buku sipers issn

MENUJU LEMBAGA BERSTANDAR DUNIA, KEMENTERIAN ATR/BPN SELESAIKAN TARGET HINGGA TAHUN 2024 Technology driven quality - inovasi RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR menuju data pertanahan dan tata LAYANAN KHUSUS ruang lengkap, tepercaya menjadi tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPN juga memiliki target untuk menjadi pusat informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan dan tata ruang berbasis teknologi informasi Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2020 dengan inovasi dan kolaborasi. “Proses kita dalam rangka yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, digitalisasi guna mewujudkan kantor yang modern, Jakarta pada 21 s.d. 23 Januari 2020. Adapun kuncinya ada pada program Pendaftaran Tanah Sistematis sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Lengkap (PTSL) ini yang harus dikerjakan dengan baik. Rakernas tahun ini adalah terwujudnya arah Karena di tahun 2021 nanti roadmap PTSL sudah harus kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan naik kelas, kita masuk dalam basis elektronik. Dan kita kinerja Program Strategis Kementerian ATR/ harapkan pada tahun 2023 regulasi terkait elektronik sudah BPN Tahun 2020 hingga mencapai visi besar berlaku dan dapat diterapkan, sehingga pada tahun 2024 yaitu menjadi lembaga pengelola penataan kita bisa unggul di \"Asean region” ujar Sekretaris Jenderal ruang dan pertanahan yang tepercaya dan Kementerian ATR/BPN. berstandar dunia di tahun 2024. “Terdapat “PTSL ini wajib kita laksanakan dan tervalidasi secara beberapa target yang harus kita selesaikan dari elektronik, mungkin sistemnya ke depan akan diatur, jadi tahun lalu sampai dengan tahun 2024,”ungkap tidak ada 2 (dua) sistem lagi. Setelah selesai dokumennya Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief tinggal di- rating saja, jadi hanya melakukan sistem Sugoto saat memberikan pengarahan kepada 917 peserta elektronik. Kemudian, untuk data di kantor kita juga sangat yang hadir di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa susah untuk mencarinya, nanti akan dijadikan satu agar (21/01/2020). memudahkan kita untuk mencari data, untuk kebutuhan Seperti kita ketahui, proyeksi Kementerian ATR/BPN hingga riset, dan lain-lain,” tambahnya. tahun 2024 salah satunya adalah target dalam mendaftarkan Lebih lanjut, pengembangan yang dilakukan Kementerian seluruh bidang tanah di Indonesia. “Oleh sebab itu, dari ATR/BPN juga termasuk dalam pengembangan Sumber Rakertas tahun lalu saya sudah meminta kepada para Kepala Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan standar Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk melakukan penyelesaian kompetensi SDM menuju birokrasi standar dunia. “Kami dalam satu wilayah berapa bidang tanah sampai konkret,” sudah membangun suatu konsep talent pool untuk ucap Himawan Arief Sugoto. melewati proses seleksi kenaikan jabatan, ini akan terus Selanjutnya, Pemerintah perlu mewujudkan RDTR di kita kembangkan untuk menghasilkan SDM dan pelayanan seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan yang baik,” ujar Himawan Arief Sugoto. pengendalian ruang serta mempermudah investasi.“Karena Terakhir, sebagai basis penerimaan negara, pemerintah saat ini masih sering adanya halangan berinvestasi terkait diwajibkan untuk menaikan Penghasilan Negara Bukan masalah perizinan atau pengadaan tanah, maka itu kenapa Pajak (PNBP) setiap tahunnya. “Dalam hal ini, Kementerian Pemerintah sedang mendorong UU Omnibus Law, dan ATR/BPN ditargetkan dalam meningkatkan PNBP 10 kali hanya Omnibus Law yang mampu menggantikan UU yang dengan layanan informasi pertanahan dan tata ruang,” menghambat dalam investasi. Kalau semua peta bidang pungkasnya. (LS/RO/WN/NA/AF, 23 Jan) tanah ini sudah terdaftar, RDTR bisa dipercepat dan investasi tidak terhambat,” terangnya. Tema yang diangkat pada Rakernas kali ini juga sejalan dengan target Kementerian ATR/BPN yang harus dicapai hingga tahun 2025 yaitu mewujudkan kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata tuang secara elektronik. “Saya sangat mengapresiasi teman-teman terkait layanan elektronik walaupun angkanya masih sangat kecil, ini akan diberlakukan dan sedang disusun. Kalau saat ini masih 2 (dua) sistem, kita akan berlakukan tahun ini, minimal pada semester akhir hanya melayani layanan elektronik,” kata Himawan Arief Sugoto. Masih berkaitan dengan teknologi, Kementerian ATR/ KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 99

MODERNISASI ORGANISASI, AD-ART IKAWATI KEMENTERIAN ATR/BPN DIPERBAHARUI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ AD-ART IKAWATI ini telah di terapkan pada IKAWATI pusat. Badan Pertanahan Nasional (BPN), tentunya tidak Ketua Umum IKAWATI, Ibu Diah Himawan dalam kesempatan asing dengan IKAWATI. Frasa IKAWATI kependekan dari ini memperkenalkan Jajaran Pengurus IKAWATI Pusat tahun Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati. IKAWATI, adalah 2020 yang merupakan implikasi dari perubahan AD-ART. ikatan istri karyawan, karyawati, istri pensiunan karyawan, “Tak kenal maka tak sayang,” ujar Ibu Diah Himawan. pensiunan karyawati dan janda karyawan Kementerian Pembina IKAWATI Ibu Ratna Megawangi Sofyan A. Djalil Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional pada kesempatan ini juga menyampaikan kepada para (BPN). peserta bahwa IKAWATI merupakan organisasi pendukung Sebagaimana BPN yang telah bertransformasi menjadi Kinerja Kementerian ATR/BPN. “Apresiasi dari masyarakat Kementerian ATR/BPN, IKAWATI juga telah bertransformasi atas kinerja BPN yang kini lebih baik tentunya tidak lepas menjadi organisasi IKAWATI yang lebih efektif, fleksible dari dukungan dan pengertian ibu kepada suami,” ungkap dan modern. Perubahan tersebut tertuang pada Anggaran pendiri Indonesia Heritage Foundation ini. Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAWATI tahun Pada kegiatan ini, Wakil Pembina IKAWATI Wina Surya 2020. Dalam rangka sosialisasikan AD-ART yang telah Tjandra berkesempatan hadir untuk berkenalan langsung diperbaharui tersebut, IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Rabu dengan peserta yang berasal dari Aceh hingga Papua ini. (22/01/2020) melaksanakan pertemuan dengan pengurus (WN/NA,23 Jan) IKAWATI Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia di Aula Prona Lantai 7, Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta. Sosialisasi ini diikuti oleh Ketua Ikawati Kantor Wilayah BPN Provinsi Se-Indonesia beserta dua orang pengurus di masing-masing wilayah serta jajaran pengurus Pusat Ikawati Kementerian ATR/BPN. Jumlah total peserta yang hadir adalah sebanyak 150 orang. Yulia Jaya Nirmawati, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, dalam kesempatan ini memaparkan AD-ART IKAWATI tahun 2020. “AD-ART ini dirubah agar bersifat efektif, efisien, sifatnya mendukung pekerjaan suami, sehingga akan melekat pada jabatan suami, ini akan memudahkan ibu-ibu sekalian,” ujarnya. 100 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MOMENTUM RAKERNAS 2020, KEMENTERIAN ATR/BPN APRESIASI KANTAH BERPRESTASI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Zaman sekarang, kinerja menjadi parameter untuk menilai kerja instansi ataupun perorangan. Ganjaran dari kinerja menjadi sangat jelas. Bagi organisasi atau orang yang memiliki kinerja baik, ganjarannya adalah penghargaan. Hal ini berlaku bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk menghargai kerja keras Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota, diberikan penghargaan bagi Kantor Pertanahan yang kinerjanya memuaskan. Inspektur Jenderal Sunraizal ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengapresiasi Kantor mengatakan ada 11 (sebelas) Nominasi Pertanahan yang mendapat penghargaan hari ini. Ia untuk 44 kategori penghargaan. mengapresiasi kreativitas dari setiap Kantor Pertanahan. “Pemberian penghargaan kepada “Saya senang sekali melihat kreativitas yang telah kita Kantor Pertanahan pada hari ini didasarkan pada kerjakan. Saya yakin semua kantor sudah jauh lebih baik. pelaksanaan kegiatan program nasional dan pelaksanaan Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menunjukkan Reformasi Birokrasi (RB). Penghargaan ini diharapkan kreativitasnya,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. (24 Jan) memberikan motivasi kepada Kantor Pertanahan lainnya untuk menjalankan kegiatan dengan sebaik-baiknya,” kata Sunraizal. Usai menyerahkan penghargaan tersebut, Menteri KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 101

TUTUP RAKERNAS 2020, MENTERI ATR/ KEPALA BPN AKUI KANTAH SUDAH JAUH LEBIH BAIK RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Rapat Kerja Nasional LAYANAN KHUSUS (Rakernas) Kementerian Agraria danTata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan dapat menunjukan kreativitasnya. Saya sangat menghargai Nasional (BPN) Tahun 2020 resmi kreativitas. Orang-orang yang kreatif akan diberikan ditutup oleh Menteri ATR/Kepala BPN tanggungjawab yang besar serta menjadi calon pemimpin Sofyan A. Djalil, di Shangri-La Hotel, di masa mendatang,” ungkap Sofyan A. Djalil. Jakarta, Kamis (23/01/2020). Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengingatkan agar Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil setiap orang yg bekerja, baik di Kementerian ATR/BPN, mengungkapkan bahwa sekarang Kantor Wilayah BPN Provinsi ataupun Kantor Pertanahan ini kerja Kantor Pertanahan sudah dapat mengutamakan kualitas kerja. Jika ada satu atau dua semakin baik. “Semua Kantor orang yang bekerja asal-asalan, Menteri ATR/BPN meminta Pertanahan Kabupaten dan Kota sudah agar atasan langsung dapat menegur dan mengingatkan. lebih baik. Ini semua berkat kreativitas “Saat Rakernas tahun ini, kita juga telah menandatangani teman-teman sekalian,” kata Menteri Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan ATR/Kepala BPN. Agung. Adanya perjanjian ini akan membuat mispersepsi Kreatifitas muaranya adalah perubahan. antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian ATR/BPN Menteri ATR/Kepala BPN menyadari hal ini. Menurutnya, setiap orang Indonesia memang ahli dalam kedepan tidak akan ada lagi, melahirkan kreativitas. “Contoh negatifnya, ada mafia tanah. selama kita bekerja sesuai dengan Saat keluar negeri, orang pertanahan disana tidak kenal peraturan perundang-undangan istilah mafia tanah,” kata Sofyan A. Djalil yang ditimpali kita tidak perlu takut,” sambung tawa oleh para peserta Rakernas. “Bukti positifnya, ada Menteri ATR/BPN. anak Indonesia yang merancang sistem keamanan untuk Pada kesempatan yang sama, perusahaan asing di Amerika Serikat. Waktu kunjungan Kepala Biro Perencanaan dan ke Malaysia, Direktur Felda mengakui bahwa tenaga Kerjasama, Gabriel Triwibawa kerja Indonesia yang banyak memberi terobosan kepada mengatakan bahwa terhadap perusahaan tersebut,” lanjut Sofyan A. Djalil. rumusan hasil Rakernas tahun Kreatifitas setiap jajaran memang sangat diperlukan ini akan dilakukan beberapa apalagi Kementerian ATR/BPN memiliki target besar, yakni Rencana Aksi (Renaksi). “Renaksi menjadi organisasi berstandar dunia tahun 2023. “Tugas yang dilaksanakan adalah Check Kementerian ATR/BPN adalah memastikan setiap orang Point Achievement, Pembuatan Petunjuk Teknis Kegiatan, Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) dan Tindaklanjut terhadap rumusan Rakernas 2020,” kata Gabriel Triwibawa. (24 Jan) 102 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN MINTA JAJARAN KERJA LEBIH KERAS DI MASA MENDATANG Lebih lanjut, penataan ruang juga dirasa RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR penting oleh Menteri ATR/Kepala BPN. LAYANAN KHUSUS Pembahasan omnibus law memang mau Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis tidak mau mendorong adanya Rencana (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang Detail Tata Ruang ditiap-tiap daerah. Bagi (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali Sofyan A. Djalil RDTR merupakan dasar dimulai. Seluruh jajaran di lingkungan Kementerian dari omnibus law. “Untuk pengendalian ATR/BPN berkumpul untuk membahas rancangan akhir tata ruang juga perlu pendekatan pareto Renstra. Dalam rancangan akhir Renstra, termuat sasaran optimum. Kita lihat permasalahan dari strategis Kementerian ATR/BPN dari tahun 2020 hingga yang urgent lebih dahulu dan punya 2024. pengaruh luas ke masyarakat,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN. bahwa target Kementerian ATR/BPN sangat ambisius. Sukses tidaknya pemenuhan target Namun, dengan target yang ambisius tersebut, Menteri kerja yang termaktub dalam Renstra ATR/Kepala BPN yakin jajaran Kementerian ATR/BPN mampu 2020-204 tergantung dari kemampuan mencapai target tersebut. “Kita hanya perlu bekerja lebih dan ketrampilan sumber daya manusia keras lagi, berpikir kreatif dan mengembangkan metode Kementerian ATR/BPN. Menteri ATR/ kerja baru,” ujar Sofyan A. Djalil saat membuka Kick-Off Kepala BPN juga menyadari hal ini. Untuk Meeting Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kementerian itu, ia mengusulkan agar membiayai sekolah pegawai ATR/BPN di Aula Prona Lantai 7, Selasa (28/01/2020). Kementerian ATR/BPN. “Untuk meningkatkan kemampuan Pengembangan metode kerja baru memang perlu dilakukan sumber daya manusia kita, perlu dipikirkan apa perlu untuk menjawab tuntutan pekerjaan. Menteri ATR/ menyekolahkan pegawai kita ke luar negeri? Memang Kepala BPN mencontohkan dalam pelaksanaan program biayanya mahal tapi kita perlu melihat manfaatnya,” ujar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) perlu dilihat Sofyan A. Djalil. urgensi dari kebutuhan masyarakat mengenai sertipikat Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal, Himawan tanah. “Ada daerah-daerah dengan banyak kendala dalam Arief Sugoto mengatakan bahwa ada 9 kegiatan utama penyertipikatkan tanah. Ini perlu kita pikirkan, apakah Kementerian ATR/BPN dalam Renstra tahun 2020-2024 cukup kita ukur batas-batas tanahnya saja? Begitu juga, jika yang menjadi program prioritas, yakni Pendaftaran Tanah ada Kepala Daerah yang mau mengalokasikan anggaran Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, Rencana untuk pelaksanaan PTSL, mungkin kita alokasikan target Detail Tata Ruang (RDTR), Pengadaan Tanah, Pengendalian yang maksimal,” kata Sofyan A. Djalil. Tata Ruang dan Tanah, Penanganan Kasus Pertanahan, Pendekatan fit for purpose dilakukan untuk memaksimalkan Transformasi Digital, Penataan Kelembagaan dan SDM, kegiatan PTSL. Pendekatan ini mengedepankan asas serta Aspek Regulasi. kemanfaatan. “Intinya kita mengalokasikan target PTSL Lebih lanjut, Ia mengatakan dalam penyusunan target kerja, kepada daerah yang memang membutuhkan sertipikat Kementerian ATR/BPN harus dapat dielaborasikan dengan tanah. Namun, jika ada daerah yang potensi pendaftaran Renstra 2020-2024. “Kita harus in line dalam menyusun tanahnya rendah, akan kita sesuaikan targetnya” lanjut anggaran agar sesuai dengan program kerja,” ujar Himawan Menteri ATR/Kepala BPN. Arief Sugoto. (RH/JR/LS, 28 Jan). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 103

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BMN UNTUK PELAYANAN BERKUALITAS RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang diketahui kekuatan sarana dan prasarana pendukung yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pelayanan masyarakat yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari Surabaya I. perolehan lainnya yang sah. BMN digunakan oleh Turun langsung dalam apel BMN Kepala Kantor Pertanahan aparatur negara untuk menunjang pelaksanaan pelayanan Kota Surabaya I, Muslim Faizi beserta jajaran pejabat eselon kepada masyarakat. Seiring dengan peningkatan kualitas 4 di Kantor Pertanahan Surabaya I. pelayanan, pengelolaan BMN semakin berkembang Dengan kondisi BMN yang prima maka pelaksanaan dan kompleks sehingga perlu dikelola dengan optimal. pelayanan pertanahan kepada masyarakat yang berkualitas Pemerintah menaruh perhatian besar dalam pengelolaan akan terlaksana. (29 Jan) BMN ini, saat ini pengelolaan BMN diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berusaha mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Seperti yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, selaras dengan tata kelola pemerintah yang baik dan akuntabel melakukan apel BMN anggaran tahun 2020 yang dilaksanakan di halaman Kantor Pertanahan Kota Surabaya I pada Rabu (29/1/2020). Apel tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi BMN. Satu persatu BMN diperiksa apakah masih dalam kondisi baik atau sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga dapat 104 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERLUNYA PENINGKATAN KAPASITAS SDM DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ATR/BPN di level 3 dengan catatan, “Terdapat beberapa RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR komponen yang perlu diperbaiki yaitu dalam LAYANAN KHUSUS audit kinerja yang mengedepankan prinsip Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E), mengadakan kegiatan Penyusunan Program Kerja perlunya mencanangkan komite audit, dan PengawasanTahunan (PKPT) di Hotel Sari Pasific Jakarta, telaah sejawat yang belum terlaksana,”ujarnya. beberapa waktu yang lalu. Terdapat dua hal yang akan Implementasi Sistem Pengendalian Intern dibahas dalam kegiatan ini yaitu Penyusunan Program Kerja melalui pembinaan BPKP dan peran dari Pengawasan Tahun 2020 dan peningkatan kapasitas sumber Inspektorat Jenderal menjadi sebuah daya manusia (SDM) dengan menghadirkan narasumber keharusan dalam pelaksanaan program dan dengan materi mengenai strategi peningkatan kapabilitas kegiatan Kementerian ATR/BPN. Terdapat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 5 unsur dalam SPIP yaitu (1) Environment Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal Control, (2) Penilaian Risiko, (3) Control memberikan arahan terkait harapan untuk lima tahun ke Activities, (4) Informasi dan Komunikasi, serta (5) depan di mana kompetensi SDM Pengawasan menjadi Pemantauan Pengendalian Intern. Perwujudan peran APIP prioritas dengan pegawai yang memiliki banyak keahlian yang efektif yaitu memberikan keyakinan yang memadai sehingga rating untuk diri sendiri bagus dan dapat dihargai atas ketaatan, kehematan/efisiensi, dan efektivitas di mana-mana. “Anggaran peningkatan kompetensi telah pencapaian, membangun Early Warning System dengan disiapkan untuk mendukung jumlah auditor paling tidak manajemen risiko. sudah memiliki 80 auditor pada tahun 2024. Kepada Dalam kegiatan tersebut hadir narasumber Binsar H. Inspektur Wilayah diharapkan agar berlomba-lomba untuk Simanjuntak selaku Staf Khusus Menteri Pembangungan memiliki entitas yang memperoleh zona integritas pada Umum dan Perumahan Rakyat yang berbagi strategi untuk wilayah binaan, untuk Tahun 2020 telah ada 161 unit kerja mencapai Level Kapabilitas APIP. Ia mengatakan perlu yang telah diusulkan untuk dibangun menjadi unit kerja membangun sistem manajemen risiko yang berjenjang berpredikat WBK/WBBM,” ujarnya. selaras dengan prinsip Three Lines of Defense di mana First Kemudian, Sunraizal menambahkan dalam mendukung Line berada pada manajemen kantor wilayah hingga kantor program strategis Kementerian ATR/BPN seperti pertanahan perlu menyiapkan SDM yang berkompeten, pelaksanaan program Pendaftaran Tanah menuju beintegritas, dan memiliki mindset melayani. Second Line Kabupaten/Kota lengkap Inspektorat Jenderal akan perlu dibangunnya unit kepatuhan internal di masing- mengawal dan mendampingi proses pelaksanaan kegiatan masing unit kerja dan yang terakhir Inspektorat Jenderal tersebut. Sedangkan untuk pengadaan tanah dengan membentuk Inspektorat Bidang Investigasi (IBI). adanya MOU dengan Kejaksaan Agung kendala-kendala Selanjutnya dalam penyusunan program kerja pengawasan pelaksanaannya pengadaan bisa dicarikan solusinya. Serta focus kegiatan dititikberatkan untuk mendampingi untuk program reforma agraria peran Inspektorat Jenderal pelaksanaan program Kementerian walaupun untuk akan diperkuat dengan memastikan proses perencanaan post-audit tetap harus dilaksanakan untuk menyiapkan anggaran sampai dengan pelaksanaan kegiatan di lapang pemeriksaan Laporan keuangan oleh BPK-RI. Binsar H. selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Simanjuntak juga menyampaikan mengenai Internal ATR/BPN. Audit Capability Models (IACM) merupakan sebuah model Sekretaris Inspektorat Jenderal Made Ngurah Pariatna yang diadopsi dari praktis di luar negeri, suatu model usai membuka kegiatan PKPT mengatakan di tahun untuk membuat suatu peta tentang bagaimana kapasitas 2019 seharusnya level kapabilitas APIP sudah mencapai performance dari APIP dalam menjalan tugas dan fungsinya level 3 sesuai amanat Presiden kepada BPKP, namun untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian. Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN masih berada Acara ini diikuti oleh seluruh jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dari Pejabat Struktural, Auditor, Staff dan PPNPM serta dihadiri perwakilan dari Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Organisasi & Kepegawaian dan Biro Keuangan &BMN. Pada acara ini juga dilakukan pemberian apresiasi kinerja tahun 2019 untuk unit eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan berbagai kriteria serta penghargaan untuk pegawai teladan di lingkungan Inspektorat Jenderal yang berdasarkan data kinerja dan survei Indeks Kinerja Pengawasan. (31 Jan) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 105

YOGYAKARTA MENUJU KOTA LENGKAP RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Semenjak digulirkan tahun 2017 lalu, Pendaftaran Wisang Wisudanar, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditujukan untuk Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta menjelaskan kendala mendaftarkan seluruh bidang-bidang tanah di yang dihadapi dalam validasi data pertanahan. “Validasi Indonesia. Program ini lahir karena kegelisahan tidak serta merta melakukan cek plot di belakang meja, presiden RI Joko Widodo ketika melihat banyaknya tanah di kegiatan ini harus cek juga ke lapangan, untuk memastikan Indonesia yang belum terdaftar. Terdapat 126 juta bidang bentuk, koordinat sesuai dengan data yuridis di Kantor tanah di Indonesia, sejak negara merdeka pada 1945 sampai Pertanahan,” ujar Wisang Wisudanar. tahun 2015 bidang tanah yang terdaftar berjumlah 46 juta Mengatasi kendala validasi yang ada, Kantor Pertanahan bidang. Artinya apabila menggunakan cara-cara yang sama, Kota Yogyakarta saat ini sedang menjajaki bekerja sama seluruh bidang tanah di Indonesia baru akan terdaftar 160 dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Data bidang tanah tahun lagi. yang telah tervalidasi nantinya bukan hanya dapat PTSL sebagai upaya akselerasi pendaftaran tanah dimanfaatkan oleh kantor pertanahan, namun juga akan sudah mulai menampakkan hasilnya. Salah satunya menjadi tools pengambilan keputusan bagi pemerintah di Kota Yogyakarta, tahun lalu adalah tahun terakhir daerah dan juga pemangku kepentingan lainnya. dilaksanakannya PTSL. “99 persen bidang tanah di Kota Ketika suatu wilayah bidang-bidang tanahnya secara Yogyakarta telah terdaftar,” ujar Eko Suharto, Kepala Kantor keseluruhan telah terdaftar dan telah tervalidasi informasi- Pertanahan Kota Yogyakarta ketika ditemui tim Humas informasi mengenai bidang-bidang tanah dapat Kementerian ATR/BPN di Kantornya, Jumat (31/01/2020). dioverlaykan, misalkan dengan peta Zona Nilai Tanah, Menuju kota lengkap, pada 2019 lalu Kantor Pertanahan Kota peta Rencana Tata Ruang Wilayah serta terkoneksi juga Yogyakarta selain menyelesaikan PTSL juga melaksanakan dengan Nomor Induk Kependudukan. Bayangkan dengan digitalisasi berkas-berkas pertanahan yang selama ini masih data yang ada itu Pemerintah memiliki big data dengan dalam bentuk cetak. Kegiatan yang dilakukan di antaranya informasi berbasis bidang tanah. Dengan satu sentuhan jari, pindai Gambar Ukur, Surat Ukur, Buku Tanah dan juga segala macam informasi baik pertanahan maupun informasi Warkah. lainnya yang dibutuhkan akan muncul di hadapan. “Tahun 2020 adalah tahun Validasi,” tambah Eko Suharto Big Data ini akan memotong beberapa proses bisnis, ketika menjelaskan rencana kerjanya setelah era PTSL baik di Kantor Pertanahan, Pemerintah daerah maupun rampung. Validasi ini adalah upaya untuk mencocokkan stakeholder lainnya. Dengan informasi ini akan membantu data-data yang tersimpan di kantor pertanahan dengan pemerintah daerah merencanakan kebijakan terkait kondisi fisik bidang tanah di lapangan. Terutama pada retribusi pajaknya. Demikian juga dengan Pembaruan data sertipikat-sertipikat lama di mana kala sertipikat itu Pajak Bumi dan Bangunan, secara otomatis akan terupdate diterbitkan teknologi pengukuran masih belum secanggih ketika ada pencatatan peralihan hak atas tanah di kantor masa sekarang. pertanahan. Bagi Kementerian ATR/BPN ini adalah kunci Validasi ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, memerlukan untuk melakukan pelayanan pertanahan elektronik. Dengan sumber daya yang tidak sedikit. Pada kesempatan ini, verified Big Data, masyarakat dapat mengakses layanan pertanahan dari mana saja, kapan saja. (WN/RO/LS, 3 Febr) 106 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN BERIKAN PEMBEKALAN TEKNIS KEPADA 450 CALON PPAT BARU RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan “Perlu saya ingatkan dalam menjalankan tugas PPAT Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui nantinya diharapkan dapat berkoordinasi dan bersinergi Direktorat Jenderal Hubungan Hukum dengan Kepala Kantor Pertanahan setempat dan jajarannya Keagrariaan melalui Direktorat Pengaturan dan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dan dapat Pendaftaran Tanah, Ruang dan Pejabat Pembuat Akta Tanah bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah setempat,” (PPAT) melakukan pembekalan teknis dan penyerahan Surat ujar Askani. Keputusan (SK) kepada 450 calon PPAT yang memenuhi Askani menambahkan apabila dalam melaksanakan tugas kualifikasi dan telah berhasil lolos seleksi, di Aula Buya menemui hambatan atau kendala pelayanan di Kantor Hamka, Universitas Al-Azhar, Jakarta, Selasa (04/02/2020). Pertanahan, jangan membuat pengaduan kepada Instansi Selaku lembaga yang menaungi PPAT, Kementerian ATR/ lain maupun melalui media sosial, akan tetapi sampaikan BPN wajib memberikan pembekalan teknis kepada PPAT permasalahan tersebut langsung kepada Kepala Kantor yang akan melaksanakan tugas sehingga dapat profesional Pertanahan atau melalui Organisasi PPAT setempat secara dan penuh tanggung jawab. “Yang menjadi acuan bagi berjenjang. seluruh calon PPAT dalam melaksanakan tugas itu harus “Apabila Kantor Pertanahan tidak mampu menyelesaikan berdasarkan peraturan, jangan berdasarkan katanya maka PPAT dapat melaporkan kepada Kepala Kantor dan pengalaman. Maka dari itu kuasai peraturan itu Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat atau kepada selengkapnya. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung Menteri ATR/Kepala BPN melalui Organisasi Profesi PPAT,” jawab dan teliti,” ujar Askani Sekretaris Direktur Jenderal tambah Askani. Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian ATR/BPN saat Kementerian ATR/BPN telah memasuki era baru, di mana membeikan pembekalan. beberapa pelayanan pertanahan dan tata ruang sudah Dalam rangka membentuk PPAT yang profesional, elektronik, salah satu contohnya HakTanggungan elektronik. berintegritas dan melaksanakan jabatan PPAT sesuai dengan “Jadi, sebagai seorang PPAT harus bisa menyesuaikan diri ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik, dengan perkembangan zaman. Mungkin nanti PPAT jarang Kementerian ATR/BPN mengeluarkan Peraturan Menteri ke kantor pertanahan karena semua langsung dari aplikasi,” Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 tutup Askani. (NA/AM, 5 Febr) tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 107

INISIATIF STRATEGIS WUJUDKAN INSTANSI BERSTANDAR DUNIA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Penghargaan yang diterima Kantor Wilayah BPN negara maju bisa melakukan perencanaan pembangunan Provinsi Bali sebagai Pelaksana Layanan Digital dan secara nasional kalau seluruh peta bidang tanah yang Inovasi Terbaik serta Pendaftaran Tanah Sistematis produktif belum terpetakan,”ungkap Himawan Arief Sugoto. Lengkap (PTSL) Terbaik untuk kategori Target Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal mengatakan mengenai Sedang pada acara Rapat Kerja Nasional bulan Januari lalu, inisiatif strategis yang berarti kondisi atau rencana memberikan semangat yang tinggi kepada jajaran Kanwil jangka panjang yang diinginkan sebagai tahapan dalam BPN Provinsi Bali. Hal tersebut dibuktikan Provinsi Bali mewujudkan visi dan misi Kementerian ATR/BPN. “Kita menuju Provinsi Lengkap di tahun 2020. harus selektif dalam merencanakan inisiatif strategis Hal tersebut diungkapkan juga oleh Sekretaris Jenderal karena itu dibuat untuk merencanakan tujuan atau visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dari Kementerian untuk mencapai instansi yang berstandar Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto saat membuka dunia,” tambahnya. Rapat Kerja Daerah dengan tema “Peningkatan Kualitas Salah satu contoh dari inisiatif strategis yang akan dilakukan Data Pertanahan dan Layanan Elektronik untuk Mendukung oleh Kementerian ATR/BPN adalah ketika nanti semua tanah Lembaga Pertanahan dan Tata Ruang Berstandar Dunia”, sudah terdaftar di seluruh Indonesia, Kementerian akan isi yang diselenggarakan di Kanwil BPN Provinsi Bali, Jumat data per bidang tanahnya. “Bukan berarti setelah semua (07/02/2020). tanah terdaftar berarti tugas kita selesai. Tetapi kita harus “Semangat kerja dari jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali ini membuat rencana selanjutnya, salah satu contohnya yaitu tidak boleh menurun. Saya berharap tahun ini Provinsi Bali dengan pemberdayaan,” tutur Sekretaris Jenderal. bisa benar-benar menjadi Provinsi lengkap karena memang Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya jika melihat roadmap Kementerian ATR/BPN di tahun 2020 mengatakan Rakerda ini dilaksanakan dalam rangka minimal di tahun ini terdapat 10 Kota Lengkap, apalagi ini mengevaluasi dan menyusun strategi menuju Bali lengkap di akan menuju Provinsi lengkap,” ujar Sekretaris Jenderal. tahun 2020. “Roadmap kerja kami di tahun ini yaitu menjadi Program PTSL akan tetap menjadi program yang provinsi lengkap, adanya validasi buku tanah, validasi surat diprioritaskan pelaksanaannya, karena jika seluruh bidang ukur, validasi peta, dan akan 100% menggunakan HT-el. tanah di Indonesia sudah terdaftar maka akan membantu Mohon dukungan dari seluruh jajaran Kantor Pertanahan di dalam perencanaan pembangunan secara nasional ke Provinsi Bali, mari kita wujudkan ini bersama,” ujarnya saat depan. “Jika melihat dari referensi seluruh negara maju itu memberikan penjelasan kepada Sekretaris Jenderal. (AF/ sudah selesai pendaftaran tanahnya, karena tidak mungkin RM, 7 Febr) 108 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DUKUNG PSN, INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ATR/BPN TINGKATKAN PENGAWASAN INTERNAL RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Peningkatan target Program Strategis Nasional aktif untuk melakukan pembinaan dalam mewujudkan (PSN) yang diberikan kepada Kementerian Agraria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada wilayah (ATR/BPN), harus dibarengi dengan peningkatan binaan. “Ada 161 unit kerja yang diusulkan untuk dibangun pengawasan internal. Dengan pengawasan internal yang menjadi unit kerja berpredikat WBK/WBBM dan ditargetkan berkualitas, maka Pelaksanaan PSN dapat berjalan sesuai pada tahun ini minimal 20 unit kerja dapat meraih predikat koridor peraturan perundangan yang telah ditentukan. WBK/WBBM,” tambah Sunraizal. Sebagai aparatur pengawas internal, Inspektorat Jenderal Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM terus Kementerian ATR/BPN saat ini terus berupaya meningkatkan dilakukan. Jumlah Auditor di Inspektorat Jenderal kualitas pengawalan atau pendampingan (consulting and Kementerian ATR/BPN saat ini sebanyak 27 orang, dengan assurance). penambahan SDM dari penempatan dan mutasi pegawai “PSN terus meningkat dan kita menghadapi era demokrasi sebanyak 19 orang, serta penambahan 11 orang Calon dan keterbukaan informasi publik, di mana masyarakat Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Sekolah Tinggi Akuntansi menjadi sangat mudah menyampaikan keluhan atas Negara (STAN). Namun, jumlah tersebut dirasa masih ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang diterima belum ideal dan diharapkan penambahan auditor akan oleh masyarakat. Untuk itu, Inspektorat Jenderal perlu terus bertambah setiap tahunnya, sehingga tahun 2024 meningkatkan penanganan pengaduan di lingkungan setidaknya Inspektorat Jenderal telah memiliki 80 orang Kementerian ATR/BPN,”ujar Inspektur Jenderal Kementerian Auditor. ATR/BPN Sunraizal, pada acara Pelantikan Auditor Madya di Selain penambahan jumlah Auditor, Inspektorat Jenderal Jakarta, Rabu (05/02/2020). Kementerian ATR/BPN juga tengah peningkatkan kualitas Sunraizal juga menghimbau agar aparatur pengawasan SDM pengawasan. Januari lalu Inspektorat Jenderal telah bersikap tegas dalam menangani pengaduan yang menjadi melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur kewenangan Inspektorat Jenderal. “Jangan ragu untuk Pengawasan Internal Pemerintah yang diikuti oleh seluruh menindaklanjuti melalui audit investigasi apabila terdapat jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Selain indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai di itu, saat ini Inspektorat Jenderal tengah menyiapkan lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Sunraizal. Anggaran Peningkatan Kompetensi agar aparatur Selain itu Inspektur Jenderal juga berpesan kepada seluruh pengawas pada Itjen menjadi entitas yang kompeten serta jajaran di lingkungan Inspektorat Jenderal, agar berperan berintegritas. (8 Febr) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 109

RIDWAN KAMIL APRESIASI KINERJA KANWIL BPN JABAR RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat operasional berupa satu buah mobil New Fortuner, menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah empat buah mobil Toyota HiLUX dan tujuh buah mobil sekaligus penandatangan perjanjian Kijang Venturer. kerjasama antara Kantor Pertanahan “Kami akan membantu penyertipikatan aset Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat dengan Kejaksaan Daerah Provinsi Jawa Barat yang belum bersertipikat dan Negeri se Jawa Barat, serta penyerahan sertipikasi aset akan membantu penyelesaian tanah aset Pemerintah pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat di Hotel Mason Provinsi Jawa Barat yang masih dalam sengketa Pine, Bandung, Senin (11/02/2020). kepemilikan maupun berperkara di pengadadilan. Kedua acara ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Ini juga merupakan salah satu tujuan dari kerjasama yang sama yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung RI dengan Kejaksaan Negeri,” ujar Kepala Kantor Wilayah dengan Menteri ATR/Kepala BPN pada saat Rakernas, BPN Provinsi Jawa Barat. serta untuk penyertipikatan aset yang merupakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan komitmen bersama dan tindak lanjut pula antara apresiasi setinggi-tingginya kepada Kanwil BPN Provinsi Gubernur dengan Kepala Kantor Wilayah dan Bupati/ Jawa Barat atas komitmen untuk menyelesaikan tanah Walikota dengan Kantor Pertanahan Kabupaten pada aset pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah maupun bulan April tahun lalu. belum bersertipikat. “Mudah-mudahan permasalahan “Di tahun 2019 kita targetkan penyertipikatan aset ini sertipikasi aset Pemprov Jabar ini dapat segera sebanyak 300 bidang tanah, semuanya sudah selesai diselesaikan tanpa menemui banyak kendala. Begitupun dan sudah diserahkan sebagian dalam acara Hantaru permasalahan sengketa kepemilikan maupun perkara di tahun 2019. Sekarang sisanya sebanyak 70 sertipikat pengadilan,” tutur Ridwan Kamil. akan diserahkan hari ini yang berasal dari Majalengka, Pada Kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Cianjur, Ciamis, dan Kabupaten Bandung,” ungkap Yusuf Tinggi Jawa Barat Ade Adiyaksa menyampaikan Purnama pada saat membuka acara. bahwa kerjasama ini bukan hanya dalam penyelesaian Lebih lanjut, Yusuf Purnama mengucapkan terima kasih permasalahan penegakan hukum dan pemulihan aset kepada Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan di wilayah Jawa Barat, tetapi diharapkan juga dapat hibah kendaraan untuk operasional dalam penyelesaian memberikan masukan positif bagi Hukum Pertanahan penyertipikatan aset pertanahan. Dalam kesempatan ini yang telah ada. (AF, 13 Febr) Gubernur Jawa Barat menyerahkan hibah 12 kendaraan 110 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN APRESIASI DAN DUKUNG RENCANA PENGEMBANGAN BENOA MARITIME TOURISM HUB RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Bali salah satu provinsi di Indonesia yang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan merupakan daerah tujuan wisata tersohor di Umum. “Sejak ada UU tentang pengadaan tanah, kita dunia, Bali menyimpan banyak keindahan alam telah berhasil membebaskan banyak bidang tanah untuk dan menjunjung tinggi kebudayaan lokal. Untuk keperluan pembangunan jalan tol, dan proyek jalan tol saat menunjang pariwisata yang sudah ada, Kementerian Badan ini sudah hampir tuntas. Begitu pun dengan bandara dan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Pelabuhan Indonesia pelabuhan,” terangnya. III (Persero) berencana menghadirkan Benoa Maritime Dalam sambutannya, Sofyan A. Djalil juga mengungkapkan Tourism Hub dengan fasilitas terintegrasi. keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam hal percepatan “Tujuannya adalah menjadikan pelabuhan benoa menjadi pendaftaran tanah. “Hingga saat ini, Kementerian ATR/ kawasan pariwisata bertaraf internasional, menjadi one stop BPN telah berhasil mendaftarkan dan menyertipikatkan tourism area khususnya bagi turis cruise internasional yang lebih dari 26 juta bidang tanah. Ini adalah percepatan yang singgah di pelabuhan benoa, meningkatkan citra pariwisata luar biasa. Sebagai bukti, dulu biasanya dalam satu tahun Bali untuk menarik kapal pesiar yang besar, dan terpenting hanya terdaftar 800 ribu bidang tanah. Tapi pada tahun menciptakan nilai tambah untuk masyarakat lokal,” ujar 2017, kami berhasil mengeluarkan produk sebanyak 5,4 Menteri BUMN, Erick Tohir saat memberikan sambutan pada juta bidang tanah, selanjutnya 2018 sebanyak 9,3 juta acara Rapat Koordinasi Pengembangan Benoa Maritime bidang tanah dan di tahun 2019 bisa mengeluarkan produk Tourism Hub yang diselenggarakan di Inaya Putri Bali, Nusa sampai dengan 11,2 juta bidang tanah sehingga pada tahun Dua, Bali, Jumat (14/02/2020). 2025 ditargetkan seluruh bidang tanah sudah terdaftar,” Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan ungkapnya. Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil yang berkesempatan Di akhir sambutan, Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan hadir pada rapat koordinasi tersebut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian BUMN atas rencana bahwa Kementerian ATR/BPN akan beri dukungan di pengembangan Benoa Maritime Tourism Hub. “Apa yang bidang pertanahan dan tata ruang. “Saya pikir tugas kita dilakukan dan direncanakan oleh Kementerian BUMN adalah mendukung terkait pertanahan dan tata ruang. ini adalah sebuah terobosan yang luar biasa dan ini Salah satunya dengan adanya omnibus law, maka masalah bisa menjadi model bagi proyek-proyek pengembanan pertanahan antar Kementerian dapat diselesaikan,” tutur pelabuhan lainnya,” ucap Sofyan A. Djalil. Sofyan A. Djalil. Setelah rapat koordinasi usai, Menteri ATR/Kepala BPN Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil juga menerangkan bahwa beserta Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pariwisata dan Kementerian ATR/BPN akan beri dukungan dalam hal Ekonomi Kreatif Wishnutama dan Kepala Badan Koordinasi pengadaan tanah dengan skema yang sudah ditentukan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia meninjau langsung di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang lokasi Benoa Integrated Maritime Tourism Hub yang berada di Pelabuhan Benoa. (LS/RE, 15 Febr) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 111

SUSUN RENSTRA, KEMENTERIAN ATR/BPN FOKUS KEPADA 7 STRATEGIC GOALS HINGGA 2024 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pelaksanaan Penyusunan Roadmap Rencana Target Sekretaris Jenderal menjelaskan secara garis besar Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan mengenai 7 (tujuh) strategic goals tersebut, yaitu: 1) Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan salah Terwujunya keadilan pertanahan; 2) Mendaftarkan bidang- satu cara untuk dapat membantu pemerintah bidang tanah di seluruh Indonesia; 3) Penataan ruang menjawab pertanyaan Ease of Doing Business (EoDB) atau berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan peringkat indeks kemudahan berusaha. Bagaimana untuk berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi; 4) mencapai hal tersebut? Salah satunya dengan penyusunan Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi Renstra, di mana perlu dirumuskan rencana kerja serta berstandar dunia; 5) Mewujudkan kantor layanan modern; kegiatan-kegiatan yang benar-benar konkret dan terukur. 6) Mengoptimalisasi layanan informasi pertanahan dan tata ruang; 7) Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri ATR/ dengan memberlakukan sistem stelsel positif. Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam pembukaan acara Penyusunan Roadmap Rencana Target Kinerja Kementerian “Dari setiap 7 (tujuh) strategic goals tersebut banyak sekali ATR/BPN yang diselenggarakan di Hotel Novotel Bogor, poin-poin yang harus dilakukan oleh kita. Kita harus yakin Kamis (20/02/2020). bisa menyelesaikan target kerja ini dengan baik sesuai dengan visi Kementerian ATR/BPN. Kita akan sama-sama “Dari Renstra ini kita bisa bantu menjawab pertanyaan untuk melangkah dengan membuat lompatan-lompatan baru pemerintah tentang pertanahan maupun tata ruang yang demi mewujudkan instansi yang maju dan modern serta salah satu tujuannya adalah untuk kemudahan berusaha. berstandar dunia,” ujar Sekretaris Jenderal. Oleh karena itu, penyusunan renstra ini sangat penting sekali. Harus ada rencana, riset, wujud, dan yang terakhir Gabriel Triwibawa, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama hasilnya seperti apa. Apakah sesuai dengan rencana atau mengatakan Penyusunan renstra ini memerlukan pemikiran tidak,” ungkap Surya Tjandra. visioner, perhatian yang besar, serta didasarkan pada evaluasi hasil pengawasan demi perencanaan yang lebih Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal tepat sasaran dan tepat guna. Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto menjelaskan sesuai dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN pada saat Oleh karena itu, kegiatan penyusunan Renstra ini diikuti oleh Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bulan Januari lalu bahwa para pimpinan eselon I dan II yang sekaligus memberikan Kementerian ATR/BPN memiliki 7 (tujuh) strategic goals arahan strategis dalam diskusi penyusunan Renstra. Dalam sampai tahun 2024. “Selain pembahasan 7 (tujuh) strategic kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan goals, diharapkan diskusi nanti dapat menyimpulkan apa Universitas Gadjah Mada (UGM) di mana tim pelaksana target output dari kegiatan ini,” ungkap Himawan Arief merupakan pihak dari UGM sedangkan pengawas/ Sugoto. supervisor adalah Tim Kementerian ATR/BPB (Eselon I dan II). (AF/LS, 21 Febr) 112 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN DUKUNG KOLABORASI PENEGAKAN HUKUM SDA BERSAMA KPK DAN 13 KEMENTERIAN/LEMBAGA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Sebagai tindak lanjut komitmen bersama “Maka dari itu, terkait kendala-kendala tersebut saya pelaksanaan program peningkatan kapasitas dan harap dengan kolaborasi akan menjadi salah satu solusi koordinasi penegakan hukum di sektor sumber dan semangat baru bagi PPNS penataan ruang dalam daya alam (SDA) yang telah disepakati oleh 13 menjalankan perannya,” pungkas Direktur Penertiban Kementerian/Lembaga (K/L), KPK gelar pertemuan dalam Pemanfaatan Ruang. rangka koordinasi program peningkatan kapasitas dan penegakan hukum di sektor SDA, di Jakarta (19/02/2020). Selain Andi Renald, Gunung Haryadi selaku PPNS Penataan Ruang menambahkan kolaborasi ini akan sangat bermanfaat Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal terhadap kelancaran proses penindakan terhadap pelanggar Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaaan pemanfaatan ruang karena untuk dapat menjatuhkan sanksi Tanah (PPRPT) yang membidangi penertiban pemanfaatan terhadap pelanggar pemanfaatan ruang dibutuhkan hasil ruang mendukung penuh kolaborasi tersebut. Dukungan kajian terkait dampak terhadap SDA. Gunung memberikan disampaikan oleh Andi Renald selaku Direktur Penertiban contoh pelanggaran pengalihfungsian hutan yang menjadi Pemanfaatan Ruang, dalam acara tersebut dirinya berharap area pertambangan. Dengan adanya kajian dampak negatif melalui kolaborasi ini akan menjadi semangat baru bagi lingkungan terhadap perubahan habitat hutan, sanksi yang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang dalam dapat dikenakan kepada pelanggar akan terang benderang menghadapi tantangan ke depan terkait penanganan karena unsur dampak dapat dibuktikan. pelanggaran hukum bidang penataan ruang. Terdapat beberapa komitmen yang disepakati oleh K/L, Lebih lanjut Andi Renald menjelaskan, selama ini PPNS diantaranya adalah kerjasama tukar menukar data dan penataan ruang dalam menjalankan fungsinya terkait informasi untuk kepentingan penegakan hukum, operasi penertiban pemanfaatan ruang masih menemui banyak bersama dalam penanganan kasus dan sharing knowledge/ kendala. Banyaknya kendala dipengaruhi oleh banyak experience antar PPNS/Penegak Hukum. KPK sebagai faktor, dari mulai perencanaan di mana ditemui penyusunan supervisor, berperan untuk melaksanakan diklat untuk rencana tata ruang yang tidak disertai dengan dokumen peningkatan kapasitas PPNS/Penegak Hukum dan bersama KLHS yang valid, kemudian mengenai mutasi PPNS penataan PPNS K/L melaksanakan kegiatan penegakan hukum. ruang serta mengenai overlapping kewenangan di daerah di mana ada ketidakjelasan masing-masing pihak dalam Komitmen ini telah dijalankan oleh Kementerian ATR/ hal penataan ruang khususnya terkait penertiban. Hal lain BPN, diantaranya pada penanganan kasus reklamasi di yang Andi Renald sampaikan, dalam menangani kendala Pesawaran, Lampung, yang merupakan kolaborasi antar tersebut beberapa upaya telah dilaksanakan misalnya Kementerian ATR/BPN, KPK, Kementerian Lingkungan terkait peningkatan kapasitas PPNS penataan ruang yang Hidup dan Kehutanan dan juga Kementerian Kelautan dan dilakukan melalui pelatihan. Perikanan. (23 Febr) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 113

SOFYAN A. DJALIL : PEJABAT YANG DILANTIK, DIHARAPKAN DAPAT MEMBERIKAN NILAI TAMBAH BAGI KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil melantik metodologi cara-cara baru dalam pemberdayaan masyarakat dua orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sehingga tanah yang kita redistribusi memberikan manfaat yaitu Andry Novijandri sebagai Direktur yang maksimal bagi penerima tanah,” tegasnya. Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat Sofyan A. Djalil juga berpesan kepada Yustan Alpiani dan Kombes Pol Yustan Alpiani sebagai Inspektur Wilayah I. untuk dapat berkontribusi aktif di Kementerian ATR/BPN. Bagi Andry Novijandri yang sebelumnya mengemban tugas Mengingat perannya sangat penting sebagai Inspektur sebagai Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Wilayah I, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan di tentu tidak asing dengan Kementerian ATR/BPN. Tetapi Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih baik lagi. bagi Yustan Alpiani yang sebelumnya mengemban tugas “Terakhir, dalam bekerja tanamkan prinsip sebaik- sebagai Direktur Kriminal Umum Polisi Daerah Sumatra baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Selatan, tentu menjadi pengalaman baru baginya. Tinggalkanlah sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan “Selamat kepada dua pejabat yang baru saja dilantik, sekitar,” tutup Sofyan A. Djalil. (NA/TA, 24 Febr) semoga dapat memberikan nilai tambah di Kementerian ATR/BPN dan juga dapat memberikan kontribusi yang maksimal sehingga kita dapat memperbaiki Kementerian ATR/BPN jadi lebih baik,”ujar Sofyan A. Djalil usai melantik di Aula Prona, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Senin (24/02/2020). Sofyan A. Djalil berpesan, “Karena ada Direktur baru yang dilantik di pemberdayaan, saya ingin berpesan, kita sedang mengembangkan metodologi dan mekanisme baru dalam pemberdayaan masyarakat. Nanti kita mulai sinergi dengan berbagai pihak agar pemberdayaan masyarakat ini bisa berjalan efektif.” Sofyan A. Djalil menambahkan pengalaman saat ini, sertipikat tanah yang telah diserahkan belum dimanfaatkan dengan optimal.“Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan 114 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SIAP TINGKATKAN KUALITAS, 411 PPAT IKUTI PEMBEKALAN OLEH KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Demi terciptanya Pejabat Pembuat Akta Tanah tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, PPAT tersebut (PPAT) yang profesional serta bertanggung dapat berkedudukan di kabupaten atau kota. Dalam jawab, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ pelaksanaan tugasnya PPAT akan sering berhubungan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui dengan Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan (Ditjen Tujuan kegiatan Peningkatan Kualitas PPAT ini adalah untuk HHK), selaku Lembaga yang menaungi PPAT, memberikan menghasilkan PPAT yang berkualitas dan profesional, pembekalan guna tingkatkan kualitas kepada 411 PPAT. meningkatkan kualitas pembuatan akta dalam melayani “Saya berharap kegiatan seperti ini akan sering dilakukan, masyarakat, meningkatkan pemahaman dasar hukum karena banyak kewenangan-kewenangan yang berubah sesuai peraturan perundang-undangan serta melakukan setiap tahunnya, begitu juga kewenangan-kewenangan kita pembinaan dan pengawasan administrasi keagrariaan/ di Kementerian ATR/BPN akan terus berubah, yang di mana pertanahan, dan pelaksanaan jabatan PPAT. itu juga berpengaruh kepada tugas dan tanggung jawab Suyus Windayana berharap dengan diadakan nya kegiatan Bapak Ibu semua,” ujar Direktur Jenderal Hubungan Hukum Peningkatan Kualitas PPAT ini tidak ada lagi oknum-oknum Keagrariaan, Suyus Windayana, dalam acara pembukaan yang tidak bertanggung jawab. “Seperti yang belum lama Peningkatan Kualitas PPAT Gelombang 1 Tahun 2020, di sedang ramai PPAT bodong, itu besar loh 85 miliar, jadi Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). nanti ke depannya semua transaksi harus masuk ke dalam Suyus Windayana menjelaskan, dengan perubahan yang sistem, semua jual beli harus memakai fingerprint untuk pasti akan terus terjadi, PPAT diharapkan harus bisa memastikan benar atau tidak orangnya, jadi semua serba dan mampu menyesuaikan dengan dinamika dinamika jelas, serba transparan, jadi tidak ada lagi kejadian seperti perubahan yang terjadi, karena PPAT juga merupakan itu,” tambah Suyus Windayana. bagian dari Kementerian ATR/BPN. “Ciri dari suatu negara Kegiatan Peningkatan Kualitas PPAT Gelombang 1 tahun maju itu seluruh bidang tanah harus sudah terdaftar dan 2020 dihadiri oleh 411 PPAT yang terdiri dari Calon PPAT pelayanan informasi sudah serba elektronik, target kita yang sudah lulus ujian PPAT sebanyak 180 orang, PPAT yang 2025 PNBP meningkat 10x dan semua berbasis elektronik, sudah melaksanakan jabatan PPAT selama 10 tahun ke atas dari surat tanah, surat ukur dan dokumen lainnya, jadi nanti sebanyak 121 orang, PPAT yang akan mengajukan pindah Bapak Ibu PPAT tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan tempat kedudukan sebanyak 50 orang dan PPAT yang akan untuk pengecekan jika diperlukan,” ujar Suyus Windayana. mengajukan perpanjangan masa jabatan sebanyak 60 Untuk diketahui, PPAT merupakan pejabat umum yang orang. (RE/LS, 26 Febr) diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 115

WAMEN ATR/WAKA BPN: KUALITAS LAYANAN ADALAH WAJAH KANTOR PERTANAHAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil dengan Kementerian ATR/BPN bisa terus terjalin baik supaya Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen tercipta sinergi,” tambah Wamen ATR/Waka BPN. ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkunjung Sebelum meninjau Kantor Pertanahan Kota Bandung, ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Wamen ATR/Waka BPN juga berkesempatan mengunjungi Barat serta Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandung, Kantor Wilayah BPN Provinsi Bandung. Dalam kesempatan Jumat (28/02/2020). Ini merupakan kali pertama Wamen tersebut, Wamen ATR/Waka BPN bertukar pikiran dengan ATR/Waka BPN mengunjungi kantor-kantor tersebut. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yusuf Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN Purnama, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kota berkesempatan bertukar pikiran dengan beberapa Kepala Bandung, Kakantah Kabupaten Bandung, Kakantah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat, Kakantah Kabupaten Cianjur, meninjau Loket Pertanahan serta Command Centre di Kantor Kakantah Kabupaten Sumedang, Kakantah Kabupaten Pertanahan Kota Bandung di dampingi Kepala Kantor Purwakarta serta Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Pertanahan Kota Bandung, Andi Kadandio Aleppudin. Provinsi Jawa Barat. Menurut Surya Tjandra pelayanan kepada masyarakat Wamen ATR/Waka BPN memuji kondisi Kanwil BPN Provinsi merupakan wajah dari Kantor Pertanahan. “Kantor Jawa Barat serta sumber daya yang dimiliki. “Jajaran Pertanahan Kota Bandung merupakan suatu model pegawai di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat kantornya yang menarik. Bagi saya, ini menjadi sebuah kehormatan bagus dan orang-orangnya bagus. Saya melihat ketulusan bisa melihat langsung kegiatan pelayanan di kantor ini. dan semangat dalam bekerja. Perlu diketahui bahwa Namun, Kementerian ATR/BPN juga perlu memperhatikan Kementerian ATR/BPN tidak ada artinya tanpa peran Kanwil khususnya pelayanan rutin kepada masyarakat, karena BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan,”ungkap Surya Tjandra. masyarakat melihat BPN bagus tidaknya ya dari situ,” kata Wamen ATR/Waka BPN berharap bahwa ke depan ia Wamen ATR/Waka BPN. ingin menemui masyarakat yang terkena dampak konflik Surya Tjandra berharap Kantor Pertanahan di Provinsi pertanahan. “Contohnya Tamansari. Di sana ada yang lain dapat meniru model pelayanan di Kantah Kota konfliknya sudah selesai, tapi ada juga yang belum selesai. Bandung. “Saya menyadari bahwa dahulu banyak terdapat Mungkin dengan mengunjungi mereka, bisa ketemu solusi. kekurangan dalam pelayanan di Kantor Pertanahan, hanya Kita juga harus mengubah pendekatan, biasanya normatif, sekarang kita sudah melakukan perbaikan. Sudah lebih kini kita harus mau menyapa mereka,” ujar Surya Tjandra. baik, mudah-mudahan koordinasi antara Kantor Pertanahan (RH/RE/NA/JR, 1 Mart) 116 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN IMBAU UNTUK WASPADA DAN TIDAK PANIK HADAPI COVID-19 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Sehubungan pernyataan Presiden Republik Indonesia 6. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar terlebih pada Joko Widodo pada Senin, 2 Maret 2020 bahwa 2 tempat-tempat yang sering terpegang tangan seperti (dua) Warga Negara Indonesia telah terjangkit virus meja, gagang pintu, gagang jendela, papan tombol lift, COVID-19, Kementerian ATR/BPN imbau keluarga pegangan/rel tangga, dan lain-lainnya. besar Kementerian ATR/BPN dan juga masyarakat untuk waspada namun juga menyikapinya dengan tidak panik. Waspada terhadap bahaya COVID-19 harus senantiasa “Jangan panik berlebihan, kita harus mewaspadai dengan dilakukan. Upaya preventif kita lakukan bersama untuk melakukan tindakan-tindakan preventif,” pesan Kepala Biro menghindari infeksi virus ini kepada diri kita, keluarga Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya serta masyarakat pada umumnya. Namun kewaspadaan ini Nirmawati di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin hendaknya tidak diiringi dengan reaksi berlebihan. (02/03/2020). “Pemerintah telah melakukan upaya-upaya penanganan Dalam kesempatan itu, Yulia Jaya Nirmawati juga penyakit ini dengan sangat serius, mari kita bantu dengan menyampaikan beberapa langkah preventif yang harus upaya preventif dimulai dari diri kita masing-masing,” tutup dilakukan di antaranya: Yulia Jaya Nirmawati. (2 Mart) 1. Melakukan perilaku hidup sehat dengan makan makanan sehat dan bergizi seimbang serta rutin berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh; 2. Setelah melakukan aktivitas, mencuci tangan menggunakan sabun (atau alcohol based hand rub/hand sanitizer); 3. Meminimalkan kegiatan di keramaian yang kurang diperlukan; 4. Melindungi diri dan lingkungan dengan memakai masker dan mengurangi interaksi dengan rekan kerja maupun anggota keluarga yang terserang influenza; 5. Banyak membaca informasi terkait COVID-19 serta literasi kesehatan lainnya dari sumber yang dapat dipercaya serta mengabarkannya tanpa membuat panik; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 117

LANGKAH BARU KEMENTERIAN ATR/BPN DI TAHUN 2020 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pada era digitalisasi yang serba menggunakan Selain buku tanah elektronik, Kementerian ATR/BPN akan teknologi, menuntut pemerintah baik di tingkat memulai dengan membuat warkah digital dan sertipikat pusat maupun daerah untuk dapat bertransformasi tanah elektronik. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa ke arah digital. Karena pada era digitalisasi, hal yang perlu diperhatikan yaitu memastikan seluruh data pemerintah dituntut untuk menggunakan teknologi pertanahan dapat tervalidasi, sehingga tidak ada yang tidak dalam memberikan pelayanan di segala bidang kepada benar. masyarakat secara cepat dan tepat. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Muchtar Deluma melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bahwa di tahun 2020 ini Kanwil BPN Provinsi Sumatra Selatan terus mengikuti arus digitalisasi dengan memberikan akan memulai untuk registrasi tanda tangan elektronik, pelayanan kepada masyarakat menggunakan sistem melaksanakan HT-el dan layanan informasi elektronik elektronik. Dengan menggunakan sistem elektronik yang 100%, buku tanah elektronik, sertipikat elektronik, serta memudahkan masyarakat, diyakini dapat meningkatkan melaksanakan e-office. Peringkat Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business “Diharapkan untuk menjalankan semua ini, baik dari (EoBD) di Indonesia. Kantor Pertanahan yang ada di Provinsi Sumatra Selatan Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal maupun instansi pusat dapat mendukung dengan baik. Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dalam Saya berharap semua target kita di tahun 2020 ini dapat sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Daerah terlaksana,” ujar Muchtar Deluma. (Rakerda) di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Selain dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Himawan Arief Senin (02/03/2020). “Tahun 2019 kita sudah meluncurkan Sugoto, Rakerda Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), di tahun 2020 akan kali ini dihadiri pula oleh Direktur Jenderal Penanganan banyak lagi rencana yang akan dibuat dalam bentuk layanan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah R.B. elektronik,” ungkapnya. Agus Widjayanto, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Loso Himawan Arief Sugoto menambahkan bahwa di tahun Judijanto, serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 2020 ada langkah-langkah baru yang akan dilakukan oleh seperti Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Kementerian ATR/BPN. “Buku tanah yang ada sekarang Ruang, dan LP2B Virgo Eresta Jaya, Direktur Pengaturan masih dalam bentuk kertas, nanti akan digantikan dengan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT Dwi Purnama buku tanah elektronik ataupun sertipikat elektronik,” serta Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Ketut tambah Sekretaris Jenderal. Mangku. (AF/RF, 2 Mart) 118 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

METODE RESTORASI ANRI SELAMATKAN DOKUMEN PERTANAHAN KORBAN BANJIR RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Banjir di awal tahun 2020 membawa bencana, tidak dokumen dibawa ke ruang pendataan guna untuk mendata hanya bagi setiap orang yang terkena dampaknya, arsip dari masing-masing boks sekaligus penyemprotan tapi juga Kantor Pertanahan. Salah satu Kantor alkohol untuk mencegah tumbuhnya jamur, kemudian di Pertanahan yang terkena banjir adalah Kantor bawa ke ruang dry chamber untuk dipilah, dilihat tingkat Pertanahan Kota Bekasi. Dokumen pertanahan, yaitu kerusakannya, direndam dengan alkohol, lalu dimasukkan warkah dan buku tanah ikut terendam air. ke freezer untuk dibekukan. Fungsi pembekuan ini adalah Kondisi tersebut membuat Kementerian Agraria dan Tata untuk mencegah terjadinya jamur,” kata Dhani Sugiharto Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bergerak kepada Tim Humas Kementerian ATR/BPN di Ruang Dry cepat. Usai banjir, Kepala Biro Umum dan Layanan Chamber, Gedung ANRI, Selasa, Jakarta (03/03/2020). Pengadaan, Nurhadi Putra berkoordinasi dengan Arsip Lebih lanjut, setelah dibekukan, dokumen pertanahan Nasional Republik Indonesia atau ANRI. “Banyak dokumen tersebut dimasukkan kedalam mesin vacuum fresh dry yang basah akibat banjir dan untuk merestorasi ini kami chamber. “Dokumen yang sudah kita bekukan tadi akan berkoordinasi dengan ANRI,” kata Kepala Biro Umum dan disublim, hasilnya akan kering. Setelah itu akan kita angin- Layanan Pengadaan pada tanggal 3 Januari 2020 saat anginkan. Melalui metode ini, kita mengira arsip yang meninjau ke Kantor Pertanahan Kota Bekasi. tadinya basah dan tidak bisa dipulihkan, melalui metode ini Memasuki Bulan Maret, kegiatan merestorasi dokumen bisa,” ungkap Kasubdit Penyimpanan Arsip. pertanahan yang terkena banjir terus berproses. Menurut Setelah diangin-anginkan, Dokumen pertanahan yang Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Penyimpanan Arsip sudah kering tersebut akan disetrika. Akan tetapi, proses ANRI, Dhani Sugiharto mengungkapkan bahwa Kantor penyetrikaan dokumen pertanahan tersebut berbeda ketika Pertanahan Kota Bekasi melimpahkan 97 boks kontainer kita menyetrika pakaian. “Untuk menyetrika dokumen untuk direstorasi. “Dari 97 boks kontainer yang dilimpahkan yang sudah diangin-anginkan tadi, kita perlu lapisi kertas, kepada ANRI, sudah selesai 12 boks, di mana 8 boks sudah agar lebih rapi, tidak ada kertas yang keriting,” kata Dhani kami limpahkan ke Kantor Pertanahan Kota Bekasi,” ujar Sugiharto. Kasubdit Penyimpanan Arsip ANRI. Estimasi restorasi dokumen pertanahan tersebut diprediksi Kasubdit Penyimpanan Arsip ANRI mengungkapkan bahwa akan selesai dalam waktu 8 bulan. (RH/RE,4 Mart). ada metode khusus yang dilakukan untuk merestorasi dokumen pertanahan yang terkena banjir. “Pertama, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 119

PENINGKATAN KUALITAS PPAT MERUPAKAN AMANAT PERATURAN MENTERI ATR/ KEPALA BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pada prinsipnya, peningkatan kualitas pada profesi jabatan PPAT agar kualitas dari para pejabat PPAT merata di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan seluruh Indonesia. “Pembinaan ini dilakukan supaya kualitas bagian dari amanat Peraturan Menteri ATR/Kepala dari pejabat PPAT merata di masing-masing daerah dari BPN Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sabang sampai Merauke,” ucap Askani. Ujian, Magang, Pengangkatan, Pengangkatan Kembali Seperti yang telah kita ketahui, tugas pokok PPAT adalah dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah Tanah yang memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakan menghasilkan PPAT yang berkualitas dan profesional serta suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seseorang di atau hak milik atas satuan rumah susun yang kemudian bidang pertanahan. akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Direktur pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian hukum. “Untuk itu, kita harus lebih cermat dalam membuat Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ akta dan terus meningkatkan kualitas pembuatan akta BPN), Askani pada saat membuka kegiatan Peningkatan dalam melayani masyarakat,” kata Askani. Kualitas PPAT Gelombang II Tahun 2020 di Hotel Royal Lebih lanjut, Askani menambahkan bahwa dalam memasuki Kuningan, Jakarta, Selasa (03/03/2020). era digital, Kementerian ATR/BPN juga sedang membangun Di samping itu, para calon PPAT yang telah lulus Ujian PPAT sistem elektronik. Beberapa layanan sudah digitalisasi dan belum diangkat sebagai PPAT maupun bagi yang telah termasuk layanan peralihan. “Kalau layanan peralihan menjabat sebagai PPAT dalam waktu tertentu, dirasa perlu sudah digital, maka ada kepastian biaya, ada juga kepastian meningkatkan pemahaman dasar hukum sesuai dengan waktunya. Jadi PPAT dituntut bekerja sesuai waktu yang ketentuan perundang-undangan yang ada. “Pada kegiatan telah ditentukan,” tambah Askani. ini kita juga perlu mereview peraturan yang berlaku, karena Pada kesempatan yang sama, Ketua Ikatan PPAT Pusat, Julius banyak ketentuan-ketentuan baru yang harus diikuti,” ujar Purnama mengimbau kepada 427 peserta peningkatan Askani. kualitas yang hadir agar selalu menjaga integritas profesi Pada praktiknya, PPAT banyak terdapat di Pulau Jawa PPAT sesuai dengan kode etik PPAT dan selalu jadi PPAT yang dan Bali, oleh sebab itu, perlu dilakukan pembinaan dan baik dan berkualitas. (LS/AM, 4 Mart) pengawasan administrasi keagrariaan dan pelaksanaan 120 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DWI BUDI MARTONO, MENGABDI SAMBIL SALURKAN HOBI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Sabtu, 7 Maret 2020, Tim Davis Indonesia bertemu Berbeda profesi yang diemban tidak membuat Dwi Tim Davis Kenya dalam pertandingan tenis World Budi Martono kerepotan, justru ia sangat menikmati. Group II Davis Cup 2020 di Gelora Bung Karno “Kita semua diberi waktu 24 jam dalam sehari, tujuh hari (GBK) Center Court, Jakarta. David Agung Susanto dalam seminggu pasti cukup jika kita bisa mengatur dan dkk. menang telak 3-0. Ini merupakan perjuangan awal memanfaatkan waktu tersebut. Namun, apabila kita tidak Tim Davis Indonesia untuk merangkak naik ke Grup Dunia bisa memanfaatkan waktu tersebut, kita pasti akan merasa seperti tahun 1983-1989. waktu yang banyak tersebut juga kurang. Yang penting, Kemenangan tersebut merupakan kerja keras semua kita berkoordinasi dengan atasan maupun bawahan jika tim, mulai dari pemain, pelatih, offisial team, hingga sang mengenai pekerjaan di kantor,” kata Dwi Budi Martono. manajer, Dwi Budi Martono. Siapakah dia? bagi yang belum Ia juga berpesan kepada generasi muda di Kementerian kenal, Dwi Budi Martono adalah seorang Direktur Pemetaan ATR/BPN agar dapat memanfaatkan waktu. “Gunakan waktu Tematik pada Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan secara arif dan bijaksana. Kalau kita bisa katakan waktu ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan terbatas, namun bisa dikatakan cukup apabila kita mampu Nasional (ATR/BPN). memanfaatkannya secara baik. Yang penting ingat tiga hal, Menjadi manajer Tim Davis Indonesia sangat mengejutkan, istirahat cukup, makan baik, serta bergerak yang cukup,” untuk itu kami meminta wawancara singkat dengan manajer pesan Dwi Budi Martono. sekaligus Direktur Pemetaan Tematik. “Sudah menunggu Tenis bukan olahraga yang digemari masyarakat di lama mas?” kata Dwi Budi Martono sambil bersalaman Indonesia, namun sebagai manajer, Dwi Budi Martono dengan kami ketika sampai di tempat latihan Tim Davis sudah memiliki strategi untuk membuat Tim Davis Indonesia Indonesia. Dengan senyum, Ia membuka pernyataan bahwa berprestasi sehingga mendapat sambutan dimasyarakat. ia memang mencintai olahraga tenis ini sejak kecil. “Teknisnya, banyak petenis Indonesia diikutkan kedalam “Sejak kecil saya menyukai olahraga ini. Saya sudah turnamen internasional. Selain itu kami juga merekrut bermain di kompetisi lokal waktu masih kecil dulu dan saat pelatih asal Belanda, Frank van Fraeyenhove. Kami juga mahasiswa saya ikut tim Pekan Olahraga Nasional (PON) mengombinasikan antara pemain senior dan junior Provinsi D.I. Yogyakarta. Saya ditunjuk sebagai manajer sehingga regenerasi terjaga,” ungkap Manajer Tim Davis Tim Davis sekarang, perasaan sangat senang sekali dan ini Indonesia. bentuk pengabdian saya kepada negeri ini,” kata Dwi Budi Sebagai manajer ia optimis bahwa Indonesia bisa menang Martono saat diwawancarai Tim Humas Kementerian ATR/ lawan Kenya. “Peringkat Kenya lebih baik namun kita main BPN di tempat latihan Tim Davis Indonesia, Jakarta, Rabu di Jakarta. Ada dukungan. Untuk itu, saya yakin Indonesia (04/03/2020). menang,” kata Dwi Budi Martono. (RH/LS/JR, 8 Mart). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 121

KEMENTERIAN ATR/BPN MEMBANGUN BUDAYA KERJA SIAP MELAYANI 3 (tiga) sub komponen yang terdiri dari kompetensi managerial, kompetensi teknis RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR dan kompetensi sosiokultural LAYANAN KHUSUS yang tidak lain adalah potensi diri, sikap hingga perilaku yang bisa diukur, dibangun kemudian dikembangkan melalui pendidikan karakter yang nantinya bisa menjadi budaya kerja di Kementerian ATR/BPN. “Kita sedang membangun dan mengembangkan budaya organisasi SIAP Melayani, yang terdiri dari singkatan nilai karakter, yaitu Sinergi, Inovatif, Adaptif dan Profesional dalam Melayani,” jelasnya. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan “Terus kenapa siap melayani? pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Karena ke depan yang namanya unggul melalui indeks profesionalisme Aparatur instansi pelayanan publik harus customer oriented, Sipil Negara (ASN) yang sudah ditetapkan melalui bagaimana kita harus memberikan pelayanan prima, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 memuaskan masyarakat dan mengikuti perkembangan tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran serta mampu beradaptasi. Karena persaingannya bukan Indeks Profesionalitas ASN, Kementerian Agraria dan Tata hanya untuk antar instansi di dalam negeri tapi dengan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui global. Itulah pentingnya pendidikan karakter,” tambahnya. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Dalam membangun budaya kerja SIAP Melayani, Kementerian ATR/BPN selenggarakan pendidikan karakter Kementerian ATR/BPN harus cepat memetakan bagaimana dengan tema Capacity Building: Be A Professional Public membangun karakter di lingkungan kerja dengan Servant di Rumah Perubahan, Bekasi pada tanggal 6 s.d 7 menanamkan budaya organisasi yang di dalamnya terdapat Maret 2020. nilai-nilai karakter yang dibentuk oleh PPSDM. “Kami sedang membuat pilot project, mencoba ke semua teman-teman di PPSDM dengan mitra di satuan kerja “Jadi harapan kami, setelah mengikuti pelatihan di rumah lain, dalam hal bagaimana membangun karakter menjadi perubahan, kami akan memiliki sikap, paling tidak pada seorang profesional, sesuai dengan judul pelatihan kali ini, diri sendiri ingin menjadi seorang yang profesional dan be professional,” ujar Deni Santo, Kepala PPSDM saat ditemui mampu menyesuaikan serta mengajarkan kepada insan Tim Humas Kementerian ATR/BPN disela-sela Kementerian ATR/BPN khususnya, bagaimana menjadi kegiatan pada Jumat (06/03/2020). seorang profesional melalui soft skill, sikap dan perilaku Menurut Kepala PPSDM, kriteria pengukuran menjadi seorang profesional,” ujar Deni Santo. (LS/NA, 9 tingkat Profesionalitas ASN yang sudah Mart) ditetapkan oleh BKN adalah diukur melalui 4 (empat) dimensi, yakni Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. “Kalau seorang ASN sudah memegang semua dimensi ini dalam kategori baik, artinya indeks profesionalismenya tinggi, kalau tinggi kita bisa mengasumsikan bahwa individu ini merupakan SDM yang unggul,” tutur Deni Santo. Lebih lanjut, Deni Santo menjelaskan bahwa dalam indeks dimensi kompetensi, terdapat 122 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TERINSPIRASI BLOCK 71, SURYA TJANDRA INGIN BANGUN INKUBATOR KREATIF DI KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Rombongan dari Kementerian ATR/BPN yang Melihat potensi bagus yang diterapkan BLOCK 71, digawangi oleh Surya Tjandra Wakil Menteri inkubator internal yang rencananya akan dibangun di ATR/Wakil Kepala BPN beserta beberapa Kementerian ATR/BPN bisa menjadi ruang kreativitas yang jajaran Kementerian ATR/BPN, berkesempatan memungkinkan SDM di lingkungan Kementerian ATR/BPN mengunjungi BLOCK 71, Kamis (12/03/2020). Kunjungan untuk dapat berkreasi secara bebas untuk meningkatkan kali ini atas dasar rencana Surya Tjandra untuk membangun kompetensi, kemampuan, dan perbaikan layanan kepada inkubator internal atau inkubator kreatif, sebagai langkah masyarakat. Inkubator internal ini akan diperuntukan bagi strategis meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang mereka yang memiliki kinerja baik, unggul, berprestasi, dan unggul, kreatif, dan berprestasi di lingkungan Kementerian menerima perubahan, serta mau menyesuaikan diri dengan ATR/BPN. lingkungan kerja baru. Surya Tjandra berharap akan ada sistem inkubator kreatif Hal ini sebagai langkah strategis dalam menjawab dari BLOCK 71 ini yang dapat disesuaikan dan terbentuk di tantangan zaman sekaligus mendukung visi Presiden Joko lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pasalnya, di Kementerian Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam RUU Cipta Kerja ATR/BPN masih terdapat gap antara model kerja lama yang dengan menciptakan SDM unggul, kompeten, kreatif, dan dimotori oleh SDM pendahulu dengan model kerja baru berprestasi. (NA/RE, 12 Mart) yang dimotori oleh generasi milenial. “Ke depan saya ingin generasi milenial di Kementerian ATR/ BPN bisa bersuara lebih lantang, berani mengeluarkan pendapat, tidak diam saja mengikuti alur birokrasi yang ada,” ungkap Surya Tjandra usai mengelilingi BLOCK 71. BLOCK 71 Jakarta merupakan fasilitas inkubator dengan luas area 1.500 meter persegi, yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta. Kehadirannya mampu mendukung inovasi dan pengembangan kewirausahaan di Singapura dan Indonesia dengan menjadi ecosystem builder dan global connector. Selain itu juga berfungsi sebagai Pusat Komunitas Startup Indonesia dan Singapura, sebagai tempat untuk menguji ide bisnis, inovasi, ekosistem, dan komunitas. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 123

TINGKATKAN EODB: HUMAS AKTIF SIARKAN HASIL KERJA PEMERINTAH RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Mudahnya kata, Ease of Doing Bussines (EODB) penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku dan upaya lainnya dapat diartikan sebagai tingkat kemudahan menuju pelayanan digital yang kesemuanya akan berusaha. Selain melaksanakan langkah- memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan langkah strategis untuk mendukungnya, pertanahan. tidak kalah penting adalah menyiarkan capaiannya. “Kami berharap rekan-rekan humas di forum ini dapat Semua capaian tidak akan berarti apabila tidak ada orang ikut menyosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa lain yang mengetahui. Untuk itu Kementerian ATR/BPN digitalisasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/ selenggarakan forum komunikasi Bakohumas Kementerian/ BPN bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Lembaga di The Trans Resort Hotel Bali, Rabu (11/03/2020). masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan. Setelah Dalam sambutan pembukanya, Staf Khusus Menteri Agraria HT-el, pengecekan dan Zona Nilai Tanah elektronik, awal dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Juni nanti akan diberlakukan sertipikat elektronik dan awal Kelembagaan Teuku Taufiqulhadi menekankan pentingnya September nanti layanan peralihan hak elektronik,” papar peran humas pemerintah untuk menyosialisasikan capaian Yulia Jaya Nirmawati. dan arahan pemerintah serta bersama-sama menangkal Sementara itu, Rudy Rubijaya, Kepala Kantor Wilayah BPN berita-berita tidak benar. Provinsi Bali menyampaikan materi praktik digitalisasi Hal yang sama juga diamini oleh Direktur Tata Kelola dan pertanahan di Kantor Wilayah BPN yang dipimpinnya. Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Menurutnya, dalam hal transformasi digital layanan dan Informatika RI, Selamatta Sembiring. “Bakohumas pertanahan, yang paling rumit adalah validasi dan digitalisasi mempunyai tempat yang strategis di era penetrasi data pertanahan. Data ini terus bertambah dari hari ke hari, internet semacam ini. Informasi capaian pemerintah apabila langkah digitalisasi tidak dilakukan maka akan dapat disampaikan melalui media sosial kepada 160 juta lebih banyak warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan pengguna internet di Indonesia,” ujarnya. daripada manusianya. Disamping itu menyimpan data Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan humas dalam bentuk fisik memiliki beberapa kekurangan, antara Kementerian/Lembaga ini, Yulia Jaya Nirmawati selaku lain membutuhkan tempat yang luas, biaya perawatan Kepala Biro Hubungan Masyarakat memberikan gambaran tinggi dan membutuhkan upaya lebih dalam proses temu besar transformasi digital yang dilakukan oleh Kementerian kembali warkah dimaksud. ATR/BPN kepada para peserta. Ia juga menuturkan awalnya banyak yang meragukan unit Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan saat ini Kementerian kerja yang dipimpinnya dapat melaksanakan transformasi ATR/BPN tengah melakukan digitalisasi dan validasi digital layanan pertanahan. Namun, berkat keinginan untuk data pertanahan, penggunaan digital signature, e-office, maju bersama dan kerja bersama keraguan tersebut dapat pemberlakuan Hak Tanggungan elektronik (HT-el), dipatahkan. (12 Mart) 124 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SAMPAIKAN ASPIRASI MASYARAKAT, ANGGOTA KOMISI II DPRRI KUNJUNGI KANWIL BPN PROVINSI RIAU RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam menjalankan fungsi legislasi dan Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah sampaikan aspirasi masyarakat, anggota Komisi BPN Provinsi Riau, M. Syahrir. Turut hadir mengikuti II DPR RI Syamsurizal, S.E., M.M. melakukan pertemuan ini seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan Tahun Pengawas di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Riau. (16 Mart) 2020 ke Provinsi Riau pada Rabu (04/03/2020). Salah satu satuan kerja yang dikunjungi adalah Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau. Bahasan pada pertemuan ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi kementerian ATR/ BPN dalam hal ini Kanwil BPN Provinsi Riau serta isu strategis terkait pertanahan lainnya. Pertemuan kali ini membahas perubahan peruntukan kawasan terhadap bidang-bidang tanah yang terdapat di Provinsi Riau, pelayanan di setiap Kantor Pertanahan se-Provinsi Riau, proses digitalisasi warkah, serta membahas mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 125

CEGAH PENYEBARAN VIRUS CORONA, INI YANG DILAKUKAN KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Virus Corona atau (COVID-19) sudah menjadi Mulai dari tanggal 16 hingga 31 Maret seluruh pegawai pandemi global di dunia. Virus ini merebak Kementerian ATR/BPN, yang bekerja di rumah maupun pertama kali di negara Republik Rakyat Tiongkok yang hadir di Kantor, masuk mulai pukul 09.00 sampai 16.00 (RRT) dan kini sudah menyebar ke berbagai waktu setempat. negara, salah satunya Indonesia. Presiden RI, Joko Widodo Penyebaran COVID-19 di Indonesia sangat cepat, hingga menyatakan bahwa penyebaran virus ini termasuk bencana saat ini sudah lebih dari 100 orang menjadi suspect virus nasional (bencana non-alam). ini. Melihat kondisi tersebut, langkah kedua mencegah Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Agraria dan Tata penyebaran COVID-19 adalah membatasi kegiatan-kegiatan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan yang mengumpulkan banyak orang serta menunda beberapa langkah untuk mencegah penyebaran virus perjalanan dinas dalam dan luar negeri. “Apabila memang COVID-19 di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Tujuannya harus diselenggarakan rapat dan kegiatan lainnya di kantor, untuk memberi perlindungan atas kesehatan dan agar melakukan video conference dengan menggunakan keselamatan pegawai terhadap kemungkinan terjadinya aplikasi seperti Skype atau Zoom,” ujar Yulia Jaya Nirmawati. penyebaran COVID-19,” kata Kepala Biro Hubungan Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati. Kementerian ATR/BPN diatur melalui Surat Edaran Nomor Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat, langkah 2/SE-100.TU.03/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020. (17 Mart) pertama yang dilakukan adalah penyesuaian sistem kerja. “Mulai tanggal 16-31 Maret 2020, kami akan menerapkan sistem kerja Work From Home (WFH), artinya setiap pegawai dapat bekerja di rumah. Untuk Kantor Kementerian ATR/ BPN, tiap-tiap unit kerja dapat mengatur kehadiran para pegawainya. Tujuannya agar kegiatan Kementerian dapat terus berjalan,” kata Yulia Jaya Nirmawati. Kepala Biro Hubungan Masyarakat menambahkan bahwa untuk pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, terutama pelayanan online, tetap berjalan. “Sedangkan untuk yang konvensional, yang bertatap muka, dibatasi kecuali urgent,” ungkap Kepala Biro Hubungan Masyarakat. 126 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DUKUNG PEMERINTAH PERCEPAT PENANGANAN COVID-19, KEMENTERIAN ATR/BPN LAKUKAN INI Aplikasi E-Office ini RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR telah digagas sebagai LAYANAN KHUSUS bagian dari transformasi digital Kementerian ATR/ BPN. Dengan aplikasi ini pengolahan surat masuk dan surat keluar akan sangat mudah dan dilaksanakan secara elektronik, sehingga kegiatan perkantoran akan menjadi efisien dan tanpa menggunakan kertas (paperless). Sebagai garda terdepan pelayanan pertanahan kepada masyarakat, layanan di Kantor Pertanahan juga wajib disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat. Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu “Penyelenggaraan Layanan Pertanahan di seluruh komponen pemerintah hadir untuk membantu Indonesia wajib menyesuaikan dengan kondisi di lapangan percepatan penanganan Covid-19. Pimpinan sebagaimana kebijakan yang ditetapkan pemerintah serta jajaran Kementerian ATR/BPN membahas provinsi setempat,” tambah Yulia Jaya Nirmawati. upaya tersebut melalui video-conference, Senin (23/03/2020). Rapat tersebut menyepakati beberapa poin penting yang Selain upaya-upaya tersebut, masih dalam rangka Social akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Distancing, layanan kantor pertanahan dilakukan secara Sesuai dengan edaran Menteri Keuangan SE-6/MK.02/2020 online untuk meminimalisasi interaksi langsung masyarakat tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran dengan petugas layanan. Disamping itu, Kementerian K/L Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus ATR/BPN dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Disease 2019 (COVID-19), dan juga edaran Menteri terkait Hak Tanggungan Elektronik.(WN, 25 Mart) Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor 2/SE-100.TU.03/III/2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, akan dilakukan realokasi anggaran dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). “Untuk memenuhi kebutuhan pencegahan penyebaran COVID-19, Kementerian akan melakukan realokasi ataupun efisiensi anggaran dari Belanja Operasional dan juga Belanja Perjalanan Dinas,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga memberlakukan penyesuaian pelayanan pertanahan sesuai dengan anjuran Pemerintah untuk melaksanakan Social Distancing. Kementerian ATR/BPN akan memaksimalkan penggunaan E-office dan juga sudah memberlakukan Work From Home. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 127

SOCIAL DISTANCING: SURAT KE KEMENTERIAN ATR/BPN DAPAT DIKIRIM SECARA ONLINE RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Menyiasati Pandemi LAYANAN KHUSUS COVID-19, Kementerian ATR/ BPN serukan Work 4. Kapasitas maksimal setiap file yang diunggah adalah 20 From Home dan Social Distancing MB, apabila lebih dijadikan beberapa bagian dengan kepada seluruh jajarannya, sesuai menambahkan nama file 1, nama file 2 dst; dengan imbauan pemerintah. Pekan lalu, Kementerian ATR/BPN 5. Mencantumkan isi dalam surat elektronik berupa hal, telah keluarkan beberapa edaran nomor surat, tanggal, pengirim surat sebagai identitas sebagai petunjuk pelaksaan surat; imbauan tersebut. Berbagai prasarana disiapkan Kementerian 6. Penyampaian dokumen permohonan hak dan dokumen untuk menghadapi pekan-pekan Persub RDTR dan RTRW Tata Ruang agar dikirim selain menantang ini ke depan, bukan dikirimkan softcopy juga harus dikirimkan hardcopy ke hanya untuk Social Distancing alamat Kementerian ATR/BPN, Jl. Sisingamangaraja No. namun juga untuk efektivitas 2 Jakarta Selatan; layanan publik. Salah satu prasarana yang 7. Pembatasan layanan loket persuratan di lingkungan disesuaikan dengan kondisi Kementerian ATR/BPN dengan petugas loket pada hari terkini oleh kementerian adalah kerja yaitu hari Senin s.d. Jumat pada pukul 09.00 WIB layanan persuratan. Pada 26 s.d. pukul 14.00 WIB. Maret 2020 lalu telah terbit Edaran Sekretaris Jenderal Nomor Dengan adanya layanan persuratan online maka tidak terjadi 4/SE-100.TU.02.01/III/2020 kontak manusia. Tidak hanya itu, layanan ini akan bebas tentang Prosedur Layanan kertas (paperless) sehingga tidak hanya efisien namun juga Persuratan Kementerian ATR/BPN mendukung upaya pemerintah untuk ramah lingkungan dalam Kebijakan Pencegahan (Go Green, 30 Mart). COVID-19. “Dengan edaran tersebut kini layanan persuratan dioptimalkan dengan penggunaan surat elektronik (e-mail). Surat-surat yang ditujukan kepada Kementerian ATR/BPN kini dapat dikirimkan melalui [email protected],” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati, di Jakarta, Minggu (29/03/2020). Surat yang dapat dikirimkan melalui e-mail tidak hanya surat-surat yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Jajaran Kementerian ATR/BPN, namun juga surat dari masyarakat yang ditujukan kepada Kementerian ATR/BPN. “Kebijakan ini diambil untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta menjamin kesehatan dan keselamatan baik pegawai maupun masyarakat,” tambah Yulia Jaya Nirmawati. Berikut adalah ketentuan penyampaian surat elektronik melalui [email protected]: 1. Format file dalam bentuk pdf; 2. Nama file yang diunggah adalah nomor surat, apabila tanpa nomor diganti dengan nama pengirim surat; 3. Untuk file nomor surat yang diunggah apabila menggunakan garis miring diganti dengan underscore; 128 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

HADAPI COVID-19, MENTERI ATR/KEPALA BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR AJAK JAJARANNYA UNTUK TETAP OPTIMIS LAYANAN KHUSUS Jumlah kasus Corona Virus Disease (COVID-19) terus bertambah. Hingga Selasa (31/03/2020) ini, menurut website www.worldometer.com, di seluruh dunia jumlahnya telah mencapai 802.434 kasus. Sedangkan di hari yang sama di Indonesia menurut juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19, terdapat 1.528 kasus. Keadaan tersebut juga disadari oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil. Oleh karena itu, Selasa (31/03/2020), Sofyan A. Djalil mengimbau jajarannya untuk tetap tenang dan optimis dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selain itu Sofyan A. Djalil juga mengimbau agar selalu mengikuti petunjuk Pemerintah untuk pencegahan maksimal dan setelahnya bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah pesan Menteri ATR/Kepala BPN kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN: PESAN MENTERI ATR/BPN Saudara (i) insan Kementerian ATR/BPN yth. Seluruh dunia sedang menghadapi musibah Virus Corona. Berbagai negara merespon dengan kebijakan yang sedikit berbeda satu sama lain. Ada yang cukup relax, seperti Brazil; ada yang dengan Lockdown sangat ketat; dan kebanyakan negara (termasuk Indonesia) yang mengadopsi kebijakan kombinasi, antara social distancing (tidak kumpul- kumpul banyak orang), physical distancing (jaga jarak antar orang); work from home (kerja/ibadah di rumah) dan jika perlu, karantina/pembatasan lokal terbatas. Virus Corona sebenarnya adalah sejenis flu yang bisa dicegah dan yang terpapar pada umumnya bisa sembuh sendiri (yang penting daya tahan tubuh). Risiko tinggi hanya mencakup orang-orang tua atau yang punya penyakit lain, seperti asma, diabetes, TBC dll. Bagaimana sikap kita? Ikuti petunjuk Pemerintah, jangan kumpul-kumpul, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, dan tinggal di rumah, kecuali sangat penting. Jangan Panik, jangan takut. Kepanikan dan ketakutan mengaktifkan otak reptil/reptilian brain/brain stem manusia. Kita menjadi tidak bisa berpikir waras . Akibatnya bisa stres “makan tak enak, tidur tak nyenyak” maka daya tahan tubuh akan menurun. Padahal daya tahan tubuh adalah obat yang paling mujarab menghadapi Virus Corona. Ada istilah dalam bahasa Inggris “panicked kills” kepanikan/ketakutan membunuh. Sebagai orang beriman kita yakin bahwa tidak ada apapun yang terjadi kecuali karena izin Allah. Al Quran menyatakan “Qul laiyushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi fal yatawakkalul mu’minin” “Katakanlah, tidak ada apapun yang terjadi kepada kita, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah, Dia sebagai pelindung dan hanya kepada Allah tempat bertawakkal bagi orang-orang yang beriman” Kesimpulannya: Tenang dan optimis menghadapi Virus Corona, ikuti petunjuk Pemerintah untuk pencegahan maksimal dan setelah itu mari kita bertawakal kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Salam hormat, Sofyan A. Djalil Menteri ATR/Kepala BPN (RH/WN, 31 Mart). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 129

KEMENTERIAN ATR/BPN WUJUDKAN SDM UNGGUL DALAM UPAYA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR kelima berstandar dunia. Roadmap LAYANAN KHUSUS yang dibangun harus didetailkan ditingkat middle management Dengung percepatan pendaftaran tanah terus agar lebih bisa mengukur tingkat terdengar seantero negeri, melalui Program keberhasilan dari pelaksana,” ujar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Agus Wahyudi. (PTSL) dan juga Redistribusi Tanah, jajaran “Strategi yang harus dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan tahun pertama terkait dengan Nasional (ATR/BPN) dituntut untuk menghasilkan produk peningkatan kualitas adalah pendaftaran tanah dengan kualitas yang baik, sehingga membangun sumber daya manusia tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Upaya yang memilki kompetensi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah kapasitas yang terstandar. Untuk suatu keharusan agar produk pendaftaran tanah yang itu kualitas dan kapasitas SKB dihasilkan dapat berkualitas. Untuk itu Direktorat Jenderal bersama dengan juru ukur ASN Infrastruktur Keagrariaan, melakukan upaya itu melalui sebagai ujung tombak Kementerian peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juru ukur dalam pelayanan pengukuran Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun juru ukur non ASN dan pemetaan khususnya pada Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) yang merupakan mitra program strategis nasional seperti Kementerian ATR/BPN. PTSL, Redistribusi Tanah dan lain- “Peningkatan kualitas dan kompetensi juru ukur berlisensi lain, harus ditingkatkan dan distandarkan terlebih dahulu,” merupakan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan ungkap Agus Wahyudi. untuk meningkatkan standar kualitas pelayanan publik. Pada kesempatan yang sama Kepala Sub Direktorat Karena peningkatan standar kualitas layanan publik di Pemetaan Dasar dan Pembinaan Surveyor Herjon setiap Kementerian secara otomatis akan meningkatkan Panggabean, bersyukur Kementerian ATR/BPN telah kepercayaan masyarakat,” ujar Kepala Kantor Wilayah BPN memiliki SKKNI Bidang Kadastral. “SKKNI ini berisi rumusan Provinsi Sulawesi Tengah Doni Janarto Widiantono, pada kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, acara pembukaan Ujian Lisensi Calon SKB dan Uji Coba keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang Implementasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang (SKKNI) Bidang Kadastral, di Sulawesi Tengah, Kamis ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- (5/3/2020). undangan,” kata Herjon Panggabean. Agus Wahyudi selaku Direktur Pengukuran dan Pemetaan Herjon Panggabean menambahkan bahwa diharapkan Dasar ketika dihubungi oleh Humas mengatakan, ujian dapat berjalan dengan lancar dan baik, serta uji coba “Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ada lima tahun ini pertama sekali dilakukan kepada peserta uji lisensi calon rencana strategis Kementerian yang telah disusun, di mana SKB di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulteng dengan tahun pertama adalah peningkatan kualitas, tahun kedua dukungan asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Ikatan dan ketiga adalah berbasis elektronik, tahun keempat adalah Surveyor Indonesia (LSP-ISI), yaitu Endri Diyanto dan Harto kepastian hak tanah (stelsel positif ) dan terakhir tahun Widodo serta Karyono mewakili (PPSDM). Pada pembukaan kegiatan Ujian Lisensi Calon SKB dan Uji Coba Implementasi SKKNI Bidang Kadastral di Provinsi Sulawesi Tengah dihadiri oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan, Kepala Subbidang Program dan Kerja Sama PPSDM Kementerian ATR/BPN, Pemimpin KJSKB Dewa Ade Abriawan dan sebanyak 23 calon SKB yang berasal dari 11 (sebelas) Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ke-23 peserta berpotensi untuk menjadi Asisten Surveyor Kadaster (ASK) Pertama (level 2), ASK Muda (level 3) dan ASK Madya (level 4). Selanjutnya uji coba akan dilakukan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh serta Sulawesi Tenggara dan ditargetkan pada akhir bulan ini hasil uji coba dapat di evaluasi di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta. (HP/TA/RR, 6 Mart) 130 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BERSUARA DENGAN KARYA Berita-berita tentang COVID-19 di Indonesia pekan ini memenuhi semua platform telekomunikasi. Berita televisi, RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR berita media cetak dan online LAYANAN KHUSUS bahkan di grup whatsapp pada telepon pintar kita didominasi berita-berita keganasan COVID-19. Berita tersebut tentunya didengungkan untuk membuat kita waspada dan menjaga daya tahan tubuh kita. Namun dalam kondisi seperti ini tidak hanya kesehatan fisik yang harus kita jaga, namun juga kesehatan mental, untuk itu kita dapat melakukan relaksasi sejenak dengan melakukan hobby dan kreativitas kita. Bicara tentang kreativitas, Sumber Daya Manusia (SDM) di seperti Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Konsolidasi lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Tanah (KT), Redistribusi Tanah serta Inventarisasi Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tak kalah dengan yang lain. Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfatan Hal ini terlihat pada acara ATR/BPN Mencari Bakat yang Tanah (IP4T) ternyata memang memiliki hobi dalam bidang merupakan rangkaian dari Hari Agraria dan Tata Ruang seni, terutama bernyanyi dan menciptakan lagu. “Hingga Nasional (HANTARU) Tahun 2019 yang dilaksanakan pada saat ini, saya sudah menciptakan 15 lagu. Dan saya akan 15 s.d 16 November 2019 di Aula Prona Lantai 7, Gedung terus berkarya, dapat prestasi ataupun tidak, yang pasti Kementerian ATR/BPN, Jakarta. apa yang saya pikirkan akan saya implementasikan lewat nada maupun syair,” ujar pria yang mengupload karya Peserta yang memiliki talenta dan kreativitas di bidang seni, nya melalui beberapa channel youtube, diantaranya pada datang dari seluruh penjuru Indonesia. Dengan keunikan channel Dunia Musik Kita pada link berikut: https://youtu. masing-masing, para peserta menunjukkan bakatnya, be/8MqNwUcfKIg mulai dari seni musik, vocal group, grup band, seni tari, Sejak bergabung dengan BPN pada 23 tahun silam, M. pembacaan puisi hingga stand up comedy dengan satu Yuni Paturnawan merasa banyak dapat insipirasi dalam tujuan yaitu mendapatkan juara dan berkesempatan tampil menciptakan lagu. Hingga saat ini, sedikitnya sudah langsung di depan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil 4 lagu bertajuk pertanahan dan tata ruang berhasil ia beserta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN pada saat ciptakan diantaranya PTSL, Zona integritas, I Just Wanna See penutupan HANTARU 2019. Redistribusi dan Tata ruang. Bahkan dalam waktu dekat M. Yuni Paturnawan berkeinginan untuk menciptakan mars M. Yuni Paturnawan yang saat ini menjabat sebagai Kepala penataan pertanahan. Seksi Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten “Lagu-lagu tersebut merupakan bentuk dari curahan isi hati Tebo, datang jauh-jauh dari Jambi untuk turut serta dalam saya terhadap pelaksanaan reforma agraria yang ada di ATR/ perlombaan ATR/BPN Mencari Bakat. Dengan membawakan BPN. Impian saya adalah lagu ini bisa dinyanyikan bersama- dua buah lagu ciptaannya sendiri yang berjudul PTSL dan I sama oleh seluruh teman-teman di Kementerian ATR/BPN Just Wanna See Redistribusi, M. Yuni Paturnawan berhasil ini,” ucap M. Yuni Paturnawan. membawa pulang piala kemenangan. Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten yang terpapar COVID-19, oleh sebab itu, saat ini pelayanan di “Perasaannya sangat senang! Bisa bertemu dengan Kantor Pertanahan semaksimal mungkin memanfaatkan bakat istimewa teman-teman ATR/BPN lainnya dan bisa layanan online. Penyesuaian itu disambut baik oleh M. menyumbang sesuatu untuk Kanwil BPN khususnya untuk Yuni Paturnawan, selain bertujuan untuk melakukan Social Provinsi Jambi,” tutur M. Yuni Paturnawan saat ditanya Distancing pada masa pandemi COVID-19, layanan online tentang perasaannya memenangkan perlombaan tingkat mewujudkan salah satu langkah menuju layanan ATR/BPN nasional oleh Tim Humas Kementerian ATR/BPN pada Rabu yang Maju dan Modern. (LS/WN, 1 Apr) (25/03/2020). Pria yang kesehariannya disibukkan dengan program Reforma Agraria dan melaksanakan beberapa kegiatan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 131

KANWIL BPN PROVINSI JAWA TIMUR BERSAMA IPPAT BERSINERGI TANGGULANGI DAMPAK COVID-19 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR lingkungan sekitar. Menurut LAYANAN KHUSUS Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur “Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban mereka yang terkena dampak dari virus COVID-19 ini. Terutama pekerja harian, pengemudi online, ojek online dan profesi lainnya. Harapannya, bantuan ini dapat membantu masyarakat agar tetap sehat”, Di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur sendiri sudah dilakukan berbagai macam pencegahan penyebaran COVID-19 ini. “Kantor kami telah melakukan penyemprotan disinfektan, Surabaya - Pandemi Coronavirus Disease 2019 memasang handsanitizer, mengimbau setiap pegawai agar (COVID-19) telah memberikan dampak kepada rajin mencuci tangan, memasang wastafel, menyediakan masyarakat, terutama pekerja sektor jasa antara bilik penyemprotan disinfektan, pemberian masker kepada lain tukang ojek online (ojol), pedagang modal setiap pegawai, serta pemberian vitamin kepada setiap kecil, tukang parkir serta jenis profesi jasa lainnya. Hal ini pegawai,” ujar Heri Santoso. dikarenakan adanya pembatasan kegiatan bersosialisasi atau social distancing seperti yang diinstruksikan Selain itu, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur juga sudah pemerintah, guna mencegah penyebaran virus tersebut. menerapkan Work From Home (WFH) dan telah memasang Berangkat dari kondisi tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) papan informasi terkait COVID-19. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menggandeng Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur juga berpesan agar Provinsi Jawa Timur untuk mengadakan kegiatan “Peduli setiap unsur masyarakat mengikut instruksi pemerintah COVID-19” di Kantor Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jumat dalam mencegah penyebaran COVID-19. “Penting bagi (03/04/2020). Kegiatan ini juga sebagai bentuk kepedulian setiap masyarakat mengikuti instruksi dari Pemerintah agar kepada masyarakat, terutama mereka yang terkena dampak melakukan social distancing serta WFH, yang tujuannya dari COVID-19. memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita harus “Peduli COVID-19” ini merupakan kegiatan pembagian menjaga jarak, melindungi orang lain, sehingga penyebaran sembilan bahan pokok atau sembako kepada masyakarat virus dapat terhambat dan kondisi ini bisa berakhir,” imbau sekitar yang terkena dampak COVID-19. Jajaran Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur. (RE/JR/RH, 3 Apr) Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur bersama anggota IPPAT Jawa Timur berkeliling ke lingkungan sekitar untuk menyerahkan sembako tersebut kepada yang membutuhkan. Menurut Heri Santoso, Kepala Kanwil (Kakanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, yang dibagikan adalah beras, gula, minyak goreng, mie instan, kopi, teh dan juga vitamin. “Jumlahnya 200 paket untuk masyarakat yang terkena dampak virus COVID-19 serta 56 paket untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur,” ujarnya. Tujuan dari kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Kementerian ATR/BPN khususnya Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur terhadap kondisi 132 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

CEGAH COVID-19 MERAJALELA, KEMENTERIAN ATR/BPN BENTUK GUGUS TUGAS penyebaran COVID-19 di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, masa RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR bertugas Tim Gugus Tugas LAYANAN KHUSUS ini adalah sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat nasional,” kata Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal juga meminta tiap-tiap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) agar segera membentuk Sudah lebih dari 2.000 orang masyarakat di seluruh tim gugus tugas serupa. “Tim Gugus Tugas COVID-19 di wilayah Republik Indonesia terjangkit Coronavirus lingkungan Kanwil dan Kantah nantinya akan berkoordinasi Disease 2019 atau COVID-19. Semakin merajalelanya dengan Gugus Tugas COVID-19 ATR/BPN maupun Tim virus ini, membuat Presiden Joko Widodo tanggap Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayah dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan masing-masing,” kata Sekretaris Jenderal. COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo sesuai Kepala Biro Umum dan Unit Layanan Pengadaan sekaligus Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19, Nurhadi Putra Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. mengatakan bahwa gugus tugas ini terbentuk pada tanggal Namun, tugas penanganan penyebaran virus COVID-19 3 April 2020. Tim yang ia pimpin ini akan mulai efektif bukan tugas Gugus Tugas bentukan Presiden semata, bekerja pada minggu ini. “Tim Gugus Tugas COVID-19 ATR/ melainkan tugas seluruh komponen bangsa Indonesia. BPN juga akan segera bersinergi dengan Tim Gugus Tugas Berangkat dari hal itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Penanganan Penyebaran COVID-19 tingkat nasional. Selain Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk Gugus itu, kami akan melakukan koordinasi serta berkonsultasi Tugas Pencegahan dan Pemantauan Persebaran COVID-19 dengan Gugus Tugas Nasional termasuk berbagi informasi di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, sesuai Surat dalam membantu pencegahan penyebaran COVID-19 ini Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 272/SK-100. agar terukur dan sesuai standar Gugus Tugas Percepatan TU.02.01/IV/2020. Penanganan COVID-19 di tingkat nasional,” ujar Nurhadi Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Putra. Sugoto mengemukakan bahwa latar belakang dibentuknya tim gugus tugas ini yakni wabah virus COVID-19 yang Menutup keterangannya, Ketua Tim Gugus COVID-19 ATR/ penyebarannya sangat cepat dalam kurun waktu sebulan BPN berharap bahwa Tim Gugus Tugas ini dapat memberi terakhir. “Kami melihat bahwa penyebaran virus COVID-19 kontribusi yang nyata dan positif membantu dalam ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu lalu mencegah penyebaran COVID-19. “Dengan adanya gugus menimbulkan korban jiwa serta mengakibatkan kerugian tugas ini dapat memberikan langkah-langkah terbaik, material yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan terukur dan memang inilah yang dibutuhkan oleh negeri ini. juga kesejahteraan masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal, Saya juga meminta kepada setiap anggota gugus tugas ini sejalan dengan bunyi di dalam Surat Keputusan tersebut. dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan ikhlas, karena ini Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal mengungkapkan tim ini merupakan tugas yang mulia, tugas kemanusiaan. Semoga nantinya disebut Gugus Tugas COVID-19 ATR/BPN. “Tugas yang sudah kita upayakan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha utamanya melakukan pemantauan dan pencegahan Esa,” pesan Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 ATR/BPN. (RH/ RE, 8 Apr) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 133

MARI BERSAMA-SAMA CEGAH PENYEBARAN COVID-19 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Corona Virus Disease 2019 atau nama bekennya beberapa prosedur tetap seperti dipasang handsanitizer COVID-19 mulai menyebar di Provinsi Hubei, dibeberapa sudut kantor, penganjuran agar memakai Republik Rakyat Tiongkok (RRT) akhir 2019. masker dan juga melakukan pengecekan suhu badan dan Namun, memasuki tahun 2020, COVID-19 wajib memasuki sterilizer room bagi pegawai maupun semakin tidak terbendung. Hampir seluruh negara di dunia tamu yang ingin memasuki Kantor Kementerian ATR/BPN. terdampak virus tersebut. Tujuannya agar sebisa mungkin mendeteksi kesehatan Pemerintah Indonesia tidak menutup mata atas virus pegawai maupun tamu. Selain itu, secara berkala dilakukan COVID-19. Presiden Joko Widodo telah membentuk Gugus penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh ruangan. Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang diketuai Bidang pelayanan pertanahan juga terkena imbas, namun oleh Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), tidak lantas mati. Kementerian ATR/BPN sudah memiliki Doni Monardo. Namun, tugas pencegahan penyebaran layanan elektronik. Bagi mereka yang ingin memproses virus tersebut ini tidak lantas menjadi tugas tim gugus tugas Hak Tanggungan, cukup memanfaatkan layanan ini. Akan tersebut saja. tetapi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota juga melayani Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan apabila ada pemohon yang memang perlu ditindaklanjuti Nasional (ATR/BPN) juga aktif mencegah penyebaran virus berkas permohonannya. Caranya cukup memindai berkas COVID-19. Terhitung mulai 16 Maret 2020, seluruh pegawai permohonannya serta mengirimkannya ke e-mail resmi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Kantor Pertanahan dan berkas aslinya dikirim ke Kantor Provinsi, serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota telah Pertanahan dalam map plastik tertutup. melakukan social distancing maupun physical distancing Dalam berkomunikasi dengan pemohon yang mengurus dengan menerapkan work from home, sesuai instruksi layanan pertanahan tersebut, pegawai Kantor Pertanahan Presiden Joko Widodo. Bahkan pada 3 April 2020 lalu agar menggunakan handphone, jika memang diperlukan. telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Pemantauan Selain itu, kegiatan di lapangan juga dibatasi. Persebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian ATR/ Mengutip pesan Menteri ATR/Kepala BPN, kita harus tenang BPN. Tim tersebut dibentuk agar penanganan COVID-19 menghadapi pandemi virus ini. Tentunya tidak hanya di lingkungan Kementerian ATR/BPN dapat dilaksanakan komponen Kementerian ATR/BPN, tetapi seluruh masyarakat dengan cepat, tepat, dan terpadu. juga. Sebisa mungkin kita mencegah penyebaran virus ini Di Kantor Kementerian ATR/BPN juga sudah melakukan dan terus berdoa agar kondisi ini cepat berlalu. (RH, 8 Apr) 134 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TIM GUGUS TUGAS COVID-19 ATR/BPN SIAP BANTU CEGAH PENYEBARAN COVID-19 Selain itu, masyarakat dapat RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR memanfaatkan layanan online antara LAYANAN KHUSUS lain Hak Tanggungan Elektronik (HT- Pemerintah telah membentuk tim Gugus Tugas eL), layanan informasi menggunakan Percepatan Pencegahan Covid-19, sesuai dengan aplikasi Sentuh Tanahku serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun pengaduan masyarakat melalui media 2020 serta Keppres Nomor 9 Tahun 2020, sebagai sosial dengan tagar #TanyaATRBPN. perubahan Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Dibentuknya Tim Gugus Tugas Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tim ini dibentuk Covid-19 di Lingkungan Kementerian untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. ATR/BPN diharapkan agar didukung Namun, seiring berjalannya waktu, disadari bahwa oleh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN pencegahan penyebaran virus ini tidak hanya tugas tim Provinsi maupun Kantor Pertanahan gugus tugas nasional, namun juga menjadi tugas bersama (Kantah) Kabupaten/Kota maupun setiap komponen bangsa. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Keinginan kuat untuk mencegah penyebaran virus (STPN) yang juga membentuk tim Covid-19, membuat Menteri ATR/Kepala BPN beserta gugus tugas serupa. Jika sudah jajarannya membentuk Tim Gugus Tugas Pencegahan terbentuk nanti, tim gugus tugas dan Pemantauan Persebaran Covid-19 Di Lingkungan tingkat Kanwil, Kantah dan STPN Kementerian ATR/BPN. “Gugus tugas ini dibentuk pada dapat berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan tanggal 3 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penanganan Covid-19 di tingkat provinsi, dalam ATR/Kepala BPN Nomor 272/SK-100.TU.02.01/IV/2020. Kami melaksanakan tugasnya. akan bersinergi dengan gugus tugas yang telah dibentuk Sebagai informasi berikut tugas Tim Gugus Tugas Covid-19 Presiden Joko Widodo. Sebagai permulaan, Kami sudah di Lingkungan Kementerian ATR/BPN: membuka komunikasi awal dengan mereka. Kami juga 1) melaksanakan kegiatan operasional pencegahan sudah melaporkan telah dibentuk gugus tugas Covid-19 pemantauan persebaran Covid-19 pada Kementerian di Kementerian ATR/BPN, yang tujuannya membantu ATR/BPN; Pemerintah mencegah penyebaran virus Covid-19,” ujar 2) melakukan kegiatan edukasi kepada pegawai di Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19, Nurhadi Putra. Lingkungan Kementerian ATR/BPN tentang pencegahan Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 ATR/BPN mengungkapkan dan pemantauan persebaran Covid-19; bahwa, sebelum dibentuknya tim gugus tugas tersebut, 3) melakukan kegiatan monitoring kondisi dan ketahanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan pegawai di Lingkungan Kementerian ATR/BPN termasuk Nasional (ATR/BPN) telah melakukan beberapa langkah pegawai yang sedang melakukan tugas belajar di dalam awal untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. maupun luar negeri; “Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan Surat 4) melakukan publikasi kegiatan pencegahan dan Edaran, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. Ini pemantauan persebaran Covid-19 di Lingkungan merupakan kebijakan kita untuk mencegah penyebaran Kementerian ATR/BPN; virus Covid-19. Untuk kegiatan surat menyurat, misalnya, 5) merumuskan usulan kebijakan dan pelaksanaan kita menggunakan surat elektronik melalui e-office ataupun tugas pokok dan fungsi Kementerian ATR/BPN yang melalui e-mail khusus [email protected],” ungkap Ketua mendukung upaya-upaya pencegahan dan pemantauan Gugus Tugas Covid-19 ATR/BPN. persebaran Covid-19 di Lingkungan Kementerian ATR/ BPN; 6) memberikan konsultasi kepada Gugus Tugas tingkat Kanwil BPN Provinsi, Kantah Kabupaten/Kota dan STPN. Tim gugus tugas tingkat Kanwil BPN Provinsi, Kantah Kabupaten/Kota dan STPN, memiliki tugas dan fungsi yang sama namun tetap melaporkan status pegawai mereka yang Orang Dalam Pemantauan (ODP) ataupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta kegiatan yang sudah dilakukan kepada Gugus Tugas Covid-19 ATR/BPN di tingkat pusat. Untuk mengetahui mengenai pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Lingkungan Kementerian ATR/BPN dapat mengunjungi website resmi http://covid19.atrbpn.go.id. (RH, 9 Apr). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 135

LAYANAN TTM KANTAH KOTA SAMARINDA SIAP LAYANI MASYARAKAT DI MASA COVID-19 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Berikut cara penggunaan aplikasi TTM LAYANAN KHUSUS Kantah Kota Samarinda: 1) Mengunjungi situs dengan alamat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah http://layananttm-smd.com; mewabah di seluruh Indonesia. Tidak hanya di 2) Mendaftarkan diri terlebih dahulu Ibukota Jakarta dan sekitarnya, virus ini juga dengan menggunakan Nomor Induk sudah memasuki wilayah Kalimantan. Mencegah Kependudukan (NIK); penyebaran agar tidak semakin masif, Kementerian 3) Pilih fitur dan jenis layanan, download Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ formulir yang diinginkan selanjutnya BPN) menginstruksikan agar setiap Kantor Pertanahan upload formulir dan berkas persyaratan; Kabupaten/Kota melayani secara elektronik. 4) Tunggu proses validasi selanjutnya; Instruksi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 5) Seluruh layanan yang diterima melalui 3/SE-100.TU.3/III/2020 menjadi dasar Kantor Pertanahan layanan TTM ini akan dijalankan kedalam Kota Samarinda, menerapkan social distancing physical aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan distancing dan work from home serta menerapkan Layanan (KKP) melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Tanpa Tatap Muka (TTM). “Diperhadapkan dengan kondisi Warkah Elektronik (Slokaetnik). sekarang ini, yakni karena wabah Covid-19, muncul gagasan Kakantah Kota Samarinda menambahkan untuk membuat aplikasi yang tetap dapat memungkinkan bahwa jika memang keharusan untuk pengguna layanan mendaftarkan seluruh layanan melakukan pembayaran ke bank persepsi, pertanahan tanpa harus datang ke kantor pertanahan. paling lambat tiga hari setelah tanggal Masyarakat dapat mengakses layanan cukup di rumah saja,” pengeluaran kode billing. “Setelah pemohon membayar ke kata Budi Tarigan, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) bank, harap menyerahkan berkas fisik ke Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Kota Samarinda, paling lambat tiga hari setelah pembayaran Kakantah Kota Samarinda mengungkapkan bahwa TTM ke bank. Saat menyerahkan berkas, pemohon diberikan merupakan sebuah sistem layanan berbentuk aplikasi yang tanda terima berkas dan selanjutnya diminta menunggu sudah dirancang sejak tanggal 25 Maret 2020. “Aplikasi TTM pemberitahuan untuk mengambil hasil kegiatan,” ujar Budi ini sudah kami sosialisasikan ke masyarakat Kotamadya Tarigan. Samarinda pada 1 April 2020 dan kami launching tanggal Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Kalimantan 9 April 2020. Semua layanan pertanahan dapat diajukan Timur, Asnaedi menyebutkan bahwa layanan TTM ini melalui aplikasi ini, kecuali layanan yang sudah terintegrasi memang sangat diperlukan, terutama bagi masyarakat elektronik seperti Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), yang memang ingin memanfaatkan layanan pertanahan. pengecekan sertipikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah “Layanan TTM ini sangat membantu pada kondisi sekarang (SKPT) serta informasi Zona Nilai Tanah. Surat menyurat ini, yang tidak normal karena Covid-19. Melalui layanan ini yang diajukan ke Kantor Pertanahan juga dapat melalui akan meminimalisasi tatap muka, sehingga masyarakat aplikasi ini,” kata Kakantah Kota Samarinda. tetap bisa memanfaatkan layanan kami dari rumah saja, kecuali memang harus datang ke kantor apabila memang diperlukan. Selain itu, wabah Covid-19 tidak serta merta membuat layanan pertanahan terhenti, tetap harus berjalan, salah satunya melalui layanan TTM,” ujar Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur. Asnaedi mengharapkan sistem layanan TTM ini dapat juga dipakai oleh Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara. “Sistem aplikasi ini sudah berjalan di Kantah Kota Samarinda dan diharapkan dapat dipakai juga di Kantah-Kantah lainnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selamat buat Kantah Kota Samarinda atas inovasinya,” ujar Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur. Jika ingin langsung menggunakan Layanan TTM ini dapat mengunjungi website http://layananttm-smd.com/login. (RH/TA, 11 Apr). 136 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

METODE E-LEARNING, SOLUSI KEMENTERIAN ATR/BPN ADAKAN PELATIHAN DASAR PENYUSUNAN RDTR TINGKAT DASAR DI TENGAH WABAH COVID-19 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR membuat perubahan besar dalam kegiatan sehari- LAYANAN KHUSUS hari. Adanya arah kebijakan untuk melakukan Social Distancing dan Physical Distancing menyebabkan dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun kantor pemerintahan maupun swasta tidak beroperasi dan 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang para karyawannya diminta untuk bekerja di rumah atau lebih dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. dikenal dengan istilah Work From Home (WFH). Dengan kondisi “Pelatihan ini diadakan untuk SDM yang membidangi urusan seperti sekarang, tidak membatasi gerak Kementerian Agraria penataan ruang di pusat dan daerah baik dari kalangan ASN, dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk praktisi (rencana kedepannya), serta kalangan akademisi terus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di (ASPI). Sehingga diharapkan melalui adanya pelatihan ini dapat bidang penataan ruang baik dari kalangan Aparatur Sipil Negara memberikan pemahaman yang sejalan tentang penataan (ASN) pusat dan daerah, akademisi, maupun praktisi yang dalam ruang, khususnya dalam penyusunan RDTR dan PZ. ASN selaku hal ini adalah Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) pembuat regulasi, diharapkan mampu menghasilkan RDTR agar mampu memahami dan menyusun produk Rencana Detail dan PZ yang berkualitas dan memastikan bahwa rencana yang Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas dan tepat waktu dengan telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang mengikuti Pelatihan Dasar penyusun RDTR tingkat dasar yang berlaku, sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan dengan telah menggunakan metode e-Learning. serasi antara pemenuhan kebutuhan ruang untuk aktivitas “Dengan adanya penyebaran Covid-19, strategi pelaksanaan masyarakat dan pertimbangan kemampuan daya dukung dan e-Learning mampu menjawab kondisi dan situasi ini, sehingga daya tampung ruang itu sendiri,” ucap Deni Santo. pembelajaran peningkatan kapasitas SDM khususnya yang Adapun peserta yang mengikuti Diklat Penyusunan RDTR berkaitan dengan RDTR tidak terganggu dengan adanya tingkat dasar ini adalah peserta dari beberapa satuan kerja fenomena ini di mana bisa dilaksanakan melalui mekanisme di Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah dan ASPI yang WFH, bahkan peserta dapat lebih fokus dalam pembelajarannya berjumlah 997 orang. Adapun rinciannya peserta berasal dari mengingat waktu yang tersedia lebih memungkinkan,” ujar Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang sebanyak 347 orang, Deni Santo Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal 12 orang, Ditjen Penataan Agraria 22 (PPSDM) Kementerian ATR/BPN saat diwawancara oleh Tim orang, Ditjen Pengadaan Tanah 4 orang, Ditjen Pengendalian Humas pada Sabtu (11/04/2020). dan Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah 5 orang, Ditjen “Melalui metode full e-Learning pada level RDTR tingkat dasar Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah mempunyai keunggulan dapat dilaksanakan di rumah bahkan 7 orang, Biro Hubungan Masyarakat 2 orang, PPSDM 2 orang, bisa di mana saja. Sehingga berkaitan dengan sedang terjadinya Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B 3 fenomena penyebaran Covid-19 di mana adanya aturan untuk orang, Pusat Penelitian dan Pengembangan 1 orang, Pemerintah pembatasan sosial berskala besar, dengan metode full e-Learning Daerah 218 orang dan ASPI sebanyak 367 orang. “Antusiasme RDTR tingkat dasar sangat dimungkinkan untuk melaksanakan peserta untuk mengikuti pelatihan kali ini sangat besar, untuk itu pembelajaran bahkan pelaksanaan ujian di rumah masing- agar pelatihan dapat berjalan secara efektif, nantinya akan dibagi masing peserta pelatihan,” tambahnya. ke dalam 6 klaster untuk pembagian jadwal pembelajaran,” kata Untuk diketahui, metode pembelajaran e-Learning yang Deni Santo. dimaksud adalah menggunakan platform Learning Management “Dengan materi yang didapat antara lain Konsep dasar System di alamat ppsdm.atrbpn.go.id lebih lanjut dapat RDTR dan PZ, Muatan dan prosedur RDTR, Kebutuhan Peta dilihat tutorialnya di https://www.youtube.com/watch?v=Bcue- untuk RDTR, Peraturan Zonasi dan penyusunannya, serta ju7duE dan Uji kompe­tensi menggunakan platform Computer pengetahuan mengenai pertanahan melalui mata diklat Based Test di alamat https://www.cbt.atrbpn.go.id lebih kapita selekta pertanahan, maka diharapkan peserta dapat lanjut tutorialnya dapat dilihat di https://www.youtube.com/ mengimplementasikan materi yang diberikan selama watch?v=bg7TfecLChA. “Dalam platform tersebut disajikan penyelenggaraan pelatihan sehinga tujuan penyelenggaraan program pelatihan sesuai dengan tahapan-tahapan yang pelatihan dapat tercapai dengan baik,” tuturnya. (LS/RE, 12 Apr) ada pada pedoman penyelenggaraan, desain program dan kurikulum pelatihannya. Untuk uji kompetensi dilakukan dengan menggunakan penyajian ujian secara online,” jelas Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN. Lebih lanjut, Deni Santo mengatakan bagi para peserta yang mengikuti pelatihan ini tentunya akan memiliki bekal yang positif, bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan kompetensi dasar yang akan didapatkan peserta setelah mengikuti diklat ini adalah mampu memahami muatan dan prosedur penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) sesuai KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 137

INOVASI LAYANAN KANTAH KOTA BOGOR PERMUDAH MASYARAKAT YANG LAGI #DIRUMAHAJA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR kami dapat melayani masyarakat LAYANAN KHUSUS Kota Bogor dengan beberapa layanan seperti Pendaftaran Di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Online, Pemeliharaan Data Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dan Informasi Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus tetap menjalankan lainnya. Layanan tersebut bisa kewajibannya sebagai pelayan masyarakat didapatkan langsung oleh di bidang pertanahan dan tata ruang. Melalui Kantor pemohon melalui link https:// Pertanahan (Kantah) yang menjadi perpanjangan tangan loket.atrbpn.go.id,” ujar Kepala Kementerian ATR/BPN di setiap Kabupaten/Kota, dipastikan Kantah Kota Bogor. masyarakat dapat tetap terlayani dengan baik melalui Tidak hanya itu, dalam kondisi sistem elektronik yang sudah diterapkan, seperti halnya di yang mengharuskan jajarannya Kantah Kota Bogor. menerapkan WFH, Kantah Dikutip dari akun Instagram resmi @bpnkotabogor, pada Kota Bogor juga mencoba tanggal 26 Maret 2020 Kantah Kota Bogor menyosialisasikan mencari jalan bagaimana dapat inovasi terbaru dengan sistem elektronik yang bertujuan menampung permasalahan dan untuk mempermudah masyarakat yang saat ini sedang pengaduan dari masyarakat diharuskan untuk menerapkan sistem work from home yang biasanya dilayani secara (WFH), social dan physical distancing sehingga harus tatap muka agar tetap bisa terpetakan dan segera bisa #dirumahaja, yakni dengan memanfaatkan aplikasi Loket dicarikan solusinya, baik itu untuk peningkatan pelayanan Online, Layanan Pengaduan Simpanah dan melalui e-mail pada Kantah Kota Bogor dan pengaduan terkait pertanahan [email protected]. dan tata ruang. “Kami memiliki tanggung jawab untuk Saat dihubungi tim Humas Kementerian ATR/BPN pada mengolah, mengatur, memelihara data, membuat solusi, Senin (13/04/2020) melalui sambungan telepon, Kepala menangani seluruh persoalan pertanahan yang berada Kantah Kota Bogor, Ery Juliani Pasoreh menjelaskan dalam wilayah Kota Bogor, dan ini bukanlah suatu pekerjaan beberapa kebijakan yang sudah diterapkan di kantornya. yang mudah karena begitu kompleks nya berbagai “Penyelenggaraan layanan pertanahan dan tata ruang permasalahan yang ada antar seluruh stakeholder,,” ucap Ery pada Kantah Kota Bogor terhitung mulai dari tanggal Juliani Pasoreh. 23 Maret 2020 hanya menerima beberapa layanan yang “Oleh sebab itu, kami bangun sistem pengaduan pertanahan sudah dilaksanakan secara elektonik sebelumnya, yaitu Hak yang kami beri nama Simpanah yang memudahkan kami Tanggungan, Zona Nilai Tanah, Pengecekan Sertipikat dan dalam bekerja maupun masyarakat Kota Bogor dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT),”jelas Ery Juliani melaporkan segala persoalan pertanahan. Simpanah bisa Pasoreh. dengan cepat menanggapi, mensikapi dan memberikan Untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses jawaban/solusi dari berbagai pengaduan yang masuk layanan pertanahan, Kantah Kota Bogor kini memberikan melalui Portal, Twitter, Whatsapp. Kami berharap dengan layanan melalui aplikasi Loket Online. “Dalam aplikasi ini, adanya Simpanah dapat memberikan pelayanan yang maksimal yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bogor khususnya dan mayarakat Indonesia pada umumnya,” tambahnya. Lebih lanjut, Kepala Kantah Kota Bogor menambahkan untuk pelayanan yang belum tersedia di layanan elektronik dan aplikasi layanan loket online yang berkas permohonannya sangat segera dan harus ditangani secara khusus dan mendesak, maka pemohon disarankan untuk mengirimkan berkasnya melalui e-mail. “Demi keamanan dan kenyamanan pemohon, diharapkan berkas permohonan dikirimkan dalam map plastik tertutup, dan file hasil scan dikirimkan juga ke alamat e-mail kot-bogor@ atrbpn.go.id dilengkapi dengan identitas pemohon, setelah diperiksa kami akan segera hubungi pemohon melalui telepon,” jelasnya. (LS/WN, 13 Apr) 138 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENYONGSONG KOTA BOGOR LENGKAP DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Tidak berlebihan apabila Pandemi Covid-19 disebut RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR telah merubah dunia. Betapa tidak, banyak hal LAYANAN KHUSUS besar kini menjadi kecil, dan sebaliknya, upaya- upaya yang telah direncanakan dengan matang Februari 2020, telah terdapat 4 kelurahan yang sudah dapat batal terlaksana begitu saja, dan kemudian muncul lengkap,yaituKelurahanCibogor,KelurahanLawanggintung, hal-hal baru yang bahkan sebelumnya hanya ada dalam Kelurahan Margajaya dan Kelurahan Sempur. Sedangkan bayangan semata. Pelayanan pertanahan adalah salah satu pada bulan Maret bertambah menjadi 13 kelurahan hal yang pada pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan yang telah lengkap. “Kami telah memiliki roadmap untuk cara berbeda. mencapai Kota Bogor Kota Lengkap, sedianya bulan Mei Program Strategis Nasional seperti Pendaftaran Tanah bertambah lagi delapan kelurahan lengkap, bulan Juli lima Sistematis Lengkap (PTSL) yang digulirkan oleh Presiden belas kelurahan, bulan Agustus lima belas kelurahan, bulan sejak 2017 lalu telah mulai menunjukkan hasilnya. Satu- September enam kelurahan dan bulan Oktober sebelas persatu Kota/Kabupaten telah terlihat mendaftarkan kelurahan sehingga total 68 Kelurahan dari 6 Kecamatan di sebagian besar dan bahkan seluruh bidang tanah di Kota Bogor lengkap di Oktober 2020,”ungkap Kepala Kantor wilayahnya. Pada masa Pandemi Covid-19 ini, Kabupaten/ Pertanahan Kota Bogor, Ery Juliani Pasoreh. Kota yang seluruhnya telah terdaftar ini memasuki fase Dalam kesempatan ini Ery Juliani Pasoreh menyebutkan selanjutnya, yaitu fase validasi data pertanahan. Fase bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 ini pihaknya validasi ini muncul karena berkembangnya metodologi tidak lantas menghentikan upaya-upaya menuju Bogor dan juga teknologi pendaftaran tanah di Indonesia. Pada kota lengkap. Hal tersebut senada dengan arahan Menteri tahun 1960an hingga tahun 1990an, tentunya teknologi ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada saat melakukan informasi belum berkembang seperti saat ini, sehingga video conference dengan jajarannya terkait pelayanan bidang-bidang tanah yang terdaftar pada masa itu, kini pertanahan dalam masa pandemi Covid-19 ini. Sofyan A. harus divalidasi lagi. Djalil mengimbau jajarannya untuk mengerjakan hal-hal Salah satu kota yang kini memasuki fase validasi yang dapat dilakukan tanpa kontak fisik dan sosial terlebih bidang tanah adalah Kota Bogor. Perjalanan Kota Bogor dahulu, seperti menyelesaikan tanggungan, memvalidasi menjadi kota yang sepenuhnya terdaftar tidak semudah buku tanah, serta melaksanakan hal-hal lain yang dapat membalikkan telapak tangan. Sebelum mencanangkan dilaksanakan secara online. “Kami tetap melaksanakan tahun 2020 sebagai kota kualitas, Kantor Pertanahan Kota proses validasi dengan Work From Home dan sistem piket,” Bogor telah menyelesaikan pendaftaran tanah pertama kali tambahnya. diwilayahnya. Jumlah bidang tanah di Kota Bogor menurut “Terdapat 18 orang staf yang mengerjakan validasi buku Data Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2018 terdapat tanah, validasi surat ukur dan juga validasi dan reposisi 257.801 bidang tanah, dari jumlah tersebut selama Kota bidang. Pekerjaan ini dapat dikerjakan dari rumah dengan Bogor berdiri hingga 2017 baru terdaftar 120.000 bidang. akses Komputerisasi Kantor Pertanahan dan juga slokaetnik, Dalam perjalanan pendaftaran tanah ini diketahui bahwa tambah Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kota Bogor, ternyata jumlah bidang tanah di kota bogor melebihi data Yoga Munawar. DHKP tersebut, yaitu sebanyak 276.665 bidang.“Tahun 2018 Dalam berkarya untuk masyarakat, halangan dan rintangan kami selesaikan 60.000 bidang melului PTSL dan tahun 2019 selalu ada. Terpenting adalah bagaimana mencari solusi dari ada optimalisasi sehingga kami dapat selesaikan sisanya, himpitan dan terus bekerja, karena kepentingan masyarakat sekitar 96.000 bidang,” ungkap Kepala Kantor Pertanahan adalah utama. (WN/LS, 13 Apr) Kota Bogor, Ery Juliani Pasoreh kepada Tim Humas, melalui sambungan telepon pada Senin (13/04/2020). Sebelum membicarakan kota lengkap lebih lanjut, harus dipahami terlebih dahulu apa tujuan dari pendaftaran tanah lengkap ini. Pendaftaran tanah lengkap ini bertujuan untuk membangun data bidang tanah terdaftar yang terpetakan, berkualitas, valid sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan serta melakukan pendaftaran tanah pertama kali untuk bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah administrasi, dimulai dari Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi. Jadi bisa disebut kota lengkap ini bukan hanya tentang terdaftarnya seluruh bidang tanah, namun juga bagaimana bidang tanah tersebut tervalidasi baik peta pendaftaran tanahnya, surat ukurnya, buku tanahnya maupun warkahnya. Kembali ke Kantor Pertanahan Kota Bogor, sampai dengan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 139

BUKA PELATIHAN PENYUSUNAN RDTR TINGKAT DASAR MELALUI VIDEO CONFERENCE, DIRJEN TATA RUANG: SEMANGAT BELAJAR DARI RUMAH RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR berkelanjutan yang mendorong LAYANAN KHUSUS pertumbuhan ekonomi,” ujar Dirjen Tata Ruang. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai upaya penjabaran pelaksanaan arahan strategi, percepatan penyelesaian RDTR dijabarkan dalam draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Ruang Tahun 2020 – 2024 di mana target penyelesaian RDTR adalah sejumlah 2.000 RDTR dengan salah satu terobosan yang diusung yakni terobosan meningkatkan standar kompetensi SDM di bidang Tata Ruang. “Peningkatan standar kompetensi SDM ini mencakup kualitas dan kuantitas, di mana untuk mencapai target penyelesaian Dalam menghadapi pandemik global Covid-19, RDTR tersebut dibutuhkan kurang lebih 8.000 SDM yang beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mampu memahami dan Menyusun RDTR itu sendiri,” ucap mengimbau langkah dan kebijakan untuk Abdul Kamarzuki. menghambat penyebaran virus corona, salah satunya yakni dengan belajar dari rumah. Sesuai dengan “Jika 2.000 RDTR sudah terwujud maka dengan begitu imbauan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ nantinya kita juga dapat mengoptimalkan layanan informasi Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap dapat pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di negara dalam rangka self financing sesuai dengan target bidang penataan ruang dengan belajar dari rumah yakni Kementerian ATR/BPN di tahun 2025,” tambahnya. dengan mengadakan Pelatihan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tingkat Dasar Melalui Metode e-Learning. Lebih lanjut, Abdul Kamarzuki berharap 879 peserta Karena dalam kondisi seperti sekarang ini di mana kita yang mengikuti Pelatihan Penyusunan RDTR kali ini harus menerapkan sistem Work From Home (WFH), Social dapat memahami produk-produk RDTR dan memahami dan Physical Distancing, maka Pelatihan Penyusunan proses penyusunan RDTR sehingga dapat menjadi acuan RDTR Tingkat Dasar kali ini dibuka langsung oleh Direktur penataan ruang di daerahnya masing-masing. “Setelah Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul mengikuti pelatihan ini saya berharap kita semua memiliki Kamarzuki melalui video conference dan di moderatori persepsi atau pemahaman yang sama dalam penyusunan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia penataan ruang, mampu memahami muatan dan prosedur (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Deni Santo pada Selasa penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) sesuai dengan (14/04/2020). ketentuan yang berlaku. Untuk itu, harus tetap semangat Dalam kesempatan tersebut, Abdul Kamarzuki mengikuti pelatihan ini, semangat belajar dari rumah,” tutur menyampaikan bahwa hingga saat ini RDTR yang telah Dirjen Tata Ruang. ditetapkan sebanyak 65 RDTR dari total kebutuhan kurang lebih 2.000 RDTR, sehingga dikhawatirkan akan berdampak Untuk diketahui, sebagai syarat menjadi tim teknis penyusun pada berjalannya proses pengajuan perizinan berusaha, RDTR dan PZ peserta harus menempuh 2 tingkat pelatihan, untuk itu perlu dilakukan percepatan penyelesaian RDTR. yaitu tingkat dasar dan menengah. Pada pelatihan tingkat “Percepatan penyelesaian RDTR sejalan dengan kebijakan dasar, peserta akan dilatih untuk mampu memahami Kementerian ATR/BPN yang tertuang dalam draft Rencana muatan dan prosedur penyusunan RDTR dan PZ sesuai Strategis Kementerian ATR/BPN bahwa strategic goals dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pada tingkat Kementerian ATR/BPN salah satunya adalah Penataan Ruang menengah, peserta akan dilatih untuk mampu menyusun berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan konsep RDTR dan PZ dengan baik dan benar. (LS, 14 Apr) 140 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MITIGASI DAMPAK COVID-19, KEMENTERIAN ATR/BPN BERIKAN STIMULUS PERTANAHAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pada rapat terbatas, 16 April 2020, Presiden Republik Stimulus selanjutnya adalah relaksasi perpanjangan hak Indonesia Joko Widodo memberikan arahan atas tanah.“Apabila ada perusahaan yang hak atas tanahnya agar langkah-langkah mitigasi dampak Covid-19, habis masa waktunya pada masa pandemi Covid-19 ini, perlu secepat-cepatnya dilakukan. Mendukung maka kami berikan kelonggaran hingga akhir tahun. Kami hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan tidak ingin perusahaan terganggu aktivitas bisnisnya karena Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberikan beberapa layanan pertanahan tidak optimal akibat Covid-19 ini,” ujar stimulus agar ekonomi tidak terdampak begitu kuat. Sofyan A. Djalil. “Pemerintah telah berupaya keras untuk menangani Selain itu, Sofyan A. Djalil juga menyampaikan bahwa untuk pandemi Covid-19. Tidak hanya dampaknya terhadap memudahkan masyarakat dan juga dunia usaha mengakses kesehatan namun juga dampak ekonomi. Kita berikan layanan pertanahan pada masa pandemi Covid-19, stimulus agar jangan sampai dampak ekonominya Kementerian ATR/BPN saat ini memiliki layanan hotline di unholdable,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil seluruh satuan kerja baik pusat maupun daerah. “Siapa kepada wartawan pada konferensi pers virtual, Jumat saja yang merasa pelayanan pertanahan kurang baik, maka (17/04/2020). dapat menghubungi nomor hotline tersebut,” pungkasnya. Upaya mitigasi yang disiapkan Kementerian ATR/BPN Pada konferensi pers virtual Kementerian ATR/BPN pertama di antaranya, yang pertama adalah pelayanan digital. sejak Pandemi Covid-19 ini Menteri ATR/Kepala BPN Menteri ATR/Kepala BPN menyampaikan bahwa pelayanan didampingi Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto, ini sebenarnya telah dimulai akhir tahun lalu, dan akan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Suyus dioptimalkan penggunaannya pada masa pandemi Windayana, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria Covid-19 ini. Pemanfaatan Ruang dan Tanah R.B. Agus Widjayanto serta “Ada 4 layanan digital yang telah dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki. (WN, 17 Apr) Kementerian ATR/BPN, yaitu Hak Tanggungan Elektronik, Roya, Pengecekan Sertipikat serta Zona Nilai Tanah (ZNT),” ujar Sofyan A. Djalil. Selain pelayanan ini, pelayanan pertanahan yang membutuhkan tatap muka langsung, tetap bisa dilaksanakan, namun dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah diatur dalam mencegah penyebaran Covid-19. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 141

MITIGASI COVID-19, KEMENTERIAN ATR/BPN PANTAU KONDISI KESEHATAN PEGAWAI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Hasil olahan Data Kondisi Kantor Pertanahan Kab. Penajam Prov. Kalimantan Timur, Kesehatan Pegawai di Kantor Pertanahan Kab. Muna Barat Prov. SulawesiTenggara, lingkungan Kementerian Kantor Pertanahan Kab. Kendal Prov. Jawa Tengah, dan Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Pertanahan Kab. Barru Prov. Sulawesi Selatan. Badan Pertanahan Nasional yang Informasi terkait Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di dilakukan oleh Puslitbang pada tanggal Kementerian ATR/BPN dapat diakses pada https://covid19. 6 sampai dengan 12 April 2020 terhadap atrbpn.go.id/ (18 Apr) 28.029 orang pegawai baik PNS maupun PPNPN dengan cara melakukan pengisian kuesioner didapat kan data bahwa Kondisi Kesehatan pegawai adalah sbb: a. Sehat : 22.348 orang (79,73%) b. Observasi : 3.468 orang (12,37%) c. ODP : 2.204 orang (7,86%) d. PDP : 9 orang (0,03%) e. Positif Covid-19: 0 (0,00%) Terhadap 9 orang PDP telah dilakukan konfirmasi pada tanggal 14 April 2020 dan diperoleh informasi bahwa sebanyak 5 orang sudah dalam keadaan membaik dan saat ini sudah masuk kantor, 4 orang masih dalam status PDP dan saat ini sedang melakukan isolasi mandiri ucap Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. selalu Kepala Pusat Penelitian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. 4 orang pegawai yang berstatus PDP tersebut bertugas di 142 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS SURYA TJANDRA : PEMIMPIN HARUS MELAYANI MASYARAKAT hal, yaitu harus mempunyai ketenangan dan optimisme, RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR pemimpin harus mempunyai empati tidak secara LAYANAN KHUSUS proposional tetapi juga untuk melayani serta mempunyai Salah satu imbauan Pemerintah di tengah pandemi komunikasi yang efektif. Di tengah masa pandemi sekarang Covid-19 ialah bekerja, belajar, dan ibadah di rumah. Surya Tjandra juga mengatakan bahwa pentingnya empati Sesuai dengan imbauan tersebut, Kementerian kepada sesama terlebih sebagai Kementerian ATR/BPN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus tetap melayani masyarakat. “Ingat yang stres gara- (ATR/BPN) menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan gara Covid-19 tidak cuma kita tapi orang-orang yang perlu Administrator Angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan layanan dari kita juga. Memang membutuhkan kesabaran, Pengawas Angkatan I dan Angkatan II dengan metode tapi ikhlas saja itu bagian dari pelayanan kita barangkali bisa pembelajaran jarak jauh (Distance Learning). menenangkan,” pungkas Surya Tjandra. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PPSDM) yang juga sekaligus sebagai moderator pada Angkatan I dan Angkatan II yang diikuiti oleh 120 kesempatan tersebut, Deni Santo, mengatakan bahwa orang peserta ini, dibuka oleh Wakil Menteri ATR/ narasumber kompeten dari lingkungan Kementerian ATR/ Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra melalui video BPN akan memberikan materi. “Beberapa narasumber conference Senin (20/4/2020). yang tentunya mempunyai kompetensi di bidangnya akan Surya Tjandra berpesan kepada peserta bahwa memberikan pengajaran di pelatihan kali ini. Dan karena kita harus siap dengan zaman sekarang, bekerja sudah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Administrasi semampu mungkin dengan segala yang ada, Negara (LAN) RI, kita mendapatkan akreditasi A, jadi kita karena di era sekarang membutuhkan tingkat diberikan penyelenggaraan 100% oleh Kementerian ATR/ kemampuan skill dan kemauan terus belajar BPN,” ungkap Deni Santoso. khususnya soal kepimpinan dan manajerial. Tujuan Pelatihan Kepimpinan berdasarkan Peraturan “Kepemimpinan tanpa administrasi itu namanya Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tidak ada apa-apa atau abstrak, administrasi tanpa tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Peraturan kepemimpinan itu nyasar bisa ngelantur kemana- Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 mana. Kita butuh kedua-duanya dan masing- tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator, adalah masing pemimpin dan administrator harus saling untuk mengembangkan Kompetensi Peserta dalam belajar,” ungkap Surya Tjandra. rangka memenuhi standar kompetensi manajerial Jabatan Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, Administrator/Pengawas di Kementerian ATR/BPN. (JR, 20 Surya Tjandra mengingatkan setidaknya ada 4 Apr) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 143

BANTU PMI, KEMENTERIAN ATR/BPN SELENGGARAKAN DONOR DARAH RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 7, Selasa (21/04/2020), yang diikuti oleh Pejabat Pimpinan (Covid-19), terdengar berita menyedihkan jika Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pegawai persediaan darah di Palang Merah Indonesia di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN (PMI) berkurang. Sebagai bentuk peduli Provinsi DKI Jakarta serta Kantor Wilayah BPN Provinsi penanganan Covid-19, Kementerian Agraria dan Tata Banten, yang seluruhnya berjumlah 189 orang. Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama PMI Pada kesempatan yang sama juga didistribusikan 1.228 mengadakan kegiatan donor darah. buah bantuan sosial dalam bentuk bahan pokok yang Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan terdiri dari beras, mie instan serta minyak goreng kepada Arief Sugoto mengatakan kegiatan donor darah ini pengemudi ojek online, pedagang kecil disekitar kantor, merupakan bentuk peduli kepada sesama terutama bagi satpam, petugas kebersihan, petugas keamanan serta yang membutuhkan darah. “Ini adalah bentuk kepedulian pegawai non ASN. Kementerian ATR/BPN bersama dengan Korps Pegawai Salah seorang penerima bantuan tersebut, Joni Suwitno Republik Indonesia (Korpri) serta pengurus Dharma Wanita (49), pengemudi ojek online, sangat berterima kasih karena Kementerian ATR/BPN dan Ikatan Karyawan/Karyawati mendapat bantuan tersebut. Bagi Joni, semenjak Covid-19 (Ikawati) Kementerian ATR/BPN kepada sesama,” ujar mewabah, pekerjaan ojek sehari-hari terhambat. “Semenjak Himawan Arief Sugoto. ada wabah virus Covid-19, penghasilan yang dibawa ke Ketua Pengurus Korpri Kementerian ATR/BPN, Gunawan rumah tidak seperti biasanya. Tapi saya bersyukur saja, mau Muhammad mengungkapkan bahwa kegiatan donor darah bagaimana lagi. Kondisi seperti ini, siapa saja merasakan ini berawal dari diskusi mengenai kurangnya stok darah di dampaknya,” katanya saat diwawancarai. PMI. Untuk itu, ia bersama Dharma Wanita (DW), Ikawati, Dewi (30), pengemudi ojek online perempuan, mengatakan serta PMI menyelenggarakan donor darah. “Kegiatan bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN ini yang dilaksanakan hari ini juga sudah dikoordinasikan sangat bagus. Ia mengapresiasi karena adanya bantuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara seperti ini sangat membantu. “Saya apresiasi atas bantuan dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB), Kepolisian Resor uang diberikan. Jujur saja, tidak mudah saat sekarang ini. Jakarta Selatan serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Harapan ke depan sih semoga ini berkelanjutan,” kata Dewi. Gunawan Muhammad. (21 Apr) Kegiatan donor darah ini dilaksanakan di Aula Prona Lantai 144 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DI TENGAH WABAH COVID-19, KEMENTERIAN ATR/BPN TETAP LAKSANAKAN PROGRAM KERJA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN Pandemi Corona Virus Disease RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR 2019 (Covid-19) saat ini LAYANAN KHUSUS mengurangi kegiatan setiap orang di Indonesia. Mulai dari Usaha Kecil Menengah (UKM), perusahaan swasta, hingga Kementerian/Lembaga terkena dampaknya. Hingga kini, hampir sebagian besar pekerja di Indonesia bekerja dari rumah atau Work From Home, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Tak terkecuali Kementerian Agraria RDTR di seluruh Indonesia, di mana 57 di antaranya sudah dan Tata Ruang/Badan Pertanahan terintegrasi OSS. Nasional (ATR/BPN) yang bertanggung Program kerja yang menjadi perhatian Presiden RI, Joko jawab dalam urusan tata ruang serta Widodo yakni penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Di awal Tahun Anggaran pertanahan menjadi komitmen Kementerian ATR/BPN. 2020, Kementerian ATR/BPN telah Progres hingga 17 April 2020, telah selesai 484 kasus menetapkan beberapa program kerja, yakni 1) Pendaftaran sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); 2) Reforma Agraria melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN menginstruksikan Program Redistribusi Tanah; 3) Rencana Detail Tata Ruang kepada seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (RDTR); 4) Layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el); serta agar menerapkan layanan elektronik, sebagai bentuk 5) Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. transformasi menuju era digital. Adanya layanan elektronik ini juga membuat layanan pertanahan tetap berjalan saat Di tengah wabah Covid-19, Kementerian ATR/BPN memang pandemi Covid-19. Selain itu, guna mencegah penyebaran telah menginstruksikan agar setiap Kantor Pertanahan virus tersebut, Kementerian ATR/BPN menginstruksikan melakukan kegiatan sosialisasi dengan jumlah peserta agar membatasi layanan konvensional/tatap muka dikurangi dan tetap mengikuti protokol pencegahan serta meminta agar Kantor Pertanahan melayani secara Covid-19. Kondisi ini membuat Program PTSL menghadapi elektronik, melalui Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN. kendala. Kendati demikian, hingga 17 April 2020, sudah Di balik adanya musibah selalu ada hikmah yang dapat terdaftar 1.652.964 bidang tanah melalui PTSL. diambil. Dengan adanya Covid-19 ini masyarakat kini lebih banyak mendaftarkan layanan pertanahan melalui Keinginan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum layanan elektronik. Menurut data Pusat Data dan Informasi hak atas tanah, tidak hanya diperoleh melalui program PTSL. Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Melalui Reforma Agraria, masyarakat juga bisa memperoleh Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN terdapat peningkatan kepastian hukum hak atas tanah. Sebagai salah satu bagian permohonan melalui layanan elektronik, jika dibandingkan dari program Reforma Agraria, redistribusi tanah dipandang dengan bulan Februari 2020 yang lalu, jumlah layanan penting. Apalagi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan elektronik yang telah dilaksanakan naik 46,29 persen, hutan maupun tanah terlantar, dan per tanggal 17 April sedangkan layanan non elektronik turun 40,84 persen. 2020 sudah didaftarkan 6.431 bidang tanah. Selain itu target awal pada Juli 2020 mendatang adalah bulan di mana seluruh Kantor Pertanahan telah siap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan melaksanakan pelayanan HT-elektronik. Namun karena Ruang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib pandemi Covid-19, ternyata setelah dilakukan exercise menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), 36 bulan seluruh kantor pertanahan telah siap melaksanakan setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, guna pelayanan HT-elektronik pada April 2020. (RH/LS, 25 Apr) mendukung Online Single Submission (OSS), Pemda wajib menerbitkan RDTR tersebut 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Elektronik diberlakukan. Presiden RI, Joko Widodo meminta agar RDTR segera rampung dan hingga 17 April sudah ada 8 (delapan) RDTR yang sudah rampung di seluruh Indonesia. Sebagai informasi, hingga saat ini sudah terdapat 65 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 145

TANGGAP DARURAT COVID-19, KEMENTERIAN ATR/BPN BERIKAN KEMUDAHAN PELAYANAN PENETAPAN DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Pandemi Covid-19 begitu mempengaruhi banyak sektor masyarakat, sehingga diperlukan petunjuk pelaksanaannya. LAYANAN KHUSUS seperti kesehatan, ekonomi, perdagangan, pelayanan “Pentingnya perpanjangan jangka waktu berlakunya hak dan sebagainya. Untuk itu, pemerintah perlu atas tanah dan jangka waktu pendaftaran surat keputusan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan setelah pemberian serta pembaruan hak atas tanah ini dimaksudkan selesainya pandemik ini, terlebih di sektor ekonomi. Seperti agar masyarakat tidak sulit untuk mengurus pertanahan kita ketahui, beberapa waktu lalu Presiden Republik Indonesia dalam keadaan seperti ini, karena seperti yang diketahui Joko Widodo memberikan arahan agar langkah-langkah banyak sektor yang terkena dampak pandemik ini. Dengan mitigasi dampak Covid-19, perlu dengan tanggap dilakukan. diberikannya kemudahan ini, masyarakat dapat terbantu yang Mendukung hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ sedang atau masih mengurus soal perpanjangan jangka waktu,” Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberikan kata Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief beberapa stimulus agar ekonomi tidak terdampak begitu kuat, Sugoto senada dengan bunyi dalam Surat Edaran tersebut. salah satunya dengan memberikan perpanjangan jangka waktu Dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa Kebijakan berlakunya Hak Atas Tanah dan jangka waktu pendaftaran Surat kemudahan pelayanan pertanahan yang diberikan untuk Keputusan Pemberian dan perpanjangan atau pembaruan Hak pelayanan penetapan hak atas tanah, sebagai berikut: Atas Tanah yang telah atau akan berakhir hingga akhir tahun. 1) Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai “Dalam kondisi Covid-19 ini tentu kita semua tahu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah dampak ekonominya, yang telah atau akan berakhir jangka waktunya pada artinya pemerintah terus melakukan berbagai tindakan masa status tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 untuk mengatasi jangan sampai karena Covid-19 ini dampak (Covid-19) terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020, diberikan ekonominya semakin unholdable. Kita harus selamatkan semua perpanjangan jangka waktu berlakunya hak sampai dengan aktivitas ekonomi. Di sini, peran Kementerian ATR/BPN adalah tanggal 31 Desember 2020. bagaimana kita bisa memberikan pelayanan pertanahan 2) Pemberian perpanjangan jangka waktu berlakunya kepada masyarakat jangan sampai terganggu karena tidak ada Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai layanan dari BPN,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil sebagaimana dimaksud pada angka 1) diproses sesuai saat melakukan konferensi pers virtual, Jumat (17/04/2020). dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, “Kementerian ATR/BPN akan berikan relaksasi bagi perusahaan dihitung sejak jangka waktu berakhirnya hak pada buku yang mungkin Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan tanah. (HGB)nya habis, kita perpanjang sampai dengan akhir tahun. 3) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Dengan kata lain, habisnya masa waktu HGU dan HGB dapat pemegang hak tidak mengajukan permohonan per­ mengganggu aktivitas bisnis para pengusaha termasuk semua panjangan hak, maka hak atas tanah dinyatakan berakhir. turunan yang terkait dengan masalah tersebut. Intinya adalah 4) Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang bagaimana BPN memberikan layanan dengan sebaik-baiknya, jangka waktu haknya telah berakhir sebelum tanggal 31 jangan sampai perusahaan melakukan PHK atau terganggu Maret 2020 tidak diberikan kebijakan kemudahan sesuai aktivitas bisnisnya karena pelayanan BPN yang tidak optimal,” dengan Surat Edaran ini. tambahnya. Kemudahan lain yang diberikan Kementerian ATR/BPN ialah Sejalan dengan hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN telah kebijakan kemudahan pelayanan pertanahan yang diberikan menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala untuk pelayanan pendaftaran surat keputusan pemberian, Badan Pertanahan Nasional Nomor 88.1/SK-HR.01/IV/2020 perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah. Namun Surat tanggal 16 April 2020 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Keputusan pemberian, perpanjangan atau pembaruan hak Berlakunya Hak Atas Tanah, dan Jangka Waktu Pendaftaran yang telah berakhir sebelum tanggal 31 Maret 2020 tidak Surat Keputusan Pemberian, Perpanjangan atau Pembaruan diberikan kebijakan kemudahan. Hak Atas Tanah yang Telah atau Akan Berakhir pada Masa Dengan adanya kebijakan kemudahan yang diberikan ini dapat Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengurangi beban masyarakat sekarang ini, sesuai dengan dan diteruskan melalui Surat Edaran Nomor 7/SE-100.HR.01/ Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang IV/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Kemudahan Pelayanan Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah pada Masa Status 2019 yang di mana sekarang ini masyarakat perlu diberikan Tanggap Darurat COVID-19 yang di dalamnya juga dibunyikan kemudahan dan tidak membebani masyarakat, karena kemudahan penyampaian kelengkapan dokumen validasi bukti Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN selalu hadir dalam setor pembayaran pajak atas pengalihan hak atas tanah berupa membantu kelangsungan hidup masyarakat seperti sekarang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan/atau ini. (LS/JR, 27 Apr) Pajak Penghasilan (PPh) sebagai bentuk kebijakan kemudahan pelayanan pertanahan untuk memberikan stimulus kepada 146 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

LANGKAH NYATA GUGUS TUGAS COVID-19 KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dampak pandemi Covid-19 yang masih belum membantu program tersebut untuk ikut serta dalam upaya bisa dipastikan kapan berakhirnya, perlu mendukung menekan penyebaran Covid-19, terlebih ditanggulangi bersama. Saat ini, peran khusus untuk membantu pahlawan kesehatan di beberapa pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat, RS dalam program tersebut,” kata Ketua Tim Gugus Tugas untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Covid-19 Kementerian ATR/BPN. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk tim Gugus Salah seorang Pramubakti Kementerian ATR/BPN, Saiful Tugas Covid-19 dan sebagai langkah nyata yang dilakukan mengucapkan terima kasih atas bantuan sosial yang salah satunya dengan memberikan bantuan sosial. diterima. “Sangat senang dengan adanya bantuan ini, “Misi kita di Gugus Tugas adalah untuk pencegahan. Selain bermanfaat apalagi sebentar lagi akan bulan puasa. Semoga itu juga membawa dampak kepada saudara-saudara ke depannya wabah ini akan segera membaik sehingga kita, maka di sini dibagikan 1.228 bantuan sosial kepada semuanya dapat kembali normal,” ujar Saiful. Pramubakti, Petugas Keamanan, Supir, Pegawai Pemerintah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah Non Pegawai Negeri (PPNPN), serta Pegawai Negeri Sipil mengumumkan bahwa virus corona yang tengah merebak (PNS) golongan II Kementerian ATR/BPN,” ujar Ketua Tim saat ini bisa dikategorikan sebagai pandemi global. Dengan Gugus Tugas Covid-19, Nurhadi Putra pada penyerahan dibentuknya Tim Gugus Tugas pada tanggal 3 April 2020 secara simbolis bantuan sosial di Lobi Kementerian ATR/ berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN BPN, Jakarta, Jumat (17/04/2020). Nomor 272/SK-100.TU.02.01/IV/2020 ini, diharapkan bukan Lebih lanjut Nurhadi Putra menjelaskan jika bantuan sosial saja dapat mencegah tetapi juga sebagai bentuk untuk ini juga akan dibagikan kepada eksternal. “Bukan hanya meringankan beban ekonomi internal maupun eksternal internal saja, kami pun membagikan kepada eksternal, Kementerian ATR/BPN. (TA/LS, 17 Apr) yaitu pedagang sekitar Kementerian ATR/BPN, pengemudi ojek online, juga masyarakat yang pendapatannya sangat terdampak pandemi ini,” kata Nurhadi Putra. Bukan hanya itu saja, nantinya juga akan diberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) kepada Rumah Sakit (RS) yang membutuhkan. “Kita juga akan membantu beberapa RS yang kekurangan APD. Kita menyesuaikan dengan RS yang sangat membutuhkan supaya tidak menumpuk di satu titik. Rencananya akan ada 5 RS dan yang baru terdata yaitu RS Islam Jakarta dan RS Kebayoran Lama,” lanjut Nurhadi Putra. “Kita juga berkolaborasi dengan Renald Kasali dengan program yang dimiliki yaitu kitabisa.com. Kami berkolaborasi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 147

KOMITMEN SELESAIKAN TARGET, KEMENTERIAN ATR/BPN TETAP JALANKAN PTSL DENGAN MENGUTAMAKAN PROTOKOL COVID-19 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR untuk investasi dan juga akan mempercepat LAYANAN KHUSUS proses pengadaan tanah, mempercepat proses perekonomian karena sudah jelas dan ada kepastian- Seperti kita ketahui, masih ada penularan virus corona kepastian yang nyata,” tambahnya. setiap harinya di Indonesia yang menyebabkan Berkenaan dengan adanya pandemi Covid-19 ini, pasien terpapar covid-19 terus bertambah. Untuk Kementerian ATR/BPN selain terus mengupayakan minimalisir penyebaran virus tersebut, Kementerian pendaftaran tanah dengan menggunakan protokol Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Covid-19 yang ketat, guna mendukung tetap BPN) tetap memperhatikan protokol pencegahan dan bergeraknya dunia usaha, memberikan relaksasi penanganan virus Covid-19 dalam pelaksanaan program- terhadap pelayanan penetapan hak atas tanah. Hak program kerjanya. Tak terkecuali dengan program prioritas Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai nasional yaitu program Pendaftaran Tanah Sistematis yang telah atau akan berakhir jangka waktunya pada Lengkap (PTSL). masa status tanggap darurat Covid-19 terhitung Perlu diketahui bahwa Kementerian ATR/BPN tahun sejak tanggal 31 Maret 2020, diberikan perpanjangan ini mendapatkan target pendaftaran 10 juta bidang jangka waktu berlakunya hak sampai dengan tanggal tanah. Kementerian ATR/BPN tetap berkomitmen untuk 31 Desember 2020. Sebagaimana telah diputuskan oleh menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah di Menteri ATR/Kepala BPN melalui Keputusan Menteri Agraria Indonesia pada tahun 2025 dan di tahun ini akan ada dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor penyesuaian target akibat adanya keterbatasan ruang gerak 88.1/SK-HR.01/IV/2020 tanggal 16 April 2020 tentang karena protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Hak Atas Tanah, serta realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. dan Jangka Waktu Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian, Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perpanjangan atau Pembaruan Hak Atas Tanah yang Telah Hubungan Hukum Keagrariaan (HHK), Suyus Windayana. atau Akan Berakhir pada Masa Status Tanggap Darurat Pegawai yang terjun ke lapangan di beberapa daerah yang Covid-19. sudah zona merah, harus tetap patuh terhadap protokol Pada kesempatan yang sama, Dirjen HHK juga berbicara Covid-19. “Daerah merah juga itu kan ada pembatasan tentang pungutan liar yang terjadi pada PTSL. Ia ruang masyarakat, jadi protokol Covid-19 di lapangan tetap menyampaikan bahwa pihak Kementerian ATR/BPN akan harus kita laksanakan, jadi tidak boleh mengumpulkan memberikan tindakan tegas kepada pegawai yang terbukti orang. Pegawai yang turun ke lapangan juga sangat melakukan pungutan liar. “Jika ada aparat kami yang terlibat dibatasi, mau ukur dibatasi, mau ambil data masyarakat pungutan liar, kami menerapkan standar aturan yang tegas, dibatasi,” ungkap Suyus Windayana pada saat diwawancarai jadi kalau ada isu-isu mengenai pungli dilaporkan saja ke oleh RRI di Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, kami. Kami sangat serius sekali untuk mendukung reformasi Jakarta Selatan pada Senin (27/04/2020). birokrasi,” ujar mantan Kepala Pusdatin dan LP2B ini. Di tengah pandemi dan pelaksanaan protokol pencegahan Layanan elektronik menjadi andalan Kementerian ATR/BPN Covid-19 yang ketat, PTSL terus dilaksanakan. Hal ini untuk pada situasi terdapatnya banyak batasan pergerakan seperti memastikan agar masyarakat mendapat jaminan hak atas saat ini. Terdapat beberapa pelayanan pertanahan yang tanah yang dimiliki. “Tujuannya adalah memberi kepastian telah dapat dilaksanakan dengan sistem elektronik, yaitu hukum kepada masyarakat, memberikan kepastian Hak Tanggungan, pengecekan sertipikat, Zona Nilai Tanah (ZNT) dan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). “Ada empat layanan utama, sekitar 40 persen yang bisa kita elektronikan. Hak Tanggungan bisa didaftarkan secara online, jadi PPAT dan bank daftar langsung sertipikat nanti kami kirim. Ini yang sedang kita selesaikan, mudah- mudahan bulan depan bisa kami selesaikan,” tutur pria yang lahir di Bandung 53 tahun silam ini. Terkait Hak Atas Tanah, Suyus Windayana berpesan kepada masyarakat yang memiliki bidang tanah untuk menjaga tanahnya, dipasang tanda batasnya, memanfaatkan tanahnya agar tidak rawan terjadi konflik, serta menjaga surat-surat sertipikat tanahnya agar jangan sampai hilang. (JR/RE/RH, 28 Apr) 148 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL