buku sipers issn

PEMERINTAH TETAPKAN LUAS LAHAN BAKU SAWAH 7,4 JUTA HEKTARE PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Sebagai negara agraris, rakyat Indonesia sangat ton. “Luas panen padi pada tahun 2019 mengalami bergantung kepada keberadaan sawah. Fungsi penurunan sebanyak 700,05 ribu hektare atau 6,15 persen sawah sangat vital baik sebagai mata pencaharian, dibandingkan tahun 2018. Untuk produksi padi pada tahun maupun sebagai sumber pemenuhan pangan. 2019 juga mengalami penurunan sebanyak 4,60 juta ton Sehingga data luas lahan baku sawah sangat krusial atau 7,76 persen dibandingkan tahun 2018,”ujar Kepala BPS. posisinya dalam pengambilan kebijakan. Kepala BPS juga mengungkapkan bahwa untuk Dengan latar belakang tersebut, Kementerian Agraria dan menentukan luas panen padi tersebut menggunakan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama metode Kerangka Sampel Area (KSA). “KSA memanfaatkan Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan teknologi citra satelit yang berasal dari BIG dan peta lahan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPera), Badan Pusat baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN untuk Statistik (BPS), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengoptimasi luas panen padi,” kata Suharyanto. (BPPT) melakukan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan Agriculture untuk melakukan verifikasi lahan baku sawah untuk tahun War Room (AWR). Tujuannya menciptakan satu data 2019 dan produksi padi serta panen pada tahun 2019. pertanian. “Melalui AWR ini kita bisa mengetahui adanya Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengumumkan perkembangan pertanian di daerah. Contohnya kelangkaan luas lahan baku sawah untuk tahun 2019 di Gedung pupuk,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (04/02/2020). “Luas “Kelangkaan pupuk terjadi hanya asumsi saja. Setelah kami lahan baku sawah tahun 2019 sebesar 7.463.948 hektare,” lacak melalui AWR ini, ternyata sudah tersedia di Kabupaten kata Sofyan A. Djalil. yang katanya ada kelangkaan pupuk,” tambah Menteri Untuk validasi data, Sofyan A. Djalil mengemukakan bahwa Pertanian. data lahan baku sawah ini sudah disetujui oleh Kementan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan KemenPUPera, BPS dan BPPT. “Untuk pemetaan kami juga Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyambut baik adanya bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial atau AWR ini. Baginya, bekerja saat sekarang ini memang perlu BIG. Data ini juga mengalami peningkatan dari data sawah didukung oleh ketersediaan data. Pengalaman Menko saat tahun 2018. Luas lahan baku sawah naik 358 ribu hektare. kunjungan kerja ke Tiongkok, di sana sudah mengandalkan Umumnya terjadi karena ada sawah timbul,” kata Menteri data dalam pertanian. “Tiongkok sudah mengembangkan ATR/Kepala BPN. data pertanian, mulai dari pemupukan hingga panen. Kita Pada kegiatan tersebut, Kepala BPS, Suharyanto juga sudah punya AWR dan kita harus bisa mengelola AWR ini mengumumkan bahwa luas panen padi pada tahun 2019 dengan baik,” ujar Luhut Binsar Panjaitan. (RH/AF/JR/TA, 04 diperkirakan sebesar 10,68 juta hektare serta produksi Febr). padi pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 54,60 juta KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 301

PROGRAM DI DAERAH TERKAIT ERAT TATA RUANG DAN PERTANAHAN, APKASI AUDIENSI DENGAN KEMENTERIAN ATR/BPN PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan permasalahan pertanahan dan tata ruang di kabupaten/ dan tata ruang yang terjadi khususnya di tingkat kota. “Sehingga kami dapat menyelesaikan permasalahan Kabupaten/Kota, perlu adanya sinergitas dari pertanahan di tingkat kabupaten/kota dengan cepat,” ucap beberapa pihak. Kementerian Agraria dan Tata Abdullah Azwar Anas. Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai Abdullah Azwar Anas mengucapkan terima kasih atas lembaga pemerintah yang memiliki program penanganan kesempatan kegiatan audiensi yang dilaksanakan dengan masalah pertanahan dan tata ruang terus menampung Kementerian ATR/BPN. “Terima kasih banyak atas usulan- aspirasi, salah satunya dari Dewan Pengurus dan Anggota usulan yang diberikan oleh Pak Menteri, para Bapak dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Ibu Dirjen dan Sekjen. Sepertinya tidak perlu diadakan Aspirasi tersebut ditampung pada pertemuan audiensi pertemuan kedua, sudah cukup usulan dan masukan, yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN sekaligus memberikan kita ilmu-ilmu baru,” ungkap Sofyan A. Djalil, didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Abdullah Azwar Anas. Himawan Arief Sugoto, Direktur Jenderal Tata Ruang, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, pada kesempatan Abdul Kamarzuki, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Arie ini juga menyampaikan bahwa pemerintah memberi Yuriwin dan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan perhatian besar terhadap penyelesaian masalah Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang. Audiensi pertanahan. “Harapan kita nanti dengan adanya Omnibus tersebut juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati dari Law dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan 14 Kabupaten yang tergabung dalam APKASI. Pertemuan dengan pertanahan, tata ruang dan juga pengadaan tanah,” ini diadakan di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ujar Sofyan A.Djalil. Selain itu Menteri ATR/Kepala BPN Selasa, (11/02/2020). juga berharap peraturan yang mengatur hubungan antara Dalam pertemuan ini setidaknya terdapat delapan aspirasi Kementerian Pusat dan Daerah akan segera ditetapkan, yang disampaikan APKASI. Di antaranya mengenai aturan mengingat banyaknya permasalahan di daerah, khususnya Teknis Perizinan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan, di kabupaten atau kota. Redistribusi Tanah, Rencana Detil Tata Ruang, Konflik Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Pertanahan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengadaan Arie Yuriwin menambahkan bahwa Kementerian ATR/BPN Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Skala akan senantiasa proaktif bekerjasama dengan pemerintah Kecil, Sertipikasi Aset Ganda dan Pemanfaatan Ruang di daerah. “Untuk aset-aset daerah yang belum bersertipikat, Wilayah Sempadan Pantai dan Kawasan Lindung lainnya. Kami dari Kementerian ATR/BPN siap memberikan akses Ketua Umum APKASI, Abdullah Azwar Anas menyampaikan untuk percepatan Sertipikat atas aset-aset daerah tersebut,” harapan dengan diadakannya audiensi tersebut, pungkasnya. (RE/TA, 12 Febr). dapat memberikan usulan-usulan bagi penyelesaian 302 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SOSIALISASIKAN NSPK, KEMENTERIAN ATR/BPN TEKANKAN PENTINGNYA PEMAHAMAN MEMBACA RTR PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Banyaknya kegiatan investasi yang terhambat, Wilayah BPN Provinsi/kantor Pertanahan Kabupaten/ salah satunya diakibatkan karena kesalahan Kota sebagai instansi yang memberikan rekomenasi dalam membaca tata ruang. Hal itu disebabkan kesesuaian rencana tata ruang dan pertanahan sesuai karena tidak adanya kesamaan pemahaman RTR, Dinas Penataan Ruang/PUPR sebagai instansi yang dalam membaca RTR antara Pemerintah Daerah dan memberikan rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang, Kantor Pertanahan, sehingga pemberian rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sulit dilaksanakan. Kondisi tersebut mengharuskan adanya sebagai instansi yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang. Spatial Planning Reader. Kemudian Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim Koordinasi Untuk itu Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Daerah yang berperan dalam penyelesaian Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) Kementerian Agraria pemasalahan terkait tata ruang di daerah, Badan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai koordinator melaksanakan Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan perencanaan program pembangunan daerah yang harus Kriteria (NSPK) di Kota Manado, Senin (03/02/2020). disusun berdasarkan RTR, dan Dewan Perwakilan Rakyat Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi Daerah sebagai pengawas pelaksanaan penataan ruang di stakeholder dalam membaca RTR sebagai dasar memberikan daerah. rekomendasi atau penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang. Budi Situmorang juga mengungkapnya setelah dilakukan “Kita lakukan sosialisasi NSPK untuk mewujudkan Spatial pengawasan teknis ternyata ada lebih dari 7.800 kasus yang Planning Reader agar tercipta sumber daya manusia yang terindikasi melakukan pelanggaran tata ruang berdasarkan bisa membaca tata ruang dengan tepat, karena RTR adalah data tahun 2018-2019. Saat ini sedang dilakukan tahap produk yang diperuntukan untuk publik, diharapkan pembuktian benar-benar melanggar atau tidak, jika dia semuanya harus bisa membacanya terlebih lagi bagi seluruh terbukti akan diberikan sanksi kalau tidak terbukti akan pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dilepas. dengan pengurusan tata ruang,” ujar Budi Situmorang “Ke depan kualitas tata ruang tetap harus kita perbaiki Dirketur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan karena dinamika di bidang tata ruang ini terus berjalan, Penguasaan Tanah. kegiatan diperbolehkan sepanjang tidak merubah atau Pemahaman cara membaca RTR ini sangat penting agar mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan, jadi kalau seluruh pemangku kepentingan dapat memaksimalkan memang itu daerah industri benar-benar dibuat untuk perannya masing-masing di daerah, mulai dari Kantor industri yang berkualitas,” tegas Budi Situmorang. (NA/JR, 03 Mart). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 303

KEMENTERIAN ATR/BPN BERSAMA UGM DAN PT MRT JAKARTA BERKOLABORASI WUJUDKAN 3D KADASTER DI INDONESIA PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Kadaster pada beberapa literatur disebutkan adalah pentingnya 3D Kadaster, konsep hak di atas tanah sebagai sistem informasi pertanahan berbasis serta di bawah tanah, proyek kolaborasi, dasar hukum 3D persil yang berisi informasi terkini tentang segala kadaster, serta permasalahan dan tantangan kedepan. kepentingan yang terkait dengan tanah, seperti Permasalahan pelaksanaan 3D Kadaster di Indonesia hak atas tanah, batasan-batasan dan tanggung jawab yang diantaranya adalah belum adanya dasar hukum. Saat ini harus dipenuhi dalam pemilikan dan pengelolaan tanah. sedang di rancang peraturan tentang pemberian hak Di Indonesia saat ini masih menggunakan sistem kadaster untuk ruang atas dan bawah tanah, Hak Guna Ruang telah dua dimensi (2D). Namun kedepan sistem kadaster 2D ini masuk ke rancangan Omnimbus Law yang tengah dibahas harus berkembang menjadi sistem kadaster tiga dimensi pemerintah bersama DPR. Diperlukan juga pengkajian (3D) karena terbatasnya jumlah tanah dan kebutuhan atas pada obyek-obyek eksisting yang saat ini mempunyai tanah yang cenderung tak terbatas menyebabkan orientasi hak berlapis. Selain itu, diperlukan juga pengkajian ulang pembangunan yang dulunya horizontal saat ini mengarah ruang bawah tanah, sehingga infrastruktur yang sedang menjadi vertikal. Kadaster 3D merupakan sistem kadaster direncanakan tidak bentrok dengan infrastruktur yang yang melakukan pendaftaran dan memberikan gambaran sudah ada. pada hak/kewenangan serta batasan-batasan, tidak hanya Pilot Project 3D Kadaster di Indonesia telah dilakukan pada persil tanah, tetapi juga pada unit tiga dimensi. sebelumnya namun belum melibatkan user. Keterlibatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan PT MRT Jakarta sebagai user diharapkan dapat membantu Nasional (ATR/BPN) sebagai pemegang mandat pendaftaran menyampaikan fakta-fakta empiris sebagai dasar terbitnya tanah mempunyai peran penting dalam transformasi sistem hak ruang atas dan bawah tanah. Survei lapangan terkait kadaster ini. Oleh karena itu Kementerian ATR/BPN bersama 3D Kadaster telah dilakukan di stasiun MRT Bundaran HI Universitas Gadjah Mada (UGM) dan PT MRT Jakarta bekerja dan stasiun MRT Blok M yang sudah terkoneksi dengan sama untuk mewujudkan 3D Kadaster di Indonesia. Kamis Blok M Plaza. Pada pembangunan MRT Fase 1 (Lebak Bulus- (05/03/2020) tiga pihak tersebut telah melakukan Kick of Bundaran HI) hampir tidak ada masalah, diharapkan pilot Meeting Pilot Project 3D Cadastre di Kantor PT MRT Jakarta, project ini dapat menjadi persiapan pembangunan Fase Ruang Rapat Utama Lt. 22 Wisma Nusantara, Jalan MH 2 (Bundaran HI-Kota) yang saat ini tengah PT MRT Jakarta Thamrin 59, Jakarta Pusat. mulai kerjakan. Diharapkan dengan pilot project ini, selain Delegasi Kementerian ATR/BPN pada kesempatan ini memberikan dampak positif bagi pembangunan fase 2, dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Pemetaan Kadastral dapat juga menjadi pemicu pemberian kepastian hukum Nurhidayat Agam, S.T., UGM dipimpin oleh Dr. Trias Aditya, bagi pembangunan-pembangunan infrastruktur lainnya. serta dari PT MRT Jakarta diwakili oleh Kepala Divisi (WN, 10 Mart). Engineering Weni Maulina. Bahasan utama dalam rapat ini 304 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERCEPATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DOKUMEN TATA RUANG PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Kualitas tata ruang yang mumpuni merupakan Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tata Ruang, kunci masuk investasi. Dengan masuknya Abdul Kamarzuki mengatakan bahwa dalam targetnya investasi maka perekonomian akan bergerak tersebut, bukan berarti satu kota satu RDTR bisa juga dalam menuju satu titik besar bersama yaitu masyarakat satu kota memiliki beberapa RDTR. “Sebagai contoh DKI makmur, adil, dan sejahtera. Strategi penataan ruang Jakarta mempunyai satu Perda RDTR nanti Bogor mungkin dilakukan melalui sinkronisasi tata ruang dan program punya lima Perda RDTR karena menyesuaikan dengan pembangunan nasional serta aspek pertanahan, koordinasi wilayahnya. Untuk daerah yang masih memiliki lahan dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, pertanian yang besar atau bisa dibilang daerah yang masih serta mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang hijau itu tidak perlu ada RDTR,” tambah Abdul Kamarzuki. (RDTR) dalam rangka proses percepatan perizinan dan penyelesaian pendaftaran tanah. “Tahun 2020 kita diminta oleh pemerintah untuk menambah jumlah RDTR, sekitar 57 RDTR lagi, dan Insya Allah dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan waktu dekat ini bisa jadi Perdanya dan bisa langsung Nasional (ATR/BPN) melakukan percepatan program dinaikkan ke OSS,” tambah Direktur Jenderal Tata Ruang. penyusunan RDTR melalui pelaksanaan RDTR Bimbingan Teknis, RDTR Bantuan Teknis Reguler, dan RDTR Online Single Karena RDTR merupakan kunci pelaksanaan OSS, untuk Submission (OSS). Sejauh ini di seluruh Indonesia terdapat mendukung pelaksanaannya pada tahun 2019 telah 55 RDTR yang sudah berupa Peraturan Daerah (Perda), dilaksanakan pembahasan lintas sektor. Pembahasan sejumlah 47 telah terunggah di Rencana Tata Ruang (RTR) ini menghadirkan Kepala Daerah dan menghasilkan Online, dan sejumlah 20 dalam RDTR interaktif serta sudah sebanyak 57 RDTR, dimana RDTR tersebut masih berproses, terintegrasi Online Single Submission (OSS). menunggu persetujuan substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN yang ditargetkan selesai pada Maret 2020. “Jika membahas mengenai target RDTR, kurang lebih sebanyak 2.000 RDTR. Setiap kota pasti akan berkembang, “Percepatan ini akan dimasukkan ke dalam Omnibus Law tentunya ini makin membutuhkan RDTR, apalagi untuk untuk mempercepat penetapan Perda RDTR agar kualitas daerah destinasi dengan investasi yang besar,” ungkap RDTR ke depannya akan membaik dan bisa jadikan norma Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan atau standar yang digunakan untuk penerbitan IMB,” Arief Sugoto ketika menjawab pertanyaan dari salah satu ungkap Abdul Kamarzuki. (11 Mart). wartawan dalam Konferensi Pers di Aula PTSL, Gedung Kementerian ATR/BPN, Selasa (10/03/2020). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 305

TERTIB TATA RUANG DI CALON IBU KOTA NEGARA, MELALUI SOSIALISASI NSPK PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai PENERTIBAN TANAH DAN RUANG calon Ibu Kota Negara, tepatnya sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai ruang di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu Kartanegara, memungkinkan munculnya diperlukan peningkatan pemahaman kualitas sumber daya potensi terjadinya konflik pemanfaatan manusia dalam penyelenggaraan penataan ruang. ruang. Maka untuk antisipasi, dalam hal ini Acara sosialisasi ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pada tanggal 12 - 14 Maret 2020, di Golden Tulip Balikpapan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Hotel & Suites, Kota Balikpapan. Sosialisasi ini dihadiri sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan peserta yang berasal dari Dinas yang membidangi Penataan Kriteria (NSPK) Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT). Satu Pintu, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kanwil “Tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi BPN dan Kantah serta Balai Wilayah Sungai di wilayah ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan dan pemahaman serta motivasi melaksanakan Provinsi Kalimantan Utara. (TA/KS, 13 Mart). sesuai NSPK bidang PPRPT. Sehingga meminimalisir dampak-dampak negatif yang berhubungan dengan permasalahan penataan ruang yang berdampak pada kehidupan masyarakat,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal PPRPT Kementerian ATR/ BPN M. Syafik Ananta Inuman, di acara Sosialisasi NSPK dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (12/03/2020). Lebih lanjut M. Syafik Ananta Inuman menjelaskan jika sosialisasi NSPK yang dilakukan juga untuk mewujudkan Spatial Planning Reader agar tercipta sumber daya manusia yang bisa membaca tata ruang dengan tepat. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan pengurusan tata ruang dapat membaca Rencana Tata Ruang (RTR). Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur Asnaedi mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal PPRPT yang telah memilih Kalimantan Timur sebagai tuan rumah penyelenggaraan sosialisasi ini. “Permasalahan mengenai penataan ruang jangan dianggap enteng, khususnya di Kalimantan Timur yang merupakan calon ibu kota negara. Karena yang menjadi isu atau permasalahan di Kementerian ATR/BPN bukan hanya penyertipikatan tanah tapi juga PPRPT,” kata Asnaedi. Dengan begitu, Asnaedi berharap melalui sosialisasi ini mampu membangun serta meningkatkan sinergisitas pelaksanaan program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pengawasan teknis penataan ruang di daerah. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi dan Keuangan Daerah, Yadi Robian Nur mengatakan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang sangat besar dan bertanggung jawab pada penataan 306 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KAPASITAS PELAKSANA IP4T WP3WT HARUS DIPERKUAT pembangunan khususnya di WP3WT,” PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN ujarnya. PENERTIBAN TANAH DAN RUANG IP4T WP3WT merupakan kegiatan bidang pertanahan untuk memperoleh data dan informasi P4T secara komprehensif dan sistematis dengan unit pendataan bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan di WP3WT. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Seksi Penataan Kawasan Tertentu dari Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua Bimtek diselenggarakan untuk di dunia dan merupakan negara kepulauan memperkuat kapasitas pelaksana dan terbesar dengan 16.056 pulau yang telah terdaftar sebagai sarana dalam memberikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sayangnya bimbingan dan pemahaman dari sekian banyak pulau, beberapa wilayahnya kurang penguasaanmaterisertaketerampilan tersentuh pembangunan. Pembangunan infrastruktur teknis untuk menghasilkan data dan dan sumber daya manusia secara langsung maupun tidak informasi yang valid dan berkualitas langsung berkaitan dengan letak tanah serta informasi yang dapat dimanfaatkan baik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan untuk kegiatan internal di bidang Tanah (P4T). pertanahan maupun bagi pemangku Untuk itu, dalam rangka mendukung pemerataan kepentingan lain yang membutuhkan. pembangunan di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT), Kementerian Pelaksanaan Bimbingan Teknis menggunakan metode ATR/BPN melalui Direktorat Penataan WP3WT, Direktorat pembelajaran deduktif dan induktif, andragogi, studi Jenderal Penataan Agraria menyelenggarakan kasus, diskusi interaktif dan praktik lapangan. Setelah Bimbingan Teknis IP4T WP3WT di Hotel Mercure Ancol, pelaksanaan Bimbingan Teknis, diharapkan dapat Jakarta, Selasa-Jumat (10 s.d. 13 Maret 2020). Acara ini meningkatkan kapasitas seluruh peserta sehingga mengusung tema Implementasi IP4T WP3WT untuk mampu melaksanakan rangkaian proses IP4T WP3WT Mewujudkan Pengelolaan Pertanahan yang Berkeadilan. di satuan kerja masing-masing secara baik, benar dan Pada kesempatan tersebut, Direktur Penataan sesuai standar yang telah diatur dalam Pedoman Teknis WP3WT, Lukman Hakim, menyampaikan, fakta bahwa IP4T WP3WT. (16 Mart). Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia menjadikan WP3WT wilayah yang strategis baik dilihat dari keberagaman ekosistemnya, maupun peran pentingnya dalam menjaga kedaulatan bangsa. “Oleh karenanya IP4T WP3WT menjadi penting dalam penyusunan kebijakan pertanahan, membangun informasi pertanahan serta merupakan data dasar yang dapat ditindaklanjuti dengan program-program KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 307

KEMENTERIAN ATR/BPN : DWISARI WATERPARK MELANGGAR RENCANA TATA RUANG DAN HARUS DIBONGKAR PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan yang sama, BBWS Citarum mengindikasikan bahwa kegiatan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui pembangunan berada di wilayah garis sempadan Sungai Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Cibeet. Garis sempadan Sungai Cibeet ditentukan paling Ruang dan Penguasaan Tanah (Ditjen PPRPT) sedikit 100 meter dari tepi palung sungai berdasarkan menyatakan bahwa pembangunan Waterpark Dwisari Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015. Sedangkan bangunan yang terletak di dekat Sungai Cibeet, Kampung Ciranggon, waterpark tersebut berada di tepi dan badan Sungai Cibeet. Kabupaten Bekasi, telah melanggar Rencana Tata Ruang Hal ini dikuatkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (RTR). Penataan Ruang Kementerian ATR/BPN yang mengatakan Berdasarkan hasil bedah kasus, menurut Perda Nomor 12 bahwa pembangunan waterpark di kawasan sempadan Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sungai tidak diperbolehkan dalam Ketentuan Umum Kabupaten Bekasi, peruntukan pada kawasan tersebut Peraturan Zonasi (KUPZ) Perda RTRW Kabupaten Bekasi. merupakan sempadan sungai dan pertanian lahan Kawasan sempadan sungai perlu dipertahankan sehingga basah. Oleh karenanya, bangunan waterpark tersebut terhindar dari erosi dan kerusakan kualitas air sungai. Oleh direkomendasikan untuk dibongkar. Hal ini disampaikan karenanya, pendirian bangunan di kawasan sempadan dalam pertemuan bedah kasus yang diselenggarakan sungai dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman di Bekasi, tanggal 25 Februari 2020 yang dihadiri oleh rekreasi. jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi, Dalam pertemuan tersebut, pemilik bangunan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) diharuskan melakukan pembongkaran sheet pile dan Kabupaten Bekasi, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) konstruksi beton yang berada di badan air dan sempadan Citarum, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat sungai secara mandiri. Dalam rangka perlindungan hak serta pihak pemilik tanah. atas tanahnya, pemilik dapat berkonsultasi dengan DPUPR Pelanggaran pemanfaatan ruang tersebut sebelumnya Kabupaten Bekasi terkait pemanfaatan ruang yang sesuai diketahui berdasarkan hasil aduan yang diterima oleh dengan peraturan perundang-undangan, dan mengurus Kementerian ATR/BPN. Setelah menerima laporan, dibentuk rekomendasi teknis ke BBWS Citarum sebagai dasar tim audit tata ruang yang menelusuri pengaduan tersebut. pengajuan izin. Terkait pelanggaran yang telah dilakukan, Setelah dilakukan kajian dan survei oleh tim, ditemukan akan diberikan sanksi sesuai PP No 15/2010 oleh Pemda pancang dan konstruksi beton di badan sungai dan tidak Kabupaten Bekasi, dalam pengawasan oleh Ditjen PPRPT. memiliki izin pemanfaatan ruang, serta tidak berada pada Sebagai penutup, Fadil selaku Kepala Kantor Pertanahan batas bidang tanah yang dikuasai atau telah dimiliki. Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa pembangunan ini Senada dengan hasil kajian tim, dalam pertemuan tersebut patut dijadikan pembelajaran agar pemanfaatan ruang DLH Jawa Barat menyatakan bahwa pembangunan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang waterpark tidak memiliki izin lingkungan. Pada kesempatan berlaku. (02 Mart). 308 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN SIAPKAN POTENSI LAHAN BAKU SAWAH UNTUK KETAHANAN PANGAN NASIONAL Selain sektor kesehatan, ketahanan pangan menjadi PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN sektor yang perlu diperhatikan pemerintah di tengah PENERTIBAN TANAH DAN RUANG pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Badan Pangan Dunia, Food Agriculture Organization (FAO) telah 4.067.035 ha. “Untuk tahun ini ditargetkan 602.135 ha,” ujar mengingatkan bahwa dunia berada di ambang krisis pangan. Dirjen Penataan Agraria. Potensi kelaparan atau kesulitan pangan di tahun 2020 hingga Kegiatan perekonomian rakyat perlu menggeliat, untuk itu tahun 2021 menjadi tantangan besar. Kementerian ATR/BPN perlu menggiatkan akses reform melalui Pemerintah telah menyiapkan strategi khusus untuk pemberdayaan masyarakat selaku pemegang hak atas tanah. menghadapi krisis pangan di dalam negeri, salah satunya “Saat ini terjadi perlambatan ekonomi yang disebabkan wabah dengan kesiapan produksi pangan. Optimalisasi lahan sawah virus Covid-19 sehingga akan terjadi pengangguran, daya sangat dibutuhkan agar kegiatan pertanian terus berjalan beli masyarakat menurun serta rawan pangan,” kata Dirjen sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan selama maupun Hubungan Hukum Keagrariaan, Suyus Windayana. pasca pandemi Covid-19. Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan mengungkapkan “Presiden memerintahkan kepada Kementerian BUMN, bahwa terdapat beberapa model pemberdayaan masyarakat Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian yang dapat dilakukan pasca Covid-19 nanti. “Bisa dilakukan LHK untuk mendukung ketahanan pangan. Kementerian ATR/ kerja sama dengan swasta, melakukan replanting sawit serta BPN diminta untuk mengeksplorasi potensi tanah yang bisa melakukan pemanfaatan tanah milik pemerintah,” ujar Dirjen dimanfaatkan untuk membuat sawah baru atau lahan-lahan Hubungan Hukum Keagrariaan. yang bisa digunakan untuk menanam kebutuhan pangan,” ujar Pengadaan tanah merupakan salah satu pendukung lancarnya Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil pada Rapat Pimpinan kegiatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). (Rapim) melalui video conference, Senin, (04/05/2020). Pada Rapim tersebut, Dirjen Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin Senada dengan Sofyan A. Djalil, Hermawan Tenaga Ahli Menteri mengungkapkan bahwa selama Januari hingga Desember ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Perkebunan Plasma 2019 telah selesai 26 proyek PSN. “Ada 3 pembangunan mengatakan, Presiden juga memberikan arahan kepada bandara, 8 pembangunan jalan, 6 pembangunan Kawasan pemerintah untuk bisa memproduksi kurang lebih 2-3 juta ton Ekonomi Khusus, 2 pembangunan palapa ring broadband, 2 beras per tahun. Untuk bisa mencapai target produksi tersebut pembangunan smelter, 4 pembangunan bendungan, 2 dan 1 dibutuhkan penambahan lahan kurang lebih sekitar 900.000 pembangunan pelabuhan,” kata Arie Yuriwin. ha. Dalam Rapim tersebut juga dibahas mengenai permasalahan “Memang pengadaannya tidak bisa sekaligus melainkan secara Surat Ijo di Surabaya yang diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah bertahap. untuk memenuhi target 900.000 ha ternyata supply Jawa Timur. Surat Ijo tersebut berasal dari klaim penguasaan lahannya yang siap kurang lebih sekitar 1.000 ha dari data tanah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya atas tanah lahan yang sering digarap, jauh sekali dari targetnya. Untuk itu peninggalan zaman Belanda. Dalam Peraturan Wali Kota dibutuhkan kontribusi Kementerian ATR/BPN dalam konteks (Perwali) Surabaya No. 51 tahun 2015 dijelaskan bahwa, tanah redistribusi tanah guna memenuhi pencetakan sawah baru,” Surat Ijo merupakan tanah aset Pemkot Surabaya. Saat ini tambah Hermawan. Kementerian ATR/BPN tengah mencari solusi terbaik terhadap Tambahan lahan diharapkan bisa dipenuhi oleh Pulau Jawa penyelesaian masalah ini. (NA/TA/RH, 05 Mei). karena secara infrastruktur sudah siap, namun jika memang tidak ada bisa gunakan lahan di Pulau Kalimantan dan Sumatra. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian ATR/BPN per 4 Mei 2020, disampaikan oleh Budi Situmorang Direktur Jenderal Pengendalian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah, potensi tanah untuk pemanfaatan lahan tanaman pangan bisa diperoleh dari tanah telantar yang menunggu ditetapkan sebagai Tanah Cadangan untuk Negara (TCUN) seluas 25.298,1735 ha dan potensi dari pelepasan sebagian sejumlah 14.825,4635 ha. Selain itu, ada juga dari hasil pemantauan Hak Guna Usaha (HGU) habis, tanah tidak termanfaatkan, dan pelepasan sebagian yang merupakan data dari tahun 2018-2019. Reforma Agraria merupakan salah satu agenda kerja Kementerian ATR/BPN. Saat Rapim, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, M. Ikhsan mengungkapkan bahwa target redistribusi tanah pada tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah seluas KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 309

PERPRES NO. 60 TAHUN 2020 TEGASKAN JABODETABEK-PUNJUR MENJADI PUSAT EKONOMI DAN SOLUSI BANJIR DI JAKARTA PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo jika dalam Perpres No. 60 Tahun 2020, muatan medio bulan lalu telah menandatangani Peraturan pengendalian banjir lebih detail dibandingkan dengan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang perpres sebelumnya. Perpres tersebut mengatur secara rinci RencanaTata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jakarta, mengenai perlindungan dan optimalisasi fungsi Situ, Danau, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur Embung dan Waduk (SDEW) di kawasan Jabodetabek- (Jabodetabek-Punjur). Perpres tersebut menggantikan Punjur serta sistem pengamanan pantai melalui tanggul Perpres No. 54 Tahun 2008. pantai dan laut. Terdapat 305 titik kawasan SDEW yang “Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan diatur dalam perpres tersebut. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan Dalam diskusi, DirjenTata Ruang menegaskan bahwa Perpres ekonomi, yang terdiri atas kawasan perkotaan inti dan No. 60 Tahun 2020 merupakan pemantapan Jakarta sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk pusat kota dan ekonomi serta tidak mempertahankan Kota kawasan metropolitan,” ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.“Sebetulnya kalau kita baca Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan teliti, dari pasal ke pasal kita tetap konsisten, Pemerintah Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki dalam IAPTalks Series memindahkan Ibu Kota Negara tetap diakomodir di sini. melalui video conference, Senin (11/05/2020). Jadi sama sekali tidak mencerminkan Perpres 60 ini seolah- Dalam Perpres, penataan ruang kawasan Jabodetabek- olah mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara,” Punjur bertujuan untuk mewujudkan kawasan pusat ucap Abdul Kamarzuki. kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, Pada kesempatan yang sama Ketua Ikatan Ahli Perencanaan maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan Indonesia (IAP) Hendricus Andy Simarmata mengatakan dengan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan bahwa IAP dalam situasi Covid-19 seperti ini dapat terus dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan. berkontribusi dalam permasalahan yang dihadapi bangsa, Lebih lanjut Abdul Kamarzuki menambahkan, aturan terutama dari aspek perencanaan wilayah dan kota baik ke tersebut merupakan penyesuaian terhadap kondisi, pemerintah dan kepentingan lainnya. Sehingga dengan tantangan, dan respons dinamika kebijakan yang terjadi di Perpres No. 60 Tahun 2020 tersebut dapat menjadi satu arah wilayah Jabodetabek-Punjur yang belum terakomodasi sejak kebijakan yang bisa sama-sama dibahas, apa kelebihan dan 2008. “Perpres No. 60 Tahun 2020 itu seharusnya menjadi kekurangannya. momentum untuk memperbaiki tata kelola kawasan Acara diskusi mengenai Perpres No. 60 Tahun 2020 Jabodetabek-Punjur terhadap enam isu besar, yaitu banjir, tersebut dilaksanakan oleh IAP. IAP merupakan organisasi ketersediaan air baku, kemacetan, permasalahan kawasan yang berfungsi sebagai wadah pembinaan, komunikasi, pesisir, pengaturan kawasan Pulau Seribu dan antisipasi konsultasi dan koordinasi antar ahli perencanaan wilayah pemindahan IKN,” kata Abdul Kamarzuki. dan kota, maupun antara ahli perencanaan wilayah dan Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN ini menjelaskan kota dengan ahli lainnya, lembaga masyarakat, swasta, pemerintah dan dunia internasional. (TA/JR, 11 Mei). 310 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

FOOD ESTATE UNTUK JAMIN KETAHANAN PANGAN NASIONAL PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Berbagai Program Strategis Nasional atau PSN Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa perlu dilakukan survei terus menerus dijalankan oleh Pemerintahan dan pemetaan di daerah yang menjadi food estate tersebut. Presiden Joko Widodo, mulai dari periode 2014- “Survei yang dilakukan harus dilakukan bersama dan perlu 2019 sampai 2019-2024. PSN tidak hanya tentang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L). Untuk penentuan membangun infrastruktur, melalui PSN pemerintah juga batas kawasan hutan, kami perlu didampingi untuk berfokus kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, yakni identifikasi batas tersebut,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. kebutuhan pangan. Mengenai data pertanian, Menteri ATR/Kepala BPN Upaya untuk menjamin kebutuhan pangan tersebut, juga menganggap bahwa Kementerian ATR/BPN perlu pemerintah berencana menciptakan food estate, yakni mengetahui data-data tersebut agar dapat berkoordinasi suatu daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan dengan lebih baik. “Selain itu, untuk Badan Informasi baru di Indonesia, yang ditetapkan di Kabupaten Pulang Geospasial (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut dibahas Nasional (Lapan) perlu menyediakan peta dasarnya,” dalam Rapat Terbatas (Ratas) Menteri Koordinator (Menko) sambung Sofyan A. Djalil. Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui Video Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN berharap bahwa Conference (Vicon), Senin (01/06/2020). program food estate ini dapat berjalan secara berkelanjutan, Dalam Ratas tersebut, Menko bidang Perekonomian untuk itu ia menyarankan agar dibentuk Project Management mengemukakan bahwa food estate sudah menjadi PSN Office atau PMO. “Saya kira program ini bisa berjalan, namun pemerintah dan akan dilaksanakan secara sustainable dalam untuk mengatasi kendala kita perlu membentuk PMO. 3 tahun ke depan. “Semua pihak akan terlibat nantinya. Harapannya dengan adanya PMO ini, tidak ada proyek Program ini akan berkelanjutan dan akan memberikan gagal dan ada signature dari Pak Menko Perekonomian,” manfaat bagi bangsa Indonesia,” kata Menko bidang kata Sofyan A. Djalil. Perekonomian. Ratas ini juga diikuti beberapa Menteri Kabinet Indonesia Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Maju yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tertinggal dan Transmigrasi, luas daerah yang akan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan dilakukan intensifikasi seluas 10.594 ha, yang berada di Transmigrasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan transmigrasi dan tersebar di 55 desa. Untuk itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Kementerian ATR/BPN, melalui Menteri ATR/Kepala BPN, Kalimantan Tengah serta Bupati Pulang Pisau. (RH, 01 Juni). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 311

KERJA SAMA ANTAR KEMENTERIAN UNTUK CEGAH BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI JABODETABEKPUNJUR PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN Permasalahan banjir dan tanah PENERTIBAN TANAH DAN RUANG longsor menjadi kendala tiap tahun di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain di 5) Melakukan penanggulangan banjir dan longsor Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Jabodetabekpunjur dari kawasan hulu, tengah dan hilir Bekasi, Puncak dan Cianjur dengan berpedoman dengan Quick Wins, yang salah (Jabodetabekpunjur). Awal tahun satunya penataan ruang dan bangunan; lalu terjadi banjir yang terjadi akibat 6) Mewujudkan penegakan hukum secara tegas atas adanya curah hujan yang ekstrim pelaksanaan penataan ruang kawasan Jabodetabekpunjur; dalam kurun waktu 186 tahun terakhir. 7) Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pengawasan Untuk itu perlu langkah yang radikal penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabekpunjur serta ekstrim untuk menanggulangi secara konsisten, terpadu, sinergis dan berkelanjutan. banjir yang terjadi di wilayah tersebut. Usai penandatanganan Renaksi, mewakili para Menteri yang Penanggulangan banjir dan tanah lain, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa untuk longsor ini adalah pekerjaan besar. menangani banjir ini harus dilakukan oleh semua unsur. Membutuhkan kerja kolektif dari “Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, seluruh pemangku kepentingan. namun saling berpengaruh antar daerah hulu, tengah dan Berangkat dari hal tersebut, Menteri hilir. Maka itu diperlukan kegiatan kebersamaan. Banyak Agraria dan Tata Ruang/Kepala yang harus dilakukan masing-masing daerah dalam Badan Pertanahan Nasional (ATR/ menyelesaikan permasalahan ini. Khususnya untuk daerah BPN) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri hulu, tengah sampai hilir,” ujarnya. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Lebih lanjut Tito Karnavian mengatakan diperlukan aksi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri nyata dalam penanggulangan banjir ini khususnya daerah Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan hulu, tengah dan hilir. “Untuk daerah hulu diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) lakukan pembangunan waduk dan bendungan yang bertujuan penandatanganan Dokumen Komitmen Bersama dan menampung jumlah air yang akan mengalir menuju daerah Rencana Aksi (Renaksi) penanggulangan banjir dan tanah tengah dan hilir. Begitu juga untuk daerah tengah dan longsor di kawasan Jabodetabekpunjur, melalui video hilir sistem dan kapasitas drainase sudah tidak memadai conference, Jakarta, Selasa (02/06/2020). lagi. Karena itu harus ada water management system yang Dalam Komitmen Bersama yang telah ditandatangani handal dan optimal, diperlukan pelebaran sungai sehingga tersebut, ada 7 (tujuh) komitmen yang disetujui oleh tidak menyebabkan penyempitan, dan pintu pintu air yang Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah, memadai, resapan air biopori yang memadai,” tambahnya. salah satunya adalah aktif melakukan audit tata ruang (RE/JR/RH, 02 Juni). baik dari hulu sampai dengan hilir, yang merupakan tugas Kementerian ATR/BPN. Sebagai informasi, 7 (tujuh) komitmen yang disetujui, yakni: 1) Melakukan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan penanggulangan banjir dan longsor dalam dokumen perencanaan untuk mewujudkan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan; 2) Melaksanakan program dan kegiatan seperti yang tercantum pada angka 1 (satu) dan menyediakan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Renaksi penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabekpunjur 2020-2024; 3) Membuat Rekapitulasi Renaksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di kawasan Jabodetabekpunjur; 4) Melakukan koordinasi dan penataan kelembagaan penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabekpunjur secara terpadu dengan dukungan peningkatan kapasitas dan peran aktif Aparat Penegak Hukum dan masyarakat; 312 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

HADIRI JABODETABEK STUDY FORUM, DIRJEN TATA RUANG BICARA ARAH KEBIJAKAN TATA RUANG JABODETABEK-PUNJUR dan pulau reklamasi, kemacetan dan juga PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN antisipasi pemindahan Ibu Kota Negara,” PENERTIBAN TANAH DAN RUANG ungkapnya. Kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Dari 6 (enam) isu strategis tersebut, banjir Tangerang, Bekasi, Puncak hingga Cianjur dan macet memang sudah menjadi momok yang selanjutnya dikenal dengan kawasan bagi masyarakat Jabodetabek-Punjur, perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan khususnya di Daerah Khusus Ibukota kawasan strategis nasional yang dilihat dari sudut (DKI) Jakarta. Untuk itu, dalam Perpres kepentingan ekonomi, terdiri atas kawasan perkotaan inti Nomor 60 Tahun 2020 dikembangkan dan kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk konsep penanganan banjir melalui kawasan metropolitan. Kawasan ini dinilai sangat dinamis konsep pola ruang: Jabodetabek-Punjur karena dengan luas wilayah 7.062 km², Jabodetabek- Sebagai Kawasan Terpadu Hulu, Tengah, Punjur mengalami laju pertumbuhan penduduk 2,9% per Hilir hingga Pesisir. “Dengan diaturnya tahun sehingga membuat kawasan ini menjadi kawasan konsep pola ruang ini, maka kawasan metropolitan terbesar di Indonesia, dan terbesar kedua di yang masuk dalam hulu, tengah, hilir dan dunia setelah Tokyo. pesisir masing-masing memiliki peran. “Memang perkembangan Jabodetabek-Punjur sangat Kawasan hulu berperan sebagai kawasan dinamis. Hal ini dapat dilihat dari perubahan penggunaan lindung dan sumber air, kawasan tengah lahannya di mana rasio konversi lahan menunjukkan 48% berperan sebagai kawasan penyangga dan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun dan resapan air, kawasan hilir berperan sebagai 24% konversi lahan sawah menjadi bangunan,” papar kawasan budidaya dan kawasan pesisir Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria berperan sebagai lindung pesisir dan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kawasan budidaya,” ujar pria yang akrab disapa Uki. Abdul Kamarzuki saat menjadi narasumber pada kegiatan Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya banjir di kawasan Jabodetabek Study Forum yang diadakan secara virtual oleh Jabodetabek-Punjur, penanganan banjir juga dilakukan Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah melalui penetapan Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) (P4W) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang saat ini hanya ada di 305 titik. “Penetapan SDEW juga (LPPM) IPB University pada Kamis (11/06/2020). merupakan salah satu upaya pengendali banjir yang terus Lebih lanjut, Abdul Kamarzuki mengungkapkan, terdapat 6 dilakukan, karena terdapat pengurangan SDEW dari tahun (enam) isu strategis kawasan Jabodetabek-Punjur sehingga 2008. Dari yang tadinya terdapat 525 SDEW, saat ini hanya dibuat kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan 305 SDEW. Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana pengendalian banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur,” kata Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Dirjen Tata Ruang. “Terdapat 6 (enam) isu yang ditinjau yaitu banjir, ketersediaan Di dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 juga dikembangkan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir penyelesaian isu kemacetan yang hingga saat ini dirasa belum berhasil teratasi. “Masalah kemacetan akan diatasi oleh transportasi massal berbasis rel seperti Kereta Rel Listrik (KRL), Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT) dan Kereta Api (KA) Bandara dan juga 24 rencana titik pengembangan Transit Oriented Development (TOD),” tutur Abdul Kamarzuki. Di akhir paparannya, Dirjen Tata Ruang menambahkan bahwa di dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 telah memperhitungkan sedikitnya 3 (tiga) aspek yaitu sosial, lingkungan dan ekonomi secara berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan perencanaan tata ruang. “Dengan Perpres ini kami harapkan dapat mewujudkan penyediaan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas perkotaan dalam suatu metropolitan yang terpadu dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan,” ucapnya. (LS/TA, 12 Juni). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 313

PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 60 PENERTIBAN TANAH DAN RUANG TAHUN 2020, PEMERINTAH AKAN BENTUK LEMBAGA KOORDINASI PENYELENGGARA PENATAAN RUANG Jika dibandingkan dengan kota besar lain di dunia, Jakarta organisasi yang bisa mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu merupakan salah satu kota yang terus berkembang dan mewujudkan rencana tata ruang yang kemudian dilaksanakan oleh akan menjadi salah satu kota metropolitan terbesar kedua Menteri hingga Bupati dan Wali Kota. Tentu organisasi kelembagaan di dunia setelah Tokyo. Dengan perkembangan yang ada, ini tanpa mengurangi kewenangan Kementerian/Lembaga yang diperkirakan tidak hanya Jakarta yang akan mengalami perubahan, ada, hanya saja diharapkan lebih mengedepankan sinkronisasi pada tetapi kawasan perkotaan di sekelilingnya seperti Bogor, Depok, pelaksanaannya,” tambahnya. Tangerang, Bekasi, Puncak hingga Cianjur juga akan menjadi pusat Lembaga yang nantinya terbentuk, memiliki tanggung jawab konsentrasi penduduk yang luar biasa pesat perkembangannya. dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang selanjutnya Kendati demikian, untuk mengembangkan kawasan tersebut, masih dirumuskan menjadi 6 (enam) isu strategis, antara lain banjir, terdapat batasan-batasan administrasi yang dinilai masih memiliki ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, pesisir dan ego sektoral yang tinggi. pulau reklamasi, kemacetan hingga antisipasi pemindahan Ibu “Oleh sebab itu, walaupun terdapat batasan-batasan administrasi Kota Negara. “Jadi 6 (enam) isu ini yang menjadi prioritas dalam antar kota/kabupaten/provinsi, seharusnya tidak terlalu menjadi Perpres tersebut. Tentu kita semua sadari bahwa semua ini adalah kendala dalam rangka kesejahteraan masyarakat metropolitan ini,” terintegrasi, batas-batas administrasi harusnya menjadi artificial ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional saja selama kita mementingkan kebutuhan orang banyak, warga (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil pada pengantar kegiatan Kick Off Meeting negara dan seluruh stakeholder di wilayah Jabodetabek-Punjur,” Implementasi Perpres 60/2020 RTR Jabodetabek-Punjur yang tutur Sofyan A. Djalil. diadakan secara virtual pada Jumat (12/06/2020). Usulan lembaga pengelolaan kawasan Jabodetabek-Punjur Kick Off Meeting kali ini dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet yang nantinya diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN, mendapat Indonesia Maju antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dukungan dari seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Daerah yang terlibat. Seperti halnya yang disampaikan Menteri yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan PUPR, Basuki Hadimuljono yang menyatakan sepakat dengan arah Suahasil Nazara, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam kesempatan kebijakan yang telah dipaparkan Menteri ATR/Kepala BPN dengan ini diwakili oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional Rudy mengajak seluruh pihak terkait dalam memperbaiki komitmen dan Soeprihadi Prawiradinata, Menteri Dalam Negeri yang juga diwakili perilaku dari para pemangku kepentingan. “Saya sepakat dengan oleh Plh. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Hari Nur Cahya Murni Menteri ATR/Kepala BPN, untuk itu kami mengajak kepada rekan- serta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan rekan semua untuk memperbaiki komitmen dan perilaku kita untuk dan Ahmad Riza Patria, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, implementasi perpres yang lebih baik, karena kalau tidak, banjir Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, Gubernur Banten yang pada bandang akan terjadi dimana-mana,” kata Basuki Hadimuljono. kesempatan kali ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Al- Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Muktabar hingga Kepala Daerah dari masing-masing Kabupaten/ Sumadi mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik ide Kota yang terlibat. pembentukan lembaga koordinasi penyelenggara Penataan Ruang Seperti kita ketahui, pada April lalu, Presiden Republik Indonesia, di kawasan Jabodetabek-Punjur. “Kami menyambut baik dengan Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) apa yang ingin dibuat, paling tidak kalau ada lembaga tersebut, Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan akan ada satu koordinasi yang baik dalam memberikan solusi. Perkotaan Jabodetabek-Punjur yang memiliki tujuan mewujudkan Selain kita membuat suatu konsep yang ideal, saya pikir tim Project penyediaan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat Management Office (PMO) harus mulai menginventarisasi masalah- aktivitas perkotaan dalam suatu metropolitan yang terpadu dengan masalah yang terjadi di lapangan,” sahut Budi Karya Sumadi. mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. “Selama Sepaham dengan Menteri Perhubungan, Anies Baswedan selaku ini banyak kebijakan yang telah dikeluarkan dalam konteks tata Gubernur DKI Jakarta yang didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta ruang, untuk itu harusnya kita sinkronkan supaya tujuannya yaitu Ahmad Riza Patria, juga menyampaikan bahwa ketika perpres ini pembangunan kota yang berkelanjutan ekonomi, sosial, lingkungan dilaksanakan, pendekatannya harus induktif yang artinya apa yang sehingga kota metropolitan ini kita harapkan akan tumbuh menjadi menjadi kendala selama ini dapat dicarikan solusinya pada tahap kota sesuai yang kita harapkan,” lanjut Sofyan A. Djalil. awal implementasi perpres tersebut. “Ketika perpres ini keluar, maka Dalam rangka penataan ruang, pemerintah menyadari perlu adanya perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. perbaikan dan penyempurnaan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2008 Pun sebaiknya pada saat awal ini justru kita perlu menginventarisir karena adanya perkembangan dan perubahan dalam waktu 12 masalah dengan dicarikan solusi yang tepat pula,” ujar Anies tahun terakhir di kawasan Jabodetabek-Punjur. “Penyempurnaan Baswedan. pada Perpres ini yaitu sesuai dengan program Presiden Joko Widodo Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang didampingi wakilnya bagaimana sinkronisasi kebijakan yang lebih baik dan juga sesuai secara terpisah menyampaikan pendapatnya dengan satu suara, sasaran Bappenas dalam konsep Tematic, Holistic, Integrated dan yakni dengan adanya kelembagaan baru nanti, diharapkan ada Sistematic (THIS), supaya semua program tersebut bisa terkoordinir kewenangan yang tidak dibatasi administratif, karena menurutnya dengan baik, maka dimasukkan kebijakan indikasi program dan hal ini juga akan mempercepat apa yang menjadi tujuan dari Perpres kelembagaan,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN. Nomor 60 Tahun 2020. ”Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita “Dari aspek kelembagaan, saya pikir yang paling penting adalah dalam bekerja bisa mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam semangat bersama dalam menjadikan lembaga ini sebagai perpres Nomor 60 Tahun 2020,” pungkasnya. (LS/JR, 13 juni). 314 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

JABODETABEK-PUNJUR, DIPROYEKSI MENJADI KAWASAN TERBESAR KEDUA SETELAH TOKYO lebih efektif. Dulu tidak ada indikasi PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN anggaran, Project Management Office PENERTIBAN TANAH DAN RUANG (PMO), serta sinkronisasi anggaran, kini Kawasan Jabodetabek-Punjur merupakan sebuah melalui Perpres yang baru hal yang akronim dari Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang- disebutkan tadi terdapat didalamnya,” Bekasi-Puncak-Cianjur, yang telah menjadi ungkapnya. perhatian Pemerintah sejak tahun 1966 pada Lebih lanjut Sofyan A. Djalil mengatakan masa Presiden Soekarno hingga terbitnya Peraturan jika pemerintah merubah format Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang kelembagaan koordinasi Kawasan Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Bekasi, Puncak, Jabodetabek-Punjur dalam upaya Cianjur. menyelesaikan Isu Strategis Kawasan Untuk merespon kondisi, tantangan dan dinamika yang Jabodetabek-Punjur secara optimal. terjadi maka dibuat Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 “Sebelumnya format kelembagaan Tahun 2020 tentang RencanaTata Ruang Kawasan Perkotaan diketuai oleh Gubernur secara bergilir, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. tetapi Pemerintah menilai akan lebih “Perpres ini diresmikan oleh Presiden pada tanggal 13 efektif jika diketuai oleh Menteri. April 2020, menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2008,” ujar Maka dalam Perpres Nomor 60 tahun Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 2020, kelembagaan ini diketuai oleh Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil, saat Konferensi Pers Menteri ATR/Kepala BPN dan Wakil melalui Video Conference setelah acara Kick Off Meeting Ketua oleh Menteri Dalam Negeri, Perpres No. 60 tahun 2020 Mengenai Rencana Tata Ruang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Jabodetabek-Punjur, Jakarta, Jumat (12/06/2020). Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa Metropolitan dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan serta Jabodetabek-Punjur merupakan salah satu Global Hub dari beranggotakan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten jejaring kota metropolitan dunia, merupakan jejaring kota serta seluruh Bupati dan Wali Kota terkait” tambahnya. terbesar kedua setelah Metropolitan Tokyo (RIHN, 2015). Sebagai ketua, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan Hal tersebut berimplikasi pada sentralistis berbagai fungsi bahwa indikator dari keberhasilan Perpres ini yaitu dapat ekonomi yang memberi dampak pada dinamika kebutuhan menyelesaikan isu yang menjadi inti substansi Perpres ruang fisik dan sosial yang tinggi. Hal ini membuat Kawasan Nomor 60 Tahun 2020 ini, seperti upaya pengendalian banjir, Jabodetabek-Punjur menjadi sangat rentan terhadap pemenuhan ketersedian air baku, penanganan sampah dan penurunan kualitas lingkungan sehingga perlu penanganan sanitasi, mengantisipasi penurunan permukaan tanah dan khusus. pemenuhan kebutuhan ruang, mengatasi kemacetan serta Perpres ini merupakan revisi dari kelemahan perpres upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan. sebelumnya sehingga Sofyan A. Djalil optimis jika akan Diharapkan dengan adanya penataan ruang Kawasan berjalan lebih efektif. “Semakin hari seluruhnya berjalan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, dapat mewujudkan semakin baik sehingga revisi yang dilakukan akan berjalan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur sebagai Kawasan Perkotaan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional yang terintegrasi antara satu kawasan dan kawasan lainnya, berbasis daya dukung lingkungan dan memiliki keterpaduan dalam pengelolaan kawasan. Pada konferensi pers melalui Video Conference Kementerian ATR/BPN ini Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto, Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki, Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah R.B. Agus Widjayanto, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Budi Situmorang, Direktur Jenderal Penataan Agraria Muhammad Ikhsan serta beberapa jajaran pejabat lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (TA/RE, 13 Juni). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 315

KEMENTERIAN ATR/BPN SELENGGARAKAN KAJIAN PEMANFAATAN RUANG ATAS DAN BAWAH TANAH PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah. “Lembaga baru ini menyelenggarakan Kajian Pemanfaatan Ruang nantinya kita sebut Hak Guna Ruang Bawah Tanah (HGRBT), Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah. Kegiatan ini yang nantinya memberikan wewenang pada pemegang diselenggarakan melalui video conference pada hari hak untuk memiliki dan membangun dalam tubuh bumi Rabu (24/06/2020). tertentu, berupa ruang berdimensi tiga serta menggunakan Diskusi ini dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian bagian permukaan bumi tertentu di atasnya sebagai jalan dan Pengembangan (Kapuslitbang), Oloan Sitorus masuk dan keluar bangunan yang bersangkutan,” ujar Trie diikuti pemaparan oleh Peneliti Ahli Madya dari Sakti. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Penanggap pada kajian ini, Maharani memberikan catatan ATR/BPN Trie Sakti, dan hadir sebagai penanggap terhadap pendapat Prof. Boedi Harsono tersebut. “Ada tiga Widyaiswara Ahli Utama Kementerian Pekerjaan hal, yang belum bisa jalan sekarang, menunggu lembaga Umum dan Perumahan Rakyat Maharani. hukum baru serta memberikan tiga hak atas tanah terhadap Turut hadir beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi pemanfaatan ruang bawah tanah, yaitu Hak atas permukaan Pratama, Widyaiswara Ahli Utama, Widyaiswara bumi sebagai tempat tiang pancang/membuat lorong Ahli Madya, Kepala Bidang Hubungan Hukum masuk, Hak atas pemilikan bangunan di bawah tanah atau Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi di atas tanah, serta hak memakai ruang selongsongannya,” DKI Jakarta, Kepala Bidang Hubungan Hukum katanya Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bali, Pada kesempatan ini Maharani juga mengungkapkan serta Aparatur di lingkungan Puslitbang Kementerian ATR/ beberapa poin penting diantaranya adalah: 1) Hak Atas BPN. Tanah yang ada saat ini hanya mengatur hak atas permukaan Dalam sambutannya, Oloan Sitorus mengatakan bahwa bumi yang dua dimensi saja, 2) Ruang Bawah tanah berupa kebutuhan untuk mengatur ruang atas dan bawah tanah fungsi apapun dalam sistem pemilikan rumah susun, merupakan keniscayaan karena saat ini pemanfaatan ruang bukan merupakan hak guna ruang bawah tanah, karena tersebut semakin hari semakin meningkat. “Ini terjadi tidak merupakan milik bersama para pemilik satuan rumah susun, hanya di Ibu Kota saja tetapi juga ada di Kota Makassar. 3) Hak Guna Ruang Bawah Tanah adalah hak yang diberikan Peruntukannya tentu saja untuk transportasi serta kepada pihak lain, yang bukan pemegang hak atas tanah kebutuhan bisnis,” ujar Kapuslitbang. yang berada diatasnya (pemiliknya berbeda), 4) Hak Guna Dalam RUU Pertanahan yang lalu serta draft RUU Cipta Kerja, Ruang Atas Tanah adalah hak yang diberikan kepada pihak yang sedang dibahas di DPR RI bersama pemerintah, sudah lain, yang bukan pemegang hak atas tanah yang berada di mengatur mengenai ruang bawah tanah tersebut. “Dalam bawahnya (pemiliknya berbeda). (RH/LS/WN, 25 Juni). RUU Pertanahan kemarin sudah diatur hak guna ruang atas dan bawah tanah, pun juga dalam RUU Cipta Kerja. Kiranya kajian pada hari ini dapat memperkuat muatan yang terkait hak ruang atas dan bawah tanah itu dalam RUU Cipta Kerja. Selain itu, kita perlu mengikuti kajian ini agar dapat menghasilkan gagasan-gagasan yang produktif,” kata Oloan Sitorus. Dalam pemaparannya, Trie Sakti mengatakan bahwa kebutuhan atas pengaturan hak ruang atas dan bawah tanah karena meningkatnya kegiatan pembangunan dan aspek penyediaan tanah sebagai salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.“Kendala dalam ketersediaan tanah maka dilakukan pembangunan secara vertikal, untuk perumahan gencar dibangun rumah susun dan apartment, sedang untuk transportasi juga dibangun LRT secara masif serta pembangunan MRT,” kata Trie Sakti. Terkait adanya pemanfaatan ruang bawah tanah, Trie Sakti mengungkapkan, menurut Prof. Boedi Harsono harus dibentuk lembaga hukum baru dengan sebutan Hak Guna 316 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

CEGAH BANJIR, KEMENTERIAN ATR/BPN BONGKAR KAWASAN DWI SARI WATERPARK yang ada. Karena birokrasi yang panjang PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN mereka mengambil tindakan sendiri PENERTIBAN TANAH DAN RUANG yang melanggar hukum. Kami datang ke Tata ruang menjadi salah satu kunci peningkatan sini jangan sampai ada kasus seperti ini kesejahteraan rakyat. Ruang wilayah yang aman dan akan kami selesaikan,” ujar Menteri dan produktif serta pengendalian pemanfaatan ATR/Kepala BPN. ruang wilayah nasional, provinsi hingga Sofyan A. Djalil mengatakan menyelesai­ kabupaten/kota perlu dilakukan perlindungan dalam aspek kan masalah tanpa masalah yang berarti fungsi ruang sehingga dapat mencegah dampak negatif tidak hanya sanksi tetapi terdapat solusi. terhadap lingkungan akibat pelanggaran pemanfaatan “Jadi kita tidak hanya menegakkan ruang. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ hukum tetapi juga mencari solusi. Mereka Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menindak sebagai warga negara yang baik ingin tegas pelanggar pemanfaatan ruang. mengurus izin tetapi ada kendala akibat Peluncuran Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Jakarta, mengurus lewat online single submission Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (OSS), tetapi di lapangan di daerah ini (Jabodetabek-Punjur) menjadi tombak yang menyasar ada izin lokasi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang. Pada kesempatan kali perusahaan lain sehingga BPN tidak bisa ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil meninjau memberikan rekomendasi maka Pemda pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggar tidak bisa memberikan izin,” katanya. pemanfaatan tata ruang di daerah Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan yang sama Menteri Kegiatan ini turut dihadiri juga oleh Menteri PUPR, Basuki PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pelanggaran Hadimuljono, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air pemanfaatan ruang seperti ini akan memberikan dampak Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Dirjen Pengendalian yang besar dan akan merugikan banyak masyarakat. “Saya Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) Budi terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang ingin Situmorang, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang menegakkan atas pelanggaran ini. Kenapa banjir bandang, Penanganan Sengketa, Konflik Tanah dan Ruang Irjenpol, banjir yang dimana-mana awalnya itu berawal dari Hary Sudwijanto, Direktur Penertiban dan Pemanfaatan pelanggaran tata ruang,” pungkasnya. Ruang Andi Renald, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Penyewaan lahan di sepadan sungai, ruang milik jalan Ruang Wisnubroto Sarosa, Kepala Biro Hubungan tidak boleh, itu adalah tanah negara. Nanti setelah ini kita Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Kantor Wilayah akan cabut kami akan coba bikinkan kemana arah arusnya BPN Provinsi Jawa Barat Yusuf Purnama dan juga Kepala supaya tidak menerjang tanah tempat ini, mereka bikin Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi T. Fadil Fadli. begini untuk melindungi tanah tapi kebablasan ada di “Undang-Undang Penataan Ruang harus kita patuhi, tata tengah sungai. Jadi nanti kita akan mencabut, saya yang ruang salah satunya sepadan sungai, sepadan jalan dan bertanggung jawab untuk pengelolaan sungai kita akan lain-lain itu ada ketentuannya. Selama ini tata ruang itu coba ikut melindungi,” ujar Basuki Hadimuljono. banyak sekali kita toleran, karena toleran itu banyak banjir Dirjen PPRPT, Budi Situmorang menjelaskan permasalahan yang seharusnya bisa dicegah dengan disiplin ketentuan mengenai pelanggaran dan sebagai pemerintah akan menyelamatkan rakyat dari pelanggaran seperti ini. “Pemerintah untuk menyelamatkan semua masyarakatnya maka menyelamatkan itu, maka ada istilah ada sepadan sungai. Aturannya supaya sungai ini mengalir dan karena ini di tikungan, karena sungai mengalir punya daya rusak. Daya rusak air inilah yang harus dikendalikan sehingga mempunyai ruang sebenarnya tidak boleh langsung di pinggir air,” ucapnya. Perlu diketahui dalam pengenaan sanksi terhadap pemanfaatan ruang berupa pembongkaran di Dwisari Waterpark di Kabupaten Bekasi. Pelanggaran tersebut berupa pendirian bangunan di kawasan rekreasi air yang meliputi pemancangan sheet pile di badan Sungai Cibeet dan bangunan sarana fasilitas waterpark yang berada di sempadan sungai. (JR/RE/LS/RH/AF, 26 Juni). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 317

PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PERSIAPKAN LOKASI FOOD ESTATE, MENTERI PENERTIBAN TANAH DAN RUANG ATR/KEPALA BPN DAMPINGI MENKO PEREKONOMIAN TINJAU PULANG PISAU DAN KAPUAS Dalam rangka menjaga ketahanan pangan rehabilitasi di lokasi lebih dari 600.000 Indonesia jangka panjang, pemerintah hektare. merencanakan program food estate. Program ini merupakan konsep pengembangan pangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perkebunan, peternakan di suatu kawasan yang ditetapkan melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi dikembangkan di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah sebagai koordinator Tengah. di wilayah provinsi dan Kantor Pertanahan di masing-masing kabupaten sebagai “Pemerintah akan mendorong pertanian di wilayah pelaksana juga menyiapkan beberapa Kalimantan Tengah ini, khususnya Kabupaten Pulang skema dalam tahap persiapan realisasi Pisau dan Kabupaten Kapuas yang akan menjadi food estate. lumbung padi nasional,” ucap Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto saat Untuk diketahui, lokasi food estate melakukan kunjungan lapangan di Desa Blanti terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang tepatnya di Kabupaten Pulang Pisau Pisau, Kalimantan Tengah, Sabtu (27/06/2020). dan Kabupaten Kapuas dengan Area of Interest (AOI) seluas 165.319,12 hektare. Turut mendampingi antara lain Menteri ATR/Kepala Lokasi yang akan dikerjakan pada tahap BPN Sofyan A. Djalil, Wakil Menteri Perdagangan pertama seluas 74.808,77 hektare dengan Jerry Sambuaga, Gubernur Kalimantan Tengah lokasi di Kabupaten Pulang Pisau terletak Sugianto Sabran, Ketua DPRD Kalteng, Sekretaris di Desa Pandih Batu dan Desa Anjir Serapat/Pulau Kupang Daerah Provinsi Kalteng, Kapolda Kalteng, Danrem Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas. 102/Pjg, Kajati Kalteng dan mewakili Kabinda. Adapun skema yang telah disiapkan dalam rangka Menko Perekonomian mengungkapkan, pihaknya pengembangan food estate ada beberapa tahapan. Diawali telah menganggarkan 30.000 hektare pada tahap dengan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di minggu pertama pertama di dua kabupaten tersebut. Berikutnya bulan Juli, kemudian Penyuluhan dan Pengambilan Data Pemerintah akan mendorong sisanya yaitu sekitar Lapangan mulai dari 6 Juli sampai 6 Agustus 2020, dan 110.000 hektare untuk tahap kedua pada 2022- tahap Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan tanggal 7 2023. Untuk itu, Pemerintah akan terus melakukan sampai 19 Agustus 2020. (LS, 27 Juni). 318 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN SIAPKAN REGULASI TERKAIT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUATAN HAK PENGELOLAAN PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Jajaran pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ agar bisa diperbaiki dan memperketat pengendalian Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR. “Paling Rapat Pimpinan (Rapim) yang diikuti melalui 2 sedikit, yang ke depan sudah tidak boleh lagi dan yang (dua) cara, yaitu virtual dan secara tatap muka yang sudah ada akan kita perbaiki,” sahut Sofyan A. Djalil. diselenggarakan di Aula Prona lantai 7, gedung Kementerian Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/ ATR/BPN, Jakarta, Selasa (30/06/2020). Bahasan utama Kepala BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas rapim kali ini adalah rancangan peraturan menteri terkait Tanah Andi Tenrisau menyampaikan implikasi terhadap pengendalian pemanfaatan ruang yang dipaparkan oleh penguatan konsep hak pengelolaan. “Penguatan konsep Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan hak pengelolaan merupakan upaya meningkatkan Tanah (PPRPT) Budi Situmorang dan Penguatan Konsep Hak kehadiran pemerintah terhadap pengelolaan tanah yang Pengelolaan yang dipaparkan oleh Staf Ahli Menteri ATR/ langsung dikuasai oleh negara sehingga penggunaan tanah Kepala BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas dapat lebih efektif, efisien dan berhasil guna serta berdaya Tanah Andi Tenrisau. guna. Sehingga diharapkan tanah yang langsung dikuasai Rapim yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala oleh negara dapat dikembangkan sehingga siap untuk BPN Sofyan A. Djalil, juga turut dihadiri oleh Wakil Menteri didistribusikan terhadap berbagai kepentingan,” tutur Andi ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, dan seluruh jajaran Tenrisau. (LS/JR/RK, 30 Juni). Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Pada rapim kali ini, Dirjen PPRPT menyampaikan bahwa dalam melakukan percepatan perwujudan ruang yang berkualitas dan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang (RTR), perlu adanya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang. “Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, bersifat pencegahan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang tapi bukan pengenaan sanksi dan sangat penting diterapkan sebagai upaya percepatan perwujudan ruang yang berkualitas dalam menjawab dinamika pembangunan,” ujar Budi Situmorang. Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan dengan adanya peraturan menteri ini nantinya harus menjadi solusi bagi pelanggaran yang sudah terjadi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 319

IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 60 TAHUN 2020, MENTERI ATR/KEPALA BPN KENALKAN PENDEKATAN HITS PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri PENERTIBAN TANAH DAN RUANG ATR/Kepala BPN menyatakan perlunya pendekatan berbeda dalam penyelesaian Ibu Kota Jakarta serta daerah penyangganya, yakni masalah yang dihadapi kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kawasan Puncak Jabodetabekpunjur tersebut. “Kita perlu serta Cianjur, saat ini menghadapi masalah dalam pendekatan HITS, yakni pendekatan secara penataan kota. Masalah yang dihadapi antara Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial lain, banjir, kemacetan, permukiman kumuh, sanitasi, dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah serta ketersediaan air bersih. tersebut. Pendekatan ini memerlukan peran Adanya masalah tersebut membuat pemerintah akhirnya serta kerja sama yang baik antar pemangku menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun kepentingan,” kata Sofyan A. Djalil. 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Hadirnya Perpres ini menjadi titik Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan awal pembenahan kawasan Jabodetabekpunjur, terutama bahwa untuk pendekatan HITS ini, setiap terkait tata ruangnya. pemangku kepentingan harus berkomitmen dan menjalankan peran masing-masing. Pembenahan kawasan tersebut, setidaknya melibatkan tiga “Dalam penanganan banjir dan tanah longsor, misalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi, yakni Pemda Provinsi Kementerian ATR/BPN berperan dalam pengendalian DKI Jakarta, Pemda Provinsi Banten serta Pemda Provinsi pemanfaatan ruang dan pertanahan, sedangkan untuk Jawa Barat. Berangkat dari hal tersebut, Menteri ATR/Kepala pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat berkomitmen dalam BPN, Sofyan A. Djalil mengunjungi Gubernur Provinsi anggaran dan pelaksanaan penanggulangan banjir di DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Selasa wilayah hilir,” kata Sofyan A. Djalil. (07/07/2020). Kunjungan ini merupakan tindaklanjut kick off meeting pada tanggal 12 Juni 2020 lalu. Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa nantinya akan dibentuk Lembaga/Badan Koordinasi Dalam kunjungan kerja tersebut Menteri ATR/Kepala BPN, Pengelolaan Kawasan Jabodetabek-Punjur. Dalam didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, struktur organisasinya, Menteri ATR/Kepala BPN akan Abdul Kamarzuki; Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ditunjuk sebagai ketua dan wakilnya Menteri Perencanaan dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang; Kepala Biro Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Kantor Pembangunan Nasional (Bappenas), lalu 3 (tiga) Gubernur Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jaya serta para Kepala berperan sebagai Koordinator Wilayah. “Kita juga akan Kantor Pertanahan Kota Administrasi se-Jakarta. Dalam membentuk Project Management Officer (PMO). Dalam menerima kunjungan tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies strukturnya, PMO akan dipimpin oleh Direktur Program, Baswedan didampingi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang di bawahnya ada Direktur 1 serta Direktur 2, dan Ahmad Riza Patria; Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Direktur 3. Setiap Direktur tersebut memiliki counterpart, Kepala Badan Penerimaan Daerah Provinsi DKI Jakarta, yakni dinas terkait, kantor pertanahan, kelompok kerja Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (pokja), serta consultative group,” ungkap Sofyan A. Djalil. (TGUPP), Para Wali Kota se-DKI Jakarta, Kepala Dinas (Kadin) Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Kadin Perumahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambut baik Rakyat dan Permukiman, Kadin Sumber Daya Air serta Kadin ide tersebut. Menurutnya, masalah yang dihadapi Kota Pertamanan. Jakarta dikarenakan karena lemahnya pengendalian lingkungan.“Masalah yang dihadapi oleh Kota Jakarta harus diselesaikan dengan inter region, serta dengan kendali kuat,” ujar Gubernur DKI Jakarta. Terbitnya Perpres Nomor 60 Tahun 2020 diharapkan memudahkan koordinasi antar Kepala Daerah serta antara Pemerintah Pusat dengan Kepala Daerah dalam menyelesaikan permasalahan di kawasan Jabodetabek- Punjur. “Kami sangat bersyukur adanya Perpres Nomor 60 Tahun 2020. Harapannya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi Kota Jakarta selama ini. Kami juga sangat ingin terlibat dan siap bekerja bersama secara tim,”pungkas Anies Baswedan. (RH/LS/RE, 07 Juli). 320 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KONSOLIDASI TANAH UPAYA MENGATASI DAMPAK URBANISASI PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Pembangunan perkotaan dan perumahan yang kumuh di perkotaan dikarenakan banyaknya pelanggaran inklusif, efisien dan berkelanjutan dibutuhkan tata ruang yang terjadi. “Keberadaan permukiman kumuh masyarakat mengingat pesatnya urbanisasi dan tidak sesuai dengan tata ruang atau tidak berada pada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. kepemilikannya. Pemanfaatan dan penggunaan ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan perkotaan tidak dimanfaatkan secara efektif dan maksimal, Nasional (ATR/BPN) menawarkan solusi mengenai sehingga kebutuhan penyediaan lahan permukiman tidak kebutuhan tanah bagi perkotaan dan perumahan dengan dapat terpenuhi,” pungkasnya. merata agar tercipta kawasan layak dan siap huni untuk Chief Executive of Urbanice Malaysia, Norliza Hashim masyarakat, yaitu dengan Konsolidasi Tanah. sependapat mengenai hunian vertikal merupakan solusi “Kepadatan penduduk perkotaan sangat tinggi ditambah untuk kebutuhan tempat tinggal pada wilayah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi mengakibatkan kebutuhan angka urbanisasi yang tinggi. “Kami mengadaptasi juga akan hunian meningkat. Di lain sisi suplai tanah sudah di Malaysia, ini merupakan solusi yang dapat mengurangi sangat terbatas, hal ini menimbulkan harga tanah hunian risiko untuk tata kelola perkotaan,” kata Norliza Hashim. di perkotaan semakin mahal dibandingkan tingkat Tanpa adanya dukungan berbagai pihak sulit untuk pendapatan masyarakat,” ujar Plt Direktur Konsolidasi mewujudkan perkotaan dan perumahan yang layak huni, Tanah Kementerian ATR/BPN, Ruminah, pada acara Webinar kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana (resilience) “Mewujudkan Perumahan dan Perkotaan Inklusif di Era dan kota cerdas, berdaya saing dan berbasis teknologi Pandemi Covid-19 dan Kehidupan New Normal” Universitas (smart city) bagi masyarakat. Untuk itu kolaborasi sangat Diponegoro, Kamis (09/07/2020). diperlukan baik itu dari lembaga maupun dari kalangan Lebih lanjut Ruminah menjelaskan kebijakan Konsolidasi akademis. Tanah Vertikal (KTV) untuk masyarakat agar diterapkan. Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta “Konsep KTV dapat menjadi salah satu kebijakan, tidak Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti mengingatkan mudah untuk menerapkan KTV bagi masyarakat, yang pentingnya kolaborasi antar pihak. “Perlu dukungan dan pertama yaitu sulitnya merubah konsep mindset pemikiran kolaborasi dari semua pihak termasuk kalangan akademisi. masyarakat, kita meyakinkan masyarakat untuk memberikan Diharapkan terciptanya kemitraan dan sinergi lebih baik tanahnya untuk hal ini. Yang kedua, masyarakat sudah antara Kementerian/Lembaga terkait dengan Universitas terbiasa hidup di hunian tapak, kemudian kita harus bisa Diponegoro untuk pengembangan sektor tata kelola merubah budaya mereka untuk bersedia tinggal di hunian perkotaan dan infrastruktur di wilayah sekitar,” ujarnya. (JR/ vertikal,” katanya. TA, 09 Juli). Ruminah juga menjelaskan bahwa banyaknya pemukiman KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 321

WUJUDKAN TATA RUANG PARTISIPATIF DAN KOLABORATIF, SOFYAN A. DJALIL: AYO BERPIKIR OUT OF THE BOX! PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Penataan ruang dalam pembangunan hunian biaya sehingga dibutuhkan pemikiran yang inovatif untuk di Indonesia harus dilakukan secara utuh dan melaksanakannya,” lanjutnya. menyeluruh, sehingga dalam pembangunan suatu Pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN tersebut disambut daerah atau lingkungan baik di perkotaan maupun dengan semangat oleh Peneliti Perumahan dan Perkotaan di pedesaan harus diiringi perencanaan tata ruang yang dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Asnawi Manaf. baik. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan tata ruang Dengan tegas Asnawi Manaf menyatakan akan mendukung yang partisipatif serta kolaboratif, sehingga keikutsertaan kebijakan dalam mewujudkan perumahan dan perkotaan seluruh pihak akan mempermudah proses penataan ruang. inklusif. “Sangat setuju dengan yang disampaikan oleh “Beberapa inisiatif bisa dilakukan, salah satunya dengan Menteri ATR/Kepala BPN, kita harus berpikir inovatif dan membuat pola partisipatif dan kolaboratif misalnya dengan bisa merespon permasalahan yang nyata di lapangan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) dapat mewujudkan inklusif tersebut,” ujarnya. kemudian dengan perannya Kementerian Agraria dan Tata Asnawi Manaf menyatakan jika Universitas Diponegoro Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) maka saya siap mendukung seluruh kebijakan yang ada karena fokus yakin bisa diwujudkan perumahan dan perkotaan inklusif utama yang harus diperhatikan adalah memastikan seluruh yang lebih baik,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. rakyat Indonesia dapat memiliki rumah yang layak huni dan Djalil, dalam acara Webinar Undip SDGs Series 2020 melalui bukan hanya yang mampu saja. “Selama ini faktanya adalah video conference, Kamis (09/07/2020). mereka membangun karena tidak memiliki pilihan dan kita Lebih lanjut Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa sangat tidak bisa terus membiarkan. Karena seluruh rakyat tinggal dibutuhkan pemikiran melebihi kebiasaan untuk dapat di rumah yang layak serta lingkungan yang layak juga sesuai menghasilkan pola pikir baru dan solusi kreatif. “Ayo dengan aturan,” lanjutnya. berpikir out of the box! Sangat dibutuhkan para anak muda Mengutip ungkapan dari Presiden Jokowi, Asnawi Manaf serta birokrat muda yang memiliki pola pikir baru dan juga berpendapat sejauh ini kegiatan diskusi yang terjadi para akademisi harus meninggalkan pola pikir lama. Untuk hanya forum komunikasi saja seharusnya dapat dikemas dapat mencari solusi kreatif sehingga akan banyak sekali menjadi forum peduli atau saling berbagi maka itu esensi menghasilkan inovasi yang bisa dilakukan,” ungkapnya. dari kolaboratif dan partisipatif dapat terwujud. “Karena Menteri ATR/Kepala BPN juga menambahkan salah satu bersama kita bisa membangun sesama, maka ada hal yang contoh yang baik yaitu dengan penerapan rumah vertikal. perlu diubah salah satunya dengan dibutuhkan media yang “Konsep rumah ke kiri dan ke kanan harus kita stop dan memungkinkan untuk berdialog. Karena sejauh ini kita harus kita pikirkan caranya. Di sini juga harus dicari solusi hanya sharing pendapat saja tetapi tidak berkomunikasi bagaimana kita harus mentata wilayah kumuh dan atau berdiskusi,” tutupnya. (TA/JR, 09 Juli). membangun bangunan keatas yang dapat menekan 322 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ATASI PERMASALAHAN JABODETABEKPUNJUR, MENTERI ATR/KEPALA BPN INISIASI PEMBENTUKAN PMO Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerja­ PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN an Umum dan Perumahan Rakyat serta PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Gubernur di masing-masing daerah sebagai Menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) penanggung jawabnya,” Ungkap Sofyan No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata A.Djalil selaku ketua kelembagaan koordinasi. Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar Polri (Jabodetabek-Punjur) yang bertujuan untuk menyediakan dan TNI dilibatkan dalam PMO penataan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas ruang kawasan Jabodetabek-Punjur. “Berkaca metropolitan dengan pertimbangan aspek keberlanjutan dalam penanganan pencemaran lingkungan lingkungan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan di Sungai Citarum dalam menegakkan Pertanahan Nasional Sofyan A.Djalil menggelar Rapat aturan hingga seperti saat penanganan Koordinasi Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan pencemaran, maka saya mengusulkan agar Jabodetabekpunjur, di Hotel Pullman Vimala Hills Resort, Polri, TNI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Bogor pada Senin (27/07/2020). Kehutanan (KLHK) maupun Badan Nasional Perpres ini dikhususkan menangani permasalahan yang Penanggulangan Bencana (BNPB) juga ikut kompleks seperti sampah, sanitasi, banjir, ketersediaan air dilibatkan dalam penataan ruang kawasan Jabodetabek- bersih, kemacetan lalu lintas, perbaikan kawasan kumuh, Punjur,” ungkap Gubernur Jabar Ridwan Kamil. penertiban bangunan ilegal dan kebutuhan lahan penataan Tim PMO yang dibentuk sudah melakukan program jangka pantai utara di kawasan Jabodetabek-Punjur. “Dalam pendek dan jangka panjang dalam mengatasi persoalan menyelesaikan kompleksitas permasalahan di Kawasan Jabodetabek-Punjur. “Jadi dalam Perpres 60 ada program Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang yang kita ambil paling strategis dan sudah kita pastikan bersifat antar daerah dan melibatkan seluruh pemangku program ini tidak tumpang tindih dan kosong. Seperti kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun dalam waktu dekat, yaitu penanganan banjir dan kita pemerintah daerah. Pendekatan HITS (Holistik, Integratif, berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Pemerintah Tematik, dan Spasial) akan diterapkan dalam melihat akar Provinsi DKI kita pastikan di hilir, tengah dan hulunya,” kata permasalahan dan menciptakan solusi,” ungkap Menteri Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang sekaligus ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil. Direktur Program tim PMO, Wisnubroto Sarosa. Berangkat dari hal tersebut Kementerian Agraria Tata Ruang/ Dalam kesempatan ini juga, Bupati Bogor Ade Yasin Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pemerintah berharap dengan dibentuknya PMO penataan ruang Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Pemprov DKI Jakarta, kawasan Jabodetabek-Punjur bisa lebih baik dari BKSP, Pemprov Banten akan membentuk Project Management terutama dalam hal koordinasi dan integrasi kerja sama. Office (PMO) untuk menata ruang kawasan Jabodetabek- “Semoga dengan dibentuknya PMO penataan ruang Punjur. kawasan Jabodetabek-Punjur maka koordinasi dan “Pembentukan PMO ini mengacu kepada Satgas Percepatan intergrasi penanganan masalah sampah, banjir, sanitasi, Penanganan Covid-19 yang berhasil dalam menangani kemacetan lalu lintas bisa lebih baik lagi,” harapnya. wabah tersebut, PMO yang menggantikan Badan Kerja Sama Dalam kunjungan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut Pembangunan (BKSP). Kementerian ATR/BPN, Bappenas, didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang sekaligus Direktur Program dari Tim PMO Jabodetabekpunjur Wisnubroto Sarosa, Direktur Perencanaan Tata Ruang, Dwi Haryawan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota Bekasi, Kakantah Kab. Bekasi, Kakantah Kota Depok, Kakantah Kota Bogor, Kakantah Kab. Bogor serta Kakantah Kab. Cianjur. Hadir sebagai peserta antara lain seluruh Kepala Daerah pada Bodebekjur, Jajaran Kementerian PUPR, Jajaran Kementerian KLHK, serta jajaran Kementerian Perhubungan. (RE/JR, 27 Juli). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 323

INGIN ATASI BANJIR, MENTERI ATR/KEPALA BPN: PERLU SINKRONISASI SEKTOR HULU, TENGAH DAN HILIR PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur. Dalam Perpres Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan itu nantinya akan dilakukan pembenahan masalah Pertanahan Nasional didampingi Direktur di perkotaan, salah satunya banjir. “Dalam mengatasi Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah banjir, perlu sinkronisasi dari mulai hulu, tengah, sampai dan Ruang, Budi Situmorang serta Direktur hilir,” kata Sofyan A. Djalil. Sungai dan Pantai Direktorat Sumber Daya Air (SDA) Sinkronisasi tersebut dilakukan dengan perbaikan- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perbaikan di semua sektor. Di sektor hulu antara lain (PUPR), Bob Arthur Lombogia, melakukan pemasangan pemerintah sudah membangun dua bendungan plang peringatan banjir di Kelurahan Tegal Alur, Kota di wilayah Puncak, yakni Bendungan Sukamahi Administrasi Jakarta Barat, Rabu (05/08/2020). dan Bendungan Ciawi. “Perbaikan di tengah yakni Pemasangan plang tersebut merupakan program memfungsikan kembali situ-situ, contohnya di wilayah Kementerian ATR/BPN, melalui Direktorat Jenderal Tangerang. Sekarang ini banyak dari situ-situ tersebut Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, yang yang berubah fungsi, bahkan sudah bersertipikat. Ini bertujuan sebagai sistem peringatan dini (early warning akan ditertibkan. Di hilir kami buat early warning system, system) serta informasi kepada masyarakat terkait daerah seperti yang kita lakukan pada hari ini,” kata Menteri rawan bencana banjir. Kegiatan pemasangan plang ini ATR/Kepala BPN. dilakukan juga di Kelurahan Kalideres, Kelurahan Semanan, Penanggulangan bencana banjir memang tidak bisa Kelurahan Kamal serta Kelurahan Pegadungan dengan dilakukan secara cepat. Khusus Kali Semogol, Sofyan total 73 plang. Informasi dalam plang tersebut berbasis A. Djalil menyarankan agar dapat melihat ini merupakan teknologi, ditandai dengan adanya barcode, yang di kewenangan siapa, apakah Pemerintah Daerah atau dalamnya ada informasi peta banjir dan informasi ruang Kementerian PUPR. Ia menandaskan normalisasi kali evakuasi bencana terdekat, disertai rute tercepat menuju bukan kewenangan dari Kementerian ATR/BPN. “Cuma ruang evakuasi. yang jelas perlu peran semua stakeholder, ada kerjasama Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN untuk mengatasi banjir yang terjadi selama ini. Semakin beraudiensi dengan perwakilan masyarakat yang tinggal di kita banyak lakukan perbaikan, maka semakin banyak pula Sungai Semongol, yang merupakan wilayah rawan banjir. manfaatnya,” tutur Sofyan A. Djalil. Suriji, Lurah Kelurahan Tegal Alur di Kecamatan Kalideres Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Pengendalian mengungkapkan rasa senang atas kunjungan Menteri ATR/ Pemanfaatan Ruang, Direktur Penertiban Pemanfaatan Kepala BPN. Menurutnya selama ini kondisi tanah di wilayah Ruang, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kepala Balai kelurahannya tanahnya terus turun. “Tanah di wilayah kami Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian turun 7-15 cm, sehingga jika hujan sedikit langsung banjir. PUPR, Kepala Dinas SDA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Belum lagi ada banjir rob. Untuk itu, kami menunggu ada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, serta unsur tindakan untuk normalisasi Kali Semongol,” kata Suriji. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) wilayah DKI Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Jakarta. (05 Agust). mengutarakan bahwa saat ini sudah ada Peraturan Presiden 324 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TIBA DI KALTIM, WAMEN ATR/WAKA BPN TINJAU KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN IBU KOTA NEGARA Wakil Menteri Agraria dan Tata PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN Ruang/Wakil Kepala Badan PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Tjandra Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi didampingi Direktur Perencanaan Tata Kalimantan Timur, Asnaedi menjelaskan latar belakang Ruang Dwi Hariyawan, Direktur Penataan lokasi keberadaan Wamen ATR/Waka BPN beserta Kawasan Sufrijadi; Kepala Kantor Wilayah BPN rombongan berdiri. “Kita sedang berhadapan dengan pusat Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi beserta pemeritahannya seluas 4.600 hektare, dan kawasan ini jajarannya melakukan tinjauan ke titik nol termasuk ke dalam 56.000 hektare di kawasan inti Ibu Kota lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang mencakup 2 (dua) kabupaten, yakni PPU dan Kutai di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Kartanegara,” terang Asnaedi. Paser Utara, Kalimantan Timur pada Rabu Seusai meninjau kawasan inti pusat pemerintahan, Wamen (12/08/2020). ATR/Waka BPN beserta rombongan bertolak menuju rumah Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka dinas Bupati PPU. Pada pertemuan tersebut, Surya Tjandra BPN mengungkapkan pada kunjungannya berharap Bupati PPU bisa segera melakukan penataan kali ini ia akan melakukan peninjauan wilayah. “Kami berharap kepada Bupati Penajam Paser secara langsung ke beberapa lokasi untuk Utara agar bisa melakukan penataan wilayah ini sejak awal. mendalami data terkait pembentukan tata Jangan sampai salah subjek karena bisa menimbulkan ruang di IKN ke depan. “Kita masih akan mencari data lebih jauh, rencana juga akan masalah baru,” ucap Surya Tjandra. ada konsultasi publik, penelitian awal dari Lebih lanjut, Surya Tjandra mengatakan persoalan rencana tata ruang,” ungkapnya. lahan memang selalu menjadi persoalan terbesar Direktur Perencanaan Tata Ruang, Dwi Hariyawan di berbagai daerah. Menanggapi hal ini, Bupati PPU menambahkan bahwa peninjauan dilakukan untuk mengungkapkan bahwa Pemda telah melakukan memudahkan dalam melakukan perencanaan. “Kita di sini berbagai upaya strategis dalam menyikapi persoalan mau meninjau kondisi lapangan sebelum kita menentukan tersebut. “Salah satunya dengan adanya Peraturan tata ruang kita akan buat seperti apa dan lihat situasi Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2019 tentang sekeliling. Tentunya kita harapkan semoga 10 atau 20 tahun Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual/Beli lagi bisa terealisasi, semangat!” tutur Dwi Hariyawan. Tanah/Peralihan Hak atas Tanah. Jadi sejak diterbitkan Direktur Penataan Kawasan, Sufrijadi menyampaikan rasa Perbup tersebut, semua transaksi tanah wajib optimistis bahwa dengan dukungan berbagai pihak, proyek diketahui bupati dan mendapatkan persetujuan IKN akan terealisasi. “Saya kira dengan dukungan berbagai atau tidak dari bupati. Jadi tidak seenaknya menjual,” pihak kita harus optimistis. Kita berharap dari kunjungan pungkas Abdul Gafur Mas’ud. (LS/NA/RE/RM, 12 ini nanti ditindak lanjuti oleh seluruh sektor, agar bersama- Agust). sama kita siapkan pembangunan IKN yang baru,” tutur Sufrijadi yang akrab disapa Dede ini. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 325

KEMENTERIAN ATR/BPN SELENGGARAKAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA TATA RUANG CALON IBU KOTA NEGARA PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan itu, penting sekali mulai merencanakan segala aspek. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Dalam hal ini Kementerian ATR/BPN sangat berperan Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan dalam merencanakan fungsi tata ruang. “Nantinya kita Konsultasi Publik ke-1 (KP-1) dalam rangka perlu kawasan ekonomi, kawasan pendukung, kawasan pembahasan konsep awal penyusunan regulasi Tata Ruang pemukiman, kawasan ketahanan keamanan, dan Calon Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyusunan Rencana sebagainya. Percayalah ini dibuat secara serius dan secara Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan matang sehingga saat tiba waktunya sudah bisa langsung Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dilaksanakan di eksekusi,” pungkas Surya Tjandra. Hotel Mercure Samarinda, Kamis (13/08/2020). Surya Tjandra menambahkan di dalam perencanaan, Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri ATR/Wakil juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan Kepala BPN Surya Tjandra, Direktur Perencanaan Tata dan kelestarian budaya. “Di samping itu kita juga harus Ruang Dwi Hariyawan, Direktur Penataan Kawasan Sufrijadi, memperhatikan bagaimana kita melakukan restriction Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur terhadap kawasan mangrove, habitat orangutan, buaya dan Asnaedi beserta jajarannya serta perwakilan dari tiap-tiap dugong serta inkorporasi eksistensi masyarakat adat dalam Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait. perencanaan,” tambahnya. Dalam sambutannya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN BPN Surya Tjandra menyampaikan keseriusan dari Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi mengatakan salah satu pemerintah pusat dalam pemindahan IKN. “Pemerintah hal penting dalam melakukan perencanaan adalah cara pusat sudah memikirkan sangat amat serius, karena pada merencanakan dan melakukan mitigasi terhadap risiko pelaksanaannya terdapat tiga Kementerian/Lembaga yaitu yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. “Pemindahan Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR dan Kementerian Ibu Kota ini adalah sesuatu proyek yang besar dan sangat PPN/Bappenas yang terlibat dalam proyek pembangunan bersejarah. Apa yang direncanakan hari ini tentunya akan IKN dan masing-masing telah berkontribusi sesuai berdampak pada pelaksanaan dikemudian hari, begitu juga kewenangannya. Bahkan sudah melibatkan konsultan dengan risiko-risiko apa yang akan muncul sampai pada bertaraf nasional dan internasional,” ucap Surya Tjandra. pelaksanaan,” kata Asnaedi. Lebih lanjut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Agar perencanaan bisa direalisasikan, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan poin penting yang harus jadi perhatian BPN Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan data-data bersama terkait pemindahan IKN. “Selama ini terjadi yang disampaikan pada proses perencanaan haruslah ketimpangan pembangunan yang lebih difokuskan di Jawa. sesuai dengan fakta di lapangan. “Jadi apa yang kita lakukan Harapan kita semua membuat IKN di sini adalah kita ingin hari ini harus bisa menghasilkan sesuatu yang nyata dan ada sumber lain bangsa ini untuk pembangunan dan punya bisa direalisasikan. Untuk itu, pada tahap perencanaan ini kontribusi besar bagi bangsa,” tuturnya. harus diambil dari penelitian yang ada di lapangan,” ujar Pembangunan IKN merupakan suatu proyek besar, untuk Asnaedi. (LS/NA/RE/RM, 13 Agust). 326 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BENAHI JABODETABEK-PUNJUR, MENTERI ATR/ KEPALA BPN USULKAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH Pusat. “Untuk melakukan perluasan dan PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN penguatan ruang lingkup, tugas dan PENERTIBAN TANAH DAN RUANG wewenang, tata kerja, dan kapasitas dari Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun BKSP, diperlukan pengintegrasian posisi 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan BKSP Jabodetabek-Punjur ke dalam Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tim Koordinasi Jabodetabek-Punjur Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) guna menghindari adanya dualisme terdapat enam isu strategis yang perlu dibenahi, antara kelembagaan terhadap fokus atau lain kemacetan, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, substansi dan wilayah yang sama,” usul banjir, ketersediaan air bersih, sampah dan sanitasi serta Sofyan A. Djalil. kebutuhan lahan penataan pantai utara. “Tim koordinasi ini akan memiliki “Ada tiga instrumen yang akan kita gunakan untuk beberapa tugas dan wewenang yang membenahi hal tersebut, kita perlu lakukan penyelarasan lebih kuat dari BKSP, misalnya melakukan perencanaan dan pelaksanaan program Kementerian/ evaluasi program dan rekomendasi Lembaga dan Pemerintah Daerah, kita juga perlu lakukan earmark anggaran. Tentunya tim pengendalian dan penertiban tata ruang serta perbaikan koordinasi antara pusat dan daerah tata kelola, kebijakan, insentif dan disinsentif,” kata Menteri dibantu oleh Tim Pelaksana, Pokja Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sektoral, dan Project Management Office (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil dalam sambutannya pada rapat (PMO),” jelas Menteri ATR/Kepala BPN. koordinasi dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Usulan pembentukan Tim Koordinasi Jabodetabek-Punjur secara virtual pada Jumat (04/09/2020). ini mendapat dukungan dari tingkat pusat maupun Kompleksitas permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur daerah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut, sangat membutuhkan peran dan kerja sama antar (PUPR) Basuki Hadimuljono salah satunya mengatakan daerah serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pengintegrasian BKSP ke dalam tim koordinasi Jabodetabek- terkait dalam penyelesaiannya. “Untuk itu kita perlu Punjur akan memperkuat kinerja sehingga membuahkan lakukan pemantapan kelembagaan serta operasionalisasi hasil yang lebih baik. “Saya kira kalau ada dua kelembagaan dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan pasti tidak akan efektif, maka saya setuju untuk melebur Jabodetabek-Punjur,” ujar Sofyan A. Djalil. BKSP. Di samping itu PMO nanti memonitor perencanaan Untuk diketahui, penyelesaian permasalahan Jabodetabek- pelaksanaan program ini, saya kira dengan adanya PMO ini Punjur sebelumnya sudah dilaksanakan melalui Badan kita harus berubah sehingga kita semua harus benar-benar Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek-Punjur konsisten dengan kesepakatan yang kita sepakati bersama yang merupakan badan kerja sama antar daerah yang untuk memperbaiki Jabodetabek-Punjur,” ucap Basuki terdiri atas ketua yang memimpin secara bergantian Hadimuljono. dengan sekretariat dan tidak melibatkan Pemerintah Sebagai pelaksana, pimpinan daerah kabupaten/kota juga sangat setuju dalam pengintegrasian BKSP ke dalam Tim Koordinasi Jabodetabek-Punjur. Seperti yang diutarakan oleh Wali Kota Tangerang, jika pengintegrasian tersebut dilakukan, akan sangat mempermudah pelaksanaan kegiatan di lapangan. “Kami sangat setuju, karena tim koordinator ini semakin mempermudah pelaksanaan kegiatan yang perlunya integrasi dari daerah-daerah hulu sampai hilir, karena memang koordinasi sangat gampang tapi pelaksanannya sangat sulit, maka perlu sinergitas dalam suatu lembaga,” tutur Arief Rachadiono Wismansyah. Turut hadir secara langsung di Aula PTSL, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tata Ruang, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, beserta jajaran lainnya. Sedangkan dalam video conference turut hadir Menteri PUPR, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Wakil Gubernur DKI Jakarta, jajaran pemerintah daerah dari seluruh wilayah Jabodetabek- Punjur. (LS/TA, 04 Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 327

KEMENTERIAN ATR/BPN MENYERAHKAN DATA IP4T DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN FOOD ESTATE PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN memetakan bidang tanah PENERTIBAN TANAH DAN RUANG berdasarkan kenampakan fisik di lapangan tanpa dilakukan penetapan batas, menginventarisasi data atribut penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui sensus serta dapat memberikan basic layer informasi geospasial tematik yang lain. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Per­ ekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan bahwa Indonesia diharapkan dapat menjadi negara tujuan pangan sehingga hasil pangannya dapat digunakan Pemerintah telah menetapkan wilayah Kalimantan untuk negara lainnya. “Kami mewakili seluruh Kementerian/ Tengah sebagai lokasi program food estate. Lembaga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ini merupakan salah satu langkah pemerintah ATR/BPN yang telah bekerja keras untuk menghasilkan dalam menjaga ketahanan pangan jangka data IP4T yang nantinya dapat membantu kami dalam panjang. Program ini merupakan konsep pengembangan mendukung pengembangan real estate,” ungkapnya. pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan di suatu kawasan yang Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Perencanaan dikembangkan di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Kemenko Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Perekonomian, Tulus Hutagalung, menghimbau agar Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Survei dan Pemetaan Kementerian/Lembaga yang menerima data IP4T dari Tematik Direktorat Jenderal Survei dan Pemataan Kementerian ATR/BPN untuk memanfaatkannya dengan Pertanahan dan Ruang ikut berkontribusi melalui hasil baik, karena pemerintah menganggarkan penuh dalam Survey Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan program Food Estate ini. Juga program Food Estate ini dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). untuk mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi “Kegiatan survei IP4T dimaksudkan untuk melakukan Covid-19 serta untuk mengurangi ketergantungan import inventarisasi seluruh bidang tanah dan kepentingan- pangan Indonesia. kepentingan yang melekat diatasnya terkait dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Serah terima Data Hasil Survei IP4T Program Food Estate di tanah dengan menggunakan mobile apps SiPetik dari Kalimantan Tengah ini ditandai dengan penandatanganan Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, Direktorat Jenderal berita acara yang kemudian diserahkan langsung oleh Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian Direktur Survei Pemetaan dan Tematik yang diberikan ATR/BPN,” ujar Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Dwi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Budi Martono, dalam acara FGD dan Serah Terima Data Kementerian Sekretariat Kabinet, Kementerian Perencanaan Hasil Survei IP4T Program Food Estate Kalimantan Tengah, di Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Ayana Hotel, Jakarta, Kamis (10/09/2020). Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Lebih lanjut Dwi Budi Martono menjelaskan jika hasil survei Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah IP4T di Area of Interest (AOI) seluas 74.800 Ha. Tujuan dari Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum survei IP4T yaitu tidak ada hak-hak masyarakat yang langgar, dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perindustrian, dan Badan Usaha Milik Negara. (TA/AF, 10 Sept). 328 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UPAYA KEMENTERIAN ATR/BPN WUJUDKAN ONE SPATIAL PLANNING POLICY PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Dalam rangka mewujudkan One Spatial Planning bahwa seluruh rencana pemanfaatan ruang perlu diintegrasikan Policy yang ditargetkan rampung pada 2024, di menjadi satu dalam rencana tata ruang. “Seluruh produk tahun 2020 ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Rencana Tata Ruang harus terintegrasi, termasuk dengan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui pengaturan penataan ruang pesisir dan perairan, pengaturan Direktorat Jenderal Tata Ruang telah melakukan beberapa penataan ruang kehutanan dan pengaturan penataan ruang upaya. Selain dilakukan upaya percepatan penyediaan berdasarkan hierarki penataan ruang. Karena, ke depan, produk tata ruang, dilakukan pula berbagai terobosan terkait perencanaan ruang menuju One Spatial Planning Policy yang penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, mengintegrasikan seluruh pengaturan ruang sektoral ke dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 1 produk hukum Rencana Tata Ruang,” ujar Abdul Kamarzuki. diklat e-learning, dan sebagainya serta pengembangan Real Pada kesempatan yang sama, Dirjen Tata Ruang Time Tata Ruang. mengungkapkan ketersediaan RDTR kabupaten/kota yakni “Untuk diketahui, Real Time Tata Ruang merupakan Algoritma sampai dengan Juni 2020 telah terbit 65 Perda RDTR dari target Expert System yang mengautomasi berbagai proses analisis 2000 RDTR, kemudian juga sudah ada 21 Perda RDTR yang dalam penyusunan dan pemanfaatan produk Rencana Tata diintegrasikan dengan pelayanan Online Single Submission Ruang,” jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul (OSS). “Untuk itu perlu upaya percepatan penyelesaian RDTR Kamarzuki dalam sambutannya saat Pembukaan Pelatihan Kabupaten/Kota melalui perubahan kewenangan penetapan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Dasar Angkatan RDTR yaitu Perda menjadi Peraturan Kepala Daerah,”kata Dirjen II dan Tingkat Menengah tahun 2020 dengan Metode Blended Tata Ruang. Learning secara virtual pada Kamis (10/09/2020). Seusai Dirjen Tata Ruang membuka Pelatihan Penyusunan Lebih lanjut Abdul Kamarzuki menjelaskan pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Tingkat Dasar Angkatan II dan pemanfaatan ruang melalui Rencana Tata Ruang telah dibentuk Tingkat Menengah tahun 2020 dengan Metode Blended dalam produk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Learning secara virtual, Kepala Pusat Pengembangan SDM dalam skala 1:1.000.000, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan Kementerian ATR/BPN Deni Santo menyampaikan harapannya (RTR Pulau/Kepulauan) dalam skala 1:500.000, Rencana Tata kepada peserta pelatihan RDTR Tingkat Dasar dan Menengah. Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) dalam skala 1:250.000, “Bagi peserta pelatihan RDTR tingkat dasar diharapkan setelah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) mengikuti pelatihan ini peserta mampu memahami muatan dalam skala 1:50.000, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ dan prosedur penyusunan RDTR sesuai dengan ketentuan Kota (RTRW Kab./Kota) dalam skala 1:50.000 dan 1:25.000 dan yang berlaku,” tuturnya. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam skala 1:5.000. “Produk “Bagi peserta Pelatihan RDTR Tingkat Menengah diharapkan RTR ini untuk menjawab tumpang tindih pengaturan ruang,” setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu Menyusun ucap Dirjen Tata Ruang. konsep RDTR dengan baik dan benar sehingga dapat Di samping itu, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam membantu percepatan penyelesaian RDTR Kabupaten/Kota pengaturan pemanfaatan ruang dan memberikan kepastian dari masing-masing peserta,” imbuh Deni Santo. (LS/JR, 10 hukum dalam berinvestasi, Dirjen Tata Ruang mengatakan Sept). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 329

TATA RUANG DAN PERTANAHAN FONDASI PEMBANGUNAN NASIONAL PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN oleh masyarakat. Dengan PENERTIBAN TANAH DAN RUANG mekanisme seperti itu, maka ada dialog yang Tanah dan ruang merupakan infrastruktur paling kreatif dan produktif antara dasar dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, masyarakat dan pemerintah. sebagai pengelola pertanahan dan tata ruang di Hal ini juga mengurangi Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ pemerintah untuk berbuat Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki fungsi dan sesukanya yang bisa peran penting di dalamnya. Hal ini disadari dan diungkapkan berdampak banyak kasus langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil pada kemudian menjadi negatif acara Ngopi Bareng (Ngobrol Pintar Bareng) yang dimoderatori pula dampaknya kepada oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief masyarakat,” tambahnya. Sugoto dalam rangka learning and sharing yang dilakukan Kalau dengan pengaturan secara langsung dan daring oleh seluruh jajaran pada Rabu tata ruang menjadikan (23/09/2020). Indonesia dan wilayah “Tata ruang yang baik akan menentukan Indonesia dalam provinsi hingga perkotaan pembangunan kota, pembangunan wilayah yang baik pula, menjadi lebih baik, sebaliknya, tata kota yang amburadul maka akan melahirkan lingkungan lebih seimbang, kota, tempat hunian, dan lain-lain yang amburadul dan akan dan lain sebagainya menjadi beban di masa yang akan datang,” kata Sofyan A. Djalil. sehingga perlu dilaksanakan Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan hal tersebut menunjukkan dengan baik, begitupun betapa pentingnya tata ruang. Oleh sebab itu, diperlukan dengan tanah. Tidak ada perbaikan dalam mengelola tata ruang dengan dialog yang aktivitas yang dilakukan tanpa tanah. “Oleh sebab itu, tanah kreatif dan produktif antara pemerintah dan masyarakat. “Ke ini harus tertib hukumnya, tertib hak miliknya, ada kepastian depan diperlukan keterbukaan dalam menyusun tata ruang, atas tanah tersebut sehingga tidak ada sengketa. Untuk itu, maka akan dibuat tata ruang partisipatif dengan dibuat komisi kita juga harus menjadi unsur penetap pemberian kepastian tata ruang disetiap tingkatan, dengan ini kita inginkan akan hukum, jangan sampai kemudian ATR/BPN menjadi sumber ada check and balance yang dilakukan. Jadi nanti tata ruang yang menciptakan ketidakpastian hukum,” pesan Menteri ATR/ yang dibuat dengan data-data yang baik akan ditaruh ke dalam Kepala BPN. website dan dalam pelaksanaannya mereka bisa merevisi, Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri ATR/Kepala mana yang perlu disesuaikan sehingga tata ruang itu betul- BPN selalu mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk betul responsif,” jelas Sofyan A. Djali. melaksanakan kewajiban sehari-hari dengan mengingat Menurut Sofyan A. Djalil, check and balance yang dilakukan standar prosedur yang telah ditetapkan sesuai aturan dan dalam penyusunan tata ruang yang partisipatif juga mengedepankan nilai-nilai lembaga yaitu Melayani, Profesional mengedepankan dialog dengan masyarakat yang menghasilkan dan Terpercaya. “Alhamdulillah semakin hari lembaga ini outcome yang sangat baik. “Saya pikir check and balance semakin baik, saya senang sekali bekerja dengan teman- bagus sekali, check and balance artinya semua keputusan, teman di ATR/BPN yang memiliki pemahaman yang luar semua perbuatan kita bisa dinilai dan dikontrol langsung biasa terhadap pertanahan. Hal ini harus diimbangi dengan sikap yang menggambarkan nilai-nilai organisasi yang telah kita tetapkan, sehingga kita bisa memperkenalkan ATR/BPN organisasi yang Melayani, Profesional, Terpercaya,” tuturnya. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengapresiasi hasil kerja seluruh jajaran atas kerja baik demi kemajuan organisasi maupun bangsa dan negara. “Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang telah bekerja baik sekali sehingga telah menciptakan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya yakin kalau kita terus belajar, terus perbaiki kelembagaan ini maka visi organisasi yang sesuai dengan nilai kementerian akan dicapai dalam waktu yang tidak lama,” ucapnya. “Mudah-mudahan negeri kita akan menjadi negeri yang baik, negeri yang makmur dan damai, dan kita semua adalah bagian dari orang-orang yang ikut berkontribusi untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik melalui tanah dan tata ruang yang kita kelola, sehingga memberikan kontribusi untuk menuju Indonesia yang lebih baik,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN. (LS/WN/RK, 23 Sept). 330 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN RANCANG RTR KSN KAWASAN RINJANI DAN SEKITARNYA Kawasan Strategis PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN Nasional (KSN) sesuai PENERTIBAN TANAH DAN RUANG dengan amanat dari Undang-Undang Pada pembangunan juga harus memperhatikan aspek Nomor 26 Tahun 2007 tentang bencana yang ada di daerah KSN. “Kita harus mitigasi Penataan Ruang, merupakan bencana, kita bangun itu tidak asal bangun karena seberapa kawasan yang di dalamnya banyak dan seberapa sedikit itu keputusan politik. Maka berlangsung kegiatan yang dari itu tidak bisa kerja sendirian, tidak bisa memutuskan mempunyai pengaruh besar secara sepihak tetapi harus ada kolaborasi dan persis itu kepada terhadap tata ruang yang menjadi tantangan kita,” ujar Surya Tjandra. wilayah sekitarnya, kegiatan lain Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi di dalam wilayah tersebut agar NTB, Ridwansyah mengapresiasi kegiatan yang dilakukan tetap berfungsi. Kementerian Kementerian ATR/BPN kali ini. “Acara ini begitu strategis dan Agraria dan Tata Ruang/Badan penting. Kami mengapresiasi kepada Kementerian ATR/BPN Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan perencanaan kita ke depan dua hal sekaligus, pertama melakukan konsultasi publik soal lingkungan kedua pembangunan yang dikaitakan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN di dengan kearifan lokal dan itu penting dalam KSN Rinjani kawasan Rinjani dan sekitarnya dan sekitarnya,” katanya. yang dihadiri oleh Wakil Menteri Tata Ruang juga menjadi kunci masuknya investasi. Maka ATR/Wakil Kepala BPN, Surya dari itu daerah KSN harus membuat Rencana Tata Ruang Tjandra di Hotel Sheraton, yang sesuai dan ideal. “Kami berharap bagaimana tata Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Rabu (07/10/2020). ruang itu baik rencana tata ruang nasional maupun Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menuturkan RTR dan provinsi bisa menjadi pendorong untuk tumbuhnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi penting karena investasi,”tambah Asisten II Bidang Perekonomian dan tata ruang menjadi pondasi untuk pembangunan. “Dulu Pembangunan. RDTR itu orientasinya di kota dan harus diakui banyak Kepala Kantor Wilayah BPN NTB, Slameto Dwi Martono penekanan pada investasi. Presiden Joko Widodo ingin ada mengatakan isu-isu strategis pada kawasan Rinjani sharing kesempatan, maka dari itu di sini ada KSN yang nanti dan sekitarnya yaitu isu lingkungan, isu sosial serta barangkali bisa jadi Program Strategis Nasional (PSN),” tutur isu ekonomi. “Pengembangan wisata geopark Rinjani Surya Tjandra. dapat mendorong partisipasi masyarakat sekitar “Pembangunan itu tidak hanya ekonomi dan lingkungan untuk mengelola sumber daya yang ada dan tidak tetapi bagaimana sisi pemerataannya kalau Kawasan hanya menetapkan status dan kawasan saja tetapi Rinjani kita kembangkan dengan memanfaatkan bagaimana dengan penetapan status dan kawasan kawasan keindahan alam di sana, itu tidak hanya tersebut dapat melestarikan lingkungan hidup dan menjamin ketersediaan lingkungan tetapi meningkatkan bermanfaat serta meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan rakyat di sana. Jadi bagaimana tanah dan masyarakat,” katanya. (JR/RK, 06 Okt). ruang ini tidak hanya jadi pusat hidup tapi ruang hidup buat kita semua,” tambahnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 331

WUJUDKAN PENGELOLAAN RUANG DAN PERTANAHAN YANG TERPERCAYA SERTA BERSTANDAR DUNIA MELALUI PELATIHAN SPIP PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Kementerian ATR/BPN, termasuk memberikan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia pemahaman mengenai SPIP Integratif dan Maturitas (PPSDM) menutup Pelatihan SPIP Integratif SPIP serta pemetaan atau diagnostik, pembangunan dan Pelatihan Penilaian Maturitas SPIP yang telah infrastruktur SPIP serta pengembangan berkelanjutan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 5 Oktober menuju ke arah tingkat tertinggi Karakteristik Maturitas s.d. 9 Oktober 2020 melalui video conference, Jumat SPIP dengan menyusun roadmap dan komitmen (09/10/2020). bersama. Pelatihan yang berkolaborasi dengan Pusat Pendidikan Pelatihan SPIP Angkatan II yang diikuti oleh 30 orang Pelatihan dan Pengawasan (Pusdiklatwas) Badan peserta dari lingkungan Kementerian ATR/BPN ini Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini, diharapkan juga dapat membuat peserta lebih mudah diharapkan dapat meningkatnya pemahaman peserta menerapkan SPIP Integratif di lingkungan satuan kerja yang terkait dengan pengendalian tingkat entitas yang masing-masing dan tentunya masih banyak ilmu-ilmu umumnya berhubungan dengan unsur-unsur yaitu lainya yang didapat dalam pelatihan ini. lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan Salah seorang peserta dari Direktorat JenderalTata Ruang, pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan Budi Santosa mengapresiasi pelatihan yang diadakan pengendalian intern. oleh PPSDM. Dikatakan juga bahwa pelaksanakan suatu “Kementerian ATR/BPN telah menyusun Rencana pengawasan internal ternyata memang tidak mudah Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, Renstra tersebut sehingga pelatihan ini nantinya akan sangat bermanfaat. terdapat visi dan misi Kementerian ATR/BPN yaitu “Mudah-mudahan kerja sama ini dapat berlanjut pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan ke depannya dan tidak hanya berhenti sampai di berstandar dunia, dan untuk mewujudkannya SPIP ini sini. Ini baru pengetahuan dasar, dan semoga dapat sangat diperlukan dan harus juga ditunjang oleh setiap diimplementasikan nantinya. Sekali lagi terima kasih jajaran Kementerian ATR/BPN di setiap satuan kerja pusat kepada panitia dan juga para pengajar yang telah dan daerah,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Sumber memberikan ilmunya,” tuturnya. (TA, 09 Okt). Daya Manusia (PPSDM), Deni Santo. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, PPSDM akan selalu 332 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BANGUN TATA RUANG KE ARAH MODERN DENGAN ARCGIS Pemanfaatan sistem informasi PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN geografis atau yang disebut PENERTIBAN TANAH DAN RUANG GIS dalam penanganan permasalahan tata ruang dalam bentuk arsitektur engineering desain digabungkan dan pertanahan di Indonesia menjadi dengan data spasial yang di mana tanahnya berada dan penting. Untuk itu Kementerian Agraria ini menjadi satu kesatuan,” tambahnya. dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Perkembangan teknologi dituntut untuk beradaptasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan inovasi seperti 3D Cadaster. “Cepat atau (PPSDM) menyelenggarakan Webinar lambat kita akan memasuki era di mana analisis spasial #3 Modernizing 3D Planning Process In itu sangat penting dalam pengambilan keputusan, ArcGIS Urban secara daring pada Senin, dalam manajemen pengelolaan masyarakat, dalam (26/10/2020). merencanakan dan untuk pemberian hak secara 3D akan dimasukkan dalam RPP tentang pemberian/pengaturan Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, hak,” ujar Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Deni Santo mengatakan pelatihan ini Wisnubroto Sarosa. ditujukan untuk kompetensi teknis khusus karena sifatnya sangat detail. Indika Aries Pratama dari Esri Indonesia mengatakan “Pada webinar #3 ini kita ingin melihat dengan ArcGIS pemerintah dapat terbantu dalam bagaimana kemampuan GIS ini hal memublikasi suatu tata ruang wilayah. “ArcGIS mampu mempermudah dalam satu sebagai platform yang mengadopsi secara kolaboratif kebijakan pemanfaatan ruang dan bisa memberikan sebuah sistem yang cukup baik dan dari segi keruangan 3D ini menarik kita komprehensif sehingga para pemangku kebijakan kuasai ilmunya karena nanti ke depan dan juga developer serta masyarakat dapat ikut andil pemanfaatan ruang itu sangat kompleks,” ucapnya. di dalamnya untuk merencanakan kotanya. Sehingga di sini kita bisa melihat apa yang sedang direncanakan Lebih lanjut Deni Santo mengatakan bahwa penggunaan pemerintah, dikembangkan pemerintah sedangkan 3D sangat efektif dalam membantu para Kepala Kantor pemerintah pun bisa memublikasikan secara baik Pertanahan. “Untuk para Kepala Kantor Pertanahan, dengan visualisasi yang baik menggunakan 3D,” pada webinar ini, saya pikir ini bagus karena nanti para pungkasnya. (JR/RK, 26 Okt). kepala kantor bisa melihat dengan bantuan aplikasi dan mengautomasi data spasial itu serta bisa memudahkan mengambil keputusan selain cepat, tentunya harus tepat,” kata Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN. CEO Esri Indonesia, Achmad Istamar menuturkan kegiatan webinar kali ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap permasalahan yang saat ini penting dan menjadi prioritas dalam hal pemulihan ekonomi nasional. “Dalam Webinar #3 ini, saya mengucapkan selamat kepada PPSDM Kementerian ATR/BPN yang sukses menyelenggarakan series webinar bisa dibilang pertama kali di Indonesia dalam mengupas topik-topik maju dan di- organize oleh Kementerian ATR/BPN. Hal ini luar biasa,” tuturnya. “Dalam modern urban planning kita mempertemukan geodesi, geografi, geomatik kemudian ahli engineering, arsitektur, bangunan untuk berkolaboratif sehingga pada webinar ini juga dapat menghasilkan banyak nilai- nilai baru yang dalam aspek perizinan. Misalnya review perizinan bisa langsung digabungkan antara data desain KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 333

STRATEGI KEMENTERIAN ATR/BPN DALAM PENGUATAN KETAHANAN PANGAN PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN Seiring dengan peningkatan PENERTIBAN TANAH DAN RUANG jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kebutuhan pangan di karena kami telah memberikan 11 tahun kesempatan Indonesia, menyebabkan upaya untuk kepada Pemerintah Daerah. Memang bukan sepenuhnya mencapai ketahanan pangan nasional salah pemerintah daerah karena ada kepentingan yang kuat di masa mendatang menjadi semakin di daerah. Maka untuk kepentingan nasional, pemerintah berat. Oleh karena itu, pemerintah pusat akan menetapkan lahan sawah. Tetapi nantinya data Indonesia harus mengupayakan bisa diubah jika memang adanya kepentingan yang sangat ketersediaan pangan bagi rakyatnya penting dan akan diprioritaskan oleh pemerintah pusat,” melihat pentingnya peranan dari tambahnya. pangan itu sendiri. Pada acara talkshow yang dimoderatori oleh Kepala “Tanaman padi-padian adalah Subdirektorat Pengendalian Alih Fungsi Lahan, Direktorat komoditas yang dominan dikonsumsi Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dalam memenuhi ketahanan dan Wilayah Tertentu, Vevin Syoviawati Ardiwijaya, Budi pangan di Indonesia sebesar 65,7%, Situmorang menutup dengan menyebutkan bahwa sehingga lahan sawah menjadi lahan langkah ke depan yang harus dilakukan untuk menjawab pertanian yang sangat penting tantangan ketahanan pangan ke depannya adalah untuk dipertahankan sebagai memodifikasi produk penataan ruang yang kaku menjadi langkah ketahanan pangan nasional,” fleksibel melalui instrumen pengendalian pemanfaatan ujar Direktur Jenderal (Dirjen) ruang serta merespon terhadap dinamika pembangunan Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) dan kecepatan pembangunan dan investasi. (TA/RK, 04 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nov). Nasional (ATR/BPN), Budi Situmorang, dalam acara talkshow virtual expo Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2020 dengan tema Perlindungan Lahan Sawah Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan Masa Depan melalui video conference, Rabu (04/11/2020). Tetapi sejak diundangkannya Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 2009 beserta aturan turunan lainnya tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Budi Situmorang mengatakan bahwa sampai dengan saat ini belum mampu menghentikan alih fungsi lahan sawah. Hal ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat undang–undang tersebut. “Maka untuk mengendalikannya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah,” ungkapnya. Lebih lanjut Budi Situmorang menjelaskan jika pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri. Dengan demikian, perlu dilakukan percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional. Dirjen PPTR yang pernah menjabat sebagai Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN ini mengatakan pengendalian harus dilakukan dengan cepat dikarena banyaknya tantangan yang dihadapi. Untuk itu, pemerintah harus siap agar pengendalian tidak ditinggalkan. “Jangan merasa pengendalian ini kiamat dengan keputusan nantinya lahan sawah ditetapkan oleh pemerintah pusat, 334 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

JADIKAN KAWASAN PERKOTAAN DINAMIS DENGAN REGULASI KREATIF PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Fenomena urbanisasi telah mendorong dinamika artinya kita tanggap dan bisa mengikuti perkembangan pembangunan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. zaman. Salah satu contohnya dengan Undang-Undang Perkembangan kawasan perkotaan yang sangat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibentuk pesat juga menimbulkan berbagai efek samping dengan metode omnibus law sehingga bisa dihasilkan masalah seperti kawasan kumuh, keterbatasan sarana terobosan-terobosan yang mengikuti perkembangan kesehatan, pendidikan, hingga kejahatan. Untuk itu, zaman. “Di omnibus law yang paling bagus yaitu ketentuan diperlukan adanya regulasi yang kreatif untuk dapat menata diskresi. Diskresi dimungkinkan untuk alasan utama, kawasan perkotaan menjadi dinamis. yakni kepentingan umum, maka dengan adanya diskresi “Apapun bisa dilakukan dan akan berhasil jika kita tidak akan ada lagi hambatan-hambatan dalam creative melakukan pendekatan yang baru dalam membuat regulasi. regulation,” tuturnya. Melakukan hal yang sama dan mengharapkan hasil yang Untuk diketahui, IRAI merupakan perusahaan yang bergerak berbeda merupakan kebodohan yang sangat besar,” ujar di bidang corporate advisory services, market and industry Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan research, policy advisory and stakeholder analysis serta Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, saat menyampaikan capacity building and publication. Saat ini PT IRAI membantu keynote speech dalam acara yang diadakan oleh Independent pemerintah, khususnya Kemenko Bidang Perekonomian Research & Advisory Indonesia (IRAI). Acara dengan tema dan Kementerian ATR/BPN dalam hal kebijakan publik. “Creative Regulation dalam Rangka Mencari Terobosan Land Diskusi daring ini diharapkan dapat mengidentifikasi Consolidation Studi Kasus Kawasan Cideng-Petojo, diadakan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melalui video conference, Jumat (06/11/2020). mendorong penyusunan creative regulation untuk Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dinamika pertumbuhan mempercepat konsolidasi tanah, dalam rangka penataan kota mendorong terbentuknya underutilized space serta kawasan dan penyediaan perumahan rakyat serta beberapa daerah di kawasan pusat perkotaan harus mengidentifikasi tatanan kebijakan konsolidasi tanah yang mengalami degradasi fungsi seperti yang terjadi di kawasan eksis beserta peluang dan tantangan pelaksanaannya. Petojo hingga Cideng, Jakarta Pusat. “Pemerintah dalam Pada acara yang dimoderatori oleh Founder & CEO IRAI, Lin hal ini Kementerian ATR/BPN serta beberapa pemangku Che Wei, diikuti juga oleh Sekretaris Jenderal Kementerian kepentingan lainnya bekerja sama dengan IRAI untuk ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto; Direktur Jenderal Tata dapat menghasilkan ide-ide kreatif yang dikerjakan secara Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki; Direktur detail dan memonitor, sehingga ide kreatif itu bisa menjadi Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar; Kepala Dinas Cipta kenyataan dalam peremajaan kota dan konsolidasi tanah,” Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, ungkapnya. Heru Hermawanto serta beberapa partisipan lainnya. (TA/ Sofyan A. Djalil mengatakan jika creative regulation itu LS, 06 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 335

KEMENTERIAN ATR/BPN TERTIBKAN PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN Pada kesempatan yang sama, PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Iljas Tedjo, mengapresiasi sinergitas yang dibangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penertiban indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang khususnya di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Diharapkan juga ke depannya hubungan kerja sama baik ini akan terus berlanjut. Usai acara rapat dan penandatanganan berita acara mengenai tindakan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di Kota Kendari dan Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluruh peserta melakukan pemasangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan segel serta papan peringatan fasilitasi penertiban. Terdapat Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus 4 (empat) lokasi yang dikunjungi. Pertama, dugaan tindak memberikan perhatian terhadap permasalahan pelanggaran tata ruang bangunan rumah tinggal dan GOR tata ruang di Indonesia. Hal ini disebabkan Kampung Mangrove di Kawasan Hutan Kota dan Sempadan persoalan tata ruang di suatu wilayah dapat menghambat Pantai. Kedua, dugaan tindak pelanggaran tata ruang pertumbuhan ekonomi, laju investasi, percepatan bangunan rumah makan H. Anto 2 di Kawasan Sempadan pembangunan dan percepatan pelaksanaan otonomi Sungai yang berada di Jalan Arifin Sugianto. Ketiga, dugaan daerah. Maka demi mewujudkan penataan ruang yang tindak pelanggaran tata ruang workshop alat-alat berat di berdaya guna, berkualitas, dan berkelanjutan perlu kawasan sempadan sungai yang berada di Jalan Buburanda. dilakukan Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Kemudian yang keempat, dugaan tindak pelanggaran tata Pemanfaatan Ruang. ruang villa, perdagangan, dan jasa di kawasan sempadan “Diperlukan koordinasi dengan pemerintah daerah pantai berada di Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten apakah pelanggaran tersebut memang ada sehingga Konawe. diharapkan dengan adanya penertiban ini Provinsi Sulawesi Tenggara atau Kota Kendari dapat menjadi model untuk Untuk diketahui, setelah dilakukan pemasangan segel serta dapat ditiru oleh kota lainnya dan dapat dibenahi agar papan peringatan fasilitasi penertipan di keempat lokasi dapat digunakan kembali sesuai dengan fungsinya atau tersebut maka diberikan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat,” melakukan pembongkaran mandiri. Tetapi jika melewati ujar Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat batas yang telah ditetapkan maka pemerintah daerah Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang akan mengundang pemerintah pusat untuk melakukan (Ditjen PPTR) Kementerian ATR/BPN, Andi Renald, dalam pembongkaran secara paksa. acara Rapat Tindakan Penertiban terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, di Hotel Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Claro, Kendari, Rabu (11/11/2020). (PUPR) Kota Kendari, Erlis Sadia Kencana saat di lokasi Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Renald bahwa pemerintah pemasangan segel mengatakan jika para pemilik tanah pusat akan terus memfasilitasi sebagai tugas pengawasan sangat kooperatif dalam penyelesaian masalah ini. “Untuk dan pembinaan, selanjutnya pemerintah daerah dapat keempat lokasi ini para pemilik sangat bisa diajak kerja sama melaksanakannya. Dijelaskan juga pada dasarnya kegiatan oleh pemerintah daerah sehingga dalam penyelesaian ini adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan masalah tersebut tidak memakan waktu yang lama. tata ruang khususnya Kota Kendari dan Kabupaten Konawe. Terutama kepada pemilik rumah makan H. Anto 2 sangat kooperatif dan semoga dapat ditiru dengan yang lainnya,” ungkapnya. (TA, 11 Nov). 336 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ZONA RAWAN BENCANA TIDAK DAPAT DISERTIPIKATKAN PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Usai terjadi bencana alam di Provinsi Sulawesi Lebih lanjut, Arie Yuriwin menyatakan bahwa masyarakat Tengah, Pemerintah membentuk tim bersama yang tinggal di hunian tetap (huntap) tetap akan dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah mendapatkan sertipikat tanah karena Kementerian ATR/ Daerah guna memulihkan kondisi kehidupan BPN telah menargetkan untuk mendaftarkan tanah di masyarakat serta lingkungan yang terdampak bencana. seluruh Indonesia, melalui Program Pendaftaran Tanah Selain itu, tim tersebut menetapkan empat zona ruang Sistematis Lengkap (PTSL). “Namun, dasarnya pemberian rawan bencana Palu dan sekitarnya atau Zona Rawan sertipikat tanah adalah adanya SK Wali Kota/Bupati terkait Bencana (ZRB). Keempat zona tersebut adalah ZRB I atau masyarakat yang akan tinggal di sana dan hingga sekarang Zona Pengembangan; ZRB II atau Zona Bersyarat; ZRB III belum ada,” katanya. atau Zona Terbatas serta ZRB IV atau Zona Terlarang. Selain berperan aktif dalam memulihkan daerah yang ZRB IV atau disebut juga Zona Merah merupakan zona yang terkena dampak bencana, Kementerian ATR/BPN juga paling berbahaya. Zona ini merupakan zona rawan gempa terus memperbaiki layanan pertanahan di daerah. Kepada bumi tinggi/rawan bencana. Tenaga Ahli Menteri Agraria pimpinan dan anggota pansus yang hadir, Staf Ahli Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan BPN), Arie Yuriwin mengungkapkan bahwa ZRB merupakan Muhammad menyebutkan bahwa saat ini Kementerian zona yang memang tidak layak ditinggali oleh masyarakat. ATR/BPN sudah memberlakukan layanan elektronik untuk “Tanah-tanah yang musnah akibat bencana di sana sudah pengurusan Hak Tanggungan, pembuatan Surat Keterangan kami inventarisasi. Selain itu, tidak bisa kami terbitkan Pendaftaran Tanah (SKPT), Pengecekan Sertipikat Tanah sertipikat tanah dan jika ada permohonan sertipikat tanah serta Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT). “Kami targetkan atas tanah di atas zona tersebut akan kami batalkan,” ujar tahun depan layanan kami sudah terintegrasi ke elektronik,” Arie Yuriwin saat menerima audiensi dengan Panitia Khusus kata Gunawan Muhammad. (Pansus) Pengawasan Pemulihan Pasca Bencana Sulawesi “Terkait kedisiplinan dan etika pegawai, sudah banyak yang Tengah di Aula PTSL, Jakarta, Jumat (20/11/2020). kami jatuhkan hukuman karena melakukan pelanggaran “Daerah rawan bencana ini akan dijadikan Ruang Terbuka saat melaksanakan tugas. Yang penting apabila Bapak/Ibu Hijau (RTH) dan Pemda harus mengawasi masyarakat agar mengadu terkait tindakan pegawai kami, agar disertakan jangan kembali ke sana,” kata Arie Yuriwin. bukti,” tambahnya. (RH/RK, 20 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 337

DIRJEN PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG KAWAL PENYERAHAN SEJUTA SERTIPIKAT DI SULAWESI SELATAN PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN Presiden Republik PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Indonesia, Joko Widodo untuk pertama kalinya menyerahkan satu juta sertipikat tanah untuk rakyat secara virtual. Didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Senin, (09/11/2020). Sertipikat yang dihasilkan Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dari program Pendaftaran Sulawesi Selatan. Tanah Sistematis Lengkap Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi (PTSL) dan Redistribusi Tanah Sulawesi Selatan melaporkan kepada seluruh peserta yang ini merupakan bukti nyata hadir bahwa pada tahun anggaran 2020, Kanwil BPN Provinsi pemerintah dalam rangka Sulawei Selatan mendapat target mendaftarkan sebanyak memberikan kepastian hukum 67.065 bidang tanah melalui program PTSL. “Alhamdulillah hak atas tanah masyarakat target telah tercapai 100%. Untuk itu, perkenankan saya Indonesia. “Alhamdulillah berkat kerja keras seluruh jajaran mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan Kementerian ATR/BPN target setiap tahunnya tercapai,” ujar dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan,” ucap Joko Widodo melalui video conference. Bambang Priono. Dengan diterimanya sertipikat tanah oleh masyarakat Hadir secara langsung di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Sulawesi Selatan, Gubernur Nurdin Abdullah berharap Selatan, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban masyarakat bisa memanfaatkan sertipikat untuk Tanah dan Ruang, Budi Situmorang untuk mengawal kepentingan produktif. “Kami berharap dengan adanya jalannya penyerahan 53.252 sertipikat tanah yang kegiatan ini dapat meningkatkan nilai manfaat tanah dan diserahkan kepada 100 orang perwakilan penerima yang dapat dijadikan kelengkapan persyaratan modal usaha berasal dari Kota Makassar sebanyak 50 orang, Kabupaten sehingga melalui jalinan sinergi dan kerja sama antar Gowa 25 orang dan Kabupaten Maros 25 orang. pemangku kepentingan, program ini dapat berjalan tanpa hambatan sehingga target bisa dicapai secara optimal dan Turut hadir mendampingi, Gubernur Provinsi Sulawesi tepat sasaran,” kata Nurdin Abdullah. Selatan, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Andi Bau Wetriani (48) salah seorang penerima sertipikat Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala yang berasal dari Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Kepala Kota Makassar yang ditemui seusai acara mengatakan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta Forum pelayanan Kementerian ATR/BPN saat ini sudah jauh lebih baik, karena hanya dalam waktu 4 bulan ia bisa memiliki kepastian hukum hak atas tanah sangat mudah dan tidak dipersulit saat pelayanannya,” puji Andi Bau Wetriani. (LS, 09 Nov). 338 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PENTINGNYA PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERENCANAAN TATA RUANG PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 saja yang mau membuka usaha di Indonesia, dapat melihat Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) di sekor RDTR yang sudah dibuat dan sudah memuat spesifikasi tata ruang dan pertanahan, menjadi isu strategis. daerah-daerah mana saja yang menjadi kawasan hijau atau Dengan aturan turunan ini, masalah perizinan, kawasan kuning. Itu sudah ada di RTRW berbasis RDTR,” pengadaan tanah untuk kepentingan umum, permasalahan ungkap Abdul Kamarzuki. tumpang tindih tata ruang serta batas wilayah dapat Berdasarkan RDTR tersebut, seorang yang ingin membuka diselesaikan, sehingga dapat meningkatkan iklim investasi usaha sudah mengetahui di mana ia harus merintis dan menciptakan lapangan kerja. usahanya. Melalui Online Single Submission (OSS), izinnya “Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tata ruang akan bisa dikeluarkan dan akan ditetapkan melalui Norma, diintegrasikan dengan rencana zonasi dan kawasan Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). sehingga mengikat semuanya dan menghilangkan tingkat Dalam diskusi dengan tema Diskresi Sebagai Sistem Dalam kriminalitas di sektor pertanahan,” ujar Abdul Kamarzuki, Penataan Ruang ini, Petrus N Indradjati, Dosen Sekolah Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam Institut Teknologi Bandung (ITB) mengatakan bahwa di webinar yang diadakan Magister Perencanaan Wilayah dalam penyusunan zonasi RDTR harus sangat berhati-hati, dan Kota (MPWK) Universitas Gadjah Mada (UGM), LAP DIY menurutnya terdapat 2 sisi mata uang dalam penetapan bersama PSPPR UGM. pada Selasa (01/12/2020). RDTR. “RDTR mampu memandu namun juga dapat Menurut Abdul Kamarzuki, UUCK mengamanatkan mengunci kita di dalam aturan RDTR itu sendiri, terdapat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar 2 kemungkinan yang terjadi maka dari itu sangat perlu mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah “berhati-hati” dalam menyusunnya,” ungkapnya. (RTRW). “Selama ini masyarakat bahkan kepala daerah Lebih lanjut Petrus N Indradjati mengatakan bahwa di minim pengetahuan tentang tata ruang, UUCK akan sedikit dalam unsur diskresi terdapat batasan atau keleluasaan memaksa pemerintah daerah dan masyarakat untuk yang diberikan kepada kepala daerah apabila muncul mengerti dan aware mengenai tata ruang karena kita hidup kekhawatiran dari izin yang diberikan ternyata tidak sesuai. selama ini juga diatas ruang,” ungkapnya. “Keleluasaan ini diberikan apabila suatu kepala daerah ingin UU Cipta Kerja juga akan mendorong diterbitkannya menambah intensitas atau mengurangi intesitas, UUCK Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kementerian ATR/BPN ini memberikan kewenangan untuk para kepala daerah telah meluncurkan sistem informasi Geografis Tata Ruang melalui diskresi, diskresi dimungkinkan untuk alasan utama, (GISTARU) dengan sistem ini, warga dapat mengakses yakni kepentingan umum,” tutupnya. (RE/TA, 01 Des). rencana tata ruang nasional maupun daerah. “Jadi siapa KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 339

KEMENTERIAN ATR/BPN SIAP BANTU PENERTIBAN ASET PEMDA DAN BUMN PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN Pencegahan tindak pidana PENERTIBAN TANAH DAN RUANG korupsi merupakan fokus utama pemerintah bersama dengan Komisi Pemberantasan Menteri ATR/Kepala BPN mengapresiasi usaha KPK dalam Korupsi (KPK). Kegiatan ini dilakukan mendorong pendaftaran aset-aset tanah tersebut. Baginya melalui pengawasan KPK dalam kegiatan pemerintahan, salah satunya hal ini banyak menimbulkan kesadaran bagi penertiban aset-aset yang dimiliki oleh Pemda maupun BUMN agar mengelola aset Pemerintah Daerah (Pemda) maupun tanah mereka dengan benar. “Saya sangat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). senang dengan program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh KPK. Peran mereka dalam Hal pokok yang dilakukan untuk mendorong pendaftaran aset-aset tanah banyak penertiban aset tersebut diantaranya memberikan efek sehingga Pemda maupun melalui pendaftaran tanah-tanah BUMN tersadar untuk mendaftarkan tanah-tanah aset yang dikelola oleh Pemda mereka,” kata Sofyan A. Djalil. maupun BUMN, yang dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada kesempatan ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ mengungkapkan bahwa program pendaftaran Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). tanah yang dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN “Kami dukung penertiban aset-aset sangat membantu dalam memberikan kepastian Pemda dan BUMN melalui pendaftaran tanah,” ujar Menteri hak atas tanah bagi tanah-tanah aset milik Pemda ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, saat menghadiri kegiatan maupun BUMN. “Selain itu, penyertipikatan tanah-tanah aset juga dapat mencegah sengketa Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan dengan masyarakat. Ini sangat baik karena Aset, Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), jika sengketa tanah terjadi efeknya bisa terjadi Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) gangguan keamanan,” ungkap Firli Bahuri. Dukungan Pelaksanaan Piala Dunia U20, Serah Terima Sertipikat Tanah dan Soft Launching Whistle Blowing System, Firli Bahuri juga memuji kerja bersama antara Pemerintah melalui video conference, Kamis (03/12/2020). Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan, PT Pertamina, PT PLN (Persero) serta Kanwil BPN Provinsi Sumatra Selatan dalam Percepatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh melaksanakan penertiban aset. “Ini merupakan usaha Kementerian ATR/BPN terus berlangsung hingga saat bersama kita semua dalam merapatkan barisan guna ini. Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa mencegah praktik korupsi,” puji Ketua KPK. Kementerian ATR/BPN menargetkan agar seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar seluruhnya pada tahun Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru menyampaikan 2025. “Selain mendaftarkan tanah-tanah masyarakat, rasa terima kasihnya atas usaha Kanwil BPN Provinsi Sumatra Kementerian ATR/BPN juga gencar mendaftarkan aset- Selatan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah di aset milik Pemda ataupun BUMN karena ini penting guna wilayahnya melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menciptakan penatausahaan aset yang lebih baik dan (PTSL). “Tahun 2021, kita akan punya program Prodak, mencegah praktik korupsi,” kata Sofyan A. Djalil. yang tujuannya mendaftarkan tanah-tanah yang belum disertipikatkan,” ungkap Gubernur Sumatra Selatan. (RH/JR, 03 Des). 340 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

CIPTAKAN RDTR BERKUALITAS, MENTERI ATR/ KEPALA BPN TAWARKAN IDE INI mengumpulkan data-data yang PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN diperlukan untuk menyusun RDTR. PENERTIBAN TANAH DAN RUANG “RDTR disusun berdasarkan data- Keberadaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) data, yang didapatkan dari daerah. akan memberikan kepastian dalam berinvestasi. Mahasiswa tingkat berapapun bisa RDTR nantinya akan termuat di dalam Online dilibatkan dalam pengumpulan data- Single Submission (OSS), sehingga memberikan data itu. Selama ini problem kita dalam informasi di mana seorang investor nantinya akan menyusun RDTR adalah data-data membangun sebuah pabrik/industri. Namun, permasalahan yang terbatas serta sekolah perencana yang dihadapi adalah RDTR yang ada, masih sedikit dan juga bisa menggandeng Pemda tidak memiliki standar kualitas yang sama. yang komitmen mau buat RDTR yang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan berkualitas,” kata Sofyan A. Djalil. Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Ada banyak yang bisa dipetik oleh untuk mewujudkan target 2.000 RDTR, Pemerintah melalui para mahasiswa, jika melibatkan Kementerian ATR/BPN serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) mereka dalam menyusun RDTR tidak bisa mengharapkan pendekatan lama, melainkan melalui program “Merdeka Belajar”. harus melakukan suatu terobosan. “Kita harus melibatkan “Para mahasiswa dapat pengalaman banyak pihak, salah satunya sekolah perencana. Kita karena mereka sudah mengetahui harapkan input dari mereka berupa saran maupun solusi proses penyusunan suatu RDTR. yang dihadapi dalam perencanaan tata ruang,” kata Menteri Selain mendapatkan pengalaman ATR/Kepala BPN, dalam keynote speech-nya di Seminar riil, mahasiswa juga perlu ditekankan Nasional Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI), terkait komitmen. Komitmen ini juga melalui daring, Senin (07/12/2020). penting dalam menciptakan RDTR yang Sekolah perencana tata ruang merupakan suatu sekolah yang mendidik mahasiswa dalam bidang perencanaan berkualitas, kota yang nyaman dihuni, investasi menjadi tata ruang. Mahasiswa yang bersekolah disana banyak lebih mudah dan sebagainya,” ujar Sofyan A. Djalil. mempelajari aspek tata ruang melalui teori-teori yang ada. Selain didukung oleh mahasiswa sekolah perencana, “Sekolah perencana bisa menerapkan “Merdeka Belajar”. Ini penciptaan RDTR yang berkualitas juga perlu disokong merupakan program belajar yang dicetuskan oleh Menteri oleh anggaran yang memadai. Menteri ATR/Kepala BPN Pendidikan dan Kebudayaan. Jangan artikan ini bahwa kita mengatakan suatu istilah yakni If You Pay Peanuts, You bebas belajar, melainkan belajar dengan metode yang tidak Get Monkeys, yang artinya jika kamu memberikan biaya biasa,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. minim terhadap sesuatu, maka kamu dapatkan kualitas Pendekatan dengan sistem“Merdeka Belajar”ini maksudnya yang minim juga. “Anggaran tentunya harus diperhatikan. adalah melibatkan mahasiswa sekolah perencana dalam Karena kita ingin produk yang bagus, kita harus anggarkan yang cukup dalam penyusunan tata ruang, apabila mengharapkan hasil yang lebih baik. Perlu komitmen juga dalam menganggarkan penyusunan tata ruang,” ujar Sofyan A. Djalil. Terobosan lain pada UUCK yaitu pelibatan stakeholder dalam penyusunan tata ruang melalui suatu dewan tata ruang. “Dewan ini nantinya akan memberikan input dalam penyusunan tata ruang,” kata Sofyan A. Djalil. (RH/LS, 07 Des). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 341

SOFYAN A. DJALIL: PENANGANAN BANJIR CIJAMBE BISA JADI PERCONTOHAN PERCEPATAN TATA RUANG, PENGENDALIAN DAN Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Arahan Menteri PENERTIBAN TANAH DAN RUANG Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil mengatakan, penanganan Lebih jauh, Sofyan A. Djalil memberikan beberapa arahan dalam masalah banjir Kali Jambe (Cijambe) dapat dijadikan mengatasi permasalahan banjir di Cijambe. Pertama, menekankan percontohan untuk dipelajari bersama. Seluruh aktivitas keikutsertaan masyarakat untuk membuat sumur resapan setiap rumah. harus dilakukan dengan konsep holistik dan terintegrasi. Kedua, masalah tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang akan “Kondisi Cijambe yang rencananya akan diatasi dengan tindakan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta agar pengelolaan sampah holistik hanya satu kasus. Nantinya penanganan banjir di Cijambe akan bisa dilakukan optimal, bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi menjadi lesson learned untuk penanganan banjir di kali-kali lain yang sehingga sampah dan air limbah tidak menimbulkan pencemaran. mempunyai permasalahan serupa, seperti di Bekasi dan Tangerang,” Ketiga, di sepanjang jalur tol wajib dibuatkan sumur resapan agar air ujar Sofyan A. Djalil di Jakarta, Rabu (23/12/2020). yang berasal dari jalan tol dapat masuk ke sumur resapan. Tujuannya, Pernyataan tersebut disampaikan Sofyan A. Djalil yang didampingi supaya air tidak menggenang di badan jalan. Keempat, DAS akan Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal dinormalkan dari badan sungai sesuai Peraturan Presiden (Perpres) (Ditjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan ATR/BPN, selaku Ketua Project Management Office (PMO) Tim Koordinasi Jabodetabek-Punjur dan akan ada penegakan hukum bagi pihak-pihak Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur, Wisnubroto yang tidak menaatinya. Sarosa, saat memimpin diskusi bersama Forum Peduli Cijambe secara Kelima, tanah fasum yang masih dimiliki pengembang wajib dibuat offline dan online dengan perwakilan dari kantor Gubernur Jawa Barat, polder di kawasan perumahan, bila perlu dibeli murah untuk dibuat perwakilan dari kantor Bupati Bekasi, perwakilan dari kantor Wali Kota polder. Keenam, menjadwalkan ulang (reschedule) diskusi “HITS” Bekasi, perwakilan dari DPRD Provinsi Jabar, DPRD Kabupaten Bekasi, (Holistic Integrated Thematic and Spatial) antara pemerintah pusat, dan DPRD Kota Bekasi, serta perwakilan dari BPJT dan Jasa Marga. daerah dan kabupaten kota, supaya sinkron sehingga masyarakat Agar terwujud, kata Sofyan A. Djalil semua pihak harus saling bekerja memiliki harapan dan tidak merasa khawatir. sama dan saling mendukung, dengan menerapkan konsep HITS Ketujuh, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/ (Holistic Integrated Thematic and Spatial). BPN Wisnubroto Sarosa selaku Ketua Project Management Office (PMO) “Jangan sampai ada kegiatan yang tidak support satu dengan yang Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek- lainnya dan perlu dibahas secara teknis melalui rapat tugas pemerintah Punjur, akan membuat rencana jangka pendek, menengah dan pusat, kabupaten dan kota yang akan dipimpin oleh Pak Wisnubroto panjang fold penanganan sampah sungai. Sarosa, Ketua Project Management Office (PMO) Tim Koordinasi Penanganan Pemerintah Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur,” ucap Data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR Menteri ATR/Kepala BPN. menjelaskan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah Permasalahan Cijambe penanganan Cijambe/Kali Pete sepanjang tahun 2020. Pertama, Data Forum Peduli Cijambe mencatat, kawasan terdampak banjir dan kegiatan pembersihan sampah dilaksanakan oleh Dinas LH Kabupaten sekitarnya adalah daerah rendah sehingga air hujan yang datangnya Bekasi. Kedua, melakukan kegiatan kerja sama Balai Besar Wilayah dari hulu akan terparkir di daerah rendah. Hal itu berdampak pada Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dengan Kodam Jaya/Jayakarta meluapnya kapasitas Cijambe yang disebabkan beberapa faktor. untuk pengerukan sedimentasi pada Cijambe/Kali Pete ruas hilir Pertama, semakin masifnya pembangunan perumahan di hulu. Kedua, pertemuan Cijambe dengan sungai CBL. Sementara itu, rencana tidak dibuatnya polder di setiap kawasan perumahan. Ketiga, tidak penanganan Cijambe untuk tahun 2021 berupa penyusunan adanya perawatan sungai secara berkala. Keempat, penyempitan detail Desain Normalisasi Cijambe/Kali Pete; dan rencana kegiatan gorong-gorong di crossing tol KM19. Kelima, pendangkalan sungai pengerukan sedimentasi pada Cijambe/Kali Pete pola kerja sama di beberapa titik sampai crossing tol KM19. Dan keenam, buruknya BBWSCC dengan Kodam Jaya/Jayakarta. perilaku masyarakat yang membuang sampah di sepanjang DAS Usulan Solusi Cijambe. Hasil diskusi itu mencatat solusi jangka pendek dan jangka panjang. Penegakan Hukum Solusi jangka pendek mencakup 5 kegiatan. Pertama, pengangkatan Sofyan A. Djalil menegaskan, pemerintah harus memastikan bahwa sampah di crossing tol KM19 secara kontinu dengan menggunakan alat warga dapat tinggal dengan tenang di rumahnya. Jangan sampai berat. Kedua, pemasangan jaring sampah di beberapa titik sungai yang rakyat menjadi korban padahal mereka adalah pembayar pajak yang berpotensi menyumbat saluran air bawah tol, serta penyaring air dan baik. sampah di sekitar kawasan Bantar Gebang. ”Penegakan hukum akan ditegaskan kembali. Sementara pengawasan Ketiga, pengerukan sedimen-sedimen pendangkalan kali mulai dari sungai akan melibatkan banyak pihak, bahkan bagi pelanggarnya akan daerah pendangkalan sampai crossing tol KM19. Keempat, mengenai dikenakan surat tilang, termasuk pejabat juga ditilang jika melanggar sampah dan pengelolaannya perlu dibuat peraturan di tingkat hukum. Akan ada tilang approval dan tilang hukuman. Ke depannya, kecamatan/kelurahan yang harus dipatuhi oleh semua, sehingga ada akan ada PIC yang mengawasi Cijambe dan kali-kali yang lain,” ungkap landasan hukumnya. Kelima, instalasi pompa air portabel berkapasitas Sofyan A. Djalil. besar di wilayah genangan banjir pinggir Cijambe. Terkait daerah terbuka hijau yang kurang dari 20%, Sofyan A. Djalil Sedangkan solusi jangka panjang mencakup 4 kegiatan, yaitu mengusulkan opsi untuk melakukan moratorium selama 5 tahun pembuatan tandon air/polder/waduk buatan di lokasi sekitar seperti yang diberlakukan di perkebunan sawit. Karena itu, developer terdampak banjir untuk menampung debit limpasan banjir sebelum yang akan membangun kawasan perumahan wajib menyediakan masuk ke sungai. Kedua, normalisasi gorong-gorong di crossing tol polder. Dan jika tidak disediakan, maka developer akan digugat ke KM19 dengan sistem pelebaran. ranah hukum. Ketiga, normalisasi Cijambe dari hulu sampai ke hillir. Keempat, “Kerja sama ini sudah kami komunikasikan kepada instansi terkait, dan pengendalian pembangunan perumahan baru dengan menerapkan akan didukung penuh oleh Kepolisian dan KPK,” papar dia lagi. AMDAL secara ketat dalam hal manajemen sistem drainase dan peresapan. (23 Des). 342 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL





WAKIL MENTERI ATR/WAKIL KEPALA BPN INSTRUKSIKAN KANTOR PERTANAHAN UNTUK SIGAP LAKUKAN PENYELAMATAN ARSIP TANAH AKIBAT BANJIR RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Memasuki awal tahun 2020 di bulan Januari ini, Hilangnya warkah tanah masyarakat akan menyebabkan kondisi cuaca telah memasuki musim hujan ketidakpastian kepemilikan lahan, ke depan dapat memicu dan sejumlah daerah di Indonesia terkena terjadinya konflik dan sengketa pertanahan,” ungkap Surya dampaknya berupa banjir, salah satu daerah Tjandra. yang terkena dampak, yaitu Kota Bekasi. Melihat kondisi Selain itu, Surya Tjandra mengatakan petugas arsip tersebut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra pertanahan tidak hanya diisi dengan orang-orang yang didampingi Yusuf Purnama Kepala Kantor Wilayah BPN pintar, tapi juga dapat bertanggungjawab dan punya Provinsi Jawa Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota integritas sehingga bisa cepat tanggap dalam menangani Bekasi Deni Ahmad Hidayat lakukan kunjungan kerja ke berbagai situasi yang tiba-tiba saja terjadi. Kantor Pertanahan Kota Bekasi pada Kamis (02/01/2020). Kunjungan kerja Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Agenda kunjungan kerjanya kali ini sebagai sebuah yang dilakukan ke beberapa daerah, selain untuk bertemu momentum untuk mendapat perhatian baik bagi dengan jajaran di Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat terhadap Pertanahan pertanahan juga untuk melihat kondisi di kantor sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dalam hal pertanahan juga sebagai upaya untuk mendengarkan ini Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Mengingat banyak masukan, diskusi dan kisah perjuangan jajaran Kantor masyarakat yang arsipnya, termasuk sertipikat hak atas Pertanahan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya tanah, rusak akibat banjir, jadi Kantor Pertanahan diminta pada negara. (NA, 2 Jan) untuk sigap menerima masyarakat yang ingin memperbaiki arsipnya. Bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kantor Pertanahan Kota Bekasi akan melakukan penyelamatan arsip tanah di Kota Bekasi. Tim yang dibentuk akan terjun langsung ke lapangan untuk membantu penyelamatan arsip masyarakat. “Momentum banjir ini juga dapat medorong perubahan di tingkat sistem, perlu dipikirkan bersama terhadap sistem mitigasi bencana di kantor pertanahan kabupaten/ kota atau kantor wilayah BPN provinsi, terutama dalam menyelamatkan warkah-warkah (alas hak, bukti kepemilikan) dan arsip-arsip pertanahan lainnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 93

GERAK CEPAT PEMERINTAH DALAM INVENTARISASI ARSIP SERTIPIKAT TERDAMPAK BANJIR RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Bencana yang terjadi di pembuka tahun 2020 kantor pertanahan di Indonesia harus dengan cepat menyebabkan kerusakan di beberapa aspek, salah mendigitalisasikan seluruh arsipnya. Sehingga dengan satunya arsip sertipikat seperti warkah dan buku begitu jika terjadi musibah serupa, seluruh data masyarakat tanah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian dengan aman terselamatkan,” tambah Nurhadi Putra. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Pada kesempatan yang sama, Kandar, Direktur Preservasi BPN) yang bersinergi dengan Arsip Nasional Republik ANRI yang ditemui saat melakukan peninjauan di Kantor Indonesia (ANRI) sigap dalam menangani bencana banjir Pertanahan Kota Bekasi menjelaskan hal terpenting yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Salah satu Kantor sebagai langkah awal yang akan dilakukan yaitu evakuasi Pertanahan yang terdampak adalah Kantor Pertanahan terlebih dahulu. “Ada dua hal yang harus dilakukan saat Kota Bekasi yang terkena banjir sehingga beberapa arsip ini dan sesegera mungkin. Pertama melakukan evakuasi ikut terendam. arsip jangan sampai terkena sinar matahari, karena jika “Banjir ini dikarenakan jebolnya tembok di sebelah kanan terkena maka akan hancur nantinya. Kemudian untuk arsip kantor Pertanahan Kota Bekasi. Sehingga Kementerian yang memiliki nilai guna tinggi akan diprioritaskan untuk ATR/BPN bersama dengan ANRI memiliki semangat yang diinventarisasikan terlebih dahulu,” ungkap Kandar. sama, untuk tanggap dengan cepat terhadap bencana Lebih lanjut, Kandar menghimbau kepada seluruh warga yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Karena korban banjir agar merestorasi dokumen yang basah. banyak arsip sertipikat seperti warkah dan buku tanah “ANRI juga memberikan layanan restorasi/perawatan yang terendam banjir dan harus segera diamankan,” kata arsip keluarga (Laraska) secara gratis bagi masyarakat Nurhadi Putra, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan yang terkena musibah bencana banjir. Dapat langsung Kementerian ATR/BPN saat memberikan pengarahan di mendatangi kantor ANRI,” kata Kandar. (TA/LS, 3 Jan) Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Jumat (03/01/2020). Nurhadi Putra menjelaskan tembok setinggi satu meter lebih merupakan pembatas lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan saluran di kawasan Karang Kitri. Jebolnya tembok tersebut membuat air memenuhi area basemen yang terdapat gudang arsip pertanahan. “Banyak dokumen yang basah akibat banjir. Sebagian sudah dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi,” ujar Nurhadi Putra. Terdapat beberapa arsip sertipikat yang terendam akibat banjir. “Untuk merestorasi ini, kami meminta bantuan ANRI,” lanjutnya. “Diharapkan dengan adanya kejadian tersebut seluruh 94 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

LANTIK 75 PEJABAT, INI PESAN MENTERI ATR/KEPALA BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil “Bahwa pelantikan dan pergantian jabatan itu adalah melantik 75 Pejabat di lingkungan hal yang sangat normal sekali, supaya ada dinamika, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, karena Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin perpindahan itu adalah suatu keniscayaan untuk membuat (13/01/2020). Para pejabat yang dilantik kali ini terdiri dari suatu organisasi lebih dinamis,” tambahnya. 4 Staf Khusus Menteri, 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil berharap pejabat yang dilantik 4 Pejabat Fungsional Widyaiswara dan 54 Pejabat Pengawas pada hari ini agar terus meningkatkan profesionalisme. yang berhasil diseleksi melalui sistem talent pool. “Kementerian ATR/BPN hari ini sudah membuat sistem yang “Pertama saya ucapkan selamat kepada saudara yang lebih baik yaitu sistem talent pool. Diharapkan tidak akan dilantik hari ini, mulai dari Kanwil, Pejabat Pimpinan ada lagi kecurangan yang terjadi. Jadi dengan sistem ini Tinggi Madya dan Pratama, Staf Khusus Menteri, Pejabat siapa yang berprestasi akan dapat perhatian yang sangat Fungsional, Pengawas dan lain-lain yang hari ini sudah serius,” ucap Menteri ATR/Kepala BPN. dilantik. Ini termasuk salah satu ritual birokrasi,” ujar Sofyan Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan bahwa saat ini A. Djalil. terdapat 2 orang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Hary Sudwijanto dan Daniel Adityajaya yang juga dilantik. Hal ini adalah bentuk kerja sama dengan penegak hukum, sebagai salah satu cara serius Kementerian ATR/BPN dalam penanganan sengketa tanah serta penindakan mafia tanah. Turut hadir dalam pelantikan, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jajaran Pengurus Dharma Wanita dan Ikawati Kementerian ATR/BPN beserta tamu undangan lainnya. (RE/TA/NA/RM, 13 Jan) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 95

MENTERI ATR/KEPALA BPN TINJAU LANGSUNG LAYANAN MAJU DAN MODERN DI KANTAH KOTA TANGERANG RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kualitas pelayanan pertanahan merupakan salah layanan digital yang sudah diperkenalkan di Kementerian satu dari Reformasi Birokrasi sehingga upaya ATR/BPN. “Layanan tersebut yaitu pengecekan, Hak untuk meningkatkan pelayanan pertanahan Tanggungan Elektronik (HT-el), Roya, dan Zona Nilai Tanah di seluruh jajaran Kementerian Agraria dan (ZNT). Dengan adanya digitalisasi pelayanan ini diharapkan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu bisa mengurangi antrian di setiap Kantor Pertanahan,” diintensifkan, salah satunya dengan peningkatan kualitas tambahnya. layanan pertanahan seperti yang yang dilakukan oleh Kepala KantorWilayan BPN Provinsi Banten, AndiTenri Abeng Kantor Pertanahan Kota Tangerang. menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang ini Layanan Maju dan Modern merupakan salah satu nama memang dijadikan sebagai salah satu contoh untuk Kantor pelayanan yang berbasis digital yang dibuat oleh Kantor Pertanahan di Banten lainnya.“Untuk meningkatkan kualitas Pertanahan Kota Tangerang, yang membedakan pelayanan pelayanan publik memang tidak bisa instan, kita menerima ini dengan Kantor Pertanahan lainnya adalah Kantor masukan dari banyak pihak. Loket dan sistem pelayanan Pertanahan Kota Tangerang memiliki tempat loket terpisah- ini salah satunya yang kemudian menjadi seperti ini dan pisah dan sudah berbasis digital. Terdapat 3 (tiga) loket yang bisa dijadikan contoh untuk Kantor Pertanahan lainnya di sudah dibuat, yakni loket pelayanan, loket online, dan loket Provinsi Banten karena di sini sudah bisa dibilang maju dan khusus. Dari semua loket ini selain sudah menggunakan modern,” ujarnya. sistem digital, desain loketnya pun dibuat senyaman Sri Pranoto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang mungkin. mengatakan bahwa pelayanan loket maju dan modern ini Menteri ATR/Kepala BPN yang didampingi oleh Kepala dilakukan untuk mempercepat proses bidang pelayanan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan Kepala Kantor dan juga mempermudah masyarakat. “Selain 4 pelayanan Pertanahan Kota Tangerang berkesempatan untuk yang sudah berbasis digital, di sini juga terdapat loket meninjau langsung loket pelayanan maju dan modern ini, pelayanan khusus lansia, pelayanan pembayaran mandiri Kamis (16/01/2020). “Loket dan sistem pelayanan di Kantah atau biasa disebut dengan EDC. Dengan adanya pelayanan Kota Tangerang ini bisa dijadikan salah satu model jenis ini masyarakat dapat terlayani dengan baik,” ungkapnya. loket untuk kantor pertanahan di Banten lainnya. Loketnya Pada kesempatan tersebut selain meninjau loket layanan, sudah terlihat rapi, nyaman, dan sudah menggunakan Menteri ATR/Kepala BPN juga berkesempatan menyaksikan layanan digital,” ujar Sofyan A. Djalil. langsung penandatanganan kerja sama antara Kantah Kota Sesuai dengan program Presiden RI Joko Widodo sistem Tangerang dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang layanan publik di Indonesia harus menerapkan pelayanan mengenai Sertipikasi tanah aset pemerintah Kota Digital Melayani (Dilan), sehingga diharapkan semua Tangerang, Dukungan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah pelayanan di Indonesia juga menerapkan itu. Sofyan Sistematis Lengkap, Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah A. Djalil pun menambahkan bahwa terdapat 4 (empat) (INTIP), dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah. (AF/RE, 16 Jan) 96 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BUDI GUNADI SADIKIN: KEMENTERIAN BUMN SANGAT BERGANTUNG PADA KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam kesempatan memberikan sambutan pada agar juga dibantu penyelesaiannya dan yang terakhir Budi acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Gunadi mengungkapkan karena sifatnya memberikan dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian kepastian hukum hak atas tanah, tanda tangan pejabat Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kementerian ATR/BPN disertipikat tanah ini sangat Nasional (ATR/BPN) dengan PT Bank Mandiri (Persero) dipercaya oleh Bankir. Sebagai orang yang besar dari dunia Tbk, PT Perkebunan Nasional, Badan Pengelola Dana perbankan Budi Gunadi mengatakan bahwa dalam bisnis Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPK Sawit) Wakil 1 Menteri perbankan pertama ia sangat percaya kepada Tuhan YME, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin kedua ia sangat percaya kepada Gubernur Bank Indonesia, mengatakan bahwa Kementeriannya sangat bergantung kemudian yang ketiga adalah percaya kepada Menteri ATR/ pada Kementerian ATR/BPN. Ungkapan yang disampaikan Kepala BPN. oleh Budi Gunadi adalah bukan tanpa alasan, ia mengatakan “Terikat jaminan adalah pertama jaminan karakter, dan itu setidaknya ada 4 (empat) hal yang membuat Kementerian hanya dari Tuhan. Jaminan kedua adalah cash yaitu ada BUMN bergantung kepada Kementerian ATR/BPN. cashnya atau tidak dan itu karena Gubernur BI tanda tangan Pertama, Budi Gunadi menjelaskan bahwa saat ini banyak atau tidak. Kemudian tanda tangan Menteri ATR/Kepala aset tanah BUMN yang tidak tahu tanahnya di mana, BPN disertipikat dan itu sangat dipercaya oleh para Bankir,” besarnya berapa dan tidak ada sertipikatnya. “Oleh ungkap Budi Gunadi. karena itu jika kita tidak memiliki hubungan baik dengan Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil Kementerian ATR/BPN, aset tanah kami dapat berkurang,” mengatakan mendengar pidato Budi Gunadi ia merasa kelakar Budi yang disambut riuh tepuk tangan peserta Rapat Kementerian ATR/BPN adalah institusi yang sangat penting. Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN di Hotel Shangri-La, “Saya pikir permintaan Pak Budi akan kita penuhi dan akan Jakarta, Selasa (21/01/2020). kita bantu,” ujarnya. Untuk itu Budi Gunadi memerintahkan kepada jajaran Lebih lanjut Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa saat ini Direktur Utama BUMN agar menjalin hubungan yang pelayanan di Kementerian ATR/BPN semakin baik, oleh baik dengan para Jajaran Kementerian ATR/BPN sehingga karena itu semakin banyak tuntutan dari masyarakat. Bukan masalah sertipikasi tanah aset BUMN dapat segera hanya aset BUMN, tapi aset negara juga masih belum beres. terselesaikan, sejalan dengan target Presiden untuk “Satu pihak tadi kita dengar bagaimana layanan kita itu mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia pada tahun 2025. dibutuhkan oleh orang jadi kita harus bekerja lebih keras Kedua, dalam menjalankan bisnisnya banyak juga BUMN lagi,” imbuhnya. yang membutuhkan tanah baru, contohnya kilang Selain itu lanjut Sofyan A. Djalil, kantor ini juga sedang Pertamina, kami sangat membutuhkan Bapak/Ibu sekalian melakukan reformasi internal. Tuntutan begitu banyak. di Kementerian ATR/BPN untuk berkolaborasi membantu Kita sudah bergerak cepat tapi tetap dinilai kurang cepat. kami dalam proses pengadaan tanah. “Selama ini kami Maka itu kita adakan sistem talent pool. Tapi tantangannya sangat kesusahan sehingga lama pengurusannya,” ungkap adalah banyak pegawai karena kesibukannya sudah lama Budi Gunadi. tidak belajar. “Untuk itu sesibuk apapun kita, sempatkanlah Ketiga, terkait permasalahan sengketa pertanahan yang belajar,” pungkasnya. (RO/WD/LS/NA/AF, 22 Jan) dialami oleh PT Perkebunan Nusantara ia mengungkapkan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 97

IRJEN KEMENTERIAN ATR/BPN MINTA PERBANYAK KANTOR PERTANAHAN DEKLARASI ZI DI RAKERNAS 2020 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR memastikan bahwa program yang LAYANAN KHUSUS sedang dijalankan tetap di jalurnya dan yang kelima melakukan manajemen Pada dasarnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ media untuk memastikan bahwa setiap Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan aktivitas dan inovasi perubahan yang telah instansi yang memberikan pelayanan kepada dilakukan diketahui oleh masyarakat,” masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang. ungkap Sunraizal. Oleh sebab itu, peningkatan pada sistem pelayanan harus Melihat perkembangannya, pembangunan semakin baik. Agar pelaksanaan kegiatan bisa tercapai dan ZI di Kantor Pertanahan dari tahun ke sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk itu diperlukan tahun terus mengalami peningkatan. Hal adanya pengawasan dalam mewujudkan kualitas dan itu dilihat dari total satker yang mendapat peningkatan pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) masyarakat, yaitu melalui Inspektorat Jenderal. terus bertambah. “Sebelumnya kita hanya memiliki 3 kantor yang berpredikat WBK Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal di tahun 2018 yaitu Kota Bandung, Kota memaparkan strategi peningkatan kualitas pelayanan Langsa dan Kota Surabaya I. Kami percaya masyarakat melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) atas kerja keras teman-teman di daerah di masing-masing Kantor Pertanahan. “Ada 5 langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, strategi dalam membangun sehingga di tahun 2019 dapat melahirkan 7 kantor ZI,” ujarnya saat memberikan berpredikat WBK,” ujar Inspektur Jenderal. pengarahaan di Rapat Kerja Untuk diketahui, 7 Kantor Pertanahan yang berhasil Nasional (Rakernas) tahun 2020 mencapai predikat WBK di tahun 2019 adalah Kota Metro, yang diselenggarakan di Hotel Kota Pekanbaru, Kab. Semarang, Kota Pontianak, Kab. Shangri-La, Jakarta, Selasa Gresik, Kota Jakarta Utara dan Kab. Aceh Timur. (21/01/2020). Pada tahun 2020 ini Kementerian ATR/BPN mengusulkan 161 satker dari 33 Provinsi untuk mendapatkan predikat WBK maupun WBBM. “Kami berharap tahun ini makin banyak kantor yang melakukan ZI, paling tidak mendeklarasikan. Karena kami menargetkan tahun ini ada 20 satker berpredikat WBK ataupun WBBM,” kata Sunraizal. (LS/RO/WN/NA/AF, 23 Jan) “Pertama komitmen dari pimpinan dan semua jajaran, kedua menyediakan fasilitas lebih baik demi kemudahan pelayanan kepada masyarakat, kemudian ketiga kita perlu membuat program yang menyentuh masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut, lalu keempat melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk 98 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL