buku sipers issn

BEGINI CARA EFEKTIFKAN PENYAMPAIAN INFORMASI MELALUI MEDSOS Penggunaan media sosial atau RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR medsos merupakan tren yang LAYANAN KHUSUS terus meningkat dan sangat mempengaruhi kehidupan setiap Narasumber pada kegiatan tersebut, Regita Kemala seorang orang, tidak hanya generasi milenial, generasi Digital Spesialist mengatakan bahwa dalam pengelolaan sebelumnya pun akhirnya dituntut untuk medsos perlu memperhatikan aspek internal serta memahami serta mempelajari penggunaan eksternal. Dalam aspek internal, Kementerian ATR/BPN perlu medsos ini. Kalau bahasa sekarang \"gak gaul\", memahami para followers, melalui penyampaian informasi jika kita tidak memiliki akun medsos, serta kita yang benar-benar ingin diketahui dan dibutuhkan oleh bisa dianggap \"kudet\" atau kurang update, masyarakat. Sementara dari aspek eksternal, ia menekankan dikarenakan tidak memantau perkembangan perlunya mengelola big data. \"Suatu kementerian perlu isu di masyarakat karena tidak punya medsos. memperhatikan big data. Ini sangat penting karena melalui Medsos juga menjadi sarana sosialisasi big data kita dapat memonitoring krisis yang terjadi serta kebijakan dan program strategis bagi memantau isu yang berkembang saat ini,\" kata Regita kementerian/lembaga (K/L). Hal ini dilakukan Kemala. juga oleh Kementerian Agraria dan Tata Pemapar selanjutnya, Kristoforus Aryo Bagaskoro Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ memberikan masukan tentang berbagai konten di media BPN), dengan mengelola empat platform sosial, akun Instagram serta situs Kementerian ATR/BPN. medsos, yaitu Instagram, Twitter, Facebook, serta YouTube. Menurutnya, engagement dari situs Kementerian ATR/BPN Semua platform medsos tersebut digunakan untuk sudah tinggi. Akan tetapi dari sisi konten di Instagram harus melakukan kampanye pelaksanaan program-program memuat sedikit tulisan. \"Gambar grafis yang disajikan perlu strategis di Kementerian ATR/BPN, kebijakan-kebijakan membangkitkan awareness para followers, karena saya Kementerian ATR/BPN serta untuk mengunggah kegiatan melihat followers nya punya interest yang sangat spesifik,\" Kementerian ATR/BPN (dokumentasi) secara langsung. ungkap GM Social Media SCTV dan Indosiar. Guna mendukung penyampaian informasi, Kementerian Menutup sosialisasi tersebut, Sony Banyu Arga, seorang ATR/BPN, melalui Biro Hubungan Masyarakat, konsisten Social Media Strategist, mengatakan bahwa setiap konten memproduksi konten ataupun pemberitaan mengenai ataupun meme yang dibuat dapat menarik perhatian program-program strategis yang dijalankan. Selain itu, audiens, sehingga diperlukan teknik menulis (copywriting) Kementerian ATR/BPN juga memilikiTim Sinergi Media Sosial yang baik, sehingga orang mau melihat konten yang Aparatur Negara (SIMAN), yang juga aktif mengampanyekan dibuat. \"Yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita hal-hal positif mengenai Kementerian ATR/BPN. Ke depan, membuat copywriting, perlu dirumuskan strategi sebagai perlu dipikirkan bagaimana setiap konten maupun siaran payungnya. Setelah itu kita harus bisa menarik perhatian pers yang dibuat dapat memberikan informasi yang efektif audiens (Attention), tambahkan beberapa fakta mendukung kepada publik. yang mendorong audiens kita melihat konten yang dibuat Berangkat dari hal tersebut, Biro Hubungan Masyarakat (Interest), membuat audiens berkhayal dengan isi dari menyelenggarakan workshop dengan tema \"Pengelolaan konten ini (Desire) serta yang terpenting ada ajakan dalam Sosial Media (Medsos) yang Efektif Dalam Rangka konten kepada audiens (Action). Teknik ini dinamakan AIDA Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat\" di Hotel Concept,\" ujar Sony Bayu Arga. (RH/WN/JR, 30 Desm) Aviary, Provinsi Banten, Rabu (30/12/2020). Kegiatan ini menghadirkan narasumber praktisi komunikasi, yakni Regita Kemala; Kristoforus Aryo Bagaskoro serta Sony Banyu Arga. Terkait dengan workshop ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati mengatakan bahwa fenomena medsos membuat Kementerian ATR/BPN perlu menyiapkan sumberdaya manusia yang memahami strategi dalam mengelola medsos yang dimiliki, sehingga dapat memberikan informasi secara maksimal kepada masyarakat. \"Harapan saya, ke depan pengelola medsos di Kementerian ATR/BPN akan menjadi lebih baik, artinya dapat menyampaikan informasi-informasi tentang pertanahan yang disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat,\" ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 299

RENSTRA, ORGANISASI DAN KANTOR LAYANAN KHUSUS 300 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIAN ATR/BPN TINGKATKAN KAPASITAS SDM UNTUK TATA KELOLA PENGADUAN MASYARAKAT manusianya yang harus mengelola itu TRANSFORMASI DIGITAL DAN dengan baik,” ujar Harison Mocodompis. MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Hadir dalam kesempatan yang sama, Di tengah ekspektasi masyarakat yang begitu Diah Suryaningrum Kepala Keasistenan tinggi terhadap layanan pertanahan, Pengembangan Jaringan dan Layanan Kementerian ATR/BPN dituntut untuk Pengaduan Masyarakat dari Ombudsman meningkatkan kualitas pelayanan publik mengatakan dalam Undang-Undang melalui penyelesaian pengaduan masyarakat yang Nomor 25 Tahun 2009 tentang cepat dan tepat. Pelayan publik harus responsif terhadap Pelayanan Publik, masyarakat berperan segala perubahan dan tuntutan masyarakat, menyadari sebagai pengawas eksternal dalam pentingnya kapasitas sumber daya manusia untuk tata penyelenggaraan pelayanan publik, di kelola pengaduan masyarakat, Kementerian ATR/BPN mana masyarakat bisa terlibat dalam setiap kembali mengadakan Pelatihan Pengelolaan Pengaduan penyusunan kebijakan yang berdampak masyarakat melalui video conference, Kamis (25/06/2020). kepada masyarakat dan juga berhak “Untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di menyampaikan aduan. bidang pengelolaan pengaduan masyarakat dibutuhkan “Maka dari itu setiap pengaduan masyarakat yang masuk komitmen dari kita bersama. Kami berharap dengan harus ditindaklanjuti dan diselesaikan. Dalam pelatihan adanya pelatihan ini ada perubahan yang cukup ini kami dari Ombudsman sharing mengenai nilai, signifikan dari tata kelola pengaduan masyarakat di filosofi dan strategi bagaimana sebaiknya menangani lingkungan Kementerian ATR/BPN baik tingkat pusat pengaduan yang efektif baik melalui berbagai platform maupun daerah,” ungkap Harison Mocodompis, yang dimiliki Kementerian ATR/BPN ataupun pengaduan Kepala Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga yang sifatnya langsung. Intinya bagaimana setiap saat membuka acara mewakili Kepala Biro Hubungan pengaduan yang masuk bisa direspon dengan cepat dan Masyarakat Kementerian ATR/BPN. tepat,” ujar Diah Suryaningrum. Harison Mocodompis melanjutkan selama ini Dalam pelatihan ini juga dihadiri perwakilan dari pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian ATR/ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan BPN memang sudah dikerjakan tetapi pelaksanaannya Reformasi Birokrasi Indra Setiawan selaku trainer LAPOR!. belum optimal. Bahkan beberapa kantor pertanahan Ia sharing mengenai Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun di seluruh Indonesia memiliki banyak inovasi terkait 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan pengelolaan pengaduan, hanya saja inovasi tersebut Pelayanan Publik Nasional dan mensimulasikan belum diintegrasikan dan dikelola secara efektif dan penggunaan aplikasi LAPOR! yang baik dan benar efisien. kepada peserta. “Ada wadah yang sangat efektif dan efisien seperti “Kalau saya lihat Kementerian ATR/BPN saat ini sudah Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik baik dalam menangani pengaduan, makanya saya Nasional (SP4N)-LAPOR! merupakan sistem yang sudah tunggu Kementerian ATR/BPN dikompetisi SP4N LAPOR! terintegrasi. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, tahun 2020, saya rasa bisa mendapat penghargaan,” sistem yang mumpuni, sekarang tinggal sumber daya ungkap Indra Setiawan. Pelatihan ini dihadiri 800 peserta yang terdiri dari Kepala Bagian Program dan Hukum, dan admin LAPOR! pada Inspektorat Jenderal dan seluruh Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kepala Bagian Tata Usaha dan admin LAPOR! pada Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia, Kepala Subbagian Tata Usaha dan admin LAPOR! pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Pengaduan ini merupakan rangkaian kegiatan dari Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan pada Kementerian ATR/BPN yang telah dilaksanakan pada Selasa lalu (23/06/2020). (NA/RM, 26 Juni). KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 87

BELAJAR DARI HUMAS POLRI: PENTINGNYA PERAN HUMAS DALAM MEMBANGUN PERSEPSI PUBLIK TRANSFORMASI DIGITAL DAN tingkat atas sampai tingkat bawah MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN dan kebijakan juga harus dilakukan oleh setiap pimpinan. Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ “Seorang pemimpin itu harus Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jumat mencintai kehumasan dan tahu (26/06/2020) siang, mengunjungi Humas Markas betapa pentingnya peran humas. Ia Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia juga harus paham terkait persepsi (Polri) dalam rangka sharing Kehumasan. publik. Kalau pemimpin sudah Dalam kesempatan ini Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri menyenangi dan memahami dengan Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono memaparkan peran humas itu cukup bagus. Bisa pentingnya peran humas sebagai leading sector dalam ada anggaran yang ditambahkan melaksanakan manajemen komunikasi yang berkaitan erat untuk menjalankan program dan dengan menjaga citra positif suatu institusi terutama ketika kegiatan kehumasan. Pimpinan polri menghadapi permasalahan atau krisis. Perubahan mindset sendiri menyadari humas sangat insan humas harus dilakukan agar lebih aktif membangun penting sekali untuk mengubah persepsi publik. persepsi publik,” tegas Kadiv Humas “Mengubah persepsi publik itu penting bagi sebuah Polri. institusi. Keberhasilan Polri dalam mengelola persepsi Polri terus melakukan pembenahan publik terhadap institusi dengan berbagai kinerjanya juga dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Trend sentimen harus diselaraskan dengan persepsi publik kepada polisi negatif yang kerap mendominasi pemberitaan Polri sejak (sebagai individu). Jadi persepsi publik dengan persepsi kita Januari 2012 hingga 2016 berubah menjadi positif sejak (Polri) harus sama,” ujar Raden Prabowo Argo Yuwono. November 2016 hingga saat ini. Perubahan trend ke arah Kadiv Humas Polri menambahkan peran humas sebagai positif berlangsung secara konsisten hingga saat ini. leading sector, yaitu harus bisa mengolah isu, memberikan Untuk mengelola persepsi harus dimulai dari pembenahan klarifikasi, mengamplifikasi pemberitaan dan isu-isu yang internal Polri itu sendiri. Dari pembenahan itu, publik positif. Pada Polri terdapat klasterisasi menjawab media, akan menafsirkan seperti apa persepsi mereka terhadap sesuai dengan tingkatannya, beberapa isu harus dijawab Polri. Salah satu kunci keberhasilan meningkatkan upaya oleh Mabes Polri, isu yang lain dijawab Polda, Polres pembentukan persepsi adalah kehadiran Polri di tengah maupun Polsek, tergantung lokus dan urgensi isunya. Hal masyarakat dengan upaya manajemen persepsi yang lebih ini dimungkinkan karena di Polri pada setiap tingkatan baik. tersebut terdapat pejabat humas. “Jika ada pemberitaan Irjen Pol Harry Sudwijanto Staf Khusus Menteri ATR/Kepala negatif, Polri akan memberikan klarifikasi, karena jika berita BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang negatif itu terus kita biarkan beredar di tengah masyarakat mengatakan tugas Polri dan Kementerian ATR/BPN tidak sekalipun itu tidak benar masyarakat akan menganggapnya jauh berbeda karena sama-sama memberikan pelayanan sebagai kebenaran,” ungkapnya. kepada masyarakat. Kementerian ATR/BPN saat ini sedang Dilanjutkan olehnya upaya pembentukan persepsi publik sibuk melaksanakan Program Strategis Nasional dalam ini bukan hanya peran humas saja tapi seluruh jajaran yang pelaksanaannya otomatis ada yang suka dan tidak. ada di institusi tersebut juga memiliki peran. Bagaimana “Terkadang ada beberapa pemberitaan yang negatif terkait persepsi itu bisa dipahami dan harus dibangun positif dari pelayanan yang kami berikan dan itu mempengaruhi persepsi publik. Seluruh pegawai di Kementerian ATR/ BPN terutama di Kantor Pertanahan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat harus paham bagaimana membangun komunikasi yang baik. Makanya Pak Menteri pernah meminta kepada kita untuk pelajari bagaimana polisi merubah persepsi publik,” ujar Irjen Pol Harry Sudwijanto. Rapat dihadiri oleh Kadiv Humas Polri, Karo Penmas Divhumas Polri, Karo Multimedia Divhumas Polri, Kabag Divhumas Polri, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tim Humas Kementerian ATR/BPN. (NA/AM, 29 Juni). 88 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

RAPAT DENGAN KOMISI II DPR RI, SEKJEN: TAHUN 2021 MERUPAKAN TAHUN TRANSFORMASI DIGITAL Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ TRANSFORMASI DIGITAL DAN Badan Pertanahan Nasional (ATR/ MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN BPN) mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan bahwa terkait Pembahasan Pagu Anggaran Rancangan ia dapat menerima kenaikan pagu anggaran maupun pagu Anggaran Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 dan indikatif Kementerian ATR/BPN, namun ia mengingatkan agar Pembahasan Tambahan Usulan Anggaran Tahun bekerja lebih maksimal pada sisa tahun anggaran 2020 ini. 2021 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen “Kementerian ATR/BPN harus menyelesaikan permasalahan MPR RI dan DPR RI, Jakarta, Senin (07/09/2020). pelayanan di daerah. Harapannya terus berikan kemudahan kepada masyarakat. Selain itu, maksimalkan penyerapan Dalam paparannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen), anggaran tahun 2020 ini, usahakan di atas rata-rata nasional. Himawan Arief Sugoto mengungkapkan bahwa pada Saya harapkan agar seluruh mitra kami mendapat reward dari tahun 2021 nanti ada 3 (tiga) program kerja utama Kementerian Keuangan,” pesan Anggota Komisi II yang berasal Kementerian ATR/BPN, yakni program dukungan dari Partai Amanat Nasional ini. manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan serta program penyelenggaraan Di akhir RDP tersebut, Pimpinan RDP, Muhamad Arwani Thomafi penataan ruang. “Rancangan program dan kegiatan membacakan kesimpulan, yakni Komisi II DPR RI menyetujui Kementerian ATR/BPN pada tahun 2021 yang dijabarkan dalam Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2021 sebesar tematik pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) merupakan Rp8.933.624.537.000,00 (delapan triliun sembilan ratus tiga tahun Transformasi Digital,” kata Sekjen. puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Namun, Komisi II DPR RI meminta Transformasi digital memang saat ini terus dilaksanakan secara Kementerian ATR/BPN dapat memperhatikan saran dan masif oleh Kementerian ATR/BPN, salah satu contohnya adalah masukan yang disampaikan. “Komisi II DPR RI juga menyetujui pemberlakuan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian secara nasional pada tanggal 8 Juli 2020. “Kegiatan tahun ATR/BPN yakni Rp2.319.560.238.000,00 (dua triliun tiga ratus depan terkait transformasi digital yakni peningkatan kualitas sembilan belas miliar lima ratus enam puluh juta dua ratus data pertanahan dan ruang melalui transformasi data digital, tiga puluh delapan ribu rupiah) dan mengamanatkan agar lalu ada sistem/mekanisme pelayanan digital. Kita juga akan diperjuangkan pada pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” mengembangkan sarana dan prasarana yang sudah ada, lalu ujar Pimpinan RDP. mengembangkan pegawai yang kita miliki. Terakhir adalah perlu dukungan regulasi terkait transformasi digital serta RDP ini diikuti oleh beberapa anggota Komisi II DPR RI yang perlu pembentukan Project Management Office (PMO),” kata hadir di ruang rapat serta melalui video conference. Hadir juga Himawan Arief Sugoto. mengikuti RDP yakni Inspektur Jenderal, Sunraizal; Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki; Dirjen Survei Pelaksanaan transformasi digital juga bertujuan untuk dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, R. Adi Darmawan; memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Dirjen Penataan Agraria, Andi Tenrisau; Dirjen Pengendalian dan sudah sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo, dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang; Dirjen yang menginginkan terciptanya digital melayani atau ‘dilan’. Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus “Kegiatan percepatan transformasi digital sudah mendapat Widjayanto; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang dukungan Kementerian Keuangan,” lanjut Sekjen. Pengembangan Teknologi Informasi, Della R. Abdullah, serta beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (RH/LS, 07 Sept). Lebih lanjut, Sekjen juga menjabarkan bahwa pada tahun 2021 nanti akan ada kenaikan anggaran dibanding tahun 2020 pasca penghematan. “Kenaikan anggaran pada pagu anggaran sebesar 10,78 persen dan pagu indikatif sebesar 3,07 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran tersebut digunakan untuk : 1) Sertipikat Hak Atas Tanah atau SHAT semula 7,5 juta bidang menjadi 9 juta bidang; 2) Peta Bidang Tanah (PBT) semula 5,2 juta bidang menjadi 5,4 juta bidang; 3) Pemetaan Tematik P4T dalam rangka mendukung food estate seluas 600.000 hektare; serta 4) untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah, akan dilakukan software pemetaan,” ujar Himawan Arief Sugoto. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 89

MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL, KEMENTERIAN ATR/BPN SELENGGARAKAN PELATIHAN E-OFFICE TRANSFORMASI DIGITAL DAN Kementerian Agraria dan Tata MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berbenah. Dengan memanfaatkan kemajuan pesat di bidang teknologi, Kementerian ATR/BPN, secara bertahap, melakukan transformasi digital. Dalam pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sudah menerapkan layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Selain itu, layanan pengecekan sertipikat tanah, pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) serta informasi Zona Nilai Tanah juga dapat dilayani secara elektronik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Sekjen memaklumi penggunaan e-office memang Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa saat ini butuh banyak penyesuaian, salah satunya sumber daya Kementerian ATR/BPN memiliki road map visi dan misi manusia yang mahir menggunakan teknologi (digital Kementerian ATR/BPN. Sekjen menjabarkan bahwa pada talent), penyesuaian standar prosedur operasional tahun 2022 nanti, Kementerian ATR/BPN sudah menjadi terkait persuratan serta sistem yang sudah baik dan kantor modern, yang seluruh kegiatannya berbasis tidak terkendala. Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut elektronik. “Penggunaan e-office merupakan salah dapat dilakukan bersamaan dengan penerapan e-office satu kebijakan penting, yang merupakan tahap awal di seluruh Kantor Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN transfomasi digital Kementerian ATR/BPN,”kata Himawan Provinsi serta Kantah Kabupaten/Kota. “Kita mulai Arief Sugoto saat membuka Pelatihan e-office dan Tata saja dulu, karena saya percaya sistem itu ada maturity- Kelola Arsip dengan secara daring, Jumat (25/09/2020). nya. Sedangkan Sumber Daya Manusianya terus kita siapkan, melalui kegiatan pelatihan seperti ini. Dengan Sekjen mengutarakan bahwa penerapan e-office di banyaknya peserta pelatihan kali ini, saya lihat jajaran lingkungan Kementerian ATR/BPN sudah dimulai di kita sudah mulai aware dan ingin mempelajari e-office unit kerja Sekretariat Jenderal sejak Bulan Maret 2020 ini,” ucap Sekjen. dan perlahan-lahan sudah diterapkan di seluruh unit kerja Kementerian ATR/BPN. Himawan Arief Sugoto Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto mengatakan bahwa menargetkan agar pada bulan November 2020, tingkat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) akan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi serta Kantor mendukung percepatan ekonomi, dengan sumber daya Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota se-Indonesia manusia menjadi pendukung utamanya. “Segala yang sudah menggunakan e-office. dimiliki, seperti aset tidak akan menjadi hal yang penting lagi, melainkan kolaborasi setiap orang, sehingga kita “Kita harus internalisasi kepada setiap jajaran budaya perlu menjadi learning organization. Organisasi yang digital (digital culture). Harus mulai diingatkan kepada mau belajar kepada siapa saja. Jangan bosan untuk jajaran kita agar dapat menggunakan e-mail dalam mempelajari sesuatu,” kata Sekjen. kegiatan surat-menyurat. Kita harus mulai meninggalkan kebiasaan lama dan membiasakan memanfaatkan Pelatihan e-office ini dilaksanakan mulai tanggal teknologi yang tersedia. Saya mengerti, bagi generasi 24 September sampai 15 Oktober 2020 dengan muda, hal ini tidak masalah. Tetapi, bagi pejabat maupun menggunakan metode blended learning, diikuti oleh pegawai senior agar mulai mau memakai e-office serta 576 orang yang terdiri dari Kepala Bagian dan Kepala Tanda Tangan elektronik (TTE). Saya juga minta agar Subbagian di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta para Kakanwil selalu memonitor penggunaan e-office di Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Subbagian Tata lingkungan kerja masing-masing,” kata Himawan Arief Usaha di lingkungan Kanwil BPN Provinsi dan Kantah Sugoto. Kabupaten/Kota se-Indonesia. (RH/TA, 25 Sept). 90 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

LAYANAN ELEKTRONIK PERTANAHAN AKAN MENUNJANG EODB DI INDONESIA Perkembangan teknologi informasi di TRANSFORMASI DIGITAL DAN dunia sudah semakin masif. Teknologi, MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN yang dulu hanya bisa dimanfaatkan oleh orang tertentu ataupun lapisan Lebih lanjut, penerapan layanan elektronik ternyata dapat masyarakat tertentu, kini dapat diakses oleh memberikan peningkatan signifikan dalam posisi Ease of Doing semua orang. Bahkan kini berbagai perusahaan Business (EoDB) suatu negara. Dirjen PHPT mengungkapkan di dunia sudah mulai mengenalkan penggunaan bahwa pada tahun 2020 ini, posisi EoDB Indonesia masih Artificial Intelligence (AI), robot dapat membuat berada di peringkat 73, sementara negara lain seperti RRT, suatu produk serta inovasi teknologi yang Malaysia bahkan Vietnam, terus melesat peringkatnya. “Sebagai lainnya. Perkembangan teknologi juga perbandingan saja, geographic coverage index di Malaysia jauh mendorong menjamurnya budaya online lebih baik dari Indonesia, di sana sudah terdapat beberapa kota dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya dengan status lengkap pendaftaran tanahnya. Untuk mengejar transportasi online, dan juga market place yang itu, kita sudah melaksanakan pendaftaran tanah melalui PTSL penggunaannya begitu masif akhir-akhir ini. dalam tiga tahun terakhir dan mampu mendaftarkan 34 juta Di ranah pemerintahan, transformasi ke era bidang tanah dalam kurun waktu tersebut,” katanya. digital juga sudah diterapkan oleh beberapa Guna mendukung perbaikan skor geographic coverage Kementerian. Kementerian Pendidikan dan index, Suyus Windayana mengatakan agar masyarakat segera Kebudayaan (Kemendikbud) mengenalkan melegalisasi aset tanahnya. “Selain hal itu, dari Kementerian belajar online di masa Covid-19, sehingga ATR/BPN hingga saat ini terus melakukan digitalisasi data-data kegiatan belajar mengajar tidak terputus semasa pandemi. pertanahan. Ini penting untuk mendukung layanan elektronik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi karena di masa mendatang, suatu layanan pertanahan dapat Birokrasi (KemenpanRB) juga memiliki aplikasi aduan dikatakan selesai apabila masyarakat memang mendapat masyarakat berbasis web, yakni Lapor. Melalui aplikasi ini, dokumen yang mereka urus, bukan hanya selesai dalam sistem masyarakat tidak perlu mendatangi kementerian/instansi namun masyarakat belum terima dokumennya,” kata Dirjen untuk melayangkan aduan, cukup mengakses www.lapor.go.id, PHPT. maka aduannya akan diteruskan ke kementerian/instansi yang Transformasi digital, melalui layanan elektronik di Kementerian berwenang menangani aduan tersebut. ATR/BPN, saat ini terus berlangsung dan tidak menutup Tidak ketinggalan, pada tahun 2013 lahir cikal bakal transformasi kemungkinan, diciptakan layanan baru lainnya berbasis digital yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ elektronik. Suyus Windayana mengatakan ada 5M yang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ditandai dengan menunjang layanan elektronik, yaitu Man, Money, Materials, lahirnya Komputerisasi Kantor Pertanahan berbasis website Machines dan Methods. “Untuk sumber daya manusianya, atau KKPWeb. “Aplikasi KKPWeb ini sudah diimplementasikan dengan keterbatasan pegawai yang ada, sedang kita pikirkan secara nasional pada tahun 2015, namun karena teknologi bagaimana dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dahulu tidak semodern sekarang, maka selama kurun waktu untuk mengelola layanan tersebut, bisa juga dibentuk KPBU,” 2010-2013, kita membangun banyak database pertanahan di kata Dirjen PHPT. kantor-kantor pertanahan,” kata Direktur Jenderal Penetapan Dengan hadirnya layanan elektronik, maka diharapkan dapat Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus Windayana, meningkatkan peringkat EoDB Indonesia serta membentuk dalam kegiatan talkshow Hantaru Tahun 2020, melalui video optimisme bahwa Indonesia dapat menjadi salah satu negara conference, Rabu (04/11/2020). yang ramah dan mudah untuk membuka usaha, yang dapat Pengembangan teknologi terutama yang terkait pelayanan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru. “Apabila sisi terus berlangsung hingga pada tahun 2019, Kementerian ATR/ pertanahan ini mampu kita perbaiki, maka kita boleh yakin BPN menerapkan layanan pertanahan terintegrasi elektronik. negeri ini jadi negara maju,” ujar Dirjen PHPT. (RH/JR, 04 Nov). Ada empat layanan pertanahan yang dilayani secara elektronik, yakni Hak Tanggungan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT) serta pengecekan sertipikat tanah. “Akan tetapi, layanan analog/konvensional di kantor-kantor pertanahan masih berlaku, dikarenakan belum semua dokumen pertanahan terdigitalisasi. Harapan kami, layanan elektronik dapat berlaku pada semua layanan pertanahan pada tahun 2021,” ujar Dirjen PHPT. Dirjen PHPT mengungkapkan bahwa tidak hanya layanan elektronik saja, Kementerian ATR/BPN juga telah memiliki aplikasi pertanahan, yakni“SentuhTanahku”. Ia mengungkapkan bahwa lewat aplikasi ini, masyarakat dapat memantau berkas pengurusan sertipikat tanah mereka/layanan pertanahan lainnya. “Untuk pengembangan aplikasi ini, akan dilakukan pencocokan antara Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ini dapat memberi keuntungan, apabila suatu sertipikat tanah double kepemilikan, maka dapat diketahui siapa pemilik aslinya,” imbuh Suyus Windayana. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL 91

SELURUH SATUAN KERJA KEMENTERIAN ATR/BPN, KINI TERINTEGRASI E-OFFICE TRANSFORMASI DIGITAL DAN MODERNISASI LAYANAN PERTANAHAN Administrasi surat-menyurat yang merepotkan, elektronik, sehingga kerja bisa dilakukan di mana saja dan pengirim surat harus mengirimkan berkas kapan saja. tercetak, tumpukan berkas dan kertas bekas di Selain itu e-office kini juga dilengkapi dengan anti fake GPS, mana-mana ke depan diharapkan tidak akan Auto login e-office web dan dashboard Program Strategis ditemui lagi di kementerian ATR/BPN. Mulai 8 November Nasional (PTSL dan statistik) serta presensi berbasis 2020, seluruh satuan kerja di Kementerian ATR/BPN gunakan pengenalan wajah (face recognition). Tentunya ini sangat e-office. mendukung kinerja aparatur ATR/BPN pada masa Pandemi Bertepatan dengan Hari Tata Ruang Nasional, aplikasi ini Covid-19 ini yang memungkinkan aparatur bekerja dari secara resmi diluncurkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN mana saja. bersama Wakil Menteri ATR/Waka BPN di kompleks PPSDM, e-office ini pertama kali diaplikasikan di lingkungan Minggu (08/11/2020). Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN pada September Pada kesempatan ini Menteri ATR/Kepala BPN 2019, kemudian pada lingkungan unit Eselon I Kementerian mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN menuju ATR/BPN lainnya pada Oktober 2019. Pada tingkat kantor perkantoran modern berbasis teknologi digital. “Digitalisasi wilayah, e-office telah diaplikasikan di lingkungan Kanwil ini membuat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang BPN Provinsi Jawa Timur, Kanwil BPN Provinsi Banten, serta tidak pernah dibayangkan sebelumnya begitu efisien,” ujar Kanwil BPN Provinsi Bali pada November 2019 hingga Sofyan A. Djalil Oktober 2020. Pada 8 November 2020 ini diterapkan di unit Layanan aplikasi e-office ini merupakan layanan yang kerja seluruh Indonesia. digunakan oleh kementerian ATR/BPN dengan konsep Dengan e-office ini, nantinya Kementerian ATR/BPN tidak nirkertas (paperless) dalam administrasi perkantoran dan memerlukan lagi anggaran besar untuk penyimpanan korespondensi surat-menyurat bagi jajaran Kementerian berkas fisik. Pelacakan (tracking) dokumen yang dulunya ATR/BPN dan juga para pemangku kepentingan. Bahkan dilaksanakan dengan manual, kini dapat dilakukan dengan kini dengan tanda tangan yang dulunya tanda tangan hanya sedikit sentuhan jari. Selain itu dokumen-dokumen basahpun telah bisa diaplikasikan dengan tanda tangan kedinasan akan terintegrasi secara terpusat. (08 Nov). 92 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL





Kanal Pengaduan : LAPOR! www.lapor.go.id Pos-el [email protected] +RWOLQH bit.ly/HotlinePelayananPertanahan #TanyaATRBPN Situs PPID Kementerian ATR/BPN www.ppid.atrbpn.go.id www.atrbpn.go.id