buku sipers issn

GTRA JAWA BARAT FOKUSKAN PEMBANGUNAN DI JAWA BARAT BAGIAN SELATAN Pembangunan yang merata di seluruh REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Indonesia merupakan cita-cita bersama MASYARAKAT yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat mengejar ketertinggalan pembangunan di Jawa Barat yang adil dan merata. Hal ini disebabkan masih bagian selatan,” ucap Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi ada daerah di Indonesia yang perekonomian dan Jawa Barat, Yusuf Purnama. kesejahteraannya masih timpang dengan daerah Staf Khusus Presiden, Reno Koconegoro mengatakan lainnya, seperti daerah Jawa Barat bagian selatan, potensi Jawa Barat bagian selatan begitu baik jika yang antara lain mencakup wilayah Garut dan dilakukan pembangunan yang merata. Oleh karena itu, Sukabumi. reforma agraria merupakan salah satu solusinya. “SKP akan Ketimpangan antara Jawa Barat bagian selatan mendukung program ini. Akibat pandemi Covid-19 rata-rata dengan bagian utara menjadi alasan utama bagi pendapatan menjadi menurun, artinya program reforma Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) melakukan agraria sangat mendesak dilakukan selain tepat sasaran Rapat Koordinasi (Rakor) di Hotel Trans Luxury perlu juga kecepatan. Jawa Barat bagian selatan didominasi Bandung pada Selasa (21/07/2020). Rakor ini dengan bukit dan dapat kita kembangkan pangan alternatif,” mengangkat tema “Ketersediaan Tanah Sektoral katanya. untuk Pengembangan Komoditas Unggulan Jawa Kolaborasi antarpihak diperlukan guna menyukseskan Barat Bagian Selatan” dan mengundang peserta reforma agraria yang diinginkan, sehingga tercipta hasil dari jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, budidaya yang dapat melibatkan masyarakat. “Koordinasi baik provinsi maupun kabupaten/kota yang sebagian dan komunikasi antara stakeholders diperlukan. Kami dilaksanakan melalui video conference. mengharapkan ada kolaborasi hasil budi daya sehingga tidak ada - off taker. Kami mempunyai Agro Jabar sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/ pengatur distribusi di Jawa Barat sehingga hasil olahan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), tersebut dapat dinikmati masyarakat Jawa Barat tanpa Surya Tjandra yang sekaligus koordinator pelaksana GTRA overload,” tutur Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Pusat menyampaikan bahwa konsolidasi antar pemangku Jawa Barat, Benny Bachtiar. kepentingan harus dipercepat. “Ada ruang gerak yang Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura harus cepat direspons dan mulai dikonsolidasikan bersama. Kementerian Pertanian, Tommy Nugraha turut Salah satunya tentang pemetaan potensi dan pendanaan. menambahkan daftar permasalahan yang dihadapi Ini suatu kombinasi yang tidak mudah, tapi penting untuk masyarakat Jawa Barat bagian selatan, yakni mengenai dilakukan karena tidak ada yang bisa melakukannya selain petani yang butuh ketersediaan lahan agar dapat kita. Reforma agraria itu adalah rohnya ATR/BPN,” tegasnya. meningkatkan produksi. “Kami menyambut baik Kebutuhan pembangunan di wilayah selatan Jawa Barat pelaksanaan Rakor kali ini. Yang menjadi fokus perhatian sangat diperlukan melihat potensi sumber daya yang kami salah satunya adalah produksi di mana ketersediaan ada. “Wilayah Jawa Barat bagian selatan mempunyai tanah yang menjadi kebutuhan. Apabila dalam rapat ini potensi sumber daya alam yang besar, selain tanah yang dapat memberi kesempatan pada petani maka kesempatan subur, sumber–sumber tambang, sumber daya laut juga produksi siap terbuka,” ungkapnya. (21 Juli). mempunyai potensi tempat-tempat wisata. Maka dari itu reforma agraria dapat dijadikan salah satu upaya untuk KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 417

RAKOR GTRA PUSAT UNTUK PEMBANGUNAN JAWA BARAT DIMULAI REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN dilakukannya optimalisasi terhadap komoditas MASYARAKAT unggulan JBS. “Wilayah JBS nyatanya mempunyai potensi sumber daya alam yang Hasil analisis yang dilakukan Universitas Brawijaya besar, khususnya Jabar bagian selatan sebagai tahun 2005 silam menyatakan ketimpangan pilot project tentu diperlukan adanya sinergi, terjadi antara Jawa Bagian Utara (JBU) dan Jawa koordinasi, dan komitmen kuat bersama baik Bagian Selatan (JBS), menunjukan pembangunan pusat maupun daerah,” tambahnya. JBU lebih pesat dibandingkan dengan JBS. Dalam rangka pengembangan Jawa Bagian Selatan, khususnya Jawa Barat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Jabar) Bagian Selatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ yang langsung hadir mengikuti rakor ini Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengoordinasikan para mengatakan bahwa kondisi geografis di JBS kepala daerah Jawa Barat untuk pengembangan Jabar bagian turut menghambat pembangunan, serta selatan yang masuk ke dalam program Reforma Agraria, melalui rawan bencana alam yang menjadi tantangan Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tersendiri. “Dataran di Jabar dari tengah ke Provinsi Jawa Barat yang diadakan di The Trans Luxury Hotel utara itu datar, jadi mayoritas masyarakat Bandung dan melalui sambungan video conference. Selasa memilih tinggal di sana. Sedangkan Jabar (21/07/2020). tengah ke selatan datarannya miring sehingga peradaban manusia susah di sana, sehingga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan kita bertekad memperbaiki indeks ketimpangan ini melalui Nasional, Sofyan A. Djalil mengatakan Jabar Bagian reforma agraria,” ungkapnya. Selatan memiliki potensi unggulan untuk pengembangan perekonomian di wilayah Jabar. “Jawa Barat memiliki potensi Sependapat dengan Gubernur Jawa Barat, Kepala Kantor yang sangat besar kita harus mendorongnya, salah satunya saya Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama berkomitmen yakin di masa depan Jabar bagian selatan berpotensi untuk membantu pemerintah daerah Jabar dalam memperbaiki menjadi aqua culture, airnya bersih karena pantai Sukabumi indeks ketimpangan yang terjadi di Jabar. “Upaya kita dalam Selatan berhubungan langsung dengan Kutub Selatan. Saya memperbaiki ketimpangan yang terjadi dengan wujud kegiatan siap menjadi partner dalam membangun Jawa Barat menjadi reforma agraria adalah legalisasi aset melalui percepatan lebih maju,” ungkapnya saat membuka acara tersebut. Program Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) khusus di wilayah Jawa Bagian Selatan saat ini sudah diterbitkan 1.000.370 Melalui GTRA, Kementerian ATR/BPN menginisiasi sertipikat selama kurun waktu 2 tahun terakhir,” ungkapnya. pengembangan kawasan perekonomian di Jabar bagian selatan yang selama ini tertinggal pengembangannya dibandingkan Rapat ini dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Pertanahan wilayah Jabar bagian utara. “Ada banyak hal positif dan Provinsi Jawa Barat; Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat; jajaran bisa dijadikan potensi unggulan untuk pengembangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN; Direktur perekonomian di wilayah Jabar bagian selatan. Saat ini Jabar Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, Andri Novijandri; bagian selatan tertinggal dari segi infrastruktur, kesejahteraan Direktur Landreform, Sudaryanto serta perwakilan Kementerian masyarakat, demografi, serta daya dukung lingkungan,” tutur Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PUPR, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra pada Kemenkop UKM, Kemendes PDTT, Kementerian Perindustrian, kesempatan yang sama. Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian KKP, Kementerian LHK, Kementerian Keuangan, Lebih lanjut Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian mengungkapkan beberapa hal yang selama ini menjadi Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kantor Staf tantangan dalam pembangunan wilayah JBS antara lain belum Presiden, dan Staf Khusus Presiden. (RE/JR/TA, 21 Juli). 418 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KOLABORASI DAN INTEGRASI WUJUDKAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI REFORMA AGRARIA Reforma agraria adalah salah REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN satu upaya pemerataan MASYARAKAT kesejahteraan yang dilakukan pemerintah. Secara garis besar, komitmen Presiden tersebut sudah dimandatkan dalam Nawacita. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) terus berkomitmen dengan melaksanakan kolaborasi dan integrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat melalui Reforma Agraria. “GTRA ini merupakan organisasi lintas sektor yang bersifat Kalimantan Tengah. Mari bersama kita bangun Kalimantan ad hoc dan sementara, yang bertugas memfasilitasi dan Tengah untuk kemajuan Indonesia,” ujarnya. mendorong percepatan dan eksekusi program strategis Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau menjelaskan nasional Reforma Agraria. Melibatkan berbagai kementerian/ bahwa untuk dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan lembaga di pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat,” ujar masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah maka dapat dilakukan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam pengelolaan sumber daya agraria yang berkelanjutan. Rapat Koordinasi (Rakor) GTRA Provinsi Kalimantan Tengah “Keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat ini dapat diukur melalui Video Conference, Rabu (29/07/2020). melalui 4 (empat) parameter. Pertama, bahwa benar Reforma Agraria bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, ada pemerataan Lebih lanjut Surya Tjandra mengatakan jika Provinsi Kalimantan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ketiga, ada kesempatan bagi Tengah memiliki banyak potensi untuk TORA salah satunya rakyat untuk berpartisipasi menentukan manfaat dari Reforma melalui tanah bekas tambang. “Tetapi tantangannya adalah Agraria dan terakhir bagaimana kita harus menghargai hak-hak harus adanya komunikasi dengan Kementerian Energi dan yang ada di tengah masyarakat,” kata Dirjen Penataan Agraria Sumber Daya Mineral (ESDM). Intinya kami ingin memfasilitasi yang sebelumnya merupakan Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN semua dan dari sini sudah terlihat penyediaan, redistribusi dan Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah. legalisasi aset hingga pemberdayaan itu saja sudah sangat Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah BPN lintas sektor. Maka jika satu saja tidak bergerak yang lainnya Provinsi Kalimantan Tengah, Pelopor menyambut baik adanya tidak akan berjalan,” ungkapnya. Rakor GTRA di Provinsi Kalimantan Tengah. Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan sebuah konsep yang logis Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah (KLHK), Alue Dohong, yang turut hadir menyampaikan Daerah.“Tujuan pemanfaatan tanah adalah untuk kemakmuran bahwa dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi untuk dapat rakyat yang didorong bersama lintas sektor. Maka forum memberikan keadilan dan pemerataan ekonomi khususnya di koordinasi ini dapat dilakukan untuk mewujudkan keadilan Provinsi Kalimantan Tengah. “Kebijakan Tanah Objek Reforma dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak boleh lagi ada Agraria (TORA) dapat dilakukan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah yang tertinggal di provinsi yang masyarakat dan harus dieksekusi dengan cara kolaboratif juga sangat kaya raya ini,” ujarnya. koordinatif. Karena ini memang bukan hanya tugas KLHK atau Sebelumnya Rakor GTRA serupa juga dilaksanakan di Provinsi Kementerian ATR/BPN saja, tetapi juga tugas kementerian/ Jawa Barat. Kini, Provinsi Kalimantan Tengah menjadi tuan lembaga lain serta pemerintah daerah. Bagaimana kita dapat rumah dalam Rakor GTRA yang dihadiri juga oleh Direktur memanfaatkan hasil TORA yang sudah dilegalisasi dan sudah Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Kepala diberikan sertipikat,” ungkapnya. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kementerian KLHK, Senada dengan yang diungkapkan oleh Wakil Menteri KLHK, perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Tim Pelaksana mengatakan jika kesuksesan tidak akan berhasil tanpa adanya Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan kolaborasi antar sektor. “Kolaborasi dan integrasi yang Tengah, seluruh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dimaksud adalah agar kita semua baik Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Tengah serta Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah serta para stakeholder dapat bersatu padu Kalimantan Tengah. (TA/AF, 29 Juli). dan berperan aktif dalam integrasi lembaga reforma agraria untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 419

SISTEM PENATAAN AGRARIA BERKELANJUTAN DALAM MENYUKSESKAN REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN diharapkan dapat menjadi frame work dalam MASYARAKAT menyukseskan pelaksanaan RA. Pada saat diskusi teknis bersama Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Purnama dan 6 (enam) Kepala Kantor Jenderal Penataan Agraria terus melakukan Pertanahan yang berada di Jawa Barat bagian berbagai upaya dalam menyukseskan program selatan (Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Reforma Agraria. Salah satunya adalah upaya pembinaan Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten sekaligus tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Gugus Tugas Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Barat yang sudah Kabupaten Pangandaran), Dirjen Penataan dilaksanakan pada 21 Juli 2020 yang lalu dengan fokus pada Agraria menyampaikan pesan, “Detailkan upaya pembangunan Jawa Barat bagian selatan. potensi masing-masing Tanah Objek Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau, Reforma Agraria (TORA), susun rencana aksi bersama Direktur Landreform, Sudaryanto dan tim pada setiap kabupaten dan segera laporkan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan sekaligus secara berurutan. sehingga dapat kita tindak lanjuti.” Kegiatan pertama, pembinaan dan pembahasan secara Kegiatan kedua, pemantauan kegiatan khusus terkait upaya intensifikasi Reforma Agraria (RA) penataan akses pasca redistribusi tanah dalam rangka pengembangan Jawa Barat bagian selatan. tahun 2019 di Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan, Kegiatan kedua dan ketiga, Pemantauan kegiatan penataan Kabupaten Garut. Berasal dari tanah bekas Hak Guna akses pasca redistribusi tanah ke lokasi di Kabupaten Garut Usaha PT Hardjasari (HGU habis) dikenal dengan nama dan Kabupaten Bandung, Selasa-Kamis (28-30 Juli 2020). perkebunan Selecta, seluas ±107 ha, 543 bidang, untuk Pertama, Andi Tenrisau mengingatkan pesan Presiden ±408 KK. Kondisi saat ini masyarakat sudah tenang, aman Joko Widodo untuk memprioritaskan percepatan Program dan mendapatkan tanah serta sertipikat melalui kegiatan Strategis Nasional yang berdampak langsung bagi redistribusi tanah. Lahan ditanami dengan aneka ragam pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat, salah satunya sayuran dan buah seperti jeruk, cabai, kol, wortel, tomat, adalah Reforma Agraria. Ditjen Penataan Agraria sangat dll. Adapun kebutuhan yang diperlukan dalam rangka berkepentingan dan terkait langsung, melalui kegiatan penataan akses atau pemberdayaan masyarakat adalah penataan aset dan penataan akses diharapkan dapat pembangunan jalan usaha tani, sarana pendukung sumber mendorong percepatan pelaksanaan RA. Andi Tenrisau air, peningkatan produksi pertanian dan pemasaran. menjelaskan Sistem Penataan Agraria yang terdiri dari Kegiatan ketiga, pemantauan kegiatan penataan akses pasca input, pelaksanaan, output, dan feedback. Input terdiri dari redistribusi tanah tahun 2018 di Desa Arjasari, Kecamatan data spasial dan tekstual (ruang, tanah dan penduduk); Arjasari, Kabupaten Bandung. Berasal dari tanah negara Pelaksanaan terdiri dari Penataan Aset (redistribusi tanah yang sudah ditegaskan menjadi tanah obyek landreform, dan distribusi manfaat), Penatagunaan Tanah (efektif dan seluas ±87,2 ha, 1.000 bidang, untuk ±295 KK. Terdapat 2 efisien dengan memperhatikan prinsip “LOSS” Lestari- (dua) kelompok tani (Poktan) utama yang berada di lokasi Optimal-Serasi-Seimbang, “ATLAS” Aman-Tertib-Lancar- redistribusi tanah, yaitu Poktan Hidroponik dan Poktan Sehat dan “3R” Right-Restriction-Responsibility), Penataan Kopi. Poktan Hidroponik bekerja sama dengan Amazing Akses (pemberdayaan masyarakat); Output berupa tanah Farm (PT Momenta Agrikultura) sebagai off taker yang untuk kemakmuran rakyat dan Feedback berupa monitoring mengembangkan aneka sayuran premium dengan wilayah dan evaluasi. Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan ini pemasaran dalam dan luar negeri (ekspor). Keuntungan yang didapatkan para petani adalah pendapatan dari hasil sewa tanah, penyerapan lapangan pekerjaan dan transfer knowledge atau ilmu dalam pertanian hidroponik. Adapun Poktan kopi di bawah binaan Laskar Coffee Arjasari, Kelompok Tani Laksana Mekar. Poktan kopi sebagai off taker menampung kopi dari para petani, mengolah, mengemas dan memasarkannya. Pola-pola pemberdayaan seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung dapat menjadi model bagi pemberdayaan pasca redistribusi tanah di Indonesia, dengan demikian diharapkan adanya program Reforma Agraria melalui redistribusi tanah dapat secara nyata meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi angka koefisien gini ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. (MAS/AMA, 30 Juli). 420 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN SAMBUT BAIK KOLABORASI PROGRAM PADAT KARYA PANGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM PADA LOKASI TORA Cianjur yang merupakan lokasi REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Redistribusi Tanah tahun 2016, MASYARAKAT sebanyak 536 bidang, luas 345 Pandemi Covid-19 telah berdampak luas terhadap ha, terdapat sekitar 1.600 petani, perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dalam berasal dari tanah bekas HGU PT rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Tenggara. Saat ini di lokasi tersebut (PEN), melalui program Padat Karya Pangan (PKP), ditanami petani dengan tanaman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cabai merah, tomat, kol, bawang (KUKM) berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik daun, pakcoy, jagung, dan brokoli. Kementerian/Lembaga, swasta, lembaga pendamping dan Terdapat beberapa kelompok lainnya, termasuk dengan Kementerian Agraria dan Tata tani (Poktan) dan telah terbentuk Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Koperasi Cipendawa Lestari, lahan Program PKP bertujuan untuk menggerakkan kelompok yang juga tersedia serta petani masyarakat dan petani untuk menggarap lahan Tanah Objek bersedia ikut program sehingga Reforma Agraria (TORA), ketahanan pangan dan substitusi memenuhi kriteria program PKP. impor (jagung dan beras), mendorong penguatan koperasi Lokasi kedua, berada di 4 (empat) pangan dan penciptaan lapangan kerja di perdesaan. desa, yaitu Desa Pancawati, Adapun nilai bantuan PKP sebesar Rp2,4 juta dikali 20 orang Desa Cimande (Kecamatan (menggunakan syarat minimal anggota koperasi, data by Caringin), Desa Cibeduk dan Desa name by address dari Kementerian ATR/BPN). Dana PKP Bojong Murni (Kecamatan Ciawi), Kabupaten Bogor yang hanya untuk tanaman jangka pendek dan atau bisa dipanen merupakan lokasi Redistribusi Tanah tahun 2016, sebanyak dalam 3 (tiga) bulan. 1.489 bidang, luas 255 ha, sekitar 672 petani, berasal dari Kementerian ATR/BPN, melalui Direkorat Landreform, Ditjen tanah bekas HGU PT Rejo Sari. Di lokasi tersebut ditanami Penataan Agraria menyambut baik kolaborasi kegiatan dari petani dengan tanaman cabai, tomat, kol, jagung, bawang Kementerian KUKM dan langsung melakukan pendataan. daun, dan pakcoy. Terdapat juga peternakan sapi perah, Sebagai langkah awal, Direktur Landreform, Sudaryanto dan sapi potong, dan ayam. Beberapa kelompok tani (Poktan) tim melakukan survei pada 3 (tiga) lokasi TORA di Jawa Barat dan juga koperasi At-Taubah telah ada, lahan juga tersedia yang sudah melaksanakan penataan aset melalui kegiatan dan sebagian besar petani bersedia ikut program sehingga Redistribusi Tanah, Kamis-Jumat (6-7 Agustus 2020). memenuhi kriteria program PKP. Tiga lokasi awal yang disurvei adalah Kabupaten Cianjur, Lokasi ketiga, berada di 5 (lima) desa, yaitu DesaWarungkiara, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Lokasi pertama, Desa Sukaharja, Desa Bojong Kerta, Desa Kerta Mukti dan berada di Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Desa Sirna Jaya, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi yang merupakan lokasi Redistribusi Tanah tahun 2019. Terdapat 1.507 bidang tanah dengan luas 320 ha dan sekitar 1.507 petani, yang tanahnya berasal dari tanah bekas HGU PT Sugih Mukti. Di lokasi tersebut ditanami petani dengan tanaman pisang, jagung, singkong, karet, dan lain- lain. Terdapat beberapa kelompok tani (Poktan), dan juga Koperasi Warungkiara. Adanya lahan yang tersedia dan petani bersedia ikut program, sehingga memenuhi kriteria program PKP. “Kelengkapan data lokasi Redistribusi Tanah pada provinsi lain secara paralel juga disiapkan,” ungkap Sudaryanto. Diharapkan melalui kolaborasi program PKP, perdesaan yang memiliki potensi sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di bidang ketahanan pangan dapat terjaga. Hal ini mengingat angka penyebaran Covid-19 di perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan, sehingga potensi ekonominya masih sangat besar. (MAS/AMA, 07 Agust). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 421

MENTERI ATR/KEPALA BPN: REFORMA AGRARIA MERUPAKAN PROGRAM UNGGULAN PRESIDEN REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Dalam Reforma Agraria, MASYARAKAT Kementerian ATR/BPN berperan memberikan legalitas hak atas tanah melalui program redistribusi tanah, pelepasan kawasan hutan serta tanah-tanah objek transmigrasi. Program redistribusi tanah sukses dilaksanakan dengan capaian 216,88 persen. Sementara kendala ditemui ketika akan melakukan penyertipikatan tanah pelepasan kawasan hutan serta penyertipikatan tanah-tanah objek transmigrasi. “Kita perlu menanyakan kepada pihak-pihak terkait apa yang menghambat selama ini karena ini tidak hanya tanggung jawab Kementerian ATR/ BPN serta perlu ada diskusi taktis terkait hal ini,” ujar Wamen ATR/Waka BPN. Selain mempercepat pem­bangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari kepada jajaran kabinetnya agar terus memperhatikan Reforma Agraria yang dikenal dengan istilah akses reform. kesejahteraan rakyat, terutama pada masa pandemi Kementerian ATR/BPN, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penataan Covid-19 sekarang ini. Dalam sektor pertanahan, Presiden Agraria sudah merumuskan quick wins. Quick wins ini Joko Widodo telah meminta agar pelaksanaan Reforma merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, Agraria dipercepat. “Reforma Agraria merupakan program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta unggulan Presiden karena ini berperan untuk meningkatkan Kementerian Pertanian. “Dalam program ini para pemilik kesejahteraan masyarakat,” kata Sofyan A. Djalil, Menteri tanah akan diberikan subsidi tunai Rp2,4 juta per orang dari ATR/Kepala BPN, saat memimpin Rapat Pimpinan di Aula Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengelola tanahnya PTSL, Jakarta, Senin (10/08/2020). melalui sektor pertanian serta Kementerian Pertanian akan Dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria memang tidak memberikan memberikan subsidi pupuk dan bibit tanaman. sesederhana yang dibayangkan karena banyak pihak Program ini dinamakan Padat Karya Pangan,” kata Direktur yang terlibat dalam program ini. Mulai dari pemerintah Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau. daerah, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan Selain membahas mengenai Reforma Agraria, Rapat Usaha Kecil dan Menengah serta pihak perbankan, jika Pimpinan juga membahas mengenai percepatan mengacu kepada pemberian akses reform-nya. “Kita harus pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis melaksanakan Reforma Agraria ini secara serius. Jika ada Lengkap (PTSL). Dalam paparannya, Kepala Biro Perencanaan kendala di lapangan kita perlu lakukan identifikasi,” imbau dan Kerja Sama, Gabriel Triwibawa mengatakan bahwa Sofyan A. Djalil. percepatan program pelaksanaan PTSL dilakukan dengan Pelaksanaan Reforma Agraria saat ini dikelola oleh Gugus penyesuaian pagu anggaran yang ada tahun 2020. “Latar Tugas Reforma Agraria (GTRA). Hal ini merupakan amanat belakangnya adalah potensi keterbatasan anggaran pada dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang masa Covid-19 ini. Selain itu ada 2 (dua) indikator sasaran Reforma Agraria. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN strategis tahun 2020-2024 melalui PTSL yaitu jaminan (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra mengatakan kepastian hukum hak atas tanah dan peningkatan EoDB bahwa susunan keanggotaan GTRA ditetapkan melalui melalui penyediaan peta secara lengkap (completeness),” Surat Keputusan atau SK. Ia mengusulkan agar dalam SK kata Gabriel Triwibawa. tersebut memuat peran setiap anggota yang jelas. “Selain itu penganggaran butuh planning yang baik. Kita juga perlu Rapat Pimpinan ini diikuti oleh Sekretaris Jenderal, menetapkan pilot project dalam kegiatan Reforma Agraria Himawan Arief Sugoto; Dirjen Pengendalian dan Penertiban ini. Akan ada 7 (tujuh) provinsi yang diusulkan menjadi pilot Tanah dan Ruang, Budi Situmorang; Dirjen Penanganan project ditambah Jawa Barat bagian selatan,” kata Surya Sengketa dan Konflik Tanah, R.B. Agus Widjayanto, beberapa Tjandra. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/ BPN. (RH/AF, 10 Agust). 422 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KAMPUNG REFORMA AGRARIA PANDEGLANG AKAN DIJADIKAN PERCONTOHAN REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Reforma Agraria merupakan Program Prioritas mengintensifkan pemanfaatan tanah secara baik sehingga Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintah hasilnya juga lebih baik agar bisa memakmurkan dengan salah satu tujuannya untuk menciptakan masyarakat,” papar Andi Tenrisau. sumber kemakmuran dan kesejahteraan Lebih lanjut, Andi Tenrisau berharap agar tata kelola masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan, kampung Reforma Agraria ini diatur dengan baik.“Kampung penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Reforma Agraria ini sudah taat asas artinya ada objeknya, tanah dan juga untuk meningkatkan ketahanan dan disiapkan sarananya, ditata penggunaannya kemudian kedaulatan pangan. Salah satu bentuk Reforma Agraria jika nanti hasilnya baik tentu akan kita jadikan role model ialah Kampung Reforma Agraria yang ada di Desa Mekarsari, untuk kampung Reforma Agraria lain,” kata Dirjen Penataan Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Agraria, Andi Tenrisau. Banten. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Andi Tenri Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan pemberdayaan Abeng pada kesempatan yang sama menyampaikan yang dilakukan seperti kampung Reforma Agraria dapat keinginan agar Kampung Reforma Agraria ini dapat dijalankan dengan baik sampai dengan tahap penataan diketahui oleh orang banyak sehingga dapat memberikan aset dan akses. “Salah satu tantangan pemberdayaan yaitu inspirasi. “Kami ingin membuat film dokumenter sehingga perancangan. Jadi ini menjadi peluang bagaimana kita proses kampung Reforma Agraria diketahui khalayak, memaksimalkan daerah Reforma Agraria,”ujar Surya Tjandra karena banyak perubahan dan perkembangan seperti dari pada Rapat mengenai Model Kampung Agraria di Banten, hutan belantara sekarang sudah terisi beberapa rumah,” Jumat (14/08/2020). tutupnya. (JR/RK, 14 Agust). Kampung Reforma Agraria di Pandeglang ini agar dapat dijadikan role model dan menjadi awal percontohan Kampung Reforma Agraria untuk seluruh wilayah Indonesia. “Ini menjadi titik awal, kampung Reforma Agraria Pandeglang akan kita tunjuk jadi awal untuk diteruskan di seluruh Indonesia,” ungkap Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra. Pada rapat dengan tema Before - After, What’s Next To Do, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau memaparkan mengenai pemberdayaan kampung Reforma Agraria. “Before artinya ketika tanah ini keadaannya belum dikelola dengan baik, lalu after setelah diberikan redistribusi kepada masyarakat setelah itu sarana dan prasarananya di tata lebih baik lagi. Harapannya ke depan bagaimana KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 423

KAMPUNG REFORMA AGRARIA WUJUD KERJA KOLEKTIF PEMERINTAH UNTUK RAKYAT REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ dan diharapkan dapat mengolah tanah itu secara baik,” Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/ tutur Andi Tenrisau. Waka BPN), Surya Tjandra berkesempatan Sofia (52) salah satu masyarakat Kampung Reforma mengunjungi Kampung Reforma Agraria Agraria mengungkapkan aspirasinya ketika berdialog. di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten “Alhamdulillah atas diberikannya tanah, sertipikat dan Pandeglang, Provinsi Banten, pada Sabtu (15/08/2020). rumah. Saya hanya ingin jalan di sini agar diperbaiki dan Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan rapat mengenai dibaguskan lagi,” kata Sofia. Model Kampung Agraria di Banten yang dilaksanakan pada Menyambut keinginan Sofia, Kepala Kantor Wilayah BPN pada Jumat (14/08/2020). Di Kampung Agraria, Surya Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng mengatakan jalan di Tjandra berdialog mengenai reforma agraria yang tengah kampung Reforma Agraria akan segera diperbaiki dan dilaksanakan dengan warga sekitar. Selain itu ia juga pihak Pemprov Banten sangat mendukung akan hal ini. meletakkan batu pertama perumahan serta menanam “Untuk jalan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pohon pepaya. Permukiman (Perkim) Provinsi Banten segera dibuat jalan “Reforma Agraria itu memberi keadilan buat warga, serta Gubernur Banten memberi bantuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan melalui akses kepada tanah. rumah yang tersisa,” ungkap Kakanwil Provinsi Banten. Kami datang ke sini tidak hanya sekali sehabis itu tidak Pada kunjungan kali ini Wamen ATR/Waka BPN turut di datang lagi, salah satu harapan kami adalah ketika semua dampingi oleh Kapolres Pandeglang, Staf Khusus Menteri masyarakat di sini mendapatkan hak tanah setelahnya agar ATR/Kepala BPN, Loso Judijanto; Direktur Landreform betul-betul menaikkan kesejahteraan Bapak/Ibu semua. Kementerian ATR/BPN; Direktur Pemberdayaan Hak Untuk itu kita butuh strategi, cara, upaya dan ikhtiar,” ucap Atas Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN; Bupati Surya Tjandra kepada masyarakat yang hadir. Pandeglang; Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Wamen ATR/Waka BPN juga menjelaskan Kampung Reforma Provinsi Banten; dan Forkopimda daerah setempat. (JR/RK, Agraria ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah, wujud 15 Agust). kerja kolektif pemerintah untuk rakyatnya. “Pemerintah berperan atas adanya kampung Reforma Agraria ini, Kementerian/Lembaga terlibat, Bupati, Gubernur, Menteri sampai Presiden,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau menyampaikan bahwa pada kampung Reforma Agraria ini telah dilakukan pemetaan sebelumnya. “Prosesnya ini bagian dari redistribusi yang sudah di laksanakan, tanah yang dibagikan ke masyarakat harus dikawal selanjutnya apa yang sudah diberikan redistribusi itu betul-betul bermanfaaat bagi kehidupan 424 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERCEPAT PERGERAKAN EKONOMI, KEMENTERIAN ATR/BPN SERAHKAN SERTIPIKAT HAK PAKAI DAN SERTIPIKAT HASIL REDISTRIBUSI TANAH Reforma Agraria. Hal ini menjadi REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN perhatian utama Presiden karena MASYARAKAT Reforma Agraria diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Para penerima sertipikat redis agar memanfaatkan tanahnya dengan sebaik-baiknya, tidak menelantarkan tanahnya dan sebisa mungkin memberikan nilai tambah. Tidak tergiur untuk memindahtangankan sertipikat tanahnya,” pesan Sofyan A. Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pada kesempatan yang sama, Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi A. Djalil menyerahkan 72 sertipikat tanah mengatakan pengadaan tanah Hak Pakai Jalan Tol Trans Sumatra kepada jalan tol Bakauheni-Terbanggi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Besar menurut data yang ada (PUPR) dan Kementerian Keuangan secara simbolis melalui merupakan salah satu pengadaan video conference.serta 4.000 bidang sertipikat redistribusi tanah yang tercepat. “Karena pada tanah yang diwakilkan kepada 4 (empat) perwakilan dari bulan Maret 2019 sudah diresmikan masyarakat penerima di Kantor Pertanahan Kota Bandar oleh Presiden RI. Jalan sepanjang 141 km ini sudah bisa Lampung, Rabu (19/08/2020). digunakan dengan baik dan lancar,” tuturnya. Pembangunan Tol Trans Sumatra ruas Bakauheni-Terbanggi Besar ini tak luput dari proses pengadaan tanah bagi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Yuniar pembangunan untuk kepentingan umum. “Seluruh jalan tol Hikmat Ginanjar melaporkan kepada Menteri ATR/Kepala yang sudah jadi harus ada sertipikatnya, ini penting untuk BPN bahwa target redistribusi tanah di Provinsi Lampung menghindari konflik pertanahan serta sebagai pengamanan adalah sebanyak 20.000 bidang. Tetapi karena pandemi, aset,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN ketika memberikan dilakukan saving dengan pengurangan target menjadi sambutan pada acara penyerahan. 4.000 bidang terdiri 1.000 bidang dari Kantah Pringsewu Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan pula bahwa ini dan 3.000 bidang dari Kantah Lampung Timur yang berhasil merupakan amanat dari Presiden RI agar mempercepat diselesaikan 100%. pergerakan ekonomi dengan mempermudah dan mempercepat aktivitas ekonomi. Dengan pembayaran Untuk diketahui, Menteri ATR/Kelapa BPN pada kegiatan kompensasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ini didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Pengadaan Tanah diharapkan dapat menginjeksi dana ke masyarakat Kementerian ATR/BPN, Kepala Biro Humas Kementerian dalam rangka pertumbuhan ekonomi sehingga dapat ATR/BPN, Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Lampung, meningkatkan daya beli masyarakat. Kapolres Bandar Lampung, serta Forkopimda setempat. “Apabila ada rencana jalan tol yang belum ada penetapan (AF/JR, 19 Agust). lokasi agar diselesaikan penloknya segera, sehingga dapat menumbuhkan ekonomi. Penyertipikatan jalan Tol di Provinsi Sumatra ini harus segera diselesaikan agar semua permasalahan yang ada bisa teratasi,” tambahnya. Program prioritas lain yang tidak kalah penting adalah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 425

AKSES REFORM, UPAYA KEMENTERIAN ATR/BPN BERDAYAKAN TANAH MASYARAKAT REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN panen setidaknya 2 (dua) atau 3 (tiga) kali MASYARAKAT dalam setahun tapi untuk itu dibutuhkan sarana pendukung seperti irigasi atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan embung, untuk mempermudah panen, Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat kemudian akses jalan di perbaiki dan butuh Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat, permodalan untuk mendapatkan benih, melakukan penyerahan Sertipikat Tanah Objek pupuk, obat-obatan dan sebagainya,” Reforma Agraria (TORA) redistribusi tanah eks transmigrasi tuturnya. dan penyuluhan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat Hermawan juga mengatakan bahwa di Kelurahan Batu Tertitip, Kecamatan Sungai Sembilan Kota teknologi budidaya yang memadai dapat Dumai, Provinsi Riau pada Rabu (26/08/2020). meningkatkan panen secara signifikan dan Sebanyak 167 sertipikat diserahkan yang antara lain untuk juga perlu dibentuk lembaga yaitu koperasi. Lahan Usaha 1 (LU I), Lahan Usaha 2 (LU II) serta Lahan Dengan koperasi bisa mendapatkan Pekarangan. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang permodalan yang dapat digunakan Pengembangan Perkebunan Plasma, Hermawan dalam oleh masyarakat untuk memanfaatkan sambutannya mengatakan dengan diberikan sertipikat tanahnya, tetapi koperasi harus dibangun masyarakat harus mengoptimalkannya. “Sertipikat ini dengan sosialisasi yang baik. memberikan kepastian hukum kepada kita semua, selain Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, M. Syahrir itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan mengatakan sertipikat ini harus dimanfaatkan dengan baik memanfaatkan tanah secara optimal,” katanya. dan benar dalam mengelola tanahnya. “Kami datang kemari Aspirasi masyarakat timbul saat meninjau LU II yang selain penyerahan sertipikat, kami juga ingin sertipikat ini menginginkan tanahnya tersebut ditanami padi atau dapat bermanfaat dalam hal mengelola tanah sehingga dijadikan persawahan. Menanggapi hal tersebut, Hermawan bagaimana memberdayakan masyarakat bisa membawa mengatakan jika ingin lahan tersebut produktif dan optimal kemakmuran kepada mereka,” ujarnya. harus disertai infrastruktur yang memadai. “Kita harus Apresiasi diberikan oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Herdi Salioso, yang mengatakan bahwa penyerahan sertipikat ini bukti tanda keseriusan dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. “Dengan diberikan sertipikat, masyarakat yang sudah menunggu 16 tahun menunggu dapat memanfaatkan lahannya dengan baik dan tidak perlu takut permasalahan lagi,” katanya. Penyerahan sertipikat dan penyuluhan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat ini menjadi bentuk Kementerian ATR/ BPN hadir di tengah masyarakat. “Sebanyak 167 sertipikat telah diserahkan sekarang tinggal yang memiliki sertipikat bagaimana memberdayakan tanahnya karena untuk mencegah tanah itu terlantar atau dijual,” pungkas Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai, Robert H. Sirait. (JR, 26 Agust). 426 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN GELAR BIMTEK PEMBERDAYAAN HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DI KALTENG REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dalam waktu dekat akan dilakukan kerjasama dengan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor beberapa off taker, yang akan membeli hasil produksi Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan dari masyarakat. “Kita akan lakukan ke depannya model Tengah (Kalteng) menggelar acara Bimbingan pemberdayaan dengan mendatangkan dulu para off taker Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat dengan metode profit sharing sehingga pemilik tanah dapat di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Bimtek ini bekerja di situ, mendapat gaji dan juga mendapat hasil dari merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) pembagian keuntungan,” tambahnya. dari sisi teknis dengan tujuan agar para peserta mampu Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara Kalteng, Pelopor mengatakan dalam menyukseskan detail dan menyeluruh, yang diadakan di Hotel Aquarius, kegiatan ini diperlukan kolaborasi antar pihak. “Dalam Palangka Raya (26/08/2020). menyukseskan program ini diperlukan kerja sama antar Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Hak pihak. Paling utama adalah kita harus bisa kolaborasi dengan Atas Tanah Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Andry para pihak, kepentingan utamanya adalah dinas teknis yang Novijandri; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalteng, berhubungan langsung dengan kegiatan pemberdayaan,” Pelopor serta para peserta kegiatan bimtek yaitu seluruh ujarnya. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Seksi Menutup acara tersebut, Pelopor menyampaikan rasa Hubungan Hukum Pertanahan, Kepala Seksi Penataan terima kasih kepada Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Pertanahan, Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Masyarakat, Andry Novijandri sebagai perwakilan dari Pemberdayaan Hak Tanah Masyatakat dan Kepala Subseksi Kementerian ATR/BPN. Selain itu, Pelopor berpesan kepada Landreform dan Konsolidasi Tanah se-Provinsi Kalteng. para peserta bimtek agar lebih menyadari apa yang menjadi Pada kesempatan tersebut, Andry Novijandri mengatakan tanggung jawab dan tugasnya. “Saya ingin para Kepala dalam sambutanya, dalam upaya peningkatan skala Kantor di Kalteng lebih menyadari tugas kita itu sekali ekonomi masyarakat perlu adanya pendampingan. “Agar lagi untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah dalam masyarakat dapat berdaya diperlukan bantuan dari kita wilayah kerja kita, dapat memberikan sebesar-besarnya sebagai katalisator yaitu membantu dalam pengurusan untuk kemakmuran rakyat,” tutupnya. kelembagaan dalam bentuk koperasi guna meningkatkan Kegiatan Bimtek Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya. di Kalteng ini juga menghadirkan beberapa narasumber Lebih lanjut ia mengatakan dalam wujud keseriusan antara lain akademisi dan perwakilan dari Dinas Kelautan pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat, dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. (RE, 26 Agust). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 427

RAKOR GTRA TINGKAT PROVINSI SUMUT TAHUN 2020 DIGELAR REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN ini terkena sengketa, itu terjadi karena kebutuhan MASYARAKAT akan tanah yang luar biasa dan ini didukung oleh budaya masyarakat Sumatra Utara yang mau Reforma Agraria merupakan salah satu program bersuara sehingga jika konflik tanah selesai ini utama Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf dapat menjadi jalan masuk bagi pelaksanaan Amin. Terjemahan pelaksanaan program ini Reforma Agraria,” ujarnya. dituangkan melalui pelaksanaan Legalisasi Aset Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau, melalui serta Redistribusi Tanah (yang dijabarkan dalam pengertian video conference., mengutarakan bahwa redistribusi fresh land). pelaksanaan Reforma Agraria dimulai dari Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala penataan aset kemudian penataan penggunaan Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), tanah dan melakukan penataan akses melalui Surya Tjandra mengungkapkan bahwa Reforma Agraria pemberdayaan masyarakat. “Untuk realisasi merupakan tugas Kementerian ATR/BPN. Tugas ini juga pelaksanaan Reforma Agraria dapat kita lakukan termuat didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah melalui legalisasi aset serta redistribusi tanah. Nasional (RPJMN). “Reforma Agraria merupakan penjabaran Redistribusi tanah bersumber dari tanah eks HGU dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). Melalui serta tanah telantar serta pelepasan kawasan Reforma Agraria dapat mewujudkan fungsi sosial atas hutan. Untuk pelaksanaan redistribusi tanah perlu tanah,” kata Surya Tjandra saat menjadi narasumber Rapat dipercepat bersama juga dengan pelaksanaan penerbitan Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tanah transmigrasi,” kata Dirjen Penataan Agraria. Hotel JW Marriot, Medan (26/08/2020). Kakanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi Reforma Agraria menjadi andalan, terutama dalam mengungkapkan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria di mengantisipasi efek dari pandemi Covid-19. Wamen Provinsi Sumatra Utara menyasar dengan pengembangan ATR/Waka BPN mengatakan bahwa kegiatan ekonomi disektor perkebunan sawit, pariwisata serta transmigrasi. Indonesia tidak boleh berhenti. Karena itu, Kementerian “Dalam pengembangan disektor perkebunan, GTRA ATR/BPN perlu terus menjalankan program Reforma Agraria Sumut menggandeng lembaga pendamping Kompasia karena program ini dapat berefek pada pertumbuhan Environment, yang mendampingi para petani dalam ekonomi masyarakat. “Apalagi di Provinsi Sumatra Utara mengembangkan kebun sawit mereka. Sementara untuk punya potensi wisata, salah satunya Danau Toba. Apalagi pengembangan disektor pariwisata dan transmigrasi, kami Pemerintah juga akan membuka food estate di Kabupaten bekerja bersama dinas terkait,” ujar Kakanwil BPN Provinsi Humbang Hasundutan, sebagai daerah penghasil pangan Sumatra Utara. serta holtikultura. Saya lihat ini potensi lebih juga di Sumatra Gubernur Provinsi Sumatra Utara, Edy Rahmayadi Utara,” kata Surya Tjandra. mengatakan bahwa adanya Rakor ini merupakan bentuk Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN kembali mengingatkan kehadiran stakeholder. Ia berharap agar Rakor ini dapat bahwa Provinsi Sumatra Utara merupakan provinsi yang menentukan kebijakan terkait pelaksanaan Reforma Agraria memiliki banyak masalah pertanahan. Ia meminta agar ke depan untuk kesejahteraan masyarakat. “Saya pesan jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara serta Kantor agar para pemangku kepentingan dalam GTRA dapat Pertanahan Kabupaten/Kota agar dapat “memeluk” serta berkoordinasi dalam mewujudkan kemakmuran masya­ menghadapi konflik tanah. “Kita perlu integritas untuk rakat melalui Reforma Agraria,” kata Gubernur Provinsi menyelesaikan konflik tanah. Banyak tanah di Sumatra Utara Sumatra Utara. Rakor GTRA ini mengambil tema “Implementasi Penyelenggaraan GTRA Dalam Mendukung Pengembangan Potensi Perkebunan, Pariwisata dan Transmigrasi di Provinsi Sumatra Utara” yang dilaksanakan secara tatap muka serta video conference. diikuti oleh 119 orang, dihadiri pula oleh Kepala Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Maruli Tua; perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK); perwakilan Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT); beberapa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara. (RH/TA/LS, 26 Agust). 428 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIPIKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Herdiansyah (47) warga Desa Kuala Kurun, Keberhasilan Hendriansyah ini merupakan wujud keseriusan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kementerian ATR/BPN dalam program pemberdayaan sangat beruntung mempunyai orang tua yang masyarakat. Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah menggeluti usaha yang sama dengannya. Masyakarat Kementerian ATR/BPN, Andry Novijandri Apalagi setelah ia mendapatkan sertipikat, usaha budi daya mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan ikan konsumsinya semakin berkembang. kerja sama dengan beberapa off taker. “Kita akan lakukan Sertipikat yang didapat Herdiansyah merupakan hasil ke depannya model pemberdayaan dengan mendatangkan dari komitmen Pemerintah untuk melaksanakan Reforma dulu para off taker dengan metode profit sharing sehingga Agraria. Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma pemilik tanah dapat bekerja disitu mendapat gaji dan juga Agraria mengamanatkan untuk penataan aset dan akses, mendapat hasil dari pembagian keuntungan,” ungkapnya bertujuan untuk memperoleh akses ke sumber-sumber pada saat menghadiri kegiatan Bimtek Pemberdayaan Hak ekonomi seperti modal, usaha, produksi dan pasar. Atas Tanah Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah pada Herdiansyah sendiri sangat bersyukur telah mendapat Rabu (26/08/2020). sertipikat tanah yang telah diperoleh dari Kementerian Selain skema akses mengikuti aset, terdapat juga skema aset Agraria dan Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengikuti akses seperti yang dirasakan oleh Herdiansyah. melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Skema aset mengikuti akses yaitu setelah mendapatkan (PTSL). “Dengan adanya program PTSL ini, Alhamdulillah sertipikat, kemudian digunakan untuk pengembangan saya terbantu sekali, membuat saya merasa aman dan usaha produktif dengan mengakses permodalan di nyaman dalam mengelola usaha karena sudah jelas legalitas perbankan. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN akan hak atas tanah yang saya miliki,” ucap Herdiansyah. terus menyertipikatkan bidang tanah melalui program PTSL. Selain terjaminnya legalitas hak atas tanah, Herdiansyah Tahun ini PTSL ditargetkan 10 juta bidang tanah yang mana mengatakan sertipikat ini dapat diturunkan sebagai warisan. diharapkan akan banyak orang lain seperti Herdiansyah. “Sekarang saya lebih yakin dengan adanya sertipikat ini, Sertipikat tanah merupakan tanda bukti hak hukum atas selain dapat membantu permodalan apabila dibutuhkan, tanah yang mana sertipikat tanah, juga bermanfaat untuk sertipikat ini juga bisa saya wariskan kepada anak cucu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kelak,” tambahnya. dengan cara mengakses ke perbankan untuk mendapat modal usaha. (RE, 26 Agust). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 429

SINERGI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, KUNCI SUKSES REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Tidak hanya mendaftarkan sertipikat, MASYARAKAT ke depan Kementerian ATR/BPN akan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam mendampingi dan memberdayakan tanah masyarakat guna menaikkan tingkat ekonomi masyarakat. “Aset tanah masyarakat kiranya harus menjadi aset yang hidup dan dapat digunakan sebagai modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan, di mana diharapkan dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh akses modal,” tutur Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, M. Syahrir pada kesempatan yang sama. Kakanwil BPN Provinsi Riau juga mengatakan jika setiap daerah memiliki potensi masyarakat Reforma Agraria dirancang untuk mewujudkan dan potensi kewilayahannya masing-masing. “Untuk kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan Kementerian ATR/BPN sangat memberi perhatian pembangunan serta peningkatan derajat hidup masyarakat terhadap upaya lintas sektoral ini. Reforma di kabupaten, maka bimbingan teknis pemberdayaan ini Agraria (RA) tidak dapat dilakukan sendiri, upaya koordinasi menjadi landasan yang penting dan strategis bagi ATR/BPN serta pembimbingan sumber daya manusia terkait RA harus Riau untuk membentuk model-model pemberdayaan yang terus dilakukan, agar diperoleh sudut pandang yang sama nantinya akan meningkatkan kesejahteraan yang ditandai antar para pemangku kepentingan. dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat,” Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan ujarnya. Perkebunan Plasma, Hermawan mengatakan dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Diseminasi Pemda Kabupaten/Kota, Perusahaan BUMN/Swasta, Model Pemberdayaan Kementerian ATR/BPN, Hernawati Perguruan Tinggi serta LSM untuk memastikan tercapainya menyampaikan tugas pemberdayaan memfasilitasi serta tujuan Reforma Agraria. “Saya menyambut baik pertemuan mendampingi masyarakat yang tanahnya sudah dilegalisasi. dengan stakeholder, sehingga kita dapat menyamakan “Sebelum kita melakukan pemberdayaan kita harus tahu persepsi dan kolaborasi. Itulah yang kita butuhkan, terlebih dahulu masyarakat butuhnya apa agar nantinya kolaborasi akan berhasil jika komunikasinya kita tahu polanya,” kata Hernawati. (JR, 26 Agust). intens,” ujarnya pada acara Bimbingan Teknis Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat di Provinsi Riau, Rabu (26/08/2020). Hermawan menambahkan, Reforma Agraria terbagi dalam dua kegiatan yaitu penataan aset dan penataan akses. “Penataan aset tujuannya untuk memberi kepastian hukum hak atas tanah. Sedangkan penataan akses di mana dari Reforma Agraria setelah disertipikasi agar tanahnya dimanfaatkan, sehingga masuk ke kegiatan ekonomi yang tujuannya untuk menurunkan ketimpangan ekonomi dan memutus garis kemiskinan,” ujarnya. 430 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KISAH PETANI KOPI ROBUSTA YANG KINI TANAHNYA BERSERTIPIKAT REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Terhitung sejak tahun 1993, H. Bahru (54) memiliki keterbatasan modal ia baru dapat menanam kopi seluas 3 sebidang tanah di Desa Lalokateba, Kecamatan Ha. Bersamaan dengan momentum penyerahan sertipikat Dangiyah, Kolaka Timur. Membeli tanah dengan tanahnya ini, ia akan mengagunkan sertipikat tanahnya bukti kuitansi membuat ia yakin akan status untuk memperoleh tambahan modal, sehingga 2 Ha tanah tersebut adalah miliknya, sehingga ia merasa tidak tanahnya yang masih kosong dapat ia tanami Kopi Robusta. perlu untuk disertipikatkan. Sampai kemudian datanglah “Saya berharap hasil panen kopi saya dapat bertambah lagi,” kabar bahagia dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten imbuhnya. Kolaka Timur yang datang ke desanya dan berencana untuk PT Sandabi sendiri adalah perusahaan cokelat di Kolaka menyertipikatkan tanah masyarakat Desa Lalokateba awal Timur. Perusahaan ini adalah pemenang lelang dari Februari lalu. perusahaan sebelumnya, yaitu PT Aspam yang gulung tikar Awalnya ia sempat ragu dengan petugas yang datang, sehingga tidak bisa melanjutkan usahanya. Setelah menang lantaran beberapa tahun yang lalu ia pernah mencoba untuk lelang, Direksi PT Sandabi terkejut karena hampir 60% menyertipikatkan tanahnya namun gagal karena tanahnya tanah PT Aspam telah dikuasai oleh masyarakat. Awalnya masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha PT Sandabi. sempat terjadi sengketa tanah antara PT Sandabi dengan “Setelah saya melihat langsung proses pengukuran dan masyarakat. keseriusan dari petugas Kantor Pertanahan, saya kemudian Kondisi ini kemudian mendapat perhatian dari Kementerian mendukung dan meminta masyarakat turut berpartisipasi,” Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasiional ujar mantan Kepala Desa Lalokateba. (ATR/BPN). Untuk itu dalam rangka mencegah sengketa H. Bahru adalah seorang petani yang sudah mencoba berkelanjutan yang menimbulkan korban jiwa, Kementerian menanam tanaman unggulan di desanya seperti kakao ATR/BPN melakukan upaya prefentif dengan melakukan dan cengkeh. Namun setelah mencoba menanam, ia mediasi antara PT Sandabi dengan masyarakat. Mediasi selalu gagal dan tidak bisa menghasilkan panen yang ini berakhir baik sehingga PT Sandabi dengan besar hati berlimpah bahkan mengalami Kerugian. Kendati demikian, merelakan tanahnya untuk masyarakat, dan akhirnya H. Bahru terus berusaha menanam tanaman lain yaitu kopi diserahkanlah 2.599 sertipikat tanah kepada masyarakat robusta. Ia tidak menyangka ternyata panennya berlimpah. yang merupakan tanah eks HGU PT Sandabi. Penyerahan Dengan tanah seluas 3 Ha dan dengan kondisi cuaca yang sertipikat secara langsung dilakukan oleh Menteri ATR/ mendukung, setiap 3 bulan sekali ia dapat memperoleh 3 Kepala BPN Sofyan A. Djalil di Aula Kabupaten Kolaka Timur, ton Kopi Robusta. Kopi ini kemudian ia distribusikan ke Kota Selasa (1/9/2020). Penyerahan tersebut juga disaksikan Kendari, Makassar, Palu dan beberapa kota lainnya di Pulau oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Wilayah Sulawesi. BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati Kolaka Timur, Ketua Tanah H. Bahru sebetulnya seluas 5 Ha, namun karena DPRD Kabupaten Kolaka Timur, dan Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Kolaka Timur. (RO/AM/RK, 01 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 431

SURYA TJANDRA: PEMBANGUNAN YANG DIINISIASI PUSAT HARUS SESUAI DENGAN ASPIRASI DAERAH REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN an Reforma Agraria ke depan. “Kita bisa relatif MASYARAKAT gampang ya menemukan subjek, siapa yang butuh tanah itu tidak susah nyarinya. Tanahnya Dalam berbagai kunjungan kerjanya,Wakil Menteri di mana, apalagi di Jawa sudah terbatas. Nah Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan ini mesti ada kreativitas, tanah yang terbatas Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) apakah ditata supaya lebih efektif pemanfaatan Surya Tjandra, berkesempatan untuk bertemu ruangnya, atau dirapikan atau dipindahkan dengan pimpinan daerah setempat. Hal ini merupakan tempat lain, mungkin harus negosiasi dengan upaya Kementerian ATR/BPN untuk membangun perusahaan kalau itu punya perusahaan, ke komunikasi mendalam dengan pemerintah daerah. pemerintah daerah, aparat. Kita coba cari yang “Kalau buat kami ini silaturahmi. Jadi menyapa kepala win-win solution. Kita mengerti kebutuhan daerah baik dari gubernur maupun pimpinan kabupaten/ strategis misalnya tentara, tetapi rakyat yang kota. Kita punya banyak tugas yang harus diturunkan dalam mau menggarap juga harus dipertimbangkan,” kerja-kerja detail dan khusus. Dalam konteks Jawa Timur ujarnya. banyak rencana-rencana kawasan strategis nasional yang Dalam kapasitasnya sebagai Koordinator mau dikembangkan,” ucapnya usai menjadi narasumber Pelaksana Harian GTRA Nasional, Surya Tjandra pada Rapat Koordinasi dan Implementasi Tim Gugus Tugas menyampaikan bahwa Reforma Agraria ini Reforma Agraria (GTRA) Provinsi adalah alat untuk mencari solusi permasalahan Jawa Timur, Selasa (01/09/2020). agraria. “Nah ini tugas kita mencari model- Surya Tjandra juga menyampai­ model solusinya seperti apa dan GTRA itu adalah mesinnya, kan bahwa upaya koordinasi ini ini lintas sektor anggotanya, sebagai Wamen mempunyai adalah bagian dari sinkronisasi ruang untuk melakukan koordinasi lintas sektor, lintas program pemerintah pusat kementerian,” pungkasnya. dengan daerah. “Pertama, Pada kesempatan ini Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar pembangunan yang diinisiasi Parawansa menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi pusat ini juga bisa klop Jawa Timur siap bekerjasama dengan Kementerian ATR/ dengan harapan aspirasi BPN untuk menyukseskan Reforma Agraria. “Jawa Timur daerah. Kedua, memastikan mempunyai program Jatim Akses, adalah membangun ini memang bermanfaat untuk akses untuk mempersambungkan daerah-daerah yang masyarakatnya, bukan jadi pikiran memungkinkan bisa terakses dengan pengembangan kita sendiri masyarakatnya tidak sentra-sentra bank yang berases dengan pasar, koneksitas kena. Nah yang ketiga, barangkali bisa dilakukan dengan infrastuktur,” ujarnya. (WN/AF, 01 untuk membereskan masalah- Sept). masalah,” tambahnya. Surya Tjandra juga menjelaskan mengenai tantangan pelaksana­ 432 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WAMEN ATR/WAKA BPN SERAHKAN SERTIPIKAT HASIL REFORMA AGRARIA DI MALANG RAYA Kebahagiaan pada lagu REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN September Ceria yang MASYARAKAT populer di masa lampau itu dirasakan juga oleh Wali Kota Malang, Sutiaji dalam sambutannya mengapresiasi warga penerima sertipikat tanah di program Kementerian ATR/BPN ini. “Saya atas nama Taman Garuda, Kampung Glintung, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, Kota Malang. Terlebih sertipikat atas nama Pemerintah Kota Batu, kami ucapkan selamat tersebut diserahkan langsung datang dan terima kasih. Tentu apa yang telah dilakukan oleh Wakil Menteri Agraria dan yang diberikan dan juga inisiasi Kementerian, berarti aspirasi Tata Ruang/Wakil Kepala Badan dari masyarakat agar tanahnya disertipikat, ditangkap oleh Pertanahan Nasional (ATR/BPN) BPN Provinsi kota Kabupaten, Alhamdulillah,” ucap Sutiaji. Surya Tjandra, Selasa (01/09/2020). “Dulu masalah tanah ini, tidak banyak yang pikirkan tetapi Bersama Wali Kota Malang, Bupati ke depan dan hari ini sudah mulai tumbuh kesadaran bahwa Malang dan Wakil Wali Kota Batu, sertipikat tanah menjadi penting, agar tidak terjadi konflik Direktur Pemberdayaan Hak Atas sosial, perkara masalah-masalah status tanah hak milik dan Tanah Masyarakat dan Plt. Kakanwil lain sebagainya,” tambah Sutiaji. BPN Provinsi Jawa Timur, Surya Mustofa, warga Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang Tjandra menyerahkan sertipikat hasil Reforma Agraria di salah satu penerima sertipikat mengungkapkan bahwa Malang Raya. dengan program Reforma Agraria ini tanah turun-temurun keluarganya bisa disertipikatkan. “Akhirnya tanah kami ada Reforma Agraria merupakan bagian dari visi Presiden, untuk suratnya, semoga tahun depan program ini ada lagi,” ujar memeratakan kesejahteraan masyarakat, terdiri dari Aset pria penerima sertipikat program Redistribusi Tanah dari Reform dan Akses Reform. Kementerian ATR/BPN mempunyai Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ini. tugas utama melakukan Aset Reform, melalui Pendaftaran Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta Redistribusi Tanah. Timur, Virgo Eresta Jaya menambahkan bahwa Kementerian Lima belas sertipikat yang secara simbolis diserahkan ATR/BPN selain menerbitkan sertipikat tanah kini juga merupakan bagian dari PTSL Kantor Pertanahan (Kantah) memudahkan akses masyarakat terhadap permodalan Kota Malang 200 bidang, PTSL Kantah Kota Batu 2.255 untuk membangun usaha. “Kami juga mendorong bidang dan Redistribusi Tanah Kantah Kabupaten Malang pemberian akses melalui kemudahan pemberian hak 1.500 bidang. tanggungan. Jadi Bapak, di Malang raya ini hak tanggungan Dalam kesempatan ini, Surya Tjandra berpesan kepada itu sudah 100% elektronik. Jadi tidak ada lagi masyarakat masyarakat penerima sertipikat untuk menjaga baik-baik yang pinjam uang ke bank itu daftar katanya harus datang sertipikat yang telah diterima. “Selamat buat yang tadi ke kantor BPN kalau bisa dilakukan dengan elektronik dapat sertipikat. Mohon dijaga, tidak gampang orang BPN begitu juga dengan pengecekan sertipikat,” ujar pria yang itu tanda tangan sertipikat, kalau tidak clean and clear tidak juga menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi ditanda tangan. Jadi betul-betul tolong dihargai, dihormati Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B Kementerian ATR/BPN ini. dan mudah-mudahan didoakan supaya teman-teman kita (WN/AF, 01 Sept). ini sehat selamat,” ujarnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 433

BELAJAR BUDI DAYA UDANG DAN IKAN BANDENG, SURYA TJANDRA KUNJUNGI PESISIR GUNUNG KIDUL REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Tanah namun juga bisa dengan Distribusi Manfaat, MASYARAKAT jadi bagaimana kita mendistribusikan manfaat kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan Dalam rangka mempelajari budi daya udang dan kesejahteraannya,” ujar mantan Kepala Kantor ikan bandeng, Wakil Menteri Agraria dan Tata Wilayah BPN Sumatra Barat ini. Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Tri Wibisono, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi (ATR/BPN) Surya Tjandra melakukan kunjungan D.I. Yogyakarta dalam kesempatan tersebut juga ke Pesisir Pantai Selatan Kabupaten Gunung Kidul. mengatakan bahwa untuk khusus di Provinsi “Kunjungan saya kali ini ingin belajar lebih jauh mengenai D.I. Yogyakarta akan melakukan penataan akses budi daya udang dan ikan di wilayah pesisir, pengalaman terlebih dahulu baru akan melaksanakan penataan kunjungan saya ini akan saya bagi pada kegiatan Rapat aset, karena di pesisir Pantai D.I. Yogyakarta hampir Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pesisir, seluruhnya adalah tanah Kesultanan, sehingga yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” ujar Wamen Kanwil BPN Provinsi D.I.Yogyakarta akan melakukan ATR/Waka BPN saat memberikan sambutan pada kegiatan penataan aset Kesultanan menjadi Hak Milik tersebut, Gunung Kidul, Rabu (09/09/2020). Kesultanan, kemudian nanti masyarakat dapat Ia mengatakan bahwa minggu lalu pihaknya telah memohonkan tanah Kekancingan kepada pihak berdiskusi dengan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kesultanan. “Saya harap pertemuan ini agar dapat Kementerian Kelautan dan Perikanan direspons dengan cepat oleh pihak Kesultanan, dan mengenai kebutuhan dukungan tanah di pesisir Pantai D.I. Yogyakarta dapat sesuai dengan terkait penataan. “Maka kita usulkan tata ruang dan memberikan manfaat bagi masyarakat gagasan mengenai konsolidasi sekitar, dan ini yang kita harapkan untuk bisa melaksanakan tambak, selain itu juga kita arahkan Reforma Agraria pesisir di D.I. Yogyakarta,” jelasnya. agar para penambak ini memiliki Sementara itu dalam hal teknis budi daya udang dan ikan pemberdayaan bersama, karena saya bandeng, Kepala Balai Pengembangan Teknologi Perikanan mendapat tugas sebagai koordinator Budidaya Provinsi D.I. Yogyakarta, Supanto mengatakan GTRA Pusat, kita harus menciptakan dalam budi daya ini telah dikembangkan teknologi BIO penguatan tanah yang lebih efektif,” FLOK, teknologi ini dapat mengubah feses udang dan imbuhnya. ikan bandeng menjadi makanan lagi. “Teknologi ini dapat Sementara itu dalam kesempatan menekan biaya pakan, sehingga biaya produksi dapat yang sama Direktur Landreform, kita tekan juga, dan keuntungan akan semakin banyak Sudaryanto mengatakan bahwa diperoleh,” pungkasnya. (RO/NA/AM, 09 Sept). GTRA Pusat bertugas mengkoordinir GTRA seluruh Indonesia yang menjadi tema adalah Desa Mandiri yang berdaya. “Kemudian juga Reforma Agraria itu tidak harus Redistribusi 434 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WISATAWAN JANGAN TAKUT KUNJUNGI WISATA BATOER GUNUNG KIDUL Wakil Menteri Agraria REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN dan Tata Ruang/Wakil MASYARAKAT Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/ dari pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas Waka BPN), Surya Tjandra bersama dan memasarkan produk kami,” ungkap Lurah Putat. beserta jajaran pimpinan Kantor Menanggapi hal itu, Surya Tjandra mengatakan bahwa Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pemerintah bersama masyarakat, “Kami mengerti situasinya (DIY) berkesempatan mengunjungi sedang sulit, kita sama-sama sedang menghadapi situasi Kelurahan Putat, Kapanewon, Patuk, yang berat dan Yogyakarta ini salah satu daerah yang Gunung Kidul Yogyakarta, Rabu terpukul cukup berat karena ketergantungan tinggi pada (09/09/2020). Kunjungannya kali ini sektor wisata. Khusus untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk melihat langsung itu akan ada terobosan yang luar biasa, yaitu empat soko kegiatan pemberdayaan masyarakat di guru yang dimulai dari sini, karena budaya harus menjadi Kelurahan Putat, unit kerja budaya air akar yang memulai proses itu, mudah-mudahan ini laut Pantai Sundak berbasis potensi lokal, bisa dikomunikasikan baik dengan pemerintah daerah,” yang menjadi salah satu pusat daerah ungkapnya. kerajinan dan olahan di Gunung Kidul. Kepala Kantor Wilayah Yogyakarta Tri Wibisono mengatakan “Kami datang Kelurahan Putat Kelurahan Putat akan menjadi desa mandiri budaya, suasananya aman dan sehat, pemandangannya indah, jadi merupakan suatu wujud dari visi misi Gubernur DIY saya rasa para wisatawan jangan takut untuk datang ke menyongsong abad Samudra Hindia untuk martabat sini, tempatnya bersih dan menerapkan protokol Covid-19,” kemuliaan manusia Yogyakarta. Misi gubernur ini sejalan kesan Surya Tjandra setelah tiba di Kelurahan Putat. dengan Pemerintah Pusat untuk membangun Jawa bagian Kelurahan Putat merupakan bagian dari wilayah selatan. Desa mandiri budaya ditopang oleh empat soko Kapanewon, Patuk, Gunung Kidul seluas 667 ha dengan guru yaitu desa preneur, desa wisata, desa budaya dan desa jumlah penduduk 4.324 jiwa dan jumlah kepala keluarga prima/perempuan Indonesia maju. Istimewanya Kelurahan 1.327, ada sekitar 3.262 bidang tanah dan yang sudah Putat mempunyai semua ukuran dari empat soko guru bersertipikat tanah sebanyak 2.321 bidang. Selain objek tersebut. pariwisata, bidang pertanian, kelautan, dan kebudayaan “Kelurahan Putat mempunyai semua ukuran desa mandiri menjadi potensi wilayah yang memiliki peluang tinggi budaya, seperti desa preneur, Putat merupakan pusat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. perajin dan budi daya olahan, lalu desa budaya ada kesenian “Karena banyaknya potensi wilayah yang Kelurahan musik dan tarian, kemudian memberdayakan perempuan Putat miliki, kami mohon untuk tahun mendatang bisa untuk turut serta dalam kegiatan pemberdayaan memprogramkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap masyarakat, ini sejalan dengan desa prima, terakhir desa (PTSL) di Kelurahan Putat. Ini merupakan harapan dari wisata, terdapat pemandangan indah di Batoer dan juga masyarakat Putat untuk memliki bukti hukum yang pasti pantainya. Kami sepakat bersama pemerintah daerah untuk bagi kepemilikan tanahnya, karena di Kelurahan Putat bisa mewujudkan desa mandiri budaya melalui program sering terjadi perebutan batas yang belum jelas dengan Reforma Agraria,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi adanya PTSL bisa menyelesaikan itu semua,” ujar Lurah D.I. Yogyakarta. (NA/RO/AM, 09 Sept). Putat, Sukardi. Kemudian Lurah Putat menjelaskan sertipikat tanah merupakan penggerak ekonomi yang ada di wilayah Kelurahan Putat, tidak dipungkiri segala usaha yang dikembangkan masyarakat di Kelurahan Putat sebagian besar modalnya berasal dari agunan sertipikat tanah di bank. “Beberapa pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayah kami, antara lain bidang kerajinan hampir 30% masyarakatnya perajin kayu yang membuat gantungan kunci, topeng, suvenir. Saat pandemi Corona untuk jual beli kerajinan ini berhenti, lalu mereka berinovasi dengan beternak ayam, bebek dan ibu-ibu berkreasi dengan produksi olahan singkong dan kakao. Kami mohon bantuan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 435

SUKSESKAN REFORMA AGRARIA, GTRA YOGYAKARTA SIAP BANGUN DESA MANDIRI BUDAYA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN pada kesejahteraan masyarakat di mana memerlukan MASYARAKAT faktor pembaharuan desa dari pertemuan desa itu memunculkan wirausaha desa yang disebut Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa tetrapreneur,” ungkap Wakil Gubernur DIY Paku Alam X. Yogyakarta (DIY) bersama pemerintah daerah Penataan aset dan akses akan dilakukan secara terpadu mengadakan rapat koordinasi Gugus Tugas oleh pemerintah daerah DIY dan akan menjadi acuan Reforma Agraria sebagai strategi untuk untuk mengedepankan nilai-nilai filosofis keistimewaan percepatan penyelenggaraan Reforma Agraria di Provinsi DIY yang merupakan warisan nenek moyang dengan Yogyakarta, Kamis (10/09/2020) di Grand Dafam, Bantul. mengutamakan masyarakat pedesaan. “Membangun Desa Mandiri Budaya, Membangun Reforma “Potensi yang dimiliki oleh desa dan nilai-nilai kebudayaan Agraria” menjadi tema rakor GTRA DIY tahun 2020. yang masih melekat di masyarakat desa menjadi hal “Rapat GTRA ini merupakan bagian untuk mempercepat yang menarik untuk terus ditumbuhkembangkan untuk Reforma Agraria agar mendapat perhatian serius dari semua membangun desa berbasis kreatifitas dan partisipatif pihak. Pelaksanaan Reforma Agraria tentu mempunyai ciri aktif masyarakat, karena desa memberikan keunggulan khas yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain,” ujar komperatif untuk meraih keuntungan,” ungkap Tri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peraanahan Wibisono Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY. Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil yang turut menghadiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang rapat tersebut melalui daring. Desa, dimana telah menjadi semangat baru bagi penguatan Sofyan A. Djalil menjelaskan pelaksanaan Reforma Agraria desa sebagai basis penghidupan melalui gagasan dalam kerangka Redistribusi Tanah di DIY telah dilakukan kemandirian desa merupakan bentuk hadirnya pengakuan sejak dulu melalui pelepasan tanah Kasultanan dan tanah negara akan kedaulatan, budaya, dan hak asal usul desa, Kadipaten kepada masyarakat yang menggunakan, tata pemerintahan dan tata sosial telah diwujudkan melalui memanfaatkan, dan menguasai tanah tersebut dalam pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai musyawarah, bentuk pemberian hak dari Kasultanan dan Kadipaten gotong royong, solidaritas, tenggang rasa, dan toleransi ke bentuk bukti hukum seperti letter c dan daftar register oleh pemerintah daerah dan masyarakat di DIY. lainnya yang tercatat secara administrasi desa. Pemberdayaan model Global Gotong Royong Tetrapreneur “Pemerintah DIY sendiri memiliki empat soko guru yang (G2R) yang dilaksanakan DIY akan menjadi model penciptaan dijadikan acuan dalam membangun desa mandiri budaya, gerakan wirausaha berkelanjutan berbasis empat pilar yaitu karena melibatkan masyarakat pedesaan maka budaya rantai wirausaha, pasar wirausaha, kualitas wirausaha, dan harus menjadi akar yang memulai proses tersebut,” ujar branding atau merek wirausaha yang semuanya melalui Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra. peran badan usaha milik desa atau bumdes. Integrasi nilai Reforma Agraria dan membangun desa mandiri budaya, gotong royong yang ada dalam model tetrapreneur dapat keduanya diharapkan bertemu pada pemberdayaan menjadi sinergi bagi desa untuk mampu bersaing, bekerja masyarakat untuk meningkatkan produksi. “Objek sama dan beradaptasi untuk terus maju ke tatanan global Reforma Agraria bertemu dengan objek kebudayaan masa depan. (NA/RO/AM, 10 Sept). 436 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN Reforma Agraria esensinyaadalahbagaimana REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN melakukan penataan MASYARAKAT pertanahan untuk mencapai beberapa tujuan, tujuan pertama yaitu memberikan kepastian hukum dalam bidang pertanahan. “Kepastian hukum pertanahan itu sangat penting bagi segala aspek, contohnya bagi investor dalam membuat keputusan, kalau orang tidak yakin terhadap status tanah, misal ada sengketa atau tumpang tindih, itu akan sangat mahal dan merugikan iklim investasi,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil pada webinar yang diselenggarakan IPPAT Jawa Barat secara virtual pada Senin (21/09/2020). Dalam hal memberikan kepastian masih kurang efektif. “Maka di RUU Cipta Kerja kita hukum dalam bidang pertanahan, perkenalkan bank tanah, nanti tanah yang tak bertuan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ tanah yang habis masa berlakunya dan tanah yang terlantar Badan Pertanahan Nasional (ATR/ akan dimasukkan ke bank tanah dan tanah yang masuk BPN) terus mempercepat pendaftaran ke dalam bank tanah paling sedikit 25% diberikan untuk tanah di seluruh Indonesia, sehingga pada tahun 2025 Reforma Agraria, membangun rumah rakyat, memberikan ditargetkan seluruh tanah terdaftar dan bersertipikat. tanah kepada rakyat di sektor pertanian, dan lain-lain. “Kalau sudah terdaftar dengan koordinat yang tepat, dan Program redistribusi ini terus kita galakkan melalui tim lain sebagainya, maka semua orang bisa melihat letak Gugus Tugas Reforma Agraria,” ucapnya. tanahnya, berapa luasnya, kalau membeli tanah juga lebih Pada kesempatan yang sama hadir sebagai narasumber, mudah. Jadi pendaftaran tanah dengan value yang jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Andi Tenrisau. akan sangat meringankan pekerjaan kita semua,” ujar Dalam kesempatan ini, Andi Tenrisau turut berbicara Menteri ATR/Kepala BPN. mengenai Reforma Agraria dalam rangka mendukung kebijakan nasional di bidang pertanahan. “Reforma Agraria Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan tujuan adalah melakukan penataan kembali struktur penguasaan, kedua dalam melakukan penataan pertanahan adalah pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih menyelesaikan sengketa tanah. “Hari ini banyak sekali berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan sengketa akibat dari banyak faktor, misalnya tanah penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” jelas bersengketa karena koordinat yang tidak tepat akibat Andi Tenrisau. teknologi yang kurang mendukung di zaman dulu. Andi Tenrisau mengatakan terdapat program prioritas Hal ini yang sedang kita selesaikan, dengan kombinasi dalam mendukung kebijakan nasional di bidang antara menyertipikatkan dan mendaftarkan kemudian pertanahan. “Adapun beberapa program prioritas untuk menyelesaikan sengketa maka nanti akan jauh lebih pasti mendukung kebijakan nasional di bidang pertanahan status bidang tanahnya,” kata Sofyan A. Djalil. antara lain melakukan percepatan pendaftaran tanah melalui program PTSL dan memberikan aksesibilitas “Di saat bersamaan, dalam rangka penertiban sengketa ekonomi masyarakat dalam kerangka Reforma Agraria, pertanahan, kita juga perangi mafia tanah. dengan melakukan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti dan pemanfaatan tanah serta menyelesaikan sengketa dan kepolisian, kita perangi segala macam praktik mafia tanah konflik pertanahan,” tutur Andi Tenrisau. (LS/RE, 21 Sept). supaya memberikan kepastian hukum dalam bidang pertanahan,” tambahnya. Tujuan lain dari Reforma Agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan hal tersebut bisa diatasi dengan redistribusi tanah, namun dalam pelaksanaannya KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 437

PERCEPAT REFORMA AGRARIA DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN, KEMENTERIAN ATR/BPN RAKER DENGAN DPD RI REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Reforma Agraria merupakan salah satu program BPN terlibat secara aktif. Dengan adanya GTRA, kita bekerja prioritas pemerintah yang bertujuan untuk sama untuk mencapai target yang diharapkan pemerintah,” menyejahterakan rakyat Indonesia. Kementerian jelas pria kelahiran 23 September 1953 silam ini. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Ketua Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi menuturkan bahwa Nasional (ATR/BPN) sebagai lembaga yang menjalankan Komite 1 DPD RI akan mendorong dan menindaklanjuti program Reforma Agraria melakukan Rapat kerja (Raker) pertemuan hari ini dalam rangka memperkuat program dan dengan Komite 1 (satu) Dewan Perwakilan Daerah Republik menyosialisasikan kegiatan Kementerian ATR/BPN. “Dari Indonesia (DPD RI) dengan agenda Pelaksanaan Reforma komite 1 DPD RI kita akan membentuk tim pokja khusus Agraria dan Masalah Pertanahan di Daerah secara virtual terkait pertanahan yang akan bermitra dan bekerja sama pada Rabu (23/09/2020). dengan Kementerian ATR/BPN dalam hal penyelesaian Pada kesempatan ini Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. konflik di 34 provinsi agar komite 1 DPD RI dapat dilibatkan Djalil mengatakan Reforma Agraria merupakan program untuk membantu menyelesaikan konflik di daerah dengan pemerintah yang penting dan harus dipercepat. “Sekarang cepat,” tuturnya. pemerintah Presiden RI Joko Widodo serius memikirkan Konflik pertanahan terkadang sering terjadi di beberapa Reforma Agraria, berbagai regulasi dan inisiatif telah daerah seperti pelepasan kawasan hutan pada TORA. dilakukan untuk menata masalah ini,” kata Sofyan A. Djalil. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi yang kuat Inventarisasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) antara pemangku kepentingan guna menyelesaikannya. terus dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam rangka “Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan mempercepat program Reforma Agraria. “Intinya kita Hidup dan Kehutanan (KLHK) berbeda, ATR/BPN di bawah akan berikan tanah ini kepada yang berhak menerima, Kemenko Perekonomian sedangkan KLHK dibawah membutuhkan, dan memanfaatkannya karena kalau tanah Kemenko Marvest dan pada DPR RI berbeda komisi. Hanya yang kita berikan tidak tepat kepada yang membutuhkan di Komite 1 DPD RI itu sama dan harapannya dapat terjalin maka tidak akan membawa manfaat,” ujar Menteri ATR/ komunikasi lebih intensif,”ujar Wamen ATR/Waka BPN, Surya Kepala BPN. Tjandra. Sofyan A. Djalil menjelaskan lebih lanjut dengan adanya Pada Raker ini selain didampingi oleh Wamen ATR/Waka Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dapat mempermudah BPN, Menteri ATR/Kepala BPN juga didampingi oleh koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau; pemerintan daerah. “GTRA dibentuk untuk mempercepat Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. program Reforma Agraria yang dipimpin setiap kepala Agus Widjayanto dan diikuti oleh anggota dan senator DPD daerah di daerahnya masing-masing dan Kementerian ATR/ RI dari 34 Provinsi di Indonesia. (JR/TA, 23 Sept). 438 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

STRATEGI REFORMA AGRARIA DALAM MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT Hermawan juga mengatakan, jika tantangan pemberdayaan masyarakat bukan hanya terkait REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN dengan aspek ekonomi saja, MASYARAKAT namun juga terdapat aspek lingkungan dan sosial, seperti memenuhi ketersediaan infrastruktur jalan, drainase, air bersih, sarana penerangan listrik, sarana sekolah dan kesehatan, serta sarana rumah ibadah di klaster penerima TORA. Sehingga dibutuhkan peran dari para pemangku kepentingan lainnya untuk dapat menghadapi berbagai tantangan tersebut. Setelah UUPA 1960 disahkan 6 (enam) dasawarsa Tenaga Ahli Menteri ATR/ yang lalu, pelaksanaan reforma agraria masih terus Kepala BPN Bidang Pembinaan berjalan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Usaha Kecil dan Menengah Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai (UKM) dan Ekonomi, Parman pengelola pertanahan dan tata ruang di Indonesia, sigap Nataatmadja, menjelaskan bahwa untuk menangani program prioritas dalam Nawa Cita yang yang terpenting bagaimana kita dapat menyejahterakan telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Upaya-upaya masyarakat dengan mengubah sikap mentalnya terlebih untuk mempercepat implementasi reforma agraria di dahulu.“Di sini bagaimana kita bisa mengubah sikap mental Indonesia terus dilaksanakan. masyarakat yang diberikan tanah, jangan sampai dijual “Kebijakan reforma agraria ini merupakan implementasi sehingga tidak ada kesejahteraan masyarakat yang jangka dari UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok–Pokok Dasar panjang. Untuk mengubah suatu budaya memang tidak Agraria yang dilaksanakan untuk dapat meningkatkan mudah, maka terpaksa dulu, kemudian bisa, dan lalu diasah, kesejahteraan masyarakat. Terdapat 2 (dua) isu besar di maka baru akan menjadi budaya,” tuturnya. dalamnya, reforma agraria diharapkan dapat mengurangi ketimpangan tanah dan mengurangi kemiskinan. Untuk Pria yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank BRI mencapai hal tersebut, maka dibutuhkan suatu strategi Syariah ini menegaskan bahwa kunci kesuksesan dalam untuk dapat menyejahterakan masyarakat di Indonesia yaitu memulai usaha adalah disiplin, pantang menyerah, dan bisa melalui pemberdayaan yang melibatkan masyarakat bersikap jujur dapat menjadi modal utama. “Salah satu yang penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” ujar Tenaga sedang dibangun yaitu dengan mengajak ibu-ibu sebagai Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan target utama. Ibu-ibu adalah tulang punggung ekonomi Perkebunan Plasma, Hermawan, dalam acara webinar keluarga yang sangat sensitif terhadap kesejahteraan Humas melalui video conference. Jumat (25/09/2020). anak dan keluarga. Program ini bekerja sama dengan Lebih lanjut dijelaskan, pemberian akses permodalan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT PNM (Persero),” maupun bantuan lain kepada masyarakat penerima TORA ungkapnya. yang berbasis pada pemanfaatan tanah ini, menjadi salah satu langkah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan Webinar yang bertemakan “Implementasi Kebijakan masyarakat.“Melalui penyusunan strategi, perencanaan dan Reforma Agraria dalam Mendukung Peningkatan koordinasi yang baik, program pemberdayaan masyarakat Kesejahteraan Masyarakat” ini dilakukan diskusi, seperti penerima TORA di perdesaan diharapkan berjalan optimal yang disampaikan oleh Fedy Abdul Latif, dari Kantah sehingga mereka dapat memanfaatkan tanahnya lebih Kota Sukabumi yang mengharapkan terdapat konsep produktif untuk menjadi sumber penghasilan dalam jangka pemberdayaan pada kondisi di tengah pandemi Covid-19, panjang, dan terhindar dari kemungkinan menjual atau terkait dengan model bisnis yang berbeda dengan biasanya. mengadaikan tanahnya,” ungkapnya. Juga diharapkan dalam pemberdayaan tersebut juga dapat diberikan pemahaman dalam bentuk bisnis melalui online. Webinar Humas yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Informasi Publik Biro Hubungan Masyarakat, Adhi Maskawan, diselenggarakan dalam rangka hari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.(TA/RK, 25 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 439

KOLABORASI DALAM MENYEDIAKAN RUANG HIDUP BAGI MASYARAKAT ADAT Pemerintah berkomitmen memberikan pengakuan serta perlindungan REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN terhadap masyarakat MASYARAKAT adat. Hingga saat ini upaya tersebut masih merupakan sebuah tantangan yang besar. Tantangan yang dihadapi antara lain luasnya wilayah negara kita dengan karakteristik yang berbeda, infrastruktur, kondisi sosial-politik lokal, Sumber Daya Alam, serta kebijakan masing- masing daerah sebagai implikasi desentralisasi menyebabkan adanya variasi progres pencapaian di berbagai wilayah. “Ini menjadi konsen dari pemerintah ataupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga dimulai melalui shifting perspectives. Dengan demikian luasnya dampak dan manfaat dari pembangunan di Indonesia, penyediaan ruang hidup bagi masyarakat hukum adat menjadi penting dalam praktik masyarakat hukum adat. Hal ini dilakukan untuk dapat pembangunan berkelanjutan,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil mengoptimalisasi pemanfaatan ruang hidup masyarakat Kepala BPN, Surya Tjandra, dalam acara webinar nasional hukum adat,” tuturnya. yang diadakan oleh Pushamka Fakultas Hukum Universitas Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Andalas bersama Departemen Keperdataan Fakultas Budiman Ginting menjelaskan jika permasalahan Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan tema “Kondisi masyarakat adat menarik untuk didiskusikan. “Sejauh ini Terkini Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayatnya” melalui banyak kasus pertanahan berasal dari tanah adat. Banyak video conference. Sabtu (26/09/2020). investor yang masuk sehingga tanah adat tidak ada lagi. Diskusi ini diharapkan dapat melihat dari berbagai konteks Lebih lanjut Surya Tjandra menjelaskan bahwa pada yang menarik di sektor agraria dan meluruskan yang terjadi,” tahun 2015 yang lalu Presiden Joko Widodo mendatangi ungkapnya. komunitas Orang Rimba di Jambi yang banyak meninggal Pada kesempatan yang sama Guru Besar Fakultas dunia dikarenakan berbagai macam komplikasi kesehatan Hukum Universitas Sumatera Utara, Rosnidar Sembiring sehingga muncul gagasan menciptakan ruang hidup bagi mengatakan bahwa yang diperlukan oleh masyarakat Orang Rimba dengan membangun Kawasan Terpadu. adat bukan pengakuan subjek sebagai masyarakat hukum “Gagasan mengenai kawasan terpadu ini sangat menarik adat, suku, atau sejenisnya. Tetapi yang dibutuhkan adalah karena sebelumnya tidak pernah ada. Barangkali forum pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak yang ini yang nantinya dapat menggali lebih jauh. Tetapi melekat dan menyertai masyarakat hukum adat itu bukan Pemerintah pusat wajib berdiskusi terlebih dahulu dengan yang lain. daerah karena mungkin gagasan ini efektif didaerah satu Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi tapi belum tentu di daerah lainnya,” ungkapnya. Pengajar Hukum Adat (APHA), Laksanto Utomo, yang sependapat jika masyarakat adat membutuhkan Untuk dapat menuju kesuksesan tersebut, Surya Tjandra pengakuan dan perlindungan khususnya di Sumatra mengatakan langkah awal yang dapat dilakukan dengan Utara. “Sehingga diharapkan segera lahir peraturan daerah berkolaborasi bersama membuat Tri Dharma Pendidikan masyarakat hukum adat Sumatra Utara yang saat ini sedang Tinggi. “Kita dapat mulai dengan satu mimpi besar dalam proses di Badan Penyelenggara Peraturan Daerah dengan membuat Tri Dharma bersama-sama, yaitu sistem untuk mendorong ke Paripurna agar masuk dalam proses pengajaran yang pada akhirnya ada kesepakatan terkait pembahasan berikutnya,” ujarnya. (TA/RE, 26 Sept). indikator apa yang dimaksud dengan tanah ulayat dan beda dengan tanah kolektif, bentuk hak yang paling tepat bagi masyarakat yang dinamis serta identifikasi kelompok 440 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PEMULIHAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dampak ekonomi krisis di berbagai sektor akibat Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, maka dalam adanya pandemi Covid-19, harus diisi dengan nawacita Presiden mencantumkan target 9 juta hektare inovasi untuk memulihkan pertumbuhan untuk mewujudkan reforma agraria. “Dalam kurun waktu 5 ekonomi. Salah satu caranya dengan reforma tahun, kelihatannya tidak realistis untuk mewujudkan 9 juta agraria yang berdampak langsung bagi pemerataan dan hektare. Oleh sebab itu, maka dipecah menjadi legalisasi aset penguatan ekonomi rakyat. Hal ini sesuai dengan arahan dan redistribusi tanah. Legalisasi aset dengan pendaftaran Presiden Joko Widodo yang meminta reforma agraria untuk tanah melalui program PTSL yang dilakukan Kementerian ditetapkan sebagai program strategis nasional. ATR/BPN dan pendaftaran tanah-tanah transmigrasi. Serta Demikian dikatakan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ redistribusi tanah yang merupakan fresh land dari tanah eks Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/ HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya, juga tanah Waka BPN) Surya Tjandra pada kegiatan Sekolah Agraria dari pelepasan kawasan hutan,” jelas Surya Tjandra. Special Edition menyambut 60 Tahun Undang-Undang Untuk mencapai tujuan dalam mengatasi ketimpangan, Pokok Agraria (UUPA) yang diselenggarakan secara daring Surya Tjandra mengatakan kehadiran negara secara oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional berkelanjutan menjadi sangat penting dalam melakukan Indonesia (DPP GMNI), Minggu, (27/09/2020). peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan Lebih lanjut Surya Tjandra memaparkan dalam masa- tanah. “Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UUPA, kehadiran masa penuh ketidakpastian, reforma agraria bisa dijadikan negara secara berkelanjutan yaitu negara menentukan sebagai alat penyeimbang pengamanan sosial ekonomi peruntukan ruang dan pertanahan harus dipersiapkan bagi masyarakat dalam upaya peningkatan investasi dan sesuai dengan kebutuhan existing maupun yang akan pembangunan ekonomi skala besar. “Seperti kita tahu datang. Selain itu negara juga menentukan penggunaan bahwa ekonomi Indonesia sedang depresi karena pandemi yang harus didasarkan atas kebutuhan para pihak yang Covid-19 di semua sektor, memang reforma agraria berada di lapangan sesuai dengan peruntukan yang telah seharusnya masuk dalam ruang pembangunan ekonomi,” ditentukan. Hal ini dilakukan dalam mendukung percepatan lanjutnya. pembangunan ekonomi,” kata Wamen ATR/Waka BPN. Selain itu, Surya Tjandra menuturkan reforma agraria juga “Di samping itu, negara juga hadir dalam penyediaan tanah sebagai pilar pembangunan dan pemerataan ekonomi dan objek harus dicari dan disediakan untuk memenuhi dalam proyek strategis nasional, serta mengantisipasi dan kebutuhan dan perencanaan masa depan yang berdampak mencegah konflik agraria. “Karena tujuan utama reforma kepada masyarakat, serta negara hadir dalam pemeliharaan, agraria adalah mengatasi ketimpangan,” tutur Wamen ATR/ karena tanah adalah sumber daya non-renewable sehingga Waka BPN. kelestariannya harus dijaga agar dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (LS/JR, 27 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 441

2.475 SERTIPIKAT HASIL REDISTRIBUSI TANAH DISERAHKAN DI NEGERI DI ATAS AWAN REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan MASYARAKAT Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, sukses menjalankan program Redistribusi Tanah di Kabupaten Lebak, Lebih lanjut Surya Tjandra mengatakan ke depan dalam rangka Banten. Hal itu dibuktikan dengan dibagikannya 2.475 menata Jawa Barat bagian selatan, akan dilakukan tindak sertipikat tanah di Kantor Desa Citorek Timur, Kecamatan lanjut pengembangan pasca redistribusi tanah di desa Citorek. Cibeber, Kabupaten Lebak yang juga dikenal dengan julukan “Setelah sertipikat ini dibagikan saya berpikir kalau dilihat desa Negeri di Atas Awan pada Rabu (30/09/2020). ini berpotensi untuk tempat wisata baik dari segi geografis atau sumber daya alamnya bisa menjadi daya tarik nanti kita akan Adapun sertipikat yang diserahkan mencakup lima desa, lakukan hal yg lebih konkrit lagi sehingga mampu meningkatkan yakni Desa Citorek Timur sebanyak 649 sertipikat yang pendapatan masyarakat,” lanjutnya. diserahkan secara langsung, dan sisanya Desa Citorek Barat sebanyak 200 sertipikat, Citorek Tengah 650 sertipikat, Disela-sela acara tersebut, Surya Tjandra meminta perwakilaan Citorek Kidul 600 sertipikat dan Citorek Sabrang sebanyak warga penerima sertipikat redistribusi tanah untuk menceritakan 376 sertipikat dibagikan masing-masing di desa setempat perasaannya. Ahya Afandi (41) mengatakan sangat berterima dengan menyaksikan kegiatan di Citorek Timur secara kasih atas pemberian sertipikat tersebut. “Terima kasih sekali daring. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kepada ATR/BPN yang sudah memberikan sertipikat ini. Sekarang protokol pencegahan penyebaran Covid-19. saya lega kedepannya mau melakukan apa saja sudah ada sertipikat, jadi lebih bersemangat, mungkin bisa digunakan Keberhasilan penyertipikatan tanah melalui program untuk modal usaha nanti, saya sangat bangga, sangat senang Redistribusi Tanah di Kabupaten Lebak ini sangat diapresiasi sekali,” ungkapnya. oleh Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi.“Terima kasih atas program- program penyertipikatan tanah yang telah memudahkan Terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa Citorek, masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya. Direktur Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat, Andri Kami sangat mengapresiasi kinerja seluruh jajaran ATR/BPN, Novijandri menjelaskan kepada masyarakat penerima sertipikat karena dulu susah kalau mau mengurus sertipikat, tetapi redistribusi tanah, bahwa pemberdayaan mampu meningkatkan sekarang pemerintah yang memberi sertipikat ke masyarakat. perekonomian masyarakat. “Pemberdayaan ini fungsinya Begitu juga dalam pelaksanaannya, sekarang sangat luar biasa,” meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan. Di sini puji Ade Sumardi kepada jajaran Kementerian ATR/BPN. berpotensi untuk tempat wisata, nanti akan banyak pengunjung atau wisatawan yang datang, kita lihat potensi di sini yang bisa Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dijadikan oleh-oleh, sarana dan prasarana, infrastruktur, itu yang Banten Andi Tenri Abeng dalam sambutannya menceritakan nanti akan kita tata melalui program pemberdayaan,” tutupnya. sejarah asal usul tanah sehingga berhasil dijadikan sertipikat. “Setelah dilepaskan dari kawasan hutan Taman Nasional Pembagian sertipikat tanah tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Gunung Halimun Salak pada tahun 2016, kemudian tahun ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, Direktur Pemberdayaan Hak 2019, pemerintah daerah meminta kepada ATR/BPN untuk atas Tanah Masyarakat, Andri Novijandri, Kepala Kantor Wilayah menyertipikatkan tanah di sini. Melalui program redistribusi BPN Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng, Kepala Kantor Pertanahan tanah, maka hari ini kami berhasil mengeluarkan 2.475 sertipikat Kabupaten Lebak, Agus Sutrisno, Wakil Bupati, Ade Sumardi dan yang hari ini dibagikan kepada masyarakat Citorek. Kami juga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (RE/LS, berniat ingin melakukan pemberdayaan masyarakat di sini, 30 Sept) khususnya kepada penerima sertipikat,” jelasnya. “Saya ucapkan terima kasih kepada kepala desa, karena terlaksananya redistribusi tanah di sini juga berkat kerja sama yang baik dari kepala desa di kasepuhan Citorek yang sudah lapang dada dan tangan terbuka menerima kami dalam menyukseskan program redistribusi tanah di sini,” tambahnya. Dalam sambutannya setelah memberikan sertipikat tanah secara simbolis kepada masyarakat Desa Citorek, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Tjandra mengingatkan kepada masyarakat penerima sertipikat untuk bijak dalam penggunaannya. “Dengan pemberian sertipikat ini sebagai bukti kepastian, kepercayaan diri atas tanah yang Bapak Ibu miliki, saya yakin nanti setelah mendapat sertipikat ini akan banyak sekali godaan, entah diagunkan atau yang lain tapi yang jelas harus dihitung baik-baik jangan sampai memberatkan,” pesannya. 442 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REFORMA AGRARIA UNTUK CIPTAKAN PEMERATAAN EKONOMI dipasaran yaitu tahu tuna. Dari produk yang paling REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN diminati oleh masyarakat, Bu Hirto bisa menjual 300 MASYARAKAT pak tahu tuna per harinya yang dikirimkan hampir Pemerintah terus berupaya melakukan kebijakan ke seluruh Indonesia. “Ini adalah salah satu pesanan pemerataan ekonomi baik di kota maupun di desa, reseller dari Semarang yang akan kami kirimkan salah satunya melalui program Reforma Agraria. hari ini sebanyak 500 pak,” ujar Bu Hirto sambil Program ini dapat memberikan kesempatan untuk menunjukkan satu kotak paket tahu tuna. masyarakat dalam mendapatkan modal berusaha melalui Ada yang menarik dari produk olahan ikan tuna ini, sertipikat tanah sebagai jaminan yang nantinya dapat yaitu tidak menggunakan bahan pengawet. Namun, digunakan masyarakat untuk lebih produktif. untuk membuat produk lebih panjang masa Bu Hirto, merupakan salah satu pengusaha di daerah konsumsi, ibu dua anak ini membekukan produk Gunung Kidul yang memanfaatkan sertipikat tanah sebagai olahan tuna pada suhu -10 derajat celcius. “Kami modal untuk mengembangkan usaha yang sudah dirintis sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet, bersama suaminya di 2 (dua) tahun pertama. Kemudian dan pengawetnya itu hanya dibekukan di lemari di tahun berikutnya dengan modal yang ada usahanya pembeku pada suhu -10 derajat dan bisa bertahan mengalami peningkatan yang pesat hingga saat ini. 6 bulan tetapi jika di suhu ruangan terbuka hanya “Dulu awalnya saya hanya bermodalkan gaji suami yang bertahan 2 hari,” ungkapnya. tidak seberapa, hingga akhirnya saya berpikir untuk Keberhasilan Bu Hirto dalam mengelola usaha ini tidak mengagunkan sertipikat tanah saya ke bank agar usaha lepas dari bimbingan dan dukungan dari pemangku saya bisa berkembang lebih besar dan semakin banyak kepentingan terkait seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan produk yang kami buat,” cerita Bu Hirto ketika ditemui oleh Indonesia (LIPI) Gunung Kidul untuk mendapatkan berbagai Tim Humas di rumah produksinya pada Rabu, (30/09/2020). sertifikasi (Sertifikasi Produk Standar Nasional Indonesia), Usaha yang dikelola oleh Bu Hirto adalah olahan berbahan Sertifikasi Halal, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dasar ikan tuna. Produk yang dihasilkan dari olahan ikan untuk menyukseskan Program Gerakan Masyarakat Makan tuna ini ada 8 jenis, yaitu: abon, otak-otak, nugget, kaki Ikan (GEMARIKAN), Badan Pengawas Obat dan Makanan naga, keong pangsel, keripik, bakso hingga yang paling laris (BPOM) untuk memastikan kandungan dalam olahan ikan tuna layak untuk dikonsumsi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga berperan besar dengan membantu memberikan modal usaha melalui legalisasi aset yaitu sertipikat tanah. Sebagai salah satu instansi penggerak Reforma Agraria, Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul mendukung upaya yang dilakukan Bu Hirto ini. Achmad Suraya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul mengajak kepada seluruh masyarakat Gunung Kidul untuk mempergunakan sertipikat tanah sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. “Saya ingin masyarakat Kabupaten Gunung Kidul dapat mengulang kesuksesan seperti yang sudah diraih oleh Bu Hirto,” kata Achmad Suraya. (AF/AM/NN, 30 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 443

TIDAK HANYA PEMERATAAN EKONOMI, REFORMA AGRARIA MEMPERERAT NKRI REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Istilah PKP dan PKA, mulai banyak MASYARAKAT dibicarakan Apatur Sipil Negara (ASN) beberapa waktu belakangan ini. Bagaimana tidak, PKP atau dalam menyelesaikannya melalui pendekatan Reforma Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Agraria dengan skema mengintegrasikan penataan aset dan PKA atau Pelatihan Kepemimpinan dan penataan akses dalam mewujudkan keadilan dan Administrator merupakan pelatihan kesejahteraan masyarakat. “Penentuan subjek dan objek bagi calon-calon pimpinan. Siapa penerima tanah merupakan kewenangan pemerintah yang berpotensi dan berniat menjadi daerah. Pelaksanaan Penataan Aset dan Akses ini bukan pejabat pengawas maupun pejabat hanya tanggung jawab Kementerian ATR/BPN, dengan administrator, harus berhasil melewati langkah ini menggenapkan peran BPN pada Gugus Tugas dua diklat ini. Jangan dibayangkan Reforma Agraria,” ujarnya. bahwa diklat kepemimpinan ini hanya 4D atau datang, duduk, diam, dapat Sebagai salah satu pemangku kepentingan reforma agraria, sertifikat saja, peserta dituntut untuk pemerintah daerah setempat juga menyambut baik kompetitif dan dan menghasilkan karya program ini. “Dukungan Pemerintah Daerah dan seluruh inovatif. Salah satunya, peserta dituntut untuk membuat pihak sangat baik. Selama 2 (dua) bulan Implementasi Aksi dokumen aksi perubahan. Aksi Perubahan merupakan Perubahan, kami sudah melakukan koordinasi dengan kertas kerja yang dihasilkan oleh peserta yang menunjukkan Gubernur Aceh, Wali Nanggroe Aceh, 7 (tujuh) Bupati/ Wali kompetensi kepemimpinannya mengelola perubahan Kota di Aceh. Respon dan dukungan sangat luar biasa, dalam bentuk inovasi yang bertujuan meningkatkan karena kegiatan ini menjadi isu aktual dan strategis di Aceh kualitas pelayanan. saat ini,” ujarnya. Pada periode PKA Angkatan I tahun 2020, peserta yang Selama 2 (dua) bulan Implementasi Aksi Perubahan, memperoleh aksi perubahan terbaik adalah Akhyar Tarfi, sudah ditetapkan 485 subjek penerima dengan SK Bupati Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN dan menyertipikatkan dalam program Redistribusi Tanah Aceh. Pria kelahiran Bireun, 25 Oktober 1978 lalu ini menulis sebanyak 37 bidang tanah di Kabupaten Aceh Utara. mengenai “Percepatan Pelaksanaan Penataan Aset dan Penyerahan sertipikat untuk 37 bidang tanah ini telah Akses Bagi Mantan Pasukan GAM, Tahanan Politik yang dilaksanakan pada acara Peringatan Hari Damai Aceh ke 15 Memperoleh Amnesti dan Korban Konflik di Provinsi Aceh”. di Banda Aceh pada tanggal 15 Agustus 2020 lalu. Selain itu dengan kegiatan aksi perubahan ini telah tersusun basis Latar belakang dari penulisan aksi perubahan ini adalah data potensi lokasi seluas 9.925,01 ha di Kabupaten Aceh kondisi sosial masyarakat di Aceh, tempatnya saat ini Utara, Bireun, Aceh Tengah, Bener Meriah, Nagan Raya, Aceh bertugas. “Penyediaan tanah pertanian untuk mantan Selatan dan Aceh Jaya yang bersumber dari Tanah Negara Pasukan GAM, Tapol Amnesti dan Korban Konflik di Bebas. Provinsi Aceh belum terwujud sebagaimana amanah MoU Helsinki yang telah ditandatangani 15 tahun lalu. Realisasi Realisasi penyediaan tanah ini tidak hanya memiliki hanya sebanyak 193 bidang/orang dari target sekitar dampak strategis bagi keutuhan dan kesatuan NKRI, namun 60.000 bidang/orang penerima yang berhak. Saya ingin juga memberikan informasi bagi dunia internasional mewujudkan dan memastikan bahwa negara hadir pasca bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam konflik, terutama dalam mempercepat proses reintegrasi penyelesaian konflik di Aceh secara damai. (WN, 30 Sept). dan rehabilitasi masyarakat pasca konflik,” ujar Akhyar Tarfi saat diwawancarai secara daring, Rabu (30/09/2020). “Kondisi mantan pasukan GAM, tapol dan korban konflik masih sangat memprihatinkan, sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan, tidak memiliki pekerjaan tetap, lahan dan modal yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraannya, terutama yang berada di daerah-daerah pedalaman Aceh. Kondisi ini turut berkontribusi dalam meningkatnya jumlah penduduk miskin di Aceh sebesar 14,99 %,” tambahnya. Dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki wewenang 444 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

36 TAHUN PERJUANGAN PETANI GARUT MENDAPAT SERTIPIKAT TANAH yang didatangkan oleh pengusaha, pernah juga tanah ini diperdebatkan REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN di pengadilan. Saya MASYARAKAT pernah beberapa kali diintetogasi pihak aparat setempat, bahkan saya dan teman pernah hampir mati mempertahankan tanah ini,” kata Parman. Perkebunan Selecta memang memiliki sejarah yang panjang. Tanahnya begitu subur untuk lahan pertanian sehingga memiliki potensi yang besar dalam penghidupan dan mendatangkan keuntungan. Hal itu menyebabkan banyak sekali pihak yang Parman petani asal Desa Sukowargi, Kecamatan ingin mengusai tanah ini. Rasa syukur tiada tara tak bisa Cisurupan, Kabupaten Garut tak mau berdiam diungkapkan oleh Parman bersama dengan warga lainnya diri merasakan nasibnya yang terombang ambing yang kini kondisi masyarakat sudah tenang dan aman dalam ketidakpastian atas tanah yang digarapnya mendapatkan tanah serta sertipikat. selama bertahun-tahun. Ia menceritakan kisahnya selama 36 tahun berjuang bersama dengan warga untuk memiliki “Perasaan saya dan warga senang ketika tanah ini tanah garapan di Perkebunan Hardjasari Selecta secara disertipikatkan karena bisa dipegang penuh, kita jadi punya resmi. bukti bahwa tanah ini sudah ada kepemilikan yang sah “Selama bertahun-tahun kami memperjuangkan hak kami diakui hukum sehingga tidak akan ada yang mengganggu sebagai petani penggarap untuk memiliki tanah ini rasanya lagi. Kita menggagap sertipikat tanah ini sebagai jimat sulit, hingga tahun 2018 saya ketemu dengan beberapa yang tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Harapannya perwakilan dari STII (Serikat Tani Islam Indonesia) dan sertipikat tanah ini bisa diwariskan turun termurun dari saya alhamdulillah bisa membantu saya dengan warga. Awalnya hingga ke anak cucu,” tegas Parman. saya tidak percaya ada yang bisa membantu perjuangkan tanah Perkebunan Selecta karena setiap ada yang Parman juga mengingatkan kepada teman-temannya membantu tidak ada yang berhasil,” ungkap Parman saat yang sudah memiliki sertipikat tanah untuk tidak di wawancarai Tim Humas Kementerian ATR/BPN beberapa memperjualbelikan sertipikatnya, mengingat perjuangan­ waktu lalu. nya sangat sulit mendapatkan sertipikat tanah. Tiga puluh Usahanya bersama dengan warga pun akhirnya tak sia-sia, enam tahun baginya bukan waktu yang sedikit. “Kalau dibantu oleh STII pada tahun 2019 tanah yang berasal dari warga butuh uang untuk kehidupan atau mengembangkan bekas Hak Guna Usaha PT Hardjasari (HGU Habis) yang kini usahanya, di Selecta kan sudah ada koperasi bisa koordinasi dikenal dengan nama Perkebunan Selecta seluas 107 ha, dengan pihak koperasi jadi tidak dengan menjual tanah,” 543 bidang, untuk ±408 KK kini sudah bersertipikat. Warga ungkapnya. pun mendapat sertipikat hak milik (SHM) yang sebelumnya berstatus HGU garapan warga. Sebelumnya, warga yang menerima sertipikat tanah “Tanah Perkebunan Selecta ini subur sekali ditanami apa saja dari Kementerian ATR/BPN akan mendapatkan bantuan bisa, karena itu banyak sekali yang ingin menguasai tanah dari Kemenkop UMKM dan Kementerian Pertanian. Para ini sehingga sering kali terjadi sengketa. Di tanah garapan petani membentuk koperasi sebagai sarana mengajukan ini saya dan warga sering bentrok dengan preman-preman akses permodalan ke lembaga keuangan sehingga warga bisa mengoptimalkan perkebunan tersebut untuk sektor usaha. Kementerian Pertanian pun akan membantu dalam pemberian bibit untuk para petani. (NA/RO/RM, 10 Okt). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 445

TNGR DIPRIORITASKAN UNTUK MENJADI KAWASAN WISATA DUNIA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Wakil Menteri ATR/Wakil MASYARAKAT Kepala BPN, Surya Tjandra melakukan kunjungan kerja ke Taman Nasional Gunung Strategis Nasional (KSN) yang diprioritaskan secara nasional Rinjani (TNGR) dan mengunjungi wisata dan kepentingan nasional. “Tujuan kedatangan ATR/BPN ke Savana Propok di Desa Bebidas, Lombok lokasi ini adalah dalam rangka Perencanaan KSN dimana Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada kawasan TNGR yang kita ketahui bahwa kawasan TNGR Selasa (06/10/2020). merupakan kawasan wisata dunia dan Geopark Rinjani,” Pada kunjungannya ke Lombok Timur kali katanya. ini, Wamen ATR/Waka BPN turut didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, Slameto Dwi Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Martono menuturkan kerja sama antara masyarakat dan Kementerian ATR/BPN, Asisten II Provinsi pemerintah bagus. “Konsep yang sudah dijalankan saat Nusa Tenggara Barat, Wakil Bupati Lombok ini oleh masyarakat sudah bagus, apabila pihak TNGR Timur, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) melepaskan kawasan PKTI TNGR ini kami dari pihak BPN siap BPN Provinsi NTB, para Kepala Kantor untuk membantu,” tuturnya. Pertanahan di lingkungan Provinsi NTB dan Balai TNGR juga melakukan koordinasi terhadap Pemerintah tokoh masyarakat TNGR. Kabupaten guna mengatasi hal ini. “Dengan adanya Pada kesempatan ini Wamen ATR/Waka BPN berkesempatan permasalahan tersebut maka pihak Balai TNGR melakukan melakukan hearing terkait permasalahan yang dialami koordinasi dengan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur masyarakat sekitar TNGR. Ia mengatakan persoalan untuk mencari solusi terbaik,” ujar Kepala Balai TNGR, Deddy pertanahan yang dihadapi masyarakat tersebut pada Asriadi. (JR/RK, 06 Okt). dasarnya dapat diselesaikan dengan penegakan tata ruang dengan baik dan benar. “Kita perlu fasilitasi dengan tata ruang yang sesuai dengan realitas,” tutur Surya Tjandra. Lebih lanjut Surya Tjandra mengatakan diperlukan informasi dan kebutuhan-kebutuhan terkait masalah yang terjadi. “Kita harus bertemu kepada masyarakat setempat. Pertama lingkungan, ekologi dan masyarakat ini harus ada titik temu, kuncinya kita jaga. Dan ada jaminan keadilan akses untuk air, akses menikmati hasil wisata, jadi sekarang ini kita masih meng- explore serta mencari masalah yang ada dan dari itu kita tahu masalahnya apa,” katanya. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Dwi Haryawan Sutrisno mengatakan TNGR ini menjadi rancangan Kawasan 446 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BEROLEH BANTUAN BIBIT BERKAT SERTIPIKAT TANAH REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pada tahun 2019 lalu, para petani penggarap di anggap sebagai jimat, yang tidak bisa dihilangkan sampai Perkebunan Hardjasari Selecta mendapat sertipikat kapanpun. Saya berharap sertipikat tanah ini bisa diwariskan tanah melalui program redistribusi tanah. Tanah turun temurun dari saya hingga ke anak cucu,” ujar Parman. yang diredistribusi tersebut, merupakan tanah bekas Sembari tersenyum lebar, Parman mengucapkan terima kasih Hak Guna Usaha PT Hardjasari (HGU Habis) yang kini dikenal kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dengan nama Perkebunan Selecta, seluas 107 ha, yang terdiri Nasional (ATR/BPN) berkat sertipikat tanah yang ia peroleh atas 543 bidang, untuk ±408 Kepala Keluarga dan kini sudah tersebut. “Terima kasih buat Kementerian ATR/BPN karena telah bersertipikat. Warga pun mendapat sertipikat hak milik (SHM) meredistribusi tanah Perkebunan Selecta. Mudah-mudahan yang sebelumnya berstatus HGU garapan warga. menjadi berkah bagi petani sehingga petani jadi makmur dan Parman, warga Kampung Penyekiran, Desa Sukawargi, menambah penghasilan,” kata Parman. Kabupaten Garut mengatakan bahwa mereka mendapat Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN bersama tiga kementerian sertipikat tanah tersebut melalui proses yang panjang dan lain, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi tidak mudah. Namun, kini ia bersyukur karena melalui sertipikat dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Pertanian dan tanah yang ia pegang, ia mendapat bantuan prasarana dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menandatangani sarana pengembangan perbenihan kentang, yang merupakan Nota Kesepahaman pada tanggal 27 November 2017, yang program upland dari Kementerian Pertanian. isinya melakukan kerja sama dan mendukung pemberdayaan “Alhamdullilah, berkat sertipikat tanah, kini saya mendapat hak atas tanah masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan bantuan bibit kentang dari Kementerian Pertanian. Tidak koordinasi guna mendukung kegiatan tersebut. (12 Okt). hanya saya saja, banyak juga masyarakat yang memperoleh sertipikat tanah pada tahun 2019 kemari, mengajukan permohonan bantuan kepada dinas terkait,” ujar Parman, usai menerima bantuan tersebut pada kegiatan Sinergitas Program Pemberdayaan Sertipikat Hak Atas Tanah di Taman Teknologi Pertanian, Kabupaten Garut, Senin (12/10/2020). Parman mengungkapkan bahwa bibit kentang yang ia terima seberat tiga kilogram. Petani kentang tersebut berharap bahwa bibit kentang itu dapat menghasilkan panen seberat 1 kuintal atau 100 kilogram. “Saya berharap agar bisa panen dua kali, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan,” ungkap Parman. Lebih lanjut, Parman mengatakan bahwa sertipikat tanah itu seperti jimat, yang tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. “Ketika mendapat sertipikat tanah, perasaan saya serta warga lain sangat senang karena ini menjadi bukti bahwa tanah ini sudah ada kepemilikan yang sah diakui hukum sehingga tidak ada ada yang mengganggu lagi. Sertipikat tanah itu kami KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 447

PEMERINTAH SALURKAN BANTUAN PEMBERDAYAAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI GARUT REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Program Reforma Agraria merupakan MASYARAKAT program yang saat ini terus didorong oleh pemerintah. Melalui program ini, masyarakat dapat mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pemburu Ikan. perekonomiannya melalui aset reform serta “Penyaluran bantuan kepada petani pada hari ini merupakan akses reform. Kementerian Agraria dan Tata implementasi dari MoU tiga tahun lalu dan merupakan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) inisiasi Kementerian ATR/BPN, melalui Wamen ATR/Waka tidak hanya berperan pada aset reform melalui BPN, Surya Tjandra yang giat mendorong agar kegiatan ini program redistribusi tanah serta legalisasi aset, benar-benar berjalan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Makro Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, kegiatan akses reform melalui kegiatan Iskandar Simorangkir pada kesempatan yang sama. pemberdayaan masyarakat. Iskandar Simorangkir juga mengungkapkan bahwa bantuan Kabupaten Garut merupakan salah satu yang disalurkan pada hari ini merupakan bentuk kehadiran kabupaten di Jawa Barat yang identik dengan pemerintah terhadap para petani maupun usaha kecil dan pertanian. Hal ini menjadi dasar pemerintah menengah (UKM). “Adanya pandemi Covid-19 membuat menjadikan Kabupaten Garut sebagai proyek para pelaku UKM terdesak. Usaha mereka banyak yang percontohan (pilot project) dalam kegiatan merugi karena physical distancing sehingga akhirnya modal penyaluran bantuan pemberdayaan bagi masyarakat hanya habis untuk kebutuhan rumah tangga. Presiden pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT). “Hari ini sudah mengeluarkan banyak program untuk menjaga daya sangat istimewa bagi kita semua, karena sertipikat beli masyarakat, antara lain Bantuan Presiden (Banpres), ada tanah merupakan sesuatu yang berharga, harus dijaga juga Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro serta ada KUR dengan sangat. Sertipikat tanah itu sudah seperti jimat,” mikro. Ini dilakukan karena pemerintah menyadari yang ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/ paling terkena dampak pandemi adalah pelaku UKM,” kata Waka BPN), Surya Tjandra usai menyaksikan penyerahan Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan. bantuan kepada petani pada kegiatan Sinergitas Program Bupati Garut, Rudi Gunawan mengapresiasi kegiatan Pemberdayaan SHAT, secara daring, di Taman Teknologi penyaluran bantuan pada hari ini. Ia mengungkapkan Pertanian, Kabupaten Garut, Senin (12/10/2020). bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Garut, sejak tahun Sertipikat tanah memang seperti jimat karena harus dijaga. 2014 terus mendukung program pemerintah. “Program Bagi petani, apabila sawah yang mereka garap bersertipikat, pertanahan redistribusi tanah sudah berjalan sejak tahun maka sawah tersebut dapat menjamin keberlangsungan 2015. Program ini berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hidup pemiliknya. “Dalam Undang-Undang Nomor 5 hingga dua persen, yang tentunya juga meningkatkan Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria kesejahteraan petani,” ujar Bupati Garut. (UUPA), kehadiran negara diwujudkan dalam empat hal, Pada kegiatan tersebut disalurkan program KUR, bantuan yakni peruntukan, lalu kedua ada penggunaan. Dua hal tadi benih sayuran hortikultura, bantuan bibit padi, jagung dan sangat terkait dengan ekonomi. Kemudian ada penyediaan kedelai, bantuan sarana dan prasarana pengembangan serta pemeliharaan. Semua ini terkait tanah dan penting kentang (program upland), bantuan hibah produktif, untuk kita jaga betul,” ujar Wamen ATR/Waka BPN. bantuan benih dan pakan nila serta penyerahan Akta Badan Surya Tjandra mengatakan bahwa Kabupaten Garut Hukum Koperasi. (RH/LS, 12 Okt). memang merupakan lokasi percontohan program pemerintah terkait pemberdayaan SHAT. Ia menekankan ini merupakan langkah awal. “Metode ini menjadi sarana kita belajar bersama. Pelajari di mana kekurangan dan kelebihannya. Kita akan wujudkan Memorandum of Understanding (MoU) tiga tahun lalu dengan melibatkan tiga atau empat kementerian terkait dengan Garut ini sebagai langkah awal,” ujar Surya Tjandra. Tanggal 27 November 2017 lalu telah ditandatangani MoU antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koperasi dan Usaha Koperasi Menengah, Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Pelaku 448 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KOLABORASI LINTAS SEKTOR, CIPTAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI SULAWESI BARAT masih baru dan sangat berkembang. REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Kolaborasi antar sektor yang telah dilakukan MASYARAKAT antara pemerintah pusat dan daerah menjadi Salah satu tujuan utama dari Reforma salah satu kunci sukses dalam program Agraria yaitu untuk mengatasi transmigrasi ini,” ujarnya. ketimpangan dengan menciptakan Pada kesempatan yang sama, Gubernur sumber kemakmuran dan kesejahteraan Sulawesi Barat yang diwakili oleh Sekretaris masyarakat yang berbasis agraria. Antara Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad lain melalui program transmigrasi yang terus Idris menjelaskan bahwa terdapat 15 (lima dilakukan oleh pemerintah secara terencana dan belas) lokasi transmigrasi yang tersebar di berkesinambungan sebagaimana juga dilakukan 6 (enam) kabupaten sejak terbentuknya di Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat pada tahun 2004 dan program Sebagai bentuk kesuksesaan program transmigrasi terus berlangsung hingga transmigrasi tersebut, Kementerian Agraria dan saat ini. “Untuk percepatan penyertipikatan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ dan penyelesaian masalah, Kanwil BPN BPN) menyerahkan sertipikat transmigrasi kepada bersama Dinas Transmigrasi Provinsi telah masyarakat sebanyak 1.243 bidang yang diwakili menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) 58 orang penerima secara langsung di Aula Kantor serta diikuti oleh Kantor Pertanahan dengan Bupati Mamuju Tengah, Selasa (13/10/2020). Dinas Transmigrasi di 6 (enam) Kabupaten “Proses penyertipikatan ini sangat cepat, dalam waktu 9 yang ada di Sulawesi Barat,” tuturnya. bulan masyarakat transmigran dari Pulau Jawa, Bali serta NTT yang telah menetap di sini dapat menerima sertipikat. Senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Maka dengan diterbitkannya sertipikat ini masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi transmigran telah memiliki kepastian hak atas tanah,” ujar Sulawesi Barat, Herjon Panggabean, mengungkapkan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra. bahwa kolaborasi tersebut dilakukan untuk percepatan Lebih lanjut Surya Tjandra, selaku Koordinator Pelaksana penyertipikatan dan penyelesaian masalah. “Perjanjian Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat menyatakan Kerja Sama ini telah ditandatangani oleh Kepala Kanwil BPN jika tugas dari Kementerian ATR/BPN tidak hanya sampai terdahulu, yaitu Bapak Suhendro yang sekarang pindah masyarakat menerima sertipikat saja tetapi memastikan tugas ke Kanwil BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. dari segi ekonomi juga berkembang. Maka masyarakat Saya tinggal melanjutkan saja tentunya dengan dukungan penerima sertipikat diharapkan dapat menjadikan sertipikat dari Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten,” sebagai modal usaha dan kemajuan ekonomi. ungkapnya. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Acara penyerahan yang tetap menerapkan protokol Transmigrasi (PDTT) yang dalam hal ini diwakili oleh kesehatan ini, dilaksanakan di Aula Kantor Bupati, yang Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dihadiri pula oleh Direktur Pengukuran dan Pemetaan Muhammad Nurdin, mengapresiasi pembangunan Provinsi Dasar Kementerian ATR/BPN, Direktur Jenderal Penyiapan Sulawesi Barat. “Ini merupakan provinsi yang terbilang Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa PDTT, jajaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat, seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Barat beserta jajaran lainnya. (TA/AF, 13 Okt). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 449

REFORMA AGRARIA WUJUDKAN KEAMANAN PANGAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Keamanan pangan MASYARAKAT dan kemandirian di bidang energi menjadi tantangan besar bangsa Indonesia. Jumlah penduduk yang akan makin berlipat di tahun-tahun mendatang, menyebabkan kebutuhan akan pangan dan energi juga akan semakin besar. Oleh karena itu, keamanan pangan dan kemandirian energi harus segera dirintis sejak dini. Berangkat dari hal tersebut, Ikatan Alumni (ILUNI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) bersama ILUNI Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) mengadakan webinar yang bertajuk Implementasi Kebijakan Nasional Mendukung Keamanan Pangan dan Kemandirian Energi, Kamis Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa dan PDTT), (15/10/2020). Samsul Widodo mengatakan bahwa dalam meningkatkan ketahanan pangan pendekatan dana desa mampu CEO PT Bengkel Bumi Mandiri, Achmad Syawaludin mencakup pengelolaan tanah yang ada. “Saya sepakat mengatakan bahwa dalam menghadapi isu keamanan dengan Pak Wamen, tanah yang sudah diberikan kepada pangan dan kemandirian energi, pemerintah butuh masyarakat melalui reforma agraria dengan dana desa hadir dalam meningkatkan pertumbuhan petani sebagai mampu meng-cover dalam mengelola tanah tersebut ujung tombak. “Saya rasa pemerintah harus hadir, karena sehingga siap diolah masyarakat, butuhnya kerja sama petani membutuhkan pendampingan dan asosiasi yang di sini. Saya harapkan dari kementerian lain mampu dapat membantu menentukan kebijakan agar dapat berkolaborasi, bukan hanya mengelola keuangan yang ada menumbuhkan kemandirian petani, dapat bersaing dan di DIPA masing-masing, tapi bersama membangun dan dapat menentukan harga jual, sehingga meningkatkan mengedukasi desa di Indonesia agar semakin maju,”ujarnya. kesejahteraan para petani,” pungkasnya. Hadir pula sebagai narasumber Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Hariyanto Menanggapi hal tersebut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala yang menyatakan bahwa mengenai energi dan pangan BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra yang menjadi sangat releven sekarang ini. “Solusi menuju kemandirian narasumber pada kegiatan webinar ini mengatakan energi salah satunya bisa dicapai dengan mengembangkan dalam menghadapi hal tersebut dibutuhkan pelaksanaan energi terbarukan. Yang kita punya apa saat ini? Indonesia Reforma Agraria untuk meningkatkan keamanan pangan ini dikaruniai hampir semua bentuk energi terbarukan, ada dan energi masyarakat. “Reforma Agraria memberikan tenaga matahari, ada air, ada angin, energi panas bumi dan kepastian penguasaan tanah yang menjamin penghidupan samudra itu bisa untuk kebutuhan energi terbarukan, yang dan kesempatan kerja bagi petani, tata guna tanah yang penting rakyat diberdayakan,” katanya. mampu memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, pelestarian mutu lingkungan hidup, kedaulatan pangan, Agung Hendriadi mengatakan dalam mengentaskan kemampuan produktivitas yang mampu membuat keluarga masalah ini diperlukan kerja sama dengan K/L yang petani mampu melakukan reinvestasi dan memiliki daya ada. “Salah satu caranya yaitu bagaimana kita bisa beli yang tinggi,” ucapnya mendistribusikan bahan pangan kita ke wilayah atau daerah yang kurang bahan pangan. Ini menjadi sangat penting Lebih lanjut keberadaan lumbung pangan sebagai cadangan sekali karena berpengaruh terhadap stabilitas stok dan pangan masyarakat juga sangat penting untuk menjaga harga. Intervensi itu sudah kita lakukan, kita me-mapping ketersediaan dan akses pangan masyarakat yang dilakukan setiap bulan daerah mana yang plus dan minus bahan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, pangannya,” ungkapnya. bahkan peternakan di suatu kawasan. “Ketahanan pangan Menutup acara, perwakilan ILUNI FHUI dan ILUNI FTUI merupakan outcome dari reforma agraria, pembangunan mengucapkan apresiasi dan terima kasih serta memberikan food estate dan reforma agraria merupakan program yang penghargaan secara virtual kepada para narasumber yang memastikan bahwa lumbung pangan tetap berorientasi hadir pada webinar tersebut. (RE, 15 Okt). pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya Sejalan dengan itu Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan 450 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERCEPAT PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA MELALUI PPRA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Reforma Agraria merupakan salah satu program ataupun desakan sosial. “Untuk itu, masyarakat perlu kita yang dipantau terus pelaksanaannya oleh kenalkan mengenai konsep pengelolaan tanah mereka. Kita Presiden Joko Widodo. Pelaksanaan program perlu lakukan pemberdayaan,” kata Kakanwil BPN Provinsi ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Sumatra Selatan. Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang tujuannya untuk Kegiatan konsultasi teknis ini dibuka oleh Wakil Gubernur mempermudah pelaksanaan program tersebut sehingga Sumatra Selatan, Mawardi Yahya. Dalam sambutannya, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan Mawardi Yahya sependapat dengan pernyataan Kakanwil Reforma Agraria sendiri sudah banyak dilakukan di tanah air BPN Provinsi Sumatra Selatan mengenai kebiasaan serta berbagai capaian sudah dapat dirasakan manfaatnya masyarakat penerima sertipikat tanah di lokasi transmigrasi, oleh masyarakat. di mana mereka cepat sekali menjual tanah padahal Namun, belakangan ini banyak masukan terhadap baru diserahkan. “Kita akan terus pantau dan perbaiki pelaksanaan Reforma Agraria dari kelompok pegiat agraria pelaksanaan redistribusi tanah melalui transmigrasi,” ujar maupun civitas academica, sehingga perlu dilakukan Wakil Gubernur Sumatra Selatan. percepatan. “Melalui Accelerate Agrarian Reform Program Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Survei dan atau Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA), kita Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Donnie Erwan lakukan percepatan Reforma Agraria dengan pendekatan Brilianto mengatakan bahwa Program Percepatan Reforma yang lebih baik,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Agraria (PPRA) didukung oleh tiga komponen, yakni Provinsi Sumatra Selatan, Pelopor pada acara Konsultasi komponen pertama, pemetaan partisipatif dan Reforma Teknis Reforma Agraria di Hotel Novotel, Palembang, Agraria; komponen kedua, Infrastruktur Data Geospasial tanggal 15-17 Oktober 2020. untuk Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Alam; serta Pelopor menuturkan bahwa Reforma Agraria bukanlah komponen ketiga, Manajemen Proyek, Pengembangan bagi-bagi tanah saja, tetapi yang lebih penting adalah jiwa Kelembagaan dan Monitoring. “Nilai tambah dari PPRA pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya agraria adalah program ini melibatkan peran serta masyarakat dari serta kesejahteraan masyarakat. “Apapun yang kita lakukan berbagai kalangan, memberikan kesetaraan antara laki-laki melalui program Reforma Agraria intinya menciptakan dan perempuan dalam proses pendaftaran tanah, serta keadilan agraria dalam seluruh lapisan masyarakat,” ungkap memberikan pelatihan kepada masyarakat serta transfer of Pelopor. knowledge dari surveyor,” kata Sesditjen SPPR. Pelaksanaan Reforma Agraria sebenarnya sudah dilakukan Sebagai informasi, lokasi pelaksanaan PPRA adalah 7 (tujuh) pada masa lalu. Pelopor mengungkapkan bahwa program provinsi, yakni Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Selatan, redistribusi tanah serta program transmigrasi sudah Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan dilaksanakan dan banyak masyarakat yang menerima tanah Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, serta Provinsi pada masa itu. Namun, banyak dari mereka segera menjual Kalimantan Timur. (RH, 17 Okt). tanah mereka yang mungkin dikarenakan desakan ekonomi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 451

KUNJUNGI KABUPATEN JAYAPURA, WAMEN ATR/WAKA BPN KOORDINASIKAN PELAKSANAAN GTRA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Setelah sebelumnya berkunjung MASYARAKAT ke Sulawesi Selatan dalam rangka koordinasi kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pada Senin Menanggapi hal tersebut,Wamen ATR/Waka BPN mengapresiasi (19/10/2020), Wakil Menteri Agraria dan terbentuknya GTMA. “GTMA merupakan inisiatif yang istimewa, Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan karena mempermudah dalam melakukan koordinasi dan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya konsolidasi dari berbagai cita-cita bagaimana masyarakat adat Tjandra tiba di Provinsi Papua tepatnya di bisa dilindungi tetapi juga bisa mendukung pembangunan Kabupaten Jayapura untuk menindaklanjuti yang kita harapkan bersama, hak-haknya diterima dan ruang pelaksanaan GTRA di wilayah Indonesia Timur. hidupnya diberikan. Tetapi pada saat yang sama juga perlu Didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN diberdayakan, salah satunya melalui GTRA supaya masyarakat Provinsi Papua John Wicklif Aufa beserta Kabupaten Jayapura tidak tertinggal dari yang lain,” ucap Surya beberapa Kepala Kantor Pertanahan di Tjandra. wilayah Provinsi Papua serta Bupati Jayapura, Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan bahwa untuk Mathius Awoitauw, Wamen ATR/Waka menghadapi masalah yang terjadi pada masayarakat BPN berkesempatan menghadiri kegiatan adat umumnya, membutuhkan pendekatan kreatif untuk Musyawarah Pembangunan Suku Kemtuk menyelesaikan bersama dengan lintas sektor yang terlibat. dan Elseng yang juga merupakan Peringatan “Melalui GTRA, kita bisa bicara juga soal pemberdayaan, 7 Tahun Kebangkitan Masyarakat Adat bagaimana lintas sektor bisa membantu setelah sertipikat Kabupaten Jayapura. diberikan. Hal lain adalah tata batas hutan dan bukan hutan, dan sebagainya. Kita coba cari peluang karena saya melihat Pada kesempatan kali ini, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw GTRA ini adalah sebuah kesempatan istimewa karena semua melaporkan bahwa ia bersama masyarakat adat di Kabupaten kekuatan bisa kita koordinasikan,” kata Wamen ATR/Waka BPN. Jayapura sedang merencanakan masa depan dengan Surya Tjandra juga menegaskan bahwa negara harus hadir, melakukan perubahan untuk kemajuan daerahnya dengan betul-betul datang ke masyarakat dan menyampaikan apa Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA). “Kita sudah melakukan yang bisa diberikan pemerintah untuk membangun semua pemetaan wilayah adat di Kemtuk dan Elseng dan akan wilayah tanpa terkecuali. “Pemerintah berkewajiban hadir terus pertajam dengan kerja sama dengan GTMA supaya ada menyapa. Oleh sebab itu, beberapa hari di Papua ini saya mau kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah,” ujar Mathius belajar ke 4 kabupaten yaitu Jayapura, Kerom, Boven Digoel Awoitauw. dan Merauke. Kita sama-sama siapkan apa yang menjadi “Karena Pak Wamen sudah melihat sekretariat gugus tugas, kita harapan pendiri bangsa ini, dan tanggung jawab pemerintah, mau beri tahu Pak Wamen bahwa kami sedang merencanakan khususnya pemerintah pusat mendengarkan aspirasi semua masa depan kami di atas tanah kami sehingga hasil pemetaan masyarakat,” lanjutnya. ini nanti didaftarkan kepada negara bahwa pemilik tanah jelas “Saya berharap bisa betul-betul saling berkoneksi. Ini Indonesia, di tanah ini, tanah ini bukan tidak ada orang, ada pemiliknya kita semua Indonesia dan tugas kita semua ini di Indonesia dan yang sanggup melakukan perubahan untuk kemajuan daerah merasa warga negara Indonesia membangun semua wilayah ini ini,” tambahnya. tanpa terkecuali,” pungkasnya. (LS/JR, 19 Okt). 452 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BANGUN SINERGITAS DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA MELALUI GTRA “Diintegrasikannya tata ruang dengan BPN REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN artinya kita perlu eksplor peluang-peluang MASYARAKAT bagaimana tata ruang bisa membantu Pada pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka pekerjaan nomor satu kita yaitu reforma agraria meningkatkan keadilan dan kesejahteraan yang merupakan roh dari BPN itu sendiri,” terang masyarakat dirasa perlu dalam meningkatkan Wamen ATR/Waka BPN. sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi terkait data Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan poin sumber tanah reforma agraria di Provinsi Papua sehingga ketiga adalah meningkatkan kepastian hukum diharapkan program reforma agraria di Provinsi Papua, hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah, baik dalam hal penataan aset maupun akses reform dapat penataan dan publikasi batas kawasan hutan berjalan dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan non hutan dan pendaftaran tanah adat/ yang berada di tanah Papua. ulayat sesuai hasil inventarisasi masyarakat Melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria hukum adat dan tanah adat/ulayat yang (GTRA) yang dilaksanakan di Hotel Horison Kotaraja, Kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Jayapura pada Kamis (22/10/2020), Wakil Menteri Agraria Perdasus atau Perdasi.“Jadi ada ruang partisipasi dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional disini, masyarakat harus dilibatkan dalam (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra membangun menentukan tata batasnya, kalau ada overlap sinergitas kepada beberapa pemangku kepentingan ketidakjelasan tata batas yang membuat kita tidak bisa dalam melakukan percepatan pembangunan Papua yang bekerja bisa didiskusikan. Melalui forum GTRA ini kita harus diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun memulainya,” ucapnya. 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Adapun poin terakhir yang ia soroti adalah mendukung Provinsi Papua dan Papua Barat. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Dalam forum ini, Wamen ATR/Waka BPN menyoroti umum. “Pengadaan tanah jadi tantangan tersendiri disini, sedikitnya 4 poin penting yang merupakan tugas pokok selain lahannya terbatas, seringkali kejadian di lapangan pemerintah pusat khususnya Kementerian ATR/BPN dalam begitu sudah ada transaksi, ada hak tiba-tiba di klaim lagi melakukan percepatan pembangunan di Provinsi Papua. dengan cara pemalangan adalah satunya yang biasanya “Pertama meningkatkan percepatan pelaksanaan reforma lebih sakti dari sertipikat. Ini menimbulkan ketidakpastian agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua. Disini hukum yang menyulitkan kita untuk bekerja cepat, padahal kita perlu paling tidak mulai dapat gagasan awal reforma diinstruksikan untuk percepatan pembangunan Papua dan agraria dan konteks Papua itu apa saja, dan setelah saya Papua Barat,” jelas Surya Tjandra. beberapa hari disini belajar bahwa terdapat dua hal besar Turut hadir secara virtual, Wakil Menteri Desa, Pembangunan yang jadi isu utama yaitu soal tanah adat dan hutan,” ujar Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Surya Tjandra Budi Arie Setiadi. Pada kesempatan ini ia mengharapkan Poin kedua yang menjadi tugas pokok pemerintah adalah agar penataan dan pembangunan di Papua tetap memberikan asistensi, bimbingan dan fasilitasi dalam memperhatikan secara serius pembangunan berkelanjutan, penyusunan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi jadi tata laksana, lingkungan dan sosial juga harus menjadi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. perhatian bersama. “Jangan sampai pembangunan berjalan tetapi kita mengabaikan faktor lingkungan dan sosial. Saya setuju semoga dengan forum ini bisa memberikan masukan untuk pembangunan yang berkelanjutan di Papua,” kata Budi Arie Setiadi. Sebagai putra daerah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, John Wicklif Aufa mengajak para pemangku kepentingan untuk membangun Papua melalui GTRA. “Sebagai putra Papua kita ingin semua kabupaten kota dibangun. Apa solusi negara untuk kita, melalui GTRA ini mari kita dorong. Melalui GTRA kita bisa belajar dan yang namanya belajar ada ujiannya hingga hasil akhirnya bisa lulus dan harus ada eksekusi, harus ada yang jelas yaitu kejelasan untuk tanah Papua dan untuk NKRI,” tutur John Wicklif Aufa. (LS/JR, 22 Okt). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 453

TANAH ADAT DI WILAYAH PAPUA PERLU DAPAT PERHATIAN KHUSUS REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kuatnya masyarakat adat dan tanah adat di Lalu, pemerintah pusat berpikir bagaimana caranya bisa Provinsi Papua menjadi keunikan sekaligus menyiapkan food estate, ternyata di Kabupaten Merauke tantangan tersendiri bagi kepengurusan sudah ada food estate lokal dan yang menggerakkan adalah tanah di Indonesia, salah satunya dalam para transmigran. proses pengukuran, pemetaan, pendaftaran, hingga “Untuk mengingkatkan kesejahteraan itu bisa lewat sertipikasi tanah. Masyarakat Papua yang rata-rata masih Reforma Agraria. Nah, salah satu basis Reforma Agraria itu menggunakan tanahnya hanya untuk tempat tinggal dan kan membantu petani kecil, di Provinsi Papua ini perlu kita belum digunakan sebagai lahan yang produktif, menjadi tingkatkan sektor pertaniannya. Kemarin saya sudah lihat perhatian besar pemerintah pusat dan daerah dalam di Kabupaten Merauke ternyata punya lahan pertanian dan menyejahterakan masyarakat Papua melalui pemanfaatan yang menggerakkannya itu orang-orang transmigran luar tanah. Papua ini bisa jadi potensi yang luar biasa jika didukung “Kuatnya masyarakat adat dan tanah adat di Papua, harus baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” tutup Surya menjadi catatan bagi pemerintah pusat dan daerah. Tjandra. Pemetaan tanah adat/ulayat perlu dilakukan melalui Wakil Bupati Merauke, Sularso yang hadir dalam kesempatan pendekatan dan otonomi khusus,” ujar Surya Tjandra, yang sama menuturkan bahwa hampir 100% wilayah adat di Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN saat memberi Kabupaten Merauke belum bersertipikat. Bahkan sebagian sambutan usai menyerahkan sertipikat tanah ke delapan masyarakat masih menggunakan aset tanah adat tersebut perwakilan masyarakat di Kabupaten Merauke yang hanya untuk ditinggali, bukan menjadi lahan produktif berasal dari Kelurahan Seringgu, Samkai, dan Rimba Jaya, seperti yang diharapkan oleh pemerintah. “Dengan adanya Senin (26/10/2020) di Kelurahan Kelurahan Seringgu Jaya, program sertipikasi ini mudah-mudahan menjadi jaminan Kabupaten Merauke, Papua. masa depan masyarakat kami agar bisa memanfaatkan Surya Tjandra menjelaskan bahwa Presiden RI ingin seluruh tanahnya untuk pengembangan ekonomi,” ungkapnya. tanah di Indonesia terdaftarkan, Provinsi Papua menjadi Mendukung itu semua, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi unik karena ada tanah adat yang wajib juga didaftarkan agar Papua, John Wiclif Aufa pun menegaskan akan melakukan bisa tahu ada klaim kepemilikan di tanah tersebut. Tugas percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Kementerian ATR/BPN tidak hanya selesai di pendaftaran Lengkap (PTSL) di wilayah Provinsi Papua. “Bukan hanya dan sertipikasi tanah saja, setelah itu ada peningkatan aset masyarakat tapi juga semua aset mulai pemerintah, pendapatan masyarakat harus diperhatikan. Sedikitnya TNI, Polri, tempat ibadah yang ada di atas tanah pada suatu 25% dari kondisi sebelum dapat sertipikat. Makanya kelurahan itu harus diukur, dipetakan, dan didaftarkan masyarakat perlu memanfaatkan tanahnya sebagai tanah termasuk yang sengketa dan ada masalah supaya kita yang produktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. tahu masalahnya, semua dilakukan melalui PTSL. Ke depan Di kegiatan pemberdayaan perlu ada sinergitas kuat lintas tanah adat pun akan kita mulai daftarkan, dengan begitu sektor. masyarakat punya kepastian hukum dan kesejahteraannya Sebelumnya Presiden RI sempat meminta untuk dibangun bisa meningkat,” ungkapnya. (NA/AM/RM, 26 Okt). food estate di beberapa daerah yang berpotensi di Indonesia. 454 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PELAKSANAAN RA PERLU PELIBATAN LINTAS SEKTOR SERTA TERFOKU Reforma Agraria telah ada sejak hadirnya Undang- REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan MASYARAKAT Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang diundangkan pada 24 September 1960. Pada era sekarang ini, Reforma Agraria juga perlu didokumentasi secara baik,” imbau Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Wamen ATR/Waka BPN. Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam talkshow tersebut hadir juga Bupati Jayapura, Mathius Dalam Kawasan Hutan serta Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Awoitauw mengatakan bahwa pembangunan wilayah tentang Reforma Agraria, sehingga membuat pelaksanaan Papua sudah dimulai sejak tahun 2012. Salah satunya melalui Reforma Agraria sudah memiliki peraturan pelaksana. program pemberdayaan masyarakat adat dan menurutnya ini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan sudah termuat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra Daerah (RPJMD) Provinsi Papua. “Pembangunan ini sudah mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN sudah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 14B di mana negara mengakui menjalankan kegiatan Reforma Agraria. Surya Tjandra masyarakat adat,” ujar Bupati Jayapura. mengatakan bahwa sudah banyak yang dilakukan, namun Dalam kepemilikan tanah di Papua, masyarakat adat banyak juga yang memang perlu dikembangkan. “Terkait dengan tanahnya tidak dapat dipisahkan. Bupati Jayapura Redistribusi Tanah, untuk mewujudkan target 4,1 juta hektare megungkapkan bahwa terkait pertanahan di sana, Pemerintah dari Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dan yang bisa melepaskan Provinsi sudah membentuk tim khusus terkait pemetaan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). pertanahan, guna melakukan pendaftaran tanah milik Terkait ini, Kementerian ATR/BPN sudah berdiskusi intens masyarakat adat. “Selain itu, Pemerintah Provinsi bersama dengan Menteri LHK ataupun wakil menterinya bahkan dirjen Kantor Pertanahan setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat mereka, baik melalui forum formal maupun secara khusus,” serta civitas academica sudah membentuk Gugus Tugas ujar Wamen ATR/Waka BPN, saat menjadi narasumber dalam Masyarakat Adat (GTMA), yang direspon positif oleh kalangan talkshow Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) masyarakat adat,” kata Mathius Awoitauw. melalui video conference. Senin (02/11/2020). Kegiatan Reforma Agraria tidak bisa lepas dari aset reform Hal itu menjadi contoh bahwa eksekusi kegiatan Reforma dan akses reform, yang kaitannya dengan pemberdayaan Agraria tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian ATR/BPN, masyarakat. Menurut pegiat pemberdayaan masyarakat dari melainkan juga lintas sektor. “Ini perlu didukung setiap sektor, Provinsi Yogyakarta, Rika Fatimah esensi Reforma Agraria misalnya kita kerjakan, yang lain tidak, program ini tidak jalan. adalah indigenious genious /kejeniusan asli.“Jadi, yang namanya Begitu juga, apabila sektor lain mengerjakan namun kita tidak, kepintaran itu tidak bisa dinilai dari gelar seseorang tetapi maka Reforma Agraria tidak jalan,” kata Wamen ATR/Waka BPN. bagaimana manusia itu bisa blended dengan lingkungannya Perpres Nomor 86 Tahun 2018 telah mengamanatkan sehingga Reforma Agraria ini bergantung pada orangnya,” kata pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), sebuah Rika Fatimah. forum kerja bersama, yang beranggotakan pimpinan daerah, Berdasarkan hal ini, Rika Fatimah mengenalkan G2RT yaitu dinas terkait serta kantor pertanahan. Dalam program kerjanya, Global Gotong Royong Tetrapreneurship. Ia berangkat dari GTRA telah memfokuskan diri terhadap tema-tema tertentu gotong royong, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. (tematik), contohnya pembangunan potensi ekonomi di Pulau “Oleh karena itu, dalam G2RT, manusia itu aset dari Reforma Jawa Bagian Selatan serta kegiatan, percepatan penyelesaian Agraria dan program G2RT ini sudah disinergikan dengan penyertipikatan tanah-tanah transmigrasi serta konteks GTRA, sehingga berjalan bersama-sama. Bersama-sama GTRA, Reforma Agraria bagi masyarakat adat di Provinsi Papua. G2RT ditarik ke ekonomi, sehingga menghasilkan empat pilar “Melalui GTRA ini, kita cari solusi kreatif terhadap hal-hal kewirausahaan, terdiri dari rantai wirausaha, pasar wirausaha, tersebut. Selain itu, kita sudah keliling ke daerah-daerah terkait kualitas wirausaha serta brand wirausaha,” ujar Rika Fatimah. pelaksanaan Reforma Agraria. Untuk lingkungan Kementerian (RH/JR/RK, 02 Nov). ATR/BPN, kita sudah mendapat dukungan dari seluruh jajaran dan untuk mempercepat komunikasi, kami sudah membuat kantor GTRA di Kantor Kementerian ATR/BPN di Jalan H. Agus Salim Nomor 58,” ungkap Surya Tjandra. Surya Tjandra mengungkapkan bahwa dalam setahun ke depan, GTRA dapat merencanakan program kerja. Ia berharap pada tahun 2022, perencanaan kegiatan GTRA sudah selesai dan apabila tahap perencanaan selesai, GTRA bisa membuat prototipe dan model-model eksekusi program yang telah direncanakan. Harapannya pada tahun 2024 sudah selesai sehingga bisa dilaksanakan oleh pemimpin selanjutnya. “Tentunya masyarakat juga harus tahu, apa yang sudah kita lakukan belakangan ini sehingga kegiatan pelaksanaan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 455

SISTEM PENATAAN AGRARIA BERKELANJUTAN AKAN WUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI REFORMA AGRARIA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN berbicara kemakmuran, kita juga harus mengetahui MASYARAKAT bagaimana menggunakan tanah dengan baik. “Jadi terdapat beberapa parameter untuk mengetahui apa Capaian program reforma agraria yang dilaksanakan sih sebenarnya yang disebut penatagunaan tanah itu. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Intinya adalah bagaimana menggunakan tanah secara Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepertinya tidak efektif dan efisien,” kata Andi Tenrisau. perlu dipertanyakan lagi. Hal ini dibuktikan “Jadi parameter dalam melakukan penataan dengan dilakukannya legalisasi aset dengan mendaftarkan penggunaan tanah adalah bagian yang sangat penting tanah dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis kalau kita berbicara tentang lingkungan, bagaimana Lengkap (PTSL) yang setiap tahunnya melebihi target dan menggunakan tanah secara efektif dan efisien sehingga redistribusi tanah selama periode 2017 hingga 2020. pada akhirnya nanti sistem penataan agraria melakukan Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Jenderal penataan akses bagaimana memberdayakan masyarakat (Dirjen) Penataan Agraria, Andi Tenrisau dalam acara berbasis tanah,” tambahnya. Talkshow Virtual Expo Hantaru 2020 dengan tema Melalui Dalam menerapkan sistem penataan agraria Reforma Agraria Kita Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan berkelanjutan, Dirjen Penataan Agraria berharap Masyarakat yang dilangsungkan secara daring pada Rabu menghasilkan output yang menciptakan kemakmuran (04/11/2020). rakyat, tentu dengan kepastian hak atas tanah Kendati demikian, menurut Dirjen Penataan Agraria dalam masyarakat. “Outputnya nanti harus berdaya guna dan pelaksanaan reforma agraria, masih terdapat beberapa berhasil guna, artinya produknya harus maksimal dan apa kendala yang harus disempurnakan. Untuk itu, ke depan betul setelah dilakukan beberapa pelaksanaan tadi bisa perlu diterapkan sistem penataan agraria berkelanjutan. menghasilkan sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan “Selama ini pelaksanaan reforma agraria hanya didasarkan meningkatkan pendapatan,” tutur Andi Tenrisau. pada penataan aset dan penataan akses, sementara Andi Tenrisau pun mengatakan sistem ini juga harus penatagunaan tanah belum terlalu dilibatkan di dalamnya,” dievaluasi terus sehingga mendapatkan umpan balik. ujarnya. “Dari umpan balik inilah yang nantinya membuat input Lebih lanjut Andi Tenrisau mengungkapkan arah kebijakan pada pelaksanaan sistem ini lebih dinamis. Yang jelas lagi, penataan agraria ke depan dengan menerapkan sistem dalam pelaksanaan sistem ini subjeknya harus tepat sasaran penataan agraria berkelanjutan di mana terdapat input, sehingga kemakmuran lebih merata di seluruh wilayah pelaksanaan, output hingga evaluasi secara bertahap dan Indonesia,” pungkasnya. (LS/RE, 04 Nov). berkelanjutan. “Input penataan agraria yaitu terdapat tata ruang, data pertanahan, data penduduk miskin, lapar tanah, petani, dan seterusnya. Ini semua jadi satu kesatuan yg harus kita perhitungkan,” lanjutnya. Kemudian pada pelaksanaannya nanti terdapat 3 aspek yaitu penataan aset, penatagunaan tanah dan penataan akses. Terkait penataan penggunaan tanah yang sebenarnya sudah lama dikembangkan oleh Direktorat Tata Guna Tanah, Dirjen Penataan Agraria mengatakan ketika 456 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

GUYUB DAN KERJA BERSAMA UNTUK PERCEPATAN REFORMA AGRARIA Pemerintah melalui Gugus Tugas Refoma Agraria (GTRA) Pusat dan Daerah melaksanakan Rapat REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Koordinasi Nasional Reforma MASYARAKAT Agraria di Hotel Westin, Jakarta, Selasa (10/11/2020). Rapat yang dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Wakil Menteri LHK, jajaran pimpinan dari Kementerian ATR/BPN pusat, pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi di seluruh Indonesia dan pemangku kepentingan terkait, dilaksanakan untuk mencari terobosan dalam pelaksanaan Reforma Agraria terutama redistribusi tanah khususnya pelepasan kawasan hutan yang harus dikerjakan bersama. Salah satu permasalahan yang dibahas adalah mengenai pembahasan mengenai pelepasan kawasan hutan, akan rendahnya capaian target Redistribusi Tanah dari dibahas secara detail mengenai tindak lanjut 20% pelepasan Pelepasan Kawasan Hutan yang menjadi perhatian penuh kawasan hutan untuk perkebunan, SK Biru (SK Perubahan pemerintah. Redistribusi tanah dari pelepasan kawasan Batas Hasil Penyelesaian Penggunaan Tanah yang berasal hutan dengan target 4,1 juta hektare, hingga saat ini baru dari Kawasan Hutan), proyek percontohan percepatan terealisasi 361.803 bidang seluas 204.565 ha (4,98%). Untuk redistribusi tanah yang berasal dari Hutan Produksi Konversi mencapai target pelaksanaan Redistribusi Tanah berasal (HPK) tidak produktif, dan pelaksanaan Reforma Agraria di dari Pelepasan Kawasan Hutan tersebut, tidak hanya wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau terluar. dibebankan kepada Kementerian ATR/BPN semata namun “Setelah rapat ini, akan diadakan rapat detail dan teknis juga sangat bergantung kepada keberhasilan Kementerian dengan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyediakan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), dan tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk menjadi Tanah beberapa kepala daerah di seluruh Indonesia terkait kerja Objek Reforma Agraria (TORA). sama dari pusat hingga daerah dan sinkronisasi data, baik itu tingkat antar kementerian/lembaga ataupun pemerintah Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil yang turut daerah, dalam rangka implementasi percepatan Reforma menghadiri rapat ini mengatakan, Kementerian LHK telah Agraria, khususnya dari pelepasan kawasan hutan,” ujar merealisasikan sekitar 2.659.780 hektare dari target 4,1 juta Surya Tjandra. hektare. “Yang harus menjadi perhatian pemerintah saat ini, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong mengatakan, dalam bagaimana data tersebut menjadi data yang riil sehingga pelaksanaan Reforma Agraria KLHK mempunyai tugas Kementerian ATR/BPN bisa mengeluarkan sertipikat, tapi untuk penyediaan akses dari perhutanan sosial, salah ini masih menjadi kendala. Oleh sebab itu, di lapangan saya satunya pengelolaan masyarakat dari pelepasan kawasan sangat mengharapkan dorongan pemerintah daerah agar hutan dengan target 12,7 juta hektare secara nasional. angka ini bisa menjadi riil, angkanya besar tapi jika dilihat Untuk sumber TORA dari kawasan hutan memang banyak dari sertipikat yang dikeluarkan masih jauh dari harapan,” peruntukannya yaitu untuk mendukung pembangunan ungkapnya. nasional maupun daerah, pengembangan wilayah terpadu, pertanian tanaman pangan, pencetakan sawah baru, dan Sofyan A. Djalil menambahkan selama ini di lapangan sering perkebunan rakyat. kali ditemui permasalahan pelepasan kawasan hutan yang “Kalau kita mau melakukan redistribusi atau legalisasi menjadi kendala dalam perencanaan tata ruang. Dengan aset khususnya untuk PPTKH tadi kita harus lihat tanah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 itu dimanfaatkan atau tidak, tidak ada ganggu gugat dari Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah pihak lain, dan adanya pengakuan. Di lapangan sering kali dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Perpres Nomor 86 ditemukan banyaknya pengakuan dari masyarakat adat, Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, bisa menjadi tonggak bukti dan informasi mengenai pengakuan ini perlu,” ujar baru percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang lebih Alue Dohong. (10 Nov). sistematis dan agresif. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra yang turut hadir dalam rapat ini mengatakan, selain melakukan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 457

PEMERINTAH GERAK CEPAT LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA DI WILAYAH PESISIR, PULAU- PULAU KECIL, DAN PULAU-PULAU TERLUAR REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Indonesia merupakan negara kepulauan terluas dengan kecil dan pulau-pulau kecil terluar perlu ditindaklanjuti garis pantai terpanjang di dunia, yang meliputi 1.700 dengan pengintegrasian data antar Kementerian/Lembaga kecamatan pesisir dan 17.504 pulau termasuk di sebagai bentuk kerja bersama. Selain itu, sinkronisasi rencana dalamnya 111 pulau kecil terluar. Namun, selama ini tata ruang dan rencana zonasi juga diperlukan agar dapat masih sedikit atensi Pemerintah dalam pemberian status hak ditindaklanjuti dengan penataan aset. atas tanah bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, Upaya kolaboratif antar K/L untuk percepatan penataan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang luasnya aset dan askes ditandai dengan disepakatinya wilayah yang di bawah 100 hektare dengan jumlah kurang lebih 74% dari menjadi lokasi proyek percontohan penataan aset dan akses jumlah pulau keseluruhan. di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil Menyadari permasalahan tersebut, Gugus Tugas Reforma terluar. Agraria (GTRA) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Beberapa lokasi proyek percontohan antara lain: pemukiman mengenai pelaksanaan Reforma Agraria di Wilayah Pesisir, perairan pesisir masyarakat tradisional Suku Bajo di Kecamatan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Hotel Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Westin, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Rapat ini dilakukan untuk pulau-pulau kecil di gugusan Kepulauan Piaynemo, Distrik mendorong pelaksanaan penataan aset dan akses serta untuk Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, mencari solusi terkait penanganan isu-isu strategis di wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai bentuk hadirnya negara di pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. perbatasan negara, dengan proyek percontohan pulau terluar Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: Pulau Batu Berhanti Kota menghadiri rapat ini mengatakan pada sektor kelautan Batam (0,26 ha); Pulau Iyu Kecil (2,40 ha) dan Pulau Karimun dan perikanan banyak masyarakat yang kesulitan karena Kecil (890 ha) di Kabupaten Karimun. masalah tanah. Ia mengharapkan Kementerian ATR/BPN Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dapat menjamin bahwa tidak ada permasalahan di bidang mengatakan bahwa seluruh K/L untuk sepakat mengenai pertanahan. Dia berharap kalau ada yang bicara tentang lokasi pelaksanaan proyek percontohan penataan aset dan pertanahan memiliki satu suara dengan pihaknya. akses di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau “Di sektor pulau-pulau terkecil dan pulau-pulau terluar ini kami kecil terluar.“Kita harus bekerja bersama agar terlihat hasilnya,” sempat berdiskusi dan minta untuk sama-sama mengatasi tegasnya. ini, karena akan menjadi masalah jika kita tidak satu suara. Pelaksanaan penataan aset kegiatan proyek percontohan, Kementerian ATR/BPN punya tugas besar untuk mendata akan ditindaklanjuti dan diteruskan untuk pelaksanaan wilayah yang bisa ditempati atau mempunyai kegiatan baik kegiatan penataan aset untuk seluruh lokasi di Indonesia itu di kawasan daratan maupun kawasan di atas air. Misalnya pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Kementerian ATR/ menyertipikatkan rumah-rumah yang di atas air, selama ini BPN bersama Kementerian KP, Pemerintah Daerah diharapkan yang diketahui sertipikat hanya ada di daerah daratan,” ujar mendukung penyederhanaan terkait izin-izin penggunaan Edhy Prabowo. dan pemanfaatan tanah lokasi-lokasi usaha budi daya tambak Percepatan identifikasi terhadap wilayah pesisir, pulau-pulau di wilayah pesisir dan budi daya di darat. ((11 Nov). 458 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TUJUAN AKHIR REFORMA AGRARIA ADALAH MEMAKMURKAN RAKYAT REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Reforma Agraria yang masuk ke dalam nawacita secara bertahap dan berkelanjutan. “Input penataan agraria Presiden Republik Indonesia merupakan program terdiri dari data spasial dan data tekstual, misalnya data pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk tata ruang atau data kependudukan sehingga ada landasan mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, dalam melakukan penataan. Kemudian pada pelaksanaannya penggunaan dan pemanfaatan tanah, namun juga untuk nanti yang selama ini belum diterapkan adalah melakukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Tujuan akhir dari penatagunaan tanah. Kenapa ini penting, karena sangat Reforma Agraria adalah memakmurkan rakyat dan bagaimana melihat sisi kelestarian lingkungannya,” ucap Dirjen Penataan memberdayakan masyarakat yang basisnya adalah pemilikan Agraria. penguasaan tanah,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan “Di samping penatagunaan tanah, dalam pelaksanaan Sistem Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau dalam Penataan Agraria Berkelanjutan juga dilakukan penataan aset acara Dialog Indonesia Bicara yang disiarkan TVRI, Kamis dan akses sehingga menghasilkan output yaitu kepastian hak (12/11/2020). atas tanah masyarakat dan kemakmuran rakyat,” tambahnya. Dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria terbagi menjadi Reforma Agraria sebagai salah satu program strategis dua fungsi besar, yaitu penataan aset dan penataan akses. pemerintah, Andi Tenrisau berharap agar dapat dilakukan “Penataan aset ini bagaimana melakukan penataan kembali percepatan sebagaimana arahan presiden dalam rapat supaya memperbaiki gini rasio dan bagaimana tanah itu terbatas pada tanggal 29 Mei 2020. “Tanggung jawab berfungsi sosial. Sedangkan penataan akses sendiri yaitu pelaksanaan kegiatan reforma agraria adalah tanggung jawab bagaimana kita menghubungkan para pemilik tanah pada bersama dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber lembaga keuangan formal. Intinya melakukan pemberdayaan daya agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. masyarakat yang basisnya adalah pemilik tanah dan kita Reforma agraria bukan panggilan tugas semata, tapi ini juga melakukan pendampingan, sehingga dapat meningkatkan panggilan kerja mulia untuk membantu masyarakat dalam pendapatan masyarakat yang basisnya adalah pemanfaatan perekonomian mereka,” pesan Dirjen Penataan Agraria. tanah,” terang Andi Tenrisau. Pada kesempatan yang sama, tersambung melalui Lebih lanjut, Dirjen Penataan Agraria menjelaskan dalam teleconference Direktur Landreform, Sudaryanto mengatakan mengimplementasikan Reforma Agraria, Kementerian ATR/ bahwa Reforma Agraria adalah tugas bersama yang harus BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria telah dikerjakan secara kolektif atau gotong royong, baik antar mengembangkan suatu sistem yang kemudian disebut kementerian/lembaga maupun partisipasi masyarakat.“ sebagai Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan. “Pada intinya Dalam pelaksanaannya Reforma Agraria memang harus sistem ini ingin menjawab bagaimana melakukan penataan dilakukan secara gotong royong dengan pendekatan agraria yang efektif dan efisien, berhasil guna dan berdaya selain kerja sama juga bekerja secara bersama-sama untuk guna untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya agraria mewujudkan tujuan Reforma Agraria melalui tim Gugus Tugas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” jelas Andi Tenrisau. Reforma Agraria (GTRA) yang perlibatannya bukan hanya Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan menurut Andi Tenrisau unsur pemerintah pusat tapi juga melibatkan pemerintah sangat baik jika diterapkan karena adanya input, tahapan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tutur pelaksanaannya, output hingga evaluasi dan monitoring Sudaryanto. (LS/JR, 12 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 459

BANGUN SINERGITAS UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA BARAT REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reforma agraria masyarakat di seluruh Indonesia maka di Provinsi Papua Barat,” tutur Mohamad Lakotani. dibutuhkan pembangunan yang adil dan merata. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Antara lain melalui reforma agraria, salah satu Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi program prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan Wetipo yang merupakan putra asli Papua mengatakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. jika permasalahan pembangunan di Provinsi ini memang “Kehadiran negara secara berkelanjutan menjadi semakin sedikit rumit sehingga dibutuhkan suatu kerja sama. penting. Ketimpangan yang kini semakin meningkat maka “Saya sangat tersanjung diajak untuk berdiskusi bersama dibutuhkan adanya sinergitas dari beberapa pemangku melalui GTRA ini, karena harus digarisbawahi oleh seluruh kepentingan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pemangku kepentingan bahwa suatu usaha tidak akan khususnya di Provinsi Papua Barat,” ujar Wakil Menteri berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan kerja Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan sama yang baik,” ungkapnya. Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, di acara Rapat Koordinasi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Freddy (Rakor) GTRA Provinsi Papua Barat, di Hotel Aston Niu Kolintama mengatakan kegiatan Rakor GTRA ini merupakan Manokwari, Senin (16/11/2020). koordinasi awal dalam rangka memberikan arahan kepada Lebih lanjut Surya Tjandra menjelaskan bahwa, Presiden tim gugus tugas reforma agaria serta pelaksana harian GTRA Joko Widodo (Jokowi) memberikan tugas kepada seluruh di Provinsi Papua Barat. “Rakor GTRA ini diharapkan dapat kementerian dan lembaga untuk mendorong percepatan memperkuat GTRA di tingkat provinsi, mengkoordinasikan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua Barat. penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam “Kementerian ATR/BPN, memperoleh tugas untuk rangka penataan akses di tingkat provinsi, juga diharapkan mempercepat reforma agraria dengan mempertimbangkan dapat menyelesaikan konflik pertanahan di Provinsi Papua kontekstual Papua. Reforma agraria diharapkan Barat,” ujarnya. dapat mendorong kesejahteraan masyarakat melalui Acara rapat lintas sektor yang merupakan langkah awal pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di provinsi dalam penyelesaian reforma agraria di Provinsi Papua Barat tersebut,” ungkapnya. ini dilaksanakan untuk dapat meningkatkan sinergitas Gubernur Provinsi Papua Barat dalam hal ini yang diwakili seluruh pemangku kepentingan melalui GTRA, diikuti oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Mohamad juga oleh Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lakotani, mengungkapkan untuk dapat memperoleh Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan hasil yang maksimal dalam GTRA Provinsi Papua Barat Investasi, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala maka diperlukan adanya kerja sama serta saling dukung. Kantor Pertanahan se-Papua Barat beserta jajaran dan “Keberhasilan reforma agraria ini terletak pada komitmen Jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat. (TA/JR/LS, 16 Nov). dan peran pemerintah daerah serta sinergi nyata dari para 460 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SUKSESKAN PROGRAM KERJA, WAMEN ATR/ WAKA BPN KUNJUNGI KABUPATEN MANOKWARI REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dalam rangka menyukseskan beberapa program terbit sertipikatnya, jadi pada kesempatan kali ini Pak Wamen kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan akan menyerahkan langsung sertipikat yang sudah jadi, atas Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di seluruh wilayah nama Presiden Republik Indonesia,” ucap Kepala Kanwil BPN Republik Indonesia, seperti reforma agraria dan Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama. reformasi birokrasi, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN mengimbau kepada (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra kali ini mengunjungi masyarakat yang telah menerima sertipikat tanah untuk Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada Senin memanfaatkan sertipikat dengan sebaik-baiknya. “Kita akan (16/11/2020). melangkah terus untuk melakukan percepatan pelepasan Terkait dengan pelaksanaan Reforma Agraria, Wamen tanah kawasan hutan, agar semua masyarakat di Distrik Prafi ATR/Waka BPN meninjau langsung ke sebuah distrik yang bisa merasakan manfaat dari sertipikat tanah. Semoga dari terletak tidak jauh dari pusat Kabupaten Manokwari. Setelah 42 bidang tanah yang sudah terbit sertipikatnya ini dapat menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, Wamen ATR/ membuka peluang dan harapan di sini. Sertipikat ini bisa Waka BPN yang didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dijadikan agunan di bank tapi jangan sembarangan karena Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama dan Kepala Kantor kalau tidak, bisa beresiko hilang tanahnya,” imbau Surya Pertanahan Kabupaten Manokwari, Maizar tiba di Distrik Prafi Tjandra. untuk meninjau langsung kondisi perkampungan yang masuk Seusai meninjau lokasi PPTKH dan menyerahkan sertipikat, ke dalam pelepasan tanah kawasan hutan. Wamen ATR/Waka BPN beserta rombongan bertolak menuju Setelah mendengar aspirasi dari masyarakat Distrik Prafi, Kanwil BPN Provinsi Papua Barat untuk menyaksikan Deklarasi Wamen ATR/Waka BPN menyampaikan bahwa akan terus dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju hadir untuk membantu dalam mendorong Percepatan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). “Kami Melayani (WBBM) di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Papua mengerti kondisi di sini, yang jelas kami hadir untuk Barat. “Pencanangan ini bagi saya lebih semacam komitmen, mendengar dan memahami aspirasi masyarakat di sini. bukan hanya kita sekedar mencegah praktik KKN, tapi Untuk melakukan percepatan, tentu kami tidak sendiri, kami barangkali juga pernyataan pada publik bahwa kita akan juga mengajak Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata melakukan yang terbaik dimanapun berada,” kata Surya Lingkungan dari Kemenko Marinves untuk cari tahu bersama Tjandra di hadapan jajaran Kanwil BPN Provinsi Papua Barat. solusi untuk membereskan permasalahan di sini,” ujar Surya Kunjungan Wamen ATR/Waka BPN di Kabupaten Manokwari Tjandra kepada warga yang hadir di Balai Distik Prafi. diakhiri dengan Rapat Koordinasi pelaksanaan Gugus Tugas Pada kesempatan yang sama, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Reforma Agraria (GTRA) di Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini Provinsi Papua Barat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten dilaksanakan dalam rangka membangun sinergitas antar Manokwari menyerahkan 42 sertipikat yang telah terbit pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Reforma melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Agraria yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat (PTSL) dan diserahkan secara simbolis kepada 8 (delapan) Provinsi Papua Barat. (LS/JR/TA, 16 Nov). orang penerima. “Ada beberapa bidang tanah yang sudah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 461

MASYARAKAT ADAT DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DI PAPUA BARAT MENJADI PERHATIAN KEMENTERIAN ATR/BPN REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Dalam rangka menyiapkanpelaksanaanInstruksi MASYARAKAT Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra sebagai Koordinator Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) merasa perlu belajar dan memahami tantangan dan masalah yang terjadi di kedua provinsi tersebut. Dengan didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tambrauw, Muhammad Biarpruga, bertemu dengan Bupati Tambrauw, Gabriel Asem beserta jajaran di Kantor Bupati Tambrauw. “Jadi kami sebagai Koordinator sudah banyak inisiatif dari masyarakat adat sendiri maupun Pelaksana GTRA Pusat perlu belajar pemerintah daerah. Khusus di Kabupaten Tambrauw ini ada apa Reforma Agraria dalam konteks Papua dan Papua Barat. peraturan daerah tentang perlindungan masyarakat hukum Sementara yang kami temukan memang harus sangat adat. Kita akan membantu Pak Bupati mengeksekusi peraturan memahami keberadaan pengakuan dan perlindungan buat daerah tersebut di bidang pertanahan dan tata ruang. Tapi masyarakat hukum adat yang ada di sini. Kami ingin belajar hal memang secara sistem belum masuk, ini perlu kita siapkan ini dari pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat adat, regulasi dan sebagainya melalui direktorat yang baru dibentuk gubernur, wakil gubernur hingga bupati,” ujar Surya Tjandra ini,” ungkap Wamen ATR/Waka BPN. saat bertemu jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw Pada kesempatan yang sama, Wamen ATR/Waka BPN beserta dan masyarakat adat di Kantor Bupati Tambrauw yang berada rombongan menyaksikan penyerahan surat permintaan di Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, Rabu legalisasi hak ulayat Rae Tafi kepada Pemerintah Kabupaten (18/11/2020). Tambrauw untuk selanjutnya dilakukan pemetaan hak ulayat adat. “Jadi kami di pusat perlu belajar ke seluruh wilayah Pada kunjungannya kali ini, Wamen ATR/Waka BPN Indonesia dan coba rumuskan kebijakan yang pas karena kita menceritakan akan berkunjung ke beberapa tempat yang ingin bantu rakyat, ada perhatian lebih untuk masyarakat adat. terdapat keunikan masyarakat adat seperti Kabupaten Khusus Kabupaten Tambrauw, karena ada perdanya jadi di Manokwari, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong hingga sini unik, Bupati dan jajarannya juga komitmen dalam hal ini. Kabupaten Raja Ampat yang di mana terdapat masyarakat Tadi juga ada penyerahan penetapan peta marga, ini menarik adat di pesisir pantai. “Masyarakat adat juga tidak hanya karena harus disepakati dari anggotanya dari hal batas, riwayat, yang di tanah tapi meliputi di pesisir laut. Nah, di Raja Ampat silsilah, tata batas, dan sebagainya. Hal ini tidak mudah karena terdapat kegiatan yang dilaksanakan dengan kerja sama oleh harus partisipatif. Buat kami, informasi itu penting, saya ingin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kerja-kerja ini harus tahu bagaimana prosesnya, dan bisa atau tidak diterapkan di melibatkan lintas sektor, tidak bisa dikerjakan BPN sendiri, dari seluruh Indonesia,” kata Surya Tjandra. tanahnya saja sudah dibagi dua antara hutan dan bukan hutan,” Masih di kabupaten yang sama, sebelumnya Wamen ATR/ lanjut Surya Tjandra. Waka BPN beserta rombongan meninjau lokasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tambrauw yang saat ini kondisinya “Intinya adalah ini kerja yang menjadi tanggung jawab kurang baik. “Dalam kunjungan kali ini saya juga berkunjung pemerintah. Pemerintah pusat harus memahami sungguh- ke teman-teman kami sendiri dari BPN, kalau di Tambrauw sungguh tantangan dan masalah di sini. Jadi tidak bisa sebagai kabupaten baru, kantornya juga masih kontrak membuat kebijakan saja tanpa tahu kondisi di lapangan, perlu dengan masyarakat sekitar dan rencananya demi mendukung kita dengarkan apa harapan dan aspirasi dari masyarakat,” pelayanan kepada masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten tambahnya. Tambrauw akan dipindahkan ke bekas Kantor DPRD Kabupaten Tambrauw. Jadi hal-hal seperti kesejahteraan dari pegawai BPN Terkait dengan kesejahteraan masyarakat adat, Wamen ATR/ pun jadi perhatian kami,” tutur Wamen ATR/Waka BPN. (LS/TA/ Waka BPN mengatakan dengan dibentuknya Direktorat JR, 18 Nov) Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT di Kementerian ATR/BPN, dapat membantu pemerintah daerah dalam mengeksekusi pelaksanaan perlindungan masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia. “Sekarang ini rupanya 462 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERCEPAT REFORMA AGRARIA, KEMENTERIAN ATR/BPN DORONG SINERGI LINTAS SEKTOR REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dalam rangka merumuskan Reforma Agraria seperti mencoba melakukan pemberdayaan-pemberdayaan,” dalam konteks rovinsi Papua dan Papua Barat lanjut Surya Tjandra. dengan mempertimbangkan dan menghormati “Kami bidangnya di daratan, supaya sinkron antara ruang masyarakat hukum adat, Wakil Menteri ATR/Wakil darat dan ruang laut kami perlu kerja bersama di lapangan, Kepala BPN, Surya Tjandra sebagai koordinator pelaksana jadi ini harus melibatkan lintas sektor, tidak bisa dikerjakan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) merasa perlu belajar dan BPN sendiri. Kita perlu memahami sungguh-sungguh memahami aspirasi dan keprihatinan yang terjadi di kedua tantangan dan masalah di sini,” tambahnya. provinsi tersebut. Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan saat memberikan “Jadi dalam pelaksanaan Reforma Agraria dalam konteks sambutannya pada saat menyerahkan sertipikat di Desa Papua dan Papua Barat, kita mencari tahu apakah semua tanah Wisata Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, di Papua ini sudah ada pemiliknya, bagaimana penghormatan akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional dengan kepada masyarakat adat, bagaimana peluang kita dalam 9 gubernur dari 9 provinsi di Indonesia, sekaligus lintas mengkombinasikan dengan pembangunan dan bagaimana sektor antar kementerian. “Kita sepakat akan buat rapat kebutuhan pengadaan untuk kepentingan umum di Papua koordinasi dengan para gubernur yang masuk kedalam dan Papua Barat,” ujar Surya Tjandra saat memberikan Asosiasi Gubernur Kepulauan di Indonesia, ada 9 gubernur sambutan di Kantor Bupati Raja Ampat di Kabupaten Raja termasuk Papua Barat dan Papua, dalam mengkombinasikan Ampat, Provinsi Papua Barat, Kamis (19/11/2020). dan mensinkronisasikan itu semua kita juga akan gandeng Pada kesempatan ini juga Wamen ATR/Waka BPN bersama kementerian lain dalam rapat koordinasi tersebut,” Kakanwil BPN Provinsi Papua Barat dan Kakantah Kabupaten pungkasnya. Raja Ampat beserta Asisten Administrasi Umum Kabupaten Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama Raja Ampat, Yulianus Mambraku menyerahkan 458 sertipikat mengatakan pada kesempatan tersebut bahwa ada beberapa yang telah terbit melalui program Pendaftaran Tanah bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikatnya. “Saat ini Sistematis Lengkap (PTSL) dan diserahkan secara simbolis di bapak Wamen yang ditunjuk oleh Pak Jokowi akan serahkan 2 tempat yaitu di Aula Wayag Kantor Bupati Raja Ampat dan secara simbolis kepada Bapak Ibu semua, pesan saya harap dilanjutkan dengan penyerahan sertipikat di Desa Wisata jaga tanda batas dan pergunakan sertipikat tanah ini sebaik- Arborek, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat. baiknya, jaga tanah untuk anak cucu kita, boleh juga kalau Kunjungan Wamen ATR/Waka BPN ke Kabupaten Raja Ampat untuk modal usaha diagunkan secara bertangung jawab,”ucap ini merupakan rangkaian dalam menyiapkan pelaksanaan Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Freddy Kolintama. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Soleman Rumaropen (60) salah seorang penerima sertipikat Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua yang berasal dari Kampung Yenbekwan, Distrik Meos Mansar, Barat, dengan berkunjung ke beberapa tempat yang terdapat Kabupaten Raja Ampat yang ditemui seusai acara mengatakan keunikan masyarakat adat di Provinsi Papua dan Papua Barat. kemudahan dalam mendapatkan sertipikat. “Dulu terasa sulit “Ini penting sesuai Inpres kami berkewajiban melaporkan apa dalam mendapatkan sertipikat ini, namun saat ini BPN yang yang kami temukan di sini, selain dari jajaran ATR/BPN kita memberikan sertipikat ini secara cuma-cuma, saya sangat juga mengajak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), merasa bangga dan senang, akan saya simpan sertipikat ini KKP di sini sudah cukup maju dalam memberikan pengakuan untuk anak cucu saya nanti,” puji Soleman Rumaropen (RE/ dan penghormatan bagi masyarakat adat di pesisir dan laut AM/AF, 19 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 463

TANAH ULAYAT JUGA PERLU DISERTIPIKATKAN DEMI MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kepemilikan atas tanah oleh seseorang dapat masyarakat akses ke permodalan. Apalagi di Indonesia, memberikan peluang untuk meningkatkan pemerintah telah menurunkan bunga Kredit Usaha kesejahteraan pemiliknya. Peluang tersebut Rakyat (KUR) hingga 6 persen. “De Soto mengatakan terbuka karena tanah yang telah terdaftar bahwa tanah yang tidak bersertipikat merupakan idle akan memberikan akses finansial kepada pemiliknya. asset, aset yang mati. Namun, jika bersertipikat, tanah Untuk itu, pemerintah menggalakkan Pendaftaran Tanah tersebut dapat memberikan akses ke perbankan serta Sistematis Lengkap (PTSL), dimana diharapkan kurang meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Menteri lebih 126 juta bidang tanah di Indonesia dapat segera ATR/Kepala BPN. didaftarkan seluruhnya. Dalam masyarakat Indonesia, masyarakat Minang Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan terkenal sebagai seorang yang pandai berdagang. percepatan pendaftaran tanah tersebut adalah adanya Banyak dari mereka hidup dengan cara berdagang serta penolakan dari masyarakat, terutama masyarakat adat dapat survive dari hasil berdagang. “Sangat disayangkan dengan tanah ulayatnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ jika banyak masyarakat Minang yang akhirnya tidak Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan memiliki sertipikat tanah karena tanah ulayat. Kita A. Djalil mengatakan bahwa tanah ulayat memberikan harapkan pemerintah daerah setempat juga mau permasalahan tersendiri dalam program PTSL. Banyak mendorong masyarakat Minang mendaftarkan tanah masyarakat yang enggan mendaftarkan tanahnya, mereka sehingga ke depan kita dapat melihat banyak kendati Kantor Pertanahan sudah aktif melakukan pedagang besar dari Minang,” kata Menteri ATR/Kepala identifikasi terkait tanah-tanah ulayat. BPN. “Hak ulayat ini bagus untuk menjaga kepemilikan tanah Pada Rapat Koordinasi (Rakor) yang diinisiasi oleh PT PLN bagi masyarakat, namun tidak dapat memberikan akses (Persero) serta didukung oleh Komisi Pemberantasan ke perbankan,” ujar Sofyan A. Djalil saat memberikan Korupsi (KPK) ini, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa arahan dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Kementerian ATR/BPN ingin segera mendaftarkan Aset dan Penyerahan Sertipikat Aset PT PLN (Persero) tanah di seluruh Indonesia dan menargetkan tahun dan Pemerintah Daerah se-Sumatra Barat di Hotel Gran 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar, Zuri, Kota Padang, Selasa (24/11/2020). dan dapat menjadi aset yang hidup. “Kita ingin seluruh tanah memiliki sertipikat dan tidak terdapat idle asset,” Pendapat yang dikemukakan oleh Menteri ATR/Kepala ungkapnya. (RH/LS, 24 Nov). BPN didasari bahwa tanah sebetulnya dapat memberikan 464 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REFORMA AGRARIA DI JANTUNG IBU KOTA REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pelaksanaan program yang menjadi visi Presiden tenant untuk perkantoran dan pemukiman, serta rencana Joko Widodo untuk menyejahterakan masyarakat dari para arsitek,” jelas Surya Tjandra. secara merata melalui Reforma Agraria, tentunya Lebih lanjut, Wamen ATR/Waka BPN menuturkan bahwa menjadi tanggung jawab bersama. Untuk Reforma Agraria di Jakarta seharusnya fokus dalam mempermudah pelaksanaannya maka dibentuk Gugus penataan sempadan sungai dengan cara konsolidasi Tugas Reforma Agraria (GTRA). Meskipun demikian, masih tanah dan menerapkan 3 fase utama. “Kalau bisa betul- perlu penyamaan persepsi dalam mengimplementasi betul laksanakan konsolidasi maka akan ada hasil yang pelaksanaan GTRA antar pemangku kepentingan. signifikan. Akan lebih menghasilkan jika menerapkan 3 “Untuk menyamakan persepsi pelaksanaan GTRA antar fase yaitu persiapan untuk melakukan pembangunan ulang pemangku kepentingan, paling mudah kita berkoordinasi. melalui kondolidasi, melakukan rekonstruksi dari kawasan Sesuai visi Presiden, reforma agraria merupakan program sempadan sungai dan terakhir bagaimana lingkungan itu strategis nasional, jadi harus dikerjakan oleh semua sektor,” dibangun restorasi lingkungan dan sebagainya. Dengan ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra tahapan tersebut, barangkali tantangan kita di BPN adalah secara daring pada Sesi II Rapat Kerja Daerah Kantor Wilayah kita dituntut untuk menjadi pengembang dan manager BPN Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan di Hotel pertanahan,” kata Surya Tjandra. Shangri-La, Jakarta, Rabu (02/12/2020). Untuk mewujudkan pelaksanaan reforma agraria di Dengan adanya GTRA, Surya Tjandra mengatakan Jakarta, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau pelaksanaan Reforma Agraria terasa lebih efektif karena mengenalkan sistem penataan agraria berkelanjutan. adanya praktik di lapangan.“Saya mencoba mengumpulkan “Dengan menjadikan data spasial dan tekstual sebagai mulai dari pelaksana di lapangan sampai level Eselon I, di input, maka penatagunaan tanahnya akan lebih efektif, lapangan kita perlu kerja sama langsung, praktik bersama, efisien, berhasil guna dan berdaya guna. Begitu juga dan ini mulai terasa efektif, melalui GTRA mulai terbentuk dalam penataan aset dan penataan aksesnya melalui tim lintas sektor, seperti pemberdayaan dan penyelesaian pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu akan tanah transmigrasi,” ucap Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala menghasilkan kepastian hak dan kemakmuran rakyat,” BPN. papar Andi Tenrisau. Khusus di DKI Jakarta, reforma agaria dirasa penting Di akhir kesempatan, Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan karena dapat menjadi peluang Dwi Budi Martono mengimbau kepada seluruh jajaran pengembangan kawasan pulau dan kawasan sungai serta untuk melaksanakan Reforma Agraria dengan memetakan penataan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Reforma dan mendaftarkan bidang tanah dengan lengkap dan valid. agraria penting di Jakarta, karena masih banyak yang belum “Saya mengimbau kepada kita semua dalam bekerja sehari- tersentuh pembangunan, terlebih di kawasan tepi sungai hari harus menghasilkan data yang lengkap dan valid. yang merupakan salah satu kawasan kumuh di Jakarta. Ini Ini penting karena untuk mewujudkan renstra dan juga adalah tantangan lintas sektor dari berbagai kementerian/ memudahkan kita dalam bekerja sama dengan pemangku lembaga termasuk pemerintah provinsi. Bahkan ini bukan kepentingan lain,” pungkas Dwi Budi Martono. (LS/RE, 02 cuma kerjaan lintas sektor tapi lintas aktor, pemerintah Des) harus terlibat, pengembang juga perlu dilibatkan, lalu KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 465

TINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NTB, PEMERINTAH PERCEPAT PENYELESAIAN PSN REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dalam rangka peningkatan pertumbuhan yang terletak di Kabupaten Lombok Barat. “Proyek ini ekonomi melalui pengembangan infrastruktur sangat ditunggu masyarakat, keberhasilan pembangunan di Indonesia, Pemerintah melakukan upaya bendungan ini merupakan sinergitas antara Kementerian percepatan proyek-proyek yang dianggap ATR/BPN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk segera dapat Rakyat (PUPR) serta masyarakat dan para pemangku direalisasikan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan kepentingan lainnya,” ungkap Kepala Kantor Pertanahan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah Kabupaten Lombok Barat, I Made Arya Sanjaya saat ditemui BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pelaksanaan di lokasi Bendungan Meninting. pengadaan tanah untuk Program Strategis Nasional (PSN) “Luas dari pengadaan tanah ini 84 hektare, kepemilikan Super Prioritas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, tanah terdiri dari 381 bidang tanah, rata-rata kepemilikannya Kabupaten Lombok Tengah. adalah masyarakat setempat atau kepemilikan tanah adat. “Pengadaan Tanah yang sedang dilakukan untuk Kawasan Penguasaan lama ada yang telah memiliki sertipikat, dan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika seperti Sirkuit Moto GP dan ada yang belum bersertipikat. Untuk lahan yang belum pengadaan tanah untuk akses jalan dari Bandara Lombok bersertipikat prosesnya harus melengkapi dokumen yang ke Mandalika,” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN ada seperti surat penguasaan fisik, SPPT, surat keterangan Provinsi NTB, Slameto Dwi Martono saat diwawancara di desa, setelah itu nanti ada melakukan pelepasan hak,” kantornya di Mataram, Selasa, (08/12/2020). tambahnya. Lebih lanjut Slameto Dwi Martono mengatakan bahwa Lebih lanjut, I Made Arya Sanjaya menjelaskan per­ masyarakat sekitar mendukung pembebasan tanah di lokasi kembangan pelepasan hak atas tanah bendungan berjalan tersebut. “Sejauh ini masyarakat sekitar sangat kooperatif lancar dan tanpa hambatan. “Pelepasan tanahnya sudah karena ini kan program pemerintah mereka mendukung hampir rampung tinggal 6 bidang yang belum mendapatkan dan sampai saat ini sudah kami selesaikan juga sepanjang ganti rugi, karena masih dalam proses verifikasi dan selama 17 kilometer. Ada sekitar 638 bidang tanah yang terkena. Ini proses pengadaan tanah ini dapat kami pastikan mayoritas sudah proses semua,” ungkap Slameto Dwi Martono. masyarakat di daerah bendungan mendukung pelaksanaan Kesuksesan pengadaan tanah ini tidak terlepas dari karena manfaatnya besar sekali terhadap pertumbuhan kolaborasi antar pihak.“Kanwil BPN dilibatkan di sini sebagai ekonomi,” ujarnya. pembina, termasuk pemerintah daerah, kita memantau Menutup wawancara, I Made Arya Sanjaya menjelaskan bersama perkembangan sirkuit ini, untuk pengadaan tanah bahwa Bendungan Meninting akan memberikan manfaat sudah selesai dan target kita tahun 2021 sirkuit sudah dapat besar bagi masyarakat khususnya di NTB. “Nantinya digunakan,” tambahnya. bendungan ini akan berfungsi sebagai irigasi, kebutuhan Sebagai informasi, selain pengadaan lahan di Program air baku, wisata dan perikanan air tawar, serta fungsi Strategis Nasional (PSN) Super Prioritas Sirkuit Mandalika, ke depannya nanti akan dijadikan Pembangkit Listrik terdapat PSN pembangunan Bendungan Meninting Tenaga Air (PLTA), fasilitasnya sedang kita persiapkan dan komunikasikan dengan PLN,” tutupnya. (RE/RZ, 08 Des), 466 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL