buku sipers issn

ARIE YURIWIN: SELAIN PERENCANAAN, KOORDINASI ADALAH KUNCI SUKSES PENGADAAN TANAH PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN Pengadaan tanah masih menjadi salah satu kendala menyelesaikan masalah tersebut. Tidak masalah kita harus yang kerap dihadapi dalam pembangunan mundur beberapa hari untuk mengasah pisau sebelum turun ke infrastruktur di Indonesia. Sejumlah upaya harus lapangan, dalam artian kita sudah siap sebelum mengeksekusi,” dilakukan guna menyiasati proses pengadaan tanah ucap satu-satunya Dirjen perempuan di Kementerian ATR/BPN menjadi lebih cepat dan efektif serta memerlukan kolaborasi ini. dan kerja bersama antar pemangku kepentingan agar dapat Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Wilayah Sungai Bali terimplementasi dengan baik. Penida, Ditjen SDA, Kementerian PUPR, Airlangga Mardjono Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) menyampaikan bahwa terdapat beberapa kendala dalam Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pelaksanaan pengadaan tanah. Salah satunya adalah karena Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Arie Yuriwin saat menjadi lamanya proses pembebasan tanah dan dalam penerimaan narasumber pada acara SDA Muda Berdialog. Kegiatan tersebut uang ganti rugi. “Masih banyak masyarakat yang belum keluar diinisiasi oleh kaum milenial Ditjen Sumber Daya Air (SDA), dan masih banyak masyarakat yang tinggal di proyek tersebut, yaitu Pegawai Negeri Sipil Ditjen SDA angkatan tahun 2017 bahkan ada masyarakat yang sudah sempat pergi tapi balik dan 2018. Acara yang berlangsung melalui aplikasi Zoom lagi,” tutur Airlangga Mardjono. pada Jumat petang (29/05/2020) mengusung tema Mengurai Lebih lanjut, Airlangga Mardjono mengatakan untuk Kendala Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur SDA. mengatasinya dibutuhkan dasar hukum pelaksanaan “Dalam proses pengadaan tanah dibutuhkan koordinasi pembayaran uang ganti rugi tersebut. “Ada beberapa dasar yang baik antar pemangku kepentingan terkait, antara hukum yang kita pakai dalam proses pembebasan tanah dan lain Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Lembaga penggantian uang ganti rugi dan dalam proses tersebut kita Manajemen Aset Negara (LMAN), Badan Pengawasan Keuangan melakukan validasi kepada masyarakat yang berhak. Seperti dan Pembangunan (BPKP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan scan sidik jari, foto diri, dan semuanya tersimpan dan SDA sendiri,” ujar Arie Yuriwin. sampai saat ini, itu agar dipastikan penggantian tersebut Lebih lanjut, Arie Yuriwin mengatakan terdapat beberapa sampai kepada yang berhak,” tambahnya. tahapan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Mulai dari Menutup dialog, Arie Yuriwin memberikan pesan kepada dokumen perencanaan, tahap persiapan, pelaksanaan kaum milenial SDA Muda agar terus bersemangat dalam pengadaan tanah, serta penyerahan hasil. membangun infrastruktur bidang sumber daya air di Indonesia. “Ke depannya tahapan perencanaan dan persiapan harus Tidak ketinggalan para narasumber dan peserta dialog juga dilakukan dulu sampai clean and clear sebelum masuk ke memberikan apresiasi dan berterima kasih atas dedikasi Arie tahap pelaksanaan untuk menghindari adanya perubahan Yuriwin yang memasuki masa purnatugas pada 1 Juni 2020 luasan dan ini dibutuhkan kordinasi yang baik agar dapat cepat mendatang. (RE, 29 Mei). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 475

AMANKAN ASET PEMERINTAH, KEMENTERIAN ATR/BPN MASIFKAN PELAKSANAAN INTIP PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN Banyaknya instansi pemerintah yang belum tersebut dalam keadaan bersengketa atau tidak. mengetahui cara melakukan pemetaan yang baik serta cara mendeteksi status dari Lebih lanjut Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa tanah pemerintah. Kementerian ATR/BPN inventarisasi ini sangat penting. “Inventarisasi tanah menghadirkan solusi berupa inovasi terbaru, yaitu pemerintah ini sangat bermanfaat kepada instansi Aplikasi INTIP (Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah). terkait, apakah tanah-tanah itu dipakai sesuai dengan peruntukan pengunaannya, apakah ada penguasaan “Aplikasi INTIP hadir untuk mewujudkan ketersediaan oleh masyarakat ataupun ada sengketa dengan pihak basis data tanah instansi pemerintah yang akurat dan ketiga atau masyarakat,” tambahnya. mutakhir,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal ATR/ Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah Arie Pengadaan Tanah, Himawan Arief Sugoto pada kegiatan Yuriwin mengatakan, “Sekarang INTIP menjadi bagian Workshop Pengolah Data Inventarisasi Tanah Instansi yang mendapat perhatian banyak instansi. Kita Pemerintah (INTIP) TA 2020 yang dilaksanakan dengan mendapat apresiasi juga dari Komisi Pemberantasan Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kantor Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah dalam rangka Wilayah BPN seluruh Indonesia melalui video conference percepatan sertipikasi. Dengan kegiatan workshop pada Jumat (12/06/2020). ini dapat membantu permasalahan di daerah dapat kita internalisasi, sehingga tidak ada keraguan lagi Himawan Arief Sugoto menambahkan, saat ini dalam internalisasi tanah pemerintah, sehingga dapat pemerintah sedang menertibkan tanah milik pemerintah, diimplementasikan kawan-kawan daerah dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan-badan pelaksanaannya.” lain yang tersebar di Indonesia. “Sesuai dengan apa yang kita rencanakan kita akan menertibkan tanah-tanah Pada e-workshop yang dihadiri oleh 90 peserta dari pusat pemerintah bersertipikat, diduduki atau bahkan yang dan daerah ini juga disampaikan penjelasan terkait INTIP belum memiliki dokumen,” ungkapnya. oleh Direktur Pemanfaatan Tanah Pemerintah, Iskandar Syah dan paparan materi secara detail oleh Kepala Bidang Pelaksanaan INTIP juga didasarkan banyaknya instansi Pengembangan dan Standarisasi Sistem Teknologi pemerintah yang tidak mengetahui bagaimana Informasi, Farid Hidayat serta Kepala Seksi Survei Tematik melakukan pemetaan yang baik untuk tanah asetnya, Tata Ruang, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu, Budianto. baik yang sudah bersertipikat maupun yang belum. Serta (RE/NA, 13 Juni). juga untuk mendeteksi status dari tanah pemerintah 476 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

LAND DEVELOPMENT, ISU STRATEGIS MASA DEPAN PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN Pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari proses bahwa pengembangan pertanahan sangat dibutuhkan pengadaan tanah yang terencana dengan baik di masa akan datang. “Terdapat beberapa sektor penting sejak awal. Hal ini untuk memastikan pengadaan pemanfaatan tanah dalam pengembangan pertanahan tanah yang layak dan adil. Sehingga, peran dari diantaranya pembangunan infrastruktur, konsolidasi tanah, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan pembangunan rumah murah tidak akan bisa jika tanah Pertanahan ke depannya sangat krusial dalam mendukung diserahkan pada mekanisme pasar, pembangunan kawasan pembangunan. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Direktur industri, dan juga food estate atau farming estate untuk Jenderal Pengadaan Tanah, Himawan Arief Sugoto, pemenuhan pangan,” ujarnya. pada Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Tanah Kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk mendiskusikan Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengembangan pengembangan pertanahan ke depan, dan juga peran Pertanahan Tahun Anggaran 2020 melalui video conference, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah pada struktur baru Senin (29/06/2020). kementerian, hambatan, serta peluang yang dihadapi. “Dalam fungsi land management, ada beberapa kelompok “Sehingga pada saatnya nanti bisa bergerak dari struktur yang menjadi komponennya. Pertama adalah land tenure yang lama menjadi struktur yang baru, para Kabid dan yang mengatur kepemilikan, kemudian land use yang terkait Kasi Pengadaaan Tanah seluruh Indonesia mempunyai dengan penataan pertanahan dan ruang, yang ketiga land pegangan untuk melaksanakan program-program kerja,” value, dan yang berikutnya adalah land development. Dirjen ungkap Direktur Pemanfaatan Tanah Pemerintah, Iskandar V (Pengadaan Tanah-red) ini memegang dua fungsi yaitu Syah saat mengawali acara. land development dan land value. Fungsi yang lain bisa jadi Sebagai Informasi, Kementerian ATR/BPN saat ini sedang akan selesai namun masa depan itu adalah bagaimana melakukan restrukturisasi organisasi. Diawali dengan land development ini bisa kita kerjakan,” ujar Himawan Arief terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun Sugoto. 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Himawan Arief Sugoto juga menilai bahwa fungsi pengada­ Perpres Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan an tanah untuk mendukung Proyek Strategis Nasional Nasional pada medio April lalu. sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja ada beberapa Selain diisi oleh Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah hal yang harus diperhatikan lagi. “Perencanaan pengadaan Himawan Arief Sugoto, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN tanah dilaksanakan di Kementerian/Lembaga lain. Ke Bidang Ekonomi Pertanahan Gunawan Muhammad dan depan kita akan mencoba menginisiasi yang lain seperti juga Direktur Pemanfaatan Tanah Pemerintah Iskandar pencadangan tanah. Kita bisa siapkan tanah, kita punya Syah kegiatan ini juga menghadirkan Iwan Prijanto CEO PT rekening Bank Tanah ini fungsinya sebagai intermediasi, kita DEX Solusi Transit yang juga Ketua Umum Green Building kumpulkan tanah tersebut untuk membuka kesempatan Council Indonesia. Dengan peserta jajaran Direktorat investasi,” tambah pria yang juga menjabat sebagai Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN, Kepala Bidang Pengadaan Tanah Senada dengan Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia serta Kepala Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Ekonomi Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah BPN Pertanahan Gunawan Muhammad menyampaikan Provinsi se-Indonesia. (WN/RE, 30 Juni). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 477

KEMENTERIAN ATR/BPN TARGETKAN PENGADAAN TANAH TOL CISUMDAWU SELESAI OKTOBER 2020 PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN Penyelesaian pengadaan tanah Tol Cileunyi, stakeholder sangat mendukung pembebasan tanah Tol Sumedang, Dawuan (Cisumdawu) akan ditargetkan Cisumdawu. “Pembangunannya diharapkan selesai pada selesai pada Oktober tahun ini. Demikian tahun 2021 dan dapat menjadi akses menuju bandara dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kertajati di Kabupaten Majalengka,” ujar Sofyan A. Djalil. Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Arie Yuriwin dalam saat meninjau lokasi pembangunan tol tersebut, Sabtu kesempatan yang sama mengatakan bahwa kegiatan (18/07/2020). pengadaan tanah dapat terhambat apabila tanah yang Dalam kunjungan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN akan dibebaskan berstatus tanah sengketa. “Sengketa didampingi oleh Tenaga Ahli Menteri bidang Pengadaan tanah yang ditemui dalam proses pembebasan tanah Tanah, Arie Yuriwin; Direktur Jenderal Bina Marga dalam proyek pembangunan Tol Cisumdawu sudah kami Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat komunikasikan dengan Mahkamah Agung dan sudah ada (PUPR), Hedy Rahadian; Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) solusi dari mereka,” ujar Arie Yuriwin. BPN Provinsi Jawa Barat Yusuf Purnama, serta Kepala Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Hadiat Sondara menambahkan bahwa program pengadaan tanah Tol Danasaputra dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cisumdawu memang sudah ditargetkan oleh Kanwil BPN Sumedang, Raden Agus Sumiarsa. Provinsi Jawa Barat rampung tahun ini. “Kendala berupa Sofyan A. Djalil mengungkapkan memang ada beberapa sengketa tanah yang ada di beberapa seksi pengadaan kendala dalam proses pengadaan tanahnya namun ia tanah, salah satunya di Pasar Resik, untuk penyelesaiannya meyakini bahwa kendala tersebut dapat diselesaikan. sudah ada komunikasi dengan Mahkamah Agung dan “Untuk membangun jalan tol, dari sisi teknis dapat harapannya tidak ada salah langkah dalam penyelesaiannya,” dikerjakan, namun jika pengadaan tanahnya tersendat ujarnya. maka pembangunan jalan tol ini akan terhambat. Memang Tol Cisumdawu ini memiliki panjang kurang lebih ada hambatan dalam pembebasan tanah dalam proyek tol 61 kilometer dan dalam pengadaan tanah maupun ini, tetapi bisa kita selesaikan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. pembangunannya dibagi menjadi 6 seksi. (18 Juli). Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa semua 478 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UU NOMOR 2 TAHUN 2012 SOLUSI DALAM MENGURAI KENDALA PENGADAAN TANAH Pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN pemerintah dalam hal ini EKONOMI PERTANAHAN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki fungsi penting dalam setiap pembangunan infrastruktur dan program strategis nasional lainnya. Namun pada prosesnya, sering kali terkendala pada saat proses pembebasan tanahnya. Dengan demikian, dibutuhkan solusi untuk mengurai kendala pada setiap tahapan pengadaan tanah. “Proses-proses pengadaan tanah Tahapan selanjutnya, Himawan Arief Sugoto menambahkan sudah ada dari zaman dulu, baik terdapat tahapan persiapan. “Tahapan persiapan menurut untuk pembangunan infrastruktur, UU Nomor 2 Tahun 2012, Pemerintah Daerah atau dalam kepentingan proyek pemerintah, hal ini Gubernur berperan untuk menetapkan lokasi yang kepentingan usaha, kepentingan umum, dan sebagainya. akan dibebaskan, sehingga kemudian masuk ke tahapan Bahkan dulu sering terhenti dan macet karena terkendala pelaksanaan,” tambahnya. pengadaan tanah. Tapi saat ini dengan adanya UU Nomor Dalam proses pengadaan tanah, Kementerian ATR/BPN 2 Tahun 2012, kita lihat pembangunan infrastruktur saat ini berperan pada tahap pelaksanaan. Melalui Kantor Wilayah sudah baik,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan yang ada di setiap Himawan Arief Sugoto pada sesi wawancara dengan Radio Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Sonora, Kamis (30/07/2020). setempat membentuk satuan tugas untuk memvalidasi data di lapangan. “Cukup banyak kompleksitas yang terjadi Indonesia masih sangat membutuhkan infrastruktur dalam sampai jadilah data nominatif. Setelah proses itu baru rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan setiap akan dibuat appraisal, bagi yang bisa menerima maka bisa pembangunan infrastuktur dimulai dengan pengadaan dibayarkan ganti ruginya, bagi yang belum bisa menerima tanah yang baik. Untuk itu, Sekretaris Jenderal Kementerian maka dikonsinyasi ke pengadilan. Secara proses alurnya ATR/BPN mengatakan negara membutuhkan langkah seperti itu sesuai dengan UU yang berlaku,” jelas Himawan yang lebih pasti untuk proses pengadaan tanah sehingga Arief Sugoto. lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Di saat seperti sekarang ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan ATR/BPN mengungkapkan sangat dibutuhkan akselerasi Umum. dalam pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menciptakan sebanyak mungkin investasi sehingga “Semenjak adanya UU 2/2012 dan diatur lagi oleh peraturan menciptakan lapangan kerja. “Untuk membuat investasi di bawahnya, praktis pengadaan tanah memiliki payung menarik maka kita harus memudahkan perizinan, hukum yang baik. Pada saat selesai pengadaan tanah, menyiapkan tanah untuk pembangunan sehingga harusnya pembangunan sudah lebih mudah, karena akan tercipta suatu pertumbuhan ekonomi yang akan aspek yang paling banyak dimensinya adalah pada bagian menciptakan kesejahteraan masyarakat. Program pengadaan tanahnya,” ujar Himawan Arief Sugoto. pengadaan tanah adalah untuk pembangunan ekonomi dan masa depan bangsa,” pungkasnya. (LS/TA, 30 Juli). Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menjelaskan kenapa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bisa menjadi solusi dalam proses pengadaan tanah karena terdapat tahapan-tahapan yang jelas.“Dalam UU itu ada proses perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang membutuhkan. Dalam tahapan ini, dibutuhkan dokumen perencanaan yang baik sejak awal untuk dapat menghasilkan pengadaan tanah yang layak dan adil,” tuturnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 479

PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN TEKANKAN PENTINGNYA KERJA SAMA ANTAR EKONOMI PERTANAHAN STAKEHOLDER, MENTERI ATR/KEPALA BPN OPTIMISTIS PENGADAAN TANAH SEMAKIN LANCAR Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Presiden Joko Widodo memfokuskan pembangunan infrastruktur nasional. Mayoritas jalan tol yang menyambungkan satu provinsi ke provinsi lain, contohnya Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar yang menyambung Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatra Selatan serta Tol Trans Jawa, yang terbentang dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Keberhasilan pembangunan infrastruktur tersebut didukung oleh pengadaan tanah. “Jika dilihat gambar besarnya, kita semakin masih mencari-cari dokumen asli terkait pengadaan tanah berpengalaman dalam melakukan kegiatan padahal tidak perlu khawatir semuanya ada di Kantor pengadaan tanah,” ujar Menteri Agraria dan Pertanahan. Segala birokrasi yang mempersulit harus kita Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tinggalkan karena secara substansi yang kita lakukan tidak (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil saat memberikan pengarahan ada masalah,” kata Sofyan A. Djalil. kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, dan diikuti juga secara virtual oleh jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Rabu (12/08/2020). Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan Kendala-kendala tersebut tidak mengurangi apresiasi bahwa suksesnya pengadaan tanah serta pembangunan Menteri ATR/Kepala BPN atas kerja keras jajaran Kanwil BPN infrastruktur tersebut juga didukung oleh pendanaan yang Provinsi Jawa Tengah serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa cepat melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Menurutnya, Timur dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah. “Jika keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kerja sama semua ada kendala di lapangan bisa bertukar pikiran dengan saya pihak. “BPJT sangat membantu dari sisi anggaran karena maupun ibu tenaga ahli, Arie Yuriwin,” ujar Menteri ATR/ mereka selalu siap menyediakan anggaran yang dibutuhkan Kepala BPN. untuk kegiatan pengadaan tanah. Peran BPJT ini sangat baik Pengadaan tanah juga termasuk program yang diperhatikan sekali dalam mendukung kelancaran program pengadaan oleh Presiden Joko Widodo, terutama dalam masa pandemi tanah,” kata Sofyan A. Djalil. ini. Pemerintah sedang menggenjot Pemulihan Ekonomi Pengalaman tersebut memang didapat dari seringnya Nasional (PEN) melalui pengadaan tanah dengan mekanisme menyelesaikan kendala di lapangan. Menteri ATR/Kepala ganti untung kepada masyarakat. Mengenai hal ini, Tenaga BPN tidak menampik bahwa terdapat juga pengadaan Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie tanah terhambat, umumnya karena birokrasi yang rumit. Yuriwin mengatakan bahwa program pengadaan tanah yang “Pengadaan tanah banyak yang terkendala oleh Tanah prosesnya masih berjalan agar dapat dirampungkan. “Akhir Kas Desa, yang untuk disertipikatkan menunggu izin dari Oktober 2020, pengadaan tanah program pembangunan Gubernur. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) infrastruktur sudah selesai,” ujar Arie Yuriwin. Selain didampingi oleh Arie Yuriwin, Menteri ATR/Kepala BPN pada kesempatan ini didampingi oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus Widjayanto serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati. Selain tatap muka secara langsung dengan jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah, rapat ini secara virtual diikuti oleh Kepala BPJT, Danang Parikesit; Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hedy Rahadian; perwakilan Lembaga Manajemen Aset Negara; serta para PPK proyek pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah. (RH/TA/AF, 12 Agust). 480 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMENTERIAN ATR/BPN DORONG PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR “Untuk pendaftaran tanah di Indonesia tahun 2015 tanah PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN yang sudah terdaftar baru 46 juta bidang, hari ini kita sudah EKONOMI PERTANAHAN mencapai 78 juta bidang tercapai 32 juta bidang dalam tempo 5 tahun terakhir ini. Kita pun memiliki target di tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar semua. Tetapi yang penting lagi yaitu membangun kantor ini menjadi kantor yang modern, kita memperkenalkan digitalisasi kantor pertanahan. Serta diharapkan di tahun 2024 nanti masyarakat tidak perlu antre lagi,” lanjutnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Menteri ATR/Kepala BPN pun mengatakan jika peran dari Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempunyai kantor ini adalah menyiapkan infrastrukur paling dasar peran penting dalam melaksanakan pengadaan di mana di atas tanah dan ruang agar kegiatan ekonomi tanah, di mana terkait erat dengan program bisa berjalan dengan baik. Sehingga dengan begitu strategis nasional dan pembangunan infrastruktur yang dipercepatnya pengadaan tanah maka diharapkan pula tengah digalakkan pemerintah. Terlebih dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi akan membaik di masa pandemi masa pandemi Covid-19, dibutuhkan percepatan Covid-19. pembangunan untuk membantu pemulihan ekonomi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menjaga pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, akan terus dibutuhkan solusi untuk mengurai kendala yang ada. fokus mempercepat belanja infrastruktur terutama Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, yang berdampak langsung dalam mengurangi angka Sofyan A. Djalil, dalam acara Indonesia Maju di TVRI. Acara pengangguran. “Dengan adanya kerja sama yang baik ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari antar kementerian/lembaga terkait untuk membangun Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan secara virtual, infrastruktur di Indonesia akan membantu pemulihan dari ruang kerja Menteri ATR/Kepala BPN, Jakarta, Senin ekonomi nasional dan menjaga pertumbuhan ekonomi,” (17/08/2020). ungkapnya. “Pengadaan tanah Alhamdulillah saya pikir dengan adanya Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani UU No. 2 Tahun 2012 yang ditugaskan kepada Kementerian menjelaskan bahwa untuk dapat memulihkan pertumbuhan ATR/BPN untuk melaksanakan pembebasan tanah sampai ekonomi Indonesia maka dibutuhkan konsumsi dan hari ini kita sudah berhasil membebaskan hampir kurang investasi. Kedua variabel ini berkontribusi hampir 90% lebih 70.000 hektare karena untuk kepentingan infrastruktur. dari ekonomi Indonesia. Untuk itu pemerintah melalui Karena hasil dari pembebasan lahan ini maka pekerjaan APBN akan terus berjuang menggunakan anggaran yang seluruh Kementerian/Lembaga yang sudah dialokasikan untuk bisa mengembalikan daya beli ditugaskan membangun infrastruktur masyarakat sehingga konsumsi masyarakat bisa kembali tidak memiliki kendala,” ujarnya. pulih. (17 Agust). Lebih lanjut dijelaskan bahwa semenjak adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan juga peraturan pelaksanaanya, praktis pengadaan tanah memiliki payung hukum yang baik. Pada saat selesai pengadaan tanah, harusnya pembangunan sudah lebih mudah, karena aspek yang paling banyak dimensinya adalah pada bagian pengadaan tanahnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 481

JALAN TOL TRANS SUMATRA DIHARAPKAN RAMPUNG 2024 PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN Pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti sama,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. pembangunan jalan tol tak bisa lepas dari proses Kendala-kendala dalam hal pengadaan tanah sering terjadi pengadaan tanah, salah satunya Jalan Tol Trans tetapi tidak mengurangi apresiasi Menteri ATR/Kepala Sumatra. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN atas kerja keras jajaran Kanwil BPN Provinsi Lampung Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk dan Kanwil BPN se-Sumatra dalam pelaksanaan kegiatan terus mempercepat pengadaan tanah untuk pembangunan pengadaan tanah. “Kami kemari ke sini untuk meyakini kita Jalan Tol Trans Sumatra dan dapat menggerakkan ekonomi semua yaitu target 2022, pembebasan lahan dapat tercapai,” guna menyejahterakan rakyat. ujar Sofyan A. Djalil. “Target pemerintah untuk jalan Tol Bakauheni-Aceh Proses pengadaan tanah mendapat perhatian dari Presiden diharapkan bisa selesai pada tahun 2024 sedangkan RI, Joko Widodo, karena dengan pengadaan tanah yang pembebasan lahan paling lambat di akhir tahun 2022, untuk cepat dan adil. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang itu kita melakukan teleconference dengan para Kepala Kantor Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan sekarang ATR/BPN se-Sumatra untuk memastikan target itu dapat Kementerian ATR/BPN sangat fokus mempercepat proyek terpenuhi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat pengadaan tanah dalan Program Prioritas Nasional. “Adanya memberikan pengarahan dengan para Kepala Kantor ATR/ Perpres 66 Tahun 2020 tidak diperlukan lagi dokumen tanah BPN se-Sumatra melalui konferensi video, Rabu (19/08/2020). tanah yang ineligible,” katanya. Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan agar Pada kesempatan ini selain didampingi oleh Tenaga penataan lokasi jalan tol untuk disegerakan. “Sebagian Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, jalan tol itu belum ada sertipikatnya, sekarang kita akan Arie Yuriwin, turut mendampingi Kepala Biro Hubungan mengeluarkan seluruh sertipikat jalan tol dan Lembaga Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati, Manajemen Aset Negara (LMAN) membayar uang ganti rugi Kepala Kantor Wilayah Provinsi Lampung, Kepala Kantor bagi dokumen dan bidang-bidang yang belum dibayarkan,” Pertanahan lingkungan Provinsi Lampung. Rapat secara kata Sofyan A. Djalil. virtual kali ini diikuti juga oleh Kepala Kantor Wilayah Pembangunan jalan tol juga berdampak pada kegiatan BPN se-Sumatra, Kepala BPJT, Direktur Jenderal Bina ekonomi masyarakat setempat. “Pemerintah Daerah Marga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Lampung mengatakan sekarang Lampung menjadi dinamis perwakilan LMAN serta para PPK proyek pengadaan tanah serta ekonomi dan investasinya tumbuh, berkembang luar untuk pembangunan infrastruktur di Sumatra. (JR/AF, 19 biasa dan seluruh Sumatra dapat akan mengalami hal yang Agust). 482 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERAN PENTING PROFESI PENILAI PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL dasar nilai ganti kerugian objek PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN pengadaan tanah,” kata EKONOMI PERTANAHAN Direktur Penilaian Tanah. “Pada tahapan perencanaan, penilai menentukan perkiraan nilai tanahnya dan dimasukkan ke dalam dokumen perenca­ naa­n. Kemudian pada tahap­ an pelaksanaan, penilai melakukan penilaian ganti kerugian, melakukan musya­ warah dengan masyarakat yang tanahnya terdampak hingga pemberian ganti kerugian,” tambah Perdananto Aribowo. Tanah merupakan aspek yang sangat penting bagi Pada kesempatan yang sama, pembangunan infrastruktur, untuk itu diperlukan Dadan Kuswardi dari Pusat tahapan dalam pengadaan tanah. Pada prosesnya, Pembinaan Profesi Keuangan pengadaan tanah tidak terlepas dari ganti kerugian. Kementerian Keuangan, me­ Penentuan besar ganti kerugian dilaksanakan pada tahap nyampaikan pendapatnya pelaksanaannya. Untuk menentukan besarannya, tentu kepada para profesi keuangan dibutuhkan payung hukum yang dinamis dalam mengikuti yang terlibat dalam proses perkembangan yang terjadi di lapangan. pengadaan tanah. “Dalam menjalankan kegiatannya, “Saat ini proses pengadaan tanah mengacu pada Undang- profesi keuangan harus menaati etik, standar dan peraturan Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah perundang-undangan serta harus bisa melakukan mitigasi Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum setelah risiko yang dijalankan profesi keuangan dapat menemukan sebelumnya mengalami beberapa kali perubahan dalam fraud dan financial shenanigans,” ucap Dadan Kuswardi. peraturan. Hal ini menunjukkan dinamika pengadaan Kegiatan pengadaan tanah sangat disadari menjadi kunci tanah, maka payung hukumnya juga harus mengikuti keberhasilan dalam program pembangunan ekonomi yang perkembangan,” ujar Perdananto Aribowo, Direktur berbasis kepada kegiatan infrastruktur. Untuk itu, Ketua Penilaian Tanah pada Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia, Hamid Yusuf dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan menyampaikan pandangannya melalui perspektif praktisi Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/ penilai. “Proses pengadaan tanah seharusnya berpedoman BPN) pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh pada prinsip pengadaan tanah, yaitu adanya kesukarelaan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan dilakukan pemilik tanah untuk menyerahkan haknya dengan secara virtual pada Rabu (19/08/2020). pertimbangan karena kepentingan pembangunan fasilitas Pada Seminar Nasional yang mengangkat tema umum. Di samping itu, negara harus memastikan kepada Implementasi UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Aturan pemilik tanah untuk mendapatkan penggantian yang Teknis Pelaksanaannya: Perspektif Peran Profesi Penilai setidaknya sama atau lebih menguntungkan,” tutur Hamid Dalam Pembangunan Nasional, Perdananto Aribowo Yusuf. menyampaikan peran penilai dalam tahapan-tahapan Lebih lanjut, Guru Besar Hukum Agraria Universitas pengadaan tanah. “Penilai memiliki peran penting dalam Gadjah Mada, Prof. Maria S.W. Sumardjono mengatakan kesuksesan kegiatan, karena nilai yang dihasilkan menjadi karena penilai pertanahan memiliki fungsi yang sentral, maka penilaian yang dilakukan harus mencerminkan rasa keadilan. “Sepanjang masih ada pengadaan tanah, maka teman-teman penilai masih sangat diperlukan dan memiliki fungsi yang sentral. Akan tetapi, penilaian yang dilakukan harus mencerminkan rasa keadilan,” tegas Prof. Maria S.W. Sumardjono. (LS, 19 Agust). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 483

PENGADAAN TANAH, PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN ATR/BPN DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN Perekonomian negara-negara di dunia saat ini efisien. “Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat menjadi tengah berada dalam tekanan yang diakibatkan institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang bertaraf pandemi Covid-19. Tak terkecuali Indonesia, yang internasional. Kami akan meningkatkan standar kantor terus berusaha untuk memulihkan kekuatan supaya berstandar internasional. Sehingga masyarakat tidak sosial ekonomi serta menghentikan penyebaran Covid-19 perlu repot ke kantor lagi,” ungkapnya. dengan meminimalkan korban jiwa serta pelonjakan angka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga penularan yang diharapkan dapat diatasi melalui sistem Hartanto mengharapkan ekonomi Indonesia tahun ini dapat kesehatan nasional. tumbuh positif meskipun di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata “Saya dan para Menteri di bawah koordinasi Kementerian Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga ikut Koordinator Bidang Perekonomian membahas hal-hal terkait berkontribusi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional. strategi percepatan realisasi belanja program-program “Kementerian ATR/BPN memiliki peran srategis dalam strategis, supaya ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh pengadaan tanah untuk menyukseskan program strategis positif,” ujarnya. nasional dan pembangunan infrastruktur yang tengah Airlangga Hartanto juga mengatakan Rapat Koordinasi digalakkan pemerintah. Terlebih dalam menghadapi masa ini membahas program dan kebijakan strategis dalam pandemi Covid-19, dibutuhkan percepatan pembangunan penanganan dampak dari pandemi Covid-19 dari sisi untuk membantu pemulihan ekonomi serta menjaga ekonomi. Salah satunya melalui percepatan realisasi belanja pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, pemerintah dan program strategis jangka pendek untuk Sofyan A. Djalil, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mendorong percepatan realisasi anggaran. Ditambahkan (RKTM) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan pula bahwa kegiatan ini dilaksanakan di Bali sebagai bentuk Kementerian di Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian dukungan untuk memulihkan kembali pariwisata di Bali Bali, di Nusa Dua, Jumat (21/08/2020). yang terpuruk semenjak pandemi Covid-19. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyediaan infrastruktur Kegiatan RKTM Kementerian Koordinator Bidang dasar oleh Kementerian ATR/BPN untuk memperlancar jalur Perekonomian dan Kementerian di Lingkup Koordinasi konektivitas serta pengembangan wilayah dan ekonomi Bidang Perekonomian di Bali ini dilaksanakan mulai tanggal di kawasan perbatasan negara sehingga akan menjadi 21 s.d. 22 Agustus 2020. Dipimpin oleh Menteri Koordinator beranda terdepan dan etalase bangsa. Dari segi pariwisata, Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, RKTM dihadiri Kementerian ATR/BPN juga mendukung pembangunan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil; Menteri di 5 destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Danau Toba, Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang yang Perdagangan, Agus Suparmanto; Menteri Pertanian, Sahrul diperkirakan dapat rebound secara signifikan pasca pandemi Yasin Limpo; Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki; Covid-19. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah; Menteri Ristek/ Sofyan A. Djalil juga mengatakan jika saat ini Kementerian BRIN, Bambang Brojonegoro; serta Menteri BUMN yang ATR/BPN memanfaatkan teknologi informasi, sehingga diwakilkan oleh Wakil Menteri BUMN, Budi G. Sadikin. (TA/ layanan pengurusan terkait pertanahan bisa lebih cepat dan RE, 21 Agust). 484 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PASTIKAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK BENDUNGAN BERJALAN BAIK, KEMENTERIAN ATR/BPN LAKUKAN EVALUASI SECARA VIRTUAL bendungan baru yang direncanakan PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN akan dibangun pada kurun waktu EKONOMI PERTANAHAN 2020 hingga 2024. “Untuk itu kami harapkan dukungan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah, khususnya untuk bendungan. Dan kami yakin dengan dukungan dari jajaran Kementerian ATR/BPN, proyek bendungan yang masuk dalam PSN maupun Non PSN bisa terselesaikan,” tambahnya. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Adapun kebutuhan pengadaan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria tanah PSN bendungan, umumnya dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ merupakan tanah masyarakat yang BPN) melakukan rapat evaluasi pelaksanaan bisa diproses sesuai dengan UU pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara virtual Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres pada Jumat (28/08/2020). Rapat dengan agenda utama 71 Tahun 2012. Kendati demikian, evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan terdapat juga tanah yang memiliki bendungan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan karakteristik khusus berupa Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur hingga Banten ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. Turut hadir dalam rapat ini Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala tanah wakaf, tanah kas desa dan tanah milik instansi. BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Direktur Jenderal Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Pengadaan Tanah Arie Yuriwin mengimbau kepada dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Jarot Widyoko jajarannya untuk percepat koordinasi dengan pihak-pihak beserta jajaran; Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan terkait.“Segerakan saja koordinasi dengan pihak pemerintah Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN), Qoswara; serta daerah setempat untuk mempercepat proses pembangunan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala bendungan, supaya lebih cepat lebih baik,”tutur Arie Yuriwin. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Dalam kesempatan tersebut, Dirjen SDA Kementerian Pendanaan Lahan Lembaga Managemen Aset Negara PUPR, Jarot Widyoko menyampaikan apresiasinya kepada (LMAN), Qoswara mengungkapkan semenjak tahun 2014 jajaran Kanwil BPN Provinsi dan Kantah di setiap Kabupaten/ hingga 2019 sudah terserap anggaran sebesar Rp3,6 triliun Kota atas kerja sama yang dilakukan dalam menyelesaikan untuk pembangunan 25 bendungan. Sedangkan pada tahun pembangunan bendungan yang masuk ke dalam Proyek 2020, serapan dana untuk pembangunan bendungan baru Strategis Nasional (PSN) maupun Non PSN. “Atas kerja sama Rp 420 miliar yang artinya ada keterlambatan pembangunan yang baik sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, kita telah karena adanya pandemi Covid-19. “Oleh sebab itu, dalam berhasil menyelesaikan 15 bendungan, yaitu 8 (delapan) beberapa bulan terakhir ini kami akan lakukan percepatan bendungan yang masuk ke dalam PSN dan 7 (tujuh) pencairan dana dalam waktu dekat sehingga sebanyak bendungan Non PSN yang tersebar di seluruh Indonesia,” mungkin uang terserap ke masyarakat,” kata Qoswara. (28 ujar Jarot Widyoko. Agust). Jarot Widyoko menambahkan hingga saat ini masih terdapat 42 bendungan yang masih terus berproses dan ada 16 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 485

KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN Evaluasi merupakan suatu kegiatan EKONOMI PERTANAHAN yang perlu dalam pengumpulan informasi tentang kinerja pada suatu program yang nantinya informasi tersebut akan digunakan untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan yang ada. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara virtual dengan agenda utama evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada Senin (07/09/2020). Turut hadir dalam rapat ini Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala sehingga memperlambat proses, untuk itu kami harapkan BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Direktur dukungan dari Kementerian ATR/BPN sehingga proyek bisa Jenderal Bina Marga (Dirjen BM) Kementerian Pekerjaan terselesaikan,” tambahnya. Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Budi Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Harimawan Semihardjo beserta jajaran; Direktur Pengadaan Bidang Pengadaan Tanah Arie Yuriwin menyampaikan dan Pendanaan Lahan Lembaga Managemen Aset Negara akan sepenuhnya membantu permasalahan tersebut guna (LMAN), Qoswara; Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN mempercepat proses pembangunan jalan tol tersebut. Provinsi Banten; Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta; Kakanwil “Kepada jajaran Kementerian ATR/BPN khususnya Kepala BPN Provinsi Jawa Barat; Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Kanwil dan Kantah untuk percepat koordinasi dengan pihak- Timur, Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Utara beserta pihak terkait dan nanti akan dibuatkan surat tertulis dari jajaranya. Kementerian ATR/BPN untuk kepala daerah setempat guna Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil ketika membuka mempercepat proses pembangunan jalan tol ini,” tutur Arie acara ini mengatakan bahwa evaluasi diperlukan dalam Yuriwin. setiap kegiatan untuk mengukur kinerja dalam suatu Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan program. “Pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Pendanaan Lahan Lembaga Managemen Aset Negara sering kali terkendala saat proses maupun akuisisinya, (LMAN), Qoswara melaporkan pada periode 16 Maret 2020 maka itu diperlukan evaluasi untuk mengukur, menilai dan sampai dengan 4 September 2020 LMAN tetap melakukan mengoreksi, khususnya program pengadaan tanah untuk pelayanan khusus jalan tol selama pandemi Covid-19. “Ini pembangunan jalan tol ini,” ucap Sofyan A.Djalil. semua tidak terlepas dari kerja sama semua pihak terutama Dalam kesempatan tersebut, Dirjen BM Kementerian BPN, PPK yang sudah berkolaborasi sehingga kita dapat PUPR, Budi Harimawan Semihardjo dalam paparannya membayarkan sebesar Rp 7,7 triliun di masa pandemi ini menyampaikan progres pengadaan tanah untuk dimana angka tersebut merupakan angka yang besar yang pembangunan jalan tol ini. “Dapat saya sampaikan bahwa dapat membantu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ketika sampai saat ini progres pengadaan tanah pembangunan mengalami permasalahan cash flow di masa pandemi ini,” jalan tol khususnya dalam pembayaran uang ganti rugi dapat kata Qoswara. cepat dilakukan, untuk provinsi Banten proses pembayaran Di akhir kesempatan, Menteri ATR/Kepala BPN menyampai­ sudah mencapai 85 persen, DKI 72 persen, Jawa Barat 56 kan apresiasi kepada jajarannya dan kepada semua pihak persen, Kalimantan 97 persen dan Sulawesi juga sudah yang telah bekerja cepat untuk mewujudkan pembangunan mencapai 97 persen,” ujar Budi Harimawan Semihardjo. jalan tol. “Saya rasa sistem ini sudah berjalan dengan baik. Budi Harimawan Semihardjo menambahkan permasalahan Terima kasih kepada seluruh jajaran di Kanwil, LMAN yang yang terjadi secara umum terkait tanah yang memiliki sangat progresif dan semua pihak yang memungkinkan kita karateristik khusus. “Yang menjadi masalah secara umumnya dapat bergerak lebih cepat lagi. Semoga infrastruktur kita ke terkait tanah wakaf, tanah kas desa dan tanah milik instansi depan akan lebih maju dan baik,” tutup Sofyan A. Djalil. (RE, dimana dalam eksekusinya dibutuhkan izin dari pemerintah 07 Sept). daerah setempat dan kebijakan yang berbeda setiap instansi 486 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERCEPAT PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK BENDUNGAN, KEMENTERIAN ATR/BPN LAKUKAN EVALUASI PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan belum dilegalisasi, pembaruan penetapan lokasi (penlok) Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui yang belum di perbarui, proses konsinyasi yang terjadi dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah lain sebagainya,” paparnya. dan Pengembangan Pertanahan melakukan Status tanah kawasan hutan sering ditemukan dan hal ini rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah mengenai menjadi kendala seperti di Provinsi Sumatra Utara maka bendungan secara virtual dengan agenda utama evaluasi dari itu tindak lanjut percepatan inventarisasi dan verifikasi pelaksanaan pengadaan tanah mengenai kendala-kendala Penguasaan Tanah pada Kawasan Hutan (PTKH) oleh tim yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra inventarisasi PTKH ditempuh. Menanggapi hal tersebut Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Timur dan Bali yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/ Tanah, Arie Yuriwin mengatakan proses penggantian Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada Senin (07/09/2020). didasarkan pada tanah garapan. “Untuk Sumatra Utara Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan jika bendungan juga karena kawasan hutan, yang kita berikan ganti ruginya merupakan prioritas kerja pemerintah karena memberikan atas garapannya saja, karena ini kawasan hutan maka kita dampak yang banyak kepada rakyat. “Ini adalah prioritas mengajukan melalui Gubernur lalu ke BPK setempat,” ucap kita karena pemerintah sekarang bekerja luar biasa dan Arie Yuriwin. cepat jadi kalau ada kendala tolong disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Ibu Arie atau ke saya agar sama-sama kita cari solusi,” kata Suhendi menjelaskan proyek Bendungan Lau Simeme Sofyan A. Djalil. merupakan Proyek Strategis Nasional yang berada di Lebih lanjut Sofyan A. Djalil menuturkan kendala Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Perpres Nomor permasalahan dalam hal pengadaan tanah harus dilakukan 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek secara tegas dan berkualitas. “Kalau Bapak/Ibu tidak bisa Strategis Nasional. “Manfaat dari Bendungan Lau Simeme memutuskan saya siap memberikan diskresi agar jangan jika nanti terealisasi seperti penyediaan air baku untuk sampai kendala yang terjadi kita tidak mampu dan tidak kebutuhan dan penyediaan energi listrik,” jelasnya. berani melaksanakan karena ada pihak lain yang kita tidak Selain dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil bisa kontrol,” tutur Sofyan A. Djalil. dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Direktur Bendungan dan Danau Kementerian Pekerjaan Tanah, Arie Yuriwin, turut dihadiri juga oleh Direktur Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Airlangga Mardjono Bendungan dan Danau Kementerian PUPR; perwakilan memaparkan banyak kendala-kendala yang ditemui Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Managemen saat pelaksanaan pengadaan tanah yang terjadi saat Aset Negara (LMAN), serta seluruh Kepala Kantor Wilayah pembangunan bendungan maupun irigasi. “Kendala yang BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ kerap terjadi seperti status kawasan hutan, dokumen yang Kota. (JR, 07 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 487

PEMERINTAH OPTIMISTIS SELESAIKAN PENGADAAN TANAH REL KERETA API MAKASSAR PARE-PARE PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, Bambang Priono menjelaskan bahwa pengadaan tanah EKONOMI PERTANAHAN makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila untuk jalur kereta api Makassar Pare-Pare sejauh ini sudah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik berjalan dengan baik. “kita sudah sering melakukan rapat Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu sebelumnya dan mendapatkan progress yang baik, salah melaksanakan pembangunan. Bahwa untuk menjamin satunya kita sudah memiliki timeline akhir desember terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan pekerjaan pengadaan tanah makasar Pare-Pare akan tuntas umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan dukungan kolaborasi para pihak yang terkait dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan,” paparnya. dan adil. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan, Budi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Karya Sumadi mengapresiasi kolaborasi pihak-pihak yang Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) ikut andil dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini dan Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan menyampikan masukannya bagi percepatan pengadaan melakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah tanah jalur kereta api Makassar Pare-Pare. “Kita sudah untuk kepentingan umum secara virtual dengan agenda mempunyai timeline bulan desember ini. Kalau saya utama evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah jalur dapat memberi masukan khususnya berkaitan dengan kereta api Makassar Pare-Pare yang dipimpin langsung pengadilan, kalau mungkin jumlah hakim yang ditugaskan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada Senin di sana bisa ditambah mungkin akan lebih cepat. Para (11/09/2020). hakim di sana sudah bekerja dengan sangat baik, namun Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan jika pembangunan kalau memungkinkan bisa ditambah,” ujarnya. bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera Menanggapi hal itu, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung maka diperlukan kerjasama dalam mewujudkannya. “Jalur RI, Soltoni Mohdally mengatakan akan siap membantu kereta api juga menjadi prioritas kerja pemerintah, prioritas kendala-kendala dan hambatan di lapangan. “Dalam kita bersama, saya sangat berterimakasih untuk semua yang masalah penambahan hakim akan segera kita bantu urus terlibat dan tolong diinfokan apabila ada masalah kita akan ke Mahkamah Agung dan jika ada hal lain yang menjadi cari solusinya bersama,” kata Sofyan A. Djalil. tanggung jawab kami jangan ragu untuk melaporkan akan Lebih lanjut Sofyan A. Djalil menuturkan kendala segera kami sampaikan kepada pimpinan,” ungkapnya. permasalahan dalam hal pengadaan tanah harus dilakukan Selain dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil secara tegas dan cepat. “Kalau ada masalah-masalah namun dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan sudah sesuai Undang-Undang trabas saja, kita tidak bisa Tanah, Arie Yuriwin, turut dihadiri juga oleh Plt. Direktur menunggu terlalu lama harus cepat dan tepat sasaran,”tutur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN; Direktur Sofyan A. Djalil. Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaranya. (RE/LS, 09 Nov). 488 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KUNJUNGI SULSEL, WAMEN ATR/WAKA BPN TINJAU PENGADAAN TANAH JALUR KERETA API MAKASSAR-PAREPARE PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN Pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare agar proses pembebasan lahan itu adil, masyarakat merupakan pembangunan untuk kepentingan dilibatkan untuk berdiskusi juga bagaimana pemberdayaan umum yang juga masuk ke dalam salah satu Proyek masyarakat sekitarnya nanti supaya mereka menjadi Strategis Nasional (PSN). Hal ini membutuhkan pengawal sosialnya yang harus membantu menjaga wilayah proses pengadaan tanah yang dilaksanakan dengan di sekitar rel ini agar bermanfaat,” tambahnya. mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil. Kepala Balai Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumardi menyampaikan rencananya pada April 2021 nanti Rabu (13/10/2020), Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, bahwa kereta api tersebut akan mulai dioperasikan. “Seperti Surya Tjandra berkesempatan untuk meninjau tempat yang kita lihat, untuk Kabupaten Barru sudah rampung pengadaan tanah untuk jalur kereta api Makassar-Parepare, semua. Jadi kita melanjutkan pembangunan rel yang sekaligus mencoba langsung naik kereta api dari Stasiun akan lanjut menghubungkan ke Kabupaten Pangkep dan Tanete Rilau menuju ke arah perbatasan Kabupaten Barru- Kabupaten Maros,” tutupnya. Pangkep. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Pengukuran dan “Hari ini kita meninjau, menghormati capaian luar biasa Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/ bagi cita-cita Kabupaten Barru. Ini merupakan capaian BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, besar untuk bangsa Indonesia karena pertama kali kita serta beberapa Kepala Kantor Pertanahan di wilayah membangun dari nol jalur kereta dan keretanya sekalian Sulawesi Selatan yang terlibat dalam pembuatan jalur seluruh infrastrukturnya yang dibutuhkan dan ini kolaborasi kereta api. (AF/TA, 13 Okt). banyak pihak,” ujar Wamen ATR/Waka BPN. Lebih lanjut Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah untuk jalur kereta ini sudah 70%. “Ini merupakan kepentingan masyarakat. Kendalanya sejauh ini tidak ada tetapi memang ada sebagian masyarakat yang meminta ganti rugi. Kita akan lakukan negosiasi secara rapi dan keputusan yang adil seperti apa,”tambah Surya Tjandra. Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan juga bahwa daerah di sekitar rel kereta ini bisa dijadikan untuk proses Reforma Agraria dalam hal pemberdayaan masyarakat. “Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan juga sudah bekerja keras dengan segenap jajaran Kepala Kantor Pertanahan memastikan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 489

PENGADAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANAHAN 490 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL





PERCEPAT REDISTRIBUSI TANAH, KEMENTERIAN ATR/BPN BERSAMA KLHK SUSUN STRATEGI DI AWAL TAHUN 2020 Hingga tahun 2019 kemarin, REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN program redistribusi tanah sudah MASYARAKAT mencapai 2,5 juta hektare. Atas Dalam melakukan penataan kembali penguasaan, hal ini Direktur Jenderal (Dirjen) pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Penataan Agraria, Muhammad tanah untuk menciptakan keadilan di bidang Ikhsan mengungkapkan bahwa pertanahan perlu dilakukan penataan aset yang masalah dalam pelaksanaan meliputi legalisasi aset dan redistribusi tanah. Legalisasi redistribusi tanah ini terkait tata aset yang telah dilakukan oleh Kementerian Agraria batas. “Pelaksanaan redistribusi dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tanah ini mendapat kendala dari melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kawasan hutan, terutama dalam (PTSL) dinilai sukses pada 3 tahun belakangan ini dengan penetapan tata batas kawasan mencapai target yang fantastis setiap tahunnya. Di samping hutannya,” ungkap Muhammad itu, program redistribusi tanah juga mendapat perhatian Ikhsan. khusus dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo guna Menyikapi hal tersebut, menciptakan keadilan yang merata. Sekretaris Jenderal Kementerian Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa kegiatan redistribusi tanah merupakan mengatakan bahwa pertemuan salah satu tugas utamanya saat ditunjuk sebagai Wakil kali ini memang bertujuan Menteri. “Ada dua tugas saya saat menjadi Wakil Menteri untuk menjalin komunikasi, yakni mengurangi sengketa dan konflik agraria serta terutama penyelesaian program Redistribusi Tanah,” ujar Surya Tjandra dalam rapat redistribusi tanah. “Intinya kita koordinasi dengan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup perlu kolaborasi bersama dalam penyelesaian Reforma dan Kehutanan (KLHK) di Ruang Rapat Menteri LHK, Senin Agraria. Kegiatan ini juga perlu dilanjutkan dengan (06/01/2020). pemberdayaan masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal. “Untuk redistribusi tanah, pelaksanaannya sudah di atas Pada kesempatan yang sama, Dirjen Infrastruktur seratus persen pada tahun 2019. Kegiatan redistribusi tanah Keagrariaan, R. Adi Darmawan menuturkan bahwa kegiatan ini akan kita lanjutkan karena masih ada masyarakat yang redistribusi tanah dapat berjalan lancar apabila terjalin tinggal di kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU). Ke depan, kerja sama yang bagus antar lintas sektor Kementerian. kita ingin melaksanakan kegiatan redistribusi tanah dengan “Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan sangat pendekatan tata ruang dan lingkungan. Kita juga akan lancar melakukan kegiatan pemetaan dalam rangka menetapkan 7 (tujuh) provinsi sebagai pilot project di mana Ibu Kota Negara (IKN) karena bekerja sama dengan tim harus melibatkan Gubernur karena mereka berwenang KLHK. Mengenai redistribusi tanah ini, mungkin kami menetapkan lokasi. Namun, kami butuh peran KLHK,” ujar bisa diberitahu berapa kebutuhan tenaga untuk lakukan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. pengukuran dan pemetaan agar dapat kami persiapkan,” tutur Dirjen Infrastruktur Keagrariaan. Lebih lanjut, Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan, Suyus Windayana mengatakan bahwa kegiatan redistribusi tanah ini nantinya akan mengenalkan banyak konsep baru. “Redistribusi tanah ini tidak hanya bagi-bagi tanah saja, tapi juga ada pemberdayaan masyarakat serta hak komunal masyarakat. Lalu, untuk menjaga kelestarian lingkungan, kita perlu mengingatkan masyarakat agar menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Suyus Windayana. Perlunya kerja sama yang baik dalam mencapai target redistribusi tanah, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong menyarankan kepada seluruh jajaran yang ada pada rapat koordinasi kali ini agar membentuk tim kerja bersama yang beranggotakan dari masing-masing Kementerian terkait. “Segera bentuk tim kerja untuk mempercepat pelaksanaan redistribusi tanah,” tutup Alue Dohong. (RH/LS, 06 Jan). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 385

SURYA TJANDRA SILATURAHMI KE PBNU SEKALIGUS AJAK KOLABORASI DALAM REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Joko Widodo yang harus MASYARAKAT dieksekusi bersama dengan kolaborasi banyak pihak. Jadi dengan bantuan NU dan banyak pihak, kami positif dan optimistis ke depan bisa dorong lebih cepat harapan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan redistribusi tanah,” ujar Surya Tjandra. Setelah sebelumnya Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala Wakil Menteri ATR/Wakil BPN Surya Tjandra menemui Ketua Muhammadiyah Kepala BPN menambahkan, Haedar Nashir di Kota Yogyakarta pada bulan salah satu pengakuan bahwa Desember tahun lalu, kali ini Surya Tjandra bersama NU sebagai badan hukum dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Budi bisa memiliki bukti hukum Suryanto berkempatan untuk bertemu dengan Pengurus atas hak milik. “Saya kira itu Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di Gedung PBNU, Kamis penting untuk bisa membantu (09/01/2020) dalam agenda yang sama, yaitu membangun mengonsolidasi tanah dari kerja sama dalam pelaksanaan Reforma Agraria. aset yang dimiliki NU di seluruh Indonesia termasuk Disambut dengan suasana hangat oleh Sekretaris warga NU yang ada di seluruh Jenderal PBNU beserta dengan jajarannya, Surya Tjandra Indonesia. Nah, sebagian itu bisa jadi subjek Reforma mengatakan silaturahminya kali ini Agraria,” tutup Surya Tjandra. mewakili Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil untuk membantu dalam masalah- Helmy Faishal Zaini Sekretaris Jenderal PBNU dan masalah pertanahan yang dihadapi oleh jajarannya, menyambut baik niat dari Kementerian ATR/ PBNU. Keseriusan Pemerintah tidak hanya BPN yang mengajak untuk kerja sama dan berkolaborasi pada penyelesaian masalah pertanahan dalam pengelolaan aset pertanahan PBNU yang bisa masyarakat dan penyertipikatan tanah saja, dimasukkan dalam kerangka program Reforma Agraria tapi juga membantu dalam pendaftaran seperti Konsolidasi Tanah dan Redistribusi Tanah. Ke depan, dan pengelolaan aset tanah yang dimiliki NU juga siap membantu dalam menyukseskan program lembaga keagamaan seperti PBNU dan Reforma Agraria yang merupakan cita-cita dan harapan Muhammadiyah. rakyat Indonesia yang sejahtera. (NA/JR, 09 Jan). “NU ini punya kontribusi yang besar sebagai salah satu lembaga yang mendorong pembentukan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, karena reforma agraria itu program strategisnya Presiden Republik Indonesia 386 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BUKTI REDISTRIBUSI TANAH ITU NYATA, 2.180 SERTIPIKAT DIBAGIKAN DI PUSAKANAGARA Redistribusi tanah di Indonesia, REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN telah didengungkan sejak MASYARAKAT lama, bahkan sejak berdirinya negara. Redistribusi tanah jangan dijual,” pesan Sofyan A. Djalil. merupakan salah satu jawaban dari Pembagian 2.180 sertipikat ini juga merupakan tanda persoalan penguasaan dan pemilikan bahwa 100 persen target redistribusi tanah di Kabupaten tanah di negara dengan sebagian besar Subang telah terealisasi. “Pada tahun 2019 target awal penduduknya bergantung pada sektor 25.500 telah selesai seratus persen,” ungkap Yusuf Purnama, agraris. Dimana tanah merupakan salah Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Tidak berhenti di satu modal utama. situ, upaya pemerintah melakukan pendistribusian kembali Pemerintahan Presiden Joko Widodo tanah berlanjut Pada tahun 2020. Tahun ini Kanwil BPN sejak periode pertama telah serius Provinsi Jawa Barat mendapat target redistribusi tanah membawa wacana redistribusi tanah ini sebesar 20.000 bidang dengan target nasional redistribusi menjadi nyata. Terobosan besar terjadi tanah sebesar 602.135 bidang. ketika disahkannya Peraturan Presiden Tidak hanya redistribusi tanah, Kementerian ATR/BPN juga Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada 24 September 2018. akan mensertipikatkan embung- Bertepatan dengan Hari Agraria dan embung yang berada di subang. Hal Hari Tani Nasional. Dimana redistribusi ini sangat diapresiasi oleh Bupati tanah adalah bagian tak terpisahkan dari Subang, H. Ruhimat. “Terima kasih konsepsi besar Reforma Agraria. pak menteri, kejelasan status kan Langkah nyata pelaksanaan redistribusi tanah telah keberlangsungan embung itu dapat dimulai Kementerian ATR/BPN sebagai pemegang mandat membantu sektor pertanian subang” pelaksanaan administrasi pertanahan di Indonesia. Terbukti, ungkap H. Ruhimat. Selasa (14/01/2020), diserahkan 2.180 sertipikat tanah hasil Redistribusi tanah diharapkan program redistribusi tanah. Sertipikat diserahkan langsung dapat memeratakan kepemilikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan tanah sebagai sumber ekonomi A. Djalil bersama Bupati Subang H. Ruhimat dan Kepala masyarakat agraris seperti di Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indonesia. Dengan memiliki tanah, Provinsi Jawa Barat Yusuf Purnama di Kantor Kecamatan diharapkan masyarakat yang dulunya Pusakanagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. tidak memiliki tanah dapat lebih Sofyan A. Djalil dalam kesempatan ini berpesan kepada berdaya. Sesuai dengan tujuan warga penerima sertipikat redistribusi tanah, untuk menjaga dari semua program pemerintah baik-baik tanah yang dimilikinya. “Tanah tidak bertambah, yaitu memujudkan sebesar-besar kesejahteraan rakyat, tidak hanya untuk satu, dua, tiga orang atau golongan, namun untuk semua. (WN/ AM/JR, 14 Jan) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 387

TANAH HARUS MENJADI ASET YANG HIDUP REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemerintahan Presiden Joko Widodo - Ma’ruf Amin saya mendapat sertipikat tanah dari Kantor Pertanahan terus memprioritaskan kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang. Sertipikat ini saya agunkan ke bank dan melalui peningkatan di sektor vital, salah satunya mendapat modal Rp50 juta untuk mengembangkan usaha,” pertanahan. Pemerintah memandang penting kata Ieko Damayanti. sektor ini karena menyadari banyak terjadi ketimpangan Kini, usaha Ieko Damayanti memperoleh omzet puluhan dalam penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. juta rupiah dan sudah melanglang buana ke berbagai Hal ini sudah ditunjukkan dengan diluncurkannya program negara, seperti Turki dan Amerika Serikat. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak tahun Widyaiswara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ 2017. Selama tiga tahun terakhir program ini mampu Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ratmono mengatakan menjawab keraguan masyarakat terkait penyertipikatan bahwa penataan akses merupakan hal yang saat ini sedang tanah mereka. Selain itu, Reforma Agraria juga sudah masif dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN. “Selain digalakkan kembali sejak keluarnya Peraturan Presiden penataan akses, Reforma Agraria juga mengamanatkan (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. kepada kami untuk melaksanakan penataan akses, karena Dua program besar itu berdaya dan bermanfaat di ini menciptakan masyarakat yang partisipatif,”ujar Ratmono. masyarakat berkat disokong oleh pemberdayaan (RH/LS, 17 Jan). masyarakat. Pemberdayaan masyarakat inti utamanya adalah pemanfaatan sertipikat tanah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat sertipikat tanah melalui pemberdayaan masyarakat dirasakan oleh warga Provinsi Banten. Ieko Damayanti menuturkan di depan 3.000 orang masyarakat. Wanita yang juga disebut Ratu Eceng ini melakukan budidaya eceng gondok, tanaman yang pernah merajai di Kali Sunter Jakarta. “Saya berasal dari Cipondoh. Di sana ada Kali Cipondoh, yang banyak eceng gondoknya. Dari sana saya banyak mengambil bahan untuk usaha saya,” kata Ieko Damayanti, pendiri UKM Sahabat Alam, di Plaza Aspirasi, Kota Serang, Provinsi Banten, Kamis (16/01/2020). Ieko Damayanti mengungkapkan bahwa awalnya usahanya kecil-kecilan dengan modal Rp150.000,-. “Pada tahun 2016, 388 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERCEPAT REFORMA AGRARIA MELALUI PPRA Percepatan pelaksanaanReformaAgraria terus dilakukan oleh REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satunya dengan mengupayakan percepatan redistribusi tanah. Redistribusi tanah merupakan bagian dari penataan aset dengan obyek diantaranya tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dimohon perpanjangan dan pembaruan haknya, tanah telantar, serta tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Saat ini, pemerintah berupaya penting karena salah satu obyek redistribusi tanah adalah melakukan upaya percepatan Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan pelaksanaan Reforma Agraria kawasan hutan. melalui Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA). “PPRA Berkaitan dengan hal tersebut Donny Erwan Brilianto ada sejak 2019, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan bersama menyampaikan Kementerian ATR/BPN aktif mencari Bank Dunia, diskusi intensif telah dilakukan,” ujar Donny pengurai “bottle neck” redistribusi Tanah Objek Reforma Erwan Brilianto, Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Agraria yang berasal dari Kawasan Hutan. “Diwakili Wakil Keagrariaan Kementerian ATR/BPN, pada Pra PCC Meeting di Menteri ATR/Wakil Kepala BPN bersama jajaran pejabat Hotel Four Points, Jakarta, Kamis (16/01/2020). eselon I Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan Kementerian Lingkungan Salah satu hal yang dibicarakan dengan Bank Dunia Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ujarnya. adalah batas kawasan hutan sesuai dengan tujuan PPRA untuk menetapkan kejelasan tentang hak tanah aktual Pada kesempatan yang sama, Asisten dan penggunaan tanah di tingkat desa di daerah sasaran, Deputi Tata Kelola Kehutanan Kemenko resolusi konflik, serta melaksanakan tata kelola lahan untuk Perekonomian, Prabianto Mukti Wibowo, stabilitas sosial. Kejelasan status tanah ini menjadi sangat menyebut jika peran lintas Kementerian/ Lembaga dalam PPRA sangat penting. “PPRA dapat berjalan dengan lancar apabila sinergi antar Kementerian/Lembaga dapat berjalan lancar pula,”ungkap Prabianto Mukti Wibowo. PPRA merupakan program lintas Kementerian, yaitu Project Coordination Committee (PCC) yang melakukan koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga terkait dengan pelaksanaan PPRA dan Project Management Unit (PMU) yang bertugas mendukung Kementerian ATR/BPN dalam melaksanakan kegiatan operasional program Reforma Agraria. (TA/RM) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 389

MASYARAKAT DESA POCO RUTANG GEMBIRA DAPAT SERTIPIKAT REDISTRIBUSI TANAH REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa Poco Rutang merupakan salah satu desa berperan dalam kegiatan redistribusi tanah. Mengapa? yang Indah di Manggarai Barat. Tahun 2019 lalu, Karena status tanah, yang merupakan objek redistribusi desa ini bersama Desa Momol mendapat alokasi tanah, adalah tanah negara lainnya. Untuk meredistribusi 1.000 bidang untuk kegiatan redistribusi tanah tanah-tanah ini perlu persetujuan dari tua ulayat dan yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten nantinya keluar Surat Keputusan dari Bupati Manggarai Manggarai Barat. Kepala Desa Poco Rutang, Wilfridus F. Barat. Seldy mengungkapkan bahwa masyarakat di desa tersebut Tua ulayat Desa Poco Rutang, Yosep Seha mengatakan amat senang karena memperoleh sertipikat tanah hasil bahwa redistribusi tanah ini perlu terus dilakukan di program redistribusi tanah. “Masyarakat sangat senang desanya. Menurutnya, Desa Poco Rutang merupakan desa karena sertipikat tanah ini merupakan pengakuan dari yang dikarunia banyak tanah yang digarap langsung oleh negara,” kata Kepala Desa Poco Rutang. masyarakat sehingga bermunculan sawah-sawah milik Desa Poco Rutang merupakan desa yang mayoritas masyarakat. “Kini, sawah-sawah tersebut perlu diberikan masyarakatnya petani. Desa dengan luas wilayah 60 km2 kepastian dari pemerintah. Banyak tanah-tanah di sini ini juga terkenal dengan ledok, yakni bentuk sawah, yang belum punya sertipikat tanah, sehingga butuh peran jika dilihat dengan drone bentuknya seperti jaring laba- pemerintah untuk menyertipikatkannya. Masyarakat siap laba. “Sertipikat ini memiliki arti banyak bagi kami sehingga membantu,” ujar Yoseph Seha. harus dijaga, jangan sampai hilang,” kata Kepala Desa Poco Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Rutang. menargetkan 1.500 sertipikat tanah program redistribusi Martinus Golo, seorang anggota masyarakat penerima tanah di 2 (dua) desa, yakni Desa Momol dan Desa Poco sertipikat redistribusi tanah mengungkapkan bahwa ia Rutang. “Untuk Desa Poco Rutang mendapat alokasi 1.000 sangat bahagia menerima hasil program redistribusi tanah. bidang untuk disertipikatkan melalui program redistribusi “Masyarakat senang, Pak. Mayoritas dari kami memang tanah dan Desa Momol 500 bidang untuk disertipikatkan menggarap tanah yang belum jelas haknya. Namun, kini melalui program redistribusi tanah,” kata Yefta A. Haning dengan adanya sertipikat tanah ini, saya jadi tenang. Ke Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor depan saya berpesan agar semua masyarakat di desa ini Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, selaku pelaksana bisa mempunyai sertipikat tanah karena masih banyak juga kegiatan redistribusi tanah di dua desa tersebut. masyarakat di sini yang belum punya sertipikat tanah,” ujar Menurut Yefta A. Haning, kegiatan redistribusi tanah Martinus Golo. ini disambut gembira dan antusias oleh masyarakat Wilfridus F. Seldy dan Martinus Golo merupakan dua di desa tersebut, terutama Desa Poco Rutang. “Ketika orang dari 1.500 orang masyarakat yang hadir pada saat kami sosialisasikan, mereka langsung antusias. Kegiatan penyerahan sertipikat tanah oleh Presiden Joko Widodo pengukuran hingga penerbitan sertipikat lancar. Apalagi di Kantor Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Selasa masyarakat tahu program ini program Presiden Joko (21/01/2020). Widodo,” kata Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah. Keberadaan pemuka adat, disebut tua ulayat sangat (RH/AM/TA, 21 Jan). 390 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERCEPAT PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DESA KUALA KARANG, KEMENTERIAN ATR/BPN RAPATKAN BARISAN LINTAS SEKTOR sebagai motor penggerak. ”Kalau Pak REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Gubernur bisa melakukan ini saya MASYARAKAT yakin program redistribusi tanah bisa Setelah mengunjungi Desa Kuala Karang, Kecamatan tercapai. Program ini sangat penting Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya dalam rangka karena masyarakat bisa punya aset meninjau langsung lokasi potensi Tanah Objek yang bisa mereka berdayakan,” Reforma Agraria (TORA) untuk program redistribusi ujarnya. tanah yang bersumber dari kawasan hutan pada Senin Senada dengan Surya Tjandra, (27/01/2020), kali ini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Gubernur Kalimantan Barat Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Sutarmidji yang memiliki hubungan dengan jajaran Kementerian ATR/BPN dan jajaran Balai sangat baik dengan Kementerian Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) mengunjungi Kantor ATR/BPN menyampaikan bahwa Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (28/01/2020). pelepasan kawasan hutan dalam Kunjungan ini dirasa perlu karena dalam melaksanakan rangka redistribusi tanah sangat program redistribusi tanah diperlukan kolaborasi yang apik penting dilakukan untuk masyarakat, antar semua pihak agar tercipta satu frekuensi yang sama agar kedepan tidak ada lagi masalah untuk mewujudkan cita-cita Reforma Agraria. Terlebih lagi, di sektor pertanahan dan masyarakat Gubernur memegang peranan penting sebagai Ketua Gugus bisa mendapat haknya. Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat daerah, sehingga “Saya sependapat dengan Pak diharapkan bisa menjadi panglima dalam program tersebut. Wamen yang ini harus cepat “Saya bersilaturahmi ke sini minta masukan kepada diredistribusikan pada masyarakat Gubernur karena beliau adalah ketua GTRA, karena salah tapi kita atur untuk apanya. Kalau satu tantangan dari Presiden Republik Indonesia ke bisa dipermudah ngapain repot-repot karena ini berkaitan Kementerian ATR/BPN selain mendaftarkan seluruh bidang dengan kesejahteraan masyarakat. Kalau mereka punya tanah di Indonesia yaitu juga melaksanakan program tanah kan bisa buat tanam apa saja, tinggal pengaturan redistribusi tanah, ini diperuntukkan bagi orang yang belum jenis haknya aja supaya tidak mudah lepas. Saya sangat punya tanah,” ujar Surya Tjandra Wakil Menteri ATR/Wakil dukung dan saya serius akan tangani langsung dengan Pak Kepala BPN di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah BPN. Kalau ada masalah saya akan Surya Tjandra mengatakan dalam melaksanakan redistribusi koordinasi dengan Pak Menteri,” tegas Sutarmidji. tanah memang sulit karena dibutuhkan kerja sama dan Novie Trinoadi Kepala BPKH Wilayah II Pontianak koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain terutama mengatakan pada prinsipnya dari KLHK siap melaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) amanah di mana untuk Kabupaten Kubu Raya sudah yang mengurus kawasan hutan dan Pemerintah Daerah didapatkan pola penyelesaian kurang lebih 4.800 hektare dan untuk penyelesaian Desa Kuala Karang lebih dari 500 hektare luasan tahun ini akan diselesaikan penataan batas. Ia mengatakan tahapan penataan batas tidaklah mudah dan bisa sekaligus karena regulasinya mengatur demikian, karena butuh adanya rapat panitia dan juga persetujuan dari kantor KLHK tingkat pusat hingga akhirnya bisa terbit Surat Keputusan. “Kabupaten Kubu Raya sudah masuk dalam prioritas persetujuan perubahan batas dengan luas perubahan batas seluruhnya adalah 4.846,20 hektare kemudian ada lagi seluas 1.739,93 hektare itu perhutanan sosial. Bedanya perubahan batas itu bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN yang selanjutnya nanti akan disertipikasi. Sedangkan yang perhutanan sosial, masyarakat diberikan hak kelola untuk arealnya tapi tidak boleh disertipikatkan. Untuk Desa Kuala Karang tahun depan saya perkirakan bisa terbit Surat Keputusannya,” ujar Novie Trinoadi. (NA/RM, 28 Jan). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 391

WAKIL MENTERI ATR/WAKIL KEPALA BPN TINJAU LOKASI POTENSI REFORMA AGRARIA DI DESA KUALA KARANG REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN sama dengan seluruh stakeholder terkait,” MASYARAKAT tambahnya. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Menempuh perjalanan yang cukup panjang Kalimatan Barat Ery Suwondo yang turut dari Pelabuhan Sungai Kakap dengan mendampingi dalam kunjungan kali ini menggunakan speedboat, Wakil Menteri ATR/ mengatakan untuk segera memasukkan Wakil Kepala BPN Surya Tjandra bersama Desa Kuala Karang sebagai program prioritas dengan rombongan dari jajaran Kementerian ATR/BPN pelaksanaan Reforma Agraria. “Kita sudah dan jajaran Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) melihat kondisi alamnya, potensi yang ada mengunjungi Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakedai, di masyarakat dan kepenguasaan tanahnya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Senin ini sudah harus diprioritaskan untuk segera (27/01/2020). Maksud kunjungannya kali ini, untuk melihat dimasukkan dalam pelaksanaan Reforma lokasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang Agraria dan dilakukan penguatan hukum ada di daerah tersebut untuk dimasukkan dalam program khususnya dalam hal sertipikasi tanah,” redistribusi tanah yang bersumber dari kawasan hutan. ujarnya. Berdiri sejak tahun 1901, Desa Kuala Karang terletak di Ery Suwondo menambahkan dengan pesisir pantai Teluk Pakedai yang kini dihuni oleh 1.587-an adanya kepastian hukum hak atas tanah jumlah penduduk terdiri dari empat suku, yaitu Melayu, yang dimiliki, masyarakat bisa sejahtera Cina, Dayak, dan Bugis memiliki kisah yang cukup panjang. karena Desa Kuala Karang potensi alamnya Tanah yang mereka tinggali sejak menempati desa itu sangat luar biasa mulai dari sektor pertanian, selama ratusan tahun tidak dapat disertipikatkan karena perikanan, sarang burung walet, dan sebagainya. “Memang termasuk kawasan hutan. ada lingkungan yang kita jaga makanya perlu dilakukan “Tantangan kita saat ini melakukan redistribusi tanah dari kerja sama dengan BPKH,” tutupnya. pelepasan kawasan hutan, khususnya masyarakat yang Berdasarkan program strategis nasional Presiden Republik sudah lama menempati desa tua yang ada di kawasan Indonesia dalam memastikan batasan kawasan hutan antara hutan dan di Desa Kuala Karang menjadi salah satu contoh pemukiman dan kawasan hutan, tahun 2018 lalu, telah nyatanya. Sudah 100 tahun masyarakatnya tinggal di sini. dilakukan kegiatan inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Lalu belakangan ini ditetapkan sebagai kawasan hutan. Penguasaan Tanah Kawasan Hutan di Kabupaten Kubu Raya Nah ini kita mau cari solusinya,” ungkap Surya Tjandra usai salah satunya Desa Kuala Karang. Hasilnya, ada poligon meninjau Desa Kuala Karang. yang sudah dilepaskan untuk tata batas dan ada poligon Surya Tjandra menambahkan pekerjaan redistribusi tanah untuk program perhutanan sosial. “Terdapat 500-an hektare ini memang tanggung jawab dari Kementerian ATR/BPN tapi yang perlu dilakukan tata batasnya oleh Kementerian butuh kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup KLHK sehingga Kementerian ATR/BPN bisa mengeluarkan dan Kehutanan (KLHK) dan dukungan dari Pemerintah sertipikat tanah hasil redistribusi tanah,” Sigit Santosa, Daerah supaya pelaksanaannya benar-benar efektif. Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi “Melalui kunjungan bersama ini, kita memastikan tidak ada Kalimantan Barat. salah dalam pemberian hak sehingga memang betul-betul Jajaran BPKH yang turut mendampingi dalam kunjungan ke untuk warga yang tinggal di sini dan mencari penghasilan Desa Kuala Karang menyambut baik langkah Kementerian di sini, kita memastikan untuk memiliki frekuensi yang ATR/BPN, Novie Trionoadi Kepala BPKH Wilayah III Pontianak mengatakan khusus untuk Desa Kuala Karang Insya Allah tahun ini akan diselesaikan. (NA/RM, 28 Jan). 392 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BERSINERGI DALAM MEMBANGUN KAMPUNG REFORMA AGRARIA, UNTUK SEJAHTERAKAN MASYARAKAT DI PROVINSI BANTEN REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Agraria diharapkan bisa cepat berkembang agar masyarakat Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang tinggal di Desa Mekarsari segera tersejahterakan sigap dalam menangani Program Strategis Nasional melalui Kampung Reforma Agraria. Mengingat konsolidasi yaitu Reforma Agraria. Pelaksanaan Reforma tanah tersebut baru pertama kali di Banten. Agraria saat ini masih terus berjalan. Salah satunya dengan Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi membangun Kampung Reforma Agraria di Desa Mekarsari, Banten, Andi Tenri Abeng, tanah Kampung Reforma Agraria Kelurahan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi berasal dari eks Hak Guna Usaha (HGU) dan ditelantarkan Banten. oleh pemegang haknya. Tanah seluas 48 hektare dan oleh “Sesuai amanah Presiden RI serta Menteri ATR/Kepala Kementerian ATR/BPN telah diredistribusi kepada 225 BPN, Kampung Reforma Agraria ini harus menghasilkan Kepala Keluarga. Pengelolaan tanah tersebut dilakukan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kampung ini berada di melalui kerja sama masyarakat dengan Badan Usaha Milik sekitar Tanjung Lengsung yang merupakan daerah wisata, Desa (BUMDes), Pemerintah Daerah serta Kementerian sehingga dapat menjadi daya tarik dalam pembangunan ATR/BPN. ekonomi bagi masyarakatnya,” ujar Hermawan, Staf Ahli Acara dilanjutkan dengan meninjau langsung lokasi Menteri Bidang Pengembangan Perkebunan Plasma Kampung Reforma Agraria. Dalam peninjauan tersebut di Kantor Bupati Pandeglang, Provinsi Banten, Kamis hadir pula Staf Ahli Menteri Bidang Pembinaan UKM dan (30/1/2020). Ekonomi, perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, Lebih lanjut Hermawan menjelaskan hal tersebut tidak akan Dinas Pertanian serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten berhasil tanpa adanya sinergitas dengan pihak lain. Dalam Pandeglang. (TA/RE, 31 Jan). pelaksanaannya, Reforma Agraria merupakan program lintas sektor yang melibatkan unsur Kementerian/Lembaga yang berkontribusi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Kampung Reforma Agraria. Pada kesempatan yang sama, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Kampung Reforma Agraria. “Saat ini masyarakat sekitar belum matang dalam menghasilkan usaha, sehingga rasa kepercayaan diri harus ditingkatkan. Maka diharapkan masyarakat sekitar akan sejahtera dari segi ekonomi,” kata Irna Narulita. Irna Narulita menambahkan bahwa Program Reforma KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 393

TANAH BERDAYA, EKONOMI DAERAH BERTUMBUH Kabupaten Kulon Progo gencar untuk membina pelaku usaha perikanan, Mardiyanto REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN dan 39 pembudidaya ikan di MASYARAKAT kecamatannya merupakan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sebelum mendapat suntikan modal, usaha Mardiyanto hanya beromzet Rp30 juta setahun. Setelah mengembangkan usaha udang Vaname, omzet Mardiyanto saat ini sekitar sekitar Rp100 juta hingga Rp 120 juta pertiga bulan, belum lagi ditambah usaha budidaya guramenya yang dapat dipanen setelah satu tahun, bukan nilai yang kecil, tentunya. Sertipikat tanah tidak hanya sekadar buku hijau Dalam laman website resminya, Pemerintah Kabupaten yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Ratmono, Kulon Progo menyampaikan pada media 2019 lalu Widyaiswara Ahli Utama Kementerian Agraria dan ekonominya tumbuh 10,6%, angka pengangguran Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkurang dari 3,8% menjadi 1,4%. Sektor yang digeluti menyampaikan bahwa terbitnya sertipikat membawa Mardiyanto ini merupakan sektor penyumbang dua implikasi. “Apa yang dijamin oleh sertipikat? Pertama, perekonomian terbesar. Data Kabupaten Kulon Progo, kepastian pemegang hak atas tanah, kepastian letak tanah, dalam angka menyebutkan bahwa 17,64% dari total batas dan luas bidang tanahnya, yang kedua adalah untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon akses modal,” ungkapnya dalam kegiatan Penyerahan Progo disumbangkan oleh sektor Pertanian, Perikanan dan Sertipikat Tanah untuk Rakyat, Kulon Progo, Jumat Kehutanan. (31/01/2020). Agaknya dua hal ini telah dimanfaatkan oleh Mardiyanto Apabila ada banyak Mardiyanto-Mardiyanto lainnya, (33), warga Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten wirausaha andal, asetnya telah bersertipikat dan Kulon Progo. Lulusan SMK Muhammadiyah 2 Wates ini telah memanfaatkan sertipikat tanah tersebut untuk memanfaatkan sertipikat tanahnya untuk memperoleh mendapatkan modal, maka dapat dihitung nilai uang yang tambahan modal usaha perikanan miliknya. “Tiga bulan berputar dan juga jumlah tenaga kerja yang terserap. (RO/ setelah sertipikat keluar, saya ambil pinjaman di WN/LS, 02 Feb). BRI unit Pripih,” ujarnya. Mardiyanto menggeluti usaha perikanan sejak lima tahun yang lalu. Pada awalnya Bapak dua putra ini mengembangkan usaha Gurame dan Lele di pekarangan miliknya. Dengan tambahan modal hasil “menyekolahkan” sertipikat tanahnya, Mardiyanto kini bisa menyewa 4 (empat) petak kolam untuk budidaya udang Vaname di Desa Pasirmedit, Kecamatan Temon. “Gurame bisa dipanen kurang lebih setahun, kalau udang tiga bulan sudah dapat dipanen,”ujarnya ketika ditanya mengapa melebarkan usahanya ke bidang usaha perikanan air payau ini. Kondisi geografis Kulon Progo memungkinkan budidaya perikanan air tawar, payau hingga perikanan tangkap. Tak heran jika Pemerintah Kulon Progo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan 394 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TANAH EKS HGU SELUAS 320 HEKTARE DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT DI SUKABUMI Kementerian Agraria dan TataPertahanan REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Ruang/Badan MASYARAKAT Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mengurangi ketim­ pangan penguasaan dan pemilikan tanah. Salah satunya adalah dengan penertiban dan pendayagunaan tanah, baik tanah bersertipikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, yang sudah habis masa berlakunya atau tidak dimanfaatkan sehingga tidak produktif. Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi menertibkan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugih Mukti yang tidak dimanfaatkan dan sudah berakhir hak-nya pada tahun 1998 seluas 320 hektare. Tanah tersebut kemudian digarap oleh masyarakat untuk menciptakan nilai tambah dengan ditanami padi dan palawija. Berkenaan dengan hal itu, Direktorat Jenderal Penataan Dalam kesempatan ini, Sofyan A. Djalil mengingatkan Agraria menerbitkan SK Penunjukan lokasi Tanah Objek kembali kepada masyarakat penerima sertipikat agar Reforma Agraria di atas tanah eks-HGU tersebut. Jajaran menjaga baik-baik dan tidak mudah tergiur untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi kemudian memindahtangankan tanahnya. Selain itu, Sofyan A. Djalil menerbitkan sertipikat tanah yang diserahkan kepada 1.200 juga berpesan agar masyarakat tetap memanfaatkan kepala keluarga dari Kecamatan Warung Kiara. tanahnya sesuai peruntukan redistribusi tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu sebagai tanah pertanian. “Ini adalah bentuk penegakan keadilan yang dilaksanakan Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah oleh Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN. Tanah yang (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama tidak dimanfaatkan harus kita ambil dan diberikan kepada mengatakan bahwa penerima sertipikat tanah ini akan masyarakat yang bisa memanfaatkan tanah tersebut,” diberikan pendampingan. Mereka akan didampingi oleh ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada acara jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi serta penyerahan sertipikat hasil redistribusi tanah di Pondok dinas terkait. Selain itu, sudah dibentuk pula koperasi Pesantren Assalam Putri 2, Kabupaten Sukabumi, Jawa dengan nama “Koperasi Produsen Agro Tora Wajasakti” Barat, Jumat (07/02/2020). yang bertugas mengelola hasil panen masyarakat. Koperasi ini juga bertugas menyalurkan bantuan dari Pemerintah seperti bibit, dan bahkan memfasilitasi akses pemodalan dari sumber agunan sertipikat tanah yang diterima oleh masyarakat. Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat meyakini dengan adanya lembaga seperti koperasi yang mendampingi masyarakat dalam melakukan usaha pertaniannya, akan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat penerima sertipikat. Kendati demikian, Mantan Kakanwil BPN Provinsi Banten ini juga menyampaikan bahwa sertipikat yang diterima masyarakat tidak dapat dialihkan kepada pihak lain selama 10 tahun.“Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan tanah pertanian yang merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” ungkapnya. (07 Feb). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 395

RAPATKAN BARISAN DALAM PELAKSANAAN RA, SURYA TJANDRA : KOMBINASIKAN NIAT BAIK DENGAN STRATEGI DALAM BEKERJA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria terus dan tantangan yang ada. Selain penyiapan Sumber Daya dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Manusia (SDM) bidang penataan agraria yang mumpuni juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan mutlak diperlukan. Menurut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk menghindari BPN, salah satu yang tak kalah penting adalah kolaborasi adanya permasalahan konflik agraria dan sengketa tanah seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat serta serta mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, menuntaskan sengketa dan konflik yang terjadi. penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sehingga harapan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia “Mari berkolaborasi agar dapat bekerja bersama dengan terdaftar dapat tercapai. cara yang fleksibel dan efektif,” pungkas Surya Tjandra. “Presiden RI menaruh perhatian sangat besar terhadap Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal konflik dan sengketa pertanahan serta menjadikan Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto mengatakan isu prioritas yang harus segera dituntaskan. Untuk jika reforma agraria merupakan program besar dan harus menyelesaikannya, kita butuh kerja sama karena konflik dijalankan dengan baik. “Kita harus bekerja dalam satu team agraria itu kompleks,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala work untuk kerja bersama. Tantangan besar kiranya bisa BPN Surya Tjandra, pada pembukaan Rapat Kerja Teknis menjadi lecutan bagi kita semua untuk meningkatkan lagi (Rakernis) Reforma Agraria Tahun 2020, Senin (17/2/2020) di semangat dan kinerja bersama baik di pusat maupun di Bogor, Jawa Barat. daerah,” kata Himawan Arief Sugoto. Lebih lanjut Surya Tjandra menjelaskan bahwa untuk dapat Himawan Arief Sugoto juga menambahkan bahwa tahun menyelesaikan permasalahan yang kompleks, maka bekerja 2020, akan dilakukan koordinasi lebih intensif dengan harus menggunakan hati. Khususnya dalam menyelesaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait konflik agraria dan sengketa tanah. “Niat baik harus juga obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan dikombinasikan dengan strategi sehingga setiap rintangan hutan. Perlu disusun strategi penyiapan lokasi potensi serta halangan dapat terlewati,” kata Surya Tjandra. redistribusi tanah dan percepatannya sehingga kolaborasi antar K/L harus terus dijalankan. (TA/RH/JR, 17 Feb) Beragam upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala 396 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN GENCAR LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA DI CALON IBU KOTA NEGARA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata “Mari kita lanjutkan untuk bekerja bersama dengan cinta Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan doa, ini berlaku secara general. Kita tidak akan bisa terus mengupayakan percepatan Reforma Agraria. membangun bangsa khususnya Provinsi Kalimantan Timur, Salah satu upaya yang dilakukan untuk percepatan tanpa adanya semangat dan kerja keras,” ungkapnya. pelaksanaan Reforma Agraria yaitu melalui Program Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Percepatan Reforma Agraria (PPRA). Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang provinsi yang telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Infrastruktur Pertanahan, Kantor Wilayah BPN Provinsi (IKN) pun tak lepas dari PPRA. Kalimantan Timur Eka Sukma, mengatakan bahwa PPRA “Kementerian ATR/BPN sedang tancap gas dalam ini dapat merangkai sinergitas antar kementerian/lembaga mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia, sehingga atau pun pemerintah di daerah. tahun 2025 seluruh tanah akan jelas kepemilikannya dan Lebih lanjut Eka Sukma menjelaskan, bahwa PPRA menghindari terjadinya sengketa konflik,” ujar Sekretaris merupakan program lintas kementerian untuk melakukan Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga terkait ATR/BPN Donny Erwan Brilianto, pada acara Konsultasi dengan pelaksanaan PPRA dan Project Management Unit Publik PPRA, di Kalimantan Timur, Kamis (20/02/2020). (PMU). “Tanpa keterlibatan pemerintah daerah, PPRA ini Donny Erwan Brilianto menambahkan jika dibutuhkan tidak akan berjalan dan menemui kendala. Sehingga saya suatu inovasi atau metode baru yang dapat mempercepat mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat PPRA, yaitu melalui partisipasi masyarakat atau Pengumpul menyampaikan kembali kepada jajarannya baik ditingkat Data Pertanahan (Puldatan). Dengan adanya keterlibatan desa,” jelasnya. masyarakat, diharapkan dapat mempermudah dalam Kegiatan PPRA ini diadakan melalui kerja sama antara pengumpulan data dan akan berjalan lebih efektif. Kementerian ATR/BPN dengan Bank Dunia di 7 (tujuh) Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, provinsi, yaitu: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan seluruh Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan jajaran yang terlibat dalam percepatan reforma agraria Sumatra Selatan dengan target 4,3 juta bidang hingga terutama Kementerian ATR/BPN baik pusat maupun daerah. tahun 2024. (TA/RE, 20 Feb). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 397

KEMENTERIAN ATR/BPN TEGASKAN REFORMA AGRARIA PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Kantor Wilayah BPN Provinsi MASYARAKAT Sumatra Selatan menjadi salah satu tujuan dari kunjungan kerja yang membuat program pemberdayaan agar mereka para petani dilakukan oleh Komisi II DPR RI. Ahmad bisa merasakan hasil dari aset reform yang dibuat. Memang Doli Kurnia selaku Ketua Komisi II DPR masyarakat kadang-kadang ingin buru-buru agar segera RI mengatakan bahwa kunjungan kerja dibagi, tetapi kita juga ingin tidak salah sasaran dalam ini bukan semata-semata kunjungan mendistribusikan hal tersebut,” tambah Sekretaris Jenderal. biasa. “Anggap saja ini seperti rapat yang dilakukan biasanya, hanya saja Lebih Lanjut, Himawan Arief Sugoto menjelaskan dengan yang membedakan adalah tempat adanya program Reforma Agraria ini akan meminimalisir dan daerahnya. Dengan rapat yang konflik pertanahan. “RA dapat meminimalisir konflik terbuka seperti ini diharapkan lebih pertanahan. Kita sekarang ini sedang menuju single land luwes dan lebih nyaman untuk saling administration system ini dapat memudahkan pengambilan berdiskusi,” ujar Ahmad Doli Kurnia saat keputusan, pembuat kebijakan, pelaku usaha, masyarakat memberikan sambutan pada Kunjungan dalam pemanfaatan penggunaan tanah secara optimal,” Kerja Komisi II DPR RI dalam Rangka ujar Sekretaris Jenderal. Reses Masa Persidangan Tahun 2020, Senin (02/03/2020). Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Muchtar Deluma menjawab Reforma Agraria (RA) menjadi beberapa pertanyaan yang pernah diajukan oleh Komisi II pembahasan yang menarik pada DPR RI terkait perkembangan Reforma Agraria di Sumatra pertemuan ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Selatan. “Di tahun 2019, Kanwil BPN Provinsi Sumatra Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Selatan mendapatkan target redistribusi tanah sebanyak Arief Sugoto mengatakan bahwa Program Prioritas Nasional 25.000 bidang tanah dan yang telah direalisasikan sebanyak yang diarahkan oleh Presiden RI tidak hanya PTSL, tetapi 14.430 bidang, sedangkan di tahun 2020 ini mendapatkan juga RA menjadi salah satu program unggulan. “RA menjadi target sebanyak 15.000 bidang,” lapor Muchtar Deluma. program unggulan Presiden untuk menurunkan gini rasio kepemilikan tanah, jika gini rasio tinggi kita turunkan tetapi Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Selatan juga harus berhati-hati,” ujar Sekretaris Jenderal. menambahkan bahwa dalam memastikan kepastian ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, terutama Reforma Agraria merupakan suatu upaya korektif untuk untuk proyek-proyek infrastruktur, ketersediaan tanah menata ulang stuktur agraria yang masih timpang. Di sudah ditetapkan lokasi, letak, maupun luasnya. “Ini dalam RA terdapat aset reform dan akses reform. Aset bisa dilihat dari ditetapkannya trase jalan tol serta lokasi Reform direalisasikan dengan mempercepat program bendungan,” pungkasnya. (AF/RM), 04 Mart). redistribusi tanah. “Kita sudah jalankan aset reform ini dengan meredistribusikan tanah kepada masyarakat,” tutur Himawan Arief Sugoto. “Kita bekerja bersama dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dalam melaksanakan akses reform. Kita juga sedang 398 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

USAHA PETANI MUDA MENGEMBANGKAN PERTANIAN ORGANIK ”Awal mulanya kami mendapat REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN penyuluhan program dari BPN yaitu MASYARAKAT program sertipikasi PTSL. Menurut saya Apabila kita mendengar kata sayur organik, yang ini cocok banget karena di tempat kami terbenak dalam pikiran kita adalah sayur mayur walaupun lahannya luas masih banyak yang dibudidayakan tanpa menggunakan yang belum bersertipikat jadi setelah bahan kimia sintetis. Di kaki Gunung Merbabu, nanti kita dapat sertipikat kita menjadi tepatnya di Desa Kopeng, Kabupaten Sĺemarang, ada sosok lebih mantap dan tenang bekerja di pemuda yang sukses menekuni bisnis sayur organik. kebun,” ungkap Sofyan. Pemuda yang bernama Sofyan Adi Cahyono, lulusan Kilas balik ke belakang, pada tahun Fakultas Pertanian Universitas Satya Wacana Salatiga, dalam 2018 Pemerintah telah mengeluarkan menjalankan usaha yang ditekuninya, tidak sendiri. Sofyan Peraturan Presiden Republik Indonesia mempunyai kelompok tani yang diberi nama Kelompok Tani (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 Citra Muda yang juga dikenal dengan nama Sayur Organik tentang Reforma Agraria. Melalui Merbabu (SOM). regulasi tersebut, pemerintah berupaya “Saya di sini bertani fokusnya sudah enam tahun, tapi aslinya mewujudkan pemerataan dan keadilan sudah sejak kecil diajak berkebun sama orang tua. Dalam baik dalam penguasaan dan pemilikan mengelola sayur organik ini saya dibantu oleh 20 orang tanah maupun dalam penggunaan dan kelompok tani yang lahannya ditanami berbagai macam pemanfaatan tanah. sayuran ada selada hijau, tomat, bayam, sawi dan masih Terdapat dua skema atau bentuk pelaksanaan Reforma banyak lagi,” terang pemuda berusia 25 tahun tersebut saat Agraria, yang pertama Akses mengikuti Aset yaitu ditemui Tim Humas Kementerian ATR/BPN belum lama ini. kegiatan penataan akses dilaksanakan pada lokasi yang Dalam mengembangkan usahanya, Sofyan telah dilaksanakan Legalisasi Aset, dan yang kedua Aset didampingi dan dibantu oleh pemerintah khususnya mengikuti Akses yaitu penataan aset dilaksanakan pada dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan lokasi yang telah memiliki atau diberikan akses. Kabupaten Semarang. Bantuan yang diberikan tidak Pelaksanaan Reforma Agraria membutuhkan dukungan saja dalam bentuk alat pertanian, tetapi juga dalam dan peran serta dari lintas sektor terkait dalam rangka pengembangan usaha dan perolehan sertifikasi penataan aset dan penyediaan akses bagi masyarakat pertanian organik. pemilik dan penerima sertipikat Hak Atas Tanah. Kerjasama Selain dukungan dan pendampingan dari dinas dan sinergi perlu dibangun dengan pihak-pihak terkait baik terkait, Sofyan juga merasa terbantu dengan dari pemerintah, BUMN, BUMD, BUMS dan lain sebagainya. program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Sehingga, petani maupun pelaku usaha lainnya seperti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Pada Sofyan bisa bernafas lega. Pasalnya tanah yang dimiliki tahun 2020, dengan skema aset mengikuti akses, dan telah bersertipikat, dapat memberikan rasa aman serta ada 24 bidang tanah pertanian anggota Kelompok dapat bermanfaat dalam pengembangan usahanya. (AM/ Tani Citra Muda yang didaftarkan melalui program RA, 10 Mart). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 399

BERIKAN PELAYANAN TERBAIK, KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DAPAT PENGHARGAAN DARI MENTERI PANRB REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Setelah sebelumnya mendapat penghargaan sebagai satuan kerja berpredikatWilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), kali ini, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerima penghargaan sebagai Tenant (Gerai) Pelayanan Terbaik I pada Mall Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, pada peringatan Hari Ulang Tahun Mall Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru yang ke-I, Rabu (11/03/2020). Dalam sambutannya, Menteri PANRB, Tjahjo Kota Pekanbaru, Ronald F.P.M Lumban Gaol, mengatakan Kumolo menyampaikan apresiasinya kepada 33 bahwa penghargaan ini menjadi pelecut seluruh jajaran Tenant (Gerai) dari berbagai OPD, Kementerian supaya terus meningkatkan pelayanan pertanahan kepada maupun penyedia layanan masyarakat yang masyarakat pekanbaru terutama dengan inovasi ke berpartisipasi dalam penilaian tersebut. depannya. “Penghargaan ini sebagai momentum awal dari “Integrasi pelayanan dalam MPP bukan hal perjuangan kami untuk mewujudkan Kantor Pertanahan yang mudah karena membutuhkan koordinasi, Kota Pekanbaru sebagai satker dengan predikat Wilayah komunikasi, dan komitmen pimpinan yang Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).”Tutupnya. kuat,” ujarnya. Setelah memberikan penghargaan, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo berkenan mengunjungi Tenant (Gerai) yang Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh terdapat di MPP, salah satunya Kantor Pertanahan Kota Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo serta didampingi Dirjen Pekanbaru. (16 Mart). Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Gubernur Riau dan Walikota Pekanbaru. Sebagai penilai, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB,. Memiliki beberapa komponen penilaian, diantaranya adalah Standar pelayanan; Maklumat pelayanan; Sistem informasi pelayanan publik; Survey kepuasan masyarakat; Sarana dan prasarana masyarakat; dan Sumber daya manusia (petugas). Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan 400 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PEROLEH MANFAAT DARI PTSL, TRIYANTO MENJALANKAN USAHA SEBAGAI PERAJIN PERALATAN DAPUR REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pandemi, istilah yang pada awalnya hanya kita berusaha, merupakan cara yang ditempuh Triyanto, pelajari, tahun ini harus bersama kita hadapi. “Awalnya saya ingin mempunyai usaha tapi tidak ada modal, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk kemudian saya izin ke istri untuk menggadaikan sertipikat menangani, salah satunya adalah imbauan agar tanah yang saya peroleh dari program PTSL ke Bank BRI,” masyarakat berdiam diri. Agar tidak bosan ketika berdiam ujar Triyanto. diri di rumah, kita bisa menghabiskan banyak waktu untuk Guna memasarkan hasil produk yang dibuat, Triyanto mengerjakan hobi kita, memasak misalnya. menjualnya ke pasar tradisional. “Peralatan alat dapur Memasak, tentu tidak lepas dari alat-alat dapur. Adalah dari tembaga dan aluminium yang saya miliki seperti Triyanto (38), yang menjalankan bisnis pembuatan alat- panci, wajan dan lainnya, saya pasarkan sendiri ke Pasar alat dapur. Warga asal Desa Mijen, Kabupaten Demak ini Krempyeng,” terang Triyanto. menyulap aluminium dan stainless yang menjadi peralatan Triyanto sendiri sangat bersyukur telah mendapat akses dapur. Tambahan modal untuk usaha ini ia dapatkan dari permodalan dari sertipikat tanahnya tersebut. “Dengan mengagunkan Sertipikat Tanah miliknya. adanya program PTSL ini, Alhamdulillah saya terbantu Hal ini merupakan komitmen Pemerintah melalui sekali, bersyukur dengan adanya program ini. Menurut saya Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang program ini sangat bagus kalau bisa digalakkan lagi agar mengamanatkan untuk penataan aset dan akses, bertujuan bisa membantu masyarakat yang lainnya,” pungkasnya. untuk memperoleh akses ke sumber-sumber ekonomi Skema akses mengikuti aset seperti yang dilakukan Triyanto, seperti modal, usaha, produksi dan pasar. yaitu mendapatkan modal usaha yang didapat dari agunan Sertipikat tanah yang telah diperoleh dari Kementerian sertipikat tanahnya dari bank untuk mendapatkan pinjaman Agraria dan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) modal usaha. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap akan terus menyertipikatkan bidang tanah melalui program (PTSL). Dengan keterbatasan fisik akibat kecelakaan yang PTSL. Melalui program yang dijalankan sejak tahun 2017, dialaminya saat bekerja di perusahaan transportasi bus, diharapkan dapat melahirkan orang-orang seperti Triyanto. tidak menjadi kendala dan membuat putus asa karena Sertipikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang Triyanto sebagai kepala keluarga yang harus mencari nafkah diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kemakmuran untuk keluarganya. dan kesejahteraan masyarakat, dalam hal mendapat akses Mengagunkan sertipikat tanah sebagai modal untuk ke perbankan untuk mendapat modal usaha. (AM/RA, 12 Apr). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 401

SEJAHTERAKAN MASYARAKAT ACEH TIMUR MELALUI KEBUN KOPI ROBUSTA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Aceh, salah satu daerah di Indonesia yang besar bagi seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten merupakan pemasok kebutuhan kopi arabika di Aceh Timur. Mereka harus memahami peluang-peluang dunia dan penghasil kopi terbesar di Asia. Kopi yang tersedia sehingga mampu mengembalikan wilayah Gayo yang menjadi andalan, ternyata bukan tersebut menjadi sarana kesejahteraan masyarakat desa satu-satunya yang dibudidayakan di sana. Di Kabupaten secara menyeluruh. Aceh Timur, tepatnya di Desa Blang Tualang dan Jambo Seperti diketahui, salah satu tujuan dilaksanakannya Labu, dibuat program Reforma Agraria dari Kementerian Reforma Agraria adalah meningkatkan kesejahteran Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ masyarakat dan pemerataan penguasaan tanah di Indonesia BPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, yang sasarannya menciptakan keadilan sosial yang ditandai yaitu dengan menghasilkan kopi robusta. dengan adanya keadilan agraria. Maka dari itu, pelaksanaan “Secara geografis ketinggian kedua desa tersebut kurang Reforma Agraria harus seimbang antara aset reform dan dari 1.000 mdpl maka akan lebih cocok jika ditanami kopi akses reform. robusta. Juga wilayah tersebut memiliki tingkat kesuburan Meskipun di tengah munculnya pandemi Covid-19, yang yang cukup baik, sangat cocok untuk perkebunan kopi jenis membawa dampak signifikan ke perubahan dunia, mulai itu,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dari aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari- Yuliandi Djalil, yang dihubungi oleh Tim Humas melalui hari, hampir tak ada yang bisa berkelit dari kemunculan telepon, pada Sabtu (11/4/2020). virus Covid-19 ini. Tetapi hal tersebut tak menghalangi Lebih lanjut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen untuk Timur menjelaskan bahwa kedua desa tersebut ditetapkan menyejahterakan masyarakat melalui program tersebut. sebagai lokasi kegiatan redistribusi tanah pada tahun 2019. Tentunya dengan terus memperhatikan protokoler dalam “Telah diserahkan luas tanah 1.200 Ha dengan jumlah total bekerja selama masa pademi. sertipikat 878 sertipikat, pemegang haknya terdiri dari 4 Walaupun Gampong Reforma Agraria ini baru berjalan, suku (Aceh, Gayo, Batak, dan Jawa) sebanyak 555 Kepala maka dibutuhkan perhatian khusus dari masyarakat desa Keluarga (KK). Ini adalah kegiatan awal yang kemudian maupun pemerintah daerah. Sehingga diharapkan ke menjadi pemanfaatan ruang dalam bentuk pengelolaan depannya, setiap perkembangan program tersebut dapat yang kemudian kami beri nama Gampong Reforma Agraria,” terlaksana dengan baik dan bukan hanya Desa Blang kata Yuliandi. Tualang dan Jambo Labu saja tetapi akan ada desa lainnya Yuliandi optimistis jika melalui Gampong Reforma Agraria sehingga kesejahteraan masyarakat akan merata. (TA/AF, 13 ini, maka akan membuat peluang usaha yang sangat Apr). 402 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

RAKOR GTRA PROVINSI JAMBI: PULIHKAN DAN KUATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MELALUI REDISTRIBUSI TANAH Provinsi Jambi melak­ REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN sanakan Rapat Koor­ MASYARAKAT dinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) melalui video conference. Senin (11/05/2020). Rakor GTRA kali ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, mewakili Gubernur Jambi, H. Sudirman. Di tengah situasi pandemi Covid-19, peran dari GTRA ini dirasa sangat perlu untuk membantu permasalahan negara, khusus­ nya melalui skema Reforma Agraria. Salah satu komitmen melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pemerintah adalah menata (PTSL) yang sedang bergulir di Indonesia. persoalan agraria, hal itu Sedangkan pemberian akses adalah penyediaan dukungan ditandai dengan diterbitkannya atau sarana-prasarana dalam bentuk penyediaan Peraturan Presiden (Perpres) infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada dan pendampingan lainnya sehingga subjek Reforma tanggal 24 September 2018 lalu. Terbitnya peraturan Agraria dapat mengembangkan kapasitasnya. Dalam hal ini merupakan komitmen Pemerintah untuk menjamin ini, kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan Kementerian ATR/BPN yang bersinergi dengan berbagai dan pemanfaatan tanah. pihak. Rakor yang dipandu oleh Ketua Pelaksana harian GTRA Dalam sambutannya, H. Sudirman menyampaikan, Provinsi Jambi, Dadat Dariatna menekankan bahwa GTRA “Rakor ini dapat menjadi salah satu momentum bagi kita harus berjalan dari mulai Pra, Aset dan Akses sehingga semua untuk saling bersinergi, menyatukan persepsi dan tidak sebatas seremonial saja. Bersamaan itu, Direktur komitmen untuk melaksanakan Kegiatan Reforma Agraria Landreform, Sudaryanto juga berpesan agar Provinsi Provinsi Jambi.” Jambi tetap berfokus pada prioritas penyelesaian konflik pertanahan yang bersinggungan dengan Suku Anak Dalam Senada dengan H. Sudirman, Surya Tjandra, Wakil Menteri (SAD). ATR/Wakil Kepala BPN yang turut menghadiri rakor tersebut Rakor ini juga diisi dengan diskusi mengenai informasi juga menyampaikan peran GTRA ini menjadi lebih beragam mengenai Potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di era Pandemi Covid-19. dari tahun 2019-2020, baik yang sudah, tengah maupun akan ditindaklanjuti melalui legalisasi aset dan juga sumber “GTRA selain menjadi fasilitator/mediator konflik TORA 2020 terbaru dari beberapa Kepala SKPD anggota pertanahan, juga harus bisa menjadi pusat data pertanahan Tim Koordinasi GTRA, serta kesepakatan mengenai jadwal serta corong komunikasi publik terkait isu pertanahan. rapat Satuan Tugas, yang direncanakan akan dimulai Kamis Dengan adanya saving anggaran 2020, perlu langkah (14/5/2020). (VM, LS, NA, 12 Mei). konkret untuk merespon situasi sulit sekarang ini, salah satunya menjadikan Redistribusi Tanah sebagai cara pemulihan untuk penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Surya Tjandra. Reforma Agraria dimaknai sebagai penataan aset (asset reform) dan pemberian akses (access reform). Penataan aset adalah pemberian tanda bukti hukum kepemilikan atas tanah, seperti yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 403

REFORMA AGRARIA SEJAHTERAKAN PARA PETANI REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Indonesia merupakan negara agraris, yang Penanggap dari Dewan Pakar STII, Iwan Riswandi dan Tuty masyarakatnya sebagian besar mempunyai Mariani memberi pandangan mengenai Reforma Agraria pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. terhadap kesejahteraan petani. Dalam diskusi, Sofyan A. Negara Indonesia juga pernah mendapat julukan Djalil sepakat jika petani-petani harus dibimbing, diberi zamrud khatulistiwa, karena banyaknya hutan maupun ilmu dengan baik. “Saya sangat peduli dan percaya dengan sawah. Namun, itu dulu. Kini petani kesulitan dalam kemampuan petani kita, namun masih sangat terbatas, memberdayakan dan mengelola tanah yang mereka miliki, tidak ada modal, tidak ada akses pasar, tidak ada teknologi, sehingga akhirnya mereka menjual tanah mereka di desa petani kita tidak terorganisir dengan baik. Berkaca pada dan terjadilah urbanisasi ke kota-kota besar di Indonesia. negara lain, petani perlu dirangkul dengan baik, diberikan Presiden Joko Widodo sangat peduli dengan Reforma ilmu yang baik,” katanya. Agraria. Reforma Agraria bukan barang baru di Indonesia. Lebih lanjut koperasi untuk kesejahteraan petani sangat Era Presiden Soekarno, Reforma Agraria diwadahi dengan dibutuhkan karena itu akan menunjang peningkatan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang produktivitas jika diorganisir dengan baik. “Mari kita berikan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Namun, mereka koperasi, bantu meningkatkan kualitas mereka, kita pelaksanaan Reforma Agraria pada masa itu identik dengan organisir dengan baik. Tanpa diorganisir, petani kita masih gerakan kiri. “Reforma Agraria disalahgunakan oleh orang- akan terus di bawah, terus tertinggal, mari kita tingkatkan orang kiri pada waktu itu sehingga pada masa Orde Baru jadi koperasi. Koperasi kita harus berdayakan,” ungkap Sofyan A. tidak populer karena dikaitkan oleh golongan tersebut,”kata Djalil. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Menteri ATR/Kepala BPN berharap STII dapat menjadi Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil pada Sosialisasi agen untuk memberdayakan para petani di desa-desa agar Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan secara virtual, Selasa meningkatkan produktivitas serta menjaga agar kualitas (16/06/2020). tetap terjaga. “Ayo teman-teman STII pergi ke desa agar Menurut Sofyan A. Djalil, Presiden Joko Widodo sangat bisa menjadi agen untuk memberdayakan petani. Ayo kita berkomitmen melaksanakan program Reforma Agraria, hidupkan koperasi dan mari kita tanamkan mereka untuk cuma banyak tantangan yang dihadapi. “Komitmen meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas,” ungkapnya. pemerintah tentang reforma agraria luar biasa. Ketua umum STII, Faturrahman Mahfudz mengungkapkan Pemerintah telah menetapkan target yang ambisius untuk sangat mengapresiasi atas pemberian sertipikat tanah melaksanakannya. Butuh waktu untuk itu dan saya sangat kepada petani sehingga memberikan kejelasan hak hukum mengharapkan bagaimana Serikat Tani Islam Indonesia atas tanah. “Legalisasi aset menjadi sangat penting bagi (STII) menjadi partner pemerintah. Karena Reforma Agraria petani-petani yang puluhan tahun tidak dapat sertipikat misal membagi tanah, meredistribusi tanah, kalau misal tanah, tetapi berkat perhatian luar biasa Kementerian tidak ada yang mendampingi maka tanah itu kita berikan ATR/BPN, Alhamdulillah petani-petani kita mendapatkan sertipikat dengan tangan kanan, tangan kiri diberikan ke sertipikat,” ujarnya. (JR/RE/RH, 16 Juni). yang lain,” kata Sofyan. A Djalil. 404 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

GTRA SEBAGAI WADAH PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Reforma Agraria merupakan kerja bersama, untuk Perkebunan Rakyat,” ujar Sekdirjen Penataan Agraria. melaksanakannya Kementerian ATR/BPN tidak Reforma Agraria secara fundamental memberikan dapat berjalan sendiri, sinergi dari berbagai program-program yang dapat menuntaskan masalah pihak melalui Gugus Tugas Reforma Agraria kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan (GTRA) adalah kunci. GTRA dibentuk di seluruh Indonesia, dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan merupakan wadah kerja bersama antara Kantor Wilayah produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi, tanah serta pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan Pemerintah Provinsi, Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemerintah Daerah Hal tersebut diamini oleh Kepala Sub Direktorat Tata Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas, lingkungan Provinsi. Aswicaksana yang mewakili Direktur Tata Ruang dan Salah satu provinsi yang tengah menggalakkan GTRA Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan adalah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). GTRA di Kepri Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan sudah menginjak tahun ke-3 (tiga) sejak dibentuk pada Nasional (Bappenas). “Tujuan Reforma Agraria ini dapat tahun 2018. “Kami berharap tahun 2020 ini merupakan kita wujudkan, ini dapat diukur. Oleh sebab itu memang momentum yang tepat untuk menyinergikan komitmen ada campuran keberhasilan dan juga ada indikator yang serta upaya strategi dalam percepatan penyelenggaraan memang dapat diukur. Di sinilah merupakan wadah untuk Reforma Agraria dalam tatanan kehidupan baru guna melakukan koordinasi itu (GTRA-red). Sudah ada bukti nyata menyukseskan program Reforma Agraria,” ucap Kepala dari keberhasilan Reforma Agraria, asalkan kita mampu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi menjalankan roadmap Reforma Agraria ini dengan baik Kepulauan Riau, sekaligus Ketua Pelaksana Harian GTRA sehingga mampu membuat masyarakat menjadi lebih Provinsi Kepri Asnawati pada Rapat Koordinasi (Rakor) sejahtera,” ujar Aswicaksana. Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kepulauan Riau Lebih lanjut, dalam menyukseskan Reforma Agraria yang melalui video conference. Rabu (17/06/2020) tidak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi “Bagi Rakor GTRA kali ini berfokus pada upaya strategi dan kami Reforma Agraria itu tidak bisa jangka pendek tapi percepatan penyelenggaraan Reforma Agraria dalam di jangka menengah dan jangka panjang diperlukan suasana tatanan kehidupan yang baru. “Terutama terkait monitoring dan evaluasi menerus setiap tahunnya,” penyediaan data Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) tambahnya. yang nanti akan ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah Koordinasi antar GTRA daerah Provinsi serta Kabupaten/ maupun legalisasi aset, pemberdayaan masyarakat serta Kota diharapkan bisa mempercepat Reforma Agraria yang penyelesaian konflik agraria di Provinsi Kepri,” ujar Asnawati. dicanangkan pemerintah sehingga masyarakat sejahtera. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Nantinya GTRA Provinsi Kepri akan dikoordinir oleh GTRA (Sekdirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Pusat yang di Ketuai oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Sukriptiyah mengatakan Reforma Agraria harus dipercepat. Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional yang Hal tersebut merupakan amanat Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian GTRA Pusat. (RE/ disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet Kerja JR/RH, 17 Juni). Indonesia Maju pada tanggal 20 Mei 2020. “Reforma Agraria diprioritaskan selain Perhutanan Sosial serta Peremajaan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 405

REFORMA AGRARIA SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN DAN PEMERATAAN EKONOMI REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN ruang kita untuk berdiskusi serta MASYARAKAT berkoordinasi guna mencari solusi permasalahan dalam Virus Covid-19 tidak hanya berdampak pada pelaksanaan Reforma Agraria. sektor kesehatan namun juga berdampak Selain itu, peran kami di GTRA besar pada sektor perekonomian. Pembatasan Pusat sama seperti bidan, yang Sosial Berskala Besar pada berbagai wilayah membantu kelahiran. Kami siap menyebabkan perekonomian melambat. Namun, mewujudkan kegiatan Reforma pemerintah tidak tinggal diam. Presiden Joko Widodo Agraria Bapak/Ibu di daerah,” pada rapat terbatas medio Mei 2020 lalu, menginstruksikan Pesan Surya Tjandra, yang juga kepada jajarannya untuk terus melaksanakan program menjabat sebagai Ketua Harian strategis yang berdampak langsung kepada perekonomian GTRA Pusat. masyarakat, salah satunya adalah Reforma Agraria. Reforma Agraria ini terdiri “Reforma Agraria, salah satu solusi yang akan dijalankan dari dua unsur besar, yakni oleh pemerintah di era tatanan kehidupan baru, termasuk aset reform serta akses reform. juga penyediaan bantuan sosial dan juga percepatan “Kementerian ATR/BPN memang pembangunan infrastruktur,” kata Wakil Menteri Agraria bertugas untuk melakukan dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional pendaftaran tanah milik rakyat, (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra pada Rapat namun Kementerian ATR/ Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) BPN juga perlu memikirkan Provinsi Kepulauan Riau melalui video conference. Rabu bagaimana sertipikat tanah (17/06/2020). tersebut dapat berperan Forum GRTA ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan perekonomian menyatupadukan konsepsi penyelenggaraan Reforma masyarakat,” ujar Wamen ATR/Waka BPN. Agraria di daerah. Diharapkan, dengan Forum GTRA ini para Salah satu bagian dari Reforma Agraria adalah Program pemangku kepentingan Reforma Agraria di daerah dapat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL, dengan berkolaborasi dengan sebaik-baiknya. output salah satunya adalah sertipikat tanah. Wamen ATR/ Pada kesempatan ini, Wamen ATR/Waka BPN menyampaikan Waka BPN berharap dengan adanya sertipikat tanah bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen penuh pada dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. “Namun, pelaksanaan Reforma Agraria melalui GTRA di seluruh ini perlu kolaborasi antar unsur pelaksana di daerah, agar wilayah. “Saya berharap forum GTRA ini dapat menjadi perekonomian masyarakat dapat tumbuh 25-30%. Kita perlu memikirkan bagaimana konsep pemberdayaannya, bagaimana pendampingan dalam memulai usaha, lalu jika sudah ada produk bagaimana pemasarannya,” tambah Wamen ATR/Waka BPN. Saat membuka acara, Plt. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Isdianto mengatakan bahwa ada lima permasalahan di sektor agraria, yaitu sengketa dan konflik pertanahan, alih fungsi lahan sawah, pengangguran masyarakat, kesenjangan sosial di dalam kehidupan masyarakat serta turunnya kualitas lingkungan hidup. “Solusi dari masalah tersebut adalah Reforma Agraria melalui pemberian aset serta penataan akses,” ujar Isdianto. Selain diisi dengan paparan dari narasumber Wamen ATR/ Waka BPN, Surya Tjandra, pertemuan ini juga diisi dengan paparan yang disampaikan oleh Direktur Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Herban Heryadana, serta Kepala Sub Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Aswicaksana. (RH/RE/JR, 17 Juni). 406 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PEMANFAATAN TANAH UNTUK PEMERATAAN EKONOMI MELALUI REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemerataan ekonomi menjadi salah satu kebijakan produksi sawit. Karena korporasi bisa meningkatkan skala yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. usaha pertanian sehingga berdampak pada membaiknya Kebijakan tersebut dilakukan melalui beberapa kesejahteraan petani,” ujarnya. cara. Salah satunya dengan program Reforma Sofyan A. Djalil yang telah menjabat sebagai Menteri Agraria yang mengatur akses terhadap hak atas tanah selama 2 periode di Kementerian ATR/BPN, juga mengajak dan akses permodalan, dalam rangka meningkatkan para anak muda untuk terjun langsung ke desa. “Dapat kesempatan berusaha yang juga diiringi dengan terlihat jika pertanian adalah masa depan Indonesia. Jika peningkatan keterampilan bagi masyarakat. anak muda mau turun menggeluti sektor ini dapat diyakini “Pada hakikatnya tanah bukan sebagai komoditas ekonomi, dunia pertanian di Indonesia akan kian bergairah. Ayo para tetapi hasil dari tanah itu. Tanah memang diperuntukkan anak muda salah satunya di Universitas Bengkulu ini dapat untuk petani tetapi diperlukan produktivitas dalam kembali ke desa dan memajukan pertanian untuk dapat mengelolanya. Jika tidak, nantinya justru akan menimbulkan melakukan pemerataan ekonomi,” ungkapnya. masalah. Maka dengan adanya produktivitas tersebut akan Dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta menghasilkan pemerataan ekonomi,” ucap Menteri Agraria Kerja, diharapkan dapat membuka peluang investasi di dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ sektor pertanian dan bisa berdampak positif bagi petani. BPN) Sofyan A. Djalil, dalam kegiatan ATR/BPN Goes To RUU ini juga dapat memangkas dan menyelaraskan Campus dengan agenda Sosialisasi dan Diskusi Online berbagai aturan yang ada, agar para petani dapat mengurus Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang dalam Rancangan status legal lahan mereka dengan mudah, tidak berbelit- Undang-Undang Cipta Kerja bersama Civitas Academica belit, serta tidak mengeluarkan biaya pengurusan yang Universitas Bengkulu, Rabu (17/06/2020). tinggi. Lebih lanjut Sofyan A. Djalil menjelaskan, Pemerintah Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri ATR/ menjalankan program Reforma Agraria untuk mewujudkan Kepala BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat pemerataan ekonomi salah satunya dengan terus berupaya Atas Tanah Andi Tenrisau, mengatakan bahwa sejauh ini memberikan kemudahan dalam menyertipikatkan tanah Kementerian ATR/BPN telah mendorong petani melalui kepada petani. Tetapi tidak sampai di situ saja, petani harus kerja sama dengan koperasi. Kedudukan kelembagaan didorong untuk dapat meningkatkan kualitas dengan petani harus dikuatkan dalam kegiatan Reforma Agraria bekerja sama dengan korporasi sehingga tanah digunakan melalui perdampingan kelembagaan tersebut. Selain itu, dengan baik. mendorong koperasi dari petani pemilik Tanah Objek “Sejauh ini sawit di Indonesia dipegang oleh 45% masyarakat Reforma Agraria (TORA) sehingga petani dapat bergabung dan menghasilkan kurang lebih 3 ton per hektare, sedangkan dalam suatu lembaga yang kuat yang dapat dikelola secara korporasi menghasilkan 7 ton perhektare. Maka dibutuhkan efisien dari TORA yang telah diberikan oleh negara. (TA/LS/ dukungan korporasi dalam hal ini untuk meningkatkan AF, 18 Juni). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 407

MENTERI ATR/KEPALA BPN AJAK SEMUA PIHAK SUKSESKAN REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN (PTSL) sangat bagus pelaksanaannya. Dalam tiga tahun MASYARAKAT terakhir, dari 2017-2019 kita berhasil mendaftarkan 24 juta bidang tanah. Sebagian besar juga sudah disertipikatkan,” Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kata Menteri ATR/Kepala BPN. percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa tanah (PSN), terutama yang berdampak langsung pada yang sudah bersertipikat adalah tanah yang sudah memiliki penguatan ekonomi rakyat, antara lain pemberian status sehingga menjadi aset yang hidup. “Tanah yang bantuan sosial, pelaksanaan Reforma Agraria, Perhutanan sudah bersertipikat dapat memberikan aset ke perbankan, Sosial dan Peremajaan Kebun Sawit Rakyat. “Presiden sehingga masyarakat dapat mengakses program Kredit sangat peduli terhadap keadilan sosial masyarakat, yakni Usaha Rakyat (KUR), dengan bunga yang relatif kecil,” ujar memberikan akses ekonomi dalam kehidupan sosial Sofyan A. Djalil. masyarakat. Untuk itu beliau minta program Reforma Selain legalisasi aset, Reforma Agraria juga ditunjang Agraria dipercepat,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/ melalui program redistribusi tanah. Redistribusi tanah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. intinya memberikan tanah kepada rakyat dengan legalitas Djalil saat memberikan sambutan pada Guyub Gugus Tugas hukum di atas tanah tersebut. Menteri ATR/Kepala BPN Reforma Agraria (GTRA) melalui video conference. Jumat mengungkapkan lebih lanjut bahwa saat ini, sumber (19/06/2020). kegiatan redistribusi tanah adalah tanah-tanah yang Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri (Wamen) berada di kawasan hutan. “Secara normatif, Kementerian ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Surya Tjandra, Pejabat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN, Pejabat melepaskan lahan di kawasan hutan untuk diredistribusikan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, perwakilan kepada masyarakat. Ini perlu work out di tingkat teknis agar Kementerian/Lembaga (K/L) yang tergabung dalam wadah masyarakat memiliki legalitas atas tanah-tanah tersebut,” GTRA, Pemerintah Daerah, serta tamu undangan lainnya. kata Sofyan A. Djalil. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa target Bagi Menteri ATR/Kepala BPN, legalisasi aset, redistribusi Reforma Agraria adalah 9 juta bidang tanah melalui kegiatan tanah serta pemberdayaan masyarakat merupakan legalisasi aset serta redistribusi tanah. “Kegiatan legalisasi program kerja bersama setiap unsur K/L. Ketiga program aset melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita bisa percepat program tersebut melalui GTRA. Setiap penghambat bisa kita selesaikan dan juga banyak produk yang bisa kita hasilkan. Reforma Agraria bukan panggilan tugas semata tapi ini juga panggilan kerja mulia untuk membantu masyarakat dalam perekonomian mereka,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. GTRA merupakan gugus tugas yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. (RH/NA/LS/JR/AF, 20 Juni). 408 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERKUAT EKONOMI RAKYAT, GTRA PUSAT KOMITMEN EKSEKUSI PROGRAM STRATEGIS NASIONAL Pemerintah terus melakukan REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN percepatan pelaksanaan program MASYARAKAT strategis nasional guna mendorong pemulihan dan penguatan dengan masalah konsep. Kalau ada hambatan pelaksanaan ekonomi rakyat, salah satunya program Reforma Agraria di lapangan, GTRA harus mencari akar Reforma Agraria yang dianggap mampu permasalahannya, lalu diatasi dengan program kerja,” memperkuat situasi kritis yang dihadapi ungkap Surya Tjandra. seluruh bangsa, terlebih dalam masa Surya Tjandra menambahkan tanah itu objek yang beda pemulihan pertumbuhan ekonomi selama karena harus ada tanggung jawab sosial dan moral. Di atas dihadapkan dengan pandemi covid-19. tanah ada peradaban yang berkembang. “Jadi pekerjaan Peran Gugus Tugas Reforma Agraria kita di GTRA ini juga sebagai pembangun peradaban. Saya (GTRA) diharapkan dapat menggenjot membayangkan GTRA ini memberi nilai tambah pada pelaksanaan Reforma Agraria di lapangan. pekerjaan rutin atau yang biasa dilakukan. Harapannya, “Pemerintah mempunyai komitmen dan GTRA itu dilaksanakan untuk mengurangi ketimpangan konsep yang jelas untuk memastikan kepemilikan pertanahan, membereskan tata laksana Reforma Agraria yang dibutuhkan keagrariaan,” ujarnya. rakyat Indonesia sudah berjalan di jalur yang benar. Reforma Agraria itu adalah Senada dengan Surya Tjandra, Direktur sebuah konstitusi nasional karena begitu Landreform Sudaryanto mengatakan banyak keterlibatan dari berbagai pihak, pemerintah sepakat bahwa Reforma Agraria pergerakannya pun harus dilakukan secara itu harus diperjuangkan bersama. “Kita buat nasional dan GTRA inilah wadahnya,” ujar Surya Tjandra GTRA yang diharapkan keanggotaannya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan dan kewenangannya diperluas cakupannya Pertanahan Nasional (ATR/BPN), saat menggelar Guyub sehingga bisa mengatasi berbagai GTRA yang dihadiri anggota GTRA dari kementerian dan permasalahan. RA ini dalam hal penyediaan lembaga terkait, Jumat (19/06/2020). TORA menyangkut kementerian lain, paling Dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria dilaksanakan tidak kita harus berkoordinasi dan merangkul melalui 2 (dua) mekanisme, yakni penataan aset dan pada K/L lain sehingga ikut mendukung penataan akses yang dikoordinasikan oleh Gugus Tugas dengan memberikan objek TORA untuk Reforma Agraria yang telah dibentuk di tingkat pusat dan segera kita redistribusi,” ungkapnya. daerah, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor GTRA Pusat berkedudukan di Gedung 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Kementerian ATR/BPN, Jalan Agus Salim 58, “GTRA ini fungsinya eksekutor jadi tidak pusing lagi Jakarta Pusat. (NA/LS/RH/JR/AF, 20 Juni).) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 409

WAMEN ATR/WAKA BPN INGATKAN PENTINGNYA DUKUNGAN LINTOR DALAM PELAKSANAAN RA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Untuk mempercepat pencapaian tujuan tercapainya target kerja Reforma Agraria,”kata Surya Tjandra. pemberdayaan Reforma Agraria butuh Selain itu, langkah awal GTRA ini sebagai upaya untuk koordinasi yang kuat antara Kementerian ATR/ mencari permasalahan-permasalahan teknis yang menjadi BPN bersama dengan Pemerintah Pusat dan penghambat tercapainya Reforma Agraria selama ini. Pemerintah daerah yang terlibat. Berangkat dari hal ini, Rapat Koordinasi kali ini mengangkat tema Penyelesaian Kementerian ATR/BPN terus menginisiasi Rapat Koordinasi Tanah Transmigrasi. Dalam pemaparannya, Wamen ATR/ (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat Waka BPN mengungkapkan bahwa penyertipikatan tanah- pusat, terutama terkait pelaksanaan Reforma Agraria di tanah transmigrasi melalui program Reforma Agraria tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. “Ada 14 tematik ditargetkan 600.000 bidang tanah. “Terhadap tanah-tanah yang akan kita bahas melalui Rakor GTRA tingkat nasional tersebut sudah diterbitkan sertipikat tanah di atas 143.028 ini,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen bidang seluas 129.440 Hektare,” ujar Surya Tjandra. ATR/Waka BPN) sekaligus Koordinator GTRA Nasional, Sebagai provinsi baru, Sulawesi Barat merupakan salah satu Surya Tjandra saat membuka Rakor tersebut melalui video provinsi yang memiliki banyak bidang tanah transmigrasi, conference. Rabu (24/06/2020). yang diperuntukkan untuk mereka yang menjadi subjek Rapat ini dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) program transmigrasi. Dalam penyertipikatan tanah Infrastruktur Keagrariaan, Adi Darmawan, Dirjen Hubungan transmigrasi tersebut, Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat Hukum Agraria, Suyus Windayana, Sekretaris Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, Kepala Kantor dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se-Indonesia, Kepala Kantor Pada kesempatan ini Wamen ATR/Waka BPN mengapresiasi Pertanahan se-Sulawesi Barat, Kementerian Koordinator sinergisitas antara jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. “Kepedulian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dengan tanah transmigrasi ini ditunjukkan dengan adanya Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup Penandatangan Kerja Sama antara Kanwil BPN Provinsi dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sulawesi Barat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat,” Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ujar Surya Tjandra. serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Apa yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat Surya Tjandra mengungkapkan bahwa karena adanya menurut Surya Tjandra, bisa menjadi contoh yang baik tantangan dalam pelaksanaan Reforma Agraria, perlu bentuk kerja sama lintor tersebut. (RH/LS/NA/RK, 25 Juni). dilakukan koordinasi lintas sektor atau lintor yang berarti butuh dukungan Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah. “Melalui koordinasi lintor kiranya dapat kita rumuskan program kerja bersama guna menunjang 410 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KOLABORASI JADI KUNCI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI SULAWESI TENGAH Percepatan Program Reforma Agraria (PPRA) yang REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN dicanangkan oleh Kementerian Agraria dan MASYARAKAT Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) terus dilakukan, salah satunya ialah untuk Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Lingkungan meningkatkan perekonomian rakyat. Kementerian ATR/BPN Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menyampaikan melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional bahwa Reforma Agraria telah ditargetkan dalam dua (2) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kolaborasi dengan window besar, yaitu pertama Tanah Objek Reforma Agraria Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (TORA) seluas 9 juta hektare melalui legalisasi aset dan (Pemda) guna percepatan Reforma Agraria. redistribusi aset. Salah satu sumber redistribusi aset adalah Dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma melalui pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektare. Agraria (GTRA) dan Rapat Kerja Teknis Pelaksana GTRA Lalu yang kedua adalah Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta yang dilakukan selama 2 (dua) hari pada 23 s.d. 24 Juni hektare. “Di Provinsi Sulawesi Tengah telah diterbitkan 2 2020 melalui video conference. Acara yang dipandu oleh (dua) SK oleh Kementerian LHK, pertama SK pencadangan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah Doni Janarto Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif seluas Widiantono dan hari pertama diawali sambutan oleh 15.305 hektare di 11 (sebelas) Kabupaten (Banggai, Banggai Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola. Kepulauan, Buol, Donggala, Morowali, Morowali Utara, “Reforma Agraria, merupakan salah satu cita-cita pemerintah, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una Una dan Toli Toli) dan sebagaimana yang telah terdapat dalam Nawacita dan telah SK Pelepasan Kawasan Hutan melalui Perubahan Batas menjadi Program Prioritas Nasional sesuai dengan amanat Kawasan Hutan seluas 6.958 hektare di 6 (enam) Kabupaten RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024. Pelaksanaan Reforma (Banggai, Banggai Laut, Morowali, Tojo Una Una, Banggai Agraria perlu ditangani seoptimal mungkin oleh segenap Kepulauan dan Buol),” ujar Alue Dohong. jajaran Kementerian ATR/BPN di pusat dan daerah, serta Turut hadir dalam kesempatan ini Tenaga Ahli Utama Kantor diperlukan keterlibatan seluruh stakeholder secara optimal Staf Presiden (KSP) Usep Setiawan, ia menyatakan bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan reforma salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten agraria,” kata Longki Djanggola. Sigi telah menjadi contoh konkret peran Pemerintah Daerah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN yang juga sebagai Ketua dalam pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten. Pelaksana Harian GTRA Pusat, Surya Tjandra menyampaikan “Reforma Agraria di Kabupaten Sigi telah menjadi pioner bahwa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdampak bahwa Reforma Agraria dijadikan salah satu program pada sektor ekonomi. Peran Reforma Agraria dirasa sangat prioritas daerah, dan harapan kami ini dapat direplikasi di dibutuhkan dalam usaha memulihkan perekonomian, daerah lain, tentunya dengan tetap memperkuat kolaborasi di mana Reforma Agraria merupakan Program Strategis antara BPN dan Dinas terkait,” ungkapnya. Nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan dan Acara Rakor GTRA ini dihadiri juga oleh Direktur Jenderal penguatan ekonomi rakyat. “Reforma Agraria adalah upaya Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang untuk menata ketidakadilan kepemilikan pertanahan, dan Tanah RB Agus Widjayanto, Sekretaris Daerah Provinsi legalisasi aset serta menjadi dasar bagi rakyat untuk Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate, Direktur Pengukuhan memiliki akses terhadap tanahnya. Saat ini legalisasi aset dan Penataan Kawasan Hutan Kementerian LHK Herban sudah sangat sukses, namun tantangannya adalah langkah Heriandana, Kepala Subdirektorat Redistribusi Tanah dan konkret menuju tercapainya penanganan kemiskinan dan Pemanfaatan Bersama Kementerian ATR/BPN Siti Aisyah, peningkatan pendapatan dari masyarakat yang mendapat Akademisi Universitas Tadulako Muhammad Nur Sangaji. sertipikat melalui PTSL atau redistribusi tanah,” kata Surya (JW/MR, 27 Juni). Tjandra. Dalam Rakor terdapat beberapa rekomendasi atau rumusan penanganan isu-isu strategis pertanahan di Sulawesi Tengah antara lain status tanah pasca bencana, pemberdayaan masyarakat sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil, koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), status tanah masyarakat dalam kawasan pesisir sempadan sungai dan laut, penertiban atas penerbitan SKPT, penyelesaian konflik pertanahan, penyelesaian masalah tanah transmigrasi. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 411

STRATEGI KOLABORASI DAN PENGUATAN LINTAS SEKTOR PERCEPATAN REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Percepatan pelaksanaan reforma agraria untuk peluang dan kemampuan untuk membantu harapan menumbuhkan kegiatan ekonomi harus dilakukan kepala daerah. Rakor tematik juga menjadi semacam dengan efektif dan seksama. Kementerian Agraria ruang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, harapan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ dan informasi jika semua ini terpenuhi serta didukung BPN) yang menjalankan program reforma agraria melalui pimpinan daerah yang baik dan niat kuat, GTRA ini bertugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), melakukan koordinasi untuk memfasilitasi, mendampingi proses dan membantu lintas sektor dan kolaborasi mulai dari akademisi hingga eksekusinya,” kata Surya Tjandra. Pemerintah Daerah untuk mempercepat reforma agraria. Pada kunjungannya ke UNPAD dan ITB, Surya Tjandra Pada kesempatan kali ini, Wakil Menteri Agraria dan Tata menginginkan dukungan riset maupun metode khususnya Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ data yang berkaitan dengan agraria. “Jadi yang paling BPN) Surya Tjandra, berkunjung ke Bandung, Jawa Barat, utama itu data apa sih yang paling dibutuhkan, kedua Kamis (02/07/2020). Dalam kunjungannya ke Bandung yang bagaimana mengumpulkannya, ketiga bagaimana kita meliputi beberapa tempat seperti Universitas Padjajaran memanfaatkan data tersebut untuk dijadikan sebagai (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Kantor Wali proses pembangunan,” ungkapnya. Kota Bandung, Wamen ATR/Waka BPN turut didampingi oleh Direktur Landreform Sudaryanto sekaligus sebagai Direktur Landreform Sudaryanto dan Kepala Kantor Wilayah perwakilan sekretariat GTRA menjelaskan bahwa rakor BPN Provinsi Jawa Barat Yusuf Purnama. Pembangunan di tematik nanti akan dilakukan sesuai dengan karakteristik kawasan Jawa Barat bagian selatan dan bentuk dukungan di setiap daerah-daerah. “Untuk mencari tema untuk rakor berupa riset maupun metode khususnya untuk data tematik yaitu berdasarkan karakteristik daerah masing- menjadi agenda pembahasan. masing. Untuk di Jawa Barat ini sedang dicari tema khusus “Satu tugas GTRA yang penting adalah melayani kebutuhan yang spesifik, ada pengembangan untuk mendorong para stakeholders, yang utama itu K/L dan Pemerintah pembangunan di Jawa Barat bagian selatan dan nanti Daerah. Jadi kami datang untuk bertemu Pemerintah dilihat potensinya seperti apa,” ungkap Sudaryanto. Daerah, ketemu Wali Kota. Rencananya untuk Jawa Barat Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyambut baik ini, merespon mimpi dari Gubernur, yaitu membangun terhadap pembangunan di selatan Jawa Barat. “Jadi bagian selatan Jawa Barat yang selama ini relatif tertinggal memang sebelumnya untuk membangun kawasan selatan dari proses pembangunan dibandingkan dengan bagian Jawa Barat sudah ada sejak dulu tetapi belum terlaksana dan utara. Kenapa begitu, karena memang infrastrukturnya dan pembangunan jalur selatan diharapkan segera,” ujarnya. perlu ada perhatian. Kita sudah punya data tentang itu sejak Pelibatan akademisi dalam GTRA diperlukan agar dapat 2009 yang dilakukan BPN untuk mengumpulkan informasi memberikan masukan mengenai agraria terutama untuk spasial, pemanfaatan tanah sesuai dengan sektor yang program reforma agraria. “GTRA perlu dilibatkan akademisi, paling ungggul di daerah-daerah itu,” ujar Surya Tjandra. stakeholders yang lebih luas, paling tidak bisa dijaga marwah Nantinya setelah menemui kepala daerah di masing-masing kapasitasnya untuk memberikan solusi dan kontribusi,” ujar tempat, akan dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) tematik Tomi Setiawan Peneliti Studi Kebijakan Agraria FISIP UNPAD. mengenai pembangunan di selatan pulau Jawa. “Rakor (JR/TA, 02 Juli). tematik ini berkesinambungan dengan realitas kebutuhan pembangunan pantai selatan di Jawa Barat, kita punya 412 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN INISIASI PENGEMBANGAN EKONOMI JAWA BAGIAN SELATAN REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Melalui wadah Gugus Tugas Reforma Agraria Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan bahwa kebijakan (GTRA) Pusat, Kementerian Agraria dan Tata pengembangan ekonomi di wilayah Jawa bagian selatan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat melihat beberapa aspek. “Kita perlu menyesuaikan akan menginisiasi pengembangan kawasan kebijakan ini dengan Rencana Pembangunan Jangka perekonomian masyarakat di Jawa Bagian Selatan atau Menengah Daerah serta melakukan kerja sama dengan JBS. Hal ini dilatarbelakangi oleh hasil kajian Direktorat universitas. Saya sudah membuka komunikasi dengan Penatagunaan Tanah. “Buku ini berjudul Penyusunan Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor Ketersediaan Tanah Sektoral dan Pengembangan Komoditas (IPB) serta Institut Teknologi Bandung (ITB),” kata Surya Unggulan Jawa Bagian Selatan dan data-data dalam buku ini Tjandra. sangat berguna untuk mengembangkan potensi ekonomi di Jawa bagian selatan,”kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala “Saya juga bersedia mengomunikasikan keinginan ini BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, saat membuka kepada para Gubernur dan Kepala Daerah agar program ini rapat konsolidasi di Sekretariat GTRA Pusat, Jakarta, Senin dapat berjalan,” sambungnya. (13/07/2020). Direktur Landreform sekaligus Koordinator Sekretariat Menurut Wamen ATR/Waka BPN, kondisi terkini yang Pelaksana Harian GTRA Pusat, Sudaryanto mengatakan terjadi adalah wilayah Jawa bagian selatan masih tertinggal hasil kajian Direktorat Penatagunaan Tanah dapat dijadikan Jawa bagian utara, terkait infrastruktur, kesejahteraan dasar kebijakan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, demografi serta daya dukung lingkungan. di wilayah Jawa bagian selatan. “Analisa data dalam buku “Untuk itu pengembangan potensi ekonomi di wilayah tersebut sudah cukup lengkap serta melalui analisis Jawa bagian selatan dapat menjadi rencana pelaksanaan Strength, Weakness, Opportunity serta Threats (SWOT), kita Reforma Agraria secara komplit. Pengembangan potensi dapat memetakan potensi dari daerah di wilayah tersebut,” ekonomi ini juga akan dilakukan di Pulau Kalimantan karena kata Sudaryanto. di sana akan dibangun ibu kota baru serta food estate,” ujar Surya Tjandra. Rapat Konsolidasi ini dihadiri oleh Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan bahwa adanya Banten serta Jawa Timur dan diikuti melalui video conference GTRA dapat menyukseskan program ini. “Melalui forum ini, oleh Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kakanwil BPN kita bisa menuntaskan program untuk Jawa bagian selatan Provinsi DI Yogyakarta, serta perwakilan Kementerian ini melalui pelaksanaan yang sudah kita bahas secara Koordinator Bidang Perekonomian. (RH/LS, 13 Juli). bersama-sama. Harapan saya melalui GTRA, masyarakat bisa merasakan apa yang sudah kita kerjakan,” kata Surya Tjandra. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 413

LIMA KANWIL BPN DI PULAU JAWA AKAN DUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DI JAWA BAGIAN SELATAN REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Menurutnya pengembangan MASYARAKAT potensi ekonomi di Jawa bagian selatan sudah menjadi Rapat Konsolidasi (Rakon) Gugus Tugas Reforma visi dari Gubernur DIY. “Melalui Agraria (GTRA) Tingkat Pusat membahas konsep Negara dan Tahta Hadir Pengembangan Potensi Pemberdayaan Ekonomi untuk Rakyat, kami sudah Wilayah Jawa Bagian Selatan. Dalam rapat ini melaksanakan Reforma Agraria Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan serta program legalisasi aset,” Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra kata Tri Wibisono. berkeinginan untuk mewujudkan pengembangan potensi ekonomi di wilayah tersebut. “Dalam aspek ekonomi, Jawa Kepala Bidang Penataan bagian selatan masih tertinggal dari Jawa bagian utara,” ujar Pertanahan Kanwil BPN Surya Tjandra saat membuka rapat tersebut di Sekretariat Provinsi Banten, Antoni Silaen GTRA Pusat, Jakarta, Senin (13/07/2020). mengatakan bahwa kegiatan Reforma Agraria terutama Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Landreform sekaligus redistribusi tanah sudah Koordinator Sekretariat GTRA Pusat, Sudaryanto, Kepala diarahkan ke wilayah Banten Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Banten, bagian selatan. “Sejauh ini Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kabupaten Lebak, Kabupaten serta diikuti juga oleh Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Pandeglang serta Kabupaten Kakanwil BPN Provinsi DI Yogyakarta, melalui video Serang masih tertinggal. Hal conference. ini menjadi latar belakang kami untuk mengembangkan potensi ekonomi di wilayah tersebut melalui program Dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) redistribusi tanah, IP4T serta neraca pertanahan,” ungkap BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama mengungkapkan Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi keinginan untuk mengembangkan potensi ekonomi di Banten. wilayah Jawa bagian selatan memang sejalan dengan program Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. “Gubernur Keinginan untuk mengembangkan potensi ekonomi Jawa Jawa Barat sudah mengetahui ketimpangan yang terjadi bagian selatan juga menjadi fokus dari Kanwil BPN Provinsi dan ia mendukung program ini. Harapan saya, GTRA dapat Jawa Tengah. Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil mendukung program ini serta mewujudkannya untuk BPN Provinsi Jawa Tengah, Mulyanto mengutarakan bahwa kesejahteraan masyarakat,” kata Yusuf Purnama. ia sudah meninjau langsung ke Kabupaten Purbalingga. Ia menilai bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di sana sudah Dukungan dari Gubernur juga diungkapkan oleh Kakanwil sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Masyarakat BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Tri Wibisono. didukung oleh pemerintah daerah setempat terutama bantuan bibit pertanian serta ada akses modal dengan BRI setempat. Selain itu, di daerah perbatasan Pemalang dan Purbalingga ada budidaya nanas madu. Ini bisa jadi potensi ekonomi di daerah tersebut,” kata Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Barkah Yulianto mengatakan bahwa karateristik dari daerah-daerah di Jawa bagian selatan berbeda-beda sehingga hasil kajian Direktorat Penatagunaan Tanah tersebut tidak bisa diterapkan secara seragam. “Untuk itu perlu dikenali karakteristik daerah-daerah tersebut. Selain itu, kita juga perlu koordinasi dengan kepala daerah. Apabila tidak disetujui oleh mereka, kita bisa melakukan pendekatan ke masyarakat,” ujar Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. (13 Juli). 414 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KOLABORASI ANTAR PIHAK KUNCI TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ASET YANG BAIK Sebagai tindak lanjut REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN dari komitmen dan MASYARAKAT implementasi rencana aksi bersama untuk mewujudkan Provinsi Jawa Tengah sebagai rujukan nasional dalam perbaikan tata kelola aset daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota, dan PT PLN (Persero). Pada Selasa (14/07/2020) Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan diadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Perbaikan Tata Kelola pentingnya diadakan Rakor kali ini. “Rakor kali ini penting Aset dan Penyerahan Sertipikat Pemerintah Daerah dan PT dalam perbaikan tata kelola aset yang ada di wilayah kerja PLN (Persero) di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Semarang dan tugas kita masing-masing. Kadang-kadang aset yang yang dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang tidak kita manfaatkan secara optimal membuat catatan- (Wamen ATR)/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional catatan dan aset seringkali ditemukan temuan-temuan. (Waka BPN), Surya Tjandra; Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Saat inilah kesempatan kita untuk kita perbaiki bersama dan Pranowo; Wakil Ketua KPK, Nawawi Pamolango; Direktur mengidentifikasi yang ada persoalan-persoalan untuk kita Bisnis Regional Jawa Madura Bali PT PLN (Persero), Haryanto carikan solusi yang baik-baik,” kata Ganjar Pranowo. WS; Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal; Peran KPK dalam penataan aset menjadi penting guna Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan mencegah perilaku korupsi. “Kenapa KPK masuk? Kalau ini Ruang Kementerian ATR/BPN, Adi Darmawan; Kepala Kantor dibiarkan tidak ada perbaikan tata kelola aset yang akan Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Jonahar dan jajaran memunculkan perilaku korupsi. Jika tidak sama sekali maka Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Tengah serta Forum kita sama saja membuka ruang korupsi,” ujar Wakil Ketua Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah. KPK, Nawawi Pamolango. Perlu diketahui pada acara kali ini jajaran Kanwil BPN Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra menyampaikan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan sertipikat sejumlah persoalan penataan aset ini diperlukan kolaborasi antar 649 bidang yang terdiri dari 214 bidang aset pemerintah instansi terkait. “Saya kira bahwa ini tidak mudah, kalau daerah antara lain 31 bidang aset Pemerintah Provinsi Jawa tanah negara yang harusnya milik pemerintah, kami siap Tengah, 4 (empat) bidang aset Pemerintah Kota Semarang, membantu tetapi perlu waktu, strategi, keberanian yang 65 aset Pemerintah Kota Tegal, 14 Bidang aset Pemerintah luar biasa dan saya kira kita perlu koordinasi serta kolaborasi Kota Pekalongan, 38 bidang aset Pemerintah Kabupaten untuk satu langkah memperbaiki situasi ini agar aset negara Pemalang, 19 bidang Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bisa diselamatkan,” ujar Surya Tjandra. 43 bidang aset Pemerintah Kabupaten Demak dan aset PT PLN (Persero) sejumlah 435 bidang. Lebih lanjut Surya Tjandra mengatakan GTRA dapat “Bahwa untuk aset PT PLN (Persero) dari sejumlah 435 menjadi wadah diskusi ketika dalam penataan aset yang bidang yang akan kita serahkan 415 bidang di antaranya terdapat konflik. “Penataan aset pemerintah dan BUMN telah diselesaikan jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah membutuhkan koordinasi lintas sektor yang erat, mulai atas bantuan KPK hanya dalam waktu 7 (tujuh) hari atau dari aspek pengamanan aset dan verifikasi sampai dengan satu minggu,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa optimalisasi serta kemitraan, terlebih lagi jika terdapat Tengah, Jonahar. (JR/RE, 14 Juli). indikasi konflik dan sengketa untuk itu Gugus Tugas Reforma Agraria yang bersifat lintas sektor dapat menjadi wadah diskusi serta negoisasi yang dibutuhkan,” kata Surya Tjandra. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 415

TINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, GTRA PUSAT DORONG PROGRAM TORA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Agraria (TORA). “Hal ini menjadi MASYARAKAT penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kita Reforma Agraria yang berkeadilan dan menyeluruh bersama harus berkomitmen memerlukan adanya sinergi, koordinasi dan kuat diharapkan dapat komitmen kuat dari seluruh anggota Gugus mengerahkan program pada Tugas Reforma Agraria (GTRA) baik di tingkat TORA, melalui pemberdayaan pusat maupun di daerah. Berangkat dari hal tersebut, masyarakat pasca sertipikasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan tanah,” ujar Surya Tjandra dalam Nasional (ATR/BPN) terus menginisiasi pelaksanaannya paparannya. melalui Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA di tingkat pusat, via Rapat koordinasi tersebut video conference. Jumat (17/07/2020). merupakan tindak lanjut arahan Rapat ini dihadiri oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Presiden untuk meningkatkan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, R. Adi Darmawan, Dirjen percepatan Proyek Strategis Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana, Nasional yang memiliki dampak Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, Andri langsung terhadap pemulihan Novijandri, Direktur Landreform, Sudaryanto serta jajaran ekonomi akibat pandemi Kemenkop UKM, Kemendes PDTT, Kementerian Pertanian, COVID-19, diantaranya Program Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Sertifikasi, Penyelesaian Tanah Perekonomian, Kementerian KKP, Kementerian LHK, Transmigrasi, Reforma Agraria Kementerian PUPR dan Bappenas. dan Perhutanan Sosial. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/ Waka BPN) sekaligus Koordinator GTRA Nasional, Surya Pada kesempatan yang sama Dirjen Penataan Agraria, Andi Tjandra mengungkapkan bahwa sebagai langkah awal, Tenrisau mengatakan kegiatan ini sangat penting dan diharapkan Rakor GTRA Pusat dapat menjadi wadah untuk harus rutin dilaksanakan. “Sesuai judulnya harmonisasi, menginventarisasi kebutuhan Kementerian/Lembaga (K/L) dan kita semua kementerian dan lembaga yang hadir dan anggota GTRA agar selanjutnya dapat disinkronisasi demi terkait pada hari ini sudah melakukan tugasnya. Kita tinggal mencapai tujuan penataan akses. “Kita tidak sedang ambil harmonisasikan dan sinergikan,” ungkapnya. pekerjaan lain atau sedang membuat pekerjaan baru. Tapi Adapun pokok bahasan yang menjadi poin diskusi bagaimana berkolaborasi agar pekerjaan ini berjalan lebih pada rapat koordinasi ini diantaranya, Revitalisasi Nota strategis”, ujar Surya Tjandra saat membuka rapat koordinasi Kesepahaman Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat tersebut. bagi Pelaku UMK, Petani, Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, Rapat Koordinasi kali ini mengangkat tema Harmonisasi Operasionalisasi perencanaan dan anggaran pemberdayaan Kegiatan Akses Reform terhadap Tanah Objek Reforma lintas K/L, Upaya dan Kebutuhan Pooling dan Sinkronisasi Data Inventarisasi Potensi Pemberdayaan Lintas K/L dan Optimalisasi Satuan Tugas Penataan Akses Reform Lintas K/L GTRA. (RE/RK, 17 Juli). 416 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL