MODUL PNS

2020 MODUL TES WAWASAN KEBANGSAAN Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya, yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan bangsa dan ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa adalah kondisi dinamik bangsa yang berisi ketangguhan, keuletan, dan kehandalan yang di bangun agar mampu menghadapi tantangan, dari dalam dan luar negeri. By. ABDUL WAHID MUALLIM AWM ABDUL WAHID MUALLIM 1/1/2020

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) PANCASILA 1. Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara nomor…TAP MPR No. VI/MPR/2001 2. Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara berfungsi sebagai landasan idiil dari wawasan nusantara, karena pada hakikatnya wawasan nusantara adalah perwujudan dari Pancasila 3. Suatu ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur-unsur berikut ini, yaitu:  Nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri.  Dasar pelaksanaan ketatanegaraan, yaitu berdasarkan musyawarah mufakat dan bukan dari satu kelompok saja.  Isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan, karena harus melalui penjabaran yang mendalam 4. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai… Moral Pembangunan 5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dapat diuraikan sehingga hasil pembangunannya sesuai dengan Pancasila, antara lain:  Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis yang ada.  Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, secara mutlak hanya melayani satu ideologi tertentu saja dan mengabaikan manusia.  Pembangunan harus menghormati HAM.  Pembangunan dilaksanakan secara demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut mereka.  Pembangunan diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. 6. Menurut Prof. Notonagoro, Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi nilai materiil, nilai vital, dan nilai kerohanian.  Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.  Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.  Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia 7. Rumusan dasar Pancasila dibuat berdasarkan piagam Jakarta yang berisi:  Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya.  Kemanusiaan yang adil dan beradab.  Persatuan Indonesia.  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.  Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia PANCASILA Page 1

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) 8. Ibu X adalah salah satu pegawai senior di Kementerian Y. Sebagai pegawai senior, ia memiliki gaji yang cukup tinggi. Dengan gajinya yang tinggi tersebut, ia memiliki gaya hidup mewah dan sering melakukan pemborosan, misalnya membeli tas-tas bermerk internasional, koleksi perhiasan yang cukup mewah, dll. Karena pemborosan dan gaya hidup mewahnya tersebut, gajinya yang tinggi selalu tidak cukup untuk menutup gaya hidup mewahnya. Akibatnya, ia memiliki hutang di mana- mana. Sikap pemborosan dan gaya mewah tersebut secara nyata melanggar pengamalan Pancasila khusunya sila... Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Pembahasan Salah satu pengamalan butir-butir Pancasila sila ke-5 yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal- hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Sehingga, tindakan boros dan gaya hidup mewah ibu X tersebut secara nyata melanggar sila ke- 5. 9. Pancasila yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum positif karena menurut ilmu, hukum di dalamnya memenuhi syarat-syarat sebagai pokok-pokok kaidah Negara yang mendasar. Oleh karena itu, secara hierarki hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila berkedudukan di tempat yang paling tinggi. Konsekuensinya jika Pancasila diubah maka sama halnya dengan membubarkan Negara proklamasi 17 agusutus 1945. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pancasila bersifat... Objektif. Pembahasan  Pancasila yang tersurat dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sumber hukum positif karena menurut ilmu, hukum di dalamnya memenuhi syarat-syarat sebagai pokok-pokok kaidah Negara yang mendasar. Oleh karena itu, secara hierarki hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila berkedudukan di tempat yang paling tinggi. Maka secara objektif tidak diubah secara hukum, sehingga melekat pada kelangsungan hidup Negara. Konsekuensinya jika Pancasila diubah maka sama halnya dengan membubarkan Negara proklamasi 17 agusutus 1945.  Hakikat rumusan dari setiap sila dalam Pancasila menunjukkan sifat-sifat yang universal dan abstrak karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai.  Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sudah berlaku sejak zaman dahulu, masa kini, dan juga untuk masa yang akan datang bagi bangsa Indonesia dan bisa jadi untuk Negara lain secara tidak langsung yang tercermin dalam adat istiadatnya, kebudayaan, maupun tata hidup kenegaraan dan tata hidup beragama. 10. Pancasila melekat pada pembawaan dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan Negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila bersifat... Subjektif. Pembahasan  Nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada pembawaan dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan Negara.  Bangsa Indonesia sebagai kausa materialis karena nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut timbul dari bangsa Indonesia sendiri. Jika dikaji lebih dalam, PANCASILA Page 2

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut merupakan hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia. Pancasila memiliki perbedaan dengan ideologi-ideologi yang lain. Perbedaan yang paling mendasar dengan ideologi yang lain adalah ideologi lain tersebut lahir dari hasil pemikiran orang perorang atau hasil filsafat seseorang, sedangkan Pancasila lahir dari refleksi filosofis bangsa Indonesia terhadap kehidupan sosio-kultural dan religius masyarakat Indonesia.  Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia sehingga menjadi jatidiri atau identitas bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sesungguhnya merupakan nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. 11. Pancasila terjadi melalui proses causa materialis, yang artinya... berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya. 12. Pancasila sebagai ideologi Negara mengandung nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan manusia secara universal pada umumnya. Hal tersebut termasuk dalam dimensi Pancasila yang berupa… Dimensi idealitas Pembahasan Pancasila sebagai ideologi mencakup beberapa dimensi berikut:  Dimensi idealitas mempunyai makna karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan manusia secara universal pada umumnya.  Dimensi normatif artinya nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila perlu dijbarkan dalam norma-norma atau aturan-aturan sebagaimana tersusun dalam tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah.  Dimensi realitas artinya ideologi Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. 13. Pancasila terjadi melalui proses kausalitas yang mempunyai makna… berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya. 14. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam… INPRES No. 12 Th 1968. Pembahasan  TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).  UU No. 5 Th 1985 tentang Referendum.  UU No. 5 Th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PANCASILA Page 3

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458)  TAP MPR No. I/MPR/1983 tentang tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. 15. Nilai Kerohanian adalah segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi rohaniah seorang manusia. Nilai ini dibedakan menjadi empat hal, yaitu:  Nilai kebenaran, segala sesuatu yang bersumber pada akal manusia (rasio, budi, cipta manusia).  Nilai keindahan/estetis yang bersumber pada perasaan.  Nilai kebaikan/moral yang bersumber pada kehendak manusia.  Nilai religius yang merupakan nilai mutlak dari nilai kerohanian, nilai ini menduduki posisi tertinggi dibanding tiga nilai lainnya. 16. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, M. Yamin menawarkan lima asas dasar Negara Republik Indonesia yang meliputi : - Peri Kebangsaan - Peri Kemanusiaan - Peri Ketuhanan - Peri Kerakyatan - Kesejahteraan yang berkebudayaan 17. Landasan dan falsafah hidup Bangsa Indonesia adalah Pancasila. 18. Dalam fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan suatu perjanjian luhur dari seluruh bangsa Indonesia yang harus selalu dihormati dan dijunjung tinggi sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia untuk berperilaku. 19. 20. A 21. a S PANCASILA Page 4

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) UNDANG-UNDANG 1. Rangkaian makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagaian berikut: a. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya Negara Indonesia (alinea I, II, dan III Pembukaan). b. Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan). 2. Akibat banyaknya penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru, pada awal era Reformasi dalam masyarakat Indonesia berkembang tuntutan Reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini: a. Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI b. Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 c. Penetapan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar d. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi e. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme 3. Hukum yang ditetapkan oleh negaranegara suatu dalam perjanjian Negara disebut dengan hukum traktat. Perjanjian ini bisa berkaitan dengan berbagai macam aspek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya aspek ekonomi, sosial, budaya, bahkan peperangan yang nantinya akan disahkan menjadi sebuah hukum oleh DPR. Hukum Traktat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: hukum traktat bilateral (perjanjian antara dua negara) dan hukum traktat multilateral (perjanjian dengan lebih dari dua negara). Perjanjian ini bersifat mengikat antar negara-negara tersebut. Contohnya, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia denang PT Freeport Indonesia. 4. DPD hanya dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. 5. DPD dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 22D ayat 4, yaitu: a. pelaksanaan undang- undang otonomi daerah b. hubungan pusat dengan daerah c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya e. perimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama 6. Undang-undang pemerintahan daerah diatur dalam…. UU No. 32 tahun 2004 7. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah kedudukan DPRD adalah sejajar terhadap Kepala Daerah. 8. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18A ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. UNDANG-UNDANG Page 1

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) 9. Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar pembentukan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004: a. Potensi daerah b. Luas wilayah c. Jumlah penduduk d. Kemampuan ekonomi 10. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang Hak asasi persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan. 11. Salah satu asas pemerintahan daerah yaitu asas keterbukaan memiliki arti bahwa penyelenggaraan pemerintah haruslah terbuka, transparan, dan tidak bersifat rahasia. 12. Pelaksanaan otonomi daerah dengan tetap berdasarkan hukum yang berlaku merupakan pengertian dari asas kepastian hukum. 13. Fungsi pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hirarki dan piramida dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan UUD 1945 alinea keempat 14. Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempuyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut ini: a. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. b. Yang diatur dalam UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. c. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat. d. Ditetapkannya dasar kerohanian negara (dasar filsafat Negara Pancasila). 15. Adapun dasar pemikiran dilakukan perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut ini: a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur kenegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi ditangan MPR sehingga sistem checks and balances pada lembaga – lembaga kenegaraan tidak terjadi. b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang dianut Undang – Undang Dasar 1945 adalah dominan eksekutif (executife heavy), yakni kekuasaan dominan di tangan presiden. c. Undang – Undang Dasar 1945 mengandung pasal – pasal yang terlalu “ luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir). d. Undang – Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Preesiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. e. Rumusan Undang- Undang Dasar 16. Konsepsi pengaturan RUU meliputi: a. Urgensi dan tujuan penyusunan b. Sasaran yang ingin diwujudkan c. Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur d. Jangkauan serta arah pengaturan 17. Tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian diperbaharui dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dan terakhir diatur dengan Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana dalam Pasal 7 diatur UNDANG-UNDANG Page 2

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, c. Peraturan Pemerintah, d. Peraturan Presiden, e. Peraturan Daerah. Peraturan Daerah meliputi : Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur; Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/ Walikota; Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa 18. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut ini: Oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara. Sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan- aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945,dalam tertib hukum Indonesia,merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Disamping itu, juga sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. 19. Jenis-jenis penilaian terhadap UUD 1945: a. Normatif yaitu penilaian UUD 1945 berlaku secara pengenalan hukum b. Nominal yaitu penilaian terhadap UUD 1945 berlaku tidak sempurna c. Semantic yaitu penilaian terhadap UUD 1945 berlaku untuk umum 20. Tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 adalah: a. Untuk mengembalikan UUD 1945 berderajat tinggi (supreme constitution), menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. b. Untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara an negara hukum. c. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik d. Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. e. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 21. Berikut ini merupakan perubahan yang penting hasil amandemen pertama UUD 1945: a. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan DPR. Diubah menjadi : Presiden berhak mengajukan rancangan b. Pasal 7 berbunyi : Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Diubah menjadi :Preseiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. c. Pasal 14 berbunyi : Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Diubah menjadi : Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. d. Pasal 20 ayat 1 : Tiap-tiap Undangudang menhendaki persetujuan DPR. Diubah menjadi : DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. UNDANG-UNDANG Page 3

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) 22. Hal ihwal mengenai kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam UUD 1945 BAB….III 23. Apakah garis besar isi dari bagian pasal UUD 1945 bab VI? Pemerintah Daerah. 24. Lagu Kebangsaan Indonesia “Indonesia Raya” yang diciptakan oleh W.R Supratman termuat dalam UUD 1945 Pasal 36B. 25. Fungsi Pembukaan UUD 1945 yang mencantumkan hierarki tata tertib hukum Indonesia dengan dasar Negara Pancasila sebagai puncak piramidanya yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia terdapat dalam alinea ke ….IV 26. UUD 1945 disahkan sebagai UndangUndang Dasar Negara oleh …. pada tanggal …. PPKI; 18 Agustus 1945 27. Beberapa pengaruh positif pasca amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut: a. Mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum b. Presiden tidak lagi memegang kekuasan membentuk UndangUndang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang. c. Periode Lembaga Kepresidenan dibatasi hingga 2 periode. d. Presiden dan Wakil Presiden merupakan statu pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. e. Presiden tidak lagi bertanggung jawab terhadap MPR karena MPR tidak lagi merupakan sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. f. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. g. DPR menjadi lembaga yang lebih supreme, karena kewenangan DPR lebih besar dan hegomoninya lebih dominan. 28. Pada Pasal 18 ayat 7 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hal ini dilakukan karena negara Indonesia terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap daerah tersebut memiliki sistem pemerintahannya sendiri yang diatur dalam undang-undang. Hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat 1 UUD 1945. 29. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengalami perubahan pada amandemen ketiga, yaitu pada tanggal 1-9 November 2001 30. Lambang Negara diatur pada Pasal 36A yang merupakan hasil amandemen kedua, yaitu pada tanggal 7-18 Agustus 2000 31. Pada Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 dijelaskan bahwa RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 32. Menurut Undang-undang Darurat RI yang termuat dalam Lembaran Negara 1955 Nomor 33 tentang Kependudukan di Indonesia, yang dimaksud orang asing yang UNDANG-UNDANG Page 4

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) menjadi penduduk negara Indonesia yaitu selama orang asing itu menetap di Indonesia 33. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/ atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (UUD 1945 Pasal 7B ayat 7) 34. Dalam kurun waktu 1945-1949, di Indonesia terjadi perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi sistem Kabinet Parlementer melalui suatu maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 14 November 1945. 35. Bentuk kesatuan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 antara lain: a. Disebutkannya kembali pada pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam alenia ketiga Pembukaan yang menujukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. b. Ditetapkannya pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya UUD. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari Proklamasi. c. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. 36. Perencanaan pembuatan UUD 1945 sudah dilakukan sejak tanah air kita masih dalam kependudukan bala tantara Jepang. Hal ini menyebabkan mengapa pada masa itu Bangsa indonesia berhasil memperoleh sebuah Rencana Undang-Undang Dasar (UUD). 37. Masa perencanaan UUD ini dilakukan menjadi dua masa yaitu pada masa sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 sedangkan masa kedua yaitu pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. 38. Yang bertugas merencanakan UUD 1945 adalah panitia kecil yang beranggotakan tujuh orang. Awalnya, Pembentukan dua jenis panitia perancang udang-undang ini adalah sebuah hasil dari keputusan sidang BPUPKI. Pertama, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Kemudian, terdapat panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo, S.H. yang beranggotakan tujuh orang. 39. PANITIA KECIL Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap- tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. UNDANG-UNDANG Page 5

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno 2. Ki Bagus Hadikusumo 3. K.H. Wachid Hasjim 4. Mr. Muh. Yamin 5. M. Sutardjo Kartohadikusumo 6. Mr. A.A. Maramis 7. R. Otto Iskandar Dinata 8. Drs. Muh. Hatta 40. PANITIA SEMBILAN Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno 2. Drs. Muh. Hatta 3. Mr. A.A. Maramis 4. K.H. Wachid Hasyim 5. Abdul Kahar Muzakkir 6. Abikusno Tjokrosujoso 7. H. Agus Salim 8. Mr. Ahmad Subardjo 9. Mr. Muh. Yamin 41. Lembaga eksekutif adalah Lembaga yang berhak dan memiliki wewenang dalam menjalankan Undang-Undang. Di Republik Indonesia Lembaga eksekutif berada ditangan Presiden. 42. Berdasarkan Undanng-Undang no. 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. 43. UUD 1945 adalah hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku harus didasarkan pada UUD 1945 44. Mahkamah Agung memiliki wewenang:  Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan  Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang  Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 45. Lembaga pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi:  Lembaga legislatif: MPR dan DPR.  Lembaga eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden.  Lembaga yudikatif: Mahkamah Agung dann Komisi Yudisial. UNDANG-UNDANG Page 6

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) 46. Hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan- kebijakan yang dilakukan pemerintah disebut… Hak angket 47. Bunyi pasal 14 ayat 2 dari UUD 1945 adalah: Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 48. Isi UUD 1945 untuk:  Pasal 13: berisi tentang hak presiden dalam pengangkatan duta dan konsul.  Pasal 23 B: macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang.  Pasal 21: anggota DPR berhak mengusulkan rancangan Undang-Undang.  Pasal 29: mengatur tentang kebebasan beragama.  Pasal 30: hak dan kewajiban tiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 49. Pemerintah kabupaten X mengadakan pelatihan menjahit gratis untuk ibu-ibu rumah tangga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan perempuan. Diharapkan pelatihan ini akan menambah penghasilan keluarga. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama... A. pasal 30 ayat (1). B. pasal 31 ayat (1). C. pasal 32 ayat (1). D. pasal 33 ayat (2). E. pasal 34 ayat (2). Pembahasan Isi masing-masing pasal pada opsi jawaban tersebut:  Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.  Pasal 31 ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.  Pasal 32 ayat (1): Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.  Pasal 33 ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.  Pasal 34 ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 50. Pada 19 Desember 1948, Sidang Kabinet Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta memutuskan untuk memberikan mandat kepada sesorang agar membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Orang yang ditunjuk oleh Wakil Presiden Moh. Hatta tersebut adalah... Mr. Sjafruddin Prawiranegara. 51. Alasan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yaitu ... A. Pemerintah saat itu sedang mengalami ketidakkuasaan dalam menjalankan pemerintahan. UNDANG-UNDANG Page 7

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) B. Adanya agresi Belanda yang berhasil menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. C. Adanya ketidakstabilan perekonomian pada pemerintah pusat. D. Opsi A dan B benar. E. Opsi A, B, dan C benar. Pembahasan Pada 19 Desember 1948, akibat serangan Belanda yang berhasil menguasai Yogyakarta waktu itu dijadikan ibu kota Negara Republik Indonesia, Sidang Kabinet Republik Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden Moh. Hatta memutuskan untuk memberikan mandat kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara agar membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dan seandainya tidak mungkin, supaya menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang pada waktu itu berada di luar negeri (New Delhi) untuk menggantikan Mr. Sjafruddin. Pemerintah darurat merupakan upaya pengalihan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada pihak tertentu untuk menjalankan pemerintahan karena pemerintah Indonesia pada masa itu tidak dapat menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini karena pemerintahan yang tengah berlangsung mengalami ketidakkuasaan dalam menjalankan pemerintahan disebabkan adanya agresi Belanda yang berhasil menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta selaku kepala pemerintahan dan menguasai pusat pemerintahan. Peran pemerintah darurat ini menjadi sentral karena merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Indonesia yang pada masa itu tidak dapat menjalankan pemerintahan. 52. Menurut UUD 1945 pasal ….. ayat ..…, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Terdapat beberapa bentuk pemerintahan lain yang diungkapan oleh beberapa ilmuan. Oleh Aristoteles misalnya, bentuk pemerintahan dibagi menjadi 6, yaitu Monarki, Tirani, Aristrokrasi, Oligarki, Politeia, dan Demokrasi. Bentuk pemerintahan Tirani tidak cocok diterapkan di Indonesia karena ….. pasal 1, ayat 1, alasan: bentuk pemerintahan Tirani hanya dipegang oleh satu orang demi kepentingan pribadi 53. BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1:  Ayat 1: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.  Ayat 2 : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.  Ayat 3 : Negara Indonesia adalah negara hukum. 54. Profil singkat Indonesia  Parlemen Indonesia: Parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota-anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) .  Sistem Pemerintahan: Sistem Pemerintahan Indonesia adalah Presidensial, Yaitu Negara yang di pimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.  Bentuk Pemerintahan: Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat UNDANG-UNDANG Page 8

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilihian umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden.  Bentuk Negara: Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. 55. Bentuk pemerintahan oleh Aristoteles (sumber: kompasiana):  Monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum. Sifat pemerintahan ini baik dan ideal.  Tirani, yaitu bentuk pemerintah yang dipegang oleh seorang demi kepentingan pribadi. Bentuk pemerintahan ini buruk dan merupakan kemerosotan.  Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal.  Oligarki, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya. Bentuk pemerintahan ini merupakan pemerosotan dan buruk.  Politeia, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal.  Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagai orang. Bentuk pemerintahan ini kurang baik dan merupakan pemerosotan. 56. Politik bebas aktif sebagai prinsip negara Indonesia dalam hubungan internasional dituangkan dalam… A. Tap MPR No IV/MPR/ 1973 B. Tap MPR No XX/MPR/1966 C. Tap MPR No II/MPR/1978 D. UU No 12 tahun 2006 E. Perpres XI/PP/1998 Pembahasan  Tap MPR No IV/MPR/ 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara  Tap MPR No XX/MPR/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.  Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (EKAPRASETIA PANCAKARSA)  UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia  Perpres XI/PP/1998 tidak ada, yang ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin. 57. Berikut ini yang merupakan makna Pembukaan UUD 1945 alinea ke 3 yaitu... Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual di dunia dan di akhirat. UNDANG-UNDANG Page 9

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) 58. Berikut ini yang merupakan makna Pembukaan UUD 1945 alinea ke 2 yaitu... Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. Pembahasan Makna alinea Pembukaan UUD 1945: Alinea 1: 1. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk penjajahan. 2. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. 3. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penajajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 4. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. Alinea II: 1. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. 2. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan namun harus dilakukan dengan mewujudkan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea III: 1. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. 2. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual di dunia dan di akhirat. 3. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan. Alinea IV: 1. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia:  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;  memajukan kesejahteraan umum;  mencerdaskan kehidupan bangsa;  ikut melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Kemerdekaan bangsa Indonesia telah disusun dalam UUD. 3. Bentuk negara Indonesia adalah republik. 4. Sistem pemerintahan negara yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi). 5. Dasar negara adalah Pancasila. 59. Sesuai dengan teori yang diajukan oleh Notonegoro, Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena ...  Ditinjau dari proses terjadinya, Pembukaan UUD 1945 dibuat dan ditetapkan oleh pembentuk negara yaitu PPKI, serta dijelmakan dalam pernyataan lahir.  Ditinjau dari isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat dasar negara cita-cita kerohanian negara, dasar cita-cita negara.  Amandemen Undang-Undang Dasar sebagai Upaya Desakralisasi Konstitusi Negara Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG Page 10

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) 60. Walaupun secara resmi tidak menggunakan nama UUD Sementara, namun sejak semula pembentukan UUD 1945 dimaksud bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dalam aturan tambahan pasal... Pasal 2 Pembahasan Jumlah aturan tambahan pada UUD 1945 hanya ada 2 pasal, yang berbunyi: ATURAN TAMBAHAN Pasal I: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.**** ) Pasal II: Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal- pasal****) Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**** ) 61. Yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada UUD 1945 dapat diperkirakan... Pembentuk UUD 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan UUD 1945. 62. UUD 1945 walaupun secara resmi tidak menggunakan nama UUD Sementara namun UUD 1945 sejak semula oleh pembentukannya dimaksud bersifat sementara yang hal ini dapat dilihat dalam Aturan Tambahan Pasal 2 yang berbunyi Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. 63. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:  Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 Perubahan pertama UUD 1945.  Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 Perubahan kedua UUD 1945.  Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 Perubahan ketiga UUD 1945.  Sidang Tahunan MPR 2002,tanggal 1-11 Agustus 2002 Perubahan keempat UUD 1945. 64. Yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada UUD 1945 dapat diperkirakan pembentuk UUD 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan UUD dan berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan, penetapan. UNDANG-UNDANG Page 11

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) 65. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 sebelum diamandemen, UUD 1945 setelah dimandemen, Konstitusi RIS, dan UUDS. 66. UUD di Indonesia yang pernah berlaku dua kali di Indonesia adalah UUD 1945 sebelum diamandemen karena pernah terjadi perubahan bentuk negara dan badan konstituante belum berhasil membuat UUD yang baru sehingga diberlakukan kembali. Adapun pemakaian pertama pada awal kemerdekaan yakni (18 Agustus 1945-27 Desember 1949). Kemudian, setelah UUDS 1950 selesai, diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen mulai pada tanggal 5 Juli 1959. 67. Yang menyatakan kembali ke UUD 1945 adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang disebabkan Badan Konstituante belum bisa membuat UUD yang baru. 68. Yang mengesahkan UUDS adalah KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah. 69. Prinsip penulisan negara kesatuan yang tidak dapat dirubah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 1. 70. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (memuat hak dan kewaiban) dari embaga-lembaga negara. 71. Anggaran Pendidikan nasional diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yang berbunyi: Negara memprioritaskan anggara Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. 72. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5 mengatur tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. 73. A 74. A 75. a UNDANG-UNDANG Page 12

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) BHINNEKA TUNGGAL IKA 1. Sikap menghormati dan keberagaman bangsa adalah sebagai berikut, kecuali …. Adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga.  Penyelesaian permasalahan yang ada dengan musyawarah.  Adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi  Terciptanya kerukunan seperti halnya dalam keluarga.  Adanya semangat tolong menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup 2. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika mengandung makna bahwa dalam pergaulan tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, etnis, dan golongan lainnya agar sesuai dengan prinsip kebhinekaan. 3. Ciri-ciri masyarakat modern yaitu: a. Masyarakat industri b. Nilai prestasi dan universalisme c. Spesialisasi tinggi d. Sistem politik demokratis e. Birokrasi rasional 4. Bunyi lengkap kalimat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan pada kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, 5. Pada awalnya kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditujukan kepada antara agama Buddha (Jina) dan Hindu (Syiwa) dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. 6. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya menjadi perbincangan beberapa tokoh dalam siding BPUPKI, yaitu Ir. Soekarno, Moh. Yamin, dan I Gusti Bagus Sugriwo. 7. Secara resmi lambing Bhinneka Tunggal Ika dipakai dalam sidang kabinet Indonesia Serikat pada tanggal 11 Febbruari 1950. 8. Yang mengusulkan kepada presiden Soekarno agar memakai semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah Moh. Yamin. 9. Bhineka Tunggal Ika yang menurut keterangan Presiden Soekarno adalah masukan dari seorang ahli bahasa. Hal ini pun dikuatkan dalam terminologi Pancasila yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno, juga atas usulan ahli bahasa, “Namanya bukan Panca Darma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila, Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal, dan abadi”. Ahli bahasa yang dimaksud oleh Presiden Soekarno tersebut adalah ... Mohammad Yamin BACAAN 10-11 Sebagai negara majemuk, bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal. Namun, perbedaan itu bukan menjadi alasan untuk terjadinya perpecahan bangsa. Justru dengan adanya perbedaan tersebut, bangsa Indonesia harus bersatu padu untuk saling melengkapi dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Perbedaan yang ada di Indonesia cukup beragam, misalnya: suku, ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. BHINNEKA TUNGGAL IKA Page 1

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) 10. Dari kelima contoh perbedaan yang ada pada teks tersebut, yang termasuk perbedaan vertikal adalah... Tidak ada. 11. Dari kelima contoh perbedaan yang ada pada teks tersebut, yang termasuk perbedaan horizontal adalah... Semua benar. Pembahasan Secara umum kemajemukan Bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 macam, yaitu:  Perbedaan horizontal: berupa perbedaan suku, ras, bahasa, adat-istiadat, dan agama.  Perbedaan vertikal: berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi (strata sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman). 12. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi Negara Republik Indonesia pada tahun 1951 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor Kemudian, pada perubahan UUD 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara dan tercantum dalam pasal ... PP No. 66 Tahun 1951; pasal 36A UUD . Pembahasan  PP No. 62 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah NR 10 Tahun 1951, tentang Pemberian Tunjangan Luar Biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing  PP No. 63 Tahun 1951 tentang Peraturan Tata Tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat  PP No. 64 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1951, tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1950 tentang Penetapan Jabatan dan Gaji Pegawai Negeri Sipil.  PP No. 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan; Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Propinsi Penjelasan singkat pasal-pasal UUD 1945: 1. Pasal 35: Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih. 2. Pasal 36: Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 3. Pasal 36A: Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.** 4. Pasal 36B: Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**) 5. Pasal 36C: Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**) 13. Dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika mempunyai makna realitas sosial yang merupakan cita-cita kebangsaan. BHINNEKA TUNGGAL IKA Page 2

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) NKRI 1. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil, hal ini berdasarkan… Pancasila dan UUD 1945 2. Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas, sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat… Birokrat 3. Penyelenggaraan pemilu yang pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 merupakan salah satu prestasi yang dicapai pada masa… Kabinet Burhanudin Harahap 4. Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama- sama menguasai kursi terbanyak di parlemen disebut dengan kabinet… Koalisi 5. Kebijakan pemotongan nilai uang (sanering) yaitu memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya terjadi pada saat Menteri Keuangan dijabat oleh Syafrudin Prawiranegara. Peristiwa ini dikenal dengan nama Gunting Syafrudin. 6. Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN antara lain sebagai berikut: a. Pertumbuhan ekonomi b. Inflasi c. Nilai tukar d. Suku bunga SBI e. Harga minyak internasional f. Produksi minyak Indonesia. 7. Janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan oleh Jepang setelah kekalahan Jepang pada Sekutu diumumkan oleh Perdana Menteri Kyoto pada tanggal 7 September 1944. 8. Apatride atau keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan yang timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun. 9. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sudah diatur batas-batasnya dalam undang- undang. Batas Indonesia paling barat adalah Pulau Ronde di Aceh. 10. Pulau Dana merupakan pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara Australia. 11. Latar belakang wawasan nusantara jika dilihat dari Pancasila: a. Penerapan Hak Asasi Manusia. b. Toleransi beragama. c. Mengutamakan kepentingan umum. d. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. 12. Orang-orang yang mempunyai kesamaan asal keturunan, adat, dan bahasa dan hidup dalam suatu wilayah tertentu serta memiliki nasib dan tujuan yang sama merupakan pengertian bangsa. NKRI Page 1

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) 13. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengandung arti bahwa kebudayaan wilayah nasinal dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, kesatuan matra seluruh bangsa yang menjadi modal dari milik bersama bangsa Indonesia. 14. Fungsi mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah a. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata b. Menegakkan keadilan dan menciptakan supremacy of law melalui badan-badan peradilannya c. Melaksanakan penertiban (law and order) sehingga terjadi kestabilan dan mencapai tujuan bersama d. Pertahanan untuk menjaga kemungkinan timbulnya serangan dari luar dan dalam 15. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan terluas di dunia baik itu pulai besar dan pulau kecilnya yang berjumlah 17.508 16. Indonesia terletak pada posisi yang sangat strategis, yaitu terletak di antara Benua Australia dan Benua Asia. 17. Indonesia terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 18. Kebiakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini disebut juga dengan Kebijakan Uang Ketat. 19. Strategi pembangunan Indonesia diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat sebagai landasan penciptaan pembangunan yang kokoh. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 20. Untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, pemerintah berhak untuk melakukan operasi militer. Berikut ini adalah bentuk-bentuk operasi militer di darat, kecuali… Operasi pertahanan pangkalan  Operasi ofensif balas  Operasi pertahanan daerah  Operasi perlawanan rakyat  Operasi pertahanan mobil 21. BUMN berbentuk Perum (Perusahaan Umum) adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa yang baik kepada publik. 22. Dalam kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Negara, negara memisahkan bentuk Badan Usaha Milik Negara menjadi Persero dan Perum. Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero adalah… Jasamarga  Pegadaian  Perhutani  Percetakan Negara  Damri NKRI Page 2

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) 23. Desentralisasi fiskal adalah kewenangan dan tanggung jawab dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah oleh Pemerintah Daerah. 24. Saat ini terdapat beberapa provinsi yang mempunyai status khusus terkit dengan otonomi daerah yaitu otonomi khusus Nangro Aceh Darussalam, daerah otonomi khusus Aceh serta Daerah Istimewa Yogyakarta. 25. Dd 26. D 27. D 28. D 29. d NKRI Page 3

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) NASIONALISME 1. Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda yang diseleggarakan oleh organisasi-organisasi kedaerahan yang sudah memiliki semangat nasionalme untuk mencapai Indonesia merdeka. Isi Sumpah Pemuda yang merupakan hasil keputusan Kongres ke-2 pada tanggal 28 Oktober 1928, berisi: a. Kami Putra Putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. b. Kami Putra Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. c. Kami Putra Putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 2. Dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi praktik tumbuh dan kembangnya nasionalisme adalah aspek kekuasaan fisik dan batin. 3. Luka nang di tangan Kawa dibabat Luka nang di hati Tabawa mati ….. Potongan lagu daerah diatas merupakah lagu daerah yang berjudul Saputangan Bapuncu Ampat yang berasal dari Kalimantan Selatan, soal ini menguji anda dalam hal Nasionalisme yaitu mempertahankan identitas nasional. 4. Lagu Ati Raja merupakan lagu khas daerah ….Sulawesi Selatan 5. Tujuan wawasan nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional 6. Seorang anak terlahir dari ibu WNA dan ayah WNI. Jika anak tersebut belum genap berusia 18 tahun, maka kewarganegaraan yang diperoleh anak tersebut adalah... A. Indonesia. B. Asing, mengikuti orang tua WNA. C. Ganda. D. Tidak memiliki kewarganegaraan. E. Asas teritorial. Pembahasan UU nomor 12 tahun 2006: Pasal 4: Warga Negara Indonesia adalah: C. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; D. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; H. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; NASIONALISME Page 1

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) L. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; Pasal 5: 1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. 2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Pasal 6: 1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya 7. Si X merupakan pemain sepak bola dengan kewarganegaraan Uruguay. Namun karena proses naturalisasi biasa, akhirnya pada 10 November 2010, ia resmi menjadi warga negara Indonesia dan dipanggil ke tim nasional sepak bola Indonesia. Proses perubahan kewarganegaran tersebut merupakan contoh nyata dari... A. Asas ius soli. B. Asas ius sanguinis. C. Asas teritorial. D. Stelsel aktif. E. Stelsel pasif. Pembahasan  Asas ius sanguinis (keturunan): kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tua.  Asas ius soli (tempat kelahiran): kewarganegaraan menurut tempat lahir. Stelsel kewarganegaraan:  Stelsel aktif: secara aktif melakukan tindakan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan, misalnya melalui naturalisasi biasa.  Stelsel pasif: secara langsung menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya melalui naturalisasi istimewa. Asas hubungan internasional:  Asas teritorial: asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas wilayahnya.  Asas kebangsaan: asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya.  Asas kepentingan umum: asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. 8. Syarat permohonan pewarganegaraan orang asing adalah:  Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.  Pada waktu mengjukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. NASIONALISME Page 2

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458)  Sehat jasmani dan rohani.  Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  Tidak pernah dijatuhi pidanan karena melakukan tndak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.  Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda.  Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.  Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. 9. Yang dimaksud dengan manusia Indonesia seutuhnya adalah:  Berkecukupan, bermakna dapat tercukupinya kebutuhan hidupnya secara layak dan manusiawi.  Kepuasan, bermakna adanya kemudahan, kesinambungan, dan stabil baik dalam hal persediaan dan pelayanan kebutuhan hidupnya.  Ketentraman, bermakna tumbuhnya rasa aman serta jaminan hukum guna kehidupan yang sesuai dengan tatanan yang ada.  Stimulasi, bermakna bentuk kesempatan yang memungkinkan setiap masyarakat dapat mencapai hasil karya yang optimal sesuai bakat dan kemampuannya. 10. Nasionalisme ini disebut sebagai nasionalisme organik atau nasionalisme identitas. Nasionalisme ini merupakan lanjutan dari nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi (\"organik\") hasil dari bangsa atau ras. Penjelasan di atas merupakan ciri-ciri dari nasionalisme... romantic  Nasionalisme kewarganegaraan (atau nasionalisme sipil) adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, \"kehendak rakyat\"; \"perwakilan politik\".  Nasionalisme etnis adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat.  Nasionalisme romantik (juga disebut nasionalisme organik, nasionalisme identitas) adalah lanjutan dari nasionalisme etnis di mana negara memperoleh kebenaran politik secara semula jadi (\"organik\") hasil dari bangsa atau ras; menurut semangat romantisme.  Nasionalisme Budaya adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya \"sifat keturunan\" seperti warna kulit, ras dan sebagainya.  Nasionalisme kenegaraan ialah variasi nasionalisme kewarganegaraan, selalu digabungkan dengan nasionalisme etnis. Perasaan nasionalistik adalah kuat sehingga diberi lebih keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan.  Nasionalisme agama ialah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama. 11. Salah satu akibat yang dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai akibat penyebaran agama Islam yaitu... Mempertebal rasa kesukuan Pembahasan Penyebaran islam di Nusantara salah satu caranya adalah melibatkan kebudayaan yang lahir dari suku-suku. Maka bersatunya keagamaan dan adat istiadat ini mampu NASIONALISME Page 3

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) mempertebal rasa kesukuan. Setelah rasa kesukuan semakin tebal, barulah terjadi pelestarian kesenian dan perkembangan kebudayaan. 12. Salah satu wujud sikap nasionalisme yang dapat diterapkan di sekolah yaitu pemakaian baju adat daerah pada saat perayaan Hari Kartini. Baju adat daerah yang dipakai oleh seorang murid yang berasal dari Aceh yaitu ... Ulee Balang. Pembahasan Paksian = baju adat kepulauan Bangka Belitung. Tulang bawang = baju adat Lampung. Bundo Kanduang = baju adat Sumatera Barat. Teluk Belanga = baju adat Kepulauan Riau. 13. Berikut ini yang merupakan asas pembangunan nasional adalah... Manfaat dan kepercayaan diri. Pembahasan Asas pembangunan nasional meliputi:  Demokrasi yaitu menyelesaikan segala sesuatunya dengan musyawarah mufakat.  Peri kemanusiaan dan keseimbangan yaitu keseimbangan dalam segala aspek kehidupan meliputi segala kepentingan.  Usaha bersama dan kekeluargaan meliputi segala sesuatu yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat secara gotong royong dan semangat kekeluargaan.  Adil dan merata yaitu seluruh bangsa Indonesia menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.  Manfaat yaitu bahwa seluruh hasil pembangunan dimaksudkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.  Kepercayaan diri yaitu pembangunan harus dilakukan dengan kemampuan dan kekuatan diri sendiri dan berpedoman pada kepribadian bangsa.  Kesadaran hukum yaitu bahwasanya pembangunan nasional harus didasarkan pada pada ketaatan hukum setiap warga dan adanya pengakuan hukum serta ditegakkkannya supremasi hukum. NASIONALISME Page 4

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) INTEGRITAS 1. Salah satu manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kebijakan publik adalah terbentuknya masyarakat madani. Berikut ini yang merupakan ciri masyarakat madani adalah: A. Keswasembadaan. B. Keterikatan pada hukum/aturan yang telah disepakati bersama. C. Terbentuk secara sukarela. D. Memiliki kemandirian tinggi terhadap negara. 2. Hak Asasi adalah hak-hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh semua orang. Pernyataan tersebut adalah pengertian Hak Asasi Manusia menurut.. A. Kevin Boyle. B. John Locke. C. UU Nomor 39 Tahun 1999. D. Komnas HAM. E. Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Pembahasan  Kevin Boyle -> HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia.  John Locke -> Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.  UU Nomor 39 Tahun 1999 -> HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.  Komnas HAM -> HAM adalah Hak asasi manusia yang mencakup dari berbagai bidang kehidupan manusia, baik itu sipil, politik, sosial dan kebudayaan, ataupun ekonomi.  Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia / Universal Declaration of Human Rights -> HAM merupakan “The four Freedom” yang terdiri atas: Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya; Kebebasan beragama; Kebebasan dari rasa takut; dan Kebebasan dari kemiskinan. 3. Pelanggaran HAM sangat banyak terjadi, termasuk di Indonesia. Baharuddin Lopa mengungkapkan beberapa hal yang menjadi penyebab pelanggaran ini, kecuali ... A. Kebiasaan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. B. Budaya tidak enakan. C. Aparat hukum yang masih lemah. D. Munculnya kelompok-kelompok sosial baru. E. Kecenderungan pada pihak-pihak tertentu. Pembahasan Menurut Baharuddin Lopa, munculnya pelanggaran HAM disebabkan karena: INTEGRITAS Page 1

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458)  Adanya kebiasaan-kebiasaan dari pihak yang mempunyai weewenang dan kekuasaan untuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan tersebut.  Masih kentalnya budaya ewuh-pakewuh yang membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sehingga penegakannya terganggu.  Law enforcement (penegakan hukum) masih lemah dan sering kali diskriminatif.  Adanya kecenderungan pada pihak-pihak tertentu, terutama yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan, tidak mampu saling mengekang. 4. Perhatikan beberapa contoh perilaku positif berikut: 1. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain 2. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 3. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Secara berurutan, ketiga perilaku di atas sesuai dengan butir-butir pancasila sila ke... A. sila ke-2, sila ke-3, sila ke-5 B. sila ke-2, sila ke-5, sila ke-2 C. sila ke-5, sila ke-2, sila ke-5 D. sila ke-5, sila ke-3, sila ke-2 E. sila ke-5, sila ke-3, sila ke-3 5. Pemerintahan yang baik (good governance) memenuhi kriteria berikut ini, kecuali… A. Menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan aspek dan fungsi pemerintahan di daerah B. Melakukan akuntabilitas secara yuridis terhadap setiap tindakan dan keputusannya kepada publik C. Menjunjung prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat D. Memiliki kepastian dan penegakan hukum (rule of law) yang jelas E. Memiliki tingkat kesejahteraan yang baik dan seimbang dalam masyarakat Pembahasan Pemerintahan yang baik (good governance) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  Pilihan dan penunjukan pejabatnya kompeten.  Menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan aspek dan fungsi pemerintahan di daerah.  Melakukan akuntabilitas secara yuridis terhadap setiap tindakan dam keputusannya kepada public.  Mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan.  Harus memiliki kepastian dan penegakan hukum (rule of law) yang jelas.  Menjunjung prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. 6. Paijo adalah seorang businessman yang tidak biasa. Ia memilliki bisnis berupa jual beli DVD yang berisi konten yang melanggar kesusilaan. Tindakan Paijo tersebut, akan berakibat munculnya hukuman yang berupa... A. Pidana penjara paling lama 6 tahun. B. Denda paling banyak Rp1 Miliyar. C. Pidana penjara paling lama 1 tahun. D. Jawaban A dan B benar. INTEGRITAS Page 2

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) E. Jawaban B dan C benar. 7. Dengan adanya perkembangan teknologi yang berkembang sangat pesat di jaman sekarang, banyak hal positif yang dapat diambil. Namun, dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut juga tak kalah banyak. Penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (hoax), bullying lewat sosial media, penyebaran gambar ataupun video yang tidak pantas, dan lain sebagainya merupakan beberapa contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi jaman sekarang. Untuk meminimalisasi jumlah dampak negatif tersebut, pemerintah menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. 8. Menurut Pasal 45A ayat (1) pada Perubahan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama ... dan/atau denda paling banyak ... 6 tahun, Rp1 Miliyar Pembahasan Peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Beberapa pasal dalam UU ITE yang berkaitan dengan implementasi integritas Pasal 45 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 45A: 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). INTEGRITAS Page 3

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki rumusan sembilan nilai antikorupsi yang juga dikenal sebagai sembilan nilai integritas. Kesembilan nilai itulah yang bisa dijadikan tolok ukur oleh kita dalam menilai seorang tokoh, apakah bisa dijadikan teladan dalam melawan korupsi atau tidak. Berikut ini, yang bukan merupakan sembilan nilai antikorupsi yaitu... Baik hati dan menarik budi bahasanya.  Mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain.  Tidak bergantung pada orang lain.  Gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan.  Bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Pembahasan Sembilan nilai antikorupsi yaitu: 1. JUJUR : Lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. 2. PEDULI : Mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain. 3. MANDIRI : Tidak bergantung pada orang lain. 4. DISIPLIN : Taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 5. TANGGUNG JAWAB : Siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan. 6. KERJA KERAS : Gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. 7. SEDERHANA : Bersahaja, tidak berlebih-lebihan. 8. BERANI : Mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. 9. ADIL : Berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sumber: Buku “Orange Juice for Integrity”, diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2014 10. Tokoh antikorupsi ini merupakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada 1968– 1971. Sebelum menjabat sebagai Kapolri, ia menjabat sebagai kepala Jawatan Imigrasi RI (1960– 1965). Hal menarik dapat kita teladani saat ia menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Saat itu, ia menyuruh istrinya untuk menutup toko kembang milik istrinya. Istrinya bingung, apa hubungan antara jabatannya dengan penutupan toko kembang. Alasan tokoh antikorupsi tersebut cukup mulia, dia tak ingin orang- orang membeli kembang di toko itu hanya karena melihat jabatan yang diembannya. Tokoh antikorupsi yang dimaksud dalam cerita di atas yaitu... Hoegeng Iman Santoso. 11. Segala bentuk tindakan pencucian uang serta sanksinya, telah diatur di dalam Undang-Undang nomor... Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Pembahasan  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. INTEGRITAS Page 4

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458)  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. INTEGRITAS Page 5

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) BELA NEGARA 1. Berikut ini merupakan asas pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia, yaitu: A. Mawas diri B. Kesejahteraan dan keamanan C. Memperkuat rasa keadilan D. Kekeluargaan 2. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal seperti berikut ini, kecuali ... A. Tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. B. Selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. C. Membedakan diri dari umat Islam umumnya. D. Membentuk suatu kelompok tersendiri yang berlandaskan chauvinisme. E. Cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Pembahasan Chauvinisme adalah suatu paham yang mengajarkan tentang rasa cinta, loyalitas atau kesetiaan kepada tanah air dan bangsa dengan cara berlebihan. Dilihat dari definisinya, sudah jelas bahwa chauvinisme berbeda dengan radikalisme. Chauvinisme berkaitan dengan rasa cinta kepada tanah air yang berlebihan, sedangkan radikalisme justru bersikap kontra terhadap tanah air. 3. Generasi muda dituntut mempunyai imunitas dan daya tangkal yang kuat dalam menghadapi pengaruh dan ajakan radikal terorisme. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh kalangan generasi muda, dalam rangka menangkal pengaruh paham dan ajaran radikal seperti di bawah ini, kecuali ... A. Tanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. B. Perkaya wawasan keagamaan yang moderat, terbuka dan toleran . C. Bentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi, hasutan dan pola rekruitmen teroris baik di lingkungan masyarakat maupun dunia maya. D. Membangun jejaring dengan komunitas damai baik luring maupun daring untuk menambah wawasan dan pengetahuan. E. Bergabung di antiradikal.id sebagai media komunitas dalam rangka membanjiri dunia maya dengan pesan-pesan perdamaian dan cinta NKRI. Pembahasan Kesalahan pada opsi E yaitu pada website antiradikal.id. Website tersebut tidak ada di internet. Sehingga, jawaban yang salah yaitu E. 4. Pada 1928, lahirlah Sumpah Pemuda yaitu golongan pemuda yang menghendaki persatuan, bertujuan mencanangkan cita-cita kemerdekaan, dan memperjuangkan Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda tersebut dicetuskan oleh ... A. Perhimpunan Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, dan Pemuda Indonesia. B. Partai Nasional Indonesia. C. Perhimpunan Indonesia Nederland dan Partai Nasional Indonesia. D. Partai Nasional Indonesia dan Pemuda Indonesia. BELANEGARA Page 1

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) E. Pemuda Indonesia. 5. Adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah contoh… A. Ke-bhinneka-an di Indonesia. B. Hubungan Pancasila yang hierarkis dan piramidal. C. Hubungan antarsila dalam Pancasila. D. Hubungan keadilan dengan Pancasila. E. Hubungan HAM dengan Pancasila. Pembahasan Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM tentang pergaulan sesama manusia dalam semangat persaudaraan, menunjukkan hubungan HAM dengan Pancasila. 6. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung selama lima tahun (1825-1830) di Pulau Jawa, Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro yaitu ... A. Wilayah kerajaan Mataram menciut karena diberikan kepada Belanda sebagai imbalan atas bantuannya pada Mataram. B. Aktivitas perdagangan Mataram merosot karena pelabuhan-pelabuhan pantau utara Jawa telah diberikan kepada Belanda. C. Kekuasaan raja Mataram mengecil dan penghasilan kerajaan juga menurun. D. Meningkatnya pajak yang dibebankan kepada rakyat. E. Pembuatan jalan yang akan melalui makam leluhur Diponegoro. Pembahasan Sebab khusus terjadinya perang Diponegoro yaitu Pembuatan jalan yang akan melalui makam leluhur Diponegoro. Sedangkan sebab umum terjadinya perang Diponegoro yaitu:  Wilayah kerajaan Mataram menciut karena diberikan kepada Belanda sebagai imbalan atas bantuannya pada Mataram.  Aktivitas perdagangan Mataram merosot karena pelabuhan-pelabuhan pantau utara Jawa telah diberikan kepada Belanda.  Kekuasaan raja Mataram mengecil dan penghasilan kerajaan juga menurun.  Meningkatnya pajak yang dibebankan kepada rakyat.  Timbulnya rasa tidak puas di kalangan bangsawan karena hak mereka banyak yang berkurang.  Campur tangan Belanda dalam negeri Kerajaan Mataram 7. Monumen Pembebasan Irian Barat. “Monumen ini untuk mengenang para pejuang Dwikora dan masyarat Irian Barat yang memilih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lepas bebas dari belenggu penjajahan Belanda, karena wilayah Irian Barat dipertahankan Belanda BELANEGARA Page 2

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) sejak Konferensi Meja Bundar (1948) dan Belanda mengulur-ulur waktu sampai Bung Karno membentuk Komando Dwikora. Kata Irian singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. Informasi yang salah serta koreksinya pada monumen pembebasan Irian Barat tersebut yaitu ... A. Informasi yang salah: pejuang Dwikora dan tahun 1948. Koreksi: seharusnya pejuang Trikora dan tahun 1949 B. Informasi yang salah: singkatan Irian. Koreksi: Irian tidak memiliki singkatan apapun. Irian merupakan nama pulau usulan Bung Karno yang memiliki makna burung merak C. Informasi yang salah: Konferensi Meja Bundar. Koreksi: seharusnya perjanjian Renville D. Informasi yang salah: singkatan Irian. Koreksi: Irian tidak memiliki singkatan apapun. Irian merupakan nama pulau usulan Moh. Hatta yang memiliki makna burung merak E. Informasi yang salah: tahun 1948. Koreksi: seharusnya tahun 1947 8. Usaha pertahanan dan keamanan Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal ….. dilaksanakan oleh .... A. Pasal 30 ayat 3; TNI sebagai kekuatan utama B. Pasal 30 ayat 4; Polri sebagai kekuatan pendukung C. Pasal 30 ayat 5; TNI sebagai kekuatan utama, Polri dan rakyat sebagai kekuatan pendukung D. Pasal 30 ayat 2; TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung E. Pasal 30 ayat 1; TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, rakyat sebagai kekuatan pendukung Pembahasan Pasal 30 ayat 2 UUD 45, yakni “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.” 9. Isi pasal 30 UUD 1945 ayat 1-5 yaitu: 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.** ) 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** ) 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** ) 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**) 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat BELANEGARA Page 3

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.** ) 10. Operasi Trikora: Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia. Trikora memuat 3 isi yaitu: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial, 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia, 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. 11. Konferensi Meja Bundar: Konferensi Meja Bundar (KMB) (bahasa Belanda: Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie) adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini, berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian Roem-Royen (1949). Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. isi KMB: 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 4. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. 5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet (kapal perang kecil) akan diserahkan kepada RIS. 6. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. 12. Budi Utomo merupakan organisasi yang menjadi awal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia berdiri pada 20 Mei 1908., meskipun saat itu organisasi tersebut hanya ditujukan untuk golongan berpendidikan di Jawa. Dari awal pendiriannya, organisasi tersebut bersifat ... Sosial, ekonomi, kebudayaan. 13. Berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 merupakan salah satu sejarah penting Indonesia. Sehingga, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh penting yang merupakan penggagas dan pendiri Budi Utomo, secara berturut-turut yaitu... Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr Soetomo. Pembahasan Page 4 BELANEGARA

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) Sepenggal sejarah mengenai salah satu organisasi bela negara, Budi Utomo: Budi Utomo (ejaan van Ophuijsen: Boedi Oetomo) adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr.Soetomo dan para mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 14. Sarikat Islam (SI) dalam waktu sangat singkat segera berkembang menjadi gerakan massa yang memiliki anggota banyak. Hal ini terjadi disebabkan karena... SI mampu mengaktifkan cabang-cabang yang tersebar di seluruh daerah. Pembahasan Sebagai sebuah organisasi yang modern, SI mampu mengaktifkan cabang- cabangya di seluruh daerah seperti SI Semarang, SI Yogyakarta, SI Surakarta, serta SI Surabaya dan tidak lupa dibentuk pula semacam SI pusat atau CSI dengan struktur modern. Salah satu faktor berkembangnya SI secara pesar dengan memiliki basis massa yang besar adalah karena diperbolehkannya kartu keanggotaan rangkap. Akibatnya, mayoritas anggota SI merupakan anggota dari organisasi lain seperti ISDV, PKI, ataupun serikat-serikat kerja/buruh. 15. Salah satu contoh bentuk implementasi bela negara yang dilakukan oleh Sultan Khairun yaitu beliau berani menentang Portugis untuk datang ke Ternate. Alasan utama Sultan Khairun menentang Portugis di Ternate adalah untuk menolak … Campur tangan masalah intern kesultanan. Pembahasan Pada masa awal pemerintahan Ternate, pengaruh Portugis telah kuat merasuk dalam sendi- sendi kesultanan, dikarenakan Portugis telah diberi kedudukan dan hak istimewa sebagai mitra dan penasihat kesultanan. Lambat laun kekuasaan dan pengaruh mereka semakin besar hingga tak jarang mereka turut campur dalam urusan kesultanan. Ternate pun tak ubahnya boneka Portugis. Sultan manapun yang dianggap menentang kehendak Portugis, difitnah kemudian dibunuh atau diasingkan ke negeri yang jauh. Walaupun membenci Portugis dan menyadari kekurang ajaran mereka, Sultan Khairun tidak semerta-merta memutuskan hubungan dengan Portugis karena menyadari kedudukan Portugis di Maluku ketika itu sangat kokoh dan lagi pengaruh Portugis dalam istana sudah sedemikian kuat sehingga perlu baginya untuk tetap mengadakan hubungan dengan mereka sembari memperkuat dirinya sendiri. Untuk itu Sultan pun giat mencari dukungan dari luar. Melalui Aceh sebagai perantara, Sultan pun kemudian menjalin hubungan dengan kekaisaran Turki Usmani musuh Portugis di Eropa darimana ia memperoleh persenjataan, meriam-meriam dan cendekiawan yang didatangkan ke Ternate. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sudah jelas bahwa alasan Sultan Khairun menentang Portugis di Ternate yaitu karena Portugis ikut campur dalam urusan intern kesultanan. BELANEGARA Page 5

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) 16. Pada April 1998, 7 bank dibekukan operasinya dan nilai rupiah terus melemah sampai Rp10.000,- per dolar. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi mahasiswa di berbagai kota di seluruh Indonesia. Keadaan makin kacau ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan. Tanggal 4 Mei 1998, aksi anti Soeharto makin meluas, bahkan pada tanggal 12 Mei 1998 aksi mahasiswa Trisaksi berubah menjadi bentrokan fisik yang membawa 4 korban meninggal, yaitu... Elang Mulia, Heri Hartanto, Hendriawan, dan Hafiadin Royan BELANEGARA Page 6

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) BAHASA INDONESIA 1. Kesalahan penulisan abjad besar terdapat pada kalimat .... Ayah membeli pisang Ambon untuk kakek. Huruf kapital biasa dipakai pada abjad awal kalimat. Penggunaan abjad kapital lainnya ialah sebagai abjad pertama nama tempat, nama instansi, atau nama orang. Penggunaan abjad kapital pada kata pisang Ambon tidak sempurna alasannya kata Ambon tidak menunjukkan nama daerah melainkan jenis pisang. 2. Pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat .... A. Karena sedih, adik menangis di kamarnya. B. Adik dan abang belum pulang, walaupun sudah malam. C. Ibu membeli nasi, jus, pisang dan jeruk. D. Murid, dan guru sedang mengikuti upacara bendera. E. Ban kendaraan beroda empat kami pecah, alasannya itu kami kami tidak sanggup hadir. Pembahasan Tanda baca yang dipakai pada kalimat di atas ialah tanda koma (,) dan tanda hubung “dan”. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dan induk kalimat kalau anak kalimat ditulis menlampaui induk kalimat. Opsi jawabanan B dan E tidak sempurna alasannya anak kalimat tidak menlampaui induk kalimat. Pada penerapan tanda hubung \"dan\", kalau kata yang diterangkan spesialuntuk tediri dari dua kata maka tidak perlu menggunakan tanda koma. Dan kalau kata yang diterangkan lebih dari dua, maka sebelum kata dan harus ada tanda koma. Jadi, opsi C dan D juga salah. kalimat yang pemakaian tanda bacanya benar ialah : Karena sedih, adik menangis di kamarnya. 4. “Aku tidak tahu mengenai masalah itu,” katanya. Namun, aku tahu sebenarnya ia sedang berbohong. Mungkin dia terpaksa menutupi masalah itu, karena ingin membela saudaranya. Meskipun demikian, sebenarnya ia tidak perlu berbohong kepadaku. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat di kalimat …. kalimat ketiga tidak perlu menggunakan tanda koma. 5. Wah! kau memang hebat, Kris! Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah …. Tanda seru setelah kata “wah” salah karena seharusnya diganti dengan tanda koma 6. Harga telur ayam sedang naik. Sekarang harganya mencapai Rp28.000,- per kilogram. Sementara itu, harga kebutuhan pokok lain justru harganya turun. Cabai, gula, dan beras adalah contoh barang kebutuhan pokok yang turun harganya. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat di kalimat …. kedua, yakni penulisan nominal rupiah. Penulisan yang benar seharusnya Rp28.000,00. 7. Pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat .... A. Dian bertanya: \"Siapa gadis itu?\". B. Rok \"canda\" sudah tidak terkenal lagi di Indonesia. BAHASA INDONESIA Page 1

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) C. Lana tinggal di Jalan Hakim, Medan. D. Rate of inflation, \"laju inflasi\", di Indonesia mulai menurun. E. Rina menjuarai perlombaan itu, alasannya rajin beralatih Pembahasan Pemakaian tanda baca yang sempurna terdapat pada kalimat (B) Rok \"canda\" sudah tidak terkenal lagi di Indonesia. Tanda petik (\") yang dipakai menuliskan kata yang dipertegas maknanya dan atau mempunyai kata khusus. 8. Pemakaian abjad kapital yang benar terdapat pada kalimat .... A. Deva akan berangkat ke Medan pada Bulan Januari. B. Di desa itu terdapat banyak Suku Batak. C. Pepegununganan yang membentang di daratan Sumatera itu berjulukan Bukit Barisan. D. Semua masyarakat bergembira menyambut Hari Lebaran. E. Kita harus menggunakan Bahasan Indonesia yang baik dan benar. Pembahasan Jadi, penerapan abjad kapital yang benar terdapat pada kalimat (C) pegununganan yang membentang di daratan Sumatera itu berjulukan Bukit Barisan. 9. Berikut pola penerapan tanda koma yang tepat, kecuali .... A. Oleh alasannya itu, ita harus berhati-hati. B. Jadi, kita akan pergi menggunakan bus. C. Meskipun begitu, Rina tetap saja marah. D. Dian tidak suka padamu, alasannya sifatmu yang cuek. E. Akan tetapi, tidak tiruan orang menyetujuinya. Pembahasan Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh alasannya itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi. Penggunaan tanda koma pada kalimat A, B, C, dan E sudah tepat. Jadi, penerapan tanda koma yang tidak sempurna ialah pada kalimat (D) Dian tidak suka padamu, alasannya sifatmu yang cuek. Seharusnya kalimat tersebut tidak menggunakan koma. 10. Berikut ialah pola penerapan tanda hubung (-) yang benar, kecuali .... A. se-Jawa Barat B. Tahun 90-an C. Anak-anak D. memPHK-kan E. Ibu-ibu Pembahasan Jadi, pola penerapan tanda hubung yang tidak sempurna ialah memPHK-kan. Seharusnya ialah mem-PHK-kan. 11. Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya dari sebuah kalimat. 12. Penggunaan tanda baca seru yang menyatakan perasaan atau emosi terdapat pada kalimat … A. Cepat datanglah kemari! B. Benar, Bu! Saya tidak mengambil uang itu! BAHASA INDONESIA Page 2

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) C. Ah, aku tidak percaya lagi semua ucapanmu! D. Wow, indah sekali pemandangan di sini! E. Kerjakan tugasmu dengan baik! Pembahasan Makna penggunaan tanda baca seru pada kalimat soal pilihan A menyatakan perintah, pilihan B menyatakan kesungguhan, pilihan C menyatakan ketidakpercayaan, pilihan D menyatakan perasaan, dan pilihan E menyatakan perintah. 13. Makna imbuhan men-kan pada kalimat \"Ayah membelikan saya sepatu baru\", sama dengan makna imbuhan men-kan yang terdapat pada kalimat … A. Dia mengambilkan ayah kaca mata. B. Tono memasukkan sepeda motornya ke garasi. C. Saya menyerahkan surat-surat kepada kepala sekolah. D. Nita meletakkan tasnya di meja. E. Dia menjahitkan baju kepada Bu Rini. Pembahasan Makna dari kalimat \"Ayah membelikan saya sepatu baru\" adalah melakukan pekerjaan untuk orang lain, dimana maknanya sama dengan pilihan A. 14. Kalimat yang menggunakan kata baku adalah … A. Ibu suka membeli kain sutera B. Paman membeli perangko di kantor pos C. Kami tinggal di komplek perumahan dosen D. Jadwal kegiatanku sangat padat minggu ini E. Kakak membeli obat di apotik Pembahasan Kalimat yang menggunakan kata baku adalah kalimat D dengan penulisan kata \"jadwal\" dengan benar. Pilihan-pilihan yang lainnya tidak menggunakan kata-kata yang baku. Kata sutera seharusnya diubah menjadi sutra. Kata perangko seharusnya diubah menjadi prangko. Kata komplek seharusnya diubah menjadi kompleks. Kata apotik seharusnya diubah menjadi apotek. 15. Kalimat yang menggunakan kata berantonim adalah … A. Apakah kegunaan dan fungsi internet untuk dunia bisnis? B. Internet dapat mengurangi jumlah karyawan dan pekerja C. Helikopter merupakan alat pengangkut yang praktis dan efisien. D. Pesawat terbang yang dapat naik dan turun tegak lurus belum ada. E. Ibu berbelanja di pasar naik metromini. Pembahasan Berantonim berarti mengandung makna yang berlawanan. Kalimat yang mengandung kata yang berlawanan adalah pilihan D. 16. Pertanian yang dilakukan secara konvensional sudah ketinggalan zaman. Cara bertani konvensional ini dipandang tidak mampu meningkatkan produksi dan kualitas pangan jika dilihat dari tingkat kebutuhan pangan. Untuk mengatasi masalah ini sekarang BAHASA INDONESIA Page 3

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) sedang dikembangkan bioteknologi yang diharap kan mampu melipatgandakan produksi pangan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Gagasan utama dalam paragraf di atas dikembangkan secara .... induktif Pembahasan Paragraf tersebut memaparkan tentang masalah yang dihadapi sistem pertanian konvensional, dan menjelaskan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu pengembangan bioteknologi. Jenis paragraf tersebut adalah induktif karena kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Selain itu paragraf induktif biasanya menguraikan hal-hal yang khusus terlebih dahulu, kemudian menjelaskan hal yang bersifat umum sebagai kesimpulan. 17. Menurut sensus 1980 Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki migrasi neto yang negatif. Sensus 1990 DKI Jakarta juga memiliki hal yang sama, padahal sensus 1980 menunjukkan bahwa DKI memiliki migrasi neto positif terbesar kedua setelah Lampung. Kemungkinan besar hal ini terjadi karena pada akhir- akhir ini daerah tujuan migrasi telah bergeser dari DKI ke Botabek (Bogor, Tangerang, dan Bekasi) di Jawa Barat. Memang hasil sensus 1990 menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan migrasi neto positif terbesar di Indonesia, yaitu 854,956 jauh melampaui provinsi terbesar kedua, yaitu Riau (152,5662). Pikiran utama paragraf di atas adalah .... Data hasil sensus tahun 1980 dan tahun 1990. Pembahasan Pikiran utama adalah gagasan pokok/inti yang menjiwai seluruh paragraf. Pikiran utama biasanya terletak di awal, akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Paragraf di atas menceritakan tentang data sensus Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1980 yang serupa dengan data sensus Provinsi DKI Jakarta pada tahun 1990, yang menunjukkan bahwa provinsi-provinsi tersebut memiliki migrasi neto yang negatif. 18. Tindakan mantan juara dunia tinju kelas berat sejati, Mike Tyson dari AS dengan menggigit rekan senegaranya, Evander Hollyfield, 28 Juni di Las Vegas, AS mengundang kecaman. Di Inggris perbuatan Tyson tersebut bahkan dipakai tameng untuk mencabut eksistensi olahraga yang menggunakan sarung tinju itu. Di Amerika meski tidak seekstrem di Inggris, kekhawatiran akan keselamatan tinju juga kelihatan mulai goyah. Ide pokok yang tersirat dalam penggalan informasi di atas adalah .... Kekhawatiran keselamatan para petinju kelihatan mulai goyah. Pembahasan Ide pokok yang tersirat artinya gagasan utama/inti yang tidak tertulis secara jelas. Paragraf di atas menceritakan tindakan Mike Tyson menggigit lawannya, sehingga menimbulkan berbagai kecaman yang menunjukkan kekhawatiran akan keselamatan olahraga tinju. 19. Dari hasil pengamatan kami pada musim libur panjang, di jalan protokol itu, Jalan Malioboro, banyak kendaraan yang diparkir di trotoar. Setelah kami hitung, tercatat hanya ada 34,38% kendaraan bernomor polisi AB, dari provinsi kami. Selebihnya 29,26% dari Jakarta, 15,57% dari Bandung, 11,65% dari Surabaya, 5,80% dari Semarang, 2,92% dari Bogor. Sisanya dari Banten, Rembang, Jepara, Pekalongan, BAHASA INDONESIA Page 4

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) Kedu, bahkan ada mobil bernomor polisi Aceh, Flores, dan Bali. Dari hasil pengamatan itu ternyata persentase kendaraan dari luar Yogyakarta jauh lebih banyak. Isi pokok paragraf di atas terungkap pada kalimat ... Keanekaragaman asal kendaraan yang diparkir di Malioboro. Pembahasan Laporan tersebut mengungkapkan data statistik tentang jumlah kendaraan yang diparkir di trotoar Jalan Malioboro pada musim libur panjang. Data menyebutkan bahwa selain dari Yogyakarta sendiri, ternyata banyak juga kendaraan yang berasal dari kota lain seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Bogor, dan beberapa kota lain di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa pada musim libur panjang, Malioboro banyak didatangi oleh wisatawan domestik yang ditandai dengan banyaknya jumlah kendaraan dari luar Yogyakarta yang diparkir di trotoar sepanjang Jalan Malioboro. 20. Perhatikan kedua kutipan berikut! (1) Saya pelajar SMU kelas satu, mempunyai masalah. Saya sering kena marah betapa pun kecilnya kesalahan yang saya perbuat. Tidak jarang kemarahan itu berkepanjangan dengan mengungkit-ungkit masa lalu. Jika melakukan kesalahan yang mereka anggap besar habislah saya. Saya frustasi dibuatnya. Saya menjadi tidak betah tinggal di rumah. (2) Saya pelajar SMU. Usia saya baru 17 tahun. Oleh teman-teman saya dianggap pendiam dan pemalu. Sejak kecil saya belajar di sekolah khusus wanita. Orangtua sangat ketat dan keras. Begitu keluarga pindah ke kota lain, saya pun dipindahkan. Tak ada sekolah khusus wanita. Terpaksa saya pindah ke sekolah campuran. Di situ saya mulai berkenalan dengan anak-anak pria. Tema kedua penggalan di atas yaitu mengutarakan .... masalah pribadi Pembahasan Tema adalah ide atau gagasan yang menjiwai seluruh karangan. Kutipan pertama menceritakan tentang permasalahan seorang siswa SMU yang selalu dimarahi. Sedangkan kutipan kedua menceritakan tentang permasalahan seorang siswi SMU yang pemalu. Jadi, kedua kutipan tersebut menceritakan tentang masalah pribadi. BACAAN UNTUK NO 21-23 Merdeka.com - Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China dinilai memberikan dampak positif bagi Indonesia. (1) Akibat perang dagang itu, Indonesia punya potensi untuk mengekspor barang ke kedua negara itu. (2) Pasar ekspor kayu dari Indonesia justru mengalami peningkatan, apalagi AS menjadi negara paling besar menerima ekspor kayu dari Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Tio I Huat, Head of Corporate Log Procurement PT Sumber Graha Sejahtera (Sampoerna Kayoe). Menurutnya, ada peningkatan ekspor signifikan dari perang dagang kedua negara, apalagi China merupakan negara pesaing yang diperhitungkan. Akibat perang dagang yang masih berlangsung ini, secara general memang terjadi peningkatan yang signifikan pada sektor tersebut. (3) Tetapi pemerintah juga harus waspada, karena Vietnam, Kamboja dan Myanmar juga memiliki basis ekspor kayu yang kuat, Minggu (10/3). Kendati dibayangi Vietnam, Kamboja dan Myanmar, namun Tio menjamin di pasar Asia Tenggara, Indonesia masih menjadi produsen terkuat. (4) Dengan mengandalkan kayu sengon dan kayu karet, minat pasar untuk kayu Indonesia tergolong tinggi. Hingga saat ini, untuk pasar Asia, Sampoerna Kayoe masih berupaya BAHASA INDONESIA Page 5

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) menjadi salah satu pemasok utama. Bukan hanya sekedar berpartisipasi dalam industri perkayuan saja. (5) Sementara untuk produk, hingga saat ini pasar ekspor Indonesia masih fokus pada interior, baik untuk hotel maupun rumah. Misalnya saja di AS, rumah dengan interior kayu sangat diminati, sehingga produksi kayu fokus pada pembuatan decking. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Tio, Sampoerna Kayoe saat ini memiliki daerah-daerah pemasok yang potensial. Khusus Jawa Tengah pasokan kayu berasal dari Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Menurut dia, saat ini Sampoerna Kayoe membina sekitar 500 kelompok petani. Dari tahun ke tahun, jelas dia, produksi kayunya terus meningkat sekitar 15-20 persen. “Tahun lalu, kayu yang dihasilkan 1,6 juta kubik selama setahun. Dari jumlah ini menghasilkan 800 ribu kubik produk kayu. Untuk tahun ini kami menargetkan ada 900 ribu kubik kayu yang bisa diproduksi,” jelasnya lagi. Head of Plantation Sampoerna Kayoe Muhammad Matori menambahkan, saat ini komposisi pasar ekspor dan dalam negeri masih belum seimbang. Jumlah ekspor baru sebanyak 30 persen dan lebih kecil dari pasar dalam negeri. “Meski begitu komposisi ekspor saat ini terus meningkat seiring berjalannya waktu,” pungkas Matori. (Diambil dari: https://www.merdeka.com/) 21. Pokok bahasan teks di atas membicarakan tentang ... A. Peningkatan pasar ekspor kayu Indonesia. B. Perang dagang Amerika-China yang semakin meningkat. C. Keuntungan akibat naiknya pasar ekspor kayu di Indonesia. D. Efek positif meningkatnya perang dagang Amerika-China bagi Indonesia. E. Kondisi pasar ekspor Indonesia saat ini. Pembahasan Pokok bahasan teks tersebut cukup jelas, yaitu efek positif meningkatnya perang dagang Amerika- China bagi Indonesia.  Opsi A tidak tepat, seharusnya pokok bahasan teks tersebut berupa alasan terjadinya peningkatan pasar ekspor kayu Indonesia.  Opsi B tidak tepat. Teks tidak membahas secara detail mengenai pengingkatan perang dagang Amerika-China.  Opsi C tidak tepat. Bukan keuntungan naiknya pasar ekspor kayu Indonesia, namun keuntungan adanya peningkatan perang dagang Amerika-China.  Opsi E tidak tepat, karena tidak bisa menggambarkan isi teks secara keseluruhan. 22. Hubungan sebab-akibat yang dapat menggambarkan wacana di atas berikut ini adalah A. Akibat adanya perang dagang antara Amerika dan China, pasar ekspor kayu di Indonesia terutama untuk kayu sengon dan kayu karet semakin meningkat. B. Kenaikan pasar ekspor kayu di Indonesia telah memberikan dampak positif bagi para pengusaha kayu di Indonesia. C. Meskipun komposisi ekspor kayu di Indonesia masih belum seimbang, perang dagang Amerika dan China telah banyak memberikan keuntungan bagi keuangan negara. D. Dengan meningkatnya persaingan dagang antara Amerika dan China, beberapa negara produsen kayu seperti Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar mengalami peningkatan ekspor kayu yang signifikan. E. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan kayu di Amerika dan China, maka produksi kayu untuk interior dan decking dari Indonesia juga semakin tinggi. BAHASA INDONESIA Page 6

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) Pembahasan  Opsi B tidak tepat. Teks tidak menjabarkan hubungan sebab akibat antara kenaikan pasar ekspor kayu dengan dampak positif bagi pengusaha kayu.  Opsi C tidak tepat. Teks tidak menjabarkan hubungan sebab akibat antara ketidakseimbangan komposisi ekspor kayu dengan perang dagang Amerika- China.  Opsi D tidak tepat. Teks tidak menjabarkan hubungan sebab akibat antara peningkatan perang dagang Amerika-China dengan peningkatan eskpor kayu Vietnam, Kamboja, Myanmar.  Opsi E tidak tepat. Teks tidak menjabarkan bahwa peningkatan ekspor kayu disebabkan oleh peningkatan kebutuhan kayu di Amerika dan China. 23. Kalimat sumbang pada teks di atas dapat ditemukan pada kalimat nomor … A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5 Pembahasan Kalimat 1 berbunyi “Akibat perang dagang itu, Indonesia punya potensi untuk mengekspor barang ke kedua negara itu.” Kalimat tersebut sumbang, karena peningkatan perang dagang Amerika-China menyebabkan peningkatan eskpor kayu Indonesia, bukan menyebabkan adanya potensi ekspor kayu Indonesia ke Amerika- China. BAHASA INDONESIA Page 7

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) SEJARAH 1. Prasasti Yupa yang dikeluarkan oleh Mulawarman berbentuk tiang yang digunakan juga untuk … Mengikat hewan kurban sebagai persembahan. 2. Sebutan Nusantara pertama kali dipakai oleh seorang pujangga pada masa kerajaan … Majapahit 3. Belanda mengakui secara de facto RI atas wilayah Sumatra, Jawa, dan Madura merupakan salah satu hasil perundingan … Linggarjati 4. Penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia yang dilaksanakan di Belanda antara Belanda dengan Indonesia. Perwakilan Indonesia di Belanda adalah … Moh. Hatta 5. Pengibar bendera kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 adalah … Latief Hendraningrat, Suhud Sastro Kusumo, dan Surastri Karma (SK) Trimurti 6. Gerakan di India yang diprakarsai oleh Mahatma Gandhi, antara lain:  Satyagraha, pencarian kebenaran dengan berpegang teguh pada Tuhan YME.  Swadesi, gerakan cinta tanah air dengan cara mengabdi kepada lingkungan sekitar dan diri sendiri.  Ahimsa, gerakan anti kekerasan.  Hartal, pemogokan massal sebagai media protes kepada pemerintah. 7. Pembicaraan mengenai penyelesaian hutang-hutang dengan negara-negara kreditor yang berlangsung dari tanggal 19-20 September 1966 di Tokyo dan kemudian dilanjutkan di Paris dan mencapai kesepakatan pada tanggal 24 April 1970. 8. Lambang Negara Garuda Pancasila pertama kali diresmikan pemakaiannya pada sidang Kabinet RIS yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950. 9. Budi Oetomo didirikan di Jakarta oleh para mahasiswa STOVIA pada tanggal 20 Mei 1908. 10. Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet, karena para menterinya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Tugas Kabinet Djuanda melanjutkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia. Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Kabinet ini menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 11. Sidang MPRS pada masa Orde Baru sebagai koreksi terhadap Orde Lama menghasilkan keputusan-keputusan berikut ini: a. Pengukuhan Supersemar b. Penegasan kembali landasan Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia c. Pembaharuan Kebijakan Landasan Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan SEJARAH Page 1

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) d. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya e. Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno f. Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden sampai dengan terpilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilihan umum 12. Indonesia diduduki oleh pemerintah Belanda selama 350 tahun. 13. Sebutan nusantara pertama kali disebutkan oleh seorang pujangga pada masa kerajaan Majapahit, kemudian pada masa penjajahan Belanda diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. 14. indonesia berasal dari bahasa latin yaitu indus dan nesos yang berarti… india dan pulau-pulau 15. Cikal bakal negara Indonesia adalah kerajaan Majapahit yang keberadaannya sekitar abad XIII sampai abad XV. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan besar dan berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Patih Gajah Mada. 16. Negara-negara berikut ini pernah menjajah Indonesia adalah Spanyol, Portugis, Belanda, Jepang. 17. Yang disebut dengan tiga serangkai adalah Tjipto Mangun Kusumo, Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker. Tiga Serangkai pelopor nasionalisme Indonesia yang mendirikan National Indische Partij (Parpol pertama di Hindia Belanda) 18. Pencetus Sumpah Pemuda adalah Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, Pemuda Indonesia. 19. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tahun 1942 20. Mpu Tantular yang menulis Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah seorang sastrawan yang beragama Budha. Mpu Tantular hidup pada abad ke-14 Majapahit pada pemerintahan Raja Rajasanagara 21. Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang pada rakyat Indonesia dinamakan Romusa. 22. Kerja paksa yang dilakukan Belanda kepada rakyat Indonesia dinamakan Kerja Rodi. 23. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Inkai , dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. 24. Anggota PPKI pada awalnya berjumlah 21 orang kemudian ditambah beberapa orang menjadi 27 orang. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno 25. Peristiwa Rengasdengklok diakibatkan perbedaan pandangan kemerdekaan Negara Indonesia antara golongan muda dengan golongan tua. Sehingga, golongan muda (antara lain, Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chaerul Saleh) menculik Soekarno dan Hatta selaku golongan tua. Kemudian, Para golongan tua dibawa ke Rengasdengklok. SEJARAH Page 2

MODUL TWK ABDUL WAHID MUALLIM (WA: 082386821458) Mereka dipaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 26. A 27. A 28. a SEJARAH Page 3

Materi Tes Karakteristik Pribadi (TKP) Untuk CPNS

Materi Tes Karakter Pribadi Tes Karakteristik Pribadi (TKP) atau Tes Skala Kematangan merupakan sebuah tes psikologi yang digunakan untuk mengukur kematangan sikap (tingkat kedewasaan) seseorang dalam bertindak terhadap situasi tertentu. Dalam Ilmu Psikologi, tes ini merupakan adaptasi dari Test of Adultness atau Maturity Test. Sedangkan fungsi tes ini dalam seleksi pekerjaan / seleksi CPNS adalah untuk menggali pengetahuan, keterampilan, sikap / perilaku peserta ujian juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat stabilitas emosi dan kedewasaan seseorang. Adapun materi yang diujikan biasanya menekankan pada aspek-aspek kedewasaan tertentu yang paling dibutuhkan oleh seorang profesional. Aspek-aspek kedewasaan yang kerap diujikan dalam tes ini adalah:  Aspek Integritas Diri  Aspek penghargaan terhadap orang lain  Aspek kemampuan menggerakan dan mengkoordinir orang lain  Aspek kreativitas dan inovasi  Aspek ketekunan  Aspek pengendalian diri  Aspek kemampuan beradaptasi  Aspek kemampuan bekerja dalam kelompok  Aspek tanggung jawab  Aspek kejujuran  Aspek integritas  Aspek efisiensi kerja / skala prioritas  Aspek kreatifitas kerja  Aspek inisiatif  Aspek semangat berprestasi  Aspek kepedulian lingkungan  Aspek kepekaan terhadap orang lain  Aspek toleransi  Aspek kepercayaan diri  Aspek orientasi pada pelayanan Perlu dipahami, Penilaian dalam Tes Karakter Pribadi (TKP) ini pada dasarnya tidak ada jawaban yang benar dan salah, karena aspek penilaian didasarkan pada jumlah nilai (skor) yang diperoleh. Kemampuan analisis masalah dan pemilihan jawaban dengan kemungkinan terbaik sangat diperlukan dalam tes TKP agar jawaban yang dipilih mempunyai bobot nilai yang tinggi. dimana biasanya skala penilaian dalam tes TKP adalah dari angka 1 sampai angka 5. berikut tips dan trik dalam Tes Karakter Pribadi. Tips dan Trik dalam Tes Karakter Pribadi (TKP) 1. Pilihlah jawaban yang terbaik meskipun jawaban itu tidak mencerminkan sifat / karakter / kepribadian anda, misalnya : menjaga kepercayaan, kreatif, tidak terburu- buru, mengutamakan toleransi dan membuang samapah pada tempatnya. 2. Untuk tipe soal dengan dua pilihan jujur dan konsisten, pilihan yang konsisten cenderung lebih diperlukan karena kadang soal akan diulang, jika anda memilih jujur maka bisa dimungkinkan tidak konsisten apabila soal diulang di nomor lain.

3. Biasanya dalam tes tersedia juga soal-soal penjebak yang digunakan untuk mengetahui kondisi peserta tes saat mengerjakan. Apakah asal-asalan, bohong atau jujur. pilihlah jawaban yang paling mendekati, baik dan konsisten, karena soal-soal tersebut dapat diulang pada nomor-nomor berikutnya dengan redaksional yang berbeda-beda namun memiliki makna sama. 4. Lihat indikator / aspek yang ada pada soal. misalkan saja indikator integritas maka pilihlah jawaban yang didalamnya mengandung unsur integritas seperti jujur, tegas dan disiplin, contohnya kedisiplinan terhadap pekerjaan dan ketegasan terhadap peraturan. Namun jika indikator tidak di munculkan pada soal maka periksalah jawaban jawabannya, karena jawaban inilah yang menggambarkan indikator indikator soal tes karakteristik pribadi. 5. Pilihlah jawaban yang menurut anda adalah jawaban dengan kemungkinan ter-baik. 6. Karena Tes Karakter Pribadi (TKP) bukan tes benar dan salah, maka sebisa mungkin kerjakan seluruh soal yang ada. Setelah anda mengetahui 6 Tips dan Trik dalam Tes Karakter Pribadi (TKP) selanjutnya kita akan menjelaskan tiap poin Aspek-aspek kedewasaan yang sering diujikan dalam Tes Karakter Pribadi, Lengkap dengan Contoh Soal dan Pembahasan. Aspek Kedewasaan yang Sering Diujikan Dalam TKP Aspek Integritas Diri Integritas (jujur, tegas, disiplin) merupakan suatu keadaan yang menunjukkan konsistensi antara perilaku dengan tindakan seseorang apakah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Aspek ini bertujuan untuk mengukur tingkat kejujuran dan kualitas moral seseorang dalam kesehariannya. Keberadaan integritas dalam diri seseorang dipandang sangat penting karena dapat digunakan sebagai acuan untuk berperilau secara baik dalam menjalankan peran serta dan fungsi seorang individu dalam masyarakat. Semakin tinggi nilai integritas diri seseorang maka semua pihak akan semakin segan dan menghormatinya. Contoh 1: Rekan saya meminta saya memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya ... A. Menuruti permintaannya karena dia rekan yang baik. B. Menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. C. Melaporkannya pada atasan agar atasan menegurnya. D. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. E. Menolak permintaannya dan membiarkan kolom presensinya kosong. Pembahasan: Jawaban dengan skor tertinggi adalah Menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. Urutan skor tertinggi:  B=5  C=4  E=3  A=2  D=1