ini harga Jangan sebaliknya, negara yang bukan minyak sawit mentah (CPO) malah dominan mempengaruhi minyak goreng menjadi penghasil sawit malah dominan global. Mestinya hal tersebut harga sawit global,\" tandas perbincangan publik terutama dapat diatasi karena sawit legislator dari FPKS DPR ini. Indonesia melimpah. Indonesia dikalangan pedagang eceran mempengaruhi harga sawit global,\" merupakan produsen CPO \"Kenaikan HET minyak karena pasokan minyak goreng terbesar di dunia,\" papar goreng juga seharusnya tidak Hermanto kepada wartawan terjadi karena HET merupakan minim. Pedagang gorengan dan menjelang Rapat Paripurna harga kompromi yang Pembukaan Masa Sidang ke-3 memenuhi unsur keadilan ibu-ibu rumah tangga mengeluh pasar tidak mempan,\" ujar produk turunannya. DPR RI tahun 2021-2022, sosial untuk kemakmuran Selasa (11/01). sebesar-besarnya bagi karena harganya terus Hermanto. \"Kenaikan harga minyak masyarakat dan proteksi negara Sebagai produsen CPO terhadap masyarakat yang tidak melambung melampaui HET. Menurutnya, minyak goreng goreng akan memicu inflasi. \"Harga mestinya kembali sudah menjadi komoditas Karena itu mestinya harganya normal dan stabil setelah pangan pokok strategis yang perlu dijaga secara stabil oleh dilakukan operasi pasar. Tapi menjadi kebutuhan harian pemerintah,\" ucap Hermanto. nyatanya harga tetap tinggi, hal masyarakat Indonesia. Harganya Selengkapnya kunjungi ini mengindikasikan operasi memiliki dampak transmisi pada fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DPR - RI Apapun masalah daya dukung di jakarta kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan, bukan lari dari masalah/lepas tanggung jawab. H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T Anggota Komisi V DPR RI fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI V FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 3 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Calon IKN Sering Banjir dan Sulit Air, Aleg PKS: Warga Tidak Mau Ada IKN KUTIPAN cukup tinggi yaitu sekitar 2.223 milimeter dengan frekuensi Jakarta (03/01) --- Banjir kembali melanda 40,8% jumlah hari dalam seta- Calon Ibu Kota Negara yang baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), hun,\" kata Hamid Anggota DPR Kalimantan Timur. Kali ini banjir menimpa daerah kawasan inti IKN yaitu di Kelurahan RI Komisi V dari Fraksi PKS. Pemaluan, Kecamatan Sepaku. Pengelolaan SDA yang baik, ungkap Hamid, sangat dibutuhkan di PPU karena secara ilmiah wilayah calon IKN sebagian besar tersusun atas batu lempung dengan sisipan Anggota DPR dari Fraksi PKS, nya terjadi karena pengelolaan batu pasir yang tidak dapat Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M. Hamid Noor Yasin menyampai- SDA yang buruk, dimana menyimpan dan mengalirkan air Anggota Komisi V DPR RI kan, banjir yang berulang kali biasanya pada musim kemarau sehingga menyebabkan run off/ terjadi menunjukkan bahwa terjadi kekurangan air dan pada air permukaan menjadi besar. Pemerintah belum memberikan musim hujan terjadi banjir. solusi yang konkret buat warga \"Hal inilah yang di sekitar calon IKN agar \"Sebagai contoh kondisi terbebas dari banjir. kekurangan air ini pernah menyebabkan kurangnya “Fraksi PKS akan terus memperjuangkan terjadi pada September 2019, ketersediaan air baku sekaligus \"Seharusnya warga sekitar dimana PDAM Danum Taka calon IKN mendapatkan kesem- Kabupaten Penajam Paser besarnya pontensi banjir di PPU, aspirasi masyarakat yang menolak pindah- patan pertama untuk menikma- Utara (PPU), Kalimantan Timur, selain itu potensi banjir juga nya IKN dan meminta kepada Pemerintah ti kesejahteraan yang dijanjikan mengimbau kepada seluruh dapat disebabkan oleh air rob sebelum IKN dipindahkan ke pelanggan, untuk menghemat PPU,\" kata Hamid yang juga me- penggunaaan air,\" jelas Hamid. dari arah teluk Balikpapan,\" untuk fokus pada penanganan pandemi” rupakan Anggota Pansus IKN. papar Hamid. Hal ini, kata Hamid, karena Hamid menambahkan, kemarau panjang di Kalimantan Dengan kondisi yang ada kesejahteraan yang dimaksud Timur. Dampaknya, debit air terutama di bidang Sumber menurun tajam dan pendistribu- saat ini, lanjutnya, dimana masuk ke PPU, sehingga akan meminta kepada Pemerintah Daya Air (SDA) dimana sian air bersih tidak berjalan masyarakat di daerah tersebut secara normal. terjadi eksploitasi alam besar- dibutuhkan hunian yang banyak untuk fokus pada penanganan dapat terbebas dari banjir dan kebutuhan airnya tercukupi. \"Sedangkan pada musim besaran di daerah tersebut, serta pembangunan fasilitas- pandemi. Secara khusus Saya hujan seperti saat ini sering Sebab, imbuh Hamid, terjadi banjir karena curah menyebabkan sulitnya masya- fasilitas lainnya,\" pungkasnya. meminta kepada Pemerintah banjir dan kekurangan air biasa- hujan tahunan di PPU tergolong rakat setempat merasakan Oleh sebab itu, ujar Hamid, untuk terus meningkatkan kesejahteraan di bidang SDA. adalah hal yang wajar jika saat ini kesejahteraan masyarakat PPU, \"Dengan akan banyak warga yang menolak khususnya dalam hal dipindahkannya IKN ke PPU, pindahnya IKN ke PPU. pengelolaan Sumber Daya Air maka dikhawatirkan kondisi \"Sehingga kami dari Fraksi agar di PPU tidak terjadi banjir lahan justru menjadi semakin PKS akan terus memperjuangkan pada musim hujan dan tidak parah. Dimana diperkirakan aspirasi masyarakat yang kekurangan air pada musim lebih dari satu juta orang akan menolak pindahnya IKN dan kemarau,\" tutup Hamid. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI V FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 7 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Aleg PKS: Ruas Tol Gedebage-Cilacap Akan Tingkatkan Ekonomi Priangan Timur KUTIPAN singkat. Mobilitas orang mau- pun barang antarkota semakin Tasikmalaya (07/01) --- Badan Pengatur mudah dan tidak melelahkan. Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) “Dan paling penting denga- telah menetapkan pemenang pelelangan n kehadiran jalan tol diharap- pengusahaan Jalan Tol Gedebage - kan mampu meningkatkan Tasikmalaya - Cilacap. perekonomian di Priangan Timur. Tidak heran, apabila Menanggapi hal ini, Anggota ma puluhan tahun masyarakat beberapa kepala daerah di KH. TORIQ HIDAYAT, Lc Komisi V DPR RI dari Fraksi Priangan Timur maupun daerah Priangan Timur saling Anggota Komisi V DPR RI PKS, Toriq Hidayat memperkira- timur lainnya menuju Bandung mengusulkan posisi pintu tol di kan ruas tol yang menghubung- maupun Cilacap harus melintasi wilayahnya,” ujar Toriq lagi. “Pembangunan Tol Gedebage-Cilacap kan wilayah Jawa Barat dengan jalan konvensional yang merupakan proyek berskala besar. Tidak Jawa Tengah bakal jadi yang menanjak dan berkelok. Menurutnya agar harapan hanya dari jumlah anggaran, tetapi juga terpanjang di Indonesia. itu terwujud, sepatutnya jumlah tenaga kerja yang akan terlibat. “Untuk menuju bandung, pemerintah daerah dan “Tol ini memiliki total pan- kami harus melalui tanjakan masyarakat di Priangan Timur Saya kira hal ini, peluang awal yang jang 206,65 Kilometer dengan Gentong dan Nagreg yang ra- mulai berbenah dari sekarang. mungkin dapat dinegosiasikan. Peme- nilai investasi sekitar Rp56 tri- wan longsor dan sering macet. Kehadiran ruas tol ini dijadikan rintah daerah yang mampu menyediakan liun. Saya kira ini akan menjadi Apalagi saat ini kendaraan yang sebagai tantangan dan peluang, tenaga kerja konstruksi akan menda- ruas tol yang paling Panjang di melintas bertambah banyak jangan sampai melemahkan negara kita,” ujar Politisi PKS dengan tonasi besar. Kondisi- atau malah menjadi ancaman. patkan peluang dari sektor ini asal Tasikmalaya ini. nya semakin menghambat perjalanan dan waktu tempuh “Pembangunan Tol Toriq ingin agar pemenang yang lama,” tutur Toriq. Gedebage-Cilacap merupakan lelang proyek ruas Tol Gedeba- proyek berskala besar. Tidak ge - Tasikmalaya – Cilacap Harapan Dia dari pemba- hanya dari jumlah anggaran, dapat melaksanakan pekerjaan ngunan ruas tol Gedebage-Ta- tetapi juga jumlah tenaga kerja proyek ini memiliki hasil dengan sikmalaya-Cilacap tersebut ten- yang akan terlibat. Saya kira hal kualitas yang terbaik dan tunya adalah lalu lintas kend- ini, peluang awal yang mungkin berstandar internasional. araan akan lebih lancar dan dapat dinegosiasikan. waktu tempuh menjadi lebih Pemerintah daerah yang Toriq menyebutkan, sela- mampu menyediakan tenaga kerja konstruksi akan mendapatkan peluang dari sektor ini,” tutupnya. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI V FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Sabtu 1 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Kasus Omicron Bertambah, Aleg PKS: Perketat Pintu Masuk dan Ke Luar Negeri KUTIPAN Manado. Mereka telah menjalani tes PCR dengan Mataram (31/12) --- Anggota DPR RI dari penanda khusus dan berstatus Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama menang- probable Omicron,\" jelas gapi Jumlah kasus Covid-19 Omicron di Anggota Komisi V ini. Indonesia yang terus bertambah. Jika sudah ditemukan Kementerian Kesehatan (Keme- menutup sementara jalur kasus probable dari Cina, kata H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T nkes), ujar Suryadi, sebelumnya masuk luar negeri. Tren kasus SJP, Indonesia seharusnya Anggota Komisi V DPR RI mengumumkan kasus positif yang menurun di Indonesia menutup penerbangan dari Covid-19 varian Omicron di jangan sampai terpicu dengan negara tersebut. Tambahan lagi, “Tertib protokol kesehatan tidak hanya Indonesia pada Rabu (29/12) para pendatang dari luar data dari Global Initiative on menjadi slogan. Praktek pengawasan dari bertambah 21 orang. negeri,\" imbuhnya. Sharing All Influenza Data (GISAID) per tanggal 16 seluruh jalur masuk luar negeri tidak \"Sehingga sampai saat ini Sejauh ini, kata SJP, Desember 2021 menyebutkan hanya pada jalur udara, tetapi juga jalur jumlah kasus positif Covid-19 berdasarkan Surat Edaran (SE) 10 negara dengan kasus Omicron ada 68 orang. 21 Satgas Penanganan Covid-19 Omicron terbanyak di dunia, laut yang patut mendapatkan kasus baru Omicron tersebut No. 26 Tahun 2021 per tanggal beberapa belum masuk dalam pendisiplinan. Kasus minggat pada saat merupakan pelaku perjalanan 25 Desember 2021, Indonesia SE No. 26/2021 di atas, yaitu luar negeri yang terdiri dari 16 telah menutup sementara Amerika Serikat, Swiss, Belgia, karantina dari perjalanan luar negeri WNI dan 5 WNA,\" ujar pria yang masuknya warga negara asing Australia, dan Jerman. menjadi pembelajaran bagi kita untuk akrab disapa SJP. (WNA) dari 13 negara, yaitu bersama-sama bertanggung jawab agar Inggris, Denmark, Norwegia dan \"Tertib protokol kesehatan jangan sampai kasus positif Covid-19 Disamping itu, kata SJP, 10 negara Afrika seperti Afrika tidak hanya menjadi slogan. varian Omicron di Indonesia meningkat Satgas Covid-19 mengumum- Selatan. Praktek pengawasan dari kan tambahan kasus Covid-19 seluruh jalur masuk luar negeri tak terkendali di tanah air pada (29/12) \"Namun, Kemenkes telah tidak hanya pada jalur udara, sebanyak 194 kasus. mengungkap lima kasus tetapi juga jalur laut yang patut probable atau hasil tes yang mendapatkan pendisiplinan. \"Tambahan ini lebih menunjukkan tanda-tanda Kasus minggat pada saat rendah dibandingkan hari varian Omicron tersebut. Lima karantina dari perjalanan luar sebelumnya (28/12) yang kasus tersebut terdiri dari dua negeri menjadi pembelajaran tercatat 278 kasus. Artinya, Warga Negara Indonesia (WNI) bagi kita untuk bersama-sama penambahan kasus dari luar pelaku perjalanan dari Amerika bertanggung jawab agar jangan negeri patut segera Serikat dan Inggris serta tiga sampai kasus positif Covid-19 diantisipasi,\" ungkapnya. Warga Negara Cina yang tiba di varian Omicron di Indonesia meningkat tak terkendali,\" tutup \"FPKS meminta saaatnya SJP. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DPR - RI Ketimpangan Jawa-luar jawa ketimpangan ekonomi, bukan ketimpangan letak Istana Yang perlu disebar adalah pusat pertumbuhan perekonomian, bukan menyebar lokasi pembangunan istana H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T Anggota Komisi V DPR RI fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Sabtu 8 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Aleg PKS Minta Harga Jual Minyak Goreng Subsidi Sesuai HET, Rp 11 Ribu Per Liter KUTIPAN berhasil menghimpun dana senilai Rp 69,72 triliun. Jakarta (08/02) --- Anggota Komisi VI DPR Amin Ak meminta pemerintah menerapkan Selain itu, pada 2022 harga minyak goreng yang telah disubsidi pendapatannya diperkirakan nantinya senilai Rp 11 ribu per liter. mencapai sekitar Rp 45 triliun, sehingga lebih dari cukup untuk Hal tersebut disampaikan Amin jauh di bawah dari komitmen menerapkan besaran subsidi AMIN AK,M.M. menyikapi rencana pemerintah awal. Kalau pun subsidi sesuai komitmen awal. Anggota Komisi VI DPR RI menyediakan 1,2 miliar liter diperpanjang dari enam bulan minyak goreng dengan nilai Rp menjadi setahun, besaran \"Subsidi juga rawan salah “Jumlah subsidi 1,2 miliar liter atau 14 ribu per liter di tingkat subsidi hanya sekitar 1,8 juta alokasi, meskipun niat awalnya sekitar 900 ribu ton, jauh di bawah dari konsumen. ton atau masih lebih rendah adalah untuk menyediakan dari rencana awal,\" papar minyak goreng yang terjangkau komitmen awal. Kalau pun subsidi \"Mengenai harga jual Politikus PKS itu. bagi kelas bawah,\" ujarnya. diperpanjang dari enam bulan menjadi minyak goreng setelah setahun, besaran subsidi hanya sekitar disubsidi, seharusnya tetap Menurutnya, dana subsidi Amin menilai, pada 1,8 juta ton atau masih lebih rendah dari mengacu pada Permendag No untuk minyak goreng tidak kenyataannya akan sulit untuk 7/2020, yang mengatur harga memberatkan APBN, karena mengawasi distribusi karena rencana awal minyak goreng Rp 12.500 per diambil dari dana Badan tidak ada batasan penjualan di kilogram atau sekitar Rp Pengelola Dana Perkebunan toko ritel atau tempat lain, 11.000 per liter,\" kata Amin. Kelapa Sawit (BPDPKS), berasal sehingga rumah tangga kelas dari pungutan ekspor yang menengah ke atas bisa Selain itu, Amin pun dipungut dari produsen minyak membeli minyak goreng meminta pemerintah komitmen sawit mentah (CPO) atau bersubsidi. pada rencana awal yang akan dikenal dengan CPO Supporting menerapkan subsidi 2 juta ton Fund (CSF). \"Untuk menghindari minyak goreng atau sekitar 25 masalah ini, ada rencana untuk persen dari total konsumsi Dana ini dibayarkan menerapkan kebijakan minyak goreng nasional 8 juta produsen CPO saat harga domestic market obligation ton per tahun. komoditas di atas 570 dolar AS (DMO) untuk menjamin per ton, di mana hingga 17 pasokan CPO bagi produsen \"Jumlah subsidi 1,2 miliar Desember 2021, BPDPKS dengan harga yang telah liter atau sekitar 900 ribu ton, ditentukan, sehingga produknya bisa terjangkau,\" tutur Amin. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 7 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Ratifikasi RCEP Indonesia Terlambat, Aleg PKS: Ada Jeda Panjang dari Persetujuan Hingga Pembahasan KUTIPAN dibahas oleh DPR seusai masa reses masuk masa persidangan Padang (07/01) --- Anggota Komisi VI DPR bulan Januari 2022 ini. Sebagai catatan, Legislator RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menang- asal Sumatera Barat ini gapi paling lambatnya negara Indonesia meminta agar Pemerintah perlu Hj. NEVI ZUAIRINA memperbanyak program untuk Anggota Komisi VI DPR RI dalam meratifikasi Perjanjian perdagangan meningkatkan daya saing pelaku usaha UMKM dan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional meningkatkan kemampuan (Regional Comprehensive Economic usaha para pelaku usaha Partnership/RCEP), UMKM sehingga mereka bisa “Yang perlu selalu diperhatikan dalam melakukan ekspor produknya. setiap melakukan Perjanjian Kerjasama Selanjutnya Nevi juga dikarenakan terlalu jauhnya dengan Komisi VI pertama kali mendorong agar ada perdagangan adalah sejauh mana jarak antara persetujuan RCEP membahas masalah RCEP 25 percepatan pembangunan perlindungan yang akan diberikan negara yang disetujui pemerintah agustus 2021. Raker infrastruktur komunikasi yang periode sebelumnya pada berikutnya dengan bahasan ini juga berimplikasi pada kepada para pelaku industri kecil. Jangan dorongan percepatan sampai masuknya para investor dan November 2011, dengan Raker yang sama antara Komisi VI penyelesaian RUU perlindungan Kementerian Perdagangan DPR RI dengan Kementerian dengan Komisi VI pertama kali Perdagangan pada Data Pribadi dikarenakan akan produk dari luar negeri berakibat semakin membahas masalah RCEP 25 pembahasan RCEP yang kedua semakin banyak transaksi yang sulitnya pelaku umkm dan pelaku industri Agustus 2021. pada 13 Des 2021”, urai Nevi. akan menggunakan e- “RCEP disetujui awal pada Politisi PKS ini akan commerce. dalam negeri untuk menjual produknya di November 2011, sedangkan mendorong, agar ratifikasi RCEP “Yang perlu selalu peluncurannya pada November ini di Kuartal satu tahun 2022 diperhatikan dalam setiap negeri sendiri” 2012. Pada tahun berikutnya, dapat segera selesai. Nevi melakukan Perjanjian perundingan pertama di Brunei mengatakan, jangan sampai Kerjasama perdagangan adalah Mei 2013, sedangkan kita satu-satunya negara ASEAN sejauh mana perlindungan yang penandatanganan persetujuan yang belum meratifikasi dengan akan diberikan negara kepada sulitnya pelaku umkm dan pelaku membuat rakyat bangga RCEP 15 november 2020. jangka waktu yang terlalu lama. para pelaku industri kecil. industri dalam negeri untuk menggunakan produk dari Pelimpahan dokumen ratifikasi Pemerintah diminta segera Jangan sampai masuknya para menjual produknya di negeri negerinya sendiri”, tutup Nevi pada januari 2021, dan Raker mengirimkan draf RUU nya ke investor dan produk dari luar sendiri. Pemerintah perlu Zuairina. Kementerian Perdagangan DPR RI bulan ini untuk nantinya negeri berakibat semakin memperbanyak program yang fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 7 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Dampak Peleburan Lembaga Eks Kemenristek, Aleg PKS Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pegawai Non PNS KUTIPAN dalam proses recovery ekonomi Jakarta (06/01) --- Pemerintah melakukan karena dampak pandemi covid- penataan sumber daya riset belakangan menuai kritik dan memakan korban. 19. pemerintah harus lebih sensitive,\" tambahnya Selain itu, rofik juga juga meminta supaya integrasi H. ROFIK HANANTO, S.E peneliti ke BRIN dilakukan Anggota Komisi VII DPR RI dengan cermat. Sebanyak 39 kementerian/ sejumlah kementrian/Lembaga. \"Fraksi PKS meminta lembaga, termasuk eks Rofik mengatakan, Kemenristek, BATAN, BPPT, Pemerintah untuk cermat LAPAN, LIPI dan juga mencakup Pemerintah dalam hal ini BRIN semua eks balitbang (badan harus memperhatikan juga nilai- dalam melakukan proses “Pemerintah perlu mengakomodasi penelitian dan pengembangan) nilai kemanusiaan. integrasi SDM peneliti ke sebanyak mungkin SDM peneliti berupa maupun unit litbang di lembaga BRIN. Hal ini karena Kementerian atau Lembaga. “Peleburan sejumlah lem- baga penelitian eks Kemeristek sumber daya penelitian terletak kesempatan berupa formasi kepegawaian Peleburan sejumlah lem- ke dalam tubuh BRIN berdam- di sumber daya manusianya. sehingga tidak ada sumber daya manusia baga penelitian ke eks Kemen- pak pada diberhentikannya Membangun ekosistem riset ini ristek ke dalam tubuh BRIN ber- pegawai honorer, pegawai non- dampak pada diberhentikannya ASN, pegawai kontrak. Banyak tidaklah mudah,\" kata Rofik unggul yang hilang. Tidak mudah untuk pegawai honorer, pegawai non- diantara mereka yang sudah Rofik mengingatkan, mendapatkan mendapatkan sumber daya ASN, pegawai kontrak, dari berkerja puluhan tahun,\" kata BPPT, BATAN, LAPAN, LIPI, Politis PKS itu lembaga-lembaga riset yang Lembaga Eijkman, Kapal Riset Baruna Jaya, dsb. Pemerintah, imbuh Rofik, ada saat ini dibangun dengan manusia unggul seperti mereka ini” harus betul-betul memperhati- anggaran yang tidak sedikit dan Menanggapi kondisi ini, kan nasib mereka, banyak dari Anggota Komisi VII DPR RI dari mereka yang sudah bekerja membutuhkan waktu yang Fraksi PKS Rofik Hananto puluhan tahun. mengingatkan Pemerintah agar lama. Akumulasi pengetahuan memperhatikan nasib para \"Pemerintah seharusnya pegawai honorer, pegawai non- mencari cara yang lebih baik dan intellectual capital yang ilmu pengetahuan dan teknologi,\" kualitas pendidikan dan peneli- ASN, pegawai kontrak yang dan memperhatikan nilai-nilai terkena dampak peleburan kemanusiaan agar tenaga sudah dibangun dengan susah ujar anggota Komisi VII dari Dapil tian; meningkatkan intensitas kontrak ini tidak terabaikan hak-haknya. Apalagi saat masih payah ini bisa hilang begitu saja Jawa Tengah VII ini. dan kualitas interaksi kemitra- ketika sumber daya manusianya Rofik menambahkan, sesuai an; meningkatkan pemanfaatan tidak terakomodasi dalam dengan amanat UU No.11 Tahun ilmu pengetahuan dan teknologi kelembagaan BRIN. 2009 tentang sistem nasional untuk pembangunan nasional \"Sehingga proses integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan keman- lembaga riset ke BRIN ini dapat peleburan lembaga riset ke dirian dan daya saing bangsa. membuahkan sinergi dalam dalam BRIN diharapkan dapat Selengkapnya kunjungi menciptakan sistem nasional memajukan dan meningkatkan fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 11 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Larangan Ekspor Batubara Dicabut, Wakil Ketua FPKS: Pemerintah Mencla-mencle KUTIPAN negara-negara importir batu bara Indonesia, kita baru Jakarta (11/01) --- Pembatalan kebijakan tergopoh-gopoh merespon dan larangan ekspor batu bara mulai Rabu, 12 mencabut pelarangan ekspor Januari 2022, menandakan Pemerintah tersebut. Kondisi ini jelas akan tidak mempunyai dasar argumentasi yang merusak kewibawaan negara, kuat dalam membuat keputusan. baik di hadapan pengusaha dalam negeri maupun luar Jakarta (11/01) --- Pembatalan mudah di lobby pengusaha. negeri. Kesannya Pemerintah Dr. H. MULYANTO, M.Eng kebijakan larangan ekspor batu Faktanya baru sepuluh hari kita mudah diatur dan ditekan,\" Anggota Komisi VII DPR RI bara mulai Rabu, 12 Januari sejak ditetapkan pelarangan jelas Mulyanto. 2022, menandakan Pemerintah ekspor batu bara ini, kebijakan “Jangan sampai ketika pengusaha teriak tidak mempunyai dasar tersebut sudah dicabut kembali. \"Ke depan, situasi ini termasuk juga negara-negara importir argumentasi yang kuat dalam Ini kan jadi terkesan kebijakan harus menjadi pelajaran bagi batu bara Indonesia, kita baru tergopoh- membuat keputusan. yang mencla-mencle dan tidak Pemerintah. Masak negara gopoh merespon dan mencabut berwibawa,\" kata Mulyanto. dengan sumber batu bara yang pelarangan ekspor tersebut. Kondisi ini Akibatnya baru 10 hari berlimpah kita kesulitan dalam kebijakan larangan ekspor itu Mulyanto menyebut penyediaannya untuk listrik,\" jelas akan merusak kewibawaan negara, diberlakukan kini harus kebijakan yang diambil imbuh Mulyanto. baik di hadapan pengusaha dalam negeri dibatalkan. Demikian dikatakan harusnya berbasis data maupun luar negeri. Kesannya Pemerin- anggota Komisi VII DPR RI, komprehensif baik dari sisi Sebelumnya Pemerintah Mulyanto, kepada media permintaan maupun dari sisi menerbitkan Perpres larangan tah kita mudah diatur dan ditekan” Selasa, (11/01). penyediaan batubara. ekspor batu bara selama satu bulan penuh. Pemerintah minta Mulyanto menambahkan Karena berdasarkan fakta kepada semua perusahaan sebelum membuat kebijakan di lapangan, imbuhnya, yang batu bara menjual komoditas strategis harusnya Pemerintah nakal bukan hanya sebagian produksinya ke PLN. membuat kajian komprehensif pengusaha batu bara yang tidak agar ketika kebijakan tersebut memenuhi kewajiban DMO dan Tapi baru sepuluh hari diberlakukan dapat diterima tetap nekat mengekspor kebijakan tersebut dengan baik. batubara, tetapi juga dilaksanakan Pemerintah manajemen pengadaan melalui Menteri Koordinator \"Pemerintah dalam batubara di sisi PLN. Maritim dan Investasi, Luhut menetapkan suatu kebijakan Binsar Panjaitan membatalkan harus akurat jangan sekedar \"Jangan sampai ketika kebijakan tersebut. gertak sambal, yang akhirnya pengusaha teriak termasuk juga fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VIII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 12 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Keberangkatan Umrah Perdana, Aleg PKS: Tingkatkan Kualitas Layanan dan Perlindungan Jema'ah KUTIPAN Lebih lanjut, Iskan menuturkan bahwa Kanwil Jakarta (12/01) --- Anggota Komisi VIII DPR Kementerian Agama pusat dan RI Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menilai Kementerian Agama kabupaten keberangkatan umrah perdana yang atau kota harus melakukan diberangkatkan pada (08/01/2022) harus pengawasan keberangkatan ditingkatkan dari segi kualitas layanan dan dan kepulangan jema'ah umrah perlindungan Jema'ah Indonesia. di wilayah kerjannya. \"Pemberangkatan jema'ah nantinya ada tingkatan lonjakan \"Proses verifikasi seperti H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A. umrah dibuka kembali pada 8 kasus Covid-19 kembali dan sertifikasi vaksin, tes kesehat- Dapil Sumatera Utara II Januari 2022. Karena masih diharapkan juga keberangkatan an, karantina dan screening dalam masa pandemi Covid-19, Haji tahun ini dapat terlaksana. kesehatan harus dilaksanakan “Pemerintah khususnya Kementerian penyelenggaraan umrah dilak- secara mudah, cepat, valid, Agama harus memperhatikan perjalanan sanakan dengan pengendalian \"Ini satu nilai yang baik akurat, serta menjamin kepatu- umrah dilaksanakan dengan tepat, jangan dan pengawasan terhadap bagi masyarakat Indonesia han persyaratan yang telah sampai nantinya ada tingkatan lonjakan kepatuhan protokol kesehatan dapat berangkat untuk menu- ditentukan oleh kedua negara kasus Covid-19 kembali dan diharapkan secara ketat, baik di tanah air naikan Ibadah Umrah yang ma- yaitu Indonesia dan Arab juga keberangkatan Haji tahun ini dapat maupun di Arab Saudi. Dengan na sebelumnya terus diundur Saudi,\" ujarnya. kuota yang masih terbatas saya waktu keberangkatannya. Saya terlaksana. “ menyampaikan untuk para meminta kepada Pemerintah Seperti yang telah tertuang Jema'ah umrah yang berangkat khususnya Kementerian Agama di dalam UU Nomor 6 Tahun agar tetap menggunakan agar Umrah tahun ini bisa berja- 2018 Nomor 128 Keputusan maskernya dan mencuci lan maksimal untuk ke depan- Menteri Agama Republik Indo- tangan\", ujar Iskan. nya, diperhatikan pelayanan nesia tentang Pedoman Penye- kesehatannya baik sebelum lenggaraan Perjalanan Ibadah Aleg asal Sibuhuan ini keberangkatan atau pun sesu- Umrah Pada Masa Pandemi menambahkan Pemerintah dah keberangkatan dan juga Corona Virus Disease 2019. khususnya Kementerian Agama semoga tidak ada lagi penunda- harus memperhatikan an yang akan berdampak pada \"Oleh karena itu, saya min- perjalanan umrah dilaksanakan keberangkatan Haji tahun ini\", ta kepada Kementerian Agama dengan tepat, jangan sampai tegas Iskan. untuk memastikan seluruh je- ma'ah umrah kita mendapatkan fasilitas dan pelayanan terbaik sebagai tamu Allah di tanah suci,\" pungkas Iskan mengakhiri. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VIII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 12 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA HNW Apresiasi Tuntutan Jaksa terhadap Terdakwa Pemerkosa 12 Santriwati dengan Hukuman Mati KUTIPAN Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) jo Pasal 76D UU Jakarta (11/01) --- Anggota DPR yang juga Perlindungan Anak jo Pasal 65 Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, ayat (1) Kitab Undang-Undang Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi Kajati Hukum Pidana (KUHP). Jabar, Asep N Mulyana, yang tegas “Sikap Jaksa penuntut umum dengan menyampaikan tuntutan maksimal berupa “Instrumen hukum yang tuntutan maksimalnya ini layak diapresiasi. hukuman mati atau hukuman tambahan ada sudah sangat cukup seperti dengan kebiri kimia dan denda, memadai untuk menjatuhkan Tetapi akan jadi berarti bila dikabulkan terhadap terdakwa pemerkosa 12 hukuman maksimal. Ini oleh majelis Hakim melalui amar putusan- santriwati, Herry Wirawan. harusnya dilaksanakan, sesuai juga dengan UU No. 35 Tahun nya, dan agar menimbulkan efek jera, “Hormat kepada Jaksa penun- pelanggaran hukum Negara dan 2014 tentang Perubahan atas hendaknya vonis terberat itu segera tut umum yang berani menuntut hukum Agama terhadap 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang dengan tuntutan yang terberat, santriwati yang masih di bawah Perlindungan Anak,” ujarnya. dieksekusi,” sebagai upaya memberikan ke- umur, yang semestinya dilindu- tegasan hukum berkeadilan, ngi dan diberikan pendidikan. Karena, kata HNW, segera dieksekusi,” tukasnya. kepada korban, yakni 12 untuk membuat efek jera kepa- percuma saja Negara membuat Anggota Komisi VIII DPR RI santriwati yang masih anak- da pelaku dan pihak-pihak lain \"Penting bagi majelis UU yang bagus, dengan adanya anak, yang telah direnggut agar tidak melakukan perbuat- Hakim untuk dapat menimbang ketentuan hukuman yang mak- yang salah satunya membidangi masa depannya oleh an serupa,\" ungkap HNW. secara jernih, hadirkan kewiba- simal kepada pelaku kejahatan urusan pemberdayaan kebiadaban terdakwa. waan dan keadilan hukum, untuk memberi efek jera, dan perempuan dan perlindungan Tuntutan hukuman dengan mengabulkan tuntutan melindungi korban dan kema- anak ini mengaku akan terus Selengkapnya kunjungi terberat itu, imbuhnya juga terberat itu,\" ujarnya melalui nusiaan, tetapi tidak digunakan memantau kasus ini, agar benar- fraksi.pks.id merupakan aspirasi masyarakat siaran pers di Jakarta, Selasa secara maksimal oleh penegak benar juga memberikan keadilan luas, sebagai pemberlakuan (11/01). hukum yang terlihat saat Hakim hukum yang tegas dan adil, atas mengetukkan palunya. kebiadaban yang dilakukan HNW sapaan akrabnya terdakwa, yang dalam waktu mengatakan bahwa tuntutan \"Sikap Jaksa penuntut lama dan berulang, melakukan tersebut sudah sesuai dengan umum dengan tuntutan dakwaan pertama jaksa, yakni maksimalnya ini layak diapresiasi. Tetapi akan jadi berarti bila dikabulkan oleh majelis Hakim melalui amar putusannya, dan agar menimbulkan efek jera, hendaknya vonis terberat itu fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI VIII FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 31 Desember 2021 REPUBLIK INDONESIA Refleksi Akhir Tahun 2021, Legislator PKS Tagih Janji Presiden Jokowi KUTIPAN Bukhori di Jakarta, Kamis (30/12/21). Jakarta (31/12) --- Memasuki akhir tahun Kedua, politikus PKS itu 2021, Anggota Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyampaikan evaluasi terhadap kebijak- menyoroti lemahnya komitmen an pemerintah sepanjang tahun 2021. Presiden Jokowi terhadap pem- berantasan korupsi. Bukhori menyebut dicopotnya dua Bukhori menyoroti beberapa bukan atas dasar keinginannya, menteri Kabinet Indonesia Maju KH. BUKHORI, Lc., M.A. janji Presiden Jokowi yang melainkan atas kewenangan lantaran tersandung kasus dinilai masih jauh dari realisasi Presiden. korupsi sepanjang tahun 2021 Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I selama dua periode kepemimpinan. “Bu Risma sudah cukup sebagai pukulan telak bagi janji responsif dan menguasai setiap Pertama, Anggota Komisi persoalan di Kementerian antikorupsi yang pernah VIII DPR RI itu menagih janji Sosial. Di sisi lain, kewenangan Presiden terkait susunan kabi- wakil menteri juga terbatas diucapkan saat perhelatan “Proyek mercusuar pemerintah yang net yang ramping saat pilpres karena tidak mungkin dapat pilpres 2019 lalu. Menurutnya, 2014 lalu. Bukhori lantas mengambil keputusan strategis menyandingkan janji tersebut bersama DPR. Kemudian dari perbuatan keji yang melibatkan berdampak pada bertambahnya beban dengan terbitnya Peraturan segi koordinasi dan operasional, Presiden (Perpres) Nomor 110 kinerja menteri sebenarnya dua anak buah Presiden itu utang negara bertolak belakang dengan tahun 2021 tentang Kemente- telah terbantu dengan adanya sebagai pengkhianatan rian Sosial dimana dalam sekjen, dirjen, maupun stafsus. Perpres tersebut mengatur soal Walhasil, posisi wamen ini patut terhadap janji politik, bahkan janji Presiden yang pernah diucapkan. jabatan Wakil Menteri Sosial. dipersoalkan, karena selain kepercayaan rakyat. Nafsu untuk meninggalkan warisan akan berdampak pada Anggota DPR yang pemborosan anggaran di saat “Kasus korupsi bansos bermitra dengan Kementerian kondisi APBN sedang kritis, Sosial itu mengatakan, selain adanya posisi itu semakin dan suap benur di saat pembangunan semestinya tidak membuat postur kabinet menunjukan Presiden Jokowi pandemi barangkali menjadi menimbulkan beban baru bagi rakyat semakin gemuk, posisi wakil yang semakin menjauhkan sejarah kelam yang pernah menteri dinilai belum mende- perbuatannya dari apa yang sak. Apalagi, dalam keterangan- pernah dijanjikan pada 2014 ditorehkan oleh rezim dalam maupun generasi mendatang akibat nya belum lama ini, Menteri lalu, yaitu membentuk susunan kaleidoskop 2021. Publik sulit tumpukan utang yang kian menggunung” Sosial Risma mengaku posisi kabinet yang ramping,” jelas melupakan peristiwa yang wakil menteri di instansinya memalukan dan menyakiti hati itu,” tegasnya. Anggota yang pernah yang menunjukan apresiasi Indeks Persepsi Korupsi duduk di Komisi Hukum itu publik terhadap kinerja Indonesia mengalami mengamini bahwa kinerja pemerintah dalam memberantas kemerosotan dari skor 40/100 kinerja pemerintah dalam KKN turun di angka 57,8 persen pada 2019 menjadi 37/100 memberantas KKN relatif dibandingkan survei sebelumnya pada 2020. melemah. Salah satunya pada April 2021 yang berada di Selengkapnya kunjungi tercermin dari Survei Nasional angka 63,6 persen. Transparency fraksi.pks.id Kompas pada Oktober 2021 International juga mencatat, fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

Mari Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri fraksi.pks.id

KOMISI IX FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 4 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Eijkman dilebur ke BRIN, Alifudin: Peneliti Jangan Terintervensi Kepentingan Politik KUTIPAN lembaga terkait yang dilebur tidak terikat dengan Jakarta (04/01) --- Anggota Komisi IX DPR kepentingan atau intervensi RI dari Fraksi PKS, Alifudin, khawatir atas politik belaka, kita semua intervensi Lembaga Eijkman oleh berharap Covid-19 juga harus Pemerintah lewat Badan Riset dan Inovasi bersama diatasi,\" tutup Alifudin Nasional, akan dampak penanganan Covid- 19 terhadap vaksin merah putih. Selain itu, soal Vaksin Merah Putih yang jadwal Karena, kata Alifudin, diawal yang mutakhir, khususnya penyelesaian Uji Klinis diundur, H. ALIFUDIN, S.E.,M.M pandemi Covid-19, Eijkman untuk kasus Covid-19 yang alifudin pun berharap agar BRIN Anggota Komisi IX DPR RI salah satu lembaga yang sampai sekarang belum usai. terus maju untuk mendorong agar dilakukan tes mensukseskan penyelesaian “Dengan dileburnya ke BRIN, LBM banding atas false negatif di \"Peleburan ini harus dilihat Vaksin Merah Putih. Eijkman khawatir mudah diintervensi Litbangkes. dari berbagai aspek, seperti lewat kepentingan politik nantinya, para staf peneliti yang lulusan Lembaga Eijkman karena pada dasarnya peneliti atau \"Dengan dileburnya ke luar negeri ingin mengabdi ke (WASCOVE) mengumumkan saintis itu harus terus memiliki daya kritis BRIN, LBM Eijkman khawatir Indonesia, dengan bekerja di perpisahannya di awal 2022. mudah diintervensi lewat Eijkman, taunya di PHK tanpa Mulai 1 Januari 2022, kegiatan yang tinggi. jika nalar kritis peneliti kepentingan politik nantinya, pesangon, hal itu jangan deteksi COVID-19 di PRBM diintervensi, nantinya akan menjadi keliru karena pada dasarnya peneliti sampai membuat pesimis para Eijkman akan diambil alih oleh dalam mendapatkan hasil penelitian yang atau saintis itu harus terus akademisi kita,\" tambah bang Kedeputian Infrastruktur Riset mutakhir, khususnya untuk kasus Covid- memiliki daya kritis yang tinggi\" Alif. dan Inovasi BRIN. 19 yang sampai sekarang belum usai. “ ungkap Alifudin kepada wartawan, Senin (03/01/2021). Alifudin juga khawatir dengan BRIN yang arahnya Alifudin menambahkan akan menjadi kepentingan bahwa, jika nalar kritis peneliti politik nantinya, karena salah diintervensi, nantinya akan satu Dewan Pengarah BRIN menjadi keliru dalam adalah Pimpinan Partai Politik. mendapatkan hasil penelitian \"Semoga BRIN dan fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IX FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 12 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Dukung RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR, Wakil Ketua FPKS: Negara Harus Akui Kehadiran PRT KUTIPAN sepanjang tahun 2005 sampai 2020. Kekerasan itu berupa Menurut Netty, pengesahan RUU PPRT kekerasan fisik, psikis dan akan menjadi landasan bagi pekerja dan kekerasan ekonomi. pemberi kerja melakukan kerja sama lebih baik, mencegah pekerja mengalami keke- Menurut Netty, rasan dan ketidakadilan, serta memberi- pengesahan RUU PPRT akan kan pelindungan bagi PRT selama bekerja menjadi landasan bagi pekerja dan pemberi kerja melakukan Jakarta (12/01) --- Wakil Ketua 2004 atau sekitar 18 tahun kerja sama lebih baik, Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si Fraksi PKS DPR RI Netty Prase- lalu, namun hingga kini mencegah pekerja mengalami Anggota Komisi IX DPR RI tiyani mendukung segera dite- statusnya masih juga belum kekerasan dan ketidakadilan, tapkannya Rancangan Undang- jelas. serta memberikan pelindungan “Jangan salahkan jika masyarakat dan PRT Undang Perlindungan Pekerja bagi PRT selama bekerja. RUU bertanya-tanya kenapa sampai sekarang Rumah Tangga (RUU PPRT) \"Jangan salahkan jika ini juga kelak menjadi payung RUU ini belum bisa juga disahkan. Padahal menjadi RUU Inisiatif DPR. masyarakat dan PRT bertanya- hukum saat pekerja dan ada RUU yang pembahasannya bisa tanya kenapa sampai sekarang pemberi kerja bermasalah. secepat kilat seperti RUU Cipta Kerja. \"RUU PPRT ini sangat RUU ini belum bisa juga Banyak dari para pemberi kerja Apalagi kekerasan terhadap para PRT mendesak untuk segera disahkan. Padahal ada RUU yang melakukan kontrak kerja masih terus terjadi sampai sekarang. Oleh disahkan. Negara harus yang pembahasannya bisa langsung dengan PRT tanpa karena itu, kehadiran payung hukum bagi mengakui kehadiran PRT secepat kilat seperti RUU Cipta ada standarisasi hak dan PRT semakin mendesak\" sebagai sebuah pekerjaan Kerja. Apalagi kekerasan kewajiban, jam kerja, dan nyata. Jangan biarkan para PRT terhadap para PRT masih terus bentuk pelindungan\" katanya. terus menunggu berpuluh-puluh terjadi sampai sekarang. Oleh tahun tanpa adanya payung karena itu, kehadiran payung Oleh karena itu, Netty hukum yang jelas bagi hukum bagi PRT semakin bersama Fraksi PKS mendesak pekerjaan mereka\" ujar Netty, mendesak\" katanya. agar RUU PPRT segera ditetap- Selasa (11/01/2022). kan sebagai RUU inisiatif DPR Berdasarkan data yang dan disahkan. Pada perjalanan- Lebih lanjut Netty dihimpun Komnas Perempuan, nya telah dilakukan studi riset di mengatakan bahwa RUU ini telah terjadi 2.300 kasus sepuluh kabupaten/kota, uji sudah diusulkan sejak tahun kekerasan terhadap PRT publik di tiga kota, hingga studi banding ke dua negara dalam proses pembahasan RUU PPRT di Baleg. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

KOMISI IX FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 6 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Vaksin Booster Dimulai, Aleg PKS: Jangan Abaikan Ketuntasan Vaksin Dosis 2 dan Vaksin Anak KUTIPAN terutama menengah ke bawah. Kalau ada perusahan vaksin Jakarta (05/01) --- Pemerintah yang ingin melakukan vaksin merencanakan melaksanakan suntikan vaksin Covid-19 ketiga (vaksin booster) booster mandiri bagi mulai 12 Januari 2022. karyawannya, boleh-boleh saja, selama tidak memotong dari gaji karyawannya,\" ungkap dia. Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. Apalagi pemerintah Anggota Komisi IX DPR RI memberikan harapan ada Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi membutuhkan. skema vaksin booster gratis jika PKS Kurniasih Mufidayati \"Harus dikaji betul sebera- mengingatkan agar vaksin menggunakan vaksin Moderna booster tidak melalaikan fokus pa besar kebutuhan booster. pencapaian target 70 persen Karena sebagian epidemiolog dan Pfizer bisa cukup setengah “Pemerintah jangan berbisnis dengan suntikan dosis kedua. Termasuk mensinyalir Indonesia sudah dosis. program vaksin anak 6-11 mencapai herd immunity yang tahun yang sedang dimulai. diantaranya berasal dari \"Demi asas keadilan rakyat. Kalau memang harus dilakukan kekebalan yang muncul dari sosial jika gratis, maka semua booster vaksin, maka sedapat mungkin Dari dashboard vaksin dalam tubuh pada penyintas harus gratis,\" ungkap dia. Kemenkes per 3 Januari 2022, covid. Jumlah penyintas covid vaksinasi nasional dosis 1 ini diyakini cukup banyak diluar Mufida meminta agar digratiskan bagi rakyat terutama mencapai 79,87 persen dan data resmi yang dilansir mengoptimalkan pengembang- menengah ke bawah. Kalau ada dosis 2 baru 54,88 persen. pemerintah,\" papar Mufida. an vaksin di dalam negeri, \"Rencana vaksin booster Mufida pun mengingatkan melanjutkan pengembangan perusahan vaksin yang ingin melakukan jangan sampai melalaikan fokus agar pemerintah tidak menjadi- vaksin merah putih sebagai vaksin booster mandiri bagi karyawannya, pencapaian vaksinasi nasional. kan vaksin booster sebagai vaksin booster. Saat ini Dosis kedua baru 54,88 persen ajang bisnis bagi sekelompok dari target 70 persen. Artinya orang yang menjadi peingimpor pengembangan vaksin Merah boleh-boleh saja, selama tidak memotong prioritas utama belum selesai,\" vaksin dengan kembali mengim- Putih baru menuju uji klinis fase dari gaji karyawannya ungkap Mufida dalam ketera- por vaksin dalam jumlah besar. 1 pada awal Februari 2022. ngannya, Rabu (05/01/2022). \"Pemerintah jangan \"Maka timeline produksi Mufida meminta jumlah berbisnis dengan rakyat. Kalau kebutuhan vaksin booster dikaji memang harus dilakukan vaksin merah putih sebagai lebih seksama termasuk booster vaksin, maka sedapat kelompok sasaran spesifik yang mungkin digratiskan bagi rakyat booster harus dipercepat, perlu yang dikhawatirkan semakin data cakupan vaksinasi ada intervensi untuk mengulur waktu produksi vaksin antardaerah yang kurang tepat mempercepat produksi vaksin merah putih,\" urainya. dan pemberian vaksin booster merah putih agar tidak Mufida pun meminta agar kepada orang yang bukan prio- bergantung dengan vaksin data vaksinasi nasional juga ritas, maka ini harus diperbaiki booster impor. Terlebih ada benar-benar harus tepat. Belajar dan jangan terulang lagi. peleburan Lembaga Eijkman dari permasalahan joki vaksin, fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

BALEG FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dpr.go.id | Rabu 12 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Baleg FPKS : Pengesahan RUU TPKS Perlu Bersamaan RUU KUHP Agar Tidak Bermakna ‘Sexual Consent’ KUTIPAN dipidana. “Padahal kita tahu dalam Negara Pancasila ini ada Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sila Pertama Ketuhanan Yang Ledia Hanifa Amaliah menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Maha Esa yang berkaitan deng- Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk menjadi Hak Inisiatif DPR, perlu dilakukan an perilaku tadi,” ujar Ledia. bersamaan dengan pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Karena itu, tambah yang sudah carry-over di periode DPR RI 2014-2019. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini, RUU TPKS belum perlu untuk disahkan saat ini, mengingat terdapat tiga hal yang berkaitan dengan persoalan pidana, yaitu Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T Kekerasan, Kebebasan, dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Penyimpangan Seksual. Jika hanya satu aspek kekerasan saja yang dibahas, maka akan Hal itu, menurut Ledia, agar (10/1/2022). Siaran itu dikutip timbul pemahaman yang “Kita berpikir bahwa agar RUU TPKS ini RUU TPKS tersebut tidak menja- Parlementaria pada Selasa berkaitan dengan sexual tidak bermakna sexual consent, maka ada di legitimasi adanya persetuju- (11/1/2022). consent tersebut. an seksual (sexual consent) yang bertentangan dengan nor- Menurut Ledia, substansi “Jadi tiga hal itu sebenar- solusi yang kita tawarkan. Sama-sama kita ma Sila Pertama di Pancasila. perdebatan RUU TPKS tersebut nya sudah diatur dalam RUU sahkan bareng dengan RUU KUHP yang adalah pada soal bab pidana KUHP yang pada September “Kita berpikir bahwa agar tentang kekerasan dalam RUU TPKS ini tidak bermakna hubungan badan, baik yang 2019 sudah mau disahkan, seharusnya di carry-over dari periode lalu” sexual consent, maka ada dilakukan dalam koridor sah namun ditarik Presiden untuk solusi yang kita tawarkan. suami/istri atau non sah Sama-sama kita sahkan bareng suami/istri. Dengan kata lain, tidak dilanjutkan dibahas. dengan RUU KUHP yang jika hubungan badan tersebut seharusnya di carry-over dari dilakukan dalam koridor Padahal waktu itu sudah masuk periode lalu,” ujar Ledia dalam persetujuan suka sama suka, diskusi yang disiarkan oleh meskipun non suami/istri yang pembahasan tingkat I, berta- Anak ini. untuk merumuskan tindak salah satu lembaga riset via sah, selama tidak terjadi kanal Youtube pada Senin kekerasan, maka tidak dapat hun-tahun dibahas, sudah bisa Dengan demikian, urai Ang- pidana baru, termasuk perluas- diselesaikan sebetulnya. Atau gota Komisi X DPR RI ini, pema- an pemaknaan terhadap zina, tiga norma itu dimasukkan ke haman terhadap tiga norma di berada di tangan pembentuk dalam RUU TPKS sehingga atas dapat selaras dengan undang-undang, dalam hal ini menjadi satu kesatuan,” ujar Keputusan MK tahun 2017, DPR dan pemerintah. mantan Ketua Panja Revisi khususnya Pasal 284, yang Selengkapnya kunjungi Pertama RUU Perlindungan menegaskan bahwa kewenangan fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

RAPAT PARIPURNA DPR - RI Rapat Paripurna ke-12 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 H. SUKAMTA, Ph.D Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Polhukam INTERUPSI “Kami Fraksi PKS mengusulkan agar nilai-nilai dan isi dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melarang FPKS Dukung RUU seluruh perilaku seksual yang bertentangan dengan aturan TPKS Sesuai Tuhan YME, adat budaya nilai ketimuran seperti Lesbian, Gay, dengan Nilai-Nilai Biseksual, Transgender dan Interseks (LGBTi), perzinaan Pancasila dan (hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan) karena negara UUD 1945 kita negara Pancasila yang berketuhanan YME.” fraksi.pks.id Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri PKS TV DPR RI

RAPAT PARIPURNA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 11 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Wakil Ketua FPKS Dukung RUU TPKS Sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 KUTIPAN Soekarno Putri selaku Pembina BPIP, hendaknya DPR kalau Jakarta (11/01) --- Dewan Perwakilan Rak- membuat UU sesuai dengan H. SUKAMTA, Ph.D yat Republik Indonesia (DPR-RI) melaksa- UUD NRI Tahun 1945 dan nakan Rapat Paripurna beragendakan Pancasila maka, RUU PKS ini Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Polhukam Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang tidak boleh menyimpang dari 2021-2022. nilai-nilai Pancasila dan UUD “Fraksi PKS menolak segala bentuk NRI Tahun 1945,\" jelas kekerasan seksual dan menolak juga Dalam Rapur kali ini, Anggota bentuk kekerasan seksual Sukamta. hubungan seksual atas dasar suka sama DPR RI Fraksi PKS Sukamta dilarang hadir di negeri suka diluar status pernikahan. Fraksi PKS menyampaikan interupsi Pancasila, Indonesia,\" terang Sukamta, pada awal berkomitmen nyata menentang TPKS mengenai salah satu RUU yang Sukamta. interupsinya mengutip sebuah dengan membentuk layanan pengaduan, akan dibahas dalam masa pemberitaan mengenai pendampingan hukum, psikologi bagi sidang kali ini yaitu Rancangan Sukamta menambahkan, kejadian sebuah keluarga yang korban kekerasan seksual serta terus Undang-Undang (RUU) Tindak pihaknya juga mengusulkan mengalami masalah dengan menggaungkan kampanye penolakan Pidana Kekerasan Seksual agar nilai-nilai dan isi dalam garis keturunannya dan baru hubungan seksual di luar pernikahan,\" (TPKS). RUU Rancangan Undang- diketahui setelah tes DNA Undang (RUU) Tindak Pidana beberapa tahun kemudian. membentuk layanan pengaduan, kampanye penolakan hubungan Pernyataan Anggota DPR Kekerasan Seksual (TPKS) pendampingan hukum, psikologi seksual di luar pernikahan,\" RI asal Daerah Pemilihan DI melarang seluruh perilaku “Permasalahan status bagi korban kekerasan seksual terangnya. Yogyakarta ini sesuai dengan seksual yang bertentangan anak, keluarga berdasarkan serta terus menggaungkan pendapat mini Fraksi Partai dengan aturan Tuhan YME, adat garis keturunan darah akan Keadilan dalam mendukung budaya nilai ketimuran seperti menjadi masalah sosial di disahkannya RUU TPKS yang Lesbian, Gay, Biseksual, kemudian hari apabila di dalam sesuai dengan nilai Pancasila Transgender dan Interseks RUU TPKS tidak secara tegas dan UUD NRI Tahun 1945. (LGBTi), perzinaan (hubungan melarang adanya hubungan seksual tanpa ikatan seksual suka sama suka tanpa “Kami Fraksi PKS pernikahan) karena negara kita ikatan pernikahan,\" sebutnya. mendorong agar RUU negara Pancasila yang Rancangan Undang-Undang berketuhanan YME. Fraksi PKS, kata Sukamta, (RUU) Tindak Pidana Kekerasan menolak segala bentuk Seksual (TPKS) segera “Kami PKS sependapat kekerasan seksual dan disahkan. Kami ingin seluruh dengan arahan ibu Megawati menolak juga hubungan seksual atas dasar suka sama suka diluar status pernikahan. \"Fraksi PKS berkomitmen nyata menentang TPKS dengan fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

RAPAT PARIPURNA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 11 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Fraksi PKS Meminta RUU PRT ditetapkan Jadi Inisiatif DPR KUTIPAN \"RUU PRT telah diajukan sejak tahun 2004 dan sudah melewati 3 (tiga) periode masa keanggotaan DPR. \" disampaikan Adang dalam Paripurna DPR (11/1) di Gedung DPR RI Jakarta (11/1) Anggota Badan hukum kepada PRT dan Drs. H. ADANG DARADJATUN Legislatif DPR RI Adang Pemberi Kerja melalui Anggota Badan Legislasi DPR RI Daradjatun menyampaikan implementasi nilai-nilai dukungan Fraksi Partai keadilan, kesejahteraan, “Perlindungan bagi pekerja rumah tangga dinilai perlu Keadilan Sejahtera agar kepastian hukum dan dibentuk dan diperkuat dalam wujud undang-undang. Sebab, Rancangan Undang Undang kemanusiaan yang terkandung Perlindungan Pekerja Rumah di dalam RUU PPRT. peraturan perundangan yang selama ini ada dinilai belum (RUU PPRT) dapat segera cukup mengakomodasi sebagai payung hukum bagi para ditetapkan menjadi RUU Inisiatif \"Perlindungan bagi pekerja DPR. rumah tangga dinilai perlu pekerja rumah tangga dan pemberi kerja\" dibentuk dan diperkuat dalam \"RUU PRT telah diajukan wujud undang-undang. Sebab, sejak tahun 2004 dan sudah peraturan perundangan yang melewati 3 (tiga) periode masa selama ini ada dinilai belum keanggotaan DPR. \" cukup mengakomodasi sebagai disampaikan Adang dalam payung hukum bagi para Paripurna DPR (11/1) di pekerja rumah tangga dan Gedung DPR RI pemberi kerja\" Pungkas Adang. Adang menambahkan RUU PRT telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2022 no 16. Pengesahan bertujuan untuk memberikan kepastian fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

RAPAT PARIPURNA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 11 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Harga Bahan Pokok Masih Tinggi, Aleg PKS: Jangan Kelola Urusan Pangan dengan Paradigma Bisnis, Tapi Pendekatan Perlindungan Masyarakat KUTIPAN pihaknya mendesak Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Menurut Anggota Dewan asal Dapil Sumba- harga pangan dan segala aspek H. JOHAN ROSIHAN, S.T wa ini, dalam Undang-undang No. 18 tahun tentang pangan secara lebih Anggota Komisi IV DPR RI 2012 tentang pangan, Pemerintah wajib luas, secara lebih baik, menjaga stabilisasi, pasokan dan harga sistematis, dan berpihak pada “Jangan kelola urusan pangan dengan bahan makanan pokok dan distribusi untuk kepentingan petani dan seluruh paradigma bisnis saja, tetapi harus mewujudkan kecukupan pangan yang rakyat. aman dan bergizi bagi masyarakat. dengan pendekatan perlindungan pada “Jangan kelola urusan masyarakat. Karenanya, izinkan saya Jakarta (11/01) --- Anggota distribusi untuk mewujudkan pangan dengan paradigma dalam forum terhormat ini, saya Komisi IV DPR RI dari Fraksi kecukupan pangan yang aman bisnis saja, tetapi harus dengan mengusulkan agar ada porsi anggaran PKS Johan Rosihan dalam dan bergizi bagi masyarakat. pendekatan perlindungan pada untuk stabilisasi harga bahan pokok sidang paripurna DPR RI Selasa masyarakat. Karenanya, izinkan (11/01), menanggapi “Atas amanat Undang- saya dalam forum terhormat ini, dalam kerja besar penanganan pandemi melambungnya harga sejumlah undang ini, harusnya saya mengusulkan agar ada covid-19. Percuma kita vaksin dan komoditas bahan pangan akhir- Pemerintah menjadikan sektor porsi anggaran untuk stabilisasi akhir ini. pangan sebagai prioritas utama harga bahan pokok dalam kerja berktivitas apapun, kalau rakyat lapar dalam pelayanan masyarakat. besar penanganan pandemi maka pandemi ini tidak bisa dapat Menurut Anggota Dewan Tapi sayangnya, selama ini covid-19. Percuma kita vaksin ditangani dengan baik,” asal Dapil Sumbawa ini, dalam persoalan pangan terutama dan berktivitas apapun, kalau Undang-undang No. 18 tahun meroketnya sejumlah rakyat lapar maka pandemi ini 2012 tentang pangan, komoditas pangan terus terjadi tidak bisa dapat ditangani Pemerintah wajib menjaga setiap tahun tanpa bisa kita dengan baik,” tutup Johan. stabilisasi, pasokan dan harga kendalikan,” ungkap Johan. bahan makanan pokok dan Karena itu, imbuh Johan, fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DPR - RI BIO GRAFIS Yuk Kenali Aleg Kamu Desain : Aditya Angga fraksi.pks.id Fraksi PKS DPR RI fraksipksdprri @fpksdprri PKS TV DPR RI

DAPIL FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 4 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Jalan Lingkungan Perum GPA 2 Diaspal, Rofik Wujudkan Harapan Warga KUTIPAN perbaikan pengaspalan jalan perumahan. Ini akan Purbalingga (04/01) --- Warga Perumahan mempermudah aktivitas sehari- Griya Perwira Asri (GPA) 2 khususya di wilayah RT 41 RW 06 Desa Babakan hari warga,\" katanya. Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Jawa Tengah, merasa gembira. Untuk volume pekerjaan adalah 2.400 meter perrsegi, dan sudah mendapat bantuan H. ROFIK HANANTO, S.E volume hampir 950 meter persegi. Untuk kekurangannya Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII akan dilakukan secara swadaya. Hal itu karena jalan di Dia menambahkan, Rofik mengatakan, “Bantuan ini merupakan tindak lanjut dari lingkungan yang sebelumnya pengaspalan jalan itu menjadi bantuan ini adalah tindak lanjut aspirasi warga yang disampaikan warga rusak, akhirnya dapat diperbaiki jawaban atas ikhtiar warga dari aspirasi yang disampaikan melalui program aspirasi untuk memperbaiki jalan Anggota DPR RI Fraksi PKS lingkungan. Karena kondisinya oleh warga kepada nya. perumahan GPA 2 kepada kami, kami Rofik Hananto. parah dan membuat “Bantuan ini merupakan berusaha agar apa yang diinginkan warga ketidaknyamanan warga yang Perbaikan jalan lingkungan beraktivitas. tindak lanjut dari aspirasi warga dengan pengaspalan ini merupakan program bantuan \"Kami sangat bersyukur yang disampaikan warga dapat kita wujudkan dengan berkolabo- CSR BUMN melalui kerja sama dan mengucapkan terima kasih perumahan GPA 2 kepada kami, rasi dengan mitra kerja kami di DPR RI antara Rofik Hananto dengan kepada Bapak Rofik Hananto kami berusaha agar apa yang mitra Komisi VII DPR RI. Saat ini yang menjadi wakil kami di DPR pengaspalan jalan yang semula RI dan telah menjembatani diinginkan warga dapat kita jalan paving itu sedang kami untuk bisa memperbaiki dikerjakan sejumlah pekerja. jalan tersebut,\" katanya. wujudkan dengan berkolaborasi Salah satu warga Rahmat Ketua RT 41 RW 06 dengan mitra kerja kami di DPR Aripin mengaku gembira deng- Rastoko Waluyo mengatakan, an perbaikan jalan di saat ini pekerjaan pengaspalan RI.” Kata Rofik wilayahnya. jalan sudah hampir 75 persen selesai. Rofik juga mengapresiasi \"Ini menjawab harapan warga selama 5 tahun terakhir \"Mewakili warga peruma- warga yang bergotong royong ini yang berharap ada han GPA 2 saya mengucapkan perbaikan jalan,\" kata Aripin banyak terima kasih kepada untuk memperbaiki jalan yang sudah 11 tahun tinggal di Bapak Rofik Hananto dengan perumahan itu. adanya bantuan dana lingkungan ini. “Kami mengapresiasi semangat gotong royong warga di lingkungan ini, meski belum dapat memenuhi semua, ternyata warga juga berinisiatif diperbaiki.” Kata pria yang akrab masyarakat akan lebih mudah untuk memenuhinya dari hasil dipanggil mas Rofik. beraktivitas dan lebih nyaman.” swadaya masyarakat sekitar, “Saya berharap, dengan Tambahnya. sehingga jalan ini dapat segera diperbaikinya jalan ini fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DAPIL FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Selasa 4 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Saat Reses, Toriq Serahkan Mobil Layanan Masyarakat untuk Warga Di Dapil KUTIPAN semua. “Keberadaan Islam yang Serah terima dilakukan dengan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah Partai Keadilan juga menjadi dasar politik PKS, Sejahtera (PKS) Kota dan Kabupaten merupakan rahmat bagi seluruh Tasikmalaya, Senin (03/01/2021). alam. Oleh karenanya kader PKS harus berusaha Tasikmalaya (04/01) --- Anggota Toriq berharap karakter membuktikan cintanya kepada KH. TORIQ HIDAYAT, Lc DPR RI dari Fraksi PKS Dapil XI melayani, konsisten menjadi ciri Allah dengan mencintai sesama Jawa Barat Toriq Hidayat kuat kader PKS di setiap manusia,” jelas Toriq. Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat XI memberikan bantuan mobil jenjang kepengurusan mulai untuk pelayanan masyarakat di dari tingkat pusat hingga Mobil layanan masyarakat “Saya berharap mobil layanan yang telah Dapil. ranting yakni kelurahan dan tersebut langsung diterima menggunakan logo PKS baru, akan desa. salah satunya oleh Ketua DPD Serah terima dilakukan PKS Kota Tasikmalaya, Dede, membuat masyarakat di Kota Tasikmalaya dengan Dewan Pimpinan “Sebagaimana tujuannya, beserta segenap jajaran khususnya, semakin kenal dengan logo Tingkat Daerah Partai Keadilan mobil layanan ini akan pengurus. bulat orange-nya PKS. Namun konsisten Sejahtera (PKS) Kota dan membantu pengurus dan kader dengan karakter kuat PKS, yakni selalu Kabupaten Tasikmalaya, Senin PKS lebih dekat lagi dengan “Bantuan ini semakin hadir melayani masyarakat, (03/01/2021). masyarakat, khususnya di dapil menambah motivasi kerja-kerja Jabar XI, Kota dan Kabupaten Kami dalam rangka mencapai “Saya berharap mobil Tasikmalaya serta Kabupaten 100 prosen dukungan layanan yang telah Garut,” sebut Anggota Komisi V masyarakat Kota Tasikmaya menggunakan logo PKS baru, DPR RI ini. kepada PKS dimasa yang akan akan membuat masyarakat di datang,” sebut Dede. Kota Tasikmalaya khususnya, Pria yang tinggal di Ciawi, semakin kenal dengan logo Kabupaten Tasikmalya ini bulat orange-nya PKS. Namun meminta, agar kader selalu konsisten dengan karakter kuat menjunjung garis kebijakan PKS PKS, yakni selalu hadir yakni menebarkan nilai-nilai melayani masyarakat,” ujar dia. kebermanfaatan dan kebajikan di tengah masyarakat, sehingga Mobil layanan kegiatan-kegiatan yang peruntukkan Kabupaten Garut dilakukan menjadi rahmat bagi akan diserahkan kemudian. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DAPIL FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 7 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Kunjungan ke Kawasan Banjir Aceh, Nasir Djamil: Pastikan Situasi Kondusif dan Bantuan segera Tersalurkan KUTIPAN Warga setempat H.M. NASIR DJAMIL, M.Si mengkhawatirkan kehidupan Aceh (06/01) --- Anggota Komisi III DPR RI mereka jika tidak adanya solusi Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nangroe Aceh Darussalam II dari Fraksi PKS, Nasir Djamil melakukan yang tepat atas permasalahan kunjungan ke beberapa lokasi untuk banjir ini. “Saya merasa prihatin, semoga banjir ini memastikan kondisi masyarakat di Aceh cepat surut dan warga bisa beraktivitas Utara dan Aceh Timur, Rabu Politisi PKS itu dengan normal. Saya berharap masyarakat (05/01/2022). membersamai warga dengan menyalurkan bantuan pangan terus melakukan komunikasi dengan Nasir Djamil memantau kondisi “Saya merasa prihatin, secara langsung. Ia berharap pihak-pihak terkait sehingga perihal dis- Polsek Lhoksukon yang semoga banjir ini cepat surut warga bisa bertahan dalam tribusi logistik pangan tidak ada kendala,” terendam banjir dengan dan warga bisa beraktivitas situasi yang tidak mudah harapan kerja polisi di lapangan dengan normal” ujar Nasir tersebut. Tetap tetap dijalankan dengan baik. mengedepankan optimisme Warga yang mengungsi di bahwa permasalahan banjir Beralih ke Lapas Kelas II B balai desa dalam kesempatan akan mampu ditangani dengan Lhoksukon dengan itu menghampiri Nasir yang baik oleh pemerintah. menggunakan transportasi berada di lokasi setempat, becak warga, Nasir sampai warga menyampaikan aspirasi “Saya berharap ditempat dan melihat langsung mereka agar kiranya ada atensi masyarakat terus melakukan situasi dalam lapas, dari pemerintah untuk komunikasi dengan pihak-pihak memprioritaskan kesehatan, mengatasi persoalan banjir terkait sehingga perihal sanitasi dan makanan bagi yang kerap terjadi. distribusi logistik pangan tidak warga binaan diakses dengan ada kendala,” kata Nasir. baik tanpa kendala ditengah Permasalahan tanggul banjir melanda kawasan itu. yang jebol misalnya, harapan warga ada perhatian dari pihak Berpindah ke Aceh Timur, berwenang untuk membuat Nasir berjalan menembus banjir tanggul yang kuat dan mampu mengunjungi warga Gampong menaham volume air terlebih di Teupin Breuh Kecematan tengah situasi cuaca yang tidak Simpang Ulim. menentu. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DAPIL FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 7 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Peduli ODGJ, Nur Azizah Beri Santunan Panti Sosial Rehabilitasi Mental di Bekasi KUTIPAN fokus untuk mengurus dan me- ngobati para ODGJ yang terlan- Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur tar di jalanan “kami merawat Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A. Azizah Tamhid, B.A., M.A. dalam rangkaian ODGJ terlantar. Harapan kami, Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI Agenda Reses Anggota DPR RI Tahun dikarenakan kami tempatnya 2021-2022 pada Rabu (22/12), masih ngontrak, kami ingin ada “Secara khusus memang masih minim lahan untuk bisa lebih luas perhatian bagi ODGJ, tidak hanya yang meninjau Panti Sosial kesadaran untuk melakukan mengurus ODGJ, agar tidak terlantar tidak memiliki keluarga, yang Rehabilitasi Mental, di bawah rehabilitasi khusus. Hal ini menjadi liar di jalanan, kami memiliki keluarga pun, masih minim Lembaga Kesejahteraan Sosial karena masih minimnya butuh dukungan penuh dari kesadaran untuk melakukan rehabilitasi Yayasan Jamrud Biru, Mustika informasi, dan sarana berbagai pihak khususnya khusus. Hal ini karena minimnya informa- Jaya, Kota Bekasi. Pada rehabilitasi bagi ODGJ yang pemerintah”, jelas Subroto. si, dan sarana rehabilitasi bagi ODGJ yang kesempatan ini Nur Azizah dapat diakses dengan mudah dapat diakses dengan mudah dan gratis.”, memberikan santunan untuk dan gratis.”, jelas Nur Azizah. Subroto menambahkan, pasien Orang Dengan setiap harinya Yayasan Jamrud Gangguan Jiwa (ODGJ) di panti Nur Azizah menambahkan, Biru dapat menghabiskan dana ini yang mayoritas merupakan seperti halnya Yayasan Jamrud sekitar 2-3 juta rupiah untuk ODGJ yang terlantar dan di Biru ini, dirintis secara sukarela makan dan perawatan pasien. rawat oleh pemilik yayasan. oleh relawan yang peduli kese- Pasien berasal dari berbagai jahteraan ODGJ. Sebanyak 160 daerah dari seluruh Indonesia, Masalah ODGJ ini harus pasien yang saat ini melakukan dan yang terjauh berasal dari menjadi perhatian khusus rehabilitasi, dibiayai secara NTT. Kemensos. Menurut Nur Azizah, sukarela oleh donatur. Dan saat ini masih banyak ODGJ setiap bulannya, Yayasan dapat Kami sangat yang terlantar di jalan. Dengan menyembuhkan 5 hingga 6 memperhatikan dari segi dukungan khusus dari Kemen- pasien. Nur Azizah menduku-ng kebersihan, panti ini tidak bau sos kepada panti rehabilitasi kelak akan semakin banyak sama sekali, semua pasien khusus ODGJ ini dapat menjadi Yayasan seperti ini, tentu perlahan di ajari cara merawat solusi, bagi para ODGJ terlantar. dengan didukung penuh dari diri. Mandi harus 2 kali sehari, pemerintah. kebersihan ruangan selalu “Secara khusus memang diperhatikan. “Pasien kami masih minim perhatian bagi Pada kesempatan ini, ajarkan untuk mandiri sambil ODGJ, tidak hanya yang Subartono, Pendiri Yayasan terus diberikan terapi dengan terlantar tidak memiliki Jamrud Biru, sudah merintis totok saraf, rukiyah, minum keluarga, yang memiliki Yayasan ini sejak tahun 2009. ramuan herbal dan dzikir ayat- keluarga pun, masih minim Ia menuturkan, Yayasan ini ayat al-Quran”, kata Subroto. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DAPIL FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Sabtu 1 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Hermanto Tutup Tahun 2021 dengan Road Show Serahkan Bantuan di Tanah Datar KUTIPAN masyarakat menunjukkan bahwa negara ada dan \"Sebenarnya bantuan serupa diserahkan mendukung semua aktivitas juga ke daerah-daerah lain di dapil Sumbar positif masyarakat,\" ujar I. Hanya memang tanggal 31 Desember legislator dari FPKS DPR RI ini. 2021 jadwalnya di Kabupaten Tanah Datar,\" ujar Hermanto dalam keterangan Apalagi untuk petani, tertulisnya kepada wartawan. lanjutnya, negara patut memberikan apresiasi atas Padang (01/01) --- Pada Rambatan. Sedangkan bantuan kontribusinya bagi Dr. HERMANTO, S.E., M.M penghujung tahun 2021, Bioflok diserahkan kepada pertumbuhan positif sektor Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I Anggota DPR RI dari Fraksi PKS pembudidaya ikan Yayasan pertanian di tengah Dapil Sumbar I Hermanto Srikandi Rabbani, Jorong pertumbuhan negatif sektor lain “Bantuan untuk masyarakat melakukan roadshow Kinawai, Nagari Balimbing, dimasa pandemi covid-19 ini. menunjukkan bahwa negara ada dan menyerahkan bantuan Kecamatan Rambatan. mendukung semua aktivitas positif Pemerintah untuk petani dan \"Bantuan untuk petani pembudidaya ikan di \"Sebenarnya bantuan merupakan apresiasi sekaligus masyarakat, Apalagi untuk petani, Kabupaten Tanah Datar. serupa diserahkan juga ke perhatian negara kepada para lanjutnya, negara patut memberikan daerah-daerah lain di dapil petani,\" pungkas legislator Bantuan yang diserahkan Sumbar I. Hanya memang Komisi IV DPR RI ini. apresiasi atas kontribusinya bagi berupa kegiatan P2L tanggal 31 Desember 2021 pertumbuhan positif sektor pertanian di (Pekarangan Pangan Lestari) jadwalnya di Kabupaten Tanah Dalam rangkaian tengah pertumbuhan negatif sektor lain dan Bioflok (sistem Datar,\" ujar Hermanto dalam penyerahan bantuan di Tanah pemeliharaan ikan intensif). keterangan tertulisnya kepada Datar, Hermanto didampingi dimasa pandemi covid-19 ini.” Bantuan P2L diserahkan wartawan. tiga tokoh setempat Adib Fadhil, kepada 2 kelompok. Ade Raunas dan Firdaus Agus. Di tahun 2022, Pertama kepada kelompok menurutnya, bantuan untuk wanita tani (KWT) Mekarsari, masyarakat lingkup pertanian, Nagari Rao-Rao, Kecamatan lingkungan hidup, kehutanan, Sungai Tarab. Kedua kepada kelautan dan perikanan akan KWT Sungai Basa, Nagari tetap ada. Balimbing, Kecamatan \"Bantuan untuk fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

You Stay At Home, DPR - RI We Stay At Parliament

DAPIL FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Kamis 6 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Menunjang Berbagai Aktivitas Kalangan Milenial, Nevi Dorong Kegiatan Positif di Masyarakat KUTIPAN kalangan muda, ia memberikan Hj. NEVI ZUAIRINA seragam-seragam untuk oleh Anggota Fraksi PKS DPR RI Pariaman (06/01) --- Anggota DPR RI dari raga bola khaki. Dapil Sumatera Barat II Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina memberi dukungan para kalangan Kompetisi-kompetisi yang “Saya merasa tenang ketika anak-anak muda Sumatera Barat di berbagai kabupa- terjadi pada permainan olah muda ini masuk pada pergaulan yang ten Kota yang positif bersentuhan dengan raga ini semakin marak dan positif dengan berbagai aktivitas yang sosial kemasyarakatan dan kreativitas. bergeliat untuk meningkatkan beragam. Energi mereka yang begitu besar skill dan sportifitas. dapat tersalurkan dengan baik yang \"Alhamdulillah, anak-anak muda kepedulian terhadap anak membuat bangga baik dari keluarga ini gak ada habisnya ide dan muda ini sangat tinggi, karena \"Saya merasa tenang mereka maupun masyarakat di sekitarnya” kreativitasnya. Ini perlu di saya berharap kedepannya ketika anak-anak muda ini arahkan sehingga kegiatan- mereka merupakan generasi masuk pada pergaulan yang kegiatannya dapat bermanfaat penerus bangsa yang akan positif dengan berbagai selain untuk diri mereka sendiri menggantikan orang-orang yang aktivitas yang beragam. Energi karena pengalaman yang terus saat ini menduduki posisi mereka yang begitu besar dapat bertambah, juga untuk orang strategis di berbagai sektor,\" tersalurkan dengan baik yang lain karena menerima semua ungkapnya. membuat bangga baik dari kabikan dari aktivitas mereka\", keluarga mereka maupun tutur Nevi. di Kota Pariaman, Nevi masyarakat di sekitarnya. Saya langsung hadir pada gerakan kan terus mendukung dan Sumbangsih dari politisi peduli sosial. Selain sumbangan mendorong mereka untuk PKS ini sangat beragam pada yang ia berikan, membuka gerai bergerak, berkegiatan dan aktivitas anak-anak muda sebagai pos pemberian pakaian berkinerja untuk sekaligus milenial di Sumatera Barat. layak pakai. Di Kecamatan menempa kemampuan dan Mulai dari aktivitas olah raga, Pariaman Utara, ia memberi pemikiran mereka untuk aktivitas seni, keagamaan, seragam remaja masjid IRMAM. menjadi apa yang hendak hingga sosiak kemasyarakatan. mereka jalani mulai dari Nevi menambahkan, di negarawan, pengusaha, \"Semua ini dilakukannya Pasaman Barat, untuk pendidik, ilmuan bahkan dengan alasan, bahwa menggalakkan olah raga di politisis\", Tutup Nevi Zuairina. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DAPIL FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 31 Desember 2021 REPUBLIK INDONESIA Kunjungi Dapil, SJP Resmikan Jembatan Gantung di Lombok Timur KUTIPAN berupa jembatan gantung ini H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T untuk kami masyarakat Desa Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat II Kabupaten Lombok Timur (31/12) --- Jeruk Manis.\" ungkapnya. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, “Sebagai umat yg beragama cara Suryadi Jaya Purnama, bersama dengan Dengan diresmikan mensyukuri nikmat pemberian ini adalah Kepala Balai Penyedia Jalan Nasional jembatan gantung ini, Kepala (BPJN) NTB meresmikan Jembatan Desa Jeruk Manis berharap bisa dengan merawat, menjaga dan Gantung Bukit Bunga di Desa Jeruk Manis mempermudah aktivitas memanfaatkannya dengan sebaik- Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok masyarakat antar dua desa baiknya. Kami juga berharap jembatan ini Timur. yang sebelumnya terpisah dan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan bisa mendatangkan untuk kesejahteraan masyarakat” Dalam sambutanya, Legislator beragama cara mensyukuri kesejahteraan bagi warga. Senayan yang akrab disapa SJP nikmat pemberian ini adalah ini menyampaikan program dengan merawat, menjaga dan \"Kami berharap dengan Jembatan Gantung ini adalah memanfaatkannya dengan beroperasinya Jembatan bagian dari kerja kolektif semua sebaik-baiknya. Kami juga Gantung ini bisa mempermudah elemen. berharap jembatan ini bisa aktivitas ekonomi masyarakat, mendatangkan kebaikan- pendidikan, wisata dan bisa \"Jembatan Gantung ini kebaikan untuk kesejahteraan mendatangkan kesejahteraan adalah buah dari kerja kolektif masyarakat,\" pesannya. bagi warga.\" Tegasnya. kita bersama. Dari usulan Kepala Desa ke DPR RI, Sementara itu Kepala Acara peresmian ini Pemerintah dan semua elemen Desa Jeruk Manis, Nur Hadi dihadiri juga oleh pemerintah masyarakat,\" ungkapnya. Muiz juga menuturkan sangat Kabupaten Lombok Timur, bersyukur dan berterima kasih Camat Sikur, masyarakat Desa Selain itu, SJP juga kepada Pak SJP. dan dimeriahkan oleh berpesan agar jembatan ini bisa penampilan musik tradisional dirawat dan dimanfaatkan \"Kami selaku kepala desa Desa Jeruk Manis. sebaik-baiknya sehingga dan masyarakat Jeruk Manis mendatangkan kebaikan- mengucapkan terima kasih Kegiatan peresmian ini kebaikan berupa kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada diakhiri dengan pengguntingan masyarakat. bapak SJP. Atas kepedulian pita oleh Suryadi Jaya Purnama. beliau membawa program \"Sebagai umat yg fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DAPIL FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Jumat 31 Desember 2021 REPUBLIK INDONESIA Dapatkan 1000 KTA, Ma'unah Didatangi Ahmad Syaikhu KUTIPAN Kabupaten Karawang (31/12) --- Namanya Ma'unah. Rumahnya di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Jauh dari pusat kota Sinyal internet pun susah. Tapi Yakni semangat, bekerja keras H. AHMAD SYAIKHU wanita ini berhasil menda- dan konsisten. patkan 1000 Kartu Tanda Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII Anggota (KTA) PKS. \"Karakter seperti Ma'unah ini harus dimiliki kader dan “Mendapatkan 1000 KTA PKS bukan hal mudah. Pasti butuh Kabar ini di informasikan simpatisan PKS di seluruh perjuangan. Tapi Ma'unah sukses meraihnya. Pasti bukan oleh Ketua DPD PKS Kabupaten Indonesia dan dunia. Penuh perkara mudah. Namun ternyata itu dapat dilakukan oleh Karawang Budiwanto. semangat, berjuang gigih, Mendengar itu, Anggota DPR RI pekerja keras dan konsisten,\" Ma'unah. Luar biasa, Karakter seperti Ma'unah ini harus dimiliki Ahmad Syaikhu mendatangi tegas Syaikhu. kader dan simpatisan PKS di seluruh Indonesia dan dunia. Penuh Ma'unah saat reses. Dalam kesempatan itu, semangat, berjuang gigih, pekerja keras dan konsisten\" \"Saya sengaja berkunjung Syaikhu memberikan apresiasi ke sini ketika reses di dapil dan KTA PKS kepada Ma'unah. saya. Sebab kagum dengan Ma'unah,\" kata Syaikhu. \"Saya ucapkan terimakasih kepada Ma'unah dan ini KTA Menurut Presiden PKS itu, PKS langsung saya berikan mendapatkan 1000 KTA PKS kepada beliau \" tutur Syaikhu. bukan hal mudah. Pasti butuh perjuangan. Tapi Ma'unah Ma'unah mengucapkan sukses meraihnya. \"Pasti bukan terimakasih atas kedatangan perkara mudah. Namun ternyat- Syaikhu. Dirinya sama sekali a itu dapat dilakukan oleh Ma'- tidak menduga dikunjungi unah. Luar biasa,\" ujar Syaikhu. Presiden PKS. Sosok Ma'unah ini harus \"Terimakasih Ustadz menjadi karakter kader dan Syaikhu. Saya sama sekali tidak simpatisan PKS dimanapun. menyangka didatangi Presiden PKS,\" ungkap Ma'unah. fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DAPIL FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 10 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Bukhori Serahkan 4 Unit Ambulans Dukung Pelayanan Sosial di Dapil KUTIPAN Bukhori menambahkan, selain untuk kepentingan Semarang (10/01) --- Anggota DPR RI dar mobilisasi warga pemerlu, unit KH. BUKHORI, Lc., M.A. Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa ambulans tersebut juga dapat Tengah 1, Bukhori, menyerahkan empat berfungsi mengangkut logistik Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I unit ambulans kepada DPD PKS yang ter- untuk diantarkan ke lokasi sebar di dapil Jawa Tengah 1, diantaranya pengungsian korban bencana. “Pelayanan kepada masyarakat, tidak Kota Semarang, Kabupaten Semarang, melulu tentang bantuan finansial. Makna Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal. Dalam kesempatan yang sama, Bukhori turut kontribusi itu luas, pelayanan kepada Bukhori menyebut, bantuan am- Makna kontribusi itu luas, menjelaskan alasan dirinya masyarakat bisa diwujudkan dalam bulans diberikan demi mendu- pelayanan kepada masyarakat memasang logo partai dan foto bentuk tenaga, pikiran, waktu, hingga kung pelayanan sosial kepada bisa diwujudkan dalam bentuk Ketua Majelis Syuro PKS, Salim sumber daya lain yang diorientasikan masyarakat Jawa Tengah. tenaga, pikiran, waktu, hingga Segaf Aljufri, pada bagian body sumber daya lain yang ambulans. Menurutnya hal untuk memberi pertolongan dan Anggota Komisi VIII DPR itu diorientasikan untuk memberi tersebut dilakukan sebagai menghadirkan manfaat bagi mereka yang mengatakan, manfaat dari pertolongan dan menghadirkan strategi untuk membuat PKS keberadaan PKS di tengah manfaat bagi mereka yang lebih dikenal masyarakat didera kesusahan” masyarakat akan terasa apabila didera kesusahan,” ujar Bukhori dengan wajah barunya. segenap anggota PKS dalam acara serah-terima Syuro PKS, Dr. Salim, dalam maupun global sehingga berkomitmen untuk ambulans kepada masing- “Pertama, terkait logo rangka mengorbitkannya sebagai keberadaan mereka sudah memberikan kontribusi masing Ketua DPD dapil Jawa partai. Kami menyadari bahwa tokoh nasional. Publik Jawa selayaknya diperhitungkan maksimal dalam memecahkan Tengah 1 di Kantor DPTW PKS belum semua orang tahu Tengah patut mengetahui bahwa untuk melanjutkan estafet permasalahan masyarakat. Jawa Tengah, Semarang, tentang wajah baru PKS. PKS memiliki segudang kepemimpinan nasional dengan Minggu (09/01/2022). Karenanya, ikhtiar untuk sumberdaya manusia yang portofolio yang dimiliki, Kontribusi tersebut, im- sosialisasi logo partai menjadi unggul, berwawasan kebangsaan ungkapnya. buhnya, dapat diwujudkan me- Anggota Baleg itu penting supaya partai ini lebih dan keagamaan, serta memiliki lalui inisiatif para anggota PKS mengatakan, dukungan unit dikenal oleh masyarakat, kiprah di tingkat nasional Selengkapnya kunjungi yang tersebar di tengah masya- ambulans diharapkan dapat khususnya di Jawa Tengah. fraksi.pks.id rakat untuk mengulurkan bantu- membantu kerja kemanusiaan Strategi pemasangan di body an dalam berbagai bentuk. para anggota PKS di akar ambulans merupakan cara rumput dalam situasi normal efektif untuk menyampaikan “Pelayanan kepada maupun situasi bencana. nilai humanis PKS kepada masyarakat, tidak melulu publik dengan jangkauan yang tentang bantuan finansial. dinamis,” paparnya. Kedua, demikian Bukhori melanjutkan, adalah untuk memperkenalkan Ketua Majelis fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

PKS FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LEGISLATIVE REPUBLIK INDONESIA CORNER MEMBAHAS ISU DARI SUDUT YANG PAS ve Intрactive Bersama Anggota Legislatif PKS ERLANDA WIDYA YOANDRO Saksikan Setiap Jum’at pk. 13.30 s.d 14.30 WIB fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DAPIL fraksi.pks.id | Kamis 30 Desember 20217

DAPIL FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Senin 3 Januari 2022 REPUBLIK INDONESIA Anggota FPKS: BUMN Harus Menjadi Lokomotif Pemberdayaan Masyarakat KUTIPAN fisik agar masyarakat khusus- nya generasi muda memiliki Kabupaten Jember (03/01) --- Anggota pengetahuan dan keterampilan AMIN AK,M.M. Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak., sehingga bisa menjadi agen Anggota Fraksi PKS DPR RI meminta Badan Usaha Milik Negara perubahan di tengah Dapil Jawa Timur IV (BUMN) mampu tampil terdepan dalam masyarakat,\" ungkapnya. pemberdayaan masyarakat, baik dalam “Kementerian BUMN mengubah program sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dalam kesempatan itu, CSR dengan nama baru yaitu program Amin mendorong BUMN untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peraturan Menteri (Permen) sosialisasi peran BUMN dalam menjadikan lembaga BUMN yang merevisi kebijakan pemberdayaan masyarakat, pendidikan pesantren dan (TJSL) yang mengusung paradigma untuk penyaluran CSR oleh Menteri Ahad (2/1/2022) di Pondok masjid sebagai basis memberikan manfaat lebih luas bagi BUMN Erick Thohir, kata Amin, Pesantren Nurul Muta'allimin, pemberdayaan masyarakat. masyarakat” harus bisa diimplementasikan Bangsalsari Kabupaten Jember, ditingkat bawah agar betul-betul Jawa Timur. \"Saat ini ada lebih dari 31 UMKM. Holding BUMN Ultra skala rumahan, pedagang berpihak kepada masyarakat. ribu pondok pesantren di Merujuk Permen BUMN Indonesia dengan jumlah santri Mikro yang terdiri dari PT BRI, PT bakso, pedagang es keliling, \"Kementerian BUMN Per-05/MBU/04/2021 tentang sekitar 4,29 juta orang. Masjid mengubah program CSR Program TJSL BUMN, ada dua dan Pesantren bisa dijadikan Pegadaian, dan PT Permodalan pedagang roti dan sejenisnya. dengan nama baru yaitu kebijakan CSR BUMN saat ini, basis pemberdayaan masyar- program Tanggung Jawab Sosial yaitu pertama, untuk kembali akat, baik dari sisi pendidikan, Nasional Madani (PNM) harus \"Saya yakin, jika usaha dan Lingkungan (TJSL) yang merawat alam atau sosial, dan ekonomi. Karena mengusung paradigma untuk sustainability. bagaimanapun kemandirian berpihak pada ekonomi rakyat ultra mikro berhasil memberikan manfaat lebih luas bangsa harus dimulai dari bagi masyarakat,\" ujarnya. \"Kedua, merawat manusia- kemandirian umat,” ujarnya. dengan mendorong usaha mikro diberdayakan dan naik kelas, nya dengan peningkatan Amin menyambut baik kapasitas melalui bantuan Wakil rakyat dari Dapil naik kelas,” ujarnya. maka lebih dari 50% persoalan kebjakan tersebut dan berharap pendidikan,\" sebut Amin. Jatim IV (Kabupaten Lumajang BUMN bisa lebih optimal dalam dan Jember) itu pun meminta Holding ultra mikro tersebut kemiskinan dan pengangguran pemberdayaan masyarakat. Menurut Amin, kualitas BUMN terus meningkatkan SDM sangat menentukan ting- perannya dalam pemberdayaan dibentuk untuk menjangkau pela- bisa terselesaikan,\" ungkap “Sesuai fungsi dan kat keberhasilan pembangunan usaha mikro, kecil, dan perannya, BUMN bisa berperan ekonomi masyarakat. menengah (UMKM). ku usaha kecil dan mikro, seperti Amin mengakhiri. aktif sebagai lokomotif pemberdayaan Masyarakat,” \"Karena itu, saya berharap Baik dalam bentuk pedagang di pasar, pengrajin ujar Amin dihadapan peserta TJSL tidak hanya memberikan kemudahan mengakses bantuan fisik, namun juga non permodalan, bimbingan teknis pengelolaan usaha, dan kemitraan usaha antara unit- unit usaha BUMN dengan fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DAPIL FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPR - RI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT fraksi.pks.id | Rabu 29 Desember 20217 REPUBLIK INDONESIA Hadiri Acara TOP Tokoh Perempuan di Dapil, Anis Byarwati Jelaskan Pentingnya Ketahanan Nasional KUTIPAN ini juga menyampaikan bahwa ketahanan nasional adalah Jakarta (28/12) --- Anggota DPR RI dari pintu untuk mewujudkan cita- Fraksi PKS Dapil Jakarta Timur, Anis Byar- wati, menghadiri sekaligus menjadi naras- cita bangsa dan negara. Untuk umber dalam acara TOP (Training Orientasi Partai) Tokoh Perempuan Jakarta Timur, sampai pada tujuan itu, dibutuhkan kontribusi dari semua kalangan masyarakat. \"Sebagai tokoh perempuan yang memiliki kiprah begitu yang diselenggarakan oleh disampaikannya, Ketua DPP luas, penting untuk kita memi- Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si Bidang Perempuan dan PKS Bidang Ekonomi dan liki wawasan nasional hingga Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I Ketahanan Keluarga (BPKK) Keuangan ini memaparkan global dan ikut berkontribusi DPD PKS Jakarta Timur, yang tentang pentingnya ketahanan bertempat di Aula DPD PKS nasional dan pendekatan dalam mewujudkan cita-cita Jakarta Timur. Pancagatra yang mencakup lima aspek sosial nasional. Hal itu dilakukan Pada acara yang kemasyarakatan yang bersifat diselenggarakan Ahad dinamis dalam membentuk dengan memahami unsur-unsur “Untuk ikut mewujudkan ketahanan (26/12/2021) ini, turut hadir ketahanan nasional. yang harus kita jaga dalam me- nasional, kita harus mewujudkan Ketua DPW PKS DKI Jakarta nciptakan ketahanan nasional, Khoirudin yang turut memberi \"Pancagatra merupakan sambutan, Sekretaris DPD PKS konsepsi wawasan nusantara termasuk dari unsur terkecil ketahanan dimulai dari ketahanan pribadi, Jakarta Timur, Tedy yaitu konsep pada cara yaitu membangun ketahanan keluarga, hingga tingkat masyarakat. Ramadanus, Ketua BPKK PKS pandang serta pengaturan yang keluarga\", ungkapnya. Jakarta Timur Burhanita, mencakup segenap kehidupan beserta segenap pengurus, bangsa,\" ungkap Anis. Lebih lanjut, Anis menje- Sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat serta para peserta tokoh laskan bahwa ketahanan ikut berkontribusi untuk membangun Perempuan Penggerak di Pancagatra, imbuhnya, nasional Indonesia dibentuk Masyarakat dan tokoh meliputi aspek sosial kemasya- pengelola Majelis Ta'lim yang rakatan terdiri dari ideologi, oleh beberapa unsur yang ketahanan nasional Indonesia” ada di Jakarta Timur. politik, ekonomi, sosial budaya kemudian disebut Astagatra. dan pertahanan keamanan Dalam sesi dengan tema (Ipoleksosbudhankam). Astagatra meliputi aspek kebangsaan yang Anggota Komisi XI DPR RI alamiah (trigatra) dan aspek sosial (pancagatra). sosial kemasyarakatan terdiri dari hubungan yang bersifat timbal \"Trigatra meliputi posisi ideologi, politik, ekonomi, sosial balik dengan hubungan yang dan lokasi geografis negara, budaya dan pertahanan erat yang saling keadaan dan kekayaan alam, keamanan (Ipoleksosbudhan- interdependensi, demikian juga dan keadaan dan kemampuan kam),\" ujarnya. antara trigatra dan pancagatra. penduduk. Sedangkan, Antara gatra yang satu Selengkapnya kunjungi pancagatra merupakan aspek dengan yang lain terdapat fraksi.pks.id fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI

DPR - RI FFrraaAkAkksksFiuFiuPonPonlKlKtolStioSkwikwDtDtoPoPkRkRRRII @f raksipksdprri fraksi.pks.id FPKS DPR RI fraksipksdprri @FPKSDPRRI PKS TV DPR RI