buletin geotangkas edisi desember 2016

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas - BIG ISSN: 2540-9042 G E O Vol. 1 No.2. Desember 2016tangkasBuletin Informasi Geospasial Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan AtlasATLASGerbang Depan Informasi GeospasialKKoajrieaknsTi GinegokmateAtrkikurasi dInetneggaransiPTearttaanRauhaanng RKaekmoarjtueaknIGImT:pMleemneanktaarsi One Map Policy

tGaEnO g k a s dari redaksiBuletin Informasi Geospasial Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya, dan Atlas menjaga nusantaraDiterbitkan Oleh: Pembaca yang Budiman.....Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Tepat tanggal 13 Desember kita peringatiDeputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) sebagai Hari Nusantara. Momentum tersebutBadan Informasi Geospasial (BIG) mengingatkan kembali akan lintasan sejarah, tatkala Perdana Menteri Djuanda mendeklarasikan tentangPelindung kesatuan daratan dan perairan Indonesia menjadi bagian Kepala BIG yang tak terpisahkan. Pengakuan dunia internasional Deputi Bidang IGT terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan termasuk hak-hak hukum didalamnya, menjadi nilai strategis bagiDewan Redaksi kepentingan bangsa terutama untuk kesejahteraan rakyat Mulyanto Darmawan Indonesia. Sebagai generasi penerus sudah selayaknya Sri Daryaka kita menjaga warisan para pendahulu untuk menjaga Habib Subagio tanah dan air Indonesia melalui peran masing-masing Prita Brada Bumi sesuai dengan keahlian. Beberapa aksi damai terutama di Jakarta pada bulan Desember 2016 ini menunjukkanPemimpin Redaksi bahwa menjaga nusantara merupakan bagian penting Fakhruddin M agar tanah air ini tidak terkoyak. Geotangkas Edisi II ini mencoba sedikitStaf Redaksi mengangkat terkait dengan Hari Nusantara melalui Sri Eka Wati beberapa foto dan artikel menarik tentang nusantara. Roswidyatmoko Dwihatmojo Beberapa foto yang identik dengan perairan menghiasi Fuad Hasyim beberapa halaman. Tak lupa, penulis geotangkas Randhi Atiqi meneropong nusantara dengan mengangkat tema Atlas Amanah Anggun Prabandari Sebagai Gerbang Depan Informasi Geospasial. Produk Rochmad Budi Santoso atlas diharapkan mampu menggambarkan Indonesia Rakyan Paksi Nagara melalui atlas multitema, baik tema sumberdaya, I Made Dipta Sudana budaya, sosial, ekonomi, dan tema menarik lainnya. Chintia Dewi Atlas tidak hanya dihasilkan oleh Badan Informasi Erna Kusumawati Geospasial, tetapi juga dihasilkan oleh Kementerian/ Lembaga sesuai dengan sektor masing-masing. PeranDesain & Tata Letak swasta dalam memproduksi atlas juga menjadi bagian Mustofa dari mencerdaskan generasi penerus yang ujungnya Ellen Suryanegara merupakan langkah penting menjaga nusantara. Edisi kedua ini juga menampilkan beberapa ar-Keuangan dan Distribusi tikel menarik tentang tata ruang, bedah wilayah nusanta- Rosie Kennedy ra, dan serba-serbi geospasial. Kami tim redaksi berharap, Wahyu Tri Handayani tulisan-tulisan sederhana ini menjadi bagian penting dalam menggelorakan literasi atau dunia membaca dan menulis yang dirasakan semakin luntur. Selamat mem-Alamat Redaksi baca!.Gedung F Lantai 2, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG, Jl. Jakarta - Bogor Km. 46, Cibinong, Salam PPTRA ~ Senang Berbagi Setia MelayaniJawa BaratTelp/Faks: (021) 8764613 Geotangkaswww.big.go.id, https://twitter.com/pptra_big Tim RedaksiISSN: 2540-9042Cover depan: Pelabuhan Perikanan Labuhanmaringgai, LampungCover belakang: sepasang anak Pulau Leti, Maluku Barat Daya

IsiDaftarSAJIAN UTAMA10 Atlas, Gerbang Depan Informasi GeospasialARTIKEL16 Kebijakan Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam22 Kajian Tingkat Akurasi Koreksi Geometri30 Integrasi Tata Ruang dengan Pertanahan36 Usaha Berbasis Komunitas Desa dalam Perspektif Informasi Geospasial42 Peran Pemetaan Rencana Tata Ruang dalam Mitigasi BencanaINFO KEGIATAN48 Mekanisme Asistensi dan Supervisi Peta Rencana Tata Ruang55 Sistem Informasi Transportasi Perkotaan58 Rakortek IGT: Menakar Kemajuan Implementasi One Map Policy62 Kolokium: Pemetaan Tata Ruang, Dinamika SDA, dan Atlas BEDAH WILAYAH64 Air Terjun Way Lalaan, Keindahan Tersembunyi di Tanggamus66 Rajaampat, Permata dari Timur70 Oceania, Wilayah Kepulauan di Samudera Pasifik72 Benteng Wolio Kesultanan ButonBEDAH BUKU76 KartografiSERBA-SERBI GEOSPASIAL78 Permainan Lokasi HotellingBuletin Geotangkas menerima tulisan terkait Infor-masi Geospasial Tata Ruang, Dinamika Sumberdaya,dan Atlas. Tulisan yang masuk ke redaksi menjadibagian penting penyebarluasan IG terkait tata ruang,dinamika SDA, dan Atlas untuk kepentingan pemba-ngunan dan publik. Tulisan dikirim ke:[email protected] GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 1

Catatan Tangkas B Buletin Geotangkas Edisi ke 2 kembali hadir di hadapan pembaca tercinta. Hal ini tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT semata dan didukung kerja ekstra tim kreatif di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA). Untuk itulah kami mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan terima kasih kepada semua anggota tim redaksi dan pimpinan BIG, khususnya Dr. Nurwadjedi selaku Deputi Bidang Informasi Geospasial Tema- tik yang memberi dukungan penuh atas penerbitan buletin edisi akhir 2016 ini. Saat ini kita berada dalam bulan Desember 2016, beberapa hari lagi kita memasuki bulan Januari 2017 sekaligus menandai dimulainya tahun baru, program baru, dan harapan baru. Kata orang bijak, “bila tahun depan kehidupan kita sama dengan tahun ini maka kita merugi dan bila kehidupan kita tahun depan lebih buruk dari tahun ini berarti musibah”. Kehidupan yang lebih baik tidak ada hubungan dengan banyaknya uang. Demikian pula program kegiatan yang baik tidak ada hubungan dengan besarnya anggaran. Menurut Robert T Kiyosaki (2016) dalam bukunya Second Chance (kesempatan kedua) “orang kaya tidak bekerja karena uang, Dia bekerja untuk melayani”. Semakin banyak orang terlayani, makin efektif dan baiklah sebuah program. Visi itulah yang kita pegang. Meski anggaran di PPTRA untuk tahun 2017 mengalami penurunan cukup signifikan, namun program unggulan bagian dari pelayanan publik tetap akan dijalankan mengikuti standar pelayanan prima. Cara terbaik melihat masa depan adalah dengan melihat masa lalu dan masa kini. Beberapa program tahun 2016 yang memberikan dampak penting pada kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial (IG) baik di sektoral, daerah, perguruan tinggi maupun masyarakat, akan dilanjutkan di tahun 2017. Program tersebut adalah percepatan pemetaan tata ruang melalui peningkatan proses asistensi dan validasi peta tata ruang, kerjasama dengan Pusat Pengembangan Infrasruktur Data Spasial (PPIDS) universitas untuk proses asistensi tata ruang, penyelesaian dokumen kebijakan integrasi neraca sumberdaya alam, pembangunan e-atlas Indonesia, serta pemetaan sosial berupa pemanfaatan IGT untuk mendukung pengembangan ekonomi regional melalu pemetaan Usaha Berbasis Komunitas. Kementerian PPN/Bappenas, selaku kementerian yang mengkoordinir kegiatan BIG, telah pula meminta tambahan tiga (3) program prioritas nasional ke BIG yaitu pemetaan tata ruang PKSN wilayah perbatasan, tata ruang wilayah pedesaan dan integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K). Ketiga program tersebut akan menjadi bagian dari program utama PTRA yaitu pemanfaatan IG, Penyusunan IGT strategis, dan pembinaan IG. Penerbitan buletin Geotangkas melalui tayangan web akan menjadi target tim redaksi berikutnya. Strategi ini bagian dari pemanfaatan teknologi internet untuk menyebarkan produk pemetaan tata ruang, dinamika sumberdaya, dan atlas. Kita memasuki zaman informasi, bukan saatnya menggunakan solusi zaman industri untuk mengatasi masalah zaman informasi. Artinya penyebaran informasi akan sangat cepat manakala menggunakan internet dan media sosial. Memasuki tahun baru, satu harapan yang diinginkan banyak orang adalah kehidupan yang lebih baik. Tentu bukan dengan meniup terompet tetapi melalui kerja keras dan introspeksi diri. Tepat apa yang disampaikan Kepala BIG yang baru dilantik, Prof. Dr. Ir. Hasanuddin Z Abidin, M.Sc bahwa ke depan perlu kerja keras, kerja cerdas, kerja mawas, kerja tuntas, dan kerja iklas. Selamat membaca semoga ada secercah pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik. Salam Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Mulyanto Darmawan2 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau- pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian- bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/ mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara IndonesiaPantai Sembukan, Paranggupito,Kabupaten WonogiriFoto: PPTRA-BIG GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 3

Relief Kapal di Candi Borobudur Di antara ratusan relief yang terpahat didinding candi termasyhur, di salah satu lorong Borobudur, tersaji relief kapal bercadik. Kesan relief sangat hidup karena selain fisik kapal itu sendiri, terdapat relief manusia seakan-akan seperti nahkoda kapal dan penumpang yang bahu membahu menuju ke satu tujuan. Relief itu menjadi bukti bahwa nenek moyang kita tidak asing dengan dunia kelautan dan kemaritiman. Nenek moyang kita adalah pelaut dan negara kita negara maritim.44 GEOtangkas Vol. 1. No. 12.-22001166

Relief kapal di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang Foto: PPTRA-BIGGEOGtEaOngtaknagskVaosl.V1o.lN. 1o..N2o-.2016 55

Salah satu sudut di Rajaampat Provinsi Papua Barat Foto: PPTRA-BIG6 GEGOEtOantagnkgaksaVsoVl.o1l. 1N.oN.o2.-22-0210616

RajaampatProvinsi Papua BaratRajaampat, sebuah nama Kabupaten di Papua Barat, terdiri daripulau-pulau besar dan kecil yang cantik. Beberapa bagian pulautersebut menjadi destinasi wisata alam, paduan dari bentangalam karst, pantai berpasir putih, dan birunya air laut. Dalamkonteks nasional, Rajaampat merupakan salah satu pusatpengembangan pariwisata atau kawasan strategis pariwisatanasional. GGEEOOtatannggkkaassVVool.l1. 1. N. Noo. 2. 2--22001166 77

8 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

Gardu Siskamling di salah satu desadi Kabupaten Seram Bagian BaratFoto: PPTRA-BIGGEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 911

Sajian UtamaATLASGerbang Depan Informasi GeospasialOleh: Fakhruddin Mustofa ‘Walaupun kami pengusaha kecil penerbit atlas, tetapi sekecil apapunperan kami tetap menjadi bagian dari orang-orang yang ikut mencerdaskananak bangsa melalui goresan peta‘. Demikian ditegaskan pimpinan sebuahperusahaan penerbitan atlas dan globe saat Tim BIG berkunjung ke kantornyadi Kota Surabaya. Karya berupa atlas dari penerbit tersebut sudah tersebarluas. ‘Puluhan bahkan ratusan orang menggantungkan asa pada omzetpenjualan atlas’, imbuhnya sekali lagi”. Tulisan ini tidak bertujuan mengupas tuntas luar, forum pertemuan guru, kunjungan siswaperjalanan hidup dan jatuh bangun seorang pengusaha dan mahasiswa ke BIG, serta forum ilmiah lain,atlas. Bukan pula merekonstruksi bagaimana pro- produk atlas sering dijadikan sebagai cenderamata.ses pembuatan atlasnya. Narasi di atas sudah cukup Sekilas memang terlihat sepele atau hanya ‘buahmenggambarkan bahwa sebuah buku atlas secara tangan’ belaka. Namun, di balik itu tersirat sebuahnyata masuk pada sektor riil jasa dan perdagangan. penghargaan akan sebuah karya bernama atlas.Produk atlas telah menciptakan rantai perdagangan Karya yang sepadan dengan buku-buku ilmiah lainmulai dari pengadaan kertas, tinta, pencetakan, karena memang atlas berisi informasi ilmu yang dapatpengepakan, jasa pengiriman, sampai penjualan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. BIG tentu tidakdi toko buku bahkan di kaki lima. Tak terhitung sembarangan memberi buah tangan kepada pihakberapa orang yang memperoleh penghasilan untuk lain. Di situlah atlas hadir sebagai bagian kecil darimenghidupi keluarga dari hasil penjualan atlas, upaya menyebarluaskan IG. Dari beberapa keterangandari hulu di bagian produksi sampai hilir di bagian di atas, timbul pertanyaan sederhana yaitu mengapapenjualan. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa produk atlas masih memiliki nilai jual?sebenarnya bisnis di sektor Informasi Geospasial (IG) cukup menggiurkan. Kita dapat menjumpai dengan mudah Atlas, Sebuah IG yang Terstruktursebuah produk atlas berada di antara deretan buku-buku perpustakaan. Atlas menjadi salah satu alat Salah satu bentuk penyajian IG yang cukupperaga yang dibeli pihak sekolah lewat pengadaan familier di masyarakat adalah atlas. Atlas mudahbarang. Atlas dianggap sebagai gerbang depan yang dijumpai, menyapa pembaca untuk memahami IGmemudahkan para siswa memahami wilayah, di wilayah dan tematik tertentu. Kandungan isi atlassamping produk peta dinding sebagai alat peraga yang berisi multipeta disertai infografis dan narasilainnya. Produk ini juga sering dijumpai di pojok- semakin memudahkan pembaca memahami wilayahpojok toko buku besar dijual untuk umum. Sesuai kajian. Pemahaman ini dapat bersifat pengenalandengan hukum pasar, ketersediaan barang tertentu umum (overview) maupun pemahaman lebih rinciberarti ada yang membutuhkan. Atlas yang berisi IG bergantung pada skala pemetaannya (regional-detail).dibutuhkan oleh pembeli untuk mengetahui informasi Dalam konteks umum yang dikenal masyara-kewilayahan dan tematik lainnya. Tampaknya kat, atlas dipandang sebagai kumpulan peta. Halpengelola toko buku masih yakin produk ini menjadi tersebut dapat dimaklumi sebab secara kasat matabagian yang diincar pembeli. Tak banyak IG lain yang banyak atlas yang beredar hanya berupa kumpulansiap jual di toko buku selain atlas dan peta dinding. peta. Tetapi, Ormelink (2007), ahli Kartografi Belan- Dalam berbagai forum kerjasama antara da mengungkapkan bahwa atlas tidak hanya sebagaiBadan Informasi Geospasial (BIG) dengan pihak kumpulan peta saja. Atlas merupakan kombinasi data geospasial yang disusun secara sistematis/terstruktur10 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

dan koheren yang menampilkan area khusus dengan Sajian Utamasatu atau lebih tema geografis, berdasarkan tujuankhusus dengan disertai narasi dan infografis terkait. Jangan sampai judul awal memakai kata ‘ATLAS’ tetapiSistematis merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia abai, isinya tidak mencerminkan peta-peta dan infobermakna teratur menurut sistem atau terstruktur, lain yang tersusun secara sistematis dan koheren.sedangkan koheren bermakna berhubungan antar Hampa miskin makna karena tidak mengerti tujuanbagian. Untuk menyusun atlas agar sistematis dan pembuatan atlas.koheren antar bagian, maka dibutuhkan konsep Pengalaman Tim Teknis BIG dalam menyusunpenyusunan atlas yang matang. atlas untuk anak kecil (Atlas Junior) perlu diutarakan Salah satu kata kunci dalam atlas adalah tidak di sini. Anak kecil yang dimaksud berkisar umur 5 – 8terdiri dari satu peta (single map), tetapi lebih dari tahun atau anak usia taman kanak-kanak sampai kelassatu peta. Pakar Kartografi UGM, Noorhadi Rahadjo, 3 Sekolah Dasar. Usia-usia tersebut merupakan masadalam salah satu pertemuan terfokus mengatakan emas saat anak didik mulai aktif membaca dan men-bahwa peta-peta yang akan menjadi sajian atlas tidak gaitkannya dengan gambar visual. Bagaimana perandipilih secara acak atau tanpa pola, tetapi berkaitan IG dalam bentuk atlas agar informasi dapat terserapantara satu peta dengan peta lain sesuai dengan tema oleh anak pada usia tersebut? Jawabannya tidak mu-yang akan diangkat. Apabila peta dipilih secara acak dah karena harus memperhatikan berbagai sisi. Tigamaka tujuan atlas tidak akan tercapai karena pembaca hal penting yang menjadi fokus utama menyusun atlasjustru tidak menemukan dan tidak memahami secara tersebut yaitu menjaga agar peta dasar yang digunak-komprehensif tematik atlas yang tersaji. Dengan an secara geometri tetap berkualitas, kedua bagaima-kata lain, atlas tidak sekadar kumpulan atau album na tingkat keterbacaan atlas tersebut, dan ketigapeta yang dijilid rapi bila berbentuk buku cetak atau adalah seberapa paham dan mengerti seorang anaksusunan menu (layer) yang acak bila berbentuk digital kecil dalam membaca peta-petanya. Tabel dibawahseperti dalam sistem webatlas. Inilah yang menjadi ini merupakan rumusan dalam menyusun atlas untuktantangan bagi siapapun yang memproduksi atlas. anak kecil agar bangunan atlas tersusun secara siste- matis dan koheren.Contoh rumusan dalam membuat Atlas JuniorNo Penyusunan Atlas Keterangan1 Konsep atlas Petualangan 2 Aktor dalam atlas Kaka, Kiki, dan Burung Tuki 3 Level wilayah Indonesia dan 34 provinsi 4 Tematik pilihan Kekayaan budaya dan flora fauna 5 Sumber peta Peta Rupabumi Indonesia 6 Sumber non peta Data resmi dari pihak yang berwenang 7 Info utama lain Pengenalan tata surya, dunia, skala, legenda, arah mata angin 8 Info pendukung Permainan tema geospasial edukatif 9 Narasumber Ahli Kartografi, Ahli Pendidikan, dan Psikolog 10 Output akhir Buku Atlas Junior dan e-Book Atlas Rumusan pada tabel tersebut bukan sebuah ketentuan baku untuk menyusun atlas tematik lain yang lebih kompleks, tetapi minimal cukup menggambarkan bahwa menyusun atlas tidak boleh gegabah dan sembrono. Rumusan tersebut tidak akan berjalan tanpa ada tindak lanjut secara operasional. Dalam hal ini adalah menjabarkan setiap rumusan ke dalam langkah-langkah teknis berupa penyusunan narasi, desain gambar tokoh, pembuatan peta wilayah, pembuatan permainan yang mendidik lewat visual-spasial, diskusi terfokus antara tim teknis dan narasumber, dan bagian akhir adalah finishing berupa buku dan e-book. Point 1-8 tersusun secara sistematis dan koheren dalam bentuk Atlas Junior. Langkah teknis tersebut sekaligus untuk menjawab tiga fokus utama pembuatan Atlas Junior. Untuk point 9 sebagai jaminan akan kualitas produk atlas, sedangkan point 10 merupakan hasil final atlas untuk masyarakat. GGEOEOtatnagnkgaksaVsoVlo. l1..1N. No.o2.2--2016 11

Sajian UtamaKonsep petualangan Desain lanjutan konsep petualangan Finalisasi akhir Contoh halaman hasil produk Contoh halaman hasil produk1122 GGEEOOttaannggkkaassVVooll..11..NNoo..22--22001166 Bagaimana respon konsumen atau pembaca atas hadirnya atlas tersebut? Dari beberapa pameran dan promosi yang dilakukan, hampir seluruh konsumen merasa puas atas produk tersebut karena memadukan unsur peta sebagai pokok utama, kekayaan budaya dan flora fauna sebagai isi, aktor yang sangat komunikatif cocok bagi anak kecil, dan desain yang menarik.

Produk Atlas di Berbagai Sektor Sajian Utama Produk atlas tidak hanya berasal dari BIG Darma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian,(dulu BAKOSURTANAL), yang diwakili oleh Pusat dan pengabdian masyarakat. Betapa ‘dahsyatnya’ jikaPemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA). Atlas juga atlas yang berisi informasi kebencanaan menjadi slidemenjadi bagian penting produk data geospasial bahan ajar kepada mahasiswa sehingga menggugahsebuah Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), kesadaran generasi muda. Sebuah inisiasi awalhingga sektor swasta. Sebagian produk spasial dari tanpa harus menunggu kurikulum bencana wajibK/L/D diberi judul awal dengan kata ‘atlas’, sebagian masuk daftar mata kuliah. Betapa ‘cintanya’ seoranglainnya masih menggunakan istilah lain (misal: peta- anak didik pada lingkungan ketika terpampangpeta, data spasial, geospasial). Dilihat dari isinya, slide atlas sumberdaya yang terus menyusut, atauproduk atlas dari K/L/D mencerminkan tugas, pokok, betapa ‘malunya’ putra daerah apabila ada atlasdan fungsi sebuah instansi atau atlas tematik sektoral. yang memperlihatkan angka kejadian korupsi antarContoh atlas dari K/L/D antara lain Atlas Cekungan wilayah, dan masih banyak contoh energi positif lainAir Tanah dari Kementerian Energi dan Sumberdaya yang dapat dibangkitkan dari atlas. Pihak perguruanMineral, Atlas Tematik Kelautan produksi Kementerian tinggi juga mempunyai kesempatan untuk memberiKelautan dan Perikanan, Atlas Kebencanaan dari masukan (feedback) ilmiah kepada K/L/D agar isiBadan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Atlas atlas lebih berkualitas, tentu saja pihak K/L/D sangatPertanian dari Kementerian Pertanian. terbuka terhadap masukan dari kalangan terdidik. Atlas-atlas produksi sektoral menjadi Atlas produksi penerbit swasta juga menjadidokumentasi penting rekaman data spasial instansi bagian penting bagi publik, seperti yang tertulis padayang bermanfaat untuk pengambilan kebijakan. paragraf awal. Perannya tidak dapat diabaikan karenaProduk tersebut sekaligus sebagai jembatan informasi justru dari pihak swasta yang mampu menyediakankepada umum sesuai dengan kebijakan tentang modal usaha sendiri. Hasil dari penjualan atlas men-keterbukaan informasi publik. Atlas ini secara langsung jadi laba bagi penerbit, selain value utama berupa ikutmenjadi gerbang paling depan K/L/D untuk sosialisasi berperan menyebarluaskan IG. Produk atlas menjadidata bagi masyarakat. salah satu gerbang depan kebangkitan ekonomi mi- Peran atlas untuk kepentingan pendidikan kro, menyerap tenaga kerja dari teknisi pembuat petaterutama perguruan tinggi tak terbantahkan. Data pada sampai tukang sampulnya. Dalam konteks ini, BIGatlas tersebut ibarat emas murni yang sangat bernilai. terus melakukan pembinaan intensif dan mendukungMuatan informasinya berbobot untuk mendukung Tri produk-produk swasta melalui penyediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan pembinaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang baku.Produk atlas dari Kementerian Produk atlas dari KementerianKelautan dan Perikanan Energi dan Sumberdaya Mineral Produk atlas dari Badan GGEOEOtatnagnkgaksaVsoVlo. l1..1N. No.o2.2--2016 13 Nasional Penanggulangan Bencana

Sajian Utama PPTRA BIG sebagai pusat teknis yang berkompeten dalam atlasterus mengembangkan berbagai produk atlas. Secara umum, tema yangdiangkat dalam atlas BIG dikelompokkan dalam 4 sektor utama, sepertitertera dalam tabel sebagai berikut: Empat Fokus Utama Atlas BIG No Fokus Tematik Utama 1 Fokus atlas tematik administrasi dan kewilayahan 2 Fokus atlas untuk pendidikan umum dan untuk difabel 3 Fokus atlas tematik fisik, sumberdaya, dan lingkungan alam 4 Fokus atlas tematik sosial, ekonomi, sejarah, dan budaya Sebagai produk ilmiah yang terstruktur dan koheren makaPPTRA selalu mengembangkan skema pokok dalam setiap penyusunanatlas. Berikut skema yang diterapkan: Analisa Kebutuhan Masukan Ilmiah Koordinasipakar/narasumber internal dan lintas sektoral Atlas Tematik Masukan pembaca dan umpan balik Konsumen/pem baca IG Tematik AtlasSkema utama penyusunan atlas di Badan Informasi Geospasial14 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

Tantangan ke Depan Sajian Utama Teknologi digital semakin berkembang pesat, nya, sampai ke produk atlas berbasis web atau e-atlas.secepat para ahli teknologi informasi yang terus Dari sisi isi atlas, di samping tetapmenerus menciptakan program-program baru yang mempertahankan isi informasi yang relatif tetap,memanjakan konsumen. Teknologi digital secara maka tantangan ke depan adalah atlas yang mampuperlahan menggeser produk berbasis kertas/buku. menyajikan informasi geospasial sesuai denganSebagai contoh surat kabar yang mulai beralih ke tuntutan pembangunan. Updating atau pembaharuane-paper untuk menyapa pembacanya, walaupun di isi yang dilakukan kontinyu menjadi kata kunci agarsatu sisi masih tetap mempertahankan produk koran produk atlas tetap ‘dilirik’ oleh publik, terutamakertas. Tentu ada alasan tersendiri mengapa koran bagi pengambil kebijakan. Bila produk atlas tidakkertas masih dipertahankan. Lewat e-paper, pembaca mengantisipasi hal tersebut maka lambat laun atlasdengan mudah mengunduh atau hanya sekilas akan mati suri.membaca berita hangat lewat gawai dan komputer Kolaborasi antar sektor dalam menyusun at-jinjing. las juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagai produk Lalu, bagaimana dengan produk atlas cetak? yang sistematis dan koheren, isi kandungan atlas akanApakah akan tergeser oleh teknologi digital? Bagaima- lebih berkualitas apabila dikerjakan secara team workna kelanjutan dari rantai perdagangan atlas serta na- dan tidak bekerja secara individu atau ego sektoral.sib pekerja yang menggantungkan asa pada produk Sebagai contoh dalam penyusunan atlas tematik bu-atlas cetak? Apakah atlas masih menjadi gerbang daya maka diperlukan beberapa ahli seperti ahli kar-depan IG? Beberapa pertanyaan di atas sangat wajar tografi, ahli budaya, ahli wilayah, dan ahli terkait lain-terlontar saat teknologi terus melaju pesat. Transfor- nya.masi bentuk atlas tanpa mengurangi esensi dan tetap Kolaborasi juga perlu ditekankan padamempertahankan kualitas yang ada menjadi solusi produk atlas dari kementerian/lembaga dan swastautama dalam menyikapi perubahan tersebut. Kini dengan mengikutsertakan narasumber berkompetenkemajuan teknologi telah memudahkan semua infor- dari luar sektor tersebut. Sektoral dan swasta yangmasi cepat sampai kepada konsumen melalui media membangun atlas perlu mengundang narasumberdigital berbasis online. PPTRA berusaha terus mengak- ahli agar menghasilkan produk berkualitas. Peranselerasi diri melalui produk digital mulai dari produk narasumber cukup vital dalam memberikan masukanoffline berupa multimedia atlas, berlanjut ke e-book dari aspek keilmuan. Kolaborasi adalah keniscayaan jikaatlas dengan tetap mempertahankan bentuk buku- akan menghasilkan atlas berkualitas. Untuk itu dalam setiap penyusunan atlas, BIG perlu mengedepankan kolaborasi antar kementerian/lembaga termasuk perguruan tinggi.Model e-atlas Model e-book atlas Penulis adalah Surveyor Pemetaan Muda, BIG GGEOEOtatnagnkgaksaVsoVlo. 1l..1N. No.o2.2--2016 15

ArtikelKebijakanPenyusunan Neraca Sumberdaya AlamOleh: Roswidyatmoko Dwihatmojo dan Sri Daryaka Pelaksanaan pembangunan di Indonesia alam wilayah dapat dilakukan melalui penyusunansebagian besar masih berbasis pada pemanfaatan neraca sumberdaya alam. Hal tersebut merupakansumberdaya alam. Kekayaan sumberdaya alam yang modal awal untuk menilai manfaat sumberdaya alammelimpah di satu sisi merupakan modal besar dan dan menghitung ketersediaan sumberdaya sertaberharga untuk pelaksanaan pembangunan, namun potensi yang dihasilkannya. Penyusunan neraca jugadi sisi lain apabila pengelolaan sumberdaya alam tidak terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam yangdilaksanakan secara bijaksana dan terencana maka dapat menguntungkan baik secara ekonomi danberpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan lingkungan serta adanya kelangsungan kesejahteraanterjadi bencana alam. Pengendalian pemanfaatan masyarakat,terutama bagi generasi penerus.sumberdaya alam merupakan salah satu tantanganbagi pembagunan saat ini dan masa mendatang. Peraturan Presiden Republik Indonesia Kemajuan ilmu pengetahuan danteknologi, inovasi teknologi, pertumbuhan ekonomi, (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencanapertambahan penduduk dan perkembangan industri Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-telah membawa perubahan yang cukup signifikan, 2019, khususnya Buku I: Prioritas Nasional, Buku II:terutama meningkatnya eksploitasi sumberdaya Memperkuat Sinergi Antar Pembangunan Nasional,alam yang mengakibatkan ketersediannya terus Bab IX: Wilayah dan Tata Ruang, serta Buku III:berkurang. Tingkat ketersediaan dan kelangkaan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan, menunjukkansumberdaya memberi indikasi tentang bagaimana bahwa IG merupakan komponen utama yang harusseharusnya mengelola sumberdaya yang langka agar dibangun dalam perencanaan pembangunan yangtidak mengancam kelestariannya dengan tanpa dan berkelanjutan. Pembangunan harus berpihakatau meminimalkan terjadinya degradasi lingkungan pada peningkatan pertumbuhan perekonomian(Solihin dan Rija, 2007). (pro growth), mengurangi kemiskinan (pro poor), Salah satu alternatif untuk mendukung mengurangi pengangguran (pro job) dan sekaliguspengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup (pro environment). 17 target dan 169 indikator DOKUMEN pembangunan berkelanjutan PERENCANAAN RTRW KLHS mengetahui penerapan RPJMD pemanfaatan pelaksanaan potret serta pembangunan ketersediaan besarnya di daerah yang setiap jenis cadangan berkelanjutan SDA SDA KLHS: rangkaian analisis yang Pembangunan Berkelanjutan adalah sistematis, menyeluruh, dan pembangunan yang dapat memenuhi partisipatif untuk memastikan bahwa kebutuhan masa kini tanpa prinsip pembangunan berkelanjutan mengorbankan kebutuhan generasi telah menjadi dasar dan terintegrasi mendatang dalam pembangunan suatu wilayah (WCED, Brundrland Commision 1987) dan atau kebijakan, rencana, dan atau program Keterkaitan Neraca dengan SDGs dan Perencanaan (Suwignyo, 2016)16 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

Neraca sumberdaya alam memberikan Artikelinformasi mengenai besarnya sumberdaya yang sudah Instrumen Neraca Sumberdaya Alamdimanfaatkan serta cadangan yang tersisa (saldo).Terdapat empat komponen sumberdaya alam yaitu Penyelenggaraan IGT neraca sumberdayasumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya alam dilaksanakan berlandaskan UU Nomor 26 Tahunair, dan sumberdaya mineral. Menurut Suwignyo 2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 32(2016), neraca sumberdaya sebagai dasar dalam upaya Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaankeberlanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan Lingkungan Hidup. Keduanya berfungsi sebagaihidup. Neraca sumberdaya alam meningkatkan upaya instrumen untuk perencanaan pembangunan dankeberlanjutan pembangunan lingkungan hidup. kegiatan ekonomi wilayah dalam memonitor danSalah satu strateginya adalah pengembangan sistem mengevaluasi pelaksanaan penataan ruang danneraca sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen penyusunanmeningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara neraca sumberdaya alam resmi menjadi dokumenmemperkuat data dan informasi lingkungan hidup Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu:yang berkualitas dan berkelanjutan. • SNI 6728.1-2015, Penyusunan neraca sumberdaya Dalam tataran operasional, strateginyamelalui pengembangan sistem neraca sumberdaya air spasialalam dan lingkungan hidup berbasis spasial sebagai • SNI 6728.2-2015, Penyusunan neraca sumberdayapendukung sistem informasi lingkungan hidup (BukuII Agenda Pembangunan Bidang RPJMN 2015-2019, hutan spasialBab 10 Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan • SNI 6728.3-2015, Penyusunan neraca sumberdayaLingkungan Hidup). Neraca spasial menekankanpenyusunan informasi neraca dengan memanfaatkan lahan spasialinformasi keruangan atau geospasial. • SNI 6728.4-2015, Penyusunan neraca sumberdaya Lahirnya Undang-undang (UU) Nomor4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mineral spasial(IG), mengamanahkan pada BIG untuk bertugas menyediakan IG dasar yang digunakan sebagai Penyusunan standar tersebut melibatkanrujukan (referensi tunggal) dalam pembangunan IGT, Kementerian/Lembaga terkait sesuai denganmelaksanakan pembinaan dan pengintegrasian IGT, walidatanya. Untuk neraca air disusun bersamadan berbagi pakai dan penyebarluasan IG. Dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,konteks sumberdaya, salah satunya dalah berperan neraca hutan bersama Kementerian Lingkungan Hiduppenting untuk menghasilkan IGT neraca sumberdaya dan Kehutanan, neraca lahan bersama Kementerianalam. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta neraca mineral bersama Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.SNI Neraca Sumberdaya Alam Spasial GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 17

Artikel teknis kepada pemerintah daerah. Sampai bulan Desember 2016, BIG telah melaksanakan sosialisasiPeran Badan Informasi Geospasial dan pembinaan di 13 provinsi antara lain Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan (2013), Jawa UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Timur,Sumatera Barat, Jawa Barat, Kepulauan RiauGeospasial (IG), pasal 57, mengamanatkan BIG (2014), Nusatenggara Barat, Lampung dan Sulawesimelakukan pembinaan mengenai pemaknaan, Selatan (2015), Jambi, Sumatera Utara, dan Bantenpengarahan, perencanaan, dan evaluasi terhadap (2016). Pada tahun 2017 akan dilaksanakan di 3penyelenggaraan IGT. Provinsi antara lain Aceh, Kalimantan Barat, dan1. Pembinaan Neraca Sumberdaya Alam Gorontalo. Salah satu penyelenggara IGT yang perlu Pembinaan IGT neraca sumberdaya alamdibina adalah penyelenggara neraca sumberdaya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab BIGalam. Neraca sumberdaya alam dapat memberikan dalam rangka menghasilkan IGT neraca sumberdaya.informasi sumberdaya alam sehingga diketahui Hasilnya berguna untuk instrumen evaluasi penataanpotensi, jumlah, dan sebaran sumber daya alam. ruang dan sarana informasi untuk mengetahui BIG berperan dalam membina dan dinamika spasial sumberdaya.mengintegrasikan neraca sumberdaya alam. Kegiatan 2. Integrasi Neraca Sumberdaya Alampembinaan adalah menyiapkan norma standar BIG berperan dalam kegiatan integrasipedoman dan kriteria (NSPK) dalam penyusunan neraca sumberdaya alam spasial daerah. Pasal 24 UUneraca sumberdaya alam bersama K/L terkait dalam IG menyatakan bahwa Badan Informasi Geospasialbentuk petunjuk teknis, modul, perka, SNI dan standar dapat mengintegrasikan IGT yang diselenggarakanlainnya. oleh Pemerintah menjadi satu IGT baru. Integrasi Model pembinaan lain berupa sosialisasi, dilakukan untuk melihat keterkaitan antar komponenbantuan teknis maupun bimbingan teknis kepada sumberdaya alam.pemerintah daerah maupun K/L. Kegiatan pembinaan Konsep integrasi neraca sumberdaya alamyaitu memberikan informasi dan pengetahuan terkait ini melihat bahwa sumberdaya merupakan suatumanfaat penyusunan neraca sumberdaya alam spasial, sistem yang saling terkait. Diharapkan sumberdayameningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah alam suatu daerah dapat diketahui potensi dandaerah untuk melaksanakan penyusunan neraca pemanfaatannya. Integrasi neraca sumberdaya alamsumberdaya alam spasial sebagai bagian salah satu dapat berperan sebagai salah satu tools evaluasiinstrumen pengelolaan dan pengendalian lingkungan pengelolaan sumberdaya alam dan penataanhidup yang berbasis spasial. ruang lebih komprehensif dengan melihat berbagai Pembinaan juga dapat berupa bimbingan komponen. Wilayah Sosialisasi dan Pembinaan Neraca Sumberdaya Alam18 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

Artikel BIG menyatakan integrasi yang berarti ”penyatuan” memberikanimplikasi adanya kesatuan dan konsistensi dalam pengolahan data mulaiawal sampai akhir, yang mempertimbangkan adanya masalah incompatibleantar data yang disebabkan bentuk, struktur asli, serta sifat-sifatnya. Integrasispasial neraca sumberdaya lahan, hutan, air, dan minerba menjadi masalahsehubungan dengan adanya perbedaan struktur dan karakteristik data yangdiperoleh melalui prosedur yang berbeda-beda. Integrasi neraca dilakukan sejalan dengan One Map Policy untukmenghasilkan satu data dan satu peta menggunakan satu referensi. Salah satumasalah yang dihadapi dalam integrasi neraca adalah informasi geospasial yangdigunakan masih belum terstandar dan klasifikasinya. Ke depan diharapkankegiatan ini mampu menjawab tantangan tentang informasi geospasial neracasumberdaya alam. MULAI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 AKHIR4 Komponen Verifikasi data & Menyusun Matching Matriks Integrasi 4 skenario terbaik process kesesuaian Komponen neraca menentukan (ada pengaruh & (ideal atau tidak) “Rekomendasi unit pemetaan keseimbangan) & menentukan Kebijakan” nilaiAlur Penyusunan Integrasi Neraca Sumberdaya AlamImplementasi Neraca Sumberdaya Alam di Daerah Penyusunan neraca sumberdaya memiliki bereferensi kebumian.payung hukum sebagai dasar untuk dilaksanakan. SEB berikut Lampirannya berfungsi sebagaiDalam tataran implementasi masih banyak pemerintah Pedoman Teknis dalam Implementasi Penyusunan dandaerah yang belum melaksanakan. Beberapa Pemetaan Neraca Sumberdaya Alam Daerah yaitu:pemerintah daerah yang sudah melaksanakan, antara • Penyusunan NSAD di tingkat Provinsi danlain Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan ProvinsiRiau. Untuk 2017, daerah yang sudah merencanakan Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kelompokpenyusunan neraca sumberdaya alam yaitu Provinsi Kerja (Pokja) yang diketuai oleh Kepala BappedaBanten. atau instansi perencanaan pembangunan di Menyikapi pentingnya pemerintah daerah daerah. Dibentuk berdasarkan Surat Keputusandalam menyusun neraca, maka pada tanggal 20 Juni Gubernur atau Bupati/Walikota.2012, keluar Surat Edaran Bersama (SEB) antara • Pembinaan penyusunan, pengkajian dan laporanMenteri Dalam Negeri dan Kepala BIG tentang NSAD Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukanperlunya disusun Neraca Sumberdaya Alam Daerah oleh Pemerintah Daerah masing-masing.(NSAD). Dalam rangka mendukung pengelolaan Difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Up.sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta untuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerahmemperkuat perencanaan pembangunan daerah bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial.yang berkelanjutan, diperlukan data dan informasineraca sumberdaya alam daerah yang menyangkutpotensi, jumlah, dan sebaran sumber daya alam yang GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 19

Artikel Stakeholder Neraca Sumberdaya Alam (Baster, 2015)Success Story Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa SKPD terkait antara lain Dinas Kehutanan, DinasYogyakarta merupakan salah satu daerah yang telah Pekerjaan Umum dan ESDM, Dinas Pertanian, Kanwilmenyusun neraca sumberdaya alam secara rutin. Badan Pertanahan Nasional, Badan Lingkungan HidupNeraca sumberdaya alam yang disusun setiap periode dan Bappeda Kabupaten/Kota. Selain itu penyusunan5 tahun yakni neraca sumberdaya alam tahun 2002- neraca sumberdaya alam juga melibatkan perguruan2007 dan 2007-2012. Penyusunan neraca sumberdaya tinggi yang ada di Yogyakarta.yang dilakukan sudah mengikuti SNI yang dikeluarkan Hasil penyusunan neraca sumberdaya alamBIG dan K/L terkait. memberikan beberapa rekomendasi dan kebijakan Pemerintah daerah Yogyakarta memandang antara lain adanya penyimpangan pemanfaatan ruangpenting menyusun neraca sumberdaya alam karena aktual disebabkan keterbatasan ruang bagi pendudukpermasalahan aglomerasi perkotaan Yogyakarta. untuk beraktifitas atau pemanfaatan lahan budidaya diAktivitas Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar, kawasan lindung yang sudah ada sebelum ditetapkankota pariwisata dan kota budaya berdampak pada sebagai fungsi lindung oleh pemerintah (Bappeda DIY,perubahan penggunaan lahan. Pertumbuhan 2014). Belum semua potensi dan peta sumberdayahotel dan apartemen yang menjamur berpotensi alam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terpetakanmenyebabkan permasalahan lingkungan khususnya secara detail. Selain itu neraca sumberdaya alam jugaketersediaan lahan dan air tanah. merekomendasikan perlunya kerjasama dan integrasi Penyusunan neraca sumberdaya alam ataupun sharing data dengan stakeholder terkaitProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan dalam konteks pemantauan dan penyusunan neracakelompok kerja (Pokja) dibawah koordinasi Bappeda. sumberdaya alam.Paparan Neraca Sumberdaya Alam Provinsi DI Yogyakarta Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta 20 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

ArtikelPeta Neraca Sumberdaya Alam Provinsi Daerah Istimewa YogyakartaIsu Strategis dan Tantangan Tantangan ke depan adalah perlunya penguatan kelembagaan (dasar hukum, anggaran, Beberapa isu strategis terkait penyusunan organisasi pelaksana di daerah) untuk mengoptimalkanneraca sumberdaya alam menurut Suwignyo (2016) pelaksanaan neraca sumberdaya alam. Neracaantara lain neraca ini belum menjadi dasar dalam sumberdaya alam merupakan sistem penting untukmenyusun dokumen perencanaan pembangunan mengetahui pemanfaaatan sumber daya alam dalamdaerah (RTRW, RPJMD, RKPD). Pelaksanaan neraca rangka mendukung upaya pembangunan daerahsumberdaya alam yang kurang implementatif secara berkelanjutan. Peran aktif stakeholder sangatdisebabkan kurang efektifnya pelaksanaan sosialisasi diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaanneraca sumberdaya alam, koordinasi organisasi neraca sumberdaya alam.pelaksana kurang efektif, dan alokasi anggaran didaerah terbatas. Penulis 1 adalah Surveyor Pemetaan Pertama, BIG Penulis 2 adalah Kepala Bidang Dinamika SDA, BIGReferensi Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanBadan Informasi Geospasial. 2014. One Map Policy Sebagai Sarana Lingkungan Hidup. Peredam Konflik Penguasaan Lahandi Indonesia Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Undang undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Tahun 2011Diakses dari http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/ tentang Informasi Geospasial.show/redam-konflik-penguasaan-lahan-badan-informasi- Pemerintah Republik Indonesia. 2016. Peraturan Presiden Nomor geospasial-susun-satu-peta-dasar 5 Desember 2016. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan KebijakanBadan Informasi Geospasial. 2016. Laporan Intergrasi Neraca Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.Sumberdaya Alam Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Bogor. Solihin, M. A. dan S. Rija. 2007. Pengelolaan Sumber Daya AlamBappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. Neraca Secara Terpadu untuk Memperkuat Perekonomian Lokal. Sumberdaya Alam Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal SoilREns 8: 782-793.Yogyakarta. Suwignyo, N. 2016. Peran Pemda dalam Penyusunan NeracaBaster, A. 2015. Peran Pemda dalam Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah (NSAD) untuk Meningkatkan Sumberdaya Alam Daerah.Disampaikan dalam Sosialisasi Daya Saing Daerah. Disampaikan dalam Sosialisasi dandan Pembinaan Neraca Sumberdaya Alam Provinsi Pembinaan Neraca Sumberdaya Alam Provinsi Banten. 16Lampung. 11 Juni 2015. Bandar Lampung. November 2016. Serang.Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang Undang Nomor 26 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 21Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 32Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Undang undang Nomor 4

Artikel KAJIAN TINGKAT AKURASI KOREKSI GEOMETRIK Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi dengan Metode Orthorektifikasi Secara Parsial Oleh: Danang Setiaji dan Maslahatun Nashiha Penyusunan peta dasar yang digunakan untuk peta rencana detail tata ruang harus menggunakan sumber data yang sesuai untuk dapat mencapai akurasi dalam tingkat ketelitian skala 1:5.000. Teknologi yang ada saat ini, untuk menghasilkan peta dasar tersebut dapat menggunakan data baku berupa citra satelit resolusi tinggi atau foto udara. Namun perlu dilakukan proses koreksi geometrik (orthorektifikasi) untuk mendapatkan tingkat ketelitian yang dibutuhkan. Sebagian besar raw data citra satelit hasil pengadaan oleh LAPAN pada tahun 2015 merupakan citra satelit dengan cakupan wilayah yang cukup besar. Dalam satu hamparan citra, luasnya bisa mencakup beberapa wilayah administrasi. Sementara data yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah yang akan menyusun rencana detail hanya sebagian kecil dari citra (sekitar 3-5 kecamatan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akurasi dari citra satelit yang diorthorektifikasi secara parsial sesuai dengan wilayah perencanaan, apakah masih memenuhi persyaratan akurasi geometris yang sesuai untuk pembuatan peta dasar RDTR skala 1:5.000 dengan menggunakan Metode Toutins. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari 34 titik ICP, dengan nilai D2 sebesar 18,112 didapatkan nilai RMSEr sebesar 0,730, serta nilai akurasi horizontal CE90 sebesar 1,108m. Nilai tersebut memenuhi standar ketelitian yang dipersyaratkan, sehingga citra yang telah terorthorektifikasi tersebut dapat digunakan sebagai sumber pembuatan peta dasar rencana detail untuk skala 1: 5.000.Pendahuluan Kepulauan (RTR Pulau/Kepulauan), Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN), Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsisedang melakukan proses penyusunan rencana (RTR KS Provinsi), Peta Rencana Tata Ruang Kawasantata ruang, baik di level nasional maupun regional. Strategis Kabupaten/Kota (RTR KS Kabupaten/Kota),Berdasarkan Undang-undang No.26 Tahun 2007 dan Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kotatentang Penataan Ruang, pemerintah (dalam hal (RDTR Kabupaten/Kota).ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) Saat ini, sebagian peta rencana umum tataberkewajiban untuk membuat peta tata ruang ke ruang telah selesai disusun baik pada level nasional yangdalam beberapa level penataan ruang dari skala dibuat oleh Kementerian/Lembaga (RTRW Nasional),paling kecil sampai yang paling besar. Peta tata ruang maupun pada level Regional (RTRW Provinsi, RTRWtersebut harus dibuat secara berkesinambungan dan Kabupaten/Kota) dengan menggunakan peta dasarsinkron antara peta yang satu dengan yang lain. yaitu Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang dibuat oleh Peta rencana tata ruang yang harus disusun Badan Informasi Geospasial (BIG) berdasarkan skalake dalam 2 klasifikasi, yaitu Peta Rencana Umum yang dibutuhkan dan dimutakhirkan menggunakanTata Ruang (RUTR) dan Peta Rencana Rinci Tata citra satelit resolusi menengah. Pemutakhiran dataRuang (RRTR). Peta RUTR terdiri atas Peta Rencana peta dasar tersebut menyesuaikan dengan tahunTata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional), Peta pembuatan peta rencana tata ruang. Pembuatan petaRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi), RUTR tersebut memang belum selesai sepenuhnyaserta Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ untuk seluruh wilayah di Indonesia, tetapi sebagianKota (RTRW Kabupaten/Kota). Sementara untuk peta besar sudah bisa disusun berdasarkan data yang ada.RRTR terdiri atas Peta Rencana Tata Ruang Pulau/ 22 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.15 ArtikelTahun 2010 tentang Penyelenggaraan PenataanRuang, jangka waktu penyusunan dan penetapan saat ini, BIG sebagai lembaga yang bertugas dalamrencana rinci tata ruang paling lama adalah 24 bulan penyediaan peta dasar untuk seluruh Indonesia belumterhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerahrinci tata ruangnya. Penyusunan rencana rinci tata karena keterbatasan waktu dan biaya.ruang di sini tidak hanya terbatas pada penyusunan Berdasarkan waktu dan jumlah anggaran yangsubstansinya saja, tetapi juga penyusunan petanya, ada, sebagian besar pemerintah daerah yang memilikihal ini dikarenakan peta merupakan bagian yang tidak anggaran mengadakan data citra satelit secaraterpisahkan dari substansi. swakelola serta melakukan koreksi geometris dengan Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan dibantu oleh pihak ketiga atau dengan kerjasamaUmum No.20/PRT/M/2011 tentang Pedoman bersama instansi pemerintah lain. Sementara itu,Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan masih banyak pemerintah daerah yang belum memilikiPeraturan Zonasi Kabupaten/Kota, diatur bahwa citra satelit dikarenakan keterbatasan yang ada. Olehpeta rencana detail tata ruang disusun dalam tingkat karena itu pada tahun 2015, BIG bekerja sama denganketelitian skala 1:5.000. Penyusunan peta dasar yang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasionaldigunakan harus menggunakan sumber data yang (LAPAN) melakukan pengadaan berupa pembeliansesuai untuk dapat mencapai akurasi dalam tingkat citra satelit resolusi tinggi dalam format raw dataketelitian skala tersebut. Teknologi yang ada saat (data mentah) untuk beberapa lokasi di Indonesia. Halini, untuk menghasilkan peta dasar tersebut dapat tersebut dimaksudkan untuk membantu penyediaanmenggunakan data baku berupa citra satelit resolusi data citra satelit yang diperlukan oleh pemerintahtinggi ataupun dengan menggunakan foto udara. daerah yang belum memiliki. Area of Interest (wilayahNamun perlu dilakukan proses koreksi geometrik cakupan) dari pembelian citra tersebut dapat dilihat(orthorektifikasi) untuk mendapatkan tingkat pada Gambar 1.ketelitian yang di butuhkan. Setelah pengadaan citra dilakukan, selama Proses pengadaan citra satelit resolusi tinggi tahun 2015-2016, BIG juga melakukan pengukuran ti-atau foto udara serta koreksi geometris pada data tik kontrol tanah atau Ground Control Point (GCP) dantersebut tidak murah dan tidak mudah. Diperlukan orthorektifikasi. Namun karena keterbatasan waktu,metode tertentu dan waktu untuk menghasilkan personil serta anggaran, proses tersebut baru dapatdata dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Data dilakukan di beberapa lokasi. Beberapa wilayah yangtersebut cukup mahal dikarenakan untuk merekamnya sudah dilakukan proses tersebut antara lain adalahmemerlukan wahana satelit untuk mendapatkan citra yang meliputi seluruh Pulau Bali dan Pulau Lom-data citra, ataupun wahana pesawat udara untuk bok, citra yang meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengahmendapatkan data foto udara. Sementara hingga dan DI. Yogyakarta, serta citra yang meliputi Kota Ku- pang dan wilayah sekitar Danau Toba di Provinsi Su- matera Utara. Wilayah cakupan citraGambar 1. Area of Interest (AOI) pengadaan citra satelit tahun 2015. GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 23

Artikel kesulitan dalam koordinasi dan birokrasi dengan wilayah administrasi lain yang bersebelahan. Kesulitan Beberapa pemerintah daerah yang belum dalam koordinasi dan birokrasi tersebut dikarenakanmemiliki citra satelit berinisiatif untuk memperoleh survei dilakukan pada beberapa wilayah administrasiraw data citra satelit yang telah disediakan oleh yang berbatasan, sementara wilayah administrasiBIG. Pemerintah daerah tersebut melakukan proses terkait belum tentu membutuhkan data tersebut ataupengukuran GCP dan orthorektifikasi secara swakelola belum melakukan penganggaran untuk melakukandengan ketersediaan anggaran yang dimiliki. Akan orthorektifikasi di area tersebut. Oleh karena itutetapi, permasalahan lain yang muncul adalah sampai saat ini, beberapa pemerintah daerahsebagian besar raw data yang diperoleh merupakan mengalami ketidakpastian, karena orthorektifikasicitra satelit dengan cakupan wilayah yang cukup besar. tidak dapat dilakukan hanya pada wilayahnya saja,Dalam 1 (satu) hamparan (scene) citra, luasnya bisa namun juga tidak diperkenankan membeli citra satelitmencakup beberapa wilayah administrasi. Sementara sesuai area yang akan dipetakan karena citra satelitdata yang dibutuhkan oleh salah satu pemerintah pada area tersebut sudah tersedia. Oleh karena itudaerah yang akan menyusun rencana detail, untuk diperlukan solusi bagaimanapemerintah daerah dapatkurun waktu 1 tahun sesuai dengan perencanaan, memperoleh citra satelit yang telah terorthorektifikasihanya sekitar 3-5 kecamatan saja. Ilustrasinya dapat sesuai area yang dibutuhkan.dilihat melalui Gambar 2. Selain itu, ada beberapa Tujuan dari penelitian ini adalah untukwilayah perencanaan yang berada pada scene yang mengetahui akurasi dari 1 (satu) scene citra satelitberbeda. yang diorthorektifikasi secara parsial sesuai dengan Aturan yang berlaku di BIG menjelaskan wilayah perencanaan, apakah masih memenuhibahwa orthorektifikasi citra satelit harus dilakukan persyaratan akurasi geometris yang sesuai untukpada 1 (satu) scene. Hal tersebut dikarenakan jika pembuatan peta dasar RDTR skala 1:5.000. Penelitianpada citra tersebut dilakukan proses pemotongan ini juga bertujuan untuk memberikan metode(cropping) sebelum dilakukan proses orthorektifikasi, alternatif dalam orthorektifikasi citra satelit kepadamaka akan ada metadata dan parameter yang hilang, pemerintah daerah untuk memperoleh citra satelitsehingga mengurangi tingkat akurasi citra. Sementara yang terorthorektifikasi dengan akurasi yang sesuaiitu, untuk dapat melakukan orthorektifikasi pada untuk peta dasar RDTR dengan biaya, waktu, dan1 (satu) scene citra satelit, pemerintah daerah tenaga yang lebih efisien.terhambat oleh beberapa kendala. Kendala tersebutantara lain adalah keterbatasan anggaran sertaBatas Wilayah Perencanaan Gambar 2. Ilustrasi cakupan wilayah perencanaan dalam 1 scene citra satelit24 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

Metode Penelitian Artikel Peta RDTR yang disusun oleh pemerintah nilai spektral pada data digital (Setiawan, F., 2011).daerah dibuat pada skala 1: 5.000 sehingga Proses masking ini dilakukan secara otomatis padamemerlukan data baku yang sesuai dengan skala perangkat lunak yang digunakan untuk melakukantersebut. Data baku dalam pembuatan peta tersebut orthorektifikasi. Dengan melakukan proses mas kingadalah citra satelit resolusi tinggi yang telah ini, maka hasil citra yang telah ter-othorektifikasiterorthorektifikasi. Proses tersebut dilakukan dengan hanya dilakukan pada batasan area masking yangmenggunakan data Ground Control Point (GCP) serta diinginkan dan tidak melalui proses cropping sebelumdata titik cek atau Independent Check Point (ICP) diorthorektifikasi, sehingga tidak ada metadata ataudari hasil pengukuran di lapangan menggunakan parameter yang hilang serta proses orthorektifikasiGPS geodetik dengan jumlah tertentu. Data GCP menjadi lebih cepat.digunakan sebagai titik ikat posisi citra satelit resolusi Titik GCP diambil secara merata pada AOItinggi dalam format raw data ke dalam koordinat citra dengan jarak ± 6 km antar titik pada batasansebenarnya, serta dibantu data DEM untuk proses area di 1 scene citra. Titik GCP yang digunakanpenegakannya. Setelah proses orthorektifikasi selesai, pada area tersebut berjumlah 25 titik, (Gambardilakukan uji akurasi menggunakan data ICP. 3). Orthorektifikasi citra dilakukan menggunakan Lokasi kajian yang digunakan dalam penelitian perangkat lunak PCI Geomatica 2013 denganini adalah Kabupaten Mojokerto. Lokasi ini dipilih menggunakan Metode Toutin. Orthorektifikasi dapatkarena memiliki karakteristik topografi yang beraneka dilakukan dengan beberapa metode. Terdapat 2ragam dari dataran landai hingga daerah pegunungan. (dua) metode yang umum digunakan yaitu RationalCitra yang akan diuji adalah citra Pleiades yang terdiri Polynomial Function (RPF) Mathematical model danatas 1 (satu) scene citra utuh yang akan di lakukan Rigorous Mathematical model, dikenal pula sebagaiorthorektifikasi secara parsial. Luas wilayah pada 1 Toutin Model atau Metode Toutin. Model ini dipilih(satu) scene utuh adalah 3.658 km2, sedangkan area berdasarkan hasil penelitian oleh Ok, A.O., dan M.yang akan diorthorektifikasi secara parsial adalah 951 Turker (2006) dimana hasil yang didapatkan dengankm2. Spesifikasi citra dapat dilihat melalui Tabel 1. Metode Toutin merupakan hasil dengan nilai akurasi Sebelum dilakukan proses orthorektifikasi, terbaik dibandingkan model matematika lainnyadilakukan proses masking terhadap citra. Masking seperti RPF, PF (Polynomial Function), dan metodedilakukan untuk membatasi suatu wilayah sehingga lainnya. Pemilihan Model Toutin ini dilakukan jugawilayah tersebut tidak menjadi error (Trisakti, B., 2010). karena dari hasil pemeriksaan metadata pada sceneMasking citra merupakan teknik untuk memisahkan citra satelit raw yang digunakan, terdapat data navigasisuatu objek tertentu (yang diinginkan) dengan objek satelit saat perekaman citra, serta parameter sensorlain (yang tidak diinginkan) dengan pengelompokan (panjang fokus dan distorsi) yang diperlukan untuk pengolahan menggunakan Model Toutin (Soetaat, 2014).Tabel 1. Spesifikasi Citra SatelitCitra Satelit DS_PHR1A_201509160253189_FR1_ PX_E112S08_0609_16671 (Pleiades)Tahun Perekaman September 2015Level Produk RAW (sensor) AOI Masking Wilayah Kajian Titik GCPIncident Angle 9.48°Tutupan Awan 4.7%DEM Terrasar-X Gambar 3. Sebaran titik GCP dan AOI masking wilayah kajian pada citra yang akan diorthorektifikasi GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 25

Artikel Proses orthorektifikasi secara parsial dimulai dengan mengumpulkandata yang diperlukan seperti data pengukuran GPS (titik GCP), data DSM (DigitalSurface Model) yaitu data DEM Terrasar-X, raw data citra satelit Pleiades, sertabatasan masking AOI yang digunakan. Masking AOI pada proses orthorektifikasimenggunakan PCI Geomatika 2013 hanya bisa dilakukan dalam bentuk persegidengan membatasi koordinat pada 4 sudut batas AOI (tidak bisa langsung sesuaidengan batas wilayah perencanaan). Setelah dilakukan proses orthorektifikasi,dilakukan clipping atau pemotongan sesuai dengan area pengukuran yangdilakukan. Tahap terakhir adalah melakukan uji akurasi terhadap citra yang sudahterorthorektifikasi. Secara lebih terstruktur, diagram alir pelaksanaan kajian inidapat dilihat melalui Gambar 4.Gambar 4. Diagram alir penelitianHasil Penelitian topografi permukaan bumi (Marjuki, B., 2014). Untuk lebih mudahnya, konsep orthorektifikasi tersebut Orthorektifikasi adalah proses koreksi dapat digambarkan melalui Gambar 5. geometrik citra satelit atau foto udara menggunakanmetode matematik dan data digital elevation model Gambar 5. Konsep orthorektifikasi(DEM) untuk memperbaiki kesalahan geometrik citrayang bersumber dari pengaruh topografi, geometrisensor dan kesalahan lainnya pada raw image ataucitra mentah (Geomatics, P.C.I., 1998). Metodetersebut dilakukan dengan menghasilkan metodeuntuk menghitung posisi dan orientasi sensor satelitpada saat citra satelit tersebut di rekam datanya(sesuai waktu perekaman pada metadata). Hasil dariorthorektifikasi adalah citra tegak. Citra tegak adalahcitra satelit yang posisi geometrisnya telah terkoreksipada aspek internal seperti kemiringan sudutperekaman citra akibat kemiringan sensor kamerayang menyebabkan pergeseran relief sehingga posisiobjek pada permukaan bumi bergeser dari posisisebenarnya dan aspek eksternal seperti pengaruh26 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

Artikel Pada saat dilakukan pengecekan, citra yang belum dilakukanorthorektifikasi memiliki akurasi yang kurang baik dan posisi geometris suatuobjek pada permukaan tanah bisa bergeser dengan selisih yang cukup jauh.Perbandingan akurasi citra satelit pada waktu sebelum dan sesudah orthorektifikasidapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7. Simbol berwarna kuning menunjukkantitik koordinat objek pada citra yang didapatkan dari hasil intepretasi sebelumcitra diorthorektifikasi, sementara simbol berwarna merah merupakan koordinatobjek dari hasil pengukuran GPS di lapangan (titik GCP). Perbandingan tersebutdilakukan pada objek yang sama dengan membandingkan koordinat dari hasilpengamatan GPS dengan perbandingan posisi koordinat dari intepretasi di citrasatelit. Pada Gambar 7 ditunjukkan nilai pergeseran posisi sejauh 892 m padacitra satelit yang belum dilakukan koreksi geometris, sedangkan pada Gambar8, pada citra satelit yang telah terorthorektifikasi, pergeseran yang terjadi hanyasejauh 0.43 m. Koordinat hasil interpretasi Koordinat hasil pengukuranGambar 6. Citra satelit yang belum terorthorektifikasi Koordinat hasil interpretasi Koordinat hasil pengukuran Inset Gambar 7. Citra satelit yang telah terorthorektifikasi GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 27

Artikel Keterangan: n = jumlah total pengecekan pada peta Peraturan Kepala BIG No. 15 Tahun 2014 D = selisih antar koordinat yang diukur di lapangan dengantentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar koordinat pada petamenjelaskan tentang standar ketelitian untuk peta x = nilai koordinat pada sumbu Xdasar dalam beberapa tingkatan skala. Secara lebih y = nilai koordinat pada sumbu Yterperinci standar tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Setelah dilakukan proses orthorektifikasi danBerdasarkan standar, untuk peta dasar skala 1 : 5.000 clipping sesuai batas wilayah perencanaan, luas areaidealnya memiliki akurasi 1 m dihitung menggunakan citra yang akan diuji akurasi adalah seluas 951 km2.rumus CE90, dan minimal harus memiliki akurasi Jumlah titik ICP yang digunakan untuk melakukansebesar 2,5 m. uji akurasi adalah 34 titik. Sebaran titik ICP yang Uji akurasi dilakukan dengan menggunakan digunakan untuk uji akurasi dapat dilihat pada Gambardata ICP yang merupakan data titik koordinat 8. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari 34 titikyang didapatkan dari pengukuran menggunakan cek, dengan nilai D2 adalah 18,112 didapatkan nilaiGPS geodetik dan dilakukan bersamaan pada saat RMSE¬r sebesar 0,730, nilai akurasi horizontal CE90pengukuran GCP, tetapi tidak digunakan pada saat sebesar 1,108 m. Nilai tersebut memenuhi standarorthorektifikasi citra satelit. Pengujian ketelitian ketelitian yang dipersyaratkan, sehingga citra yangposisi mengacu pada perbedaan koordinat (X,Y,Z) telah terorthorektifikasi tersebut dapat digunakanantara titik uji pada gambar atau peta dengan lokasi sebagai sumber pembuatan peta dasar rencana detailsesungguhnya dari titik uji pada permukaan tanah. untuk skala 1: 5.000.Pengukuran akurasi menggunakan root mean square Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapaterror (RMSEr) atau circular error. disimpulkan bahwa orthorektifikasi secara parsial Pada pemetaan dua dimensi yang perlu di- dapat dilakukan pada area wilayah tertentu saja dariperhitungkan adalah koordinat (X, Y) titik uji dan posisi citra yang memiliki liputan wilayah yang cukup besarsebenarnya di lapangan. Analisis akurasi posisi meng- dengan catatan, diperlukan proses masking citra se-gunakan root mean square error (RMSE), yang meng- belum citra tersebut diorthorektifikasi.gambarkan nilai perbedaan antara titik uji dengan titiksebenarnya. RMSE digunakan untuk menggambarkanakurasi meliputi kesalahan random dan sistematik. Ni-lai RMSE pada koordinat 2 (dua) dimensi dirumuskansebagai berikut:Tabel 2. Ketelitian peta dasar dalam beberapa tingkatan skala peta28 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

ArtikelTitik GCPTitik ICPBatas Wilayah Perencanaan (BWP) Gambar.8. Sebaran ICP untuk Uji Akurasi peta RDTR. Berdasarkan hasil penelitian, metodeKesimpulan orthorektifikasi secara parsial dapat dilakukan pada area wilayah tertentu saja dari citra yang memiliki Pemetaan RDTR memerlukan data dasar liputan wilayah yang cukup besar dengan catatan,yang akurat untuk menghasilkan peta rencana diperlukan proses masking citra sebelum citra tersebutdetil tata ruang yang memiliki tingkat akurasi yang diorthorektifikasi. Hasil pengujian menunjukkansesuai dengan ketelitian skala yang berlaku. Data bahwa citra satelit yang dihasilkan cukup akuratdasar tersebut selain akurat juga diharapkan dapat dan sesuai dengan tingkat ketelitian minimal yangdiperoleh dengan lebih mudah dan lebih cepat disyaratkan untuk pembuatan peta RDTR pada skaladikarenakan proses penyusunan dan pengesahan 1: 5.000. Perlu kajian lain yang lebih mendalam,Peraturan Daerah tentang RDTR dibatasi oleh waktu sehingga hasil penelitian ini dapat diterima sebagaidan peraturan yang berlaku. Semakin lama peraturan salah satu metode alternatif dalam melakukan prosesdaerah tersebut dibuat, semakin lama juga penerapan orthorektfikasi citra secara parsial, baik dari metoderencana tata ruang yang yang diharapkan sehingga serta proses maupun hasilnya.proses pembangunan akan terhambat. Metode yangdilakukan dalam kajian ini diharapkan dapat menjadi Penulis 1 adalah Surveyor Pemetaan Pertama, BIGsalah satu terobosan dalam percepatan penyusunan Penulis 2 adalah Peneliti Pertama, BIGDaftar Pustaka Geomatics, P. C. I. (1998). About PCI Geomatics. OrthoEngine reference manual, PCI Geomatics, Ontario.Indonesia, P. R. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.Indonesia, P. R. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.Marjuki, B., 2014. http://pixelcooker.blogspot.co.id/2014/02/tutorial-orthorektifikasi-citra-satelit.html, diakses pada tang- gal 24 Oktober 2016.Ok, A.O., dan Turker, M., 2006. “Comparison of Different Mathematical Models on the Accuracy of the Orthorectification of Aster Imagery”. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Archives, Vol. XXXVI-1/W41.Peraturan Kepala, B. I. G. No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar.Setiawan, F., 2011.https://firmans08.files.wordpress.com/2011/12/modul-pengolahan-identifikasi-mangrove.pdf, diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.Soetaat, Lisa R. 2014. Orthorectification (3d) of High Resolution Satellite Images, Jakarta: PT. Waindo SpecTerra Indonesia.Trisakti, B. (2010). Ekstraksi Otomatis Informasi DEM dari Citra Stereo PRISM-ALOS. Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengola han data Citra Digital,4(1).Umum, D. P. (2010). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: No.20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Ren cana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.http://www.pcigeomatics.com/geomatica-help/common/concepts/ortho_explainrigorous.html, diakses pada tanggal 31 Oktober 2016. GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 29

ArtikelIntegrasi Tata Ruang dengan PertanahanOleh: Rakyan Paksi NagaraRuang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakanwadah bagi manusia dan makhluk lain untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Wujudruang sebagai tempat hidup khususnya manusia adalah persil tanah. Tanah memiliki statushak penguasaan tanah yang dilindungi payung hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960. Penyusunan peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sangat membutukan informasipersil tanah agar peta pola ruang yang dihasilkan dapat terimplementasi dengan baikdan efektif. Penggabungan atau overlay antara peta pola ruang dengan peta pertanahanseringkali ditemui banyak kendala berupa pergeseran melebihi ketelitian horizontalmaksimal peta 1:5.000 kelas 3 yaitu 2,5 meter. One Map Policy yang meliputi kebijakansatu referensi, satu standar, dan satu basis data merupakan metode yang dapat dilakukan.Langkah utama adalah melakukan perbaikan atas pergeseran terhadap peta dasaryang diyakini kebenarannya. Setelah peta pertanahan sesuai dengan peta dasar makapenyusunan rencana zonasi akan lebih mudah dilakukan. Penarikan batas zonasi tentunyaharus memperhatikan pola persil tanah yang ada. Selain itu, penetapan kawasan lindungakan sulit diimplementasikan apabila berada pada status hak milik. Fungsi ke depan petarencana zonasi akan digunakan sebagai dasar pertimbangan penerbitan hak atas tanahuntuk menghindari alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.Kata Kunci: tata ruang, pertanahan, integrasiPendahuluan 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bah- Manusia membutuhkan ruang untuk wa salah satu pengumpulan data minimal adalah datamendukung aktivitas kesehariannya. Definisi ruang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan.dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Bila dilihat kembali Undang-undang NomorPenataan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokokdarat, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi Agraria, ditemukan bahwa hak-hak atas tanah meliputisebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hakmemelihara kelangsungan hidupnya. memungut hasil hutan. Informasi hak atas tanah Ruang daratan merupakan komponen tersebut memudahkan kita untuk mengetahui statusutama, mengingat sebagian besar aktivitas manusia hukum penguasaan atas bidang tanah. tentunya berada di daratan. Ruang daratan tentunya Hingga saat ini sebagian penyusunanerat kaitannya dengan bidang tanah. Kita melakukan tata ruang belum memasukkan aspek pertanahanaktivitas bermukim, bekerja di kantor maupun pabrik, sehingga pemanfaatan ruang yang merupakan produkmelakukan aktivitas perniagaan, dan lain sebagainya rencana tata ruang kurang berjalan optimal, bahkansemuanya berada di atas bidang tanah. Selanjutnya pada beberapa lokasi sulit diimplementasikan.pemanfaatan bidang tanah untuk kategori kepentingan Sebagai contoh pembangunan bandara baru ditertentu dapat diartikan sebagai pemanfaatan ruang. Yogyakarta yang terhambat karena pada area Penataan ruang merupakan proses mulai rencana pembangunan terdapat 1.000 KK dan 60%dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan tanahnya telah tersertifikat, atau penanganan banjirpengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan di wilayah Kemang, Jakarta yang ternyata beruparuang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelan- kawasan perlindungan setempat sepanjang bantaranjutan. Adanya kaitan erat antara ruang dengan tanah, Sungai Krukut namun tanahnya sudah banyak yangmaka rencana tata ruang yang baik perlu memperha- bersertifikat. Kasus tersebut menunjukkan bahwa tatatikan informasi pertanahan. ruang sebagai dasar hukum pemanfaatan ruang harus Sebenarnya aspek pertanahan dalam pena- memperhatikan status hak atas tanah.taan ruang telah disebutkan dengan jelas pada Pasal3300 GGEEOOttaannggkkaassVVooll..11..NNoo..22--22001166

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengulas Artikelatau membahas tentang perlunya integrasi tataruang dengan informasi pertanahan. Serta sekaligus di BIG saat ini memang belum bisa memenuhimenunjukkan integrasi data persil pada lokasi kebutuhan penyusunan RDTR seluruh kabupatenpercontohan dan pembahasan. dan kota di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Daerah diperbolehkan mengadakan Peta Dasar skala 1:5.000Review Data Tata Ruang dan Pertanahan sementara namun tetap dengan supervisi dari BIG.a. Data Tata Ruang Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 8 Tahun 2013, peta rencana tata ruang dibuat pada kelas 3 masing-masing skala, sehingga berdasarkanTahun 2007, produk rencana tata ruang terbagi Peraturan Kepala BIG Nomor 15 Tahun 2015 tentangmenjadi dua jenis, yaitu rencana umum dan rencana Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar, peta RDTRrinci. Rencana umum berisi arahan pemanfaatan ruang harus memiliki ketelitian horizontal maksimal 2,5secara umum, sedangkan rencana rinci berfungsi meter.sebagai perangkat operasional rencana umum tata Untuk memenuhi ketelitian horizontalruang. Salah satu produk rencana rinci tata ruang tersebut, maka penyusunan Peta Dasar RDTR harusadalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/ menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)Kota. atau foto udara dengan resolusi kurang dari 1 meter. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun Selanjutnya citra satelit perlu dilakukan koreksi2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang geometris secara orthorektifikasi. Nilai horizontalmenyebutkan bahwa RDTR disusun pada skala didapatkan dari perekaman menggunakan GPS1:5.000. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah dengan tipe geodetic yang selanjutnya disebut denganNomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana titik kontrol.Tata Ruang disebutkan bahwa Peta Rencana Tata Titik kontrol terbagi menjadi dua jenis yangRuang diselenggarakan dengan menggunakan Peta memiliki fungsi berbeda, yaitu Ground Control PointDasar dan Peta Tematik tertentu melalui metode (GCP) yang berfungsi sebagai titik pengikat citra satelitproses spasial yang ditentukan. Yang disebut Peta untuk dibawa pada koordinat sebenarnya dan Inde-Dasar menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 pendent Control Point (ICP) yang berfungsi sebagaitentang Informasi Geospasial adalah Peta Rupa Bumi titik uji untuk mengetahui selisih jarak antara koor-Indonesia (RBI), Peta Lingkungan Pantai Indonesia dinat pada citra yang telah dilakukan koreksi dengan(LPI), dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN). koordinat sebenarnya. Sedangkan nilai vertikal di- Ketersediaan Peta RBI pada skala 1:5.000 dapatkan dari Digital Elevation Model (DEM). Berikut adalah contoh perbandingan citra satelit sebelum dan setelah dilakukan orthorekfitikasi, pada objek yang sama memiliki selisih sejauh ± 12,66 meter.A. B.Gambar 1. Perbandingan citra satelit sebelum (A) dan setelah orthorektifikasi (B) GGEEOOtatannggkkaassVVool.l.11. .NNoo. .22--22001166 3311

Artikela. Data Pertanahan dengan pengukuran terrestrial, pengamatan satelit, dan pengukuran fotogrametrik.Peta bidang tanahb. Data Pertanahan hasil pendaftaran dapat akses pada website BPN Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahunip1bLtPdPN ••••m• d aP Tpptkpgn iaaaa- ----tree 9eeeeieaeae fl enaunn nmna r9dmrnonrnpgpppppmlarttogak7giagrgaeaaueeeeepedppppphbhkldhmuuaureennmjmnmmnurpeeaeeeautuaekunammthideaaegnthimmnnmnkakrnPbdabbbhiahnsiutiptuegpn:tsegnukapuuuAaikaiDDPbbbntaakeuutmauamk.aleaakpeaaaaduuuganhPuaaabknelnulwtngdtttmdaareapaaalehleryuaupaaadanauaNigaannanntttaataarnrpatnnnbampmrataaantaniolangtkniuPnbatddPeunennntaapdaspdnmaagbde.ktuaenaabann/PuyennsaaaesdppiPntakrnKgtLaoagbddeprtunfhtamaaeaeendakauebattunrateabaikpprstfntaamthenutapkaNamgeennrutiapu3peepdsrbdgaafgunkhuatpmmgrboennetneaidpeiktarkbpTarjlwkaauedummdauanjggsnataapnbuaunieytuurttkaaadknauikodnaghahsaegedaallmeokrunntaraaaPk.alnaonnunBnriapTtarrpngakunhaapreiftealatenhgtaekhTatepu-h2eaTnwirg;mtehapdakedbaannahbaaraek4nn-1nnnreahankenaiadnbgneaeaannadda9dnninlaTsntaabninrrnsanghdaa9ddataakdisiknyfiphsnrduf;n,a7Pseadaifthebaaitldeat,tPaklgadttepnaapufnabiasaptPaernauendtPlrarangeeenrmagt,ihaeertaagrrdaeaalsfrgnnnamraattnitrnopt1ntnanndNp-asaattuaipnmadbleit9nagiad;aainennatforknealaiinn-9ngusdahaamhaad.smmngbrfug7gkfnra;oihhtaPapataitkaekhaau,ndoeaanlaennKehMnetmrukpnanrrnpngaenapddthaakebnyaegeea2atndeiaatnMnuemeheglunmnrt4amaaNtnmddamnr,amtnTfekdbttTeonaeittsedaauauanyafauaaureppmrtidnnahakkjtlsirshiaaasruuaanetaaaaaanuiottaNaunadktmlatranhnnnhagkatrnan..ianedenPnhmngiylpe1uipa daatueel 9ntipKuy PlPym•D•l••a,rekannaannne9ataae ekentsnaegnndfueydrt7annserbmotlAujnggeaklacaapmuaggsiirtbkkkgdnejpssssmfbntedkmemapataaieraaaaipiuaanddiaknkaandahhnttttlapaethaerigiaamtkruuuumdiapsysgaetmanmika:oynnaua.aiaSaunnbsgreonneaslngDns/yabePatutsealgannglwyKuaiaaalpftaheeatdino:usaggeanKneankankePtelrraiaphkkarsnuueafpinudgbdeprnhkeuorodmItagbkdaakasnieiannaspdrurlratdeahiailhraaadtamnttjnaseirttPndsanaaearkdntaaaietdaeeitkkauauBldaafnBaddprigrealtskapalfbsaapaPaaiaeponakrPfadilaenmirrnakrNalkentatensaaateriaouSemknsigksr.bnnhskuyussa--r---aidianoeuaNtp nagOunbtnmao.leaaganiymMsPigbgaeaereyamsoaasptMaruirikaseenbmiay9,anangetakpnbyTepgrneaekraeiegPkbahhlikrratuonialuiabjurbtldatdnai:eaackaaahsry2rtanapdbak0nnpmadea1wnendappse6typaaaeeraatbitlutte,iauaaipuknadm--deappppstaataknaaeeelitaanykyktttahnaaaaaaag.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997, pembuatan peta bidang tanah dilakukanGambar 2. Peta persil hak atas tanahPentingnya Integrasi tang Percepatan Kebijakan Satu Peta, kebijakan satu peta meliputi: - satu referensi Salah satu kendala yang kita hadapi ketika - satu standarpembahasan peta dari sumber yang berbeda adalah - satu basisdataterjadinya pergeseran yang mengakibatkan biasnya - satu geoportal informasi yang didapatkan. Maka perlu adanya upa- yGaamubnatru2k. Pmetealapkeurskilahnaksaintaksrotanniashasi terhadap peta-peta Dalam melakukan pengintegrasian antaryang disusun dari berbagai sumber dan wali data. peta, maka langkah yang dilakukan sebagai berikut:Kebijakan satu peta atau One Map Policy merupakanlangkah kongkrit dalam upaya penyelarasan peta-petayang ada. Dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016 ten-3322 GGEEOOttaannggkkaass VVooll.. 11.. NNoo.. 22 -- 22001166

a. Kompilasi data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Artikel yang dimiliki oleh kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah Nomor 8 Tahun 2013 jo Peraturan Kepala BIG Nomor untuk seluruh wilayah Indonesia. 15 Tahun 2014 peta dasar 1:5.000 kelas 3 memilikib. Integrasi data IGT melalui proses koreksi dan veri - ketelitian horizontal maksimal 2,5 meter. fikasi IGT terhadap Informasi Geospasial Dasar Pada gambar 3 dapat dilihat adanya (IGD). pergeseran yang cukup signifikan sebesar 10-15c. Sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang meter antara CSRT dengan peta pertanahan. Hal terintegrasi. ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara laind. Penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesa- adanya perbedaan sumber data, perbedaan metode ian permasalahan IGT. pemetaan, perbedaan standar pemetaan, serta Integrasi tata ruang dengan pertanahan dapat perbedaan referensi. Agar peta pertanahan dapatdilakukan melalui metode One Map Policy, dimana dijadikan sebagai data masukan analisis maka perlupeta tematik pertanahan disandingkan dengan IGD dilakukan perbaikan terhadap peta pertanahan yangyang akan digunakan dalam penyusunan pata RDTR. disesuaikan dengan CSRT yang telah terkoreksi danPenyusunan peta RDTR menggunakan peta RBI skala dinyatakan akurat. Berikut adalah hasil pembenahan1:5.000. Apabila belum terdapat peta RBI skala 1:5.000 peta pertanahan.dapat menggunakan foto udara maupun Citra Satelit Setelah mendapatkan peta pertanahan yangResolusi Tinggi (CSRT) dengan kedetilan piksel di sesuai dengan CSRT maka penarikan garis untuk ren-bawah 1 meter. Foto udara atau CSRT perlu dilakukan cana zonasi dapat dilakukan dengan mudah. Zonasikoreksi geometris melalui metode orthorektifikasi yang menggambarkan pemanfaatan ruang tentunyadengan menggunakan titik kontrol dan Digital harus mengikuti pola dari peta pertanahan yang ada,Elevation Model (DEM) untuk menghasilkan ketelitian karena tentunya dalam satu persil tanah hanya ada 1tertentu. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah jenis pemanfaatan ruang. Lebih jelas nya dapat dilihat pada gambar hasil overlay peta pola ruang dengan peta pertanahan. Gambar 3. Overlay awal peta pertanahan dengan CSRT Gambar 4. Overlay hasil perbaikan peta pertanahan dengan CSRT GGEOEOtatnagnkgaksaVsoVlo. 1l..1N. No.o2.2--22001166 3333

ArtikelGambar 5. Overlay peta pola ruang dengan peta pertanahan Pada Gambar 3 dilakukan overlay antara Kesimpulanpeta pola ruang yang telah disusun tanpa informasi KSeetseilmahpmuelanngetahui pentingnya integrasi tata ruang pertanahPaanddaeGnagmanbpaer t5adpielarktaunkaahnaonveyarlnagy taenlatahrsaepseutaaipdoenlagarnuaCnSgRTy.anHgastielnlayha ddiipsuersoulnehtabnapnayainkfodriamnatasirapneyra- dengan pertanahan, maka diperoleh kesimpulan seb-tpaennaahraiknandegnagriasnzopneatasi ptiedratkansaehsuaani ydaennggatnelapholasepseutaai agai berikSuett:elah mengetahui pentingnya integrasidpeenrsgilantaCnSaRhT.. SHeabsailgnayia cdoipnetorohlephenbaarniykaakn dgiaarnistarbaantyaas tata ruang dengan pertanahan, maka diperoleh kes-pzoennaaripkaenrdgaagraisngzaonnasdiatnidajakssaesbueari bdeednagagnaprioslabpaetatas i1m. Kpeumlanudsaehbaangadiablaemrikpuet:nentuan peraturan zonasi.pkeeprseiml tilaiknaanh. tSaenbaahg.ai Hcaolntionhi pmeennayreikbaanbkgaanris dbaalatams 1D. enKgaenmauddaanhyaanindfaolarmmapsei pneernttaunaanhpane,rapteunreanntzuoanna szio. -zsoatnua ppeerrdsialgtaanngaahn dtearndajapsaatbleerbbiehdadagrairissabtuataresnkceapnea- 2n.a si Dyeannggamn aedmapneyratiimnfboarmngaksai npeprtearneanhcaanna, panendeenntugaannmpeilmikaannfataantaanh.ruHaanl gin. i menyebabkan dalam satu persil jangkzaonwaaski tuya2n0gtamhuenmkpeedrteimpabnanmgeknajnadpi leerbeinhcaaknuaraantt anah terSdealapiant lietbuihdditaermi suaktaunrepnuclaanazopneamsianbfearautapna dan odbejnegkatnif.jangka waktu 20 tahun kedepan menjadirsueamnpga. dan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang termasukSedlaailnamitukladsitifeikmausikalnindpuunlga tzeorndaaspi atbepruapdaa lebih akurat dan objektif.staenmaphaddeanngadnanstaRtuusanhgak Tmerilbiku.kHaalHiinjai uten(RtuTnHy)a yaaknang 32.. MMeneinnignkgaktaktaknankebkeerbhearshilaasniladnaladmalpamenepraepnaenrappoalnatmeermngahsaumk bdaatlaremaliksalassiifziokansai lilnindduunnggtetresredbauptatappaabdilaa dan sptorulakdtuarnrsutarnugkt.ur ruang.ttaannaahh dpeandgaanwsiltaaytauhs hteakrsembiulikt. mHaelruinpiatkeanntuhnayka makialink 4. Tata ruang dan pertanahan yang terpadu tentunyampeernograhnagmabnaattareuaklieslaosmi zpoonka. Mlinadkuansgattue-rssaetbuuntyaapuapbaiylaa Tata mrueawnugjuddaknanperertnacnaanhaanpeymanangfateatrapnadruuatnegntuyannygatyaannaghhapraudsadiwlaiklauykaahn ateprasbeiblautyamngertuegpoalkoanng hklaaksifmikialiski mewluebjuihdkraenalriestniscasneahipnegmgaantfearactaapnairutaunjugaynanregnlceabnihaplinedrournagngatenrsaetabuutketliodmakpodk.aMpaatkadsipaitnud-saahtkuannyaaudpaalayha realistatitsasreuhainngg.ga tercapai tujuan rencana tata ruang.ypaenmgbheabraussadnilalakuhkaann. aFpuanbgislai ypaentag tzeorgnoalsoinsgeklalansjiufitknaysai 5. Efisiensi anggaran pembangunan.lainkadnundgigutenraskeabnutsetbidaagkai ddaapsaart pdeipnientdaaphaknanpearidzianlaahn 63.. EfiPseiemnbsieabnagsgaanralanhpaenmybaannggumneannj.adi momok besarpateams bbeibdaasnagn lalahhaann,. kFhuunsugssinykae pdaedpaankawpeatsaanzoynaansgitdeitresetabpuktanaksaenbadgaigiuzonnakaalinndsuenbgagmaai kdaaizsianrppenengueataspaaann dalam pembangunan infrastruktur dapat ditekanpatearsizbinidaannagtatasnbaidhannyga lhaahrauns,dkihbuastaussin.ya pada kawasan Pemabteabuasdaimn ilnahimanalyisairngsemhienngjgaadidmanoamdoakpbaetsdairadliahlkaamny ang ditDeteanpgkaannadseabnayagaiintzeognraasi liinnfdournmgasmi paekratanizainh pemkbeanagspuenkanlaiinnf.r astruktur dapat ditekan atau dimin-panentgeursaesabaunt amtaaskabipdeatnag rteanncaahnnayaphoalarursudainbgatsaesmi. akin 7im. aliMsirenseghhiinngdgaaridkaonnafldikappeamt dainafliahaktaann kreuaansgp.ek lain. objektif dDaenngbaensaardakneymauinngtekginraansi uinnfoturkmadsaippaetrtdaiinma-- 8. Konflik lahan tidak hanya berakibat kerugianhpalenmteetrasseibkuant mseaskuaaipjeatnagkreanwcaakntaupRoDlaTRr.uPaandgaswemilaaykainh 4. Mmenagtheirniidl,anriakmounnflikkopnefmlikanlafahaatnanyarunagnbge. sar dapatoyabnjegkbtief ludmantelerdbaihftabrehsaark kmeimlikunnygakiankaann ulenbtiuhkmduadpaaht Konfmlikelnaghaaknibtaidtkaaknhakneyraubgiearnakijbiwatak. erHuaglianinmi adtaepriailt,dpieimngpalteumraenntpaesimkabnersiaensuiaziinjnanyagkdaewngaakntumReDmTpRe. rPhaadtia- namduinhkinodnaflriikslaahlaahn syaatnugnbyaesdarendgaapnatkmuaelnitgaaskipbraotdkaunkwkainlayreanhcyaannagzboenlausmi ytaenrgdadfitsaursuhna.k miliknya akan lebih kerurgeianncajniwaat.atHaarluiannigdyaapnagt bdaiihki.ndari salah satunyamudah untuk pengaturan pemberian izinnya dengan dengan kualitas produk rencana tata ruang yang baik.memperhatikan rencana zonasi yang disusun. Penulis P1eandualliashaSduarlvaehyAonraPleismDeatataanPePmerettaamana,, BBIIGG3344 GGEEOOttaannggkkaassVVooll..11..NNoo..22--22001166

Artikel Lembah Giritontro - Sadeng Foto: PPTRA-BIGGEO-LITERASILembah Sungai PurbaSADENGLembah sungai purba Sadeng adalahbagian dari sistem lembah kering karsGiritontro-Sadeng. Fenomena lembah purbaterjadi karena pengikisan batugampingmenghasilkan lembah yang lebar dan dalam,sebelum akhirnya sungai menjadi kering.Lembah kering ini memanjang kurang kebih20 km berada di bagian selatan Wonogiri danbermuara di Pantai Sadeng, Gunungkidul.Saat ini lembah sungai purba tersebutsangat subur ditanami padi dan palawija.Pada bagian muaranya menjadi PelabuhanPerikanan Sadeng. GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 3355

Artikel Desa Pentingsari, Sleman Foto: PPTRA-BIGPemetaan Sosial PerdesaanUSAHA BERBASIS KOMUNITAS DESAdalam Perspektif Informasi GeospasialOleh: Ellen Suryanegara dan Fakhruddin Mustofa Upaya manusia untuk mempertahankan tidak individualistik, mementingkan kebersamaan,eksistensi hidup adalah berusaha. Manusia berusaha dan suka bergotong royong. Ketiga paham tersebutpada dasarnya merupakan daya untuk memperoleh terus menerus tergerus zaman, semakin menipis dinilai atau hasil dalam bentuk yang bersifat abstrak, kalangan penduduk Indonesia, terutama di perkotaan.misalnya kebahagiaan, maupun nilai dalam bentuk Di sisi lain adanya Usaha Berbasis Komunitas (UBK)yang kongkret berupa penghasilan uang atau menjadi salah satu bukti bahwa masih ada peluangpendapatan individu. Melalui hasil inilah setiap orang mempertahankan karakter bangsa, sekaligus sebagaiakan memperoleh status tertentu dalam keluarga sarana memajukan ekonomi lokal.dan kelompok masyarakat yang pada akhirnya Tak dapat dielakkan bahwa dorongan ataukelangsungan hidup dapat terjamin. timbulnya UBK sebagian besar disebabkan faktor Beberapa faktor keberhasilan usaha antara berdimensi keruangan. Dengan segala isinya, ruanglain adanya mitra atau pihak lain serta keberadaan dapat menjadi pemicu utama tumbuh kembangtempat dengan segala kondisinya. Hal ini tidak terlepas UBK, karena dari keadaan isi ruanglah semua idedari sifat dasar manusia yang membutuhkan pihak lain dan peluang usaha bersama dapat tercipta. Bila kitadalam membentuk komunitas bersama pada ruang menelaah lebih jauh sebuah ruang, maka secara kasattertentu (spasial). Ruang menjadi tempat komunikasi mata sektor sumberdaya alam dan jasa lingkunganantar individu. Melalui dimensi ruang pula sebagian akan menempati urutan pertama pemicu UBK.besar jenis usaha tumbuh berkembang, baik yang Sumberdaya alam utama yang terdiri dari empatdiusahakan secara individu, maupun dikembangkan sektor yaitu hayati, lahan, air, dan mineral. Jasaatas dasar usaha bersama. lingkungan dari keempat sektor tersebut, merupakan Dalam konteks usaha bersama pada bagian yang sering menjadi pendorong UBK.komunitas tertentu, cukup menarik untuk ditelaah. Beberapa contoh sederhana UBK antara lainHal tersebut mengingatkan kembali pada esensi kelompok pemandu wisata hutan, usaha makanandari masyarakat Indonesia, terutama di desa yang berbasis sumberdaya lokal, nelayan, dan kelompok36 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

jasa transportasi lokal. Keuntungan dari UBK tidak Artikelberada pada satu individu, tetapi pada komunitastersebut. Adanya UBK pada ruang atau region tertentu IG diamanahkan untuk mengelola data sumberdaya.sering membangkitkan perekonomian mikro. Bahkan, Di sisi lain keberadaan UBK dan potensinya dapattidak menutup kemungkinan pada level makro atau tumbuh berkembang karena terdapat sumberdayaregional. pada ruang tertentu, disamping faktor lain seperti Di sisi lain, informasi tentang kemiskinan budaya kerja dan modal sosial yang terbentuk padayang sering diberitakan, terutama oleh media massa komunitas masyarakat. Dari keterangan tersebut,masih menjadi menu keseharian kita. Kemiskinan semakin jelas bagaimana posisi dari IG dan UBK yangsering menjadi pemicu masalah-masalah sosial lain, saling mendukung satu sama lain, komplementer, danseperti kekumuhan, ketidakrukunan, dan kejahatan. simbiosis mutualisme.Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah,baik di level bawah (desa) sampai pusat. Perspektif IG dalam Memetakan Aktivitas Pertanyaan yang sering muncul di dan Potensi UBKmasyarakat, apakah kemiskinan disebabkan karenatidak mempunyai usaha yang berbasis sumberdaya Tiga unsur utama dalam IG berbentuklokal? Atau tidak ada potensi/peluang yang dapat peta adalah titik, garis, dan area. Wujud ketiganyadikembangkan dari sebuah keadaan tertentu? atau merepresentasikan dari ruang kebumian atau duniaminimnya modal sosial di masyarakat? nyata. Titik merepresentasikan letak dan lokasi Perspektif geospasial mempunyai peranan dari sebuah objek. Garis menjadi representasi daripenting dalam menjawab pertanyaan di atas, seperti hubungan antar titik menciptakan pola relasional satumengurai potensi sumberdaya yang ada pada region sama lain atau pola pergerakan dari titik awal ke titiktertentu, baik yang dibatasi oleh administrasi maupun akhir, sedangkan area merupakan cermin dari entitasbatas fisik/alam. Potensi tersebut menjadi data yang dibatasi oleh batas (boundary) atas dasar tujuandasar untuk menumbuhkan sektor UBK dari keadaan tertentu.sumberdaya yang ada. Wujud titik, garis, dan area dapat dikaitkan dengan UBK. UBK akan menempati titik kedudukanPotensi UBK dan Informasi Geospasial tertentu pada sebuah ruang sebagai tempat aktivitas (base camp). UBK juga dapat terus berkembang Geospasial selalu berkait dengan objek pada apabila ada relasi intensif dengan pihak lain sehinggaruang kebumian. Ada empat elemen utama sebuah tercipta pola spasial antara keberadaan UBK denganobjek dalam perspektif geospasial yaitu lokasi, letak, pihak lain pada ruang/tempat yang berbeda. Poladan posisi objek serta kejadian tertentu. Semua elemen relasional tersebut terefleksikan dalam sebuah garistersebut dinyatakan dalam sistem referensi koordinat penghubung dua titik. Unsur ketiga dalam spasialyang baku. Dalam konteks Negara Indonesia, bidang adalah area. Area dapat mencerminkan keberadaangeospasial mendapat perhatian khusus terutama atau sebaran sumberdaya, baik luas dan nilaisejak dikeluarkannya Undang-undang (UU) Nomor 4 potensinya.Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG). UU IG Representasi ketiganya dalam sebuah petasebagai bagian penting dari keterbukaan informasi akan menggambarkan tematik UBK dalam konteksmendorong semua pihak dapat memperoleh manfaat lokasi/letak, hubungan dengan pihak lain, danyang besar. gambaran sumberdaya wilayah yang dikaji. Hasil Munculnya UU IG didasarkan karena geospasial tematik UBK tersebut menjadi baselineIndonesia merupakan negara kepulauan berciri analisis spasial lebih lanjut untuk keperluan pentingnusantara yang memiliki kekayaan sumberdaya terutama pengembangan ekonomi lokal (PEL).alam dan sumberdaya lain yang perlu dikelolauntuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan dimaksud Tak dapat dielakkanmempunyai arti luas, tidak terbatas pada pengelolaan bahwa dorongan atau timbulnyasumberdaya secara langsung tetapi juga pengelolaanterhadap data sumberdaya. Pengelolaan data yang Usaha Berbasis Komunitasdiwujudkan dalam informasi geospasial, dalam hal sebagian besar disebabkanini berwujud peta, dapat menjadi alat bantu dalam faktor berdimensi keruanganperumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Keberadaan UU IG mempunyai benang merahdengan UBK karena berdasarkan keterangan diatas, UU GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 37

Artikel UBK akan menempati titik Pola relasional UBK Area dapat mencerminkankedudukan tertentu pada se- dapat terefleksikan dalam keberadaan atau sebaranbuah ruang sebagai tempat sebuah garis penghubung sumberdaya, baik luas dan nilai potensinya untuk UBK aktivitas (base camp) dua titik Skema: Perspektif titik, garis, dan area untuk memetakan UBKKarakteristik Masyarakat Perdesaan pada umumnya saling kenal secara dekat (hubungan sosial masyarakat kuat), saling membantu (bergotong Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 royong), memiliki pengetahuan bersama, harta milikTahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa berfungsi sosial, memiliki solidaritas sosial yang kuatdan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, serta kehidupannya menyatu dan bergantung padaadalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki alam. Hubungan inilah yang menurut Ferdinandbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur Tonnies disebut sebagai gemeinschaft (masyarakatdan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan paguyuban).masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Dilihat secara geografis, desa merupakanmasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional suatu wujud kenampakkan di muka bumi yangyang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial,Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksikawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai antar unsur-unsur tersebut dan juga dalamkegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan hubungannya dengan daerah-daerah yang lain.sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasansebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaanjasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatanekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut secara Berdasarkan data sensus pendudukumum terlihat bahwa perdesaan merupakan kesatuan diketahui bahwa penduduk Indonesia mayoritasmasyarakat di suatu wilayah yang memiliki dasar tinggal di daerah perdesaan. Untuk itu penting untukhukum dan mayoritas bergerak pada sektor ekonomi memperhatikan kebutuhan masyarakat desa dalamprimer (agraris). merancang rencana atau strategi pembangunan Bintarto, Guru Besar Geografi Sosial UGM, yang merata. Salah satu upaya untuk mendorongmenyebutkan hal yang lebih komprehensif terkait pembangunan desa adalah melalui pemberdayaandesa. Beliau mengatakan bahwa desa sedikitnya masyarakat desa. Hal ini merupakan upaya untukmengandung tiga unsur utama, yaitu pertama adanya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraanunsur daerah berupa tanah dan ruang yang menjadi masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,tempat atau wadah bagi penduduk. Unsur kedua sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,adalah warga desa, baik secara perorangan maupun serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapansebagai kelompok. Unsur ketiga adalah unsur ikatan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampinganantarwarga desa yang berbentuk tata pergaulan atau yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritasinteraksi sosial di antara sesama warga. Unsur ketiga kebutuhan masyarakat desa.yang dikatakan di sini merupakan unsur yang sangat Pemberdayaan masyarakat bertujuan untukpenting karena ciri utama masyarakat perdesaan mengembangkan atau menaikkan kualitas hidupyang membedakannya dengan masyarakat perkotaan untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalamadalah adanya ikatan perasaan batin yang kuat pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif dansesama warga desa, yaitu bahwa seseorang merasa inisiatif setiap anggota masyarakat sangatlah pentingmerupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari untuk mendorong pembangunan desa secara merata.masyarakat. Karakteristik utama penduduk desa 38 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

Agar pembangunan tepat guna dan tepat Artikelsasaran, maka strategi pembangunan yang berbasisperdesaan (rural) ini harus memperhatikan ciri UBK tidak tergantung pada satu pemilik modal namunkhas sosial dan budaya, masyarakat yang tinggal di menempatkan masyarakat sebagai kekuatan utamakawasan perdesaan, melestarikan kearifan lokal, dalam opersionalisasi usahanya. Hal ini sangat sesuaiserta mempertimbangkan unsur-unsur geografis, dengan karakteristik masyarakat perdesaan yang padastruktur demografi, potensi sumberdaya maupun umumnya cenderung bersifat gotong royong, setiakelembagaan desa (BPS, 2014). Salah satunya adalah kawan, dan memiliki solidaritas yang kuat. Selain itu,melalui pengembangan usaha berbasis komunitas. UBK sangat cocok dikembangkan di wilayah perdesaanUsaha berbasis komunitas dapat menjadi salah satu karena salah satu faktor yang mendorong tumbuh dansolusi untuk meningkatkan produktivitas dan daya berkembangnya UBK adalah karena adanya potensisaing masyarakat Indonesia di tengah iklim kompetisi dan pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat.sejak adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN Pengembangan UBK berbasis sumberdaya dan(MEA) dengan tetap menjaga karakter gotong royong kearifan lokal akan mampu mendorong pembangunanmasyarakat desa. dan pemerataan ekonomi lokal pada masyarakat perdesaan.Pengembangan UBK Berdasarkan Tipologi Di Indonesia tipologi desa umumnya berupaMasyarakat Perdesaan desa pertanian, namun juga terdapat beberapa UBK mendorong peningkatan taraf tipologi/jenis desa lainnya. Tipologi desa tersebut dapat mempengaruhi jenis pengembangan UBK padaekonomi masyarakat lokal, UBK juga mendorong masyarakat perdesaan. Beberapa tipologi desa diterjadinya pembangunan sosial karena tidak hanya antaranya desa berdasarkan sistem ikatan kekerabatan,menguntungkan satu pihak namun dapat mendorong berdasarkan hamparan bentanglahan permukiman,pemerataan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat. berdasarkan pola pemukiman, berdasarkan mata pencaharian, berdasarkan kegiatan, dan berdasarkan perkembangannya.Tipologi DesaNo Tipologi Desa Uraian Contoh UBK 1 Desa berdasarkan sistem ikatan kekerabatan Desa Geneologis (masyarakatnya memiliki Industri rumahan, usaha keluarga hubungan darah), Desa Teritorial (atas (diwariskan secara turun temurun) 2 Desa berdasarkan ham- dasar sukarela dan kepentingan bersama), paran tempat tinggal Desa Campuran (Ikatan keturunan dan wilayah 3 Desa berdasarkan pola pemukiman Desa pedalaman, desa pegunungan, desa UBK berbasis sumberdaya alam dataran tinggi, desa dataran rendah, desa lokal, UBK pengolahan sumberdaya 4 Desa berdasarkan mata pesisir bernilai tambah pencaharian Pola permukiman menyebar, memanjang, UBK sektor jasa transportasi, UBK berkumpul, dan melingkar penyedia barang dan jasa, dsb Desa pertanian dan desa industri Kelompok usaha tani, kelompok nelayan, kelompok usaha pemasok alat pertanian, dsb5 Desa berdasarkan kegiatan Desa agrobisnis, desa agroindustri, desa Kelompok usaha pengrajin, UBK pariwisata, desa non pertanian pengelola daerah wisata, UBK sek- tor jasa transportasi, dsb Penulis 1 adalah Peneliti Pertama di bidang Geo-Sosial, BIG Penulis 2 adalah Surveyor Pemetaan Muda, BIG GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 39

Hamparan bentang alam Desa Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul berupa gunung api purba yang eksotis. Kreativitas pemuda desa setempat membentuk usaha bersama berbasis komunitas memanfaatkan potensi bentang alam, telah merubah wajah desa tersebut menjadi salah satu destinasi wisata utama di Yogyakarta40 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

Salah satu sudut gunung api purba diDesa Nglanggeran, Kecamatan Patuk,Kabupaten GunungkidulFoto: PPTRA-BIGGEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 41

ArtikelPdearlaamn PMemitiegtaasainBRenecnacnaana Tata Ruang Oleh: Chintia Dewi Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jenis bencana yang biasa terjadi meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di kawasan rawan bencana diharapkan mempunyai sistem penanggulangan bencana yang memadai. Perencanaan dan pemetaan tata ruang dalam hal ini memegang peranan penting berupa intervensi sistem perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan aspek kebencanaan. Untuk menciptakan sistem yang terintegrasi antara aspek perencanaan dan kebencanaan,diperlukan kesadaran bersama dalam menyusun rencana tata ruang, baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, terwujud pula keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Tulisan ini membahas keterkaitan antara peran pemetaan rencana tata ruang dengan mitigasi bencana sehingga terdeskripsi sistem yang terintegrasi dalam mengurangi tingkat risiko bencana. Contoh kasus yang disajikan berupa kejadian beberapa bencana yang pernah terjadi di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang (UU) No 24 Action (HFA; Kerangka Aksi Hyogo), yang diputuskanTahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada Konferensi Pengurangan Risiko Bencana Dunia dibencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa Kobe pada tahun 2005 mengamanatkan perencanaanyang mengancam dan mengganggu kehidupan dan guna lahan (land use planning) atau perencanaanpenghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh tata ruang sebagai salah satu alat untuk penguranganfaktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor risiko bencana. Peran perencanaan tata ruang dalammanusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban pengurangan risiko bencana telah banyak diusulkanjiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dalam praktik perencanaan baik di negara-negarabenda, dan dampak psikologis. maju maupun negara-negara berkembang. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Burby dan French (1981) menyebutkanRuang menyebutkan bahwa penataan ruang adalah bahwa peran perencanaan tata ruang adalah untuksuatu sistem proses perencanaan tata ruang, pembatasan pembangunan di daerah-daerah yangpemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan rawan terhadap bahaya yang terkait dengan alam. Halruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah ini termasuk pembatasan pembangunan di daerahkegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, rawan banjir dan pembuatan kode bangunan (buildingpelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. code) untuk daerah-daerah yang rawan terhadapPada dasarnya, suatu perencanaan atau penataan bencana gempa bumi dan tsunami. Dampak dariruang yang direncanakan secara ideal tidak hanya pembatasan pembangunan di daerah-daerah yangmempertimbangkan aspek ekonomi wilayah dan berbahaya akan meminimalkan potensi bencana,aspek sosial masyarakat, tetapi juga memperhatikan pengurangan terhadap kerugian jiwa serta kerusakankondisi lingkungan wilayah yang akan direncanakan. harta benda.Aspek-aspek tersebut harus berjalan seimbang dalam Berdasarkan UUU No 24 Tahun 2007 tentangperencanaan sesuai dengan manajemen penggunaan Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwalahan. atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan Banyaknya kejadian bencana alam yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakatterjadi di Indonesia mendorong pentingnya peran yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan ataupengurangan risiko bencana. Hyogo Framework for faktor non alam maupun faktor manusia sehingga42 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, Artikelkerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dandampak psikologis. lindung yang mencirikan bahwa pada kawasan tersebut Aspek mitigasi bencana juga dapat memiliki batasan-batasan dalam penggunaan lahanmenjadi aspek pengendali dari suatu perencanaan. dan pemanfaatan ruangnya. Hal tersebut mempunyaiHal tersebut sesuai dengan salah satu poin konsekuensi pada dokumen rencana tata ruang suatupertimbangan yang ada dalam UU No. 26 Tahun daerah yang seyogyanya dilengkapi dengan peraturan2007 yang menyatakan bahwa secara geografis, letak zonasi yang mengedepankan unsur keselamatan dariNegara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di bencana.antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, Bencana juga sering terjadi di wilayahbaik bagi kepentingan nasional maupun internasional. perkotaan. Sekretariat Nasional Badan KoordinasiSalah satu dampak dari letak tersebut adalah Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganankerentanan bencana, terutama bencana pengaruh Pengungsi mengeluarkan arah kebijakan mitigasilempeng tektonik. bencana perkotaan. Salah satu kebijakan yang Secara ekosistem, kondisi alami Indonesia dilakukan adalah mengevaluasi dan merevisi Rencanasangat khas karena posisinya yang berada di dekat Tata Ruang (terutama Rencana Tata Ruang Kota),khatulistiwa. Cuaca, musim, dan iklim tropis, dengan mempertimbangkan aspek mitigasi bencana.merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar Secara realita, hingga saat ini masihbagi bangsa Indonesia. Mengingat posisi dan segala ditemukan banyak kesulitan dan hambatan untuksumberdaya alam tersebut maka penyelenggaraan mengintegrasikan penataan ruang dengan aspekpenataan ruang wilayah nasional harus dilakukan bencana, terutama di perkotaan. Hal ini karena sudahsecara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, banyak bangunan yang didirikan pada wilayah yangefektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor tidak seharusnya. Sebagai contoh terdapat pemukimanpolitik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, yang dibangun di wilayah yang memiliki kemiringankeamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. lereng di atas 30% yang merupakan kawasan rawan Penataan ruang sebagai salah satu bentuk bencana longsor. Contoh lain terdapat pembangunandari perencanaan merupakan suatu sistem proses yang melebihi batas kemampuan lahan yang dibangunperencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pada kawasan resapan air yang seharusnya menahanpengendalian pemanfaatan ruang. Pada dasarnya air dan menyediakan air pada daerah tersebut. Halpenataan ruang merefleksikan penataan kawasan ini dapat mengakibatkan kekeringan pada musimmenjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. kemarau dan banjir pada musim penghujan.Untuk kawasan rawan bencana masuk pada kawasan Jalan rawan longsor di jalurManokwari - Ransiki, Papua BaratFoto: PPTRA-BIG GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 43

Artikel perencanaan harus memiliki unsur pemetaan yangProgram Penataan Ruang Terkait dengan baik untuk memudahkan pelaksanaan operasional diMitigasi Bencana lapangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penyusunan RTRW,Untuk daerah yang sudah terbangun: mengevaluasi pemetaan rencana tata ruang terbagi dalam beberapadan merevisi pola dan struktur tata ruang untuk skala penggambaran merunut pada kebutuhan. Untukmenurunkan tingkat risiko bencana. Beberapa RTRW Nasional digambarkan pada skala 1:1000.000,program antara lain: RTRW Provinsi pada skala 1:250.000, RTRW Kabupaten• Peningkatan akses ke kawasan-kawasan kota pada skala 1:50.000, RTRW Kota pada skala 1:25.000 dan Rencana Detail Tata Ruang pada skala 1:5000. yang sangat rentan terhadap bencana. Melalui penyesuaian skala pada penggambarannya• Pelaksanaan peremajaan kota dan/atau akan memudahkan operasional di lapangan, terutama bila dikaitkan dengan mitigasi bencana. pembangunan kembali kawasan-kawasan kumuh Seperti telah dijelaskan diatas, terdapat sekaligus melengkapi prasarana, sarana dan dua program yang akan dilaksanakan sesuai arahan fasilitas-fasilitas ketahanan terhadap bencana kebijakan mitigasi bencana perkotaan. Adanya yang memadai. pemetaan yang baik, akan memudahkan proses-• Penambahan Ruang Terbuka (open space) yang mitigasi bencana, mulai pencegahan hingga evakuasi. ada dalam rangka memfasilitasi terbentuknya Pemetaan yang baik dicirikan oleh penggambaran fungsi-fungsi integrasi sosial antara golongan ma- peta rencana yang sudah memenuhi standar-standar syarakat sekaligus menyiapkan atau mencadang- yang sudah ditetapkan serta memiliki tingkat akurasi kan sebagai tempat evakuasi bila terjadi bencana. yang sesuai.• Pengkajian kembali dan/atau relokasi keberadaan Pada saat ini, pemerintah sedang melakukan sumber-sumber potensi bahaya teknologi yang program percepatan penyusunan peta Rencana Detail terlalu dekat dengan kawasan perumahan. Tata Ruang (RDTR) di seluruh Indonesia. Pemetaan RDTR ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggiUntuk daerah yang sudah terbangun: mengevaluasi hingga 2,5 meter dengan pemetaan pada skaladan merevisi pola dan struktur tata ruang untuk besar 1:5000. Pemetaan ini termasuk pada skalamenurunkan tingkat risiko bencana. Beberapa besar dengan tingkat kedetailan yang sangat baikprogram antara lain: untuk proses spasial dari mulai peta dasar, tematik• Pengetatan pengaturan dan integrasi sistem dan rencana. Hal ini dapat membantu integrasi pemetaan rencana tata ruang dengan aspek bencana. infrastruktur seperti jalan dan drainase dalam Misalnya, pada suatu kawasan yang terkena bencana pengembangan lahan dan persyaratan bangunan tsunami, pada saat dilakukan proses rehabilitasi yang tahan terhadap jenis bahaya yang ada dan rekontruksi, peta RDTR dapat membantu untuk disekitarnya. mengembalikan pembangunan infrastruktur dengan• Pengetatan pengaturan ketentuan lingkungan posisi yang akurat dan sesuai keadaan sebelum terjadi bangunan seperti Koefisien Dasar Bangunan tsunami. (KDB), dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk Dalam konteks pencegahan dan pengurangan kawasan-kawasan yang berpotensi bahaya alam, tingkat risiko bencana, kontribusi informasi seperti gempa dan longsor, maupun buatan geospasial antara lain dapat menganalisa landuse seperti kebakaran. yang disesuaikan dengan variabel-variabel seperti• Optimasi penyediaan prasarana, sarana dan kemiringan lereng, curah hujan dan peta rawan fasilitas-fasilitas ketahanan terhadap potensi bencana. Analisa landuse serta variabel-variabelnya bahaya yang ada. akan menghasilkan peta rencana pola ruang yang• Pengalokasian dan pencadangan calon tempat- mempertimbangkan potensi bencana. Sebagai tempat evakuasi bila terjadi bencana. contoh, untuk kawasan yang berpotensi bencana• Hal ini menegaskan bahwa perencanaan tidak longsor tidak direkomendasikan sebagai pemukiman, hanya fokus pada pembangunan, tetapi lebih fasilitas umum, dan fasilitas sosial. pada bagaimana menyeimbangkan pemanfaatan ruang sehingga tercipta kehidupan yang kondusif dan nyaman.Peran Informasi Geospasial Informasi Geospasial dalam penataan ruangmemegang kendali penting mengingat dokumen44 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016

Tidak hanya pada skala besar 1:5000, pada Artikelskala menengah dan kecil pun tetap dapat dilakukananalisa keterkaitan penataan ruang dan aspek masih banyaknya perencanaan-perencanaan yangbencana. Hanya saja, analisa dan penggambaran secara tidak sesuai peruntukannya. Misalnya, masih adanyaspasial cenderung lebih makro. IG yang menghasilkan bangunan-bangunan pada kawasan rawan bencana.arahan tata ruang terkait rawan bencana ini juga Hal ini jelas akan menimbulkan kerugian jiwa danmenjadi bagian penting dalam penyusunan substansi materi yang sangat besar jika terjadi bencana. Selainpemetaan rencana tata ruang. mengakibatkan korban jiwa, juga berdampak pada kerusakan bangunan dan harta benda lainnya.Penutup Indonesia sebagai negara yang Berdasarkan narasi singkat diatas, dapat memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi selayaknyamemperhatikan aspek bencana dalamdisimpulkan bahwa masih banyak kekurangan dalam penataan ruangnya. Melalui pemetaan perencanaansebuah perencanaan tata ruang yang mengindahkan tata ruang ini diharapkan dapat mengurangi risikoaspek-aspek bencana. Hal ini dapat dibuktikan dengan bencana yang lebih besar. Penulis adalah Analis Data Pemetaan, BIGKawah Tangkubanparahu di BandungFoto: PPTRA-BIG GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016 45

Belajar dari alam Alam selalu memberikan yang terbaik bagi manusia berupa kesuburan, kekayaan sumberdaya, keunikan flora fauna, dan keindahan panorama. Sesekali, alam menyapa agar kita tetap terus berjalan beriringan dan bersahabat dengannya. Gunung meletus, tsunami, banjir, longsor, dan kejadian bencana lain adalah sapaan alam kepada kita semua. Melalui museum, kita selalu belajar untuk terus menerus menjaga keakraban dengan alam.4466 GGEEOOtatannggkkaassVVool.l1. 1. .NNoo. .22--22001166

Siswa sedang mengamati koleksi barang rumah tangga yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi Kabupaten Sleman Foto: PPTRA-BIG GGEOEOtatnagnkgaksaVsoVl.o1l..1N.oN.o2.-22-0210616 4747

Info KegiatanMekanisme Asistensi dan SupervisiPeta Rencana Tata RuangOleh: Marhensa Aditya Hadi Perencanaan Tata Ruang merupakan suatu sejalan dengan amanat tentang Kebijakan Satu Peta,bentuk kesepakatan bersama antar stakeholder yang yang di dalamnya terkandung amanat supaya semuaberkepentingan dalam pemanfaatan ruang dalam peta (terutama yang berkekuatan hukum) di Indonesiasuatu wilayah. Perencanaan Tata Ruang dimaksudkan memiliki satu referensi, satu standar, satu basis data,untuk merencanakan sebuah wilayah, sebagai blue dan satu portal.print pembangunan dan pemanfaatan ruang yang Peranan peta atau informasi geospasial dalamterarah dan berkelanjutan, serta di dalamnya tertuang pembangunan menjadi semakin besar, UU tersebutberbagai hasil analisis multidisiplin seperti analisis juga bertujuan mendorong penggunaan Informasikeruangan, ekonomi, sosial, dan budaya. Geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan Dalam perencanaannya, ruang, yang dan berbagai aspek kehidupan masyarakat.dalam konteks ini tentunya adalah sebuah wilayah, Perlu dilakukan pembinaan dalamdigambarkan secara jelas mengenai arahan fungsi penyelenggaraan Informasi Geospasial, salah satunyapemanfaatannya menjadi kawasan-kawasan dan mengenai Informasi Geospasial Tematik (peta tatazona tertentu ke dalam sebuah peta. Undang- ruang termasuk dalam kategori peta tematik) yangundang (UU) nomor 26 tahun 2007 tentang disusun oleh instansi pemerintah, seperti yangpenataan ruang, khususnya pada pasal 14, tercantum dalam pasal 57 UU Informasi Geospasial,disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai “pembinaan” salah satunya dilakukan dalam bentuktingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur bimbingan, supervisi, dan evaluasi peta yang disusun.dengan peraturan pemerintah”. Pasal inilah yang Pembuatan peta rencana tata ruangpertama mengamanatkan perlunya suatu peraturan dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tataperundang-undangan yang mengatur perpetaan di Ruang untuk lingkup nasional dan strategis nasional,penataan ruang. Peta rencana tata ruang wilayah serta dilaksanakan pula oleh pemerintah baik tingkatmerupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen provinsi maupun kabupaten/kota pada lingkuprencana tata ruang dan Peraturan Daerah (Perda). perencanaan wilayah yang spesifik pada wilayah Tentunya peta bukan hanya sekedar lampiran administrasinya.pelengkap tak bermakna, akan tetapi merupakanmodel yang menjelaskan isi dokumen perencanaan Berita Acara dan Surat Rekomendasidan ketentuan pasal dalam Perda. Begitu pentingnyaperan peta dalam rencana tata ruang wilayah Mekanisme konsultasi berupa asistensi dansehingga diperlukan suatu aturan yang jelas dalam supervisi, diatur secara lebih detail dalam Peraturanaspek teknisnya. Peta menjadi bagian penting dalam Kepala BIG nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Caraperencanaan tata ruang, karena peta ini lah yang Konsultasi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang.mampu menunjukkan peraturan pemanfaatan ruang Hal ini dilakukan supaya produk rencana tata ruangsecara spasial, terukur, dan pasti mengenai pembagian bersumber pada data yang jelas dan valid, diolahkawasan-kawasan tersebut. secara teliti mengikuti spesifikasi teknis, dan mentaati pedoman aspek perpetaan yang diatur dalamAmanat UU Informasi Geospasial peraturan perundangan. UU Nomor 4 tahun 2011 tentang InformasiGeospasial, mengamanatkan bahwa Peta Tematik,termasuk Peta Rencana Tata Ruang, harus mengacupada Informasi Geospasial Dasar (IGD). Hal ini juga48 GEOtangkas Vol. 1. No. 2 - 2016