buku sipers issn

BUKA PENILAIAN KOMPETENSI, MENTERI ATR/ KEPALA BPN: ASN DI KEMENTERIAN ATR/BPN HARUS LEBIH KOMPETEN DAN KOMPETITIF RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam rangka penyelenggaraan penilaian dalam mendinamiskan suatu organisasi. \"Namun dalam kompetensi, Kementerian Agraria dan Tata mendinamiskan suatu organisasi kita juga memerlukan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pansel, khususnya di jabatan tertentu. Kita akan tetap melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya laksanakan pansel agar tidak kehilangan kompetisi di Manusia (PPSDM) menyelenggarakan kegiatan penilaian eksternal. Saya juga sangat berharap dan mendukung kompetensi bagi Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional bahkan siap mendorong ASN di BPN yang memang memiliki Muda di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kegiatan ini kompetensi yang baik agar dapat berkarya di tempat lain,\" terbagi menjadi dua bagian, tes tertulis dilaksanakan pada ungkap Sofyan A. Djalil. tanggal 3 s.d. 9 November 2020 dan dilanjutkan dengan \"ASN di masa kini dan di masa depan akan saling zigzag, simulasi dan wawancara pada tanggal 11 November s.d. 3 artinya pejabat di suatu kementerian dapat menjabat di Desember 2020. kementerian lain. Bahkan mungkin nanti pemerintah akan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa menerapkan aturan revolving door di mana seseorang yang penilaian kompetensi ini adalah bagian dari pengembangan sebelumnya bekerja di birokrasi bisa merasakan bekerja ke sumber daya manusia (SDM). \"Penilaian kompetensi ini private sector dengan diberikannya cuti di luar tanggungan bagus dalam meningkatkan SDM dan ini merupakan negara dengan masa waktu tertentu agar dapat merasakan bagian yang sistematik, sebagai upaya pemerintah untuk pengalaman yang lain,\" lanjut Sofyan A.Djalil. memperbaiki kinerja ASN, di BPN sejauh ini pengembangan Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Deni Santo SDM sudah relatif cukup baik namun tentu harus terus kita mengatakan kegiatan ini bukan semata-mata untuk perbaiki,\" kata Sofyan A. Djalil, saat membuka kegiatan proses seleksi jabatan. \"Kegiatan penilaian kompetensi ini Penilaian Kompetensi di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, bukan semata untuk seleksi jabatan, namun juga dalam melalui video conference, Selasa (03/11/2020). rangka membangun data profil kompetensi yang nyata Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengutarakan bahwa dengan dari individu yang bersangkutan dan keperluannya sangat sistem penilaian pengembangan ASN yang baik dapat luas tidak hanya untuk keperluan jabatannya namun untuk melahirkan pimpinan yang berkompeten di lingkungan mengembangkan potensinya sampai sejauh mana nanti ATR/BPN. \"Kalau pengembangan ASN kita baik maka nanti bisa kita kembangkan potensinya untuk memenuhi visi misi kita tidak perlu lagi melakukan panitia seleksi (pansel) kalau di Kementerian ATR/BPN,\" ujarnya. SDM kita mendukung itu suatu kemajuan yang luar biasa Kegiatan yang merupakan upaya pemenuhan database kalau kita mampu melahirkan pimpinan-pimpinan yang potensi dan kompetensi pegawai dalam rangka penerapan berasal dari BPN,\" kata Menteri ATR/Kepala BPN. merit system ini diikuti oleh 1.945 orang, yang dibagi dalam Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa pansel juga diperlukan 5 (lima) batch.. (RE/LS, 3 Nov) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 249

KEMENTERIAN ATR/BPN SELENGGARAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SOSIO KULTURAL RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Tata nilai dan budaya organisasi merupakan hal momentum yang sangat baik karena sudah terdapat yang sangat penting dalam sebuah organisasi, peraturan menteri terkait dengan nilai-nilai organisasi. “Ini karenanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ merupakan satu momentum yang sangat baik untuk bisa Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan dan menjadi contoh menjadi model dan pada menetapkan nilai-nilai kementerian dalam Keputusan akhirnya membuat seluruh staf di bawah bisa menerapkan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 115/SK-OT.02/V/2020. Nilai- budaya ini,” ujar Psikolog dan juga Co-Founder Managing nilai tersebut yakni Melayani, Profesional, Terpercaya. Oleh Patner & Chief Facilitator dari PT Dharma Bidadara Adimulya. sebab itu Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan webinar Pada kesempatan ini, narasumber kedua Dr. Ahmad Muklis mengenai pengembangan kompetensi sosial kultural Yusuf, Executive Coach Anggota Gugus Tugas Nasional dengan tema “Penerapan Tata Nilai dan Budaya Organisasi GNRM Kemenko PMK RI menyampaikan bahwa pemimpin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan perubahan merupakan momentum tersendiri. “Ketika Nasional (ATR/BPN) dalam Pelayanan Pertanahan” pada dilakukan akan merubah siklus perubahan dan pada Selasa (03/11/2020). ujungnya akan menjadi kinerja,”ujarnya. Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan “Tidak ada perubahan yang dapat dideligasikan kecuali Pertanahan Nasional Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan kita melakukannya bersama-sama dan itu dimulai dari para Muhammad saat membuka webinar ini mengatakan bahwa inisiator,” tambahnya. webinar kali ini cukup penting bagi jajaran Kementerian Tenaga ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumberdaya ATR/BPN. “Nilai-nilai organisasi sangat penting bagi setiap Manusia, Adriani Sukmoro menyebutkan bahwa ada 6 organisasi karena dengan adanya nilai-nilai yang kita program yang akan diterapkan di seluruh kantor-kantor pahami lalu kita implementasikan dalam sikap dan perilaku pertanahan, yang merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai organisasi, maka visi, misi, dan tujuan dari sebuah organisasi Kementerian ATR/BPN, yaitu: 1. Program Siap Transformasi akan tercapai dengan lebih cepat dengan lebih baik,” Digital; 2. Program Zero Defect; 3. Program Perbaikan ucapnya. Terus Menerus; 4. Program Positive Vibes; 5. Program ATR/ Gunawan Muhammad menambahkan bahwa telah terbukti BPN Peduli; 6. Program Everybody is an Expert. “Keenam organisasi swasta yang mempunyai nilai-nilai organisasi program internalisasi itu akan diterapkan di seluruh kantor yang baik dan diimplementasikan oleh seluruh anggota Kementerian ATR/BPN,” ucapnya. organisasi tersebut membuat organisasinya menjadi lebih Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian menambahkan maju. “Banyak organisasi-organisasi swasta yang menjadi bahwa program-program yang telah disusun oleh maju, menjadi berkembang dengan cepat, dan menjadi Kementerian ATR/BPN akan dikembangkan dan nantinya sangat kompetitif karena mempunyai nilai-nilai organisasi akan dibuatkan Peraturan Menteri. “Tadi kurang lebih ada yang bagus dan itu memang betul-betul diimplementasikan 6 program yang telah kita susun tapi ini masih bisa kita oleh seluruh anggota organisasi tersebut,” tambahnya. kembangkan dan nantinya kita akan buatkan peraturan Narasumber pertama pada kegitan ini, Daisy M.E Suhari menteri,” ujar Dalu Agung Darmawan. (RK, 3 Nov). mengemukakan bahwa kegiatan ini merupakan suatu 250 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WUJUDKAN VISI KEMENTERIAN ATR/BPN MENUJU BIROKRASI BERSTANDAR DUNIA MELALUI SDM UNGGUL RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Percepatan pendaftaran tanah terus dilakukan melalui ketentuan, meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan Program PendaftaranTanah Sistematis Lengkap (PTSL). dan pelatihan, memberikan kontribusi positif bagi profesi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata (Surveyor Berlisensi, KJSB, Asosiasi Profesi), menjaga semangat Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dituntut kebersamaan dan kerja sama, serta menjunjung tinggi kode untuk dapat menghasilkan produk pendaftaran tanah dengan etik profesi. kualitas yang baik, maka diperlukan suatu daya dukung yang Sebagai informasi, petugas ukur Kementerian ATR/BPN terdiri luar biasa terkait aspek Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dari ASN (Jabatan Fungsional) dan non ASN (SKB). Jumlah sehingga tidak menimbulkan masalah kemudian hari. Petugas Ukur ASN diperkirakan akan bertambah pada tahun \"Sesuai dengan visi dari Kementerian ATR/BPN salah satunya 2021 dikarenakan terjadi perubahan jabatan struktural yaitu terwujudnya standar kompetensi SDM yang profesional menjadi jabatan fungsional. Jumlah SKB aktif berkisar 72% dari menuju birokrasi berstandar dunia,\" ujar Direktur Pengukuran keseluruhan SKB serta ruang lingkup pekerjaan meliputi survei dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang, Agus Wahyudi, dan pemetaan di bidang pertanahan dan ruang. dalam acara talkshow virtual expo Hari Agraria dan Tata Ruang Talkshow yang di moderatori oleh Kepala Lab Geoinformatika Nasional (Hantaru) 2020 dengan tema \"Masa Depan Surveyor dan Infrastruktur Informasi GeoSpasial, Teknik Geodesi Kadastral\" melalui video conference, Selasa, (03/11/2020). Universitas Gadjah Mada (UGM), Trias Aditya, merupakan Lebih lanjut dijelaskan bahwa strategi yang harus dilakukan salah satu dari rangkaian talkshow virtual expo 2020 yang terkait dengan peningkatan kualitas adalah membangun dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 5 November 2020. (TA/RK, 3 SDM yang memilki kompetensi dan kapasitas yang terstandar. Nov) Untuk itu kualitas dan kapasitas Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB) bersama dengan juru ukur ASN sebagai ujung tombak Kementerian dalam pelayanan pengukuran dan pemetaan khususnya pada program strategis nasional seperti PTSL, harus ditingkatkan dan distandarkan terlebih dahulu. \"Bukan hanya melalui SDM saja, digitalisasi juga dapat mempercepat proses pengukuran dan pemetaan. Survey Tanahku diharapkan menjadi solusi pengukuran dan pemetaan di era digital. Aplikasi Survey Tanahku menjadi jembatan agar hasil pengukuran lapangan langsung masuk ke dalam proses bisnis pemetaan bidang tanah dan pendaftaran tanah,\" ungkapnya. Agus Wahyudi mengatakan bahwa tantangan ke depan yang dihadapi oleh para juru ukur adalah menjaga kualitas hasil pekerjaan dengan melaksanakan prosedur sesuai dengan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 251

MENJADI UJUNG TOMBAK PELAYANAN, PEJABAT PENGAWAS DIMINTA TERUS BERINOVASI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR besar manfaatnya untuk LAYANAN KHUSUS masyarakat, para peserta yang telah membuat aksi perubahan harus dipastikan bahwa perubahan itu benar-benar dilaksanakan dan dapat dirasakan manfaatnya,” tambahnya. Staf Ahli Menteri ATR/ Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi mengimbau para peserta agar perubahan-perubahan yang telah dicanangkan harus dikembangkan menjadi sesuatu yang bisa menjadi tolok ukur keberhasilan. Sehingga apa yang sudah dilakukan Dalam menghadapi tantangan yang semakin bisa menjadi suatu kebanggaan untuk organisasi dan bisa berat khususnya pada bidang pelayanan publik, menjadi contoh untuk yang lain. “Dengan ini saya berharap tentu diperlukan strategi yang baik. Dalam hal sekali kepada Bapak/Ibu peserta pelatihan kepemimpinan ini, seorang pejabat pengawas yang menjadi pengawas teruskan berkarya dan tunjukkan bahwa ujung tombak dalam pelayanan harus membuat inovasi seorang pejabat pengawas bisa memberikan yang terbaik agar dalam pelayanan publik dapat memangkas birokrasi untuk bangsa dan negara ini, sehingga ada dampak yang yang dirasa terlalu rumit dan panjang. dirasakan oleh masyarakat bahwa pelayanan saat ini sangat “Selama mengikuti pelatihan, tentunya para peserta mudah dilaksanakan,” imbuhnya. telah mempelajari bagaimana ide dan strategi dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan masyarakat bisa merasakan dampak terhadap pelayanan Kompetensi PPSDM Kementerian ATR/BPN yang sekaligus yang diberikan. Maka dari itu, pelatihan ini merupakan sebagai Ketua Pelaksana kegiatan PKP Angkatan III dan IV suatu kesempatan yang baik untuk dapat mempelajari dan melaporkan bahwa pelatihan diselenggarakan dengan selanjutnya bisa dilaksanakan dalam hal meningkatkan metode distance learning dan dilaksanakan mulai tanggal pelayanan terhadap masyarakat,” ujar Staf Ahli Menteri 6 Juli sampai dengan 6 November 2020. “Peserta PKP ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Angkatan III dengan jumlah awal 40 (empat puluh) orang, 1 Muhammad saat menutup Pelatihan Kepemimpinan (satu) orang meninggal dunia atas nama M.Yuni Paturnawan, Pengawas Angkatan III dan IV secara virtual, Jumat S.ST. (Provinsi Jambi) dengan jumlah menjadi 39 (tiga puluh (06/11/2020). sembilan) orang dan peserta PKP Angkatan IV berjumlah Lebih lanjut, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang 40 (empat puluh) orang. Seluruh peserta dapat mengikuti Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa inovasi adalah pelatihan dengan baik dan antusias dalam menerima suatu hal yang baru atau pembaharuan, maka peserta materi yang diberikan oleh pengajar dan narasumber,\" ucap dapat membuat hal baru dalam rangka meningkatkan Bambang Gunawan. pelayanan, sehingga dapat membawa dampak yang sangat besar terhadap organisasi dalam hal pelayanan, meskipun Dalam laporannya, ia juga menyampaikan bahwa kegiatan kondisi saat ini sangat berbeda dengan kondisi sebelum- pembelajaran tidak hanya mengulas teori saja, tetapi juga sebelumnya. “Bangsa Indonesia saat ini tengah berjuang pembahasan masalah dan studi lapang. “Interaksi secara melawan Covid-19, banyak sekali sektor-sektor usaha yang distance learning tidak hanya berlangsung satu arah dari terdampak dengan kondisi saat ini. Kementerian ATR/ narasumber, tetapi juga bersifat dialogis dalam bentuk BPN sebagai lembaga yang salah satunya mengemban tanya jawab ataupun diskusi dan pemberian tugas-tugas. tugas dalam bidang tata ruang dan pertanahan harus bisa Sebagai pengayaan materi, para peserta juga melakukan menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” kata Gunawan studi lapang ke berbagai instansi, yang mana pada saat Muhammad. studi lapang peserta bisa mengadopsi dan mengadaptasi “Dengan kondisi saat ini sebagai penyelenggaran keunggulan strategi peningkatan kualitas kinerja,” kata negara harus bisa memberikan sesuatu yang sangat Bambang Gunawan. (LS/RE, 6 Nov) 252 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN KINI PUNYA MARS BARU RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Muhammad, M.P.A bersama dengan Heri Mulianto, S.ST., Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sekarang sudah M.Si,\" tambah Yulia Jaya Nirmawati. mempunyai Mars ATR/BPN. Sebelumnya, Mars Penjurian melibatkan baik dari internal Kementerian ATR/ yang dinyanyikan adalah Mars Badan Pertanahan BPN maupun dari pemerhati musik serta musisi handal Nasional. tanah air. Dari Kementerian ATR/BPN, sebagai juri antara \"Hari ini diumumkan pemenang lomba cipta Mars ATR/ lain Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto, Direktur BPN dalam rangka peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Nasional, bertepatan dengan Hari Tata Ruang Nasional ke-28 R.B. Agus Widjayanto serta Direktur Jenderal Tata Ruang dan sekaligus juga penutupan Hantaru 2020 yang ditutup Abdul Kamarzuki. Sedangkan dari eksternal, terdapat Tri oleh Menteri ATR/Kepala BPN,\" ujar Kepala Biro Hubungan Agung Kristanto, Wakil Pemimpin Redaksi Harian KOMPAS, Masyarakat, Yulia Jaya Nirwawati, Minggu (08/11/2020). Eramono Soekaryo SH, serta musisi yang juga pemilik Tercatat 50 peserta mengirimkan demo \"mars\" kepada sekolah musik Purwa Tjaraka. panitia. Hasil cipta lagu tersebut diseleksi oleh tim juri \"Secepatnya nanti kami akan edarkan lirik Mars ATR/ dengan sangat ketat. Baik dari segi musikalitas maupun segi BPN kepada seluruh unit baik di pusat maupun di daerah nilai-nilai yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti nilai agar dapat dinyanyikan dengan baik,\" pungkas Yulia Jaya kementerian dan juga penataan ruang. Nirmawati. (WN/RE, 8 Nov) \"Pemenang lomba cipta mars ini adalah Drs. Gunawan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 253

HANTARU TAHUN 2020 RESMI DITUTUP RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2020. \"Di tengah pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak Tahun 2020 resmi ditutup. Kegiatan tersebut masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, tetapi dengan ditutup oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ adanya digitalisasi kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), meriah,\" ujarnya. Sofyan A. Djalil, di Pusat Pengembangan Sumber Daya Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengapresiasi Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Jawa Barat seluruh insan Kementerian ATR/BPN yang telah bekerja keras (08/11/2020). selama ini. \"Saya kira puncak acara hari ini sangat meriah Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penutupan dan diisi dengan kegiatan yang positif. Kita mendapatkan HANTARU tahun ini dilaksanakan dengan protokol dampak positif dari kegiatan yang dilakukan hari ini. Apa kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Acara penutupan yang dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN diharapkan juga dilaksanakan melalui video conference di Kantor dapat dilaksanakan juga oleh Kementerian lain dan bukan Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kab/Kota di hanya di Jabodetabek-Punjur saja,\" tuturnya. seluruh Indonesia. Meski di tengah pandemi, peringatan HANTARU Tahun \"Terima kasih untuk kemeriahan hari ini, walaupun di tengah 2020 tetap dilaksanakan di seluruh Indonesia. Mulai dari pandemi Covid-19 tetapi tidak melunturkan semangat kita tanggal 24 September sampai 8 November yang bertepatan dalam penutupan Hantaru tahun 2020. Saya ucapkan terima dengan Hari Tata Ruang Nasional. Penutupan Hantaru kasih juga untuk keluarga besar Kementerian ATR/BPN yang diawali dengan Fun Bike yang diikuti oleh pejabat serta staf mengikuti melalui video conference,\" ujar Sofyan A. Djalil. Kementerian ATR/BPN. Serta dilakukan juga peresmian pilot Lebih lanjut dijelaskan bahwa digabungnya tata ruang dan project sumur resapan oleh Menteri ATR/Kepala BPN beserta BPN semakin membuat banyak nilai tambah khususnya jajaran dalam rangka mendukung implementasi Peraturan untuk masyarakat. \"Peran kita semakin hari semakin Presiden terkait kawasan Jabodetabek-Punjur. bertambah. Saya sangat berharap Kementerian ini menjadi Melalui HANTARU 2020, diharapkan dapat saling institusi dunia yang dapat memiliki nilai tambah untuk mempererat hubungan pertemanan dan keakraban antar masyarakat,\" ungkapnya. karyawan satu dengan yang lainnya. Serta seluruh karyawan Ketua Panitia Hantaru 2020, Sufrijadi mengapresiasi dapat kembali ke rutinitas kerja dengan performa lebih baik, semangat seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN meskipun lebih semangat, dan lebih produktif sehingga membawa di tengah pandemi Covid-19 dalam merayakan Hantaru Kementerian ATR/BPN yang melayani, profesional dan terpercaya. (8 Nov) 254 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TURUT SERTA ATASI BANJIR, KEMENTERIAN ATR/BPN BANGUN SUMUR RESAPAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 60 \"Ini menunjukkan wawasan lingkungan hidup Kementerian Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan ATR/BPN lebih baik, bisa dikembangkan ke kementerian/ Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, lembaga lain dan juga seluruh masyarakat Indonesia, karena Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur), banjir ini bukan hanya masalah di Jabodetabekpunjur,\" Kementerian ATR/BPN sebagai pengampu tata ruang ujarnya. menginisiasi pembangunan sumur-sumur resapan di ruang Pembangunan sumur resapan ini akan dihitung biaya dan terbuka kantor-kantornya. Hal tersebut disampaikan oleh spesifikasinya yang kemudian akan didaftarkan pada LKPP Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada Penutupan sebagai acuan pengadaan barang. Hantaru 2020 di Kompleks PPSDM, Minggu (08/11/2020). Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan Pada kesempatan ini Menteri ATR/Kepala BPN meninjau sumur resapan ini dengan menyumbangkan dana melalui 11 sumur resapan yang dibangun pada kompleks PPSDM. platform penggalangan dana kitabisa.com. Penggalangan \"Ini adalah pilot project, semoga ke depan semakin banyak, dana dengan tagar #bersamacegahbanjir ini direncanakan sehingga run off water semakin kecil,\" ujar Sofyan A. Djalil. untuk menghimpun sejumlah dana untuk membangun \"Ini adalah bentuk fungsi sosial dari tanah, ada di dalam 1.000 sumur resapan pencegah banjir. (8 Nov) Undang-Undang Pokok Agraria,\" jelas Menteri ATR/Kepala BPN. Semakin kecil air yang langsung mengalir ke sungai merupakan salah satu upaya pengendalian banjir. Di mana seperti kita ketahui bersama, Jabodetabekpunjur merupakan wilayah yang tidak luput dari bencana banjir setiap tahunnya. Pembangunan proyek percontohan sumur resapan ini mendapat apresiasi dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi II DPR RI. \"Harus menjadi program kita semua, tidak hanya membicarakan tata ruang, namun juga dampak lingkungan ketika kita hidup pada tanah dan ruang tersebut,\" ujarnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 255

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ATR/BPN TEKANKAN ASPEK KUALITAS DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ akan fokus pada pelayanan sertipikat 1 lembar, maka Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yaitu dibutuhkan pengadaan barang/jasa yang mendukung hal Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan tersebut,” tambah Himawan Arief Sugoto. dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia. Sebagai penutup sambutannya, Himawan Arief Sugoto Untuk mencapai visi tersebut tentu, perlu menyusun berpesan untuk melakukan satu pengadaan barang dan strategi program untuk rencana ke depannya. Oleh karena jasa melalui Pra-DIPA dengan mencari formula yang cepat itu, dibutuhkan hasil kinerja yang baik dengan perlu dan baik serta memiliki kualitas yang tinggi. “Teman-teman memperhatikan aspek kualitas. di daerah harus memberikan nilai kerja yang objektif. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Karena pengukuran itu merupakan suatu titik awal yang Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto saat paling riskan dalam produk kita. Maka sangat penting sekali membuka acara Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/ pengukuran yang berkualitas dan tervalidasi,” tutupnya. Jasa dengan tema “Menyukseskan Pelaksanaan Pengadaan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Agustin Samosir Barang/JasaTA 2021 melalui Pra-DIPA”yang diselenggarakan menjelaskan kegiatan ini dilakukan untuk mempercepat di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Senin (09/11/2020). pengadaan barang dan jasa sekaligus forum jumpa dengan “Aspek kualitas ini sangat penting mengingat program penyedia. Sehingga kita mempunyai gambaran utuh pengadaan barang sebagai jalan untuk mencari penyedia melihat apa-apa saja kegiatan penyediaan barang dan jasa yang berkomitmen dalam menyediakan barang dan jasa di tahun 2021. untuk meningkatkan kualitas. Kita tahu salah satunya yang Selain membuka acara Bimtek Pengadaan Barang/Jasa, cukup masif adalah untuk melaksanakan program PTSL,” Sekjen Kementerian ATR/BPN juga me-launching Aplikasi ungkap Sekjen Kementerian ATR/BPN. Monitoring dan Reporting (AMOR). Aplikasi ini berguna Berlatar belakang dari hal tersebut, Sekjen Kementerian untuk memonitoring rekap pelaksanaan tender, non tender, ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa layanan pengadaan maupun e-purchasing, rekap penyedia pemenang tender barang/jasa pada tahun 2021 s/d 2024 akan fokus untuk dan rekap paket pekerjaan Pokja, dan rekap realisasi dan kegiatan digitalisasi, program strategis dan layanan efisiensi anggaran. (AF/RZ/RK, 9 Nov) pengadaan secara elektronik. “Karena tahun depan kita 256 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MELALUI TALKSHOW, RAKERDA KANWIL BPN PROVINSI SULAWESI TENGGARA RESMI DIBUKA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah pertanahan, hanya harus didukung oleh cetak biru berupa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi tata ruang. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/ Sulawesi Tenggara resmi dibuka. Kegiatan yang BPN, Sunraizal mengatakan tata ruang adalah panglima dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari, Kamis pembangunan. \"Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (12/11/2020) dibuka dengan sesuatu yang tidak biasa, yakni (RTRW), sudah hampir selesai di daerah, namun yang dengan talkshow. Kegiatan talkshow tersebut di moderatori menjadi kendala adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Harapannya, daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra, yang dapat menyelesaikan RDTR. Pembangunan daerah juga membuka rakerda tersebut. menjadi lebih mudah apabila ada RDTR, terutama jika mau Talkshow ini menghadirkan narasumber Gubernur Provinsi mengembangkan kawasan wisata ataupun menjamin Sulawesi Tenggara, Ali Mazi; Inspektur Jenderal Kementerian terciptanya lapangan kerja baru dengan hadirnya investasi,\" ATR/BPN, Sunraizal; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN bidang kata Irjen. Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad; serta Sekretaris Senada dengan Irjen, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad bahwa Nur Endang Abbas. Selain itu, diikuti oleh perwakilan Kementerian ATR/BPN saat ini memang gencar mencapai Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, target-target kerja yang ditetapkan. Namun, tidak hanya Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi mengejar kuantitas tetapi juga kualitas. \"Terkait kualitas dan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kuantitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melalui video conference. (PTSL), kita memang terus berkoordinasi dengan aparat Dalam kesempatan tersebut, Sekda Pemprov Sulawesi desa. Selain itu, untuk kegiatan pengadaan tanah, peran Tenggara mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara Pemda sangat vital karena mulai dari penetapan lokasi dan merupakan masa depan Indonesia. Ia menuturkan bahwa perencanaan, merupakan kewenangan pemerintah daerah. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki banyak sumber daya Dengan didukung oleh Pemda, pelaksanaan pengadaan mineral serta sumber daya laut yang melimpah. \"Kandungan tanah bisa berjalan dengan baik,\" ujarnya. mineral di provinsi ini cukup melimpah. Ada emas, nikel, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengatakan aspal, serta perikanan. Untuk sektor kehutanan, semua bahwa komunikasi yang baik perlu dijalin antara K/L dengan potensi juga ada. Tentunya melihat perspektif ke depan, pemerintah daerah. \"Terhadap bidang agraria, kerjasama terutama pembangunan yang diawali dengan pengadaan dalam bidang agraria dan tata ruang, serta pemanfaatan tanah, kita membutuhkan dukungan dari Kementerian tanah akan mendukung akselerasi pembangunan di daerah, ATR/BPN. Alhamdullilah, sampai saat ini berjalan lancar dan serta meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan. provinsi kami terus menggeliat menuju menjadi lebih baik,\" Masyarakat sangat bersyukur karena adanya program kata Nur Endang Abbas. sertipikasi yang diselenggarakan oleh BPN, yang merupakan Pembangunan suatu provinsi tidak lepas dari aspek garda terdepan dalam kegiatan pendaftaran tanah,\" ujar Ali Mazi. (RH/RE, 12 Nov) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 257

KEMENTERIAN ATR/BPN LUNCURKAN APLIKASI PATROL TARU DI BADUNG RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Patrol Taru merupakan program gagasan Direktorat apresiasi dan mengucapkan terima kasih karena Kabupaten Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Badung telah dibantu dan difasilitasi dalam penyusunan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Patrol Taru. \"Dengan adanya aplikasi Patrol Taru ini dapat Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang bekerja mengurangi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung, dalam Kabupaten Badung,\" tutur I Ketut Lihadnyana. rangka mendukung pengendalian pemanfaatan ruang yang Lebih lanjut, Pjs. Bupati Kabupaten Badung mengatakan melibatkan partisipasi dari masyarakat. bahwa Patrol Taru ini telah diintegrasikan dengan aplikasi Budi Situmorang selaku Direktur Jenderal PPTR meresmikan Sidumas yang merupakan wadah layanan aspirasi dan langsung aplikasi Patrol Taru yang ditandai dengan pengaduan masyarakat Kabupaten Badung. \"Sidumas ini pemukulan gong di Bali Nusa Dua Convention Hall pada bersifat pengaduan umum, sedangkan Patrol Taru lebih Jumat, (13/11/2020). \"Program ini diluncurkan pertama kali spesifik membahas mengenai penataan ruangnya. Dengan di Kota Medan pada tahun 2018 dan saat ini dikembangkan adanya integrasi ini diharapkan menjadi satu kesatuan untuk. Kabupaten Badung dan nanti Kota Malang,\" ujar sistem dalam upaya percepatan penanganan layanan Dirjen PPTR ketika memberikan sambutan. pengaduan di Kabupaten Badung,\" ungkapnya. Dirjen PPTR menjelaskan bahwa Patrol Taru mencoba Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah BPN untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat terhadap proses Provinsi Bali, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, penataan ruang dengan menyediakan kanal laporan jika Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Badung, ditemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten/kota. “Dengan tersedianya informasi mengenai Kabupaten Badung, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang aksesibel dan Informatika Kabupaten Badung. (AF/NN, 13 Nov) informatif akan membantu masyarakat dalam melihat kesesuaian rencana dengan kondisi eksisting yang berada di lapangan,” jelas Budi Situmorang. Dirjen PPTR menilai bahwa peran masyarakat dalam mengembangkan aplikasi ini sangat besar. “Jika ada yang bilang masyarakat tidak boleh ikut serta dalam aplikasi ini, itu bohong karena konsen kita adalah masyarakat, tanpa masyarakat aplikasi ini tidak ada artinya. Karena nantinya masyarakat Kabupaten Badung jika menemukan penataan ruang yang melanggar, bisa difoto kemudian di-upload di aplikasi Patrol Taru dan pemerintah daerah dapat memeriksa laporan dan memberikan tindak lanjut,” ungkapnya. Sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, Pjs. Bupati Kabupaten Badung I Ketut Lihadnyana menyampaikan 258 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERKUAT SISTEM AUDIT, KEMENTERIAN ATR/BPN BENTUK INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN \"Selain itu, nantinya Inspektorat Bidang Investigasi juga Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan tugas Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan fungsi unsur Kementerian ATR/BPN, serta melakukan Kementerian ATR/BPN menunjukkan bentuk keseriusannya penyusunan laporan hasil investigasi dan kegiatan dalam menegakkan peraturan serta memperbaiki dan pendukungnya,\" jelas Sunraizal. memperkuat sistem audit di lingkungan Inspektorat Sebagai garda terdepan dalam upaya mendeteksi, mitigasi Jenderal Kementerian ATR/BPN. dan penanganan terjadinya kecurangan di lingkungan \"Ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Nomor Kementerian ATR/BPN, Inspektur Bidang Investigasi, Brigjend 16 Tahun 2020. Saat ini Inspektorat Jenderal memiliki Pol. Yustan Alpiani mengungkapkan diperlukan audit Inspektorat Wilayah dan Inspektorat Bidang Investigasi profesional di bidang audit forensik dan audit investigasi. sebagai pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan audit,\" ujar \"Audit investigatif adalah salah satu bentuk dari audit tujuan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal pada tertentu, yang bertujuan untuk mengungkapkan terjadi Konferensi Pers yang dilaksanakan secara virtual, Jumat atau tidaknya suatu penyimpangan terhadap peraturan (13/11/2020). perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian Lebih lanjut, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/ negara,\" ucap Brigjend Pol. Yustan Alpiani. BPN menuturkan bahwa Inspektorat Bidang Investigasi Dalam audit investigatif, Brigjend Pol. Yustan Alpiani mempunyai tugas dalam melaksanakan penyiapan menuturkan bahwa pengumpulan dan evaluasi bukti perumusan kebijakan pengawasan internal, audit investigasi dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan dan kegiatan pendukungnya terhadap kasus-kasus audit investigatif. \"Hal tersebut dengan fokus pada upaya pertanahan dan tata ruang, kasus pelanggaran administratif pengujian hipotesis untuk mengungkapkan fakta-fakta dan disiplin pegawai dan pengaduan pada seluruh satuan dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan, organisasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. pihak-pihak yang terkait terlibat atas penyimpangan, dan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara,\" tutur Inspektur Bidang Investigasi. \"Harapan ke depan, dengan terbentuknya Inspektorat Bidang Investigasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN dapat berperan sebagai garda terdepan dalam upaya mendeteksi, mencegah dan menangani terjadi kecurangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN sebagai dukungan untuk memperkuat implementasi Sistem Pengendalian Intern dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, clean government dan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance,\" pungkas Brigjend Pol. Yustan Alpiani. (LS/JR, 13 Nov) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 259

RAKERDA BPN PROVINSI SULAWESI TENGGARA RESMI DITUTUP RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, saat Rakerda LAYANAN KHUSUS kemarin, mendorong ia untuk menyelenggarakan Kongres Rakyat dan Pemerintah Kepulauan. \"Dalam kongres nanti, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah Badan akan diundang 9 provinsi, yang ada pulaunya. Sulawesi Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara akan menjadi tuan rumah. Pemda maupun Tenggara resmi ditutup, Jumat (13/11/2020). Kanwil BPN Provinsi dari 9 provinsi tadi akan kita undang Penutupan Rakerda tersebut dilakukan oleh plus kantah yang mengurusi pertanahan di pulau-pulau Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan tersebut. Pesertanya nanti masyarakat adat. Kongres nanti Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya akan membicarakan masalah-masalah masyarakat adat di Tjandra. Rakerda ini diikuti oleh seluruh jajaran Kantor kepulauan atau yang hidup di pulau-pulau serta mencari Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. solusinya,\" ujar Surya Tjandra. Dalam sambutan penutupan Rakerda tersebut, SuryaTjandra Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Elias Tedjo mengungkapkan bahwa ia sangat bersyukur diberikan mengatakan bahwa ia mengapresiasi kerja keras jajaran kesempatan menutup Rakerda Kanwil BPN Provinsi Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melakukan Sulawesi Tenggara pada tahun ini. Baginya bertemu jajaran sertipikasi tanah-tanah PT PLN, yang disupervisi oleh KPK. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara \"Rakerda kali ini juga beda dari tahun-tahun sebelumnya merupakan pengalaman berharga. \"Awal jadi wakil menteri, karena dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara saya tidak bisa tidur. Saya tidak banyak mengetahui apa itu serta Wamen ATR/Waka BPN,\" ujar Kakanwil BPN Provinsi Kementerian ATR/BPN, apa yang mereka kerjakan. Saya juga Sulawesi Tenggara. sudah meminta ekspose dengan internal Kementerian ATR/ Pada penutupan Rakerda tersebut juga diberikan BPN, sama saja, saya belum tahu persis tentang kementerian penghargaan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ini,\" kata Surya Tjandra. yang berprestasi. Adapun para pemenangnya adalah: 1) \"Hingga pada Bulan November 2019, saya mengikuti Rapat Kategori Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN. Disana (BMN), diberikan kepada Kantah Kabupaten Konawe saya berkenalan dengan para Kakanwil BPN Provinsi serta Selatan; 2) Kategori Pelaksanaan PTSL, diberikan kepada Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) se-Indonesia. Mulai Kantah Kabupaten Buton Selatan; 3) Kategori Pelaksanaan dari situ saya berdiskusi, menjalin komunikasi hingga Redistribusi Tanah, diberikan kepada Kantah Kabupaten akhirnya tahu apa saja yang harus kita lakukan kedepan. Muna; 4) Kategori Respon Pengaduan Masyarakat, Yang jelas, Rakerda kali ini, saya dapat banyak pengalaman diberikan kepada Kantah Kabupaten Bombana; 5) Kategori mengenai pertanahan di Sulawesi Tenggara,\" sambung Penanganan Perkara Pertanahan, diberikan kepada Kantah Wamen ATR/Waka BPN. Kabupaten Konawe; 6) Kategori Pencanangan Eksternal Kementerian ATR/BPN berfokus pada pendaftaran tanah, Zona Integritas, diberikan kepada Kantah Kabupaten pelaksanaan Reforma Agraria, memberikan layanan Buton Utara; 7) Kategori Penyertipikatan Tanah Aset PT pertanahan terbaik, penanganan sengketa dan konflik PLN, diberikan kepada Kantah Kabupaten Kolaka Utara; 8) pertanahan serta memberantas mafia tanah. Bagi Wamen Kategori Kegiatan Penyertipikatan Tanah Pemda, diberikan ATR/Waka BPN, apa yang dikerjakan oleh Kementerian ATR/ kepada Kantah Kabupaten Konawe Utara; 9) Kategori BPN adalah bentuk rekaman peradaban. \"Apa yang kita Penyertipikatan Tanah Aset Badan Usaha Milik Negara kerjakan akan terus ada. Sertipikat tanah yang Bapak/Ibu (BUMN), diberikan kepada Kantah Kabupaten Bombana. hasilkan itu akan selalu dikenang oleh masyarakat, anak Selain itu, ditandantangani juga Nota Kesepahaman antara cucu mereka. Turun temurun,\" katanya. Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggaran dengan Badan Kesan lain dari Rakerda ini, bagi Surya Tjandra adalah banyak Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sulawesi Tenggara. melahirkan ide-ide baru ke depan. Pertemuan dengan \"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kantah- kantah yang dinilai berprestasi. Namun, apa yang dicapai oleh kantah-kantah yang mendapat penghargaan tadi, merupakan kerja keras kita bersama. Semoga dapat memotivasi kita semua agar memberikan yang terbaik bagi Kementerian ATR/BPN. Selain itu, kita juga melihat banyak masjid dan pesantren di Sulawesi Tenggara yang belum memiliki sertipikat tanah. Adanya MoU pada hari ini, mudah-mudahan dapat mempercepat pendaftaran tanah- tanah wakaf sehingga dapat menimbulkan kenyamanan dalam beribadah,\" kata Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara. (RH/RE, 13 Nov) 260 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PEROLEH PENGHARGAAN DARI PT PLN, SEKJEN APRESIASI KERJA KERAS KANWIL BPN Memasuki Hari Listrik RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Nasional ke-75, Wakil LAYANAN KHUSUS Direktur Utama (Wadirut) PT PLN (Persero) ber­ yang tercepat dalam melakukan reform sehingga persepsi sama jajaran mendatangi Kantor masyarakat terhadap kerja Kementerian ATR/BPN semakin Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ baik,\" ujar Himawan Arief Sugoto. Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Wadirut PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyebutkan BPN) guna memberikan penghargaan bahwa PT PLN (Persero) mempunyai aset tanah sebanyak atas kerja keras Kementerian ATR/ 93.000 persil bidang tanah, yang memiliki sertipikat tanah BPN dalam mendaftarkan aset-aset tidak sampai setengahnya. \"Berdasarkan MoU antara PT PLN tanah PT PLN (Persero). Penghargaan (Persero) dengan Kementerian ATR/BPN, kami memiliki cara tersebut diterima langsung oleh untuk menyelesaikannya karena aset tanah ini merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Himawan amanat dari negara, yang dititipkan kepada PT PLN Arief Sugoto dan Tenaga Ahli Menteri (Persero),\" kata Wadirut PT.PLN (Persero). ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa sebagai Tanah, Arie Yuriwin di Aula PTSL, Rabu tindaklanjut MoU, PT PLN (Persero) bersama jajaran Kanwil (18/11/2020). BPN Provinsi membentuk tim bersama untuk mendaftarkan Dalam sambutannya, Sekjen aset-aset tanah PT PLN (Persero). \"Di lapangan kami mengatakan bahwa setahun yang lalu, bergerak bersama dengan tim BPN, yang bahkan kami lihat Kementerian ATR/BPN mengadakan di lapangan, tim tersebut bekerja bersama sampai masuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT PLN hutan, hingga ke perbukitan,\" ujarnya. (Persero). Usai ditandatanganinya MoU tersebut, ia langsung \"Selama ini kami juga dibimbing dan memperoleh meminta kepada jajaran Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dukungan oleh Ibu Arie Yuriwin. Beliau merupakan sosok BPN Provinsi agar segera berkoordinasi dengan jajaran yang tidak pernah lelah dalam memberikan saran maupun PT PLN (Persero) di daerah. \"Alhamdulilah, ditindaklanjuti support kepada kami. Untuk itu, penghargaan yang kami dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih atas kerja berikan hanya sebagai simbol saja karena apresiasi kami keras Saudara semua,\" ujar Himawan Arief Sugoto. terhadap kerja Kementerian ATR/BPN tidak ternilai. Terima Kementerian ATR/BPN memang terus berfokus kasih,\" pungkasnya. (RH/RK, 18 Nov) menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, mempercepat Reforma Agraria, menyukseskan pembangunan infrastruktur nasional, penanganan masalah pertanahan hingga memberantas mafia tanah. \"Ini bentuk komitmen kami, kami terus proaktif membantu semua pihak, baik instansi pemeritah maupun masyarakat. Kami upayakan terdapat kepastian hukum atas tanah,\" kata Sekjen. Sekjen sangat senang atas penghargaan yang diterima saat ini. Ia mengibaratkan bahwa PT PLN (Persero) itu seperti urat nadi di dalam tubuh negara ini. \"Jika listrik itu mati, maka negara ini bisa lumpuh, tidak bisa bergerak. Harapan kami setelah memperoleh sertipikat atas tanah, PLN dapat mengoptimalisasi untuk memberikan nilai tambah dalam kegiatan operasional PLN,\" katanya. Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN juga mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) atas Praktik Baik Pemanfaatan Peta Digital Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha. \"Selain itu, kita juga sudah banyak melakukan reform. Dalam hal layanan, kita sudah melakukan layanan hak tanggungan elektronik, melakukan digitalisasi warkah/dokumen pertanahan serta kita akan meluncurkan sertipikat elektronik. Kita ingin kementerian ini menjadi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 261

KEMENTERIAN ATR/BPN APRESIASI KINERJA PPAT DAN PPATS RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR ancaman bagi mereka. Itu beberapa bentuk LAYANAN KHUSUS ketidak pastian hukum dalam bidang pertanahan ini mempunyai implikasi kemana-mana,\" jelas Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Menteri ATR/Kepala BPN. tentunya memiliki tugas yang berat, karena seorang Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan PPAT dipercaya negara untuk menjadi pejabat PPAT adalah profesi yang sangat terhormat negara bersama dengan Kementerian Agraria dan yang dipercayakan oleh negara sebagai Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk pejabat pembuat akta tanah. Oleh sebab itu, ia melayani publik di bidang pertanahan. \"Acara ini adalah mengharapkan agar anggota PPAT melaksanakan untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya tugas kerjanya sesuai dengan standar etika yang telah PPAT,\" ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam dikeluarkan oleh organisasi PPAT. Kedisiplinan sambutannya pada saat membuka acara PPAT Awards dan kepatuhan pada kode etik yang ada, sangat Banten 2020 secara daring pada Jumat (20/11/2020). diharapkan untuk selalu dijunjung oleh PPAT. Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan \"Kalau ada PPAT yang melakukan tindakan pidana, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita laporkan ke polisi supaya profesi ini betul- Kementerian ATR/BPN tidak akan bisa bekerja efektif, betul terjaga integritasnya dalam rangka sama- efisien, dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya sama mengabdi kepada masyarakat yang telah jika PPAT tidak dalam perahu yang sama. \"Oleh sebab itu memberikan amanah kepada kita,\" tambahnya. kita ingin PPAT ini bersama dengan BPN satu langkah, satu Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN irama dalam rangka melayani publik,\" kata Sofyan A. Djalil. pada kesempatan tersebut juga mengutarakan Tujuan utama pelayanan Kementerian ATR/BPN menurut apresiasinya atas terselenggaranya kegitan Sofyan A. Djalil adalah memberikan kepastian hukum di PPAT Awards Banten 2020. \"Saya berharap acara bidang pertanahan, karena menurutnya ketidakpastian ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya, agar tercipta hukum di bidang pertanahan memiliki implikasi yang pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan sangat luas. Tidak hanya bagi masyarakat, investasi juga dan pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada sangat bergantung pada adanya kepastian hukum atas masyarakat dan masyarakat menikmati pelayanan yang tanah. Investor akan menghindar jika kepastian hukum baik, lebih transparan dan lebih terpercaya,\" ucap Himawan tanah tidak terjamin. Arief Sugoto. “Lalu bagi orang yang membeli atau menjual tanah, kalau Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN tidak ada kepastian hukum akan menyebabkan transaksi Provinsi Banten, Andi Tenri Abeng melaporkan bahwa bisnis tidak bisa berjalan, kemudian bagi masyarakat yang kegiatan PPAT Awards Banten 2020 merupakan kegiatan punya tanah, ketidakpastian hukum akan menyebabkan tahunan dalam rangka pembinaan dan pengawasan para PPAT di Banten serta memberikan motivasi kepada seluruh PPAT di Banten untuk terus meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. \"Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kebaikan bagi pelayanan masyarakat khususnya di bidang pertanahan yang bersentuhan dengan teman-teman PPAT dan PPATS,\" ujar Andi Tenri Abeng. Dalam memberikan apresiasi kepada PPAT dan PPATS di Provinsi Banten, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten memberikan penghargaan ke dalam beberapa nominasi. \"Tahun ini kami berikan apresiasi kepada 1.717 PPAT dan PPATS di Provinsi Banten dengan beberapa nominasi seperti PPAT Terpatuh dalam Pelaksana Jabatan, PPAT Terproduktif dalam Melayani Masyarakat, PPAT Tertinggi dalam Permohonan Elektronik, PPAT Terbaik Versi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, PPAT Terinovatif yang sangat mendukung PSN kita, kemudian kami juga memberikan penghargaan kepada MPPW unsur PPAT dan MPPD yang sudah mempunyai ruang sekretariat,\" tutur Andi Tenri Abeng. (LS/TA, 20 Nov) 262 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN TERIMA PANSUS PENGAWASAN PEMULIHAN PASCA BENCANA SULAWESI TENGAH RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pemulihan lokasi terdampak bencana alam di terkendala pembebasan tanah serta perlu lahan yang Sulawesi Tengah masih terus berlangsung. lebih luas lagi untuk membangun huntap, dengan target Pemerintah terus bekerja sama dengan Pemerintah 1.000 rumah. \"Selain itu, ada beberapa lahan yang akan Daerah guna memulihkan kondisi kehidupan dibebaskan masih berstatus Hak Guna Bangunan (HGB), masyarakat di sana. Atas hal tersebut, DPRD Provinsi Sulawesi untuk itu perlu dijelaskan oleh Kementerian ATR/BPN,\" ujar Tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Budi Luhur Larengi. Pemulihan Pasca Bencana Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Adanya likuefaksi membuat letak tanah milik masyarakat Moutong (Padagimo). Tujuannya adalah mengumpulkan menjadi bergeser, sehingga tidak jelas kepemilikannya. keterangan dari kementerian/lembaga terkait pelaksanaan Selain itu, ditemukan juga permasalahan kepemilikan pemulihan pasca bencana di Provinsi Sulawesi Tengah tanah, di mana pemiliknya sudah meninggal namun serta menyampaikan hasil keterangan tersebut kepada sertipikat tanahnya diagunkan di bank. \"Terakhir, Pemda masyarakat. sudah banyak membangun beberapa huntap namun hal ini \"Hari ini kami berkunjung ke Kantor Kementerian Agraria tidak dibarengi oleh pembagian sertipikat tanah di wilayah dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna tersebut. Mohon penjelasan juga,\" kata Budi Luhur Larengi. beraudiensi serta konsultasi terkait pemulihan daerah yang Menanggapi hal tersebut, Arie Yuriwin mengatakan bahwa terdampak bencana alam di Palu, Sigi, Donggala dan Parigi penetapan lokasi pembangunan huntap berada di atas Hak Moutong,\" ujar Ketua Pansus Budi Luhur Larengi, di Aula Guna Bangunan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah PTSL, Jumat (20/11/2020). tidak memberika ganti rugi kepada pemilik Hak Guna Budi Luhur Larengi didampingi oleh 2 orang pimpinan Bangunan karena mereka secara sukarela melepaskan pansus lainnya, 10 orang anggota pansus serta 6 orang staf tanahnya. pansus. Mereka diterima oleh Staf Ahli Menteri ATR/Kepala Terkait penyertipikatan tanah, Tenaga Ahli Menteri ATR/ BPN Bidang Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhammad; Kepala BPN menyampaikan keterangan bahwa hingga saat Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan ini belum ada SK Wali Kota/Bupati setempat terkait nama- Tanah, Arie Yuriwin; serta Direktur Bina Pengadaan dan nama masyarakat yang tinggal di huntap. \"Kami perlu Pencadangan Tanah, Nurhadi Putra. nama-nama tersebut guna dapat memberikan sertipikat Ketua Pansus melanjutkan bahwa kedatangan tim pansus tanah. Selama belum ada SK, mohon maaf, kami tidak bisa ini membawa beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan menerbitkan sertipikatnya,\" kata Arie Yuriwin. (RH/RK, 20 oleh Kementerian ATR/BPN. Ia menyebutkan bahwa Nov) pembangunan hunian tetap (huntap) di wilayah Kota Palu KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 263

KERJA KEMENTERIAN ATR/BPN KINI LEBIH BAIK RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan bidang tanah desa per desa dengan melibatkan pemerintah Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan desa serta pemerintah daerah,\" ujar Sofyan A. Djalil. perbaikan dalam berbagai hal, mulai dari Program Trisula maupun Trijuang ini mendaftarkan tanah layanan pertanahan hingga menegakkan disiplin desa per desa dalam arti yang sebenarnya. \"Outputnya terhadap para aparaturnya. Dalam hal layanan pertanahan, nanti seluruh tanah di desa tersebut akan dapat terlihat, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan transformasi termasuk poligon terkait fasilitas umum, bantaran sungai ke layanan elektronik. Saat ini, ada empat layanan yang bahkan batas-batas antar desa menjadi lebih jelas. PTSL terintegrasi elektronik, yakni Hak Tanggungan Elektronik dengan model ini akan terus diuji coba. Target kita adalah (HT-El), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengecekan mendaftarkan tanah di kota-kota besar, untuk di luar Jawa Sertipikat Tanah, serta pembuatan Surat Keterangan adalah ibukota provinsi serta kota-kota besarnya,\" ungkap Pendaftaran Tanah (SKPT). \"Banyak yang mengakui bahwa Menteri ATR/Kepala BPN. kini kerja kita lebih baik,\" ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Program pengadaan tanah guna mendukung Sofyan A. Djalil saat memberikan pengarahan kepada pembangunan infrastruktur nasional juga terus dikerjakan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Barat oleh Kementerian ATR/BPN. \"Pemerintah juga mengapresiasi di Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat, Selasa (24/11/2020). kerja Kementerian ATR/BPN terkait ini. Di Sumatra Barat Guna mendukung transformasi digital tersebut, sendiri walau pembebasan tanah jalan tol arah Padang ke Kementerian ATR/BPN juga terus melaksanakan digitalisasi Pekanbaru ini terdapat kendala, tapi sudah menemukan dokumen-dokumen pertanahan. Untuk itu, Sofyan A. Djalil pola penyelesaian. Kita juga perlu giat lakukan sosialisasi berpesan agar setiap jajaran Kementerian ATR/BPN, baik kepada masyarakat,\" kata Menteri ATR/Kepala BPN. di Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) Selain program-program pertanahan, Kementerian ATR/BPN Kabupaten/Kota agar dapat menjaga dokumen pertanahan. memiliki program pengembangan sumber daya manusia. \"Saat ini Kementerian ATR/BPN sedang menuju transformasi Kanwil BPN Provinsi Sumatra Barat pada tahun ini menerima digital dan ditargetkan pada tahun 2024 semua layanan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru sebanyak 25 orang dan pertanahan sudah terintegrasi elektronik,\" ujar Menteri ATR/ saat ini mereka sudah disebar ke kantor-kantor pertanahan. Kepala BPN. \"ASN baru ini secara kualitas sangat bagus, untuk itu perlu Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya diberikan tantangan dan kesempatan. Tujuannya agar mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia mereka semua bisa perform,\" imbuh Sofyan A. Djalil. melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Ramah-tamah ini merupakan rangkaian kunjungan (PTSL). Program tersebut mampu mendaftarkan kurang lebih kerja Menteri ATR/Kepala BPN di Provinsi Sumatra Barat. 30 juta bidang tanah dalam kurun waktu 2017-2019, dan Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN menghadiri rapat saat ini juga sedang giat dikerjakan oleh kantor pertanahan, koordinasi bersama PT PLN (Persero) dan KPK di Hotel Gran kendati ada pandemi Covid-19. \"Provinsi Jawa Tengah dan Zuri. (RH/LS, 24 Nov) Provinsi Jawa Timur mengenalkan program pertanahan yaitu Trisula dan Trijuang. Program ini mendaftarkan seluruh 264 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN DORONG PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PROPERTI Pandemi Covid-19 mem­ RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR beri pukulan telak LAYANAN KHUSUS kepada industri properti di tahun 2020 ini. Pemerintah Indonesia berupaya untuk membangkitkan industri properti ini melalui pemberian kebijakan, intensif atau stimulus. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto saat menjadi narasumber pada acara Economic Outlook yang diselenggarakan oleh Berita Satu dengan tema \"Membangkitkan Industri Properti\", Rabu, (25/11/2020). Kementerian ATR/BPN terus mendorong sektor properti agar tumbuh dengan integrasi tata ruang, baik ruang udara, darat, laut dan dalam bumi Undang-Undang Cipta Kerja ada beberapa penambahan yang disebut satu produk Rencana Tata Ruang (RTR). muatan baru terkait penyelenggaran pengadaan tanah bagi \"Pada penyelenggaraan penataan ruang, kami melakukan pembangunan untuk kepentingan umum. \"Salah satunya penyederhanaan produk RTR, percepatan penetapan ialah pengadaan tanah untuk Program Strategis Nasional Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dibuatnya platform dapat dilakukan oleh badan usaha, perubahan status tanah digital penyebarluasan informasi RTR, karena digitalisasi dilakukan sampai dengan penetapan lokasi, penetapan dan transparansi inilah akan memasyarakatkan tata ruang,\" lokasi pengadaan tanah skala kecil oleh Bupati/Wali Kota,\" ujar Himawan Arief Sugoto. imbuhnya. Sekjen Kementerian ATR/BPN juga menuturkan bahwa Pemerintah saat ini selalu kesulitan dalam menyiapkan Kementerian ATR/BPN sangat gencar melaksanakan tanah untuk pembangunan, maka perlu dibentuk Bank pengadaan tanah dalam 5 (lima) tahun terakhir. \"Undang- Tanah. \"Pemerintah perlu mengatur kembali penguasaan Undang (UU) Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan dan pengendalian tanah untuk kepentingan pembangunan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan masyarakat. Bank tanah nanti juga akan mempunyai cukup efektif. Namun, setelah kita jalankan 8 (delapan) tugas dan fungsi melakukan kegiatan perencanaan, tahun UU ini, masih ada beberapa hal yang harus diperkuat perolehan tanah, pengadaan tanah, pengelolaan tanah, dan ditingkatkan,\" tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN. pemanfaatan tanah dan pendistribusian tanah,\" ungkap Untuk itu, Himawan Arief Sugoto mengatakan pada Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto. Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida mengapresiasi RPP Sektor Kementerian ATR/BPN karena sesuai semangat UUCK. \"Pada RPP Penataan Ruang RDTR digital didesain compatible dengan Online Single Submission, pada Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah untuk pembangunan kawasan perumahan dan pemukiman,\" katanya. Direktur Lippo Group, John Riady mengatakan pertumbuhan industri properti diukur dari 3 (tiga) aspek. \"Pertama sentimen positif dari UUCK, ini menjadi dorongan penting bagi sektor properti. Kedua aspek demografik dari bangsa Indonesia dan ketiga dukungan dari bank-bank mengenai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang baik,\" pungkasnya. (JR, 25 Nov) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 265

KEMENTERIAN ATR/BPN RAIH KUALIFIKASI CUKUP INFORMATIF PADA PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR transparansi, akuntabilitas, inovasi, serta partisipasi ke LAYANAN KHUSUS dalam setiap aspek pelayanan informasi kepada publik,” pesan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pada kesempatan lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanahan Nasional (ATR/BPN) raih kualifikasi ATR/BPN mengucapkan selamat kepada jajaran karena Cukup Informatif pada Penganugerahan telah berhasil dalam menjalankan reformasi birokrasi Keterbukaan Informasi Publik. Acara dan menerapkan nilai-nilai Kementerian. \"Ini merupakan Penganugerahan ini digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KI suatu program yang cukup berhasil dari reformasi Pusat) secara virtual melalui Zoom serta dapat disaksikan birokrasi dalam menanamkan nilai-nilai kementerian, melalui YouTube, Rabu (25/11/2020) dengan dihadiri oleh melayani profesional dan terpercaya. Dan tentu ke Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin. depannya kementerian kita akan terus bebenah Dalam acara tersebut, Ketua KI Pusat, Gede Narayana diri membangun sistem informasi pelayanan agar mengumumkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) menjadi kementerian yang informatif dan terbuka bagi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik (BP) kepentingan masyarakat,\" tutur Himawan Arief Sugoto. Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Pelaksanaan monev untuk mengukur kepatuhan BP oleh Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi KI Pusat 2020 ini penuh dinamika di tengah pandemi Negeri, dan Partai Politik. Penganugerahan ini diberikan Covid-19. Seluruh tahapan monev mulai dari sosialisasi, oleh KI Pusat setiap tahunnya kepada Badan Publik yang penyampaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) untuk menerapkan dan menjalankan Undang-Undang Nomor 14 diisi BP, verifikasi SAQ hingga tahap presentasi sampai Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). puncak penganugerahan dilaksanakan sesuai protokol Pada kesempatan ini, Gede Narayana menyampaikan terima kesehatan. kasih kepada seluruh pimpinan BP yang telah berpartisipasi Penilaian monev Badan Publik (BP) tahun 2020 melibatkan dan berkomitmen terhadap Keterbukaan Informasi 8 (delapan) juri dari kalangan akademis, peneliti, pegiat Publik. \"Penganugerahan ini jangan dimaknai sebagai keterbukaan informasi dan media massa. kontestasi antar Badan Publik, melainkan sebagai tolok ukur Untuk diketahui, Kementerian yang memperoleh implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia,\" Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 imbuh Gede Narayana. dengan kualifikasi Informatif untuk Kategori Kementerian Setelah memberikan anugerah kepada Badan Publik (BP) antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian dalam kualifikasi Informatif, Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Amin menyampaikan apresiasinya dan mengingatkan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, untuk terus bertahan dalam visi untuk menjaga serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan mengembangkan kualitas pelayanan publik agar semakin Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, baik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Kepada Badan Publik yang masih masuk kualifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan bahkan Tidak Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Informatif, saya berpesan agar terus melakukan akselerasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator dan perbaikan implementasi keterbukaan informasi publik Bidang Perekonomian, Kementerian Kelautan dan dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai-nilai Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. (NR/LS, 25 Nov) 266 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN TERIMA DIPA TAHUN 2021 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan efektif dan tepat sasaran. Seluruh rupiah di APBN dan APBD Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terima Daftar harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat,” Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun pungkas Presiden. 2021, Rabu (25/11/2020). Jika pada tahun- Menteri Keuangan Sri Mulyani pada kesempatan ini tahun sebelumnya Penyerahan DIPA bersamaan dengan menyampaikan bahwa total keseluruhan belanja negara penyerahan Buku Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan tahun 2021 sebesar Rp2.750,0 triliun, pagu belanja K/L Dana Desa ini dilaksanakan secara langsung oleh Kepala dialokasikan sebesar Rp1.032,0 triliun diberikan kepada Negara di Istana Negara, karena kondisi Pandemi Covid-19, 87 K/L, yang kebijakannya diarahkan untuk melanjutkan kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Pada kesempatan pemulihan sosial ekonomi serta mendukung berbagai ini Presiden didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua reformasi, utamanya kesehatan, pendidikan, dan MPR RI Puan Maharani serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. perlindungan sosial. Presiden menyampaikan bahwa tahun 2020 adalah Kementerian ATR/BPN sendiri mendapat anggaran tahun yang sangat sulit, tidak mudah dan tahun 2021 sejumlah Rp8,9T. Dibagi menjadi 3 progran besar yaitu nanti Indonesia masih akan menghadapi tantangan Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, Program ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Program Dukungan ketidakpastian. “Kita tidak dalam kondisi normal, semua Manajemen. (WN, 25 Nov) harus pindah channel ke Extraordinary, agar berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi,” ucap Presiden. Dengan penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di awal waktu ini Presiden menginginkan belanja agar segera direalisasikan. “Lakukan lelang sedini mungkin, agar bisa menggerakkan ekonomi pada awal tahun 2021,” ujar Presiden. \"Meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, kecepatan, ketepatan, akurasi, harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita, baik di bidang Kesehatan maupun bidang ekonomi, ini harus juga segera pulih Kembali,” tambah presiden. “Agar bisa menggerakkan ekonomi, baik nasional dan daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 267

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KEMENTERIAN ATR/BPN KINI SEMAKIN BAIK RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Melayani publik, adalah tugas pokok dan fungsi Kemen PAN-RB ini tentunya akan menjadi bagian penting dari aparatur negara. Kualitas layanan institusi publik penilaian Reformasi Birokrasi,\" tambahnya. dapat dilihat dari banyak sisi, salah satunya \"Saya berharap ke depan semakin baik, menjadi motivasi melalui bagaimana ia menangani pengaduan untuk unit kerja lain di Kementerian ATR/BPN,\" pungkasnya. dari publik yang ia layani. Untuk instansi sebesar Kementerian Diwawancarai terpisah, Kepala Bagian Informasi Publik ATR/BPN, melayani pengadministrasian pertanahan di seluruh pada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Indonesia, perkara complain handling ini adalah perkara yang Adhi Maskawan menyampaikan, “Apresiasi terhadap Kantor harus dihadapi sehari-hari. Pertanahan Kota Bogor yang telah berkomitmen penuh Complain handling atau penanganan pengaduan masyarakat terhadap penanganan pengaduan masyarakat. Komitmen ini Kementerian ATR/BPN kini semakin baik. Salah satu unit dapat dicontoh oleh unit kerja lain.\" kerjanya, Kantor Pertanahan Kota Bogor mendapatkan Adhi Maskawan juga menyampaikan bahwa bagi Kementerian penghargaan Top 15 Kompetisi Pengelolaan Pengaduan ATR/BPN penghargaan ini merupakan reward dari upaya Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020, Kategori Unit Pengelola Kementerian ATR/BPN dan seluruh unit kerjanya yang kini Pelayanan dari Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara tengah memperbaiki sistem dan tata kelola pengaduan dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rabu (25/11/2020) di Jakarta. masyarakat. “Ini membuktikan bahwa Kementerian ATR/BPN Selain capaian yang diraih Kantor Pertanahan Kota Bogor ini, telah berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kementerian ATR/BPN masuk dalam 30 Instansi Pemerintah Sistem pengaduan diperbaiki sehingga terintegrasi, selain dengan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik itu kami juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Kompetisi yang sama. dengan melakukan pelatihan secara online yang dapat diikuti Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, oleh admin-admin pengaduan masyarakat di seluruh unit Gunawan Muhammad saat dihubungi secara daring, kerja,” ujarnya. menyambut baik penghargaan ini. \"Saya ucapkan selamat, Terkait dengan sistem pengaduan yang terintegrasi, Adhi kalau kita menangani pengaduan masyarakat ini dengan Maskawan juga menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN baik maka Reformasi Birokrasi kita semakin baik. Pengaduan mengembangkan aplikasi pengaduan masyararakat melalui Masyarakat ini indikator dari dua area perubahan, yaitu media sosial, yang telah terintegrasi dari Kementerian ATR/ Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Layanan BPN, Kantor Wilayah BPN dan juga Kantor Pertanahan. Dengan Publik,\" ujarnya. mencantumkan tagar #TanyaATRBPN maka sistem akan Gunawan Muhammad pada kesempatan ini juga mendeteksi pengaduan tersebut, dan admin-admin dari unit menyampaikan Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN saat kerja terkait akan segera meresponsnya. “Dengan sistem ini ini tengah pada fase penilaian eksternal. \"Reformasi Birokrasi kita akan lebih responsif, dekat dengan masyarakat, dan tahu kita semakin hari semakin baik. Tahun 2016 nilai kita 64,25 apa yang dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (WN, 25 Nov) meningkat terus hingga pada 2019 lalu mendapat nilai 72,32. Semoga tahun 2020 ini bisa lebih dari 75. Penghargaan dari 268 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PENTINGNYA PROFESIONAL KADASTER DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN INDONESIA BERKELANJUTAN tanah dan digitalisasi,\" tutur RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Sofyan A. Djalil. LAYANAN KHUSUS Dalam melakukan pendaftaran bidang tanah di seluruh Indonesia, Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan telah menargetkan seluruh bidang tanah terdaftar pada tahun 2025. \"Kami berharap bisa mencapai target tersebut melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ini merupakan sistem pendaftaran yang lengkap dan dijalankan di setiap desa atau kota, untuk itu kita harus bekerja keras,\" kata Sofyan A. Djalil. Dalam mendukung pembangunan Di akhir kesempatan, Menteri ATR/Kepala BPN berharap Indonesia yang berkelanjutan tentunya dengan adanya webinar ini, dapat menghasilkan input dapat dicapai melalui berbagai aspek. bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan Misal melalui aktivitas ekonomi, memberikan masukan bagi Kementerian ATR/BPN. perbaikan regulasi, peran pemerintah dan sumber \"Kami berharap melalui webinar ini dapat memberikan daya manusia bahkan teknologi dapat menjadi rekomendasi bagaimana kadaster dan teknologi bisa faktor penting di dalamnya. \"Saat ini omnibus dimanfaatkan dan bisa membantu dalam mendaftarkan law dan tata ruang menjadi sangat penting,\" ujar seluruh bidang tanah dan mempersiapkan digitalisasi Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada dalam pelayanan pertanahan,\" imbuh Sofyan A. Djalil. pembukaan webinar INA-Cadastre Digital Expo Adapun tujuan dari adanya webinar kali ini adalah untuk 2020, Kamis (26/11/2020). berbagi wawasan mengenai tantangan dan peluang dalam Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan rangka pengembangan teknologi geospasial yang bisa salah satu mandat dari Undang-Undang Cipta dimanfaatkan sebagai upaya penerapan kadaster 3D, demi Kerja adalah melakukan integrasi untuk seluruh mendukung pembangunan berkelanjutan di indonesia. (LS/ aktivitas ekonomi. \"Salah satu hal yang mendesak RE, 26 Nov) dari omnibus law adalah mengintegrasikan kita untuk melakukan penataan ruang, karena tata ruang menjadi panduan dan referensi utama untuk seluruh aktivitas ekonomi,\" ucap Sofyan A. Djalil. \"Paling tidak dalam dua tahun ke depan kami harus mempersiapkan dua ratus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kami akan fokus membentuk RDTR di area di mana perekonomian tumbuh secara cepat dan aktivitas investasi tinggi,\" tambahnya. Untuk mendukung hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan diperlukan profesi untuk mendukung aktivitas yang sedang dijalankan dengan menciptakan disiplin kadaster. \"Negara ini terus maju ke depan, perekonomian terus berkembang dan pendapatan per kapita terus naik. Untuk itu peran dari profesional kadaster akan menjadi sangat penting karena akan mendukung program-program yang dimiliki Kementerian ATR/BPN seperti pendaftaran KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 269

PERCEPAT PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2021 DENGAN PRA-DIPA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Adanya pandemi Covid-19 membuat Presiden juga harus menyiapkan dokumen-dokumennya karena ini Joko Widodo meminta agar kegiatan pengadaan merupakan bentuk klarifikasi dari input yang kita lakukan barang dan jasa dipercepat. Hal ini bertujuan melalui aplikasi SiRUP,\" lanjut Agustin Samosir. untuk mendorong roda ekonomi bangsa di Kegiatan serupa juga sudah dilakukan oleh beberapa tengah pandemi. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi di Indonesia. Kanwil- Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan kanwil tersebut sudah menyiapkan beberapa hal yang percepatan pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2021, dibutuhkan untuk melakukan input kedalam aplikasi baik melalui proses tender/non-tender. SiRUP. \"Saya apresiasi inisiatif mereka karena ini merupakan \"Kementerian ATR/BPN siap untuk melaksanakan kegiatan bentuk kerja kita kepada lembaga dalam mencapai kinerja pengadaan barang dan jasa tahun 2021 dengan cara pra- yang diharapkan untuk tahun 2021. Karena seperti arahan DIPA, yang akan dilaksanakan di triwulan ketiga ini,\" ujar Sekretaris Jenderal, pengadaan barang dan jasa juga masuk Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Agustin Samosir ke dalam indikator kinerja,\" kata Kepala Biro Umum dan saat membuka Bimbingan Teknis dan Pendampingan Sistem Layanan Pengadaan ini. Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Hotel Fame Selain aplikasi SiRUP, Agustin Samosir juga mengungkapkan Boutique, Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (17/11/2020). saat ini sudah terdapat aplikasi AMOR. Menurutnya aplikasi Agustin Samosir mengatakan bahwa pengisian SiRUP ini ini berguna untuk memantau pengadaan barang dan jasa merupakan akselerasi program pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung. \"Aplikasi ini dapat memantau sehingga dilaksanakan pada tahun ini. \"Bagi kita semua, ini pengadaan barang dan jasa, baik dari sisi tendernya, menjadi hal yang menarik karena kita biasanya melakukan kemudian sisi non-tendernya, paket pengadaannya hingga pengadaan barang dan jasa pada tahun berjalan, bahkan ke realisasi anggarannya. Aplikasi ini sangat mendukung pada akhir tahun anggaran berjalan. Pada pengisian pra- proses percepatan pengadaan barang dan jasa,\" katanya. DIPA kali ini konsekuensinya kita melaksanakan input SiRUP Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Umum dan Layanan lebih awal. Tetapi, ada pertanyaan bagaimana jika DIPA Pengadaan menyatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat belum keluar? Sedangkan pagu alokasi anggaran sudah 3.563 paket kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan ada? Terkait ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa total pagu kurang lebih Rp 5 triliun. Namun, dari pagu Pemerintah (LKPP) sudah memberikan beberapa arahan,\" tersebut hanya 46 persen atau sekitar Rp 2,6 triliun yang kata Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan. diinput ke dalam aplikasi SiRUP. \"Tidak ada setengahnya Bimtek kali ini merupakan tindak lanjut dari arahan LKPP dan ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana pada tahun serta hasil masukan dari Diklat Barang dan Jasa. \"Harapan 2021 nanti kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat saya semua kegiatan pengadaan barang dan jasa pada diinput dalam aplikasi SiRUP,\" kata Agustin Samosir. (RH/RK, tahun 2021 bisa diinput semua ke dalam aplikasi SiRUP. Kita 17 Nov) 270 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN PERKUAT SKMPP UNTUK MEWUJUDKAN INSTITUSI BERSTANDAR DUNIA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan SKMPP, SMART DJA dan e-Monev Bappenas tahun 2020 kinerja pengelolaan Sistem Kendali Mutu Program terbagi dalam enam kategori, yaitu Pelaporan SKMPP Pertanahan (SKMPP), Kementerian Agraria dan Terbaik yang diberikan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui BPN Provinsi Jawa Tengah, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Biro Perencanaan dan Kerja Sama melaksanakan Konsultasi Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kanwil BPN Provinsi Teknis Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan, Agaria Kepulauan Riau dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. dan Tata Ruang, di JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Untuk kategori Operator SKMPP Terbaik, diberikan kepada Senin (30/11/2020). Yeni Ike Anggraeny (Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah), Son \"Para peserta diharapkan dapat mengikuti dengan baik Wicaksono (Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur), Muhammad konsultasi teknis SKMPP ini sehingga dapat melakukan Rony (Kanwil BPN Provinsi Riau), Rudy Purba (Kanwil BPN monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Provinsi Sumatra Utara), dan Cahya Gumelar (Kanwil BPN program-program Kementerian ATR/BPN agar dapat Provinsi Jawa Lampung). Untuk kategori Kasubbag PEP berjalan sesuai rencana dan tujuan,\" ujar Kepala Biro Paling Aktif, diberikan kepada Mokhamad Surianto (Kanwil Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Gabriel BPN Provinsi Kepulauan Riau), Umi Haniyati (Kanwil BPN Triwibawa, saat membuka acara. Provinsi Jawa Tengah), Danang Rivadhonny (Kanwil BPN Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Kementerian ATR/BPN akan Provinsi Jawa Timur), Andi Santi (Kanwil BPN Provinsi menjadi institusi yang mengelola pertanahan dan tata Sulawesi Selatan, dan Anna Darlina (Kanwil BPN Provinsi ruang secara akuntabel, kredibel dan berstandar dunia Jawa Barat). maka SKMPP harus juga diperkuat. \"Di sini teman-teman Untuk kategori Provinsi dengan Kinerja SMART DJA Terbaik, operator SKMPP akan mempunyai peranan penting karena diberikan kepada Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, memegang data-data elektronik sehingga diharapkan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, dan Kanwil BPN Provinsi melalui kegiatan ini SKMPP dapat diperkuat lagi,\" ungkapnya. Jawa Timur. Kategori Pelaporan e-Monev Bappenas Terbaik, Untuk diketahui, aplikasi SKMPP merupakan perangkat diberikan kepada Kanwil BPN Provinsi Lampung, Kanwil lunak yang dibangun dan dikembangkan sebagai instrumen BPN Provinsi Jawa Barat, dan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi untuk memantau, mengevaluasi dan melaporkan dalam Selatan. Terakhir untuk Kategori Satuan Kerja Terbaik Nilai rangka mengendalikan pelaksanaan Program Pertanahan, Kinerja SKMPP, diberikan kepada Kantah Kabupaten Gresik, Agraria dan Tata Ruang di dalam sistem informasi Kantah Kabupaten Sukoharjo, Kantah Kabupaten Soppeng, Kementerian ATR/BPN. Kantah Kabupaten Boyolali, dan Kantah Kabupaten Bukan hanya melaksanakan konsultasi teknis, Biro Pringsewu. Perencanaan dan Kerja Sama memberikan apresiasi kepada Acara yang dilaksanakan pada tanggal 30 November s.d. satuan kerja Kementerian ATR/BPN di tingkat Provinsi, 2 Desember 2020 ini dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil Kabupaten dan Kota. Apresiasi tersebut juga diberikan BPN seluruh Indonesia dan juga dilaksanakan melalui video kepada operator SKMPP yang telah melaksanakan tugas conference sehingga protokol kesehatan tetap dijalankan. dengan baik. Daftar apresiasi terhadap kinerja pada aplikasi (TA/RE, 30 Nov) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 271

BUKA RAKERDA KANWIL BPN PROVINSI DKI JAKARTA SEKJEN: DKI JAKARTA BAROMETER EODB DI INDONESIA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pemerintah Republik Indonesia terus mendorong Jakarta menjadi kota dengan administrasi yang lebih baik,\" terciptanya kemudahan berusaha atau Ease of kata Sekjen. Doing Business (EoDB). Hingga tahun 2020 ini, \"Kita harapkan Jakarta dapat menjadi kota lengkap sehingga Indonesia masih tertahan di peringkat ke-73, menjadi barometer pelaksanaan EoDB di Indonesia. Untuk padahal Presiden Joko Widodo menargetkan agar peringkat itu, kolaborasi yang baik ini terus dilanjutkan guna men- EoDB Indonesia bisa naik hingga peringkat 40 dunia dari support dalam penciptaan kota lengkap,\" ringkasnya. 190 negara. Rakerda Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta ini diikuti oleh Peningkatan peringkat EoDB ini menjadi concern bagi seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta serta Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Pertanahan (Kantah) se-DKI Jakarta. \"Rakerda tahun ini Nasional (ATR/BPB). Menurut Sekretaris Jenderal mengambil tema Land Administration for All: No One Left Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, Bank Dunia Behind, No Parcel Left Behind, What's Next? Kita mengambil telah menjadikan Ibu Kota Negara Indonesia, DKI Jakarta tema ini karena ingin tahu bagaimana selanjutnya serta sebagai pilot project pelaksanaan EoDB di Indonesia. \"DKI bagaimana langkah ke depannya,\" kata Kakanwil BPN Jakarta bersama Surabaya akan menjadi barometer EoDB Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono. di Indonesia,\" kata Himawan Arief Sugoto saat membuka Pelaksanaan Rakerda ini juga diharapkan memberikan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BPN Provinsi DKI Jakarta di pandangan ke depan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hotel Shangri-La, Rabu (02/12/2020). \"Rakerda ini juga akan memberikan best picture bagi jajaran Sekjen mengisahkan bahwa EoDB Indonesia memang Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta serta tiap-tiap Kantor sangat tertinggal jauh, untuk region Asia Tenggara serta Pertanahan di DKI Jakarta dalam kegiatan pendaftaran Asia. \"Kita sangat tertinggal di Asia Tenggara. Sebagai tanah,\" kata Dwi Budi Martono. catatan, dari Laos saja kita kalah. Padahal kita targetkan di Rakerda Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta ini berlangsung Asia kita masuk 50 besar,\" ungkap Himawan Arief Sugoto. satu hari, yang diiisi oleh kegiatan talkshow dengan Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Kanwil BPN menghadirkan narasumber yakni Gubernur DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Anies Baswedan; serta Sekjen Kementerian ATR/BPN, Jakarta melakukan integrasi data pertanahan dalam rangka Himawan Arief Sugoto; Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan peringkat EoDB Bidang Pengembangan Teknologi Informasi; Kakanwil BPN serta Sustainable Development Goal's (SDG's). \"Kolaborasi Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono. (2 Desm) tersebut merupakan bentuk kerja bersama Kanwil BPN DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta guna menunjang DKI 272 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENAMBAH DAN MEMPERKAYA WAWASAN DENGAN METODE BLENDED LEARNING RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber dengan bertambahnya pengetahuan kemudian ini menjadi daya manusia, Kementerian Agraria dan Tata lebih memperkaya pengetahuan teman-teman penilai Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pertanahan dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan,” melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya tuturnya. Manusia (PPSDM) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Arie Yuriwin, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Dasar Penilaian Pertanahan Tahun 2020 dengan Metode Pengadaan Tanah pada kesempatan ini mengatakan bahwa Blended Learning, Rabu (02/12/2020). kegiatan pelatihan ini merupakan cita-cita lama beliau, Kegiatan pelatihan ini dihadiri Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan berharap agar para penilai tanah memiliki wawasan Bidang Pengadaan Tanah, Kepala Pusat Pengembangan lebih terkait dengan kegiatan Kementerian ATR/BPN. “Ini Sumber Daya Manusia ATR/BPN, Direktur Penilaian Tanah merupakan cita-cita yang sudah lama yakni bagaimana dan Ekonomi Pertanahan, Ketua MAPPI, Para Pejabat memberikan pelatihan kepada para penilai tanah agar Administrator, dan Para Pejabat Pengawas. Kompetensi mereka mempunyai wawasan mengenai setiap kegiatan yang diharapkan akan dicapai oleh para peserta setelah yang ada di Kementerian ATR/BPN,” ujar mantan Direktur mengikuti pelatihan ini adalah dapat memahami berbagai Jenderal Pengadaan Tanah ini. (RK, 2 Desm) macam dasar-dasar pertanahan, pengadaan tanah, pengukuran, dan juga penataan ruang. Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Perdananto Aribowo saat membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa para petugas di lapangan perlu menambah wawasannya terkait dengan Kementerian ATR/ BPN. “Para penilai pertanahan yang bekerja di lapangan perlu mengetahui atau menambah ilmunya mengenai ATR/ BPN, mengenai hukum pertanahan, mengenai pengukuran dan pendaftaran tanah, mengenai penataan ruang,\" ujarnya. Perdananto Aribowo juga berharap bahwa dengan adanya kegiatan pelatihan ini selain menambah pengetahuan juga akan mempermudah pekerjaan di lapangan. “Tentu KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 273

NAIKKAN PERINGKAT EODB MELALUI INTEGRASI DATA PERTANAHAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of memindahkan ke dalam big data guna mendukung Jakarta Doing Business (EoDB) terus menjadi perhatian Satu,\" kata Sekjen. pemerintah. Indonesia siap bersaing dengan Poin ketiga adalah biaya. Dalam layanan pertanahan, biaya semua negara di dunia untuk memberikan yang dikenakan adalah akumulatif, yang ditentukan oleh kemudahan dalam berusaha serta menjamin kemudahan kebijakan fiskal pemerintah daerah. \"Kalau konteks dalam investasi. Hingga bulan November 2020, Indonesia masih negara-negara di ASEAN, layanan pertanahan di Indonesia berada di peringkat 76 dunia. Dalam rangka mendongkrak termasuk yang tertinggi. Untuk itu, derivatifnya bisa kita peringkat EoDB tersebut, Kementerian Agraria dan Tata kecilkan. Derivatifnya banyak, misalnya transaksi hak Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan tanggungan bisa dikenakan lewat pajak. Dengan adanya integrasi data pertanahan dengan data-data yang dimiliki RDTR yang ada, pajak bisa dikenakan sesuai nilai tanahnya oleh Pemerintah Provinsi. berdasarkan RDTR,\" kata Sekjen. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menambahkan Sugoto mengatakan bahwa ada tiga hal dalam layanan memang dasar untuk mengambil keputusan adalah data pertanahan yang mempengaruhi EoDB. \"Yang pertama tata ruang yang dimiliki oleh Pemprov. \"Integrasi dan adalah prosedur. Dalam layanan pertanahan itu ada enam efisiensi pelayanan yang berbasis data menjadi rujukan prosedur, ini akan kita singkat jadi empat prosedur. Selain Pemprov guna meningkatkan peringkat EoDB kita, melalui itu, kita sedang laksanakan akselerasi digitalisasi data- peningkatan revenue Provinsi. Angka persentase pajaknya data pertanahan. Dengan integrasi host to host ini akan dikecilkan dan jumlah pembayar pajaknya ditambah. Ini mempercepat proses ini,\" kata Himawan Arief Sugoto. akan lebih efisien daripada angka pajaknya besar dan tax Yang kedua adalah persepsi terhadap waktu layanan. Sekjen basenya kecil,\" ungkap Gubernur DKI Jakarta. mengatakan bahwa dalam Standar Operasional Pelayanan Hal ini dapat dilakukan melalui aplikasi Jakarta Satu. Pertanahan (SOPP) di kantor pertanahan, untuk mengurus \"Melalui Jakarta Satu seluruh data terintegrasi, mulai dari pengecekan sertipikat, misalnya, hanya membutuhkan data kependudukan serta data-data lainnya didasari oleh waktu satu hari. Namun, dipersepsikan membutuhkan lebih data tata ruang. Semua termuat dalam Peta Tata Ruang dari itu. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah agar Provinsi DKI Jakarta,\" kata Anies Baswedan. pelayanan tersebut lebih cepat dan dapat sesuai dengan Pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Survei SOP. \"Kita perlu integrasikan layanan pertanahan tersebut Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), R. Adi Darmawan menjadi elektronik. Tetapi, untuk hal itu perlu data-data mengapresiasi kerja Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta yang elektronik, bukan manual. Ini PR-nya,\" ujar Sekjen. saat ini terus berusaha menciptakan peta dasar pertanahan. Himawan Arief Sugoto mengungkapkan bahwa dalam \"Pembuatan peta lengkap DKI Jakarta merupakan usaha dua tahun terakhir Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta sudah yang berharga karena ini akan menjadi cikal bakal bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terciptanya smart city yang sesungguhnya, berdasarkan DKI Jakarta dalam mendaftarkan seluruh bidang tanah akurasi spasialnya dan tekstualnya,\" ujar R. Adi Darmawan. di seluruh wilayah Jakarta. \"Dalam satu atau dua tahun (2 Desm) ke depan, DKI Jakarta dapat mendaftarkan tanah secara lengkap, lalu mendigitalisasikan data-data tersebut dan 274 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERSIAPKAN PEMBANGUNAN ASSESSMENT CENTER, KEMENTERIAN ATR/BPN TINGKATKAN PROFESIONALISME ASESOR SDM RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam rangka meningkatkan profesionalisme bagi salah satu yg diperhatikan. Karena asesor ini menentukan Pejabat Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia nasib orang dibanyak tempat, sehingga harus sangat Aparatur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ diperhatikan dalam seleksinya,\" ujarnya. Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Sebagai informasi, Jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) merupakan jabatan karier pegawai negeri sipil (PNS) yang menyelenggarakan Workshop Pengenalan BimbinganTeknis mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan (Bimtek) Asesor Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, di wewenang untuk melaksanakan asesmen kompetensi Cikeas, Rabu (02/11/2020). atau potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan atau \"Sesuai dengan harapan dari Kementerian ATR/BPN untuk manajemen SDM aparatur. dapat membangun assessment center, sehingga dalam Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian pembangunannya membutuhkan banyak hal yang harus BKN, Herman, menjelaskan bahwa kedepannya seluruh dipersiapkan. Salah satunya dengan membentuk SDM Kementerian/Lembaga wajib mengembangkan sistem terlebih dahulu,\" ujar Kepala PPSDM, Deni Santo. merit dalam manajemennya. \"Sehingga pembelajaran ini Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dalam pembangunan sangat penting karena profesionalisme harus didapatkan assessment center ini termasuk yang paling cepat tetapi oleh seluruh asesor dan calon asesor juga dapat menjadi dengan seleksi yang sangat ketat. \"Saya mengikuti seleksi bekal yang baik kedepannya,\" tuturnya. ini dari awal. Karena diawal tahun 2021 nanti akan ada Workshop Pengenalan Bimbingan Teknis Assessor SDM pekerjaan besar, ada 3.000 orang yg harus segera dipetakan Aparatur yang berkerja sama dengan Badan Kepegawaian kompetensinya yaitu pejabat pengawas dan pejabat Negara (BKN), diikuti oleh 13 peserta yaitu 8 orang asesor pelaksana. Sehingga dengan adanya seleksi ini sangat dan 5 orang calon asesor. Pemberian materi yang dilakukan membantu sekali,\" ungkapnya. meliputi yaitu, pembelajaran kebijakan jabatan fungsional \"Karena nantinya asesor ini yang akan membantu asesor sdm aparatur, pengembangan jabatan fungsional memastikan penilaian kompetensi dan mempetakan dalam asesor sdm aparatur, penilaian kinerja penghitungan angka proses penilaian kompetensi yang objektif. Seleksi menjadi kredit standar kualitas hasil kerja dan tim penilai, kode etik asesor ini syaratnya begitu ketat, dan kode etiknya juga asesor. (TA/RK, 2 Desm) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 275

MENTERI ATR/KEPALA BPN: SPIRIT GENERASI MUDA MERUPAKAN KEKUATAN PERENCANAAN TATA RUANG DI INDONESIA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Proses perencanaan tata ruang yang matang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail merupakan upaya untuk menciptakan kondisi tata Tata Ruang (RDTR) yang bagus,\" ungkapnya. ruang wilayah yang lebih baik di masa mendatang. \"ITB ini menjadi pionir dalam studi tata wilayah dan tata kota Oleh karena itu, dalam proses perencanaan tata dengan mendirikan studi planologi pertama di Indonesia. ruang perlu mempertimbangkan hal-hal yang dibutuhkan Maka diharapkan lulusan ITB bisa menjadikan Bandung dan di masa mendatang. Generasi muda sejatinya memiliki peran seluruh kota di Indonesia sebagai kota yang menyenangkan dan fungsi yang strategis dalam akselerasi perencanaan untuk ditinggali karena tata ruang yang bagus,\" ungkapnya. tata ruang di Indonesia. Kaum muda ini merupakan aktor Sofyan A. Djalil meyakini bahwa perencanaan tata ruang dan kekuatan dalam perencanaan untuk mewujudkan akan berlangsung secara efektif dan efisien, jika didahului Indonesia maju. dengan perencanaan tata ruang yang valid dan berkualitas. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Sebaliknya, rencana tata ruang yang tidak dipersiapkan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan mantap akan membuka peluang terjadinya Sofyan A. Djalil, dalam acara yang dilaksanakan oleh penyimpangan fungsi ruang secara efektif dan efisien. Pada Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan tema \"Outlook akhirnya hal ini akan menyulitkan tercapainya tertib ruang Perencanaan Indonesia 2045\" melalui video conference, sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Sabtu (05/12/2020). Ketua Alumni Planologi ITB yang juga menjabat sebagai \"Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam President of FIABCI Asia Pasific, Soelaeman Soemawinata, pelaksanaan tata ruang maka dibutuhkan spirit para mengatakan bahwa perencanaan atau planologi sangat generasi muda untuk dapat memajukan bangsa Indonesia, penting karena semakin berkembangnya penduduk salah satunya melalui perencanaan tata ruang,\" ujarnya. di seluruh Indonesia. \"Dengan melihat kondisi saat ini Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa semua perencanaan tata dan ruang yang semakin terbatas, maka dibutuhkan ruang nantinya akan melibatkan partisipasi publik. \"Saya perencanaan tata ruang untuk dapat menciptakan menantang dan mengundang seluruh sekolah perencanaan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik,\" ujarnya. untuk pelajarnya dapat turun ke lapangan, berani bekerja (TA/RK, 5 Desm) sama dengan pemerintah sehingga dapat menghasilkan 276 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

HADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0, KEMENTERIAN ATR/BPN SIAPKAN SDM BERKUALITAS RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam menghadapi perubahan dunia serta baik. Performance by system yang sudah ada sejak lama dan sebagai upaya menghadapi Revolusi Industri perlu diperhatikan, karena dibutuhkan untuk dapat melihat 4.0, pemerintah berupaya untuk mewujudkan sumbu potensi yang ada. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). \"Selama setahun ini kementerian ATR/BPN tidak melakukan Tak terkecuali dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata review periodik. Kita akan menerapkan komitmen di Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang terus awal dan akan di-review 3 bulan sekali. Hal ini dilakukan berbenah menjadi lebih baik, menuju institusi berstandar agar seluruh ASN Kementerian ATR/BPN bekerja dengan dunia. memiliki target, sehingga diharapkan dapat memiliki SDM Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang berkualitas di masa depan,\" ungkapnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Dengan adanya penyusunan indikator kinerja organisasi, Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto, dalam Workshop Sekjen Kementerian ATR/BPN berharap mendapatkan Penyusunan Indikator Kinerja Organisasi Kementerian ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang ATR/BPN tahun 2020, melalui video conference, Senin telah diraih oleh Kementerian ATR/BPN selama beberapa (07/12/2020). waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan \"Kementerian ATR/BPN saat ini telah melakukan reformasi patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian secara menyeluruh. Baik dari birokrasi, pelayanan dan yang ATR/BPN, terutama kinerja SDM-nya. terpenting SDM. Peningkatan kualitas SDM yang mewakili Workshop ini dilaksanakan secara langsung di PPSDM perubahan tidak boleh stagnan, harus setara dengan serta melalui video conference, yang diikuti juga oleh Staf perkembangan atau diharapkan dapat melampaui skill dan Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reformasi Birokrasi, pengetahuan yang dibutuhkan nantinya,\" ujarnya. Gunawan Muhammad; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala Lebih lanjut Himawan Arief Sugoto menjelaskan bahwa, BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Adriani Sukmoro, serta Menteri ATR/Kepala BPN berharap Kementerian ATR/BPN Pejabat PimpinanTinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi memiliki SDM yang berpotensi dan berkinerja dengan Pratama. (TA/JR, 7 Desm) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 277

TINGKATKAN KUALITAS ADMINISTRASI PERTANAHAN, KEMENTERIAN ATR/BPN LAKSANAKAN PELATIHAN ADMINISTRASI PERTANAHAN PEMERINTAH DESA ANGKATAN II RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Kepala PPSDM, Deni Santo, mengatakan jika pelatihan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui menggunakan metode blended learning sehingga peserta Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan dapat belajar secara mandiri. \"Saat ini kita masih (PPSDM) melaksanakan Pelatihan Administrasi di tengah pandemi Covid-19 sehingga peserta harus belajar Pertanahan Pemerintah Desa Angkatan II pada tanggal 8 lebih mandiri. Peserta pelatihan angkatan II ini berbeda s.d. 21 Desember 2020 secara daring, Selasa (08/12/2020). dengan yang angkatan I. Saat ini dapat dijadikan sebagai Pelatihan ini diikuti oleh Kepala Desa atau sebutan lain pilot project karena pesertanya homogen yaitu seluruhnya yang setingkat serta Perangkat Desa Kota Bandung. Tujuan dari Kota Bandung sedangkan yang angkatan I dari seluruh diselenggarakannya Pelatihan Administrasi Pertanahan Indonesia,\" tuturnya. Pemerintah Desa ini adalah agar setelah mengikuti pelatihan Untuk diketahui, metode blended learning yang digunakan peserta mampu memahami Administrasi Pertanahan Desa dalam Pelatihan Administrasi Pertanahan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. II ini adalah pelatihan yang menggabungkan dua metode \"Administrasi pertanahan merupakan suatu usaha dan pembelajaran, yaitu belajar melalui media elektronik manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan tatap muka. Blended learning dipilih sebagai upaya kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan menjembatani indikator hasil belajar yang beragam pada mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai suatu pelatihan, yaitu melaksanakan kegiatan secara dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,\" langsung di lapangan. ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan \"Diharapkan para peserta yang mengikuti pelatihan ini Pendaftaran Tanah (PHPT), Suwito. dapat menikmati proses pembelajarannya dan jika ada yang Suwito mengapresiasi adanya pelatihan ini. Diharapkan ke ingin memberikan masukan dan saran silakan disampaikan depannya mulai dari izin lokasi, izin perubahan penggunaan sehingga Kementerian ATR/BPN dapat meningkatkan tanah, serta izin lain yang terkait dapat dijalankan oleh para kualitas,\" ungkapnya. (TA/RK, 8 Desm) Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. 278 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TINGKATKAN PROFESIONALITAS ASESOR, KEMENTERIAN ATR/BPN ADAKAN PELATIHAN ESAC DAN ETAC RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan Sumber Daya Manusia, mengatakan dengan adanya memberikan pemahaman mendalam perihal program pelatihan ini berharap para asesor untuk menjaga teknik dalam pengelolaan emosi pada aspek profesionalitas, melihat dan mengukur dari data serta sesuai softskill/managerial skill untuk menunjang kinerja dengan fakta. para asesor, Pusat Pengembangan Sumber Daya (PPSDM), \"Setelah pelatihan ini asesor diharapkan lebih memahami Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dan menyadari pentingnya untuk tampil secara profesional Nasional (ATR/BPN) mengadakan pelatihan Emotional Skill dan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN dan and Competence (ESaC) dan Evaluating Truth and Credibility pelatihan ini dapat sukses dan benar-benar membawa (ETaC), Selasa, (08/12/2020). teman-teman asesor lebih memahami pentingnya menjaga Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber profesionalisme dan nantinya asesmen yang benar-benar Daya Manusia, Adriani Sukmoro mengatakan pelatihan ini mendukung data dan fakta,\" tambahnya. penting karena dalam asesmen itu pengontrolan emosi Kepala Pusat (Kapus) PPSDM, Deni Santo mengungkapkan pada asesor harus bisa menghilangkan bias. \"Jadi asesor itu bahwa diadakan pelatihan ini guna menunjang dan tidak boleh memiliki prasangka atau persepsi,\" katanya. meningkatkan kinerja para asesor. \"Kita ingin meningkatkan Pentingnya menjaga keseimbangan emosi itu agar nanti keterampilan dan kemampuan para asesor agar kinerja para asesor dapat mengukur berdasarkan data dan fakta. dapat meningkat dan lebih baik lagi,\" ungkap Deni Santo. \"Kredibilitas asesor dilihat dari cara mereka mengontrol Pelatihan Emotional Skill and Competence (ESaC) dan emosi mungkin di sini sifatnya emotional intelegence. Ciri- Evaluating Truth and Credibility (ETaC) ini diadakan secara ciri profesionalisme ialah salah satunya tidak memasukkan virtual dan langsung di Gedung PPSDM, Cikeas, Bogor. (JR, emosi pribadi dalam perilaku kita,\" ujar Adriani Sukmoro. 8 Desm) Lebih lanjut, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 279

SOFYAN A. DJALIL: PPAT IKUT BERPERAN DALAM MEMBERANTAS MAFIA TANAH RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan tidak disiplin perlu diawasi dan dibina. \"PPAT yang tidak salah satu profesi yang membantu dan melayani disiplin perlu kita disiplinkan, karena ini adalah dua profesi masyarakat dalam bidang pertanahan. Hal tersebut kerjaan kita bersama PPAT yang melahirkan pelayanan diungkapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan publik yang lebih baik. Maka dari itu saudara-saudara A. Djalil saat memberikan sambutan setelah mengambil sekalian jangan segan-segan untuk mengawasi PPAT, tegur sumpah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP) mereka dan bina mereka. Yang bagus perlu diberikan dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW) apresiasi kepada PPAT yang profesional dan produktif,\" di Aula Prona lantai 7 Gedung Kementerian Agraria dan tuturnya. Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis, \"Tapi kalau yang sudah parah sekali harus diambil tindakan (10/12/2020). disiplin barangkali diberhentikan atau dipidananakan. Jika Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan Pemerintah saat yang mengganggu untuk menciptakan kepastian hukum ini berkomitmen memerangi mafia tanah dan di sana serta memfasilitasi kegiatan mafia tanah, kita akan ambil peran PPAT diperlukan dalam memerangi mafia tanah. tindakan keras sekali dan pemerintah sudah berkomitmen \"Mafia tanah harus diperangi, di samping kita perbaiki tidak akan kalah oleh mafia tanah,\" tambahnya. sistem seperti pendaftaran tanah dan lain-lain. Pada saat Menteri ATR/Kepala BPN mengucapkan selamat atas ini banyak praktik ditengarai sebagai praktik mafia tanah pelantikan sebagai MPPP dan MPPW serta untuk yang merugikan masyarakat. Di sini PPAT cukup berperan, menciptakan pelayanan pertanahan yang lebih baik. di samping BPN. Maka jajaran BPN terus tingkatkan disiplin, \"Ini tambahan tugas tapi ini betul-betul dalam rangka makin meningkatkan kualitas dalam pekerjaan,\" ujar Sofyan menciptakan negara lebih baik, profesi lebih baik, ATR/ A. Djalil. BPN yang lebih baik, sehingga masyarakat kita akan \"Kita dituntut untuk berkerja profesional, bekerja lebih baik, mendapatkan layanan yang baik,\" pungkasnya. tuntutan masyarakat makin tinggi, pelaksanaan tugas-tugas Pengangkatan sumpah MPPP dan MPPW diikuti oleh Wakil kita semakin transparan. BPN semakin baik. Pekerjaan kita Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, Pejabat sudah banyak diapresiasi oleh masyarakat dan pemerintah. Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Namun ada beberapa hal yg perlu ditingkatkan, salah Pratama Kementerian ATR/BPN serta Jajaran Kantor Wilayah satunya ialah disiplin karena untuk membantu dan melayani BPN se-Indonesia baik secara langsung maupun daring. (JR/ masyarakat,\" tambahnya. AF, 10 Desm) Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menuturkan jika ada PPAT yang 280 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KERJA BERSAMA PEMERINTAH DEMI KEBANGKITAN EKONOMI NASIONAL memperkenalkan inovasi yang RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR memudahkan masyarakat, tentu LAYANAN KHUSUS dalam hal pelayanan publik. Oleh Pemerintah terus berupaya memulihkan ekonomi sebab itu, Kementerian ATR/BPN nasional dari dampak pandemi Covid-19, berbagai memperkenalkan layanan elektronik cara terus diupayakan melalui inovasi, pangan seperti Hak Tanggungan, Zona Nilai dan program pemerintah seperti Reforma Agraria Tanah, Pengecekan Sertipikat serta dengan tujuan agar ekonomi tidak semakin merosot SKPT. \"Dengan layanan elektronik di masa mendatang. Dalam mendukung kebangkitan yang kita perkenalkan ini berhasil ekonomi nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ mengurangi antrean di kantor Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut berperan salah pertanahan sekitar 40%. Kita akan satunya dengan melakukan percepatan pendaftaran bidang terus berinovasi, target kami pada tanah di seluruh wilayah Indonesia. tahun 2024 nanti seluruh layanan \"Pendaftaran tanah itu penting. Kenapa? Karena pertama di BPN sudah bersifat elektronik adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada tanah sehingga dapat memberikan masyarakat dan yang kedua adalah memberikan akses kepastian hukum bahkan mencegah masyarakat kepada lembaga keuangan formal sehingga konflik dan sengketa,\" jelas Sofyan A. financial inclusion meningkat. Maka kita percepat dan Djalil. targetnya adalah tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia Dalam meningkatkan ekonomi di beberapa daerah, terdaftar dan jika memungkinkan sudah bersertipikat,\" Menteri ATR/Kepala BPN juga menuturkan berhasil diatasi ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil saat menjadi dengan adanya ganti untung dari program pengadaan narasumber pada webinar Ngobrol@tempo Indonesia tanah di berbagai wilayah. \"Kami sangat mendukung Outlook 2021 dengan tema Kebangkitan Ekonomi Nasional program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, Melalui Inovasi, Pangan dan Reforma Agraria, Jumat karena infrastruktur bisa dibangun kalau tanahnya bisa (11/12/2020). dibebaskan, dan ini merupakan tugas kami. Alhamdulillah Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan, program lain untuk kita sudah berhasil membebaskan tanah dengan cara yang mendukung peningkatan ekonomi nasional adalah dengan baik sehingga seluruh Sumatra akan tersambung dengan program Reforma Agraria. Ia mengatakan pemerintah tol, Jawa akan tersambung ke Banyuwangi, Bali juga sedang memiliki target 9 juta hektar untuk pelaksanaan Reforma dibuat tol dari utara ke selatan, Manado-Bitung, Samarinda- Agraria yang dilaksanakan dengan 2 komponen. \"Reforma Balikpapan dan masih banyak daerah lainnya,\" ucap Sofyan agraria ada 2 komponen, yaitu legalisasi aset masyarakat A. Djalil. yang sebenarnya ini aset yang telah dimiliki masyarakat Pada saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian negara memberikan kepastian hukum berupa Indrawati mengatakan langkah-langkah yang dilakukan sertipikat. Komponen kedua yaitu redistribusi tanah, aset pemerintah dalam meningkatkan ekonomi nasional hanya tanah yang baru atau fresh land yang diberikan kepada akan berjalan tentu apabila dengan melakukan kolaborasi masyarakat dari tanah terlantar seperti HGU yang tidak dengan berbagai sektor. \"Kami di Kementerian Keuangan dimanfaatkan dan pelepasan tanah kawasan hutan,\" kata akan terus melakukan dan merumuskan langkah kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN. APBN dalam rangka kita untuk mengendalikan covid dan Di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga perlu menangani dampak covid terhadap sosial dan ekonomi dan tentu Kementerian Keuangan bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah dan juga masyarakat secara luas, termasuk dunia usaha,\" tutur Sri Mulyani Indrawati. Dalamproses pemulihan ekonomi, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan sedang mengembangkan penggunaan teknologi digital untuk produktivitas pertanian. \"Mudah-mudahan dengan banyaknya teknologi digital yang dipakai di sektor pertanian, maka tingkat produktivitas kita bisa meningkat, ketergantungan terhadap impor juga berkurang sehingga ekonomi bisa segera pulih,\" imbuh Bambang Brodjonegoro. (LS/AF, 11 Desm) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 281

LAKSANAKAN AKSI PERUBAHAN UNTUK MEWUJUDKAN NILAI KEMENTERIAN ATR/BPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Era global menuntut Aparatur Sipil Negara dan post test. Sedangkan untuk mengukur keberhasilan (ASN) berbuat dan bertindak secara kreatif dan program pelatihan serta penilaian untuk peserta meliputi inovatif, demi menghasilkan karya yang hebat. evaluasi sikap perilaku, evaluasi substansi dengan metode Untuk itu dilakukan pelatihan kepimpinan agar learning journal, evaluasi studi lapang dan evaluasi aksi menghasilkan ASN dengan karya perubahan yang nyata dan perubahan. dapat segera dilaksanakan. Kementerian ATR/BPN melalui Penutupan PKA Angkatan III yang diikuti oleh 40 peserta ini Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) diumumkan 2 kategori penilaian terbaik dengan pertama melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator kategori Peserta Pelatihan Terbaik yaitu peringkat I Maria (PKA) dengan peserta dari berbagai satuan kerja di seluruh Iriana Puji Lestari (Kepala Bagian Program dan Hukum – Indonesia. Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan \"Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Konflik Pertanahan), peringkat II Harison Mocodompis (SDM) yang unggul untuk dapat menyukseskan program (Kepala Bagian Tata Usaha – Kantor Wilayah Badan strategis Kementerian ATR/BPN, PPSDM secara progresif Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta), dan peringkat III terus melakukan pengembangan SDM salah satunya Heri Purwanto (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi melalui Pelatihan PKA ini,\" ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rawas Utara). Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, pada Kedua, peserta PKA angkatan III dengan kategori Aksi penutupan PKA Angkatan III secara daring pada Selasa, Perubahan Terbaik yaitu peringkat I Sudarman Harjasaputra (11/12/2020). (Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Lebih lanjut Sekjen Kementerian ATR/BPN menambahkan Timur), peringkat II Nurhidayat Agam (Kepala Subdirektorat bahwa seluruh peserta PKA Angkatan III ini diharapkan Pengukuran dan Pemetaan Ruang - Direktorat Pengukuran dapat membawa semangat untuk perubahan, menanamkan dan Pemetaan Kadastral), dan peringkat III Sri Damar tata nilai Kementerian ATR/BPN yaitu melayani, profesional, Agustina (Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan dan terpercaya serta dapat menghasilkan kreativitas serta Ruang Wilayah I - Direktorat Sinkronisasi Pemanfataan inovasi di manapun bekerja dan selalu menjadi pemimpin Ruang). yang baik bagi lingkungannya. \"Judul aksi perubahan yang dibuat yaitu Mewujudkan Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Samsat Pertanahan atau Layanan Terpadu untuk Kepala BPN, Surya Tjandra, mengatakan jika birokrasi Memperbaiki Peringkat EoDB Indonesia di Kantor memiliki 2 tugas yang harus dikerjakan. \"Dua tugas tersebut Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Diharapkan yaitu melayani masyarakat serta menyelesaikan masalah. aksi perubahan tersebut dapat menghasilkan prosedur Kedua hal tersebut akan terus dihadapi oleh birokrasi. menjadi lebih mudah dan efektif (waktu dan biaya), tersedia Sehingga dibutuhkan SDM yang memiliki skill, kreativitas database pertanahan pelayanan terpadu atau Samsat dan inovasi untuk dapat membawa perubahan yang lebih pertanahan, serta terbangunnya administration coverage baik di Kementerian ATR/BPN,\" tuturnya. dengan kualitas yang baik,\" ujar Sudarman Harjasaputra, Sebagai informasi, untuk dapat mengetahui capaian Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, peningkatan pengetahuan dan keterampilan selama sekaligus peringkat I Aksi Perubahan Terbaik PKA Angkatan mengikuti PKA, dilakukan beberapa penilaian, ada pre test III. (TA/RE, 11 Desm) 282 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KOLABORASI KEMENTERIAN ATR/BPN BERSAMA KPK UNTUK TINGKATKAN OPTIMALISASI ASET NEGARA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam rangka upaya pencegahan korupsi di nantinya setelah peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja Indonesia serta meningkatkan optimalisasi disahkan, akan menjadi cara yang paling efektif dalam aset negara, maka dilakukan manajemen aset pencegahan praktik korupsi. Misalnya UU Cipta Kerja Barang Milik negara (BMN) yang diinisiasi oleh akan mendorong digitalisasi perizinan sehingga akan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan mempercepat pelayanan publik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan \"Dalam rangka percepatan transformasi digital Kementerian Nasional (ATR/BPN). ATR/BPN telah menerapkan 4 jenis layanan elektronik yaitu, \"Kepedulian KPK ini sangat efektif dalam percepatan Pengecekan Sertipikat Tanah, Hak Tanggungan Elektronik, penatakelolaan aset negara. Hal ini dilakukan sebagai upaya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Informasi Zona pencegahan praktik korupsi di masa yang akan datang. Nilai Tanah. Melalui layanan elektronik ini dapat mengurangi Diharapkan Indonesia akan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan antrian hingga 40% di loket yang ada di Kantor Pertanahan,\" Nepotisme (KKN) apabila penatakelolaan aset sudah lebih ungkapnya. baik, maka upaya-upaya korupsi akan menjadi lebih sulit,\" Kepala KPK, Firli Bahuri, mengungkapkan bahwa kegiatan ini ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, dalam acara merupakan salah satu rangkaian dari Tema Hari Anti Korupsi Penertiban dan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Sedunia. Tema Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini adalah Negara (BMN), di Aula Gedung Juang, Gedung Merah Putih \"Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam KPK, Jakarta, Senin (14/12/2020). Budaya Antikorupsi\", hal ini dijadikan sebagai semangat Untuk diketahui, pada kesempatan ini diserahkan anak bangsa untuk dijauhkan dari korupsi. Sertipikat Hak Pakai atas Kawasan Monumen Nasional \"KPK melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (Monas). Sertipikat Hak Pakai tersebut seluas 724.483 m2 dalam rangka penertiban aset, serta sebagai salah satu diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam wujud yang dilakukan dalam tertibkan aset sehingga tidak hal ini Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. akan ada aset yang diperjualbelikan dan memperkaya Kawasan ini diberikan haknya kepada Kementerian diri sendiri. Harus dilakukan strategi pencegahan dengan Sekretariat Negara karena merupakan aset negara perbaikan sistem sehingga jika sistem baik maka tidak yang selayaknya terintegrasi dengan Kawasan Istana ada ruang untuk melakukan korupsi, serta dilakukan Kepresidenan Jakarta. penindakan yang tegas sesuai dengan asas dan tugas pokok Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa KPK,\" tuturnya. (TA/AF, 14 Desm) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 283

KEGIGIHAN, KONSISTENSI DAN ORKESTRASI KEBERSAMAAN KUNCI PENCEGAHAN KORUPSI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Menteri ATR/Kepala BPN bersama Pimpinan Joko Widodo menuturkan pencegahan tindak pidana Lembaga Tinggi Negara dan Menteri Kabinet korupsi tidak hanya dari kasus yang ditemukan tetapi Indonesia Maju menghadiri peringatan diperlukan sistem yang kuat untuk mencegah korupsi. Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 \"Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak di Gedung KPK RI, Rabu (16/12/2020). Kegiatan yang kasus yang ditemukan tetapi bagaimana mencegah secara diselenggarakan oleh KPK RI ini juga dihadiri oleh Presiden berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai RI Joko Widodo secara virtual. terjadi lagi,\" tuturnya. Presiden RI, Joko Widodo pada sambutannya mengatakan \"Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, pencegahan korupsi dibutuhkan kerja sama antar pemangku sistemik dari hulu sampai hilir kita bisa lebih efektif kepentingan. \"Upaya pemberantas korupsi membutuhkan memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kegigihan, konsistensi dan orkestrasi kebersamaan yang kemiskinan dan memberantas pengangguran serta luar biasa untuk mencegahnya, butuh inovasi dan kerja menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan,\" sistematis untuk menutup peluang terjadinya korupsi serta lanjut Presiden RI, Joko Widodo. perlu tindakan adil dan konsisten untuk menindak para Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan peringatan Hakordia pelaku pidana korupsi,\" ujarnya. tahun ini mengusung tema membangun kesadaran bangsa Membangun sistem yang menutup peluang tindak pidana dalam budaya anti korupsi. \"Tema ini kami nilai sangat korupsi merupakan kunci utama pencegahan korupsi. relevan dengan semangat memberantas korupsi dan \"Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan dengan tema ini KPK ingin memperkuat komitmen dan kerja transparansi, akuntabilitas, melakukan penyederhanaan sama antara pemangku kepentingan dalam pencegahan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk dan pemberantasan korupsi,\" pungkasnya. meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan Kementerian ATR/BPN senantiasa membantu upaya kualitas pelayanan kepada masyarakat,\" ungkap Joko pemerintah dalam pencegahan korupsi, salah satunya Widodo. dengan pendaftaran aset negara sehingga berkekuatan Pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan, maka dari hukum tetap. Belum lama ini Kementerian ATR/BPN bersama itu Presiden mengatakan kembangkan budaya anti KPK RI melakukan peningkatan optimalisasi aset negara, korupsi sejak dini. \"Mengembangkan budaya anti korupsi di antaranya dengan diserahkannya Sertipikat Hak Pakai dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi atas Kawasan Monumen Nasional kepada Kementerian merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak Sekretariat Negara. Selain itu Kementerian ATR/BPN juga pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas melaksanakan pendaftaran tanah aset pemerintah daerah untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi,\" serta Badan Usaha Milik Negara. (JR/TA, 16 Desm) kata Presiden, Joko Widodo. 284 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

7 LANGKAH STRATEGIS KEMENTERIAN ATR/BPN HINGGA 2024 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dengan memberlakukan sistem stelsel positif. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berbenah Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil menuju transformasi yang lebih baik. Hal ini Kepala BPN, Surya Tjandra menambahkan jika renstra ini sejalan dengan visi Kementerian ATR/BPN membantu instansi menemukan rantai nilai dari alur kerja menuju institusi pengelola pertanahan dan tata ruang antara kegiatan primer dengan aktivitas pendukung lainnya. yang terpercaya dan berstandar dunia, dalam melayani Dalam konteks tersebut, renstra membantu untuk menata masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju target, tujuan dan lainnya. \"Seperti yang sudah dijelaskan yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan oleh Sekjen tadi, tujuh langkah strategis tersebut nantinya gotong royong. harus di wujudkan hingga tahun 2024 sehingga renstra ini Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) diharapkan dapat membantu,\" ungkapnya. Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, saat \"Perubahan terjadi setiap tahunnya dan sangat cepat, membuka acara Workshop Internalisasi Rencana Strategis sehingga bagaimana menyesuaikan hal tersebut. Dalam (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan menyusun renstra juga dibutuhkan dinamika sosial politik, Pertanahan Nasional tahun 2020-2024 dan Penyusunan tren masa depan, tantangan yang dihadapi, dan prediksi Rencana Strategis Satuan Kerja melalui video conference, tantangan di masa depan, yang kemudian bagaimana satuan Kamis (17/12/2020). kerja dapat merespons masalah tersebut. Biro Perencanaan Lebih lanjut Sekjen Kementerian ATR/BPN mengatakan dan Kerja Sama, Biro Organisasi dan Kepegawaian, serta Biro bahwa, terdapat beberapa langkah strategis Kementerian Keuangan dan BMN merupakan tokoh penting yang akan ATR/BPN hingga 2024. \"Mari bersama menyusun roadmap membantu dalam menyusun renstra ini,\" tambahnya. PTSL dan lainnya untuk mencapai tujuh langkah strategis. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Renstra ini sangat penting, jika bekerja telah memiliki (PPSDM), Deni Santo mengatakan bahwa workshop ini tujuan melalui renstra maka seluruh satker akan bekerja bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur lebih terarah dan jelas,\" ujarnya. Sipil Negara (ASN) dalam memahami Rencana Strategis Secara garis besar, Himawan Arief Sugoto menjelaskan Kementerian ATR/BPN tahun 2020-2024 serta melakukan mengenai tujuh langkah strategis tersebut, yaitu: 1) perencanaan strategis pada satuan kerja masing-masing Terwujudnya keadilan pertanahan; 2) Mendaftarkan bidang- sesuai dengan Renstra Kementerian ATR/BPN. bidang tanah di seluruh Indonesia; 3) Penataan ruang Kegiatan ini diikuti 901 orang, terdiri dari Kepala Kantor berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bagian Tata berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi; 4) Usaha pada Kantor Wilayah BPN, serta Kepala Subbagian Meningkatkan standar kompetensi SDM menuju birokrasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kantor Wilayah berstandar dunia; 5) Mewujudkan kantor layanan modern; BPN. (TA, 17 Desm) 6) Mengoptimalisasi layanan informasi pertanahan dan tata ruang; 7) Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 285

BERPIKIR POSITIF SEBAGAI KEKUATAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Jumlah kasus positif virus Covid-19 yang terkonfirmasi Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kementerian ATR/BPN, Agustin di Indonesia masih bertambah setiap harinya. Iterson Samosir, mengatakan bahwa sesuai dengan update Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah dashboard Covid-19 total kasus di Kementerian ATR/BPN pusat dan daerah, begitupun Kementerian Agraria berjumlah 1.061 orang dan 709 orang telah dinyatakan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sembuh. \"Kini pelayanan dimaksimalkan melalui layanan melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 terus berusaha menekan elektronik yang bekerja sama dengan Pusdatin sehingga angka penyebaran penularan virus. pelayanan dapat berjalan secara maksimal,\" ungkapnya. \"Seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN wajib diingatkan Agustin Iterson Samosir, menjelaskan jika Kementerian untuk terus waspada terhadap potensi penularan virus yang ATR/BPN berupaya aktif lakukan upaya-upaya untuk kapan saja bisa terkena. Tim Gugus Tugas ini akan berakhir mencegah infeksi Covid-19 lebih luas pada jajaran pegawai hingga masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah Kementerian ATR/BPN meliputi, 1) penyiapan dashboard untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Covid-19 yang di input secara realtime dan periodik tingkat nasional,\" ungkap Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala oleh seluruh satuan kerja/unit kerja pusat dan daerah; 2) BPN, Surya Tjandra, dalam acara Rapat Koordinasi Kegiatan Menerbitkan Surat Edaran Nomor 12/SE-100.KP.03/IX/2020; Gugus Tugas COVID-19, melalui video conference, Kamis 3) Sosialisasi Protokol Kesehatan 4M (memakai masker, (17/12/2020). mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan); Lebih lanjut Surya Tjandra menghimbau agar seluruh 4) Peningkatan data tahan tubuh yang diberikan secara pegawai Kementerian ATR/BPN di tengah pandemi virus berkala; 5) Pembentukan Call Center; 6) Melakukan Rapid Tes Covid-19 harus berpikiran positif karena yang terpenting berkala untuk seluruh pegawai dan melakukan Swab Test dari penyakit ini adalah secara mental, jika pikiran stres maka sebagai tindak lanjut dari hasil Rapid Tes yang dinyatakan akan membuat penyakit ini semakin parah. \"Menghadapi reaktif; 7) Penyediaan fasilitas pendampingan dan isolasi virus ini akan membuat setiap orang cemas, dan tak mandiri; 8) Pelaksanaan Work From Home (WFH) yang jarang terus memikirkannya. Namun, ternyata berpikiran disesuaikan dengan zonasi masing-masing wilayah satuan positif tetap diperlukan untuk bisa melewati masa krisis kerja serta kapasitas ruang kerja; 9) Pengadaan pengukur ini. Faktanya, berpikiran positif adalah sumber daya utama suhu otomatis dan lift pegawai dengan sistem tanpa sentuh bagi manusia selama menghadapi sebuah krisis, termasuk (touchless). menghadapi virus ini,\" ujarnya. Untuk diketahui, pada tanggal 8 September 2020 yang lalu Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, mengajak agar seluruh telah dikeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 12/SE-100.KP.03/ jajaran Kementerian ATR/BPN terus bekerja produktif, IX/2020 mengenai pedoman atau panduan penyelengaraan dengan memperhatikan protokol Covid-19. \"Munculnya pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang pandemi Covid-19 seharusnya tidak menjadi penurun untuk beradaptasi dengan Tatanan Normal Baru dan semangat dalam bekerja. Di masa pandemi, ada banyak aman Covid-19. Hal tersebut digunakan untuk menjamin hal positif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pada situasi pandemi Covid-19 produktivitas dan prestasi kerja,\" tuturnya. dilingkungan Kementerian ATR/BPN. (TA, 17 Desm) 286 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN MENERIMA TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA UTAMA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang di berbagai aspek. Jadi ini merupakan capaian yang luar Bhayangkara Utama adalah tanda kehormatan biasa untuk Pak Menteri dan Kementerian ATR/BPN,” ujar tertinggi Bhayangkara pada Kepolisian Negara Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Republik Indonesia (Polri). Penghargaan ini Yulia Jaya Nirmawati di Jakarta, Jumat (18/12/2020). diberikan oleh Presiden atas usulan Kapolri. Bintang Selain memberikan perhatian penuh pada upaya Bhayangkara Utama dapat diberikan kepada seseorang mengurangi sengketa dan memberantas mafia tanah, di yang telah berjasa terhadap kemajuan. Bersama dengan era kepemimpinan Sofyan A. Djalil Kementerian ATR/BPN MenPAN-RB Tjahyo Kumolo, Menteri ATR/Kepala BPN telah bertransformasi ke era digital. Beberapa layanan telah Sofyan A. Djalil menerima tanda kehormatan ini, langsung dialihkan ke elektronik seperti Hak Tanggungan Elektronik, dari Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, di Rupattama Mabes Pengecekan Sertipikat Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran POLRI Jakarta, Jumat (18/12/2020). Tanah dan Informasi Zona Nilai Tanah. Dengan sistem Sofyan A. Djalil menjadi penerima penghargaan yang sudah elektronik, dapat memberikan kemudahan tersebut karena dinilai berjasa terhadap kemajuan dan kepada masyarakat, memberikan kepastian layanan, serta pengembangan POLRI dalam mengarahkan penertiban berkontribusi dalam mendukung upaya pencegahan konflik aset-aset tidak bergerak pada POLRI di seluruh Indonesia dan sengketa pertanahan. serta terwujudnya kerja sama yang dinamis guna Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara mewujudkan penegakan hukum terhadap mafia tanah. Utama tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun Kementerian ATR/BPN yang dipimpin oleh Sofyan A. 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dan Djalil sangat serius memerangi mafia tanah. Selama ini Keputusan Presiden Nomor 99/TK/TAHUN 2020 Tentang Kementerian ATR/BPN sudah begitu masif memberantas Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara mafia tanah. Sesuai target Kementerian ATR/BPN, bahwa Utama kepada Menteri Republik Indonesia. (JR, 18 Desm) pada 2025 seluruh tanah sudah terdaftar dan dapat mengurangi sengketa dan kejahatan oleh para mafia tanah. Hal tersebut menjadi dasar negara memberikan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama kepada Sofyan A. Djalil. Penghargaan ini merupakan representasi atas kerja Sofyan A. Djalil beserta institusi Kementerian ATR/BPN yang dipimpinnya, di mana telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat dan juga institusi POLRI. “Penganugerahan yang diberikan oleh POLRI ini karena Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil telah dinilai luar biasa dalam mencapai kemajuan di Kementerian ATR/BPN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 287

TUTUP PKP ANGKATAN V DAN VI, SOFYAN A. DJALIL: JAGA KOMITMEN, TEKADKAN INTEGRITAS DAN BANGUN KOMPETENSI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Komitmen dan integritas merupakan bagian sangat diperlukan pelatihan untuk membuat karakter penting dari kehidupan. Dalam meniti karier, tersebut. \"Saya mengharapkan untuk persiapkan diri menjaga komitmen, menekadkan integritas baik-baik, jangan berpikir untuk mencari uang dalam dan membangun kompetensi sangat penting waktu jangka pendek. Ingin kaya cepat bukan di birokrasi untuk dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri tempatnya tetapi di jalan bisnis. Kita di birokrasi ini tanggung Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan jawab kita adalah melayani publik,\" kata Sofyan A. Djalil. Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil dalam Penutupan Pelatihan Di era sekarang ini kita dituntut harus cepat, karena di era Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan V dan Angkatan teknologi yang berkembang pesat kita dituntut untuk VI secara virtual, Jumat, (18/12/2020). mengikuti perkembangan zaman. \"Hari ini kita harus Dalam kesempatan ini Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bekerja lebih cepat dan tepat, waktu sangat terbatas. Dua kepada para peserta PKP agar menjaga betul komitmen, puluh empat jam terasa sedikit, orang lain lebih cepat. Jadi karena Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah abdi publik, persaingan luar biasa sekali, kalau kita tidak bisa bersaing yang mengabdi kepada kepentingan publik, menjadi maka Indonesia bisa kalah, maka dari itu kita membutuhkan motor penggerak yang berdedikasi tinggi. \"Persiapkan diri semua lini untuk bekerja lebih cepat,\" imbuh Menteri ATR/ Anda, masa depan masih panjang, negeri ini makin maju, Kepala BPN. kalau kita tidak cukup SDM yang berkualitas maka ini akan Sofyan A. Djalil mengapresiasi kepada semua peserta yang menjadi penghalang terhadap pertumbuhan ekonomi telah mengikuti pelatihan ini dan telah membuat beberapa yang bertumbuh cepat. Di birokrasi, kita ini harus menjadi inovasi untuk Kementerian ATR/BPN. \"Terima kasih kepada motor kerja, kita bisa memfasilitasi ekonomi untuk bergerak semua yang telah membuat produk-produk yang menjadi cepat,\" ujarnya. unggulan layanan kepada masyarakat agar lebih baik. \"Saya mengharapkan Saudara semua untuk meningkatkan Makin banyak ide kreatif, nanti ide semuanya kita ambil jadi kemampuan diri karena 5 sampai 10 tahun dari sekarang sistem nasional yang bisa diaplikasi di seluruh kantor jika Saudara semua akan menjadi pemimpin yang membawa memungkinkan,\" ujarnya. perubahan yang lebih baik dan Saudara yang akan menjadi Di akhir kesempatan, Menteri ATR/Kepala BPN berpesan penopang pada saat tersebut,\" tambah Sofyan A. Djalil. mengajak semua peserta untuk terus mengasah dan Pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang tidak meningkatkan diri. \"Ayo kita sama-sama tingkatkan kualitas hanya berintegritas dan berkomitmen serta terampil, diri bukan hanya untuk pengabdian kepada publik tetapi namun juga bermental baik. Melatih mental untuk menjadi dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik,\" pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen, dirasa pungkasnya. (JR, 18 Desm) 288 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DUKUNG KINERJA ORGANISASI, KEMENTERIAN ATR/BPN SELEKSI PPNPN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata 17.310 pelamar, kemudian peserta yang lolos seleksi Ruang/Badan Pertanahan Nasional administrasi sejumlah 10.098 pelamar, dan peserta yang (ATR/BPN) kembali memberikan memilih lokasi ujian dan ikut ujian tertulis sejumlah 5.748 kesempatan kepada putra-putri orang,\" ujarnya. terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari Trias Wiriahadi menambahkan bahwa ujian akan insan Kementerian ATR/BPN. Dalam rangka dilaksanakan selama 6 hari di 36 titik lokasi di Indonesia. mendukung dan memajukan organisasi, “Ujian akan dilaksanakan di 36 titik lokasi selama 6 hari, Kementerian ATR/BPN melaksanakan mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 Desember rekrutmen Pegawai Pemerintah Non Pegawai 2020,” tambah Kepala Bagian Perencanaan dan Pembinaan Negeri (PPNPN) di lingkungan Kantor Pusat Pegawai. Kementerian ATR/BPN. Mengingat kondisi pandemi saat ini, kegiatan Uji Kompetensi \"Untuk diketahui oleh para peserta uji Seleksi PPNPN kali ini diikuti peserta dengan menerapkan kompetensi seleksi PPNPN, Kementerian protokol kesehatan yang ketat. (RK/LS, 21 Desm) ATR/BPN memang sedang giat-giatnya kita membangun SDM unggul untuk ditempatkan pada posisi tertentu,\" ujar Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Deni Santo saat membuka Uji Kompetensi yang dilaksanakan di PPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Senin (21/12/2020). “Perlu diketahui juga bahwa Kementerian ATR/BPN dalam 5 tahun ke depan sudah mencanangkan menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia dan terpercaya, oleh karena itu membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni, yang akan kita dapatkan melalui seleksi ini,\" tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Tim Seleksi sekaligus Kepala Bagian Perencanaan dan Pembinaan Pegawai, Trias Wiriahadi mengatakan bahwa pada seleksi kali ini, antusiasme dari masyarakat sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa citra Kementerian ATR/BPN memang sudah lebih baik. “Pada saat itu total pelamar berjumlah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 289

KEMENTERIAN ATR/BPN DUKUNG PERBAIKAN SISTEM PEMBERANTASAN KORUPSI DENGAN WHISTLEBLOWING SYSTEM RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam membangun pemberantasan korupsi, Korupsi, pemerintah juga berupaya dengan melakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai Reformasi Birokrasi dengan dibentuk Zona Integritas dengan dengan beberapa tahap, yakni dengan sasaran Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih perbaikan sistem dan mengajak para aparatur Melayani. \"Untuk mendukung dan memantapkan upaya pengawas internal pemerintah menjadi kuat. Hal tersebut pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi, sore diungkapkan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri dalam ini kita menandatangani terkait dengan sistem saksi yang sambutannya pada kegiatan Penandatanganan Perjanjian kita kenal dengan bagaimana kita bisa meningkatkan peran Kerja Sama Whistleblowing System antara KPK dan Mitra serta rakyat dan semua pihak untuk memberikan informasi Kerja yang dilaksanakan secara langsung di Gedung Merah tentang ada dugaan, gejala atau potensi terjadinya korupsi,\" Putih KPK dan secara virtual pada Senin (21/12/2020). terang Ketua KPK. Firli Bahuri mengatakan dengan melakukan upaya-upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan perbaikan sistem diharapkan tidak ada lagi pihak yang bisa Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu lembaga negara menggunakan peluang dan tidak memiliki kesempatan tentunya sangat mendukung dan berperan serta dalam untuk melakukan korupsi. \"Ini merupakan tanggung jawab membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dalam kita bersama, maka KPK melakukan kerja sama dengan budaya anti korupsi. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan rekan-rekan inspektorat di seluruh kementerian/lembaga, Kementerian ATR/BPN dalam melakukan perjanjian kerja pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten/kota. Dan sama yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat kita juga ingin mengajak para aparatur pengawas internal Jenderal, Sri Puspita Dewi dan disaksikan langsung oleh pemerintah menjadi kuat, kalau aparatur pengawas Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra. pemerintah menjadi kuat maka kami yakin korupsi bisa kita \"Dengan terlaksananya penandatanganan kerja sama ini hentikan dan tiadakan,\" ujar Firli Bahuri. diharapkan masing-masing pihak, KPK dan Kementerian Lebih lanjut, Ketua KPK berharap dengan sistem yang telah ATR/BPN dapat membangun dan meningkatkan efektivitas dibuat dan ditandatangani bersama, maka semua pihak dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal akan diberikan perlindungan tehadap para pihak yang maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, menjadi saksi ataupun yang berani melaporkan. \"Tolong transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan para Menteri, Gubernur, Kepala Daerah, saya berpesan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana kalau yang melaporkan jangan dihukum pak. Kalau para korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN sesuai dengan pelapor ini kita hukum maka sistem yang kita bangun akan kewenangan masing-masing,\" tutur Sri Puspita Dewi. tidak jalan, kenapa orang takut jadi pelapor, padahal dia Sekretaris Inspektorat Jenderal juga mengatakan dukungan melibatkan diri mengambil peran serta untuk melakukan Kementerian ATR/BPN dalam pemberantasan korupsi pemberantasan korupsi,\" pesan Firli Bahuri. di antaranya dilakukan dengan penguatan komitmen Dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah telah pengelolaan penanganan pengaduan tindak pidana melakukan banyak hal. Di samping dikeluarkannya korupsi melalui aplikasi terintegrasi, melakukan kordinasi Peraturan Presiden Nomor 102 tahun 2020 tentang dan kegiatan bersama serta melakukan pertukaran data. Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana (LS, 21 Desm) 290 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN LANTIK 14 ORANG PEJABAT FUNGSIONAL PENATA KADASTRAL RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Menurut Dirjen SPPR, Pejabat Fungsional, sejatinya tidak Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Direktorat berbeda dengan pejabat struktural. Semuanya merupakan Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan suatu tugas yang mesti dijawab dengan integritas dan Ruang (SPPR), melantik 14 (Empat Belas) orang profesionalisme pemangkunya. \"Tentu saja, para pejabat Pejabat Fungsional Penata Kadastral melalui mekanisme fungsional harus mampu mendorong kementerian penyetaraan di lingkungan Direktorat Jenderal Survei dan mencapai target-target yang sudah ditetapkan,\" ujarnya Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Keempat belas orang Lebih lanjut ia berharap kepada Pejabat Fungsional yang tersebut dilantik oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan dilantik saat ini harus mampu lebih bertanggung jawab. Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Adi Darmawan di Ruang \"Jangan merasa jabatan fungsional hanya mengurusi sebatas Rapat Dirjen SPPR, Jakarta, Senin (21/12/2020). urusan fungsional saja karena di pusat jabatan fungsional Dalam sambutannya, Adi Darmawan mengatakan bahwa juga ikut membantu penyusunan peraturan perundangan, pelantikan jabatan fungsional pada hari ini dalam rangka ikut serta mengevaluasi kalau ada pekerjan yang kurang. implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN dan Saya meminta kepada Pak Direktur dan Sesditjen untuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan bisa menginvetarisir seluruh kegiatan yang sudah dilakukan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). \"Pelantikan ini implementasi dan yang belum dilakukan sehingga dapat direalisasikan,\" dari Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun ungkapnya. 2020 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 22 Tahun 2020,\" Menutup sambutan, Adi Darmawan berpesan kepada kata Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan para pejabat yang baru dilantik untuk dapat aktif dalam Ruang. penyusunan peraturan pendukung restrukturasi. \"Saya Pelantikan Jabatan Fungsional pada hari ini merupakan berharap teman-teman dapat aktif dalam penyusunannya tindak lanjut restrukturasi Kementerian ATR/BPN, yang telah karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan kita disahkan oleh Presiden beberapa waktu silam. \"Restrukturasi sendiri yang akan merasakan,\" tutupnya. organisasi ini masih panjang perjalanannya. Ada beberapa Pelantikan tersebut dilakukan dengan memperhatikan peraturan pendukungnya yang sedang disusun, salah protokol kesehatan Covid-19. Selain dilaksanakan langsung satunya peraturan menteri untuk inpassing Jabatan dari ruang rapat Dirjen SPPR, pelantikan ini juga dilakukan Fungsional Kadastral, petunjuk pelaksanaan Jabatan melalui video conference. (RE, 21 Desm) Fungsional Penata Kadastral dan Asisten Pelaksana Kadastral serta tunjangan kinerja Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan Asisten Pelaksana Kadastral,\" ujar Adi Darmawan. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 291

SOFYAN A. DJALIL, MOTOR PERUBAHAN BIROKRASI PERTANAHAN RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Birokrasi pertanahan saat ini tengah mengalami mengimplementasikan layanan berbasis elektronik. Hal ini LAYANAN KHUSUS banyak perubahan. Hal ini terus berjalan secara sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 masif di berbagai kantor pertanahan. Kini keluhan Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi maupun aduan terkait birokrasi pertanahan Secara Elektronik. Selain itu, kantor-kantor pertanahan ditangani dengan seksama, mulai dari aduan pendaftaran hingga saat ini terus melakukan digitalisasi dokumen tanah hingga penanganan dan penyelesaian sengketa serta pertanahan guna mendukung layanan kantor yang modern. konflik pertanahan. Akhir tahun lalu kementerian juga telah Selain Hak Tanggungan, Kementerian ATR/BPN juga telah meluncurkan layanan elektronik. Perihal tersebut dimaksudkan mengintegrasikan layanan informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), untuk memangkas birokrasi pertanahan dan tentunya tujuan pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), serta akhirnya membuat layanan pertanahan yang memudahkan. Pengecekan Sertipikat Tanah, ke layanan elektronik serta Berbagai terobosan serta inovasi dalam birokrasi pertanahan, ditargetkan pada tahun 2021, seluruh layanan pertanahan semakin gencar di era kepemimpinan Sofyan A. Djalil. dapat dilakukan secara elektronik. Pada bulan Juli 2016, Presiden Joko Widodo menunjuk Sofyan Kementerian ATR/BPN juga giat mendorong kantor-kantor A. Djalil, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala pertanahan untuk membangun Zona Integritas guna mencapai Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan menteri Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Birokasi Melayani sebelumnya, Ferry Mursyidan Baldan. Target utama dari (WBK/WBBM). Sebagai informasi perkembangan nilai Reformasi Presiden kepadanya adalah mendaftarkan tanah di seluruh Birokrasi Kementerian ATR/BPN terus naik, mulai dari tahun Indonesia serta memperbaiki pelayanan pertanahan. 2017 dengan nilai 64,65 hingga 2019 mendapat nilai 72,32. Menjawab target tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN bersama Selain itu, hingga kini terdapat beberapa kantor pertanahan jajaran meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis mendapat predikat WBK dan WBBM sejak tahun 2018 lalu. Pada Lengkap atau PTSL. Program ini merupakan program terobosan, tahun 2020 ini terdapat 12 kantor pertanahan peraih WBK/ di mana sebelumnya kantor-kantor pertanahan hanya mampu WBBM. mendaftarkan 500.000 hingga 1 juta bidang tanah setiap Penyelesaian sengketa tanah juga menjadi fokus Menteri ATR/ tahunnya, tetapi melalui PTSL, kantor-kantor pertanahan Kepala BPN. Ia mengetahui bahwa banyak persoalan pertanahan mampu mendaftarkan 5,4 juta bidang tanah pada tahun 2017, yang terjadi di Indonesia, karena hadirnya mafia tanah. Untuk 9,3 juta bidang tanah pada tahun 2018, 11,2 juta bidang tanah itu, melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah, banyak pada tahun 2019, serta ditargetkan 8 juta bidang tanah dapat dari para pelaku mafia tanah ditangkap dan dipidanakan. didaftarkan pada tahun ini. Menteri ATR/Kepala BPN juga giat menjalin komunikasi dengan Tidak hanya bagus secara kuantitas, Menteri ATR/Kepala BPN Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) terkait menginstruksikan agar program PTSL juga memperhatikan penyelesaian kasus-kasus pertanahan. kualitas. Dengan tujuan agar pada tahun-tahun mendatang Penciptaan kemudahan berusaha, yang akan mendorong program ini terus memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak terciptanya lapangan kerja telah dituangkan dalam Undang- berbenturan dengan Kementerian ATR/BPN, selaku aparatur Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau pelaksana di lapangan. UUCK. Dalam rumusan rancangannya, Sofyan A. Djalil banyak Tagar #ATRBPNKiniLebihBaik juga terus disuarakan oleh memberikan ide-ide baru mengenai penyederhanaan izin Sofyan A. Djalil kepada setiap jajaran. Tidak sekedar slogan, berusaha serta menjadikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Menteri ATR/Kepala BPN ingin tagar ini selalu dilaksanakan sebagai panglima perizinan. Dijelaskan dalam Rancangan dalam kegiatan pelayanan. Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN Peraturan Pemerintah (RPP), Kementerian ATR/BPN dapat juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN mengesahkan RDTR apabila Peraturan Daerah (Perda) tidak Nomor 115/SK-OT.02/V/2020 tentang Nilai-Nilai Kementerian kunjung disahkan oleh kepala daerah setempat, setelah 6 bulan ATR/BPN, yakni Melayani, Profesional, Terpercaya. peraturan substansinya (persub) sudah disetujui. Perubahan birokrasi di Kementerian ATR/BPN juga ditandai Atas kerja keras, melalui kebijakan yang ia keluarkan, Menteri dengan pencanangan visi kementerian yang ingin menjadi ATR/Kepala BPN mendapat Piagam Tanda Penghargaan dari institusi berkelas dunia, melalui pelaksananaan tujuh visi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi strategis, yakni 1) Terwujudnya keadilan pertanahan; 2) Birokrasi, Tjahjo Kumolo, sebagai Pemimpin Pembangunan ZI Mendaftarkan bidang-bidang tanah di Indonesia; 3) Penataan Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); 4) di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (21/12/2020). Peningkatan standar kompetensi SDM Kementerian ATR/BPN; Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa penghargaan 5) Mewujudkan kantor layanan modern; 6) Pengoptimalan yang diterima pada hari ini bukan atas namanya melainkan layanan pertanahan dan tata ruang sebagai basis penerimaan untuk semua insan Kementerian ATR/BPN dan ini merupakan negara; serta 7) Mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bukti bahwa kerja Kementerian ATR/BPN menjadi semakin dengan memberlakukan sistem pendaftaran tanah stelsel baik. \"Yang paling penting bukan pengakuan formal tetapi positif. bukti material bahwa pelayanan Kementerian ATR/BPN sudah Aplikasi dari visi strategis ini bermacam-macam. Salah satu semakin baik,\" pesan Menteri ATR/Kepala BPN. (21 Desm) buktinya adalah kini seluruh kantor pertanahan sudah 292 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WAPRES MA'RUF AMIN: INTEGRITAS LEMBAGA MAUPUN APARATUR NEGARA HARUS DIJAGA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Pelaksanaan Zona Integritas guna mencapai Sebanyak 3.691 unit kerja yang diusulkan untuk bersaing Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah dalam kegiatan ini, yang berasal dari 70 Kementerian, 20 Bebas Birokrasi Melayani (WBK/WBBM) terus Pemerintah Provinsi serta 161 Pemerintah Kabupaten/ dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga, Kota. Menurut Plt. Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur tidak terkecuali Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ dan Pengawasan Kementerian PANRB, Jufri Rahman pada Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Akuntabilitasnya, tahap akhir penilaian, terdapat 763 unit kerja. \"Rinciannya kegiatan pembangunan Zona Integritas terus dipantau 681 unit kerja sebagai WBK dan 82 unit kerja WBBM,\" ujar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Jufri Rahman. Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Pada kegiatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Dengan latar belakang tersebut, KemenPANRB menyeleng­ A. Djalil mendapatkan penghargaan sebagai Pemimpin garakan kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Integritas (ZI) WBK/WBBM Tahun 2020 di Hotel Fairmont, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Jakarta, Senin (21/12/2020). Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Kegiatan ini diikuti oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, ATR/BPN. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri K.H. Ma'ruf Amin; Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo; Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil; Menteri Perhubungan, Sebagai informasi, nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Budi Karya Sumadi, serta beberapa kepala daerah dan tamu ATR/BPN terus meningkat sejak tahun 2017, yakni 64,65; undangan lainnya. tahun 2018, yakni 68,25 serta memperoleh nilai 72,32 pada Dalam sambutannya, Wakil Presiden mengatakan bahwa tahun 2019 serta saat ini tercatat ada 12 Kantor Pertanahan setiap jajaran aparatur negara harus memastikan tegaknya yang memiliki predikat WBK/WBBM. (21 Desm) integritas birokrasi. Bagi Wapres, hal ini sangat penting untuk mendukung terciptanya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/ WBBM). \"Selain itu keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus didukung juga untuk membangun Zona Integritas,\" ujar K.H. Ma'ruf Amin. \"Integritas lembaga maupun aparatur negara harus dijaga serta ditegakkan sebagai formula untuk mencegah korupsi yang sangat merugikan negara karena mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya saing dan investasi, serta meningkatnya kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan,\" lanjut Wakil Presiden. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 293

PERAN PEREMPUAN SEBAGAI PENYEMANGAT DAN GARDA TERDEPAN DI ERA NEW NORMAL RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Peran ibu di dalam keluarga memang sangat besar. sekelompok orang yang harus bekerja di luar rumah dalam Ia dapat mengayomi, mendidik, dan mengajarkan rentang waktu panjang, walau menghadapi risiko terpapar berbagai hal kepada anak-anaknya. Ibu adalah Covid-19. Apalagi para perempuan pekerja tersebut, juga segalanya, karena majunya sebuah bangsa juga berperan ganda sebagai seorang ibu, istri, anak ataupun terdapat andil dari peran ibu. Bahkan, peran ibu sangat sebagai seorang anggota keluarga yang diandalkan,\" besar dalam memaksimalkan potensi diri seorang manusia tuturnya. dan kaum ibu adalah penjaga moral anak bangsa. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya \"Saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu Manusia, Adriani Sukmoro, menuturkan jika seorang ibu terutama ibu perkasa di lingkungan Kementerian ATR/BPN. dapat menjadi psikolog dalam keluarga yang bisa menjadi Saya yakin para ibu di sini adalah orang-orang yang kuat penyemangat di tengah pandemi Covid-19 sehingga karena sanggup memiliki peran ganda, bekerja di kantor dapat mengatur semuanya. \"Para ibu dalam kementerian dan merawat keluarga di rumah,\" ujar Menteri Agraria dan ATR/BPN diharapkan menjadi teladan dan contoh dengan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menerapkan nilai-nilai dari Kementerian ATR/BPN. Hidup ini Sofyan A. Djalil, dalam acara Talkshow Peringatan Hari Ibu tidak sempurna dan walau hidup tidak sempurna tapi kita (PHI) Tahun 2020 dengan tema \"Perempuan Penyemangat tidak pernah kehilangan harapan karena ada sosok seorang dan Garda Terdepan di Era New Normal\", di Aula Prona ibu yang akan selalu memaafkan dan mendukung,\" ujarnya. Kementerian ATR/BPN, Rabu (23/12/2020). Senada dengan hal tersebut, Tenaga Ahli Menteri ATR/ Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin, Sugoto, mengungkapkan jika perayaan Hari Ibu tahun mengajak seluruh para ibu di Kementerian ATR/BPN untuk ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena adanya terus berkarya serta menginspirasi di lingkungan sekitar pandemi Covid-19. \"Tahun ini berbeda karena dirayakan di untuk mencapai cita-cita setinggi langit. Terus menjadi tengah pandemi Covid-19, tetapi tidak menghalangi respect panutan terhadap keluarga dan anak-anak supaya nantinya terutama untuk para ibu di Kementerian ATR/BPN yang langkah kecil tersebut yang akan menentukan masa depan. tetap bekerja dan menjadi garda terdepan dan semoga Talkshow yang juga dilaksanakan melalui video conference dapat bekerja lebih baik lagi,\" ungkapnya. ini, juga diisi oleh narasumber srikandi-srikandi hebat Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Kementerian ATR/BPN lainnya yaitu Sekretaris Inspektorat Yulia Jaya Nirmawati, selaku moderator menjelaskan bahwa Jenderal, Sri Puspita Dewi; Inspektur Wilayah II, Niken di tengah pandemi dengan situasi yang serba sulit tetapi Wulandari; Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah tidak menghalangi para ibu Indonesia untuk hadir di garda Wilayah I, Reni Windyawati; dan Tenaga Ahli Menteri ATR/ terdepan. \"Sejak pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia Kepala BPN Bidang Pengembangan dan Pengawasan Zona pada Maret 2020, pemerintah membuat imbauan untuk Integritas, Ninik Maryanti. (TA/RK/AF, 23 Desm) beraktivitas, belajar, dan bekerja dari rumah. Namun ada 294 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEDERHANAKAN BIROKRASI, KEMENTERIAN ATR/BPN LANTIK 81 PEJABAT FUNGSIONAL RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk Dengan perubahan struktur organisasi ini diharapkan merampingkan struktur organisasi dan pelayanan publik di Kementerian ATR/BPN dapat lebih pengalihan sejumlah jabatan dalam satu optimal dan ini sudah dirasakan dengan Menteri ATR/Kepala instansi pemerintah. Kementerian Agraria dan BPN yang mendapatkan 2 (dua) penghargaan di akhir tahun Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga ini. \"Pak Menteri mendedikasikan dua penghargaan ini ke turut mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi semua pegawai ATR/BPN yang telah melakukan perubahan tersebut dengan melantik 81 Pejabat Fungsional di Lantai baik dari dalam diri sendiri maupun sisi pelayanan dengan 7 Gedung Kementerian ATR/BPN dan secara daring, Rabu, memberikan pelayanan kepada masyarakat,\" kata Suyus (23/12/2020). Windayana. Pelantikan 81 Pejabat Fungsional kali ini terdiri dari 17 Menutup sambutannya, Dirjen PHPT, Suyus Windayana orang di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penetapan mengucapkan selamat kepada Pejabat Fungsional yang Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), 19 orang di lingkungan dilantik agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal Ditjen Penataan Agraria, 15 orang di lingkungan Ditjen kepada instansi dan negara. \"Kita berharap kepada Pejabat PengadaanTanah dan Pengembangan Pertanahan, 12 orang Fungsional yang dilantik ini memberikan kontribusi yang di lingkungan Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah maksimal untuk negara dan instansinya yang di mana demi dan Ruang, 17 orang di lingkungan Ditjen Penanganan tujuan Kementerian ATR/BPN yakni Melayani, Profesional, Sengketa dan Konflik Pertanahan dan 1 orang di lingkungan dan Terpercaya dapat kita harapkan segera diwujudkan,\" Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, ucapnya. Tata Ruang, dan Pertanahan. Pelantikan Jabatan Fungsional kali ini diikuti dengan Direktur Jenderal (Dirjen) PHPT, Suyus Windayana yang khidmat oleh seluruh peserta baik yang dilantik secara mengambil sumpah Jabatan Fungsional kali ini mengatakan langsung maupun daring, serta menerapkan protokol tahun ini harus menyelesaikan sekitar 6.000 jabatan kesehatan Covid-19 yang ketat. (JR/LS, 23 Desm) fungsional penyetaraan dari jabatan pengawas ke jabatan fungsional. \"Setelah kita tetapkan jabatan fungsional ini kita akan menetapkan beban kerja untuk memastikan formasi jabatan fungsional di masing-masing kelompok subtansi yang dipimpin oleh masing-masing koordinator, jadi artinya ke depan itu dapat dimungkinkan jabatan koordinator dapat diisi oleh jabatan fungsional,\" ujarnya. Lebih lanjut Dirjen PHPT menuturkan dengan jabatan ini diharapkan dapat lebih fleksibel dan cepat dalam bekerja. \"Kemudian diharapkan dengan penyetaraan ini dapat menjadi lebih lincah, tangkas, fleksibel karena kalau dilihat sekarang perusahaan yang berkembang dengan cepat itu bukan perusahaan besar secara organisasi dan SDM tetapi organisasi yang lincah, kecil, tangkas, fleksibel yang bisa berubah secara cepat,\" tuturnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 295

SUSUN STRATEGI DALAM MEMBANGUN ORGANISASI, KEMENTERIAN ATR/BPN BELAJAR DARI KORPORASI RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR Lebih lanjut Leontinus Alpha LAYANAN KHUSUS Edison mengungkapkan dalam perkembangannya ia menerapkan Strategi yang efektif diperlukan untuk mewujudkan metode Objective and key results visi, nilai dan tujuan organisasi. Dimulai dari (OKR) dalam menentukan tujuan identifikasi kapabilitas bagian atau divisi dalam dan cara mengukur pencapaian. sebuah organisasi hingga menyusun konten \"OKR adalah metode sistematis atau eksekusi strategi yang ingin dilakukan organisasi. yang Tokopedia gunakan untuk Berangkat dari hal itu, Kementerian Agraria dan Tata menentukan tujuan dan cara Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui mengukur pencapaian tujuan. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) OKR membantu memfokuskan menyelenggarakan talkshow \"Learn and Share Bersama prioritas kerja, kita bangun mindset Pengusaha Muda Sukses\" dengan tema Penyusunan dan setinggi langit yang dibutuhkan Eksekusi Rencana Strategis untuk Kemajuan Korporasi/ untuk mencapai tujuan tersebut, Organisasi yang diadakan melalui video conference, Rabu serta apa saja yang harus dilakukan (23/12/2020). untuk memantau eksekusi Hadir sebagai narasumber, Vice Chairman and Co-Founder perencanaan,\" jelasnya. Tokopedia, Leontinus Alpha Edison. Ia mengatakan bahwa Dalam kesempatan tersebut turut salah satu cara pelaksanaan strategi untuk mewujudkan visi, hadir sebagai narasumber, Wakil nilai dan tujuan adalah pemimpin harus aktif mendengarkan Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, orang, baik di dalam maupun di luar organisasi, serta Surya Tjandra yang mengatakan memeriksa tren dalam lingkungan untuk mendapatkan diskusi ini bisa dijadikan lesson learn keunggulan. \"Seorang pemimpin yang strategis akan dalam menyusun rencana dan membangun Kementerian dapat mempelajari peristiwa yang terjadi dan bertindak ATR/BPN lebih maju lagi. \"Seperti yang disampaikan bahwa berdasarkan antisipasi atau bentuk pencegahan di masa Tokopedia harus berstandar dunia supaya bisa bersaing, yang akan datang,\" ujarnya. Kementerian kita juga nanti harus berstandar dunia Untuk penyusunan strategi yang fokus hendaknya karena peringkat ease of doing business (EoDB) kita sudah perusahaan dapat menggunakan analisis kuantitatif. dibandingkan dengan negara lain, kita harus bersaing agar \"Menurut saya dalam penyusunan strategi diperlukan investasi ekonomi dalam negeri bisa tumbuh,\" pungkasnya quantitative analysis untuk membantu menetapkan suatu Surya Tjandra mengatakan bahwa ada tantangan tersendiri arahan ke masa yang akan datang, sehingga harus berusaha dalam lingkup sektor publik dan dibutuhkan pimpinan untuk mengembangkan pandangan industri ke depan yang mampu memberikan pola pikir baik. \"Saya setuju yang berdasarkan tren dan teknologi,\" ungkapnya. dipaparkan Pak Leon bahwa semua mulai dari mindset dan mindset mampu memberi masalah namun mindset juga yang mampu memberi sumber solusi. Diskusi ini memberi referensi bagi kami sektor publik yang memang punya tantangan tersendiri dibutuhkan pemimpin yang mampu terus mengingatkan, mengulang dan itu menjadi tanggung jawab saya juga sebagai Wakil Menteri,\" tuturnya. Menutup acara, Kepala PPSDM, Deni Santo yang juga hadir sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan berharap diskusi ini mampu memberikan gambaran bagi sektor publik dalam menyusun rencana strategis kedepan. \"Terimakasih kepada Pak Wamen, Pak Leon atas sharing bagaimana membentuk Tokopedia sampai bisa seperti saat ini, kalau saya dapat simpulkan sebetulnya sama apa yang direncanakan sektor publik dan sektor swasta, kita pun harus menetapkan rencana strategis visi misi kita menentukan objektif dan sasaranya, bagaimana sasaran strategis untuk Menteri diturunkan sampai Ke Dirjen dan sampai ke individu di dalamnya,\" tutupnya. (RE/JR, 23 Desm) 296 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

WUJUDKAN KPBU, KEMENTERIAN ATR/BPN BEKERJA SAMA DENGAN CSDILA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS Dalam rangka mewujudkan visi besar sebagai juga harus memperhatikan aspek-aspek terkait, yaitu: instansi pengelola pertanahan dan tata ruang 1. Jika menggunakan sistem ini diharapkan akan dapat yang terpercaya dan berstandar dunia di tahun memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat; 2025, Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan 2. Untuk menjaga tanah masyarakat, proyek ini harus bisa Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kerjasama dengan menjamin tidak ada dokumen yang palsu; dan 3. sistem ini berbagai pemangku kepentingan terkait, salah satunya harus memfasilitasi kesempatan untuk berinvestasi. adalah dengan Center for Spatial Data Infrastructures and Abbas Rajabifard selaku Direktur CSDILA menekankan Land Administration (CSDILA). pentingnya dibentuk Modern Land Administration Land Menindaklanjuti kerjasama tersebut, Rabu (23/12/2020) & Property Information System (MLIS) dalam rangka lalu, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil memimpin mewujudkan skema KPBU dan PPP. MLIS ini mengadopsi diskusi mengenai progres kerja sama antara Kementerian analisis dan operasional kerangka kerja World Bank guna ATR/BPN dan CSDILA di Aula PTSL, Gedung Kementerian mencapai sosial, ekonomi, lingkungan, dan pembangunan ATR/BPN, Jakarta selatan. yang berkelanjutan. Perlu diketahui CSDILA adalah konsultan dalam rangka Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi pelaksanaan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Informasi, Della R. Abdullah mengatakan bahwa CSDILA Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). sebagai konsultan sangat perlu mengetahui dan Dimana KPBU atau PPP ini merupakan skema penyediaan memahami keadaan Kementerian ATR/BPN saat ini agar infrastruktur publik yang melibatkan peran pihak swasta. dapat memberikan saran yang baik dan benar untuk KPBU pertama kali diatur dalam Peraturan Presiden 67 pelaksanaan KPBU. “Karena CSDILA sebagai konsultan kita, Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). harus mengerti seperti apa keadaan kita sekarang supaya Peraturan tersebut diperbarui dengan disahkannya Perpres bisa memberi suggestion yang baik bagaimana pelaksanaan No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU (Perpres 38/2015). KPBU sebaiknya kita lakukan,” ujarnya. Sofyan A. Djalil dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa Dalam paparannya, Della R Abdullah juga menjelaskan ke depan akan dibentuk Modern Land Administration Land bahwa manfaat KPBU antara lain, 1. Peningkatan & Property Information System (MLIS) yang diharapkan kualitas pelayanan; 2. Meningatkan standar pelayanan akan mempermudah dalam pengumpulan pajak tanah. pemerintahan; 3. Akselerasi pembangunan; 4. Meningkatkan “Dengan MLIS diharapkan mudah dalam pengumpulan kompetensi menjadi lebih baik; 5. Menambah potensi pajak, dan harus membicarakan hal ini kepada digitax Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan 6. Akan lebih agar pengumpulan pajak tanah dapat dijalankan dengan fokus atau memusatkan perhatian kepada manajemen mudah,” ujar Sofyan A. Djalil. resiko dan teknologi. (RK, 23 Desm) Sofyan A. Djalil juga menyampaikan bahwa proyek ini KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 297

PERANGI NARKOTIKA, KEMENTERIAN ATR/BPN BENTUK SATGAS/RELAWAN ANTI NARKOBA RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR suatu zat/obat dari alami (tanaman) atau LAYANAN KHUSUS sintesis (bukan tanaman), yang apabila dikonsumsi akan mengganggu daya Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, merupakan masalah yang terus diperangi oleh perasaan dan perilaku si pemakai. \"Jika setiap bangsa di dunia. Bagi Indonesia, masalah mengkonsumsi juga dapat menimbulkan penyalahgunaan narkoba menjadi masalah gangguan kesadaran dan yang paling bangsa. Banyak dari masyarakat yang terjerumus dengan parah menimbulkan ketergantungan,\" masalah narkoba, terutama pelajar, mahasiswa bahkan kata Dewi Ayu Iriani. angkatan kerja. Dengan latar belakang tersebut, Badan Kondisi negeri yang sedang berperang Narkotika Nasional (BNN) giat melakukan sosialisasi ke lawan narkoba, membuat Kementerian kementerian/lembaga. Senin (28/12/2020), BNN lakukan ATR/BPN giat mengampanyekan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kegiatan anti narkoba di lingkungan dan pengenalan apa saja obat-obatan yang termasuk jenis kerja. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) narkoba kepada jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN, Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 329/SK- melalui video conference. 100.KP.06/VIII/2020 tentang Penunjukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Satuan Tugas (Satgas)/Relawan Anti Nasional (ATR/BPN) menetapkan target bahwa pada Narkoba Kementerian ATR/BPN serta SK tahun 2025 nanti seluruh bidang tanah di Indonesia Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 672/SK- sudah terdaftar. Adanya target tersebut membuat 100.KP.06/XII/2020 tentang Perubahan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN bekerja secara SK sebelumnya, dibentuk Satgas/Relawan Anti Narkoba maksimal. Pada kesempatan ini, Dewi Ayu Iriani, Penyuluh Kementerian ATR/BPN. dari BNN mengatakan bahwa kondisi tersebut bisa Menurut Ketua Satgas, Dalu Agung Darmawan, Satgas saja mengakibatkan tingkat stres terhadap seseorang yang dibentuk ini bertujuan untuk membebaskan seluruh meningkat dalam bekerja. \"Menurut data BNN, ada sekitar jajaran Kementerian ATR/BPN dari penyalahgunaan 56 persen pengguna narkoba adalah pegawai kantoran, narkoba. Menurutnya hal ini sudah diamanatkan oleh yakni karyawan swasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin PNS. penegak hukum bahkan anggota kepolisian,\" ungkapnya. \"Dalam PP tersebut dikatakan bahwa pegawai memiliki \"Para pekerja tadi menggunakan narkoba dilatarbelakangi kewajiban dan larangan untuk mengonsumsi narkotika oleh stres dalam bekerja, dikarenakan adanya pressure dan perlu diketahui bahwa kinerja seorang pegawai jika ia dari atasan atau mengejar target perusahaan/organisasi mengonsumsi narkoba akan terdampak. Untuk itu perlu yang sudah ditetapkan. Selain para pekerja, pelajar dan terus disosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba di mahasiswa juga ada yang menjadi korban penyalahgunaan Kementerian ATR/BPN,\" kata Ketua Satgas/Relawan Anti narkoba. Data kami menyebutkan ada 25 persen mahasiswa Narkoba Kementerian ATR/BPN, yang juga Kepala Biro dan pelajar jadi korban penyalahgunaan narkoba,\" lanjut Organisasi dan Kepegawaian. Dewi Ayu Iriani. Kepala Bagian Perencanaan dan Pembinaan Pegawai, Trias Dewi Ayu Iriani juga mengungkapkan narkoba merupakan Wiriahadi menambahkan bahwa adanya Satgas/Relawan Anti Narkoba Kementerian ATR/BPN ini bertujuan untuk mengajak agar setiap jajaran Kementerian ATR/BPN memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui berbagai kegiatan. \"Kegiatan yang dilakukan adalah 1) Pembentukan regulasi tentang P4GN; 2) Sosialisasi tidak hanya kepada satgas/relawan, tapi juga sosialisasi secara masif di lingkungan Kementerian ATR/BPN pusat maupun daerah; 3) Tes urine secara berkala/ periodik terhadap pegawai di lingkungan kementerian ATR/BPN, dengan bekerjasama dengan BNN di dalam penganggaran maupun pelaksanaannya; 4) Pembuatan video atau tutorial terkait P4GN dan disosialisasikan kepada pegawai; 5) Pembentukan satgas/relawan di satker-satker Kanwil; 6) Penyiapan dan penyampaian topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada proses kegiatan-kegiatan teknis kementerian serta pembelajaran kedinasan di lingkungan PPSDM dan STPN,\" ungkap Trias Wiriahadi. (RH/LS, 28 Desm) 298 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL