buku sipers issn

UUCK LAHIR KARENA HAMBATAN DALAM BERUSAHA DAN BERBELITNYA PERIZINAN “Ada pegawai kita yang ternyata melakukan penyertipikatan REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN tanah, namun tanahnya masuk kedalam kawasan hutan, TATA RUANG sehingga ia akhirnya terkena dampak hukum. Yang lain Peraturan perundang-undangan atau istilah lainnya menghambat penciptaan lapangan kerja dan akhirnya regulasi memang menjadi dasar dalam kegiatan mengakibatkan pengangguran. Ini contoh yang terjadi yang dilakukan pemerintah. Namun, seiring karena terlalu banyak regulasi di negeri ini. Tetapi, Presiden berjalannya waktu, regulasi yang dibuat oleh Joko Widodo sudah memikirkan hal ini dan mencari solusi pemerintah sendiri maupun pemerintah daerah akhirnya akan hal ini,” ungkap Sofyan A. Djalil. menghambat kemudahan dalam berusaha. Imbasnya Tidak hanya memberikan kemudahan dalam berusaha adalah ada sekitar 2,9 juta masyarakat Indonesia yang sulit serta menciptakan lapangan pekerjaan baru, UUCK juga mendapat pekerjaan alias menganggur. Masalah ini terus memberikan dimensi baru dalam bidang tata ruang berulang setiap tahun sehingga butuh langkah terobosan dan pertanahan. Dalam pengadaan tanah, pemerintah untuk menyelesaikannya. membebaskan tanah dengan prinsip untuk keuntungan Menjawab hal tersebut, Pemerintah akhirnya melakukan masyarakat. Menteri ATR/Kepala BPN mengemukakan terobosan dalam bentuk regulasi yakni Undang-Undang bahwa bagi pemerintah, tanah masyarakat yang digunakan Cipta Kerja (UUCK). Peraturan perundang-undangan untuk infrastruktur nasional, misalnya komponennya tidak ini dibentuk dengan metode Omnibus Law, yang cukup besar dibandingkan dengan investasi maka jika menyinkronkan 79 peraturan perundang-undangan, ganti ruginya lebih tinggi sedikit, tidak masalah. “Kan yang yang dianggap menghambat kemudahan berusaha serta menerima masyarakat Indonesia,” ujar Sofyan A. Djalil. memperumit proses perizinan berusaha. “Presiden sudah Dalam UUCK juga mengenalkan fungsi pengelola mengomunikasikan ide ini beberapa tahun lalu. Menurut pertanahan (land manager) dalam wujud Bank Tanah. Presiden, hambatan dalam berusaha dan sulitnya melakukan Selama ini, pembangunan dan penataan kawasan perizinan, perlu diatasi dengan suatu terobosan,” kata permukiman di perkotaan sulit dilaksanakan. Menteri ATR/ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Kepala BPN membandingkan kota-kota besar di Indonesia Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil saat mengikuti talkshow dengan luar negeri. Kota-kota besar di Indonesia sulit yang diselenggarakan oleh Berita Satu dalam acara “Hot menemukan taman, tempat bermain anak, tempat untuk News” melalui video conference, Jumat (16/10/2020). olahraga serta orang miskin tinggal jauh 4 (empat) jam Ide tentang UUCK ini bukan hal yang baru. Sofyan A. Djalil dari Jakarta, sehingga untuk beraktivitas mereka kesulitan mengungkapkan bahwa sewaktu ia menjadi Menteri karena menempuh jalan yang jauh ke tempat kerja. “Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan tidak punya tanah, Kementerian ATR/BPN adalah instansi Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala yang powerfull namun tidak punya tanah,” ungkap Menteri Bappenas), ada 24.000 aturan yang ada di Indonesia. Saat ATR/Kepala BPN. mengetahui itu, Presiden memerintahkan agar peraturan Wakil Ketua Umum (Waketum) Kamar Dagang Indonesia tersebut dipangkas setengahnya. “Perlu diketahui, regulasi (Kadin) Bidang Pengembangan Ekonomi, Sanny Iskandar ada yang itu saling bertolak belakang. Contohnya, ada mengatakan bahwa dalam bidang pertanahan harus pegawai kita yang masuk penjara. Bukan karena korupsi, mengakomodir banyak kepentingan masyarakat. Selain melainkan ada aturan yang dibuat oleh kementerian lain itu, hadirnya suatu badan, seperti Bank Tanah, dapat yang ternyata dilanggar,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN. memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama kepentingan sosial. “Termasuk juga untuk membangun ekonomi bagi para pihak pengembang yang memiliki kepentingan dalam rangka memastikan setelah merencanakan suatu pembangunan betul-betul bisa sampai selesai,” ungkap Sanny Iskandar. Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah mengutarakan bahwa ide membentuk suatu bank tanah adalah bukan ide yang baru. Dalam bank tanah, pemerintah menyediakan tanah, sementara pemerintah malah tidak memiliki tanah. “Menurut saya, apa yang tertuang di dalam UUCK ini adalah bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahan dalam hal penyediaan tanah,” ungkap Piter Abdullah. (RH/TA, 16 Okt). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 43

BANK TANAH DIBENTUK UNTUK KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau Sofyan A. Djalil melanjutkan Bank Tanah diharapkan dapat UUCK memberikan dimensi baru dalam bidang juga mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. pertanahan. Dalam peraturan perundang- Hal ini dikarenakan, tanah, sebagai sarana pembangunan undangan tersebut dikenalkan lembaga baru pabrik dan industri, sudah dapat disediakan oleh Bank yang dinamakan bank tanah. Dalam UUCK Pasal 125 Tanah. “Bagi industri padat karya, membeli tanah itu mahal disebutkan bahwa Badan Bank Tanah dibentuk oleh sekali, sehingga apabila mampu difasilitasi oleh Bank Tanah pemerintah pusat yang berfungsi untuk melaksanakan agar dapat mendirikan pabrik selama beberapa tahun. Yang perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, terpenting adalah mampu menyerap tenaga kerja,” lanjut pemanfaatan dan pendistribusian tanah. Menteri ATR/Kepala BPN. Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Sejak disahkan oleh DPR RI pada dua minggu yang lalu, Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengemukakan UUCK selalu diterjang hoaks. Akibatnya terjadi distorsi bahwa Bank Tanah pada hakekatnya adalah suatu lembaga informasi dan membuat banyak dari masyarakat menjadi perantara yang menampung serta mengelola tanah untuk sulit memahami pentingnya undang-undang ini. Sofyan A. kepentingan sosial serta pemerataan ekonomi. “Bank Tanah Djalil mengutarakan bahwa UUCK adalah bentuk kesadaran mengatur tanah dan menata tanah secara lebih tertib untuk pemerintah untuk mengatasi pengangguran yang semakin kepentingan bangsa dan negara,” ujar Menteri ATR/Kepala bertambah akibat dari efek pandemi Covid-19. “Banyak BPN saat diwawancarai oleh Kompas TV di ruang kerjanya, kabar yang beredar mengenai muatan isi dari UUCK, salah Jakarta, Senin (19/10/2020). satunya Bank Tanah dikatakan hanya untuk investor saja. Dalam UUCK, bank tanah diwajibkan mengalokasikan 30 Itu tidak benar, karena Bank Tanah itu untuk masyarakat persen tanah yang dikelola untuk kepentingan masyarakat, kita, untuk kepentingan sosial serta pemerataan ekonomi,” melalui pelaksanaan Reforma Agraria. “Apabila tanahnya imbuh Sofyan A. Djalil. berada di daerah pedesaan maka alokasinya bisa 90 persen. Kehadiran Bank Tanah akan membuat negara mampu UUCK ini cukup fleksibel,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. mengelola dan menata pertanahan untuk kemaslahatan Lebih lanjut, tanah-tanah yang akan dikelola oleh Bank dan kepentingan orang banyak. “Saat ini untuk membeli Tanah bersumber dari tanah telantar, tanah yang Hak Guna rumah tapak ataupun rumah susun (rusun) harganya pasti Usaha maupun Hak Guna Bangunannya sudah selesai. mahal sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa Bank Tanah sulit untuk membeli. Namun coba kita bayangkan kalau bukanlah lembaga komersil. “Kendati demikian, Bank Tanah pemerintah ingin membuat rumah tapak atau rusun tetapi juga harus dapat memfasilitasi industri serta berbagai tanahnya telah disediakan oleh Bank Tanah, sehingga kepentingan yang membawa dampak yang besar terhadap harganya murah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. (RH/TA, 19 masyarakat,” katanya. Okt). 44 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN UNGKAP TUJUAN DIBENTUKNYA UUCK REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Sejak disetujui oleh DPR RI, Undang-Undang Cipta Kerja Pembentukan undang-undang melalu metode Omnibus Law (UUCK) terus mendapat tanggapan dari berbagai bukan hal pertama di Indonesia. Menurut Menteri ATR/Kepala elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, para buruh BPN salah satu contohnya adalah Ketetapan MPR (TAP MPR) hingga pelaku usaha. Selain itu, tiap-tiap kementerian Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan yang terkait dengan klaster undang-undang tersebut, sedang Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun giat menyelesaikan peraturan pelaksananya, termasuk 1960 sampai dengan Tahun 2002. Sofyan A. Djalil mengatakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan bahwa konsep ini dia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo Nasional (ATR/BPN) yang segera menyelesaikan Rancangan sebagai suatu ide untuk menyelesaikan persoalan regulasi di Peraturan Pemerintah (RPP) terkait UUCK. negeri ini. Banyaknya kabar yang tidak benar atau hoaks membuat “Konsep Omnibus Law ini bagus sekali, karena UUCK ini pemerintah perlu menjelaskan langsung kepada publik memperbaiki 79 peraturan perundang-undangan. Intinya mengenai latar belakang dibentuknya UUCK. “Tujuan Omnibus Law ini memperbaiki peraturan yang bertentangan dibentuknya undang-undang ini sangat bagus sekali. Kenapa? dan konsep ini juga sudah diterapkan di berbagai negara, salah Kita lihat saja dampak Covid-19 pada tahun ini ada 2 jutaan satunya Vietnam,” kata Sofyan A. Djalil. orang yang kehilangan pekerjaan, sudah banyak yang Penolakan terkait UUCK banyak terkait di daerah. Namun, menganggur. Ini persoalan kemanusiaan yang luar biasa Menteri ATR/Kepala BPN mengajak untuk berdiskusi terkait dan pemerintah punya nurani untuk menyelesaikan itu,” ujar undang-undang yang baru ini. Menurut dia, jika ada yang Sofyan A. Djalil saat menjadi narasumber pada acara “Setahun merugikan dalam UUCK, maka masyarakat dapat membawanya Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf” di stasiun televisi CNN Indonesia, ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Ada orang yang curiga tanpa Selasa, (21/10/2020). mau mengetahui apa sebetulnya undang-undang ini. Padahal Di samping itu, UUCK disusun untuk melakukan sinkronisasi jika ada pasal-pasal yang merugikan, bisa kita bawa ke MK dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terhitung kita bahas bersama-sama di sana,” saran Sofyan A. Djalil. banyak di negeri ini. “UUCK disusun dengan metode Omnibus UUCK ini juga dapat mengajak birokrasi agar dapat bergerak Law. Melalui metode itu, undang-undang ini bertujuan untuk cepat. Salah satu contohnya adalah mengenai pengesahan memperbaiki kelemahan atau benang kusutnya undang- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurut Menteri ATR/ undang yang banyak tadi,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN. Kepala BPN selama ini dalam pengesahan RTRW, setelah Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa peraturan perundang- mendapatkan Persetujuan Substansi (Persub) harus disahkan undangan yang banyak tadi ada yang saling bertentangan. oleh Pemerintah Daerah. Namun, yang terjadi cukup lama Secara jujur, ia mengatakan bahwa ada jajaran Kementerian Peraturan Daerah (Perda) terbit. “Persub tersebut tidak menjadi ATR/BPN di daerah terkena sanksi hukum karena efek dari suatu Perda untuk waktu yang lama. Ada Pemda yang mungkin belum peraturan yang bertentangan. “Karena benar menurut tugas- aware padahal ini menyangkut kepentingan umum. Untuk itu, tugas kita tetapi belum tentu benar di kementerian lain. Intinya dalam UUCK, diberikan ruang untuk mengeluarkan diskresi,” banyak peraturan akhirnya menimbulkan kesemrawutan kata Sofyan A. Djalil. (RH/TA, 21 Okt). sehingga seorang Presiden akan sulit mencapai tujuan yang ditetapkan dan ini terus menerus terjadi,” kata Menteri ATR/ Kepala BPN. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 45

DISKUSI DENGAN PARA WALI KOTA, MENTERI ATR/KEPALA BPN: UUCK AKAN TEMPATKAN TATA RUANG SEBAGAI PANGLIMA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN yang mau membuka usaha di TATA RUANG Indonesia, dapat melihat RDTR yang sudah dibuat dan sudah Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) belakangan memuat spesifikasi daerah-daerah ini mendapat perhatian dari publik. Tidak mana saja yang menjadi kawasan hanya mahasiswa, pekerja/buruh, elemen hijau atau kawasan kuning. Itu masyarakat, melainkan juga para kepala daerah, sudah ada di RTRW berbasis RDTR,” khususnya para wali kota seluruh Indonesia. Melalui kata Menteri ATR/Kepala BPN. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), wali Berdasarkan RDTR itu, seorang kota berkesempatan melakukan diskusi terkait undang- yang ingin membuka usaha undang tersebut dengan dua narasumber, yakni Menteri sudah mengetahui di mana Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, ia harus merintis usahanya. Sofyan A. Djalil serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman “Melalui Online Single Submission Modal, Bahlil Lahadalia, melalui video conference, Kamis (OSS), izinnya bisa dikeluarkan (22/10/2020). dan akan ditetapkan melalui Dalam pemaparannya, Menteri ATR/Kepala BPN Norma, Standar, Prosedur dan mengungkapkan bahwa dalam UUCK, tata ruang akan Kriteria (NSPK). Terkait, NSPK ini diintegrasikan dengan rencana zonasi, kawasan dan lain- diharapkan input dari para kepala lain. Hasil produknya akan mengikat semuanya sehingga daerah,” kata Sofyan A. Djalil. menutup celah untuk kriminalisasi kepala daerah. Menteri Namun, apabila muncul ATR/Kepala BPN mengatakan lebih lanjut bahwa UUCK kekhawatiran dari para kepala mengamanatkan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah apabila izin yang diberikan OSS ternyata tidak agar mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai atau tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Wilayah (RTRW). “Undang-undang ini akan menjadikan tata umum, UUCK memberikan kewenangan yang luar biasa ruang sebagai panglima,” kata Sofyan A. Djalil. untuk para kepala daerah melalui diskresi.“Dalam peraturan Selain RTRW, UUCK juga akan mendorong diterbitkannya pemerintah daerah, aturan mengenai diskresi sangat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menteri ATR/Kepala rigid. Melalui undang-undang ini, diskresi dimudahkan. BPN mengemukakan bahwa RDTR ini memiliki skala Jadi, apabila izin OSS tidak sesuai, menurut bapak/ibu 1:5.000 berbentuk elektronik dan akan dikelola oleh tidak sesuai untuk kepentingan masyarakat, maka itu bisa Sistem Informasi Geospasial Tata Ruang atau GISTARU, ditolak. Diskresi dimungkinkan untuk alasan utama, yakni yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN. “Jadi, siapa saja kepentingan umum,” kata Sofyan A. Djalil. Senada dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala BKPM, Bahlil Lahadila mengatakan bahwa di dalam UUCK, perizinan nantinya akan melalui satu pintu lewat Online Single Submission. “UUCK ini adalah solusi untuk menciptakan kemudahan berusaha dan ditegaskan bahwa tidak ada kewenangan daerah yang diambil. Kewenangan tetap, cuma harus memiliki NSPK,” kata Bahlil Lahadila. Ketua APEKSI yang juga Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan bahwa diskusi ini sangat penting dilakukan agar terbangun sebuah pemahaman antara Pemerintah dengan para kepala daerah serta ia juga mengapresiasi usaha pemerintah dalam membuat terobosan dalam menyelesaikan masalah regulasi, menciptakan lapangan kerja serta kemudahan berusaha. “Namun, kami memiliki beberapa catatan penting yang harus didiskusikan mengenai kewenangan daerah terkait perizinan berusaha dan pemanfaatan ruang sebagai salah satu klaster di UUCK,” ujar Wali Kota Tangerang Selatan. (RH/ TA, 22 Okt). 46 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN: UU CK MEMBUKA RANTAI YANG MENGHAMBAT INDONESIA UNTUK MAJU Un d a n g - U n d a n g REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Cipta Kerja (UU CK) TATA RUANG sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Banyaknya regulasi yang seperti merantai menjadi alasan Pemerintah membuat UU CK agar ekonomi terus tumbuh dan penciptaan lapangan kerja bisa terbuka lebar. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam Serial Diskusi Omnibus Law Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HIMPSIH) Universitas Katolik Parahyangan dengan tema “Naskah Akademik Omnibus Law Cipta Kerja: Antara Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Umum” secara daring pada Rabu, perbedaan halaman, pasal itu yang penting subtansinya (28/10/2020). bukan halamannya,” jawab Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan banyaknya hambatan Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Mangadar regulasi di Indonesia yang menimbulkan Undang-Undang Situmorang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Cipta Kerja (UU CK). “Indonesia sekarang ini ibarat dirantai dan memberi informasi mengenai UU CK. “Terima kasih sehingga tidak bisa bergerak. UU CK dapat membuka Pak Menteri yang turut meyakinkan kita semua bahwa ini rantai tadi, membuka rantai yang selama ini begitu rumit adalah UU yang sangat dibutuhkan dan perlukan bangsa membuat kita tidak bisa bergerak cepat dari hambatan- serta layak didukung,” ucapnya. hambatan regulasi serta perizinan,” ujarnya. Lebih lanjut Mangadar Situmorang mengatakan kegiatan ini proses pembelajaran dalam memahami dan Sofyan A. Djalil menuturkan bahwa UU CK ini visinya mengkritik produk perundang-undangan. “Jika membaca bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi, konsiderannya bahwa UU CK memang memaksudkan menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin dan secepat kesejahteraan, kemakmuran rakyat, menjamin pekerjaan mungkin. “Secara overall UU CK ini kebijakan yang bagus maka tentu sangat layak kalau dilihat dari konsideran dalam rangka menyiapkan Indonesia bersaing di masa tersebut UU ini didukung dan ada aspek-aspek tertentu depan dalam iklim persaingan global dan perkembangan yang perlu dikritisi,” katanya. teknologi, maka kita perlu merespon dengan sistem regulasi Banyaknya isu tidak benar mengenai UU CK mengingatkan yang jauh lebih adaptable,” tuturnya. betapa pentingnya budaya literasi. “Budaya literasi di masyarakat kita perlu digalakkan karena budaya literasi Terdapat pertanyaan mengenai UU CK ini dibuat begitu merupakan kemampuan dalam membaca dan menulis serta cepat dan kenapa dalam pandemi Covid-19 membuat menambah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan. UU serta polemik halaman pada naskah UU CK. “Kalau Harapannya dari kegiatan ini dapat memberikan pencerahan logika ini kita ikuti dalam masa Covid-19, kita berdoa saja tentang Omnibus Law UU CK ini agar kita memahami secara tidak lakukan apa-apa nanti sehabis Covid-19 membuat komprehensif,” pungkas Dekan Fakultas Hukum Universitas UU dengan kondisi kacau balau dengan pengangguran Katolik Parahyangan, Liona Nanang Supriatna. (JR/RK, 28 bertambah dan itu tidak mungkin. Oleh sebab itu kita ambil Okt.) hikmah dan kesempatan untuk kita bisa berpikir jernih dan fokus, maka dari itu Presiden mengatakan ayo kita dorong UU ini dengan secara transparan mungkin. Mengenai KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 47

BANK TANAH SEBAGAI TEROBOSAN DALAM MENGHINDARI SPEKULAN REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Kebutuhan akan tanah meningkat, baik perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, untuk pelaksanaan pembangunan maupun dan pendistribusian tanah. Bank Tanah juga menjamin perkembangan perekonomian, baik untuk ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan kepentingan umum maupun kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan masyarakat lainnya, berpengaruh pada kebijakan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. pemerintah di bidang pengadaan tanah. Untuk itu, Himawan Arief Sugoto juga menjelaskan bahwa dalam pemerintah harus dapat menyediakan cadangan tanah rangka mendukung investasi, Badan Bank Tanah sebagai untuk kepentingan pembangunan ke depan. Setelah resmi pemegang Hak Pengelolaan diberikan kewenangan untuk disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat salah membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha satu terobosan dalam bidang pertanahan yaitu dengan atau persetujuan, melakukan penyusunan rencana induk, dikenalkannya lembaga baru yang dinamakan Bank Tanah. melakukan pengadaan tanah, menentukan tarif pelayanan. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal “Bank Tanah di masa depan ini diharapkan dapat mencegah Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan aksi spekulan tanah yang terjadi karena banyaknya tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan yang telantar dan tidak jelas kepemilikannya. Bank Tanah Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto, dalam talkshow bisa menjual tanah kepada pengembang dengan harga virtual expo Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2020 yang rendah, karena bantuan pendanaan dari perjanjian dengan tema Bank Tanah di Masa Depan melalui video dengan industri finansial, maupun subsidi yang sedang conference, Selasa, (03/11/2020). diwacanakan. Dengan harga yang lebih rendah dari bank “Selama ini dikenal adanya tanah negara tetapi secara tanah, harga tanah di pasaran tidak akan terus melambung de-facto pemerintah tidak dapat mengendalikan tanah tinggi,” tuturnya. tersebut. Tentu saja pemerintah hanya memainkan peran Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, sebagai land administrator, sedangkan peran eksekutor Perdananto Aribowo selaku moderator mengharapkan masih belum ada. Diperlukan solusi agar pemerintah dengan adanya talkshow mengenai Bank Tanah ini dapat memiliki fungsi tersebut menjadi eksekutor dengan membuka wawasan seluruh masyarakat mengenai Bank membentuk Badan Bank Tanah,” ujarnya. Tanah yang selama ini masih samar atau belum jelas. Acara Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan ini dapat memberikan pemahaman bagaimana arah ke Pertanahan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal depan dalam rencana pengembangan Bank Tanah untuk Kementerian ATR/BPN ini menambahkan bahwa Badan kepentingan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Bank Tanah berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, (TA/RK, 03 Nov). 48 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DENGAN UU CIPTA KERJA, PERIZINAN BERBASIS RDTR LEBIH MUDAH REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Bukan hal baru jika mengurus izin di Indonesia itu dan penetapan RDTR oleh Pemerintah Daerah,” ujar Ketua rumit serta berbelit-belit. Untuk itu pemerintah Umum Himpunan Kawasan Industri yang juga sekaligus menginisiasi Undang-Undang Nomor 11 Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) untuk Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar. menyederhanakan perizinan, salah satunya melalui Gubernur Bali, I Wayan Koster menuturkan UUCK ini luar penguatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebagai biasa dan membantu Pemerintah Daerah dalam merancang institusi yang memiliki keterkaitan erat dengan RDTR, RDTR. “Satu reformasi yang begitu besar dituangkan dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan UUCK ini yang berisi suatu ketentuan komprehensif yang Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan sosialisasi mengenai mengharmoniskan sejumlah sektor yang selama ini menjadi hal tersebut melalui Talkshow Tata Ruang dengan tema ego sektoral yang sulit untuk ditembus dan itu merambat “Pasca UU Cipta Kerja: Kupas Tuntas Reformasi Perizinan sampai daerah,” tuturnya. Berbasis RDTR” pada Kamis (05/11/2020). “Sebagai contoh di dalam bidang perizinan seperti di Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Bali misalnya untuk pembuatan hotel dan restoran antar Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot yang juga Kabupaten/Kota itu tidak ada standarnya. Jadi salah satu sebagai narasumber pada acara kali ini mengatakan untuk menstandarkan ini adalah UU CK dan saya berharap selama ini perizinan menjadi faktor pertama menghambat dari UU CK ini di bidang perizinan itu perlunya standardisasi investasi, maka diperlukan Online Single Submission (OSS) perizinan dalam berbagai sektor yang perlu disinkronkan untuk mempermudah hal tersebut. “Di dalam sistem yang dan diharmoniskan,” tambahnya. akan dibangun oleh BKPM yaitu OSS Risk Based Approach Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany (RBA), sistem OSS ini akan diintegrasikan dengan sistem di mengharapkan jika RDTR di lakukan sesuai dengan Norma, Kementerian ATR/BPN yang terkait dengan tata ruang yaitu Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dengan terbuka dan GISTARU dan dengan pelaku usaha atau kegiatan usaha itu transparan siapapun dapat melakukan investasi, tanpa sendiri,” ucapnya. peduli kekhawatiran terkait kepastian hukum tentang Berdasarkan Pasal 33 PP No. 24 Tahun 2018 tentang regulasi, tanah, tata ruangnya. “Alangkah indahnya Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, nanti di tahun 2024, di akhir pemerintahan Pak Jokowi kabupaten/kota yang sudah memiliki Perda RDTR dan menghasilkan legacy yang sangat luar biasa ada peta digital sudah terintegrasi ke aplikasi OSS, izin lokasi akan terbit seluruh Indonesia. Dengan RDTR kita ingin melakukan apa oleh lembaga OSS tanpa komitmen. di daerah mana, kita ingin berbuat apa di daerah mana “Tujuan keberadaan OSS bagi investor ialah agar mendapat dengan kepastian hukum, transparansi dan kepastian yang kepastian untuk izin usahanya (izin lokasi). Hal tersebut lainnya,” pungkasnya. (05 Nov). akan sangat tergantung pada kecepatan penyusunan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 49

UU CIPTA KERJA, PARADIGMA BARU BAGI INDONESIA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Jika semuanya diintegrasikan, maka tidak TATA RUANG ada lagi persoalan batas hutan, tidak ada lagi persoalan warna sehingga punya Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 kepastian,” kata Sofyan A. Djalil. tentang Cipta Kerja (UU CK) memunculkan Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan harapan baru untuk membuka lapangan kerja, bahwa hal itu harus didukung oleh kualitas membuka peluang untuk berusaha serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Kita menyederhanakan perizinan.“UU CK merupakan paradigma perlu persiapkan RDTR secara matang baru bagi Indonesia serta akan membuka kreativitas bangsa dan lebih baik sehingga apabila nanti kita,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan dimasukkan ke dalam sistem Geographic Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil saat menjadi Information System Tata Ruang (GISTARU), narasumber kegiatan Talkshow Tata Ruang dengan tema semua orang bisa melihat apabila seorang “Pasca UU Cipta Kerja: Kupas Tuntas Reformasi Perizinan ingin membuka usaha, ia dapat melihat Berbasis RDTR” di Aula Prona Lantai 7, Kamis (05/11/2020). langsung lokasi tanahnya,” ungkap Sofyan Sofyan A. Djalil mengutarakan bahwa dalam A. Djalil. pembentukannya, UU CK memuat prinsip yang universal. Kesulitan untuk merintis usaha karena Ia mengumpamakan ajaran agama Islam, yang memuat perizinan yang banyak diamini oleh Menteri Koperasi prinsip yang sama. “Dalam agama Islam, kita kenal ibadah dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki dan muamalah. Dalam ibadah, mengatur hubungan kita mengatakan bahwa tidak adanya perbedaan perlakuan dengan Allah SWT. Prinsipnya semua dilarang, kecuali antara izin untuk usaha besar dengan izin UKM. “Izin yang yang dibolehkan. Tetapi dalam hubungan sehari-hari atau banyak, ribet serta rumit ini akan memunculkan korupsi muamalah, semua dibolehkan kecuali yang dilarang,” ujar perizinan. Ini akan menyulitkan para pelaku UMKM sehingga Menteri ATR/Kepala BPN. banyak menjadi pelaku usaha informal. Kita perlu cegah hal Dalam urusan pemerintahan, menurut Sofyan A. Djalil, ini dengan memberikan kemudahan pelaku usaha informal seharusnya menggunakan prinsip semuanya diperbolehkan, sehingga menjadi pelaku UKM dengan UU CK,” ujar Teten karena untuk kepentingan umum, kecuali yang dilarang. Masduki. Namun, realitasnya, semua hal perlu izin. Undang-undang ini akan mendorong terjadinya perubahan Banyaknya izin ini memberikan imbas kepada masyarakat, di sektor ekonomi. “Namun, perlu kita ingat agar UU CK ini terutama menengah ke bawah. Menteri ATR/Kepala tidak mendorong terjadinya liberalisasi investasi. Jangan BPN mengatakan bahwa banyak pelaku usaha kecil dan sampai investasi besar akan menelan UMKM kita,” imbau menengah yang kesulitan melengkapi izin yang sedemikian Menteri Koperasi dan UKM. rupa. “Hadirnya UU CK ini sebenarnya akan mengakomodir Kegiatan talkshow yang juga dapat diikuti secara daring pelaku UKM, dengan prinsip semua boleh kecuali yang ini dimoderatori dengan apik oleh Aviani Malik serta dilarang,” ujar Sofyan A. Djalil. menghadirkan narasumber Menteri Koperasi dan UKM, Lebih lanjut, undang-undang ini mengenalkan tata ruang Teten Masduki; Gubernur Bali, I Wayan Koster; Deputi sebagai panglima. Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa ada Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi beberapa Kepala Daerah yang terkena sanksi hukum karena Penanaman Modal (BKPM), Yuliot; serta Wali Kota Tangerang adanya peraturan yang tidak masuk akal. “Dalam UU CK, Selatan, Airin Rachmi Diany. (05 Nov). melalui tata ruang nanti semuanya akan diintegrasikan. 50 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BANK TANAH WUJUDKAN PENGELOLAAN TANAH YANG MODERN DI MASA DEPAN REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Permasalahan pertanahan masih menjadi salah kegiatan pengelolaan tanah secara konseptual harus satu permasalahan yang dapat menghambat membuat kebijakan dan strategi optimalisasi pemanfaatan percepatan pembangunan seperti keterbatasan dan penggunaan tanah, sehingga bank tanah harus mampu ketersediaan tanah dan kebutuhan akan tanah mengarahkan pengembangan penggunaan tanah. yang besar, maka dari itu diperlukan bank tanah. Hal “Sekarang ini pemerintah sangat kesulitan yang akhirnya tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) harus mengubah konsensi HGU suatu perkebunan dan Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto secara virtual sebagainya. Ini seringkali menjadi penghambat. Kalau nanti pada webinar yang diselenggarakan IAMPI, IKINDO, IPMA kita sudah mempunyai bank tanah akan bisa membuat Indonesia dengan tema “Bank Tanah di Masa Depan”, Kamis perencanaan, ada yang ingin membuat kawasan pelabuhan, (12/11/2020). industri, perkebunan dan kita sudah mempunyai master plan “Konsep dan skema bank tanah mempunyai 6 fungsi yang ada dari semua tanah, yang kebetulan kementerian yaitu, perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, ATR/BPN adalah yang memiliki seluruh data-data yang ada pemanfaatan dan pendistribusian. Pada proses pemanfaatan di Indonesia,” tutur Himawan Arief Sugoto. tanah penting untuk diingat untuk memperhatikan aspek “Hadirnya bank tanah di masa depan untuk menghadirkan kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, opportunity yang sesuai spirit Undang-Undang Cipta pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma Kerja, yang di mana nanti kita memiliki standar perubahan agraria,” ujar Himawan Arief Sugoto. kemudahan investasi tapi juga harus menyiapkan tanah Kementerian ATR/BPN selama ini menjadi regulator tata untuk ready to invest, menciptakan pertumbuhan ekonomi ruang dan regulator serta administrasi pertanahan. Bank dan lapangan pekerjaan, “ kata Himawan Arief Sugoto. tanah hadir sebagai land manager yang dimana akan Ketua IAMPI, Darma Tyanto Saptoderwo mengungkapkan dibentuk badan pengelola bank tanah. “Selama ini dikenal terima kasih atas kinerja Kementerian ATR/BPN dalam adanya tanah negara tetapi secara de facto pemerintah tidak usaha menyertipikatkan tanah karena dapat mendorong dapat mengendalikan tanah tersebut. Pemerintah hanya ekonomi. “Terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN memainkan peran sebagai land administrator sedangkan yang telah berhasil meningkatkan kinerja sertipikasi peran eksekutor masih belum ada. Diperlukan solusi agar tanah secara nasional, ini pekerjaan mulia yang sangat pemerintah memiliki fungsi tersebut menjadi eksekutor dibutuhkan rakyat kecil. Walaupun ada pandemi Covid-19, dengan membentuk Badan Pengelola Bank Tanah,” kata namun perekonomian nasional dapat bertahan dan juga Sekjen Kementerian ATR/BPN. berkembang khususnya terjadi gerakkan perekonomian Sekjen Kementerian ATR/BPN menuturkan bank tanah ke rakyat dengan berbekal sertipikat tersebut,” pungkasnya. depan akan berfungsi sebagai land manager, yang dalam (JR/LS, 12 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 51

MENTERI ATR/KEPALA BPN LURUSKAN ISU UUCK KEPADA AKADEMISI MUHAMMADIYAH REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Undang-Undang Nomor 11 TATA RUANG Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai kini masih menjadi bahan diskusi publik. dikantongi,” ujarnya. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil “Apabila ini dialami oleh pelaku usaha kecil yang turun langsung meluruskan informasi- populasinya lebih dari 90 persen, maka mereka tidak bisa informasi yang beredar di masyarakat bernafas, akan berhenti bahkan sebelum melangkah, tentu tentang undang-undang ini. Salah ini menghambat perekonomian,” jelasnya satunya dengan menjadi narasumber Pada diskusi yang dimoderatori Dr. Mukhaer Pakkanna, pada diskusi bertajuk “Diskusi Terbuka: M.M., Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan ini, Quo Vadis UU Cipta Kerja?” di Universitas Sofyan A. Djalil juga menyampaikan UU ini akan membawa Muhammadiyah Bandung, Jumat, perubahan pada dunia usaha di Indonesia, dari pendekatan (13/11/2020). berbasis izin menjadi berbasis risiko. “Ini membuka Dalam diskusi yang diikuti oleh kesempatan anak-anak muda untuk berusaha, tidak perlu para akademisi dari Universitas lagi banyak izin, apabila usahanya tidak ada risiko. Risiko Muhammadiyah seluruh Indonesia baik besar butuh izin, Anda tidak perlu tawaf dari meja ke meja secara luring (offline) maupun daring lagi,” ujarnya. (online)ini,Sofyan A.Djalilmenyampaikan Kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN ke Kampus Universitas bahwa penolakan-penolakan terhadap Muhammadiyah Bandung ini mendapat sambutan hangat UU ini karena adanya misinformasi. “Salah paham tadi, dari Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Prof. Dr. menyebabkan reaksi-reaksi dari masyarakat,” ujarnya. Suyatno. “Kami ingin mendengarkan langsung penjelasan Menanggapi pernyataan bahwa UU ini disusun tergesa- UU Cipta Kerja, bagaimana peranannya untuk ekonomi gesa di masa pandemi Covid-19, Sofyan A. Djalil umat dari pak Menteri yang mengetahui secara detail UUCK menjelaskan bahwa UU ini telah mulai disusun pemerintah ini,” ungkapnya. (WN/NA, 13 Nov). sejak akhir tahun 2019 lalu dan telah sesuai dengan kaidah penyusunan perundang-undangan. Pada saat pembahasan di DPR RI telah melibatkan organisasi profesi, masyarakat, akademisi, telah disiarkan pula melalui TV Parlemen dan juga media-media lainnya. “Undang-Undang ini disusun dengan normal, pada saat pandemi Covid-19 ini, perhatian publik tersita pada masalah kesehatan, sehingga informasi pembahasan cipta kerja ini luput dari perhatian,” ujarnya. “Pemerintah menyusun undang-undang ini dengan sistem Omnibus Law, disusun dalam waktu cepat, karena memang dibutuhkan untuk membereskan ranjau-ranjau pada undang-undang sektoral, yang saling bertentangan, yang membuat kita tidak dapat bergerak,” tambahnya. Sulit dan berbelitnya izin yang menghambat investasi dijelaskan Sofyan A. Djalil dengan mengambil contoh pengurusan izin pembuatan tambak pada suatu wilayah. “Alur perizinan pertama adalah harus ada rekomendasi dari camat. Selanjutnya, harus ada persetujuan dari warga dan harus ada berita acara expose warga, harus ada rekomendasi dari kepala desa, setelah itu berkas-berkas tersebut dibawa ke kabupaten dan meminta expose kabupaten. Untuk expose ini butuh 21 hari. Tidak hanya itu saja, karena harus ada juga survei lokasi dengan dinas terkait. Kemudian harus ada IPPT (Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah) dan untuk mendapatkan IPPT harus ada rekomendasi dari Dinas Tata Ruang Kabupaten, disposisi bupati, rekomendasi camat, rekomendasi Dinas Perikanan, rekomendasi Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Satpol PP, izin genset sampai dengan pemadam kebakaran, sungguh banyak izin yang harus 52 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEBAGAI REGULASI KREATIF DARI BANYAKNYA PERATURAN DI INDONESIA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan mau membuka izin berusaha tidak akan terganggu lagi meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia, dengan beban regulasi,” tegas Sofyan A. Djalil. salah satunya dikarenakan regulasi yang tidak Sofyan A. Djalil kembali menjelaskan bahwa selama ini satu mendukung penciptaan dan pengembangan undang-undang hanya bisa diubah dengan satu undang- bisnis hingga mengakibatkan melemahnya investasi di undang, misalnya satu undang-undang tentang kehutanan Indonesia. Saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 hanya bisa diubah dengan undang-undang kehutahan, peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas dan sementara proses revisi undang-undang membutuhkan obesitas regulasi di Indonesia. waktu minimal satu tahun, dan ada 79 undang-undang Menyadari hal tersebut, Pemerintah melakukan inisiatif yang mengganggu iklim penciptaan lapangan kerja. Kalau melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang situasinya seperti itu, berapa banyak waktu yang dibutuhkan diharapkan dapat menyederhanakan, menyingkronkan untuk merevisi undang-undang yang menggangu proses dan memangkas banyaknya aturan dan regulasi yang kerja di lapangan. menghambat pencapaian tujuan untuk penciptaan “Adanya sistem Omnibus Law ini, yaitu satu undang- lapangan kerja dan meningkatkan realisasi investasi di undang bisa mengubah banyak undang-undang, maka Indonesia. Urgensi UUCK ini pun disampaikan langsung oleh sekitar 79 undang-undang ini beberapa pasalnya diubah. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam dialognya Pertanyaannya apakah UUCK ini sempurna? Mungkin tidak, bersama dengan Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia jadi ayo ICMI lakukan studi pasal per pasal mungkin ada (ICMI) di ICMI Orwil Jawa Barat di bilangan Cikutra, Jumat pasal yang dicurigai, bisa kita analisis, apakah pasal tersebut (13/11/2020). sudah mewakili kepentingan publik atau tidak,” ungkap Sofyan A. Djalil mengatakan UUCK ini sebagai regulasi kreatif Sofyan A. Djalil. (creative regulation) yang tujuannya untuk memudahkan Sekretaris Jenderal ICMI Mohammad Jafar Hafsah dalam perizinan dan mengatasi berbagai masalah. UUCK pun menyambut baik insiatif dari Pemerintah dengan yang dikenalkan dengan sistem Omnibus Law diharapkan ditetapkannya UUCK ini, ia mengharapkan masyarakat bisa dapat membereskan ranjau-ranjau akibat undang-undang mengerti dan paham maksud tujuan baik dari pemerintah yang begitu banyak dan saling bertentangan. “Selama ini UUCK banyak sekali ditentang, itu mungkin “Kenapa bertentangan? Karena undang-undang dibuat karena proses komunikasi yang belum tersampaikan dengan sangat sektoral oleh menteri masing-masing. Kadang satu baik ke masyarakat. Selama ini undang-undang itu biasanya undang-undang dibuat baru kemudian yang lama dilupakan hanya membicarakan satu segi atau satu bidang saja, seperti padahal tidak dihapus, dan adanya otonomi daerah seperti layaknya dokter yang hanya menangani masalah sakit bupati dan gubernur bikin peraturan, DPRD bikin perda. Ini kepala saja, kenapa tidak ada satu peraturan yang mengatur menyebabkan begitu banyak peraturan, dengan UUCK ini sekaligus berbagai aspek atau permasalahan? Nah UUCK ini bisa menciptakan iklim investasi yang lebih baik, jadi kalau jawabannya,” ujarnya. (NA/WN, 13 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 53

KEMENTERIAN ATR/BPN FINALISASI PETUNJUK TEKNIS PTSL TAHUN 2021 REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN 2021 siap digunakan secara nasional,” TATA RUANG tambah Y.C. Fajar Nugroho Adi, Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pertanahan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun Sementara itu, Inspektur Jenderal 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Kementerian ATR/BPN Sunraizal, Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat menambahkan bahwa Pimpinan Jenderal (Ditjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN dan BAPPENAS (SPPR) melaksanakan Pembahasan Konsep Petunjuk Teknis perlu mendalami lagi kesesuaian antara (Juknis) PTSL untuk Tahun 2021. Pembahasan Konsep Juknis roadmap PTSL dengan kondisi Pandemi PTSL 2021 ini dilaksanakan di Ruang Rapat Ditjen SPPR Lantai Covid-19 seperti saat ini. “K4 yang menjadi 2, Jakarta, Selasa (24/11/2020) yang dipimpin oleh Plh. Dirjen bagian dari pelaksanaan PTSL juga harus SPPR, Tri Wibisono. diperhatikan target, klaim realisasi, dan Penajaman terhadap Juknis PTSL 2021 ada pada bagian Strategi keadaan di lapangan. Kemudian terkait Penetapan Lokasi, Peningkatan Kualitas Data, Pemanfaatan pengawasan dan pelaksanaan mutu Aplikasi Sentuh Tanahku dan Survey Tanahku, Pemberian pihak ketiga, perlu diperhatikan time Nomor Induk Sementara (NIS), dan Mekanisme Desa Lengkap. line waktunya. Output dan eviden harus Nantinya, penyusunan prioritas dan prosedur penetapan lokasi ada dan serasi, dari segi kinerja dan akuntabilitas harus baik,” pada juknis tahun 2021 akan lebih dirinci. ujarnya. Penetapan lokasi tahun 2021 nanti akan diprioritaskan pada Rapat penyusunan Juknis yang dihadiri oleh undangan secara desa/kelurahan yang mempunyai potensi K1 dari Produk K3 tatap muka maupun daring ini sudah masuk pada tahapan Tahun 2017 dan 2018, dan K3.1-K3.3 tahun 2019 dan 2020. pembahasan lintas Direktorat Jenderal. Versi final Juknis “Dalam penetapan lokasi dapat menerapkan skema moving PTSL 2021 diharapkan dapat selesai dan ditandatangani oleh target location, yaitu penyelesaian satu lokasi dahulu baru Sekretaris Jenderal pada akhir November 2020 untuk dapat berpindah ke lokasi lain,” ungkap Yuli Mardiono, Direktur Survei disosialisasikan mulai bulan Desember 2020. dan Pemetaan Tematik. Perlu diketahui, berdasarkan Juknis PTSL 2020, terdapat “Pada tahun ini, Aplikasi Survey Tanahku sudah digunakan beberapa klaster output PTSL. Klaster 1 (K1) adalah bidang namun belum optimal. Diharapkan tahun 2021 penggunaannya tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat dapat lebih dioptimalkan karena penggunaan Survey Tanahku untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Klaster 2 (K2) adalah dapat memperbaiki kualitas data PTSL sebagaimana arahan bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi Bapak Menteri,” demikian ditegaskan oleh Tri Wibisono. syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah namun “Aplikasi Survey Tanahku dapat dijalankan dalam kondisi terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa. online dan offline, sehingga kegiatan pengumpulan data dapat Klaster 3 (K3) terbagi menjadi : Klaster 3.1, adalah bidang dilaksanakan dalam kondisi apapun. Setelah data terkumpul, tanah yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tahap baru disinkronisasi ke server KKP setelah mendapat jaringan pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis dilanjutkan internet yang stabil. Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah dengan kegiatan penelitian data yuridis untuk pembuktian agar pengumpulan data menjadi baik dan jelas, setelah data hak dan pengumuman data fisik dan data yuridis, namun disinkronkan ke server akan menjadi big data baru yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas potensial, serta server akan terus dikembangkan agar tahun tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu, yaitu: Subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terhutang BPHTB dan/atau PPh; Klaster 3.2, bidang tanah tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena tanahnya merupakan objek P3MB, Prk5, ABMAT, Tanah Ulayat; Rumah Negara Golongan III yang belum lunas sewa beli; Obyek Nasionalisasi, atau Subjek merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta; Konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan. Klaster 3.3, adalah produk PTSL yang dilaksanakan sampai dengan tahap pengumpulan data fisik, karena tidak tersedia anggaran SHAT di tahun anggaran berjalan, subjek tidak diketahui atau subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL. Sedangkan Klaster 4 (K4) adalah bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah, yang belum dipetakan. (24 Nov). 54 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

URGENSI UUCK DIPERLUKAN SEKARANG DAN MASA DEPAN REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang sulit karena dirantai oleh regulasi, sehingga Presiden Cipta Kerja (UUCK) telah disahkan pemerintah. mengatakan kondisi seperti ini tidak bisa diteruskan lagi,” UUCK disusun dengan metode Omnibus imbuh Sofyan A. Djalil. Law yang bertujuan untuk memangkas dan Pada UUCK, tata ruang merupakan salah satu faktor menyinkronkan beberapa Undang-Undang, dan untuk yang mendorong investasi. Penataan ruang yang sesuai mengubah regulasi yang selama ini berbelit-belit dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna meningkatkan memakan waktu yang lama. Setelahnya diharapkan tercipta kepastian investasi, serta memberi nilai tambah bagi lapangan kerja yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat. “Percepatan penyediaan RDTR dan produk Indonesia. penataan ruang lainnya diperlukan untuk penertiban Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan izin usaha. Penyederhanaan proses penertiban izin usaha Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan memungkinkan penertiban izin secara online, yaitu melalui urgensi disusunnya UUCK di Indonesia adalah untuk Online Single Submission,” kata Sofyan A. Djalil. menyederhanakan regulasi dan prosedur. “UUCK disiapkan Rizal Lukman, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi untuk menyediakan administrasi yang sederhana dan Internasional Kementerian Koordinator Bidang efisien terutama dalam penerbitan berusaha atau investasi,” Perekonomian yang juga mewakili Menko Perekonomian ujar Sofyan A. Djalil pada webinar yang diselenggarakan mengatakan UUCK dianggap sebagai reformasi besar Pricewaterhouse Cooper (PwC) dengan tema Omnibus Law: yang menjadikan Indonesia semakin kompetitif di pasar The Way Forward, Rabu (25/11/2020). internasional dan domestik. “Penyusunan UUCK merupakan Sofyan A. Djalil menuturkan jika kondisi Indonesia seperti jembatan mitigasi dampak penanganan Covid-19 dan pada film Django Unchained, film yang menceritakan reformasi struktural. Salah satu lompatan besar pemerintah seorang Django atau jagoan yang awalnya dirantai oleh melakukan transformasi ekonomi secara fundamental lawan-lawannya. Nanti rantainya dilepas dan Django dengan menyinergikan regulasi selama ini dan menerapkan mampu mengalahkan musuhnya. “Seperti kondisi negara proses perizinan yang standar, cepat dan menjamin kita sekarang ini. Indonesia punya banyak potensi namun kepastian berusaha,” ucapnya. dirantai oleh regulasi sehingga sulit berkembang,” tutur Territory Senior Partner PwC, Eddy Rintis mengapresiasi Menteri ATR/Kepala BPN. pemerintah yang telah merancang Omnibus Law. “Omnibus Efek dirantainya Indonesia oleh regulasi salah satunya Law merupakan hal fundamental untuk mengurangi adalah kesulitan menciptakan lapangan kerja. “Sulitnya regulasi dan memudahkan investasi di Indonesia dan penciptaan lapangan kerja baru membuat masyarakat kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan serta memperluas akhirnya meninggalkan Indonesia untuk mencari kerja ekonomi Indonesia di Asia Pasifik dan dunia,” pungkasnya. di luar negeri. Keadaan seperti ini perlu dibenahi namun (JR, 25 Nov). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 55

JANGAN SALAH SANGKA TERKAIT UUCK REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang dengan konsep yang reasonable. Tidak hanya bangunan Cipta Kerja (UUCK) masih terus menjadi bahan dan tegakan tanaman, apabila pada tanah yang di bebaskan perdebatan. Banyak masyarakat yang tidak terdapat jalan ke akses ke sumber ekonomi pun akan dinilai paham sehingga salah sangka terkait undang- oleh independent apraisal dan akan diganti oleh negara. undang ini. Untuk itu, pemerintah hadir guna meluruskan “Dalam sistem ganti untung, negara mengganti rugi semua misinformasi mengenal muatan di dalam UUCK. Menteri yang ada di tanah tersebut, misalnya kebun atau tanaman Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditanam di pekarangan mereka. Yang jelas, negara (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa banyak tidak mengambil tanah rakyat,” kata Sofyan A. Djalil. pre-assumption terkait UUCK. “Padahal undang-undang UUCK juga mempelopori pembentukan bank tanah. ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia,” kata Sofyan A. Djalil Banyak sangkaan masyarakat adanya lembaga ini akan dalam acara “Ngobrol Tempo” melalui video conference, menguntungkan pengusaha serta investor besar. Hal Kamis (26/11/2020). ini ditampik oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Menurutnya, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa masyarakat pembentukan bank tanah bertujuan untuk memfasilitasi ada yang salah sangka terkait UUCK. Bagi Sofyan A. Djalil, pembangunan infrastruktur nasional serta penyediaan undang-undang ini memiliki tujuan akhir adalah agar tanah untuk program Reforma Agraria. “Jadi, salah besar jika negeri ini memiliki govening government yang lebih baik. ada pemahaman bank tanah untuk investor,” jelas Sofyan A. “Contohnya, selama ini, kita hadapi masalah yakni kenapa Djalil. di Indonesia selama ini pelaku usaha kecil dan usaha Dalam talkshow tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN juga menengah tidak bisa naik kelas? Kenapa mereka tidak bisa menanggapi mengenai kelangsungan hak ulayat pasca jadi pengusaha besar?,” tanya Menteri ATR/Kepala BPN. hadirnya UUCK. Sofyan A. Djalil mengutarakan bahwa hak Menurutnya karena banyaknya perizinan yang menyita ulayat tetap ada bahkan akan dilindungi oleh pemerintah. modal mereka untuk memulai dan mengembangkan usaha. “Mengenai kepemilikan asing, Warga Negara Asing (WNA) Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa hadirnya hal hanya diperbolehkan memiliki hak ruangnya, strata ini akhirnya menghambat kreativitas para pelaku usaha title-nya. WNA tidak bisa memiliki tanahnya, karena itu guna mengembangkan usahanya. “Biaya perizinan menjadi merupakan bangunan bersama,” jelasnya. struggle sehingga mereka tidak bisa berkembang,” ungkap “UUCK merupakan terobosan luar biasa yang dilakukan Sofyan A. Djalil. oleh pemerintah untuk mengatasi stagnasi yang ada Pada talkshow tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN meluruskan selama ini karena banyaknya peraturan yang membuat kita wacana yang berkembang di masyarakat terkait UUCK, struggle. Peraturan itu akan kita sinkronkan dalam UUCK terutama klaster pertanahan. Dalam bahasan pengadaan agar kita dapat mengelola negara ini menjadi lebih baik tanah, negara tidak akan mengambil secara semena-mena dan menghadapi persaingan global serta menciptakan tanah milik masyarakat, melainkan mengenalkan sistem lapangan kerja bagi rakyat kita,” pungkas Menteri ATR/ ganti untung. Sistem ini tidak merugikan masyarakat Kepala BPN. (RH/RK/LS, 26 Nov) 56 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SAMPAIKAN AMANAT UUCK, MENTERI ATR/ KEPALA BPN: KAWASAN INDUSTRI WAJIB MAKSIMALKAN PENGGUNAAN TANAH REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Terkait hal tersebut, menurut Menteri ATR/Kepala BPN tentang Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) prosedurnya akan diatur dalam Rancangan Peraturan disusun oleh pemerintah guna mendukung Pemerintah. “Intinya, bagi para pengusaha yang serius penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, akan dibantu oleh pemerintah dalam berbagai hal. pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan Kawasan industri jangan sekedar dapat izin serta haknya perizinan terutama kemudahan berusaha. UUCK melainkan manfaatkan tanah yang sudah dimiliki. didukung oleh 11 klaster, salah satunya adalah Kawasan Kawasan industri jangan jadi pemburu rente, karena Ekonomi. Dalam klaster tersebut, disebutkan bahwa jika demikian, tanahnya akan diambil oleh negara,” kata industri akan didorong menjadi kawasan industri. Sofyan A. Djalil mengingatkan. Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Pada rapat kerja daring tersebut, Menteri ATR/ Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa Kepala BPN mengatakan bahwa setiap kawasan industri UUCK akan mendorong industri menjadi suatu kawasan harus dapat menciptakan nilai tambah, jangan hanya industri. Akan tetapi, ia mengungkapkan bahwa mengejar keuntungan belaka. “Pemilik kawasan industri beberapa kawasan industri yang tidak memaksimalkan akan menempuh risiko karena mengejar keuntungan, penggunaan (utilitas) lahannya.“Ini merupakan masalah. tetapi lebih mulia lagi apabila dapat menciptakan nilai Jangan sampai kawasan industri jadi spekulan tanah,” tambah. Pemilik kawasan industri dapat membangun kata Sofyan A. Djalil saat menjadi narasumber Rapat infrastruktur kawasan, seperti jalan, saluran air, gas Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Kawasan Industri bahkan mungkin menyiapkan gedung untuk investor (HKI) secara daring, Kamis (26/11/2020). yang datang. Ini merupakan bentuk added value,” kata Munculnya calo tanah atau spekulan tanah, sangat­ Sofyan A. Djalil. mer­u­gikan iklim investasi di Indonesia. Walau sudah UUCK juga mengenalkan bank tanah. Bank tanah mengantongi izin serta hak tanahnya, alih-alih akan memperkuat kerja Kementerian ATR/BPN, karena memanfaatkan, perusahaan malah menyewakan menjalankan fungsi land manager. Bank tanah akan ke perusahaan lain yang membutuhkan. Praktik ini menyiapkan kebutuhan lahan untuk pembangunan akan dilawan melalui UUCK. Menteri ATR/ Kepala BPN infrastruktur nasional dan menyiapkan kebutuhan mengungkapkan bahwa jika ada kawasan industri tanah untuk pelaksanaan Reforma Agraria. “Land bank melakukan hal seperti itu, akan diberikan sanksi, mulai merupakan suatu best practice dari berbagai negara dari peringatan hingga diambil tanahnya oleh negara. yang akan diimplementasikan melalui UUCK,” ujar “Ini akan dimonitor dalam dua tahun, pengusahanya Menteri ATR/Kepala BPN. kita panggil, kita buat pakta integritas untuk Rakernas Himpunan Kawasan Indonesia (HKI) ini mengembangkan kawasan industri tersebut dalam mengambil tema “Daya Saing Kawasan Ekonomi Pasca waktu satu tahun, jika jalan ditempat, akan kita batalkan UU Cipta Kerja”. (RH/RK, 26 Nov). haknya,” kata Sofyan A. Djalil. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 57

ATUR RUANG ATAS DAN BAWAH TANAH, KEMENTERIAN ATR/BPN SUSUN JUKNIS KADASTER 3D REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Pembahasan Draft Petunjuk Teknis TATA RUANG Kadaster 3D, Senin (16/11/2020). Pemanfaatkan Ruang Bawah Tanah Keterbatasan ketersedian tanah yang berbanding (RBT), RBA (Ruang Bawah Air) dan RAT terbalik dengan pembangunan yang semakin (Ruang Atas Tanah), sudah berlangsung pesat dan ditunjang dengan perkembangan di negara lain seperti: Dubai, Thailand, teknologi, menyebabkan pelaksanaan London, Jepang dan lain-lain. “Dalam pembangunan tidak hanya dilakukan di atas permukaan proses pelaksaannya tidak memerlukan tanah tetapi di ruang atas dan bawah tanah. Saat ini, pembuatan lembaga hukum baru karena Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Hak Pengelolaan, dalam UUPA tidak menyebutkan RBT, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran RBA, RAT secara eksplisit,” ungkap Guru Tanah sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sedang disusun. RPP Mada, Maria S.W. Sumardjono. tersebut memuat pengaturan hak atas tanah untuk ruang Maria mengatakan bahwa saat ini yang atas dan bawah tanah. diperlukan adalah kontribusi para ahli Untuk menunjang pelaksanaan pendaftaran ruang atas di bidang perencanaan dan penataan tanah dan ruang bawah tanah, Kementerian Agraria ruang, geologi, kebencanaan, lingkungan dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hidup, geodesi (untuk pendaftaran 3D), melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Survei dan Pemetaan sosial-budaya, ekonomi, dan lain-lain Pertanahan dan Ruang (SPPR) menyusun Petunjuk Teknis untuk meminimalisasi dampak negatif pembangunan di (Juknis) Kadaster 3D. Kegiatan penyusunan draf ini salah RBT, RBA maupun RAT. satunya, disusun berdasarkan penelitian Pilot Project Selama acara berlangsung, dipaparkan pula gambaran Pengukuran dan Pemetaan di dua Stasiun MRT Jakarta. penyajian data kadaster 3D baik persyaratan yang Penelitian ini dilaksanakan atas kerja sama antara Ditjen dibutuhkan, format data, basis data, visualisasi data, studi SPPR dengan Departemen Geodesi dan Geomatika UGM. kasus dan prototip sebagai upaya integrasi data fisik dan Penyusunan rancangan juknis Kadaster 3D ini dilaksanakan yuridis yang kemudian divisualisasikan dengan sistem di Hotel Century, Jakarta mulai dari tanggal 16-18 informasi kadastral 3D agar mendapatkan hasil yang November 2020. “Juknis Kadaster 3D dapat memberikan maksimal. dukungan untuk persiapan hak ruang atas dan bawah tanah “Diperlukan adanya integrasi terhadap data fisik dan yuridis jika nantinya akan diberlakukan di seluruh Indonesia dan yang sudah diverifikasi substansinya untuk kemudian dapat membantu dalam pembangunan srategis nasional,” diintegrasi melalui sistem informasi kadaster 3D. Sistem papar Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Tri informasi kadastral 3D menyimpan segala bentuk informasi Wibisono pada acara pembukaan Focus Group Discussion 3R (Rights, Restriction, and Resposibilities) dari persil dan ruang 3D,” papar Dosen Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada, Trias Aditya. FGD Pembahasan rancangan Petunjuk Teknis Kadaster 3D ini dilaksanakan selama 3 hari. Metode pelaksanaan pembahasan dilaksanan secara tatap muka dan melalui metode video conference untuk membatasi jumlah peserta dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Virus COVID-19. Diharapkan peserta kegiatan pembahasan rancangan petunjuk teknis Kadaster 3D ini mampu memberikan masukan positif dan menjadi informasi awal ke semua pihak terkait dan membantu kegiatan pembangunan strategis nasional. (16 Nov). 58 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UUCK UNTUK SIAPA? UNTUK SELURUH MASYARAKAT INDONESIA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Dewasa ini arus informasi begitu deras, sumbernya Sofyan A. Djalil juga menjelaskan bahwa Undang-undang tak terbatas, sangat mudah didapati, bahkan ini merupakan bentuk reformasi regulasi dan juga upaya dengan sekali sentuhan jari. Begitu pula dengan pencegahan korupsi. ”UUCK ini dibentuk dengan Omnibus informasi tentang Omnibus Law Cipta Kerja baru- Law, yang biasanya satu undang-undang dirubah dengan baru ini. Riuh rendah suara tentang undang-undang ini satu undang-undang, Omnibus Law ini merubah banyak menguasai ruang publik, banyak yang berbicara, kadang undang-undang dengan satu undang-undang, izin menjadi dengan pemahaman seadanya, sehingga banyak yang salah lebih sederhana, ini akan mengurangi interaksi sehingga cerna. tidak membuka peluang korupsi,” terangnya. “Ada yang bilang Undang-undang ini akan menguntungkan Meluruskan tentang Bank Tanah, Sofyan A. Djalil investor asing. Itu tidak benar, justru yang paling menyampaikan bahwa lembaga ini adalah Lembaga yang diuntungkan adalah pengusaha kecil, masyarakat yang dibentuk agar negara dapat menyediakan tanah untuk akan memulai usaha, untuk seluruh masyarakat Indonesia” kepentingan warga masyarakat. “Bank Tanah ini lembaga ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil saat menjadi nonprofit, dengan Bank Tanah ini memungkinkan negara narasumber pada RRI Pro 3, Selasa (17/11/2020). memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan dengan Pada kesempatan ini Sofyan A. Djalil juga menyampaikan harga yang sangat murah bahkan nol rupiah,” ujarnya. bahwa UUCK atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pada Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa Bank ini akan merubah paradigma dunia usaha di Indonesia, Tanah merupakan badan khusus yang mengelola tanah. yang awalnya pendekatan izin menjadi pendekatan risiko. Badan Bank Tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, “Izin diperlukan untuk usaha yang memiliki risiko sedang perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan dan tinggi saja, jika tidak ada risiko maka tidak perlu izin, pendistribusian tanah. Badan Bank Tanah menjamin sehingga usaha-usaha kecil akan bertumbuh” tambahnya. ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan Menjawab pertanyaan apakah Undang-undang ini bisa untuk kepentingan umum; kepentingan sosial; kepentingan menyelamatkan Indonesia dari resesi, Sofyan A. Djalil pembangunan nasional; pemerataan ekonomi; konsolidasi menegaskan bahwa dengan penyederhanaan regulasi lahan; dan Reforma Agraria. Ketersediaan tanah untuk maka akan mempermudah bangkitnya ekonomi. “Seluruh Reforma Agraria paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dunia saat ini mengalami resesi akibat Covid-19, dengan dari tanah negara yang diperuntukkan bank tanah. Badan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita akan bangkit lebih Bank Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya cepat, sederhananya regulasi akan membuat lapangan- bersifat transparan, akuntabel. (WN, 17 Sept) lapangan kerja lebih terbuka, perusahaan-perusahaan akan memilih Indonesia karena iklim investasi di Indonesia sudah lebih baik,” ujarnya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 59

OMNIBUS LAW INDONESIA UNTUK PROSES BISNIS DAN DUNIA YANG LEBIH BAIK REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN terjadi konflik antara satu Undang-Undang TATA RUANG dengan Undang-Undang lain. Setelah kami mengeluarkan Omnibus Law yang terdiri Banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh dari 79 Undang-Undang yang berbeda dan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah sekarang menyatu satu sama lain untuk untuk mengatur dunia usaha dinilai membuat mencapai tujuan bersama dari negara Indonesia tidak bisa bergerak cepat. Hal tersebut Indonesia ini terutama untuk memajukan diakibatkan oleh banyaknya regulasi yang cenderung kesejahteraan umum,” tambahnya. bersifat sektoral dan tidak jarang tumpang tindih. “Ketika Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan di saya menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas, saya dalam UU Cipta Kerja, perizinan berusaha menghitung ada 40.000 lebih regulasi yang mengatur hal di Indonesia juga dipangkas menjadi ini,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam lebih sedikit dan mudah diatur. Pasalnya, webinar yang diadakan Tri Hita Karana Forum Partners karena banyaknya perizinan dan perizinan Dialogue dengan tema Indonesia Omnibus Law for a Better yang mencekik, hal ini berdampak kepada Business Better World pada Senin (30/11/2020). perkembangan usaha kecil maupun besar. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang melambat, “Kenapa pengusaha kecil dan pengusaha Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan akibat lain dari besar sulit untuk berkembang, karena tumpang tindih regulasi tersebut bisa mengakibatkan orang banyaknya perizinan yang menghabiskan yang tidak melakukan tindakan kriminal bisa dipenjarakan. waktu dan dana. Omnibus Law merubah mekanisme dari “Beberapa pegawai di BPN ada yang ditangkap dan bisnis dengan pendekatan perizinan menjadi pendekatan dimasukkan ke dalam penjara karena mereka sebenarnya risiko,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. melakukan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi karena Dengan begitu, Menteri ATR/Kepala BPN yakin jika Undang- adanya peraturan lain, misal mengatur kawasan kehutanan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dan beberapa hal lain, pegawai BPN dipenjarakan. Banyak sudah diterapkan maka akan memudahkan Indonesia kasus seperti itu terjadi,” ungkapnya. untuk berkembang pesat. “Omnibus Law adalah reformasi Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan satu struktural di pemerintahan Indonesia terutama di bidang regulasi untuk melakukan reformasi struktural yang sangat ekonomi dan investasi. Kami mempersingkat 79 UU dan signifikan, di mana membuat Indonesia dapat dikelola regulasi untuk membuat investasi tidak menjadi kompetitif berdasarkan pengelolaan terbaik dalam menjalankan dan mudah untuk para investor. Saya yakin setelah pemerintahan. “Oleh karena itu, kita membutuhkan Covid-19 ini dan Omnibus Law sepenuhnya diterapkan akan Omnibus Law, dan dalam Undang-Undang tersebut, memudahkan Indonesia untuk berkembang pesat,” imbuh mencakup banyak sektor dan permasalahan yang terjadi di Sofyan A. Djalil. bidang ekonomi,” jelas Sofyan A. Djalil. Hal serupa juga diutarakan oleh Menteri Koordinator “Diklasifikasikan menjadi 12 klaster, dari penataan Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. ruang sampai urusan pertanahan dan kehutanan. Kami Ia mengatakan kompleksitas kemudahan berusaha di memasukkan ke dalam satu Undang-Undang yang sangat Indonesia salah satunya disebabkan oleh banyaknya izin komprehensif. Kami memperbaiki 79 Undang-Undang yang berusaha. “Banyaknya surat izin yang mencapai 521 surat berbeda untuk menyinkronisasikan agar mudah dan tidak izin, dan juga banyaknya lembaga yang mengeluarkan mengakibatkan tumpang tindih perizinan dari pemerintah pusat maupun daerah, dan lain sebagainya membuat pemangkasan izin berusaha menjadi penting, dan ke depannya akan disimplifikasi berdasarkan metode atau pendekatan risiko,” kata Luhut Binsar Panjaitan. Meskipun izin berusaha dipangkas, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan bahwa untuk tetap menjaga lingkungan, perizinan berusaha tetap dibutuhkan khususnya untuk usaha dengan risiko tinggi. “Dengan mengintegrasikan persetujuan lingkungan ke dalam izin usaha, Omnibus Law menetapkan pencabutan izin usaha dan penghentian operasi jika terjadi pelanggaran komitmen/ peraturan lingkungan berhasil dalam memberikan data AMDAL yang salah dan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam AMDAL,” pungkas Siti Nurbaya Bakar. (LS/ RH/RK, 30 Nov). 60 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENTERI ATR/KEPALA BPN: UUCK ATASI EKONOMI STAGNAN DAN MEMBUKA LAPANGAN PEKERJAAN Banyaknya regulasi yang REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN dikeluarkan oleh pemerintah TATA RUANG dari tingkat pusat, hingga tingkat daerah semenjak awal berdirinya ekonomi Indonesia,” jelas Sofyan A. Djalil. negara dinilai membuat Indonesia tidak “Terdapat 12 klaster, dari penataan ruang sampai urusan bisa bergerak cepat. Banyaknya regulasi pertanahan dan kehutanan. Kami memasukkan ke dalam yang cenderung bersifat sektoral ini tidak satu Undang-Undang yang sangat komprehensif. Kami jarang mengakibatkan tumpang tindih memperbaiki 79 Undang-Undang yang berbeda untuk peraturan dan pada akhirnya mempersulit menyinkronisasikan agar mudah dan tidak terjadi konflik pergerakan perekonomian. antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lain,” “Pertumbahan ekonomi Indonesia hanya tambahnya. 5% padahal berpotensi jauh di atas itu, Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kendalanya selama ini adalah regulasi Kerja (UUCK) ini, properti termasuk salah satu sektor yang yang terlalu banyak dan pendekatan mendapat porsi signifikan dalam UUCK. Perbaikan regulasi yang keliru,” ujar Menteri Agraria dan di sektor properti melalui UUCK ini diharapkan membawa Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan dampak signifikan bagi investasi khususnya di sektor Nasional Sofyan A. Djalil saat menghadiri perumahan. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Lebih lanjut, Sofyan A.Djalil mengatakan setidaknya ada 8 Estate Indonesia (REI) tahun 2020 yang aspek di UUCK yang berkaitan dengan industri properti. Ada diselenggarakan melalui video conference, 8 aspek di UUCK yang berkaitan dengan industri properti Kamis (03/12/2020). yaitu rusun, bangunan gedung, perumahan dan kawasan Dalam pertemuan dengan tema Implementasi Undang- permukiman, BP3, kawasan dan tanah terlantar, bank tanah, Undang Cipta Kerja (UUCK) ini, Menteri ATR/Kepala BPN penataan ruang dan perpajakan,” ujar Sofyan A.Djalil juga mengungkapkan bahwa tumpang tindih regulasi Menutup diskusi, Sofyan A.Djalil Mengatakan bahwa dan rumitnya perizinan mengakibatkan 99% pengusaha perusahaan properti boleh memiliki bank tanah.“Perusahaan di indonesia masuk kedalam kategori pengusaha kecil dan properti boleh memiliki bank tanah asalkan tanah tersebut menengah. “Indonesia selama ini terlalu banyak izin dan memilki fungsi sosial, memiliki nilai dan manfaat bagi itulah yang membawa beban bagi kemajuan Indonesia, masyarakat banyak, jangan hanya untuk kepentingan banyak pengusaha selama ini terbebankan karena perizinan, pribadi, saya berharap REI mampu memberikan kontribusi terlalu besar biaya dan rumit perizinannya, bayangkan dan berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadikan apabila itu ada pengusaha kecil, sudah pasti menyerah Indonesia menjadi lebih baik,” tutupnya. (RE/TA, 03 Des) karena perizinan itu karena tidak mampu mengikuti regulasi tersebut. Itu juga yang menjelaskan mengapa 99% dari pengusaha adalah pengusaha kecil dan menengah”ujarnya. “Indonesia saat ini seperti sedang di rantai, sehingga kita tidak bisa bergerak, habis waktu untuk memahami birokrasi, tawaf dari 1 meja ke meja lain, maka dari itu adanya UUCK ini untuk melepas rantai, merubah paradigma yang dulu semuanya perlu izin menjadi rezim resiko. Artinya dimana usaha tersebut tidak memiliki resiko just do it, sehingga kita berharap pengusaha kecil dapat naik kelas,” ungkap Sofyan A.Djalil. Maka dari itu, dibutuhkan satu regulasi untuk mengelola pemerintah based on good government dan mengurangi banyaknya distorsi aturan sehingga Indonesia dapat dikelola berdasarkan pengelolaan terbaik dalam menjalankan pemerintahan. “Maka dari itu UUCK hadir untuk memperbaiki banyaknya UU menjadi 1 UU, didalam UUCK ini terdapat 79 UU mencakup 12 klaster, ini merupakan kebijakan berani untuk memperbaiki negara, memperbaiki KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 61

MENTERI ATR/KEPALA BPN HARAPKAN MASUKAN SEMUA PIHAK DALAM PENYUSUNAN TATA RUANG REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang negeri. “Efek paling nyata adalah banjir, yang salah satunya Cipta Kerja telah menciptakan paradigma baru adalah tidak adanya konsistensi penerapan tata ruang dalam kemudahan berusaha di Indonesia. dalam pembangunan di kota-kota besar,” ungkap Menteri Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) mendorong ATR/Kepala BPN. penciptaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna Penciptaan RDTR di berbagai daerah, yang memiliki kualitas mendorong kepastian investasi, yang efeknya menciptakan baik serta dapat menciptakan kota/kabupaten yang ramah lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dalam berbagai bagi penduduknya, bukan hanya tugas Kementerian kesempatan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan ATR/BPN bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov). “Para Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil menyatakan perencana tidak hanya mempelajari teori tetapi juga bisa bahwa di masa depan tata ruang akan menjadi panglima memberikan advice serta solusi dalam penyusunan RDTR. dalam menciptakan kepastian dalam berusaha. Solusi dan saran yang diberikan hendaknya kita dengarkan, “RDTR akan termuat dalam Online Single Submission (OSS). sehingga dapat menciptakan RDTR dengan kualitas yang RDTR yang sudah ada akan disinkronkan dengan OSS, lebih baik,” ujar Sofyan A. Djalil. sehingga investor akan mengetahui di mana nantinya ia Asisten II Pemprov Aceh, Teuku Ahmad Dadek mengatakan akan membuka usahanya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN bahwa Pemprov Aceh saat ini sedang fokus dalam saat memberikan keynote speech pada Seminar Nasional melaksanakan 15 program Pemprov, yakni Aceh Hebat, Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia, melalui video di mana salah satunya menciptakan pemerintahan Aceh conference, Senin (07/12/2020). yang damai serta masyarakat yang sejahtera melalui Namun, Menteri ATR/Kepala BPN menyadari bahwa kondisi penataan ruang yang baik. “Provinsi Aceh memiliki luas 5,8 saat ini, meskipun banyak daerah telah memiliki Rencana juta hektare, yang membutuhkan penataan ruang yang Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun untuk RDTR baru tepat dengan melibatkan sumber daya yang ada untuk beberapa daerah yang memiliki. “Tata ruang masih ada kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya. permasalahan yang dihadapi. RTRW sudah banyak, tetapi Untuk itu, penataan ruang yang digagas nantinya akan masih ada yang buruk dan ada juga yang bagus. Untuk RDTR, mendukung penciptaan akses masyarakat Aceh kepada masih sedikit sekali, padahal ini ke depan akan menfasilitasi sarana kesehatan, sumber air bersih, serta listrik. “Selain itu, hadirnya investasi ke negara kita,” ungkap Sofyan A. Djalil. melibatkan semua pihak dalam pembangunan daerah ke Ketiadaan RDTR di berbagai daerah ini sangat berpengaruh depan dan memastikan setiap program pemerintah yang dengan perkembangan suatu kota/kabupaten. Menteri telah dilaksanakan menjangkau setiap masyarakat,” tambah ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa ketiadaan RDTR Teuku Ahmad Dadek. akhirnya banyak menyebabkan kota-kota besar di Indonesia Seminar ASPI mengambil tema “Penataan Ruang Inklusif tidak mempunyai taman kota. Ia juga menandaskan bahwa pada Masa Pandemi Covid-19”, yang diinisiasi oleh ketiadaan taman kota membuat kota menjadi tidak ramah Universitas Syah Kuala. (RH/LS, 07 Des). bagi penduduknya, sangat berbeda dari kota-kota di luar 62 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERAP ASPIRASI, RPP PERTANAHAN DISOSIALISASIKAN KE DAERAH REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan tentang Cipta Kerja diyakini dapat membuat pendistribusian tanah yang ada di Indonesia,” ungkapnya. Indonesia keluar dari perangkap pendapatan Lebih lanjut Perdananto Aribowo mengatakan Bank Tanah menengah. Saat ini pemerintah tengah ini dibuat untuk mengatur dan menata tanah secara lebih menyusun aturan pelaksanaannya, berupa 40 Rancangan tertib yang terutama untuk kepentingan negara. “Bank Peraturan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan Tanah ini nanti akan mengambil dan menampung tanah Presiden (RPerpres). kemudian mengelola dan mengembalikan kembali untuk “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan kepentingan sosial, kepentingan ekonomi dan untuk Nasional (ATR/BPN) akan menyiapkan 5 rancangan Peraturan pemerataan,” tambahnya. Pemerintah (RPP) terkait pertanahan dan tata ruang sebagai Pada kesempatan yang sama, turut menjadi narasumber turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK),” papar Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Ruang (PPTR), Budi Situmorang. Ia menjelaskan bahwa Tanah, Arie Yuriwin saat menjadi narasumber Serap Aspirasi diperlukannya penertiban kawasan dan tanah terlantar. “Hal UUCK yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang paling mendasar yang menjadi latar belakang penertiban Perokonomian (Kemenko Perekonomian) di Hotel Lombok kawasan dan tanah terlantar adalah hak, izin atau tanah Astoria, NTB, Senin (07/12/2020). dan kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau Lebih lanjut Arie Yuriwin mengatakan dengan adanya ditelantarkan dalam kurun waktu paling lama 2 tahun,” UUCK akan memberikan kepastian dalam kegiatan untuk ujarnya. kepentingan umum, seperti adanya pengadaan tanah. Ia mengatakan tanah atau kawasan terlantar tersebut “Melalui UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah nantinya akan ditetapkan sebagai aset Bank Tanah. Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sudah “Tanah atau kawasan yang dalam kurun waktu 2 tahun bagus, sehingga kita bisa buat jalan tol, waduk, bandara. sengaja ditelantarkan sejak diberikan akan dicabut dan Tapi masih ada beberapa Program Strategis Nasional (PSN) dikembalikan ke negara sebagai aset Bank Tanah yang yang belum bisa dilaksanakan menggunakan Undang- diatur dalam peraturan pemerintah yang nantinya mampu Undang tersebut, oleh sebab itu ditegaskan oleh Undang- mendukung pelaksanaan PSN,” tutupnya. Undang ini,” tegasnya. Sebagai informasi terdapat 5 RPP terkait pertanahan dan Menanggapi hal itu, Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi tata ruang yaitu RPP tentang Penyelenggaraan Penataan Pertanahan, Perdananto Aribowo mengatakan pemerintah Ruang, RPP tentang Bank Tanah, RPP tentang Pemberian perlu mengatur kembali penguasaan dan pengendalian Hak Atas Tanah, RPP tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat Tanah untuk Kepentingan Umum serta RPP tentang yaitu melalui Bank Tanah. “Bank Tanah ini memiliki fungsi Kawasan dan Tanah Terlantar. (RE/RZ, 07 Des). dan tugas untuk melakukan kegiatan perencanaan, KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 63

UU CIPTA KERJA MEMBUAT PENATAAN RUANG LEBIH TRANSPARAN REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Selain memberikan TATA RUANG kepastian dalam berusaha dan membuka pembentukan forum penataan ruang, yang tujuannya lapangan kerja baru bagi mendorong inklusivitas masyarakat. “Pembentukan masyarakat, Undang- forum tata ruang ini nantinya akan melibatkan akademisi, Undang Nomor 11 Tahun profesional, Pemerintah Daerah serta pihak-pihak terkait. 2020 tentang Cipta Ini membuat impelementasi tata ruang lebih dinamis dan Kerja juga memberikan partisipatif,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. terobosan baru dalam Selain itu, terobosan yang dikenalkan oleh UUCK adalah penataan ruang. Selama membatasi waktu penetapan dalam menetapkan Rencana ini, produk tata ruang, Tata Ruang (RTR). Seperti diketahui, RTR ditetapkan oleh baik Rencana Tata Pemda setelah mendapatkan Persetujuan Substansi Ruang Wilayah (RTRW) (Persub) dari Kementerian ATR/BPN. “Untuk penetapan maupun Rencana Detail RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan Peraturan Tata Ruang (RDTR) tidak Daerah atau Perda, paling lama 2 bulan sejak mendapat banyak diketahui oleh Persub. Jika Perda belum ditetapkan oleh Kepala Daerah, publik, sehingga banyak maka RTRW bisa ditetapkan dengan Pergub/Perwalkot/ masyarakat yang terkena Perbup yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat, tiga dampak dari hal ini. bulan setelah Persub dikeluarkan,” ujar Menteri ATR/Kepala Menteri Agraria dan BPN. Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Namun, apabila suatu Provinsi ataupun Kabupaten/Kota Sofyan A. Djalil mengungkapkan bahwa salah satu akibat belum memiliki RTRW, maka akan ditetapkan dengan masyarakat tidak dapat mengetahui produk dari tata ruang Peraturan Presiden, empat bulan setelah Persub dikeluarkan. adalah “kejatuhan warna”. “Misalkan di satu daerah, mulanya “Perlu ditegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah berwarna kuning, tiba-tiba berubah menjadi warna hijau. dalam menetapkan tata ruang tidak akan ditarik ke Terjadi juga sebaliknya, sehingga banyak menimbulkan pemerintah pusat/kementerian,” jelas Sofyan A. Djalil. kerumitan,” kata Sofyan A. Djalil saat mengikuti Rapat Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Mohamad Muraz memberikan tanggapan. Ia mengapresiasi Nusantara II, Jakarta, Selasa (08/12/2020). UUCK yang sudah mengatur mengenai penyusunan RDTR, Permasalahan selanjutnya adalah apabila seseorang ingin terlepas dari siapa yang akan mengesahkan Perdanya. mengurus izin tata ruang harus mendatangi kantor yang “Saya kira pengesahan mengenai Perda nya masih bisa kita mengurusi tentang penataan ruang, yakni dinas tata ruang. diskusikan, akan tetapi masalahnya adalah minimnya RDTR. Hal ini, menurut Menteri ATR/Kepala BPN, sangat tidak Tanpa adanya RDTR akan menimbulkan masalah dalam efisien dan tidak praktis serta dalam pengurusan izinnya perizinan kedepan,” kata Mohammad Muraz. (RH/LS, 08 yang belum tentu taat dengan standar prosedur. “Namun, Des). kini kita punya Online Single Submission (OSS). Dengan melihat RDTR, tinggal langsung mengurus izin lokasinya,” ungkap Sofyan A. Djalil. Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa di dalam UUCK akan dikenalkan terobosan dalam penataan ruang, yakni dengan 64 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

UU CIPTA KERJA MERUPAKAN BEST PRACTICE GOVERNING UNTUK MASYARAKAT REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Keinginan pemerintah dalam menciptakan Pengaturan Baru Dalam Pengadaan Tanah. kemudahan untuk berusaha, yang nantinya akan “Kita kenalkan juga Bank Tanah. Bank Tanah itu tidak seperti membuka lapangan kerja baru dituangkan dalam bank pada umumnya, tetapi fungsinya untuk menghimpun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tanah-tanah negara yang ditelantarkan serta yang haknya Cipta Kerja atau UUCK. Lahirnya peraturan perundang- sudah habis. Tanah-tanah ini dikelola untuk kepentingan undangan ini dilatarbelakangi banyaknya regulasi sektoral umum, kepentingan sosial serta Reforma Agraria,” kata di Indonesia, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan Menteri ATR/Kepala BPN. dan sinkronisasi terhadap peraturan tersebut. Amanat Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa UUCK Undang-undang ini diampu oleh beberapa kementerian, merupakan bentuk usaha pemerintah agar pengelolaan antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan negara menjadi lebih baik. “Ini merupakan best governing Pertanahan Nasional (ATR/BPN). pemerintah untuk masyarakat,” kata Menteri ATR/Kepala Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa BPN. banyaknya regulasi di Indonesia mengakibatkan lahirnya Anggota Komisi II DPR RI, Agung Budi Santoso menyambut banyak perizinan, sehingga menghambat hadirnya investasi kerja keras dan peran Kementerian ATR/BPN dalam di Indonesia. “Akibatnya negeri kita dibelenggu izin-izin menyusun UUCK. Baginya ini merupakan suatu produk tersebut dan ini menghambat negara kita untuk maju. hukum yang sangat baik, karena dirumuskan oleh orang- Siapapun presidennya akan sulit bekerja dan membangun orang yang punya tujuan yang baik. “Namun kita bersama- negara ini karena banyaknya izin dan regulasi,” kata Menteri sama harus turun ke bawah menyosialisasikan undang- ATR/Kepala BPN saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat undang ini karena banyak masyarakat yang tidak paham (RDP) di Gedung Nusantara II, Selasa (08/12/2020). mengenai UUCK,” kata Agung Budi Santoso. Banyaknya regulasi serta perizinan ini akhirnya dibahas RDP antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/ secara intens oleh pemerintah. “Kita lakukan metode BPN dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Omnibus Law, yaitu menyederhanakan 79 peraturan Mustopa serta diikuti juga oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) perundang-undangan dalam menyusun UUCK,”ujar Menteri Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto; Direktur ATR/Kepala BPN. Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki; Dirjen Sebagai salah satu pengampu amanat UUCK, Kementerian Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus ATR/BPN, melalui klaster pertanahan mengenalkan Windayana; Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau; Dirjen beberapa terobosan dalam UUCK, antara lain: 1) penguatan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus hak pengelolaan; 2) satuan rumah susun; 3) Ruang Atas Widjayanto serta Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Tanah dan Ruang Bawah Tanah; 4) Penggunaan Dokumen ATR/BPN, Sunraizal. (RH/LS, 08 Des). Elektronik dalam Penyelenggaraan Penataan Tanah; serta 5) KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 65

AGAR MASYARAKAT PAHAM, MENTERI ATR/ KEPALA BPN MINTA UUCK DISOSIALISASIKAN DENGAN GENCAR REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN besar yang terus mendominiasi di Indonesia,” TATA RUANG kata Menteri ATR/Kepala BPN. Selain itu, pemerintah juga menyadari banyaknya generasi produktif di negara kita yang belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Sampai tahun 2020 saja, ada sekitar 7 juta orang angkatan kerja yang menganggur. Angka ini juga akan bertambah mengingat efek pandemi Covid-19. “Pemerintah menyadari bahwa masalah ini merupakan masalah yang terus berulang sehingga usaha terkait penyediaan lapangan kerja baru, melalui kemudahan berusaha dimuat dalam UUCK,” ungkap Sofyan A. Djalil. Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun UUCK ini disusun dengan metode Omnibus Law, yang 2020 tentang Cipta Kerja, banyak menimbulkan menyinkronkan dan mengharmonisasi 79 peraturan dinamika di dalam masyarakat. Banyak elemen perundang-undangan yang diidentifikasi menghambat dari masyarakat yang melakukan demonstrasi kemudahan berusaha serta menghambat berkembangnya menolak undang-undang ini, tetapi tidak sedikit juga yang UKM. “Melalui metode Omnibus Law, kita tidak perlu mampu melihat sisi positif dari hadirnya UUCK. Bagi Menteri merubah 79 peraturan yang menghambat, melainkan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional cukup dengan menyusun satu undang-undang yang (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, hal ini terjadi karena kurangnya menyinkronkan semuanya,” kata Menteri ATR/Kepala BPN. sosialisasi. “Akibatnya banyak masyarakat kita yang belum Kini, pasca disahkannya undang-undang ini, sebagai salah memahami pentingnya UUCK,” kata Sofyan A. Djalil saat satu pengampu amanat UUCK, melalui klaster pertanahan, membuka kegiatan Serap Aspirasi Rancangan Peraturan Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan RPP sebagai Pemerintah (RPP) UUCK, secara daring, Kamis (10/12/2020). aturan turunan dari UUCK.“Namun, agar esensi UUCK sesuai Banyaknya kabar tidak benar atau hoaks terkait UUCK dengan aspirasi masyarakat, Kementerian ATR/BPN juga disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui substansi terus menyerap aspirasi dari stakeholder di daerah, seperti serta maksud diterbitkannya undang-undang ini. “Dalam yang kita lakukan di Provinsi Riau, saat ini,” ujar Menteri ATR/ UUCK, terdapat 12 klaster di mana tujuan utama dari tiap- Kepala BPN. tiap klaster ini adalah melidungi usaha milik masyarakat, Pada kesempatan yang sama, Asisten II Bidang Per­ terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM), memproteksi ekonomian dan Pembangunan, Evarefita menyatakan usaha tersebut, menciptakan kepastian dalam berusaha bahwa Pemerintah Provinsi Riau merespons baik adanya serta tentunya menciptakan lapangan kerja,” ungkap undang-undang ini, karena disadari bahwa sebenarnya Menteri ATR/Kepala BPN. UUCK dapat memberikan dampak positif. “Semoga dalam Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan bahwa latar implementasi undang-undang ini dapat menjawab belakang dari lahirnya UUCK adalah banyaknya peraturan kebutuhan masyarakat, terutama terkait lapangan perundang-undangan atau regulasi di Indonesia. Kondisi ini pekerjaan,” ujar Evarefita. (RH/RK, 10 Des). membelenggu negara sehingga sulit untuk berkembang. Ia menambahkan juga bahwa kondisi tersebut, tidak jarang menjerat kepala daerah, pejabat pemerintah, serta aparat pelaksana di daerah. “Selain banyak menjerat mereka, masyarakat UKM juga terkena imbasnya, mereka menjadi sulit mengembangkan usahanya,” tuturnya. Modal yang dikeluarkan untuk merintis suatu usaha di Indonesia, tidak kecil. Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa sebagian modal tersebut, banyak dipergunakan untuk mengurus izin usaha. “Jika bagi pengusaha besar, hal ini tidak jadi masalah, akan tetapi bagi usaha kecil, ini sangat memberatkan. Akhirnya, seperti kita ketahui, pengusaha 66 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

JABARKAN TEROBOSAN DALAM UUCK MELALUI RPP Undang-Undang Nomor 11 Tahun REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) TATA RUANG merupakan bentuk pemikiran kreatif pemerintah dalam mengatasi UUCK akan menyelesaikan ketidaksesuaian antara tata ruang permasalahan negara, terutama terkait dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah. “Muatan kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan penyelesaian permasalahan tumpang tindih pemanfaatan kerja. Dalam kemudahan berusaha, pemerintah ruang akan diatur dalam PP, sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 sebenarnya sudah memiliki Online Single tentang Cipta Kerja Pasal 17 angka 2,” kata Wahyu Utomo. Submission (OSS). Melalui OSS, seseorang dapat Terkait pengadaan tanah, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN dengan praktis mengajukan izin usaha, tidak bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan bahwa perlu bolak balik ke kantor dinas setempat. UUCK akan mengatur pengaturan baru pengadaan tanah bagi Hanya masalah yang dihadapi adalah masih pembangunan untuk kepentingan umum, melalui RPP tentang terbatasnya produk Rencana Detail Tata Ruang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk (RDTR) untuk menunjang kemudahan OSS. Kepentingan Umum. “Dalam pengaturan tersebut diantaranya Namun, dengan adanya UUCK saat ini akan mengatur mengenai jangka waktu berlakunya Penetapan mendorong percepatan penyusunan RDTR guna Lokasi (Penlok), yang diberikan selama 3 tahun dan dapat menjamin kepastian berusaha. “Melalui UUCK diperpanjang tanpa memulai lagi dari awal. Di samping itu, memungkinkan kita agar mempercepat penyusunan produk dalam RPP nanti, Kementerian ATR/BPN dapat membantu tata ruang, tanpa mengambil kewenangan Pemerintah Daerah,” instansi yang memerlukan tanah dalam penyusunan Dokumen ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Perencanaan Pengadaan Tanah,” kata Arie Yuriwin. Daerah (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil saat membuka kegiatan Pengaturan mengenai tanah terlantar juga diatur dalam UUCK, Serap Aspirasi Implementasi UUCK, melalui video conference, melalui penyusunan RPP tentang Penertiban Kawasan dan Kamis (10/12/2020). Tanah Terlantar. Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Menteri ATR/Kepala BPN menambahkan bahwa dalam UUCK Kementerian ATR/BPN, Wisnubroto Sarosa mengungkapkan juga memungkinkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bahwa sebelum UUCK, inventarisasi, identifikasi, dan penelitian secara kontinu. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 26 tentang tanah terlantar dilakukan tiga tahun setelah terbitnya Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW hanya dapat diubah Hak Atas Tanah.“Sedangkan dalam UUCK, proses tersebut dapat lima tahun setelah ditetapkan. Selain itu, UUCK juga mengatur dilakukan terhitung mulai dua tahun sejak diterbitkannya Hak pengadaan untuk kepentingan umum. “Dalam pengadaan Atas Tanah ataupun Hak Pengelolaan,” katanya. tanah, pada UUCK kita menjamin hak-hak masyarakat dengan Lebih lanjut, guna menghimpun tanah terlantar serta tanah mekanisme ganti untung. Memang kita telah memiliki Undang- yang sudah habis haknya, UUCK mengenalkan konsep Bank Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Tanah. Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tetapi nantinya akan Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan diperkuat oleh UUCK dan Rancangan Peraturan Pemerintah Kementerian ATR/BPN, Perdananto Aribowo pada kesempatan (RPP) turunannya sehingga proses pengadaan lebih pasti,” kata ini mengatakan bahwa Bank Tanah adalah suatu lembaga Sofyan A. Djalil. khusus yang mengelola tanah. Istilah Bank Tanah tidaklah Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Tata mengelola finance, melainkan tanah, untuk kepentingan sosial, Ruang, Abdul Kamarzuki menjabarkan juga muatan RPP kepentingan umum, lalu untuk kepentingan pembangunan tentang Tata Ruang. Ia mengatakan bahwa hadirnya UUCK nasional, konsolidasi tanah serta Reforma Agraria,” ungkapnya. akan mengurangi kerumitan dalam perizinan melalui integrasi Guna mendukung kepastian hak atas tanah, UUCK mengatur tata ruang laut dan darat. “Untuk tata ruang udara akan kita mengenai Ruang Atas Tanah serta Ruang Bawah Tanah didalam siapkan dan jika sudah selesai akan kita gabungkan dengan Satuan Rumah Susun (Sarusun), melalui RPP Hak Pengelolaan, tata ruang darat serta tata ruang laut. Dalam UU Nomor 27 Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Dalam Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah, nantinya Pulau Kecil dikatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir akan diberikan Hak Pengelolaan (HPL), Hak Guna Bangunan dan pulau-pulau kecil terdapat multitafsir yang mengarah ke (HGB) ataupun Hak Pakai (HP). “Untuk batas kepemilikan tumpang tindih pengelolaan ruang laut, akan tetapi dalam diberikan sesuai Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai UUCK diatur bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bangunan ataupun Rencana Tata Ruang,” ujar Direktur hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN, Kalvyn laut bukan menyusun tata ruangnya,” kata Dirjen Tata Ruang, Sembiring pada kesempatan yang sama. (RH/RE/TA/LS, 10 Des). yang menghadiri langsung kegiatan tersebut di Hotel Novotel, Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (10/12/2020). Di samping hal itu, Dirjen Tata Ruang menyatakan bahwa kewenangan pengambilan keputusan mengenai tata ruang di daerah selama ini dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dengan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Dalam RPP nanti, kewenangan tersebut akan diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),” kata Abdul Kamarzuki. UUCK juga hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah, salah satunya terdapat distorsi antara tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan hak atas tanah. Terkait hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan bahwa hadirnya KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 67

PERKAYA SUBSTANSI DALAM RPP UUCK, KEMENTERIAN ATR/BPN SERAP ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI DISKUSI TERBUKA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN dilakukan secara bertahap. “Misalnya saja TATA RUANG dalam pembangunan jalan tol, itukan ada empat seksi. Kalau seksi pertama, Pasca UUCK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ sudah selesai, bisa langsung diserahkan ke Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyusun instansi, sehingga instansi bisa melakukan peraturan pelaksananya. Kementerian ATR/BPN pembangunan,” ujar Tenaga Ahli Menteri telah menyelesaikan lima Rancangan Peraturan ATR/Kepala BPN. Pemerintah (RPP), yaitu 1) RPP tentang Penyelanggaraan Sementara Hadi Prayitno, seorang peserta Ruang, 2) RPP tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; 3) RPP tentang memberikan pertanyaan terkait pengaturan Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar; 4) RPP tentang tanah/kawasan terlantar. Ia menanyakan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Untuk Kawasan Ekonomi bahwa apakah kebijakan pengaturan Khusus; serta 5) RPP tentang Bank Tanah. suatu kawasan/tanah terlantar dapat Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar dalam menyebabkan perubahan ekologis serta RPP pelaksanaan UUCK nanti dapat mengakomodir mengakibatkan hilangnya mata pencarian masukan dari berbagai pihak sehingga dalam implementasi masyarakat setempat. Menanggapi peraturan tersebut, semua pihak merasakan manfaatnya. hal tersebut, Direktur Pengendalian Berdasarkan hal itu, Kementerian ATR/BPN bersama Pemanfaatan Ruang, Wisnu Saroso Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi (Kemenko Ekon) mengatakan bahwa hal itu akan diatur menyelenggarakan kegiatan “Serap Aspirasi”. Hadir dalam dalam peraturan menteri, yang akan disusun kemudian. pembicara kegiatan tersebut para Pejabat Pimpinan Tinggi “Namun, yang jelas hal ini akan dipikirkan suatu strategi, Madya kementerian terkait. karena di dalam kawasan itu, bisa saja ada hak masyarakat. Selain menjabarkan muatan dalam RPP, narasumber juga Tentunya perlu kita pikirikan juga prioritas pengaturan berkesempatan berdiskusi dengan setiap audiensi, baik kawasan tersebut. Begitu juga dalam pertimbangan secara virtual ataupun yang hadir langsung. Pembahasan ekologis, nantinya akan kita atur dalam Peraturan Menteri,” mengenai pengadaan tanah sangat menarik. Salah kata Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang. seorang audiensi, Bambang Prasongko, menanyakan Iman Tunas, dari Badan Perencanaan Pembangunan terkait pengadaan tanah. “Terkait dengan pelaksanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, menanyakan terkait pembangunan oleh suatu instansi apakah dimungkinkan kewenangan tata ruang, yang akan diberikan kepada /diakomodir dalam RPP, instansi dapat melaksanakan Bappeda, apakah tidak bertentangan dengan Peraturan pembangunan sebelum dilakukan penyerahan hasil karena Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang seringkali untuk Program Strategis Nasional (PSN), instansi, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan melalui kontraktor memerlukan waktu lebih awal untuk Pembangunan Dan Keuangan Daerah. “Mohon jawaban pelaksanaan pembangunannya,” tanyanya. atas pertanyaan tersebut,” ujarnya. Menurut Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin, penyerahan hasil dapat mengatakan bahwa jika memang bertentangan dengan peraturan menteri, maka peraturan menterinya harus diubah. Akan tetapi, Dirjen Tata Ruang akan mencari kembali apakah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, apakah terdapat pembagian kewenangan seperti itu. “Kita menyarankan agar kewenangan tata ruang diberikan kepada Bappeda karena mereka kan sebagai think tank di Pemda,” kata Abdul Kamarzuki. Kegiatan Serap Aspirasi Implementasi UUCK Sektor Penataan Ruang, Pertanahan, Proyek Strategis Nasional dan Informasi Geospasial ini diselenggarakan di Hotel Novotel, Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (10/12/2020) dan merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya kegiatan yang sama diadakan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. (RH/RE/TA/LS, 10 Des). 68 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN TARGETKAN RPP UUCK DAPAT DITANDATANGANI AKHIR DESEMBER 2020 Kementerian Agraria dan TataPertanahan REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Ruang/Badan TATA RUANG Nasional (ATR/BPN) saat ini telah menyelesaikan rancangan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UUCK. Sebanyak lima Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan satu Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) telah berhasil disusun oleh Kementerian ATR/ BPN. Kelima RPP tersebut adalah 1) RPP mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2) RPP mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; 3) RPP mengenai Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah; 4) RPP mengenai Bank Tanah; 5) RPP mengenai Kawasan dan Tanah Terlantar serta Raperpres mengenai disusun,” ungkap Sekjen. Organ Bank Tanah. Sosialisasi secara terus-menerus memang perlu dilakukan. Hal ini disebabkan masih ada masyarakat yang belum Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, mengetahui sisi positif dari UUCK.“Untuk itu, RPP yang telah Himawan Arief Sugoto penyusunan RPP terkait UUCK selesai disusun ini kiranya juga dapat mengadopsi aspirasi merupakan amanat dari pelaksanaan UUCK. Draf kelima semua lapisan masyarakat karena kita semua tidak mau jika RPP tersebut sudah diunggah ke situs www.uu-ciptakerja. nantinya UUCK tidak bisa diimplementasikan,” ujar Sekjen. go.id/category/draft-rpp, yang tujuannya agar publik dapat Keberadaan UUCK memang sangat dibutuhkan untuk memberi masukan terhadap substansi kelima RPP. “Melihat mendukung Indonesia menjadi negara yang mampu kesiapan Kementerian ATR/BPN dalam menyusun kelima RPP menunjukkan potensinya. Selama ini, hambatan yang sebagai pelaksanaan UUCK serta konsistensi dan komitmen mengganjal berkembangnya bangsa Indonesia justru dalam mengawal substansi kelima RPP tersebut, kami yakin banyak berasal dari dalam negeri, yakni banyaknya akhir Desember nanti sudah dapat ditandatangani oleh regulasi. Sekjen mengungkapkan banyak sekali peraturan Presiden,” kata Sekretaris Jenderal, pada talkshow iBreak, di perundang-undangan yang ada di negeri ini, antara stasiun televisi iNews, Selasa (15/12/2020). lain menurut identifikasi pemerintah ada 79 peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi Himawan Arief Sugoto menyatakan bahwa Kementerian sehingga sulit membuka lapangan pekerjaan baru. ATR/BPN total mengawal kelima RPP, artinya tidak ada “Di beberapa negara dikenal konsep omnibus. Konsep yang diprioritaskan. Baginya, seluruh RPP itu mempunyai ini merupakan metode untuk untuk menyusun UUCK, substansi yang saling mendukung dalam tugas dan fungsi yang akan dipakai pemerintah untuk menyinkronkan 79 Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian peraturan perundang-undangan tadi,” kata Himawan Arief hukum di bidang pertanahan dan tata ruang. “RPP ini juga Sugoto. mendorong untuk meningkatkan iklim investasi yang Selain dapat mendorong kemudahan berusaha yang membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di seluruh berimbas pada penciptaan lapangan kerja baru, UUCK wilayah Republik Indonesia serta secara tidak langsung beserta RPP turunannya juga dapat menjamin kemakmuran mewujudkan pemerataan pembangunan dan pemerataan masyarakat di masa mendatang. “Saat ini, negara kita pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkap Sekjen. mengalami bonus demografi, dengan kondisi angkatan kerja kita yang melimpah. Tetapi apabila tidak ada lapangan Terkait finalisasi RPP turunan UUCK, Himawan Arief Sugoto pekerjaan, akan membahayakan generasi kita. Dan jika hal mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN, sebelumnya, ini terjadi, maka kita akan terjebak dalam kondisi middle secara intensif giat menyosialisasikan substansi UUCK income trap. Padahal banyak perusahaan-perusahaan beserta RPP-nya. Ia mengungkapkan bahwa dalam kegiatan multinasional serta konsultan yang memperkirakan sosialisasi tersebut, yang dipimpin langsung oleh Menteri Indonesia tahun 2045 nanti, masuk jajaran big five negara di ATR/Kepala BPN serta para Direktur Jenderal (Dirjen), dunia. Momentum ini kita harus manfaatkan dengan cepat banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, civitas dan kita harus terus lakukan pemahaman terkait UUCK academica, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta Lembaga kepada masyarakat,” ungkap Himawan Arief Sugoto. (RH/JR, Swadaya Masyarakat. “Selain itu, kami juga melakukan 15 Des). kegiatan serap aspirasi di daerah. Dalam kegiatan tersebut, kami mendengarkan masukan/saran serta berdiskusi dengan stakeholder di daerah terkait draf RPP yang telah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 69

INI MANFAAT BANK TANAH BAGI MASYARAKAT REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan juga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus giat “Konsepnya Bank Tanah akan mendukung program Reforma melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Agraria. Tanah untuk program ini akan difasilitasi dan Pemerintah (RPP) yang merupakan amanat didistribusikan oleh Bank Tanah kepada masyarakat. Selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta itu, bagi kepentingan sosial, Bank Tanah akan menyediakan Kerja (UUCK). Di antara lima RPP yang telah disusun oleh tanah untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kementerian ATR/BPN salah satunya adalah RPP mengenai serta rumah ibadah. Untuk di berbagai daerah, Bank Tanah Bank Tanah. Bank Tanah sendiri merupakan suatu terobosan juga akan membuka kawasan industri baru, yang efeknya yang dikenalkan dalam UUCK. akan menyerap tenaga kerja,” jelas Sekjen. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Bank “Yang jelas 30 persen dari tanah yang dihimpun dan dikelola Tanah. Tidak seperti bank finansial pada umumnya, Bank Bank Tanah tadi untuk kepentingan Reforma Agraria, yang Tanah merupakan lembaga non finansial, bertujuan tujuannya ke depan agar masyarakat dapat mengelola dan menghimpun dan mengelola tanah, yang akan digunakan memanfaatkan tanah yang dimiliki dan tentu Bank Tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan bukan lembaga untuk mengkomersilkan tanah-tanah pembangunan nasional, kepentingan pemerataan ekonomi, tersebut,” sambung Sekjen. kepentingan konsolidasi tanah serta Reforma Agraria. Sekjen juga menjelaskan ke depan Bank Tanah tidak akan Menurut Sekretaris Jenderal, Himawan Arief Sugoto, studi tumpang tindih kewenangannya dengan Kementerian mengenai Bank Tanah itu sudah ada sejak dari tahun 1980- ATR/BPN. Selama ini Kementerian ATR/BPN menjalankan an, di saat Indonesia sedang pada masa awal pembangunan. fungsi administrator, artinya tugas pokok kementerian Menurutnya, dengan gencarnya pembangunan sekarang tersebut adalah melakukan kegiatan administrasi di bidang ini, negara harus punya cadangan tanah, karena tanah pertanahan, tetapi tidak bisa mengelola seluruh tanah di merupakan sumber daya yang terbatas. “Tanah itu tidak Indonesia. “Kita bukan Land manager-nya, melainkan Bank akan bertambah lagi sementara pembangunan harus Tanah, karena fungsi Bank Tanah adalah menghimpun terus berjalan. Imbasnya karena terbatasnya tanah, terjadi dan mengelola tanah-tanah yang tidak terpakai guna perubahan peruntukan, di mana suatu wilayah yang tadinya kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan warna hijau bisa menjadi kawasan industri, karena lahan infrastruktur nasional serta Reforma Agraria,” ungkap untuk membuka suatu kawasan industri tidak tersedia,” Himawan Arief Sugoto. ungkap Sekjen dalam talkshow iBreak, di stasiun televisi Selain menyusun RPP mengenai Bank Tanah, Kementerian iNews, Selasa (16/12/2020). ATR/ BPN juga menyusun 1) RPP mengenai Penyelenggaraan Kondisi tersebut membuat negara perlu membentuk Penataan Ruang; 2) RPP mengenai Pengadaan Tanah untuk suatu lembaga yang menghimpun, mengelola dan Kepentingan Umum; 3) RPP mengenai Hak Pengelolaan mendistribusikan tanah melalui Bank Tanah. Menurut dan Hak Atas Tanah; 4) RPP mengenai Kawasan dan Tanah Sekjen, Bank Tanah ini selain untuk mendukung penyediaan Terlantar serta Raperpres mengenai Organ Bank Tanah. (RH/ tanah bagi kebutuhan pembangunan infrastruktur, JR/WL, 16 Des). 70 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEMPURNAKAN SUBSTANSI RPP UU CIPTA KERJA, PEMERINTAH LAKUKAN SERAP ASPIRASI REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN TATA RUANG Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang- Himawan Arief Sugoto menegaskan bahwa terkait lima Undang Cipta Kerja (UUCK), saat ini pemerintah RPP tersebut sudah dilakukan semacam diskusi publik di sedang menyusun 40 Rancangan Peraturan beberapa daerah di Indonesia yang dilaksanakan dengan Pemerintah (RPP) dan 4 Rancangan Peraturan virtual dan dihadiri langsung dan telah diperoleh banyak Presiden. Terkait dengan itu, Kementerian Agraria dan masukan baik dari pelaku usaha, pemerintah daerah, tokoh Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masyarakat, akademisi, masyarakat. bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian “RPP ini akan menjadi turunan dari peraturan lainnya melaksanakan kegiatan Serap Aspirasi Implementasi sehingga harus bisa sebanyak mungkin menyerap aspirasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) di Banda Aceh, Kamis dan bermanfaat bagi kita semua. Saat ini kita laksanakan (17/12/2020). kegiatan ini di Banda Aceh, saya harap stakeholder dan Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyempurnaan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi terhadap RPP yang substansi RPP dari sudut pandang masyarakat dan seluruh telah dibuat,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/ pemangku kepentingan. Masukan dari masyarakat dan BPN. seluruh pemangku kepentingan harus diperhatikan agar Tuan rumah acara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan nantinya RPP ini dapat dilaksanakan sesuai aspirasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aulia Sofyan mewakili kepentingan masyarakat juga manfaatnya dapat dirasakan Gubernur Aceh, menyambut baik kegiatan Serap Aspirasi secara langsung oleh masyarakat. Kegiatan ini diisi oleh ini. “Kita hari ini bersyukur bisa melihat draf peraturan yang narasumber terdiri dari beberapa pejabat dari Kementerian hampir selesai dan kita diberi kesempatan untuk memberi ATR/BPN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, masukan terhadap sembilan RPP,” ujarnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Informasi Sebagai informasi, Kementerian Koordinator Bidang Geospasial yang menjabarkan muatan dalam RPP. Perekonomian, mengumumkan peluncuran website atau “Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lima RPP portal resmi Undang-Undang Cipta Kerja dengan alamat sebagai turunan dari UUCK, yaitu RPP Penyelenggaraan URL: https://uu-ciptakerja.go.id. Portal itu sudah bisa Penataan Ruang, RPP Penyelenggaraan Pengadaan Tanah diakses seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi ruang Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, RPP Hak bagi rakyat untuk memberikan masukan dan usulan dalam pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan penyiapan dan perumusan seluruh peraturan pelaksanaan Pendaftaran Tanah, RPP Penertiban Kawasan dan Tanah UU Cipta Kerja. (NA/RH/LS, 17 Des). Terlantar, dan RPP Bank Tanah,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto yang mewakili Menteri ATR/Kepala BPN membuka kegiatan tersebut. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 71

UUCK TAWARKAN TEROBOSAN BARU MELALUI RPP TURUNANNYA REGULASI PERTANAHAN AGRARIA DAN Setelah disahkan serta ditandatangani oleh Presiden Pembangunan untuk Kepentingan Umum.“Dalam perencanaan TATA RUANG Joko Widodo, peraturan turunan tekait Undang- pengadaan tanah, harus memperhatikan rencana tata ruang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta prioritas pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan studi (UUCK) segera disusun oleh beberapa Kementerian kelayakan mengenai survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, yang terkait dengan undang-undang tersebut. Sebagai analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan salah satu pengampu amanat UUCK, Kementerian Agraria masyarakat, perkiraan nilai tanah serta dampak lingkungannya,” dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah ujar Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN. menyelesaikan lima Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Dalam RPP mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan yakni 1) RPP mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang; 2) Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, UUCK mengenalkan RPP mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah. Pengaturan hal 3) RPP mengenai Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah; 4) RPP ini dilatarbelakangi oleh masalah pengelolaan tanah di kota- mengenai Bank Tanah; 5) RPP mengenai Kawasan dan Tanah kota besar serta kebutuhan terhadap pengembangan hunian Terlantar. secara vertikal. “Terkait Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah UUCK disusun dengan metode Omnibus Law, artinya undang- Tanah dapat diberikan Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan undang ini menyinkronkan undang-undang sebelumnya, (HGB) dan Hak Pakai. Apabila di atas permukaan laut diperlukan yang telah diidentifikasi oleh pemerintah dapat menghambat izin oleh Kementerian KKP,” kata Direktur Pengaturan Tanah kemudahan berusaha serta penciptaan lapangan kerja. Sebagai Komunal dan Tanah Kelembagaan dan Pejabat Pembuat Akta informasi, terdapat 79 peraturan perundang-undangan yang Tanah (PPAT) Kementerian ATR/BPN, Musriyadi. disinkronkan melalui UUCK. Selain itu, UUCK juga menawarkan Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN juga mengatur penertiban banyak terobosan baru dalam pelaksanaan kegiatan di klaster kawasan dan tanah terlantar, melalui RPP tentang Penertiban pertanahan serta tata ruang. Kawasan dan Tanah Terlantar. Dalam pendayagunaan kawasan Dalam bidang tata ruang, Kementerian ATR/BPN telah terlantar dan Tanah Cadangan Untuk Negara (TCUN), Direktur menyelesaikan RPP mengenai Penyelenggaraan Penataan Penertiban Ruang Kementerian ATR/BPN, Andi Rhenald Ruang. Dalam RPP tersebut, Kementerian ATR/BPN mengenalkan mengatakan bahwa untuk pendayagunaan kawasan terlantar perizinan berbasis risiko. Dalam penjelasannya, Direktur apabila izin, konsesi atau perizinan berusaha yang telah Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki mengatakan dicabut dapat dialihkan kepada pihak lain secara transparan bahwa apabila suatu Usaha Mikro Kecil (UMK) telah menginput dan kompetitif oleh pimpinan instansi, namun apabila tidak rencana usaha melalui Sistem Pelayanan Informasi (SPI), risiko dialihkan oleh pimpinan instansi maka akan dilakukan oleh usahanya akan diidentifikasi. “Apabila risikonya rendah, maka Menteri ATR/Kepala BPN. “Sedangkan untuk pendayagunaan pemohon dapat langsung self declaration atau respon otomatis TCUN didistribusikan kepada masyarakat melalui program serta tidak perlu izin Analisis Menengah Dampak Lingkungan Reforma Agraria, lalu dapat digunakan untuk Proyek Strategis (Amdal), sedangkan UMK yang dinilai memiliki risiko tinggi Nasional (PSN) dan dihimpun oleh Bank Tanah serta untuk harus dilakukan pengecekan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Cadangan Negara lainnya,” ungkap Andi Rhenald. Persetujuan Teknis (Pertek) untuk Persetujuan KKPR untuk Terobosan dalam UUCK selanjutnya adalah Bank Tanah. Dalam kemudian disetujui atau ditolak atau KKPR dan diperlukan RPP mengenai Bank Tanah, dijelaskan bahwa Bank Tanah Amdal,” kata Dirjen Tata Ruang pada kegiatan “Serap Aspirasi merupakan bentuk optimalisasi peran pemerintah di bidang Implementasi UUCK” di Amel Convention Hall, Banda Aceh, pertanahan. “Dalam RPP mengenai Bank Tanah, Kementerian Kamis (17/12/2020). ATR/BPN menjalankan fungsi administrator pertanahan Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pengelolaan Ruang sedangkan Bank Tanah menjalankan fungsi land manager. Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hendra Yusran Siri Dalam Bank Tanah juga nanti akan dibentuk suatu Komite Bank mengatakan dalam paparannya bahwa kesesuaian kegiatan Tanah serta Dewan Pengawas Bank Tanah. Bank Tanah juga pemanfaatan ruang laut dalam perizinan berusaha juga tidak menghidupkan kembali asas domein verklaring, karena menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). pendiriannya merupakan aktualisasi fungsi negara sebagai Saat ini, KKP telah memiliki aplikasi SI HANDAL (www.sihandal. pengelola tanah,” kata Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi go.id), yang memudahkan pelaku usaha dalam memohon Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Perdananto Aribowo. izin usaha pemanfaatan ruang laut. “Izin yang diusulkan harus Pada sesi Serap Aspirasi, melalui video conference, Samsul berdasarkan Rencana Zonasi (RTRL) dan apabila izin berusaha Hidayat, menyarankankan agar terdapat satu penafsiran yang dimohon berbasis risiko rendah hanya melampirkan mengenai syarat orang asing membeli hunian tempat tinggal Nomor Induk Berusaha (NIB) sedangkan untuk risiko tinggi dengan izin tinggal menurut UUCK dan Peraturan Pemerintah membutuhkan NIB plus izin,” kata Sesditjen Pengelolaan Ruang (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Laut KKP. Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Salah satu RPP di bidang pertanahan yaitu mengenai Indonesia. “Kami usul agar nanti diadakan sosialisasi yang kuat Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk dari Kementerian ATR/BPN bahwa berlaku aturan izin tinggal Kepentingan Umum. Dalam RPP ini, Tenaga Ahli Menteri ATR/ sehingga notaris dengan Kementerian ATR/BPN maupun pihak Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan imigrasi satu bahasa yaitu transaksi bagi orang asing cukup bahwa RPP tersebut akan mengatur serta memperkuat Undang- menunjukkan izin kunjungan,” kata Samsul Hidayat. (RH/LS/NA, Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 17 Des). 72 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL





KEPRI SIAP LAKSANAKAN LAYANAN PERTANAHAN ELEKTRONIK TERINTEGRASI karena Kantor Pertanahan tersebut termasuk dalam pilot project pada 2019 lalu. Kepala Kantor TRANSFORMASI DIGITAL DAN Wilayah BPN Provinsi MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Kepri menyebutkan Kantor Pertanahan Kota Batam memiliki prestasi yang memuaskan sejak ditunjuk menjadi pilot project kegiatan ini. “Alhamdulillah, tidak mengecewakan. Perlu disampaikan bahwa dalam pelaksanaan HT-el di Batam sudah menghasilkan 1.773 sertipikat, dengan total nilai sebesar Rp1,8 triliun. Selain layanan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Batam juga melayani layanan elektronik lainnya seperti Zona Nilai Tanah (ZNT) dan pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala (SKPT),” ungkapnya. Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil telah menandatangani Peraturan “Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya apa Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor mungkin bisa? Atau hanya sekedar keren-kerenan mengikuti 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan trend? Tapi ada hal yang paling mendasar bahwa kita tidak Terintegrasi Secara Elektronik (HT-el) pada Mei 2019 lalu. boleh menunda-nunda untuk membuat suatu terobosan Atas dasar hal tersebut, Kementerian ATR/BPN menunjuk dalam layanan pertanahan. Ini karena masyarakat kita 42 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai pilot project masih banyak yang tidak punya akses pertanahan yang kegiatan HT-el. terjangkau, sehingga dengan layanan elektronik, dapat Menindaklanjuti peraturan dimaksud, Kanwil BPN Provinsi memberikan kemudahan karena bisa diakses di mana saja,” Kepulauan Riau meresmikan pelayanan HT-el dan Integrated ujar Asnawati. Technology (IT) Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Mobile. “Kami menyadari ini Saat ini layanan HT-el di Kepulauan Riau dapat diakses di merupakan sesuatu yang ditunggu masyarakat saat ini. Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang, Kantor Pertanahan Hadirnya layanan ini akan memudahkan masyarakat karena Kabupaten Bintan, Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, kebutuhan mereka akan layanan yang efektif dan efisien,” dan Kantor Pertanahan Kota Batam. (RH/RE/LS/WN/IP, 20 kata Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jan). Kepulauan Riau (Kepri), Asnawati di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepri, Tanjung Pinang, Jumat (17/01/2020). Aplikasi IT P4T Mobile merupakan layanan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah kegiatan P4T dan berbasis GIS atau Geographic Information System. Sedangkan layanan HT-el merupakan Layanan Hak Tanggungan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan kreditur serta PPAT. Asnawati mengungkapkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Batam sudah melakukan layanan HT-el terlebih dahulu KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 73

TECHNOLOGY DRIVEN QUALITY – INOVASI MENUJU DATA PERTANAHAN DAN TATA RUANG LENGKAP, TEPERCAYA TRANSFORMASI DIGITAL DAN Kementerian ATR/BPN melaksanakan Rapat Kerja Nasional Layanan Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN (Rakernas) Tahun 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta mulai hari Layanan elektronik akan terus ditambah sehingga moto Kementerian ATR/ Selasa (21/01/2020) hingga Kamis (23/01/2020). Pada Rakernas kali BPN “ATR/BPN kini lebih baik” benar-benar terwujud. Dalam hal Penataan ini Kementerian ATR/BPN Tahun 2020 dibuka dengan pelaksanaan Ruang, Kementerian ATR/BPN mengembangkan layanan online bidang tata penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri ATR/Kepala BPN ruang dengan nama GISTARU (Geographic Information System Tata Ruang) dengan Jaksa Agung RI yang dilanjutkan dengan penandatanganan dan terus mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama antara: Sekretaris Jenderal dengan Jaksa Agung Muda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; Direktur Jenderal Hubungan Hukum (RDTR) untuk memberikan kepastian dalam berusaha dan berinvestasi Keagrariaan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; dan Direktur bagi masyarakat dan investor. Pada tahun 2025 Kementerian ATR/BPN Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah menargetkan seluruh bidang terdaftar, digitalisasi seluruh arsip dan warkah dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. selesai sehingga Kementerian ATR/BPN akan menjadi pelopor perubahan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tersebut dan menjadi institusi pelayanan pertanahan bertaraf dunia akan tercapai. dilakukan dalam rangka sinergisitas pelaksanaan program strategis yang Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa dalam rangka transformasi dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN. Dengan kewenangan yang dimiliki Kementerian ATR/BPN menuju era digital, maka dalam lima tahun ke depan oleh Kejaksaan Agung RI, diharapkan dapat memberikan kajian dari aspek akan dibuat regulasi baru terkait modernisasi tata kelola dan sistem kearsipan hukum berupa pertimbangan hukum sebagai bentuk pencegahan. Hal yang mengedepankan konsep e-government. “Sistem arsip juga merupakan tersebut dilakukan lagi-lagi untuk memastikan manfaat program strategis aspek yang sangat penting karena sejauh ini banyak sekali hal-hal yang saat yang dijalankan pemerintah, khususnya oleh Kementerian ATR/BPN, dapat ini menjadi perhatian contohnya seperti sengketa kasus pertanahan yang dirasakan oleh masyarakat. bersangkutan dengan warkah, dan sebagainya. Kalau sudah berbasis digital, Mengawali tahun 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan hal seperti itu akan minim terjadi,” ucapnya beberapa waktu lalu. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) perlu melakukan tinjauan (review) terhadap “Hal tersebut juga merupakan spirit awal dicanangkannya transformasi pelaksanaan program, kegiatan maupun anggaran pada periode (Rencana Kementerian ATR/BPN menuju era digital. Dengan menuju satu sistem Pembangunan Jangka Menengah Nasional) RPJMN Tahun 2015-2019 sebagai berbasis digital dan nantinya direfleksikan ke dalam pelayanan-pelayanan baseline dalam memantapkan seluruh program, sehingga kegiatan maupun pertanahan,” tambah Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN. anggaran tahun 2020 pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Selain Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto mengungkapkan bahwa setelah itu, Kementerian ATR/BPN perlu menyiapkan arah kebijakan dan langkah- terdaftarnya bidang tanah di seluruh Indonesia, masa depan Kementerian langkah strategis yang tepat untuk merespon isu strategis “Digital Melayani” ATR/BPN adalah sebagai pengelola big data dan informasi pertanahan. di mana peningkatan kualitas dan digitalisasi data pertanahan menjadi Untuk itu, perlu adanya dukungan dari seluruh jajaran di Kementerian ATR/ kuncinya, yang akan mendisrupsi banyak aktivitas pelayanan pertanahan BPN. “Tantangan kita ke depan juga bagaimana membuat budaya SDM kita yang ada saat ini. mau bertransformasi menjadi digital talent. Dan ini merupakan komitmen Dengan berbekal success story dan lesson learnt, diharapkan melalui bersama seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN,” tutupnya. Rakernas tahun 2020 yang mengangkat tema “Technology Driven Quality – Peserta Rakernas Kementerian ATR/BPN Tahun 2020 terdiri dari Menteri Inovasi Menuju Data Pertanahan dan Tata Ruang Lengkap, Terpercaya” dapat Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, mencapai visi besar yaitu menjadi lembaga yang mengelola penataan ruang Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus, Tenaga Ahli Menteri, dan pertanahan yang tepercaya dan berstandar dunia yang diharapkan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat dan daerah, dan Para Pejabat dapat tercapai pada Tahun 2024. Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Administrator Pusat dan daerah yang seluruhnya berjumlah 917 orang. Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi ujung tombak Dalam Rakernas Tahun 2020 terdapat materi yang disampaikan antara pelayanan pemerintah dalam urusan pertanahan, agraria dan tata ruang lain: Rencana Strategis (RENSTRA); Organisasi dan Kantor Layanan Khusus; bagi masyarakat. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Peningkatan Kualitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); maka Kementerian ATR/BPN tidak hanya mengawal agar program strategis Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah; nasional bidang pertanahan dan tata ruang sampai atau sent, termasuk juga Percepatan Tata Ruang, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; menjamin agar manfaat dan hasilnya nyata dirasakan oleh masyarakat, bukan Pelaksanaan Reforma Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat; Pelaksanaan sekadar sending tapi juga making delivered bagi kesejahteraan masyarakat. Pengadaan Tanah dan Pengembangan Ekonomi Pertanahan; Pencegahan “Pelaksanaan Program Strategis Nasional khususnya Pendaftaran Tanah dan Penanganan Sengketa Konflik; Penuntasan Reformasi Birokrasi dan Zona Sistematis Lengkap (PTSL) masih mendapat perhatian khusus dari Integritas (WBK dan WBBM); serta Transformasi Digital, Modernisasi Layanan pemerintah Presiden Jokowi yang menargetkan pada tahun 2025 seluruh Pertanahan. bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar. Di samping itu, Reforma Agraria, Hasil yang ditargetkan dari pelaksanaan Rakernas Kementerian ATR/BPN Percepatan Rencana Tata Ruang, Pengadaan Tanah, Pengendalian Ruang Tahun 2020 ini meliputi Hasil Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Penanganan Sengketa Pertanahan mengalami peningkatan yang cukup dan Anggaran RPJM 2015-2019 dan penyampaian Outlook Program & signifikan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat Anggaran 2020 menjadi referensi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan transparan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil beberapa dan anggaran 2020; Rekomendasi Transformasi Pelayanan Digital (Digital waktu lalu. Melayani) dalam bentuk Juknis (NSPK); Rekomendasi Langkah-langkah Saat ini ada tiga layanan elektronik yang sudah dicanangkan oleh Pembentukan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Kementerian ATR/BPN sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) & Target Reformasi Birokrasi Tahun 2017 yaitu: Layanan Elektronik Hak Tanggungan (Pendaftaran Hak 2020 lainnya; serta Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 pada Tanggungan, Roya, Cessie dan Subrogasi); Layanan Elektronik Informasi seluruh satuan kerja pusat dan daerah. (21 Jan). Pertanahan (Informasi Zona Nilai Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, dan Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah); serta Modernisasi 74 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

MENUJU INSTITUSI BERSTANDAR DUNIA, INI LANGKAH KEMENTERIAN ATR/BPN DI TAHUN 2020 DALAM MELAKUKAN TRANSFORMASI DIGITAL TRANSFORMASI DIGITAL DAN MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Proyeksi yang dilakukan Kementerian Agraria dan elektronik, mendigitalisasi warkah, Online Single System Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ (OSS) Elektronik dan mengaktifkan aplikasi E-office sebagai BPN) dalam mewujudkan visi menjadi institusi sarana pembentukan budaya digital di lingkungan kerja berstandar dunia di tahun 2025 salah satunya yaitu masing-masing. mewujudkan kantor layanan modern dengan memberikan “Saya harap kita punya semangat untuk berubah melalui produk serta layanan pertanahan dan tata ruang pemikiran yang sama dalam membentuk budaya digital secara elektronik atau secara garis besarnya melakukan di lingkungan kerja masing-masing. Memang masih transformasi digital. panjang prosesnya, tapi kita harus mulai sesuatu. Karena Hal tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri ATR/ teman-teman di sinilah yang nantinya akan mengubah Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, instansi maupun negara ini menjadi lebih baik,” ujar Della Della R. Abdullah saat membuka kegiatan Sosialisasi R. Abdullah. dan Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Pertanahan Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Data dan Tahap I Kementerian ATR/BPN yang diselenggarakan di Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Hotel Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta, Selasa Pangan Berkelanjutan, Virgo Eresta Jaya mengatakan (28/01/2020). beberapa arah kebijakan menuju transformasi digital “Jika layanan pertanahan ingin tetap relevan dan dapat yaitu meliputi Data, Sumber Daya Manusia (SDM) dan menarik minat masyarakat, maka kita harus bertransformasi Aplikasi. “Kita perlu melakukan validasi data pertanahan, dengan menawarkan layanan yang mudah seperti layanan mendigitalisasikan seluruh dokumen pertanahan dan di era digital,” ucap Della R. Abdullah. melengkapi data bidang tanah terdaftar dan terpetakan,” Dalam sambutannya, Della R. Abdullah memaparkan imbau Virgo Eresta Jaya. target jangka pendek yang harus dilakukan jajaran “Cita-cita kita dalam lima tahun mendatang adalah kita Kementerian ATR/BPN di tahun 2020 sebagai langkah awal harus menjadi bisnis informasi. Karena kalau kita hanya dalam bertransformasi ke era digital. Di antaranya adalah berpikir bisnis kita hanya menjamin kepastian hukum dan melakukan validasi akun pertanahan, pemberlakuan mencetak sertipikat maka kita akan punah. Untuk itu, kita tanda tangan elektronik, mengimplementasikan Hak harus merubah mental dan melakukan perubahan step by Tanggungan (HT) Elektronik secara nasional, pemberlakuan step,” pungkas Virgo Eresta Jaya. (LS/JR, 29 Jan). pengecekan elektronik, pemberlakuan buku tanah KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 75

TRANSFORMASI DIGITAL KEMENTERIAN ATR/BPN TRANSFORMASI DIGITAL DAN Transformasi digital telah mengubah perilaku fitur untuk partisipasi plot bidang tanah jika sertipikat tanah MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN masyarakat dalam banyak hal di kehidupan sehari- Anda belum terdata sebagai persil bidang pada peta yang harinya, media digital yang mudah diakses dan bisa diperiksa pada fitur Lokasi Bidang Tanah. Berbagai dioperasikan dapat memberikan kemudahan informasi syarat-syarat pengurusan pelayanan juga dan kepuasan bagi masyarakat. Selain dimudahkan disajikan beserta simulasi biaya yang interaktif sehingga mendapatkan layanan, masyarakat juga dapat mengakses Anda dapat memprediksikan besaran biaya yang diperlukan layanan dan informasi kapan saja selama 24 jam. untuk pengurusan layanan tersebut. Tidak sampai disitu Kementerian ATR/BPN dalam rangka Transformasi Maka dari itu, untuk tetap dapat bersaing di era digital Digital terus berupaya memberikan yang terbaik untuk ini dan layanan tetap diminati masyarakat, Kementerian masyarakat indonesia, pada tahun 2020 perkembangan ATR/BPN menawarkan kemudahan dalam layanannya, layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) sudah berlaku Jika dulu layanan pertanahan hanya dapat dinikmati dan secara nasional dengan pencapaian sebesar 27%, serta diakses oleh mereka yang berlokasi dekat dengan Kantor perkembangan Digitalisasi Dokumen/Warkah yang Pertanahan. Ke depannya semua lapisan masyarakat dapat sebelumnya hanya dilakukan di 14 kantah pada tahun 2019, menikmati layanan pertanahan melalui perangkat gawai kini sudah mencapai 82 kantah yang sudah menerapkan yang memudahkan masyarakat. layanan elektronik Digitalisasi Dokumen/Warkah. Bukti dari keikutsertaan Kementerian ATR/BPN dalam Kemudian, Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menawarkan kemudahan dalam layananya di era digital Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh layanan ini, pada tahun 2019 Kementerian ATR/BPN meluncurkan pertanahan sudah menerapkan layanan elektronik, serta Layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Layanan ini mampu memaksimalkan layanan elektronik berupa bertujuan mempermudah pengurusan sertipikat hak digitalisasi Dokumen/Warkah sebesar 60% dari total tanggungan (HT), dalam sistem HT-el meliputi pendaftaran seluruh dokumen/warkah yang ada, Kementerian ATR/BPN hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, perubahan juga gencar melaksanakan program Pendaftaran Tanah nama kreditur, dan penghapusan roya. Sistematis Lengkap (PTSL) di seluruh Indonesia, hal itu demi terciptanya kota lengkap yang ditargetkan akan terdapat Selain itu juga dalam memudahkan masyarakat dalam 150 kota lengkap di mana seluruh bidang tanah sudah mendapatkan Informasi Pertanahan, Kementerian ATR/ terdaftar. Dengan seluruh target tersebut Kementerian BPN meluncurkan layanan elektronik berupa (Informasi Agraria membutuhkan Integrasi dan Kolaborasi antar Zona Nilai Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, dan instansi pemerintah guna mewujudkan upaya upaya dalam Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah), serta Modernisasi rangka Transformasi Digital. Layanan Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah selain itu guna mendukung kinerja dalam kegiatan Lalu, diharapkan pada periode tahun 2023 sampai 2024, pengolahan, mengakses, dan penyebaran serta pelestarian sebanyak 100% Dokumen/Warkah sudah berupa digital arsip kementerian ATR/BPN memanfaatkan teknologi dan tervalidasi, dan terwujudnya 100% kota lengkap dengan melakukan Digitalisasi Dokumen pertanahan dengan seluruh tanah di Indonesia sudah tedaftar, Dengan sebagai bagian transformasi layanan berbasis online. begitu dipastikan pula pengunaan layanan pertanahan semakin maksimal dan mampu meningkatkan PNBP 10 Dengan adanya layanan elektronik tersebut, masyarakat kali dari Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang. indonesia sudah dapat merasakan dampak positifnya, Dalam hal Penataan Ruang, Kementerian ATR/BPN seperti kemudahan dalam pelayanan, tidak memakan mengembangkan layanan online bidang tata ruang dengan banyak biaya serta mampu memangkas waktu tanpa harus nama GISTARU (Geographic Information System Tata mendatangi kantor BPN. Ruang) dan terus mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kini proses pengecekan pengurusan berkas dan sertipikat dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk memberikan tanah menjadi lebih mudah dan cukup melalui genggaman kepastian dalam berusaha dan berinvestasi bagi masyarakat Anda dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Jika sertipikat tanah dan investor. belum terdaftar pada aplikasi, Anda dapat melaporkannya langsung melalui aplikasi ini dengan menyertakan Dengan begitu, Upaya mewujudkan Kantor Pertanahan informasi rinci sertipikat dan foto bukti sertipikat Anda. modern dengan memberikan produk dan layanan Namun untuk dapat menggunakan fitur Info Berkas dan pertanahan dan tata ruang secara elektronik, diharapkan Info Sertipikat, Anda wajib mengkonfirmasikan Nomor pada tahun 2025 Kementerian ATR/BPN mampu menduduki Induk Kependudukan (NIK) ke kantor pertanahan terdekat Rangking 40 EoDB dan menjadi institusi berstandar dunia untuk proses aktifasi. Selain itu Sentuh Tanahku menyajikan dengan Fully Digital Data dan Layanan. (18 Feb). 76 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI PENGADUAN PELAYANAN PERTANAHAN YANG LEBIH BAIK Membangun kepercayaan TRANSFORMASI DIGITAL DAN publik dapat dilakukan MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN melalui penyediaan saluran komunikasi. adanya inovasi yang dihasilkan dapat membantu serta Salah satunya dengan dibangunnya melayani masyarakat dengan baik,” ujar Sunraizal. layanan pengaduan masyarakat atas Pada kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Pejabat kinerja pemerintah. Kementerian Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Banten Periasman Effendy Agraria dan Tata Ruang/Badan sangat menyambut baik adanya inovasi yang semakin Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantu masyarakat dan tak terkecuali Pejabat Pembuat melalui Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Akta Tanah (PPAT). “Sungguh luar biasa dengan apa yang Provinsi Banten meluncurkan Layanan telah dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Banten selama ini. Pengaduan Pelayanan Pertanahan Melalui dukungan serta komunikasi yang baik. Diharapkan melalui Nomor Whatsapp Center. nantinya akan ada lagi inovasi yang dapat membantu kami “Ini merupakan kelanjutan dari serta masyarakat kedepannya,” kata Periasman Effendy. kegiatan ATR/BPN Banten Menyapa, Selain sebagai upaya untuk melayani masyarakat dengan yang telah dilaksanakan pada tanggal lebih baik, layanan ini juga merupakam bagian dari strategi 16 s.d. 17 Januari 2020 lalu. Salah komunikasi publik Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah satu agendanya adalah talkshow BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan yang berusaha dengan tema Peningkatan Kualitas lebih terbuka dan responsif kepada masyarakat maupun Layanan Publik Melalui Penanganan stakeholder terkait. Pengaduan Masyarakat. Untuk itu kami resmikan Layanan Kegiatan peluncuran Layanan Pengaduan Pelayanan Pengaduan Pelayanan Pertanahan melalui Nomor Whatsapp Pertanahan melalui Nomor Whatsapp Center Provinsi Center,” ujar Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Andi Banten, dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tenri Abeng dalam acara peluncuran Layanan Pengaduan Lebak dihadiri juga oleh Para Pejabat Administrator, Pelayanan Pertanahan melalui Nomor Whatsapp Center Pengawas dan Pelaksana pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Provinsi Banten, di Rangkasbitung, Jumat (28/2/2020). Banten dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten, Ketua Lebih lanjut Andi Tenri Abeng menjelaskan bahwa Pengurus Wilayah IPPAT Banten dan Pengurus Daerah IPPAT masyarakat sangat akrab dengan aplikasi Whatsapp, se-Provinsi Banten, Ketua Pengurus Wartawan Indonesia sehingga jika ada yang ingin mengadukan permasalahannya Provinsi Banten dan rekan-rekan wartawan yang hadir. (TA/ dapat menyampaikan pesan melalui Whatsapp Nomor 0822 RHP, 29 Feb). 9743 1946, selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim Pengelola Pengaduan dengan jangka waktu maksimal dua hari untuk diberikan tanggapan. Untuk itu, dirancang Layanan Pengaduan Pelayanan Pertanahan melalui Nomor Whatsapp Center untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, saran, masukan, dan harapannya kepada pemerintah yang akan diproses paling lambat selama 2 hari. Juga dapat menambah pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan layanan pengaduan jika ingin mengadukan permasalahan layanan pertanahan. Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN Sunraizal yang secara resmi membuka acara, mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Banten. “Saya memberikan apresiasi mulai dari Banten menyapa sampai dengan hari ini. Pelayanan yang diberikan berhubungan langsung pada masyarakat baik dari segi perekonomian hingga hajat hidup orang banyak. Diharapkan dengan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 77

INTIP TEKNOLOGI BARU DI KANTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TRANSFORMASI DIGITAL DAN MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Zona Nilai Tanah, Pengecekan, Roya dan Hak Tanggungan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Elektronik bisa langsung diakses melalui mesin yang ada Djalil meresmikan beberapa fasilitas baru di loket. Tidak hanya itu, pengecekan proses berkas hingga yang terdapat di Kantor Pertanahan (Kantah) regulasi yang dimiliki juga bisa diakses secara digital Kota Administrasi Jakarta Barat. Kegiatan peresmian yang sehingga lebih efisien. dilaksanakan pada Sabtu (29/02/2020) dimulai dengan Demi pelayanan prima yang diberikan kepada pemohon, jalan sehat sejauh 3 kilometer yang diikuti oleh Menteri loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Administrasi ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Jakarta Barat kini dapat melayani semua spesifikasi Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, beberapa Pejabat permintaan pemohon. Hal ini dilakukan untuk mengurangi Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, Kepala panjangnya antrian. Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantah Fasilitas lain yang tidak kalah canggihnya adalah lemari se-Provinsi DKI Jakarta, Forum Komunikasi Pimpinan Kota arsip elektrik vertikal. Lemari dengan tinggi 15 meter (Forkopimko) Jakarta Barat serta seluruh jajaran Kantah ini, memiliki 55 tray dengan total penyimpanan 5.500 Kota Administrasi Jakarta Barat. album warkah. Lemari vertikal ini sangat cocok untuk Seusai jalan sehat, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil daerah Jakarta yang memiliki banyak dokumen warkah beserta rombongan meninjau langsung serta meresmikan tapi ruang penyimpanannya terbatas. Mesin ini sangat loket pelayanan, lemari arsip elektrik vertikal dan command membantu karena pencarian dokumennya sudah otomatis centre yang ditandai dengan penandatanganan prasasti menggunakan teknologi robotic. Sehingga jika ada oleh Menteri ATR/Kepala BPN. “Beberapa fasilitas ini permintaan pengecekan dari loket pelayanan pencarian merupakan implementasi dari Transformasi Digital yang dokumennya bisa dipercepat. baik. Hal ini menunjukkan bahwa BPN kini sudah jauh lebih Dalam rangka mengontrol dan merespons secara cepat baik. Semoga memberikan nilai tambah bagi Kantah dan pengaduan masyarakat melalui media sosial, whatsapp dan kemudahan bagi masyarakat yang mengurus persoalan aplikasi lapor, saat ini Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat tanahnya di sini,” ucap Sofyan A. Djalil. telah menyediakan command centre. Saat ini, apabila ada Ditemui seusai kegiatan, Kepala Kantah Kota Administrasi pengaduan apa pun, dapat terkontrol secara cepat karena Jakarta Barat, Nandang Agus Taruna bercerita kepada Tim ada administrator yang siaga untuk membalas pertanyaan Humas Kementerian ATR/BPN tentang kondisi loketnya saat yang masuk. ini. “Sebenarnya loket yang kami miliki sudah bagus dari Dengan beberapa fasilitas digital yang sudah dimiliki, tahun 2015. Tapi saat ini tema loketnya ingin kami sesuaikan menunjukkan bahwa Kantah Kota Administrasi Jakarta dengan visi Kementerian ATR/BPN yaitu Transformasi Barat sudah siap bertransformasi menuju era digital. (LS/AF, Digital,” ujar Nandang Agus Taruna. 29 Feb). Saat ini Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah melakukan didigitalisasi layanan pertanahan. 78 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TRANSFORMASI DIGITAL, TARGETKAN DATA PERTANAHAN BERKUALITAS MENUJU GORONTALO LENGKAP 2023 TRANSFORMASI DIGITAL DAN MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan sudah dilakukan pada awal tahun ini. “Saya mengapresiasi Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencanangkan pelaksanaan Rapat Kerja ini. Sudah banyak kemajuan yang tahun 2020 merupakan tahun kualitas, artinya dicapai, apalagi pada pelaksanaan Rapat kali ini melibatkan setiap pekerjaan lebih ditingkatkan kualitasnya, teknologi digital,” kata Dirjen IK saat memberikan baik pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pengarahan kepada 141 orang peserta yang hadir. maupun program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Rakerda kali ini juga dilaksanakan penandatanganan (PTSL). Hal ini juga menjadi salah satu target yang ingin Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil BPN Provinsi Gorontalo dicapai oleh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Gorontalo. dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Provinsi Gorontalo wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo tahun 2020, Kanwil BPN Provinsi Gorontalo siap (Suluttenggo) dan Maluku Utara serta Universitas Negeri bertransformasi digital guna mendukung Gorontalo Gorontalo mengenai percepatan tanah wakaf dan Barang Lengkap Tahun 2023. Hal ini dibuktikan layanan Hak Milik Negara (BMN). Tanggungan Elektronik (HT-el) yang meningkat. “Statistik “Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan persentasenya terus meningkat hingga 17 persen,” kata pelatihan kepada 100 orang mahasiswa Fakultas Teknik Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Gorontalo, Geodesi Universitas Negeri Gorontalo untuk membantu Wartomo saat melaporkan kemajuan kinerja Kanwil BPN percepatan redistribusi tanah serta PTSL yang dijadwalkan Provinsi Gorontalo pada Rakerda Provinsi Gorontalo di Hotel penyelesaiannya pada pertengahan tahun 2023” kata Horison Gorontalo, Jumat (28/02/2020). Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo usai menandatangani Selain itu, Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo mengatakan Perjanjian Kerja Sama tersebut. bahwa target PTSL tahun ini adalah 93.000 bidang tanah. Rakerda ini berlangsung selama dua hari mulai tanggal 28 “Sampai saat ini, untuk pengukuran bidang tanah yang hingga 29 Februari 2020 dengan tema Transformasi Digital, dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mencapai Data Pertanahan Berkualitas Menuju Gorontalo Lengkap 13.869 bidang, sedangkan untuk pihak ketiga ditargetkan Tahun 2023. Rakerda ini juga disemarakkan dengan pengukuran 40.000 bidang, yang saat ini sedang dalam pemberian Digital Implementation Award 2020 kepada pelaksanaan,” ungkap Wartomo. Kantah Kabupaten Bone Bolang. (RH, 29 Feb). Direktur Jenderal (Dirjen) Infrastruktur Keagrariaan (IK), R. Adi Darmawan memberikan apresiasi atas kerja yang KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 79

DIGITALISASI PERMUDAH LAYANAN SEKARANG DAN DI MASA DEPAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Jika mendengar kalimat “Transformasi Digital ini akan memudahkan ke depan,” ujarnya pada kesempatan Pelayanan Pertanahan” beberapa orang pasti akan yang sama. mempertanyakan. Berharganya nilai tanah serta Dalam rangka melaksanakan layanan elektronik ini, Kantor kompleksnya perawatan dokumen pertanahan yang Pertanahan Kota Denpasar dan juga kantor pertanahan sejak awal disimpan dalam bentuk fisik, tentu membuat lainnya tengah melakukan validasi buku tanah, validasi surat proses transformasi digital tidak semudah membalikkan ukur, digitalisasi warkah, serta pembuatan peta lengkap. telapak tangan. Namun kekhawatiran tersebut mampu Setelah semua data tersebut terdigitalisasi dan tervalidasi, dijawab oleh Kementerian ATR/BPN. Kantor Pertanahan akan dapat melayani pendaftaran “Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dan Kantor Pertanahan tanah secara digital sepenuhnya. “Ke depan pelayanan Kota Denpasar telah memulai transformasi digital, tidak pertanahan dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor, hanya kantor-kantor ini saja, ini adalah skema Kementerian dengan pelayanan digital ini calo tidak akan laku, karena Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ ini sangat memudahkan masyarakat,” ujar Kepala Kantor BPN) secara keseluruhan,” ujar Staf Khusus Menteri ATR/ Pertanahan Kota Denpasar, Sudarman Harjasaputra ketika Kepala BPN Bidang Kelembagaan Teuku Taufiqulhadi menjelaskan proses dan manfaat digitalisasi pertanahan pada kunjungan lapang Forum Bakohumas Kementerian/ untuk masyarakat. Lembaga (K/L) di Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Bali, Menjawab pertanyaan tentang keamanan dan kekuatan Kamis (12/03/2020). hukum dari layanan elektronik yang Kementerian ATR/ Forum ini merupakan rangkaian kegiatan Forum Bakohumas BPN lakukan, Sudarman Harjasaputra menjelaskan bahwa K/L yang dimulai pada Rabu (11/03/2020) di The Trans mengelola data fisik tidak lebih mudah dari mengelola data Resort Hotel, dengan Kementerian ATR/BPN sebagai tuan digital dan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemangku rumah. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, peserta kepentingan terkait. “Kalau data digital, ada jejaknya saya dapat melihat langsung transformasi digital di Kementerian akan tahu siapa yang utak-atik data, dan kami pun telah ATR/BPN dan dapat mendiseminasikan informasi tersebut berkoordinasi dengan BSSN untuk seabsahan tanda tangan kepada rekan sejawat dan juga kepada masyarakat. elektronik pada produk kami,” tambahnya. Kepada peserta forum Bakohumas K/L, Kepala Kantor Dalam kesempatan ini peserta kunjungan lapang tidak Wilayah BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya menyampaikan hanya mendapatkan penjelasan mengenai proses bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini tengah bahu digitalisasi data pertanahan, peserta juga diajak berkeliling membahu melaksanakan Transformasi Digital di seluruh Kantor Pertanahan Kota Denpasar dan ditunjukkan Indonesia. “Mengurus tanah ini upaya luar biasa, tidak boleh bagaimana pelaksanaan hak tanggungan elektronik, ZNT kalah dengan dinamika di lapangan, salah satunya dengan elektronik, proses digitalisasi warkah dan buku tanah serta digitalisasi. Memang saat ini membutuhkan usah lebih tapi proses digitalisai lainnya. (13 Mart). 80 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PELAYANAN PERTANAHAN TETAP JALAN MELALUI LAYANAN ELEKTRONIK TRANSFORMASI DIGITAL DAN MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Munculnya pandemi Coronavirus Disease 2019 layanan secara elektronik. (COVID-19) membuat dinamika tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai Penerapan layanan elektronik ini juga sejalan dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo agar keinginan pemerintah untuk meningkatkan Ease of Doing setiap kantor-kantor pelayanan publik maupun kehidupan Business (EoDB) Indonesia. Berdasarkan hasil survei Bank bermasyarakat menerapkan social distancing, physical Dunia akhir tahun 2019 lalu, Indonesia berada di peringkat distancing serta work from home (WFH). Ketiga hal tersebut 73 dunia dari 190 negara. Namun, Indonesia masih berada wajib dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. di urutan kelima di region Asia Tenggara. Kondisi ini disebabkan karena sisi transaksi pertanahan yang cukup Kondisi ini tidak membuat layanan pertanahan menjadi tinggi, dokumen-dokumen yang dikelola masih manual berhenti. Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal serta belum terdaftarnya seluruh tanah di Indonesia. Nomor 3/SE-100.TU.03/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020, diinstruksikan kepada jajaran Kantor Pertanahan Layanan elektronik merupakan salah satu bentuk Kabupaten/Kota untuk melaksanakan layanan elektronik transformasi Kementerian ATR/BPN menjadi institusi yang dan membatasi kegiatan pengumpulan massa, seperti lebih baik karena dapat memberikan kemudahan dalam sosialisasi. pengurusan tanah atau dengan kata lain dapat menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan peringkat EoDB Seperti diketahui, layanan pertanahan, mayoritas Indonesia. mengandalkan peran aktif masyarakat atau pemohon agar datang ke Kantor Pertanahan dalam mengurus layanan Sebagai informasi, layanan yang dapat dilayani secara pertanahan. Mulai dari pembuatan sertipikat tanah pertama elektronik adalah Hak Tanggungan (pendaftaran, peralihan, kali hingga layanan penghapusan hak tanggungan/roya. penghapusan, perubahan nama, serta perbaikan data), Zona Namun, dengan layanan konvensional tersebut, akhirnya Nilai Tanah (ZNT), pengecekan sertipikat tanah serta Surat terdapat antrian pemohon terutama di kantor-kantor Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Dalam pelayanan pertanahan yang volume kerjanya tinggi serta berpotensi Hak Tanggungan secara elektronik (HT-el), Kementerian menimbulkan tunggakan pekerjaan. ATR/BPN akan bermitra dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta perbankan. Dalam beberapa kesempatan, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil maupunWakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Pada masa COVID-19 sekarang ini, masyarakat dapat Surya Tjandra, terus mengingatkan pentingnya transformasi memanfaatkan layanan elektronik, yang harapannya layanan pertanahan ke era elektonik. Hal ini didasari bahwa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan ada banyak Kantor Pertanahan yang mempunyai volume pertanahan. Selain itu, ini merupakan bentuk aktif dari kerja yang tinggi, sehingga nantinya akan mengakibatkan pemerintah tetap bekerja dalam memberikan layanan muncul tunggakan pekerjaan, sehingga perlu diterapkan kepada masyarakat. (RH, 04 Apr). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 81

MANFAATKAN LAYANAN PENGADUAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL DENGAN #TANYAATRBPN TRANSFORMASI DIGITAL DAN MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Badai Covid-19 yang menyerang dunia termasuk Masyarakat bebas, tentunya dengan memperhatikan Indonesia membuat Pemerintah menerapkan peraturan yang berlaku, untuk mem- posting pengalaman kombinasi kebijakan yaitu Social distancing mereka atau bahkan bercerita tentang kondisi mereka saat dan Physical Distancing. Dengan kebijakan ini, memanfaatkan layanan pertanahan dengan menggunakan masyarakat diminta untuk menjaga jarak dan melakukan media sosial. Padahal jika melihat 10 tahun ke belakang, pembatasan sosial. Selain hal tersebut pemerintah juga masyarakat masih menulis surat resmi ataupun ke media menginstruksikan agar setiap orang melakukan Work From cetak ternama terkait aduan masyarakat. Home (WFH). Kondisi di atas, bukan menjadi halangan Perubahan budaya masyarakat tadi, menjadi tantangan untuk berkomunikasi dengan sesama, salah satu medium sendiri bagi Kementerian ATR/BPN dalam menanggapi berkomunikasi ialah media sosial, mengingat masyarakat komplain maupun aduan masyarakat terkait layanan Indonesia adalah pengguna media sosial yang aktif. pertanahan. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN pro aktif Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, pada tahun untuk menyediakan layanan konsultasi dan aduan melalui 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di media sosial. Cara yang dilakukan cukup mudah dengan Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan komentar di akun media sosial resmi Kementerian ATR/BPN 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Rata-rata lalu bertanya dengan menyertakan tagar #TanyaATRBPN. penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 3 jam 26 Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, menit per hari. Angka itu juga di atas rata-rata global yang Yulia Jaya Nirmawati, berpesan kepada masyarakat untuk mencatat waktu 2 jam 24 menit per hari. memanfaatkan layanan pengaduan melalui media sosial. Senada dengan hal tersebut, pelayanan publik khususnya “Untuk itu dalam rangka mencegah penyebaran virus layanan pertanahan turut menjadi perhatian masyarakat. COVID-19, kami mengelola keluhan yang disampaikan Hal tersebut menandakan betapa pentingnya peran melalui media sosial, kami membuka ruang untuk pertanahan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya Indonesia. Perbaikan kualitas layanan terus dilakukan, dengan menyertakan tagar #TanyaATRBPN,” ujar Yulia Jaya namun sebagus dan sebaik apapun inovasi maupun Nirmawati. kegiatan yang dirancang tentu tidak lepas dari masukan Landasan dibuatnya layanan melalui media sosial ini sesuai dan aduan dari masyarakat. dengan visi Kementerian ATR/BPN dengan mengusung Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, transformasi digital yang mengubah perilaku masyarakat Instagram, Youtube merupakan platform media sosial dalam banyak hal di kehidupan sehari-harinya. Media digital yang berkembang pesat 10 tahun belakangan ini serta yang mudah diakses dan dioperasikan dapat memberikan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Setiap orang kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat, sesuai dengan dapat dengan mudah memperoleh informasi terkini hanya tagline ATR/BPN Maju dan Modern. (JR/RH/WN, 08 Apr). dengan memiliki seluruh/sebagian platform tersebut. 82 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PASTIKAN LAYANAN ONLINE DI DAERAH TETAP BERJALAN, MENTERI ATR/KEPALA BPN PANTAU MELALUI VIDEO CONFERENCE Sejak ditetapkannya NovelCoronavius(2019-nCoV) TRANSFORMASI DIGITAL DAN sebagai pandemi global oleh MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang disampaikan pada 15 Maret 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan sigap mengambil langkah dan tindakan dalam upaya penanganan serta menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh lingkungan satuan kerja. Salah satu langkah strategis yang Menteri ATR/Kepala BPN menyarankan agar jajarannya tertuang dalam Surat Edaran Menteri tetap bekerja dari rumah, dan apabila bekerja di kantor ATR/Kepala BPN Nomor 2/SE-100. untuk dapat menyelesaikan tunggakan pekerjaan dan TU.03/III/2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan tidak turun ke lapangan, karena menurutnya ATR/BPN Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di bukan institusi yang menjaga tanah orang dan harus Lingkungan Kementerian ATR/BPN yakni mengimbau turun ke lapangan untuk itu. “Jadi pemilik tanah harus kepada seluruh kantor pertanahan yang memiliki menjaga asetnya sendiri,” tutur Sofyan A. Djalil. fungsi pelayanan untuk tetap melaksanakan pelayanan Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN secara online, sedangkan untuk pelayanan konvensional berpesan kepada jajarannya agar tidak panik berlebihan dibatasi, kecuali urgent. dengan COVID-19 yang akhir-akhir ini merisaukan masyarakat Indonesia karena virus corona bisa diatasi. Untuk memastikan pelayanan tetap berjalan, Menteri Yang terpenting adalah bagi yang memiliki penyakit ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil melakukan pertemuan bawaan seperti darah tinggi, diabetes dan penyakit akut secara rutin melalui video conference dengan beberapa lainnya khususnya yang berusia senja untuk berhati hati jajaran, mulai dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, dan waspada, ikuti protokoler dan himbauan pemerintah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan beberapa “Saat ini di media sosial orang yang ketakutan kemudian jajaran lainnya. Dimulai pada Selasa (31/03/2020) menyebarkan ketakukan lagi sehingga terjadi kepanikan dengan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, di tingkat global. Jika panik dan takut maka akan mudah Rabu (01/04/2020) dengan jajaran Kantor Wilayah BPN untuk tubuh menjadi sakit,” ujarnya. Provinsi Bangka Belitung, Senin (06/04/2020) dengan “Mencegah itu perlu dan penting. Tetapi bagi yang sudah jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, NTB, Gorontalo, terkena maka dianjurkan untuk istirahat yang cukup, Sulawesi Utara dan Jawa Barat dipantau oleh Menteri makan makanan yang sehat serta diimbangi dengan ATR/Kepala BPN. Kali ini, beberapa Provinsi diantaranya olah raga,” pesan Sofyan A. Djalil. Sulawesi Barat Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Pemantauan melalui video conference akan terus Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua Barat dan Maluku dilakukan selama masa pandemik ini belum berakhir. berkesempatan melakukan video conference pada Selasa Dalam beberapa hari ke depan, Menteri ATR/Kepala (07/04/2020). BPN dijadwalkan akan memantau pelaksanaan layanan online di beberapa Provinsi seperti Jawa Tengah, Daerah Dalam video conference tersebut, Sofyan A. Djalil Istimewa Yogyakarta, Sumatra Selatan, Sumatra Barat mengimbau kepada jajarannya agar tetap menyelesaikan serta Bengkulu. (LS, 08 Apr). tunggakan kinerja dengan menyesuaikan arahan dari Pemerintah Daerah setempat. “Selesaikan yang bisa dan perlu diselesaikan sekarang. Tunggakan seperti update buku tanah, perbaikan data yang bisa diselesaikan dikantor sebaiknya dikikis habis. Tentu tetap mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah setempat,” imbaunya. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 83

KEMENTERIAN ATR/BPN TINGKATKAN PENGELOLAAN ARSIP GUNA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI TRANSFORMASI DIGITAL DAN MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan alumni Institut Teknologi Bandung ini. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertugas Kementerian ATR/BPN juga terus meningkatkan kualitas mengelola dan mengembangkan administrasi SDM dalam hal pelayanan kepada masyarakat, yang pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang merupakan upaya mewujudkan nilai-nilai Kementerian ATR/ (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria BPN yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya.“Kita sedang maupun peraturan perundangan lainnya. Tertib administrasi bertransformasi ke arah digital baik di tingkat pusat maupun pertanahan merupakan salah satu upaya pencegahan daerah, tentu ini harus didukung dengan SDM yang baik permasalahan pertanahan. juga. Maka dari itu, kita sering kali mengadakan pelatihan Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal baik itu pelatihan keterampilan, pelayanan dan pengaduan Kementerian Agraria ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto guna memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan pada kegiatan diskusi tematik dengan topik “Peranan dan untuk mewujudkannya. Kita juga butuh bantuan, guidance Tata Kelola Warkah dalam Administrasi Pertanahan” yang dari Ombudsman RI dalam menyukseskan kegiatan ini,” dilaksanakan Kementerian ATR/BPN bersama Ombudsman tambahnya. Republik Indonesia (RI), Kamis (18/06/2020). Pada kesempatan yang sama, Anggota Ombudsman RI “Tertib administrasi pertanahan tidak lepas dari masalah Dadan Suparjo Suharmawijaya mengapresiasi diadakannya penanganan arsip. Ada berbagai macam arsip yang menjadi sharing session oleh Kementerian ATR/BPN. “Terima tanggung jawab BPN, salah satunya adalah warkah sebagai kasih hari ini langsung dipimpin oleh Pak Sekjen untuk salah satu aspek persyaratan untuk menghasilkan sebuah memberikan materi kepada teman-teman keasistenan produk pertanahan yang harus dipelihara dengan baik,” utama maupun teman-teman di kantor perwakilan yang tambah Himawan Arief Sugoto. mendalami kasus terkait dengan pertahanan. Itulah yang Lebih lanjut Himawan Arief Sugoto mengatakan kegiatan menjadi dasar kenapa Ombudsman RI ingin mendalami penyimpanan buku tanah selama ini masih tersimpan terkait dengan warkah langsung dari pelaku atau sektor secara manual dalam bentuk bundel, ke depannya dalam hal ini Kementerian ATR BPN,” ujarnya. dokumen warkah akan dikelola secara elektronik. “Saya Diskusi yang dilakukan melalui video conference ini pernah menjadi Direktur Utama Perum Perumnas, masalah dibuka oleh Anggota Ombudsman RI, Dadan Suparjo yang paling sering ditemukan adalah kehilangan warkah Suharmawijaya dan diisi dengan paparan dari narasumber dan itu merepotkan. Saat ini Kementerian ATR/BPN Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan sedang menggalakkan program digitalisasi warkah guna Arief Sugoto, Kepala Biro (Karo) Hubungan Masyarakat mengurangi kesalahan dan meminimalisir kehilangan Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati serta Karo warkah. Inilah salah satu wujud kita dalam membentuk Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN, tata kelola yang baik, Sumber Daya Manusia (SDM) yang Nurhadi Putra. (RE/JR, 20 Jun). baik dalam rangka mengelola dokumen tersebut,” ungkap 84 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN SELENGGARAKAN E-SOSIALISASI PENGADUAN MASYARAKAT hanya dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN saja, TRANSFORMASI DIGITAL DAN diharapkan setelah sosialisasi ini semua unit kerja MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN telah mengaktifkan LAPOR! sehingga masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dapat memperoleh layanan pertanahan lebih baik,” Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selenggarakan ungkap Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, sosialisasi pengaduan masyarakat melalui video Yulia Jaya Nirmawati pada kesempatan yang sama. conference, Selasa (22/06/2020). Kegiatan ini merupakan kerjasama Kementerian ATR/BPN dengan B-Trust, Selain diisi materi oleh narasumber internal KemenPAN-RB dan juga Ombudsman RI. Kementerian ATR/BPN, kegiatan ini juga mengundang menghadirkan pembicara pemangku Terlaksananya kegiatan ini merupakan bukti keseriusan kepentingan terkait pengaduan masyarakat yakni Kementerian ATR/BPN untuk membenahi tata kelola pengaduan Sekretaris Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB, masyarakat. Selama ini, Kementerian ATR/BPN mempunyai Yanuar Ahmad serta Anggota Ombudsman Republik beberapa kanal pengaduan, baik itu pengaduan langsung, Indonesia, Dadan S. Suharmawijaya. pengaduan melalui media sosial dengan tagar #TanyaATRBPN, melalui surat ataupun email, melalui hotline, maupun melalui Pada kesempatan ini Sekretaris Deputi Pelayanan aplikasi LAPOR!. Namun pengelolaanya belum dilakukan secara Publik KemenPAN-RB Yanuar Ahmad, mengatakan maksimal. jika penanganan pengaduan merupakan ruang partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan Senada dengan hal ini Wamen ATR/Waka BPN Surya Tjandra konstruksif dan membangun kepercayaan masyarakat pada pada kesempatan ini menyampaikan bahwa pengelolaan Pemerintah. “Maka dibutuhkan penanganan pengaduan pengaduan selama ini tidak ditangani secara bersama-sama, yang terintegrasi secara nasional sehingga diperlukan untuk padahal antara Kementerian ATR/BPN dengan Kantor Wilayah membangun kesatuan pengelolaan agar efektif, efisien, dan BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota punya mudah bagi masyarakat maupun bagi pemangku kepentingan,” keterkaitan satu sama lain. “LAPOR! ini bisa menjadi suatu ujarnya. revolusi besar karena Kementerian ATR/BPN merupakan Dadan S. Suharmawijaya mengutarakan bahwa Kementerian kementerian yang memiliki engagement dengan publik yang ATR/BPN merupakan instansi terbanyak kedua-setelah sangat tinggi,” ujar Surya Tjandra saat membuka Sosialisasi ini. Kepolisian RI, yang diadukan oleh masyarakat kepada Ombusman RI, dan hal tersebut bukan satu-satunya parameter Seperti dikatakan Wamen ATR/Waka BPN, pengelolaan untuk menilai kinerja. “Sejauh ini Kementerian ATR/BPN pengaduan melalui aplikasi LAPOR! Kementerian ATR/BPN memang memiliki tingkat pengaduan yang sangat tinggi. dilakukan oleh Biro Humas. Sejak tahun 2015, Kementerian ATR/BPN sudah aktif mengelola sistem pengaduan berbasis Tetapi instansi yang banyak dalam pengaduan belum tentu web tersebut. Hingga 23 Juni 2020, terdapat 6910 aduan jelek. Kantor pertanahan yang aduannya banyak belum melalui LAPOR! yang terverifikasi, telah berhasil ditindaklanjuti tentu jelek. Karena disini dapat dipastikan bahwa adanya sebanyak 5550 aduan, 562 dalam proses dan 798 aduan aduan menjadi indikator eksistensi layanan. Hal tersebut yang lain tengah diverifikasi oleh tim pengelola pengaduan juga bisa terjadi dikarenakan ada beberapa kanal pengaduan Kementerian ATR/BPN bersama KemenPAN-RB. Tercatat 33 yang dimiliki Kementerian ATR/BPN sehingga menimbulkan Kanwil dan 449 Kantor Pertanahan telah terhubung dengan eksistensi layanan. Kemudian dari sini harus difokuskan kembali aplikasi LAPOR!. Beberapa Kantor Pertanahan di Kalimantan apakah eksistensi tersebut berisikan indikator harapan atau Tengah dan Nusa Tenggara Barat belum terhubung dan aktif kekecewaan,” ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia menindaklanjuti LAPOR!. “Sebelumnya pengelolaan LAPOR! ini. Kegiatan ini mendapat antusiasme besar dari para peserta, tercatat terdapat 1000 orang yang bergabung, yang merupakan kapasitas terbesar dari aplikasi zoom. Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh Admin LAPOR di seluruh Indonesia, namun juga dihadiri oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian ATR/BPN Gunawan Muhammad, Ketua Tim Asesor RB Kementerian ATR/BPN Ninik Maryanti, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia Adriani Sukmoro, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Kepala Bagian Hukum di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN se-Indonesia, para Kepala Bidang Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah, para Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia serta para Kasubbag TU se-Indonesia. (RH/JR/TA/LS/WN, 24 Juni). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 85

SOFYAN A. DJALIL: INOVASI PELAYANAN PUBLIK HARUS MAMPU BERADAPTASI DI MASA PANDEMI TRANSFORMASI DIGITAL DAN MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Saat ini, kita tengah dihadapkan dengan pandemi Kementerian ATR/BPN sudah lebih baik, pelayanan di kantor Covid-19 yang memengaruhi berbagai aspek sudah cepat, tepat dan akurat, sudah berkurang juga praktik kehidupan manusia. Guncangan dampak pungli,” tambahnya. dari pandemi ini juga sangat terasa dalam Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arwani jajaran pemerintahan, di mana akses pelayanan publik Thomafi menjelaskan bahwa Komisi II sudah melakukan dihadapkan pada tantangan tetap terjaganya kualitas rapat dengan Kementerian ATR/BPN. “Pada rapat kemarin layanan publik yang prima. Namun, di sisi lain juga tetap kami sepakat membentuk tim yang akan bertugas harus memperhatikan aspek keselamatan penyedia dan memberikan respon dan menindaklanjuti pengaduan pengguna layanan melalui penerapan social distancing, masyarakat yang masuk ke Komisi II dan menampung segala physical distancing serta protokol pencegahan Covid-19 aspirasi dan masukan masyarakat yang sangat mendukung lainnya. program PTSL ini. Kami berharap di tengah pandemi ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kementerian ATR/BPN tetap dapat maksimal menyukseskan Nasional (ATR/BPN) tetap fokus melanjutkan program program ini,” jelasnya. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada masa Komisi II DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas pandemi Covid-19 ini. “Kita tetap berkomitmen untuk di bidang Pertanahan dan Reforma Agraria juga terus menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah di mendukung program-program yang sedang digagas Indonesia pada tahun 2025,” ujar Menteri ATR/Kepala oleh Kementerian ATR/BPN yang merupakan mitra kerja BPN, Sofyan A. Djalil pada kegiatan Talkshow Pelayanan Komisi II. “Saya kira banyak hal yang harus disiapkan di era Pertanahan Era Pandemi dengan TVRI Jawa Tengah melalui pandemi ini, kita tetap akan membantu Kementerian ATR/ Teleconference, Rabu (24/06/2020). BPN sesuai amanah Presiden Jokowi yang diberikan kepada “Kemungkinan memang ada pelambatan dikarenakan Pak Menteri mengenai PTSL yang tidak berhenti di tengan adanya keterbatasan ruang gerak akibat pandemi Covid-19 jalan dan saya berharap pandemi ini tidak mengurangi dan juga realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. dan memperlambat pelayanan kepada masyarakat terkait Namun PTSL harus terus dilaksanakan untuk memastikan permasalahan pertanahan,” tambahnya. agar masyarakat mendapat jaminan hak atas tanah yang Menutup acara, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dimiliki, memberi kepastian hukum, memberikan kepastian mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi untuk investasi dan mempercepat proses perekonomian II DPR RI atas dukungan dalam menyukseskan program- karena sudah jelas dan ada kepastian yang nyata,” katanya. program Kementerian. “Terima kasih dukungan Komisi Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa inovasi II selaku partner Kementerian ATR/BPN dan kami akan pelayanan publik harus mampu beradaptasi dengan terus mengharapkan itu, kami juga akan terus berupaya hambatan, tantangan dan gangguan yang dihadapi memperbaiki pelayanan pertanahan bagi masyarakat.” dalam masa tertentu. “Kami terus berupaya memperbaiki tutup Menteri ATR/Kepala BPN. (RE/AF, 25 Juni). pelayanan pertanahan. Hari ini saya bisa katakan 86 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL





BERIKAN PELAYANAN TERBAIK, KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU DAPAT PENGHARGAAN DARI MENTERI PANRB PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS (WBK DAN WBBM) Setelah sebelumnya mendapat penghargaan sebagai Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi Kota Pekanbaru, Ronald F.P.M Lumban Gaol, mengatakan (WBK) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur bahwa penghargaan ini menjadi pelecut seluruh jajaran Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), kali ini, supaya terus meningkatkan pelayanan pertanahan kepada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerima penghargaan masyarakat pekanbaru terutama dengan inovasi ke sebagai Tenant (Gerai) Pelayanan Terbaik I pada Mall depannya. “Penghargaan ini sebagai momentum awal dari Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, pada peringatan Hari perjuangan kami untuk mewujudkan Kantor Pertanahan Ulang Tahun Mall Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru yang Kota Pekanbaru sebagai satker dengan predikat Wilayah ke-I, Rabu (11/03/2020). Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tutupnya. Dalam sambutannya, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo Setelah memberikan penghargaan, Menteri PANRB, Tjahjo menyampaikan apresiasinya kepada 33 Tenant (Gerai) dari Kumolo berkenan mengunjungi Tenant (Gerai) yang berbagai OPD, Kementerian maupun penyedia layanan terdapat di MPP, salah satunya Kantor Pertanahan Kota masyarakat yang berpartisipasi dalam penilaian tersebut. Pekanbaru. (16 Mart) “Integrasi pelayanan dalam MPP bukan hal yang mudah karena membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan komitmen pimpinan yang kuat,” ujarnya. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo serta didampingi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Wakil Gubernur Riau dan Wali Kota Pekanbaru. Sebagai penilai, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB,. Memiliki beberapa komponen penilaian, diantaranya adalah Standar pelayanan; Maklumat pelayanan; Sistem informasi pelayanan publik; Survey kepuasan masyarakat; Sarana dan prasarana masyarakat; dan Sumber daya manusia (petugas). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 525

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ATR/BPN PENUNTASAN REFORMASI BIROKRASI DAN pergerakan untuk menuju perubahan, melaku- ZONA INTEGRITAS (WBK DAN WBBM) kan komunikasi berkelanjutan tentang nilai dan budaya organisasi itu sendiri dan yang ter- Reformasi Birokrasi (RB) pada hakikatnya merupak- penting harus berperilaku sesuai dengan nilai an upaya untuk melakukan suatu pembaharuan dan budaya organisasi instansi ini,” kata Adriani dan perubahan mendasar terhadap sistem peny- Sukmoro. elenggaraan pemerintahan, terutama menyang- Berbicara mengenai pembangunan SDM di kut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan lingkungan Kementerian ATR/BPN, Menteri (business process) dan sumber daya manusia/aparatur. ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan Semua Kementerian/Lembaga wajib mengimplementasi- bahwa SDM di masa mendatang akan jauh kan RB dalam pelaksanaan kegiatan maupun pemberian lebih baik, terlebih dengan penerapan sistem pelayanan kepada masyarakat. rekrutmen dan nilai organisasi yang saat ini Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Per- dimiliki. “Beberapa nilai ini kita akan terapkan tanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Ekonomi Pertanahan, sistematik di seluruh kantor Kementerian ATR/ Gunawan Muhammad mengatakan bahwa indeks nilai RB BPN, saya pikir meskipun masih ada kelemahan Kementerian ATR/BPN selalu meningkat dalam sejak tahun tetapi di beberapa kementerian menganggap 2016 hingga 2020. “Tahun ini nilai indeks RB kita targetkan kantor kita jadi model yang melakukan reformasi,” ucapnya. mencapai lebih dari 75, naik dari tahun 2019 lalu yaitu 72,32. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Untuk terus mendongkrak nilai RB ini, kita mengusulkan Sugoto beranggapan bahwa pengembangan SDM tidak percepatan RB melalui Rencana Aksi (Renaksi) sesuai surat ada batasnya di semua bidang karena faktor lingkungan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor OT.02/535-100/III/2020 ter- yang selalu berubah. Untuk itu, tantangan Kementerian tanggal 19 Maret 2020,” ujarnya saat memberikan laporan ATR/BPN saat ini adalah menyusun sistem Human Resource pada Rapat Pimpinan di Aula Prona Lantai VII, Kementerian Development (HRD) baru yang merupakan turunan dari ATR/BPN, Jakarta, Rabu (27/05/2020). Renstra 5 tahunan. “Jadi sistem HRD ini adalah sistem yang Seiring dengan harapan membaiknya nilai RB, Kement- memang harus dibangun. Apalagi dengan isu-isu kita yang erian ATR/BPN menerapkan nilai organisasi, yang diatur memang sistemnya adalah pelayanan, di mana SDM yang dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 115/ menjadi faktor utama berhasil atau tidaknya organisasi ini SK-OT.02/V/2020 mengenai Nilai Kementerian ATR/BPN. membangun nilai organisasi yakni melayani, harus menjadi “Kementerian ATR/BPN saat ini telah menerapkan nilai or- profesional dan produknya terpercaya,” tuturnya. ganisasi yakni Melayani, Profesional, Terpercaya. Namun un- Selain meningkatkan penilaian RB, Kementerian ATR/BPN tuk ketiga hal ini, perlu penyusunan budaya kerja sebagai juga terus memperhatikan program PTSL yang masih ber- tindak lanjut penerapan dari Nilai Kementerian ATR/BPN,” jalan. Tidak hanya dari sisi kuantitas, namun juga kualitas jelas Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Dalu Agung yang dihasilkan dari program tersebut. “Untuk itu penilaian Darmawan. umum PTSL didapatkan dari Nilai Rata-Rata Kualitas PTSL Menyambung hal tersebut, Tenaga Ahli Menteri Bidang dan Kuantitas PTSL. Untuk nilai kualitas bisa didapatkan Sumber Daya Manusia (SDM), Adriani Sukmoro mengatakan dari rata-rata %Realisasi PBT + %Realisasi SHAT + %Real- untuk membangun nilai dan budaya organisasi bisa dimu- isasi SHAT. Sedangkan untuk nilai kualitasnya didapat dari lai dari diri sendiri dengan menerapkan 5 (lima) nilai utama. rata-rata %Validasi Buku Tanah + %Validasi Persil + %Scan “Setiap SDM di Kementerian ATR/BPN harus melihat dan Warkah,” kata Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat Data dan In- menyadari bahwa perubahan dalam organisasi ini dibutuh- formasi Pertanahan, Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan kan, percaya bahwa perubahan bisa dilakukan, menggalang (LP2B). Pada Rapim kali ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin menyampaikan kabar bahwa akan memasuki masa purna tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 2 hari ke depan dengan menyampaikan beberapa kesan dan pesan. “Terima kasih atas kerja sama Bapak dan Ibu selama ini karena telah mendukung saya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di pengadaan tanah maupun penugasan lain. Setelah purna tugas nanti, selagi saya ma- sih bisa memberikan kontribusi untuk membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas saya bersedia. Karena selama kita masih bernafas, kita harus terus berbuat lebih baik lagi, berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan neg- ara kita,” pesan Arie Yuriwin. (LS/RH, 28 Mei) 526 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL