buku sipers issn

KUMpulan siaran pers kementerian atr/bpn tahun 2020









DaftarIsi KUMPULAN SIARAN PERS BAB 1 : DAFTAR ISI 1-72 Regulasi Pertanahan / Agraria dan Tata Ruang BAB 2 : 73-92 Transformasi Digital dan Modernisasi Layanan Pertanahan BAB 3 : 93-300 Renstra, Organisasi dan Kantor Layanan Khusus BAB 4 : 301-342 Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang BAB 5 : 343-384 Peningkatan Kualitas PTSL, Peningkatan Kualitas Data dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah BAB 6 : 385-470 Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat BAB 7 : 471-490 Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan BAB 8 : 491-524 Pencegahan dan Penanganan Pertanahan BAB 9 : 525-534 Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL iii





KEMENTERIAN ATR/BPN ADAKAN DISKUSI ILMIAH DENGAN PARA AKADEMISI GUNA PEROLEH MASUKAN BIDANG AGRARIA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Merespon dinamika pelaksanaan dan persoalan persepsi guna mencapai satu tujuan yang sama. Selain itu di bidang pertanahan dan tata ruang salah diskusi ini juga diisi dengan pemaparan hasil-hasil riset satunya Reforma Agraria yang berjalan di agraria yang dilakukan oleh para akademisi yang hadir. Republik Indonesia, Kementerian Agraria “Dalam tiga bulan satu minggu saya kerja di Kementerian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ATR/BPN, suasana diskusi yang seperti ini sangat jarang mengadakan forum diskusi ilmiah yang dilaksanakan terjadi dan ini barang kali baru kita mulai. Kecenderungan secara rutin sebulan sekali dengan mengundang berbagai pemerintah sibuk mengurusi permasalahan yang rumit akademisi. Forum diskusi ini akan dibawa ke tingkat yang dan kompleks, seperti bagaimana mempercepat perintah lebih luas berupa diskusi nasional yang akan mengundang Presiden dalam konteks pertanahan dan tata ruang,”ungkap berbagai elemen masyarakat, sehingga hasil yang Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, ketika diharapkan banyak yang lebih tahu tentang program membuka diskusi ini. Kementerian ATR/BPN serta ikut terlibat menyukseskan Surya Tjandra juga menambahkan forum diskusi ini sangat seluruh kegiatan di bidang pertanahan dan tata ruang. dibutuhkan sebagai wadah untuk berbagi keresahan, Kamis, (06/02/2020) diskusi ilmiah ini dilaksanakan di Aula merefleksikan diri, berevaluasi dan saling memberikan PTSL, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Pertemuan masukan.“Jadi teman-teman yang bergabung dalam wadah ini dipimpin oleh Surya Tjandra Wakil Menteri ATR/Wakil diskusi ini nantinya akan menjadi intelectual guidance dari Kepala BPN dan dimoderatori oleh Deni Santo Kepala kerja-kerja teknokratik yang kami lakukan. Kita perlu sebuah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) komunitas, misalnya komunitas epistemik, jadi nanti kalau serta mengundang beberapa perwakilan dari Pusat Kementerian ATR/BPN buat suatu kebijakan komunitas ini Penelitian dan Pengembangan Kementerian ATR/BPN, berhak memberikan saran,” tegasnya. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunitas Epistemik merupakan komunitas dengan ATR/BPN, Pusat Studi Agraria Institut Teknologi Bandung, spirit ilmu pengetahuan dan kemanusiaan salah satu Pusat Studi Agraria Universitas Padjajaran, Pusat Studi media untuk menyelesaikan persoalan agraria. Komunitas Agraria Institut Pertanian Bogor, AKATIGA, dan juga Centre ini diharapkan dapat bergerak dengan menggunakan for Policy and Implementation Studies, dan Transparency pendekatan argumentatif yang didasari atas kajian ilmiah. International Indonesia. (NA/RE, Jakarta, 08 Febr). Pertemuan ini merupakan diskusi untuk menyamakan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 1

OMNIBUS LAW DIINISIASI UNTUK TINGKATKAN INVESTASI REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai visi meningkatkan sektor properti. Salah satunya adalah yang strategis untuk mendukung sektor properti. dengan memberikan jangka waktu Hak Guna Bangunan Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang lebih panjang untuk tanah di atas Hak Pengelolaan, menjadi hal yang utama agar pembangunan selaras dengan serta pemberian jangka waktu hak atas tanah dapat fungsi pengendalian. Begitupun hubungan kerja sama diberikan sekaligus perpanjangan dan pembaruan pada antara Indonesia dan Jepang di bidang pertanahan dan tata saat pemberian hak. ruang. Senada dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Ahli Menteri “Saat ini, fokus pemerintah di bidang pertanahan dan tata Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah, Andi ruang adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Tenrisau menjelaskan bahwa arah kebijakan pertanahan dan peningkatan investasi di Indonesia,” ujar Sofyan A. Djalil akan disesuaikan dengan fokus pemerintah yang ingin saat memberikan paparan pada acara Seminar Jakarta Real mempermudah pertumbuhan ekonomi dan investasi di Estate Development yang diselenggarakan di Hotel Grand Indonesia. Hyatt, Jakarta, Kamis (13/02/2020). “Melalui Omnibus Law, hak yang diberikan kepada warga Sejalan dengan kebijakan pemerintah, Kementerian ATR/ negara asing adalah hak pakai. Di mana terdapat pula BPN saat ini tengah ikut menyusun Undang-Undang perubahan waktu dan dengan catatan harus di atas Hak Omnibus Law untuk Cipta Lapangan Kerja. “Regulasi ini Pengelolaan (HPL) pemerintah,” ungkapnya. bertujuan untuk mengurangi bottleneck yang selama Pada kesempatan yang sama, Matsubara Akinori selaku ini menghambat investasi. Sehingga diharapkan dapat perwakilan dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, lebih sederhana, komprehensif dan menyeluruh dari Transportasi, dan Pariwisata Jepang mengatakan bahwa mulai penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha, betapa pentingnya hubungan Jepang dan Indonesia dari pengadaan tanah serta kemudahan proyek pemerintah dan sisi ekonomi. “Kami sudah banyak terlibat dalam Real kawasan ekonomi khusus,” tambah Sofyan A. Djalil. Estate Indonesia (REI) ini. Hubungan kerja sama dengan Kebijakan Omnibus Law di bidang pertanahan, pemerintah Indonesia terutama di bidang pertanahan, infrastruktur dan yang dalam hal ini adalah Kementerian ATR/BPN, akan transportasi akan terus kami tingkatkan,” tutur Matsubara Akinori. (AF/RH/JR, 13 Febr) 2 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR DISKUSI TERKAIT IMPLIKASI RUU OMNIBUS LAW TERHADAP PRAKTIK PENATAAN RUANG REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Ruang) yang mengalami perubahan, dengan semangat Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui menyelesaikan hambatan investasi yang menciptakan Direktorat Jenderal Pengendalian, Pemanfaatan lapangan kerja,” tutur Budi Situmorang. Ruang dan Penguasaan Tanah (Ditjen PPRPT) Pada kesempatan yang sama, turut hadir Deputi Bidang menggelar diskusi terkait Implikasi Rancangan Undang- Perekonomian Sekretariat Kabinet, Satya Bhakti Parikesit undang (RUU) Omnibus Law Terhadap Praktik Penataan sebagai narasumber. Ia mengatakan terdapat 11 klaster Ruang di Ruang Prambanan, Gedung Kementerian ATR/ pembahasan pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja di BPN, Jakarta, Rabu (19/02/2020). antaranya adalah penyederhanaan perizinan, persyaratan Diskusi ini dilaksanakan dengan tujuan menghimpun investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan aspirasi dari para pihak perencana untuk menjawab isu-isu dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan yang sedang berkembang salah satunya adalah hapusnya riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan beberapa ketentuan pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang sanksi, pengadaan tanah, investasi dan proyek pemerintah Penataan Ruang pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja. “Tentu dan kawasan ekonomi. “Omnibus Law ini intinya adalah ada Pemerintah dan DPR ingin mendengar apa saja keluhan, satu UU nanti akan menganulir atau memperbaiki 1.201 perhatian yang diutarakan oleh semua stakeholder . Karena pasal mencakup 80 UU,” ucap Satya Bhakti Parikesit. namanya proses pembuatan UU dan membuat negara ini Lebih lanjut, Satya Bhakti Parikesit menambahkan maju bukan tugas Pemerintah saja, tapi tugas kita semua,” penyederhanaan perizinan berusaha yang berkaitan ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. dengan tata ruang terdapat pada perizinan dasar yaitu izin Sofyan A. Djalil mengatakan motivasi Pemerintah dalam lokasi. “Jadi selama ini permasalahannya pada perizinan, merancang UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah ingin baik itu izin lokasi, izin lingkungan dan izin sektornya yang menyelesaikan hambatan investasi yang menciptakan memang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun lapangan kerja. “Hari ini banyak orang menganggur, pemerintah daerah. Kita berharap RUU Omnibus Law Cipta angkatan kerja setiap tahun bertambah sekitar 2,4 juta Kerja ini bisa menyelaraskan sesuatu yang selama ini orang. Saya pikir kita sudah mulai khawatir kepada generasi sifatnya tumpang tindih,” tambahnya. penerus, ke mana mereka akan bekerja,”kata Sofyan A. Djalil. Terkait dengan isu yang sedang berkembang, Deputi Bidang Senada dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Perekonomian Sekretariat Kabinet menegaskan bahwa Jenderal PPRPT, Budi Situmorang menuturkan pentingnya UUPR tidak dihapuskan dalam RUU Omnibus Law Cipta RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang di antaranya adalah Kerja. “Kewenangan yang diambil pemerintah pusat adalah simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan, dalam Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria investasi yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja (NSPK). Karena selama ini perizinan tersebar di masing- berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan masing Pemprov, maka penyusunan NSPK ditentukan oleh serta pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Presiden sehingga pemerintah pusat dan daerah memiliki “Terdapat setidaknya 40 pasal dalam UUPR (UU Penataan standar yang sama,” pungkasnya. (LS, 20 Febr) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 3

EMPAT KLASTER TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN ATR/BPN DALAM RANCANGAN OMNIBUS LAW REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja langsung ke tempatnya sehingga praktis pendapatan retail saat ini sudah diserahkan Pemerintah kepada berubah,” ucapnya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam RUU Kendati demikian, Himawan Arief Sugoto mengungkapkan tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ bahwa residensial saat ini masih sangat dibutuhkan karena Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertanggung masih adanya kebutuhan perumahan. “Nah kita mendorong jawab terhadap 4 klaster, yaitu kemudahan berinvestasi, dalam RUU Cipta Kerja untuk memudahkan bangunan pengadaan tanah, kawasan ekonomi khusus dan yang mungkin orientasinya kepada hunian vertikal, jadi kemudahan dalam perizinan. di rancangan ini juga mendorong jika dimungkinkan Penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tidak pemberian hak lebih dari 35 tahun setelah mendapatkan terlepas dari empat klaster tersebut. Himawan Arief Sugoto sertipikat layak fungsi,” ungkapnya. (RO/LS/RE/JR, 25 Febr) Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN dalam acara #TanyaATRBPN yang diselenggarakan di Gedung Kementerian ATR/BPN, Selasa (25/2/2020) mengatakan bahwa pihaknya berharap pemerintah daerah dapat segera menerbitkan peraturan daerah tentang RDTR apabila kesediaan substansi tersebut telah disetujui. Himawan Arief Sugoto lebih lanjut mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja juga akan mendukung bisnis properti. Ia mengatakan bahwa pada kurun waktu tiga tahun terakhir pertumbuhan bisnis properti kurang bagus, khususnya di properti komersial. “Hal ini mungkin akibat perubahan perilaku masyarakat, orang lebih suka belanja melalui media, tidak 4 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SOFYAN A. DJALIL: OMNIBUS LAW JALAN KELUAR PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia dihadapi anak-anak kita untuk mendapatkan lapangan (HIMPUNI) mengadakan diskusi Omnibus kerja,” tambah Sofyan A. Djalil. Law RUU Cipta Kerja. Diskusi dengan tema Perlu diketahui Kementerian ATR/BPN sendiri ber­ “Pengendalian Lahan dan Kemudahan Proyek tangung jawab terhadap 4 klaster, yaitu kemudahan Pemerintah” ini diselenggarakan di Kantor Sekretariat berinvestasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi Ikatan Alumni Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) khusus dan kemudahan dalam perizinan. Menteng, Kamis (27/02/2020). Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Atas Tanah Salah satu yang melatarbelakangi pembentukan RUU Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau dalam Cipta Kerja ini adalah untuk mewujudkan masyarakat kesempatan ini menyampaikan beberapa manfaat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila terciptanya RUU Cipta Kerja. “Ini merupakan kesempatan dan UUD 1945.“Negara perlu melakukan berbagai upaya kita karena dengan adanya Undang Undang Cipta Kerja untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan ini sangat merubah iklim investasi, iklim berusaha, penghidupan yang layak melalui cipta kerja,” ujar Sofyan sehinga kesempatan kerja untuk masyarakat Indonesia A. Djalil saat menjadi Narasumber dalam diskusi tersebut. jauh lebih terbuka dan harus kita perjuangkan agar “Dalam era disruptif saat ini 7 juta orang menganggur betul-betul kita wujudkan,” ujar Andi Tenrisau. dan hari ini bertambah sampai 2,4 juta orang yang “Harapannya dengan diskusi ini bisa memberikan saran, akan masuk ke lapangan kerja dan lebih bahayanya pendapat untuk lebih lengkapnya Rancangan Undang pengangguran ini banyak yang berasal dari kaum Undang Cipta Kerja ini,” pungkas Andi Tenrisau. intelektual,” tambah Sofyan A. Djalil. Turut hadir pada diskusi tersebut Guru Besar Hukum Sofyan A. Djalil mengungkapkan Pemerintah harus Agraria Fakultas Hukum UGM Prof. Dr. Maria S.W. merespons masalah tersebut dengan menciptakan Soemardjono, S.H., M.C.L., MPA, Staf Ahli Menteri PUPR rancangan undang-undang cipta lapangan kerja ini. Bidang Ekonomi dan Investasi Ir. Mohammad Zainal “Bahwa Omnibus Law ini jalan keluar yang sangat kita Fatah serta peserta dari organisasi alumni Perguruan butuhkan dalam menyelesaikan masalah yang ada Tinggi Negeri se-Indonesia (AM/RM, 28 Febr). saat ini, intinya kita harus respons permasalahan yang KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 5

WAKIL MENTERI ATR/WAKIL KEPALA BPN SHARING BIDANG POLITIK PADA ISU PERTANAHAN DENGAN MILENIAL REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ paham tentang politik, karena politik mengajarkan sisi Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional leadership sensitifitas terhadap masalah masyarakat, hingga (BPN) Surya Tjandra memberi kuliah umum penyelesaian konflik agraria. di Universitas Katolik Parahyangan, Kota Kenapa konflik agraria? Misalnya tentang kerumitan yang Bandung, Jumat (28/02/2020). Materi yang disampaikannya terjadi ketika nilai atau harga membuat tanah jadi seperti dalam kuliah umum ini seputar hukum dan politik dalam barang yang berharga layaknya emas. Masyarakat percaya gerakan reforma agraria. bahwa nilai tanah tidak akan turun, bahkan akan naik “Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas melayani terus, oleh karena itu banyak masyarakat yang berinvestasi masyarakat, dulu ketika saya ingin mendapatkan layanan tanah. Masalahnya meskipun tanah komoditas, tanah juga di kantor pertanahan (kantah) tidak pernah kepikiran siapa memiliki fungsi sosial, itulah yang menyebabkan terjadi sih pemimpinnya atau menterinya yang saya ingin kantah konflik agraria. ini bisa melayani dengan baik,” ungkap Surya Tjandra saat “Sekali lagi kita butuh ga cuma pendekatan normatif, hukum, sharing dihadapan kurang lebih 200 mahasiswa Fakultas dan teknis tapi barangkali butuh pendekatan politik. Dalam Ilmu Sosial dan Politik (FISIP). menghadapi konflik agraria, untuk mencari solusi biasanya Surya Tjandra melanjutnya ternyata semua layanan akan kita lihat ada tidak dasar hukumnya tapi untuk betul-betul menjadi bagus atau tidak dalam suatu institusi, tergantung menyelesaikan permasalahannya harus dilakukan dialog dari siapa pemimpinnya dan bagaimana kepemimpinannya. politik. Saya menyadari konflik itu sebagai legal foundation “Jadi tergantung menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, yang kalau langsung dan menggunakan dasar hukum saja inspektur jenderal, dan para direktur jenderalnya. Menteri tidak cukup, karena konflik itu ada unsur sosial, kultural, dan wamen kan ditunjuk langsung oleh Presiden Republik politik,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Indonesia nah ini dia yang dinamakan politik menjadi bagian Politik menghadirkan hal-hal penting bagi masyarakat ke penting dalam pekerjaan kami di Kementerian ATR/BPN, dalam keputusan-keputusan teknokratik yang dikerjakan bahkan saya pun secara politik dipilih untuk menyelesaikan oleh kementerian/lembaga, politik itu penting dalam konflik agraria dan redistribusi tanah,” ujarnya. suatu institusi supaya hal-hal yang dianggap sepele dalam Menurut perspektif Surya Tjandra keberadaan politik dalam pekerjaan rutin seperti di Kementerian ATR/BPN bisa jadi tatanan pemerintahan khususnya Kementerian itu baik penting. (NA/RE/RH/JR, 29 Febr) bahkan dibutuhkan. Maka dari itu, seorang pemimpin harus 6 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, SOLUSI KURANGI TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA dan tingkat pengangguran akan berkurang,” kata REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Sofyan A. Djalil. TATA RUANG Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Sejalan dengan kebijakan pemerintah, Kementerian menjelaskan dalam Rancangan Undang- Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Undang (RUU) tersebut Kementerian ATR/BPN (ATR/BPN) saat ini tengah ikut menyusun Undang- bertanggung jawab terhadap 4 klaster, yaitu Undang OmnibusLaw Cipta Kerja. Demi mewujudkan kemudahan berinvestasi, pengadaan tanah, masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan kawasan ekonomi khusus dan kemudahan Pancasila dan UUD 1945, Negara perlu melakukan berbagai dalam perizinan. “Untuk melakukan penciptaan upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan lapangan kerja diharapkan dengan adanya dan penghidupan yang layak melalui Cipta Kerja. kemudahan dalam berinvestasi, sehingga akan Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri ATR/ tercipta lapangan pekerjaan baru untuk dapat Kepala BPN Sofyan A. Djalil, saat memberikan sambutan meningkatkan daya beli dalam konteks yang pada acara Coffee Morning dengan tema “Mengenal positif,” ungkap Himawan Arief Sugoto. Omnibus Law Cipta Kerja, Bersama Menteri ATR/Kepala BPN” Sebagai informasi, Omnibus Law merupakan di Aula Prona Lantai 7, Jakarta, Senin (9/3/2020). metode yang digunakan untuk mengganti atau mencabut Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa saat ini ketentuan dalam Undang-Undang (UU) atau mengatur banyak pengangguran yang berasal dari kaum intelektual. ulang beberapa ketentuan dalam UU ke dalam satu UU “Banyak orang menganggur dan akan bertambah sekitar (Tematik). Omnibus Law telah banyak diterapkan di berbagai 2,4 juta orang yang akan masuk ke lapangan kerja. negara dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di Maka diharapkan dengan adanya Omnibus Law ini, akan negaranya masing-masing dalam rangka penciptaan mengundang banyak investor dan semoga tahun 2021, lapangan kerja ( job creation ) serta meningkatkan iklim dan kondisi perekonomian di dunia akan menjadi lebih cerah daya saing investasi. Senada dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Atas Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau, menjelaskan manfaat dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja. “Dengan adanya UU Cipta Kerja ini sangat merubah iklim investasi, iklim berusaha, sehinga kesempatan kerja untuk masyarakat Indonesia jauh lebih terbuka dan harus kita perjuangkan agar betul-betul kita wujudkan,” ujar Andi Tenrisau. Diharapkan dengan adanya diskusi ini dapat memberikan saran, pendapat untuk lebih memahami mengenai Omnibus Law Cipta Kerja khususnya di lingkungan Kementerian ATR/ BPN. (TA/JR/RE, 10 Mar) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 7

SURYA TJANDRA MENGENALKAN OMNIBUS LAW KEPADA KALANGAN MILENIAL REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Omnibus Law diinisiasi pemerintah untuk perekonomian tidak bisa berkembang tanpa investasi, menyederhanakan peraturan-peraturan yang hal-hal yang menghambat seperti pengadaan tanah akan dapat menghambat penyediaan lapangan kerja disederhanakan oleh Omnibus Law. dan juga investasi. Oleh karena itu pengenalan UU Cipta Kerja juga memberikan aspek yang positif terhadap rancangan Omnibus Law harus dilakukan kepada semua pelaku usaha, seperti yang diungkapkan oleh Ivor Pasaribu kalangan, terlebih milenial yang dalam waktu dekat akan dari Leks & CO Lawyers menyambut baik UU Cipta Kerja terjun ke dunia kerja. Untuk itu, Wakil Menteri Agraria dan ini. “Dengan RUU Cipta maka akan ada standar pedoman Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional pendirian pembangunan, karena sekarang tidak ada seperti (BPN), Surya Tjandra, Senin (09/03/2020) kenalkan Omnibus itu lalu dalam UU ini dihapuskan Izin Mendirikan Bangunan Law kepada Mahasiswa Universitas Katholik Atmajaya di (IMB) diganti dengan persetujuan pembangunan,” ujar Ivor Jakarta. Pasaribu. Pada diskusi dengan tema “Mengkaji Omnibus Law: Atas Diharapkan dengan adanya diskusi tentang Omnibus Law Nama Investasi, Akankah Agraria dan Pertanahan Indonesia Cipta Kerja ini, dapat memberikan pengetahuan yang Tetap Sehat?” ini, Surya Tjandra menjelaskan secara utuh lebih luas dan menyeluruh tentang Omnibus Law Cipta apa itu Omnibus Law agar dapat dipahami dengan baik. Kerja kepada anak muda serta mengetahui pentingnya UU Surya Tjandra mengatakan anak muda harus mengerti Cipta Kerja terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia tentang Omnibus Law ini, Pemerintah berusaha keras agar kedepan. (JR/RE, 10 Mart) Undang - Undang (UU) ini tercapai guna memudahkan masyarakat. “Kita butuh dialog seperti ini, perlu diketahui Omnibus Law intinya memaksa pemerintah dan masyarakat keluar dari bisnis as usual, situasinya kini sudah sedemikian rupa,” ungkap Surya Tjandra. Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan bahwa tata ruang merupakan salah satu bidang yang akan disinkronisasi dalam UU Cipta Kerja dengan memperhatikan tiga hal pokok. “Pelestarian lingkungan, menjaga pertanian dan pembangunan itu sendiri,” pungkas Surya Tjandra. Dalam kesempatan ini, hadir pula Pakar Ekonomi dan Dosen Ekonomi Universitas Indonesia, Djamester Simarmata. Djamester Simarmata mengungkapkan bahwa 8 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

OMNIBUS LAW CIPTA KERJA, ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI SETELAH WABAH COVID-19 berinvestasi dan membuka usaha. “Investasi banyak REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN terbentur banyaknya regulasi di negeri ini. Sebagai TATA RUANG contoh, saat membuat instalasi listrik saja, membutuhkan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) masih waktu perizinan yang cukup lama. Banyaknya regulasi itu mewabah di Indonesia dan dampaknya begitu perlu disederhanakan, sehingga risiko terhadap ekonomi besar, tidak hanya pada bidang kesehatan, bisa dijamin,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. namun juga pada bidang perekonomian. Selain Risiko dimaksud adalah adanya sanksi kepada pihak yang upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19, memohon izin memang sudah diatur dalam Omnibus saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan langkah Law. “Izin Mendirikan Bangunan (IMB) membuat orang meminimalisir dampak ekonomi pasca Covid-19 ini. bebas bisa membuat bangunan. Melalui Omnibus Law, “Tidak ada perang yang tidak selesai dan tidak ada wabah perizinan membangun diberi kemudahan namun ada yang tidak bisa selesai. Setelah Covid-19 nanti, kita harus sanksi apabila tidak memanfaatkan,” kata Sofyan A. Djalil. optimistis. Kita perbaiki dampak di bidang ekonomi,” Dengan RUU Cipta Kerja, nantinya diharapkan akan demikian ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala menciptakan perubahan struktur ekonomi yang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil saat mampu menggerakan semua sektor untuk menciptakan mengikuti Diskusi Online (Diskon) melalui video conference, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 % sampai 6%. “Perlu Senin (20/04/2020). diingat, RUU Cipta Kerja merupakan ijtihad pemerintah “Pemerintah perlu melakukan sesuatu. Saat ini, untuk menciptakan lapangan kerja serta memudahkan pengangguran terbuka di Indonesia jumlahnya 7 juta orang investasi. Tidak ada niat jelek dalam RUU ini. Jika ada saran dan tiap tahunnya ada 2 juta orang yang mencari kerja. ataupun kritik bisa disampaikan kepada kami ataupun Namun, karena lapangan kerja terbatas terjadi over supply Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),”ujar Sofyan A. Djalil, kepada buruh, artinya jika seorang kena pemutusan hubungan 139 orang mahasiswa yang mengikuti diskusi tersebut. kerja atau PHK, ada sepuluh orang yang Diskusi Online ini digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa siap menggantikan,” kata Menteri ATR/ (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Riau yang mengambil Kepala BPN. tema “Dampak Omnibus Law Terhadap Kebijakan Agraria Untuk mengatasi permasalahan tenaga dan Penataan Ruang” dengan narasumber Menteri ATR/ kerja tersebut, pemerintah menggagas Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, Staf Ahli Bidang Landreform dan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Hak Masyarakat Atas Tanah, Andi Tenrisau. Usai melakukan Law. “Omnibus Law diperlukan untuk tanya jawab dengan mahasiswa, Menteri atr/kepala menciptakan lapangan kerja. Penciptaan bpn menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang lapangan kerja dapat dimulai dari individu mengikuti diskusi ini. “Saya senang sekali bertemu dengan itu sendiri. Kami mendorong generasi teman-teman mahasiswa. Jika ada kesempatan berdiskusi muda perlu menjadi wirausaha. Selain itu, lagi saya akan buktikan tidak ada yang disembunyikan oleh kita juga perlu investasi dari luar dalam pemerintah. Kita siap berdiskusi,” pungkas Menteri ATR/ penciptaan lapangan kerja,” ujar Sofyan A. Kepala BPN. (RH/LS, 20 Apr) Djalil. Investasi memang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Pemerintah perlu memberikan kemudahan dalam KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 9

MENTERI ATR/KEPALA BPN: RUU CIPTAKER RESPONS PEMERINTAH TERHADAP KONDISI BANGSA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN regulasi-regulasi yang tumpang tindih dan menghambat TATA RUANG investasi dapat disederhanakan. “Omnibus Law ini bukan barang baru dalam sistem Dinamika yang terjadi saat ini, yakni munculnya perundang-undangan kita, dalam Ketetapan MPR sudah negara-negara berkembang yang ikut bersaing pernah dibuat dengan sistem Omnibus Law. RUU Ciptaker dalam persaingan ekonomi global. Salah ini memang banyak pro dan kontra, itu wajar, namun saya satunya Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pada katakan bahwa tidak ada niat jelek pemerintah di RUU ini,” tahun 1960-an, kondisi perekonomian negara RRT masih di ujar satu-satunya pria yang pernah menjabat enam kali belakang Indonesia, namun kini mereka menjadi pemain posisi Menteri di Indonesia ini. utama ekonomi dunia bersama Amerika Serikat dan Uni Dalam diskusi bersama 123 orang civitas academica Eropa. Universitas Nasional tersebut, Sofyan A. Djalil menanggapi Sejak awal tahun 2020, perekonomian Indonesia diprediksi bahwa RUU Ciptaker sangat menghargai adanya hak tumbuh di angka 5 persen, dengan RUU Cipta Kerja ulayat masyarakat adat. “Kita tidak menghilangkan hak diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang ulayat tersebut. Yang ada nanti akan kita lakukan kegiatan mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong sosialisasi ke daerah seperti Sumatra Barat, Papua dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7 - 6 persen. sebagainya. Kita ingin jangan ada wilayah yang mengaku “Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar itu, kita hanya ada hak ulayat namun masyarakatnya tidak ada,” ujarnya. mampu menciptakan 2 juta lapangan kerja saja, padahal Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN pengangguran di negeri ini sampai 7 juta orang. Selain mengatakan bahwa, sebagai Menteri, ia senang berdiskusi itu, banyak orang tua yang khawatir karena apabila anak dengan generasi muda terutama mahasiswa. “Saya senang mereka lulus, bisakah dapat kerja,” kata Menteri Agraria dan berdiskusi dengan kalian dan saya mengajak teman- Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), teman jika lulus nanti agar kembali ke desa, membangun Sofyan A. Djalil saat memberikan paparan Diskusi Online daerahnya,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. (Diskon) dengan civitas academica Universitas Nasional, Diskon ini dilaksanakan dalam 2 (dua) hari, tanggal 29- Kamis (30/04/2020). 30 April 2020. Pada hari pertama, 29 April 2020 Diskon Selain penyediaan lapangan pekerjaan, Menteri ATR/Kepala dilakukan 2 (dua) sesi. Sesi pertama, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengatakan keberhasilan RRT menjadi kekuatan BPN berdiskusi bersama 246 PPAT Provinsi Banten. Pada ekonomi dunia saat ini karena diawali dengan mudahnya kesempatan ini Sofyan A. Djalil menyampaikan bahwa investasi di negara tersebut. “Di Indonesia tidak begitu, Undang-undang Cipta Kerja ini nantinya dapat menciptakan banyaknya peraturan di negara ini membuat sulit untuk peluang bagi PPAT. “Apabila investasi masuk, properti berinvestasi. Sehingga jika ada negara yang mau investasi, berkembang tentunya merupakan peluang kerja bagi pergi karena banyaknya regulasi yang menghambat,” kata rekan-rekan PPAT,” ujarnya. Sofyan A. Djalil. Diskusi tidak kalah menarik juga terjadi pada hari pertama Keinginan untuk mempermudah investasi serta sesi kedua, antara Menteri ATR/Kepala BPN bersama civitas menyediakan investasi yang bermanfaat bagi masyarakat, academica Universitas Surakarta. Di hadapan 201 peserta membuat pemerintah merancang Rancangan Undang- diskusi tersebut, Sofyan A. Djalil menyampaikan bahwa Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). RUU ini dibentuk pada RUU Cipta Kerja terdapat 11 klaster pembahasan di dengan sistem Omnibus Law, di mana dengan sistem ini mana akan memperbaiki 79 UU (1.203 Pasal) terdampak. Setidaknya terdapat 4 (empat) klaster yang berkaitan dengan Kementerian ATR/BPN, yaitu penyederhanaan perizinan berusaha, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional serta kawasan ekonomi. Regulasi-regulasi yang akan dibuat Kementerian ATR/BPN di antaranya ialah, Izin Lokasi/Izin Pemanfaatan Ruang diubah menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, mempercepat proses Pengadaan Tanah, Pemberian Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan pada ruang atas tanah dan bawah tanah, serta membuka usaha baru tidak lagi berbasis izin tetapi diubah menjadi berbasis risiko. (30 Apr) 10 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SIMAK 9 POIN PENTING DALAM RUU CIPTA KERJA KLASTER PENGADAAN TANAH REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah Omnibus Law Cipta Kerja,” tutur Arie Yuriwin. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Keempat, dalam Omnibus Law Cipta Kerja diatur penetapan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Arie Yuriwin lokasi berlaku selama 3 tahun dan perpanjangan 1 tahun didaulat menjadi narasumber pada acara tanpa adanya proses dari awal kalau seandainya perlu Ngabuburit online yang diselenggarakan oleh Social adanya pembaruan penetapan lokasi. Kelima, Kementerian Safeguards Forum (SSF). Acara yang berlangsung melalui ATR/BPN memikirkan bagaimana mekanisme jenis ganti rugi aplikasi Zoom dan Youtube pada Jumat (01/05/2020), mengenai kepemilikan saham.“Apakah nanti dimungkinkan mengusung tema Proses Pengadaan Tanah yang Layak dan apabila yang selama ini ganti rugi dalam bentuk uang, Adil, Kunci Sukses Pembangunan Infrastruktur. tanah pengganti atau pun relokasi, tetapi bagaimana dalam Pada kesempatan tersebut, Dirjen Pengadaan Tanah proses pengadaan tanah ini masyarakat bisa sharing dalam Kementerian ATR/BPN mengungkapkan terdapat 9 poin kepemilikan saham,” ujarnya. penting pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Keenam, Kementerian ATR/BPN akan menyiapkan bank Kerja khususnya dalam klaster Pengadaan Tanah. “Pertama tanah sebagai proses untuk menjamin tersedianya tanah tentunya kita akan melakukan beberapa perubahan materi untuk pembangunan. Ketujuh, dalam UU Omnibus Law di dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah akan menegaskan mengenai penguasaan tanah negara Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” ucap Arie yang selama ini sering menyebabkan konflik antar Yuriwin. pelaksana pengadaan tanah dengan aparat penegak Sebagai contoh ia menjelaskan Kementerian ATR/BPN akan hukum. Kedelapan, Kementerian ATR/BPN akan menjamin membantu memfasilitasi dalam penyusunan dokumen ketersediaan lahan pangan berkelanjutan dalam hal untuk perencanaan. “Nah, sekarang kita sedang menyiapkan draf pengadaan tanah. “Jadi lahan pangan berkelanjutan tetap rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN mengenai kita pertahankan untuk lahan pertanian dan hanya bisa petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan dilepas dari lahan pertanian apabila untuk kepentingan pengadaan tanah,” ungkapnya. umum atau pun untuk kepentingan negara,” imbuhnya. Kedua, Kementerian ATR/BPN akan membantu proses Kesembilan, proses pemberian hak pengelolaan seperti pengadaan tanah dalam kawasan hutan dengan mekanisme Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai akan diberikan pelepasan tanah kawasan hutan, tanah kas desa, tanah langsung sekaligus dengan perpanjangannya. Termasuk wakaf hingga tanah aset instansi pemerintah. Ketiga, juga pengaturan pemanfaatan hak ruang atas tanah dan pada Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 terdapat 18 poin bawah tanah yang selama ini juga belum terfasilitasi dalam yang akan diperluas cakupannya, termasuk di dalamnya UU Nomor 2 Tahun 2012. “Karena ke depan pembangunan untuk kepentingan pengadaan tanah kawasan ekonomi seperti pembangunan MRT atau LRT, kita memerlukan khusus (KEK), kawasan objek wisata, kawasan industri, dan ruang bawah tanah ataupun atas tanah, ini juga akan kami kegiatan hilir migas yang sebelumnya belum masuk dalam fasilitasi dalam Omnibus Law,” jelasnya. (LS/RM, 03 Mei) kepentingan umum. “Kita akan perluas masuk dalam UU KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 11

MENTERI ATR/KEPALA BPN: KOMITMEN PEMERINTAH ADALAH CIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN TUMBUHKAN INVESTASI REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Usaha Kecil dan Menengah (UKM) disebabkan oleh TATA RUANG banyaknya regulasi. Regulasi yang ada umumnya menjadi hambatan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tidak bagi para pengusaha. “Indonesia ketinggalan oleh Republik menyurutkan niat pemerintah dalam menjamin Rakyat Tiongkok (RRT), Vietnam, Malaysia dan Filipina, kesejahteraan masyarakat, sesuai amanat dalam hal pertumbuhan ekonomi. Ketika perang dagang Mukadimah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. antara RRT dengan Amerika Serikat, banyak perusahan yang Masalah pengangguran menjadi fokus utama untuk diatasi. hengkang dari RRT, namun tidak memilih Indonesia untuk Terjadi over supply dengan demand yang tidak sebanding, di destinasi baru mereka berinvestasi,”ujar Menteri ATR/Kepala mana tenaga kerja yang tersedia lebih banyak dibandingkan BPN. lapangan kerja. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan Lebih lanjut, Pemerintah menggagas Rancangan Undang- beberapa terobosan terutama dalam mewujudkan amanat Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). RUU ini didukung oleh UUD 1945 itu. 11 klaster dan dibentuk dengan metode Omnibus Law. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan “Omnibus Law merupakan suatu metode yang digunakan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam UU, menurut data tahun 2019, jumlah pengangguran di atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU Indonesia sebanyak 7,05 juta. Ini merupakan pengangguran kedalam satu UU (tematik). Dalam RUU Ciptaker ini akan terbuka. Banyak para sarjana, seusai menempuh gelar menyinkronkan 79 peraturan perundang-undangan dan mereka, kesulitan mendapat pekerjaan. “Komitmen 1.203 pasal,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. Pemerintah adalah bagaimana menciptakan lapangan Hadirnya RUU Ciptaker ini tentu saja mendapat respon kerja serta menciptakan iklim investasi di Indonesia,” bermacam-macam dari masyarakat. Namun, banyak ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada dari mereka yang mempercayai sesuatu yang tidak kegiatan ATR/BPN Goes to Campus bersama Universitas benar. “Itu adalah gejala post truth. Hal ini terjadi karena Pamulang, Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, seseorang bebas mengeluarkan suatu opini, yang belum dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang tentu kebenarannya sehingga mengakibatkan banyak mengangkat tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang Pasca kebingungan di tengah masyarakat. Contohnya ada yang Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, Rabu, (06/05/2020). berkata bahwa RUU ini berpihak pada pengusaha besar. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, pertumbuhan ekonomi Ini salah besar, RUU Ciptaker justru mendorong pengusaha Indonesia sampai tahun 2019 mampu tumbuh 5 persen, UKM karena mereka menemui hambatan selama ini,” ujar yang artinya kondisi tersebut mampu menciptakan Sofyan A. Djalil. 2-3 juta lapangan kerja. Ia mengatakan bahwa itu tidak Salah satu klaster yang mendukung RUU Ciptaker adalah dapat memberikan lapangan kerja yang cukup karena klaster pertanahan. Melalui klaster ini, Kementerian ATR/ pengangguran di Indonesia mencapai 7,05 juta orang. “Kita BPN menetapkan arah kebijakan, sehingga perlu disiapkan perlu menumbuhkan ekonomi sampai 6-7 persen, sehingga beberapa regulasi di bidang pertanahan terkait pelaksanaan dapat membuka lapangan pekerjaan, menciptakan RUU Cipta Kerja. “Ada 13 Rancangan Perubahan Peraturan kehormatan di antara masyarakat kita serta mampu yang akan disiapkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk menyediakan upah yang layak,” kata Sofyan A. Djalil. mendukung pelaksanaan RUU Cipta Kerja ini,” kata Mekanisme melakukan investasi juga menjadi sorotan oleh Andi Tenrisau, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang pemerintah. Sulitnya berinvestasi bagi pengusaha terutama Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah yang turut menjadi narasumber. ATR/BPN Goes to Campus (GTC) lintas kampus ini diikuti 238 orang civitas academica dari ketiga universitas dimaksud. Diskusi online serupa telah beberapa kali diselenggarakan Kementerian ATR/BPN pada saat pandemi Covid-19 ini, dalam rangka memberikan pemahaman kepada kalangan akademisi, kelompok profesi dan juga masyarakat pada umumnya terkait kebijakan pertanahan yang dilaksanakan pemerintah. (RH/LS/JR, 07 Mei). 12 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PEDULI SESAMA, KAPTI AGRARIA SUMBANG 1.000 PAKET SEMBAKO MELALUI GT COVID-19 ATR/BPN REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 yang Nurhadi Putra selaku Ketua GT Covid-19 ATR/BPN mengucapkan menimpa sebagian besar masyarakat Indonesia terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas menggerakkan hati sebagian masyarakat lain kepedulian dan sumbangsih yang diberikan oleh KAPTI Agraria. untuk lebih peduli terhadap sesama. Hal tersebut “Hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan lagi bantuan sosial bisa dilihat dari banyaknya gerakan bantuan sosial dalam sebanyak 1.000 paket dalam bentuk sembako dari KAPTI Agraria. menyerahkan donasi yang masih terus dilakukan, baik secara Tentunya saya atas nama GT Covid-19 ATR/BPN mengucapkan langsung maupun melalui perantara. Seperti halnya yang terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada dilakukan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi (KAPTI) Agraria KAPTI Agraria atas kepedulian dan sumbangsihnya yang Insya yang menyerahkan 1.000 paket sembako kepada Gugus Tugas Allah kami akan segera salurkan sembako ini kepada mereka- (GT) Covid-19 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan mereka yang membutuhkan, yaitu kepada teman-teman kita Pertanahan Naional (ATR/BPN) pada Selasa (12/05/2020) yang terdampak Covid-19 ini,” kata Nurhadi Putra. Paket sembako yang berisikan makanan siap saji dan 8 macam “Seperti kita ketahui, Covid-19 ini dampaknya bukan hanya kebutuhan dasar lain diserahkan langsung secara simbolis oleh kepada kesehatan, tetapi juga pada perekonomian masyarakat. Bendahara KAPTI, Firdaus yang mewakili Ketua dan Pengurus Tentunya sembako yang siap saji ini akan bisa bermanfaat KAPTI lain kepada Ketua GT Covid-19 ATR/BPN, Nurhadi Putra. untuk penerimanya. Kami akan segera menyalurkan kepada “Ini sebagian besar sembako, makanan siap saji serta kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan data yang ada dasar. Para penerima bisa gunakan secara langsung, yang di tim bantuan sosial yang diketuai oleh Pak Iskandar dan Pak praktis-praktis saja. Jumlahnya ada sekitar 8 macam kebutuhan- Andi Renald yang menjadi Team Leader untuk penyerahan kebutuhan dasar yang siap dipakai dan bisa dimanfaatkan,” bantuan sosial ini,” lanjutnya. ucap Firdaus. Dengan diberikannya kepercayaan oleh KAPTI Agraria dalam Firdaus menambahkan, KAPTI menunjukkan kepedulian mendistribusikan paket sembako, Nurhadi Putra menuturkan terhadap sesama dengan memberikan sumbangsih kepada bahwa GT Covid-19 ATR/BPN harus lebih amanah dalam masyarakat yang terdampak dan mempercayakan GT Covid-19 laksanakan tugas dan dilakukan dengan sebaik-baiknya, ATR/BPN dalam mendistribusikan donasi tersebut. “Untuk supaya paket sembako tersebut sampai kepada masyarakat pembagian sembako ini kami percayakan kepada GT Covid-19 yang terdampak Covid-19. “Sesuai pesan Pak Menteri itu ATR/BPN, kami hanya memberikan sumbangsih saja,” ujarnya. bagaimana bantuan-bantuan kita bisa sampai kepada yang Lebih lanjut, Firdaus berharap paket sembako tersebut bisa bersangkutan, itu yang paling penting. Oleh sebab itu, tugas bermanfaat bagi masyarakat penerima dalam situasi sulit kami adalah melaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya seperti sekarang ini. “Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita donasi ini sampai kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 bersama dalam menghadapi situasi yang kita ketahui sangat karena banyak saudara-saudara kita yang terdampak dari sisi mengkhawatirkan ini,” tuturnya. perekonomiannya,” pungkasnya. (LS/AF, 12 Mei) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 13

RUU CIPTAKER PERMUDAH CIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN INVESTASI REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Pemerintah menyadari pandemi Coronavirus Disease dan berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh berbagai lapisan 2019 (Covid-19) akan memberikan dampak kepada pemerintah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. perekonomian nasional. Dampak tersebut tentunya Berdasarkan keinginan untuk menciptakan lapangan kerja yang sangat dirasakan oleh para pelaku/pengusaha serta para dapat menampung tenaga kerja di dalam negeri, memberikan tenaga kerja. Apabila tempat usaha mereka bangkrut tentunya upah kerja yang layak, serta menciptakan iklim investasi di akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal yang tidak Indonesia, pemerintah menggagas Rancangan Undang-Undang diinginkan oleh semua pihak. Cipta Kerja (RUU Ciptaker), dengan sistem Omnibus Law. “Ini Sebelum pandemi virus ini, pada akhir tahun 2019, perekonomian adalah bentuk ijtihad pemerintah untuk mengatasi permasalahan Indonesia tumbuh 5 persen. Kondisi ini membuat terciptanya yang ada di Indonesia, utamanya menciptakan lapangan kerja 2 juta lapangan kerja baru. Namun jika melihat kondisi tenaga dan investasi,” ujar Sofyan A. Djalil. kerja Indonesia yang selama tahun 2019 juga terdapat 7 juta Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Landreform dan Hak penganggur, pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu atas Tanah Masyarakat, Andi Tenrisau mengutarakan bahwa latar memberikan pekerjaan kepada para pencari kerja. belakang RUU Ciptaker ini sangat mulia. “RUU Ciptaker bertujuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mewujudkan tujuan negara yakni memakmurkan (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa untuk dapat masyarakat Indonesia, yakni dengan menciptakan lapangan menciptakan lapangan kerja, perekonomian Indonesia perlu kerja, dengan menyesuaikan berbagai aturan yang ada,”ujar Andi tumbuh 6-7 persen. “Lapangan kerja tercipta sejalan dengan Tenrisau. hadirnya investasi. Namun, masalahnya lebih sulit mengurus Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan Goes to Campus izinnya. Sekarang saja, ada sekitar 67 buah peraturan perundang- dengan metode video conference ini guna berdiskusi serta undangan yang menghambat hadirnya investasi,” ungkap menampung aspirasi civitas academica dari berbagai Universitas Menteri ATR/Kepala BPN saat menjadi narasumber pada kegiatan di Indonesia mengenai kebijakan Agraria dan Tata Ruang Goes to Campus dengan Pascasarjana Fakultas Hukum (FH) didalam RUU Ciptaker. Pada kesempatan kali ini melibatkan Universitas Islam Indonesia (UII) melalui video conference, Jumat civitas academica Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam (15/05/2020). Indonesia (UII). “Saya sangat senang bertemu dengan civitas Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengutarakan bahwa di Indonesia academica UII serta para alumninya yang mengabdi kepada lebih mudah dalam mencari minyak di perairan ketimbang bangsa dan negara. Kegiatan diskusi seperti ini sudah dilakukan mengurus perizinannya. “Negeri ini sudah disandera oleh beberapa kali oleh beberapa universitas pada masa Covid-19 banyaknya peraturan yang dibuat sendiri, sehingga sangat dengan memanfaatkan teknologi yang ada,” kata Menteri ATR/ sulit bagi setiap orang untuk berusaha, menciptakan lapangan Kepala BPN kepada 225 peserta kegiatan tersebut. (RH/LS/RE, pekerjaan karena waktunya habis untuk mengurus perizinannya 15 Mei). 14 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN TEGASKAN RUU CIPTA KERJA UNTUK MEMBUKA LAPANGAN KERJA Hak atas Tanah Masyarakat Andi Tenrisau pada REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN kesempatan ini mengutarakan bahwa melalui TATA RUANG pendekatan ini, perizinan hanya dilakukan Berkembang opini di masyarakat, jika Rancangan untuk kegiatan usaha yang berisiko tinggi. Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja lebih nampak “Penyederhanaan perizinan itu tidak semuanya sebagai RUU peningkatan investasi daripada perizinan dihilangkan. Jadi dilihat dari risiko sebagai RUU penciptaan lapangan kerja itu kegiatan usaha itu. Apabila kegiatan usahanya sendiri. Hal tersebut diutarakan oleh Tomi Setiawan, M.Sc. berisiko rendah, maka cukup didaftar, jika risiko dari Pusat Studi Kebijakan Agraria Universitas Padjajaran sedang atau menengah selain didaftar maka salah satu penanggap ATR/BPN Goes to Campus (GTC) diperlukan standar-standar tertentu atau sertipikat lintas kampus, yang diikuti oleh Civitas academica Institut tertentu apa yang harus, apa yang boleh dan apa Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjadjaran yang tidak boleh. Tapi apabila risiko tinggi, itu tetap (Unpad), Senin (18/5/2020). kita beri perizinan tetapi dengan aturan tertentu Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ yang tetap dilaksanakan,” ujar Andi Tenrisau. Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Pentingnya RUU Cipta Kerja ini juga disampaikan Djalil membantah jika RUU Cipta Kerja dibuat hanya untuk oleh Wakil Rektor ITB, I Gede Wenten. Dalam sambutannya berpihak pada gerakan investasi dan kemudahan investasi I Gede Wenten mengatakan peran Kementerian ATR/ saja, namun tidak pada peningkatan lapangan kerja. BPN dalam RUU Cipta Kerja untuk membuka lapangan “Ada yang berkata bahwa RUU ini berpihak hanya pada pekerjaan sangat penting. “Klaster pertanahan merupakan kegiatan investor saja. Ini salah besar. RUU Cipta Kerja justru suatu klaster yang mendukung RUU Cipta Kerja yang saat mendorong terbentuknya lapangan pekerjaan baru, dengan ini dibahas di DPR. Klaster pertanahan ini sangat penting dimudahkannya orang berinvestasi secara tidak langsung peranannya bagi Kementerian ATR/BPN terutama untuk itu membuka lapangan pekerjaan yang baru,” ujar Menteri merumuskan arah kebijakan pertanahan ke depan,” ATR/Kepala BPN kepada 261 peserta yang berasal dari Pusat ucapnya. Studi Agraria ITB dan Pusat Studi Kebijakan Agraria Unpad RUU Cipta Kerja merupakan terobosan pemerintah dalam yang mengikuti video conference. meningkatkan lapangan pekerjaan dan efisiensi perizinan Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengutarakan bahwa bagi yang ingin mendapatkan perizinan usaha. birokrasilah yang menghambat penciptaan lapangan kerja Jalannya diskusi online yang dipandu oleh Ketua Pusat Studi selama ini. Diperlukan terobosan untuk mempermudah Agraria ITB, Dr. Andri Hernandi S.T., M.T. ini sangat menarik. iklim investasi agar lapangan pekerjaan terbuka seluas- Paparan narasumber selain didiskusikan dengan peserta luasnya. “Kalau air pasang, semua perahu terangkat, begitu juga ditanggapi oleh dua orang penanggap yang sangat pula kalau iklim investasi bagus, semua orang dapat mumpuni di bidang pertanahan. Selain Tomi Setiawan M.Sc. menciptakan lapangan kerja,” ujarnya. dari Pusat Studi Kebijakan Agraria Universitas Padjajaran, Selain dimudahkannya kegiatan berinvestasi, RUU Cipta hadir pula sebagai penanggap Dr. Ir. Irawan Sumarto, M.Sc. Kerja memberi kemudahan terkait perizinan berusaha. Ketua Pusat Studi Agraria ITB Periode 2016-2018. Dalam Pola pendekatan perizinan berusaha yang ditempuh akan kesempatan ini penanggap memberikan beberapa usulan dilakukan berbasis risiko. salah satunya adalah tentang HGU rakyat sebagai salah satu Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN bidang Landreform dan solusi pertanahan ke depan. (RE/JR, 19 Mei) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 15

RUU CIPTA KERJA LANGKAH STRATEGIS MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045 REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN kerja yang baru, belum lagi harus menampung TATA RUANG tenaga kerja yang sekarang dalam status pengangguran,” ujar Sofyan A. Djalil. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang “Salah satu jalan untuk menampung tenaga kerja (RUU) Cipta Kerja terdapat 5 klaster yang menjadi yang lebih banyak adalah kita harus mendorong tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan tingkat Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yakni pertumbuhan yang lebih tinggi. Kita bisa tumbuh penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, sampai dengan 8% seperti di jaman Pak Harto. pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional serta Kalau kita bisa tumbuh 8% dan rule of thumb tadi kawasan ekonomi. Untuk membangun pemahaman yang 1% menciptakan 500 ribu tenaga kerja, berarti ada lebih mendalam kepada masyarakat luas tentang RUU Cipta 4 juta tenaga kerja baru yang tertampung di dalam Kerja dalam 5 klaster, Kementerian ATR/BPN perlu melakukan ekonomi setiap tahun,” tambahnya. sosialisasi, salah satunya melalui kegiatan ATR/BPN Goes To Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan Campus, dengan tema Kebijakan Agraria dan Tata Ruang Pasca kondisi lain saat ini yang sedang dihadapi oleh RUU Cipta Kerja yang diikuti oleh 880 peserta yang umumnya bangsa Indonesia dalam iklim pencipta lapangan terdiri dari civitas academica IPB University yang dilaksanakan kerja adalah adanya permasalahan ekonomi dan bisnis, di secara virtual pada Selasa (19/05/2020). antaranya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang Mengawali diskusi, Rektor IPB University Arif Satria rendah, jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) besar menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian ATR/BPN namun dengan produktivitas rendah. “Saat ini paling sedikit karena terus berkolaborasi untuk melakukan dialog-dialog terdapat 79 UU dan 1.229 pasal yang mengganggu iklim dalam mencari solusi atas apa yang menjadi wacana publik, pencipta lapangan kerja. Maka pemerintah berinisiatif untuk dalam hal ini penyusunan RUU Cipta Kerja. “Tentu hari ini kita menyederhanakan regulasi tersebut dengan metode Omnibus akan membahas isu-isu tentang tata ruang dan pertanahan Law. Mengapa demikian, karena untuk mengubah sebanyak 79 khususnya pasca RUU Cipta Kerja yang saya kira saat ini masih UU dengan metode lama akan memerlukan waktu yang tidak menjadi wacana publik. Dengan mengedepankan logis dan sebentar, karena satu UU tidak cukup diubah dalam waktu satu rasionalitas dan semangat mencari solusi, saya kira semua pihak tahun,” ucapnya. akan terbuka dengan ide dan gagasan apapun. Semoga acara Seiring dengan ketidakpastian dan perlambatan ekonomi ini berhasil dan memberikan manfaat untuk memberikan solusi global serta dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia, kepada bangsa Indonesia,” ujar Arif Satria dalam pengantarnya. maka untuk menuju 2024 diperlukan RUU Cipta Kerja yang Pada kesempatan kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan mengharmonisasi regulasi dan perizinan, menimbulkan A. Djalil menerangkan latar belakang perlunya RUU Cipta investasi yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja Kerja. Kondisi nasional yang dihadapi saat ini, pertumbuhan berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan, ekonomi dalam 5 tahun belakangan rata-rata di kisaran 5%. serta pemberdayaan UMKM sehingga bisa mewujudkan “Akibatnya karena ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita visi Indonesia 2045 yang menjadi negara maju, dimana kurang efisien, maka setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa perekonomian Indonesia masuk 5 besar ekonomi dunia hingga menciptakan lapangan kerja antara 2 sampai dengan 2,5 juta. produk domestik bruto mencapai USD 7 triliun, dan berada di Karena rule of thumb itu 500 ribu per persen pertumbuhan, jadi peringkat keempat PDB dunia. kalau 5% kita bisa menciptakan 2,5 juta tenaga kerja baru setiap Sejalan dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Andi Tenrisau selaku tahun,” terangnya. Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah Di samping itu, saat sebelum pandemi Covid-19 menyeruak ke mengatakan yang dimaksud cipta kerja adalah penciptaan kerja permukaan, jumlah penganggur di lapangan berkisar antara melalui kemudahan serta perlindungan dan pemberdayaan 7,05 juta orang, dan setiap tahun ada masuk antara 2,7 sampai UMKM. Selain itu ditujukan pula untuk peningkatan ekosistem dengan 3 juta tenaga kerja baru yang mencari pekerjaan. investasi dan kemudahan berusaha, serta investasi pemerintah “Kalau seandainya pertumbuhan ekonomi kita hanya 5%, maka pusat dan percepatan proyek strategis nasional. lapangan kerja tidak akan cukup untuk menampung tenaga Menanggapi diskusi hangat yang dipandu dengan apik oleh Direktur Pengembangan Bisnis PT BLST IPB, Dr. Doni Yusri SP., MM, pada kesempatan ini akademisi IPB University, Profesor Budi Mulyanto turut mengapresiasi dan menyampaikan bahwa kegiatan seperti ATR/BPN Goes to Campus sangat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menyosialisasikan program- program yang dimiliki. “Saya kira sangat penting sekali dan Pak Menteri telah menjelaskan dengan gamblang tentang RUU Cipta Kerja ini. Perlu kita pahami juga apa itu RUU Cipta Kerja. Banyaknya aturan saya rasakan dulu ketika bertugas di pelayanan terpadu satu pintu itu benar-benar jungle of law,” tutur Budi Mulyanto. (LS/AF, 20 Mei) 16 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PELUANG INVESTASI UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DALAM REVISI PERPRES RTR KSN KEDUNGSEPUR Terdapat kurang lebih 37 program REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN atau kegiatan dalam Perpres TATA RUANG nomor 79 tahun 2019 yang belum teridentifikasi lokasinya. Untuk itu, diperlukan dukungan data peta terkoordinat beserta data pendukungnya dari sektor dan daerah agar dapat diintegrasikan dalam PK dan revisi Perpres Nomor 78 Tahun 2017. Juga sangat dibutuhkan komitmen Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam penyediaan data agar proses revisi Perpres RTR KSN Kedungsepur sesuai time line yang disepakati. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Pranowo, yang mengikuti rakor Djalil melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah sudah sangat mengenai Revisi Peraturan Presiden (Perpres) siap untuk menyiapkan seluruh desain yang ada termasuk Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional beberapa alternatifnya. Hal tersebut dilakukan untuk (KSN) Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan memenuhi komitmen percepatan ini. “Saya sangat setuju Purwodadi (Kedungsepur), melalui video conference, Kamis dengan Menteri ATR/Kepala BPN bahwa harus sudah selesai (04/06/2020). dalam 2 bulan ini. Jika memang dari pusat ada catatan yang “Revisi ini memang cukup mendesak, tetapi ini harus segera harus segera dibereskan dalam minggu ini kami akan segera diselesaikan dalam 2 (dua) bulan. Karena potensi yang menyiapkan tim,” kata Ganjar Pranowo. dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah, sehingga pemerintah menginginkan Jawa Tengah menjadi tujuan investasi karena Rakor yang dilakukan melalui video conference ini diikuti juga sudah banyak investor yang menunggu. Juga diharapkan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan dapat memberikan efek pertumbuhan ekonomi bagi Jawa Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Tengah dan nasional,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Lebih lanjut Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa kawasan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan perkotaan Kedungsepur ini diharapkan menjadi pusat Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan kegiatan ekonomi berskala internasional, berbasis Nasional, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian perdagangan jasa, industri, dan pariwisata dengan tetap Kelautan dan Perikanan, serta beberapa Pemerintah Kota/ memperhatikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Daerah yang mewakili. (TA, 05 Juni) “Jika memang masih ada hambatan yang sangat signifikan, harus ada solusi yang lain yaitu dengan melakukan revisi dari tata ruang dari masing-masing Kabupaten/Kota,” ungkapnya. Sebagai informasi, Revisi Perpres Nomor 78 Tahun 2017 tentang RTR Kawasan Perkotaan Kedungsepur untuk mendukung percepatan pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dilakukan untuk mendukung Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga Demak – Grobogan (Kedungsepur), Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung (Purwomanggung), dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang (Bergasmalang). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 17

PEMERINTAH FOKUS CIPTAKAN LAPANGAN KERJA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Sebelum Covid-19 melanda, pertumbuhan ekonomi membutuhkan beberapa tahap ataupun proses untuk Indonesia pada kuartal pertama 2020 berada di memastikan bahwa tanah itu layak untuk digunakan kisaran 5% per tahun. Hal tersebut ditambah pula sebagai kepentingan umum ataupun investasi, sehingga dengan masih terdapat tumpang tindih regulasi, menyebabkan penciptaan lapangan kerja kerap terkendala dan efektivitas investasi yang rendah. Beberapa hal tersebut pada pengadaan tanah. melatarbelakangi digagasnya Rancangan Undang-Undang Salah satu kendala yang menjadi penghalang masuknya (RUU) Cipta Kerja oleh Pemerintah. RUU ini disusun dengan investor adalah negara tidak memiliki tanah. Maka dari itu tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional. Terdiri akan dibentuk Bank Tanah dengan objek berasal dari Tanah dari 11 (sebelas) klaster dan terdapat 4 (empat) klaster yang Objek Reforma Agraria (TORA), seperti menampung HGU menjadi fokus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan yang tidak diperpanjang dan di mana tanah terlantar dapat Pertanahan Nasional (ATR/BPN), salah satunya adalah diambil alih oleh negara. “Upaya inilah yang membuat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan akhirnya negara memiliki tanah. Jadi, jika ada investor Umum. datang dan ingin menciptakan lapangan kerja kita bisa Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri ATR/ fasilitasi,” tambah Sofyan A. Djalil. Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada kegiatan ATR/BPN Goes Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala To Campus, Kamis (11/06/2020). Diskusi diselenggarakan BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah, secara virtual, dengan peserta sebanyak 980 orang, yang Andi Tenrisau menambahkan bahwa tujuan pembentukan terdiri dari taruna, taruni, maupun pengajar Sekolah Tinggi Bank Tanah diatur dalam RUU Cipta Kerja. “Pada Pasal 124 Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta. Sebagai informasi, dalam RUU ini disebutkan bahwa Bank Tanah menjamin STPN adalah sekolah kedinasan di bawah naungan ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan Kementerian ATR/BPN. untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan “Masalah pertanahan sebagaimana diketahui menyangkut pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, masalah tentang pengadaan tanah yang selama ini masih dan Reforma Agraria,” ungkap Andi Tenrisau. sangat terbatas untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu, Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kali keenam dalam bidang pertanahan kita akan bentuk Bank Tanah Kementerian ATR/BPN melaksanakan GTC pada tahun 2020. milik negara. Bank Tanah ini nantinya diberikan sebagai Menutup kegiatan ini Menteri ATR/ Kepala BPN memberikan Hak Pengelolaan. Dengan demikian, apabila investasi ini apresiasi kepada para taruna-taruni yang mengikuti dipermudah maka dimungkinkan untuk menambah jumlah kegiatan ini “Saya senang sekali bertemu dengan teman- lapangan pekerjaan di Indonesia,” ujar Menteri ATR/Kepala teman taruna-taruni STPN. Semoga mendapatkan ilmu dari BPN. diskusi ini,” ucapnya kepada para calon pegiat pertanahan Pemerintah dalam melakukan pembebasan tanah tersebut. (RE/AF, 13 Juni) yang kemudian nantinya akan digunakan oleh investor 18 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

RUU CIPTAKER AKAN KENALKAN HGU DI ATAS HPL Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan rancangan peraturan perundang- REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN undangan yang dibentuk dengan TATA RUANG sistem Omnibus Law. RUU ini ditunjang oleh 11 (sebelas) klaster salah satunya adalah klaster pertanahan, yang menjadi dasar kepentingan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Semangat disusunnya RUU Ciptaker adalah menciptakan kemudahan investasi yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja, sehingga berimbas pada peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam klaster pertanahan, Kementerian ATR/BPN mengenalkan konsep pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di atas Hak Pengelolaan (HPL) dengan jangka waktu 90 tahun. “Pemberian HGU di atas HPL dapat memperkecil pemberian HGU di atas HPL. Anggota Komisi III DPR RI, potensi terjadinya konflik pertanahan khususnya Arteria Dahlan mengingatkan agar dapat memahami perambahan areal HGU yang telah berakhir hanya waktunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan karena statusnya kembali menjadi HPL atas nama subjek Dasar Pokok-Pokok Agraria sebelum membahas hal tertentu,” kata Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang tersebut. “Kita harus memahami UUPA. Di sana sudah Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah, Andi Tenrisau jelas mengatur aspek pertanahan kita. Hadirnya HGU di dalam Diskusi Online dengan Fakultas Hukum Universitas atas HPL dengan jangka waktu 90 tahun ini juga jangan Gadjah Mada, Sabtu (13/06/2020). menimbulkan potensi ketimpangan kesejahteraan sosial,” kata Arteria Dahlan, yang juga anggota Panitia Kerja RUU Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Landreform dan Ciptaker. Hak Masyarakat Atas Tanah tersebut juga mengatakan Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA merupakan konflik pertanahan yang berkembang terjadi di tanah yang organisasi masyarakat yang cukup kritis terhadap kebijakan status HGU-nya belum sempat diperpanjang sehingga di sektor pertanahan khususnya Reforma Agraria. Melalui statusnya adalah tanah negara yang oleh sebagian Sekretaris Jenderal (Sekjen), Dewi Kartika, KPA menganggap masyarakat dianggap dapat diokupasi oleh pihak lain. bahwa HGU di atas HPL dapat menciptakan kontroversi “Jika di atas HPL dengan jangka waktu 90 tahun, nantinya ke depannya, sehingga perlu dikaji kembali. “Setiap akan memberikan kepastian hukum kepada pemegang produk hukum terkait agraria ke depan, diharapkan dapat hak. Selain itu juga dapat memperpendek jalur birokrasi mewujudkan keadilan sosial, keberlanjutan hidup, kepastian di bidang pelayanan pertanahan, tidak lagi diperlukan hukum dan kemakmuran rakyat, sekaligus menerjemahkan pemberian pertama kali, perpanjangan dan pembaruan, kedaulatan bangsa Indonesia atas wilayahnya,” ujarnya. sehingga lebih efisien,” katanya. Praktisi Agraria, sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum (FH) UGM Maria Sumardjono menyarankan agar pemberian Perusahaan sawit saat ini konsisten membantu pemerintah HGU tidak diberikan sekaligus, melainkan kumulatif, sesuai menyeimbangkan neraca perdagangan. Demikian menurut dengan UUPA. “Selain itu perlu dilakukan evaluasi, apakah Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), memenuhi persyaratan untuk dapat diperpanjang atau Joko Supriyono. Namun, menurut Ketua GAPKI saat ini diperbaharui,” kata Guru Besar FH UGM. banyak konflik pertanahan antara perusahaan sawit dengan Diskusi Online ini diikuti dengan peserta terbatas, yakni 100 oknum masyarakat terkait HGU. “Jika HGU diberikan di atas orang dengan tema “Menyoal Jangka Waktu HGU 90 Tahun HPL dengan jangka waktu 90 tahun, kami menyambut Dalam RUU Cipta Kerja” dengan menghadirkan narasumber baik, selama jelas administrasinya. Karena para pengusaha Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah, membutuhkan kepastian, yang selama ini tidak terjadi. Andi Tenrisau, Ketua GAPKI, Joko Supriyono, Sekjen KPA, Pengusaha perkebunan sawit tidak hanya meng- handle Dewi Kartika, Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan serta business risk tapi juga social risk,” keluh Joko Supriyono. Guru Besar FH UGM, Maria Sumarsono. (RH/LS/RE, 15 Juni) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga turut angkat bicara seputar RUU Ciptaker, khususnya KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 19

SOSIALISASI REFORMA AGRARIA DAN RUU CIPTAKER KEPADA KADER GMNI REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Peneliti Senior Agrarian Resources TATA RUANG Center, Dianto Bachriadi menjadi narasumber dalam acara dengan tema Tantangan untuk menciptakan sumber kemakmuran “RUU Cipta Kerja dalam Mewujudkan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi Masa Depan Reforma Agraria” yang fokus pemerintah, yang kemudian Kementerian diselenggarakan oleh Gerakan Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) (ATR/BPN) mengejawantahkannya melalui program Reforma melalui video conference, Minggu Agraria. yang merupakan wujud komitmen pemerintah (14/06/2020). untuk menjamin pemerataan struktur penguasaan, Reforma Agraria merupakan salah pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang satu agenda kerja Kementerian sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun ATR/BPN. Menteri ATR/Kepala BPN 2018 tentang Reforma Agraria. mengatakan bahwa Reforma Agraria Selain program Reforma Agraria yang menjadi agenda kerja dapat terbagi menjadi 2 (dua) bentuk. Kementerian ATR/BPN untuk kesejahteraan masyarakat “Reforma Agraria terdapat 2 (dua), Indonesia, baru-baru ini ramai menjadi perbincangan yang pertama adalah legalisasi aset publik mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana rakyat yang punya tanah (RUU Ciptaker). Hambatan regulasi, aturan yang berbelit- kita bagikan basis hukumnya, kita belit, lambatnya pertumbuhan ekonomi serta masalah berikan sertipikat. Kedua redistribusi lapangan pekerjaan merupakan landasan pemerintah aset, aset-aset yang ada yang kita mengeluarkan RUU Ciptaker dengan metode Omnibus Law. kuasai, tanah-tanah terlantar, HGU Dari 11 (sebelas) klaster RUU Ciptaker, terdapat 4 (empat) yang habis tidak diperpanjang kita klaster yang berkaitan dengan Kementerian ATR/BPN yaitu bagikan kepada masyarakat,” ujarnya. penyederhanaan perizinan berusaha, pengadaan tanah, Reforma Agraria juga berdampak pada ketahanan pangan investasi dan Proyek Strategis Nasional serta kawasan dan kedaulatan pangan di Indonesia. Guru Besar Pertanian, ekonomi. Dwi Andreas Santosa berujar, “Ketika ketahanan pangan Sosialisasi RUU Ciptaker terus dilakukan kepada semua kita naik penyebabnya apa karena impor pangan kita naik elemen masyarakat dan pemerintah juga terbuka terhadap ini persoalan besar, tapi yang penting ialah tanpa reforma masukan dan saran untuk RUU Ciptaker. Pada kesempatan agraria tidak ada kedaulatan pangan.” Di kesempatan yang kali ini Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil bersama sama Peneliti Senior Agrarian Resources Center, Dianto Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Landreform dan Bachriadi mengatakan bahwa Reforma Agraria menyasar Hak Masyarakat atas Tanah, Andi Tenrisau dan yang dihadiri pencapaian keadilan, memenuhi ekonomi, kesejahteraan juga oleh Guru Besar Pertanian, Dwi Andreas Santosa dan dan mengejar pertumbuhan ekonomi dan jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. “Suatu reforma agraria yang baik yang komprehensif, tepat, dia bisa dilihat dari keadilan sosial, ekonomi, kesejahteraan, pembangunan ekonomi, Jadi kalau hanya dilihat dari satu sudut pandang mungkin akan ada kepincangan,” ucapnya. Dalam diskusi yang diikuti oleh 273 peserta ini juga dibahas mengenai RUU Ciptaker yang menjadi polemik di masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menjelaskan kepada anak muda yang hadir betapa perlunya RUU Ciptaker. “Apa itu UU Cipta Kerja? UU yang kita buat dengan memperbaiki sekian banyak UU sehingga upaya penciptaan lapangan kerja menjadi lebih mudah. Anak- anak muda yang perlu investasi, buka usaha, bikin UMKM itu nanti tidak lagi perlu menghadapi bermacam regulasi yang buat anda pusing. Akan tidak lagi habis waktunya memerangi birokrasi akibat regulasi,” kata Sofyan A. Djalil. Ketua umum GMNI, Imanuel Cahyadi pada kesempatan ini mengapresiasi kesediaan Menteri atr/kepala bpn menjadi narasumber pada kegiatan ini. “Saya terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, serta para narasumber lainnya,” ucap Imanuel Cahyadi. (JR/RE, 15 Juni) 20 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN: RUU CIPTAKER MENJAMIN UPAH LAYAK REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Indonesia merupakan sebuah negara besar di kawasan banyaknya kaum intelektual yang menganggur dan sulit Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk lebih dari untuk berusaha. “Akibatnya terjadi ketidakstabilan politik 200 juta jiwa serta potensi sumber daya alam yang dan kerusuhan di dalam negeri,” ujar Menteri ATR/Kepala melimpah. Namun, dengan potensi yang dimiliki itu BPN. tidak membuat Indonesia menjadi negara yang maju dan Ada korelasi antara sulitnya lapangan pekerjaan dengan mampu menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Dari sisi kemudahan berinvestasi di dalam negeri. Menurut Menteri pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih tertinggal dari ATR/Kepala BPN, Presiden Joko Widodo sangat peduli akan Malaysia dan Singapura, negara tetangganya. hal ini. Pemerintah telah mengidentifikasi ada 79 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Perundang-undangan yang menghambat investasi, yang (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengungkapkan pertumbuhan juga menghambat tumbuhnya perekonomian Indonesia. ekonomi Indonesia, tidak naik dan tidak juga turun, 5 persen. “Peraturan yang menghambat tersebut disinkronkan Ini cukup baik, namun belum memuaskan bagi pemerintah. melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan “Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pernah tumbuh sampai Metode Omnibus Law. RUU ini akan memberikan dua digit, Vietnam pernah tumbuh diatas 5 persen, begitu kesempatan kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan juga dengan Malaysia. Indonesia juga pernah sampai 8 pekerjaan dengan upah yang layak,” ungkap Menteri ATR/ persen pada waktu zaman Presiden Soeharto,” ungkapnya Kepala BPN. dalam Sosialisasi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN bidang Landreform dan secara virtual, Selasa (16/06/2020). Hak Masyarakat atas Tanah, Andi Tenrisau mengatakan Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum cukup untuk bahwa nantinya RUU Ciptaker diharapkan mampu menyerap menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Menteri ATR/ tenaga kerja di dalam negeri di tengah persaingan yang Kepala BPN mengatakan bahwa saat ini ada 7 juta orang semakin kompetitif. “RUU Ciptaker juga perlu didukung pengangguran terbuka. Belum lagi, setiap tahunnya ada dengan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan 2 juta orang pencari kerja baru. “Pertumbuhan 5 persen dengan kemudahan dan perlindungan usaha mikro, kecil ekonomi kita hanya mampu menciptakan lapangan kerja dan menengah, peningkatan ekonomi dan investasi dan 2 juta lapangan kerja baru. Jika kita mampu tumbuh percepatan Proyek Strategis Nasional termasuk peningkatan 6-8 persen, kita bisa menciptakan 6 juta lapangan kerja dan perlindungan para pekerja,” kata Andi Tenrisau. sehingga menekan angka pengangguran,” ujar Sofyan A. Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN itu juga menambahkan Djalil. RUU Ciptaker akan menyinkronkan 79 Peraturan Perundang- Sofyan A. Djalil mengatakan akan sangat berbahaya jika Undangan dan 1.209 Pasal. banyak tenaga intelektual yang sulit mendapat pekerjaan. Sosialisasi ini terselenggara atas kerja sama Kementerian Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan bahwa Indonesia ATR/BPN dengan Serikat Tani Islam Indonesia (STII), yang perlu belajar dari Arab Spring, di mana waktu itu terjadi diikuti oleh 123 orang anggota STII. (RH/JR/RE, 16 Juni) huru-hara di negara-negara Timur Tengah karena KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 21

ATASI PERMASALAHAN EKONOMI DAN INVESTASI DENGAN RUU CIPTA KERJA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN regulasi dan perizinan,” ucap Sofyan A. Djalil. TATA RUANG Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan, simplifikasi dan harmonisasi Pemerintah merumuskan visi Indonesia Maju regulasi terkait peningkatan ekonomi dan sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia investasi yang tercakup dalam RUU Cipta Kerja sebagai 5 besar kekuatan ekonomi dunia dapat dilakukan dengan metode Omnibus pada tahun 2045. Salah satu langkah dalam Law. “Sedikitnya terdapat 79 UU yang mewujudkan visi tersebut, pemerintah mengharapkan terdiri dari 1.209 pasal yang mempengaruhi adanya gelombang investasi untuk mempercepat proses langsung penciptaan lapangan kerja di pembangunan. Akan tetapi, tumpang tindih regulasi Indonesia. Untuk mengharmonisasikan dan ketidakharmonisan Undang-Undang (UU) menjadi sekian banyak regulasi, tidak bisa dilakukan hambatan utama dalam meningkatkan pertumbuhan dengan pola lama, kalau dengan pola ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang ramah lama, paling tidak untuk mengubah 79 UU bagi para pelaku usaha. memerlukan waktu 150 tahun baru selesai. “Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Maka diperkenalkan metode Omnibus Law kurun waktu 5 tahun terakhir kurang lebih 5%. Dengan yang akan memperbaiki mencakup kurang lebih 1209 rule of thumb pertumbuhan 1%, maka hanya dapat pasal,” jelasnya. menciptakan 500.000 lapangan kerja per tahunnya. Dengan RUU Cipta Kerja, tumpang tindih regulasi Sedangkan, kondisi saat ini terdapat 7,05 juta orang dan pengurusan perizinan dapat diatasi secara cepat, penganggur terbuka dan akan ada penambahan efektif dan efisien. Selain itu, dapat meningkatkan angkatan kerja setiap tahunnya 2,5 juta orang per hubungan koordinasi antar instansi terkait dan juga tahun. Maka dari itu, kita perlu tingkatkan pertumbuhan menyeragamkan kebijakan pemerintah pusat maupun ekonomi dengan menciptakan iklim investasi yang daerah untuk menunjang iklim investasi. “Diharapkan ramah,” ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, pertumbuhan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil ekonomi akan meningkat, iklim investasi semakin ramah pada kegiatan ATR/BPN Goes To Campus dengan agenda dan income per kapita kita akan meningkat hingga USD Sosialisasi dan Diskusi Online Kebijakan Pertanahan 7 triliun per tahun,” tutur Sofyan A. Djalil. dan Tata Ruang dalam Rancangan Undang-Undang Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/ (RUU) Cipta Kerja bersama Civitas academica Universitas Kepala BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Bengkulu, Rabu (17/06/2020). Atas Tanah, Andi Tenrisau menerangkan kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN menambahkan, tidak pertanahan dan tata ruang dalam RUU Cipta Kerja yang mencukupinya lapangan kerja akan menimbulkan menjadi kebijakan Kementerian ATR/BPN. “RUU Cipta beberapa ancaman, antara lain ancaman terhadap Kerja terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal. Substansinya keamanan, kriminalitas, ekonomi hingga kestabilan mencakup 11 (sebelas) klaster, 4 (empat) di antaranya politik. “Bagaimana kita harus atasi permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pertanahan dan tata ruang akan datang, maka kita perlu menciptakan lapangan yang merupakan tanggung jawab dari Kementerian ATR/ kerja yang berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang BPN antara lain peningkatan ekosistem investasi dan berkelanjutan, dan juga kita perlu menciptakan investasi kegiatan berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi yang berkualitas dengan simplifikasi dan harmonisasi dan investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional,” terangnya. Andi Tenrisau juga menyampaikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui Cipta Kerja. “Dengan Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi,” kata Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah. (LS/TA/AF, 18 Juni) 22 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN AJAK MAHASISWA PAHAMI ALUR PIKIR PENYUSUNAN RUU CIPTA KERJA Rancangan Undang-Undang REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN (RUU) Cipta Kerja disusun TATA RUANG dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan melalui RUU Cipta yang sebanyak-banyaknya. Maka perlu Kerja yang disusun dengan metode Omnibus Law. “Untuk diciptakan iklim berusaha yang lebih mewujudkan itu semua, aturan yang banyak tadi harus saling mudah, sementara itu, iklim berusaha mendukung. Maka dibuatlah melalui metode Omnibus Law. bisa menjadi lebih mudah apabila Satu RUU yang akan memperbaiki 79 UU, termasuk di dalamnya berbagai hambatan yang ada saat ini 1.209 pasal,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. bisa diminimalisasi. “Untuk diketahui, Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala urus izin usaha di Indonesia sangat BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah, Andi sulit sekali,” ujar Menteri Agraria dan Tenrisau menjelaskan kebijakan Kementerian ATR/BPN dalam Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan RUU Cipta Kerja. “Terdapat 4 (empat) klaster yang merupakan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil kebijakan pertanahan dan tata ruang dalam RUU Cipta Kerja pada kegiatan ATR/BPN Goes to Campus yang menjadi kebijakan Kementerian ATR/BPN. Antara lain bersama Civitas academica Universitas peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, Suryakancana, Senin (22/06/2020). pengadaan lahan, kawasan ekonomi dan investasi pemerintah Sofyan A. Djalil menggambarkan betapa pusat dan kemudahan proyek strategis nasional,” jelas Andi sulitnya mengurus perizinan usaha di Tenrisau. Indonesia yang dinilai menyebabkan Lebih lanjut, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang efektivitas investasi yang rendah. “Lima Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- tahun lalu, untuk membangun suatu usaha ada yang perlu izin Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan hingga memakan waktu 4,5 tahun. Kemudian sudah dipangkas Perundang-Undangan. Atas dasar peraturan perundang- menjadi 6 bulan. Tapi untuk pengurusan izin dengan waktu 6 undangan tersebut, penanggap Universitas Suryakencana, bulan masih dinilai kurang efektif,” ucapnya. Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa RUU Cipta Kerja perlu Untuk itu, pemerintah melakukan evaluasi kenapa pengurusan menyesuaikan dengan UU Nomor 15 Tahun 2019. “Terutama izin selama ini kurang efektif, dan kemudian ditemukan aspek fisiologis dan aspek yuridisnya. Sedangkan saya tumpang tindih regulasi. “Sewaktu saya di Bappenas, kami mengapresiasi langkah agresif Kementerian ATR/BPN dalam melakukan evaluasi dan ditemukan sebanyak 40.000 aturan, melakukan kegiatan sosialisasi terkait RUU ini,” kata Dedi dari aturan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Mulyadi. Seandainya aturan dapat memajukan sebuah negara, maka Dedi Mulyadi juga menambahkan bahwa RUU Cipta Kerja Indonesia sudah bisa menjadi negara maju karena banyaknya merupakan jawaban atas banyaknya regulasi di Indonesia. aturan. Akibatnya apa yang terjadi, ekonomi sulit meningkat, “RUU ini juga akan menghilangkan disharmoni antar regulasi diikuti tingkat pengangguran yang meningkat setiap tahunnya,” sehingga pemikiran untuk menciptakan peraturan RUU ini tutur Sofyan A. Djalil. patut diacungi jempol,” pungkasnya. (LS/RH/RE/TA, 22 Juni) Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kurang lebih 5%. Dengan rule of thumb pertumbuhan 1%, maka hanya dapat menciptakan 500.000 lapangan kerja per tahunnya. Sedangkan, kondisi saat ini terdapat 7,05 juta orang penganggur terbuka dan akan ada penambahan angkatan kerja setiap tahunnya 2,5 juta orang per tahun. “Maka dari itu, pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin sesuai dengan tujuan disusunnya RUU Cipta Kerja,” kata Sofyan A. Djalil. Pemerintah merumuskan visi Indonesia maju sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Salah satu langkah dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah mengharapkan adanya gelombang investasi untuk mempercepat proses pembangunan dengan melakukan simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan, menciptakan iklim investasi yang lebih mudah dan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 23

MENTERI ATR/KEPALA BPN: RUU CIPTAKER AKAN SINKRONKAN 79 UNDANG-UNDANG REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Mengurus perizinan tidaklah mudah di di Indonesia, merupakan tugas pemerintah. Untuk itu, Indonesia. Selain menyulitkan masyarakat digagas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. “RUU ini maupun pelaku usaha, hal tersebut juga akan menyinkronkan 79 peraturan perundang-undangan dirasakan oleh pemerintah, salah satunya dan disusun berdasarkan metode Omnibus Law,” kata dalam membangun infrastruktur. Sehingga, diperlukan Sofyan A. Djalil. diskresi oleh pemerintah.“Pemerintah telah mengidentifikasi Tujuan dari RUU Cipta Kerja ini adalah menciptakan ada 79 peraturan perundang-undangan yang menghambat lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara kemudahan berusaha serta investasi,” ujar Menteri Agraria merata di seluruh NKRI, dalam rangka memenuhi hak dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ atas penghidupan yang layak. “Hal tersebut dapat dicapai BPN), Sofyan A. Djalil saat memberikan paparan dalam melalui kemudahan dan perlindungan UMKM/Koperasi, Diskusi Online (Diskon) Kebijakan Agraria dan Tata Ruang peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) ke- serta investasi pemerintah pusat dan kemudahan Proyek 11, yang kali ini dilakukan bersama Universitas Dr. Soetomo Strategis Nasional,” kata Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN (Unitomo) melalui video conference, Senin (29/06/2020). bidang Landreform dan Hak atas Tanah Masyarakat, Andi Selain itu, Indonesia juga menghadapi kesulitan lain, yakni Tenrisau. terbatasnya lapangan kerja. Masalah ini memang sudah Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum menjadi problem bersama sejak dahulu dan belum pernah Universitas Dr. Soetomo, Irawan Soerodjo memberikan dipikirkan bagaimana jalan keluarnya. Sofyan A. Djalil tanggapan dan saran terhadap isi RUU Cipta Kerja, mengemukakan saat ini ada 7,05 juta orang Indonesia khususnya pada klaster penyederhanaan perizinan berstatus pengangguran terbuka. “Tiap tahunnya juga berusaha. “Omnibus Law ini sangat penting sekali, terutama ada 2,5 juta orang Indonesia yang menjadi pencari kerja, dalam mempermudah perizinan, karena kebijakan yang ada terutama lulusan universitas,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. selama ini perlu disinkronisasikan. Tapi masukan saya, perlu Pasca Orde Baru, ekonomi Indonesia terus bertumbuh. penegasan pada pelaksanaan di lapangan nantinya dan Terakhir, pada tahun 2019, ekonomi Indonesia tumbuh 5 perlu diperhatikan dalam implementasi terhadap Online persen. Kondisi ini cukup memberikan kestabilan dalam Single Submission,” pungkasnya. daya beli masyarakat, namun tidak dalam penciptaan Kegiatan Diskon ini membahas RUU Cipta Kerja, khususnya lapangan kerja. “Pertumbuhan ekonomi sebanyak 5 klaster pertanahan, yang menjadi ranah Kementerian ATR/ persen hanya mampu menciptakan lapangan kerja bagi BPN, menghadirkan narasumber Menteri ATR/Kepala BPN 2 juta orang pencari kerja. Namun, ini tidak cukup. Untuk serta Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Landreform menciptakan lapangan kerja yang mampu menampung dan Hak atas Tanah Masyarakat, Andi Tenrisau dan diikuti tenaga kerja kita, ekonomi harus tumbuh 6-7 persen,” ujar juga oleh civitas academica Universitas Dr. Soetomo serta Menteri ATR/Kepala BPN. seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Mengurai tumpang tindihnya peraturan perundang- Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (RH/LS/JR, undangan, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 30 Juni). persen serta menciptakan kemudahan dalam berinvestasi 24 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

RUU CIPTA KERJA AKAN DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI karena sulitnya pemerintah REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN membangun pembangkit listrik, TATA RUANG yang disebabkan oleh banyaknya Selama lima tahun terakhir, Indonesia selalu berhasil perizinan,” ujar Sofyan A. Djalil. mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen. Saat ini, terdapat 8.451 peraturan di Namun, hal itu belum cukup untuk menjamin serapan tingkat pusat dan 15.965 peraturan kerja guna menekan pengangguran yang berjumlah daerah. “Untuk itu pemerintah 7,05 juta orang. Stagnasi yang terjadi mengakibatkan adanya menggagas Rancangan Undang- pengangguran karena pertumbuhan ekonomi 5 persen Undang Cipta Kerja atau RUU CK. dianggap belum cukup menyediakan lapangan kerja bagi RUU ini akan menyederhanakan 79 tenaga kerja Indonesia. Terlebih di masa pandemi Covid-19 peraturan perundang-undangan ini, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun serta kurang lebih 1.200 pasal melalui dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. metode OmnibusLaw. Saya menyadari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan ada banyak pihak di masyarakat yang Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pada masih belum setuju dengan RUU ini, era orde baru, ekonomi Indonesia pernah tumbuh hingga 8 namun kami akan terus sosialisasikan persen. “Jika ekonomi kita dapat bertumbuh 6-8 persen maka RUU ini sehingga manfaat yang ada di mampu menyerap 7 juta tenaga kerja sehingga tenaga kerja dalamnya disampaikan,” ujar Menteri kita tidak perlu bekerja keluar negeri, meninggalkan keluarga ATR/Kepala BPN. mereka,” kata Sofyan A. Djalil saat menjadi narasumber dalam Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/ Diskusi Online bersama Universitas Trisakti dengan Tema BPN, Yagus Suyadi dalam kesempatan Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan Dalam RUU Cipta Kerja yang sama mengatakan bahwa melalui video conference, Selasa (21/07/2020). Omnibus Law adalah sebuah metode Lebih lanjut, kemudahan dalam berinvestasi juga menjadi atau teknik yang digunakan untuk sorotan pemerintah. Banyak pengusaha muda yang kreatif sulit mengganti dan/atau mencabut memulai dan mengembangkan usaha mereka karena terbentur Undang-Undang, atau beberapa regulasi. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, regulasi di Indonesia ketentuan dalam Undang-Undang sangat banyak yang akhirnya mempersulit para pengusaha yang diatur ulang dalam satu Undang-Undang. “ Omnibus Law kreatif.“Tidak hanya itu saja, lima tahun yang lalu banyak daerah memang merupakan metode dalam sistem hukum angloxason. di luar Pulau Jawa sering terkena mati listrik. Hal ini diakibatkan Ini merupakan terobosan. Memang di negara kita dikenal simplifikasi hukum namun ini belum cukup dalam melakukan penyederhanaan peraturan perundang-undangan,” kata Yagus Suyadi. Rektor Universitas Trisakti, Ali Gufron meyakini bahwa RUU Cipta Kerja, yang di dalamnya terdapat 11 klaster, akan mampu menyederhanakan banyaknya regulasi peraturan di Indonesia. “Yang penting, memang perlu memberikan sosialisasi maksimal kepada masyarakat, sehingga apa yang termuat dalam RUU Cipta Kerja ini oleh setiap masyarakat dan menghilangkan anggapan bahwa RUU ini hanya menguntungkan pengusaha saja,” ujar Ali Gufron. Ketua Pusat Studi Agraria Universitas Trisakti, Arie Sukanti Hutagalung mengatakan pendapatnya bahwa RUU Cipta Kerja ini berdasar dari RUU Pertanahan. “Salah satunya adalah mengenai pembentukan bank tanah serta penguatan hak pengelolaan, yang termuat dalam RUU Pertanahan. Selain hal tersebut ada juga pemberian Hak Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah,” ujar Arie Sukanti Hutagalung. Kegiatan diskusi ini diikuti oleh 350 orang, yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Civitas academica Universitas Trisakti. (RH/LS, 21 Juli) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 25

RUU CIPTA KERJA ATUR KEPEMILIKAN PROPERTI REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN penyusunan RTRW dilakukan TATA RUANG secara partisipatif, yang melibatkan semua pihak termasuk REI. Saya Masa pandemi Coronavirus 2019 atau Covid-19 sudah minta agar dibentuk Komite mempengaruhi banyak aspek di Indonesia. Tata Ruang. Harapannya melalui Tidak hanya mempengaruhi rumah tangga komite ini dapat tercipta Rencana mayoritas masyarakat Indonesia serta para Tata Ruang yang ideal,” kata pekerja, tetapi juga kepada industri properti. Menurut data Menteri ATR/Kepala BPN. Real Estate Indonesia (REI), pada hotel misalnya occupancy Lebih lanjut, Kementerian rate turun 90 persen dan pembelian rumah komersil turun Pekerjaan Umum dan Perumahan 50 persen selama masa pandemi. Rakyat (PUPR) peduli terhadap Permasalahan tersebut memang sudah menjadi perhatian kelesuan dunia properti, terutama pemerintah, di samping bagaimana mendorong perumahan MBR, pada masa pertumbuhan ekonomi semasa pandemi saat ini. Menteri pandemi. Direktur Jenderal Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan pemerintah bersama Pekerjaan Umum, Eko Djoeli DPR RI saat ini sedang membahas tentang Rancangan Heripoerwanto mengatakan ada Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja). “Dalam RUU beberapa hal yang dilakukan oleh itu diatur juga mengenai kepemilikan properti,” ujar Sofyan kementeriannya dalam memberikan jangkauan bantuan A. Djalil saat menjadi narasumber dalam Webinar dengan pembiayaan perumahan MBR. “Pertama, penambahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Kamis (23/07/2020). kapasitas subsidi bagi MBR melalui KPR dengan stimulus Sofyan A. Djalil mengungkapkan dalam RUU Cipta Kerja fiskal untuk 175.000 rumah tangga MBR; kedua, perubahan mengatur tentang kepemilikan properti untuk orang batasan maksimal penghasilan; ketiga, uang muka KPR 1 asing. Melalui RUU ini, kata Menteri ATR/Kepala BPN, akan persen; keempat, mendorong pembangunan perumahan membuat simpel mengenai kepemilikan properti. “Tidak di Papua dan Papua Barat, melalui KPR; serta peningkatan hanya kepemilikan orang asing saja, dalam RUU Cipta Kerja upaya ketepatan sasaran,” kata Eko Djoeli Heripoerwanto. juga akan dibentuk Bank Tanah, yang akan memudahkan Ketua DPP REI, Paulus Totok Lusida mengungkapkan bahwa para pengusaha properti menyediakan rumah untuk saat ini kondisi yang dihadapi oleh para pengusaha properti Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Hak Guna dalam bidang pertanahan adalah bagaimana pengurusan Bangunan akan berlaku 90 tahun, di atas hak pengelolaan. sertipikat tanah masih terkendala waktu dan penyusunan Selain itu, untuk rumah tapak (landed) akan diberikan hak tata ruang dapat menghambat sertipikasi tanah. “Untuk kepemilikan yang lebih pasti,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. permasalahan tersebut, harapan kami ke depan supaya Persoalan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah tercipta kesamaan pemahaman antar jajaran BPN di daerah,” (RTRW) juga menjadi perhatian dari pengurus REI. Menteri ujar Ketua DPP REI. ATR/Kepala BPN mengutarakan bahwa penyusunan tata Kegiatan Webinar ini mengambil tema“Akselerasi Pemulihan ruang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Ia Properti: Mencari Kebijakan Properti yang Extraordinary” menyarankan agar dalam penyusunan RTRW itu haruslah yang diikuti juga oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/ partisipatif, melibatkan semua pihak. “Seharusnya dalam BPN, Himawan Arief Sugoto; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana serta berperan sebagai panelis para pengurus DPP REI. (RH/LS/JR, 23 Juli) 26 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DENGAN RUU CIPTA KERJA Omnibus Law. Jadi lebih ringkas, lebih sederhana dan lebih selaras sehingga dapat mempermudah, menyederhanakan proses dan REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN meningkatkan produktivitas TATA RUANG dalam penyusunan peraturaan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. “Dengan RUU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas- luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi sehingga mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur,” imbuh Sofyan A. Djalil. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, Pada kesempatan yang sama, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN, Yagus Suyadi dan Undang-Undang Dasar 1945, negara perlu menjelaskan tujuan dari RUU Cipta Kerja yang dirancang melakukan berbagai upaya untuk memenuhi dengan metode Omnibus Law. “Tujuannya adalah dapat hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara layak melalui penciptaan lapangan kerja. “Pemerintah cepat, efektif, dan efisien; pengurusan perizinan lebih sangat komitmen menciptakan lapangan kerja,”ujar Menteri terpadu, efektif, dan efisien; meningkatkan hubungan ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat menjadi narasumber koordinasi antar instansi terkait; menyeragamkan kebijakan pada Diskusi Online ATR/BPN Goes to Campus bersama pemerintah di pusat maupun di daerah untuk menunjang Universitas Islam Negeri Sumatra Utara dengan Tema iklim investasi; mampu memutus rantai birokrasi yang Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Rancangan berlama-lama serta menjamin kepastian hukum dan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, Jumat (24/07/2020). perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan,” jelasnya. Komitmen pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, sejalan dengan kondisi Indonesia saat ini, di Lebih lanjut, Yagus Suyadi menuturkan materi muatan mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami RUU Cipta Kerja yang terkait dengan kebijakan pertanahan keterlambatan. “Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tata ruang. “Terdapat 4 (empat) klaster yang menjadi cukup lambat, hanya kisaran 5% dalam lima tahun terakhir. concern Kementerian ATR/BPN, yaitu Peningkatan Dengan pertumbuhan ekonomi hanya 5% dikhawatirkan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, Pengadaan tidak dapat menampung angkatan kerja baru yang setiap Tanah, Kawasan Ekonomi serta Investasi Pemerintah Pusat tahunnya mencapai angka 2 sampai dengan 2,5 juta,” ucap dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional,” katanya. (LS/TA, Sofyan A. Djalil. 24 Juli). Untuk itu, Sofyan A. Djalil mengungkapkan pemerintah melakukan analisis penyebab keterlambatan pertumbuhan ekonomi. “Keterlambatan pertumbuhan ekonomi ternyata disebabkan oleh permasalahan ekonomi dan bisnis, di antaranya tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah hingga jumlah UMKM yang besar namun produktivitasnya rendah,” ungkapnya. Lebih lanjut Sofyan A. Djalil mengatakan beberapa permasalahan ekonomi dan bisnis yang ada, bisa diatasi dengan dengan RUU Cipta Kerja di mana dalam rancangan ini dilakukan simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan sehingga dapat menghasilkan investasi yang berkualitas. “RUU Cipta Kerja ini dirancang dengan metode KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 27

BANGKITKAN INVESTASI SEKTOR PROPERTI MELALUI RUU CIPTA KERJA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Salah satu fokus pada Pemerintahan Presiden Joko itu membuka lapangan pekerjaan yang baru,” ungkapnya. Widodo yaitu mendorong realisasi penanaman Pada kesempatan yang sama Executive Director Jakarta modal industri melalui sektor properti di Tanah Property Institute, Wendy Haryanto, mengatakan Air. Langkah strategis ini dilakukan bertujuan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara tujuan untuk meningkatkan efektivitas regulasi kepemilikan pada investasi yang cukup menarik dan patut diperhitungkan. pengembangan sektor properti serta dapat juga membuka “Saat saya berdiskusi dengan salah satu investor asing, peluang terciptanya lapangan kerja baru. mereka menjelaskan bahwa daya tarik Indonesia karena Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata memiliki populasi yang tinggi dan banyak anak muda di Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan dalamnya sehingga negara Indonesia dipercaya akan terus A. Djalil dalam acara Webinar Regulasi Kepemilikan Properti berkembang,” ujarnya. oleh Asing, yang dilaksanakan PT Independent Research & Lin Che Wei, selaku Founder dan CEO IRAI menjelaskan jika Advistory Indonesia (IRAI) pada Rabu (05/08/2020). kegiatan ini dilaksanakan untuk berdiskusi bersama sebagai Untuk mencapai tujuan tersebut, Sofyan A. Djalil upaya menghasilkan masukan, guna mencapai strategi dan menyebutkan harus ada pengaturan pemberian izin bagi kebijakan untuk menarik investasi pada sektor properti investor yang akan membeli properti di Indonesia. Hal di Indonesia. Sehingga dapat membantu meningkatkan tersebut akan dimasukkan dalam Rancangan Undang efektivitas regulasi kepemilikan pada pengembangan sektor Undang (RUU) Cipta Kerja. properti serta dapat juga membuka peluang terciptanya Sofyan A. Djalil juga menegaskan harus ada yang diperbaiki lapangan kerja baru. (TA/LS, 05 Agust). sehingga regulasi dapat diubah agar iklim investasi properti di Indonesia berkembang. “Oleh karena itu kita sama-sama sebagai stakeholder harus melihat juga bagaimana RUU Cipta Kerja itu berjalan. Karena Presiden dan pemerintah sangat concern terhadap ini. Dan kita punya kesepahaman yang sama,” katanya. Lebih lanjut dijelaskan jika RUU Cipta Kerja dibuat bukan hanya untuk kemudahan investasi saja, namun juga untuk peningkatan lapangan kerja. “RUU Cipta Kerja ini dapat mendorong terbentuknya lapangan pekerjaan baru, dengan dimudahkannya orang berinvestasi secara tidak langsung 28 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DISKUSI DENGAN GAMKI, MENTERI ATR/ KEPALA BPN JELASKAN MISPERSEPSI RUU CIPTA KERJA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Pada berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo Selain hal tersebut, Sofyan A. Djalil mengklarifikasi bahwa meminta agar lapangan kerja dapat tercipta seluas- tidak benar jika RUU ini mendorong terjadinya alih fungsi luasnya bagi semua masyarakat, sehingga akan lahan sawah. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, setiap tercipta kondisi full employment dan masyarakat tanah pertanian yang telah ditentukan menjadi sawah Indonesia bisa bekerja di negerinya sendiri. “Kondisi abadi harus ada peta digitalnya sehingga nanti jika ingin sekarang banyak orang yang mencari kerja ke luar negeri. dikonversi akan ada alert sehingga bisa dicegah. “Untuk isu Karena saat ini jumlah yang menganggur mencapai 7 juta relaksasi tata ruang akan dibuat apabila Rencana Tata Ruang orang lebih. Ini data sebelum Covid-19, mungkin sekarang Wilayah (RTRW) tidak memenuhi syarat. Dalam RUU ini juga sudah bertambah,” demikian ujar Sofyan A. Djalil, Menteri kami menggagas bank tanah. Bank tanah didasari karena Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional negara tidak punya tanah, padahal kita perlu membangun (ATR/BPN) saat menjadi narasumber dalam Diskusi Online infrastruktur dan menciptakan kota-kota yang friendly bagi mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU masyarakat kita. Selain itu, dalam HPL 90 tahun, ini dasarnya CK) dengan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tanah negara. Yang pengelolaannya diberikan kepada (GAMKI), Selasa (18/08/2020). instansi pemerintah dan di atasnya dapat diberikan hak Pada kesempatan ini, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa lain,” ujarnya. saat ini Indonesia merupakan negara yang mempunyai Kepala Biro Hukum, Yagus Suyadi pada kesempatan yang terlalu banyak regulasi sehingga menghambat terciptanya sama menjelaskan bahwa RUU Cipta Kerja ini dibentuk lapangan kerja. Tercatat ada 79 Peraturan Perundang- dengan metode Omnibus Law, yaitu metode mencabut Undangan yang terkait penciptaan lapangan kerja. “Tidak dan mengganti peraturan perundang-undangan yang semuanya, pasal per pasal. Jika ini kita perbaiki, maka akan menghambat penciptaan lapangan kerja, di mana saat ini membuka lapangan kerja serta menciptakan pertumbuhan jumlahnya 79 peraturan perundang-undangan dan 1.203 ekonomi dan kemudahan berusaha,” ujar Sofyan A. Djalil. pasal. Dalam kesempatan ini, ia juga mengklarifikasi bahwa RUU CK merupakan bentuk respon pemerintah terhadap sudah tidak ada lagi pertentangan antar Kementerian/ problematika yang ada di masyarakat. Namun, ada beberapa Lembaga, terkait UU yang bersifat sektoral. “Semuanya golongan masyarakat yang belum memahami betul dapat diharmonisasikan dan disinkronisasikan dalam RUU maksud dari RUU ini. “Ada miskomunikasi dari pemerintah ini,” kata Kepala Biro Hukum. kepada masyarakat. RUU ini merupakan niat yang sangat Selain diikuti dengan antusias oleh anggota GAMKI yang mulia dalam mengatasi kurangnya lapangan kerja. Dalam tersebar di seluruh Indonesia, diskusi ini juga diikuti oleh RUU ini juga akan mendorong usaha kecil agar mendapat Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kepala Pusat Penelitian kesempatan untuk berkembang dan salah besar jika RUU ini dan Pengembangan, beberapa Kepala Kantor Wilayah BPN pro ke pengusaha besar. Intinya memberikan kemudahan Provinsi, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. bagi mereka yang mau berusaha,” ungkap Sofyan A. Djalil. (RH/LS, 18 Agust) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 29

MENTERI ATR/KEPALA BPN TURUN LANGSUNG LURUSKAN MISPERSEPSI RUU CIPTA KERJA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Pro dan kontra terhadap RUU Cipta Kerja tambah Sofyan A. Djalil. sebagaimana mestinya. Kementerian ATR/BPN Selain Menteri ATR/Kepala BPN, diskusi ini juga sebagai salah satu Kementerian yang terlibat menghadirkan Direktur Jenderal Penataan Agraria dalam penyusunan RUU ini berusaha meluruskan Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau. Pada kesempatan informasi-informasi tentang RUU Cipta Kerja yang menjadi ini Andi Tenrisau menjelaskan bahwa tidak benar jika RUU bahan perdebatan tersebut. Bahkan pemimpin tertingginya Cipta Kerja akan menghapuskan perizinan sepenuhnya turun langsung memberi penjelasan tentang RUU inisiasi sehingga akan menimbulkan chaos. “Dalam RUU Cipta pemerintah ini kepada masyarakat. Kerja, perizinan berusaha itu akan berbasis risiko, dihitung “Ada dua penyebab penolakan RUU cipta kerja ini, yang dari tingkat dan potensi bahaya terkait dengan kesehatan, pertama karena tidak tahu isi RUU ini, dan yang kedua keselamatan, lingkungan dan pemanfaatan sumber daya. karena kepentingannya terganggu,”ujar Menteri Agraria dan Apabila risikonya tinggi, tentu harus tetap menggunakan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) izin, beda dengan yang risikonya rendah,”ujar Andi Tenrisau. Sofyan A. Djalil saat memberikan penjelasan tentang RUU Diskusi yang dimoderatori dengan apik oleh Dekan Fakultas Cipta Kerja kepada civitas academica Universitas Sembilan Hukum Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Belas November Kolaka, Selasa (25/08/2020). Yahyanto ini diikuti dengan antusias oleh 300 orang. Peserta Pada diskusi virtual tentang RUU Cipta Kerja ke-15 ini, Sofyan tidak hanya berasal dari civitas academica Universitas A.Djalil juga menjelaskan bahwa pemerintah menginisiasi Sembilan Belas November Kolaka, turut hadir beberapa peraturan ini untuk menyederhanakan regulasi.“Negara kita pengurus LSM, notaris serta jajaran Kementerian ATR/BPN. tidak bisa bertumbuh cepat karena terlalu banyak aturan, Pada kesempatan ini, Rektor Universitas Sembilan RUU ini menyederhanakan 79 undang-undang, 1.203 pasal,” Belas November Kolaka, Azhari sangat mengapresiasi ujar Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini. dilaksanakannya diskusi ini. “Terima kasih Pak Menteri “Barangkali ada yang pernah mendengar RUU Cipta Kerja beserta jajaran Kementerian ATR/BPN, ini langkah yang ini pro pengusaha besar, itu tidak benar sama sekali. RUU baik, di saat seperti ini melakukan webinar, termasuk ini diciptakan pemerintah untuk menyederhanakan izin, dengan kami yang di pelosok diberikan kepercayaan untuk sehingga yang kecil-kecil bisa membuka usaha dengan berdiskusi secara langsung, menjadi mitra kementerian mudah, ekonomi dapat bertumbuh. Saya yakin ini sangat ATR/BPN untuk mendiskusikan kebijakannya,” tutup Azhari. bermanfaat, mahasiswa yang lulus akan mudah mendapat (WN/AM, 25 Agust). pekerjaan, pelaku UMKM akan mudah membuka usaha,” 30 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WAKIL MENTERI ATR/WAKIL KEPALA BPN SHARING BIDANG POLITIK PADA ISU PERTANAHAN DENGAN MILENIAL pendidikan dan pelatihan dengan REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN metode blended learning. Ini saya TATA RUANG dukung dan sudah sesuai dengan Suatu kementerian atau institusi memiliki program instruksi Menteri ATR/Kepala BPN,” kerja, namun berhasil atau tidaknya program kerja ujar Himawan Arief Sugoto. tentunya bergantung kepada setiap pimpinan Dalam perkembangannya, dikenal dalam mengeksekusi program kerja tersebut, ada enam gaya kepemimpinan, mengelola sumber daya yang dimiliki oleh kementerian/ yakni memerintah (coercive), institusi, baik sumber daya manusia ataupun sumber daya visioner, affiliatif, demokratis, pendukung seperti contohnya anggaran, serta mengambil penentuan kecepatan serta risiko yang akan dihadapi oleh kementerian/institusi yang menjadi seorang pembimbing ia pimpin. “Karena itu, pemimpin harus dapat menjadi atau coaching. “Seorang pemimpin role model, agent of change,” kata Sekretaris Jenderal itu harus menjadi kunci inggris, (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan artinya ia harus dapat menjadi Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto saat solusi dalam setiap masalah. memberikan ceramah terkait Manajemen Kinerja kepada Pemimpin harus dapat menekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) seorang bawahan apabila ada Angkatan III secara daring, Rabu (16/09/2020). suatu target yang ingin dikejar. Himawan Arief Sugoto mengatakan lebih lanjut bahwa Lalu, ia juga harus menjadi seorang visioner dengan cara seorang pemimpin harus memiliki gaya dalam memimpin mau belajar terhadap lingkungan yang ia pimpin. Pemimpin atau leadership style. Menurut Sekjen, pemimpin harus dapat juga harus menciptakan kondisi yang kondusif dalam merencanakan, mengatur, mengendalikan dan memotivasi bekerja,” kata Himawan Arief Sugoto. pegawai. “Pemimpin itu harus mau mendengarkan saran Sekjen menuturkan juga bahwa pemimpin dapat menjadi bawahannya, menentukan sasaran kinerja yang ingin demokratis, dengan cara berdiskusi dan mendengarkan dicapai, memberikan feedback atau umpan balik. Selain itu, saran-saran dari bawahannya. Selain itu, pemimpin dapat pemimpin bisa memberikan penghargaan dan hukuman terlibat dalam pengembangan organisasi dengan cara bagi para bawahannya serta yang terpenting adalah ia menjadi pelatih bagi para bawahannya. “Dari keenam gaya dapat mengembangkan bawahannya,” kata Sekjen. kepemimpinan tersebut, tidak ada yang jelek. Seorang Sekjen mengungkapkan bahwa untuk Kementerian ATR/ pemimpin harus bisa menerapkan gaya tersebut sesuai BPN, setiap pemimpin maupun calon pemimpin dapat kebutuhan organisasi,” jelas Sekjen. menjadikan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil Dalam mewujudkan suatu target kerja, seorang pemimpin sebagai role model. Bagi Sekjen, sosok Sofyan A. Djalil perlu menerapkan strategi. Strategi kerja dianggap penting merupakan orang yang memberikan kesempatan setiap karena hal ini dibutuhkan untuk mencapai target kerja, akan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk mengelola dan tetapi implementasi terhadap strategi tersebut sangatlah mengembangkan unit kerja yang dipimpin. “Contohnya penting. “Project Management dapat mendukung Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM), yang implementasi dari strategi-strategi tersebut. Apa itu project terus mengembangkan organisasi dengan mengadakan management? Ini merupakan kompetensi yang wajib dimiliki seorang pemimpin untuk menyukseskan program kerja. Seorang pemimpin harus memiliki Knowledge, Skill, Attitude atau KSA,” ungkap Himawan Arief Sugoto. Menutup paparannya, Sekjen meminta setiap pimpinan di Kementerian ATR/BPN dapat mendukung dan melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian ATR/BPN, yakni Melayani, Profesional dan Terpercaya. “Jika diibaratkan sebuah rumah, visi adalah atap rumah tersebut. Ini didukung oleh misi serta strategic goals. Bangunan ini didukung oleh sistem, sumber daya manusia serta program kerja. Ini semua didasari oleh nilai kementerian kita. Ini perlu kita internalisasi kepada setiap jajaran di Kementerian ATR/BPN,” kata Himawan Arief Sugoto. (RH/RK, 06 Sept) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 31

60 TAHUN UUPA DISAHKAN, MENTERI ATR/ KEPALA BPN: RUU CIPTA KERJA TIDAK MENGHAPUS UUPA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Enam puluh tahun yang lalu tepatnya pada tanggal Selain Menteri ATR/Kepala BPN, diskusi ini juga 24 September 1960, Undang-Undang Republik menghadirkan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Maria Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan S.W. Sumardjono, yang mengatakan bahwa perubahan Dasar Pokok-Pokok Agraria disahkan Presiden tidak bisa ditolak begitupun yang terjadi dengan UUPA. Soekarno. Seiring berjalannya waktu, UUPA memang “Perubahan itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan, tetapi tetap eksis, tetapi kondisi pertanahan di Indonesia terus perubahan yang direncanakan itu seyogyanya dapat berkembang sehingga dibutuhkan penambahan untuk ke dirancang dengan taat asas serta melalui proses yang arah yang lebih baik dalam bidang pertanahan. terbuka bagi publik begitu pun yang diharapkan dari RUU Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Cipta Kerja ini,” ujarnya. Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Maria SW Sumardjono juga memberikan pandangan yaitu Sofyan A. Djalil, dalam webinar yang diselenggarakan akibat yang terjadi jika dalam setiap periode UUPA yang telah oleh Pusat Studi Agroekologi dan Sumber Daya Lahan ada selama 60 tahun ini tidak dijadikan sebagai landasan Universitas Gadjah Mada dalam rangka 60 tahun hukum, salah satunya adalah lahirnya tumpah tindih dan disahkannya UUPA melalui Video conference dengan tema tumpah tindih tersebut akan melahirkan sengketa maka Kedudukan Termutakhir UUPA Sebagai Landasan Hukum dibutuhkan landasan hukum yang jelas serta dilaksanakan dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dalam mengatur pertanahan di Indonesia. Rabu (09/09/2020). Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan “Perlu dijelaskan bahwa RUU Cipta Kerja tidak menghapus Agraria Kementerian ATR/BPN, AndiTenrisau, menambahkan UUPA, beberapa ketentuan yang dianggap penting maka jika dalam rangka menyusun dasar-dasar hukum untuk dimasukkan ke dalam RUU Cipta Kerja. Sehingga dilakukan pengelolaan dan pemanfataan agraria dapat dilakukan revisi atau penambahan beberapa pasal di UUPA yang tidak secara konseptual yang idealnya harus proaktif dan reflektif sesuai dengan perkembangan saat ini,” ujarnya. serta tidak bersifat reaktif dan praktis. “Kalaupun ada yang Lebih lanjut dijelaskan Sofyan A. Djalil salah satu yang bersifat dinamis, maka harus ditempatkan dalam perspektif ditambahkan yaitu mengenai masalah hak atas tanah. “Hak tujuan hukum apakah bisa dicapai seperti asas keadilan, kepemilikan rumah vertikal di Indonesia waktunya itu 30 kepastian hukum dan pemanfaatan,” ungkapnya. tahun atau 35 tahun saja. RUU Cipta Kerja ini diharapkan Diskusi online dalam rangka 60 tahun disahkannya UUPA dapat memberikan lebih panjang hak kepemilikan ini, diikuti juga oleh Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, sehingga masyarakat mau membeli apartemen. Dengan Paripurna; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan begitu, jika banyak yang membeli rumah vertikal maka akan Agraria (KPA), Dewi Kartika serta jajaran dari Kementerian dapat menghemat tanah dan tanah dapat digunakan untuk ATR/BPN. Diharapkan diskusi ini dapat menghasilkan kebutuhan lainnya terutama untuk kepentingan taman, masukan serta solusi khususnya mengenai UUPA yang agraria, pertanian dan lainnya,” ungkapnya. sudah ada selama 60 tahun. (TA/RK, 09 Sept). 32 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERLU CREATIVE REGULATION UNTUK LAKUKAN PEREMAJAAN PERKOTAAN menampung aspirasi publik serta REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN dapat merespon kondisi yang terjadi TATA RUANG saat ini,” kata Sofyan A. Djalil. Urbanisasi merupakan perpindahan masyarakat “Kondisi yang terjadi saat ini memang yang bermukim di pedesaan ke perkotaan. banyak dan harus kita perbaiki. Kita Sejak pembangunan di berbagai daerah marak tidak bisa berpikir parsial. Pengelolaan dilakukan, urbanisasi semakin tidak terbendung. peremajaan wilayah perkotaan Dampaknya adalah timbulnya kota yang tidak ramah bisa dengan sistem private public lingkungan serta munculnya kawasan kumuh di perkotaan. partnership dengan dukungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan pemerintah juga bisa, dikarenakan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pemerintah akan kesulitan karena untuk menata kondisi permukiman dan perkotaan nantinya akan terbentur anggaran,” dibutuhkan upaya kreatif. “Creative regulation ini sesuai sambung Sofyan A. Djalil. perkembangan zaman. Salah satu contohnya adalah Dukungan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) yang peremajaan perkotaan serta dibentuk dengan metode Omnibus Law,” ujar Sofyan A. pemukiman masyarakat sudah juga dilakukan oleh Djalil saat membuka diskusi webinar Independent Research Kementerian ATR/BPN. Plt. Direktur Konsolidasi Tanah & Advisory Indonesia (IRAI) melalui video conference, Jumat Kementerian ATR/BPN, Ruminah mengatakan konsolidasi (11/09/2020). tanah merupakan konsep penataan dan peremajaan Peremajaan perkotaan memang sudah sangat mendesak wilayah tanpa menggusur. “Pemerintah saat ini mendorong karena saat ini masalah yang dihadapi oleh masyarakat Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV). KTV merupakan inovasi adalah banjir serta kemacetan. Melalui penataan ruang pemerintah, yang merupakan upaya yang extraordinary di kawasan perkotaan, tentunya masyarakat bisa berharap perkotaan terutama di kampung-kampung kota, kawasan di mendapat ruang hidup yang lebih baik. “Nantinya di dalam sekitar pusat ekonomi,” kata Plt. Direktur Konsolidasi Tanah. RUU CK, akan dikenalkan Komisi Tata Ruang. Dalam komisi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan ini nantinya masyarakat dapat bersuara terkait penataan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) ruang daerahnya. Setiap pihak juga dapat memberikan juga mendukung peremajaan perkotaan serta pemukiman masukan dan saran dalam merevisi tata ruang daerah masyarakat. Menurut Direktur Perkotaan, Perumahan mereka,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Pada webinar yang mengambil tema “Tatanan Regulasi Virgiyanti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Peremajaan Kota Pada Underulitized Space” ini IRAI Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sudah mengatur hal mengangkat masalah perkotaan di Kelurahan Cideng, tersebut. “Kebijakan pembangunan bidang perumahan dan Kecamatan Gambir, DKI Jakarta yang penting untuk pemukiman dilakukan dengan tiga pendekatan yakni sisi dilakukan peremajaan. Banyaknya properti ruko yang permintaan atau demand side, lalu sisi pasokan atau supply terbengkalai menjadi bukti bahwa daerah ini banyak side serta enabling environment. Untuk supply chain, ditinggalkan dan akses yang terbatas karena adanya nantinya kita akan melakukan peremajaan kota secara kebijakan ganjil genap. “Apa yang terjadi di Cideng inklusif serta konsolidasi tanah dalam rangka kota tanpa dikarenakan adanya regulasi yang beku, tidak berpikir out pemukiman kumuh,” kata Tri Dewi Virgiyanti. of the box. Regulasi yang beku ini bisa kita perbaiki dengan Keinginan membuat wilayah perkotaan dan pemukiman menampung semua ide-ide kreatif. Selain itu, pemerintah masyarakat yang lebih baik juga menjadi tujuan dari daerah perlu melakukan diskresi. Dalam diskresi ini harus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui Kepala Sub Direktorat Wilayah I, Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Airyn Saputra Harahap, Kementerian PUPR, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman berfokus pada peremajaan wilayah perkotaan dan pemukiman masyarakat. “Turunan dari PP ini adalah Peraturan Menteri PUPR (Permen PUPR) Nomor 14 Tahun 2018. Dalam Permen tersebut ada dua instrumen, yakni pencegahan dan peningkatan kualitas. Dalam pencegahan, kita melakukan pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat,” jelas Airyn Saputra Harahap. (RH/RK, 11 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 33

RUU CIPTA KERJA UNTUK SERAP SELURUH ANGKATAN KERJA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN di mana masyarakat angkatan kerja TATA RUANG mendapatkan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran di sebuah negara menjadi Pengangguran seringkali menjadi masalah tersendiri rendah. “Memang bukan suatu hal yang di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. mudah karena basis penduduk kita yang Penyebab dari pengangguran, berkaitan dengan padat, tetapi hal tersebut dapat terwujud minimnya lapangan pekerjaan. Akan sangat jika perekonomian kita naik di angka lebih mengkhawatirkan jika kondisi perekonomian Indonesia dari 5%. Saya berharap Indonesia di masa di waktu mendatang akan memburuk dan menyebabkan depan, penciptaan lapangan kerja lebih meningkatnya angka pengangguran, bukan hanya karena banyak dibandingkan suplai tenaga kerja,” pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu adanya kebijakan ungkapnya. yang dapat menciptakan lapangan kerja, misalnya dengan Direktur Jenderal Penataan Agraria Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau, “RUU Cipta Kerja dibentuk karena pemerintah sadar jika mengatakan jika RUU Cipta Kerja dibuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 5 tidak untuk menghapus sepenuhnya tahun terakhir hanya kurang lebih 5%. Dengan RUU Cipta perizinan. “Apabila risikonya tinggi, Kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi tentu harus tetap menggunakan izin, yang akan mampu menggerakkan semua sektor, untuk beda dengan yang risikonya rendah. Dalam RUU Cipta mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% - Kerja perizinan membuka usaha akan berbasis risiko yang 6,0% sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. dihitung dari tingkat dan potensi bahaya seperti kesehatan, Karena kondisi saat ini penambahan angkatan kerja setiap keselamatan, lingkungan serta pemanfataan sumber daya,” tahunnya 2,5 juta orang per tahun sedangkan lapangan tuturnya. pekerjaannya tidak banyak,” ujar Menteri Agraria dan Tata Andi Tenrisau juga menyampaikan untuk dapat mengurangi Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pengangguran di Indonesia, maka perlu dilakukan berbagai Sofyan A. Djalil, dalam acara ATR/BPN Goes To Campus upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan melalui video conference Selasa (22/09/2020). dan penghidupan yang layak melalui RUU Cipta Kerja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa betapa sulitnya mengurus Dengan RUU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap perizinan usaha di Indonesia yang dinilai menyebabkan tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan efektivitas investasi yang rendah. “Saat ini Indonesia yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. merupakan negara yang mempunyai terlalu banyak Acara ATR/BPN Goes To Campus yang dimoderatori oleh regulasi sehingga menghambat terciptanya lapangan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, kerja. Tercatat ada 79 Peraturan Perundang-Undangan Teuku Taufiqulhadi, diikuti Badan Eksekutif Mahasiswa yang terkait penciptaan lapangan kerja, maka dilakukan (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) se- penyederhanaan. RUU Cipta Kerja dirancang untuk Sumatra dengan tema “Kebijakan Agraria dan Tata Ruang menyederhanakan izin agar para pengusaha bisa membuka dalam RUU Cipta Kerja”. Kemudian pada kesempatan yang usaha dengan mudah. Jika ini kita perbaiki, maka akan sama, Koordinator Pusat Aliansi BEM FISIP se-Sumatra, membuka lapangan kerja serta menciptakan pertumbuhan Teuku Rizza Muly mengapresiasi adanya diskusi online ekonomi dan kemudahan berusaha,” ungkapnya. mengenai RUU Cipta Kerja. “Aliansi BEM ini sudah ada sejak Menteri ATR/Kepala BPN berharap Indonesia dapat 7 tahun yang lalu dan salah satu agenda yang disoroti yaitu menjadi negara yang Full Employment yaitu kondisi mengenai pertanahan atau agraria. Sehingga diharapkan dengan adanya diskusi dapat menjalin kepercayaan serta memberikan saran mengenai RUU Cipta Kerja yang didorong oleh Pemerintah,” ujarnya. (TA/RK, 22 Sept). 34 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

60 TAHUN UUPA, MENTERI ATR/KEPALA BPN: TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG SECARA MODERN Selain PTSL, Kementerian ATR/ REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN BPN berfokus pada pelaksanaan TATA RUANG Reforma Agraria. Sofyan A. Djalil Hari ini, tanggal 24 September, diperingati sebagai mengatakan bahwa program ini hari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terus dipantau oleh Presiden karena tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dapat mempercepat pergerakan memasuki 60 tahun pada tahun ini. Menteri Agraria ekonomi dengan mempermudah dan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat pelaksanaan pengadaan mengatakan bahwa tema Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) tanah bagi kepentingan umum. “Saat pada tahun ini adalah Transformasi Digital Tata Ruang dan ini pembangunan infrastruktur terus Pertanahan Menuju Digitalisasi Melayani yang Profesional dan berjalan. Pengadaan tanah yang Terpercaya.“Kita sudah tetapkan pada tahun ini juga merupakan kita lakukan sudah bagus. Hasil dari tahun kualitas sehingga tema ini dapat menjadi penyemangat pengadaan tanah yang kita lakukan kita semua dalam meningkatkan kualitas pelayanan sudah banyak terlihat mulai dari jalan tol, pertanahan dan tata ruang secara modern,” kata Sofyan A. Djalil waduk, kawasan ekonomi eksklusif serta saat memberikan pidato pada Upacara Peringatan UUPA ke-60 pelabuhan,” ujar Menteri ATR/Kepala di Aula Prona Lantai 7, Kamis (24/09/2020). BPN. Peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar semua yang modern ditetapkan dengan melakukan transformasi pelayanan publik dapat mengandalkan teknologi, yang digital dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Selain diistilahkan digital melayani. Hal ini diwujudkan melalui itu, perlu ditanamkan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN, yakni pemberlakuan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) secara Melayani, Profesional serta Terpercaya. “Kita juga sudah nasional pada tanggal 8 Juli 2020. Selain itu, layanan melakukan perubahan struktur organisasi dengan harapan akan pengecekan sertipikat, SKPT, dan informasi Zona Nilai Tanah mewujudkan tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan sudah berstatus layanan elektronik. “Di tata ruang, kita punya berstandar kepemerintahan yang baik. Selain itu, ini juga untuk Gistaru dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Online menjawab masalah yang timbul dalam pekerjaan kita serta Single Submission (OSS). Layanan peta digital RDTR pada OSS menjawab permintaan dari masyarakat apalagi sekarang setiap ini sudah mendapat Praktik Baik Peta Digital dari KPK,” ujar orang dapat memanfaatkan teknologi serta menyampaikan Menteri ATR/Kepala BPN. keluhan terkait pelayanan melalui media sosial,” kata Sofyan A. Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa tata ruang akan Djalil. menjadi kunci perizinan jika Rancangan Undang-Undang Cipta Selama tahun 2017, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan Kerja (RUU CK) sudah berlaku nanti. Ia mengatakan bahwa tata percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia melalui ruang harus ditata dengan lebih partisipatif melalui kolaborasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dengan berbagai pihak, sehingga nantinya akan diterapkan Menteri ATR/Kepala BPN kembali mengingatkan pentingnya incentive dan disincentive kepada Pemerintah Daerah (Pemda). kualitas sehingga menghasilkan data yang valid dan dapat “Dalam RUU CK ini juga Kementerian ATR/BPN menjadi bagian dipertanggungjawabkan. “Dalam kurun waktu empat tahun dalam empat klaster. Selain itu, RUU ini merupakan terobosan terakhir, kita berhasil mendaftarkan 24 juta bidang tanah dan regulasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, yang kita targetkan pada tahun 2025, seluruh tanah di Indonesia diantaranya akan mengatur mengenai bank tanah. Melalui sudah terdaftar,” ujar Sofyan A. Djalil. bank tanah, kita akan berperan sebagai land regulator serta land manager,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. Menteri ATR/Kepala BPN mengucapkan terima kasih kepada semua kepala daerah yang telah banyak membantu seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah. Ia mencontohkan programTrisula di Provinsi Jawa Tengah, yang banyak mempermudah pelaksanaan PTSL. “Saya juga mengajak agar kita terus bersinergi dengan penegak hukum, yakni Kepolisian RI, Kejaksaan Agung serta Pengadilan untuk memberantas mafia tanah. Kita harus membuat kapok mafia tanah dengan tujuan agar praktik mafia tanah tidak terulang lagi di masa mendatang,” ujar Sofyan A. Djalil. (RH/JR/ RO, 24 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 35

ENAM DEKADE UUPA, MENTERI ATR/BPN: UUPA HARUS BISA MENGIKUTI DINAMIKA PERKEMBANGAN ZAMAN REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN “UUPA perlu dilakukan penyempurnaan dengan TATA RUANG catatan spiritnya tetap harus dipertahankan dan menurut saya kebijakan saat ini tidak bisa Pada 24 September 2020, Undang-Undang (UU) No. 5 dilepaskan dari kebijakan masa lalu, bahwa masa tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria lalu belum tentu buruk, selalu ada hal positif yang (UUPA) genap berusia 60 tahun. Disahkan sebagai bisa diambil dan relevansinya untuk diangkat dalam dasar pengaturan sumber-sumber agraria di Indonesia peraturan perundang-undangan penyempurnaan bertujuan memberikan penekanan pada pentingnya sumber- pada masa kini dan masa datang,” ujarnya. sumber agraria yang digunakan sebesar-besarnya untuk Maria S.W. Sumardjono juga mengungkapkan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat konstitusi Undang- dengan diterbitkannya buku yang berjudul Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD “Penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria 1945). dari Masa ke Masa” diharapkan dapat melihat Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ dan mempelajari kekuatan dan kelemahan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. substansi penyempurnaan UUPA. “Intepretasi Djalil, dalam webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan analogi itu yang selalu menjadi pegangan Hukum Agraria dan Adat Fakultas Hukum Universitas Andalas utama ketika kita berhadapan dengan kebutuhan dan Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno Fakultas Hukum masa kini dan mempelajari prinsip-prinsip itu bisa Universitas Gadjah Mada. Kegiatan yang dilaksanakan dalam dihidupkan untuk melayani kebutuhan masa kini dan yang rangka 60 tahun disahkannya UUPA ini dilakukan melalui video akan datang,” tambahnya conference dan mengambil tema “Kedudukan dan Masa Depan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Nurhasan Ismail, yang turut UUPA Setelah 60 Tahun”. Webinar ini juga sekaligus peluncuran hadir menyebut jika UUPA mengandung perpaduan antara dua buku karya Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada kutub pemikiran, paradigma yang saling bertentangan. “Yang Maria S.W. Sumardjono, Kamis (24/09/2020). saya cermati UUPA sebagai jabaran nilai Pancasila dirancang “Reforma agraria kini tengah memasuki era baru. Saya berasumsi untuk menyeimbangkan antara asas individualisme dengan di muka bumi ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang beku di kolektivisme, nasionalisme dengan globalisme, modernisme dalam zaman dan tidak ada yang tidak berubah. Bagaimanapun dengan tradisionalisme, liberalisme dengan statisme dan UUPA ini di masa depan, semua mengalami perubahan namun elitisme dengan egaliterisme dan sampai saat ini UUPA yang paling penting spirit dalam melaksanakannya apabila masih sangat anggun dan teguh dalam menjaga semangat dilaksanakan secara konsisten wajah Indonesia akan lebih baik,” keseimbangan tersebut,” ujarnya. ujar Sofyan A. Djalil Pada kesempatan yang sama, Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Lebih lanjut ia juga menjelaskan UUPA harus bisa mengikuti Nasional, Sarjita menambahkan jika dalam sumber daya dinamika perkembangan zaman. “Konstitusi kita sudah agraria untuk memperoleh akses, penguasaan, pemilikan mengalami beberapa kali amandemen, amandemen itu dan penggunaan dan pemanfaatanya harus memperhatikan merespon perkembangan zaman, perkembangan dinamika asas-asas yang ada di dalam UUPA. “Jangan sampai secara politik, masyarakat, teknologi, yang suka atau tidak akan filosofis asas-asasnya dilakukan pelanggaran demi pihak berpengaruh terhadap konsititusi kita, begitu pula UUPA atau sekolompok tertentu yang akan membelokan arah dari perlu dilakukan amandemen agar tidak ketinggalan dan harus UUPA 1960 yang bertujuan untuk merombak struktur agraria relevan agar tidak wipe out,” ungkap Sofyan A. Djalil. Indonesia yang timpang dan sarat akan kepentingan sebagian Senada dengan ungkapan Sofyan A. Djalil, Guru Besar Hukum golongan,” ungkapnya. Agraria Universitas Gadjah Mada, Maria S.W. Sumardjono Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas, mengatakan bahwa UUPA perlu dilakukan penyempurnaan. Kurnia Warman juga menyampaikan isu tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam UUPA. “UUPA juga memberikan arahan untuk kondensasinya terhadap masyarakat hukum adat. Dalam wilayah adat, hak masyarakat adat dijamin melalui penerapan sistem hak ulayat, apabila penerapan sistem itu efektif maka hak masyarakat hukum adat terjamin dan tentu kesejahteraan masyarakat pun dapat diwujudkan,” ujarnya. Pada akhir diskusi, Menteri ATR/ Kepala BPN, Sofyan A.Djalil mengucapkan selamat kepada Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, Maria S.W. Sumardjono atas peluncuran buku dan mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkontribusi, konsistensi dalam mengamati, memberikan input dan pengayaan terhadap pelaksanaan UUPA. (RE/JR, 24 Sept). 36 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN BANK TANAH, NEGARA PUNYA LAND MANAGER REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) mengenalkan land manager, yang menguasai tanah untuk kepentingan istilah baru dalam pertanahan di Indonesia, umum,” sambung Sofyan A. Djalil. yakni bank tanah. Menteri Agraria dan Tata Kepentingan umum yang dimaksud di sini adalah untuk Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional kepentingan umum, Reforma Agraria. “Misalnya, Hak Guna (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa bank tanah Usaha ada batas waktunya, Hak Guna Bangunan ada batas bukanlah istilah baru. “Bank tanah ini istilah saja. Istilah ini waktunya, setelah habis masa waktunya, ini diambil alih sangat familiar dalam industri properti dan perkebunan, ini oleh negara, oleh Bank Tanah. Ini akan digunakan untuk merupakan istilah yang sangat mereka mengerti. Misalnya, kepentingan negara, misalnya untuk membuat rumah dalam suatu perusahaan properti, suatu perusahaan rakyat,” jelas Sofyan A. Djalil. memiliki banyak tanah kosong, itu disebut bank tanah. Tujuan negara mendirikan Bank Tanah ini adalah Kemudian perusahaan perkebunan, mereka punya tanah menampung tanah yang tak bertuan, yang masa Hak Guna kosong 2.000 hektare, ini juga disebut bank tanah,” kata Bangunan dan Hak Guna Usahanya habis kemudian akan Sofyan A. Djalil. digunakan untuk kepentingan umum. “Peruntukan tanah- Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa bank tanah tanah tersebut jelas untuk kepentingan umum, misalnya dalam UU CK ini adalah tujuannya supaya negara memiliki selain rumah rakyat, untuk lapangan bola, taman, kemudian tanah, bisa menguasai tanah, dengan otoritas yang ada untuk kepentingan sosial serta kepentingan yang pro melalui Kementerian ATR/BPN. “Di luar negeri BPN biasa ekonomi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. disebut national land authority atau otoritas pertanahan Bank tanah juga akan mengakomodir program Reforma nasional. Harusnya punya dua fungsi, yakni regulator Agraria. Tanah Reforma Agraria ini berasal dari Hak Guna pertanahan/land regulator, yang fungsinya untuk mengatur Usaha yang sudah habis. “Tanah tersebut diredistribusikan hak milik, memberikan sertipikat tanah. Lalu, kita kenal juga kepada petani atau masyarakat yang membutuhkan, land manager/pengelola pertanahan,” ujar Menteri ATR/ contoh Reforma Agraria dengan redistribusi tanah ini akan Kepala BPN. dilaksanakan di Kabupaten Garut serta Kabupaten Cianjur “Sayangnya, Kementerian ATR/BPN hanya memiliki fungsi dalam waktu dekat ini,” ujar Softyan A. Djalil. sebagai land regulator, sementara land manager tidak Bank Tanah, merupakan fungsi pengelolaan pertanahan ada. Akibatnya sekarang, tidak memiliki tanah. Bahkan, (land manager) yang dipembentukannya diinsiasi melalui banyak kantor-kantor BPN di daerah mendapat hibah UU CK. (RH/TA, 09 Okt). dari pemerintah daerah, supaya punya kantor. Harusnya Kementerian ATR/BPN punya dua fungsi land regulator dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 37

UUCK SAH, PEMERINTAH SUSUN PERATURAN PELAKSANAAN BANK TANAH REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN birokrat serta independen. Lalu, ada TATA RUANG direksi. Bank Tanah akan bekerja dekat dengan Kementerian ATR/BPN,” kata Kewajiban negara membentuk Bank Tanah, Sofyan A. Djalil. seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bank Cipta Kerja, mengharuskan Kementerian Agraria tanah merupakan land manager, yang dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebenarnya sudah diterapkan Singapura. (ATR/BPN) segera menyusun Peraturan Pemerintah terkait Ia menjelaskan bahwa dahulu pemerintah hal tersebut. “Bank Tanah merupakan institusi pemerintah Singapura juga tidak punya tanah, namun pusat. Peraturan Pemerintah dari seluruh Undang-Undang berkat bank tanah, pemerintah mereka Cipta Kerja ini ditargetkan akan selesai dalam waktu tiga mengelola banyak tanah. “Bank Tanah bulan. Tapi, akan kita kebut, mudah-mudahan akan jauh kita, juga akan berkembang. Ke depan lebih cepat selesai,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. akan ada kantor-kantor, mungkin akan Djalil. berbarengan di Kantor Pertanahan, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang menyusun draft namun dengan fungsi yang berbeda, Peraturan Pelaksanaan UU CK. “Pembahasan mengenai yakni land manager serta land regulator,” ini juga akan melibatkan pemangku kepentingan untuk ungkap Sofyan A. Djalil. mengetahui apa yang menjadi concern mereka. Sebab ini Menteri ATR/Kepala BPN tidak memungkiri bahwa awalnya tidak ada yang ditutup-tutupi karena tujuan UU ini adalah bank tanah merupakan institusi kecil, namun dengan gerak supaya pemerintah lebih efektif mengelola negeri ini yang cepat. “Dalam tahun 2020 ini, Insya Allah, sudah dapat dengan cara mengurangi regulasi,” ungkap Sofyan A. Djalil. berdiri. Kemudian jika ada satu atau dua bidang tanah yang Seperti yang dikemukakan di atas, Bank Tanah merupakan dapat kita kelola, pada tahun 2021 kita sudah for scale dan institusi Pemerintah Republik Indonesia, yang akan dipimpin punya beberapa kantor di daerah,” kata Sofyan A. Djalil. oleh sebuah komite, yakni Komite Bank Tanah. Menteri Kebijakan bank tanah merupakan suatu penegasan bahwa ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa komite ini dipimpin tanah berfungsi sosial dan itu dapat dijamin oleh negara. oleh tiga orang menteri, dengan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengklarifikasi informasi tidak benar/hoaks sebagai ketuanya. “Kedua menteri nantinya akan ditunjuk mengenai Bank Tanah. Bank Tanah bukanlah suatu lembaga oleh Presiden. Lalu, ada dewan pengawas. Dewan Pengawas yang mengadopsi sistem Hindia Belanda, yakni domein terdiri dari perwakilan dari pemerintah serta profesional. verklaaring. “Ada yang mengatakan bahwa Bank Tanah akan Perwakilan pemerintah ditunjuk oleh pemerintah sendiri, menghidupkan kembali domein verklaaring, itu tidak benar sedangkan dari profesional akan kita cari orang-orang yang sama sekali. Domein verklaaring adalah deklarasi negara di mengerti pertanahan lalu akan diajukan oleh DPR RI untuk mana tanah yang tidak dikuasai atau tidak bisa ditunjukkan disetujui,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. hak miliknya akan diklaim sebagai tanah negara, sementara “Setelah itu ada direksi, yang diangkat oleh Presiden. bank tanah akan mengelola tanah-tanah terlantar dan ini Institusinya ini akan powerfull, maka dari itu pemimpinnya kemudian diredistribusikan. Jadi, konsepnya beda,”pungkas tidak hanya Menteri ATR/Kepala BPN, tetapi ada dua Sofyan A. Djalil. (RH/TA/AF, 09 Okt). menteri lain, yang fungsinya sebagai check and balance, dalam mengambil keputusan. Selain itu, dewan pengawas, fungsinya untuk mengawasi. Jangan sampai nanti bank tanah ini tidak ada yang mengawasi, isinya terdiri dari 38 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SAMPAIKAN POIN-POIN UUCK, MENTERI ATR/ KEPALA BPN: UUCK AKAN PERCEPAT PENYUSUNAN RTRW REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Guna mendukung penciptaan lapangan kerja baru, (RDTR) atau Rencana Tata Ruang,” ujar Sofyan A. Djalil. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Sofyan A. Djalil memaparkan bahwa Rencana Detail Tata Cipta Kerja atau UUCK. Peraturan perundang- Ruang dan produk tata ruang lainnya perlu dipercepat serta undangan ini sangat dibutuhkan mengingat diintegrasikan dengan RencanaTata Ruang dengan Rencana ada sekitar 6.88 juta pengangguran dan 2,92 juta angkatan Zonasi Wilayah Perairan dan Kawasan Hutan. “Hambatan kerja baru rakyat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan yang ditemui selama ini dalam menetapkan tata ruang di alias menganggur. Usai disahkan oleh DPR RI, kini tiap- daerah karena tidak adanya integrasi. UUCK mengenalkan tiap kementerian, sebagai pemangku kepentingan dalam integrasi dan tata ruang akan menjadi panglima, sehingga UUCK segera menyusun peraturan pelaksananya. Dengan tidak ada masalah lagi antara hutan, perairan, dan lain-lain,” alasan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik, kata Menteri ATR/Kepala BPN. Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama UUCK menegaskan bahwa tata ruang tetap menjadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko kewenangan Pemerintah Daerah. Namun, undang-undang Perekonomian) menyelenggarakan Rapat Koordinasi tersebut menegaskan bahwa penetapan RDTR/RTRW perlu Penjelasan Pokok-Pokok Substansi dan Penyiapan Peraturan dipercepat guna memberikan kepastian hukum. “Selama Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Sasana Bhakti ini banyak pengalaman, RDTR/RTRW telah disetujui melalui Praja, Jakarta, Rabu (14/10/2020). persetujuan substansi (persub) oleh Direktorat Jenderal Rapat ini diikuti oleh beberapa Menteri Kabinet Kerja, salah (Ditjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN agar menjadi satunya adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Peraturan Daerah (Perda), namun terlalu lama. Sehingga Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, perlu diberikan batas waktu bagi Pemda untuk menentukan secara daring. dan disahkan setelah 2 (dua) bulan persub diberikan,” kata Dalam rapat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan Sofyan A. Djalil. poin-poin yang tertuang dalam Klaster Perizinan Berusaha Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan apabila dalam 2 (dua) serta Klaster Pengadaan Tanah, yakni klaster tata ruang bulan usai persub diberikan tidak kunjung disahkan Perda dan klaster pertanahan. Sofyan A. Djalil mengatakan tata ruangnya, maka pemerintah yang akan mengesahkan. bahwa dalam tata ruang dapat memberikan kepastian “Kemudian RDTR nantinya akan menjadi Peraturan Kepala dalam berusaha serta memberi manfaat yang optimal bagi Daerah atau Perkada karena dalam penyusunan sudah masyarakat. “Dalam undang-undang ini, perizinan berusaha melibatkan banyak pihak,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. dilakukan berdasarkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan (RH/LS, 14 Okt). ruang yang ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 39

TERKAIT TATA RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENTERIAN ATR/BPN AKAN SUSUN LIMA RPP REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Usai disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, tanah untuk pembangunan kepentingan umum. “Melalui kini kementerian pengampun kepentingan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah sudah dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) bagus, sehingga kita bisa buat jalan tol, waduk, bandara. diminta untuk menyusun peraturan turunannya. Tapi dalam pengalaman pelaksanaannya masih terdapat Menurut Sofyan A. Djalil, Menteri ATR/Kepala BPN, kendala terutama konsinyasi dengan pengadilan. Oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan sebab itu, ditegaskan oleh undang-undang ini,”kata Menteri Nasional (ATR/BPN) akan menyiapkan 5 (lima) Rancangan ATR/Kepala BPN. Peraturan Pemerintah (RPP). Mengenai bank tanah, akan diberikan otoritas kepada “Ada RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP lembaga tersebut sebagai land manager. “Dengan adanya tentang Bank Tanah, RPP tentang Pemberian Hak Atas Bank Tanah, akan membuat Kementerian ATR/BPN Tanah, RPP tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memiliki peran sebagai land manager. Kewenangan ini untuk Kepentingan Umum serta RPP tentang Kawasan dan akan membuat Kementerian ATR/BPN bisa mendapatkan TanahTerlantar,”ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat mengikuti tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial serta Rapat Koordinasi Penjelasan Pokok-Pokok Substansi dan Reforma Agraria,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Penyiapan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta UUCK juga memberikan penguatan Hak Pengelolaan (HPL). Kerja secara daring, Jakarta, Rabu (14/10/2020). Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) “Terkait penyusunan RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang, selama ini diberikan hak pakai dan tidak bisa digunakan kami harapkan input dari semua praktisi. Silakan beri input untuk kepentingan yang lebih produktif. “Untuk itu, dalam kepada kami, apabila concern terkait penyelenggaraan tata UUCK dikenalkan HPL. Jadi, jika Pemda punya tanah, maka ruang,” ujar Sofyan A. Djalil. akan diberikan HPL dan di atasnya diberikan hak yang lain. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan hadirnya UUCK Dengan begitu, tanah bisa lebih bermanfaat, lebih efisien akan memberikan kepastian dalam kegiatan pengadaan serta berdaya guna,”ujar Sofyan A. Djalil. (RH/LS, 14 Oktober) 40 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN SUSUN RPP PERATURAN PELAKSANAAN UUCK REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Usai disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Menteri ATR/Kepala BPN berbicara lebih dalam mengenai (UUCK) oleh DPR RI, Kementerian Agraria dan salah satu RPP yang sedang dibahas yakni RPP tentang Bank Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Tanah. Dalam UUCK, Bank Tanah akan menyediakan paling BPN) segera menyusun Rancangan Peraturan sedikit 30 persen tanah yang dimiliki untuk keperluan Pemerintah (RPP) terkait UUCK. Penyusunan RPP ini dihadiri Reforma Agraria (redistribusi tanah). “Terkait 30 persen oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil; Sekretaris tanah yang disediakan untuk Reforma Agraria, apa saja yang Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan menjadi bagian dari 30 persen itu? Apakah memberikan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Himawan Arief tanah untuk rumah rakyat atau membangun lapangan Sugoto; Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan sepak bola merupakan bagian dari 30 persen itu, misalnya,” Ruang (SPPR), R. Adi Darmawan; Dirjen Penetapan Hak dan kata Sofyan A. Djalil. Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana; serta Dirjen Penataan “Kita mendesain Bank Tanah agar memiliki yurisprudensi Agraria, Andi Tenrisau. sendiri sehingga akan terbentuk praktik yang baik dalam Kementerian ATR/BPN berkewajiban menyusun lima RPP pengelolaannya. Kita akan siapkan menteri-menteri yang sebagai Peraturan Pelaksana UUCK, yakni RPP tentang berdedikasi dan tidak abusif, dewan pengawas yang cukup Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang Bank kuat,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN. Tanah, RPP tentang Pemberian Hak Atas Tanah, RPP tentang Sofyan A. Djalil menyarankan ada beberapa pemangku Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepetingan kepentingan yang harus dilibatkan dalam penyusunan RPP Umum serta RPP tentang Kawasan dan Tanah Terlantar. peraturan pelaksana UUCK. “Terkait Bank Tanah, kita bisa Penyusunan RPP sebagai peraturan pelaksana UUCK mengundang developer, pihak properti guna memberikan memang disegerakan oleh pemerintah, dengan jangka input. Dari aspek akuntansi, kita perlu berdiskusi dengan waktu maksimal tiga bulan. Menteri ATR/Kepala BPN Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Kita perlu membuktikan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar bahwa ada partisipasi publik di dalam undang-undang ini penyusunan RPP ini harus melibatkan juga para pemangku dan kita terbuka terhadap semua input yang diberikan,”kata kepentingan. “Penyusunan RPP yang kita lakukan saat ini Menteri ATR/Kepala BPN. baru bersifat internal, namun kita juga harus melibatkan Penyusunan RPP berlangsung dari tanggal 12 Oktober pihak eksternal, misalnya terkait Reforma Agraria, kita perlu hingga 16 Oktober 2020. (RH/JR, 15 Oktober). mengajak organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” kata Sofyan A. Djalil saat mengikuti rapat penyusunan RPP tersebut, Kamis (15/10/2020). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 41

UUCK AKAN LEPASKAN INDONESIA DARI REGULASI YANG MENGHAMBAT REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Menteri ATR/Kepala BPN. TATA RUANG Selain itu, saat ini Kementerian ATR/ BPN sedang menyusun Rancangan Indonesia merupakan negeri yang kaya potensi. Tanahnya Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai subur serta banyak kandungan mineral di dalam tanahnya Peraturan Pelaksana UUCK. Ada lima merupakan daya tarik tersendiri bagi setiap orang di RPP yang sedang disusun yakni RPP dunia. Sejatinya Indonesia sudah menjadi negara yang tentang Penyelenggaraan Penataan masyarakatnya makmur dan sejahtera, seperti cita-cita Ruang, RPP tentang Bank Tanah, RPP pendiri bangsa kita dulu. Namun, hingga kini, Indonesia tentang Pemberian Hak Atas Tanah, RPP masih berjuang menjadi negara yang makmur dan sejahtera tentang Penyelenggaraan Pengadaan dikarenakan adanya masalah yang memang tidak selesai sejak Tanah untuk Kepetingan Umum serta RPP kita merdeka. Salah satu hal yang mendasari adalah masih tentang Kawasan dan Tanah Terlantar. banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, “RPP tentang tata ruang akan mendorong umumnya dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan. penataan ruang yang lebih komprehensif “Anda pernah menonton film Django Unchained? Film ini serta transparan dengan semangat untuk mengisahkan seorang django/jagoan yang mulanya dirantai mencegah korupsi. Lalu, PP tentang oleh lawan-lawannya. Pada saat ia ingin dijual oleh musuhnya, Pengadaan Tanah akan membuat dia berhasil memperdaya musuhnya, sehingga rantainya pengadaan tanah yang dilakukan lebih dilepas. Saat rantainya dilepas, Django mampu mengalahkan effektif serta menyelesaikan kendala-kendala yang ada selama musuhnya. Ini seperti kondisi negara kita sekarang ini. ini,” ungkap Sofyan A. Djalil. Indonesia punya banyak potensi namun dirantai oleh regulasi Penyusunan RPP tentang BankTanah akan membuat Pemerintah sehingga sulit berkembang,” ujar Menteri Agraria dan Tata memiliki fungsi land manager. “Selama ini, Kementerian ATR/ Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. BPN hanya menjalankan fungsi regulator, sehingga kesulitan Djalil saat memberikan keterangan pers kepada media nasional menyediakan tanah untuk rumah rakyat. Dengan adanya secara daring, Jumat (16/10/2020). Bank Tanah, hal itu akan dapat diatasi. Bank Tanah nantinya Efek dipasungnya Indonesia oleh regulasi tersebut membuat menghimpun, mengelola serta mengembangkan dan negeri ini, salah satunya, kesulitan menciptakan lapangan mendistribusikan tanah, yang berasal dari tanah terlantar, kerja bagi rakyatnya. “Sulitnya penciptaan lapangan kerja baru tanah yang sudah habis HGU-nya, kemudian diredistribusikan membuat masyarakat kita akhirnya meninggalkan kampung kepada masyarakat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. halaman mereka, keluarga mereka untuk mencari kerja di luar Penyusunan RPP tersebut akan segera dirampungkan dan negeri. Saat memilih Presiden, rakyat berharap ia merealisasikan untuk itu, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa RPP ini akan janji kampanyenya, namun sulit karena dirantai oleh regulasi, mendukung UUCK dan untuk itu Kementerian ATR/BPN sehingga Presiden mengatakan kondisi seperti ini tidak bisa meminta input kepada semua orang. “Saya sedih juga melihat diteruskan lagi,” ungkap Sofyan A. Djalil. anak sekolah demonstrasi, padahal undang-undang ini dibuat Pemerintah menyadari banyak regulasi yang saling untuk mereka sehingga mereka tidak perlu menganggur. Jika bertentangan satu sama lain, sehingga perlu dibuat suatu seseorang tidak setuju dengan UUCK, maka akan kita perbaiki undang-undang untuk melakukan sinkronisasi antara satu dengan peraturan pelaksanaannya. Jika ada yang tidak setuju regulasi dengan regulasi yang lain. “Melalui Undang-Undang maka silakan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Semua ada Cipta Kerja (UUCK), Pemerintah melakukan penyederhanaan mekanismenya,” ujar Sofyan A. Djalil. tiap-tiap regulasi tadi. Dengan metode Omnibus Law, UUCK Rantai regulasi memang membelenggu Indonesia, sehingga menyinkronkan 79 peraturan perundang-undangan yang menyandera kepentingan masyarakat. Dengan UUCK, bangsa menghambat investasi untuk penciptaan lapangan kerja,” kata Indonesia bisa berharap agar belenggu tersebut lepas, sehingga bisa bergerak maju menjawab tantangan ke depan. (RH/JR, 16 Okt). 42 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL