Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas - BIG ISSN: 2540-9042 G E O Vol. 1 No.1. Oktober 2016tangkasBuletin Informasi Geospasial Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlasasistensi peta tata ruang online mengasah KJMaoyetanapaKuwreaamnenangan nan kecerdasan spasialSSKuuakkrauunBPgeaDnjoguenmiabara di Segitiga KSterbatijeagkiaPnerSwatuujuPdeatan
tGaEnO g k a s dari redaksiBuletin Informasi Geospasial Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlas Kerja Nyata Produk NyataDiterbitkan Oleh: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan AtlasDeputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) Pembaca yang Budiman, Merdeka......!!!Badan Informasi Geospasial (BIG) Pekik suara membahana pada peringatan 71 tahun Indonesia Merdeka menyentak kesadaranPelindung berbangsa bagi segenap rakyat Indonesia. Begitu juga Kepala BIG bagi keluarga besar Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Deputi Bidang IGT (PPTRA). Melalui tema besar “Kerja Nyata”, kami sajikan buletin Geotangkas sebagai sarana informasi aktivitasDewan Redaksi “Produk Nyata” dari PPTRA. Semangat 71 tahun Indonesia Mulyanto Darmawan Merdeka menjadi kekuatan bagi kami karena dalam dua Sri Daryaka hari menjelang dan dua hari sesudah 17 Agustus 2016, Habib Subagio PPTRA menelorkan road map reformasi birokrasi termasuk Prita Brada Bumi rencana aksi penerbitan perdana buletin ini tepat saat BIG mencanangkan bulan Informasi Geospasial.Pemimpin Redaksi Geotangkas merupakan buletin ilmiah populer Fakhruddin M hasil rekaman aktivitas sehari-hari PPTRA yang meliputi aktivitas pemetaan tata ruang, dinamika sumberdaya,Staf Redaksi dan atlas. Kami memandang semua aktivitas nyata Sri Eka Wati tersebut perlu disosialisasikan kepada publik sebagai Roswidyatmoko Dwihatmojo salah satu wahana komunikasi dengan pihak eksternal. Fuad Hasyim Se-bagai contoh seberapa jauh kualitas dan kuantitas Randhi Atiqi peta RTRW yang dihasilkan, bagaimana gambaran Amanah Anggun Prabandari tentang dinamika sumberdaya nusantara yang terus Rochmad Budi Santoso menyusut, sampai pada gerak langkah sajian atlas Rakyan Paksi Nagara dalam menyajikan informasi geopasial bagi pemerintah, I Made Dipta Sudana kalangan pendidikan, dan publik. Chintia Dewi Kami berharap edisi perdana ini dapat menya- pa pembaca dan memperoleh masukan agar edisi beri-Desain & Tata Letak kutnya semakin berkualitas. Buletin Geotangkas ini tentu Mustofa masih banyak kekurangan, tetapi kami optimis ditengah Ellen Suryanegara kebijakan keuangan negara yang mengharuskan ada- nya penghematan, tidak menyurutkan langkah kamiKeuangan dan Distribusi untuk tetap menghadirkan produk berkualitas. Seluruh Wahyu Tri Handayani sumberdaya terdidik di internal PPTRA bahu membahu Yusuf Subekti menyusun sendiri buletin ini, mulai dari penulisan, pe- Rossie Kennedy ngumpulan foto hasil survei lapangan tim PPTRA, edito- rial sampai desain grafis. Kami mengerjakannya dengan sepenuh hati untuk anda.Alamat Redaksi Salam PPTRA ~ Senang Berbagi Setia MelayaniGedung F Lantai 2, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan AtlasBIG, Jl. Jakarta - Bogor Km. 46, Cibinong, GeotangkasJawa BaratTelp/Faks: (021) 8764613 Tim Redaksiwww.big.go.id, https://twitter.com/pptra_bigISSN: 2540-9042
IsiDaftarSAJIAN UTAMA12 Percepatan Asistensi Peta Tata Ruang melalui Mekanisme Konsultasi OnlineARTIKEL22 Mengasah Kecerdasan Spasial Siswa24 Suku Bajo, Suku Pengembara di Segitiga Karang Dunia28 Kajian Perbandingan Kualitas Orthorektifikasi34 Strategi Perwujudan Kebijakan Satu PetaINFO KEGIATAN40 Atlas Taktual, Media Literasi Kaum Difabel44 Pemetaan Dinamika Sumberdaya Wilayah Sungai Citarum47 Survei Pengukuran GPS untuk Uji Akurasi Citra Satelit48 Peta NKRI, Membentang dari Sabang sampai Merauke50 Integrasi IG RTRW untuk Implementasi Program Nawacita BEDAH WILAYAH52 Jayapura Kota Kemenangan nan Menawan55 Taman Nasional Komodo Benteng Terakhir Naga PurbaSERBA-SERBI GEOSPASIAL62 Mandalika nan Molek63 Toponim dan Budaya Pantun64 Arek-Arek Suroboyo dan Selembar PetaBuletin Geotangkas menerima tulisan terkait Infor-masi Geospasial Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya,dan Atlas. Tulisan yang masuk ke redaksi menjadibagian penting penyebarluasan IG terkait tata ruang,dinamika SDA, dan Atlas untuk kepentingan pemba-ngunan dan publik. Tulisan dikirim ke:[email protected] GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016 1
Catatan Tangkas A Alhamdulillah, tidak terasa program kegiatan 2016 memasuki penghujung triwu- lan akhir. Saat ini semua pusat di Badan Informasi Geospasial (BIG) mengakselerasi ke- giatan untuk mencapai hasil maksimal ditengah upaya program penghematan, demikian pula Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) BIG. Setelah terhenti sejenak akibat kebijakan penghematan episode 1 dan 2 oleh pemerintah yang dirasa cukup berdam- pak atas kegiatan di PPTRA, akhirnya semua semua kegiatan terkait pemetaan tata ruang, pemetaan dinamika sumberdaya dan penyusunan atlas dapat berjalan kembali dengan berbagai penyesuaian baik waktu maupun anggaran. Ditengah kebijakan penghematan anggaran dan percepatan kegiatan serta dimulainya renovasi ruangan yang mengharuskan kami tersebar di beberapa gedung, terbitnya buletin Geotangkas patut dibanggakan dan disyukuri. Adanya kendala tidak menurun-kan semangat tim kreatif di PPTRA untuk terus berkarya. Penerbitan buletin Geotangkas oleh tim kreatif di PPTRA ini seperti oase ditengah minimnya publikasi dan literasi terkait pemetaan tata ruang dan atlas. Buletin ini juga seperti sebuah menu baru dari berbagai sajian kepada publik dari komunitas pemetaan tata ruang, dinamika sumberdaya dan penggiat atlas di tanah air. Beberapa buletin tata ruang memang telah hadir beberapa tahun ini, akan tetapi yang khusus mengulas informasi geospasial untuk tata ruang, dinamika sumberdaya dan atlas publik boleh dikata belum ada. Buletin ini sekaligus sebagai bukti keinginan kami un- tuk meningkatkan budaya literasi dan pelayanan publik atas informasi produk serta status pemetaan tata ruang dan atlas yang ada di BIG. Kami ingin “memberi bukti bukan janji” bukti bahwa siapa yang menguasai informasi akan pegang kendali dan informasi geospa- sial yang akurat untuk perencanaan yang lebih baik. Kualitas sajian buletin tidak saja ditentukan oleh kandungan materi yang ada teta- pi juga oleh keinginan kuat dan kreatifitas tim pengelola. Bukan lagi mitos bahwa PPTRA mempunya tim kreatif penulis dan editor yang berpengalaman dalam menulis narasi, buku, dan melakukan asistensi. Tiada gading yang tak retak, demikian pula tiada yang sempurna dalam penerbitan buletin ini. Pasti terdapat kekurangan disana sini. Namun, adanya perpaduan antara tim asistensi tata ruang yang mengedepankan informasi aku- rat, tim pembinaan dinamika SDA dan tim atlas dalam mendampingi program pemetaan sumberdaya alam, pemetaan sosial dan atlas, serta adanya semangat berbagi informasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan dalam buletin ini ke- pada publik di masa masa mendatang. Insyaallah, Amin. Selamat membaca. Salam Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Mulyanto Darmawan2 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
......berkaca pada sebuah jembatan Jembatan adalah saksi bisu, ketika dua tempat terpisah alur sungai lebur menjadi satu. Saling terhubung seolah terekat tak ingin berseteru. Walaupun tergerus mobil menderu, dia tetap melayani setiap orang berlalu. Jembatan bisa rapuh tergerus waktu. Namun tetap terganti nuansa baru. Siap layani terus dipacu. Kuingin ambil filosofimuRekatkan dua desa dua kota bersatu Melalui buletin ini kami ingin mengikat ilmu menjadi info dan pandu Jembatan Kota Palu GEOGtEaOngtaknasgkVaosl.V1o.lN. 1o..N1o. 2.2001166 33
SAWAH LODOK DI FLORES Ada pemandangan yang tidak biasa pada sawah lodok. Pematang sawahnya menuju ke satu titik memusat, menciptakan pola yang unik nan teratur. Sebuah panorama bentang alam berpadu dengan kearifan lokal di Ruteng, Kabupaten Manggarai di Pulau Flores. Semoga sawah ini tetap lestari tak tergerus oleh kemauan sesaat segelintir manusia untuk merubahnya menjadi penggunaan lahan lain.44 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
GEGOEtaOntgaknagskVasolV.o1l..N1.oN. 1o..2016 55
“bahaya mengintai”Bahaya mengintai dibalik keindahan ‘bukit-bukit sisa’ akibat penambangan perbukitan ditimur Kota Semarang. Lokasi yang terkenal dengan nama brown canyon ini menjadi salahsatu favorit selfie. Hati-hati sebab bahaya longsor bukit bisa terjadi setiap waktu.6 GEGOEtOantagnkgaksaVsoVl.o1l. 1N.oN.o1. 12.0210616
Perbukitan ‘Brown Canyon’ di timur Kota Semarang(70 03’ 22” LS, 1100 29’ 17”BT) GGEEOOttaannggkkaassVVooll..11..NNoo..11..22001166 77
KISAR, pulau terluar kita Pulau Kisar berada di Kabupaten Maluku Barat Daya. Ter- catat sebagai salah satu pulau terluar/terdepan yang berba- tasan dengan Timor Leste. Pulau kecil yang terkenal dengan hasil jeruk ini terus berbenah. Sesekali kapal perintis sing- gah untuk menyuplai bahan kebutuhan pokok penduduk Kisar dan kembali ke wilayah lain dengan mengangkut hasil pertanian Pulau Kisar terutama jerukKapal Pangrango saat merapat di Pulau Kisar,nampak karung-karung berisi buah jeruk siap diangkut ke kapal(80 04’ 44” LS, 1270 08’ 56”BT)8 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
GGEEOOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016 99
BENTENG VAN DEN BOSCH Kabupaten Ngawi10 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
Jejak sejarah Ngawi tidak hanya di Trinil. Benteng Van Den Bosch atauBenteng Pendem di pusat kota, merupakan bukti bahwa Ngawi menjadisalah satu pusat kekuatan masa kolonial. Kini, bangunan ini selayaknyamenjadi situs cagar budaya dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) GGEEOOttaannggkkaass VVooll.. 11.. NNoo.. 11.. 22001166 1111
Sajian UtamaPercepatan Asistensi Peta Tata Ruang melaluimekanisme konsultasi Online “VIKONTARUNG”Sebuah proyek perubahan Pusat Pemetaan Tata Ruang dan AtlasOleh: Mulyanto Darmawan Abstrak Sebagai competence autorithy untuk validasi peta tata ruang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Tata Ruang, Badan Informasi Geospasial (BIG) wajib mengembangkan mekanisme konsultasi dan asistensi peta yang efisien, efektif dan aman. Proses asistensi yang dilakukan selama ini masih mengandalkan pada pertemuan langsung an- tara tim teknis BIG dan tim penyusun peta ruang. Selama tahun 2015 tercatat sekitar 980 konsultasi daerah ke BIG, atau minimal 3 kali sehari ada kegiatan asistensi daerah di BIG. Tentunya proses asistensi langsung seperti yang se- lama ini terjadi berdampak pada inefisiensi kegiatan. Menyadari pentingnya peta sebagai dokumen tidak terpisahkan dari rancangan peraturan daerah tentang tata ruang wilayah untuk 20 tahun kedepan, BIG melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) mengem- bangkan sistem asistensi berbasis online yang dinamakan “VIKONTARUNG”. Sistem asistensi online diharapkan membantu percepatan asistensi, menjamin keterbukaan dan kemanan data. Sistem vikontarung adalah prototipe sistem validasi dan konsultasi online yang memanfaatkan teknologi berbasis webGIS. Beberapa fitur yang dikembangkan yaitu : registrasi, view status, upload data, interaktif menu, teleconference, screen sharing, dan pelaporan. Tulisan ini mengulas singkat tentang pengembangan program mulai dari latar belakang, tujuan yang ingin dicapai dan evaluasi kemanfaatan berdasar survei dan uji coba ke beberapa daerah. Memanfaatkan hari jadi geospasial 17 ok- dokumen perda tata ruang tersebut hanya menjaditober 2015, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas pajangan pada lemari para pejabat di daerah, saat inimendemokan konsultasi dan validasi peta tata ruang pemerintah daerah seperti berlomba melengkapi per-bernama Vikontarung di Aula BIG. Peluncuran fasilitas aturan daerah tersebut untuk proses pengendalian,online konsultasi ini untuk menjawab kebutuhan dae- pemberian ijin dan penanganan konflik pemanfaatanrah akan konsultasi peta tata ruang wilayah jarak jauh lahan. Apalagi beberapa kepala daerah saat ini masihsebelum dikeluarkannya peraturan daerah terkait tata terjerat kasus hukum akibat pelanggaran tata ruang.ruang. Perda tata ruang bagi pimpinan daerah se- Pentingnya peta tata ruang semakin dira- dikitnya mewakili empat kepentingan yaitu sebagaisakan dalam beberapa tahun belakangan ini, sejalan dokumen perlindungan hukum atas kebijakan yangdengan adanya sanksi pidana atas pelanggaran pe- akan diimplementasikan di lapangan, dokumen arah-manfaatan ruang yang tidak sesuai peta tata ruang. an pengembangan pembangunan 20 tahun kedepan,Adanya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan acuan dalam pemberian berbagai ijin, dan acuan pe-tata ruang hanya dapat diketahui apabila tersedia peta nanganan konflik. Dalam kerangka yang luas keterse-tata ruang. Dengan demikian, peraturan daerah (per- diaan dokumen tata ruang merupakan syarat utamada) terkait tata ruang akan menjadi dokumen penting dalam penyelenggaraan penataan ruang yang bertu-sebagai rujukan kebijakan apabila disertai peta tata juan mewujudkan wilayah nasional yang aman, nya-ruang yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan man, produktif dan berkelanjutan.substansinya sesuai dengan perda. Bila sebelumnya12 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
Sajian UtamaPemaparan konsep tata cara konsultasi online Penyelenggaraan tata ruang dilakukan secara raperda RDTR nya. Artinya mesti tidak selesai dan me-berjenjang dan saling melengkapi. Rencana tata ru- langgar undang-undang tetap saja tidak ada sanksi be-ang wilayah nasional (RTRWN) yang dituangkan pada rarti. Sehingga, masalah utama dalam penataan ruangskala peta 1:1.000.000 akan dilengkapi dengan RTRW adalah selain menyelesaikan raperda tata ruang yangprovinsi skala 1:250.000, demikian pula RTRW provin- menjadi landasan legalitas bagi program pembangu-si akan dilengkapi RTRW Kabupaten atau Kota pada nan dan juga bagaimana menyiapkan mekanisme vali-skala peta 1:50.000 / 1:25.000 dan Rencana Detil Tata dasi peta tata ruang dan efektif. Untuk itu kebijakanRuang (RDTR) pada skala 1 : 5.000 merupakan alat un- percepatan pemetaan tata ruang sangat diperlukan.tuk pengendalian rencana tata ruang di atasnya. Dalam rangka percepatan pemetaan tata ru- Meskipun amanahnya jelas, bahwa pemer- ang, sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan PPintah daerah wajib menyelesaikan perda tata ruang No. 8 Tahun 2013 tentang ketelitian peta tata ruang,paling lambat dua tahun untuk RTRW Provinsi dan bahwa penyusunan peta rencana tata ruang wajibtiga tahun untuk RTRW Kabupaten/Kota (pasal 78 UU dikonsultasikan ke BIG (pasal 7) dan Instruksi PresidenNo 26/2007) serta perda RDTR 36 bulan setelah Per- No 8 tahun 2013 tentang percepatan penyelenggara-da RTRW (PP 15 Tahun 2010 tentang RDTR), dalam an informasi geospasial dasar (IGD). Menindaklanjutikenyataannya belum semua provinsi menyelesaikan keluarnya PP 8/2013 dan Inpres 8/2013 tersebut, BIGamanah tersebut. Sampai tahun 2016 ini baru seki- mengeluarkan Peraturan Kepala BIG No 16/2014 ten-tar 29 dari 34 provinsi menyelesaikan RTRW provinsi, tang tata cara konsultasi penyusunan peta RTRW.baru sekitar 90% dari 514 kabupaten mempunyai tata Terkait dengan tata cara konsultasi peta tataruang, demikian pula hanya sekitar 80 dari 94 kota ruang, standar BIG untuk proses asistensi peta tatayang mempunyai RTRW perkotaan. Belum lagi RDTR ruang meliputi evaluasi aspek geometris, tematik dandari sekitar 1491 yang ditargetkan pemerintah dalam konsistensi data. Konsekuensi lanjut ketentuan terse-RPJM 2014-2019 kurang dari 10% yang sudah selesai but adalah proses asistensi kepada 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota serta 1400 lebih RDTR menjadi lama dan panjang. Kendala ini juga yang menjadi per- hatian BIG untuk disederhanakan. Namun, seperti mi- tos buah simalakama, satu sisi pemerintah ingin kuali- tas peta tata ruang yang baik (teliti dan akurat), di sisi dilain dikejar target penyelesaian yang cepat. Pilihan kepentingan antara kualitas atau ingin kuantitas peta tata ruang. Demo konsultasi online oleh staf PPTRA GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016 13
Sajian Utama Bagaimanapun juga, tidak dapat dihindari lam PP 8/2013 dan Inpres 8/2013 melalui ketersedi-tuduhan bahwa lambatnya proses pengesahan perda aan tim sistem aplikasi.tata ruang yang terjadi saat ini, salah satunya karena • Terjaminnya proses validasi peta secara cepat mela-masalah persetujuan perpetaan. Bahkan isu desen- lui pengurangan frekuensi pertemuan langsung kon-tralisasi persetujuan peta tata ruang mencuat pada sultasi, transparan konsultasi, dan online.sidang Komisi I rapat kerja regional (Rakereg) BKPRN • Mengurangi komplain daerah atas lama dan pan-tanggal 09 September 2016 di Jogjakarta dengan tema jangnya proses konsultasi peta tata ruang oleh BIG.“Penguatan Instrumen Penataan Ruang dalam Rangka • Proses pengiriman data lebih aman karena melaluiPercepatan Pembangunan Nasonal”. Isu desentrali- fasilitas upload langsung ke server BIG.sasi persetujuan peta ini muncul ditengah kenyataan • Proses konsultasi terjadwal memudahkan pengatur-baru sekitar 23 dari 1400 lebih wilayah RDTR yang su- an waktu dan sumberdaya yang ada.dah perda ditahun 2016 dan salah satu kendala utama • Memudahkan proses updating dan dapat meman-adalah pada masalah perpetaan. tau status peta mereka secara online. Oleh karena itu, terkait percepatan meski • Memudahkan alokasi resources (SDM dan ruangan)pada dasarnya saat ini BIG telah mengakomodasi apa di BIG untuk proses konsultasi.yang disebut program asistensi yang melibatkan peli-batan PPIDS (Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Manfaat Konsultasi OnlineSpasial) dan BKPRD, penyediaan tenaga ahli dalamproses asistensi dan on site supervisi serta percepat- Proyek perubahan yang dilakukan pada PPTRA, BIGan penyerahan citra satelit resolusi tinggi. Maka, terkait konsultasi peta tata ruang adalah sebagaikonsultasi online merupakan sebuah keharusan dan model bagi proses konsultasi, asistensi dan validasipenerapan program ini bisa menjawab kebutuhan informasi geospasial tematik lainnya. Sebagaimanalangsung daerah dalam proses asistensi. Terobosan diamanahkan UU Nomor 4 Tahun 2014 bahwa setiappercepatan asistensi peta tata ruang melalui pemba- penyelenggaraan peta tematik wajib mengacu kepadangunan sistem konsultasi online wajib dilakukan. IGD. Dalam hal ini BIG wajib melakukan pembinaan penyelenggaraan IGT. Tujuan dan Manfaat konsultasi online Eksisting Konsultasi Peta Tata RuangKeinginan untuk melakukan terobosan melalui per- Terbitnya berbagai peraturan pemerintahcepatan sistem validasi peta tata ruang merupakan tentang konsultasi peta tata ruang merupakan peker-satu tujuan utama dibangunnya sistem konsultasi on- jaan besar buat BIG sekaligus tantangan. Pekerjaanline. Optimalisasi validasi peta tata ruang yang meli- besar, karena urusan tata ruang semakin menguatbatkan peran aktif stakeholder diperlukan. Sehingga, isunya secara nasional dan semakin memainkan per-adanya sistem validasi dan konsultasi peta tata ruang an penting dalam pembangunan nasional. Menjadi(VikonTarung) online ini dapat membantu BIG menca- tantangan, keterbatasan infrastruktur yang ada di BIGpai tujuan dalam hal : untuk mendukung proses validasi tata ruang tersebut.• Percepatan penyelesaian validasi peta tata ruang Bila terjadi kelambanan proses validasi peta tata ru- ang ataupun ketidak akuratan peta tata ruang maka wilayah guna mendukung Inpres 8/2013 tentang BIG akan menjadi sumber tudingan sumbatan (botle percepatan penyelesaian peta tata ruang dan PP neck) masalah peta tata ruang. 8/2013 tentang ketelitian peta. Eksisting mekanisme dan proses konsultasi• Optimalisasi mekanisme konsultasi dan validasi peta peta tata ruang dapat dilihat dari aturan yang tertu- tata ruang wilayah melalui penyediaan dan ang dalam perka BIG NO 16 tahun 2014 seperti tersaji pengembangan sistem konsultasi dan pelaporan dalam Gambar 1. Tahap pertama pemohon, dalam hal secara online dengan memanfaatkan teknologi ini adalah pemerintah daerah, mengajukan konsultasi sistem informasi geografi (SIG). ke PPPTRA, BIG dengan menggunakan fax, pos, kurir• Penguatan sinergi dan peran stakeholder guna pe- ataupun surat elektronik. Tahap berikutnya adalah- nguatan networking untuk validasi dan sosialisasi pelaksanaan konsultasi, proses ini yang sangat me- peta tata ruang wilayah nguras waktu, pikiran dan tenaga. Berbagai masalah teknis dibahas dalam pertemuan ini dan memerlukanManfaat pembangunan sistem VIKONTARUNG waktu yang cukup panjang. Tahap akhir berupa reko-• Adanya kejelasan program percepatan pemetaan mendasi atau persetujuan peta tata ruang. tata ruang oleh BIG sebagaimana diamanahkan da-14 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
Sajian UtamaGambar 1. Pemohon Pelaksanaan konsultasi PreeknoemrbeintadnasiAlur proses konsultasi peta tataruang sesuai Perka BIG No 16 fax Penyerahan Surat RekomendasiTahun 2014 pos data kurir e-mail (data geospasial, raperda, data tematik 3 hari Permohonan Verifikasi (basis data, manaje- men file, peta dasar & tematik, data rencana TR, kesesuaian peta rencana dengan perda) Perbaikan Penerbitan berita acara (waktu & tempat, materi verifikasi, rekomendasi perbai- kan, tandatangan dua pihak) 1 hari Asistensi Tahap I Pengecekan aspek data dasar berupa sumber data dasar, metode koreksi geometris, tahun perekaman, Pengecekan ketelitian peta Asistensi Tahap II Pengecekan kelengkapan IG tematik Pengecekan manajemen data dan kesalahan topologiGambar 2.Tahapan proses konsultasi tatap Asistensi Tahap III Pengecekan kelengkapan data rencana dan pola ruangmuka untuk validasi peta RTRW Pengecekan kesesuaian peta dengan raperda Asistensi Tahap IV Pengecekan Album peta dan sistem pewarnaan Rekomendasi Akhir Berita acara rekomendasi kualitas peta RTRW ditanda tangani Kepala Pusat PTRARekomendasi akhir dikeluarkan setelah melalui rapat kan permohonan konsultasi berikutnya. Setelah pro-pleno yang dihadiri oleh bukan hanya tim teknis pe- ses perbaikan dan verifikasi selesai, pemohon akannyusun tata ruang tetapi juga unsur pimpinan. mendapatkan surat rekomendasi yang ditandatangani Pada tahap konsultasi, setiap pemohon oleh Kepala PPTRA. Surat rekomendasi ini selanjut-mendapat penjadwalan konsultasi selambatnya tiga nya akan digunakan oleh pemda kabupaten untukhari kerja. Pada tahap ini pemohon diminta menye- mendapatkan persetujuan gubernur melalui pergubrahkan data dasar, data tematik yang digunakan, dan dan selanjutnya ditetapkan Perda tata ruang bersamaRaperda Tata Ruang bila sudah ada. Selanjutnya data anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).yang diterima akan dilakukan verifikasi oleh tim BIG. Dalam prakteknya proses asistensi sangatVerifikasi peta tata ruang meliputi 4 aspek (Gambar dinamis, sulit menentukan ukuran waktu penyelesai-2) yaitu aspek peta dasar terkait peta dasar yang di- an. Semua mekanisme konsultasi dan asistensi yanggunakan dan tingkat ketelitian meliputi ketelitian diuraikan di atas memerlukan pertemuan tatap muka.geometris berupa sistem referensi, skala dan unit Konsekuensinya, diperlukan waktu dan pembiaya-pemetaan, aspek peta tematik meliputi jenis peta an untuk proses setiap tahap konsultasi. Bila setiaptematik yang digunakan dan ketelitian muatan ruang proses asistensi memerlukan pertemuan hingga 2 kalimeliputi kelas unsur dan simbolisasi, aspek substansi (minimal) maka proses rekomendasi yang meliputi 4meliputi kesesuaian antara peta rencana dan raperda, tahap, maka tahap asistensi memerlukan minimal 8dan aspek kartografi berupa simbolisasi, pewarnaan kali pertemuan. Semakin banyak pertemuan semakinserta layout peta. tidak efisien dan semakin lama waktu penyelesaian. Setelah selesai proses konsultasi akan ada Sehingga dapat terbayang waktu yang dibutuhkan un-berita acara pemeriksaan, berisi waktu dan tempat tuk konsultasi seluruh 1491 peta RDTR. Amat wajarpemeriksaan, materi verifikasi dan rekomendasi per- status asistensi peta tata ruang oleh BIG masih rendahbaikan yang ditanda tangani oleh tim konsultasi dan seperti tersaji pada Gambar 3, 4, dan 5.pemohon. Setelah diperbaiki pemohon wajib melaku- GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016 15
Sajian Utama Administrasi Status AsistensiGambar 3. Status proses asistensi peta tata ruang provinsi bulan September 2016 Aceh Sudah Rekomendasi Jambi Sudah Rekomendasi Sumsel Sudah Rekomendasi Jatim Sudah Rekomendasi Kalteng Sudah Rekomendasi Kaltim Sudah Rekomendasi Sulut Sudah Rekomendasi Gorontalo Sudah Rekomendasi Sulbar Sudah Rekomendasi Sumut Melakukan Asistensi Sumbar Melakukan Asistensi Riau Melakukan Asistensi Bengkulu Melakukan Asistensi Lampung Melakukan Asistensi Kep. Babel Melakukan Asistensi Kep. Riau Melakukan Asistensi DKI Jakarta Melakukan Asistensi Jabar Melakukan Asistensi DI Yogyakarta Melakukan Asistensi Banten Melakukan Asistensi Bali Melakukan Asistensi NTB Melakukan Asistensi NTT Melakukan Asistensi Kalbar Melakukan Asistensi Kalsel Melakukan Asistensi Kaltara Melakukan Asistensi Sulteng Melakukan Asistensi Sulsel Melakukan Asistensi Sultra Melakukan Asistensi Maluku Utara Melakukan Asistensi Papua Melakukan Asistensi Jateng Belum Asistensi Maluku Belum Asistensi Papua Barat Belum AsistensiGambar 4. Status proses asistensi peta tata ruang kabupaten bulan September 201616 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
Sajian UtamaGambar 5. Status proses asistensi peta rencana detil tata ruang bulan September 2016 Sekilas Sistem Vikontarung Sistem konsultasi online yang saat ini sedang dibangun telah diuji coba di beberapa lokasi di Jawa Tengah yaitu Semarang, Boyolali dan Batang dengan hasil yang cukup memuaskan. Sistem Vikontarung yang dibangun adalah prototype sistem asistensi peta tata ruang versi awal yang memanfaat- kan teknologi GIS berbasis web. Vikontarung dibangun oleh PPTRA dengan bantuan pengembangan aplikasi oleh Pusat Pengelolaan dan Penyebarluas- an Informasi Geospasial (PPIG). Pembangunan sistem validasi dan konsultasi online dilakukan secara bertahap dan telah melalui serangkaian diskusi, sub- stansi kebutuhan fitur yang diperlukan untuk konsultasi. Sistem ini mempunyai beberapa fitur yang dapat digunakan peng- guna untuk proses validasi yaitu : registrasi, pengaturan jadwal, upload data, chating, screen sharing, dan pelaporan (Gambar 6). Peta final tata ruang dapat pula dipublikasi melalui mekanisme tertentu berupa pelayanan servis dalam format web map services (WMS). Ilustrasi komunikasi diagram peng- guna disajikan pada Gambar 7. Pengguna, dalam hal ini pemda terlebih da- hulu melakukan registrasi pada sistem tersebut. Selanjutnya mereka dapat melakukan penjadwalan untuk konsultasi ke BIG dengan identitas yang telah teregister. Operator di BIG selanjutnya akan melaporkan dan menjadwal- kan waktu asistensi. Asistensi selanjutnya dapat dilakukan untuk aspek peta dasar, peta tematik, sumber data, peta rencana tata ruang dan album peta. GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016 17
Sajian UtamaWebgis Tata Ruang (Asistensi Online) Logic System Publik ( GUI) Administrator Data tidak Valid Registrasi Generate Notifikasi View Status Registrasi Jadwal Registrasi dan Otomatis Validasi Jadwal Manajemen View Status Daftar Databasepengguna Peta GIS Server dan Upload Data privilege Tata Ruang Unduh Data dan Input URL View Services WFS WMS/WFS Interaktif Menu Publish Service(WMS, WFS, WCS, Chatting,Forum,KML, dan Geo RSS) Teleconference (Skype) View Final MapGambar 6. Fitur aplikasi pada sistem validasi yang akan dikembangkan registrasi Up load imageUser Pemda Jadwal Report Album Peta registrasi User operator Asistensi Administrator Peta Peta PublikasiRencana Tematik Peta Final Peta Sumber Dasar User public DataGambar 7. Ilustrasi diagram komunikasi pengguna pada sistem validasi online18 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
Evaluasi permasalahan model sistem online Sajian UtamaBerdasarkan penilaian prioritas masalah terkait ke- Map seperti tersaji dalam Gambar 8 :inginan penggunaan konsultasi online, terdapat ma- Model Canvas pertama kali diusulkan olehsalah utama dengan bobot prioritas yang nilainya Alexander Osterwalder based on his earlier book:tinggi dan merupakan masalah penting untuk segera berdasarkan tulisannya berjudul “Business Model On-diselesaikan adalah “Terbatasnya sarana dan prasa- tology”. Canvas Model menguraikan beberapa reseprana untuk memberikan konsultasi peta tata ruang yang membentuk blok bangunan untuk kegiatan. Halyang dilakukan pada PPTRA BIG”. Untuk itu, perlu ini memungkinkan bisnis baru dan yang sudah ada un-peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung tuk fokus pada manajemen dan pemasaran rencanakonsultasi online. Peningkatan sarana dan prasarana operasional serta strategis. Bisnis model ini adalah selalu berhadapan dengan masalah. Terdapat empat model yang penjelasan mengenai bagaimana proyekkendala dalam program peningkatan sarana dan pra- perubahan ini dijalankan dan untuk bahan evaluasi se-sarana berdasar pisau analisis masalah dengan Causal jauh mana setiap bagian menghasilkan bukti. Secara umum proses pelaksanaan pembangunan sistem on- line dapat digambarkan seperti tersaji pada Gambar 9. terbatasnya jumlah SDM dan fasilitas ruanganGambar 8. Causal Map peningkatan sarana belum tersedianya sistemsebagai pisau analisis dan prasarana asistensi konsultasi online yangpermasalahan stabil peta belum optimalnya belum adanya pedoman sinergi antar teknis verifikasi peta tata kelembagaan ruang untuk mendukung perka validasiCANVAS MODEL SISTEM VALIDASI DAN KONSULTASI ONLINEGambar 9. Canvas model pembangunan sistem validasi dan konsultasi tata ruang GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016 19
Sajian Utama maka mereka tidak dapat memanfaatkan per- jalanan dinasnya Dalam canvas model ini terdapat tiga belas - Maintenance sistemnya lebih sulit dan resiko (13) blok atau segmen yang mesti diisi dan menjelas- adanya beberapa source yang digunakan ber-kan hubungan masing-masing blok. basis opensource - Selain itu terdapat masalah kesiapan daeraha. Nilai yang ditawarkan dari sistem ini adalah : mem dalam membangun IDSN (infrastruktur data persingkat waktu konsultasi, efisiensi waktu, ada- spasial nasional) berupa penguatan pada SDM, kelembagaan, payung hukum, teknologi dan nya peningkatan pemda yang datang berkonsulta- standar yang masih rendah. Hasil survei secara si, menjamin transparansi, keamanan data dan terpisah BIG menunjukkan kemapuan daerah share screen untuk view status. dalam hal IDSN berbeda dan masih belum me-b. Hubungan antar klien: dalam hal ini pemda melaku- rata distribusi SDM yang memahami perpetaan kan konsultasi dan validasi peta tata ruang kepada atau SIG. BIG, mengajukan asistensi penyusunan peta tata ruang, dan memfasilitasi bimbingan teknis serta k. Legalitas kegiatan ini adalah terutama mengacu ke meminta uji akurasi data pada PP 8/2013 ketelitian peta dan Inpres 8/2013c. Pelayanan yang diberikan oleh melalui sistem on percepatan penyusunan RTRW serta UU 26/2007 line adalah : registrasi, konsultasi, validasi, view tentang Penataan Ruang dan UU 11/2011 tentang status peta, upload data, dan chating message Informasi Geospasiald. Target klien : pemerintah daerah dan beberapa ke- menterian/lembaga terkait dengan tata ruang l. Akuntabilitas dalam hal ini adalah manfaat yange. Kegiatan utama proyek perubahan ini adalah : pem dihasilkan dari adanya sistem ini berupa percepat- bentukan tim, pembangunan sistem Vikontarung, an frekuensi pertemuan, layanan online, menjadi uji coba sistem agar dapat diterapkan, sosialisasi Indikator Kinerja Utama BIG dalam hal percepatan akan rencana konsultasi online, bimbingan teknis pemetaan tata ruang. penggunaan aplikasi, implementasi konsultasi on- line dan penyusunan panduan atau modul. m. Sustainabilitas : untuk menjaga keberlanjutan pro-f. Sumber daya yang digunakan adalah : teknologi gram ini perlu rencana pengelolaan oleh tim efektif berupa webgis dan sistem videoconference, SDM secara rutin dan melakukan pengembangan. berupa tim efektif, dukungan pimpinan/stakehol- der sebagai legalitasg. Mitra kerja : dalam proyek ini berhasil diidentifikasi mitra kerja sebagai berikut dibawah. Mitra kerja berasal dari internal dan ekternal. Internal meli- puti keseluruhan pusat yang ada di BIG, sementara mitra eksternal utama adalah dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bappenas dan Kementerian Dalam negeri serta pemerintah daerah.h. Unsur Biaya: kegiatan ini menggunakan pendanaan dari dukungan anggaran yang ada pada PPTRA. Khusus untuk pembangunan sistem PPTRA mendapat dukungan dari PPIG yang merupakan pusat data dan informasinya BIG.i. Imbalan: seluruh proses konsultasi dilakukan secara freej. Resiko : terdapat beberapa resiko dalam menjalan- kan aplikasi ini yaitu : - Jaringan internet yang rendah, hasil ujicoba menunjukkan diperlukan minimal 2 M kecepat- an internet - Dukungan K/L pusat untuk sistem vikontarung belum optimal bahkan sebagian meragukan daerah bisa melakukan konsultasi secara online - Beberapa daerah khawatir bila semua online20 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
Penutup : Kesimpulan dan Rekomendasi Sajian Utama Sebagai akhir dari tulisan ini dapat disam- - Terhadap tim validasi, diperlukan penguatanpaikan bahwa pembangunan sistem validasi dan kon- sinergi antar stakeholder pusat untuk menum-sultasi peta tata ruang secara online “Vikontarung” buhkan keyakinan dan dukungan yang penuhmerupakan salah satu tugas dan fungsi dari PPTRA dari stakeholder, bahwa proses verifikasi petaBIG sesuai peraturan Kepala BIG tentang organisasi adalah tanggung jawab bersama, mulai dari as-dan tata laksana. Tugas ini dimaksudkan sebagai ino- pek geometris yang memang tanggung jawabvasi untuk mendukung implementasi dari Inpres No BIG dan aspek substansi yang menjadi tanggung8/2013 tentang Percepatan penyusunan peta tata ru- jawab kementerian ATR/BPN dan pemda yangang dan PP No 8/2013 tentang Ketelitian Peta. bersangkutan. Beberapa poin penting yang ingin disampai-kan terkait pembangunan sistem online yaitu : - Perlunya bimbingan teknis baik bagi staf inter-1. Tujuan pembangunan sistem Vikontarung antara nal BIG dan staf pemda agar terbiasa dengan semua fitur yang tersedia dalam sistem online. lain membantu percepatan penyelesaian tata Pengembangan dan pengelolaan sistem kede- ruang, optimalisasi mekanisme konsultasi dan pan tentunya juga berdasarkan masukan dari penguatan sinergi antar stakeholder yang dica- mereka yang mengelola dan mengoperasikan pai melalui beberapa indikator keberhasilan yaitu sistem tersebut. terbentuknya tim validasi antar sektoral, adanya sistem yang siap diimplementasikan, dan adanya - Melakukan pengawasan dan pembinaan ter- dukungan dari beberapa stakeholder terkait. hadap pengembangan sistem validasi dan kon-2. Sinergi antar stakeholder merupakan satu syarat sultasi peta tata ruang online sehingga proses utama berlangsungnya proses konsultasi secara konsultasi dapat dilakukan secara cepat dan te- online. pat sasaran.3. Manfaat dari pembangunan sistem ini akan terlihat Penulis adalah Kepala Pusat Pemetaan pada jangka menengah dan panjang. Pembangun Tata Ruang dan Atlas, BIG an aplikasi sistem online peta tata ruang meru- pakan area yang sangat sensitif dan langsung ber- po“sSunainklniganennregy”saiapatunrotsasyerasrsaktatoknuesthauomltladasebirseemrlcaeanrruga-- hubungan dengan klien utama yaitu pemerintah daerah dalam validasi kualitas peta tata ruang yang dihasilkan. Diperlukan beberapa uji coba un- tuk memastikan sistem dapat dioperasionalkan de- ngan baik.4. Dari beberapa rangkaian diskusi dengan pemerin- tah daerah didapatkan fakta menarik bahwa sistem online sangat terasa bagi pemda terutama dalam mengurangi waktu konsultasi. Selain itu juga me- ningkatkan efisiensi dana dan menjamin keterbu- kaan dalam proses konsultasi.5. Sistem yang dikembangkan memiliki beberapa fungsi pelayanan online yaitu penjadwalan, video konferesi, chatting message, dan mengakomodir tool dari teknologi SIG untuk updating peta secara langsung melalui dukungan sharescreen, serta backup data. Untuk kesempurnaan dan optimal- isasi pengembangan sistem kedepan disampaikan rekomendasi sebagai berikut : - Terhadap teknologi konsultasi online, masih perlu dilakukan evaluasi secara terpisah oleh para pakar bidang IDS dan programer webgis untuk optimalisasi sistem dan menghilangkan keterba- tasan yang ada sekaligus untuk menambah fitur yang diperlukan untuk kemudahan dan kecepatan proses konsultasi serta keamanan data. GEGOEtOantgaknagskVasolV.o1l..N1.oN. 1o..22001166 2211
Artikel Siswa SD memahami nusantara lewat peta pada saat berkunjung di Laboratorium Atlas, BIGM E N G A S A H Bima, Waingapu, Maumere, Ende, maka lulus otoma- tis tanpa memeriksa hasil ujian.Kecerdasan Spasial Siswa Cerita nyata di atas hanya gambaran kecil kepedulian tokoh terhadap pentingnya tempat/spa- Oleh: Fakhruddin Mustofa sial, sekaligus ajang menakar tingkat kecerdasan spa- sial siswa. Lalu, mengapa kecerdasan spasial sangat Kunjungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar penting?. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia,Pranowo ke sekolah menengah atas di salah satu spasial berarti berkenaan dengan ruang atau tempat. kabupaten di Jawa Tengah mendapat ‘kado pahit’. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Infor-Dalam blusukan awal Maret 2016 program ‘Gubernur masi Geospasial menyebutkan spasial merupakan as-Mengajar’, beliau mengajukan pertanyaan kepada pek keruangan suatu obyek atau kejadian yang men-siswa untuk menyebutkan 35 Kabupaten/Kota di Jawa cakup lokasi, letak, dan posisinya.Tengah. Hasilnya membuat gubernur terkejut. Ma- Siswa yang memiliki kecerdasan spasial, padayoritas siswa hanya mampu menyebut maksimal 10 tataran dasar mampu memahami lokasi, letak dankabupaten. Bahkan, salah seorang siswa menyebut posisi tempat dia berada, kemudian berlanjut me-Yogyakarta bagian dari Provinsi Jawa Tengah. mahami lokasi diluar kedudukannya, bahkan mema- Pengalaman serupa terjadi saat Guru Besar hami nusantara dan dunia. Pada tataran berikutnyaEkonomi UI, Sri Edi Swasono, menghentikan aktivitas siswa diharapkan mampu memahami fenomena fisikperkuliahan bertopik ‘Interdependensi Ekonomi’ di dan sosial dari tempat-tempat tersebut. Pemahamanuniversitas terkemuka di Jakarta. Hal ini karena para tersebut penting sebagai bekal kelak ketika terjun kemahasiswa semester 8 tidak mengenal Laut Sawu, Te- masyarakat.luk Tomini, Morotai, Sorong, dan Timika. Bagaimanamungkin pola-pola interdepensi ekonomi akan diba- Lintasan Sejarahhas kalau para mahasiswa tidak tahu tempat-tempattersebut, kata beliau. Sang guru besar menantang Gambaran kejayaan terkait spasial adalahkembali mahasiswa apabila dapat menunjukkan letak Sumpah Palapa Gadjah Mada yang menyatukan wilayah nusantara, baik darat dan laut dalam Kerajaan22 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016 Majapahit. Majapahit menguasai nusantara bahkan
Semenanjung Malaka (sekarang Malaysia). Gadjah Artikel kaltim.procal.coMada tidak hanya memandang Jawa bagian timursaja, tetapi mencakup nusantara dan sekitarnya. Kisah Bocah Kiyoshi Gambaran spasial kedua adalah DeklarasiDjuanda. Menteri Djuanda mendeklarasikan Negara Kiyoshi Natanael Yohansyah, bocah kecil asalKepulauan Indonesia atau dikenal Deklarasi Djuan- TK Sunodia Samarinda mencatatkan diri di Mu-da 1957. Batas laut Indonesia sampai 3 mil laut pra seum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Tepat saatdeklarasi dihapus karena terbukti secara keruangan usia 5 tahun pada 22 Agustus 2016, MURI meng-Indonesia adalah negara kepulauan sehingga berhak anugerahinya sebagai pemegang rekor pembacamenentukan wilayah menganut ketentuan UNCLOS peta buta 236 nama negara sekaligus nama ibukota(United Nations Convention on the Law of the Sea). dan warna benderanya. Saat usia yang sangat be-Luas wilayah Indonesia bertambah besar termasuk lia, kecerdasan Kiyoshi dalam membaca peta butakedaulatannya. Dua peristiwa heroik terkait spasial atau peta tanpa toponim/teks nama geografi layaktersebut menjadi bukti bahwa memahami spasial ber- mendapat penghargaan dari pemilik MURI Jayadampak besar bagi kedaulatan wilayah/negara. Suprana. Bakat dan kecerdasan spasial nampakPendidikan terkait Spasial menonjol dari diri Kiyoshi. Kecepatan dan ketang- kasannya dalam menunjuk serta menjawab nama Membangun kecerdasan spasial dapat diop- negara dan bendera serta lokasi negara di ber-timalkan dari pendidikan. Kita percaya bahwa dunia bagai belahan benua menjadi bukti saat dewan juripendidikan selalu memikirkan yang terbaik. Di sisi lain, MURI mengajukan pertanyaan.kekagetan sang gubernur dan ‘kejengkelan’ sang pro- Si kecil Kiyoshi yang tangkas dan cerdasfesor terhadap siswa yang ‘gagap’ spasial seharusnya tentu tidak tiba-tiba menjadi anak yang ‘ajaib’.tidak perlu terjadi di masa kini dan nanti. Untuk itu Sejak kecil Kiyoshi sudah terbiasa membaca danperlu lebih mengintensifkan pelajaran terkait ruang/ bermain dengan peta lewat puzzle, baik puzzle petaspasial oleh kalangan pendidik dan yang bergerak di kertas maupun di gawai (gadged). Orangtuanyabidang informasi geospasial. Membekali siswa melalui mengakui bahwa anak tersebut lebih menyukaibelajar spasial ibaratnya menabur benih padi yang peta dibanding game. Hampir tiap hari selalu meli-siap dipanen pada saatnya. Artinya, pada saat dewasa hat dan bersemangat kalau melihat peta dibandingnanti kita menuai generasi yang mengenal spasial ta- bermain game.nah airnya. Semoga kisah singkat Kiyoshi ini dapat Pemahaman spasial kepada siswa dapat di memicu dan memacu anak-anak yang lain untukmulai dari pengenalan ruang/tempat, dilanjutkan lebih meningkatkan kecerdasan spasialnya. (FM).mengenal sumberdaya alam, sosial budaya, dan ma-salah kebencanaan. Tentu tahapannya disesuaikan Kiyoshi memperolehdengan tingkat kemampuan siswa. Dukungan sarana penghargaan MURIpembelajaran berbasis spasial perlu digalakkan. Con-toh sederhana seperti pemasangan peta wilayah lo- GEGOEtaOntgaknagskVaoslV. o1l..N1o. N. 1o..210.126016 2323kal dan Indonesia di dinding kelas, lomba pembuatanpeta untuk merangsang pengenalan lokasi, dan men-jamin ketersediaan atlas sebagai sarana belajar. Di zaman teknologi informasi (TI) yang pesatdan kemajuan informasi spasial berbasis TI, banyaktersedia aplikasi terkait spasial. Belajar spasial jugadapat dikaitkan dengan mata pelajaran lain, misalnyadengan pelajaran sejarah, IPA, atau bahkan pelajaranolahraga. Contoh untuk pelajaran olahraga melaluiberjalan kaki atau berlari sesuai peta lintasan yangdiberikan oleh guru. Akhirnya, mari membangun danmerangkai kembali kecerdasan spasial untuk siswa.Tak lupa mari merenungkan kata bijak seorang eko-nom Sri Edi Swasono: “melumpuhkan suatu bangsa ti-daklah sulit, butakan bangsa ini dari sejarah dan ilmubumi Tanah Airnya”. Penulis adalah Surveyor Pemetaan Muda, BIG
Artikel S BAJOuku Suku Pengembara di Pusat Segitiga Karang Dunia Oleh: Ellen Suryanegara Suasana permukiman di atas laut Suku Bajo di Desa Samabahari, Pulau Kaledupa di Wakatobi Suku Bajo merupakan salah satu suku yang ti- itu, pengembaraan Suku Bajo mengikuti suatu poladak mempunyai catatan latar belakang sejarah secara tertentu yang berkaitan erat dengan kondisi laut yaitupasti. Ada banyak teori yang diungkapkan terkait asal- ada tidaknya jenis ikan yang ditangkap, arah angin danusul Suku Bajo yang unik ini, namun semuanya masih derasnya arus pada musim tertentu.berupa hipotesa belum ada pembuktian yang empiris Suku Bajo tidak hanya tersebar di wilayahterkait nenek moyang Suku Bajo. Hal ini karena sepan- Indonesia namun juga di Asia Tenggara. Beberapa pe-jang sejarah masa mengembara, etnik ini cukup sulit nemuan bahkan mengungkapkan jejak Suku Bajo dite-untuk menyatu dengan masyarakat daratan. Bahkan mukan di berbagai negara seperti Malaysia, Filipina,hampir sepanjang hidupnya Suku Bajo sangat jarang dan Australia. Hal ini membuktikan Suku Bajo meru-berinteraksi dengan penduduk daratan karena aktivi- pakan pengembara laut yang tangguh dan ulung sertatas mereka mayoritas berlangsung diatas laut. terbukti telah menjelajah samudera sejak dahulu kala. Bagi Suku Bajo, laut adalah segalanya. Laut Di Indonesia, Suku Bajo banyak ditemukan di perai-menjadi wahana kehidupan dan tempat belajar un- ran Selat Makassar, Teluk Bone, daerah Nusatenggaratuk bertahan hidup. Oleh karena itu, masyarakat Bajo Timur, Kepulauan Banggai, Teluk Tomini, Maluku Utaramenguasai beberapa teknik penangkapan ikan dan dan perairan Laut Sulawesi. Menurut Tahara (2011),pengelolaan sumberdaya alam kelautan yang telah di- Orang Bajo menyebar ke segala penjuru wilayah se-wariskan turun-temurun. Selama mengembara mere- menjak abad ke-16 hingga sekitar 40-50 tahun silam,ka tinggal dan beraktivitas di atas perahu yang disebut perpindahan terakhir terjadi di berbagai wilayah didengan ‘Soppe’ secara berkelompok dalam setiap ke- Nusatenggara Timur.luarga. Pada perkembangannya, Suku Bajo yang se- Perahu ibarat rumah dan merupakan kebu- lalu mengembara (nomaden) dan menganut prinsiptuhan utama yang sangat berharga. Di perahu segala “panamamie ma di lao” di mana laut dijadikan sebagaiaktivitas di lakukan, mulai dari makan, tidur, ritual ke- sumber kehidupan, mulai tinggal menetap di wilayahagamaan, bermain untuk anak-anak bahkan melahir- pesisir dan laut sekitar. Sudah banyak Suku Bajo yangkan pun kadang dilakukan di atas perahu. Pada masa menyebar di sepanjang pantai dan membuat rumah24 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
permanen sebagai tempat tinggal. Menurut Zacot Artikel(2002), satu hal yang khas di pemukiman Suku Bajoadalah bahwa di situ selalu terdapat karang yang persen dan luas perairan (laut) ± 18.377 km2 ataumerupakan unsur penting bagi kehidupan mereka. sebesar 97,00 persen dari luas Kabupaten Wakatobi.Hal ini terlihat dari penyebaran Suku Bajo yang tam- Atas dasar kondisi tersebut, maka potensipaknya acak dengan karakter nomadennya, namun sektor perikanan dan kelautan serta sektor pariwisataapabila ditelaah lebih lanjut, diaspora Suku Bajo se- berbasis wisata laut/bahari menjadi sektor andalansungguhnya menandai wilayah yang dalam penger- daerah Kabupaten Wakatobi. Kawasan Kepulauantian sains modern saat ini disebut sebagai kawasan Wakatobi dan perairan di sekitarnya ditunjuk sebagaiSegitiga Karang Dunia (World Coral Triangle). Taman Nasional berdasarkan SK Menhut No. 393/ Salah satu titik penting dalam Segitiga Ka- Kpts-VI/1996, tanggal 30 Juli 1996 dan telah ditetap-rang Dunia adalah Kepulauan Tukangbesi atau Waka- kan berdasarkan SK Menhut No. 7651/Kpts-II/2002,tobi yang kaya akan sumberdaya alam laut. Hal inilah tanggal 19 Agustus 2002.yang kemudian melatarbelakangi banyaknya populasi Saat ini, permukiman Suku Bajo di sepanjangSuku Bajo yang menetap di sekitar Wakatobi. Perairan perairan Kepulauan Wakatobi merupakan salah satuWakatobi terletak pada pusat Segitiga Karang Dunia pemukiman dengan jumlah populasi Suku Bajo ter-yang memiliki jumlah keanekaragaman hayati kelaut- besar di nusantara dengan populasi penduduk diatasan tertinggi di dunia yakni 750 jenis karang dari 850 10.000 jiwa. Lokasi pemukiman Suku Bajo di Waka-spesies karang dunia, 942 jenis ikan dunia. Selain itu, tobi tersebar di beberapa pulau, diantaranya di PulauWakatobi memiliki 1.180.000 ha terumbu karang dan Wangi-wangi, Kaledupa, dan Tomia. Seiring mening-Atol Kaledupa (48 km) sebagai atol tunggal terpanjang katnya jumlah Suku Bajo yang mendirikan rumah didi dunia. Pada bulan Juli 2012 Kabupaten Wakatobi tepian pantai dan mulai menetap di Kepulauan Waka-bahkan telah ditetapkan sebagai cagar biosfer bumi tobi, jumlah Suku Bajo yang tinggal di perahu-perahupada sidang UNESCO di Paris. kayu pun mulai berkurang. Cara mereka mendirikan Kabupaten Wakatobi merupakan gugusan perkampungan juga terbilang unik dengan menimbunkepulauan yang berjumlah 39 pulau, terdiri atas 4 laut menggunakan formasi batu karang dan menan-(empat) pulau besar, yakni Wangi-Wangi, Kaledupa, capkan tiang pancang didasar laut.Tomia, dan Binongko (WAKATOBI). Secara geografis, Wakatobi berada dalam gugusan pulau-pulau di jazi- Posisi Kepulauan Wakatobirah Tenggara Kepulauan Sulawesi Tenggara, tepatnya dalam segitiga karang duniadi sebelah Tenggara Pulau Buton. Dari segi bioregion,letak geografis Wakatobi sangat penting karena be- Segitiga Karang Duniarada pada kawasan yang sangat potensial yakni diapitoleh Laut Banda dan Laut Flores yang memiliki poten- Kep. Wakatobisi sumberdaya keanekaragaman hayati kelautan danperikanan yang cukup besar. Luas wilayah KabupatenWakatobi adalah sekitar 19.200 km², terdiri dari da-ratan seluas ± 823 km² atau hanya sebesar 3,00 “Selama berabad-abad, Suku Bajo hidup bebas mengembara di lautan luas sehingga sering kali mereka dikenal sebagai pengembara laut (sea nomads). Di beberapa lite- ratur, Suku Bajo diberi berbagai ju- lukan, salah satunya sebagai manu- sia perahu atau sea gypsy.” GEGOEtaOntgaknagskVaoslV. o1l..N1o. N. 1o..2016 25
Artikel POLA SPASIAL PERMUKIMAN SUKU BAJO Pola pertama yaitu perkampungan Suku Bajo 1 yang berada di laut lepas dan terpisah dari da- ratan, bentuk perumahannya berupa rumah panggung dari kayu yang dengan pondasi batu karang. Pola kehidupan masyarakatnya juga masih sederhana dan masih sangat men- gandalkan sumberdaya kelautan. Tipe pemu- kiman ini salah satunya terdapat di Pulau Kaledupa yaitu di Desa Sama Bahari. Pada tipe pemukiman ini interaksi dengan masyarakat daratan tidak terlalu intensif karena akses un- tuk dari dan ke pemukiman Bajo harus ditem- puh dengan menggunakan perahu/sampan. Desa Samabahari Pola perkampungan Suku Bajo di Wakatobi 2 yang kedua yaitu terletak menjorok ke laut lepas tetapi masih terhubung dengan jem- batan ke daratan (pesisir pantai). Adanya jembatan beton ini semakin mempermudah akses dan interaksi masyarakat bajo dengan masyarakat di daratan. Mayoritas rumah di sana masih menggunakan kayu, tetapi beber- apa sudah mulai berbentuk rumah bertem- bok semen/beton. Jembatan penghubung antara Daratan dengan Permukiman Bajo di Desa Mantigola Pola pemukiman ketiga yaitu pemukiman suku perkampungan paling “modern” dibanding per-3 Bajo yang berada dan menyatu dengan pesisir mukiman Bajo lain di wilayah Wakatobi. Banyak pantai. Pemukiman ini dibentuk dengan me- rumah-rumah sudah terbuat dari tembok dan reklamasi pantai melalui pemadatan pasir dan beratap genteng, dan jalan-jalan penghubung- batu karang. Menyatunya pemukiman Bajo nya pun sudah dibeton. Pemukiman Bajo tipe dengan daratan ini membuat tidak ada lagi ini terdapat di Desa Mola, Kecamatan Wangi- kendala dalam hal akses terhadap infrastruktur wangi, di mana Desa tersebut juga merupakan dan interaksi dengan orang darat pun menjadi desa dengan populasi suku Bajo terbesar di sangat intensif. Akibatnya sentuhan modernisa- Wakatobi. si mulai bermunculan. Permukiman ini menjadi Pemukiman Suku Bajo di Desa Mola, Pulau Wangi-wangi2266 GGEEOOttaannggkkaassVVooll..11..NNoo..11..22001166
Artikel Hal yang menarik di setiap pemukiman Suku Bajo yang terdapat diWakatobi yaitu adanya jalur-jalur perahu berupa kanal di antara pemukimansebagai alat transportasi utama dan memudahkan mobilitas atau hilir mudikperahu di sekitar pemukiman tersebut. Hal ini menunjukan bahwa walaupunsudah tinggal menetap di suatu wilayah, Suku Bajo tetap tidak bisa terlepasdari laut. Terlihat juga dari perkampungan-perkampungan yang dibangunoleh Suku Bajo di Wakatobi yang tidak bisa jauh dari laut. Mata pencaharian utama Suku Bajo tetap mencari ikan dengan carayang masih terbilang tradisional, seperti memancing, memanah, dan menja-ring ikan. Ikan-ikan tersebut nantinya dijual kepada penduduk sekitar pesisiratau pulau terdekat. Selain ikan, mereka juga mencari kerang mutiara danjuga mengumpulkan rumput laut, teripang, dan gurita. Suku Bajo juga dikenalsebagai penyelam ulung, mereka tahan berjam-jam menyelam sedalam 10-20meter untuk berburu ikan dengan tombaknya yang berkait dan senjata har-pun buatan sendiri. Suku Bajo masih percaya bahwa nenek moyang merekaadalah laut, sehingga begitu lahir anak mereka akan dimandikan di laut, bah-kan anak-anak Bajo berusia 4-6 tahun sudah ahli menyelam. Semoga kearifanlokal Suku Bajo dalam melestarikan sumberdaya kelautan di Nusantara tetapterjaga. Penulis adalah Analis Data Pemetaan, BIGAktivitas ibu-ibu di kanal permukiman Suku Bajo Aktivitas bapak-bapk di kanal permukiman Sukudi Desa Mola, Pulau Wangi-wangi Bajo di Desa Mola, Pulau Wangi-wangiPerempuan dari Suku Bajo sedang memperlihat- Anak Suku Bajo, penerus generasi laut para pen-kan hasil tangkapan ikan dahulunya GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016 27
ArtikelKAJIAN PERBANDINGANKUALITAS ORTHOREKTIFIKASIAntara Citra Satelit Worldview-02, Quickbird-02, Pleiades Menggunakan9 Ground Control Point dan Metode ToutinsOleh: Diastarini dan Mulyanto DarmawanPendahuluan rah (perda) tata ruang skala provinsi, kabupaten dan kota, saat ini rencana detil tata ruang (RDTR) tengah Dewasa ini dan dalam beberapa tahun kede- disiapkan oleh pemerintah daerah untuk membantupan tata ruang diprediksi menjadi isu yang menarik pengendalian. Tersedianya peta dan perda RDTR bagidan penting di Indonesia. Beberapa kepala daerah daerah khususnya juga bagi pimpinan yaitu sebagaibahkan telah terjerat kasus hukum pidana terkait dokumen perlindungan hukum atas kebijakan yangalih fungsi lahan yang melanggar rencana tata ruang. akan diimplementasikan, sebagai dokumen arahanSesuai Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 pengembangan pembangunan 20 tahun ke depan,tentang Penataan Ruang, pada Pasal 61 bahwa setiap acuan dalam pemberian berbagai ijin, dan acuan pe-pemanfaatan lahan wajib mengikuti rencana tata ru- nanganan konflik.ang yang telah disepakati bersama. Pelanggaran atas Di sisi lain adalah ketersediaan peta dasarketentuan ini berakibat pada sanksi hukum mulai dari rupabumi Indonesia skala 1:5.000 untuk mendukungpembekuan kegiatan hingga hukum penjara. penyusunan RDTR belum tersedia di sebagian besar Permasalahannya adalah apakah tata ruang wilayah Indonesia. Penggunaan citra satelit resolusiyang disepakati bersama sudah tersedia diseluruh tinggi (CSRT) merupakan satu satunya cara untukwilayah Indonesia?. Hasil evaluasi Pusat Pemetaan dapat menyelesaikan pekerjaan penyusunan RDTR.Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial Saat ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasi-(BIG) menunjukkan bahwa dari sekitar 514 kabupaten onal (LAPAN) sudah mengakuisisi CRST untuk sekitardan kota di Indonesia hanya sepertiga (155 kabupa- 50% wilayah Indonesia terkait lokasi RDTR. Sejalan de-ten) yang peta rencana tata ruangnya telah mendapat ngan ketersediaan CSRT Pusat Pemetaan Tata Ruangrekomendasi BIG. Bila peta tata ruangnya belum dan Atlas telah membuat modul-modul yang dapattersedia, maka bagaimana mungkin seseorang dihu- digunakan dalam pemetaan tata ruang dengan meng-kum karena dianggap melanggar pemanfaatan ruang gunakan CSRT. Tulisan ini mencoba membandingkanatau bagaimana dapat mengendalikan pemanfaatan kualitas proses penegakan (orthorektifikasi) dari be-ruang bila tata ruang yang ada terlalu kecil dan aku- berapa citra yang tersedia menggunakan titik Groundrasinya kasar. Control Point (GCP) seminimal mungkin. Sejalan dengan keinginan pemerintah pusatdan daerah dalam menyelesaikan peraturan dae-28 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
ArtikelMaksud dan Tujuan Metode Toutins. Hasil orthorektifikasi kemudian di- lakukan uji akurasi untuk mengetahui nilai ketelitianMaksud kegiatan ini adalah untuk menguji coba seka- horisontal berdasarkan Perka BIG Nomor 15 Tahunligus membandingkan kualitas orthorektifikasi pada 2014 tentang Ketelitian Peta Dasar. Jumlah titik ujicitra satelit resolusi tinggi yaitu worldview-02, Quick- akurasi (ICP) sebanyak 12 titik.Bird-02, dan Pleiades. Data yang digunakan adalah data CSRT dari LAPAN yang ada di BIG dan selanjutnyadilakukan pengukuran titik GCP dilapangan. Tujuannya Lokasi Penelitianuntuk mengetahui jenis citra satelit yang paling baikkualitasnya menggunakan jumlah GCP sebanyak 9 ti- Lokasi penelitian dilakukan pada tiga lokasi yang me-tik. wakili fisiografi yang berbeda yaitu dataran dan seba- gian kecil perbukitan. Lokasi penelitian yaitu Perkota-Metode Penelitian an Merauke Provinsi Papua mewakili daerah dataran yang masih terpengaruh karakteristik pantai, Kota RDTR adalah sebuah dokumen perencanaan Trenggalek Provinsi Jawa Timur, dan Kota Magelangwilayah khususnya daerah perkotaan. RDTR terdiri Provinsi Jawa Tengah.dari Rancangan Peraturan Daerah dan Lampiran petadalam skala 1:5.000. Sesuai dengan amanat UU No- Perkotaan Meraukemor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, BIGadalah badan yang berkewajiban untuk menyediakanpeta dasar untuk seluruh wilayah di Indonesia dalamsatu sistem referensi koordinat. Keterbatasan BIGdalam penyediaan peta skala 1:5.000 dan kebutuhandaerah terhadap peta skala 1:5.000 yang semakinmendesak merupakan salah satu permasalahan yangharus segera diselesaikan bersama-sama. Pembuatanpeta skala 1:5.000 dapat dilakukan oleh pemerintahdaerah dengan supervisi dari BIG merupakan solusiyang tepat sehingga sesuai dengan amanat UU. Metode penelitian yang digunakan adalahpengukuran data GCP dilapangan dengan GPS geode-tik, dilanjutkan dengan perhitungan proses orthorek-tifikasi dengan menggunakan software PCI. Orthorek-tifikasi dilakukan terhadap masing-masing citra satelitWorldView-02, QuickBird-02, dan Pleiades. Jumlahtitik ikat yang digunakan sebanyak 9 titik. Perangkatlunak yang digunakan adalah PCI Geomatica 2013 dan GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016 29
Artikel Kota Magelang Perkotaan TrenggalekSpesifikasi Data Citra Perkotaan Merauke Perkotaan Trenggalek Kota Magelang Spesifikasi Pleiades QuickBird-02Citra satelit WorldView-02 2014 2012 Sensor LV2A, Standard2ATahun perekaman 2013 17.9o 15.3oLevel produk LV2A, Standard2A 0% 0.085 % 14.8o TerraSar TerraSarOff Nadir View Angle 0% Memenuhi syarat Memenuhi syaratTutupan awan TerraSar pemetaan 1:5.000 pemetaan 1:5.000DEM Memenuhi syaratData titik kontrol tanah pemetaan 1:5.000 PERSIAPAN PENGUMPULAN DATA - Data Titik Kontrol (GCP dan ICP) - Citra Satelit Resolusi Tinggi (WV02, QB02, Pleiades) - DEM TerraSAR-X (7,5 m)METODE PELAKSANAAN ORTHOREKTIFIKASI KAJIAN - 9 GCP - Metode Toutins Hasil Hasil Hasil Orthorektifikasi Orthorektifikasi Orthorektifikasi Citra WorldView- Citra QuickBird- Citra Pleiades 02 02 UJI AKURASI UJI AKURASI UJI AKURASI 12 Titik Uji Akurasi 12 Titik Uji Akurasi 12 Titik Uji Akurasi (ICP) (ICP) (ICP) HASIL PERBANDINGAN AKURASI30 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
Hasil Penelitian ArtikelA. Pengambilan Titik GCP f. Obyek merupakan permanen dan diam serta diya- Pengambilan titik GCP dengan memperhatikan kaidah kini tidak akan mengalami perubahan atau perge-sebagai berikut : seran pada saat pengukuran GNSS.1. Sebaran Titik Kontrol Tanah g. Warna obyek harus kontras dengan warna diseki-Identifikasi Titik Kontrol Tanah dan Titik Uji Akurasi tarnya.adalah tahapan menentukan distribusi titik kontrol dan titik uji yang tersebar merata dengan komposisi h. Terdapat akses menuju lokasi titik kontrol tanah.yang optimal sesuai dengan area pekerjaan. i. Bukan berada di sudut atau pojok bangunan. Apa-a. Titik Kontrol TanahTitik ini merupakan titik kontrol tanah yang digunakan bila sudah tidak ditemukan objek lain sesuai krite-dalam koreksi citra orthorektifikasi. Syarat penentuan ria a dan h pada lokasi tersebut, maka bangunansebaran titik kontrol tanah adalah sebagai berikut: dapat dipilih menjadi objek titik kontrol tanah den- - Pada sisi perimeter gan syarat adalah sebagai berikut: - Pada tengah area/scene - Merupakan bangunan permanen / bukan bangun- - Pada wilayah perbatasan/overlap scene citra nan sementara - Tersebar secara merata dalam lokasi pekerjaan - Bukan bangunan bertingkat. Ketinggian bangunan - Menyesuaikan karakteristik wilayah. maksimal 3 meter - Objek yang diukur merupakan sudut atap dan bu- Terdapat dua jenis karakteristik wilayah yaitu kan sudut tembok bagian dalam bangunan wilayah relatif datar dan wilayah dengan topo- grafi berbukit. Daerah dengan kondisi yang ber- 3. Spesifikasi pengolahan data GCP bukit memerlukan titik kontrol tanah lebih rapat Spesifikasi pengolahan data GCP sebagai berikut: dibandingkan dengan daerah yang relatif datar. a. Nilai koordinat GCP yang dihasilkan harus tetap b. Titik Uji Akurasi mengacu kepada SRGI 2013.Titik uji akurasi digunakan sebagai titik uji citra tegak b. Pengolahan data GPS disesuaikan dengan metodehasil orthorektifikasi. Obyek yang digunakan sebagaititik uji harus memiliki sebaran yang merata di selu- yang digunakan. Tahapan pengolahan masing - ma-ruh area yang akan diuji, dengan ketentuan sebagai sing data sesuai dengan metode mengacu pada pe-berikut: tunjuk pelaksanaan. - pada setiap kuadran jumlah minimum titik uji c. Ketelitian hasil pengukuran harus memenuhi per- adalah 20% dari total titik uji syaratan ketelitian akurasi horizontal <20 cm. - Jarak antar titik uji minimum 10% dari jarak diago d. Ketelitian hasil pengukuran harus memenuhi per- nal area yang diuji. syaratan ketelitian akurasi vertikal ≤ 40 cm.2. Identifikasi Objek Titik Kontrol Tanah dan Titik Uji 4. Spesifikasi DEM Akurasi Data tinggi DEM terdapat dua jenis data yaitu DSM (Digital Surface Model) dan DTM (Digital TerrainSpesifikasi untuk pemilihan titik kontrol tanah yang Model). Data yang digunakan dapat berupa DSM danakan digunakan baik untuk pengolahan data berupa atau DTM tergantung pada ketersediaan data tinggiTitik Kontrol Tanah maupun untuk verifikasi hasil or- di wilayah tersebut. Syarat yang harus dipenuhi olehthorektifikasi berupa Titik Uji Akurasi, adalah sebagai data DEM yaitu memiliki resolusi spasial 20 kali dariberikut: resolusi citra yang digunakan atau lebih baik.a. Obyek yang dijadikan titik kontrol tanah harus dapat 5. SRGI 2013 diidentifikasi secara jelas dan akurat pada citra SRGI 2013 digunakan sebagai sistem referensi geospa- dalam resolusi tersebut. Objek yang dipilih di citra sial tunggal dalam penyelenggaraan IG nasional. Se- sebaiknya berbentuk tajam untuk memudahkan tiap Penyelenggara IG wajib menggunakan SRGI 2013 identifikasi dengan lebih akurat. dalam setiap penyelenggaraan IG.b. Obyek harus berada pada permukaan tanah. SRGI 2013 terdiri atas:c. Obyek bukan merupakan bayangan. a. Sistem Referensi Geospasial Horizontald. Obyek tidak memiliki pola yang sama. - Sistem Referensi Koordinate. Bentuk obyek harus jelas dan tegas. - Kerangka Referensi Koordinat - Datum Geodetik - Perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu. b. Sistem Referensi Geospasial Vertikal adalah Geoid yang diturunkan berdasarkan survei gaya berat yang terikat pada Jaring Kontrol Geodesi. GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016 31
Artikel6. Orthorektifikasi menggunakan metode ToutinsRigorous mathematical model adalah suatu model yang fungsi atau model matema-tiknya menampilkan keadaan yang sesungguhnya, yaitu adanya kesegarisan (co-linear-ity condition) dari titik di peta orto (di ground), potret titik tersebut di citra dan pusatsensor/kamera. Oleh karenanya sering disebut Physical Model. Model ini dikembangkanoleh ilmuwan Kanada bernama Toutins sehingga disebut sebagai model Toutins. Seringpula model ini disebut Modified Co-linearity Condition Model, karena memodifikasipersamaan kolinier pada foto udara untuk disesusaikan dengan citra satelit. Diperlukansetidaknya 6 GCP untuk melakukan proses ortorektifikasi menggunakan model Toutins.7. Ketelitian Peta RBI dan Standar KualitasKetelitian peta RBI seperti pada tabel berikut:Ketelitian geometri citra tegak sesuai dengan ketelitian geometri unsur peta dasar yangakan dihasilkan. Ketelitian geometri tersebut dihitung berdasarkan pada Perka BIG No-mor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar. Perhitungan akurasihasil orthorektifikasi, menggunakan nilai CE90 yang dihitung dari nilai RMSE resolusicitra satelit setelah diorthorektifikasi.Nilai akurasi horisontal dengan tingkat kepercayaan pada level 95%(NSSDA)RMSEr= Horisontal (2D) Root Mean Square ErrorB. Geometri Persebaran GCPPerkotaan Trenggalek Perkotaan Merauke Kota Magelang32 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
ArtikelC. Geometri Persebaran ICPPerkotaan Trenggalek Perkotaan Merauke Kota MagelangD. Perbandingan Hasil Uji AkurasiWilayah penelitian Citra Satelit Akurasi Horisontal tingkat Jumlah ICP kepercayaan 90% (m)Perkotaan Trenggalek Pleiades 1.803 12Perkotaan Merauke WorldView-02 2.481 12Kota Magelang QuickBird-02 2.397 12Kesimpulan Panduan pemetaan RDTR yang dibuat dapat digunakan oleh pemerintah daerahdalam pembuatan peta skala 1:5.000. Salah satu metode pembuatan peta skala 1:5.000yaitu dengan sumber data berupa citra satelit resolusi tinggi yang ditegakkan menggunakanDigital Surface Model (DSM) serta koordinat titik kontrol akurat yang diperoleh dari peker-jaan pengukuran titik kontrol. Proses ini kenal dengan orthorektifikasi. Berdasarkan panduan Pengukuran GCP dan Orthorektifikasi citra satelit resolusitinggi untuk pemetaan skala 1:5.000, maka diperlukan minimal 9 GCP untuk satu scenecitra satelit. Pemilihan citra satelit resolusi tinggi yang tepat merupakan bagian dari upayaefisiensi waktu dan anggaran. Masih diperlukan kajian yang lebih intensif pada beberapakondisi ekstrim yang nantinya dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh pemerintahdaerah dalam memilih jenis citra satelit yang mampu menghasilkan ketelitian paling baikdengan jumlah titik kontrol tanah (GCP) minimal. Berdasarkan hasil uji akurasi maka dapat disimpulkan bahwa citra satelit yangmampu menghasilkan ketelitian paling baik dengan GCP sebanyak 9 titik dan menggunakanmetode Toutins adalah citra satelit Pleiades. Namun pada penelitian ini, terdapat keterba-tasan yaitu luas cakupan citra, bentuk citra satelit serta relief daerah penelitian tidak samaatau bervariasi. Penulis 1 adalah Surveyor Pemetaan Pertama, BIG Penulis 2 adalah Kepala Pusat PTRA, BIGReferensi- Panduan Teknis Pekerjaan Pengukuran Titik Kontrol Tanah Dan Titik Uji Akurasi Serta 33 Proses Orthorektifikasi Dengan Menggunakan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi. Ci- binong: Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim, Badan Informasi Geospasial.- Soetaat, Lisa R. 2014. Orthorectification (3d) of High Resolution Satellite Images. Jakarta: PT. Waindo SpecTerra Indonesia.- Tampubolon, W., E. Hendrayana, F-J. Behr, M. Hahn. 2013. Orthorectification of Very High Resolution Satellite Imagery in the Context of Detail Spatial Planning Purposes (Study Area: National Strategic Region of Borobudur Temple-Indonesia). Cibinong: Badan Informasi Geospasial. GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
ArtikelStrategi Perwujudan Kebijakan Satu Petadalam Kerangka Percepatan Pemetaan Tata Ruang WilayahOleh: Fuad HasyimLatar Belakang geospasial tidak hanya digunakan untuk penggambar- an visual dalam bentuk peta, tetapi juga digunakan Dalam forum Rapat Kerja Regional beberapa untuk inventarisasi, monitoring perubahan sampaiwaktu yang lalu, diantaranya dibahas tentang upaya pada analisis keruangan untuk berbagai aspek yangpercepatan penyelesaian peraturan daerah tentang berhubungan dengan keruangan (spatial aspect). Ber-RTRW yang sampai saat ini belum sepenuhnya terse- dasarkan UU No 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geo-lesaikan. RTRW jelas merupakan prioritas utama spasial, Informasi Geospasial merupakan data tentangdalam pelaksanaan pembangunan. Banyak sekali ren- lokasi geografis, karakteristik objek alami atau buatancana pembangunan di daerah yang terkendala akibat di bumi yang sudah diolah sehingga dapat digunakanbelum selesainya Perda RTRW. Berbagai solusi telah sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, peng-dirumuskan dalam pertemuan yang melibatkan se- ambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatanluruh pemerintah provinsi dan K/L anggota BKPRN. yang berhubungan dengan ruang kebumian.Salah satu isu yang mengemuka yaitu terkait dengan Penyusunan dokumen rencana tata ruangpemetaan tata ruang. Hal ini menjadi penting karena tentunya memerlukan informasi geospasial dasar dantata ruang merupakan pengaturan pada aspek ruang, informasi geospasial tematik yang akurat dan dapatsehingga keberadaan peta menjadi sangat penting. dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi pentingHal yang menjadi fokus diantaranya penyiapan peta karena peta merupakan lampiran yang tidak terpisah-dasar skala besar dan skala menengah untuk keper- kan dari naskah peraturan perundangan tata ruang.luan pemetaan RDTR dan RTRW. Teks yang ada pada naskah tersebut terejawantahkan Perpres No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepa- secara spasial dalam bentuk peta. Oleh karena itu as-tan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat pek presisi dan akurasi menjadi hal yang tidak bolehKetelitian Skala 1:50.000 memberikan semangat baru ditinggalkan. Adapun kebutuhan informasi geospasialdalam penyelesaian tata ruang, karena salah satu dalam penyusunan rencana tata ruang dapat dibagiyang menjadi permasalahan penyelesaian tata ruang dalam dua kelompok besar, yaitu :yaitu adanya tumpang tindih pemanfaatan ruang, a. Informasi Geospasial Dasar (IGD), IGD yang dibutuh-dimana hal tersebut menjadi fokus yang akan disele-saikan dalam Perpres tersebut. Tulisan ini mencoba kan dalam penyusunan peta tata ruang yaitu petamenggambarkan kondisi pemetaan tata ruang saat Rupabumi Indonesia (RBI), masing-masing diper-ini, serta upaya-upaya yang sangat mungkin dilakukan lukan pada skala 1 : 250.000, skala 1 : 50.000 danuntuk mempercepat pemetaan tata ruang secara na- skala 1 : 25.000.sional dalam bingkai kebijakan satu peta. b. Informasi Geospasial Tematik (IGT), IGT yang diper- lukan dalam pemetaan tata ruang yaitu :Pendahuluan Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 26 ”Penyusunan dokumen rencana tataTahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Rencana TataRuang Wilayah baik Nasional, Provinsi, Kabupaten dan ruang memerlukan informasi geo-Kota wajib dibuat untuk menentukan struktur ruang spasial dasar dan informasi geospa-dan pola ruang bagi keperluan pembangunan di suatu sial tematik yang akurat dan dapatwilayah. Rencana Tata Ruang merupakan produk hu-kum yang mengatur tentang space atau ruang, yang dipertanggungjawabkan”penggambaran secara jelasnya menggunakan peta,atau dalam istilah yang lebih umum disebut infor-masi geospasial. Dalam perkembangannya informasi3344 GGEEOOttaannggkkaass VVooll.. 11.. NNoo.. 11.. 22001166
ArtikelTabel 1. Kebutuhan IGT dalam Pemetaan Tata RuangSumber: Disarikan dari Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknik AnalisisAspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Ketersediaan IGD dan IGT seperti disebutkan a. Progres Penyelesaian Peraturan Tata Ruangdiatas merupakan prasyarat kondisi ideal, dimana in- Penyelesaian peraturan tata ruang berdasarkan UUformasi geospasial benar-benar dimanfaatkan secara No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasalmaksimal. Pemanfaatan informasi geospasial secara 78 ayat 4 disebutkan bahwa: “semua peraturan dae-maksimal harus melibatkan aspek akurasi dan presisi rah kabupaten/kota tentang RTRW kabupaten/kotaIGD, dan kelengkapan analisis IGT multisektor hingga disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahundidapatkan rencana tata ruang (pola ruang dan struk- terhitung sejak UU ini diberlakukan”. Sedangkan un-tur ruang) yang memenuhi dua aspek tadi. tuk RTRW provinsi disusun atau disesuaikan paling Pelaksanaan pemetaan tata ruang dalam lambat selama dua tahun. Artinya penyusunan RTRWperjalanannya tidak berjalan secara maksimal yang dalam kondisi yang sangat terlambat. Tabel dibawahdisebabkan oleh beberapa kondisi. Kondisi tersebut ini menunjukkan progres penyusunan peraturan dae-meliputi aspek ketersediaan data, pedoman, SDM,dan rah RTRW Provinsi dan Kabupaten Kota dan pemeta-teknologi. Dalam menjawab kondisi tersebut, diper- annya.lukan sebuah strategi besar yang meliputi program Tabel 1. Status Perda RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kotabeserta pentahapannya untuk memenuhi kebutuhanpemetaan tata ruang.Analisis Kondisi Pemetaan Tata RuangGambaran kondisi dalam tata ruang, atau dalam ling- Sumber: BKPRN (update September 2016)kup yang lebih sempit lagi pemetaan tata ruang dapatdikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu : (i) progres Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pe-penyelesaian peraturan tata ruang, (ii) ketersediaan nyelesaian Perda RTRW Provinsi adalah 73,5%, Perdainformasi geospasial, meliputi IGD dan IGT, beserta RTRW Kabupaten 82,5% dan Perda RTRW Kota 90,3%.pedomannya (iii) ketersediaan SDM dan teknologi. Fakta yang dapat diambil dari data tersebut bahwa sampai saat ini masih ada 9 Provinsi, 70 kabupaten GGEEOOttaannggkkaassVVooll..11..NNoo..11..22001166 3355
Artikel sering terkendala oleh keterbatasan SDM survei dan pemetaan. Banyak wilayah memiliki data yang baik, dan 9 kota yang belum memiliki Perda RTRW. Men- anggaran memadai, akan tetapi tidak didukung de- jawab kondisi tersebut, maka diperlukan upaya untuk ngan ketersediaan personil yang memahami tentang membantu penyelesaian Perda RTRW, salah satunya informasi geospasial. Ketersediaan SDM dalam bidang pada aspek pemetaan. survei dan pemetaan memang masih sangat minim, b. Ketersediaan IG dan Pedomannya idealnya setiap kabupaten/kota memiliki SDM dalam Penyusunan rencana tata ruang tidak terlepas dari bidang informasi geospasial. Pentingnya ahli dalam kebutuhan IGD dan IGT. Dalam penyelenggaraan IGD, bidang informasi geospasial sangat berkaitan dengan terutama peta RBI, peta RBI skala 1:250.000 (up-to- penyusunan dokumen tata ruang, dari mulai perenca- date, digital, seamless) seluruh wilayah Indonesia su- naan, analisis spasial sampai pada penyusunan peta dah selesai diperbaharui pada tahun 2013. Peta RBI lampiran peraturan daerah tentang RTRW. skala 1:50.000 selesai pada tahun 2014 untuk seluruh Aspek SDM sangat berkaitan dengan aspek wilayah NKRI. Untuk skala 1:25.000 tersedia untuk teknologi, idealnya setiap wilayah selain memiliki Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Saat ini se- SDM yang mumpuni juga didukung dengan keterse- dang dipetakan wilayah Sumatera, Kalimantan Te- diaan peralatan survei dan pemetaan yang memadai. ngah, Kalimantan Timur, Papua, dan updating untuk Untuk mewujudkan hal tersebut maka pertama aspek Provinsi Banten pada skala 1 : 25.000. Secara umum SDM harus dibangun terlebih dahulu melalui program kebutuhan peta RBI untuk pemetaan RTRW sebagian diklat maupun bimbingan teknis. Dalam kebijakan besar sudah mencukupi. Tabel dibawah ini menunjuk- pembangunan SDM, BIG berperan diantaranya me- kan ketersediaan peta RBI pada berbagai skala. lalui penyelenggaraan diklat geospasial, konsultasi teknis perpetaan, dan pembinaan jabatan fungsionalTabel 3. Ketersediaan peta RBI Nasional surveyor pemetaan. Kondisi IdealSumber: Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi, BIG Melihat kondisi yang dibahas sebelumnya, terdapat beberapa kondisi ideal yang menjadi tujuanRoadmap penyelenggaraan peta RBI pada skala 1 dan harus diupayakan melalui program yang dilak-: 25.000 dan 1 : 50.000 sudah disusun, tentunya sanakan oleh K/L yang berkaitan dengan penataandisesuaikan dengan kemampuan BIG dalam penye- ruang. Kondisi yang ideal yaitu :lenggaraan. Artinya kebutuhan untuk pemetaan tata a. Tersedianya IG yang akurat dan dapat dipertang-ruang sebagian besar akan terpenuhi dalam waktudekat. Permasalahan yang masih perlu diselesaikan gungjawabkan. Ketersediaan IG sebagai data awaladalah tentang bagaimana mengkoordinasikan pe- dalam penyusunan peta tata ruang sangat dibu-nyelesaian penyelenggaraan IGT, tentang pedoman, tuhkan dalam berbagai skala dengan kondisi yangdan pengarusutamaan penyelesaian IGT tata ruang masih baru, mengingat dokumen tata ruang akansehingga menjadi target untuk seluruh K/L. dipakai dalam waktu yang lama (20 tahun). Kebu- tuhan IGD dan IGT yang urgent untuk pemetaanc. Ketersediaan SDM dan penguasaan teknologi RTRW pada saat ini adalah pada skala 1 : 50.000 dan 1 : 25.000, sedangkan untuk RDTR diperlukan data Dalam UU Informasi Geospasial pasal 57, BIG dasar skala 1 : 5.000.memiliki tugas untuk melakukan pembinaan pada pe- b. Tersedianya IGT multisektor yang terintegrasi de-nyelenggara IGT dan pengguna IG. Pembinaan kepada gan data penataan ruang. Kegiatan penataan ruangpengguna IG dilakukan melalui sosialisasi keberadaan merupakan kegiatan multidisiplin, dimana rencanaIG beserta pemanfaatannya dan pendidikan dan pela- tata ruang wilayah membutuhkan banyak data, baiktihan teknis penggunaan IG. Dalam rangka pembinaan fisik lingkungan maupun sosial budaya. Data terse-tersebut, BIG sudah melakukan sosialisasi, bimbingan but harus tersedia dalam skala yang sesuai dan aku-teknis tentang penataan ruang, asistensi dan supervisi rat untuk mendukung penataan ruang.sampai pada pembangunan SDM pemetaan melalui c. Tersedianya dokumen atau pedoman tentang balai diklat geospasial. penyusunan IGD maupun IGT untuk kebutuhan pe- Penyelesaian peta rencana tata ruang nataan ruang agar ketika walidata belum sanggup menyelenggarakan, dapat dilakukan pihak lain, ten- tunya dengan pedoman yang sudah ditetapkan.3366 GGEEOOttaannggkkaassVVooll..11..NNoo..11..22001166 36 GEOtang
Hal ini dirasa efektif untuk menjawab ketersediaan Artikel IGD dan IGT secara nasional.d. Tersedianya SDM dan teknlogi yang untuk pemeta- - Mendorong pemanfaatan IGD yang ada untuk di- an tata ruang di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini gunakan dalam percepatan penyelesaian peta jelas sangat dibutuhkan mengingat peta rencana tata ruang melalui mekanisme konsultasi teknis tata ruang wilayah disusun oleh semua wilayah ad- dan sosialisasi. ministrasi di Indonesia. Keempat kondisi yang telah disebutkan di b. Percepatan Pemetaan dan Integrasi IGTatas merupakan prasyarat yang akan berdampak lang- - Inventarisasi ketersediaan IGT berdasarkan lokasisung pada percepatan penyelesaian peraturan tataruang. Kondisi tersebut mendorong terselesaikannya secara nasional, serta mengumpulkan IGT yangperda rencana tata ruang wilayah yang dilengkapi telah ada agar langsung dapat digunakan olehdengan IGD dan IGT yang akurat dan dapat dipertang- pemerintah daerah.gungjawabkan dalam kerangka “one map policy”. - Memberikan alternatif solusi terhadap keterbatas- an IGT untuk penyusunan tata ruang melalui pe- doman yang dikeluarkan oleh K/L walidata IGT, Gambar 1. Diagram Kondisi Ideal Penyelenggaraan IG serta mendorong penyusun tata ruang dalam pe- manfaatan IGT untuk analisis tata ruang.Strategi Perwujudan Kebijakan Satu Peta c. Pengembangan Pedoman Pemetaan - Menyusun inventarisasi keberadaan pedoman danStrategi perwujudan kebijakan satu peta dimaksudkan prioritas pedoman yang disusun oleh BIG dan K/Lagar pemetaan permasalahan yang telah dijabarkan lain yang berkaitan dengan pemetaan khususnyadapat diselesaikan secara sistematis. Dalam strategi pemetaan tata ruang.ini terdapat lima cluster berdasarkan analisis perma- - Memprioritaskan pedoman tentang alternatif pe-salahan diatas. nyusunan IGD ketika peta RBI belum tersedia ataua. Percepatan Penyelenggaraan IGD belum update dengan standar yang telah ditetap- - Menyusun prioritas penyelenggaraan IGD pada wi- kan oleh BIG. - Mensosialisasikan pedoman yang sudah ada agar layah tertentu dengan memperhatikan wilayah dapat segera diacu dalam review rencana tata ru- yang belum menyelesaikan perda RTRW dan yang ang. akan melakukan revisi perda RTRW pada skala 1 : d. Pembangunan SDM Pemetaan 50.000 atau 1 : 25.000. - Melakukan inventarisasi terhadap keberadaan ja- - Menyusun prioritas penyelenggaraan IGD skala 1 batan fungsional surveyor pemetaan di Indonesia. : 5.000 untuk pemetaan rencana detail tata ruang - Melakukan sosialisasi tentang jabatan fungsional (RDTR) surveyor pemetaan dan kebutuhannya dalam - Penyediaan citra tegak resolusi tinggi sebagai upa- pemetaan tata ruang di daerah. ya percepatan penyediaan sumber data untuk - Menyelengarakan diklat survei dan pemetaan ke- RDTR pada pemerintah, pemerintah daerah dan swasta. - Penguatan industri survei dan pemetaan nasional dan sertifikasi profesi dalam bidang informasi geo- spasial, melalui LPJIG dan sertifikasi IG. e. Pembinaan dan Konsultasi Peta Tata Ruang - Membangun tim pendamping percepatan pemeta- an tata ruang untuk penyelesaian peta RTRW yang dikoordinasikan oleh BIG. - Memberikan konsultasi teknis dan klinik perpetaan kepada pemerintah daerah, dengan prioritas wilayah yang belum menyelesaikan perda RTRW. - Memberikan pembinaan teknis perpetaan terha- dap BKPRD provinsi agar proses persetujuan sub- stansi di tiap provinsi berjalan dengan baik dan memperhatikan aspek IG dalam rencana tata ru- angnya. - Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses konsultasi peta tata ruang diantaranya melalui mekanisme konsultasi secara online.gkas Vol. 1. No. 1. 2016 GGEEOOttaannggkkaassVVool.l.11..NNoo..11..22001166 3377
Artikel Kenampakan erosi di sebelah barat Kota Luwuk,Kesimpulan Provinsi Sulawesi Tengah Kebutuhan informasi geospasial dalam pe- 17 Oktober:nyusunan rencana tata ruang dapat dibagi dalam dua Hari Informasi Geospasialkelompok besar, yaitu (i). Informasi Geospasial Dasar(IGD) berupa peta Rupabumi Indonesia (RBI) atau citrategak resolusi tinggi, (ii). Informasi Geospasial Tematik(IGT) meliputi informasi tematik dasar dan tematik ja-ringan infrastruktur. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dae-rah dalam aspek pemetaan tata ruang yaitu: keterse-diaan informasi geospasial, ketersediaan pedoman,serta ketersediaan SDM dan teknologi. Kondisi ideal yang ingin dicapai dalampemetaan tata ruang yaitu (i) tersedianya informasigeospasial yang update sesuai dengan kebutuhan ska-la pemetaan tata ruang, (ii) adanya pedoman pemeta-an yang lengkap, dan (iii) adanya SDM dan teknologidi tiap daerah yang memadai untuk pemetaan tataruang. Strategi yang dirumuskan untuk mencapaikondisi ideal tersebut yaitu (i) percepatan penyeleng-garaan IGD pada skala 1 : 50.000, 1 : 25.000 dan 1 :5.000, (ii) percepatan pemetaan dan integrasi IGT me-lalui inventarisasi ketersediaan dan pedoman pemeta-an IGT, (iii) pengembangan pedoman pemetaan tataruang dan sosialisasi pemanfaatannya serta (iv) pem-bangunan SDM dan teknologi pemetaan melalui diklatdan bimbingan teknis.Referensi- Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ru- ang. Diakses dari www.bkprn.org, 13 Maret 2016.- Kementerian Pekerjaan Umum. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007 Tentang Pe- doman Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang. Diakses dari www.birohukum. pu.go.id, 13 Maret 2016.- Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi, Badan Informasi Geospasial. Indeks Ketersediaan Peta Ru- pabumi Indonesia. 2015. Penulis adalah Surveyor Pemetaan Pertama, BIG3388 GGEEOOttaannggkkaassVVooll..11..NNoo..11..22001166
ArtikelGEO-LITERASIT ahukah Anda?Erosi merupakan peristiwa perpindahan partikel tanah oleh tenaga pengangkut beru-pa media alami yaitu angin dan aliran air. Gambar di atas menunjukkan sebuah erosiyang membentuk alur-alur kecil. Mari perhatikan foto di atas, tidak adanya tutupanvegetasi di atas permukaan tanah akan mempercepat terjadinya erosi. Bila peristiwaitu terjadi pada daerah tangkapan aliran sungai maka akan berdampak besar teruta-ma tingginya sedimentasi sungai. Sedimentasi menyebabkan daya tampung air padasungai berkurang. Banjir bandang adalah dampak nyata yang menyebabkan hartabenda bahkan nyawa orang-orang tercinta terenggut. GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016 39
Info KegiatanSuasana ujicoba keterbacaanATLAS TAKTUALatlas taktual di SLB Kota Malang Media Literasi Kaum Difabel Oleh: Adinda Cempaka dan Sugeng MurdokoBagian yang ditunjuk Media atau sarana dalam pendidikan merupakan bagian pentingadalah Provinsi KalimantanUtara dalam menunjang keberhasilan peserta didik dalam menyerap ilmu. Model media terus berkembang dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman dan kebutuhan tertentu dari peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XII, Pasal 45 tentang sa- rana dan prasarana pendidikan menyebutkan “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, ke- cerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”. Regulasi tersebut menjadi landasan pokok yang menyatakan bahwa sarana pendidikan sangat penting. Bagi anak didik berkebutuhan khusus (difabel), dalam hal ini tunanetra, media pembelajarannya cenderung tidak sama dengan media belajar peserta didik yang nondifabel. Untuk itu Badan Informasi Geospasial yang bertanggung terhadap data dan pemanfaatan informasi geospasial (IG) bergerak mendukung pendidikan melalui pembuatan atlas taktual, bekerja sama dengan Yayasan Dria Manunggal di Yogyakarta. Pembuatan atlas ini merupakan implementasi Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 35 yang menyebutkan bahwa salah satu penyajian IG dapat dilakukan dalam ben- tuk peta cetak, baik dalam bentuk lembaran maupun buku atlas. Lembaran-lembaran peta taktual dibuat berdasarkan Peta Rupabumi Indonesia, kemudian diintegrasikan dalam bentuk atlas agar peserta didik difa- bel lebih komprehensif memahami wilayah. Isi atlas memuat informasi umum dan legenda, wilayah kajian yang dibuat dengan desain ‘timbul’ atau tiga di- mensi, dan terdapat isi peta tematik terpilih, dipadukan dengan huruf braille untuk membaca toponim. Sampai saat ini telah tersusun 6 tema atlas taktual yaitu tema wilayah administrasi, sumber daya alam (SDA), transportasi darat, transportasi laut dan udara, sebaran gunung dan sungai, dan tema wisata.40 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
Info Kegiatan BIG mendukung gerakan literasi atau gerakan pemahaman spasial dan lingkungan sekitar.belajar membaca, menulis, dan memahami segalasesuatu melalui media yang ada disekeliling kita. Me- Peta NKRI dan legenda,lalui media atlas taktual yang menyajikan tema-tema salah satu bagian dalamtertentu di wilayah Indonesia, para tunanetra dapat Atlas Taktualmemahami wilayah Negara Kesatuan Republik Indo-nesia (NKRI) berikut segala sumberdaya didalamnya. Penulis 1 adalah Analis Data Pemetaan, BIGKeterlibatan aktif antara BIG, peserta didik difabel, Penulis 2 adalah Litkayasa, BIGdan tenaga kependidikan dalam menggerakkan buda-ya literasi melalui atlas taktual, menjadi kunci keber-hasilan seorang peserta didik memahami NKRI. Me-lalui pemahaman yang baik diharapkan tumbuh sikapmerasa memiliki terhadap NKRI. Media atlas taktual juga mendukung ge-rakan Penumbuhan Budi Pekerti seperti yang tertuangdalam Permendikbud Nomor 23 tahun 2015. Atlastaktual sangat konkret mendukung regulasi tersebut,pertama dalam konteks menumbuhkan nilai-nilai ke-bhinekaan dan kebangsaan, kedua yaitu mengem-bangkan potensi diri peserta didik secara utuh. Atlastaktual yang berisi informasi NKRI dapat menumbuh-kan kesadaran bahwa Indonesia terdiri dari ribuanpulau dan berbagai suku bangsa yang mendiaminya.Dalam konteks kedua, atlas taktual merupakan mediabaca non buku mata pelajaran yang dapat mendukungWilayah Uji Keterbacaan Atlas Taktual (Periode 2010 - 2015)Lokasi uji keterbacaan (13 prov dari 34 prov atau 38%) Serah terima bahan uji keterbacaan di SLB Klaten, Jawa Tengah Implementasi nyata dari penyusunan In- Pembinaan telah dilakukan sejak tahun 2010formasi Geospasial Atlas Taktual adalah pembinaan sampai 2015 dengan total provinsi yang dibina se-literasi dalam bentuk uji keterbacaan model atlas banyak 13 provinsi. Masih ada 21 provinsi berikutnyataktual tematik yang dibangun. BIG bekerjasama de- sebagai lokasi uji keterbacaan. Pada tahun 2016 iningan Yayasan Dria Manunggal, didukung penuh oleh setidaknya tiga lokasi uji akan dilakukan yaitu di KudusKementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Aceh. Kepembinaan pada Sekolah Luar Biasa tipe A (tunanetra) depan, provinsi yang akan menjadi tujuan uji keterba-mengenai tata cara membaca peta dan memahami ru- caan adalah di wilayah perbatasan dan Indonesia ba-ang nusantara lewat atlas taktual. gian timur. GGEEOOttaannggkkaassVVool.l.11..NNoo..11..22001166 4411
Peta NKRI untuk Tunanetra Skala 1:3.500.000 didesain secara geometris di atas tembaga Peta Taktual BIG untuk Tunanetra Skala 1:3.500.00042 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
“di atas tembaga, nusantara terjaga” Beberapa produk peta dari PPTRA BIG berharap semua ele-PPTRA BIG telah tersedia untuk men bangsa memahami dan menjaga se-memenuhi kebutuhan publik dalam me- tiap jengkal wilayah nusantara tak terke-mahami nusantara. Salah satu produk cuali tunanetra. Melalui pemahaman Petaterbaru yaitu Peta NKRI Skala 1:3.500.000 NKRI ini diharapkan tunanetra merasayang terbuat di atas lembaran besi tem- memiliki dan menjaga NKRI, bukanbaga khusus didedikasikan bagi disabili- menjadi bagian masyarakat yang merasatas/tuna netra. Formasi wilayah Indonesia terpinggirkan karena keterbatasan mediayang terdiri dari ribuan pulau didesain se- informasi.cara geometris di atas bahan tembaga. GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016 43
Info KegiatanPEMETAAN DINAMIKA SUMBERDAYAWILAYAH SUNGAI C I T A R U MOleh: Andika Banguntaji dan I Made Dipta SudanaPendahuluan pemetaan dinamika sumberdaya alam terpadu WS Citarum yang memuat neraca sumberdaya dan kuali- Kerusakan lingkungan di Indonesia telah tas air dari sungai Citarum.menjadi perhatian banyak pihak karena kerusakantersebut seringkali berujung kepada bencana alam Profil WS Citarumseperti bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor.Rusaknya lingkungan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) WS Citarum memiliki sungai dengan pan-sebagai daerah tangkapan air diduga sebagai salah jang mencapai 350 km. Secara geografis berada padasatu penyebab utama terjadinya bencana alam terse- 106°51’36’’ – 107°51‘ BT dan 7°19‘– 6°24‘ LS. Daerahbut. Kerusakan DAS dipercepat oleh peningkatan pe- Pengaliran Sungai (DPS) WS Citarum mencapai luasmanfaatan sumberdaya alam sebagai akumulasi dari 11.357,83 km2. Berikut ini tabel administrasi kabupa-pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, ten/ kota yang terdapat di WS Citarum :konflik kepentingan, dan kurang keterpaduan antarsektor. Tabel 1. Lingkup kabupaten/kota di WS Citarum Batas DAS sebagai batas alami dari berbagaiaspek sumber daya haruslah menjadi satuan batas Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2014pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu. Namunseringkali aspek batas DAS dikesampingkan para pelaksana pembangunan di daerah yang terbatasi Gradien sungai di WS Citarum terbagi men-oleh wilayah administrasi. DAS merupakan bagian dari jadi tiga bagian yaitu hulu, tengah, dan hilir. Bagiansuatu Wilayah Sungai (WS) yang cakupan wilayahnya hulu dengan panjang lebih dari 25 km merupakanterdiri dari beberapa Kabupaten/Kota. Oleh karena itu daerah paling terjal, bagian tengah dengan panjangdiperlukan suatu alat yang membantu dalam penge- lebih dari 150 km memiliki kemiringan yang cukup ter-lolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang jal, dan bagian hilir dengan panjang lebih dari 70 kmmencakup seluruh wilayah sungai. memiliki topografi yang landai. Variasi topografi atau Neraca sumberdaya alam terpadu merupa- ketinggian di WS Citarum mempengaruhi variabilitaskan salah satu alat yang mampu memberikan gam- curah hujan. Topografi juga dapat mencirikan kondisibaran mengenai sumberdaya alam dalam suatu WS. penutupan lahan baik jenis maupun ketebalannya diNeraca sumberdaya alam menerapkan konsep analisis suatu wilayah.komprehensif dari perubahan fungsi ruang selama Di WS Citarum terdapat 4 (empat) macam je-rentang waktu tertentu yang ditujukan untuk me- nis tanah, yaitu andosol, andosol hitam, aluvial, danngetahui laju konversi lahan dari setiap peruntukan- latosol. Jenis tanah di hulu WS Citarum didominasi je-nya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Neraca nis tanah andosol dan tersebar di area pegunungan.sumberdaya alam ini terbagi menjadi 4 buah neraca, Jenis andosol hitam terbentuk di daerah datar Lem-yaitu neraca sumberdaya air, neraca sumberdaya hu- bang, sedangkan di daerah patahan Lembang jenistan, neraca sumberdaya lahan, dan neraca sumber- tanah yang berkembang adalah tanah Latosol.daya mineral dan batubara. Empat neraca sumber-daya alam dipadukan untuk mengetahui kondisi sertaketerkaitan sumberdaya alam yang ada secara lebihkomprehensif sehingga dapat dijadikan bahan pertim-bangan dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkung-an hidup. Badan Informasi Geospasial sebagai institusiyang memiliki tugas pokok di bidang penyiapan infor-masi geospasial dasar dan tematik berperan besardalam kegiatan pemetaan sumberdaya secara terpa-du. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan yaitu4444 GGEEOOttaannggkkaassVVooll..11..NNoo..11..22001166
bbwscitarum Info Kegiatan Lokasi kegiatan antara luas hutan di wilayah tersebut dengan luas to- tal wilayah dalam WS Citarum. Alih guna lahan hutanNeraca sumberdaya alam menjadi lahan pertanian (intensif) adalah salah satudan kualitas air WS Citarum penyebab terjadinya penurunan sumberdaya hutan. Alih fungsi lahan terkait erat dengan keberadaan ma- Secara umum, sumberdaya air di WS Citarum syarakat sekitar hutan, dimana masyarakat mempu-dari tahun 2004 sampai 2013 mengalami defisit sebe- nyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ke-sar 493.821.417 m3. Apabila dilihat dari hasil neraca tersediaan sumberdaya di hutan.per bulan, WS Citarum mengalami surplus pada Bulan Perubahan lahan yang paling tinggi terjadiJanuari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan Desember, pada kebun campuran, rawa pesisir, sawah dengansedangkan pada Bulan Februari, Maret, September, padi terus menerus, dan semak. Lahan tersebut seba-Oktober, dan November mengalami defisit. gian besar menjadi bangunan industri, perdagangan Rekapitulasi pemanfaatan dan potensi sum- dan perkantoran yang mencapai 1.611 ha dan permu-ber daya air menghasilkan data bahwa dalam kurun kiman sebesar 781 ha. Secara sosial, hal ini berdampakwaktu Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2013/2014 pada peralihan mata pencaharian penduduk sehinggamengalami defisit lebih dari 493 juta m3. Kalkulasi struktur perekonomian tersebut dapat menggambar-kebutuhan dan pemanfaatan air bermanfaat dalam kan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhananalisa supply dan demand dimana kebutuhan air ekonomi daerah (engine growth). Aktivitas ekonomi disemakin meningkat seiring dengan kegiatan pemba- bidang industri, pertanian atau di bidang lainnya ber-ngunan sedangkan kapasitas penyediaan air terbatas. pengaruh kepada bentuk pemanfaatan air atau pem-Pemanfaatan sungai Citarum untuk memenuhi kebu- buangan limbah menuju badan sungai.tuhan sangat bervariasi dari hulu hingga hilir. Pola penggunaan lahan di suatu daerah dapat Hasil inventarisasi sumber daya hutan Ta- menggambarkan kehidupan ekonomi dari daerahhun 2009 seluas 210.831,93 ha, sedangkan hasil in- yang bersangkutan dan digunakan sebagai indikatorventarisasi sumber daya hutan Tahun 2014 sebesar pencemaran lingkungan. Kondisi pencemaran akibat203.607,07 ha. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun limbah rumah tangga yaitu Biochemical Oxygen De-tersebut mengalami alih fungsi di kawasan hutan se- mand (BOD) menunjukkan angka sebesar 135,83 mg/luas 7.224,86 ha. Dinamika hutan tersebut memberi liter, padahal menurut standar yang ditentukan seha-arti terdapat alih fungsi di dalam kawasan hutan men- rusnya tidak lebih dari 6 mg/ liter. Angka BOD tersebutjadi penutupan lahan lain. ditemui ketika dilakukan uji kualitas air di Desa Andir, Keberadaan hutan di suatu daerah sangat Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung pada bu-penting sebagai pemasok oksigen, pengikat unsur lan September Tahun 2014.hara, penyerap karbon dan sebagainya. Indeks tutup- an lahan suatu wilayah merupakan nilai perbandingan Situ Cisanti di Kabupaten Bandung, salah satu bagian hulu WS Citarum GGEOEOtatnagnkgaksaVsoVlo. 1l..1N. No.o1..12.0210616 4455
Info Kegiatan membuang langsung limbah mereka secara tidak ber- tanggung jawab ke anak sungai Citarum atau ke Cita- Masih di lokasi yang sama, angka BOD pada rum secara langsung tanpa pengawasan dan tindakanbulan April 7,14 mg/ liter, bulan Mei 12,4 mg/ liter, dari pihak yang berwenang (pemerintah).Bulan Juli 13,94 mg/ liter, dan Bulan Oktober 67,8 mg/ Pada WS Citarum tidak satu lokasipun yangliter. Angka BOD tertinggi ke-dua ditemui di Jembatan kualitas airnya memenuhi kriteria mutu air kelas II.Koyod yang bertempat di Desa Ciparay, Kecamatan Kandungan koli tinja, oksigen terlarut, BOD, COD danCiparay, Kabupaten Bandung sebesar 126,11 mg/ liter zat tersuspensi dalam kelas tinggi di seluruh bagian.pada bulan September. Angka BOD di lokasi tersebut Khusus untuk parameter oksigen terlarut yang meru-pada bulan April 5,46 mg/ liter, bulan Mei 10,68 mg/ pakan indikator kesegaran air, pada beberapa lokasiliter, bulan Juli 30,22 mg/ liter, dan bulan Oktober kadarnya sangat rendah bahkan ada yang mencapai54,91 mg/ liter. Tingginya angka BOD di kedua lokasi nol, yaitu Sapan, Cijeruk, Dayeuh Kolot dan Burujul.pada bulan yang sama tersebut terdapat pada aliran Evaluasi kualitas air dapat membantu mengukur nilaisungai yang sama. ekonomi dari manfaat atau kerugian lingkungan yang Pencemaran terhadap kualitas air yang dise- terjadi baik langsung maupun tidak langsung. Limbahbabkan oleh limbah industri Chemical Oxygen Demand yang mencemari sungai turut mencemari pengairan(COD) yaitu mencapai angka 282,55 mg/ liter pada bu- sawah irigasi, seperti di Ciparay.lan September tahun 2014. Padahal parameter yang Selain membutuhkan pengawasan yangditentukan seharusnya tidak lebih dari 10 mg/ liter. cukup ketat oleh pihak yang berwenang, kegiatanKondisi tersebut ditemui di Jembatan Koyod di Desa eksplorasi pada zona konservasi sumberdaya agarCiparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. terarah dan meminimalkan semua dampak degradasiAngka COD tertinggi ke-dua ditemui di Desa Andir, lingkungan pasca kegiatan konservasi tanpa mengu-Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung sebesar rangi nilai tambah peningkatan perekonomian. Diper-261,07 mg/ liter pada bulan September tahun 2014. lukan juga aturan ketat dan sesuai RTRW dalam men-Tingginya angka BOD dan COD di kedua lokasi pada jaga kelestarian sumberdaya air, hutan, lahan, danbulan yang sama tersebut saling berkaitan satu sama mineral.lain. Kandungan pencemaran tertinggi adalah limbah Untuk menangani dan mengendalikan ma-organik rumah tangga (60%) dan limbah berat (30%) salah lingkungan, perlu zona konservasi dan peduliyang berasal dari pabrik di sekeliling Sungai Citarum. lingkungan guna mendukung tujuan pembangunanAliran air berwarna hitam yang terdapat pada hidro- yang berkelanjutan. Kegiatan yang dapat dilakukanmeter Water Quality Jembatan Koyod dan Nanjung melalui sosialisasi pengawasan dan pembinaan keta-yang mengindikasikan terkontaminasi tersebut meru- atan pelaku industri dan masyarakat agar memahamipakan bagian dari sungai utama Citarum (BLHD Jabar, fungsi konservasi melalui model kerjasama berbagai2015). pihak (stakeholders) seperti pemerintah, masyarakat, Keberadaan sumberdaya di WS Citarum um- LSM, dan Perguruan Tinggi.umnya telah dan sedang dilakukan penambanganataupun masih dalam tahap eksplorasi. Berdasarkan “Kandungan koli tinja, oksigen ter-hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Badan Geologi, larut, BOD, COD dan zat tersuspensipotensi sumberdaya mineral logam dasar seperti tem- dalam kelas tinggi di seluruh bagian”baga, seng, timbal dan pasir besi, titan serta manganketerdapatannya masih banyak dan umumnya belum Penulis 1 adalah Surveyor Pemetaan Pertama, BIGdilakukan penambangan secara besar, hanya dit- Penulis 2 adalah Analis Data Pemetaan, BIGambang dalam skala kecil. Pada bagian hulu sungai ditemui air yangjernih, berbeda dengan daerah di bawah hulu sungaiyang telah tercemar oleh berbagai limbah, yang pal-ing berbahaya adalah limbah kimia beracun dan ber-bahaya dari industri. Menurut informasi dari masyara-kat, limbah hasil kegiatan tambang emas di GunungPadang/ Gunung Bokor mencemari air pada permu-kaan yang lebih rendah. Dari segi kesegaran air, kadaroksigen Sungai Citarum sangat rendah bahkan adayang mencapai nol. Saat ini di daerah hulu Citarum,sekitar 500 pabrik berdiri dan hanya sekitar 20% sajayang mengolah limbah mereka, sementara sisanya46 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
SURVEI PENGUKURAN G P S Info Kegiatanuntuk uji akurasi citra satelit RDTR Prov. Sulawesi TenggaraBWP Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi Gambar 1. Lokasi kegiatanOleh: Diastarini Selama lebih kurang lima hari, tepatnya tanggal 5 sampai 9September 2016, Tim BIG dari Bidang Pemetaan Tata Ruang, PusatPemetaan Tata Ruang dan Atlas melakukan survei GCP (ground con-trol point) untuk mendukung peta rencana detil tata ruang di Provin-si Sulawesi Tenggara. Tim survei yang terdiri atas 8 orang dilengkapiGPS Geodetic untuk memperoleh titik GCP dan ICP yang akan digu-nakan dalam koreksi geometris (orthorektifikasi) citra satelit RDTRBWP Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Pada saat pengukuran timdidampingi oleh 2 orang yang berasal dari Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Wakatobi. Sesuai standar yang ditetapkan BIG untuk peta skala1:5.000 ketelitian horizontal CE90 yang harus dicapai adalah 2,5meter. Lokasi survei tersaji dan tampilan citra. Citra satelit resolusitinggi yang digunakan adalah Pleiades tersaji pada Gambar 1. Metode pengamatan yang digunakan adalah metode staticdengan lama pengamatan minimal 45 menit. Jarak titik kontrol (GCPdan ICP) yang paling jauh dari titik Base yaitu sejauh 11 km. Sebarantitik GCP dan ICP yang diamati pada pekerjaan ini sebanyak 28 titikmenggunakan titik Base/ titik referensi orde 1 milik BIG (WNGI) yanglokasinya berada di depan Kantor Bupati Kabupaten Wakatobi. (lihatGambar 2 untuk titik sebaran GCP dan IP dan Gambar 3 untuk titikreferensi orde 1 BIG (WNGI). Data yang diperoleh dari hasil pengukuran GPS Geodeticadalah data primer yang akan digunakan dalam proses orthorektifi-kasi (GCP) dan uji akurasi (ICP). Data tersebut terdiri dari KoordinatGCP dan ICP (baseline processing), formulir lapangan (logsheet), po-sisi titik GCP dan ICP pada citra satelit yang belum terkoreksi geome-tris (CP Real) dan foto lapangan.Gambar 3. Titik referensi orde 1 BIG Gambar 2. Sebaran titik GCP dan ICP Penulis adalah Surveyor Pemetaan Pertama, BIG GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016 47
Info KegiatanPETA N K R IMembentang dari Sabang sampai MeraukeOleh: Erna Kusumawati Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk pengakuan internasional terha-(NKRI) mengalami perubahan sejak proklamasi ke- dap konsep Wawasan Nusantara yang telah digagasmerdekaan hingga saat ini. Pada awal kemerdekaan sejak Deklarasi Djuanda. Konsekuensi dari diakuinyaIndonesia, wilayah NKRI mengikuti konsepsi Territo- Indonesia sebagai negara kepualauan adalah Indone-riale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) ta- sia harus menentukan jalur laut yang dapat dilintasihun 1939. Berdasarkan konsepsi TZMKO, setiap pulau oleh kapal asing. Jalur laut ini dikenal dengan Alur Lautmemiliki laut yang mengelilinginya sejauh 3 mil laut. Kepulauan Indonesia (ALKI). Adanya ALKI mempermu-Konsekuensinya, pulau-pulau di Indonesia terpisah- dah Indonesia untuk mengawasi kapal-kapal asingkan oleh laut karena di luar 3 mil bukan wilayah NKRI. yang melintas wilayah perairan Indonesia.Pada saat itu, kapal asing bebas berlayar di laut yang Wilayah NKRI merupakan negara kepulauanmemisahkan pulau-pulau tersebut sehingga cukup dengan 13.466 pulau yang telah terdaftar dan pan-mengancam kedaulatan NKRI. jang garis pantai 99.093 km. Indonesia menempati Pada 13 Desember 1957 lahirlah Deklarasi urutan kedua negara yang memiliki garis pantai ter-Djuanda dengan konsep menyatukan wilayah perai- panjang di dunia, setelah Kanada. Indonesia memilikiran dan daratan. Luas wilayah NKRI mengalami per- luas wilayah, dimana 2/3 luas wilayahnya merupakantambahan luas signifikan dengan adanya Deklarasi perairan. Indonesia disebut negara maritim karena halDjuanda. Deklarasi ini diperkuat dengan UU No. 4/ tersebut. Wilayah NKRI tidak hanya mengalami per-Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia tambahan luas wilayah, tetapi juga pernah berkurangyang menegaskan batas laut wilayah NKRI. Wilayah luas wilayahnya. Kemerdekaan Timor Leste pada ta-perairan tersebut mencakup perairan kepulauan, hun 1999 membawa perubahan pada batas darat danperairan pedalaman, dan laut teritorial selebar 12 batas laut wilayah NKRI. Perjanjian antara Pemerintahmil laut dari garis pangkal kepulauan. Garis pangkal Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dankepulauan adalah garis yang menghubungkan titik- Permanent Court Award (PCA) tahun 1914 mendasarititik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. Garis batas darat NKRI dengan Timor Leste. Batas wilayahPangkal Kepulauan Indonesia sebagai tindak lanjut laut teritorial antara Indonesia dengan Timor Lestedari pengesahan UNCLOS tahun 1982. UNCLOS 1982 masih memerlukan kesepakatan. Sosialisasi Peta NKRI oleh Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas48 GEOtangkas Vol. 1. No. 1. 2016
Search