buku sipers issn

KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) turut hadir dalam rakor kali ini. Ia mengatakan bahwa Pusat dan juga penguatan kedudukan GTRA di Kementerian ATR/BPN berharap bisa bekerja sama dengan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi semua sektor dan memastikan kehadiran BPN dalam rangka Kepulauan Riau (Kepri), Kementerian Agraria dan Tata membantu menyukseskan pelaksanaan Reforma Agraria di Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Provinsi Kepri. “Jadi harapannya adalah memang kita ingin Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepri dan Pemerintah Provinsi melayani dan harus ada yg memulai, kalau yang lain belum Kepri mengadakan Rakor GTRA Terintegrasi se-Provinsi maka kita duluan yang harus memulai dan saya berharap Kepri secara virtual pada Selasa (15/12/2020). banyak kepada Kepri sebagai salah satu provinsi yang Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri memang akan menjadi target utama pembangunan,” tutur berharap bahwa dengan dilaksanakan Rakor GTRA Surya Tjandra. Terintegrasi kali ini menghasilkan dukungan dan peran Lebih lanjut, Surya Tjandra mengungkapkan alasan aktif dari kementerian/lembaga serta para pemangku mengapa Kepri akan menjadi target utama pembangunan kepentingan termasuk pemerintah daerah terhadap karena dua faktor yang menurutnya suatu kelebihan bagi pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Kepri. “Kami Provinsi Kepri. “Kepri itu berbatasan langsung dengan berharap dari rakor kali ini juga sebagai bentuk komitmen banyak negara lain, seperti Singapura. Dalam konteks ini pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Reforma kita butuh urban planning barangkali, untuk belajar dari Agraria sesuai karakteristik Provinsi Kepri,” ujar Askani. Singapura sebagai water front city yang sangat potensial di Pemerintah Provinsi Kepri menyambut baik ajakan sana dan menjadikan Kepri serupa dengan yang dilakukan kolaborasi dalam melaksanakan Reforma Agraria di Singapura,” lanjut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. Provinsi Kepri. Hal ini diutarakan oleh Asisten Ekonomi dan Faktor lain yang diungkapkan adalah bahwa di Provinsi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Syamsul Kepri banyak kepulauan dan hutannya relatif sangat luas, Bahrum yang mengatakan bahwa Reforma Agraria penting bisa hampir 50% dan luas hutan artinya kawasan hutan sekali dilaksanakan secara terintegrasi bagi kemaslahatan yang tidak bisa dibangun. Artinya jika dengan model seperti negara dan khususnya masyarakat di Kepri. “Pertanahan itu, pemerintah mempunyai tantangan untuk membangun ini sangat penting, oleh sebab itulah pendekatannya harus ekonomi yang berbasis pada konservasi. “Nah dua faktor lebih komprehensif, holistic, integral, dan integrated,” ucap tersebut merupakan tantangan kita bersama, tetapi di lain Syamsul Bahrum. sisi juga kalau bisa dilihat secara berbeda peluang juga “Saya kira program yang selama ini kami ikuti dengan sangat besar,” jelas Surya Tjandra. rekan dari BPN sudah sangat tepat dan cepat dalam rangka “Untuk menyukseskan beberapa program tadi, memang merespons kehadiran negara dalam konteks sektoral di perlu perencanaan dan strategi konsolidasi yang lumayan bidang pertanahan ini. Oleh sebab itu, kami atas nama kompleks serta perlu kerja sama lintas sektor yang sangat pemprov dan pemda tentunya terus mendukung program efektif,” pungkas Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. (LS, yang memberikan kemaslahatan dan perbaikan dalam 15 Des). rangka menyejahterakan masyarakat dari perspektif reforma agraria,” imbuhnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 467

TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN Surya Tjandra mengemukakan bahwa hal itu merupakan MASYARAKAT tantangan pertama, apabila ingin melaksanakan suatu konsolidasi tanah. Ia menambahkan bahwa eksekusi Penciptaan ruang hidup yang nyaman dan layak konsolidasi tanah ini dilakukan oleh pemerintah langsung. bagi masyarakat merupakan salah satu tujuan “Namun, selama ini pelaksanaan konsolidasi tanah pemerintah. Hal ini bertujuan agar tercipta suatu oleh pemerintah jarang ada yang berhasil dan sukses. lingkungan masyarakat yang beradab. Akan tetapi Tetapi beberapa tahun belakangan, pemerintah, melalui hal ini terbentur oleh terbatasnya tanah. Di perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat permasalahan tersebut diperbesar dengan pergerakan (PUPR) sebenarnya sudah memulai melalui program urbanisasi penduduk kewilayah perkotaan. Terbatasnya “Kotaku”,” ujar Wamen ATR/Waka BPN. tanah dan makin meningkatnya penduduk di wilayah Pelaksanaan konsolidasi tanah nantinya akan menata perkotaan membuat seseorang akan kesulitan membeli kembali kepemilikan tanah maupun bangunan yang tanah ataupun rumah dan pada akhirnya menyebabkan dimiliki oleh masyarakat, melalui penataan letak persil dan timbulnya kawasan kumuh. sumbangan tanah. “Oleh karena itu, butuh pemahaman Adanya kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi masalah, tentang pembangunan ulang, karena kalau mau konsolidasi karena pemerintah dapat memanfaatkan tanah-tanah yang tanah, kita hancurkan dulu bangunan sebelumnya, lalu tersedia diwilayah perkotaan secara efektif dan efisien ditata persil tanahnya, kemudian dibangun ulang kembali. melalui program konsolidasi tanah. Menurut Peraturan Permasalahannya adalah apabila sebagian wilayah sudah Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi ada masyarakatnya. Jadi, kita juga harus memikirkan relokasi Tanah, yang dimaksud dengan konsolidasi tanah adalah populasi orang yang tinggal disitu,” ujar Surya Tjandra. kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali Wamen ATR/Waka BPN juga mengatakan Indonesia dapat penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan mencontoh negara lain, contohnya Singapura dalam tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka pelaksanaan konsolidasi tanah.“Provinsi Kepri ini dekat sekali meningkatkan lingkungan dan pemeliharaan sumber daya dengan Singapura dan mereka punya banyak bahan untuk alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. kita belajar konsolidasi tanah. Salah satunya bagaimana Wakil Menteri Agraria dan Tata pelaksanaan konsolidasi tanah yang menempatkan air laut Ruang/Wakil Kepala Badan jadi pilar utama dan untuk melakukan itu butuh waktu yang Pertanahan Nasional (Wamen lama karena banyak yang memang akan dipelajari,” kata ATR/Waka BPN), Surya Tjandra Wamen ATR/Waka BPN. mengatakan bahwa Kementerian “Pelaksanaan konsolidasi tanah harus kooperatif dengan ATR/BPN memiliki direktorat khusus kebutuhan masyarakat sehingga bisa terlaksana multi years. yang akan mengawal program Kita juga perlu mengkombinasikan setiap kebijakan legal konsolidasi tanah. Namun, kendati dengan insentif pemerintah serta dukungan semua pihak,” demikian prakteknya tak semudah lanjut Wamen ATR/Waka BPN. (RH/LS, 15 Des). mengucapkan konsolidasi tanah. “Kita perlu perencanaan yang baik serta strategi pelaksanaan konsolidasi tanah secara efektif,” ujar Wamen ATR/Waka BPN saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Terintegrasi se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), melalui video conference. Selasa (15/12/2020). 468 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WAMEN ATR/WAKA BPN: KOLABORASI DAN SINERGI, KUNCI PENINGKATAN PEREKONOMIAN hanya sampai masyarakat mendapatkan REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN tanah agar dapat berdaya diperlukan bantuan MASYARAKAT dari kita sebagai katalisator yaitu membantu Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dalam pengurusan kelembagaan guna nasional, sociopreneur merupakan solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, gerakan sosial di bidang ekonomi yang dapat ke depan perlu dilakukan konsolidasi lintas memberikan peluang usaha terutama di daerah sektor, kami akan membantu teman-teman pedesaan. Selain perbaikan ekonomi mikro, sociopreneur berkoneksi dengan pemerintah daerah mampu meningkatkan perekonomian nasional, dimana guna membantu masyarakat yang butuh untuk mewujudkannya dibutuhkan kolaborasi untuk pendampingan,” tambahnya. menciptakan sinergi sehingga mampu menghasilkan Surya Tjandra juga mengungkapkan bahwa dampak yang optimal. Reforma Agraria tidak mungkin dapat “Sociopreneur mampu menjadi solusi, karena selain bersifat terwujud tanpa kolaborasi dan keterlibatan sustainable pada perekonomian, sociopreneur mampu masyarakat. “Pemerintah, kelompok memberikan solusi efektif dan taktis terhadap permasalahan masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha perekonomian Indonesia,” ungkap Wakil Menteri ATR/ yang langsung terjun di daerah memiliki Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, saat menjadi narasumber informasi real time mengenai potensi dalam acara PDM TALK yang bertema Sociopreneur: agraria dan metode pembangunan yang Penggerak Ekonomi Lokal Melalui Pengoptimalan Potensi berkelanjutan dalam konteks daerah tersebut, maka dari itu Wilayah. Kegiatan yang diadakan oleh Universitas Bina sangat perlu yang namanya kolaborasi,” tambahnya. Nusantara (Binus) dan Putra Daerah Membangun (PDM) ini Hadir pula dalam acara ini sociopreneur dan penulis buku, dilaksanakan melalui video conference. Minggu (20/12/2020). Baban Sarbana. Ia mengatakan dalam membangun desa Lebih lanjut Surya Tjandra mengatakan bahwa Kementerian dibutuhkan pendekatan 4M. “Kita butuh 4M yaitu Motor, ATR/BPN berupaya meningkatkan ekonomi nasional melalui Mentor, Mitra dan Maestro yang mampu membangun program Reforma Agraria. “Dalam rangka peningkatan desa dengan 4 langkah, yaitu develompent, empowerment, perekonomian nasional Kementerian ATR/BPN telah scalling up dan acceleration. Ke depan kita berharap melaksanakan program Reforma Agraria yang didalamnya mampu bermitra atau bekerja sama dengan pemerintah terdapat 2 komponen, yaitu legalisasi aset dimana aset yang salah satunya dengan Kementerian ATR/BPN, kita bantu telah dimiliki masyarakat kemudian negara memberikan desa yang butuh perhatian, bantuan, kita perdayakan agar kepastian hukum berupa sertipikat. Komponen kedua meningkatkan perekonomian petani dan masyarakat yang redistribusi tanah, aset tanah yang baru atau fresh land tidak memiliki akses jauh keluar,” ujarnya. yang diberikan kepada masyarakat dari tanah telantar Lebih lanjut ia mengatakan pentingnya berkolaborasi seperti HGU yang tidak dimanfaatkan dan pelepasan tanah lintas sektor. “Terkadang seseorang untuk tumbuh kawasan hutan,” ujarnya. menjadi sociopreneur sulit membuka usaha dikarenakan Dalam upaya meningkatkan skala ekonomi, masyarakat terkendala modal, maka dari itu dibutuhkan kerja sama, perlu adanya pendampingan. “Butuh kolaborasi disini, tidak contoh kita kolaborasi dengan petani, mereka memiliki lahan pertanahan yang luas, kita masuk dan bantu dalam mengelola, memperluas penjualan bahkan sampai ekspor, kita organisir petani kita perkuat economy scale,”tambahnya. Pada kesempatan yang sama Koordinator Umum PDM, Muhammad Reza Syariffudin Zaki mengatakan bahwa sociopreuner itu tidak hanya tentang keuntungan tetapi juga sosial. “Kegiatan ini tidak untuk memperkaya diri semata tetapi juga ikut berkontribusi dalam kesejahteraan banyak orang jenis usaha dapat sangat beragam contohnya lingkungan kesehatan dan pendidikan. Melalui pembangunan pengembangan dan pergerakan tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. (RE/RZ, 20 Des). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 469

REFORMA AGRARIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 470 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL





SERTIPIKAT TANAH DIBAGI TEGASKAN NATUNA WILAYAH NKRI masyarakat di Natuna sebagai tanda bukti hak hukum atas PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN tanah yang kita miliki,” tambahnya. KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM Lebih lanjut, Joko Widodo berpesan kepada masyarakat Kabupaten Natuna untuk menjaga sertipikatnya dengan PENDAFTARAN TANAH baik. “Saya titip saja, nanti kalau sudah pegang sertipikat Tanah adalah salah satu elemen utama terbentuknya tolong dimasukkan ke plastik. Jadi kalau gentingnya bocor negara. Betapa tidak, ditanahlah semua hal tidak rusak. Yang kedua, tolong juga difotokopi. Disimpan terlaksana. Pemberian tanda bukti hak atas yang asli, disimpan di lemari satu, yang fotokopi disimpan tanah berupa sertipikat hak kepada masyarakat di lemari yang dua. Sehingga kalau hilang ini aslinya, adalah bukti hadirnya negara, bukti bahwa tanah pada fotokopinya masih ada sehingga mengurusnya ke Badan wilayah itu adalah bagian dari kuasa negara. Pertanahan Nasional (BPN) nanti lebih mudah,” tutur Joko Negara memberikan sertipikat hak atas tanah setelah Widodo. bidang tanah itu “clean and clear” baik secara fisik Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil maupun yuridis, jelas letaknya, jelas pemiliknya. Effort Kepala BPN, Surya Tjandra turut mendampingi Presiden tak biasa diperlukan untuk pemberian sertipikat kepada pada penyerahan sertipikat tanah kali ini. Surya Tjandra masyarakat yang berada di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Letak geografisnya melaporkan kepada Presiden dan 102 penerima sertipikat begitu menantang sehingga proses untuk memastikan tanah bahwa di Kabupaten Natuna terdapat 41.628 bidang subyek dan obyek atas tanah memerlukan effort yang tanah yang harus disertipikatkan. “Sampai saat ini, sudah luar biasa. 26.797 bidang tanah yang bersertipikat, sehingga tersisa Kepulauan Natuna adalah salah satunya. Berada di ujung 14.831 bidang tanah yang harus diselesaikan,” ujar Surya utara Selat Karimata, membuatnya hanya bisa dijangkau Tjandra. dengan pesawat udara dan kapal laut dan itupun terbatas “Kami laporkan bahwa pulau terdepan dari Kabupaten jumlahnya. Namun, semua tidak mengurangi upaya Natuna yang berbatasan dengan Negara Cina, Malaysia, Pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas hak Vietnam, Kamboja dan Brunei Darussalam yaitu Pulau tanah yang dimiliki masyarakat Kepulauan Natuna. Sekatung sudah diterbitkan sertipikat,” ucap Wakil Menteri Buktinya, kali ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ATR/Wakil Kepala BPN. didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Untuk diketahui, pada Tahun 2019 Kabupaten Natuna Tjandra berkesempatan menyerahkan 102 sertipikat tanah mendapatkan target penyelesaian Pendaftaran Tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Natuna, Rabu (08/01/2020). Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 12.500 bidang tanah Usai menyerahkan sertipikat tanah, Presiden Jokowi dan sebanyak 9.303 telah terbit sertipikat, sedangkan 3.197 mengatakan bahwa dengan diberikannya sertipikat tanah bidang tanah belum dapat terbit sertipikat karena masih untuk rakyat di Kabupaten Natuna merupakan bukti terdapat sengketa, kekurangan berkas dan perbaikan sekaligus mempertegas bahwa Natuna adalah bagian data. Pada beberapa pulau terluar lainnya sudah dibawah dari Indonesia. “Kenapa hari ini saya ingin menyerahkan kekuasaan NKRI karena termasuk dalam kawasan lindung sertipikat ini? Supaya kita tahu semuanya bahwa Natuna di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan ini adalah tanah air Indonesia. Sehingga tanda bukti hak Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. (LS/ hukum atas tanah, atas lahan, yang berupa sertipikat ini NA, 08 Jan). diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna,” tegas Presiden RI. “Jadi simbol ini, simbol pemberian sertipikat ini adalah menunjukkan bahwa tanah itu telah dipegang oleh KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 343

BAGIKAN 2.946 SERTIPIKAT TANAH, MENTERI ATR/KEPALA BPN: TANAH JANGAN DITELANTARKAN PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN Menteri Agraria dan Tata Ruang KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. PENDAFTARAN TANAH Djalil membagikan 2.946 sertipikat tanah kepada masyarakat di Plaza Aspirasi, Kota Serang, Provinsi Banten, Kamis Selain harus dimanfaatkan, tanah juga jangan mudah (16/01/2020). Ia membagikan kepada 12 diperjualbelikan. Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan orang perwakilan masyarakat yang berasal bahwa jumlah tanah tidak bertambah. “Ingat, tanah itu dari wilayah se-Provinsi Banten. merupakan sumber kemakmuran. Jangan sampai anak cucu kita tidak punya tempat tinggal karena mereka tidak Acara ini dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah punya tanah. Dan jangan lupa, Presiden mempercepat Provinsi Banten, Perwakilan Kepala Daerah penyertipikatan tanah karena ia ingin menciptakan se-Provinsi Banten, serta unsur Forum kepastian hukum atas pertanahan serta mengatasi sengketa Komunikasi Pimpinan Daerah se-Provinsi pertanahan. Saya pesan jika sudah punya sertipikat tanah Banten. Penyerahan sertipikat ini merupakan jangan mudah dijual ke orang lain,” ujar Sofyan A. Djalil. rangkaian acara ATR/BPN Banten Menyapa. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng mengatakan bahwa mengatakan sertipikat tanah merupakan bukti legalisasi Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten menargetkan Provinsi atas hak kepemilikan tanah masyarakat. Namun, ia berpesan Banten lengkap pada tahun 2023. Namun, ia menyadari kendati tanah sudah bersertipikat, tanah tersebut harus ini butuh bantuan stakeholder. “Tujuan ATRBPN Banten dijaga serta diperhatikan. “Jangan ditelantarkan karena bisa diambil oleh orang lain,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Menyapa adalah membuka diri dan mendengarkan kritik dan saran dari Menteri ATR/Kepala BPN menganalogikan sertipikat tanah pihak luar. dengan buku nikah. Menurutnya, buku nikah adalah bukti sah seseorang sudah menikah sama halnya dengan Selain itu, kegiatan ini bertujuan sertipikat tanah, yang merupakan bukti sah kepemilikan meningkatkan kepercayaan masyarakat tanah. “Jika seseorang menelantarkan pasangannya, maka terhadap Kanwil BPN Provinsi Banten,” jika pasangannya itu diambil orang lain, itu merupakan kata Andi Tenri Abeng. kelalaian seseorang karena menelantarkan pasangannya. Tanah juga begitu. Jika kita ditelantarkan, kendati punya Selain pembagian sertipikat tanah, sertipikat tanah, bisa diakui oleh orang lain. Oleh karena itu, kegiatan ATRBP Banten Menyapa juga harus dimanfaatkan dengan baik,” kata Sofyan A. Djalil. diawali dengan peninjauan loket per- tanahan, talk show, penandatanganan Memorandum of Understanding antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta beberapa kegiatan lain- nya. (RH/LS, 16 Jan). 344 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PTSL BUKTI KONKRET PEMERINTAH, MENJAWAB KEINGINAN MASYARAKAT ini dibarengi dengan keinginan Kanwil PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN BPN Provinsi Banten untuk memberikan KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM pelayanan yang terbaik. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya PENDAFTARAN TANAH ATR/BPN Banten Menyapa. Program pemerintah untuk meningkatkan taraf “Kami mau berubah dan melalui hidup masyarakat melalui percepatan pendaftaran kegiatan ATR/BPN Banten Menyapa, tanah dibuktikan dengan berjalannya kami mau menyapa masyarakat. pelaksanaan Pendaftaran Tanah Kami juga mulai membuka diri untuk Sistematis Lengkap (PTSL) di berbagai wilayah di mendengar setiap masukan dan Indonesia. Hal ini juga terjadi karena peran dan pengaduan. Perbaikan terus kami dukungan dari pemangku kepentingan terkait lakukan terkait pelayanan yang kami di daerah. lakukan,” ujar Kepala Kantor Wilayah Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa BPN Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng. (Untirta), Sholeh Hidayat mengungkapkan Andi Tenri Abeng mengatakan bahwa PTSL merupakan bukti dan jawaban bahwa Kanwil BPN Provinsi Banten atas keinginan masyarakat terkait pemberian menargetkan akan mendaftarkan legalitas atas tanah milik mereka. “Sebelum tanah di Provinsi Banten secara kegiatan ini dimulai, sempat kita dengar lengkap dan terpetakan pada tahun testimoni salah seorang masyarakat penerima 2023. “Ini memang terdengar optimistis dan kami mohon sertipikat. Awalnya dengan modal Rp150.000,- kerja sama dengan pihak stakeholder di Provinsi Banten dia bisa membuat usaha, lalu usahanya saat ini sudah meraup untung Rp30.000.000,-. sehingga target ini terwujud. Tagline #ATRBPNkinilebihbaik Ini semua berkat sertipikat tanah, yang dan #ATRBPNBantenkinilebihbaik dapat kita wujudkan. memberikan akses perekonomian,” kata Rektor Optimisme kami mewujudkan target, kami tuangkan Untirta usai menandatangani Memorandum dalam tagline terbaru kami dalam bekerja yakni Siap of Understanding (MoU) dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Mendengar, Siap Melaksanakan Dengan Penuh Optimisme Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten di Plaza Menuju Banten Lengkap 2023. Kami bertekad kerja ikhlas, Aspirasi, Kota Serang, Kamis (16/01/2020). berkualitas dan tuntas,” kata Kakanwil BPN Provinsi Banten. Menyadari pentingnya sertipikat tanah, Rektor Untirta Kegiatan ATR/BPN Banten Menyapa diselenggarakan bersama Kanwil BPN Provinsi Banten sepakat untuk dari tanggal 16-17 Januari 2020. Kegiatan tersebut diisi menandatangani MoU. “Ini merupakan upaya untuk dengan peninjauan loket pertanahan, penandatanganan membantu pemerintah yaitu perwujudan percepatan MoU antara Kanwil BPN Provinsi Banten dengan Untirta, sertipikasi dan legalisasi tanah agar memiliki kepastian penyerahan sertipikat tanah, dan talk show pertanahan. hukum,” ujar Sholeh Hidayat. (RH/LS, 17 Jan). Penandatanganan MoU merupakan komitmen dari jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten untuk mendaftarkan setiap jengkal tanah di wilayah mereka. Selain itu, kegiatan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 345

MASYARAKAT MANGGARAI BARAT TERIMA SERTIPIKAT TANAH PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat menjadi melaporkan bahwa masyarakat yang hadir sebanyak 1.500 salah satu agenda prioritas Presiden Joko Widodo orang. “Di antaranya ada seorang pengurus Taman Nasional bersama Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Hal ini Pulau Komodo waktu pertama kali dibuka,” kata Wakil dikarenakan Presiden menyadari bahwa masih Menteri ATR/Wakil Kepala BPN. banyak tanah-tanah yang berada di wilayah NKRI yang belum didaftarkan. Dalam sambutan selamat datangnya, Bupati Manggarai Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Presiden Penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat kali ini Joko Widodo terhadap Kabupaten Manggarai Barat, diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati Manggarai khususnya Labuan Bajo. Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (21/01/2020). Pada kegiatan ini diserahkan 2.500 sertipikat tanah kepada “Pak Presiden tidak hanya mendiskusikan program tetapi masyarakat dan diserahkan langsung oleh Presiden kepada juga menyalurkan anggaran untuk merealisasikan Labuan 12 orang perwakilan masyarakat. Bajo menjadi objek wisata super prioritas. Terima Kasih Pak Joko Widodo,” ujar Bupati Manggarai Barat (RH/AM/TA, 21 Kegiatan penyerahan sertipikat tanah ini dihadiri oleh Ibu Jan). Negara RI, Iriana Joko Widodo, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Provinsi NTT, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat, jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) serta tamu undangan lainnya. “Semua senang?” tanya Presiden kepada masyarakat yang hadir. “Senang!!!” pekik masyarakat. Kemudian Presiden menghitung satu persatu dan selesai perhitungan ke 2.500. Presiden merasa puas dengan hal tersebut seraya mengatakan bahwa ini harus dilakukan untuk memastikan agar masyarakat yang hadir memang menerima sertipikat tanah. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra 346 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PRESIDEN MINTA BUAT PERENCANAAN SEBELUM MEMINJAM KE BANK Alexander, orang pertama yang PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN diaudiensi oleh Presiden dengan KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM bangga mengatakan akan meminjam uang di bank dengan PENDAFTARAN TANAH menjamin kan sertipikatnya. Ia Selain sebagai pengakuan atas kepemilikan hak atas nantinya akan meminjam Rp25 juta tanah, sertipikat tanah juga dapat meningkatkan untuk modal membuka warung. perekonomian masyarakat. Caranya dengan “Warung tersebut nantinya akan dijaminkan ke bank untuk dijadikan modal usaha. dibuat untuk menjual bubur kacang Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dengan dan pisang goreng sebab rumah dijaminkan ke bank, masyarakat dapat memulai usaha saya ramai, Pak,” kata Alexander atau juga mengembangkan usaha, apabila mereka sudah kepada Presiden. “Apa tidak memulai usaha sebelumnya. kebanyakan Pak Alex? Masa cuma “Namun sebaiknya jangan digunakan untuk membeli buat bubur kacang dan pisang motor atau mobil. Jangan. Karena apabila digunakan goreng saja?” tanya Presiden usai untuk membeli kendaraan bermotor dan tidak bisa mendengar keterangan Alexander. mengembalikan, maka mobil atau motor tersebut akan Alexander yang kebingungan hanya ditarik oleh dealer dan sertipikat kita disita oleh bank,” tersenyum, lalu dinasehati oleh ujar Presiden saat memberikan pidato pada kegiatan Presiden agar mengkalkulasi ulang Penyerahan Sertipikat Tanah Untuk Rakyat di besaran pinjamannya ke bank. “Saat Halaman Kantor Bupati Manggarai Barat, Provinsi ada niat ingin meminjam, bapak NTT, Selasa (21/01/2020). dan ibu langsung buat perencanaan Hendaknya hasil pinjaman dari bank digunakan usahanya, mau pinjam berapa dan untuk memulai suatu usaha ataupun mengembang- untuk apa saja,” kata Presiden. kannya. “Barulah ketika usaha tersebut memperoleh Yos, seorang anggota masyarakat juga kebingungan ketika keuntungan, kita bisa membeli motor atau mobil. ditanya modal yang digunakan untuk meminjam ke bank. Selain itu, sebelum melakukan peminjaman ke bank Yos awalnya ingin meminjam dengan agunan ke bank Rp30 dengan agunan sertipikat, kita harus membuat juta untuk jualan beras, kembali berpikir ulang. “Coba bapak perencanaan,” kata Presiden. pikir, berapa harga beras sekarang? Kalau Bapak mau jadi Menurut Presiden, perencanaan adalah tahapan penjual beras, Bapak bisa jualan berapa ton dengan modal yang sangat penting dalam memulai suatu usaha. segitu. Tolong dikalkulasi kembali Pak Yos,” ujar Presiden. Modal yang diberikan hendaknya sesuai dengan Ambrosius, orang terakhir yang beraudiensi dengan kebutuhan usaha, dalam artian pas. Mengenai Presiden, mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak rencana membuka usaha, Presiden mengundang 3 punya keinginan untuk menjaminkan sertipikatnya ke (tiga) orang anggota masyarakat penerima sertipikat bank. “Ini warisan dari orang tua saya pak. Harus dijaga,” ujar tanah dengan latar belakang kepentingan berbeda. Ambrosius. (RH/TA/AM, 22 Jan). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 347

AWAL TAHUN 2020, MASYARAKAT GRESIK TERIMA 2.020 SERTIPIKAT TANAH PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN Ma s y a r a k a t KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM Kabupaten Gresik PENDAFTARAN TANAH tersenyum gembira. Pada bulan pertama tahun 2020 ini, Presiden Joko Widodo membagikan 2.020 sertipikat tanah kepada masyarakat yang khas dengan penganan pudak di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, Senin (27/01/2020). Dalam sambutannya setelah A. Djalil menyampaikan dengan adanya sertipikat tanah memberikan secara simbolis ini dapat memberikan peningkatan ekonomi, serta dapat kepada 12 orang penerima menghilangkan sengketa tanah. sertipikat, Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini pemerintah “Kalau sudah ada sertipikat tanah harus dirawat dan dijaga, telah dan akan terus mendaftarkan BPN tidak bisa menjaga tanah Bapak dan Ibu, tetapi BPN tanah di Indonesia sampai seluruh hanya memberikan sertipikat,” pesan Menteri ATR/Kepala tanahnya terdaftar. Tahun 2017 BPN. sebanyak 5 juta bidang tanah telah didaftarkan, kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 7 Salah satu penerima sertipikat tanah adalah Sumarni (49). juta bidang, dan tahun 2019 menembus angka 11,2 juta Sosok ibu rumah tangga ini dengan semangat menceritakan bidang tanah berhasil didaftarkan. rasa bahagianya ketika ditemui Tim Humas Kementerian ATR/BPN sesaat setelah menerima sertipikat tanah dari Lebih lanjut Presiden Joko Widodo memberikan pesan kepada masyarakat Kabupaten Gresik untuk lebih produktif Presiden. “Senang Mas tidak bisa dibayangkan dalam menggunakan sertipikat tanah. “Kalau sertipikat soalnya kalau ngurus sendiri kan susah. Rencana mau digunakan untuk agunan ke bank harus dihitung dan sertipikat saya ini mau saya simpan dahulu, dan dikalkulasikan dengan benar, jangan digunakan untuk kalau butuh biaya saya agunkan ke bank dan keperluan yang tidak semestinya, seperti beli mobil, motor, semoga bermanfaat seterusnya agar tidak jadi lebih baik untuk modal usaha,” ujar Presiden Joko Widodo. pertengkaran terkait pertanahan di lain hari,” Dalam sambutannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang ungkap Sumarni sembari tersenyum lebar. (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Selain Presiden, Menteri ATR/Kepala BPN dan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat kali ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan dua Staf Khusus Presiden M. Fadjroel Rachman serta Putri Tanjung. (RE/AM, 28 Jan). 348 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DARI ORANG TUA SAMPAI ANAK MUDA DAPAT SERTIPIKAT TANAH sertipikat tanah namun PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN ia tidak tahu bagaimana KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM cara membuatnya. Sebagai seorang petani yang sehari- PENDAFTARAN TANAH hari pergi ke sawah mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus sertipikat tanahnya. Untuk itu dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang digulirkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mereka menyambut baik dan sangat bersyukur karena tidak perlu repot mengurus sertipikatnya. “Petugas aktif, meminta kelengkapan data dan mengukur tanah kami, dan prosesnya cepat jika ada kelengkapan data yang Sorak-sorai masyarakat menggema di Taman kurang petugas dengan aktif memintanya kepada kami,” Budaya Kulon Progo pagi ini, mereka datang dari ungkap tiga wanita lansia ini. 4 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta untuk menjemput tanda bukti hak atas tanahnya Hal senada juga disampaikan Sugiyanto (36) warga Sumber yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo Mulyo, Bambanglipuro, Bantul. Ia mengatakan proses kepada 3.218 masyarakat, Kulon Progo, Jumat (31/1/2020). sertipikasi tanahnya mudah dan cepat.“Terhitung prosesnya “Diangkat sertipikatnya mau saya hitung,” ucap Presiden 3 bulan dari proses pertama kali pendaftaran tanah, dan yang kemudian serentak diikuti oleh masyarakat Alhamdulillah hari ini saya sudah terima sertipikat tanah, dengan mengangkat sertipikat tanahn­ya tinggi- dan diserahkan Presiden lagi,” imbuhnya dengan semangat. tinggi. Orang tua, muda, bahkan anak-anak pun turut (RO/WD/LS). mengangkat sertipikat tanah. Tak terkecuali tiga orang perempuan lansia yang bernama Senen (79), Wagiyah (80) dan Maria Goreti Ngatiyem (64) warga Desa Banjararum Gunungkidul. Meskipun sudah tua tak menyurutkan semangat mereka untuk datang berangkat pagi-pagi dari Gunungkidul menjemput kepastian hukum hak atas tanahnya yang sudah lama mereka nanti- nantikan di Kulon Progo. Senen yang lahir tahun 1941 mengaku bahwa tanahnya adalah tanah warisan orang tuanya yang sejak ia lahir belum memiliki sertipikat tanda bukti hak atas tanah. Tiga bersaudara ini mengaku sudah sejak lama ingin memiliki KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 349

KUNJUNGAN KERJA, PRESIDEN BAGI 3.218 SERTIPIKAT TANAH DI YOGYAKARTA PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN Presiden akhiri bulan KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM Januari 2020 ini dengan lakukan kunjungan kerja PENDAFTARAN TANAH ke Yogyakarta. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Jumat (31/01/2020) Presiden tanah untuk warga Yogyakarta ini. “Selain hak hukum atas Republik Indonesia (RI) serahkan tanah, pemberian sertipikat juga meningkatkan harkat dan 3.218 Sertipikat tanah kepada martabat masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Presiden,” masyarakat di Taman Budaya pungkas Sri Sultan Hamengkubuwono XI. Kulon Progo, Yogyakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Setelah serahkan sertipikat, Nasional pada kesempatan yang sama melaporkan bahwa Presiden RI menyampaikan bahwa tahun ini Yogyakarta akan menjadi provinsi yang semua sertipikat tanah ini adalah bukti bidang tanahnya telah didaftarkan. “Terdapat 2,4 juta hak atas tanah. “Setiap saya ke bidang tanah di Yogyakarta, Alhamdulillah tahun 2020 daerah, ke kampung-kampung, DIY lengkap,” ujar Sofyan A. Djalil disambut tepuk tangan saya mendengar ada sengketa masyarakat yang hadir. masalah tanah, di telinga saya itu Sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi terus, itu karena belum pegang menaruh perhatian untuk mendaftarkan tanah di ini,” ungkap Presiden sambil menunjuk sertipikat tanah yang seluruh Indonesia. Kementerian ATR/ dibawanya. BPN diperintahkan untuk mendaftarkan Oleh karenanya, Presiden RI seluruh bidang tanah di Indonesia paling memerintahkan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat lambat tahun 2025. Perlahan namun pasti penerbitan sertipikat untuk rakyat karena rakyat sangat target besar itu dijawab kementerian membutuhkan. “Siapa mau nunggu 160 tahun sertipikatnya ATR/BPN dengan melaksanakan program jadi ayo maju saya beri sepeda, pasti tidak ada yang mau,” Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap gurau Presiden disambut tawa masyarakat penerima (PTSL). Sejak awal program ini bergulir di sertipikat. tahun 2017 Kementerian ATR/BPN telah “Saya pesan kalau sertipikatnya sudah jadi biasanya daftarkan 5,4 juta bidang tanah, menyusul sertipikatnya mau disekolahkan, nggak apa-apa, tapi tahun 2018 berhasil dengan 9,3 juta bidang sebelum dipakai agunan ke bank tolong dihitung dulu tanah diselesaikan. Terbaru di tahun 2019 jangan ini sertipikat langsung keluar dari sini langsung ke lalu, Kementerian ATR/BPN torehkan bank,” tambah Presiden. rekor baru 11,2 juta bidang tanah berhasil Dalam kesempatan ini Gubernur D.I. Yogyakarta, Sri Sultan didaftarkan, sebuah pencapaian yang Hamengkubuwono XI mengapresiasi pemberian sertipikat patut di syukuri dan menambah motivasi di tahun 2020. (RO/WD/LS, 31 Jan). 350 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERAHKAN SERTIPIKAT TANAH DI KOTA MEDAN, SOFYAN A. DJALIL BICARA Rakyat (KUR) yang bunganya PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN hanya 6% setahun, diharapkan KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya,” tambah Sofyan A. PENDAFTARAN TANAH Djalil. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Selain mendaftarkan tanah-tanah Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. masyarakat melalui program Djalil melakukan kunjungan kerja di Kota Pendaftaran Tanah Sistematis Medan, Sumatra Utara, Sabtu (08/02/2020). Lengkap (PTSL), pemerintah Dalam kunjungannya, Sofyan A. Djalil berkesempatan juga akan mendaftarkan seluruh menyerahkan 200 (dua ratus) sertipikat tanah kepada tanah tempat ibadah dan tanah masyarakat Kota Medan, 11 (sebelas) sertipikat tanah wakaf. “Karena banyak kasus di wakaf, 1 (satu) sertipikat tanah rumah ibadah gereja, dan mana Kakeknya mewakafkan 1 (satu) sertipikat tanah aset Kepolisian Resor Kabupaten tanah lalu Cucunya menggugat. Simalungun. Kementerian ATR/BPN berusaha “Selamat kepada seluruh masyarakat penerima sertipikat untuk menghindari sengketa tanah yang saat ini hadir, semoga bermanfaat. Setelah atau konflik tersebut dengan menerima sertipikat tanah, saya harap Bapak dan Ibu menyertipikatkan tanah wakaf,” bisa jaga tanahnya dengan tahu letak tanah dan diberi tutupnya. patok agar tidak diakui orang lain dan bisa memanfaatkan Hadir dalam kesempatan yang tanah dengan sebaik-baiknya,” ujar Sofyan A. Djalil usai sama, Dadang Suhendi Kepala menyerahkan sertipikat tanah kepada delapan perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Medan. Sumatra Utara mengatakan Pemerintah saat ini sangat sadar akan pentingnya sertipikat keberhasilan program PTSL tidak tanah baik untuk legalitas hukum atas bidang tanah, untuk lepas dari dukungan Pemerintah Daerah dan Perangkat mengurangi sengketa dan konflik pertanahan ataupun Desa. “Suksesnya pelaksanaan PTSL ini, tidak kalah penting dalam investasi dunia usaha. Oleh karena itu mendaftarkan dari dukungan Pemerintah Daerah yang ada di Sumatra seluruh bidang tanah menjadi salah satu Proyek Strategis Utara. Salah satu buktinya Kantor Pertanahan Kota Medan Nasional yang terus digalakkan. Setelah menerima mendapat hibah dari Pemerintah Kota Medan senilai Rp17,8 sertipikat, Pemerintah berharap tanah tersebut tidak dijual miliar diberikan dalam bentuk bangunan dengan luas tanah karena tanah tidak bertambah, masyarakat juga diminta 2.768 m² dan juga bantuan dari Pemerintah Kabupaten Deli untuk bisa sadar akan pentingnya sertipikat tanah. “Sertipikat yang dimiliki menjadikan tanah kita sebagai Serdang diberikan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten aset hidup yang bisa kita gunakan menjadi sumber modal Deli Serdang dengan luas tanah 1.663 m²,” ujarnya. usaha, sehingga kita mempunyai akses lebih terhadap Wagiyo, salah seorang masyarakat penerima sertipikat tanah perbankan. Pemerintah ingin melindungi rakyat dari yang berprofesi sebagai buruh bangunan mengaku senang tindakan meminjam uang di rentenir karena bunganya mendapatkan sertipikat tanah apalagi Kantor Pertanahan tinggi sekali. Oleh karenanya ada program Kredit Usaha yang berperan aktif mendatangi masyarakat selama proses pendaftaran tanah. “Saya sangat senang didatangi BPN, sertipikat tanah yang saya dapat ini akan saya simpan untuk anak cucu,” ungkapnya. (NA/RH/RP, 08 Feb). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 351

PRESIDEN JOKOWI SERAHKAN 2.576 SERTIPIKAT TANAH DI KOTA JUANG PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Jika mendengar Kabupaten Bireun maka banyak yang sudah bersertipikat.“Nah ini jika tidak segera disertipikatkan belum mengetahui jika Kabupaten ini memiliki sejarah akan menjadi potensi sengketa pertanahan,” ungkap panjang perjuangan Negara Kesatuan Republik Presiden. Indonesia. Kota ini pernah menjadi Ibukota selama 48 Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa selain jam pada masa Agresi Militer Belanda kedua, oleh sebab itu memberikan kepastian hukum hak atas tanah, sertipikat mengapa Kabupaten Bireun memiliki julukan “Kota Juang”. juga dapat diagunkan ke bank untuk memperoleh modal Hari ini serasa ingin mengenang sejarah panjang Kabupaten dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bireun, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya Selanjutnya Presiden bertanya kepada seluruh penerima ke Kabupaten Bireun selain menghadiri acara Kenduri sertipikat, siapa yang mau minjam ke bank?,” tanya Joko Kebangsaan juga berkesempatan menyerahkan sertipikat Widodo. tanah untuk rakyat yang dilaksanakan di Lapangan Los Melawati salah satu penerima sertipikat tanah dari Bireun Galacticos, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2/2020). bergegas mengacungkan tangannya kepada Presiden. Ada 2.576 orang yang hadir menjemput kepastian hukum “Saya mau pinjam 20 juta rupiah Pak, mau jualan kelapa,” hak atas tanahnya yang diserahkan langsung oleh Presiden tutur Melawati. Joko Widodo. Penerima sertipikat tanah tidak hanya berasal “Dua puluh juta rupiah itu banyak loh mau dapat berapa dari Kabupaten Bireun, namun dari beberapa Kabupaten/ truk kelapanya?,” canda Presiden. Kota di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Bireun, Kabupaten “Apabila mau pinjam ke bank, saya pesan tolong di itung, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bener dikalkulasi bisa angsur ndak bisa nyicil ndak,” pungkas Meriah. Presiden Republik Indonesia. Setelah menyerahkan sertipikat secara simbolis kepada Sementara itu dalam sambutannya Menteri Agraria dan 13 penerima, Presiden Joko Widodo mengungkapkan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengapa sertipikat tanah ini di percepat, karena sengketa Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa pihaknya telah tanah terjadi dimana-mana. “Penyebabnya adalah menargetkan akan mengupayakan paling lambat tahun masyarakat hanya menguasai secara fisik tapi belum pegang 2024 seluruh tanah di Provinsi Aceh terdaftar,” ungkap kepastian hukum hak atas tanah dalam bentuk sertipikat,” Sofyan A.Djalil. (RO/AM/RM/JR. 22 Feb). ujar Presiden. Seperti contoh di Aceh dari 3.2 juta bidang tanah yang seharusnya disertipikatkan baru 1.2 juta bidang tanah yang 352 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PTSL TERUS BERGULIR MENDAFTARKAN TANAH DI SELURUH INDONESIA PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Program Prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Dengan kunjungan tersebut, diharapkan dapat Lengkap (PTSL) merupakan tanggung jawab mempercepat program Pemerintah dalam pendaftaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan tanah agar berjalan dengan lancar. “Saya berterima kasih Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang akan terus dengan kehadiran Bapak Ibu yang akan mempercepat digencarkan sampai dengan tahun 2025. Diharapkan program PTSL khususnya di daerah dan ini kita akan terus seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun tersebut follow up terus,” terang Sofyan A. Djalil. dapat terdaftar dan bersertipikat. Lebih lanjut Sofyan A. Djalil menambahkan, bahwa PTSL “Semakin banyak tanah disertipikatkan maka semakin telah menjadi program unggulan. “Program PTSL ini sudah bagus bagi kemakmuran masyarakat, ekonominya semakin menggelinding seperti bola salju, semakin lama semakin tumbuh cepat dan ada kepastian hukum hak atas tanah,” besar bergulir. Komitmen Pemerintah, Insya Allah kita ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada saat targetkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia menerima kunjungan para Bupati Provinsi Jawa Tengah terdaftar, tetapi lebih cepat lebih baik,” pungkas Menteri dan jajaran Pimpinan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa ATR/Kepala BPN. tengah di Aula PTSL, Gedung Kementerian ATR/BPN, Senin Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah BPN (02/03/2020). Kunjungan ini membahas bantuan Anggaran Provinsi Jawa Tengah Jonahar kepada Tim Humas ATR/ Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk PTSL. BPN menerangkan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/ BPN dengan Pemerintah Daerah. “Dengan pertemuan ini, pertama bisa menjadi contoh bahwa BPN dengan Bupati dan Kepala Daerah guyub atau selalu menjalin hubungan dengan baik untuk menyelesaikan target PTSL. Untuk Jawa Tengah sendiri, ditargetkan pada tahun 2023 dan ada sebagian kabupaten pada tahun 2021 seluruh bidang tanah sudah terdaftar,” ujarnya. Turut hadir dalam kunjungan ini Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Suyus Windayana, Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Adi Darmawan, Inspektur Jenderal, Sunraizal, Bupati Cilacap, Bupati Banyumas , Wakil Bupati Pemalang, Bupati Sragen dan Bupati Pekalongan. (AM/RE. 02 Mart). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 353

PASTIKAN PENINGKATAN KUALITAS PTSL, KEMENTERIAN ATR/BPN LAKSANAKAN UJIAN KOMPETENSI PETUNJUK TEKNIS PTSL PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Saat ini pandemi Covid-19 masih menyebar di Sejak hadirnya program PTSL tahun 2017, Kementerian ATR/ seluruh Indonesia, tetapi tidak menjadi hambatan BPN mampu mendaftarkan lebih dari target yang sudah bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan ditetapkan Presiden. Tahun 2017, Kementerian ATR/BPN Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk terus mampu mendaftarkan 7 juta bidang tanah dari target 5 melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia juta bidang tanah. Pada tahun berikutnya, bahkan mampu (SDM). Melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia mendaftarkan 9 juta bidang tanah dari target 7 juta bidang (PPSDM), Kementerian ATR/BPN menggelar uji kompetensi tanah. Tahun 2019 meningkat lagi, dari target 9 juta berhasil e-sosialisasi Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis mengeluarkan produk sampai dengan 11 juta lebih. Tahun Lengkap (PTSL) di lingkungan Kementerian ATR/BPN melalui 2020, Kementerian ATR/BPN mendapatkan target PTSL Video Conference, Selasa (09/06/2020). sebanyak 10 juta bidang tanah. Sebelumnya, PPSDM juga melaksanakan kegiatan Uji kompetensi ini dilaksanakan melalui Video Conference e-sosialisasi PTSL tahun 2020 pada tanggal 2 s.d. 5 Juni diikuti oleh 1.800 orang peserta dibagi menjadi 2 (dua) 2020 lalu. “Ujian ini merupakan refleksi dari pembelajaran klaster (5 kelompok) yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah yang kemarin pada saat sosialisasi. Juga diharapkan dapat BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, memberikan kepastian persepsi yang sama,” ujar Kepala Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Infrastruktur PPSDM, Deni Santo. Pertanahan serta Ketua Ajudikasi PTSL. PPSDM selaku Deni Santo lebih lanjut menjelaskan bahwa uji kompetensi Panitia Penyelenggara sangat berharap agar banyak peserta PTSL ini merupakan komitmen pimpinan maka harus yang mampu menyelesaikan soal uji kompetensi ini dengan dilaksanakan dengan serius juga. “Masih banyak persepsi baik. yang tidak sama sehingga hasilnya juga bisa berbeda. Ini Diharapkan dengan adanya pelaksanaan uji kompetensi merupakan permintaan pimpinan, sampai sejauh mana e-sosialisasi Petunjuk Teknis PTSL ini, dilakukan proses peserta memiliki persepsi yang sama,” ungkapnya. untuk terus belajar dari kekurangan sehingga dapat Seperti yang diungkapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN diperbaiki. Dengan begitu Kementerian ATR/BPN dapat pada Video Conference sebelumnya bahwa fokus program terus berkomitmen Melayani, Profesional dan Terpercaya PTSL bukan hanya pada kuantitas tetapi harus juga terhadap masyarakat. (TA/RE, 09 Juni). memikirkan kualitas. Maka tahun ini, ditetapkan sebagai tahun peningkatan kualitas PTSL. 354 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

5.126 SERTIPIKAT DISERAHKAN SECARA VIRTUAL DI KABUPATEN MALANG PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Penyerahan sertipikat secara virtual kembali daerah dalam meningkatkan pendapatan, menghindari dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ kebocoran dari pemalsuan BPHTB dan lain-lain, kami Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kali ini targetkan seluruh Pemda dan Pemkot di Jawa Timur akan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Malang terkoneksi dengan Kementerian ATR/BPN melalui kerja diserahkan 5.126 sertipikat hak atas tanah kepada sama dan untuk itu kami terus berusaha memberikan masyarakat Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat layanan yang efesien, transparan dan cepat,” pungkasnya. (26/06/2020). Hal ini merupakan suatu terobosan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang La Ode komitmen yang terus dilakukan Kementerian ATR/BPN Asrafil, mengatakan dalam penyerahan pada kali ini untuk tetap menjalankan penyerahan sertipikat melalui berjalan dengan lancar karena dukungan berbagai pihak program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan optimis pada bulan Juli 2020 target PTSL akan selesai meskipun tengah dihadapkan pada Pandemi Covid-19. 100%, “Pelaksanaan PTSL tahun 2020 di Kabupaten Malang Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam tidak mengalami hambatan dan kendala, semuanya sambutannya mengatakan bahwa penyerahan sertipikat berjalan dengan lancar disebabkan dukungan penuh dari ini untuk membantu perekonomian masyarakat serta berbagai pihak dan semoga penyelesaian PTSL tahun memberi kepastian hukum kepada masyarakat. “Jika telah 2020 ditargetkan pada bulan Juli 2020 akan selesai 100%,” bersertipikat maka sengketa akan hilang, masyarakat bebas paparnya. dari rentenir, masyarakat punya akses dari perbankan dan Kepemilikan sertipikat sangat penting bagi rakyat yaitu itu akan membantu ekonomi rakyat kita. Semoga sertipikat sebagai hak atas tanah dan sebagai pengelola administrasi yang telah diterima akan membawa manfaat untuk yang aman, tertib sehingga tidak ada sengketa tanah yang perbaikan ekonomi dan kepastian hukum atas tanah,” kata terjadi pada rakyat. “Kami menyambut baik atas program Sofyan A. Djalil. PTSL, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk Sofyan A. Djalil juga berpesan jika target PTSL pada terus berupaya semaksimal mungkin berperan aktif dalam bulan Juni sudah 100% di Kabupaten Malang agar segera mendukung program PTSL dan progam-program strategis melanjutkan pekerjaan yang sebelumnya terhambat akibat lain di sektor agraria, agar dapat berjalan efektif, efisien, mengejar target PTSL. “Jika bulan Juli sudah 100% banyak tepat sasaran serta mampu memberikan manfaat maksimal waktu kita untuk mengerjakan pekerjaan yang selama ini kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten barangkali tertinggal akibat kita kejar target PTSL. Bereskan Malang Wahyu Hidayat. buku tanah, warkah, menyicil semua tunggakan mudah- Penyerahan sertipikat secara virtual juga dihadiri oleh mudahan kita mulai tahun 2021 tidak ada lagi tunggakan,” Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, Kepala ujarnya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Edy Handojo, Asisten Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Pemerintahan dan Kesrah Provinsi Jawa Timur Abdul Sahab, Virgo Eresta Jaya, mengungkapkan layanan yang terkait jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/ pertanahan sangat besar kontribusinya terhadap BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia serta jajaran pendapatan daerah di bidang pertanahan. “Sebagai contoh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan BPHTB 2019 sebesar 13,6 triliun, membantu pemerintah penerima sertipikat. (JR/RE, 27 Juni). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 355

KEMENTERIAN ATR/BPN SERAHKAN 6.014 SERTIPIKAT SECARA VIRTUAL PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN jajarannya dalam percepatan KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM penyertipikatan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PENDAFTARAN TANAH (PTSL). “Banyaknya manfaat dari sertipikat ini harus kita sadari, BPN akan terus kita dorong untuk mengerjakan pembuatan sertipikat dalam program PTSL secara lebih cepat. Pada tahun ini memang karena Covid, jadi ada penyesuaian anggaran sehingga target 2020 terpaksa dikurangi, tapi di 2021 Insya Allah kita akan kembali ke target semula,” jelasnya. Menteri ATR/Kepala BPN menambahkan dalam pelaksanaan PTSL, dukungan dari Pemerintah Daerah sangat membantu. Oleh sebab itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau kepada seluruh jajaran yang berada di daerah untuk terus melakukan pendekatan kepada pemda supaya pelayanan publik bisa berjalan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan lebih cepat. “Dukungan dari pemerintah daerah baik di Pertanahan Naional (ATR/BPN) kembali tingkat provinsi maupun kabupaten sangat membantu, menyelenggarakan kegiatan penyerahan saya harapkan seluruh Kantor Wilayah BPN di Indonesia sertipikat tanah untuk rakyat. Sebanyak 6.014 supaya melakukan program yang sama, pendekatan kepada sertipikat tanah dibagikan secara virtual kepada masyarakat pemda demi pelayanan publik bisa berjalan lebih cepat,” yang bermukim di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Jumat tutur Sofyan A. Djalil. (26/06/2020), yang tersebar di 29 Desa/Kelurahan dalam 11 Kecamatan pada Kabupaten Cilacap. Sebelum acara Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Tengah, ini digelar, sebagian sertipikat telah diserahkan sebagai Taj Yasin Maimoen menyampaikan dukungannya terhadap pendokumentasian awal sebanyak 1.500 sertipikat, sisanya percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL, karena dengan 4.514 sertipikat dibagikan bertahap melalui masing-masing adanya kepemilikan sertipikat tanah bukan saja bermanfaat pemerintah desa. bagi pemiliknya secara pribadi akan tetapi juga secara Penyerahan sertipikat virtual pertama ini dihadiri oleh sosial mampu menekan terjadinya konflik pertanahan yang Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Wakil Menteri ATR/ masih kerap terjadi. “Kami dari jajaran Pemerintah Provinsi Wakil Kepala BPN Surya Tjandra beserta Wakil Gubernur Jateng terus mendukung program sertipikat tanah untuk Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, jajaran Pejabat Pimpinan rakyat. Upaya untuk memersuasi masyarakat yang bidang Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah tanahnya belum bersertipikat agar mau disertipikatkan BPN Provinsi Jawa Tengah Jonahar, Kepala Kantor Wilayah akan terus kami lakukan. Begitu pula edukasi mengenai BPN se-Indonesia, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji pentingnya sertipikat juga akan terus kami berikan kepada dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap Yuli masyarakat,” ucapnya. Mardiono serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tentunya penerima sertipikat. Lebih lanjut Taj Yasin Maimoen menambahkan sertipikat Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN tanah juga bisa untuk mendukung kemajuan di sektor menyampaikan banyak masyarakat yang membutuhkan ekonomi, khususnya di usaha kecil menengah.“Seperti yang sertipikat karena banyak sekali manfaat yang didapat selalu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa sertipikat bisa masyarakat dengan memiliki sertipikat. “Dengan begitu digunakan untuk modal usaha, dengan demikian mereka masyarakat sangat mengharapkan sekali pemerintah secara yang belum punya usaha lalu bisa memulai usahanya, dan umum dan BPN secara khusus bisa bekerja lebih cepat bagi yang sudah memiliki usaha bisa meningkatkan dan lagi untuk melaksanakan atau men-deliver menyerahkan mengembangkan usahanya agar bisa lebih maju dan lebih sertipikat sebanyak mungkin kepada rakyat,” ujarnya. besar. Artinya sertipikat ini bisa mendorong pengembangan Untuk itu, Menteri ATR/Kepala BPN terus mendorong dan daya saing ekonomi produktif masyarakat, dengan begitu ketika usaha masyarakat berjaya, maka akan mampu mengurangi kemiskinan khususnya di Jawa Tengah,” pungkasnya. (LS/AF, 27 Juni). 356 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

LAKSANAKAN SYNCHRONOUS LEARNING PETUNJUK TEKNIS PTSL DALAM STRATEGI PERCEPATAN PTSL Kementerian Agraria PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN dan Tata Ruang/ KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) PENDAFTARAN TANAH melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), melaksanakan Synchronous Learning Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian target PTSL tahun 2020 baik secara yuridis maupun anggaran. “Ini merupakan tantangan mulai tahun ini kita harus memastikan semua lokasi Penlok buat kita, meskipun dengan di Kelurahan/Desa itu diusahakan fokusnya Desa Lengkap, adanya pandemi Covid-19 saat wajib Desa Lengkap. Kemudian 2021 itu harus merapat, ini memang mengganggu mendekat, dan menyeluruh jadi semua output dari PTSL itu pelaksanaan PTSL, tetapi harus Desa Lengkap yang sesuai dengan Juknis,” ujarnya. diharapkan dengan dilakukannya Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengukuran dan Synchronous Petunjuk Teknis PTSL Pemetaan Kadastral, Embun Sari sependapat dengan Dwi ini dapat menemukan jalan keluar Purnama jika inti dari Juknis PTSL ini adalah harus membuat atas permasalahan yang terjadi. desa lengkap. “Awal tahun kita penuh semangat untuk Tentunya kita harus melakukan membuat Desa Lengkap ini dengan strategi Mendekat, diskusi mengenai best practice Merapat, Menyeluruh. Tetapi ternyata di tengah jalan yang dapat dilakukan tahun ini kita menghadapi masalah baru dengan adanya pandemi serta tahun lalu atau ada kekurangan yang bisa diperbaiki ke Covid-19. Maka di sini sedang disiapkan protokol terkait depannya. Harapannya ini dapat menghasilkan terobosan- dengan pelaksanaan Desa Lengkap di tengah wabah,” kata terobosan baru dalam upaya percepatan program PTSL,” Embun Sari. ujar Deni Santo, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Kegiatan Synchronous Learning Petunjuk Teknis PTSL Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN saat acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan Uji Kompetensi Synchronous Learning PTSL melalui video conference, Selasa e-sosialisasi PTSL Tahap II yang akan dilaksanakan pada (30/06/2020). Kamis, 2 Juli 2020, yang sebelumnya telah digelar Uji Kompetensi e-Sosialisasi PTSL Tahap I pada 9 Juni 2020 lalu. Lebih lanjut Deni Santo menjelaskan bahwa ini kesempatan Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, yang bagus dalam mengikuti e-sosialisasi juknis PTSL. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Pada Syncronous Learning PTSL sebelumnya, Deni Santo Tata Usaha, Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan serta mencermati masih mengemuka pembahasan terkait hal Ketua Ajudikasi PTSL. (TA/RE, 30 Juni). teknis, revisi anggaran, fokus Desa Lengkap dan diskusinya terus bergerak. Dan yang terpenting adalah, terkait penetapan lokasi yang juga dibahas dalam juknis tersebut. Direktur Pengaturan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Dwi Purnama mengatakan, saat ini sudah terbentuk desa lengkap di 55% Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. “Rinciannya ada 10,2% Desa Lengkap dari 9.081 desa yang ditargetkan dan 925 desa sudah menjadi desa lengkap,” kata Dwi Purnama. Dijelaskan pula, tahun 2020 ini merupakan tahun kualitas tetapi berpotensi terhambat dengan adanya pandemi Covid-19. Meskipun tidak dapat tercapai dengan maksimal karena ada revisi anggaran, tetapi Penetapan Lokasi (Penlok) tahun 2020 harus diselesaikan sampai dengan Desa/ Kelurahan lengkap. Sementara itu di tahun 2021 diupayakan dengan strategi Mendekat, Merapat, Menyeluruh. “Jadi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 357

PERCEPAT PENCAPAIAN TARGET PTSL, KEMENTERIAN ATR/BPN TERUS TINGKATKAN PENGELOLAAN SDM PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) langkah, tindakan dan kebijakan yang diambil masing- KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM merupakan aspek yang sangat penting untuk masing satuan kerja sama,” ungkapnya. mendukung jalannya roda organisasi. Oleh karena Sejak hadirnya program PTSL tahun 2017, Kementerian ATR/ PENDAFTARAN TANAH itu, fungsi-fungsi dalam pengelolaan SDM harus BPN mampu mendaftarkan lebih dari target yang sudah dilaksanakan secara optimal. Melalui Pusat Pengembangan ditetapkan Presiden. Tahun 2017, Kementerian ATR/BPN Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kementerian ATR/BPN mampu mendaftarkan 7 juta bidang tanah dari target 5 menggelar Uji Kompetensi e-Sosialisasi Petunjuk Teknis juta bidang tanah. Pada tahun berikutnya, bahkan mampu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di lingkungan mendaftarkan 9 juta bidang tanah dari target 7 juta bidang Kementerian ATR/BPN melalui video conference, Kamis tanah. Tahun 2019 meningkat lagi, dari target 9 juta bidang (02/07/2020). tanah, berhasil mendaftarkan sampai lebih dari 11 juta Sebelumnya, PPSDM juga melaksanakan Synchronous bidang tanah. Untuk tahun 2020, target PTSL sebanyak 10 Learning Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis juta bidang tanah. Lengkap (PTSL) tahun 2020 pada tanggal 29 s.d. 30 Juni Uji kompetensi tahap II ini dilaksanakan melalui video 2020 dengan tujuan untuk mempercepat pencapaian target conference yang diikuti oleh 1.108 orang peserta dan terbagi PTSL tahun 2020 baik secara yuridis maupun anggaran. menjadi 2 (dua) klaster. Klaster I terdiri dari Kepala Kantor Kegiatan tersebut juga merupakan rangkaian kegiatan dari Wilayah (Kanwil) BPN, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Uji Kompetensi e-Sosialisasi PTSL Tahap II. Bidang Infrastruktur Pertanahan, Kepala Bidang Hubungan Jajaran Kementerian ATR/BPN terus berupaya untuk Hukum Pertanahan dan Kepala Kantor Pertanahan. Klaster meningkatkan kualitas dari pelaksanaan PTSL.“Ini dilakukan II terdiri dari Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dan Kepala dalam rangka lebih meyakinkan dan memastikan apa yang Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan. sudah dilakukan tiga tahun terakhir dan rencana ke depan Uji Kompetensi e-Sosialisasi PTSL tahap II ini juga kita bahwa tahun ini lebih meningkatkan kualitas data PTSL,” merupakan hasil evaluasi dari Uji Kompetensi e-Sosialisasi ujar Deni Santo, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya PTSL Tahap I pada 9 Juni 2020 lalu. Diharapkan dengan Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN. adanya pelaksanaan Uji Kompetensi e-Sosialisasi Petunjuk Lebih lanjut Deni Santo menjelaskan, bahwa uji kompetensi Teknis PTSL Tahap II ini, menjadi langkah pembelajaran yang PTSL Tahap II ini untuk melihat dan menyamakan sejauh efektif. Dengan begitu, Kementerian ATR/BPN dapat terus mana persepsi terkait PTSL. “Masih banyak persepsi yang menjalankan komitmen untuk terus Melayani, Profesional tidak sama sehingga hasilnya juga bisa berbeda. Ini dan Terpercaya bagi masyarakat. (RE, 02 Juli). merupakan langkah dari menyamakan persepsi itu. Jadi 358 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2.971 SERTIPIKAT DISERAHKAN DI PROVINSI SERIBU PULAU PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Penyerahan sertipikat terus dilakukan untuk PTSL dan 22 Desa berpotensi menjadi Desa Lengkap, memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan kemudian dari 22 Desa Potensi tersebut, 11 Desa telah meningkatkan dampak ekonomi bagi rakyat. Pada deklarasi sebagai Desa Lengkap, telah diusulkan ke kesempatan kali ini Kementerian Agraria dan Tata Kementerian untuk dilakukan penilaian. Mudah-mudahan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan dapat disetujui dan selanjutnya akan menyusul desa-desa sejumlah sertipikat di Provinsi Maluku tepatnya 2.020 lain,” ungkap Toto Sutantono. sertipikat di Kabupaten Seram Bagian Timur dan 951 Penyerahan sertipikat juga diharapkan dapat membantu sertipikat di Kabupaten Buru secara virtual pada Jumat perekonomian pasca pandemi Covid-19 yang melanda (03/07/2020). rakyat. Untuk itu penyerahan sertipikat kepada rakyat Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan agar menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi. masyarakat dapat menggunakan sertipikat tersebut secara “Kegiatan PTSL ini dapat membangun data bidang tanah bijaksana. “Kalau sertipikat itu mau digunakan sebagai baru, adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum jaminan pinjaman hati-hati, tolong dihitung benar-benar hak atas tanah masyarakat sehingga dapat meningkatkan apakah bisa dikembalikan, apakah usahanya prospektif perekonomian, kesejahteraan dan kemakmuran punya harapan dan potensi. Tujuan pemerintah dengan masyarakat,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten memberikan sertipikat ini agar rakyat bisa bebas dari Seram Bagian Timur, Herryanto Aritonang. rentenir, karena pinjam dari rentenir bunganya sangat Apresiasi juga diucapkan oleh Bupati Buru, Ramli Umasugy tinggi sedangkan kalau pinjam KUR bunganya hanya 6% atas penyerahan sertipikat kali ini. “Saya apresiasi satu tahun sedangkan rentenir 20% per bulan,” ujarnya. ATR/BPN atas program PTSL, masyarakat kami dapat Lebih lanjut, program target PTSL yang begitu banyak juga memanfaatkannya dengan baik. Karena begitu besar harus diikuti dengan kualitas yang baik.“Bukan hanya target dampak yang dirasakan masyarakat setelah menerima kuantitas yang kita kejar tetapi kualitas. Karena target fisik sertipikat dan ada beberapa hal dalam rangka seperti dan kuantitas yang kita capai kualitas kita abaikan nanti di membantu untuk anak sekolah maupun modal usaha untuk masa yang akan datang jadi masalah. Ingat kualitas paling dapat meminjam di bank,” ucapnya. penting, kualitas bukan hanya program PTSL tetapi kualitas Penyerahan sertipikat secara virtual kali ini diikuti juga pelayanan harus terus kita tingkatkan,” kata Sofyan A. Djalil. oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Maluku, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/ Toto Sutantono menjelaskan PTSL di wilayah Maluku BPN, Kakanwil BPN se-Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan yang nantinya akan menjadi Desa Lengkap. “Karena PTSL Kabupaten Buru serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan ini bertujuan mewujudkan Pendaftaran Tanah Sistematis Daerah dan tentunya para penerima sertipikat. (JR/RE, 03 Lengkap, maka kami laporkan bahwa pelaksanaan PTSL Juli). tahun ini meliputi 54 Desa, telah ditetapkan sebagai lokasi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 359

BAGIKAN 5.950 SERTIPIKAT TANAH DI LAMPUNG, EMPAT KEPALA DAERAH APRESIASI KERJA KEMENTERIAN ATR/BPN PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Tiga Kantor Pertanahan (Kantah) di Provinsi yg dilaksanakan di Kota Metro sangat memberikan nilai Lampung, yakni Kantah Kota Metro, Kantah positif. Banyak bantuan kepada masyarakat. Peran sertipikat Kabupaten Tanggamus, serta Kantah Kabupaten tanah sangat penting karena memberikan kekuatan hukum Lampung Utara berhasil merampungkan 5.950 atas tanah milik masyarakat. Kami juga bekerja sama sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis dengan Kantah Kota Metro berupa penyertipikatan tanah- Lengkap (PTSL). Hal ini dibuktikan dengan diserahkannya tanah Barang Milik Negara,” kata Wakil Wali Kota Metro. sertipikat tanah tersebut melalui video conference di masing- Komitmen dukungan pelaksanaan PTSL disuarakan masing daerah tersebut, Jumat (03/07/2020). oleh Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus, A.M. Syafi’i. Dalam sambutannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ “Pemerintah Kabupaten Tanggamus sangat mendukung Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan pelaksanaan PTSL. Sebagai bukti, kami menunjuk tim A. Djalil mengungkapkan apresiasi terhadap kinerja pendamping dalam pelaksanaan PTSL di lapangan dalam jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Lampung membantu pengumpulan data-data pertanahan, lalu atas kerja keras yang ditunjukkan. Ia mengatakan bahwa diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus masyarakat sangat senang karena tanah mereka sudah untuk diproses sertipikatnya. Kami juga meminta dukungan memiliki kepastian hukum serta dapat memberikan akses dari camat, lurah serta semua unsur untuk mendukung ke perbankan. “Target kami adalah 2025 seluruh tanah di pelaksanaan PTSL,” kata Wakil Bupati Tanggamus. wilayah Indonesia terdaftar seluruhnya. Untuk mewujudkan Hasil dari pelaksanaan program PTSL juga diapresiasi oleh target ini, kita perlu bergotong royong dan kerja bersama- Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo. Baginya, PTSL sama,” ujar Sofyan A. Djalil. sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. “Saya “Harapannya, jika tanah sudah terdaftar seluruhnya pada ucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN, tahun 2025 nanti sengketa tanah dapat kita benahi, serta khususnya Kantah Kabupaten Lampung Utara, yang sudah masyarakat dapat melakukan pengecekan sertipikat tanah bekerja keras dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Walau secara elektronik,” sambung Menteri ATR/Kepala BPN. dalam kondisi Covid-19, tetap mampu berikan hal terbaik Keberhasilan ketiga Kantah tersebut tidak lepas dari kerja bagi masyarakat,” kata Plt. Bupati Lampung Utara. sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) serta unsur Forum Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar mengungkapkan Gubernur Lampung, Arinal Djumaidi mengapresiasi kerja sebanyak 5.950 sertipikat tanah yang diserahkan pada hari sama yang terjalin selama ini. “Terima kasih kepada Kanwil ini berasal dari 1.350 sertipikat tanah hasil program PTSL BPN Lampung. Apresiasi juga terhadap program PTSL Kantah Kota Metro, 2.100 sertipikat tanah hasil program yang sudah dilaksanakan selama ini. Manfaat dari program PTSL Kantah Kabupaten Lampung Utara serta 2.500 ini dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung,” kata sertipikat tanah hasil program PTSL Kantah Kabupaten Gubernur Lampung. Tanggamus. “Selain itu, pelaksanaan redistribusi tanah Wakil Wali Kota Metro, Djohan mengungkapkan apresiasinya di Provinsi Lampung sudah selesai 100 persen,” ungkap atas PTSL yang sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu. “PTSL Kakanwil BPN Provinsi Lampung. (RH/LS, 03 Juli). 360 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BERI STIMULUS EKONOMI, KEMENTERIAN ATR/BPN LAKUKAN PENYERAHAN SERTIPIKAT VIRTUAL DI PROVINSI GORONTALO mengucapkan terima kasih atas PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN program Pendaftaran Tanah KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan Kementerian ATR/BPN. PENDAFTARAN TANAH “Saya berterima kasih kepada Pak Sertipikat tanah mempunyai arti penting untuk Presiden serta Kementerian ATR/ rakyat Indonesia, selain menjamin kepastian hukum BPN untuk program PTSL, serta hak atas tanah juga dapat menjadi roda penggerak masih ada beberapa pekerjaan ekonomi masyarakat. Kementerian Agraria dan yang kita harus selesaikan bersama Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus seperti Tanah Objek Reforma Agraria menyerahkan sertipikat melalui virtual, kali ini sebanyak (TORA), ada beberapa kabupaten 9.205 sertipikat diserahkan di Provinsi Gorontalo yang yang mengusulkan dan Pak Kakanwil terbagi di 5 kabupaten berbeda yaitu Kabupaten Gorontalo, meresponnya dengan baik,” ujarnya. Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat Gorontalo, Wartomo dalam (10/07/2020). kesempatan ini menyampaikan bahwa PTSL di Provinsi Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto yang mewakili Gorontalo nantinya diharapkan sampai kepada Provinsi Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan sertipikat Lengkap. “Melalui kegiatan PTSL selain memberikan tanah dapat menjadi stimulus ekonomi. “Dalam rangka sertipikat hak atas tanah juga akan mewujudkan desa/ memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19, kelurahan lengkap dan tahun depannya akan terbentuk maka percepatan penyerahan sertipikat kepada masyarakat kecamatan/kabupaten lengkap sehingga pada tahun 2024 dilakukan. Mengingat sertipikat merupakan salah satu semoga Provinsi Gorontalo akan menjadi provinsi lengkap,” produk hukum yang dapat dipakai sebagai stimulus pungkasnya. ekonomi khususnya kepada penerima sertipikat khususnya Selain PTSL, kini kantor pertanahan juga telah melaksanakan terhadap kebutuhan untuk membuka usaha, juga dalam Layanan Hak Tanggungan elektronik (HT-el) serta layanan meningkatkan usaha tentu sertipikat bisa dipakai jaminan berbasis elektronik lainnya. “Kami telah melaksanakan sebagai instrumen hukum mendapatkan modal,” kata layanan online untuk Hak Tanggungan, pengecekan, Himawan Arief Sugoto. SKPT dan Roya elektronik serta host to host untuk aplikasi Lebih lanjut Himawan Arief Sugoto pembayaran BPHTB telah terkoneksi dengan Pemerintah berpesan agar penerima sertipikat Daerah,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dapat memanfaatkan sertipikatnya Gorontalo, Kusno Katili. dengan baik. “Dengan PTSL maka Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga sangat mengapresiasi seluruh bidang tanah akan terdaftar kinerja kantor pertanahan. “Kami mengapresiasi dan dan sertipikat hasilnya akan terima kasih. Kegiatan ini bermuara untuk memberikan memberikan kepastian hukum kepada kepastian hukum kepada masyarakat Kabupaten Pohuwato. pemiliknya. Kita harapkan sertipikat Kedepan kami terus melaksanakan kolaborasi, integrasi dan ini dapat dimanfaatkan dengan baik mendukung langkah-langkah program pertanahan yang oleh masyarakat baik untuk kebutuhan dilakukan Kantor Pertanahan,” ujarnya. (JR/RE, 10 Juli). modal maupun untuk menjaganya. Namun, tanah perlu dijaga karena jika tidak akan menimbulkan konflik,” ucapnya. Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 361

MEMBANTU KESEJAHTERAAN RAKYAT, 1.725 SERTIPIKAT DIBAGIKAN DI TANAH MINANG PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN keterbatasan untuk mendapatkan KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM modal. Semoga dengan sertipikat ini mampu membantu masyarakat PENDAFTARAN TANAH dalam mendapatkan modal usaha sehingga bisa meningkatkan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan mengembangkan usahanya agar bisa Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 1.725 lebih maju dan lebih besar,” ucapnya. sertipikat tanah di Provinsi Sumatra Barat pada Kepala KantorWilayah (Kanwil) Provinsi Jumat (10/07/2020). Sertipikat tersebut diterbitkan Sumatra Barat, Saiful mengatakan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang, Kantor Pertanahan saat ini Kanwil BPN provinsi Sumatra Kabupaten Solok Selatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Barat bertekad untuk mewujudkan Sijunjung. Penerbitan sertipikat dalam Program Pendaftaran provinsi lengkap. “Provinsi Sumatra Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini akan terus dilaksanakan Barat telah melaksanakan peta desa guna memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang lengkap, kelurahan lengkap dan dimiliki masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nagari lengkap di semua kabupaten masyarakat. dan kota, mengacu pada roadmap Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil yang sudah dibuat dan tentunya memastikan penyerahan sertipikat ini betul-betul diterima tidak lepas dari peran kementerian, oleh yang berhak. “Jangan sampai ada yang tidak menerima, pemerintah provinsi serta pemerintah jangan sampai disimpan di kantor desa, di kantor BPN, kalau kabupaten/kota, kami jajaran kanwil disimpan di mana-mana nanti bisa hilang, suatu saat nanti BPN provinsi Sumatra Barat bertekad disalahgunakan oleh yang tidak berhak,” imbaunya. untuk mewujudkan Sumatra Barat Lebih lanjut Sofyan A. Djalil menambahkan dalam pelaksanaan lengkap tahun 2024,” ungkapnya. PTSL dukungan dari pemerintah daerah (pemda) sangat membantu. Oleh sebab itu, Menteri ATR/Kepala BPN Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Elfidian Iskariza mengimbau kepada seluruh jajaran yang berada di daerah mengatakan pentingnya sertipikat bagi kesejahteraan untuk terus melakukan pendekatan kepada pemda supaya masyarakat.“Dengan adanya program PTSL ini berarti sudah ada pelayanan publik bisa berjalan lebih cepat. status hak atas tanah masyarakat dan menjamin kesejahteraan “Dukungan dari pemda baik di tingkat provinsi maupun masyarakat, meskipun banyak ditemui banyaknya kendala kabupaten sangat membantu, saya harapkan seluruh Kantor namun karena kerja sama dan bantuan semua pihak, program Wilayah BPN di Indonesia supaya melakukan program yang PTSL ini dapat terlaksana,” ujarnya. sama, pendekatan kepada pemda demi pelayanan publik bisa Penyerahan sertipikat secara virtual pada kali ini turut dihadiri berjalan lebih cepat,” tutur Sofyan A. Djalil. oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/ Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno menyampaikan BPN, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dukungannya terhadap percepatan pendaftaran tanah melalui serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. Dengan PTSL. “Tidak bisa dipungkiri adanya sertipikat yang diberikan tetap memerhatikan protokol Covid-19, sertipikat diserahkan kepada masyarakat dengan program nasional memberikan langsung kepada perwakilan penerima oleh Wakil Bupati Kota suatu bantuan manfaat kepada masyarakat khususnya kita di Padang Hendri Septa, Plt. Bupati Solok Selatan Abdul Rahman, Sumatra Barat dengan mayoritas masyarakatnya berdagang Bupati Sijunjung Yusfir Arifin, didampingi masing-masing yang merupakan ciri dari masyarakat Minang, namun memiliki Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) yaitu Kakantah Kota Padang Elfidian Iskariza, Kakantah Solok Selatan Rivaldi, dan Kakantah Kabupaten Sijunjung Haniv. (RE/JR, 10 Juli). 362 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KOMITMEN KEMENTERIAN ATR/BPN SERTIPIKATKAN BIDANG-BIDANG TANAH WAKAF PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan termasuk tanah wakaf. Tapi kalau daerah tanah wakaf itu Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang gencar mendesak untuk disertipikatkan dan belum masuk PTSL, melakukan pendaftaran tanah. Pada tahun ini bisa nanti dokumen yang diperlukan dibawa ke kantor ditarget 10 juta bidang tanah terdaftar dan pertanahan setempat nanti akan dibantu dalam percepatan diharapkan pada tahun 2024 seluruh bidang tanah di pembuatan sertipikat,” kata Sofyan A. Djalil. Indonesia lengkap terdaftar dan bersertipikat, termasuk di Dalam rangka percepatan penyertipikatan tanah wakaf, dalamnya tanah wakaf. Menteri ATR/Kepala BPN berharap peran proaktif dari para “Kementerian ATR/BPN sangat bersemangat dan pengurus tanah wakaf. “Satu juga harapan saya kepada berkomitmen untuk menyertipikatkan tanah-tanah wakaf pengurus tanah wakaf untuk lebih proaktif. Banyak MoU dan tanah agama lainnya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, untuk penyertipikatan tanah ibadah, contohnya HKBP Sofyan A. Djalil saat menghadiri secara virtual Lokakarya yang cukup proaktif sehingga hampir seluruh tanah sudah Partai Golkar yang mengusung tema Sertifikasi Hak Atas bersertipikat,” tuturnya. Tanah Masjid, Senin (20/07/2020). Selain menjamin kepastian hukum, meminimalisir konflik Akibat banyaknya tanah wakaf yang belum didaftarkan, pertanahan dan mendorong perekonomian masyarakat, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa penyertipikatan tanah wakaf juga diharapkan dapat Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan Peraturan menjadi modal kesejahteraan umat untuk jangka panjang. Menteri ATR/Kepala BPN untuk memudahkan wakif dan “Tujuan akhirnya adalah supaya bagaimana tanah wakaf nazir untuk menyertipikatkan tanah wakafnya. “Kami telah bisa menjadi modal kesejahteraan umat untuk jangka mengeluarkan Permen yang memudahkan karena banyak panjang akan betul-betul ada kepastian hukum dan tidak tanah wakaf yang wakifnya tidak diketahui, cukup dengan terjadi sengketa di belakang hari,” imbuhnya. dua orang saksi. Kemudian ada masjid yang nazirnya tidak Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, ada yang diangkat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) maka Virgo Eresta Jaya juga menyatakan komitmennya cukup nazir sementara, itu antara lain. Juga misalnya biaya terhadap penyertipikatan tanah-tanah wakaf, khususnya dibebaskan tujuannya adalah supaya tanah wakaf lebih di Jawa Timur. “Kita punya komitmen penuh terhadap mudah disertipikatkan,” ucapnya. penyertipikatan tanah wakaf dan saya berharap kerja sama Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan bahwa antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan Kanwil BPN pendaftaran tanah wakaf bisa melalui dua mekanisme. Provinsi Jawa Timur semakin bisa dipererat. Mungkin nanti “Ada dua cara, cara pertama dengan Pendaftaran Tanah kita buat roadmap sama-sama untuk pengerjaan sehingga Sistematis Lengkap (PTSL), kalau desa itu sudah lengkap kita bisa dapatkan tanah wakaf yang terjamin kepastian maka otomatis seluruh tanah di desa itu sudah didaftarkan hukumnya,” ucapnya. (LS, 20 Juli). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 363

GERAKAN RODA EKONOMI MASYARAKAT, KEMENTERIAN ATR/BPN SERAHKAN SERTIPIKAT DI BUMI LANCANG KUNING PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN visi jangka panjang Riau yaitu KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM terwujudnya sebagai pusat perekonomian dan kebudayan PENDAFTARAN TANAH Melayu dalam lingkungan masyarakat agamis, sejahtera Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pada tahun 2025 yang akan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan datang,” ujarnya. sertipikat tanah kepada masyarakat Provinsi Riau Sebagai bentuk dukungan dan sebanyak 16.372 sertipikat. Pentingnya sertipikat keseriusan Pemerintah Provinsi untuk masyarakat dapat digunakan untuk menggerakkan Riau dalam rangka kelancaran roda ekonomi. “Dari segi ekonomi akan baik sekali, banyak transparansi dan akuntabilitas saudara kita punya tanah tapi tak punya sertipikat, pertama pelaksanaan Pendaftaran Tanah tidak bisa pergi ke bank untuk mendapatkan kredit murah, Sistematis Lengkap (PTSL) dan sekarang pemerintah mempunyai kredit murah yaitu KUR redistribusi Tanah Objek Reforma dengan bunga hanya 6% per tahun. Sertipikat ini surat Agraria (TORA), Gubernur Riau berharga yang bisa digunakan dan dapat memberikan setuju dan meminta perhatian manfaat seperti membuka usaha,” ujar Menteri ATR/Kepala para Bupati/Walikota Riau untuk BPN, Sofyan A. Djalil dalam penyerahan sertipikat secara memberikan bantuan dukungan virtual di Provinsi Riau, Jumat. (07/08/2020). teknis. “Kami akan terus Sesuai dengan instruksi Presiden RI, pergerakan ekonomi melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar dipercepat salah satunya dengan mempermudah guna kelancaran pelaksanaan PTSL dan redistribusi TORA, dan mempercepat aktivitas ekonomi. “Pemerintah ingin disamping itu agar menganggarkan APBD sesuai dengan mempercepat menginjeksi dana ke masyarakat dalam kemampuan daerah masing-masing,” ungkap Gubernur rangka pertumbuhan ekonomi, ini merupakan kebijakan Provinsi Riau, Syamsuar. Presiden bagaimana dengan cepat kita salurkan dana ke Perlu diketahui sebanyak 16.372 sertipikat yang diserahkan masyarakat supaya daya beli meningkat yang salah satunya di Provinsi Riau diantaranya 761 sertipikat di Kabupaten melalui pembebasan tanah untuk kepentingan umum, Bengkalis, 4.528 sertipikat di Kabupaten Indragiri Hilir, oleh sebab itu kalau ada rencana jalan tol yang belum ada 1.676 sertipikat di Kabupaten Indragiri Hulu, 269 sertipikat penloknya (penetapan lokasi) agar diselesaikan penloknya di Kabupaten Kampar, 1.820 di Kabupaten Kepulauan segera dengan demikian sehingga dapat menumbuhkan Meranti, 260 sertipikat di Kabupaten Kuantan Singingi, ekonomi,” tutur Sofyan A. Djalil. 3.399 sertipikat di Kabupaten Pelalawan, 228 sertipikat di Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar mengapresiasi Kabupaten Rokan Hilir, 1.720 sertipikat di Kabupaten Rokan penyerahan sertipikat ini. Ia mengatakan penyerahan Hulu, 760 sertipikat di Kabupaten Siak, 519 di Kota Dumai sertipikat ini penting untuk masyarakat Riau. “Penyerahan dan 432 sertipikat di Kota Pekanbaru. sertipikat virtual ini kami nilai sangat penting dan strategis, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Riau, M. hal ini merupakan bagian dari PSN sebagai wujud kehadiran Syahrir pada kesempatan ini juga menjelaskan kinerja negara untuk rakyat dalam rangka memberi kepastian kantor yang dipimpinnya. “Pada tahun 2020 Kanwil BPN hukum hak atas tanah serta dapat mendukung mewujudkan Provinsi Riau melaksanakan Program Starategis Nasional diantaranya sertipikasi TORA kegiatan redistribusi tanah yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota yang berasal dari sumber tanah konflik pertanahan, pelepasan HGU 20%, pelepasan kawasan hutan, pelepasan HGU murni, tanah telantar dan tanah transmigrasi,” kata M. Syahrir. Turut hadir dalam penyerahan virtual pada kali ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN; Jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Kakanwil BPN se- Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Riau; Kepala Daerah di lingkungan Provinsi Riau; Forkopimda setempat dan para penerima sertipikat. (JR/RE, 07 Agust). 364 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN SERAHKAN 22.335 SERTIPIKAT TANAH SECARA VIRTUAL DI PROVINSI BANTEN Setelah sebelumnya dilaksanakan PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN penyerahan sertipikat tanah di Provinsi KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM Riau, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) PENDAFTARAN TANAH kembali melaksanakan penyerahan sertipikat tanah secara virtual. Kali ini, sebanyak 22.335 melayani tanpa kenal lelah. Tanpa terhalang Covid-19 Sertipikat Tanah dibagikan di Provinsi Banten, dengan tetap melaksanakan menyelenggarakan pelayanan Jumat (07/08/2020). Sertipikat tanah dibagikan dengan memerhatikan protokol kesehatan, sehingga pada secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi hari ini 22.000 lebih sertipikat diserahkan. Ini merupakan Banten kepada 16 orang perwakilan penerima. satu hal yang saya anggap bisa jadi contoh bagi aktivitas Sertipikat tersebut berasal dari program para penyelenggara pemerintahan di Provinsi Banten,” kata Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Wahidin Halim. yang dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota Di masa pandemi ini, Pemerintah Provinsi Banten berharap yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dengan kerja sama yang dilakukan dengan Kementerian Kabupaten Serang dan Kota Serang, Kabupaten ATR/BPN dapat membantu pemulihan ekonomi. “Upaya Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan pemerintah, selain bersama kita lawan Covid-19, kami Kota Tangerang Selatan. sangat berfokus kepada pemulihan ekonomi. Salah satunya Pelaksanaan PTSL tersebut diapresiasi oleh dengan pembangunan lahan pertanian, saya berharap ATR/ Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. “Saya BPN bisa kerja sama dalam pemulihan ekonomi dengan sangat mengapresiasi kerja baik teman-teman ketahanan pangan di Provinsi Banten,” tutur Wahidin Halim. di BPN, di masa Covid-19 pun, tidak membuat Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh jajaran menyerah untuk mendaftarkan Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng menyampaikan secara bidang tanah khususnya di Provinsi Banten. rinci jumlah sertipikat yang dibagikan dari masing-masing Tentunya hal ini harus dibarengi dengan kualitas Kantor Pertanahan kabupaten/kota. “Sertipikat yang kerja kita sebagai pelayan masyarakat, sehingga diserahkan hari ini merupakan hasil kerja keras dari teman- BPN menjadi instansi yang lebih baik lagi,” ujarnya. teman di 8 (delapan) kabupaten/kota yakni Kabupaten Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan kenapa Lebak sebanyak 5.022 sertipikat, Kabupaten Pandeglang seluruh bidang tanah harus disertipikatkan. “Pertama, sebanyak 3.000 sertipikat, Kabupaten Serang dan Kota dengan memiliki sertipikat, tanah masyarakat memiliki Serang sebanyak 2.550 sertipikat, Kabupaten Tangerang kepastian hukum sehingga bisa mengurangi konflik sebanyak 9.521 sertipikat, Kota Cilegon sebanyak 1.129 pertanahan yang terjadi. Kedua, masyarakat yang memiliki sertipikat, Kota Tangerang sebanyak 500 sertipikat, dan Kota sertipikat bisa mendapatkan akses ke perbankan untuk Tangerang Selatan sebanyak 613 sertipikat,” terangnya. pengajuan modal usaha, dengan kredit usaha rakyat hanya “Dengan target yang sudah kami capai sejauh ini, 6% per tahun, insya Allah kalau digunakan dengan baik bisa kami bertekad, tentunya dengan kerja sama yang baik meningkatkan kesejahteraan kita semua,” jelasnya. dengan pemerintah daerah setempat, pada tahun 2024 Di samping mendaftarkan bidang tanah di Indonesia, seluruh bidang tanah di Provinsi Banten terpetakan dan Kementerian ATR/BPN saat ini sedang fokus dalam bersertipikat,” pungkas Andi Tenri Abeng. (LS/TA, 07 Agust). memberantas sengketa dan konflik pertanahan. “Ada dua hal yang menyebabkan terjadinya sengketa, biasanya orang yang punya tanah tapi tidak peduli dengan tanahnya sehingga diserobot orang lain. Hal lainnya adalah mafia tanah. BPN bekerja keras untuk memeranginya, kami lakukan kerja sama dengan Polri dan Kejaksaan untuk mengurangi mafia tanah. Insya Allah kalau seluruh bidang tanah sudah kita daftarkan, sengketa akan berkurang,”tegas Sofyan A. Djalil. Apresiasi kepada jajaran Kementerian ATR/BPN juga disampaikan oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim. Dalam sambutannya, ia menyampaikan kinerja jajaran Kementerian ATR/BPN bisa jadi contoh bagi para penyelenggara pemerintahan di Provinsi Banten. “Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada ATR/BPN khususnya Kanwil BPN Provinsi Banten dan seluruh Kantor Pertanahan yang telah melayani masyarakat Banten, meskipun ditengah Covid-19, BPN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 365

MENTERI ATR/KEPALA BPN SERAHKAN SEMBILAN SERTIPIKAT HAK PAKAI TNI AD PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN (PTSL) kita berhasil mempercepat pendaftaran KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM tanah. Dalam tiga tahun kita mampu mendaftarkan kurang lebih 25 juta bidang tanah dan tahun ini PENDAFTARAN TANAH kita targetkan 10 juta bidang tanah kita daftarkan,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Adanya sertipikat tanah tidak hanya memberikan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 9 kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh (sembilan) sertipikat tanah Hak Pakai kepada TNI masyarakat, namun juga memberikan akses ke AD di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) perbankan. Financial inclusion, istilah hal tersebut, IV Diponegoro, Kabupaten Semarang, Rabu (12/08/2020). menurut Sofyan A. Djalil dapat tercapai jika tanah- Sembilan sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI cq. tanah yang dimiliki masyarakat punya sertipikat Kementerian Pertahanan RI tersebut diterima oleh Kepala Staf tanah, apalagi saat ini pemerintah juga sudah TNI Angkatan Darat (KSAD), Andika Perkasa. Lima sertipikat Hak memiliki program Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Pakai tersebut berasal dari tanah Urutsewu, yang merupakan “Menurut data Bank Dunia tahun 2018, financial hasil penyelesaian sengketa pertanahan serta 4 (empat) inclusion Indonesia baru 38 persen. Melalui sertipikat tanah merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten penyertipikatan tanah-tanah milik masyarakat, Kebumen. mereka dapat meningkatkan perekonomian dengan Kegiatan penyerahan sertipikat tanah ini juga dihadiri oleh Wakil adanya akses ke perbankan,” kata Sofyan A. Djalil. Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun; Direktur Jenderal Kepala Staf TNI AD, Andika Perkasa dalam kesempatan yang (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. sama mengucapkan terima kasih atas penyelesaian sertipikat Agus Widjayanto; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin; Staf Khusus Menteri ATR/ Hak Pakai tersebut. Ia menambahkan bahwa adanya sertipikat Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan tanah ini merupakan bukti serta perhatian dari jajaran Ruang, Hary Sudwijanto; Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan permasalahan Provinsi Jawa Tengah; Kepala Biro Hubungan Masyarakat; para pertanahan atas aset-aset milik TNI AD di Jawa Tengah. Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) se-Jawa Tengah “Tanah ini akan kami gunakan untuk latihan militer dengan serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di tingkat Provinsi menggunakan alat-alat berat,” kata Kepala Staf TNI AD. Jawa Tengah. Wakil Gubernur JawaTengah,TajYasin Maimun mengungkapkan Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan juga rasa terima kasihnya atas program pendaftaran tanah yang bahwa ini merupakan langkah awal penyelesaian sengketa terus dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, melalui Kanwil tanah terutama di wilayah Jawa Tengah. “Di Jawa Tengah kita BPN Provinsi Jawa Tengah. “Seperti kita ketahui, pertumbuhan pernah dengar ada kasus tanah Urutsewu. Namun, dengan ada ekonomi triwulan kedua pada masa pandemi ini minus. Ini sertipikat tanah ini, terbukti bisa kita selesaikan. Saya katakan hanya bisa didorong melalui pertumbuhan usaha mikro ini bisa jadi role model penyelesaian sengketa tanah antara TNI masyarakat. Kepemilikan sertipikat tanah dapat memberikan dengan masyarakat. Kita berhasil pecah telur dan harapannya akses ke perbankan sehingga masyarakat dapat memperoleh banyak yang bisa kita selesaikan kedepannya,” kata Menteri modal untuk memulai usaha. Program pendaftaran tanah ATR/Kepala BPN. ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan membantu Penyelesaian sengketa tanah memang menjadi tugas selain perekonomian Jawa Tengah,”kata Wakil Gubernur Jawa Tengah. mendaftarkan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Permasalahan (12 Agust). pertanahan yang muncul selama ini dikarenakan banyak dari masyarakat yang belum jelas status hukum atas tanah yang mereka miliki. Menurut Sofyan A. Djalil, hal ini menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. “Pada saat saya jadi Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden meminta saya agar mempercepat pendaftaran tanah. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 366 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WAKIL MENTERI ATR/WAKIL KEPALA BPN SERAHKAN 5 SERTIPIKAT HAK PAKAI KEPADA PEMKOT BALIKPAPAN Wakil Menteri Agraria PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN dan Tata Ruang/ KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional PENDAFTARAN TANAH (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Tjandra didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN pembangunan Ibu Kota Negara harus matang. Ada dua Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi titipan untuk bapak, pertama tolong perhatikan masyarakat. dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bisa jadi mereka yang menikmati hasil pembangunan Balikpapan, Ramlan menyerahkan IKN atau bahkan bisa jadi yang tersingkirkan, harus ada 5 (lima) sertipikat Hak Pakai kepada perlindungan dan perhatian khusus,” kata Surya Tjandra. Pemerintah Kota Balikpapan di “Kedua soal lingkungan, kami coba buat desain dari segi Kantor Wali Kota Balikpapan, Jumat tata ruang dengan memerhatikan kelestarian lingkungan. (14/08/2020). Memang banyak yang masuk ke dalam kawasan konservasi, Dalam sambutannya, Wamen ATR/ tapi konservasi tidak hanya mempertahankan yang ada, Waka BPN mengatakan proses kalau bisa ada ekosistem baru di dalamnya,” tambah Surya pembuatan sertipikat aset tidaklah Tjandra. mudah, banyak tantangan yang harus Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Balikpapan Rizal dilewati. “Sertipikat aset ini memang Effendi menyampaikan secara rinci kegunaan dari Sertipikat tantangannya lumayan banyak, Hak Pakai yang diserahkan langsung oleh Wamen ATR/Waka hukum agraria ada perdata, pidana. Jadi yang mengurusnya BPN. “Lima Sertipikat Hak Pakai tersebut diperuntukkan juga harus paham regulasi, punya keberanian dan yang kepada SDN 007 Balikpapan Timur seluas 2.330 m² dan SDN terpenting adalah dukungan dari pemerintah daerah setempat,” ujar Surya Tjandra. 016 Balikpapan Timur seluas 2.298 m², 53.090 Untuk menyelamatkan tanah aset di daerah, Wamen ATR/ m² tanah sentra industri kecil di Kelurahan Waka BPN mengungkapkan telah melakukan kerja sama Teritip dan 1.039.000 m² tanah kawasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami bekerja industri Kariangau, Balikpapan Barat,” jelas sama dengan KPK untuk menyelamatkan aset pemda. Kami Rizal Effendi. memiliki pilot project yaitu untuk tanah Pertamina dan PLN, Lebih lanjut, Wali Kota Balikpapan berharap ini semua mau kita coba pelan-pelan bereskan, barangkali kerja sama antara Pemkot dan BPN terus dukungan dari Pak Wali Kota dan Pak Gubernur bisa berjalan dengan baik dalam menyelesaikan membantu,” ungkap Surya Tjandra. tugas membangun bangsa. “Kami Di samping itu, Wamen ATR/Waka BPN mengimbau Wali berharap kepada BPN untuk bersama-sama Kota dan jajarannya untuk memerhatikan masyarakat mendukung proyek pembangunan untuk dan kelestarian lingkungan dan budaya. “Dari kemarin fasilitas umum, agar apabila ditemukan suatu saya keliling untuk menggali, karena perencanaan pada persoalan bisa kita selesaikan bersama tanpa masuk ke ranah hukum,” ucapnya. (LS/NA/RE/ RM, 14 Agust). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 367

KAMPUNG 3G KINI TELAH TERSERTIPIKASI PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN ditemui di Taman Garuda, menyampaikan KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM bahwa ia siap bekerja sama dengan BPN untuk mereplikasi kampung 3G PENDAFTARAN TANAH ini sebagai bentuk Reforma Agraria. “Saya berharap apa yang saya lakukan Pernah mendengar Kampung 3G di Kota Malang? dengan pemberdayaan masyarakat Ya, kampung Glintung Go Green yang lebih dikenal selalu saya kaitkan dengan berbagai dengan Kampung 3G itu kini telah seluruhnya stakeholder, perguruan tinggi, TNI Polri tersertipikasi. Hal tersebut ditandai dengan sehingga lebih cepat, BPN kemudian diserahkannya sertipikat kepada warga Kampung 3G mengikuti aset reformnya. Saya berharap oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala kampung-kampung yang saya bina, saya Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), informasikan kepada BPN kalau di situ Surya Tjandra, di Taman Garuda, Glintung, Malang, Selasa belum ada program PTSL segera masuk, (01/09/2020). diikat, inilah Reforma Agraria. Jadi lengkap Tahun ini, warga kampung 3G, mengikuti Program ada aset ada aksesnya. Reforma Agraria Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sehingga kini harus berkelanjutan, tidak bisa kita hanya telah bersertipikat semua. Hal tersebut mengikuti capaian sertipikat saja, jadi harus Sustainable yang telah berjalan dengan baik sebelumnya, kampung Development Goals,” ujar penerima ini telah berubah dari kampung yang tidak terlepas dari penghargaan Kalpataru dari Presiden masalah lingkungan seperti banjir dan juga sanitasi dan Jokowi tahun 2018 lalu ini. akses jalan yang buruk, menjelma menjadi kampung wisata Dekan Fakultas Pertanian Universitas yang hijau dan ramah lingkungan. Brawijaya Malang, Damanhuri mewakili Rektor Unversitas Wamen ATR/Waka BPN terkesan dengan adanya kampung Brawijaya, mendukung keinginan Bambang Irianto 3G ini. Ia mengatakan akan terus mendukung tersebut. “Mudah-mudahan kerja sama yang terjalin antara gerakan serupa. “Ini prototype reforma agraria Universitas Brawijaya dengan BPN, dengan masyarakat perkotaan, ini juga dapat menjadi model untuk ini tetap berjalan Insya Allah selalu mendukung kegiatan daerah lain,” ujar Surya Tjandra. Kampung 3G yang berkaitan dengan pertanian termasuk Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Kantor juga kami akan membina masyarakat baik di Kota Malang Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Virgo Eresta di Kota Batu dan Kabupaten Malang,” ucap Damanhuri Jaya mengatakan apa yang telah dilakukan yang pada kesempatan ini didampingi beberapa pakar warga Kampung 3G merupakan bentuk lain dari pengembangan pertanian tanah pekarangan dari pemberdayaan masyarakat. “Tidak hanya selalu Universitas Brawijaya. usaha komersial tapi bisa juga dalam bentuk upaya Setelah menyerahkan sertipikat pada masyarakat, Wamen penataan lingkungan sehingga tercipta lingkungan ATR/Waka BPN mencanangkan Program Reforma Agraria tinggal, lingkungan kerja, lingkungan usaha yang Perkotaan. Secara simbolik ditandai dengan penanaman lebih baik,” ujarnya. tanaman buah ke dalam pot (tabulampot) oleh Surya Inisiator dari Kampung 3G, Bambang Irianto, saat Tjandra bersama Wali Kota Malang, Sutiaji; Bupati Malang, Sanusi; Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso; serta Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Virgo Eresta Jaya. (WN/AF, 01 Sept). 368 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN TARGETKAN TANAH DI SULAWESI TENGGARA TERDAFTAR SELURUHNYA TAHUN 2025 Kementerian Agraria dan Tata PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN Ruang/Badan Pertanahan KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM Nasional (ATR/BPN) me­ nargetkan tahun 2025 PENDAFTARAN TANAH seluruh tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terdaftar seluruhnya. pinjam, pinjam itu gampang yang sulit mengembalikannya, “Mudah-mudahan dapat kita percepat jadi jika tidak bisa mengembalikan jangan pinjam,” ungkap lagi,” imbuh Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri ATR/Kepala BPN yang disambut riuh peserta Sofyan A. Djalil dalam sambutannya penerima sertipikat tanah. pada acara penyerahan sertipikat Sementara itu dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor tanah di Aula Kabupaten Kolaka Timur, Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalvyn Andar Selasa (01/09/2020). Sembiring, dalam sambutannya optimis bahwa target Sertipikat tanah yang diserahkan pendaftaran tanah lengkap di Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 3.616 sertipikat tanah dapat terwujud, pasalnya saat ini seluruh bidang tanah yang terdiri dari sertipikat tanah terdaftar di Sulawesi Tenggara sudah mencapai 66,4 %, hasil redistribusi tanah PT Sandabi sisanya akan diselesaikan tahun 2025, dan diharapkan sejumlah 2.599 sertipikat, redistribusi dapat selesai sebelum tahun 2025. tanah dari tanah negara bebas Terkait dengan tanah bekas HGU PT Sandabi, disela-sela sejumlah 500 sertipikat, Pendaftaran acara tersebut perwakilan PT Sandabi, Didit mengatakan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 500 bahwa untuk tanah di Kolaka Timur awalnya PT Sandabi sertipikat, tanah untuk Bendungan Ladongi 11 sertipikat, adalah pemenang lelang dari PT Aspam yang sudah tidak dan tanah aset pemerintah daerah 6 sertipikat. bisa melanjutkan usahanya, kemudian tanah tersebut Dari jumlah sertipikat yang dibagikan paling banyak adalah hasil dari redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) menjadi milik PT Sandabi, karena tanah PT Sandabi yang merupakan hasil dari penyelesaian konflik tersebut sudah banyak dikuasai masyarakat, antara PT Sandabi dan masyarakat. “Saya harap tanah yang maka diserahkan kepada masyarakat agar sudah direlakan PT Sandabi dapat dimanfaatkan dengan dapat dikelola dengan optimal. “Maka ketika baik oleh masyarakat Kolaka Timur akan Cokelatnya, habis HGU ini, kami tidak memperpanjang semoga komoditi Cokelat dari Kolaka Timur dapat terus lagi, dan kami serahkan kepada masyarakat berkembang, dengan dibagikannya sertipikat tanah hari Kabupaten Kolaka Timur untuk digunakan ini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN kesejahteraan mereka,” ujar Didit salah satu juga mengingatkan bahwa selain memberikan kepastian perwakilan PT Sandabi yang hadir pada hukum hak atas tanah, sertipikat juga dapat digunakan kesempatan ini. untuk memperoleh modal dalam rangka meningkatkan PT Sandabi melepaskan secara sukarela kesejahteraan keluarga. “Bapak/Ibu bisa gunakan KUR 6.070 hektar HGU yang dimilikinya kepada bunganya hanya 6,5% per tahun, tapi Bapak/Ibu jangan asal masyarakat. Diharapkan langkah penyelesaian win-win solution seperti ini dapat diikuti oleh perusahaan atau pihak yang berkonflik pertanahan dengan masyarakat. (RO/AM/RK, 01 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 369

STRATEGI KOLABORASI MELALUI TRISULA DALAM MEMPERCEPAT PTSL DI PROVINSI JAWA TENGAH PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN Kesuksesan Kementerian KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ PENDAFTARAN TANAH BPN) melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tidak terlepas dari kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan. Dari awal program ini diluncurkan, lima juta, tujuh juta hingga sembilan juta bidang tanah merupakan target yang harus diselesaikan setiap tahunnya. Berbagai terobosan atau inovasi harus terus dilakukan agar target dapat diselesaikan. Dalam hal ini Kantor Wilayah BPN Provinsi yang berkelanjutan. Juga pemerintah daerah mengalokasikan Jawa Tengah bersama pemerintah anggaran dalam mendukung program Trisula. daerah dan pemerintah desa, membuat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Jonahar suatu inovasi untuk dapat mempercepat mengatakan bahwa Trisula ini merupakan kolaborasi bersama pendaftaran tanah melalui PTSL dan juga antara BPN Provinsi Jawa Tengah, pemerintah daerah dan pencegahan sengketa tanah khususnya pemerintah desa di Jawa Tengah. “Trisula ini bukan jenis di Provinsi Jawa Tengah melalui program Trisula. tombak bermata tiga, melainkan sebuah kegiatan untuk membangun data pertanahan, dengan melibatkan tiga Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengapresiasi dengan pemangku kepentingan di dalamnya,” ungkapnya. apa yang dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Jonahar menambahkan jika program ini diharapkan mampu Tengah. “Ini adalah program yang sangat strategis bukan hanya mempercepat terwujudnya data pertanahan berbasis bidang mempercepat program PTSL tetapi juga dapat menyelesaikan di setiap desa/kelurahan yang valid dan berkelanjutan. Dalam berbagai permasalahan pertanahan serta memiliki manfaat menyukseskan Trisula ini kita melibatkan beberapa pihak yaitu lainnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah BPN, pemerintah desa dan pemerintah daerah kabupaten/ BPN Provinsi Jawa Tengah serta seluruh Kantor Pertanahan Kota. Kolaborasi ini diharapkan mampu meringankan beban seluruh Jawa Tengah yang telah membuat inovasi ini. Juga keuangan negara dengan cara bergotong-royong karena terima kasih kepada seluruh pimpinan daerah di Provinsi Jawa dalam pelaksanaannya, biaya dalam pelaksanaan program ini Tengah yang telah mendukung, karena Trisula tidak akan dibebankan pada DIPA masing-masing satuan kerja. berjalan tanpa adanya dukungan dari seluruh pemangku Pada kesempatan yang sama Bupati Demak, HM Natsir kepentingan di daerah,” ujarnya dalam acara Ekspose Kegiatan mengatakan bahwa bentuk dukungan yang diberikan yaitu Trisula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi mempererat hubungan personal antara Pemerintah Kabupaten Jawa Tengah yang dilaksanakan di Aula Prona Kementerian dan Kementerian ATR/BPN serta dukungan melalui anggaran ATR/BPN, Jakarta, Jumat (11/09/2020). dan supporting lain melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD). “Untuk APBD 2020 reguler dianggarkan 2,4 Lebih lanjut Sofyan A. Djalil mengimbau agar seluruh Kantor miliar untuk sertipikasi tanah Pemerintah Kabupaten serta Wilayah BPN di seluruh Indonesia untuk mencontoh kolaborasi APBD 2021 akan dianggarkan sejumlah 2,8 miliar untuk yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah. “Trisula ini hanya meneruskan program Trisula,” ujarnya. namanya saja, setiap daerah harus juga menggunakan model Kegiatan sosialisasi program Trisula yang dilaksanakan di Aula seperti ini. Yang terpenting adalah esensinya masih sama yaitu Prona Kementerian ATR/BPN ini, diikuti juga oleh Sekretaris sesuai target Presiden, seluruh tanah di Indonesia terdaftarkan Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pimpinan Tinggi Madya pada tahun 2025. Maka strategi kolaborasi antar pemangku Kementerian ATR/BPN, Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian kepentingan dapat menjadi solusi yang baik. Saat ini yang ATR/BPN, Bupati Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Daerah kita kerjakan adalah untuk membantu masyarakat sehingga Provinsi Jawa Tengah serta melalui Video Conference Kepala Tuhan akan memberikan keberkahan karena kerja baik serta Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia. (TA/RE, 11 Sept). pengabdian kita kepada masyarakat,” ungkapnya. Untuk diketahui, Program Trisula ini selain agar semua bidang tanah di desa dan kelurahan dapat terpetakan, juga dilakukan untuk mengurangi sengketa pertanahan. Termasuk menjaga keberlangsungan pemeliharaan data pertanahan itu sendiri. Dari peta dasar yang berbasis bidang tanah tersebut, dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Baik dipergunakan oleh seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 370 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DENGAN TRIJUANG program tersebut memiliki PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN beberapa tugas yang akan disebar KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM di setiap desa/kelurahan yang nantinya pengumpulan data akan PENDAFTARAN TANAH terangkai dari 1 (satu) kaveling Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan menjadi 1 (satu) desa lalu menjadi Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor 1(satu) kabupaten dan akan Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur menjadi 1 (satu) provinsi. melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala Daerah Provinsi A.Djalil memberikan dukungan dan Jawa Timur serta Pencanangan Program Trijuang oleh apresiasi dalam program tersebut. Menteri ATR/Kepala BPN dalam rangka mewujudkan data Menurut Sofyan A. Djalil, dengan pertanahan berbasis bidang di seluruh Provinsi Jawa Timur program Trijuang semua masalah melalui video conference, Jumat (25/09/2020). pertanahan dapat diatasi dengan Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) mudah. “Dengan program ini BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar menyampaikan tentang seluruh bidang tanah akan terlihat pentingnya program Trijuang. “Trijuang adalah kolaborasi semua poligon di dalam peta, 3 (tiga) pemangku kepentingan yaitu BPN, Pemda dan karena kita menggunakan skala Kepala Desa. Kenapa ini penting karena dengan Trijuang peta yang lebih besar, batas desa setiap bidang tanah di permukaan bumi khususnya di Jawa akan lebih terlihat jelas dan akurat, Timur kita akan petakan persil demi persil di atas peta satelit ketika semua batas tanah sudah resolusi tinggi dan kita masukkan ke data komputerisasi terpetakan permasalahan atas pertanahan nantinya, sehingga mempercepat terwujudnya batas tanah akan sangat mudah kita selesaikan bahkan tidak data pertanahan berbasis bidang di setiap desa/kelurahan akan terjadi permasalahan. Saya mengucapkan terima kasih yang valid dan berkelanjutan,” ujarnya. kepada Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Lebih lanjut Jonahar menjelaskan Trijuang yang dimaksud serta jajarannya, Trijuang tidak akan terlaksana tanpa pada program ini melibatkan 3 (tiga) pilar pemangku dukungan seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya. kepentingan yang bertujuan meringankan beban dan Sofyan A. Djalil menambahkan bahwa dengan ter­ mempercepat proses pemetaan tanah di Jawa Timur. petakannya tanah persil demi persil akan memperjelas “Program ini tidak terlepas dari kerja sama 3 (tiga) pilar, status tanah tersebut. “Setiap persil akan kita petakan yaitu BPN, Pemda dan Kepala Desa, dengan kerja sama sehingga nanti akan memperjelas status tanah, kepemilikan ini diharapkan dapat lebih meringankan tugas dan bahkan fungsi dari tanah tersebut dan bisa kita kaitkan mempercepat penyelesaian sehingga setiap tanah dapat dengan NIK kelompok tani misalnya akan sangat membantu terpetakan,” tambahnya. pendistribusian pupuk bersubsidi sehingga tepat sasaran,” Dengan program Trijuang ini diharapkan semua tanah di tambahnya. Provinsi Jawa Timur dapat terpetakan, tim pelaksanaan Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa timur, Khofifah Indar Parawansa menyatakan akan siap membantu menyukseskan program Trijuang tersebut. “Ini merupakan komitmen bersama dalam menyukseskan program pemerintah di bidang pertanahan, artinya kita harus berjuang bersama ada target yang memang terukur capaiannya,” ujarnya Menutup acara ini, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kesempatan pengaplikasian program Trijuang di Jawa Timur. “Ini adalah program yang sangat strategis dan juga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan sehingga akan terwujudnya tertib administrasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan seluruh pimpinan daerah di Provinsi Jawa Timur yang berpartisipasi dalam program ini,” tutupnya. (RE/AF, 25 Sept) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 371

KEMENTERIAN ATR/BPN KEJAR REALISASI PTSL TAHUN 2020 PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Lebih lanjut, terkait usulan desa/kelurahan lengkap, (PTSL) sudah berjalan sejak tahun 2017. Dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan periode tahun 2017 hingga tahun 2019, PTSL dan Ruang (SPPR) mengusulkan 3 kabupaten/kota yang mampu mendaftarkan kurang lebih 28 juta bidang berstatus desa/kelurahan lengkap. Menurut Dirjen SPPR R. tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dimulai dengan target Adi Darmawan, ketiga daerah tersebut yaitu Kota Batam, 5 juta bidang tanah di tahun 2017, Kementerian Agraria Kota Salatiga, serta Kabupaten Klungkung. “Kegiatan desa/ dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kelurahan lengkap ini dibiayai DIPA Ditjen SPPR tahun 2020, sukses melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo, yang sedangkan untuk lima wilayah kota administrasi di Provinsi menginginkan percepatan pendaftaran tanah-tanah milik DKI Jakarta juga sudah berstatus kelurahan lengkap dibiayai masyarakat. dengan anggaran daerah,” ujar Dirjen SPPR. Sebagai informasi, produk yang dihasilkan melalui PTSL ada Selain metode kerja, kesuksesan program PTSL juga dua, yakni Peta Bidang Tanah atau PBT serta Sertipikat Hak didukung oleh peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Atas Tanah atau SHAT. Kementerian ATR/BPN serta Surveyor Kadaster Berlisensi Memasuki tahun 2020, dunia mengalami pandemi virus atau SKB. Menurut Dirjen SPPR, jumlah ASN maupun SKB Covid-19. Target PTSL pun disesuaikan karena anggaran adalah 12.960 orang serta didukung juga oleh 181 Kantor kegiatan PTSL digunakan untuk pencegahan penyebaran Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi. “Ruang lingkup pekerjaan Covid-19. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan mereka meliputi pemeliharaan data pendaftaran tanah, Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Suyus Windayana, pengadaan tanah dan kegiatan pertanahan lainnya,” papar untuk tahun 2020 target PTSL tahun ini adalah 4.349.547 R. Adi Darmawan. bidang. “Realisasi PTSL pada tahun ini sudah mencapai 86,2 Inspektur Jenderal, Sunraizal mengatakan bahwa, sebagai persen,” ujar Dirjen PHPT pada Rapat Pimpinan Nasional auditor internal, jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) sudah Kementerian ATR/BPN di Hotel Shangrilla, Jakarta, Selasa melakukan audit sejak tahun 2017 sampai 2019, sebagai (06/10/2020). bukti pembinaan pengelolaan anggaran serta akuntabilitas Target utama pelaksanaan PTSL adalah menghasilkan program PTSL. Ada empat aspek yang telah diperiksa oleh desa/kelurahan serta kota/kabupaten lengkap. Dalam Itjen, yaitu aspek keuangan/anggaran, overlapping, aspek paparannya, Dirjen PHPT mengungkapkan bahwa sudah pengukuran serta aspek administrasi. “Yang kami periksa 284 desa dari 11 Provinsi yang diusulkan menjadi desa/ adalah berkas, Satuan Tugas (Satgas) Tim PTSL, cetak kelurahan lengkap. “Proses untuk menetapkan desa/ berkas baik PBT atau SHAT, serta pajak berupa BPHTB,” kata kelurahan lengkap adalah melalui validasi buku tanah. Sunraizal. (RH/LS/RE, 06 Okt). Validasi buku tanah dilakukan terhadap usulan desa/ kelurahan lengkap yang buku tanahnya valid 98 persen,” ujar Suyus Windayana. 372 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERAHKAN SERTIPIKAT DI SUMBAWA, PEMERINTAH HADIR UNTUK RAKYAT Penyerahan Sertipikatterusdilakukan PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN oleh Kementerian KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan PENDAFTARAN TANAH Nasional (ATR/BPN) demi menyejahterakan rakyat seluruh Indonesia. Kepada 19 perwakilan secara simbolis diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra dari 1.689 bidang, dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat di Desa Batudulang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (09/10/2020). Selain dihadiri oleh Wamen ATR/Waka BPN turut dihadiri masyarakat kita berdayakan dan ini bentuk juga oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah; Kepala Kantor negara kerja. Negara hadir dan hari ini bukti Wilayah BPN Provinsi NTB, Slameto Dwi Martono; Kapolres pemerintah peduli terhadap ibu bapak dan Sumbawa, Pjs. Bupati Sumbawa, Kepala Kantor Pertanahan terlebih di sini akan ada pembangunan Kabupaten Sumbawa dan jajaran Kantor Wilayah BPN besar seperti sirkuit Mandalika, Taman Provinsi NTB serta Forkopimda setempat. Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Teluk Surya Tjandra mengatakan penyerahan sertipikat tanah ini Saleh dan itu mau dikuatkan potensi dan penting untuk memberikan kepastian hukum atas tanah ekonominya,” tuturnya. yang dimiliki oleh masyarakat. “Momentum penyerahan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengata­ kali ini adalah momentum menyadari betapa pentingnya kan pemberian sertipikat ini adalah sertipikat tanah itu sehingga kita jalankan prosedurnya dan keinginan serius dari Presiden Joko Widodo memiliki kekuatan hukum, serta legitimasinya itu menjadi agar pembangunan dapat dirasakan milik masyarakat,” kata Wamen ATR/Waka BPN. sampai ke seluruh pelosok Indonesia. “Yang Lebih lanjut Surya Tjandra menuturkan bahwa hasil PTSL, dilakukan Pak Jokowi langsung ke akar redistribusi tanah ini bentuk hadirnya pemerintah kepada masalah. Salah satu yang membuat negara rakyatnya. “Setelah penyerahan sertipikat, tanah-tanah berkembang itu miskin tidak mampu berkompetisi karena banyak tanah- tanah yang tidak digunakan untuk menghasilkan capital,” terangnya. “Pembangunan itu sebagaimana kita ketahui tidak hanya sekedar dilihat dari indicated by numbers atau angka statistik tetapi harus dimaknai dengan sebuah proses besar dan panjang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat,” tambah Gubernur NTB, Zulkieflimansyah. Perlu diketahui dari 1.689 bidang yang diserahkan di Sumbawa, NTB terdapat rinciannya sebagai berikut, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 1.319 bidang, Redistribusi Tanah sebanyak 289 bidang, MoU dengan PLN 67 bidang, Aset Pemerintah Daerah (Pemda) sebanyak 10 (sepuluh) bidang, Kepolisian RI 1 (satu) bidang dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam 1 (satu) bidang. (JR/RK, 09 Okt). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 373

MAKSIMAL, PEMANFAATAN OUTPUT PTSL-PM BAGI MASYARAKAT DI KALSEL KHUSUSNYA DALAM PENYUSUNAN RDTR PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN Apa output Pendaftaran Tanah Sistematis Kalimantan Selatan, H. Nurul Fajar Desira sebagai KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) yang narasumber. dapat dimanfaatkan masyarakat, khususnya Pada webinar ini juga ditekankan pula pentingnya PENDAFTARAN TANAH dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang? peningkatan kualitas data bidang tanah seiring dengan Karena di Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, upaya peningkatan jumlah bidang tanah terdaftar. Menjadi Kabupaten Banjar, saat ini sedang melakukan penataan tantangan tersendiri bagi ATR/BPN agar hasil PBT PTSL-PM kawasan religi Sekumpul. dapat digunakan dalam Rencana Detail Tata Ruang dengan Begitulah pertanyaan yang terlontar dari Lurah Sekumpul, skala peta dan informasi yang dihasilkan. “Apakah bisa Gusti Marhusin, pada waktu Penyuluhan PTSL-PM Tahun hasil PBT PTSL-PM digunakan dalam RDTR, tentunya bisa, 2020 di kelurahannya. Berangkat dari pertanyaan inilah apalagi, apabila hasil PBT tersebut mempunyai informasi kemudian tema Konsultasi Publik PTSL-PM di Kalimantan P4T ataupun informasi batas dan informasi lainnya di Selatan ini diangkat dalam webinar. dalamnya yang dapat digunakan dalam penyusunan RDTR” Kementerian ATR/BPN sendiri dalam rangka mewujudkan ujar Kasubdit Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Strategis Tahun 2020-2024, memenuhi kewajiban Aswicaksana Aswito. untuk menyediakan data bidang tanah dalam rangka “Tantangan ini akan kita jawab dan mudah-mudahan penyelesaian kasus-kasus pertanahan dan mempersiapkan dengan target total 1,4 juta bidang tanah yang kita sistem pendaftaran tanah menuju stelsel positif telah rencanakan sampai dengan 2024 di Provinsi Kalimantan melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Selatan, hasilnya dapat dimanfaatkan dan bersinergi dengan Lengkap (PTSL) yang dimulai sejak tahun 2017. PTSL semua stakeholder di semua level. Dengan tercapainya bertujuan melakukan pendaftaran tanah secara menyeluruh Desa Lengkap melalui PTSL-PM harapan kita, Provinsi mulai dari tingkat desa/kelurahan dengan pola mendekat, Kalimantan Selatan dapat menerapkan One Map Policy, di merapat dan menyeluruh hingga seluruh bidang tanah mana perencanaan pembangunan menjadi maksimal dan di Indonesia terdaftar. Hal ini ditegaskan oleh Direktur permasalahan lahan dapat diminimalisir. Selain itu dengan Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, R. One Map Policy, semua aset dapat terpetakan, baik itu Adi Darmawan pada pembukaan Webinar Konsultasi Publik aset daerah, aset provinsi, ataupun aset lainnya, sehingga PTSL-PM Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (13/10/2020). tidak ada lagi istilah penghilangan aset, penyerobotan, Lebih lanjut manfaat PTSL-PM juga dijelaskan oleh Direktur pengalihan dan lainnya. Di sisi keagaaman, Tanah Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian Wakaf, Lahan Pekuburan, Rumah Ibadah dapat terjamin Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan kepemilikannya, sehingga tidak lagi ada penggusuran, Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Sumedi Andono begitupun dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial Mulyo, dalam paparannya. “Melalui PTSL-PM ini tentu lainnya. Di sisi ekonomi dengan One Map Policy tentunya akan memberikan kepastian kepemilikan lahan, sehingga nanti diterapkan zona-zona ekonomis sesuai toponimi menjadi penguatan aset, tidak saja bagi masyarakat tapi yang ada,” jelas Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan juga pemerintah daerah. Kolabarasi bersama ATR/BPN, Selatan, Alen Saputra. Bappeda, masyarakat setempat, akademisi dan media, akan Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi menjadi pentahelix yang baik dalam mendorong Reforma Kalimantan Selatan, H. Nurul Fajar Desira juga memberikan Agraria khususnya topik Asset Reform ini,” ucap Sumedi jawaban akan kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Andono Mulyo. Kalimantan Selatan dalam bersinergi memanfaatkan output Webinar Konsultasi Publik PTSL-PM Provinsi Kalimantan PTSL-PM dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan ke Selatan ini diikuti oleh seluruh Kantor Pertanahan di depan. Hal ini sejalan dengan perencanaan 5 (lima) kawasan Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah Provinsi strategis di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Pada akhir Webinar Konsultasi Publik PTSL-PM Kalimantan Selatan, 24 Perwakilan Camat Penetapan Lokasi PTSL-PM, Selatan ini, semua pemangku kepentingan baik Pusat, 172 Perwaklilan Desa Penetapan Lokasi PTSL-PM, Akademisi Daerah, maupun masyarakat, sepakat untuk bersinergi Kajian Kerentanan Sosial dari Universitas Lambung dalam mewujudkan One Map Policy di Provinsi Kalimantan Mangkurat, rekan-rekan LSM dan tentunya masyarakat Selatan. umum. Sekelebat kami menangkap senyum cerah di wajah Lurah Selain 2 (dua) narasumber di atas, Webinar ini juga Sekumpul yang berkesempatan hadir dan mendengar menghadirkan Kakanwil ATR/BPN Provinsi Kalimantan langsung webinar ini sampai akhir. Semoga pertanyaan Selatan, Alen Saputra, dan Kepala Bappeda Provinsi beliau sudah terjawab. (ID, 13 Okt) 374 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

STRATEGIS, 67% TARGET PTSL NASIONAL DI JAWA-BALI PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis Konsolidasi PTSL ini dilaksanakan selama 3 hari, diikuti Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024, oleh masing-masing perwakilan Kantor Wilayah Badan Kementerian ATR/BPN berkewajiban untuk Pertanahan Nasional se Jawa-Bali, baik secara tatap muka menyediakan data bidang tanah dalam rangka maupun melalui metode video conference. penyelesaian kasus-kasus pertanahan dan mempersiapkan sistem pendaftaran tanah menuju stelsel positif. Hal ini Pada acara ini juga ditekankan pula pentingnya dilaksanakan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis peningkatan kualitas data bidang tanah seiring dengan Lengkap (PTSL) yang dimulai sejak 2017. PTSL bertujuan upaya peningkatan jumlah bidang tanah terdaftar. Hal ini melakukan pendaftaran tanah secara menyeluruh mulai dapat diwujudkan dengan terus melakukan validasi data dari tingkat desa/kelurahan dengan pola mendekat, spasial dan tekstual, pemindaian warkah, penyelarasan data merapat dan menyeluruh hingga seluruh bidang tanah di KKP (aplikasi) dengan fisik berkas agar pelayanan elektronik Indonesia terdaftar. dapat dilaksanakan dengan risiko minimal. Salah satu hasil dari PTSL adalah desa/kelurahan yang “Semua pekerjaan yang kita lakukan di ATR/BPN bidang-bidang tanahnya terpetakan secara lengkap. Desa/ mengandung risikonya masing-masing, baik pada satgas kelurahan yang berpotensi lengkap ini dapat dipantau fisik, satgas yuridis maupun administrasi. Oleh karena itu, melalu dashboard PTSL. Potensi desa lengkap per 20 kami mengimbau kepada Saudara/Saudari Kepala Seksi Oktober 2020 menunjukkan bahwa di Jawa-Bali terdapat dan Kepala Subseksi Kantor Pertanahan agar membuat potensi 2.010 desa/kelurahan lengkap, yaitu 49% dari 4.079 checklist dari pekerjaan yang akan dilakukan dalam rangka potensi desa/kelurahan lengkap nasional. meminimalisir risiko dari kesalahan, yang mungkin terjadi pada saat melakukan pekerjaan,” ungkap Inspektur Jenderal “Pulau Jawa dan Bali menempati posisi yang sangat Kementerian ATR/BPN, Sunraizal, pada kesempatan yang strategis karena 67% Target PBT Nasional merupakan sama. target PTSL di Jawa-Bali, 3.513.880 bidang. Oleh karenanya, keberhasilan PTSL di Jawa-Bali menentukan keberhasilan Diharapkan peserta kegiatan konsolidasi ini mampu PTSL di Indonesia secara keseluruhan,” ditegaskan Direktur memberikan masukan positif terhadap tantangan- Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, R. tantangan yang dihadapi kegiatan survei dan pemetaan Adi Darmawan, pada acara pembukaan Konsolidasi PTSL dalam rangka mewujudkan Pendaftaran Tanah Kota/ se–Jawa Bali di Kota Batu, Jawa Timur (21/10/2020). Kabupaten Lengkap di Indonesia. (WN, 21 Okt). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 375

750 SERTIPIKAT TANAH HAK PAKAI DIBAGIKAN DI BARITO KUALA PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) yang diundangkan pada 24 April PENDAFTARAN TANAH 2014 mempunyai berbagai dimensi keuangan dan beberapa dimensi akuntansi yang perlu diketahui oleh entitas pelaporan laporan keuangan pemerintahan. bahwa terdaftarnya tanah aset Pemkab Barito Kuala akan Sesuai judul “Barang Milik Negara”, kepemilikan BMN memberikan informasi di mana saja letak tanah aset-aset merupakan fokus PP tersebut terkait pada pengelolaan, Pemkab yang sudah terdaftar dan jika ada proyek pelebaran penatausahaan, inventarisasi dan pelaporan BMN. BMN jalan, akan lebih jelas berapa bidang tanah yang akan adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban dibebaskan. “Pembebasan tanah untuk pelebaran jalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau akan lebih mudah karena melalui terdaftarnya aset-aset berasal dari perolehan lain yang sah misalnya penerimaan tanah Pemkab dapat diketahui data-datanya,” ujar Alen hibah. Berdasarkan hal itu, penting bagi pemerintah Saputra. Kabupaten untuk mendaftarkan aset tanah milik mereka Lebih lanjut, Dian Patria, Kasatgas KPK menyampaikan sehingga dapat memudahkan dalam mendata aset-aset bahwa legalisasi Aset-aset Kementerian/Lembaga (K/L), yang dikelola. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), maupun Dengan latar belakang tersebut, Kantor Pertanahan pemerintah kabupaten/kota merupakan program utama Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan KPK. Ia menyatakan bahwa saat ini KPK berperan aktif menerbitkan 750 sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah mendorong aset-aset tanah milik Pemkab/Pemkot. “Bagi Kabupaten Barito Kuala di Kantor Pertanahan Kabupaten KPK, legalisasi tanah ini sangat penting, jangan sampai Barito Kuala. Penyerahan sertipikat ini dihadiri oleh Plt. instansi membeli tanah aset sendiri. Pemkab maupun Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Kuala, Abdul Pemkot harus serius agar aset tanah tidak hilang,” ujarnya. Manaf; Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam laporannya, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Daerah (BP2RD), Adriansyah; serta hadir secara daring Kabupaten Barito Kuala, Ahmad Suhaimi mengungkapkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak tahun 2019, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Provinsi Kalimantan Selatan, Alen Saputra dan Kepala Kuala sudah menerbitkan 1.182 sertipikat tanah Barang Satuan Tugas (Kasatgas) Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), Milik Daerah (BMD) Pemkab Barito Kuala. Menurut Kakantah Dian Patria. Kabupaten Barito Kuala, sertipikat tanah dapat membantu Plt. Sekda Pemkab Barito Kuala, Abdul Manaf mengapresiasi administrasi serta pengamanan secara hukum aset-aset penyerahan sertipikat tanah untuk jajarannya. Bagi Abdul Pemkab Barito Kuala. “Kami harapkan ke depan ada alokasi Manaf ini merupakan suatu bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala mendaftar aset tanah anggaran sehingga Kantah Kabupaten Barito yang mereka miliki. “Ini merupakan penyerahan sertipikat Kuala dapat mendaftarkan seluruh tanah aset tanah kedua bagi Pemkab Barito Kuala, karena sebelumnya Pemkab Barito Kuala,” ujar Kakantah Kabupaten pada bulan Juni 2020 sudah diserahkan 304 sertipikat tanah Barito Kuala. untuk Pemkab Barito Kuala. Sejak diserahkannya sertipikat Dalam kegiatan tersebut juga ditandatangani tanah pada hari ini, seluruh jalan di Kabupaten Barito Kuala Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala sudah terdaftar atas nama Pemkab Barito Kuala,” kata Plt. BP2TD dengan Perwakilan Bank Kalsel Cabang Sekda Pemkab Barito Kuala. Marabahan tentang Penerimaan Setoran Bea Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Kepala BP2RD dengan Kantah Kabupaten Barito Kuala tentang Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB. (RH/ LS, 26 Okt). 376 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PRESIDEN RI SERAHKAN 22.007 SERTIPIKAT TANAH DI PROVINSI SUMATRA UTARA PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan berbeda karena tanah food estate. “Program food estate Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. ini sangat baik dan bagus sehingga diharapkan dapat Djalil, mendampingi Presiden Joko Widodo dikembangkan ke depannya. Karena udara yang dingin kembali menyerahkan 22.007 sertipikat tanah sehingga sangat cocok untuk menanam bawang putih, sebagai pengakuan atas tanah yang dimiliki masyarakat, karena selama ini bawang putih diimpor dari Cina,” ujarnya. di Stadion Simangaronsang, Kecamatan Doloksanggul, Untuk diketahui, penyerahan sertipikat kali ini sebanyak Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa (27/10/2020). 22.007 sertipikat tanah terdiri dari 20.637 sertipikat tanah “Hari ini diserahkan 22.007 sertipikat tanah untuk Provinsi hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sumatra Utara, khusus untuk Humbang Hasundutan ada (PTSL), 47 sertipikat tanah untuk rumah ibadah, 87 sertipikat penyerahan sertipikat yang berada di lokasi food estate yang tanah yang terletak di kawasan food estate serta 1.236 berada di lumbung pangan dan penerima hadir di sini,” ujar sertipikat tanah untuk Barang Milik Negara. Presiden Joko Widodo. Cuaca yang dingin 20 derajat celsius dan di tengah pandemi Lebih lanjut Presiden yang juga didampingi oleh Menteri Covid-19, tidak mengurangi kebahagiaan masyarakat Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut penerima sertipikat yang diserahkan secara langsung, Binsar Panjaitan, menjelaskan dengan sertipikat tanah yang dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Para kini semakin banyak dipegang sendiri oleh masyarakat, penerima sertipikat yang hadir secara langsung maupun diharapkan kasus sengketa antar individu maupun individu secara virtual wajib menggunakan masker serta menjaga dengan perusahaan atau pemerintah tak lagi kembali jarak antar peserta. (TA/RE, 27 Okt). terulang. Apalagi, dalam tiap kunjungannya ke daerah, Joko Widodo mengakui bahwa keluhan soal sengketa tersebut selalu terdengar olehnya. Senada dengan Presiden, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengatakan bahwa penerbitan sertipikat tanah dapat memberi kepastian hukum hak atas tanah. “Penerbitan sertipikat tanah untuk rakyat, dilakukan guna memberi kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui interkoneksi dengan dunia usaha dan kelak juga sertipikat tanah dapat diwariskan kepada anak dan cucu. Hebatnya di Humbang Hasundutan ini tidak ada sengketa,” ungkapnya. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan jika sertipikat tanah yang dibagikan di Humbang Hasundutan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 377

PTSL BERI KESEJAHTERAAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI RAKYAT PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN tanaman-tanaman karena di Desa KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM Mangunan jarang terjadi hujan. Menanam padi setahun sekali PENDAFTARAN TANAH lalu setelah musim kemarau baru menanam tembakau,” katanya. Sertipikat hak atas tanah tidak hanya lembaran kertas, Selain sertipikat menjadi jaminan tetapi memiliki arti penting bagi negara dan rakyat. kepastian hukum hak atas tanah, Sertipikat tanah adalah bukti hadirnya negara sertipikat bisa digunakan untuk terhadap rakyat dan juga menjadi dasar hukum bagi meningkatkan produktivitas dari seseorang yang memiliki tanah agar tidak terjadi sengketa usaha bertani. “Jika panen padi atas tanah yang dimilikinya. Dari sertipikat tersebut juga, dijual dengan Rp4.800,- per kg itu bisa dikembangkan menjadi modal usaha dan itulah yang sedang turun, biasanya Rp5.200.- diinginkan pemerintah agar ekonomi terus tumbuh dan per kg apalagi ditambah musim berjalan. kemarau jadi sulit mendapatkan air, Handoko (63) petani asal Desa Mangunan, Kabupaten jadi dengan adanya sertipikat bisa Jombang, Jawa Timur adalah salah satu penerima sertipikat kita gunakan untuk meningkatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). bertani kita,” ujar Petani asal Ia merasa senang telah menerima sertipikat atas program Kabupaten Jombang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Handoko juga mengungkapkan Nasional (ATR/BPN) di Gedung Grahadi, Surabaya terima kasih atas adanya PTSL karena merasa terbantu (09/11/2020). sekali bagi kehidupannya. “Alhamdulilah kami terbantu dan “Dengan adanya penyerahan sangat mengucapkan terima kasih atas sertipikat melalui sertipikat ini, kita sebagai program PTSL ini, dimana dapat kami gunakan untuk petani merasa senang karena tambahan usaha bertani kami. Saya ucapkan terima kasih PTSL ini tidak mahal dan sangat Pak Presiden dan Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya. murah. Saya merasa sudah Penyerahan sertipikat ini merupakan rangkaian dari tidak khawatir lagi karena penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat Indonesia yang sudah mempunyai sertipikat dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan ini barangkali juga bisa secara virtual dari Istana Negara dan diikuti secara langsung kita gunakan atau diagunkan, di Gedung Grahadi, Surabaya oleh Inspektur Jenderal seperti untuk tambah modal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal dan Gubernur Jawa Timur, tani yaitu membeli pupuk,” ujar Khofifah Indar Parawansa dengan protokol kesehatan yang Handoko. ketat. (JR, 09 Nov). Handoko bertani di atas tanah seluas 1 hektare, ia mengatakan jika menanam padi di daerah Desa Mangunan mengikuti kondisi cuaca. “Tanah saya diisi oleh sawah dan sebagian diisi 378 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN AKAN SELESAIKAN PENDAFTARAN 7 JUTA BIDANG TANAH TAHUN INI Pandemi Covid-19 membuat PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN Indonesia melakukan relokasi KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM anggaran. Semua Kementerian/ Lembaga (K/L) melakukan relokasi PENDAFTARAN TANAH anggaran untuk penanganan Covid-19, tidak terkecuali Kementerian Agraria dan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. “Kantor Pertanahan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia sudah menerapkan protokol kesehatan (ATR/BPN). Hal tersebut menyebabkan pencegahan penyebaran Covid-19. Kita juga sudah melihat terjadinya pengurangan target pendaftaran bahwa tidak seluruh daerah terkena dampak dari virus itu, tanah pada tahun ini, semula ditargetkan sehingga kita lakukan penyesuaian bagaimana melakukan 10 juta bidang tanah menjadi 7 juta bidang kegiatan di lapangan serta memberikan layanan pertanahan tanah. “Hingga awal November ini, sudah dengan memerhatikan protokol kesehatan,”ujarnya. kita daftarkan 5 juta bidang tanah, Insya Pada masa pandemi ini menjadi momentum Kementerian Allah akan kita capai 7 juta bidang tanah,” ATR/BPN untuk mulai menerapkan layanan elektronik. Kendati ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. sudah sejak tahun lalu, layanan elektronik mulai diterapkan Djalil, saat diwawancarai Beritasatu, melalui secara nasional pada bulan Agustus tahun ini. Layanan video conference, Selasa (10/11/2020). elektronik tersebut adalah Hak Tanggungan Elektronik, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa saat ini Pengecekan Sertipikat Tanah, Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan serta Pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT). Kabupaten/Kota terus aktif membangun komunikasi serta “Adanya layanan ini mengurangi 50 persen antrean di bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam kantor-kantor pertanahan. Selain itu, layanan elektronik menyelesaikan pendaftaran tanah. Ia mencontohkan di ini menunjukkan kepada kita bahwa teknologi itu dapat Provinsi Jawa Tengah ada Trisula kemudian di Provinsi Jawa memberikan efisiensi, mengurangi biaya, memberikan layanan Timur ada Trijuang . “Kedua program ini merupakan bentuk terbaik kepada masyarakat dan membuat kinerja BPN lebih kerja sama antara BPN dengan Pemerintah Desa. Tujuannya produktif,” ungkap Sofyan A. Djalil. (10 Nov). karena kita ingin melakukan pendaftaran tanah secara total dan menyeluruh. Dengan demikian kita akan mengetahui secara pasti desa yang terdaftar lengkap melalui peta pertanahan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Percepatan pendaftaran tanah ini merupakan niat pemerintah dalam mencegah terjadinya masalah pertanahan di masa mendatang. Sofyan A. Djalil menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN terus aktif menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang terjadi. Ia menyebut saat ini banyak kasus sengketa dan konflik tanah merupakan warisan dari masa lalu. “Dengan mempercepat pendaftaran tanah, maka kita bisa mencegah sengketa dan konflik tanah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. Masalah pertanahan yang terjadi diakibatkan juga dengan adanya praktik mafia tanah. Terkait hal ini, Kementerian ATR/ BPN telah menjalin kerjasama dengan Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan Agung. “Dahulu, jajaran kita takut dengan mafia tanah, bahkan sempat ada yang dilukai oleh mafia tanah. Sekarang, banyak dari mereka yang sudah ditindak berkat kerja sama kita dengan Polri dan Kejaksaan Agung dan mereka mulai berpikir 2-3 kali untuk beraksi lagi,” kata Sofyan A. Djalil. Selain percepatan pendaftaran tanah, Kementerian ATR/ BPN juga terus mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria. “Presiden menyadari bahwa terdapat ketimpangan dalam penguasaan tanah, sehingga Presiden meminta agar Reforma Agraria dipercepat. Program ini harus dikerjakan oleh semua menteri dengan membuat pilot project sehingga program ini terintegrasi. Selama ini, setiap kementerian bekerja sendiri- sendiri sehingga akhirnya hasilnya tidak optimal,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa adanya pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia guna mencapai target kerja yang telah ditetapkan maupun memberikan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 379

SERTIPIKAT TANAH PROGRAM TRANSMIGRASI DISERAHKAN DI DESA BAKUTARU PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN belum memiliki sertipikat tanah. KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM “Alhamdullilah, berkat Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan serta PENDAFTARAN TANAH dukungan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan serikat tani setempat, Program Reforma Agraria dibangun atas dua program saya memperoleh sertipikat tanah. Terima utama yakni legalisasi aset dan redistribusi tanah. Kasih juga kepada Pak Jokowi, titip salam Salah satu bentuk legalisasi aset adalah penerbitan buat beliau, Pak,” katanya kepada Wamen sertipikat tanah melalui program Pendaftaran ATR/Waka BPN. Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang sampai saat ini masih Dalam dialog tersebut, tampil juga Asni. terus berlangsung di berbagai provinsi di wilayah Indonesia. Ia berasal dari Provinsi D.I. Yogyakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dan ikut program transmigrasi pada Nasional (ATR/BPN) telah menargetkan 7 juta bidang tanah tahun 2012. Lokasi yang dijadikan agar dapat didaftarkan pada tahun ini. Salah satu program lokasi transmigrasi mencakup lahan yang terus gencar dilaksanakan adalah pendaftaran tanah pekarangan, tempat tinggal serta lahan di lokasi transmigrasi. untuk garapan, yang diistilahkan lahan Kerja keras jajaran Kementerian ATR/BPN di tingkat provinsi 1 dan lahan 2. “Untuk pekarangan dan maupun kabupaten/kota dalam mendaftarkan tanah-tanah lahan hunian, sudah dapat sertipikatnya. masyarakat di lokasi transmigrasi, terus membuahkan Namun, lahan untuk garapan hingga hasil. Masyarakat di Desa Bakutaru dan sekitarnya, yang kini belum jelas ada dimana. Kabarnya, merupakan lokasi transmigrasi sejak tahun 1970-an lahan tersebut tumpang tindih dengan memperoleh sertipikat tanah di Kantor Desa Bakutaru, perusahaan. Saya berharap pada Jumat (13/11/2020). Sertipikat tanah tersebut diserahkan pertemuan ini, ada kejelasan Pak,” katanya. langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra kepada 11 orang perwakilan Wamen ATR/Waka BPN mengatakan bahwa tidak semua masyarakat. masyarakat transmigrasi memperoleh sertipikat tanah. Hal Pada kesempatan tersebut,Wamen ATR/Waka BPN berdialog itu disebabkan adanya sengketa dan konflik pertanahan, dengan Sutrisno, salah satu masyarakat penerima sertipikat. serta ketidakjelasan lokasi tanah objek transmigrasi. “Terkait Dalam dialog tersebut, Sutrisno mengatakan bahwa ia ini, Kementerian ATR/BPN terus berkoordinasi dengan berasal dari Desa Marga Cinta, namun letak tanah yang Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, melalui Direktorat sertipikatnya ia terima pada hari ini berada di Desa Bakutaru. Jenderal (Ditjen) Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Surya Tjandra bertanya mengapa nama desanya dinamakan Pemukiman Transmigrasi. Selain itu, ke depan, antar demikian. “Dahulu ketika orangtua kami datang pada tahun kementerian harus ada Tim Lintas Sektor (Lintor) guna 1970-an, belum ada peraturan yang menyatakan nama desa membahas permasalahan,” ujar Surya Tjandra. tersebut. Akhirnya para warga transmigrasi mengadakan Bagi Wamen ATR/Waka BPN, masyarakat di lokasi sayembara, lalu dipilihlah nama Desa Marga Cinta,” ujarnya. transmigrasi tidak banyak mengerti mengenai masalah Sutrisno yang mendapat sertipikat tanah pada hari ini pertanahan atas tanah mereka. Ia mengatakan bahwa mengaku bahwa selama ini statusnya hanya penggarap, pemerintah wajib hadir dan menyelesaikan masalah ini. dikarenakan tanah yang ia kuasai bertahun-tahun tersebut “Permasalahan tanah di lokasi transmigrasi telah menjadi perhatian oleh Presiden. Selain itu, kita ada target untuk menyertipikatkan tanah-tanah transmigrasi, yaitu 600.000 hektar. Tim lintor yang dibentuk nanti akan pelan-pelan memetakan lalu mempelajari masalah,” ujar Surya Tjandra. (RH/RE, 13 Nov). 380 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PRESIDEN JOKOWI SERAHKAN SEJUTA SERTIPIKAT TANAH UNTUK RAKYAT INDONESIA SECARA VIRTUAL Meski bangsa Indonesia tengah PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN dilanda wabah Covid-19, KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM tak menyurutkan semangat pemerintah untuk tetap PENDAFTARAN TANAH memberikan kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Kali ini, “Dalam waktu dekat, Kementerian ATR/BPN akan dalam jumlah yang cukup besar dan melaksanakan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik serentak di seluruh Indonesia serta sebagai sehingga tidak ada lagi pemalsuan sertipikat tanah. Selain bagian Bulan Bhakti Agraria dan Tata Ruang itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen melakukan tahun 2020, Presiden Republik Indonesia, pemberantasan mafia tanah yang bekerja sama dengan Joko Widodo menyerahkan satu juta Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Ini kemajuannya bagus sertipikat tanah untuk rakyat Indonesia sekali sehingga perlindungan kepastian hukum atas hak secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, tanah bagi masyarakat lebih terjamin,” ungkap Menteri ATR/ Senin (09/11/2020). Kepala BPN. “Dalam rangka bulan Bhakti Agraria dan Pelaksanaan penyerahan sertipikat tanah yang dikomandoi Tata Ruang, hari ini saya akan bagikan dari Istana Negara ini diikuti oleh 31 Kantor Wilayah BPN 1.000.000 sertipikat tanah pada masyarakat Provinsi dengan 201 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di 31 Provinsi dan 201 Kabupaten/Kota. di Indonesia melalui video conference dengan peserta Satu juta sertipikat tanah ini jumlah yang undangan yang terdiri dari para Gubernur, Wali Kota, dan sangat besar sekali mengingat sebelum Bupati serta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan adanya program Pendaftaran Tanah Daerah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017 Pertanahan Kabupaten/Kota, dan perwakilan penerima setiap tahunnya kita hanya mampu mengeluarkan kurang sertipikat tanah dari daerah di seluruh Indonesia. Sementara, lebih 500.000 sertipikat tanah di Indonesia,” ujar Presiden RI untuk penyerahan sertipikat tanah di Istana Negara dihadiri Joko Widodo. oleh 30 orang penerima sertipikat tanah yang mewakili Presiden RI menambahkan jika dalam setahun biasanya satu juta penerima sertipikat tanah di seluruh Indonesia hanya dapat mengeluarkan kurang lebih 500.000 sertipikat yang hadir dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan tanah, maka dibutuhkan 160 tahun untuk menyelesaikan Covid-19 yang ketat. (09 Nov). 80 juta dan 126 juta bidang tanah yang belum terdaftar di Indonesia. Maka, saat itu Presiden menyampaikan pada Menteri ATR/Kepala BPN untuk bekerja dengan target. “Alhamdulillah dengan kerja keras seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN target yang saya berikan bisa terlampaui, saya ucapkan terima kasih. Meski tahun 2020 target PTSL sebanyak 10 juta tapi karena ada pandemi Covid-19 sehingga ada hambatan di lapangan maupun kantor pertanahan, saya turunkan targetnya menjadi 7 juta, saya yakin bisa tetap tercapai,” tegas Presiden. Mengakhiri sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan kepada masyarakat yang telah menerima sertipikat tanah untuk menjaga sertipikatnya. “Karena sertipikat tanah ini sangat penting sebagai bukti yang menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki dan juga untuk mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Maka dari itu, tolong jaga sertipikatnya. Jika sertipikatnya ingin dijadikan agunan ke bank agar mendapat modal usaha, dihitung betul agar bisa mengembalikan pinjamannya,” tutup Presiden. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam laporannya mengatakan bahwa, Kementerian ATR/BPN telah berhasil mengeluarkan produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017 sebanyak 5,4 juta bidang tanah, tahun 2018 sebanyak 9,3 juta bidang tanah, dan pada tahun 2019 sebanyak 11,2 juta bidang tanah. Karena pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran, target PTSL pada tahun 2020 diturunkan menjadi 7.370.510 bidang dan saat ini telah terealisasi sebanyak 6,5 juta bidang tanah. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 381

PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN SELAMATKAN ASET PEMERINTAH, MENTERI KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM ATR/KEPALA BPN SERAHKAN SERTIPIKAT TANAH ASET MILIK PT PLN (PERSERO) DAN PENDAFTARAN TANAH PEMDA SE-SUMATRA BARAT Kementerian Agraria dan Tata Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno mengutarakan Ruang/Badan Pertanahan bahwa pendaftaran tanah-tanah aset milik Pemda di Nasional (ATR/BPN) terus Sumatra Barat merupakan salah satu bentuk perbaikan tata berkomitmen mempercepat kelola aset. Ia mengakui memang masih ada permasalahan pendaftaran tanah di seluruh wilayah tanah di wilayahnya karena lemahnya tata kelola aset tanah Republik Indonesia. Tidak hanya pada masa lalu. “Namun, berdasarkan kebijakan Menteri tanah-tanah yang dimiliki atau ATR/Kepala BPN, jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat digarap oleh masyarakat, tetapi juga terus mendaftarkan tanah aset milik Pemerintah Daerah. Ini aset yang dikelola oleh Pemerintah kami apresiasi dan akan terus kami dukung program kerja Daerah (Pemda) serta Badan Usaha Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat,” kata Gubernur Sumatra Milik Negara (BUMN). Selain itu, Barat. percepatan pendaftaran tanah ini juga Wakil Ketua KPK, Rita Pintauli Siregar juga mengapresiasi dapat mencegah terjadinya sengketa kerja sama antara Kementerian ATR/BPN, PT PLN pertanahan serta memperbaiki tata (Persero) yang didukung oleh KPK. Menurut Wakil Ketua kelola aset. KPK, penyertipikatan tanah aset sangat penting dalam Komitmen tersebut ditunjukkan memperbaiki tata kelola aset tanah. “Penyertipikatan tanah dengan penyerahan 2.045 sertipikat ini dalam rangka menyelamatkan aset milik Pemda atau tanah aset milik PT PLN (Persero) dan PT PLN (Persero) serta mencegah korupsi,” kata Rita Nauli 470 sertipikat tanah aset Pemerintah Siregar. Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Sumatra Barat. Sertipikat aset ini PT PLN (Persero) menjadi dasar penyertipikatan tanah- dibagikan di Hotel Gran Zuri, Kota Padang, Provinsi Sumatra tanah aset milik PT PLN (Persero). Direktur Utama (Dirut) PT Barat, Selasa (24/11/2020). PLN (Persero), Zulkifli Zaini mengatakan sebelum adanya Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. MoU tersebut, PT PLN (Persero) pesimis mendaftarkan Djalil, mengemukakan bahwa tata kelola aset tanah, milik seluruh aset yang mereka miliki. “Namun, impossible is pemerintah/Pemda/BUMN sudah semakin baik. Hal ini nothing. Berdasarkan MoU tersebut dan tindak lanjutnya, kami berhasil mendaftarkan 60 persen aset tanah kami. didasari atas kerja sama yang baik antara kementerian Kami didukung penuh oleh Kementerian ATR/BPN serta terkait dengan Pemda serta didukung penuh oleh KPK. Hari ini sebanyak 2.045 bidang tanah kami berhasil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kepedulian KPK disertipikatkan dengan total nilai 385 miliar rupiah. Kami sudah sangat membantu kita dalam menyelesaikan berkeyakinan bahwa ini akan terus bertambah karena penyertipikatan tanah-tanah aset milik PT PLN (Persero) dan pengukuran dan pemberkasan di daerah atas aset tanah Pemda,” kata Sofyan A. Djalil. PT PLN (Persero) terus berlangsung,” kata Dirut PT PLN Menteri ATR/Kepala BPN menggarisbawahi bahwa (Persero). (RH/LS, 24 Nov). KPK terus memantau program pendaftaran tanah di daerah. Ia mengungkapkan KPK beberapa kali bersurat kepadanya dan diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi setempat. “Jajaran di daerah segera menindaklanjuti surat tersebut sehingga kita dapat menyelesaikan pendaftaran tanah aset-aset milik Pemda ataupun PT PLN (Persero),” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. 382 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN TETAPKAN RENCANA STRATEGI PTSL TAHUN 2021 transformasi digital Kementerian PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN ATR/BPN,” ungkapnya. KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM SuyusWindayana mengungkapkan jika Kementerian ATR/BPN PENDAFTARAN TANAH memiliki usulan target SHAT Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 8.353.000 dan PBT 7.093.000 di Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan tahun 2021. Dari angka tersebut percepatan pendaftaran tanah melalui Program dibutuhkan strategi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL melalui 3S. Pertama, Dimulai dengan target 5 juta bidang tanah di tahun 2017, strategi perencanaan dengan dan semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya. menyusun roadmap rencana kerja Maka selanjutnya dibutuhkan langkah strategis untuk dapat penyelesaian desa lengkap dengan terus meningkatkan program PTSL sehingga menghasilkan strategi mendekat, merapat dan kualitas yang baik. menyeluruh sampai dengan tahun “Memasuki tahun 2021 maka Kementerian ATR/BPN 2024; kedua, strategi penetapan dituntut untuk dapat menghasilkan rencana strategis dalam lokasi dengan mewajibkan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) ini,” ujar pencapaian desa lengkap, dan Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran ketiga, strategi percepatan Tanah (PHPT), Suyus Windayana, dalam acara Evaluasi puldadis dengan menggunakan Kegiatan PTSL Tahun 2020 dan Penyusunan Strategi aplikasi Survey Tanahku. Pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahun 2021, di Hotel Gran “Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan Kementerian ATR/ Mahakam, Jakarta, Rabu (09/12/2020). BPN harus berjalan dengan cepat dan sampai akhirnya Lebih lanjut Dirjen PHPT mengatakan bahwa tahun 2025 menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata dari total kurang lebih 126 juta bidang ruang yang berstandar dunia serta seluruh bidang tanah tanah yang ada di Indonesia, kurang lebih di Indonesia terdaftarkan. Untuk mewujudkan seluruh 82 juta bidang telah didaftarkan hingga Indonesia terdaftar, tetap harus juga memerhatikan tingkat tahun 2020 dan tanah yang belum didaftar risiko permasalahannya dan jangan hanya mendaftarkan 35%. Ia menjelaskan juga bahwa program saja,” tambahnya. PTSL harus dapat menciptakan kota atau Acara ini dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Desember kabupaten lengkap secara sistematis melalui 2020, diikuti secara langsung oleh jajaran pimpinan pendaftaran tanah sehingga lengkap Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah seluruh Indonesia. serta diikuti secara daring oleh Kepala Bidang Penetapan “Ada beberapa hal yang harus menjadi Hak dan Pendaftaran dari Kantor Wilayah BPN Provinsi perhatian untuk dapat merencanakan se-Indonesia. Dimaksudkan untuk dapat menyamakan strategi di tahun 2021. Yang menjadi evaluasi persepsi agar seluruh target khususnya PSN di Kementerian yaitu pelaksanaan PTSL 2017, 2018, 2019, ATR/BPN yang telah ditetapkan di tahun 2021 nantinya dan 2020 belum mencapai jumlah Desa dapat tercapai. (TA/LS, 09 Des). Lengkap yang memenuhi untuk mendukung KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 383

PENINGKATAN KUALITAS PTSL, PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH 384 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL