MGI Edisi Vol.3 No.3, Sept-Des 2016

10 Informasi Utama Liputan Khusus Informasi SIGDes untuk 31 Kegiatan HUT 39 Wilayah Mendukung Desa Mandiri BIG Berbagi dengan BIG Tuntaskan Pemetaan Desa Masyarakat Sekitar se-Provinsi BaliGeospasialSatuPetaMenyatukanNegeri INDONESIA LkKiep-h47uu(Htaslau28n-s36) Peran Besar BIG MendukungPercepatan Pembangunan Desa Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 1 Vol. 3 No.3, September-Desember 2016

cccc BADAN INFORMASI GEOSPASIAL BIG terus berupaya melayani masyarakat desa agar memiliki kepastian hukum terkait desanya. BIG juga kini menyediakan sistem informasi berbasis geospasial untuk mendukung pembangunan desa. Ayo kita bangun desa agar masyarakatnya bisa mandiri.2 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Dari Redaksi10 31 39Informasi Utama Informasi SIGDes untuk Mendukung SMIGenDdeuskuunntgukDesa Mandiri Wilayah Model Desa Berdikari LKiepguitaatnanKhHuUsTus BseIG-PTruonvtinasski aBnalPiemetaan Desa BMIGasByearrbaakgait dSeenkgitaanrGeospasialSatuPetaMenyatukanNegeri INDONESIA LKkIeP-H4U7U(THSaAlU2N8-S36)PEPReCrEaPnATBAeNsaPrEBMIBGAMNeGnUdNuAkNunDgESABADGAENOISNPFAOSRIAMLASI Membangun Indonesia Untuk rubrikasi Infrastruktur Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016 -VMoal.ja3laNho.G3e, oSesppatesmialbIenrd-Doenseesmiab|e1r 2016 dari pinggiran Informasi Geospasial, kami dengan memperkuat mengangkat pentingnya keberadaanPriyadi Kardono daerah-daerah dan IG dalam perumusan kebijakan, desa dalam kerangka pengambilan keputusan, danAdi Rusmanto negara kesatuan merupakan pelaksanaan kegiatan yangWiwin Ambarwulan Nawacita ketiga dari sembilan berhubungan dengan ruang Nawacita Pemerintahan Jokowi- kebumian. Pentingnya IG iniLuciana Retno Prastiwi Jusuf Kalla. Keberadaan Undang- diwujudkan melalui aplikasi WebGIS Undang (UU) Nomor 6/2014 tentang Sistem Informasi Geospasial DesaRomanio Bahama Lazuardi Desa memuat substansi pengaturan yang akan membuka persoalan-Meutia Fauzia desa, pembangunan, pembinaan persoalan di desa, untuk segera dan pemberdayaan masyarakat diintervensi pemerintah daerah.Agung Teguh Mandira, Yudi Irwanto, yang akan menjadi solusi dari Dengan begitu, masalah yang dulunyaNuruli Khotimah, Tommy Nautico, permasalahan yang dihadapi belum tertangani pemerintah, dapatHero Hombas, Robiah Q. Ayun, masyarakat desa. segera terselesaikan.Maya Scoryna, Huswantoro Anggit, Yochi Disadari, tantanganCitra P., Iman Apriana, Abar Hiznu M pembangunan nasional berbasis Selanjutnya, dalam rubrikasi desa dan daerah pinggiran saat ini Informasi Geospasial Dasar,Distribusi: antara lain adalah ketersediaan kami mengangkat liputan terkaitArik Sukaryanti Data dan Informasi Geospasial komitmen BIG dalam membuat petaYosi Imelda (IG) yang memadai, baik cakupan skala besar. Hal ini untuk menjawab ketersediaan maupun tingkat kebutuhan IG dalam mendukungFollow: @infogeospasial kedetailan yang masih terbatas. IG Rencana Pembangunan Jangka infogeospasial yang dibutuhkan adalah IG skala Menengah Nasional (RPJMN) 2015- badaninformasigeospasial besar yang disajikan pada peta 2019. Pemenuhan peta dasar skala yang dapat menampilkan kondisi besar dilakukan dengan berbasis desa dengan baik. Sebab, IG inilah Foto Udara dan LiDAR, namun saat yang dapat menjadi infrastruktur ini untuk pemenuhanya dilakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan dengan menggunakan Citra Tegak pembangunan desa sebagaimana Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) . diamanahkan dalam UU Desa. Hal inilah yang menjadi fokus MAJALAH Dalam edisi ketiga 2016 ini, GEOSPASIAL pada edisi ketiga tahun kami juga tidak lupa menyajikan 2016 ini. liputan khusus terkait momentum Pada laporan utama kami Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 BIG menyajikan liputan seputar peran yang jatuh pada 17 Oktober 2016. BIG dalam Sistem Informasi Penyelenggaraan Bulan Informasi Geospasial Desa (SIGDes). SIGDes ini Geospasial (HIG) Tahun 2016 dengan merupakan gabungan dari berbagai tema “BIG Bangkit dan Terbarukan” data dan informasi pembangunan yang terus didengungkan dan baik dari data statistik, sektoral dan diimplementasikan untuk geospasial seperti BIG, Badan Pusat membuktikan komitmen BIG dalam Statistik (BPS), Kementerian Agraria penyelenggaraan IG yang mengacu dan Tata Ruang/Badan Pertanahan kepada satu standar, satu referensi, Nasional (BPN), kabupaten/kota, satu geodatabase dan satu geoportal. dan provinsi. Tema ini sebagai implementasi dari tagline Kabinet Kerja untuk kerja, kerja dan kerja. (*) Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 3

6 6 20 28 SIGDes Percepat 10 39 Pembangunan Desa 24 37 10 42 SIGDes untuk Mendukung Desa Mandiri 20 Pentingnya Peta Tematik untuk Pemetaan Kebencanaan 24 Inspektur BIG, Ir. Sugeng Prijadi, M. App. Sc, Orang Teknis Berkemampuan Manajerial 28 Liputan Khusus: BIG Bangkit dan Terbarukan 37Pemetaan Desa untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta 39 BIG Tuntaskan Pemetaan Desa se-Provinsi Bali 42 Galeri Foto4 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Pesan PimpinanWujudkan Perubahan dan Transformasi Menuju BIG Bangkit dan Terbarukan Sekretaris Utama BIG, Titiek Suparwati Oleh sebab itu, kita dituntut tidak penyelenggara informasi geospasial hanya untuk mampu menghadapi dan nasional. Sementara ProfesionalKita patut bersyukur, Badan menjawab challenges, namun  adaptive ditunjukkan dengan kemampuan Informasi Geospasial challenges. Hal itu menunjukkan bahwa untuk mengerjakan seluruh (BIG) saat ini telah berusia budaya BIG itu penting tidak hanya pekerjaan sesuai profesi yang dimiliki 47 tahun. Banyak hal sekadar untuk diketahui, namun juga dengan kompetensi yang tinggi. yang telah kita lakukan diimplementasikan melalui kerja Profesionalisme tersebut harus diiringi dalam mendukung pembangunan sehari-hari. Selain itu, pegawai BIG dengan Kerja Cerdas yang memiliki nasional. Namun demikian, kita masih diharapkan tidak hanya mengerjakan fokus mengutamakan prioritas dihadapkan sejumlah agenda besar tugas dan fungsi pokoknya sesuai secara efektif dan efisien dalam dalam upaya mendukung program- dengan kebiasaan pada umumnya, atau bekerja. Sedangkan Integritas berarti program pemerintah, mulai dari pusat diistilahkan business as usual. Namun, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan hingga tingkat desa. Oleh karena itu, kita juga harus mampu menjalankan etika dalam segala aktivitas kegiatan. mari kita wujudkan perubahan dan berbagai pekerjaan yang dilandaskan Adapun Adaptif berarti memiliki transformasi menuju BIG Bangkit pada orientasi pelayanan publik kemampuan untuk mudah beradaptasi dan Terbarukan dengan dilandaskan prima jangka panjang. Mari kita turut atau menyesuaikan diri terhadap pada budaya BIG. Setiap pegawai serta membangun Indonesia dengan perubahan dan perkembangan BIG harus mau dan mampu menjadi membangun BIG.  lingkungan strategis. agen perubahan walaupun sudah pasti selalu ada risikonya. Setiap Perlu diketahui bahwa nilai- Tantangan kita yang lebih besar pegawai juga harus mengerti dan nilai budaya BIG disusun untuk lagi adalah mewujudkan pegawai memahami bahwa seiring dengan mengartikulasikan visi dan misi BIG. BIG yang memiliki rasa kompetisi penguatan dan peran BIG dalam Visi BIG yaitu menjadi integrator tinggi dan selalu terpacu untuk kerangka pembangunan nasional penyelenggaraan informasi geospasial meningkatkan kompetensi diri. Indonesia akan muncul tantangan- sebagai landasan pembangunan Apalagi sekarang kita telah memasuki tantangan baru yang membutuhkan Indonesia. Sedangkan misinya era komunitas masyarakat global, berbagai latihan, riset dan eksperimen adalah meningkatkan sinergi yang dapat dipastikan akan terjadi yang sifatnya komprehensif dan proaktif dalam penyelenggaraan perubahan yang sifatnya cepat dan menyeluruh pada setiap kegiatan dan Informasi Geospasial Nasional (IGN), kompleks. Hal itu tentu menuntut agenda yang akan dikerjakan. mengintegrasikan informasi geospasial SDM, dalam hal ini pegawai, yang agar dapat memberikan nilai cekatan dan tangkas. Pegawai dituntut tambah bagi pembangunan nasional, untuk dapat menciptakan terobosan dan  meningkatkan kapasitas dan baru. Mengambil keputusan dan sikap kapabilitas penyelenggaraan informasi tanpa harus menunggu instruksi dari geospasial nasional. atasan. Sikap tersebut bukan berarti mengabaikan nilai koordinasi dan Berdasarkan Rencana Strategis kolaborasi. Badan Informasi Geospasial tahun 2015-2019 terdapat lima nilai Untuk menjadi SDM atau pegawai yang diharapkan mencerminkan yang tangkas, dituntut untuk budaya organisasi BIG, yaitu: dapat berinteraksi satu sama lain, Kolaborasi, Profesional, Kerja Cerdas, mengorganisasi diri sendiri, belajar Integritas, dan Adaptif. Kolaborasi dari pengalaman masa lalu, dan menunjukkan sikap serta mental bertahan pada kondisi kritis. Pegawai pada diri seseorang untuk dapat BIG harus mampu bertahan pada dua bekerja sama dalam melaksanakan kondisi yang saling berlawanan dan tugas dan fungsinya. Konteks kerja terpisah garis yang sangat tipis, seperti sama dilakukan baik antar pegawai di bertahan pada kondisi yang tidak pasti internal BIG maupun kolaborasi antar antara harapan dan keputusasaan. (*)Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 5

Informasi UtamaGubernur Jateng H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP (kiri) dan Kepala BIG Dr. Priyadi Kardono, M.Sc, memperlihatkan dokumen kesepakatan bersamaantara Pemprov Jateng dan BIG yang melandasi penyelenggaraan SIGDes. SIGDes Percepat Pembangunan Desa Badan Informasi Geospasial (BIG) terus berupaya berkontribusi positif dalam mendorong percepatan pembangunan desa yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Sebagai bentuk dukungan nyata, BIG telah meluncurkan sejumlah programpenting, seperti pembuatan Peta Desa. Teranyar, BIG merintis program Sistem Informasi Desa berbasis Geospasial atau Sistem Informasi Geospasial Desa (SIGDes).6 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Informasi UtamaSistem Informasi Desa desa saat ini status desa tertinggal perencanaan pembangunan desa (SID) menjadi bagian mencapai 20.167 atau 27,22%, desa dengan potensi ekonomi dari sektor tidak terpisahkan dari berkembang 51.022 atau 68,86% dan pariwisata tentunya akan berbeda pembangunan desa dan desa mandiri hanya 2.904 atau 3,92%. dengan desa dengan potensi ekonomi pembangunan kawasan dari sektor pertanian. Di samping perdesaan. Dengan adanya Rinciannya, di wilayah Sumatera itu, perencanaan pembangunan desa perubahan paradigma pembangunan terdapat sebanyak 5.982 (8,07%) juga memerlukan batas administrasi desa membuat peran SID semakin desa tertinggal, 16.476 (22,24%) desa wilayah yang definitif dan tergambar penting. Oleh karena itu, pemerintah berkembang, dan 452 (0,61%) desa pada Peta Desa dan ditetapkan dalam terus mengembangkan SID untuk mandiri. Untuk wilayah Jawa-Bali, peraturan bupati/walikota sebagai menjadikan desa yang kuat, mandiri terdapat 694 (0,94%) desa tertinggal, salah satu syarat pembentukan desa. dan sejahtera. SID telah diatur 20.827 (28,11%) desa berkembang Atas dasar itulah SID diatur secara dalam Undang-Undang (UU) Nomor dan 2.253 (3,04%) desa mandiri. khusus dalam UU tentang Desa 6/2014 tentang Desa. Pada Bagian dan UU Nomor 23/2014 tentang Ketiga Pasal 86 UU ini disebutkan, Wilayah Kalimantan, terdapat Pemerintahan Daerah. Namun, desa berhak mendapatkan akses 2.452 (3,31%) desa tertinggal, 3.960 setiap sistem informasi yang akan informasi melalui SID yang (5,34%) desa berkembang dan 74 dikembangkan oleh pemerintah dikembangkan oleh pemerintah. (0,10%) desa mandiri. Di wilayah kabupaten/kota setidaknya harus Pemerintah pusat dan pemerintah Sulawesi terdapat 1.960 (2,65%) menjawab kebutuhan yang terkait daerah wajib mengembangkan desa tertinggal, 5.961 (8,05%) desa dengan data desa. SID diharapkan SID dan pembangunan kawasan berkembang dan 57 (0,08%) desa dapat mempunyai data dan informasi perdesaan. SID meliputi data desa, mandiri. yang berkualitas, komprehensif dan data pembangunan desa, kawasan terintegrasi. perdesaan, serta informasi lain yang Sementara itu, di wilayah Nusa berkaitan dengan pembangunan Tenggara terdapat 1.582 (2,14% BIG selaku lembaga desa dan pembangunan kawasan desa tertinggal, 2.319 (3,13%) desa penyelenggara Informasi Geospasial perdesaan. Sedangkan fasilitas SID berkembang dan 44 (0,06%) desa (IG) di Indonesia kemudian yakni fasilitas perangkat keras dan mandiri. Wilayah Maluku, terdapat mengembangkan SID berbasis perangkat lunak, jaringan, serta 1.358 (1,83%) desa tertinggal, 878 Geospasial atau disebut Sistem sumber daya manusia (SDM). SID (1,18%) desa berkembang dan Informasi Geospasial Desa (SIGDes). dikelola oleh pemerintah desa dan 18 (0,02%) desa mandiri. Adapun SIGDes menjadi salah satu produk dapat diakses oleh masyarakat desa di wilayah Papua, terdapat 6,139 unggulan inovasi yang diluncurkan dan semua pemangku kepentingan. (8,29%) desa tertinggal, 601 (0,81%) pemerintah pada puncak peringatan desa berkembang dan hanya 6 Hari Kebangkitan Teknologi SID sebenarnya bukan hal baru (0,01%) desa mandiri. Nasional (Hakteknas) ke-21 yang yang digunakan dalam mendukung diselenggarakan di Kota Solo, Jawa perencanaan dan pembangunan Selain itu, terdapat 122 daerah Tengah pada awal Agustus 2016. desa. Sebelum diatur dalam UU tertinggal, 277 kawasan perdesaan, Pada kegiatan tersebut, Kepala Desa, telah banyak desa-desa yang 187 kecamatan terluar di 41 BIG, Priyadi Kardono, menjelaskan mengembangkan SID dengan inisiatif kabupaten, 58 kabupaten rawan bahwa SIGDes menampilkan atau fasilitasi pemerintah kabupaten/ bencana, 67 kabupaten memiliki informasi pembangunan desa dan kota. Namun, dengan diaturnya SID pulau kecil dan terluar, 58 kabupaten kawasan perdesaan yang berbasis secara eksplisit dalam UU Desa, rawan konflik, 57 kabupaten Sistem Informasi Geografis (SIG), menjadikan SID semakin penting rawan pangan, dan 619 kawasan salah satunya adalah Peta Desa perannya dalam pembangunan transmigrasi. Desa-desa di Indonesia yang merupakan dasar informasi desa dan pembangunan kawasan juga masih dihadapkan dengan pendukung dalam pengambilan perdesaan. kondisi sebagian besar kegiatan kebijakan di wilayah desa. Latar sosial ekonomi masyarakatnya yang belakang dibangunnya SIGDes Berdasarkan Peraturan Menteri terbatas dan pengelolaan sumber adalah untuk mendukung Nawacita Dalam Negeri (Permendagri) Nomor daya alam (SDA) kurang optimal. pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf 39/2014, terdapat 74.754 desa Kondisi pedesaan juga sangat Kalla, yaitu membangun Indonesia dan 8.430 kelurahan di Indonesia. beragam, baik dari tipologi, kondisi dari pinggiran dengan memperkuat Jumlah desa/kelurahan yang sumberdaya manusia (SDM), hingga daerah-daerah dan desa dalam mencapai 83.184 tersebut merupakan kesiapan aparatur dan berbagai kerangka negara kesatuan. Sesuai tantangan besar bagi perencanaan hal lainnya. Kondisi tipologi desa Rencana Pembangunan Jangka pembangunan desa. Dari 74.754 tersebut penting untuk diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Sebab,Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 7

Informasi UtamaMenengah Nasional (RPJMN) 2015- Dr. Suprajaka, MT Agar SIGDes dapat2019, pemerintah menargetkan Kepala Pusat Standardisasi dan diimplementasikan danterjadinya penurunan desa K­ elembagaan Informasi Geospasial BIG. dikembangkan, perlu diperhatikantertinggal sebanyak 5.000 desa dan beberapa hal. Pertama, adanyamerealisasikan target desa mandiri ''Salah satu peran penting kepastian hukum penyusunan Petasebanyak 2.000 desa. SIGdes adalah penyusunan Desa. Kedua, SID untuk basis data spasial desa, berupa data desa, Kepala Pusat Standardisasi dan Peta Desa yang menjadi data pembangunan desa, kawasanKelembagaan Informasi Geospasial infrastruktur pemerintahan perdesaan dan informasi lainnya(PSKIG), Kedeputian Infrastuktur desa sekaligus menjadi dasar harus segera terintegrasi. Ketiga,Informasi Geospasial (IIG), BIG, untuk membangun desa dan penyediaan data yang terdiri atasSuprajaka, mengatakan, dalam upaya pembagian peran, inventarisasipembangunan desa dan kawasan wilayah perdesaan.'' data oleh Kementerian/Lembagaperdesaan diperlukan tiga kata kunci, (K/L), penyediaan CSRT danyaitu percepatan, keberpihakan dan “Kondisi ini yang perlu diperhatikan prioritas penyusunan Peta Desa.pemberdayaan. Salah satu faktor dalam aturan pelaksanaannya agar Keempat, pemetaan partisipatifpendukung yang diperlukan untuk ketentuan ini bisa diterapkan”, ujar untuk membangun sinergitas,perencanaan pembangunan desa Suprajaka yang juga Kepala Satgas yakni dengan memperluas aktoryang berpihak pada masyarakat Percepatan Pemetaan Desa dan SID. yang akan melakukan penyusunandesa sekaligus dapat mendorong peta desa, yaitu K/L, Pemerintahupaya pemberdayaan desa adalah Di sisi lain, desa juga masih Daerah (Pemda), Perguruan Tinggitersedianya informasi yang memadai, dibebani tanggung jawab untuk dan sejumlah elemen masyarakat.termasuk Informasi Geospasial (IG). mengisi berbagai sistem informasi Kelima, tata kelola dan tata serupa SID yang masih berlaku, laksana penyusunan Peta Desa. Secara umum, SID bertujuan sehingga perlu dipertimbangkan Keenam, keterlibatan Pemda dalamuntuk mendukung penyelenggaraan kesiapan aparatur desa untuk penyusunan Peta Desa, mulai dariperencanaan dan pembangunan memenuhi tanggung jawab terkait Pemerintah Provinsi, Pemerintahdesa serta kawasan perdesaan. Oleh sistem informasi yang harus terus Kabupaten/Kota, Pemerintahkarena itu, SID menjadi bagian tidak dimutakhirkan (update), salah Kecamatan hingga Pemerintah Desa.terpisahkan dari pembangunan satunya SIGDes.desa dan pembangunan kawasan Suprajaka menyebutkan, salahperdesaan. Seiring dengan perubahan SIGDes dilengkapi aplikasi yang satu peran penting SIGDes adalahparadigma pembangunan desa, lanjut mampu menunjukkan batas wilayah penyusunan Peta Desa yang menjadiSuprajaka, membuat SID memiliki administrasi tingkat desa hingga infrastruktur pemerintahan desaperanan yang sangat penting, tingkat administrasi terkecil di desa sekaligus menjadi dasar untuksehingga perlu dikembangkan sesuai pada beberapa lokasi. Hal ini menjadi membangun desa dan wilayahdengan visi UU tentang Desa, yakni penting karena kejelasan batas perdesaan. Menurut Peraturanmenjadikan desa kuat, mandiri, wilayah administrasi yang tegas akan Kepala BIG Nomor 3 tentangsejahtera dan demokratis. meminimalisasi potensi timbulnya Spesifikasi Teknis Penyajian Peta permasalahan. Desa, disebutkan Peta Desa adalah Lebih jauh Suprajaka peta tematik bersifat dasar yangmenjelaskan, perencanaan berisi unsur dan informasi bataspembangunan desa dan wilayah, infrastruktur transportasi,pembangunan kawasan perdesaan toponim, perairan, sarana prasarana,tidak berjalan sendiri-sendiri antara penutup lahan dan penggunaan lahanpemerintah daerah dan pemerintah yang disajikan dalam peta citra, petadesa. Perlu adanya sinkronisasi sarana dan prasarana, serta petaantara rencana pembangunan penutup lahan dan penggunaan lahan.kawasan perdesaan berdasarkan Dalam kerangka pemetaan desa,Rencana Tata Ruang Wilayah peta tematik dasar yang diturunkan(RTRW) dan RPJM Desa. Ketika SID dari peta citra terdiri dari batasdikelola oleh desa maka kualitas administrasi, sarana dan prasarana,SID dan manajemen informasi penutup lahan dan penggunaandata menjadi sebuah tantangan. lahan. “Sesuai dengan tugas danMisalnya, bagaimana desa mampu fungsinya, BIG juga melaksanakanmemperbaharui data, konten, daninformasi desa secara terus menerus.8 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Informasi UtamaPeta Citra Batas, Desa Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah untuk mendukung Sistem Informasi Desapercepatan menyediaan Citra Tegak di Provinsi Jateng. Ruang Rembang). Aplikasi tersebut telahResolusi Tinggi (CSRT) yang siap lingkup kesepakatan meliputi, disosialisasikan oleh Pemprov Jatengdigunakan untuk pemetaan skala pertama, penyelenggaraan data kepada seluruh Bappeda kabupaten/besar termasuk untuk kepentingan dan IG, pembangunan basis kota yang dapat diakses di http://pemetaan desa”, ungkapnya. data dan metadata geospasial, geoportal.jatengprov.go.id:10000/ penyelenggaraan dan pemanfaatan sidesa/. “Gubernur Jawa Tengah Selain itu, dilakukan percepatan jaring kontrol geodesi; sudah bersedia untuk menjadikanpemetaan batas desa secara penyelenggaraan Informasi empat desa di Jateng sebagai pilotkartometris, menyiapkan spesifikasi Geospasial Dasar (IGD), dan project yang sebelumnya sudah adateknis pemetaan penutup lahan penyelenggaran Informasi Geospasial konsep Desa Berdikari. Tentu inidan penggunaan lahan skala Tematik (IGT). Kedua, pengembangan menjadi contoh bagus karena Desabesar, dan menyusun model data dan IG terkait peningkatan Berdikari merupakan satu-satunya diSIGDes di Provinsi Jawa Tengah potensi SDM dalam bidang IG, Indonesia yang sudah muncul secara(Jateng). Hal ini ditandai dengan penelitian dan pengembangan dalam bottom-up”, kata Suprajaka.kerjasama antara BIG dan Pemprov bidang IG dan teknologi aplikasinya,Jateng. Dokumen Kesepakatan serta pembangunan jaringan IG. Menurut Suprajaka, sistem iniBersama antara Gubernur Jateng Selain itu, pemanfaatan data dan dikembangkan dalam kerangkadan Kepala BIG Priyadi Kardono IG untuk mendukung perencanaan, untuk mendukung programditandatangani pada 1 April 2016. pelaksanaan, monitoring, dan penguatan desa, pembinaanDalam Surat Kesepakatan Besama evaluasi pembangunan di Jateng. kelembagaan, peningkatanbernomor 012/2016-Nomor kapasitas aparatur pemda danB-1.1/KA/PK/04/2016 tentang Kerja sama diawali dengan desa, peningkatan kapasitasPenyelenggaraan, Pengembangan, pilot project penyusunan SIGDes aparat pemda dan masyarakatPemanfaatan Data dan Informasi di empat desa, yaitu Desa Jambu desa, peningkatan kapasitas desaGeospasial di Provinsi Jawa (Kabupaten Semarang), Desa Kaloran menyediakan informasi dan evaluasiTengah, disebutkan, kesepakatan (Kabupaten Temanggung), Desa perkembangan desa, serta penataanitu bertujuan untuk optimalisasi Karangbener (Kabupaten Kudus) wilayah penataan kewenangan dandata dan IG untuk pembangunan dan Desa Punjulharjo (Kabupaten administrasi pemerintah desa. (*)Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 9

Informasi Utama SIGDes untuk Mendukung Desa Mandiri Undang-Undang (UU) Nomor 6/2014 tentang Desa menegaskan, desa adalah ujung tombak pemerintahan terbawah yang memiliki otonomi mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. UU Desa juga memuat substansi pengaturan desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang akan menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat desa. Hal ini dilakukan diantaranya melalui perwujudan Desa Berdikari.Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, BIG, Ir. Dodi Sukmayadi, M.Sc., menyerahkan Peta Citra Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran,Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono Karto S., MP.Saat ini, Pemerintah para pihak melalui Sistem Informasi terbagi dalam 29 kabupaten, 6 Provinsi (Pemprov) Jawa Desa berbasis Geospasial (SIGDes). kota, 573 kecamatan, 7.809 desa Tengah (Jateng) sedang dan 769 kelurahan. Jateng saat ini mengupayakan agar Desa Provinsi Jateng memiliki luas masih dihadapkan pada berbagai Berdikari benar-benar wilayah 3,25 juta hektare (ha) isu strategis pembangunan yang mampu mengembangkan sistem dengan jumlah penduduk pada harus ditangani. Salah satu isu informasi pembangunan yang tahun 2013 sebanyak 33,264 juta strategis pembangunan tersebut lengkap dan mudah diakses oleh jiwa (proyeksi Sensus Penduduk adalah pengurangan kemiskinan, 2010). Secara administratif, Jateng10 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Informasi Utamasebagaimana tertuang dalam (Kabupaten Semarang), Desa Menurut Ganjar, denganRencana Pembangunan Jangka Kaloran (Kabupaten Temanggung), banyaknya lembaga yang mauMenengah Daerah (RPJMD) Desa Karangbener (Kabupaten membantu pembuatan SIGDes,Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Kudus) dan Desa Punjulharjo akan membuat database sistemMengingat jumlah penduduk (Kabupaten Rembang). tersebut lebih lengkap. Terlebih lagimiskin di perdesaan masih tergo­ data sementara angka kemiskinanlong tinggi maka upaya penang­ Tujuan pilot project tersebut dari PNP2K yang sudah by name bygulangan kemiskinan di perdesaan adalah untuk membuat purwarupa address juga dapat dimasukkan keperlu mendapatkan perhatian dan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai dalam sistem SIGDes. Ia berharap,penanganan yang lebih konseptual, salah satu instrumen dan wadah SIGDes dapat mencakup segala aspeksistematis serta berkelanjutan. informasi yang dibutuhkan, sehingga yang ada di desa, antara lain angkaBerangk­ at dari permasalahan dapat digunakan untuk keperluan kemiskinan, luas lahan pertaniantersebut dan sejalan dengan prog­ pembangunan desa dan kawasan yang dimiliki masyarakat desa,ram RPJMD 2013-2018, konsep Desa perdesaan. UMKM, hingga potensi desa. DenganBerdikari dinilai sangat relevan begitu, pemberian bantuan kepadauntuk diterapkan di Jateng. SIGDes dilengkapi dengan batas masyarakat dapat lebih tepat sasaran wilayah administrasi tingkat desa dan dapat menciptakan one village Desa Berdikari merupakan hingga tingkat administrasi terkecil one product.agregasi dari kemandirian dalam di desa pada beberapa lokasi.Desa Mandiri. Untuk dapat Hal ini menjadi penting karena Secara umum, pada tahun 2016mewujudkan Desa Berdikari perlu kejelasan batas wilayah administrasi terdapat 100 desa di Jateng yangdiupayakan beberapa hal. Pertama, yang tegas akan meminimalisasi terpilih sebagai pilot project. Desamembangun berdasarkan kekuatan potensi timbulnya permasalahan. Berdikari dengan target sedikitnyadan sumber daya yang dimiliki. SIGDes berbasis Nomor Induk mampu membangun Desa MandiriKedua, mengeksplorasi secara Kependudukan (NIK) untuk sektor Benih sebanyak 48 desa dan Desaberkelanjutan seluruh potensi, permukiman, pertanian, kebutuhan Pesisir 34 desa. Satuan Kerjabaik ilmu pengetahuan, teknologi, energi, penanganan kemiskinan Perangkat Daerah (SKPD) terkait dikearifan lokal, sumber daya alam dan pengembangan dan monitoring Provinsi Jateng akan bahu-membahu(SDA) dan lingkungan, serta infrastruktur desa. membangun SIGDes Jawa Tengahsumber daya manusia (SDM) untuk dengan membuat peta desa sesuaimendukung dan meningkatkan Gubernur Jateng, Ganjar dengan kebutuhan. Peta-peta tematikkemampuan sendiri. Ketiga, menjalin Pranowo, mengatakan, SIGDes desa yang terkumpul dalam SIGDeskerja sama dengan para pihak secara akan membuka permasalahan kecil Jawa Tengah dapat digunakan untukberdaulat, saling menghormati yang rumit yang ada di desa untuk analisis wilayah dan perencanaandan menguntungkan dalam jangka segera diintervensi oleh pemerintah pembangunan desa yang mandiripendek, jangka menengah dan daerah. Dengan demikian, seperti yang telah ditetapkan.jangka panjang. Keempat, melakukan permasalahan yang dulunya tidakproses pembelajaran secara terus- tertangani pemerintah kini dapat Dari 100 Desa Berdikari yangmenerus melalui pemberdayaan segera terselesaikan. Agar SIGDes akan dibangun akan direplikasikanmasyarakat yang dijiwai semangat bisa bermanfaat secara optimal, pada seluruh desa di Jateng yanggotong royong dalam proses perlu kerja sama dengan lembaga- mencapai 7.809 desa. Denganrembugan yang berkelanjutan. lembaga yang juga membuat sistem demikian Provinsi Jateng dapatTerakhir, mengembangkan sistem serupa, seperti Badan Pengawasan menyumbang pembangunan Desainformasi pembangunan yang Keuangan dan Pembangunan Mandiri secara nasional sebesarlengkap dan mudah diakses. (BPKP), Badan Pertanahan Nasional 10%. Keberhasilan pembangunan (BPN) dan Tim Nasional Percepatan desa di Jawa Tengah sangat Dalam upaya melakukan Penanggulangan Kemiskinan diharapkan sebagai pengungkitpercepatan pembangunan desa dan (TNP2K). percepatan pembangunan desa-desakawasan perdesaan, Pemprov Jateng secara keseluruhan.menjalin kerja sama dengan Badan “Saya membayangkan BIGInformasi Geospasial (BIG) melalui membuat sistem informasi desa, Upaya membangun SIGDespenyediaan Informasi Geospasial. BPN kita minta dari sisi kepemilikan sangat gencar dilakukan PemprovKerja sama diawali dengan pilot lahan per orang, dan data dari Jateng. Diantaranya melalui Badanproject penyusunan Sistem Informasi PNP2K yang sudah ada nanti di- Perencanaan Pembangunan DaerahDesa berbasis Geospasial (SIGDes) insert di atasnya”, ujar Ganjar saat (Bappeda) menyelenggarakandi empat desa, yaitu Desa Jambu beraudiensi dengan rombongan dari Rapat  Koordinasi Sistem Informasi BIG di ruang kerjanya pada Agustus Pembangunan Daerah (SIPD) 2016.Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 11

Informasi UtamaTahun 2016 dan Bimtek Sistem Ganjar Pranowo, S.H, M.IP yang merugikan. Kesembilan, PNPMInformasi Geospasial Desa untuk Gubernur Jawa Tengah Mandiri Perdesaan, yakni sebuahMendukung Desa Berdikari pada program untuk mempercepatNovember 2016. Terdapat sembilan ''Agar SIGDes bisa penanggulangan kemiskinanindikator Desa Berdikari, pertama, bermanfaat secara optimal, secara terpadu dan berkelanjutan.Desa Mandiri Pangan (DMP), PNPM Mandiri Perdesaan lebihadalah desa yang masyarakatnya perlu kerja sama dengan menekankan pada pemberdayaanmempunyai kemampuan untuk lembaga-lembaga yang juga masyarakat. Tujuannya adalahmewujudkan ketahanan pangan tercapainya kesejahteraan dandan gizi melalui pengembangan membuat sistem serupa. kemandirian masyarakat miskinsubsistem ketersediaan, Seperti, BPKP, BPN, perdesaan.distribusi dan konsumsi pangan dan TNP2K.''dengan memanfaatkan SDA Permudah Kepala Daerahsecara berkelanjutan. DMP telah dalam standar pelayanan minimal Menentukan Kebijakandilaksanakan sejak tahun 2006 bidang kesehatan di kabupaten/dengan tujuan meningkatkan kota. Keenam, Desa Wisata, yakni Staf dari Pusat Pengelolaan dankeberdayaan masyarakat miskin suatu kawasan pedesaan yang Penyebaran Informasi Geospasialperdesaan dalam mengelola memancarkan keseluruhan suasana (PPIG), Badan Informasi Geospasialdan memanfaatkan SDA yang yang mencerminkan keaslian (BIG), Suseno, mengatakan, saatdimiliki dalam rangka mencapai perdesaan, baik dari kehidupan ini empat desa di Provinsi Jatengkemandirian pangan rumah tangga sosial ekonomi, sosial budaya dan telah terkoneksi dengan WebGISdan masyarakat. adat istiadat. Tujuan program Desa tentang SIGDes. Melalui SIGDes Wisata adalah menggali potensi Gubernur akan lebih mudah dan Kedua, Desa Mandiri desa, memperluas lapangan kerja, cepat menentukan kebijakan. KetikaEnergi (DME), yaitu desa ruralisasi, menumbuhkan rasa semua desa melakukan input secarayang masyarakatnya memiliki bangga masyarakat terhadap rutin, maka provinsi akan langsungkemampuan memenuhi lebih dari desanya dan memperkokoh dapat memonitor dan menetukan60% kebutuhan energi (listrik persatuan bangsa. kebijakan yang tepat, khususnyadan bahan bakar) dari sumber pada pemerintah desa. Padaenergi terbarukan yang dihasilkan Ketujuh, Desa Pesisir Tangguh bagian Dashboard WebGIS SIGDes,melalui pendayagunaan potensi (DPT), sebuah program yang terdapat fitur intervensi. IntervensiSDA setempat. Program DME diisiniasi oleh Kementerian ini berisi program pemerintah,bertujuan untuk mengembangkan Kelautan dan Perikanan. Kedelapan, baik provinsi maupun kabupaten/pemanfaatan potensi energi baru Desa Tangguh Bencana, yakni desa kota terhadap desa atau kebijakanterbarukan sehingga mengurangi yang memiliki kemampuan mandiri pemerintah setelah melihatketergantungan masyarakat untuk beradaptasi dan menghadapi kebutuhan suatu wilayah. Misalnya,terhadap energi fosil. potensi ancaman bencana, serta di desa A diketahui kekurangan memulihkan diri dengan segera produksi pangan karena ketiadaan Ketiga, One Village One Product dari dampak-dampak bencana irigasi, maka SKPD kabupaten/(OVOP), yaitu sistem pengembangan kota dan pemerintah provinsi akankomoditas unggulan berbasis memasukkan bentuk kegiatankoperasi dengan mengintegrasikan tersebut dalam program bantuan.UMKM dalam sentra pada satu “Ketika intervensi sudah dilakukan,wilayah/desa satu komoditas harapannya kondisi pangan diyang memiliki potensi pemasaran desa tersebut dapat berubah darinasional dan internasional, dan kekurangan pangan menjadi cukupberfokus pada pengembangan atau bahkan surplus”, ujar Suseno.kualitas produk untuk memberikannilai tambah. Sejumlah desa di Jawa Tengah sebenarnya telah memiliki website. Keempat, Desa Vokasi yang Namun, website yang tersedia masihmerupakan gerakan pembelajaran bersifat tekstual, bukan berbasisuntuk mengembangkan geospasial seperti WebGIS SIGDes.keterampilan, kecakapan dan Perbedaan antara informasi yangprofesionalisme warga desa. Kelima, tertuang dalam website milik desaDesa/Kelurahan Siaga Aktif, yang dengan informasi yang terkoneksimerupakan salah satu indikator12 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Informasi UtamaSekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono Karto S., MP, menyampaikan sambutan sekaligus membuka RapatKoordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun 2016 dan Bimtek Sistem Informasi Geospasial Desa (SIGDes) untukMendukung Desa Berdikari di Hotel Kesambi, Semarang pada Senin, 7 November 2016.dengan WebGIS SIGDes sangat adalah rasio kebutuhan pangan terlihat jelas di WebGIS SIGDes. “Datamenonjol. Website milik desa yang masih kurang. Penyebab perumahan ini disediakan BIG dimisalnya, hanya penyampaian kekurangan tersebut akan diketahui, WebGIS, sementara yang mengisinyaprogram-program kerja, anggaran misalnya akibat tidak tersedianya adalah perangkat desa di wilayahdan lainnya. Website ini hanya dapat irigasi. Hal ini akan menjadi bahan tersebut”, kata Suseno.menjawab ada apa, tetapi tidak bisa bagi pengambil kebijakan untukmenjawab dimana lokasinya, seperti menutupi kekurangan tersebut. Begitu juga kaitannya denganyang terdapat pada di WebGIS “Itulah yang dikatakan Informasi program percepatan penanggulanganSIGdes. Geospasial sebagai bagian komponen kemiskinan. Hal ini terkait dengan penting dalam mewujudkan sistem penghitungan jumlah penduduk, Sebagai gambaran, khusus terkait informasi yang dapat dimanfaatkan misalnya berapa penduduk usiaDesa Mandiri Pangan, ketika website untuk mendukung sektor publik produktif di desa A hingga tingkatdesa terhubung dengan WebGIS dalam melaksanakan proses provinsi. Dari sini akan diketahuiSIGDes, maka akan cepat diketahui perencanaan, pelaksanaan dan persis berapa kepala keluarga yangdi desa mana saja yang akan dan evaluasi pembangunan, baik pada berhak mendapatkan bantuan, siapasedang menanam komoditas pangan pemerintahan tingkat pusat maupun saja dan dimana perumahannyaserta berapa luas lahannya. Hal ini tingkat daerah, serta mendukung akan ditampilkan secara detail.diketahui dari informai yang diinput dalam pengambilan keputusan”, Begitu juga di tingkat atasnya mulaimasing-masing perangkat desa terang Suseno. dari kecamatan, kabupaten hinggabersangkutan. Selanjutnya, WebGIS provinsi, akan terlihat jelas gambaranSIGDes akan menghitung sendiri Pada perkembangan selanjutnya, kepala keluarga yang layak diberikanberapa banyak kebutuhan pupuk, WebGIS SIGDes juga akan bantuan. “Itu dari sisi rumah, darikapan produksi dan berapa banyak menampilkan indikator dari Desa sektor sawah juga demikian”, tuturproduksinya. WebGIS SIGDes juga Berdikari lainnya, yakni Desa Mandiri Suseno.akan menampilkan, apakah produksi Energi, Desa OVOP, Desa Vokasi, Desaitu dapat mencukupi kebutuhan Wisata, Desa Pesisir Tangguh, Desa Selain Jateng, saat ini Provinsidesa, kurang atau surplus. Selain Tangguh Bencana dan PNPM Mandiri Gorontalo, Daerah Istimewaitu, akan diketahui desa mana yang Perdesaan. Ke depan akan ada juga Yogyakarta (DIY) dan sejumlahterdekat untuk bisa menutupi penguatan Data Spasial Desa. Seperti daerah di Jawa Barat sedang tahapkekurangan pangan di desa yang data tentang permukiman yang penjajakan menggunakan WebGISkekurangan. berisi informasi lengkap. Misalnya, SIGDes. “Harapannya WebGIS SIGDes lokasi rumah A, pemilik rumah, akan sampai ke daerah-daerah Dalam WebGIS SIGDes akan jenis atap dan dinding rumah, luas tersebut. Sekarang belum, karena kitaada sejumlah petunjuk. Misalnya, rumah hingga sertifikatnya, akan masih dalam proses pengembangantampilan warna merah di desa A sistemnya”, ungkapnya. (*)Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 13

Infrastruktur Informasi Geospasial WebGIS Sistem Informasi Desa Berbasis SpasialMenu Peta Persil Desa Punjulharjo.Kebutuhan sistem namun harus lebih spesifik dengan Informasi Desa Berbasis Spasial informasi desa semakin basis spasial. Informasi juga (SIGDes). berkembang seiring tidak hanya sampai pada tingkat dengan agenda prioritas provinsi dan kabupaten/kota, Dalam sistem informasi pembangunan nasional tetapi sudah pada tingkat desa tersebut, BIG berperan dalam yang tertuang dalam Nawacita dan dusun. Seperti yang ada dalam penyediaan data yang berkaitan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Sistem Informasi Desa (SID) yang dengan geospasial. BIG sebagai Kalla, yakni membangun Indonesia domainnya berada di Kementerian penyelenggara utama Informasi dari pinggiran dengan memperkuat Desa, Pembangunan Daerah Geospasial (IG) di Indonesia daerah-daerah dan desa dalam Tertinggal, dan Transmigrasi. Lebih memiliki tugas menyediakan Data kerangka negara kesatuan. spesifik lagi, Badan Informasi dan IG yang akurat sehingga dapat Informasi yang disajikan tidak lagi Geospasial (BIG) bekerja sama digunakan sebagai alat bantu dalam sekadar bersifat tekstual, seperti dengan Pemerintah Provinsi perumusan kebijakan, pengambilan penyampaian program-program Jawa Tengah telah membuat keputusan dan pelaksanaan kegiatan kerja, anggaran dan lain-lain, WebGIS Dashboard tentang Sistem yang berhubungan dengan ruang kebumian.14 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Infrastruktur Informasi GeospasialMenu Peta Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Semarang; Desa Kaloran, dan indikator sesuai komitmenIG menjadi bagian komponen Kabupaten Temanggung; Desa Pemerintah Provinsi Jawa Tengahpenting dalam mewujudkan sistem Karangbener, Kabupaten Kudus; untuk mencapai pembangunaninformasi yang dapat dimanfaatkan dan Desa Punjulharjo, Kabupaten Desa Berdikari yang diarahkanuntuk mendukung sektor publik Rembang. untuk mencapai Desa Mandiridalam melaksanakan proses Pangan, Desa Mandiri Energi, Desaperencanaan, pelaksanaan, evaluasi SIGdes tersebut selanjutnya One Village One Product (OVOP),pembangunan, dan mendukung disajikan dalam aplikasi WebGIS Desa Vokasi, Desa Siaga Aktif, Desapengambilan keputusan, baik Dashboard yang dinamakan WebGIS Wisata, Desa Pesisir Tangguh,bagi pemerintahan pusat maupun Sistem Informasi Desa berbasis Desa Tangguh Bencana dan PNPMtingkat daerah. Sementara Spasial. Secara umum WebGIS Mandiri Perdesaan.dalam membangun, sebuah IG Dashboard merupakan aplikasiDasar diperlukan kontribusi dan berbasis desktop dan browser Pada tahap awal WebGISpartisipasi dari pemda. Hal ini (web based) untuk memberikan Sistem Informasi Desa berisi datamerupakan kunci keberhasilan gambaran umum, seperti melakukan mandiri pangan, data pemupukanstrategi pembangunan berbasis monitoring, tracking, hingga desa dan persilahan sawah sertadata dan diharapkan IG dapat reporting dari waktu ke waktu. tampilan peta interaktif. Selainberkontribusi pada pembangunan Tampilan Dashboard dapat diatur itu juga terdapat formulir inputansimpul jaringan. Tujuannya adalah sesuai kebutuhan, seperti dalam pelaporan desa dan intervensiuntuk percepatan pembangunan bentuk chart, gauge dan histogram, Satuan Kerja Perangkat Daerahdesa dan kawasan perdesaan. serta dapat disajikan di dalam multi (SKPD). Aplikasi ini dapat diakses layar. langsung melalui browser, baik Dalam upaya melakukan dari personal computer (PC),percepatan pembangunan desa WebGIS Sistem Informasi Desa notebook maupun smartphone yangdan kawasan perdesaan, BIG telah Berbasis Spasial adalah suatu sistem terkoneksi internet di laman: http//bekerja sama dengan Provinsi Jawa informasi geografis berbasis web geoportal.jatengprov.go.id:10000/Tengah. Kerja sama diawali dengan yang mempunyai fungsi analisis data sidesa.pilot project penyusunan SIGDes berdasarkan kriteria atau paramaterdi empat desa, yaitu Desa Jambu, yang sudah ditentukan. Aplikasi ini Pada tampilan beranda, ditargetkan berisi seluruh informasi pengguna dapat melihat dashboard/Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 15

Infrastruktur Informasi Geospasial Sistem  Pelaporan  dari  Aparat   Sistem  PelaporDane s  daa r mi  Aapuaprautn    Masyarakat   Desa  maupun  Masyarakat   Sistem  Pelaporan  dari  Aparat   Desa  maupun  Masyarakat  Integrasi  Data    InIntteeggrraassii  DDaattaa     Sistem Pelaporan dari Aparat Desa maupun MasyarakatkBeaIBn  tDkBafaeaotasal rBI a  tD s mWnmaaaWtast ila  Sla se a sWiImilS y a WgDTay iE  SrelhaiMalIasah,Sy a y ,P T sIaNaPeBEihhFe rMe  ,ODsr, r   sPi R b lP  Iia e MlN aBerBstPsFAriiaPONsslS N iIB R G l   d  D P   M BedaENoanSPA s nAd N  STp a  BTINa n   EdN Ds P R TiaPE2aBNnS2lKAPAK S   T2   I  BkSKN e E  G  P  RdE2BOaKAlSaP S m  A ISSS I  GAisLEt  OemSPASIAL   MSIMSTOEOMDD  INEEFLOLR   D MSMDISAAATSOEISS  DMHHED S  IBBANE O FBOLOEARRA B DMRARSADAIDSS  I G S     D E  HOESSPBAA  BSOIEARLAB   ARSIDS  G  E   OSPASIAL   ke  Dalam  SISTEM  INFORMASI  DESA  BERBASIS  GEOSPASIAL   SISTEM  INFORMASI  DESA  BERBASIS  GEOSPASIAL  Model  Pemanfaatan  SID   Model DashboardUPnMteumkUM o  Anatnodunakdlfe i  Asaeinlsala  P  Pl tPiesaiemesn  mPbmeSemraIiaabDnnenfr  Biaafanaan  Bttauaaanntntua  k aSennI  D Dk e Se   sDIaeD  s   a       Sistem Informasi Desa Berbasis Geospasial UUntnutkuAkn  AalnisaisliPsiesm  PbeemriabneBraianntu  BananketuDaens a  ke  Desa    executive summary hasil analisis dari untuk menyediakan stok yang cukup pelaporan jumlah penduduk danaplikasi. Sistem menampilkan peta bagi petani. pelaporan bantuan yang diberikanrasio kebutuhan pangan sekaligus pemerintah daerah kabupaten/menampilkan grafik kebutuhan Aplikasi SID memiliki kemampuan kota. Pemerintah desa hanya dapatpupuk, obat pertanian dan estimasi untuk menerima input data tabular mengisi data kebutuhan pertanianproduksi padi pada tahun kalender maupun data spasial. Pengguna pada di desanya saja dan tidak akan dapattanam tertentu. pemerintah desa dapat melaporkan mengisi wilayah lain. Sedangkan kebutuhan pertanian desa. Untuk pemerintah kabupaten/kota dapat Aplikasi melakukan analisis dapat menggunakan SID, pemerintah mengisi seluruh desa yang ada disecara otomatis pada gambar yang desa harus terdaftar dalam sistem wilayah masing-masing.ditampilkan dapat diketahui bahwa dan melakukan login untuk dapatdesa A misalnya, sedang dalam memasukan data ke dalam SID. Data Selain meng-input data secarakondisi kurang dalam produksi tabular kebutuhan pertanian tingkat manual, aplikasi juga menyediakanpadi. Hal tersebut dapat menjadi desa pada saat ini difasilitasi sistem fasilitas untuk meng-input dataperhatian pemerintah untuk dengan meminta bantuan Badan dalam format excel untuk banyakmemberikan bantuan yang sesuai Perencanaan Pembangunan Daerah data. Fasilitas ini disediakan untukagar desa yang memiliki produksi (Bappeda) kabupaten/kota dalam pemerintah kabupaten/kota.pangan kurang dapat ditingkatkan. memasukkan data data kebutuhan Pemerintah kabupaten/kota dapatPada gambar berikutnya, aplikasi pertanian desa. Untuk dapat menginput data pelaporan desamenampilkan hasil analisis dalam memasukkan data tabular, Bappeda dan pelaporan penduduk dalambentuk grafik. Pada grafik tersebut harus login dan terdaftar dalam format excel. Untuk memasukandapat diketahui, misalnya bahwa sistem. data pelaporan desa cukup klikkebutuhan pupuk dan obat-obat menu “Pelaporan Desa” kemudianpertanian akan mencapai puncaknya Setelah login, pengguna yang klik browser dan cari lokasi file yangpada bulan November. Hal ini dapat terdaftar akan menemukan menu akan dimasukkan, lalu klik kirimmenjadi perhatian pemerintah pelaporan untuk memasukkan untuk memasukkan data. (*) pelaporan kebutuhan pertanian,16 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Informasi Geospasial DasarOrthophoto untuk keperluan pembuatan peta Skala 1:5.000 (Lokasi Universitas Indonesia, Depok). Pemenuhan Peta Dasar Skala BesarBerbasis Foto Udara dan LiDAR Badan Informasi Geospasial (BIG) berkomitmen menuntaskan besar. LiDAR merupakan teknologi pembuatan peta skala besar hingga tahun 2019. Hal ini untuk akuisisi data spasial dari atasmenjawab kebutuhan peta atau Informasi Geospasial (IG) dalam permukaan bumi yang menggunakanmendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional “laser”. Prinsip dasar pengukuran LiDAR adalah mengukur jarak (RPJMN) 2015-2019. dari sensor terhadap obyek yang kemudian dilakukan pemrosesanDalam RPJMN 2015-2019 batas wilayah administrasi desa. sehingga diperoleh kumpulan titik banyak disebutkan Untuk mendukung program-program yang memiliki koordinat 3D pada tiap kebutuhan peta dasar pembangunan pemerintah tersebut, titik. Kumpulan titik ini lazim dikenal skala besar, seperti BIG terus melakukan pemetaan dasar sebagai cloud points. skala 1:10.000, 1:5.000, berbasis Pemotretan Udara dan 1:2.500, dan 1:1.000, 1:5.000. Peta LiDAR (Light Detection and Ranging), Teknologi LiDAR mampu skala besar akan dipergunakan Penyediaan Citra Tegak Resolusi menghasilkan data dan informasi untuk pemetaan dasar penyusunan Tinggi, serta Pemanfaatan Wahana objek-objek yang ada di permukaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau bumi. Kemampuan sensor LiDAR kawasan perkotaan, kawasan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA). melewati celah-celah dedaunan. strategis provinsi, kawasan strategis LiDAR menjadi pilihan teknologi nasional, dan daerah prioritas Sejak 2012, BIG telah memiliki dalam menghasilkan data permukaan lainnya di 491 kabupaten/kota. program pemetaan skala besar, bumi. Pada praktiknya, perekaman Selain itu, untuk penetapan batas termasuk pemetaan berbasis data dengan LiDAR juga dilengkapi wilayah hutan pada skala 1:5.000 Pemotretan Udara dan LiDAR. dengan kamera digital yang sepanjang 189.056 kilometer (km), Program ini dianggap penting dapat pada umumnya berupa format pembangunan desa dan penyelesaian memenuhi keseluruhan spesifikasi medium. Namun dikarenakan teknis kebutuhan peta dasar skala wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdapat 74.045 desa yangVol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 17

Informasi Geospasial DasarPerekaman Permukaan Bumi dengan LIDAR. postmarking. Premarking adalah tanda yang ditambahkan pada pilarpemetaannya dilimpahkan kepada di antaranya daerah urban atau titik kontrol tanah agar terlihat padaBIG, tentu pemetaan skala besar perkotaan, RDTR, KEK dan foto udara. Premarking dilakukantidak akan selesai dengan cepat jika pembuatan Peta Desa. Untuk wilayah sebelum pemotretan. Ketentuannya,hanya mengandalkan Pemotretan hutan dan pegunungan, saat ini dinilai pengukuran GPS menggunakan GPSUdara dan atau LiDAR. Di sisi lain, tidak terlalu cocok menggunakan Geodetik dual frequency dilakukanPeta Desa ditargetkan harus rampung peta skala besar. Sejauh ini, indeks secara jaring atau radial. Waktupada 2017. Oleh karena itu, untuk ketersediaan data Foto Udara, LiDAR pengamatan GPS adalah 60 menit,percepatan pemetaan skala besar, dan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) interval waktu pengukuran 15 detikBIG juga menggunakan Citra Satelit skala besar hingga 2016 meliputi dan jarak baseline tidak melebihi 20sebagai alternatif. kawasan industri prioritas maritim, km. antara lain Kuala Tanjung, Sei Pilihan penggunaan Citra Mangkei, Tanggamus, Batulicin, Sedangkan postmarkingSatelit merujuk pada Instruksi Ketapang, Mandor, Bitung, Palu, dilakukan setelah pemotretanPresiden (Inpres) Nomor 6/2012 Morowali, Konawe, Bantaeng, Buli, dilaksanakan. Ketentuannya, objektentang Penyediaan, Penggunaan, Maluku Utara, dan Teluk Bintuni. dapat diidentifikasi secara jelas danPengendalian Kualitas, Pengolahan Kemudian untuk KEK mencakup akurat pada citra sesuai resolusidan Distribusi Data Satelit Maloy Batuta Trans Kalimantan citra tersebut, objek harus beradaPenginderaan Jauh Resolusi Tinggi. (MBTK), Sorong, Mandalika, Tanjung pada permukaan tanah, objek bukanSelain memilih alternatif pemetaan Api-api, Tanjung Kelayang, Morotai, merupakan bayangan dan objek tidakdasar berbasis Citra Tegak Resolusi Sorong, Sei Mangkei, Bitung dan Palu. memiliki pola yang sama. Selain itu,Tinggi, BIG juga melakukan prioritas objek merupakan permanen dan diampembuatan peta skala besar 1:5.000, Agus menjelaskan, metode serta diyakini tidak akan mengalamidi antaranya untuk pembuatan RDTR, penyelenggaraan peta dasar dan perubahan atau pergeseran pada saatKawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan lingkup pemetaan RBI skala besar pengukuran, bentuk objek harus jelaspembuatan Peta Desa. mencakup akuisisi data dasar dan dan tegas; warna objek harus kontras kegiatan pemetaan. Akuisisi data dengan warna di sekitarnya, terdapat “Untuk mencakup seluruh dasar meliputi akuisisi data foto udara akses yang mudah menuju lokasi GCP;Indonesia secara detail dengan skala digital, akuisisi data LiDAR plus foto dan bukan berada di sudut atau pojokbesar 1: 5.000, membutuhkan waktu digital, Citra Satelit Resolusi Tinggi bangunan.yang sangat lama. Saya kira tidak dan akuisisi data menggunakanperlu seluruh Indonesia dibuatkan wahana nirawak. Kegiatan pemetaan Langkah pekerjaan pemetaanpeta skala besar, karena itu kita terdiri atas pemetaan RBI 3 dimensi RBI skala besar berikutnya adalahberharap ada prioritas-prioritas dan 2 dimensi. data Akuisisi berupa pemotretanuntuk tahap awal ini”, ujar Kepala foto udara digital; perekaman dataBidang Pemetaan Dasar Rupabumi Alur kegiatan pemetaan LiDAR plus foto udara dan pengadaanSkala Besar, Pusat Pemetaan RBI skala besar diawali dengan citra satelit resolusi tinggi. SetelahRupabumi dan Toponim, BIG, Agus pengadaan titik kontrol tanah atau itu, pemetaan RBI skala besarHikmat. Ground Control Point (GCP) yang memasuki tahap kompilasi Digitasi mencakup perencanaan lokasi 3D, Digitasi 2D atau kombinasi Menurut Agus, objek yang dan sebaran GCP, premarking dan Digitasi 3D dan 2D. Digitasi 3D ataumembutuhkan peta skala besar stereo compilation bertujuan untuk merekam unsur rupabumi dalam format vektor 3D. Model stereo memerlukan peralatan khusus, yaitu softcopy photogrammetry dan operator dengan dengan kemampuan interpretasi 3D. Sistem ini dapat memberikan hasil interpretasi lebih baik karena operator melihat objek 3D. Sedangkan untuk kompilasi Digitasi 2D tidak memerlukan peralatan khusus, baik software maupun hardware. Kompilasi Digitasi18 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Informasi Geospasial Dasar2D juga tidak memerlukan operator Agus Hikmat, ST. 1:5.000. Pembuatan peta desadengan keterampilan khusus dan Kepala Bidang Pemetaan Dasar Rupabumi dalam skala besar oleh BIG jugawaktu pengerjaan relatif lebih cepat Skala Besar, Pusat Pemetaan Rupabumi bekerjasama dengan Kementeriandibanding stereocompilasi. Namun, dan Toponim, BIG Desa, Pembangunan Daerahhasil Digitasi 2D relatif kurang baik Tertinggal, dan Transmigrasi .dibandingkan hasil 3D. Setelah kedetailannya sesuai dengan Sebagai tahap awal, pembuatankegiatan kompilasi Digitasi 3D dan keperluannya”, ujar Agus Hikmat. Peta Desa dilakukan di 5.000 desa2D, pekerjaan pemetaan RBI skala tertinggal dan 2.000 desa mandiri.besar berikutnya adalah survei Peta Desa terdiri atas Peta Citra, Sasaran adalah berkurangnya jumlahkelengkapan lapangan yang terdiri Peta Sarana dan Prasarana, dan Peta desa tertinggal sedikitnya 5.000atas kegiatan pengumpulan data Penutup Lahan dan Penggunaan desa dan meningkatnya jumlahToponim dan validasi lapangan. Lahan. Peta Citra adalah peta dengan desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.Setelah itu penyelarasan dan resolusi tinggi yang berfungsi Hadirnya peta desa juga untukpembentukan geodatabase atau untuk melihat kondisi desa dari mempertegas penetapan bataspembentukan database dan atas. Sedangkan Peta Sarana dan wilayah sehingga dapat digunakankartografi. Prasarana berfungsi untuk melihat sebagai dasar kekuatan hukum untuk infrastruktur yang ada, seperti mengelola wilayah. Peta desa juga Terdapat beberapa kegiatan puskesmas, rumah sakit, sekolah dan dapat digunakan untuk merancangsurvei kelengkaan lapangan. sebagainya. Adapun Peta Penutup tata ruang desa di kawasan pedesaanPertama, melakukan verifikasi Lahan dan Penggunaan Lahan adalah maupun transmigrasi. Hal tersebutunsur rupabumi terhadap unsur- peta yang menginformasikan texture menyangkut sumber daya lahan danunsur yang telah direkam pada kebun, sawah dan sebagainya. air, seperti perencanaan embung,tahapan stereokompilasi. Kedua, jaringan irigasi, jalan dan sumbermelaksanakan identifikasi terhadap Dalam Peta Desa harus ada energi terbarukan.indikasi batas wilayah administrasi batas sehingga didapat luas desa.desa/kelurahan, batas kecamatan Hal ini tertuang dalam UU Nomor Dalam peta desa, berbagaidan batas kabupaten/kota kepada 6/2014 tentang Desa. Desa adalah informasi tentang desa akanpemerintah daerah setempat. Ketiga, kesatuan masyarakat hukum yang ditampilkan. Mulai dari sisi batasmelaksanakan survei pengumpulan memiliki batas wilayah. Dengan wilayah desa, potensi desa, kondisinama unsur rupabumi. Keempat, adanya Peta Desa diharapkan batas infrastruktur, demograsfis danmelakukan pengolahan data hasil desa, kecamatan, dan kabupaten sebagainya. Selanjutnya, Peta Desasurvei kelengkapan lapangan dan hingga provinsi akan selesai. Hal nantinya dijadikan sebagai acuandisimpan dalam geodatabase. Untuk ini dapat menghindari konflik yang atau dasar pertimbangan berbagaipenyelarasan data, merupakan proses dipicu sengketa batas. Penetapan kebijakan nasional maupun daerahediting fitur dan atributing terhadap dan penegasan batas desa maupun dalam percepatan pembangunandata dari hasil pekerjaan tahapan kelurahan adalah cikal bakal bagi di desa. Secara umum, urgensipembentukan topologi dan poligon penetapan batas daerah dan menjadi pembuatan peta desa di antaranyaberdasarkan data yang diperoleh dari awal pembangunan Indonesia. untuk mengetahui posisi desahasil survei kelengkapan lapangan. terhadap kawasan di sekitarnya,Proses ini mencakup proses editing Untuk pembuatan Peta Desa, melihat potensi desa, menyelesaikanfitur dan atribut, edgematching, BIG telah membuat peta desa di sengketa batas wilayah, inventarisasivalidasi dan editing topologi. Bandung Barat dan sekitarnya aset desa dan pengelolaan Badan sebagai pilot project. Ada sekitar Usaha Milik Desa, membantuPembuatan Peta Desa 400 desa dipetakan dengan skala perencanaan pembangunan Pembuatan Peta Desa relatif infrastruktur desa, serta sebagai dasar informasi untuk integrasisedikit berbeda dengan pembuatan spasial pembangunan wilayah.RDTR dan KEK. Pembuatan Peta Desa “Kebutuhan akan Peta Dasar Skaladapat menggunakan orthophoto atau Besar semakin meningkat, sementaraCitra Satelit Resolusi Tinggi. “Pusat cakupan ketersediaan Peta DasarPemetaan dan Integrasi Tematik Skala Besar 1:5.000 masih relatif(PPIT) pernah memanfaatkan foto sangat sedikit dan yang dilaksanakanudara dan Citra Satelit Resolusi Tinggi oleh BIG baru mencapai 0,042% dariTegak untuk membuat prototype total luas darat Indonesia”, ungkappemetaan tematik perdesaan, Agus. (*)yang penting akurasi dan tingkatVol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 19

Informasi Geospasial Tematik Pentingnya Sejumlah wilayah di Indonesia Peta Tematik tergolong rawan bencana alamuntuk Pemetaan yang dapat menimbulkan Kebencanaan kerugian cukup besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, Informasi Geospasial (IG) sangat diperlukan untuk membantu penanganan bencana dengan lebih efektif dan efisien, serta menghindari kerugian dalam jumlah besar.Peta citra terdampak gempa sebagian Desa Paru Keude, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh (Gempabumitektonik dengan kekuatan 6,5 SR terjadi di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh pada Desember 2016).Indonesia merupakan negara alam yang kompleks, mulai dari Kajian pemetaan kebencanaan yang memiliki banyak potensi pegunungan, perbukitan, dataran dan dengan pendekatan keruangan bencana karena terletak di lautan. Undang-Undang (UU) Nomor dan analisis spasial telah banyak antara pertemuan tiga lempeng 24/2007 tentang Penanggulangan memberikan kontribusi dalam besar, yakni Lempeng Hindia- Bencana menyebutkan, bencana penyediaan IG kebencanaan. Australia, Lempeng Eurasia dan alam antara lain berupa gempa bumi, Pendekatan tematik berbasis Lempeng Pasifik. Pertemuan tiga tsunami, gunung meletus, banjir, sistem lahan merupakan salah satu lempeng besar ini menjadikan kekeringan, angin topan dan tanah cara efektif untuk membuat peta- Indonesia memiliki fenomena longsor. peta bencana. Badan Informasi20 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Informasi Geospasial TematikGeospasial (BIG) sebagai lembaga Peta Citra kondisi tanah kondisi tanah terbelahpemerintah yang bertanggung terbelah di Desa Paru Cot,jawab terhadap penyediaan Bandar Baru, Pidie Jaya, integrasi data dan informasi denganIG telah membuat sejumlah Aceh. menggunakan pendekatan danInformasi Geospasial Tematik analisa spasial, melakukan cross(IGT), termasuk peta kebencanaan. diharapkan ada peningkatan check lapangan untuk menguatkanBIG memiliki kewenangan dalam kesiap-siagaan dari masyarakat hasil analisa yang dibantu denganpenyediaan peta rawan banjir setempat apabila terjadi bencana. data kejadian bencana, menyusundan multirawan bencana seperti Hal ini untuk mengeliminir tingkat database dan data spasialyang tertuang dalam Peraturan kerugian yang akan terjadi. “Selain kebencanaan, penyusunan petaKepala BIG Nomor 54/2015. Selain itu pemetaan kebencanaan pada tematik kebencanaan, diseminasiitu, dalam kerja sama dengan daerah-daerah yang terkena bencana hasil penyusunan peta bencana,sejumlah Kementerian/Lembaga dapat memberikan informasi serta terakhir melakukan publikasi(K/L) terdapat beberapa tema jumlah kerugian akibat dampak dan evaluasi hasil.pemetaan yang sudah dilaksanakan, bencana, jalur evakuasi dan relokasi.diantaranya peta kebakaran hutan Peta kebencanaan juga sangat Dalam rangka menunjangdan lahan. bermanfaat sebagai data awal dalam kegiatan pemetaan kebencanaan perencanaan untuk pembangunan tersebut, banyak teknologi yang Kepala Bidang Pemetaan daerah yang terkena bencana atau digunakan, seperti teknologiKebencanaan dan Perubahan Iklim, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi”, Buoy Tsunami Early WarningBIG, Ferrari Pinem, menjelaskan, ujar Ferrari Pinem kepada Majalah System (TEWS). Apabila terdapatpemetaan kebencanaan bertujuan Geospasial Indonesia. anomali, alat ini akan mengirimkanuntuk memberikan IG yang akurat sinyal peringatan kepada Buoydengan metode dan teknologi Dalam melakukan pemetaan yang kemudian dikirimkan kepengumpulan data yang andal. kebencanaan, terdapat beberapa darat melalui satelit. Data yangBeberapa data kebencanaan, baik kegiatan yang dilakukan BIG, dikirimkan oleh Buoy akanyang bersifat spasial maupun non- meliputi studi literatur atau kajian dianalisa efeknya di Red Downspasial yang dimiliki oleh sejumlah terhadap data dan informasi Station TEWS. Untuk teknologiK/L merupakan modal utama dalam kebencanaan, analisis data dan pasca bencana terdapat telecaster,penyusunan dan pengintegrasian informasi sebagai langkah awal yakni sistem pasca bencana untukguna memperoleh informasi untuk penyusunan peta bencana, melakukan pemantauan dampakkebencanaan yang baru. Beberapa serta menentukan parameter, bencana, terutama untuk daerahjenis peta yang dapat diperoleh dari variabel, indikator dan metodologi yang sulit dijangkau. Telecasterpengintegrasian data tersebut dapat berdasarkan jenis bencananya. merupakan mobile perangkat yangdigunakan dalam menghasilkan Hal ini dapat dilakukan secara dilengkapi modem satelit yang dapatberbagai jenis bentuk peta bencana, partisipatif dengan melibatkanseperti peta bencana untuk tenaga ahli kebencanaan. Kegiatanantisipasi bencana (pre-disaster selanjutnya adalah melakukanmap), peta potensial bencanamencakup peta rawan bencana, petakerentanan dan peta risiko. Selainitu, peta tanggap darurat (on disastermap), peta evakuasi (evacuationmap) dan peta rehabilitasi danrekonstruksi (post disaster map). Menurut Ferrari, terdapatsejumlah manfaat pemetaanuntuk kebencanaan, diantaranyamemberikan gambaran tentangdaerah yang rawan atau berpotensimengalami bencana. Peta untukkebencanaan juga bermanfaatmemberikan gambaran lokasi yangberisiko terdampak bencana, baikfisik, sosial dan ekonomi, sehinggaVol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 21

Informasi Geospasial Tematik BEBERAPA JENIS BENCANA MENURUT UU PENANGGULANGAN BENCANA1| Gempa Bumi 5| Banjir 9| Gelombang Pasang/Badai Getaran atau guncangan yang Terendamnya suatu daerah Gelombang tinggi yang terjadi di permukaan bumi atau daratan karena volume ­ditimbulkan karena efek yang disebabkan oleh tumbu- air yang meningkat. terjadinya siklon tropis di kan antar lempeng bumi, pa- sekitar wilayah Indonesia dan tahan aktif, akitivitas gunung berpotensi kuat menimbulkan api atau runtuhan batuan. bencana alam.2| Letusan Gunung Api 6| Banjir Bandang 10| Abrasi Bagian dari aktivitas vulkanik Banjir yang datang secara Proses pengikisan pantai yang dikenal dengan istilah tiba-tiba dengan debit air oleh tenaga gelombang laut “erupsi”. Bahaya letusan yang besar yang disebabkan dan arus laut yang bersifat gunung api dapat berupa terbendungnya aliran sungai ­merusak. Abrasi biasanya awan panas, lontaran material pada alur sungai. disebut juga erosi pantai. (pijar), hujan abu lebat, lava, Kerusakan garis pantai gas racun, tsunami dan banjir 7| Kekeringan akibat abrasi ini dipicu oleh lahar. Ketersediaan air yang jauh di t­ erganggunya keseimbangan bawah kebutuhan air untuk alam daerah pantai.3| Tsunami kebutuhan hidup, ­pertanian, Serangkaian gelombang kegiatan ekonomi dan Ferrari Pinem, S.Si., M,Sc ­ombak laut raksasa yang ­lingkungan. Kepala Bidang Pemetaan Kebencanaan t­imbul karena adanya dan ­Perubahan Iklim, BIG p­ ergeseran di dasar laut 8| Angin Puting Beliung a­ kibat gempa bumi. Angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai4| Tanah Longsor pusat, bergerak melingkar Salah satu jenis gerakan menyerupai spiral dengan ke- m­ assa tanah atau batuan, cepatan 40-50 km/jam hingga ataupun percampuran menyentuh permukaan bumi k­ eduanya yang keluar akibat dan akan hilang dalam waktu terganggunya kestabilan singkat (3-5 menit). tanah atau batuan penyusun lereng.22 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Informasi Geospasial Tematikmengirimkan gambar atau video beberapa unit drone, salah satunya menganalisis adanya perubahandan teks langsung ke pemangku berada di Pusat Pemetaan dan iklim saat ini. Begitupun halnyakebijakan. Integrasi Tematik (PPIT). BIG dengan BIG yang memiliki posisi memiliki satu unit UAV, yang hilang dalam menyiapkan dan integrasi BIG juga memiliki sistem ketika melakukan pemetaan daerah data spasial terkait perubahan iklim.pemetaan bencana berbasis web hunian sementara dan hunian tetap Salah satu peluang dalam kegiatanyang dapat mengajak masyarakat di Gunung Sinabung, Kabupaten integrasi IG dalam bidang iniuntuk berpartisipasi dalam Karo, Sumatera Utara. Akibatnya, adalah kegiatan integrasi pemetaanmenginformasikan kejadian saat ini PPIT mengalami kendala cadangan karbon yang meliputibencana yang terjadi. Sistem ini dalam melakukan pemetaan reaksi aboveground dan belowgroundselain terintegrasi dengan peta cepat. Minimal dibutuhkan dua unit carbon stock yang diharapkan dapatyang terbangun dan bersifat real UAV untuk reaksi cepat pemetaan memberikan gambaran secaratime, juga terintegrasi dengan kebencanaan. Selain itu pemanfaatan utuh kuantitas karbon yang beradaaplikasi media sosial. Terakhir data seperti peta sistem lahan, peta di dalam tanah. Saat ini BIG fokusadalah teknologi penginderaan penutup lahan dan Citra Satelit ke arah pengembangan metodejauh yang merupakan teknologi Resolusi Tegak (CSRT) sering pemetaan terkait isu kebencanaanyang sangat diandalkan untuk dimanfaatkan dalam pemetaan dan perubahan iklim yang bisamendapatkan informasi mengenai rawan bencana. “Beberapa data dilaksanakan secara sistematisobjek-objek di bumi, khususnya bagi yang ada belum sepenuhnya meng- dengan cakupan nasional. Hal inipemetaan kebencanaan. Beberapa cover wilayah Indonesia, sehingga diharapkan bisa dijadikan rujukandiantaranya adalah teknologi satelit, ada beberapa titik area yang masih oleh K/L, khususnya dalam aspek IG.fotogrametri, radar, GPS dan pesawat kosong untuk pemetaan rawan “Masih banyak hal terkait metodetanpa awak (UAV/unmanned aerial bencana”, ujar Ferrari. pemetaan yang dapat dikembangkan,vehicle). “Banyak sekali manfaat khususnya untuk aspek pemetaanyang didapatkan dari pemanfaatan Selama ini, dalam melakukan kebencanaan dan perubahan iklim,teknologi penginderaan jauh pemetaan kebencanaan, BIG bekerja inilah yang sedang dilakukan olehuntuk kebencanaan, baik untuk sama dengan sejumlah K/L dan BIG”, tandasnya.kepentingan pre-disaster, on-disaster perguruan tinggi, diantaranyamaupun post-disaster”, jelasnya. Kementerian Lingkungan Hidup Salah satu pemetaan dan Kehutanan, Badan Meteorologi, kebencanaan yang sudah memiliki Dari sisi sumber daya manusia Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ketetapan untuk dijadikan sumber(SDM), Ferrari mengaku masih Kementerian Pekerjaan Umum acuan nasional adalah pemetaandirasakan kurang, khususnya SDM dan Perumahan Rakyat (PUPR), rawan banjir yang merupakandi Bidang Pemetaan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan kerjasama antara BIG, Kementeriandan Perubahan Iklim. Menurut dia, Bencana (BNPB), Universitas PUPR dan BMKG. Pemetaan inimasih dibutuhkan lebih banyak lagi Gadjah Mada (UGM), Institut secara konsep dan metodologiSDM yang memiliki kemampuan Teknologi Bandung (ITB) dan sudah disepakati secara bersama.untuk pemetaan kebencanaan. Sebab, Badan Geologi, Kementerian ESDM. Implementasi pemetaan sudahkekuatan dua aspek, yakni teknologi Setiap K/L memiliki peranan berjalan, khususnya untukdan kapasitas SDM merupakan tersendiri terkait posisi lembaga pemenuhan kebutuhan peta rawantonggak penting dalam meningkatkan tersebut untuk berperan dalam banjir skala 1:50.000 seluruhkualitas pemetaan kebencanaan. “Ada isu-isu kebencanaan dan perubahan kabupaten/kota di Indonesia yangbanyak agenda terkait pemetaan iklim. Umumnya setiap lembaga target penyelesaiannya sampaikebencanaan yang tidak bisa akan memanfaatkan data yang dengan tahun 2019. “Pemetaansepenuhnya dilaksanakan karena dimiliki untuk digunakan dalam ini sangat berkesan dikarenakankurangnya tenaga SDM”, ucapnya. menjawab fenomena kebencanaan berdasarkan pengalaman ini dan perubahan iklim sesuai dengan dirasakan bahwa aspek kelembagaan Kendala lain yang dihadapi dalam tugas dan fungsi kelembagaan memiliki peranan yang sangatmelakukan pemetaan kebencanaan masing-masing. Misalnya, BMKG penting untuk menggolkan data danadalah masih terbatasnya peralatan yang menggunakan data trend informasi sebagai referensi bersamayang memadai. Beberapa unit (kecenderungan) curah hujan, dalam pengambilan keputusanreaksi cepat dalam memetakan suhu, perubahan normal curah dan kebijakan. Aspek konsep dankejadian bencana untuk melihat hujan, hingga proyeksi perubahan metodologi dapat disesuaikan sesuaidampak suatu bencana memerlukan iklim yang semuanya berangkat kesepakatan bersama antara K/Lperalatan yang mumpuni, salah dari sumber data BMKG untuk yang terlibat”, paparnya. (*)satunya teknologi UAV. BIG saat ini hanya memilikiVol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 23

SosokInspektur BIG, Ir. Sugeng Prijadi, M. App. Sc. Orang Teknis Berkemampuan Manajerial24 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

SosokDi unit manapun Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) selanjutnya sangat berbeda dengan ditempatkan, Ir. pada Mei 1987. “Pengalaman saya latar belakang keilmuannya, Geodesi. Sugeng Prijadi, M.App. di BIG mulai di lingkungan jaringan Sejak Januari 1999 hingga Mei 2001, Sc, terbilang selalu komputer, dulu disebutnya Pusat pria lulusan S2-Remote Sensing, mampu dan sukses Pembinaan Data atau Pusbinta yang The University of New South Wales, menjalankan tugasnya dengan baik. terkait jaringan komputer”, tutur Australia, ini dipercaya menjabat Meskipun berlatar belakang teknis, Sugeng Prijadi. Kepala Bagian Umum. Unit yang pria yang saat ini menjabat Inspektur sangat berbeda dengan tugas dan Badan Informasi Geospasial (BIG)  Seiring waktu berjalan, Wakil fungsi utama BIG, yaitu melakukan memiliki kemampuan manajerial Ketua Umum Ikatan Surveyor survei dan pemetaan. Bagian Umum yang mumpuni. Terbukti, ia berhasil Indonesia (ISI) periode 2008- mempunyai tugas melaksanakan menaikkan status Laporan Keuangan 2011 ini diangkat menjadi Kepala pelayanan administrasi BIG Tahun 2015  menjadi Wajar Sub Bidang Verifikasi dan Kontrol ketatausahaan, persuratan, Dengan Pengecualian (WDP) Kualitas sejak April 1991 hingga kearsipan, persandian, perlengkapan, dibanding dua tahun sebelumnya Maret 1992. Di unit ini, Sugeng kerumahtanggaan dan keprotokolan. yang mendapatkan penilaian memimpin pelaksanaan tugas Ia menyebut tugas dan fungsi Bagian disclaimer dari Badan Pemeriksa memverifikasi data pemetaan Umum sebagai unit supporting. Keuangan (BPK). Ke depan, Sugeng sebelum didigitalisasi dan bertekad terus membangun mengontrol kualitas hasil digitasi.  Meskipun demikian, Sugeng koordinasi dengan unit-unit kerja di tetap mampu menjalankan tugas BIG demi mencapai target laporan  Berikutnya, peserta Lembaga di unit supporting tersebut dengan keuangan yang lebih tinggi, yakni Ketahanan Nasional (Lemhannas) baik. Ia dengan cekatan memimpin Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 2011 ini diangkat menjadi Kepala pelaksanaan tugas pelayanan Meyakinkan, bersemangat, Bidang Pelayanan dan Informasi perkantoran secara umum untuk tegas, dan ramah dengan Data pada 30 Maret 1992 hingga mendukung kelancaran pelaksanaan kemampuan komunikasi yang Mei 1997. “Waktu itu belum tugas dan fungsi utama BIG. “Sebelum sangat baik merupakan gambaran struktural, tapi masih operasional”, di Inspektorat, saya pernah menjadi dari sosok Sugeng Prijadi ketika kenang Counsil Member Asean Kepala Bagian Umum  meskipun saya ditemui Majalah Geospasial Federation Land and Geomatics orang teknis. Jabatan baru ini tidak Indonesia di ruang kerjanya (Asean FlaG) 2004-2013 ini. menjadi persoalan”, terang Sugeng. pertengahan November lalu. Pria kelahiran Malang, 9 Maret 1959  Di unit tersebut, Sugeng Menurut dia, Kepala maupun staf ini mengisahkan, sejak lulus dari bertugas memimpin pelaksanaan di Bagian Umum juga perlu memiliki Jurusan Geodesi  Institut Teknologi pemberian pelayanan data dan pengetahuan teknis yang mumpuni. Bandung (ITB) pada tahun 1983, ia informasi data pemetaan serta Ia mencontohkan, di BIG terdapat tidak langsung bergabung dengan melaksanakan publikasi pemetaan. unit Pusat Pelayanan Jasa pada BIG. Sugeng sempat tercatat sebagai Dua hari berselang, tepatnya 1 Percetakan Foto Udara yang harus Perwira Tentara Nasional Indonesia April 1992, Sugeng juga diangkat didukung oleh Bagian Umum. Foto Angkatan Darat (TNI AD), Corps sebagai Pejabat Sementara Kepala udara adalah kegiatan ke-geodesi-an, Topografi sejak 1984 hingga 1986.   Seksi Informasi Lingkungan. Di unit tetapi dalam proses pencetakan foto Corps Topografi merupakan ini, Sugeng memimpin pelaksanaan harus menggunakan bahan-bahan kesatuan yang fungsi utamanya tugas inventarisasi dan evaluasi Peta kimia. “Nah, Bagian Umum harus membuat peta tempur dan Tematik Sumber Daya Lingkungan tahu derajat keasaman airnya berapa kepengurusan topografi. Corps hingga Januari 1999. dan pembuangannya harus kemana. ini berada di bawah komando Ini harus dijaga, jangan sampai Direktorat Topografi Angkatan  Selepas menjabat Kepala Bidang timbalnya yang tinggi mencemari Darat (Dittopad) yang dipimpin Pelayanan dan Informasi Data, lingkungan sekitar atau saluran perwira tinggi berpangkat Brigadir Sugeng kembali diberi amanah baru, umum. Ini manfaatnya orang teknis Jenderal. Tugas utamanya adalah yakni Kepala Bidang Sistem Jaringan di Bagian Umum”, katanya. melaksanakan survei dan pemetaan Bisnis Data Nasional dari 1997-1999. untuk keperluan operasi militer. Dua tahun di jabatan itu, peraih  Tiga tahun bertugas di Bagian Selepas itu, Sugeng bergabung penghargaan Satyalancana Karya Umum, Sugeng kemudian diberi dengan BIG yang semula bernama Satya X dari Presiden Tahun 1999 jabatan baru sebagai Kepala Biro Badan Koordinasi Survei dan ini memimpin pelaksanaan tugas Perencanaan dan Umum pada operasional dan pengembangan Agustus 2008 hingga November sistem jaringan komputer, termasuk 2010. Di unit ini, ia memimpin membangun data perpetaan nasional. pelaksanaan tugas dan kegiatan  Perpindahan jabatan SugengVol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 25

Sosokmelaksanakan koordinasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Candi Kidalperencanaan dengan Kementerian kegiatan.Riset dan Teknologi (Kemenristek) ''Sebelum diDikti atau sekarang dengan   Secara fungsional, Inspektorat InspektoratKementerian PPN/Bappenas dan merupakan pengawas pelaksanaan saya pernahKementerian Keuangan. kegiatan yang ada di BIG untuk menjadi Kepala mencapai tujuan organisasi melalui Bagian Umum  Berikutnya, ia kembali  mendapat kegiatan yang efektif dan efisien, meskipun sayajabatan teknis yang terkait dengan keandalan pelaporan keuangan orang teknis.ke-geodesi-an, yakni sebagai Kepala dan ketaatan terhadap peraturan Jabatan baru iniPusat Pemetaan Dasar Kelautan perundang-undangan.“Perangkat tidak menjadidan Kedirgantaraan. Sugeng aturannya sudah ada semua, tinggal persoalan.''memimpin pelaksanaan tugas Peta kita harus disiplin dan mengikutinyaDasar Lingkungan Pantai Indonesia, secara benar. Pembina kita adalahPeta Lingkungan Bandara, dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawaipemutakhiran Peta Lingkungan Negeri Sipil (PPKP) dan mitra kitaLaut Nasional sejak November 2010 adalah BPK”, jelasnya.hingga Januari 2012.  Unit pengawasan internal  Dua tahun memimpin unit lembaga sangat berbedatersebut, Sugeng dipercaya dengan BPK. Pengawasanmenjabat Ketua Kelompok Kerja internal lebih pada pembinaan,Kesekretariatan Jaringan Data pendampingan hingga pencegahanSpasial Nasional. Di unit ini, penyimpangan terkait pelaksanaanSugeng melaksanakan fasilitasi dan suatu kegiatan, mulai darikoordinasi pembangunan Simpul perencanaan hingga selesai.Jaringan yang terkait dengan Sedangkan BPK biasanya melakukanpembangunan kelembagaan, pemeriksaan kemudian (postperaturan perundang-undangan, audit) atau memeriksa suatudata, Sumber Daya Manusia (SDM) kegiatan yang sudah selesai. dan teknologi.  Semenjak bertugas memimpin  “Setelah kembali ke bidang teknis Inspektorat BIG, Sugeng bertekadmenjadi Kepala Pusat Pemetaan memperbaiki kualitas laporanDasar Kelautan dan Kedirgantaraan, keuangan BIG. Salah satunyaakhirnya saya dipercaya memimpin dengan melakukan pendampinganInspektorat sejak Desember 2015”, terhadap unit-unit teknis yangucapnya. sedang mengusulkan kegiatan. Setiap unit kerja yang akan melaksanakan  Unit Inspektorat jelas berbeda kegiatan harus dipastikan dari awaldengan latar belakang keilmuannya. sudah sesuai dengan standar danInspektorat merupakan unit yang aturan anggaran dari Kementerianmemiliki tugas pokok melaksanakan Keuangan. Untuk itu, Inspektoratpengawasan internal BIG untuk melakukan review pada setiapmendukung tercapainya tujuan kegiatan dari masing-masing unit.organisasi. Untuk mencapai tujuan Review dilakukan agar kegiatan tidakdari organisasi secara optimal, melenceng dengan perencanaandiperlukan aspek manajemen suatu anggaran yang telah ditetapkan olehorganisasi agar dapat berfungsi pemerintah.sebagaimana mestinya. Pengawasanmerupakan salah satu fungsi Review dilakuan sejak darimanajemen yang harus dilakukan Rencana Kerja dan Anggaranuntuk menjaga agar pelaksanaan Pemerintah (RKAP) hingga padakegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan lelang kegiatan. Semuayang telah ditetapkan dalam auditor yang ada di Inspektoratrangka pencapaian tujuan. Melalui ikut terjun langsung melakukanpengawasan dapat diperoleh review agar pelaksanaan kegiataninformasi mengenai kehematan, tidak bermasalah di kemudian hari.26 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Sosok“Biasanya unit teknis tidak terlalu Inspektur BIG, Sugeng Prijadi ini merupakan opini audit yangmemahami bagaimana peraturan diterbitkan oleh BPK jika laporanmerealisasikan anggaran dengan kerja BIG. Hasilnya, belum setahun keuangan dianggap memberikanbaik, atau apakah sudah sesuai menduduki jabatan Inspektur, informasi yang bebas dari salah sajidengan peraturan Kementerian predikat laporan keuangan BIG material. Jika laporan keuanganKeuangan. Disinilah kami naik menjadi WDP atau qualified diberikan opini jenis ini, artinyamendampingi. Ini strategi kami opinion. WDP adalah opini audit yang auditor meyakini berdasarkan bukti-untuk menghindari timbulnya diterbitkan BPK jika sebagian besar bukti audit yang dikumpulkan, BIGpenyimpangan-penyimpangan di informasi dalam laporan keuangan dianggap telah menyelenggarakanbelakang hari”, jelasnya. bebas dari salah saji material, kecuali prinsip akuntansi yang berlaku untuk rekening atau item tertentu umum dengan baik. Kalaupun ada Bersamaan dengan akan yang menjadi pengecualian. Sebagian kesalahan, dianggap tidak materialberakhirnya tahun anggaran akuntan memberikan julukan little dan tidak berpengaruh signifikan2016, baru-baru ini Sugeng dan adverse (ketidak-wajaran yang terhadap pengambilan keputusan.timnya melakukan review seluruh kecil) terhadap opini jenis ini,pertanggungjawaban kegiatan yang untuk menunjukan adanya ketidak-  Dari pengalamannya selamatelah dilaksanakan setiap unit di BIG wajaran dalam item tertentu. bertugas di Inspektorat, Sugengsejak Januari-Oktober. Tujuannya Namun demikian ketidak-wajaran menyadari bahwa orang-orang diagar tersaji keandalan pelaporan tersebut tidak mempengaruhi Inspektorat tidak harus berlatarkeuangan dan ketaatan terhadap kewajaran laporan keuangan secara belakang pendidikan akuntansi.peraturan perundang-undangan. keseluruhan. “Ternyata Inspektorat itu perlu juga berlatar belakang teknis, karena Untuk mewujudkan keandalan Dengan prinsip ingin bermanfaat pertanggungjawaban keuangan itupelaporan keuangan dan ketaatan bagi orang lain, Sugeng bertekad hasil suatu proses kegiatan teknis”,terhadap peraturan perundang- ke depan akan terus membangun katanya.undangan, Sugeng terus membangun koordinasi dengan unit-unit kerjakoordinasi dengan setiap unit di BIG demi mencapai target yang  Bagi BPK, kehadirannya di lebih tinggi yakni WTP. Opini Inspektorat juga sangat membantu. Pada saat Inspektorat menjelaskan kegiatan teknis kepada BPK, ternyata membawa dampak kepada pemahaman auditor. Auditor lebih mudah memahami penjelasan sehingga laporan penggunaan anggaran bisa diterima dengan baik. “Saya secara pribadi sangat mendorong nanti atau kapanpun, Inspektur itu harus memiliki latar belakang teknis, tinggal menambahkan pengetahuan terkait Inspektorat”, katanya.  Jadi pada intinya, untuk duduk di Inspektorat tidak harus berlatar belakang akuntan. Namun, kendatipun kemampuan teknis sangat dibutuhkan, pengetahuan tentang pengawasan juga tidak boleh dikesampingkan dari seorang Inspektur. Oleh karena itu, setelah dirinya diangkat menjadi Inspektur BIG pada Desember 2015, tiga bulan kemudian ia mengikuti training manajemen pengawasan. Dari situ ilmunya semakin mantap dalam memimpin Inspektorat BIG ke depan. (*)Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 27

Liputan KhususMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro bersama Kepala BIG Dr. PriyadiKardono, M.Sc, Gubernur Kalimantan Timur Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si, Gubernur Kalimantan Utara Dr. Ir. H. Irianto LambrieM.M., Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Dirjen Planologi Hutan dan Tata Lingkungan Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc, serta DeputiBidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Ir. B. Wisnu Widjaja, M.Sc memukul kendang secara bersamama-sama sebagai tanda dibukanyaPuncak Peringatan Hari Informasi Geospasial 2016. BIG Bangkit dan Terbarukan Dalam rangka memperingati Hari Informasi Geospasial (HIG) ke-47 yang jatuh pada17 Oktober 2016, Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menyelenggarakan berbagai kegiatan selama sebulan penuh sejak 1 hingga 31 Oktober 2016. Penyelenggaraan Bulan Informasi Geospasial Tahun 2016 ini mengangkat tema “BIG Bangkit dan Terbarukan”.Bulan Informasi Geospasial Bulan Informasi Geospasial dan Jaringan Informasi Geospasial dalam Tahun 2016 dimanfaatkan HUT BIG ke-47 diisi berbagai kegiatan kerangka pembangunan nasional. BIG sebagai momentum yang digelar sejak 1-31 Oktober Penganugerahan ini meliputi lima untuk terus berubah dan 2016. Kegiatan yang menyentuh kategori, yaitu 5 Simpul Jaringan menjadi besar. Menurut berbagai lapisan masyarakat umum Terbaik untuk kategori K/L, 5 Simpul Kepala BIG Priyadi Kardono, tema ini dan dilaksanakan di berbagai Jaringan Terbaik untuk Kategori sebagai implementasi dari Kabinet tempat itu,yakni seminar nasional, Provinsi, 5 Simpul Jaringan Terbaik Kerja untuk Kerja, Kerja, dan Kerja. pertandingan olah raga, bazar, untuk Kategori Kabupaten, 5 Simpul Tema ini sekaligus menjadi komitmen khitanan massal, pengobatan gratis, Jaringan Terbaik untuk Kategori Kota, BIG dalam penyelenggaraan IG yang donor darah, open house, workshop dan serta 5 Terbaik untuk Kategori Simpul mengacu kepada satu standar, satu roadshow geospasial. Jaringan Berkembang. referensi, satu geodatabase dan satu geoportal sebagaimana diamanatkan BIG juga memberikan Puncak peringatan HUT BIG ke-47 Peraturan Presiden (Perpres) penganugerahan “Bhumandala pada 17 Oktober 2016 diawali dengan Nomor 9/2016 tentang Percepatan Award” kepada Kementerian/ pelaksanaan upacara bendera yang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Lembaga (K/L), pemerintah diikuti seluruh jajaran pegawai BIG. Map Policy). provinsi, kabupaten/kota yang Lalu dilanjutkan dengan pemotongan telah mengembangkan Simpul nasi tumpeng. Puncak peringatan28 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Liputan KhususHUT BIG ke-47 juga dihadiri Menteri daratan dan lautan yang luas dan mengintegrasikan lokasiPPN/Kepala Bappenas Bambang terbentang dari Sabang sampai pembangunan lintas sektor.P.S. Brodjonegoro, Direktur Jenderal Merauke. Indonesia memiliki 10Planologi Kehutanan dan Tata negara tetangga yang berbatasan, baik Menurut Bambang, terdapatLingkungan, Kementerian Lingkungan darat maupun laut. Kondisi tersebut tiga permasalahan yang dihadapiHidup dan Kehutanan (KLHK) San berimplikasi pada perlunya penataan Indonesia saat ini. Pertama,Afri Awang, serta Deputi Pencegahan batas wilayah negara untuk menjaga ketidaksinkronan data spasial antardan Kesiapsiagaan Badan Nasional kedaulatan NKRI”, ujarnya. Kementerian/Lembaga (K/L). Hal iniPenanggulangan Bencana (BNPB) dikarenakan tidak adanya peta dasarWisnu Wijaya. Di berbagai daerah perbatasan yang baku serta perbedaan reference sudah terpetakan berdasarkan system, geodatabase, geostandard dan Hadir juga sejumlah kepala kesepakan dua negara yang geoportal dari berbagai peta tematikdaerah, baik gubernur, bupati dan berbatasan. Namun di sejumlah yang dimiliki K/L dan pemerintahwali kota, diantaranya Gubernur daerah lain masih tahap pembahasan. daerah.Kalimantan Timur Awang Faroek Untuk itu, Kepala Bappenas,Ishak, Gubernur Kalimantan Utara mendorong agar semua titik Persoalan kedua, hasilIrianto Lambrie, Gubernur Kepulauan perbatasan negara dapat dipetakan. pemantauan dan evaluasi tidakBangka Belitung Rustam Effendi dan Di sisi lain, perubahan pendekatan berada dalam sistem yang terintegrasiWakil Gubernur Jawa Barat Deddy pembangunan dalam penyusunan sehingga pemantauan dan evaluasiMizwar. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tidak dapat dilaksanakan secara 2017 menjadi holistik, tematik, real time dari pusat ke daerah dan Menteri PPN/Kepala Bappenas terintegrasi dan spasial, menjadikan sebaliknya. Permasalahan ketigaP.S. Bambang Brodjonegoro dalam data spasial memiliki peranan yang adalah, terdapat pulau-pulaukesempatan itu menyampaikan sangat penting dalam menentukan informasi yang tidak terhubung,apresiasi atas kinerja BIG selama duplikasi informasi, duplikasi sumberini. Bambang menegaskan BIG telahbanyak memberikan terobosan dalam Kepala Badan Informasi Geospasial Dr. Priyadi Kardono, M.Sc, didampingi para pejabat BIGbidang IG sejak dibentuk bernama melepas balon saat pembukaan Bulan Informasi Geospasial 2016.Badan Koordinasi Survei danPemetaan Nasional (Bakosurtanal). “Walaupun dihadapkanpada berbagai kendala, sepertiketerbatasan teknologi hinggaanggaran, pada usia yang ke-47 iniBIG tetap mampu membuat berbagaiterobosan, diantaranya menginisiasiKebijakan Satu Peta, menyiapkanjaringan IG nasional, memenuhi peta-peta dalam berbagai skala, baik PetaDasar maupun Peta Tematik”, ujarBambang dalam sambutannya. Saat ini dan ke depan, tegasBambang, BIG akan tetap memilikiperan penting dan besar di Tanah Air.Peran penting itu antara lain menjagakeutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) melalui kebijakankurva tertutup dalam penataan batasnegara di darat dan laut, serta melaluiperapatan batas wilayah negara.Termasuk menyediakan Peta Dasardan Peta Tematik untuk perencanaankebijakan publik dan Rencana DetailTata Ruang (RDTR). “Negara kita merupakan negarakepulauan yang memiliki wilayahVol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 29

Liputan Khususdaya, serta sulit menciptakan nilai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang P.S.tambah karena seluruh informasi Brodjonegoro bersama dan Kepala BIG Dr. Priyadi Kardono, M.Sc, bersama para penerimatidak berada dalam satu sistem “Bhumandala Award”.yang terintegrasi. “BIG sebagaiyang diamanatkan perundang- mengucapkan selamat Ulang bantuan BIG dan instansi terkait diundangan untuk dapat melakukan Tahun ke-47 kepada BIG atas nama tingkat pusat”, tuturnya.penyelenggaraan Informasi Pemerintah Provinsi KalimantanGeospasial Dasar, pembinaan dan Timur. Menurut Awang Faroek, Awang Faroek meyakinipengintegrasian Informasi Geospasial dalam era pembangunan modern BIG mampu menyelesaikanTematik, serta penyelenggaraan saat ini, dukungan BIG sangat persoalan-persoalan semacaminfrastruktur jaringan Informasi besar dan diperlukan, baik dari itu karena seharusnya setiap izinGeospasial nasional diharapkan proses perencanaan, pengendalian, yang dikeluarkan satu sektoraldapat menjalankan tugas pokok dan proses monitoring hingga evaluasi. harus menggunakan koordinatfungsinya”, tegas Bambang. Sebaliknya, para pengambil kebijakan yang harus ditaati setiap daerah. di pusat dan daerah harus mampu Artinya, persoalan perbatasan Kepala BIG Priyadi Kardono merumuskan, menyusun dan yang mengakibatkan konflik bisadalam sambutannya menjelaskan, menganalisis kebijakan pembangunan diselesaikan dengan menggunakantema Hari Informasi Geospasial “BIG berdasarkan data dan Informasi data geospasial yang ada di BIG.Bangkit dan terbarukan” merujuk Geospasial dalam rangka mewujudkan Karena itu, ia terdorong untukpada Nawacita Pemerintah “Kerja pembangunan yang berkualitas. menandatangani nota kesepahamanKerja dan Kerja”. BIG sebagai pembina atau Memorandum of Understandingdan penyelenggara IG diamanatkan Berkaca pada pengalaman (MoU) dengan BIG beberapa tahun lalu.untuk menyusun dan menyelesaikan Pemerintah Provinsi Kalimantanprogram Kebijakan Satu Peta. Pada Timur, kata Awang Faroek, Ucapan selamat dan pengakuanKSP, hasil yang telah dicapai BIG banyak terjadi tumpang tindih pentingnya peran serta keberadaandiantaranya menyelesaikan peta skala peruntukan perizinan yang seringkali BIG juga disampaikan Gubernur1 : 50.000. Prioritas wilayah tahun mengakibatkan munculnya Kalimantan Utara Irianto Lambrie.ini adalah Kalimantan, total tema konflik dan ketidakpastian hukum Menurut Irianto Lambrie, sejauhpeta yang harus diselesaikan adalah berinvestasi. Ia mencontohkan, ini Indonesia masih menghadapisebanyak 85 tema dimana target Provinsi Kalimantan Timur saat ini dilema dan keruwetan panjang dalamtahun 2016 sebanyak 17 tema. sedang berkonflik dengan Kalimantan penyelenggaran pemerintahan dan Tengah yang disebabkan keluarnya pembangunan akibat inkonsistensi Selanjutnya yang menjadi izin usaha pertambangan dari penerapan perencanaan tata ruang.permasalahan BIG adalah Kementerian Energi dan Sumber “Seharusnya bukan hanya masalahketerbatasan SDM IG terutama di Daya Mineral. Izin pertambangan korupsi yang menjadi perhatian besardaerah. BIG berkomitmen dengan ini mencakup dua wilayah, yakni kita, tetapi persoalan pelanggaranpengembangan SDM daerah, Kalimantan Timur dan Kalimantan tata ruang oleh siapapun, mestinyadiantaranya dengan bekerjasama Tengah. “Mudah-mudahan persoalan juga harus dilawan seperti halnyadengan Perguruan Tinggi dalam seperti ini dapat diselesaikan melalui memerangi korupsi”, kata Iriantomembangun PPIDS (Pusat Lambrie. (*)Pengembangan Infrastruktur DataSpasial). PPIDS adalah kepanjangantangan BIG bagi pengembanganIG di daerah. Saat ini PPIDS sudahterbangun di 15 PTN Sumatera,Kalimantan, Jawa, Bali dan Sulawesi.Sementara itu untuk wilayahlainnya seperti NTB, NTT, Malukudan Papua sedang dalam tahappembangunan. PPIDS dapat berfungsiuntuk konsultasi Peta Tata Ruang,Pengelolaan Data dan IG, PembuatanPeta Desa, SIG Desa serta SertifikasiSDM IG. Sementara itu, Awang FaroekIshak dalam sambutannya juga30 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Liputan KhususBIG Berbagi dengan kurang begitu banyak. “TerimaMasyarakat Sekitar kasih kepada Ibu-Ibu Dharma Wanita yang telah berpartisipasiSalah satu stand bazar murah yang diselenggarakan Dharma Wanita BIG. menyiapkan acara bazar murah ini. Mudah-mudahan sukses dan Peserta khitanan massal pada HIG 2016 aksi mereka lebih menyentuh ke bermanfaat bagi masyarakat masyarakat secara langsung. Cibinong”, kata Ketua DharmaKemeriahan peringatan Wanita BIG, Trini Hastuti dalam Hari Ulang Tahun (HUT) Jika pimpinan dan para sambutannya sekaligus membuka ke-47 Badan Informasi pegawai BIG berpartisipasi acara bazar. Geospasial (BIG) tidak dalam pertandingan olah raga, semata dirasakan Dharma Wanita BIG lebih memilih Bazar murah diikuti oleh keluarga besar lembaga yang mengadakan khitanan massal, sekitar 22 peserta yang berasal dari dulu bernama Badan Koordinasi pengobatan gratis, donor darah dan berbagai kalangan, baik dari staf BIG Survei dan Pemetaan Nasional bazar murah. Tujuan kegiatan ini maupun warga di sekitar Kantor BIG. (BAKOSURTANAL) ini. Dharma adalah untuk membantu masyarakat Bazar ini terselenggara atas kerja Wanita BIG yang diketuai Trini Hastuti sekitar, meskipun dalam kadar yang sama KORPRI, DWP-BIG, Koperasi juga tidak mau ketinggalan. Hebatnya, dan DKN untuk menyediakan bahan makanan, pakaian, souvenir hingga obat-obatan Kegiatan BIG lainnya yang langsung menyentuh langsung masyarakat adalah khitanan massal. Acara yang diselenggarakan pada 11 Oktober 2016 ini merupakan kegiatan tahunan yang pesertanya terus meningkat. Kali ini diikuti 30 peserta, naik dari tahun sebelumnya sebanyak 25 peserta. Usai menjalani khitan, para peserta diberikan bingkisan yang telah dipersiapkan oleh panitia pelaksana. Kegiatan ini bekerja sama dengan Klinik Insani yang didukung oleh dua orang dokter dan beberapa perawat. Selain khitanan, Klinik Insani juga turut memberikan fasilitas pengobatan gratis dalam bentuk kontrol gratis di klinik yang berada di Cibinong dan Citeureup itu. Ketua Panitia, Enjang Farid mengatakan, terlaksananya sejumlah kegiatan tersebut berkat dukungan jajaran pimpinan BIG dan para sponsor. Ia mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu. Ucapan terima kasih juga disampaikan Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama (PPPKS) BIG, Wiwin Ambarwulan. “Terima kasih banyak untuk Ketua Dharma Wanita BIG, Trini Hastuti dan semua panitia pelaksana”, tutur Wiwin dalam sambutannya. (*)Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 31

LLiippuuttaann KKhhuussuuss Kegiatan HUTLomba Seni dan Olahraga Pererat Silaturahim dan KebersamaanPembukaan lomba pertandingan olahraga ditandai dengan kick off oleh Kepala BIG Dr. Priyadi Kardono, M.Sc, di Lapangan BIG, Cibinong, Bogor,Jawa Barat.Melengkapi rangkaian rangkaian Bulan Informasi Geospasial dalam rangka memperingati HariUlang Tahun (HUT) ke-47, BadanInformasi Geospasial (BIG) yangjatuh pada 17 Oktober 2016, jugadigelar lomba seni dan sejumlahpertandingan olahraga. Lombakaraoke dan pertandingan olahragayang terdiri dari futsal, bola voli dan Bulu tangkis salah satu cabang yang diperlombakan.bulu tangkis diperuntukkan bagiseluruh pegawai, baik Aparatur Sipil mencari siapa yang menang apalagi ditempati Tim Satpam. Untuk JuaraNegara (ASN) maupun non ASN. harus memenangi pertandingan, I Bola Voli adalah Tim Satpam, JuaraPembukaan lomba pertandingan tetapi yang utama adalah dapat II Tim OB plus PTT dan Juara III Timolahraga ditandai dengan kick off mempererat silaturahim. “Badan PNS B. Kemudia Juara I Tenis disabetoleh Kepala BIG Priyadi Kardono di sehat bekerja semakin lebih baik, Tim PNS A, Juara II Tim Satpam danLapangan BIG, Cibinong, Bogor, Jawa silaturahim terjaga, target tujuan Juara III OB plus PTT. Juara I BuluBarat. “Pertandingan olahraga ini semakin mudah”, tegasnya. Tangkis Tim PNS A, Juara II Tim PNSbagian dari HUT BIG yang perlu kita Pada akhirnya pemenang B, Juara III Tim OB plus PTT, dan Juaranikmati dan ikuti bersama agar tidak lomba diumumkan dalam acara I Tarik Tambang Tim Satpam, Juarajenuh dari aktivitas sehari-hari”, ujar Puncak Peringatan Bulan Informasi III Tim OB plus PTT, Juara III TimKepala BIG. Geospasial 2016 pada 17 Oktober PNS B. Sedangkan lomba karaokeMenurut Priyadi, 2016. Juara 1 pertandingan futsal dimenangkan oleh Leman Sulaemanpenyelenggaraan lomba karaoke diraih oleh Tim OB plus PPT, Juara sebagai juara I, sebagai Juara II Rafi Afidan lomba olahraga bukan semata II disabet Tim PNS A dan Juara III dan Juara III Florence. (*)32 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Liputan KhusuLsipKuetgainaKtahnuHsuUsTKris Sunarto, pemapar dalam Seminar Nasional Geomatika 2016 dengan tema “Peranan Geospasial dalam Mendukung NKRI” yangberlangsung di Aula Utama BIG, Cibinong, pada awal Oktober 2016. Menurutnya, data Geospasial dipakai oleh Geograf untuk informasiPotensi wilayah/Tema kajian yang diperlukan (Penggunaan Lahan Optimal). Seminar nasional geomatika Membingkai NKRImelalui Informasi GeospasialBadan Informasi Geospasial Berdasarkan UU Nomor BIG dalam koordinasi Kementerian (BIG) menjadi tulang 4/2011, disebutkan bahwa IG PPN/Bappenas merupakan tonggak punggung dalam diselenggarakan berdasarkan asas bersejarah pentingnya IG untuk mewujudkan tujuan kepastian hukum, keterpaduan, pembangunan di seluruh NKRI”, Undang-Undang (UU) keterbukaan, kemutakhiran, tutur Priyadi. Nomor 4/2011 tentang Informasi keakuratan, kemanfaatan, Geospasial. Keberadaan Informasi dan demokratis. Tugas besar Terkait bingkai NKRI, menurut Geospasial (IG) semakin tak yang diemban BIG ini menjadi Priyadi, masalah paling banyak terpisahkan dari berbagai aspek pembahasan Seminar Nasional terdapat pada batas wilayah yang kehidupan berbangsa dan bernegara, Geomatika 2016 dengan tema berbatasan dengan negara tetangga. baik di bidang politik, ekonomi, “Peranan Geospasial dalam Saat ini, perbatasan dengan 10 keamanan dan pertahanan dalam Membingkai NKRI” yang berlangsung negara belum seluruhnya tuntas. bingkai Negara Kesatuan Republik di Aula Utama BIG, Cibinong, pada 5 BIG terus berupaya untuk turut Indonesia (NKRI). IG juga penting Oktober 2016. menyelesaikan permasalahan batas sebagai dasar perencanaan dan negara tersebut. Mengingat masalah pengelolaan sumber daya alam Kepala BIG Priyadi Kardono yang perbatasan melibatkan dua negara, untuk mendukung perencanaan bertindak sebagai keynote speaker maka dibutuhkan diskusi dan pembangunan nasional. Ketersediaan mengatakan, tema tersebut sangat keterlibatan kedua pihak, dimana dan pemanfaatan IG mutlak relevan terkait terbitnya UU Nomor seringkali untuk itu membutuhkan diperlukan untuk mendukung 4/2011, UU Nomor 6/2014 tentang waktu yang lumayan panjang. pembangunan yang berkelanjutan. Desa dan Peraturan Presiden Tanpa data dan IG yang akurat, (Perpres) Nomor 9/2016 tentang Kepala Pusat Pemetaan perencanaan pembangunan akan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Batas Wilayah (PPBW), BIG, Tri mengalami hambatan. Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Patmasari, dalam seminar ini Skala Peta 1:50.000. “Masuknya memaparkan tentang perkembangan batas maritim NKRI. MenurutVol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 33

Liputan Khususdia, penetapan batas maritim ekonomi, sosial budaya dan hankam. Selanjutnya pada sesi kedua,merupakan implementasi dari Kedelapan aspek ini kemudian pemaparan disampaikan olehKonvensi Hukum Laut Internasional dikenal dengan sebutan Astagatra, Dewayany Sutrisno dari Ketua1982 atau UNCLOS 1982 (United yang masing-masing variabel diukur, Indonesian Society For RemoteNation Convention of the Law of the diberikan bobot dan skor untuk Sensing (ISRS/MAPIN) yangSea). Sebagai negara kepulauan, mengetahui seberapa pengaruhnya mengakat tema “PenginderaanIndonesia memiliki kewajiban untuk terhadap tingkat ketahanan nasional. Jauh dalam Pembangunan Porosmengimplementasikan UNCLOS Maritim”. Hal ini menilik dua1982 ke dalam hukum nasional. “Ketelitian hasil pengukuran akan latar belakang, yakni gagasan“Satu prioritas utama dalam rangka berpengaruh terhadap nilai aktualitas strategis yang diwujudkan untukimplementasi konvensi adalah dari indeks ketahanan nasional yang menjamin konektivitas antarpulau,penetapan batas maritim dengan dihasilkan. Dalam proses pengukuran pengembangan industri perkapalannegara tetangga”, tegasnya. dan pengintegrasiannya, masing dan perikanan, perbaikan masing gatra dilihat mana yang transportasi laut serta fokus pada Kesepakatan batas maritim membutuhkan dukungan data dan keamanan maritim.sangat penting karena akan memiliki IG”, jelasnya.banyak dampak, antara lain dampak Selain itu, penegakan kedaulatanpolitis, hukum, ekonomi, pertahanan Peran data dan IG dalam wilayah laut NKRI, revitalisasidan keamanan. Kesepakatan batas pengukuran Indeks Ketahanan sektor-sektor ekonomi kelautan,maritim tersebut juga memberikan Nasional (IKN) mencakup dua penguatan dan pengembangankepastian dan kejelasan hukum hal. Pertama, memberikan data konektivitas maritim, rehabilitasitentang status batas maritim. dan informasi tentang angka dan kerusakan lingkungan danTerdapat empat peranan BIG dalam informasi besaran dan luasan konservasi biodiversity, sertabatas maritim. Pertama, melakukan wilayah secara aktual, terutama peningkatan kualitas dan kuantitassurvei dan pemetaan base point di untuk Gatra Geografi yang tidak SDM kelautan. “Penginderaanwilayah tertentu sesuai kebutuhan akan mudah didapatkan dari data jauh merupakan tonggak dasarserta untuk supporting data ekstensi statistik. Kedua, memvisualisasikan pembangunan poros maritimLandas Kontinen di luar 200 N. IKN dan mempresentasikan data terkait dengan informasi yang dapat dan IG. Untuk mengelaborasi diberikannya”, paparnya. Peran kedua, memberikan dan memberikan gambaran dandukungan teknis dalam perundingan deskripsi ketahanan nasional, Pemateri berikutnya adalahdengan menyiapkan berbagai data digunakan data indeks ketahanan Sumaryono, dari Pusat Standardisasiyang diperlukan dan analisis peta nasional secara agregat. dan Kelembagaan Informasiberkaitan dengan panjang garis Geospasial, BIG. Sumaryono yangpantai, gambar geografi, dan luas Variabel dalam Gatra Geografi mengangkat tema “Tantanganarea. adalah batas wilayah, bentuk SDM Informasi Geospasial dalam wilayah, penutupan lahan, Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Peran berikutnya, melakukan kepadatan penduduk, iklim, risiko Ekonomi Asean”.berbagai kajian dan penarikan bencana, sarana prasarana dan Alurgaris batas Indonesia berdasarkan Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Dia menjelaskan, permasalahanUNCLOS 82, TALOS, state practise Dalam kesimpulannya, Tri Patmasari pengembangan SDM IG, diantaranyadengan mempertimbangkan berbagai mengatakan, kontribusi data dan IG jumlah SDM kurang dari yangaspek geografi, dan ekonomi. Peran secara langsung dalam mengukur dibutuhkan, baik kuantitas, kualitaskeempat yakni menyiapkan peta dan ketahanan nasional masih terbatas maupun distribusinya. Lulusankoordinat titik batas sebagai lampiran pada gatra tertentu, seperti Gatra sekolah atau perguruan tinggi belumdari perjanjian. Geografi dan Gatra SKA. seluruhnya siap pakai. Permasalahan lainnya adalah liberalisasi SDM Pemateri lainnya, Tenaga Pemateri berikutnya, Kris surveyor ASEAN dan dunia,Ahli Pengajar Bidang Geografi, Sunarto dari BIG yang mengangkat persebaran Perguruan Tinggi/SMKLembaga Pertahanan Nasional tema “Peran Data Geospasial untuk yang tidak merata, dan kejelasan(Lemhannas), Sukendra Martha, Kajian Penggunaan Lahan Optimal. karier dan remunerasi profesionalmengungkapkan, untuk mengetahui Dia menyebutkan, data dan IG IG yang belum menarik.tingkat ketahanan nasional suatu dipakai oleh geograf untuk informasinegara perlu dilakukan perhitungan potensi wilayah/tema kajian yang Seminar Nasional Geomatikadan pengukuran melalui delapan diperlukan (penggunaan lahan 2016 ini diikuti oleh sekitar 200aspek. Kedelapan apek itu adalah optimal). “Perlu data dan pendataan peserta yang berasal dari berbagaigeografi, sumber kekayaan alam serta kelola data yang standar, kalangan, baik akademisi, bisnis,(SKA), demografi, ideologi, politik, informatif dan kreatif”, terangnya. maupun pemerintahan. (*)34 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Liputan Khusus Workshop Sertifikasi Kompetensi GeospasialApresiasi Purnabhakti B⁠ akosurtanal/BIGKepala BIG Dr. Priyadi Kardono, M.Sc. bersama pengurus dan anggota Paguyuban Purnabakti Bakosurtanal-BIG usai menggelar WorkshopSertifikasi Kompetensi Profesi Geospasial di Aula Utama BIG, Cibinong.“Tak Lupa Kacang akan kesempatan itu, Kepala BIG Priyadi Informasi Geospasial Tahun 2016 Kulitnya” adalah peribahasa Kardono mengatakan, acara ini yang berlangsung mulai dari yang layak diberikan kepada peresmian dan workshop bertujuan 1-31 Oktober 2016 diawali dengan jajaran pimpinan dan segenap sebagai upaya untuk menjalin sambutan Ketua Paguyuban pegawai Badan Informasi silaturahim antara pegawai BIG Purnabhakti Bakosurtanal/BIG, Edo Geospasial (BIG). Sadar akan asal- yang masih aktif dengan yang sudah Suhada. usul keberadaan BIG, lembaga yang purnabhakti dengan Paguyuban dulu bernama Badan Koordinasi Purnabakti Bakosurtanal/BIG. Edo menilai terdapat dua Survei dan Pemetaan Nasional manfaat menghadiri acara tersebut. (Bakosurtanal) mengganti nama Menurut Priyadi, banyak Pertama, anggota Paguyuban dapat sejumlah gedung dengan nama para pegawai baru yang belum mengenal ber-silaturahim dengan sesama perintisnya. Tak sampai situ, BIG juga para seniornya sehingga acara purnabhakti dan dengan pegawai secara khusus menggelar Workshop temu-kangen semacam ini sangat BIG yang masih aktif. Manfaat kedua, Sertifikasi Kompetensi Profesi bagus untuk meningkatkan rasa para purnabhakti akan mendapat Geospasial bagi BIG para Purnabhakti kekeluargaan di antara seluruh pencerahan sertifikasi kompetensi Bakosurtanal/BIG yang berlangsung pegawai BIG. “Tujuan lainnya adalah geospasial. di Aula Utama BIG, Cibinong. agar para pegawai lebih mengenal dengan para perintis Baksurtanal”, “Hari ini, bertepatan dengan Acara diawali dengan peresmian ujar Priyadi Kardono. peringatan Hari Ulang Tahun nama gedung-gedung yang ada keenam Paguyuban Purnabhakti di Kompleks Kantor BIG. Dalam Acara workshop sebagai Bakosurtanal/BIG, kami mohon rangkaian penyelenggaraan Bulan izin menggunakan aula untukVol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 35

Liputan Khususmenyelenggarakan perayaan ulang Peserta workshop Sertifikasi Kompetensi Profesi Geospasial bagi para Purnabhakti Bakosurtanal.tahun usai workshop di aula ini,” kataEdo Suhada mengawali sambutannya Kepala BIG berbincang dengan mantan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaanpada acara yang berlangsung 18 Nasional (Bakosurtanal) Ir. R. W. Matindas, M. Sc. sesaat sebelum workshop digelar.Oktober 2016 itu. lain: Kelompok Kerja Penilaian yaitu kelembagaan, aturan main, Menurut Edo, tujuan Kesesuaian (KKPK), standar dan kinerja dan kriteria. Keempat hal iniacara tersebut adalah untuk spesifikasi untuk berbagai kegiatan tidak bisa dilepaskan dari apa yangmeningkatkan silaturahim, temu Informasi Geospasial Dasar (IGD) diharapkan masyarakat terhadapkangen mengingat masa lalu, maupun IG Tematik di Indonesia. BIG. Seperti jaminan kualitasmeski masa lalu tidak seindah saat produk IG yang dilaksanakan olehini.“Sedangkan untuk pemberdayaan  Mengangkat tema “Sertifikasi SDM bersertifikasi sesuai UU IG,potensi sedang dilaksanakan SDM Informasi Geospasial dalam pengakuan sertifikat multi recognize,sertifikasi potensi oleh Lembaga Penguatan Produk BIG di Masa dan produk IG berkualitas gunaSertifikasi Geomatika. Ini adalah Depan”, Henny menyampaikan mempercepat program-programrealisasi untuk meningkatkan paradigma baru dalam IG, seperti Kebijakan Satu Petakesejahteraan purnabhakti,” pengembangan Sumber Daya (KSP) dan pemetaan batas desa.tuturnya. Manusia (SDM) yang mencakup “Kebutuhan tersebut tentu tidak bisa dua prinsip dasar. Pertama, demand dilepaskan dengan lahirnya Undang Salah satu purnabhakti BIG, driven atau penyiapan tenaga Undang (UU) Nomor 4/2011 tentangAris Poniman, mengungkapkan kerja didasarkan atas kebutuhan Informasi Geospasial dan Peraturanrasa senang dan bangganya atas pengguna, dan kedua, competency Presiden (Perpres) Nomor 94/2011kemajuan dan peran besar yang based training (CBT) atau tentang Badan Informasi Geospasial,dimiliki BIG saat ini. “Kami sangat proses diklat dilakukan dengan bahwa diperlukan Sistem Sertifikasisenang hingga saat ini BIG terus menggunakan pendekatan berbasis Kompetensi Geospasial yangberkiprah dengan motonya Bangkit kompetensi. merupakan upaya dalam penataandan Terbarukan,” tutur Aris Poniman sistem, tata cara, pelaksanaan dandisambut tepuk tangan meriah dari  Henny mengungkapkan, terdapat pembinaan aspek geospasial”, tuturpeserta. empat faktor utama yang harus Henny. (*) dipenuhi untuk membangun sistem Aris Poniman mengatakan, standar IG yang berkompetensi,silaturahim dan workshop tersebutharus bisa dimanfaatkan untukmenyumbang tenaga dalam upayamembantu kinerja BIG. Seusai kata sambutan, acaradilanjutkan dengan pemotongantumpeng oleh Kepala BIGbersama para pengurus dananggota Paguyuban PurnabhaktiBakosurtanal/BIG. Setelah itu,acara berlanjutkan dengan agendautama, yakni penyampaian paparanSertifikasi Kompetensi ProfesiGeospasial yang disampaikan olehKetua Lembaga Sertifikasi ProfesiGeomatika, Henny Lilywati. Iamenyampaikan materi terkaitperlunya pemahaman bahwa untukmenjadi sebagai ahli profesi IG perludilakukan sertifikasi. Hal itu tidak dapat dilepaskanseiring dengam era MasyarakatEkonomi ASEAN (MEA) yang sudahberlaku sejak awal 2016. Karena itu,BIG telah menyiapkan infrastrukturinformasi geospasial, antara36 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

EventPemetaan Desa untuk Mendukung Kebijakan Satu PetaKepala Bappeda Provinsi Bali Ir. I Putu Astawa,MMA menyampaikian sambutannya mewakili Gubernur Bali saat Workshop Geospasialdengan Tema “Pemetaan Desa untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta” di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar pada pertengahanOktober 2016 lalu. Putu mengatakan bahwa citra yang diserahkan oleh BIG ini akan membawa manfaat yang besar bagi terwujudnyapenataan ruang Bali yang tertib dan nyaman.Badan Informasi Geospasial desa. Mengingat urgensi dan terkait pembangunan akan lebih (BIG) terus berupaya pentingnya data dan IG, maka terkoordinasi dan terintegrasi melayani masyarakat desa penting menggunakan data yang dengan baik, terutama dengan agar memiliki kepastian telah terjamin kualitasnya agar adanya satu referensi, satu hukum terkait desanya. menghasilkan informasi yang valid. standar, satu geodatabase dan satu Oleh karena itu, BIG saat ini sedang Dengan data yang berkualitas, geoportal. fokus pada kegiatan pemetaan desa. akan menjamin hasil yang dapat Dengan terpetakannya wilayah dipertanggungjawabkan serta Dalam hal ini, BIG memiliki desa dengan baik dan benar maka mengurangi tumpang tindih data peran penting dalam pembangunan secara otomatis wilayah kecamatan, yang tentunya mempengaruhi desa, diantaranya terkait penetapan kabupaten/kota hingga provinsi akan keabsahan suatu keputusan. dan penegasan batas wilayah dapat terpetakan dengan mudah. administrasi. untuk menjawab Penetapan dan penegasan batas BIG sebagai penyelenggara kebutuhan yang tertera dalam desa/kelurahan merupakan cikal utama Informasi Geospasial Dasar Rencana Pembangunan Jangka bakal bagi penetapan dan penegasan (IGD) di Indonesia menetapkan Menengah Nasional (RPJMN) batas pada level di atasnya, bahkan suatu regulasi atau kebijakan 2015-2019 terkait perencanaan merupakan awal pembangunan terkait bidang IG untuk menjamin pembangunan nasional, BIG Indonesia. kualitas data. Kebijakan tersebut memiliki tugas menyediakan Oleh karena itu, Data dan dikenal dengan Kebijakan peta dasar skala 1:5.000 dalam Informasi Geospasial (IG) menjadi Satu Peta atau One Map Policy. penyusunan Rencana Detail Tata sangat penting dan dibutuhkan Melalui Kebijakan Satu Peta, Ruang (RDTR) pada Kawasan untuk percepatan pembangunan setiap data dan IG yang krusial Strategis Nasional (KSN) dan daerah dalam pengambilan  keputusan yang diprioritaskan.Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 37

Event Beberapa spesifikasi untuk bahwa BIG telah melaksanakan Lebih lanjut dia menyebutkan,peta dasar skala 1:5.000 tersebut pemetaan resolusi tinggi di permasalahan utama yang terjadidiantaranya ketelitian geometri/ seluruh Indonesia. Namun yang pada penyelenggaraan penataanposisi, kedetailan konten informasi terselesaikan hingga saat ini ruang di Provinsi Bali adalah terdapattematik/semantik. Untuk itu, BIG baru mencapai 50%. Kebanyakan indikasi pelanggaran pemanfaatanterus bekerja keras menyediakan daerah yang belum terselesaikan ruang yang tidak sesuai denganCitra Tegak Satelit Resolusi Tinggi dikarenakan wilayahnya tertutup rencana tata ruang. Misalnya, pada(CSRT) sebagai sumber data awan. “Ada beberapa daerah yang kawasan sempadan pantai, sempadanuntuk RDTR, pemetaan desa, dan sulit untuk diperoleh CSRT yang sungai, sempadan jurang, kawasankepentingan lainnya. Pada akhirnya baik, misalnya sebagian Sumatra tempat suci dan kawasan lahanCSRT dapat mendorong percepatan dan Kalimantan karena awan yang pertanian pangan berkelanjutan.infrastruktur sesuai dengan sangat tebal. Provinsi Bali termasukperuntukan tata ruang, sehingga daerah clear dari awan sehingga Menurut dia, indikasisegala tata ruang sumber daya alam dapat terselesaikan yang hasil peta pelanggaran tersebut jugayang ada dapat dikelola secara Citra Satelit Resolusi Tinggi”, tutur disebabkan belum adanya rencanaberkelanjutan. Priyadi. rinci tata ruang sebagai operasional dari rencana tata ruang wilayah Untuk mendorong percepatan Lantaran data CSRT Bali sudah kabupaten/kota. Dengan demikian,pemetaan desa dan percepatan lengkap maka akan dilakukan rampungnya Peta CSRT Provinsi BaliRencana Detail Tata Ruang (RDTR) survey Ground Control Point (CCP) dapat membawa manfaat besar bagiBIG bersama Lembaga Penerbangan untuk menegakkan Citra. Pada terwujudnya penataan ruang di Balidan Antariksa Nasional (LAPAN) kondisi CSRT awal suatu gedung serta mempercepat pengembanganbekerjasama melakukan penyediaan yang tinggi terlihat miring tetapi infrastruktur di Pulau Dewata itu.CSRT. Pada pelaksanaannya sudah akan menjadi tegak lurus padaada beberapa daerah yang telah saat dikoreksi. Setelah dikoreksi Seusai sambutan Gubernur Bali,selesai kegiatan pemetaannya, salah dan diproyeksi akan disesuaikan acara selanjutnya adalah penyerahansatunya Provinsi Bali. dengan Sistem Referensi Geospasial Peta CSRT kepada Pemerintah Indonesia (SRGI) 2013 dan dapat Propinsi Bali dan kabupaten/kota Dengan rampungnya CSRT dipergunakan untuk pemetaan ­se-Bali. CSRT yang pertama diberikanProvinsi Bali, permasalahan tata dan sebagai dasar untuk pemetaan kepada Kepala Bappeda Bali yangruang, seperti sengketa penguasaan tematik lainnya. selanjutnya diberikan kepadalahan, batas wilayah, hingga perwakilan dari Kabupaten Badung,lahan-lahan yang sangat diminati “Oleh karena data sudah lengkap Kabupaten Bangli, Kabupatendiharapkan dapat terselesaikan dan diortorektifikasikan, pada Buleleng, Kabupaten Gianyar,dan membawa manfaat besar tahun 2016 ini sudah bisa dilakukan Kabupaten Jembrana, Kabupatenbagi terwujudnya penataan ruang penyelesaian Peta Desa oleh pihak Klungkung dan kabupaten KarangBali yang tertib dan nyaman. Hal ketiga”, jelasnya. Asem dan Kota Denpasar.ini terungkap dalam WorkshopGeospasial dengan Tema “Pemetaan Setelah sambutan Kepala BIG, Sementara dalam sesi paparanDesa untuk Mendukung Kebijakan acara dilanjutkan dengan sambutan kunci, Kepala Pusat Batas WilayahSatu Peta” yang digelar di Inna sekaligus membuka acara Workshop BIG, Tri Patmasari, menyebutkan,Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar oleh Gubernur Bali Made Mangku data yang diberikan oleh BIGpada 21 Oktober 2016. Workshop ini Pastika yang diwakili Kepala Badan tentang satelit resolusi tinggi dapatsekaligus sebagai bentuk dukungan Perencanaan Pembangunan Daerah membantu kepentingan bersamaterhadap pelaksanaan Perpres (Bappeda) Provinsi Bali, I Putu dalam memperbaiki perencanaanNomor 9/2016 tentang Percepatan Astawa. “Sebagaimana kita ketahui tata ruang kabupaten/kota dan tataPelaksanaan Kebijakan Satu Peta bersama, ketersediaan data dan ruang wilayah desa di Bali.pada Tingkat Ketelitian Peta Skala peta sangat jauh tertinggal sehingga1:50.000. seringkali rencana tata ruang yang Terkait Kebijakan Satu Peta, dihasilkan oleh pemerintah daerah Tri Patmasari menekankan bahwa Pada kesempatan tersebut juga tidak relevan terhadap kondisi hal ini menjadi sesuatu yangdirangkai dengan penyerahan Peta yang ada serta mempengaruhi sangat penting dan menjadi suatuTegak Citra Satelit Resolusi Tinggi terwujudnya perencanaan tata kebutuhan dalam penyelenggaraankepada provinsi, kabupaten/kota ruang yang berkualitas untuk jangka pemerintahan yang efisien danse-Bali oleh Kepala BIG, Priyadi panjang”, ungkap I Putu Astawa efektif. “One Map Policy ada karenaKardono. Dalam sambutannya, saat membacakan sambutan tertulis adanya tumpang tindih lahan,Priyadi Kardono menyampaikan Gubernur Bali. baik dari perizinan dan potensi lahannya”, tandasnya. (*)38 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Informasi WilayahKepala Badan Informasi Geospasial Dr. Priyadi Kardono, M.Sc, menyerahkan Peta Citra Wilayah pulau Bali kepada Kepala Bappeda ProvinsiBali, Ir. I Putu Astawa, MM. BIG Tuntaskan Pemetaan Desa se-Provinsi BaliPemerintah Provinsi terwujudnya perencanaan tata melakukan percepatan penataan dan Kabupaten/ ruang yang berkualitas untuk jangka batas desa dengan tagline “Ayo Kota se-Bali memiliki panjang.Data dan informasi juga Bangun Desa untuk Indonesia”. ekspektasi yang tinggi penting dan dibutuhkan untuk terhadap implementasi percepatan pembangunan desa, Untuk mendukung program kebijakan Satu Peta yang akan salah satunya dengan ketersedian Nawacita dan implementasi mengintegrasikan kebutuhan peta, Data dan Informasi Geospasial (IG). Permendagri Nomor 45/2016, diantaranya peta citra tegak, peta Peran Badan Informasi Geospasial BIG melalui Pusat Pemetaan Batas lahan, peta bencana dan lainnya (BIG) dalam hal pembangunan Wilayah (PPBW), terus berupaya yang mampu mengakselerasi desa diantaranya penetapan menuntaskan pembuatan garis terwujudnya perencanaan tata dan penegasan batas wilayah batas dengan delineasi desa ruang hingga pada rencana rinci administratif. Terkait batas desa, secara kartometrik di seluruh tata ruang. Selama ini ketersediaan fungsi BIG sebagai eksekutor. Dalam desa dan kelurahan yang tersebar data dan informasi geospasial kegiatan ini BIG memiliki peran di penjuru Tanah Air. Delineasi sangat jauh tertinggal sehingga memutahirkan status garis batas adalah penarikan garis batas seringkali rencana tata ruang yang 74.754 desa dan 8.430 kelurahan sementara suatu wilayah atau dihasilkan oleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. suatu negara di atas peta. Sejauh tidak relevan terhadap kondisi ini baru sebagian kecil delineasi yang ada serta mempengaruhi Oleh karena itu BIG mengajak yang telah dituntaskan dari 74.754 seluruh stakeholder terkait untuk desa dan 8.430 kelurahan yangVol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 39

Informasi WilayahFarid Yuniar, ST, M.Eng, Penanggung Jawab Kegiatan Pemetaan Bali Paket Tahapan delineasi garis batasI memberikan penjelasan tahapan delineasi batas desa dalam Temu Kerja secara kartometrik mencakup­Delineasi Batas Wilayah Administrasi Secara Katrometrik Menuju Desa pembuatan peta kerja, penarikan­Mandiri di Kabupaten Tabanan. garis batas desa di atas peta, penentuan titik kartometris, danada di Indonesia. Dari ribuan garis lainnya. Sedangkan penelitian penyajian peta penetapan batasbatas desa/kelurahan yang sudah dokumen meliputi penelusuran desa. Peta penetapan batas desadimutakhirkan PPBW, salah satunya bukti batas desa pada dokumen ditandatangani oleh masing-masingadalah seluruh desa dan keluarahan terkait batas desa untuk kepala desa dan disaksikan oleh Timdi Provinsi Bali yang meliputi dua mendapatkan indikasi awal garis Penetapan dan Penegasan Bataspaket kegiatan. Paket Kegiatan I batas. Desa (PPB Des) kabupaten/kota.mencakup Kabupaten Jembrana, “Setiap tahapan penetapan batasKabupaten Tabanan, Kabupaten Untuk pemilihan peta dasar, desa harus dituangkan dalam beritaBadung, Kabupaten Gianyar dan BIG menggunakan Peta Rupabumi acara terkait kesepakatan antardesaKota Denpasar sebanyak 359 Indonesia dan Citra Tegak Resolusi yang berbatasan”, ungkap Farid.desa/kelurahan. Sedangkan Paket Tinggi (CSRT) dengan resolusi 0,6Kegiatan II mencakup Kabupaten meter. Artinya, satu penampakan Setelah itu baru selanjutnyaBuleleng, Karang Asem, Bangli dan di bumi yang ukurannya 60x60 cm dilakukan pengesahan batas desa.Klungkung sebanyak 357 desa/ diwakili satu pixel sehingga objek Dalam pengesahan batas desa, Timkelurahan. di bumi dengan penampakan 2-5 Penetapan dan Penegasan Batas meter dapat dikenali. Sedangkan Desa (PPB Des) kabupaten/kota Penaggung Jawab Kegiatan I pembuatan garis batas di atas menyusun rancangan peraturanPemetaan Bali Paket I, Farid Yuniar, peta dilakukan dengan delineasi bupati/walikota tentang petamenjelaskan, proses penetapan garis batas secara kartometrik penetapan batas desa berdasarkanbatas desa di seluruh Provinsi atau penelusuran atau penarikan hasil penetapan batas desa. Tim PPBBali dilakukan melalui tahapan garis batas pada peta kerja dan Des kabupaten/kota menyampaikanpengumpulan dan penelitian pengukuran/perhitungan posisi rancangan peraturan bupati/dokumen, pemilihan peta dasar titik, garis, jarak dan luas cakupan wali kota tersebut kepada bupati/dan pembuatan garis batas di wilayah. Pembuatan garis batas walikota untuk ditetapkan menjadiatas peta. Pengumpulan dokumen dilakukan dengan menggunakan peraturan bupati/walikota tentangbatas mencakup dokumen yuridis peta dasar dan IG sebagai peta penetapan batas desa.pembentukan desa, dokumen pendukung di atas suatu peta dasarhistoris dan dokumen terkait yang disepakati. Farid menegaskan, dengan adanya peraturan bupati/walikota tentang peta batas desa, batas desa tidak lagi sekadar pemisah dari dua wilyah administrasi, namun menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. “Mungkin 10 tahun lalu desa tidak ada artinya, namun saat ini setiap desa berlomba-lomba untuk eksis”, tuturnya. Desa kini berlomba-lomba eksis mengingat adanya kucuran dana desa dari pemerintah. Setiap desa akan menerima dana desa berkisar Rp815 juta sampai Rp2,4 miliar atau rata-rata Rp1,15 miliar dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 46,98 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.40 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Informasi Wilayah Pengalokasian dana desa subak, baru mereka bersepakat”, kartometrik sekian, menuju titikdihitung berdasarkan jumlah tuturnya. kartometrik sekian, melewati tengahdesa dan dialokasikan dengan sungai dan lain-lain. Proses ini untukmemperhatikan jumlah penduduk, Tahapan Penetapan Batas Desa menjaga keakuratan garis batas yangangka kemiskinan, luas wilayah di Bali ditarik, sehingga keakuratan segmendan tingkat kesulitan geografis. batas desa sangat dipengaruhi oleh“Komponen penentuan dana desa Proses penetapan batas desa informasi yang diberikan oleh kepala10% terkait luas wilayah”, ungkap di Bali setidaknya menghabiskan desa.Farid. waktu sekitar dua bulan. Proses diawali dengan mencetak peta Peta desa setiap kepala desa Secara teori agar mendapat luas setiap desa yang ada di Bali yang masing-masing sudah memberiwilayah yang akurat harus ada batas oleh BIG dengan skala 1:10.000. garis batas merah bisa jadi berbedadesa yang jelas, sehingga dana yang Pada setiap peta yang sudah dengan peta desa yang dimiliki petaditerima setiap desa juga menjadi dicetak ditampilkan garis batas desa sebelahnya, karena garis batasakurat. Sedangkan tingkat kesulitan peta indikatif berwarna kuning. yang dibuat kepala desa adalahgeografis yang dimaksud meliputi Selanjutnya digelar sosialisasi menurut versi mereka masing-ketersediaan pelayanan dasar, yang dihadiri oleh para camat dan masing. Peta desa yang sudah dibuatkondisi infrastruktur, transportasi, seluruh kepala desa. Peta tersebut para kepala desa juga bisa berbedadan komunikasi desa ke kabupaten/ lalu dibagikan dan dijelaskan bahwa dengan garis batas indikatif yangkota. BIG akan melakukan sosialisasi atau diberikan BIG. Perbedaan garis batas penjelasan proses delineasi. Peta yang dibuat kepala desa dengan peta Secara teknis, kata Farid, tersebut kemudian dibawa pulang indikatif BIG atau berbeda antarpenarikan batas desa sangat mudah oleh para kepala desa. Sekitar dua sesama kepala desa selanjutnyadan dikuasai tenaga profesional pekan hingga satu bulan, masing- dimusyawarahkan. “Di lapanganBIG. Namun dengan fakta sosial masing kepala desa bersama batas desanya adalah jalan yangdi lapangan, bisa saja muncul warga diberi kesempatan untuk sudah kita pindahkan ke peta yangkendala yang membutuhkan menggambarkan garis batas desa kita bagikan. Menjadi menarikstrategi penyelesaian yang berbeda. menurut mereka dengan warna ketika satu desa menginginkan batasSaat melakukan delineasi di Bali, merah. wilayahnya jalan, sementara desamisalnya, di sana terdapat Desa Adat sebelahnya menginginkan sungai.dan Subak sebagai local wisdom Pada tahapan delineasi, kepala Itu yang kita sebut ketidaksepakatanBali yang terkait dengan batas desa per kecamatan bertemu dalam yang dituangkan dalam berita acara”,administrasi. Desa adat bisa saja satu tempat. Pada posisi pelaksanaan tuturnya.masuk wilayah administrasi satu pembuatan garis batas, kepala desadesa atau dua desa dan bisa juga satu tidak boleh sendirian tetapi harus Ketidaksepakatan tersebutdesa administrasi memiliki beberapa bersama atau disaksikan kepala akan disampaikan ke kabupaten,desa adat. “Local wisdom seperti itu desa sebelahnya. Hal ini agar terjadi sementara yang sudah disepakatisempat memunculkan perselisihan saling klarifikasi dalam penentuan akan dilengkapi dengan toponimdalam penetapan dan penegasan setiap segmen batas. Selain itu, (penamaan). Lalu ada berita acarabatas desa di antara sesama perbekel harus paham betul fitur apa yang kesepakatan yang kemudian(kepala desa)”, ungkap Farid. dilewati. Misalnya, Batas Desa A dan ditandatangani masing-masing B segmennya adalah jalan dan inilah kepala desa sebagai legalitas bahwa Untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di berita acara. Segmen telah dibuat peta secara benar yangtersebut, sebenarnya sudah batas yang dituangkan dalam melibatkan partisipasi masyarakat.diatur dalam Permendagri Nomor berita acara bisa mempunyai 4-5 “Sejatinya batas adalah kesepakatan.45/2016, dimana disebutkan segmen karena satu desa ada yang Siapa yang bersepakat? Yangbahwa penyelesaian perselisihan berbatasan dengan 4-5 desa. bersepakat adalah dua wilayahbatas desa antardesa dalam satu yang bersebelahan. BIG membantuwilayah kecamatan diselesaikan Contohnya Desa A Berbatasan kesepakatan itu bisa dibuktikansecara musyawarah/mufakat dengan Desa B, Desa C, Desa D dan dengan pemetaan”, tegas Farid.yang difasilitasi oleh camat dan Desa E. Dengan demikian untuk desadituangkan dalam berita acara. A akan ada ada segmen AB, AC, AD Setelah disepakati, peta-peta“Setelah kita berikan penjelasan dan AE. “Per segmen inilah yang tersebut dibawa BIG untuk di-scanbahwa batas desa yang kita buat harus disepakati masing-masing dan dilakukan SIG. Dengan SIG makaini adalah batas admistrasi, batas kepala desa”, jelas Farid. akan diketahui batas akhir yangadministrasi tidak akan merubah benar melalui penempatan titikstatus atau batas desa adat atau Disebutkan juga Batas Desa A kartometrik. (*) dan B melewati sungai dengan titikVol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 41

Galeri FotoKepala Badan Informasi Geospasial, Dr. Priyadi Kardono, M.Sc. (paling kanan) foto bersama dengan sejumlah peserta Science Camp usai acara upacara pembukaandi PGSP 8 Oktober 2016. Diantaranya, Wakil Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UniversitasGadjah Mada Prof. Dr. Suratman, dan sejumlah pramuka dari kwartir daerah di Kwartir Daerah Istimewa Yogyakarta. Science Camp ini sendiri merupakan kegiatanEdutainmanet untuk memperkenalkan pentingnya gumuk pasir dalam bingkai Museum at the night kepada para remaja. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama (PPKS)- BIG, Wiwin Ambarwulan BIG (tengah) berfoto dengan peserta Science Camp.Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Titiek Suparwati menyampaikan sambutan Salah satu penampilan bintang tamu Pesta Rakyat, Sastro Moeni yangdalam pembukaan Workshop Kepariwisataan Gumuk Pasir yang digelar pada 8 Oktober merupakan band humor dengan lagu-lagu jenaka. Pesta rakyat ini sendiri2016 lalu. Workshop ini merupakan salah satu Program Corporate Social Responsibility merupakan puncak dari rangkaian acara Festival Gumuk Pasir 2016.(CSR) sekaligus upaya membuka pengetahuan bagi masyarakat.42 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016

Galeri FotoDari kiri ke kanan: Pemateri Sarasehan Geomaritim Istimewa yang terdiri dari Salah satu moment Workshop Kepariwisataan Gumuk Pasir dengan pembicaraKanjeng Pangeran Haryo Wironegoro (Budayawan); Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Ec. Eko Bebek (kiri). Pelaku Kreatif di Yogyakarta (tengah) dan Prof. M. Baiquni(Asisten Keistimewaan Yogyakarta); Dr. Suprajaka, M.T. (BIG); dengan moderator I (Penggiat Dunia Pariwisata).Made Andi Arsana ST., M.E, Ph.D.Peserta jelajah Gumuk Pasir sedang mengerjakan kuis jelajah. Parangritis Geomaritime Science Park (PGSP) bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Donor Darah di kawasan PGSP pada 8 Oktober 2016.Parangtritis Geomaritime Science Park dalam salah satu agenda Festival Gumuk Pasir 2016 mengenalkan Gumuk Pasir Parangtritis kepada masyarakat denganmengadakan Jelajah Gumuk Pasir di kawasan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, para peserta Jelajah Gumuk Pasir dalam rangkaian Festival Gumuk Pasir 2016membentuk formasi FGP. Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016 - Majalah Geospasial Indonesia | 43

Atas Pelantikan BapakProf. HasanuddinZainal Abidinsebagai Kepala BadanInformasi GeospasialDi Aula Utama BIGCibinongPada Jumat,9 Desember 2016 44 | Majalah Geospasial Indonesia - Vol. 3 No. 3, September - Desember 2016