MIGRASI SOSIAL Publikasi Statistik Indonesia. Migrasi Risen Penyedia Informasi Recent Migration (RMR) Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Konsep dan Definisi Seseorang dikatakan sebagai migran Keterbatasan risen, yaitu apabila provinsi tempat Responden tidak dapat mengetahui atau tinggal lima tahun yang lalu berbeda mengingat nama kabupatrn/kota tempat dengan provinsi tempat tinggal sekarang dia dilahirkan, terutama bagi responden (pada saat pencacahan). yang sudah berumur tua dan kurang berpendidikan. Manfaat Angka migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui banyaknya penduduk yang tempat tinggal lima tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang. Rumus 1000 RMR : Recent Migartion Rate (Migrasi risen) Pd5 : Banyaknya penduduk yang provinsi tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya sekarang P : Jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu provinsi tujuan Interpretasi Semakin tinggi angka migrasi risen, maka jumlah penduduk yang tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan tempat tinggalnya lima tahun yang lalu semakin banyak. Sumber Data Sensus Penduduk, dan Survei Penduduk Antar Sensus. Level Penyajian Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 191
SOSIAL MIGRASI Keterbatasan Minimnya data migrasi, dimana data Migrasi Total migrasi dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Total Migration (AMT) Konsep dan Definisi Seseorang dikatakan sebagai migran total (MT) apabila provinsi tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang. Manfaat Angka migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui banyaknya penduduk yang tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang Rumus 1000 MT : Jumlah penduduk yang provinsi tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan provinsi tempat tinggal sebelumnya P : Jumlah penduduk pertengahan tahun Interpretasi Semakin tinggi angka migrasi total, maka jumlah penduduk yang tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan tempat tinggal sebelumnya semakin banyak. Sumber Data Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus. Level Penyajian Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Publikasi Statistik Indonesia. Penyedia Informasi Direktorat Statistik Kependudukandan Ketenagakerjaan. 192 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
Kemiskinan dan Ketimpangan 1
SOSIAL IPM 194 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KEMISKINAN SOSIAL GK : Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan (GK) GKM : Garis Kemiskinan Makanan Poverty Line GKNM : Garis Kemiskinan Nonmakanan Konsep dan Definisi GKM merupakan nilai pengeluaran Untuk mengukur kemiskinan, BPS kebutuhan minimum makanan yang menggunakan konsep kemampuan disetarakan dengan 2100 kilokalori per memenuhi kebutuhan dasar (basic needs kapita per hari. Paket komoditi approach). Konsep ini tidak hanya kebutuhan dasar makanan diwakili oleh digunakan oleh BPS tetapi juga oleh 52 jenis komoditi (padi‐padian, umbi‐ negara‐negara lain seperti Armenia, umbian, ikan, daging, telur dan susu, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, sayuran, kacang‐kacangan, buah‐buahan, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan minyak dan lemak, dan lain‐lain). pendekatan ini, kemiskinan dipandang Sementara GKNM adalah kebutuhan sebagai ketidakmampuan dari sisi minimum untuk perumahan, sandang, ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, dan kesehatan. Paket dasar makanan dan bukan makanan yang komoditi kebutuhan dasar non‐makanan diukur dari sisi pengeluaran yang diwakili oleh 51 jenis komoditi dikonseptualisasikan dengan Garis (kelompok pengeluaran) di perkotaan Kemiskinan (GK). GK merupakan dan 47 jenis komoditi (kelompok representasi dari jumlah rupiah minimum pengeluaran) di perdesaan. yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan Interpretasi yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu rupiah minimum yang dibutuhkan untuk Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM), memenuhi kebutuhan pokok minimum di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.Penduduk yang memiliki rata‐ rata pengeluaran konsumsi per kapita per Manfaat bulan di bawah garis kemiskinan Untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan dikategorikan sebagai penduduk miskin. persentase penduduk miskin (headcount index – P0), indeks kedalaman kemiskinan Sumber Data (poverty gap index – P1), dan indeks Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) keparahan kemiskinan (poverty severity Modul Konsumsi dan Kor serta Survei index – P2). Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD). Rumus GK = GKM + GKNM BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 195
SOSIAL KEMISKINAN lapangan kerja industri rokok tapi buat orang miskin, ini rugi,\" ungkapnya. Level Penyajian Nasional dan provinsi yang dibedakan Data BPS menunjukkan rokok kretek menurut wilayah perkotaan dan masuk dalam kategori komoditi makanan perdesaan. yang memberi sumbangan besar pada garis kemiskinan sebagai ambang batas Publikasi menentukan miskin atau tidaknya Analisis dan Penghitungan Tingkat seseorang. Kontribusinya mencapai 7,93 Kemiskinan, Data dan Informasi persen di perkotaan dan 5,9 persen di Kemiskinan, Statistik Indonesia, Laporan pedesaan. Kontribusi beras di tempat Data Bulanan Sosial Ekonomi, Data pertama sebesar 25,2 persen. Artinya, Strategis BPS, Perkembangan Beberapa orang miskin akan lebih mengutamakan Indikator Utama Sosial‐Ekonomi makan daripada hal lainnya. Indonesia. Sementara itu, kontribusi komoditi bukan Penyedia Informasi makanan juga tak kalah besarnya. Biaya perumahan memberikan kontribusi • Direktorat Analisis dan terbesar untuk garis kemiskinan, yaitu 8,43 persen di perkotaan dan 6,11 persen Pengembangan Statistik di pedesaan. Besaran kontribusinya diikuti oleh biaya listrik sebesar 3,3 • Direktorat Ketahanan Sosial. persen di perkotaan dan 1,87 di pedesaan. Keterbatasan Tidak memperhitungkan konsumsi Sumber: penduduk menurut jenis kelamin dan http://bisniskeuangan.kompas.com/read menurut umur. /2010/07/01/16102515/Rokok.Kretek. Dongkrak.Garis.Kemiskinan Implementasi JAKARTA, KOMPAS.com ‐ Garis kemiskinan naik sebesar 5,72 persen selama Maret 2009 hingga Maret 2010. Ambang batas kemiskinan yang semula berada di angka Rp 200.262 per kapita per bulan naik ke angka Rp 211.726 per kapita per bulan. Sumbangan terbesar datang dari beras, biaya perumahan dan rokok kretek. Dalam keterangan pers di kantornya, Kamis (1/7/2010), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan ketiganya merupakan kebutuhan yang tampaknya terus diupayakan oleh masyarakat miskin untuk dipenuhi. \"Ini dilematis ya, penerimaan negara juga dari cukai dan 196 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KEMISKINAN SOSIAL yang diperhitungkan dalam kebutuhan dasar. Persentase Penduduk Miskin Manfaat Headcount Index (HCI) – P0 Untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Konsep dan Definisi Headcount Index (HCI – P0) yaitu Rumus persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan. Headcount 1 Index secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan P0 : Headcount Index atau miskin. persentase penduduk miskin BPS melakukan penghitungan jumlah dan z : Garis Kemiskinan persentase penduduk miskin pertama yi : Rata‐rata pengeluaran per kali pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin kapita sebulan penduduk yang mencakup periode 1976‐1981 dengan berada di menggunakan data Survei Sosial Ekonomi bawah garis kemiskinan (i = 1, Nasional (Susenas) modul konsumsi. 2,…,q), yi < z Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS q : Banyaknya penduduk yang secara rutin mengeluarkan data jumlah berada di bawah garis dan persentase penduduk miskin yang kemiskinan disajikan menurut daerah perkotaan dan n : Jumlah penduduk perdesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data Interpretasi jumlah dan persentase penduduk miskin Angka yang ditunjukkan oleh HCI–P0 setiap tahun1. Sejak Desember 1998, menunjukkan proporsi penduduk miskin penghitungan penduduk miskin telah di suatu wilayah. Persentase penduduk menggunakan standar baru yang lebih miskin yang tinggi menunjukkan bahwa dinamis. Perbedaan standar baru ini tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga dengan standar sebelumnya (tahun 1996) tinggi. adalah pada perluasan cakupan komoditi Sumber Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor. 1Perlu diperhatikan bahwa Bank Dunia Level Penyajian juga mengeluarkan angka kemiskinan Nasional, provinsi, dan kabupaten yang (berdasarkan PurchasingPowerParity) dibedakan menurut wilayah perkotaan tetapi dengan konsep yang berbeda dan perdesaan. dengan BPS sehingga hasilnya berbeda dan tidak dapat diperbandingkan. Publikasi Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan, Data dan Informasi BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 197
SOSIAL KEMISKINAN Erisman mengatakan, jumlah dan persentase penduduk miskin di provinsi Kemiskinan, Statistik Indonesia, Laporan Kepulauan Riau pada periode Maret Data Bulanan Sosial Ekonomi, Data 2009‐Maret 2010 meningkat sebesar 361 Strategis BPS, Perkembangan Beberapa orang, yaitu dari 148.003 orang pada Indikator Utama Sosial‐Ekonomi tahun 2005 menjadi 148.364 orang pada Indonesia. tahun 2007. Penyedia Informasi Persentase penduduk miskin menurun dari 10,97 persen menjadi 10,30 persen • Direktorat Analisis dan pada periode yang sama. Jumlah penduduk miskin daerah pedesaan Pengembangan Statistik. menurun 6.382 orang dari 77.913 orang pada tahun 2005 menjadi 71.531 pada • Direktorat Ketahanan Sosial. tahun 2007. Keterbatasan Namun terjadi kenaikan jumlah Tidak dapat memperhitungkan intesitas penduduk miskin daerah perkotaan kemiskinan, tidak mengindikasikan untuk sebesar 6.743 orang yaitu dari 70.090 kedalamankemiskinan penduduk miskin orang pada tahun 2005 menjadi 76.833 tersebut atau seberapa parah tingkat orang pada tahun 2007. kemiskinan yang terjadi. Selian itu pesentase penduk miskin tidak berubah Peningkatan jumlah dan persentase jika penduduk di bawah garis kemiskinan penduduk miskin selama Juli 2005‐Maret menjadi lebih miskin. 2007 terjadi karena harga barang‐barang kebutuhan pokok selama periode Implementasi tersebut naik tinggi, yang digambarkan TANJUNGPINANG, KOMPAS.com ‐ Badan oleh inflasi umum sebesar 17,38 persen. Pusat Statistik provinsi Kepulauan Riau menyatakan, jumlah penduduk miskin di \"Hal itu menyebabkan penduduk yang wilayah tersebut meningkat 1.460 orang tergolong tidak miskin namun selama satu tahun terakhir. penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Kepri posisinya menjadi miskin,\" ujarnya. Erisman, Kamis (1/7/2010) mengatakan, jumlah penduduk yang berada di bawah Dia mengemukakan, besar kecilnya garis kemiskinan di Kepulauan Riau pada jumlah penduduk miskin sangat bulan Maret 2010 sebanyak 129.670 dipengaruhi oleh garis kemiskinan, orang (8,05 persen), mengalami kenaikan karena penduduk miskin adalah dibanding Maret 2009 yang hanya penduduk yang memiliki rata‐rata mencapai 128.210 orang (8,27 persen). pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. \"Selama periode Maret 2009 ‐ Maret 2010, penduduk miskin di daerah Selama Juli 2005‐Maret 2007 garis perdesaan berkurang 3.050 orang, kemiskinan naik sebesar 8,22 persen sementara di daerah perkotaan bertambah 4.500 orang,\" katanya di Tanjungpinang, ibu kota Kepri. 198 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KEMISKINAN SOSIAL yaitu dari Rp 215.803 per kapita per bulan pada 2005 menjadi Rp 233.532 per kapita per bulan pada 2007. Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinan naik sebesar 20,49 persen yaitu dari Rp 231.346 per kapita per bulan pada 2005 menjadi Rp 278.742 per kapita per bulan pada 2007. Untuk daerah pedesaan, garis kemiskinan naik sebesar 36,77 persen yaitu dari Rp 156.453 per kapita per bulan pada 2005 menjadi Rp 213.985 per kapita per bulan pada 2007. Dia mengemukakan, permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Sumber: http://regional.kompas.com/read/2010/ 07/01/17101747/BPS.Jumlah.Penduduk. Miskin.Meningkat BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 199
SOSIAL KEMISKINAN Interpretasi Penurunan nilai indeks Indeks Indeks Kedalaman Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan Kemiskinan bahwa rata‐rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati Poverty Gap Index – P1 garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga Konsep dan Definisi semakin menyempit. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata‐ Sumber Data rata kesenjangan pengeluaran masing‐ Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) masing penduduk miskin terhadap garis Modul Konsumsi dan Kor. kemiskinan. Level Penyajian Manfaat Nasional, provinsi, dan kabupaten yang dibedakan menurut wilayah perkotaan Nilai agregat dari poverty gap index dan perdesaan. menunjukkan biaya mengentaskan Publikasi Analisis dan Penghitungan Tingkat kemiskinan dengan membuat target Kemiskinan, Data dan Informasi Kemiskinan, Statistik Indonesia, Laporan transfer yang sempurna terhadap Data Bulanan Sosial Ekonomi, Data Strategis BPS, dan Perkembangan penduduk miskin dalam hal tidak adanya Beberapa Indikator Utama Sosial‐ Ekonomi Indonesia. biaya transaksi dan faktor penghambat. Penyedia Informasi Semakin kecil nilai poverty gap index, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik semakin besar potensi ekonomi untuk Direktorat Ketahanan Sosial. dana pengentasan kemiskinan Keterbatasan berdasarkan identifikasi karakteristik Tidak dapat memberikan gambaran yang meyakinkan mengenai perbedaan dalam penduduk miskin dan juga untuk target keparahan kemiskinan di antara penduduk miskin. sasaran bantuan dan program. Implementasi Rumus Jumlah penduduk miskin di bawah Garis Kemiskinan di Sumatera Utara (Sumut) 1 Maret 2010 sebesar 1.490.900 orang (11,31 persen). P1 : Poverty Gap Index atau Indeks Kedalaman Kemiskinan z : Garis Kemiskinan yi : Rata‐rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2,…,q), yi < z q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n : Jumlah penduduk 200 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KEMISKINAN SOSIAL Susenas Adapun Hasil Survei Sosial Ekonomi Demikian Kepala BPS Sumut Drs. Nasional (Susenas) Maret 2010 Alimuddin Sidabalok kepada wartawan menunjukkan jumlah penduduk miskin di dalam jumpapers di kantornya, Kamis provinsi Sumut sebanyak 1.490.900 (1/7). orang atau sebesar 11,31 persen terhadap jumlah penduduk seluruhnya. Dikatakannya, bila dibandingkan dengan penduduk miskin Maret 2009 berjumlah Kondisi ini masih lebih baik jika 1.499.700 orang (11,51 persen), berarti dibandingkan dengan tahun 2009 yang jumlah penduduk miskin di provinsi jumlah penduduk miskinnya sebanyak Sumut berkurang sebanyak 8.800 orang 1.499.700. atau persentasenya berkurang sebesar 0,20 poin. Dengan demikian, terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 8.800 Sedangkan selama periode Maret 2009– orang atau persentasenya berkurang Maret 2010, penduduk miskin di daerah sebesar 0,20 poin. perdesaan berkurang 9.800 orang (0,27 persen), sementara di daerah perkotaan Menurutnya, penurunan jumlah bertambah sekitar 1.000 orang namun penduduk miskin di Sumut persentasenya berkurang sebesar 0,11 mengindikasikan dampak dari program poin. pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah cukup berperan dalam Lebih lanjut diutarakannya, persentase menurunkan penduduk miskin di daerah penduduk miskin di daerah perkotaan ini. dan perdesaan tidak banyak berbeda. Jumlah penduduk miskin Sumatera Utara Pada Maret 2010, penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada berada di daerah perdesaan sebesar Maret 2010 sebanyak 801.900 orang dan 11,29 persen dan di daerah perkotaan di daerah perkotaan sebanyak 689.000 sebesar 11,34 persen. orang. Sementara itu, Sidabalok menyampaikan Jika dibandingkan dengan penduduk yang Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di tinggal di masing‐masing daerah, maka Sumut tahun 2010 meningkat dibanding persentase penduduk miskin di daerah tahun 2009 dari 0,50 menjadi 0,57. perdesaan sebesar 11,29 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar Demikian pula Indeks Kedalaman 11,34 persen. Kemiskinan (P1) angkanya mengalami peningkatan dari 1,92 tahun 2009 Dalam kesempatan itu juga menjadi 2,04 pada tahun 2010. dipaparkannya, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi \"Ini mengindikasikan rata‐rata garis kemiskinan, karena penduduk pengeluaran penduduk miskin cenderung miskin memiliki rata‐rata pengeluaran makin menjauhi garis kemiskinan dan tingkat ketimpangannya juga semakin besar,\" jelasnya. BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 201
SOSIAL KEMISKINAN per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan, tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Dikatakannya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di daerah perkotaan pada Maret 2010 lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan. Pada bulan Maret 2010, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 2,01 dan di daerah perdesaan mencapai 2,07. Adapun nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) untuk perkotaan sebesar 0,54 dan di daerah perdesaan mencapai 0,59. Sumber: http://www.indonesia.go.id/id/index.ph p?option=com_content&task=view&id=1 3025&Itemid=851 202 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KEMISKINAN SOSIAL Interpretasi Semakin tinggi nilai indeks, semakin Indeks Keparahan tinggi ketimpangan pengeluaran di antara Kemiskinan penduduk miskin. Poverty Severity Index – P2 Sumber Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Konsep dan Definisi Modul Konsumsi dan Kor. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index – P2) memberikan Level Penyajian gambaran mengenai penyebaran Nasional, provinsi, dan kabupaten yang pengeluaran di antara penduduk miskin. dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan Manfaat Ukuran ini memberikan informasi yang Publikasi saling melengkapi pada insiden Analisis dan Penghitungan Tingkat kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin Kemiskinan, Data dan Informasi terdapat kasus bahwa beberapa Kemiskinan, Statistik Indonesia, Laporan kelompok penduduk miskin memiliki Data Bulanan Sosial Ekonomi, Data insiden kemiskinan yang tinggi tetapi Strategis BPS, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial‐Ekonomi jurang kemiskinannya (poverty gap) Indonesia. rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang Penyedia Informasi rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Rumus • Direktorat Analisis dan 1 Pengembangan Statistik • Direktorat Ketahanan Sosial. P2 : Poverty Severity Index atau Keterbatasan Indeks Keparahan Kemiskinan Sulit diinterpretasikan secara tersendiri dan tidak memiliki suatu makna jika z : Garis Kemiskinan disajikan secara tersendiri, sehingga sangat informatif apabila disandingkan yi : Rata‐rata pengeluaran per dengan headcount index dan poverty gap kapita sebulan penduduk yang index. berada di Implementasi bawah garis kemiskinan (i = 1, Lihat implementasi Indeks Kedalaman 2,…,q), yi < z Kemiskinan. q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n : Jumlah penduduk BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 203
SOSIAL KEMISKINAN presentase penduduk tanpa akses terhadap air bersih (P31), presentase Indeks Kemiskinan Manusia penduduk yang tidak memiliki akses ke (IKM) sarana kesehatan (P32), presentase anak balita dengan status gizi kurang (P33). The Human Poverty Index (HPI) Dimana: 1 Konsep dan Definisi 3 3 IKM adalah indeks komposit yang mengukur derivasi (keterbelakangan 13 manusia) dalam tiga dimensi : lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup Interpretasi layak. IKM ini mengartikan tingkatan Nilai IKM berkisar antara 0‐100. Semakin status kemiskinan manusia di suatu tinggi nilai IKM menunjukkan wilayah tingkat/derajat kemiskinan penduduk disuatu wilayah semaikin tinggi. Manfaat Klasifikasiyang dikeluarkan oleh UNDP Untuk mempermudah perbandingan sendiri membagi tingkat‐tingkat antar wilayah maupun Negara.Untuk kemiskinan suatu daerah ke dalam 4 melihat kecenderungan tingkat klasifikasi derajat kemiskinan. Empat kemiskinan di suatu wilayah. Tingkatan klasifikasi tersebut yaitu : klasifikasi status kemiskinan tersebut bisa menjadi rendah dengan nilai IKM kurang dari 10, alat ukur yang berfungsi sebagai patokan klasifikasi menengah rendah dengan nilai dasar perencanaan jika dibandingkan IKM 10 – 25, klasifikasi menengah tinggi antar waktu untuk memberikan dengan nilai IKM 25 – 40, dan klasifikasi gambaran kemajuan setelah suatu tinggi dengan nilai IKM lebih dari 40. periode atau perbandingan antar wilayah untuk memberikan gambaran tentang Sumber Data tingkat kemajuan suatu wilayah relatif Susenas Kor dan Modul Konsumsi, Sensus terhadap wilayah lain. Penduduk, SUPAS. Metode Penghitungan Level Penyajian Indeks ini disusun dari tiga indikator: Nasional, provinsi, dan kabupaten. penduduk yang diperkirakan tidak berumur panjang, ketertinggalan dalam Publikasi pendidikan dan akses terhadap Laporan Pembangunan Manusia, Laporan pelayanan dasar. Indikator pertama Akhir Indikator KesejahteraanRakyat. dihitung dengan peluang suatu populasi untuk tidak bertahan hidup sampai umur Keterbatasan 40 tahunan (P1), indikator kedua diukur IKM bukanlah indeks yang berdasarkan dengan angka buta huruf umur dewasa “hitung kepala”. Jadi angka IKM 22,7% (15 tahun keatas) (P2), keterbatasan tidaklah berarti bahwa 22,7% dari akses terhadap pelayanan dasar (P3). Keterbatasan terhadap layanan kesehatan terbagi menjadi 3 variabel yaitu 204 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KEMISKINAN hidup dalam kemiskinan SOSIAL kemiskinan nasional yang mempunyai nilai IKM 25,2. Dengan nilai IKM seperti penduduk itu, berdasarkan klasifikasi yang manusia. diberikan oleh UNDP, derajat kemiskinan penduduk Jawa Barat berada pada Implementasi klasifikasi menengah tinggi. Hal tersebut Nilai IKM untuk pronpinsi Jawa Barat menunjukan bahwa tingkat kemiskinan meningkat dari 26,3 pada tahun 1995 penduduk Jawa Barat relatif masih tinggi menjadi 26,9 pada tahun 1998. Selain dan tentunya diperlukan kerja keras peningkatan tersebut, yang lebih menyedihkan tingkat kemiskinan di Jawa untuk mengentaskannya. Barat ternyata lebih tinggi dari tingkat BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 205
SOSIAL KEMISKINAN • jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 Ketimpangan Pendapatan persen terendah terhadap total (Ukuran Bank Dunia) pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan Konsep dan Definisi ketimpangan pendapatan rendah. Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan Sumber Data Ekonomi Nasional besarnya pendapatan: 40% penduduk Survei Sosial dengan pendapatan rendah, 40% (Susenas). penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan Level Penyajian tinggi. ‐ Manfaat Publikasi dan Digunakan untuk mengukur tingkat Statistik Indonesia, Analisis ketimpangan pendapatan. Penghitungan Tingkat Kemiskinan. Rumus Penyedia Informasi Ketimpangan pendapatan diukur dengan Direktorat Analisis dan Pengembangan menghitung persentase jumlah Statistik. pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah Keterbatasan dibandingkan total pendapatan seluruh ‐ penduduk. Interpretasi Implementasi Kategori ketimpangan ditentukan dengan Contoh ada pada salah satu publikasi BPS. menggunakan kriteria seperti berikut: • jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi; • jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12‐17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah; 206 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KEMISKINAN Rumus SOSIAL 1 GR : Koefisien Gini Koefisien Gini fpi : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke‐i Gini Ratio Fci : frekuensi kumulatif dari total Konsep dan Definisi pengeluaran dalam kelas Koefisien Gini didasarkan pada kurva pengeluaran ke‐i Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan Fci‐1 : frekuensi kumulatif dari total distribusi dari suatu variabel tertentu pengeluaran dalam kelas (misalnya pendapatan) dengan distribusi pengeluaran ke (i‐1) uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Interpretasi Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Sumber Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Level Penyajian Nasional dan provinsi. Publikasi Garis diagonal mewakili pemerataan Analisis dan Penghitungan Tingkat sempurna. Koefisien Gini didefinisikan Kemiskinan; Perkembangan Beberapa sebagai A/(A+B), dimana A dan B seperti Indikator Utama Sosial‐Ekonomi yang ditunjukkan pada grafik. Jika A=0 Indonesia; Analisis Kemiskinan, koefisien Gini bernilai 0 yang berarti Ketenagakerjaan, dan Distribusi pemerataan sempurna, sedangkan jika Pendapatan. B=0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang Penyedia Informasi berarti ketimpangan sempurna. Direktorat Analisis dan Pengembangan Manfaat Statistik. Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara Keterbatasan Pengukuran dengan menggunakan menyeluruh. Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan kerena penurunan BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 207
SOSIAL KEMISKINAN distribusi Kendati lebih baik dibandingkan dengan konsisten tahun sebelumnya yang sebesar 0,37, ketimpangan (perbaikan tetapi Rasio Gini 2009 tidak cukup baik insiden jika dibandingkan 2005 yang hanya 0,34. pendapatan) selalu tidak dengan bertambahnya kemiskinan. Implementasi \"Jika data [Rasio Gini BPS] itu memang JAKARTA (Bisnis.com): Pemerataan riil tentu harus disyukuri karena berarti ekonomi melalui penciptaan lapangan kualitas pembangunan menjadi lebih kerja masih menjadi pekerjaan rumah bagus,” ujar Erani. bagi pemerintah ke depan menyusul ketimpangan pendapatan masyarakat Wynandin Imawan, Direktur Statistik yang masih cukup besar sampai saat ini. Ketahanan Sosial BPS, menjelaskan jika Ahmad Erani Yustika, Ekonom Institute for Development of Economic and diukur dari tingkat pendapatan Finance (Indef), menuturkan salah satu penyebab utama timpangnya pendapatan masyarakat, tingkat rasio gini sebesar masyarakat selama ini adalah karena kesenjangan yang cukup besar antara 0,36 menggambarkan betapa sektor usaha tradable dan nontradable. ketimpangan ekonomi masih terjadi pada Padahal, sebuah pembangunan bisa dikatakan berhasil bila pengangguran, 2009. kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan bisa dikurangi. Kendati lebih rendah dibandingkan rasio gini 2008 yang sebesar 0,37, tetapi secara \"Untuk itu, pemerintah ke depan harus umum terjadi peningkatan dar tahun ke memprioritaskan sektor pertanian dan tahun. industri sebagai lokomotif pembangunan, sehingga memiliki dampak yang besar \"Tentu ada ketimpangan, tetapi karena terhada penciptaan lapangan kerja, survei ini dilakukan pada Maret 2009 pegurangan kemsikinan dan ketimpangan yang kebetulan berdekatan dengan pendapatan. Strategi inilah yang harus pemilihan umum, maka ada efeknya dikawal,” jelasnya kepada Bisnis.com tadi terhadap konsumsi masyarakat karena malam. banyaknya pengeluaran,” jelas dia kepada Bisnis.com siang ini. Data Gini Rasio Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan Menurut Wynandin, Rasio Gini pendapatan masyarakat pada tahun lalu sebesar 0,36 yang memperhitungkan data merupakan satu ukuran ketimpangan pengeluaran individu per kapita per bulan yang di kota (0,36) dan di desa pendapatan penduduk secara (0,29). menyeluruh yang didasarkan pada kurva Lorenz, yakni kurva dua dimensi antara distribusi penduduk dan distribusi pengeluaran per kapita. Semakin rasionya mendekati angka 1, maka tingkat ketimpangan ekonomi kian tinggi dan merata, dan sebaliknya. Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010‐2014 menyatakan selama periode 208 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KEMISKINAN SOSIAL 2005‐2009, angkatan kerja bertambah 1,99 juta per tahun, sementara kesempatan kerja yang tercipta sebesar 2,73 juta per tahun. Dengan demikian, jumlah pengangguran dapat diturunkan, dari 10,25 juta pada Agustus 2004 menjadi 8,96 juta pada Agustus 2009, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9,86% menjadi 7,87%. Berangkat dari keberhasilan tersebut, pemerintah akan terus menekan tingkat pengangguran menjadi 7,6% pada 2010 dan menajdi sekitar 5%‐6% pada 2014. Sementara itu, jumlah orang miskin juga diklaim turun, dari 35,1 juta pada Maret 2005 menjadi 32,53 juta pada Maret 2009 dan tingkat kemiskinan turun dari 15,97% menjadi 14,15%. Pada 2010, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan secara absolut menjadi 12‐13,5% dan menjadi 8‐ 10% pada 2014 seiring dengan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. (wiw) Sumber: http://web.bisnis.com/keuangan/1id163 087.html BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 209
SOSIAL KEMISKINAN 210 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
Ketenagakerjaan 1
SOSIAL KEMISKINAN 212 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KETENAGAKERJAAN SOSIAL Interpretasi Semakin tinggi jumlah angkatan kerja Angkatan Kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Labor Force Sumber Data Konsep dan Definisi Sakernas, Susenas, Supas, dan Sensus Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) Penduduk. yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan Level Penyajian pengangguran. Nasional, provinsi, dan kabupaten. Manfaat Publikasi Indikator ini bermanfaat untuk Inkesra, Statistik Indonesia, dan Keadaan mengetahui jumlah penduduk yang Angkatan Kerja Indonesia. berpotensi untuk bekerja. Penyedia Informasi Rumus Direktorat Statistik Kependudukan dan Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas Ketenagakerjaan. yg bekerja + Jumlah Penduduk umur 15 tahun keatas yang pengangguran. Keterbatasan Tidak bisa mencakup pekerja anak, karena batasannya penduduk usia bekerja adalah 15 tahun ke atas. Implementasi Jumlah Angkatan Kerja di Indonesia Bulan Februari Tahun 2005‐2010 (Juta Orang) Pembangunan ekonomi atau lebih pembangunan ekonomi akan dapat tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya ditingkatkan produktivias dan pembangunan manusia. Melalui pendapatan penduduk dengan terciptanya kesempatan kerja. BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 213
SOSIAL KETENAGAKERJAAN Dari sisi ketenagakerjaan, dinamika pertumbuhan ekonomi akan disertai pula oleh transformasi struktur ketenagakerjaan baik dari sisi lapangan pekerjaan, status maupun jenis pekerjaan. Transformasi struktur ketenagakerjaan juga dipengaruhi oleh kondisi persediaan tenaga kerja (sisi supply) yang berasal dari output sektor pendidikan yang masuk ke dalam pasar kerja. Selama periode 2005 sampai 2010 jumlah penduduk angkatan kerja bergerak dari 105,8 juta jiwa menjadi 116 juta jiwa pada Februari 2010 atau rata‐rata bertambah 2,04 juta jiwa pertahun. Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2010 bertambah 2,17 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2009 sebesar 113,83 juta orang atau bertambah 2,26 juta orang dibanding Februari 2009 sebesar 113,74 juta orang. Kenaikan jumlah angkatan kerja tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu naik sebesar 3,35 juta jiwa dibandingan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2007. Sumber: Indikator Ekonomi 214 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KETENAGAKERJAAN SOSIAL mereka seperti penambahan balai latihan kerja. Setengah Penganggur Sumber Data Underemployment Sakernas, Susenas , dan Sensus Penduduk. Konsep dan Definisi Mereka yang bekerja di bawah jam kerja Level Penyajian normal (kurang dari 35 jam seminggu). Nasional, provinsi, dan kabupaten. Manfaat Publikasi Proporsi jumlah penduduk setengah Inkesra, Statistik Indonesia, dan Keadaan pengangguran bermanfaat untuk Angkatan Kerja Indonesia. dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, Penyedia Informasi kegunaan, dan produktivitas pekerja. Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Rumus Indikator ini dapat dihitung dengan cara Keterbatasan membandingkan antara jumlah penduduk ‐ yang termasuk dalam angkatan kerja dan sedang bekerja tetapi dengan jam kerja di Implementasi bawah normal (kurang dari 35 jam per Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minggu) dengan jumlah penduduk yang angka pengangguran terbuka di termasuk dalam angkatan kerja. Indonesia selama Februari 2009 turun menjadi 8,14%. Meski demikian, angka Tingkat setengah pengangguran: setengah pengangguran selama pada bulan yang sama naik jadi 31,36%.Angka 100 pengangguran terbuka di Indonesia selama Februari 2009 tercatat turun A : Jumlah pekerja yang bekerja kurang menjadi 8,14% dibandingkan pada dari jam kerja normal Agustus 2008, angka pengangguran terbuka mencapai 8,39% dan pada AK : Jumlah angkatan kerja Februari 2008 sebesar 8,46%, kata Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, Interpretasi Jumat (15/5).Menurutnya, jumlah Semakin tinggi tingkat setengah pengangur pada Februari 2009 pengangguran maka semakin rendah mengalami penurunan sekitar 130 ribu tingkat utilisasi pekerja dan orang jika dibandingkan Agustus 2008, produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan dan mengalami penurunan 170 ribu mereka pun rendah dan tidak ada orang jika dibanding keadaan Februari jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering 2008.Meski demikian, angka setengah terjadi di sektor informal yang rentan pengangguran pada Februari 2009 terhadap kelangsungan pekerja, meningkat menjadi 31,36 juta bila pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial. Sehingga pemerintah BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 215 perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan bekerja
SOSIAL KETENAGAKERJAAN dibandingkan dengan angka 31,09 juta di Agustus 2008 dan 30,64 juta pada Februari tahun yang sama. Komposisi setengah pengangguran yang terpaksa pada Februari 2009 adalah 15 juta, naik dibandingkan Agustus 2008 yang mencapai 14,92 juta. Secara year on year (y‐o‐y) naik dibandingkan Februari 2008 14,60 juta.Sementara untuk setengah pengangguran sukarela pada Februari mencapai 16,36 juta. Jumlah tersebut naik dibandingkan Agustus 2008 16,17 juta dan juga baik dibandingkan Februari 2008 yang berada di level 16,5 juta, tuturnya. Sumber: http://www.lintasberita.com/go/595081 Diakses Tanggal 18 November 2010 216 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KETENAGAKERJAAN SOSIAL Penyedia Informasi Direktorat Statistik Kependudukan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Ketenagakerjaan. Kerja (TPAK) Keterbatasan Labor Force Participation Rate ‐ Konsep dan Definisi Implementasi Persentase angkatan kerja terhadap Jakarta, 17/7/2007 (Kominfo – penduduk usia kerja. Newsroom) – Dalam satu tahun terakhir memang terjadi peningkatan jumlah Manfaat tenaga kerja yang bekerja dan Untuk melihat penduduk yang potensial menurunnya angka pengangguran, untuk dapat memproduksi barang dan namun tingkat partisipasi angkatan kerja jasa. (TPAK) posisi Februari 2007 mencapai 66,60 persen berada sedikit di bawah Rumus TPAK Februari 2006 sebesar 66,74 persen. AK 100 Pelaksana Humas Badan Pusat Statistik AK : Jumlah angkatan kerja (bekerja (BPS) Mimin Karmiati S.Si, MS di Jakarta, dan menganggur) Selasa, menjelaskan menurunnya TPAK tersebut terjadi karena peningkatan P15+ : Jumlah penduduk usia 15+ jumlah tenaga kerja dan penurunan pengangguran secara signifikan hanya Interpretasi terjadi pada kaum perempuan. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia “Sehingga walaupun TPAK Februari 2007 kerja yang sesungguhnya terlibat, atau sedikit dibawah TPAK Februari 2006, berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan namun dalam periode yang sama terjadi produktif yaitu memproduksi barang dan peningkatan TPAK perempuan”, kata jasa, dalam kurun waktu tertentu. Dari Mimin. data SP 2000 terlihat bahwa penduduk yang berusia 15‐19 tahun memiliki TPAK TPAK menurut Survei Angkatan Kerja yang terendah sedangkan mereka yang Nasional (Sakernas) mengindikasikan berusia 45‐49 tahun memiliki TPAK yang besarnya penduduk usia kerja (15 tahun tertinggi. ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Sumber Data Sakernas. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan Level Penyajian pengangguran) terhadap jumlah Nasional, provinsi, dan kabupaten. penduduk usia kerja. Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, Statistik Indonesia, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia. BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 217
SOSIAL KETENAGAKERJAAN Sumber: http://www.depkominfo.go.id/berita/be rita‐utama‐berita/partisipasi‐angkatan‐ kerja‐mencapai‐6660‐persen/ Diakses tanggal :18 November 2010. 218 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KETENAGAKERJAAN SOSIAL Publikasi Inkesra, MDG, Statistik Indonesia, Tingkat Pengangguran Keadaan Angkatan Kerja Indonesia. Terbuka (TPT) Penyedia Informasi Unemployment Rate Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Konsep dan Definisi Persentase penduduk: yang mencari Keterbatasan pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, ‐ yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan Implementasi pekerjaan, yang sudah mempunyai Di tengah krisis keuangan global, tingkat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari pengangguran terbuka (TPT) di provinsi sejumlah angkatan kerja yang ada. Jawa Timur menunjukkan angka yang terus menurun. Pada tahun 2008 , TPT Manfaat menunjukkan penurunan yang signifikan Untuk melihat keterjangkauan pekerjaan menjadi 6,42 persen dari sebelumnya (kesempatan kerja). sebesar 8,19 persen pada tahun 2007 lalu. Rumus Jumlah pengangguran 100 TPT Jumlah angkatan kerja Gubernur Jawa Timur Soekarwo memaparkan dari tahun 2003 , TPT di Interpretasi provinsi Jawa Timur menunjukkan tren Besarnya angka pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2003 , angka TPT mempunyai implikasi sosial yang luas mencapai 6,43 persen, tahun 2004 karena mereka yang tidak bekerja tidak mencapai 8,68 persen, tahun 2005 mempunyai pendapatan. Semakin tinggi mencapai 7,69 persen, tahun 2006 angka pengangguran terbuka maka mencapai 8,51 persen. semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya \"Data tersebut menjelaskan bahwa kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah perkembangan tingkat pengangguran angka pengangguran terbuka maka terbuka menunjukkan angka yang terus semakin stabil kondisi sosial dalam menurun dari tahun ke tahun,\" kata masyarakat. Sangatlah tepat jika Soekarwo, di sela Sidang Tahunan Asian pemerintah seringkali menjadikan Development Bank (ADB) ke‐42, di The indikator ini sebagai tolok ukur Westine, Nusa Dua, Bali, Senin (4/5). keberhasilan pembangunan. Menurut Soekarwo, angka TPT yang Sumber Data menunjukkan penurunan tersebut dipicu Sakernas, Susenas, dan Sensus Penduduk. oleh banyaknya kebijakan pemerintah yang berorientasi mendorong sektor riil Level Penyajian dan kemudahan berusaha. \"Kami Nasional, provinsi, dan kabupaten. BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 219
SOSIAL KETENAGAKERJAAN melakukan banyak kebijakan untuk mengantisipasi krisis global,\" tuturnya. Selain itu, ia melanjutkan angka kemiskinan juga menunjukkan penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2008 mencapai 17,07 persen atau turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 19,80 persen. Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read /2009/05/04/22565049/tingkat.pengan gguran.terbuka.di.jawa.timur.turun Diakses tanggal 18 November 2010. 220 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KETENAGAKERJAAN SOSIAL Tingkat Kesempatan Kerja Konsep dan Definisi Peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Manfaat Menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Rumus TKK Jumlah penduduk bekerja 100 Jumlah angkatan kerja Interpretasi Peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah. Sumber Data Sakernas, Susenas, dan Sensus Penduduk. Level Penyajian Nasional, provinsi, dan kabupaten. Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat, MDG, Statistik Indonesia, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia. Penyedia Informasi Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Keterbatasan ‐ BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 221
SOSIAL KETENAGAKERJAAN : Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun keatas) Rasio Ketergantungan : Jumlah Penduduk Usia Dependency Ratio Produktif (15‐64 tahun) Konsep dan Definisi Interpretasi Rasio Ketergantungan nma(Dependency Misalnya rasio ketergantungan adalah Ratio)adalah perbandingan antara jumlah sebesar 54,7 persen, artinya setiap 100 penduduk berumur 0‐14 tahun, ditambah orang yang berusia kerja (dianggap dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas produktif) mempunyai tanggungan (keduanya disebut dengan bukan sebanyak 55 orang yang belum produktif angkatan kerja) dibandingkan dengan dan dianggap tidak produktif lagi. jumlah penduduk usia 15‐64 tahun (angkatan kerja). Sumber Data Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Manfaat Sensus (SUPAS). Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang Level Penyajian secara kasar dapat menunjukkan keadaan Nasional dan provinsi. ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang Publikasi berkembang. Dependency ratio Statistik Indonesia, Daerah Dalam Angka. merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin Penyedia Informasi tingginya persentase dependency ratio Direktorat Statistik Kependudukan dan menunjukkan semakin tingginya beban Ketenagakerjaan . yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup Implementasi penduduk yang belum produktif dan ‐ tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rumus 100 RK : Rasio ketergantungan : Jumlah Penduduk Usia Muda (0‐14 tahun) 222 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KETENAGAKERJAAN SOSIAL Publikasi Statistik konstruksi. Rata‐Rata Upah Harian Buruh Bangunan Penyedia Informasi Direktorat Statistik Industri. Konsep dan Definisi Rata‐rata upah yang dibayarkan Keterbatasan perusahaan kepada pekerja harian lepas Data di tiap perusahaan (responden) sulit (seluruh pekerja yang terlibat langsung diperoleh. dengan proyek, dengan status sebagai pekerja tidak tetap yang dibayar sesuai Implementasi dengan banyaknya hari bekerja dengan JAKARTA ‐ Upah nominal harian buruh sistem upah harian) yang bekerja pada tani Nasional pada Februari 2010 naik proyek konstruksi. sebesar 0,56 persen dibanding upah Januari 2010, yaitu dari Rp37.426 Manfaat menjadi Rp37.637 per hari. Secara riil Untuk mengetahui tingkat upah harian mengalami penurunan sebesar 0,33 buruh bangunan di tiap provinsi. persen. Rumus Hal tersebut diungkapkan Kepala badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan, saat ditemui wartawan dalam konferensi pres, di Gedung BPS, Jakarta, Kamis RUHBB : Rata‐rata upah harian buruh (1/4/2010). Upah nominal harian buruh bangunan. bangunan (tukang bukan mandor) pada Maret 2010 naik 0,24 persen dibanding : Jumlah upah yang dibayarkan upah Februari 2010, yaitu dari Rp56.864 kepada pekerja lapangan menjadi Rp56.998 per hari. Secara riil harian lepas menurut provinsi. naik sebesar 0,38 persen. : Jumlah orang‐hari pekerja Upah nominal bulanan buruh industri lapangan harian lepas pada triwulan III 2009 naik sebesar 3,33 menurut provinsi. persen dibanding upah triwulan II 2009 yaitu dari Rp1.119.196 menjadi Interpretasi Rp1.156.492, secara riil naik 1,41 persen. Misal: rata‐rata upah harian buruh Dibanding upah triwulan III 2008 (year bangunan pada maret 2010 adalah Rp on year), upah nominal naik 5,32 persen. 56.864. Sebelumnya, BPS mencatatkan upah buruh tani Indonesia secara riil pada Maksudnya: Setiap buruh bangunandi Januari 2010 turun 0,78 persen menjadi Indonesia secara rata‐rata mendapatkan Rp29.997 per hari dari sebelumnya upah sebesar Rp 56.864 per hari. Rp30.233 pada Desember 2009. Hal tersebut berkaitan dengan nilai tukar Sumber Data Survei tahunan perusahaan konstruksi. Level Penyajian Provinsi. BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 223
SOSIAL KETENAGAKERJAAN petani nasional yang disurvei BPS turun 0,01 persen dibanding bulan sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan secara nominal, rata‐rata upah harian buruh nasional Januari 2010 naik 0,32 persen dibanding Desember 2009 yang hanya Rp37.305 per hari. Perubahan riil yang dimaksud adalah menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima oleh buruh, baik itu buruh tani, buruh informasl, perkotaan, atau buruh industri. Mereka yang masuk disurvei adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Selain petani, nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Februari 2010 naik 0,52 persen dibanding upah Januari 2010 yaitu dari Rp56.570 menjadi Rp56.864. 224 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
KETENAGAKERJAAN SOSIAL Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Padi 2008, update RUHBT Jagung Rata‐Rata Upah Harian didapat dari Survei Struktur Ongkos Buruh Tani Usaha Tani Tanaman Jagung 2009, dan update RUHBT Kedelai didapat dari Konsep dan Definisi Survei Struktur Ongkos Usaha Tani Rata‐rata upah yang dibayarkan kepada Tanaman Kedelai 2010. orang yang bekerja di sektor pertanian yaitu yang bekerja pada orang Level Penyajian lain/perusahaan yang jenis pekerjaannya Provinsi. masih erat dengan kegiatan pertanian atas dasar balas jasa dengan Publikasi mendapatkan upah/gaji dalam bentuk Untuk mendapatkan informasi RUHBT uang/barang yang diterima secara harian. untuk semua sektor menggunakan publikasi Sensus Pertanian 2003 Struktur Manfaat Ongkos Usaha Pertanian, sedangkan Untuk mengetahui tingkat upah harian untuk mendapatkan informasi update buruh tani per provinsi. RUHBT khusus untuk komoditi Padi menggunakan publikasi Struktur Ongkos Rumus Usaha Tani Tanaman Padi 2008, untuk mengetahui update RUHBT komoditi Jagung menggunakan publikasi Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Jagung 2009 RUHBT : Rata‐rata upah harian buruh dan untuk mengetahui update RUHBT tani komoditi Kedelai menggunakan publikasi Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman : Total upah yang dibayarkan Kedelai 2010. kepada buruh tani harian di suatu wilayah Penyedia Informasi Direktorat Statistik Tanaman Pangan, : Jumlah orang‐hariburuh tani Hortikultura, dan Perkebunan. hariandi suatu wiayah Keterbatasan Interpretasi Penyajian indikator hanya sampai pada Misalkan rata‐rata upah harian buruh tani level provinsi. di provinsi Jawa Tengah pada Maret 2010 adalah Rp 50.554. Informasi up‐date RUHBT komoditi padi hanya mencakup 15 sampel provinsi, up‐ Maksudnya adalah bahwa setiap buruh date RUHBT komoditi jagung hanya tanidi provinsi Jawa Tengah secara rata‐ menggunakan 15 sampel provinsi, dan rata mendapatkan upah sebesar Rp up‐date RUHBT komoditi kedelai hanya 50.554. per hari. menggunakan 9 sampel provinsi. Sumber Data Untuk mengetahui informasi RUHBT untuk semua sektor didapat dari Sensus Pertanian 2003, Sedangkan informasi up dateRUHBT padi didapat dari Survei BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 225
SOSIAL KETENAGAKERJAAN yang diterima oleh buruh, baik itu buruh Implementasi tani, buruh informasl, perkotaan, atau JAKARTA ‐ Upah nominal harian buruh tani Nasional pada Februari 2010 naik buruh industri. Mereka yang masuk sebesar 0,56 persen dibanding upah Januari 2010, yaitu dari Rp37.426 disurvei adalah kelompok masyarakat menjadi Rp37.637 per hari. Secara riil mengalami penurunan sebesar 0,33 berpenghasilan rendah. persen. Selain petani, nominal harian buruh Hal tersebut diungkapkan Kepala badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan, bangunan (tukang bukan mandor) pada saat ditemui wartawan dalam konferensi pres, di Gedung BPS, Jakarta, Kamis Februari 2010 naik 0,52 persen (1/4/2010). Upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada dibanding upah Januari 2010 yaitu dari Maret 2010 naik 0,24 persen dibanding upah Februari 2010, yaitu dari Rp56.864 Rp56.570 menjadi Rp 56.864. menjadi Rp56.998 per hari. Secara riil naik sebesar 0,38 persen. Sumber: Upah nominal bulanan buruh industri http://economy.okezone.com/index.php/ pada triwulan III 2009 naik sebesar 3,33 ReadStory/2010/04/01/320/318412/up persen dibanding upah triwulan II 2009 ah‐petani‐ri‐cuma‐dibayar‐rp37‐637‐hari yaitu dari Rp1.119.196 menjadi Rp1.156.492, secara riil naik 1,41 persen. Dibanding upah triwulan III 2008 (year on year), upah nominal naik 5,32 persen. Sebelumnya, BPS mencatatkan upah buruh tani Indonesia secara riil pada Januari 2010 turun 0,78 persen menjadi Rp29.997 per hari dari sebelumnya Rp30.233 pada Desember 2009. Hal tersebut berkaitan dengan nilai tukar petani nasional yang disurvei BPS turun 0,01 persen dibanding bulan sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan secara nominal, rata‐rata upah harian buruh nasional Januari 2010 naik 0,32 persen dibanding Desember 2009 yang hanya Rp37.305 per hari. Perubahan riil yang dimaksud adalah menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan 226 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
Pembangunan Manusia 1
SOSIAL KETENAGAKERJAAN 228 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
PEMBANGUNAN MANUSIA SOSIAL Komponen Maks. Min. Ket. IPM Indeks Pembangunan (2) (3) (4) Manusia (IPM) (1) 85 25 UNDP 100 0 UNDP Human Development Index (HDI) AHH 15 0 AMH 732,720 360,000 Konsep dan Definisi MYS Daya beli 1 Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai 3 proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil , pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalamtiga dimensi dasar pembangunan Dimana: yaitu lamanya hidup, , : indeks komponen ke‐ i untuk wilayah ke – j. pengetahuan/tingkat pendidikan dan Untuk indikator pendidikan (AMH dan standard hidup layak. MYS) keduanya digabung setelah diberi bobot. Rata‐rata lama sekolah diberi Manfaat bobot sepertiga dan angka melek huruf Untuk mengklasifikasikan apakah sebuah diberi bobot dua pertiga. Negara adalah Negara maju, Negara berkembang, atau Negara terbelakang Interpretasi dan juga untuk mengukur pengaruh dari Angka IPM memberikan gambaran kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas komprehensif mengenai tingkat hidup. pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan Rumus X, X pembangunan yang dilakukan oleh suatu indeksX , X X negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu Negara/daerah, menunjukkan Dimana : pencapaian pembangunan manusianya semakin baik . , : Komponen IPM ke‐i dari daerah j. Sumber Data Susenas Kor, Susenas Mudul Konsumsi, : Nilai minimum komponen IPM SUPAS, Proyeksi Penduduk, Indeks Harga Konsumen. ke‐i. Level Penyajian : Nilai maksimum dari Nasional, provinsi, dan kabupaten. komponen IPM ke‐i. Publikasi Indeks Pembangunan Manusia, Statistik Indonesia. BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 229
SOSIAL PEMBANGUNAN MANUSIA Catatan Indikator ini tersusun atas: Penyedia Informasi Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Keterbatasan yang • Variabel atau indikator digunakan terlalu sedikit. • Kualitas data komponen penyusun IPM untuk level kabupaten masih rendah. • Perkembangan kemajuan indikator sosial cenderung lambat. Implementasi Gambar Perkembangan IPM, Tahun 1996‐2009 72 69,6 70,1 70,6 71,2 71,8 70 68,7 67,7 68 65,8 66 64,3 IPM64 62 60 1996 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TAHUN Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran Perkembangan IPM Indonesia kemajuan. Angka kematian bayi terus berdasarkan penghitungan BPS dapat menurun dan persentase balita kurang dilihat dalam Gambar 3.1. Secara umum gizi juga terus berkurang. Perbaikan IPM pembangunan manusia di Indonesia juga sepatutnya diikuti oleh menurunnya selama periode 1996‐2009 mengalami jumlah penduduk miskin. peningkatan. Hal ini berhubungan langsung dengan perbaikan beberapa Pada tahun 1999 capaian IPM Indonesia indikator sosial. Misalnya, angka melek mengalami penurunan yang cukup tajam huruf dewasa terus meningkat seiring bila dibandingkan dengan tahun 1996, dengan meningkatnya angka partisipasi yaitu turun 3,4 poin menjadi 64,3. sekolah. Indikator lain juga mencatat Capaian IPM ini kembali naik pada tahun 230 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
PEMBANGUNAN MANUSIA SOSIAL sebesar 68,7. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2009 capaian IPM terus meningkat 2002 menjadi 65,8, akan tetapi kenaikan setiap tahunnya, hingga mencapai 71,76 tersebut masih belum mampu melampaui pada tahun 2009. IPM Indonesia tahun 1996. Semenjak tahun 2004‐2009, angka IPM terus Sumber: Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, terutama pada 2007‐2008, Badan Pusat Statistik, Jakarta. tahun 2004 yang telah mampu mengembalikan keadaan pada posisi tahun 1996 bahkan melampauinya, yaitu BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 231
SOSIAL PEMBANGUNAN MANUSIA • Ikan teri • Daging sapi Rata‐Rata Pengeluaran • Daging ayam kampung Perkapita Riil yang Disesuaikan (Daya Beli) Purchasing Power Parity (PPP) • Telur ayam Konsep dan Definisi • Susu kental manis Daya beli adalah kemampuan masyarakat • Bayam dalam membelanjakan uangnya dalam • Kacang panjang bentuk barang maupun jasa. • Kacang tanah • Tempe Manfaat • Jeruk Menggambarkan tingkat kesejahteraan • Pepaya yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Rumus • Kelapa Penghitungan indikator konsumsi riil per • Gula pasir kapita yang telah disesuaikan dilakukan • Kopi bubuk melalui tahapan pekerjaan sebagai • Garam berikut: 1. Menghitung pengeluaran konsumsi • Merica/lada per kapita dari Susenas Modul (=A) . • Mie instant 2. Mendeflasikan nilai A dengan IHK • Rokok kretek/filter ibukota provinsi yang sesuai (=B). • Listrik • Air minum 3. Menghitung daya beli per unit • Bensin (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan International Comparison Project • Minyak tanah (ICP) dalam menstandarkan nilai • Sewa rumah PDB suatu negara. 4. Membagi nilai B dengan PPP/unit Data dasar yang digunakan adalah (=C). data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari 5. Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya nilai 27 komoditi yang diperoleh dari untuk memperkirakan nilai marginal Susenas Modul, yaitu: utility dari C. • Beras lokal 6. Penghitungan PPP/unit dilakukan • Tepung terigu dengan rumus: • Ketela pohon / ∑ , • Ikan tongkol/tuna/cakalang ∑ , . , 232 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
PEMBANGUNAN MANUSIA SOSIAL Sumber Data Susenas. Dimana: Level Penyajian E(i,j) : pengeluaran untuk komoditi Nasional j di provinsi ke‐i. Publikasi P(9,j) : harga komoditi j di DKI IPM. Jakarta Penyedia Informasi q(i,j) : jumlah komoditi j (unit) Direktorat Analisis dan Pengembangan yang dikonsumsi di provinsi Statistik ke‐i. Keterbatasan • Rumus Atkinson yang Idealnya untuk mengukur daya beli, digunakan untuk penyesuaian pendekatan yang terbaik adalah dengan rata‐rata konsumsi riil: mengukur tingkat pendapatan (income) dengan disposable income. Namun, Jika permasalahannya sulit sekali untuk megukur pendapatan seseorang karena 2 Jika setiap orang tidak hanya mendapatkan 2 pendapatan dari gaji pokok mereka tetapi mereka juga kerap mendapat tambahan‐ 2 3 2 / Jika tambahan dari sumber‐sumber 2 3 penghasilan yang lain. Nilai pengeluaran perkapita tidak dapat digunakan untuk Dimana: keterbandingan antar wilayah mana yang daya belinya lebih baik. Selain itu 27 : Purchasing Power Parity (PPP) komoditi yang digunakan untuk dari nilai riil pengeluaran per mengukur daya beli tidak mencerminkan kapita. kondisi spesifik lokal dimana komoditas tiap daerah mungkin berbeda. Z : Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Implementasi Rp. 549.500,‐ perkapita per tahun Perkembangan Daya Beli Masyarakat, atau Rp. 1.500,‐ perkapita per Tahun 1999‐2008 hari. Interpretasi Kemampuan daya beli antar daerah berbeda‐beda dengan rentang tertinggi 732.720 dan yang terendah 360.000. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berate semakin rendah kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa. BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 233
SOSIAL PEMBANGUNAN MANUSIA 624,2 dan pada tahun 2008 kembali naik menjadi 628,3 ribu. 635 619,9 Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2007‐2008, Badan Pusat Statistik, Jakarta. 625 621,3 628,3 615 605 595 591,2 585 587,4 575 578,8 1996 1999 2002 2005 2006 2007 2008 Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 20072008 Kemampuan daya beli masyarakat sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3.7 terlihat terus meningkat kecuali pada tahun 1999. Peningkatan daya beli masyarakat terlihat sejak tahun 2002 hingga tahun 2008 meski jika dilihat dari kenaikan nominalnya tidak terlalu besar. Penurunan daya beli masyarakat yang terjadi pada periode 1996‐1999 erat kaitannya dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang memburuk sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Selanjutnya, setelah tahun 1999 daya beli masyarakat kembali terlihat mulai membaik dan pada tahun 2002 daya beli masyarakat sudah lebih tinggi dari pada tahun 1996 atau sebelum terjadinya krisis. Pada periode 2002‐ 2005, daya beli masyarakat mengalami kenaikan yang cukup pesat, yaiturata‐rata mencapai 9,57 ribu per tahun. Namun pada periode‐periode berikutnya, peningkatan daya beli masyarakat tampak berjalan melambat, yaitu dari 619,9 ribu pada tahun 2005 menjadi 621,3 ribu pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2007 naik menjadi 624,4 ribu 234 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
PEMBANGUNAN MANUSIA SOSIAL Perhitungan komponen distribusi pendapatan dilakukan sebagai berikut: Indeks Pembangunan Gender (IPG) 1. Menghitung rasio upah perempuan terhadap upah laki‐laki di sector The Genderrelated Development Index non‐pertanian ( (GDI) 2. Menghitung rata‐rata upah dengan Konsep dan Definisi formula (W) Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan 1 dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan Dimana: ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam : proporsi perempuan dalam dimensi yang sama dan menggunakan angkatan kerja (yang aktif secara indikator yang sama dengan IPM, namun ekonomi) lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki‐laki dan : proporsi laki‐laki dalam angkatan perempuan. kerja (yang aktif secara ekonomi) Manfaat : rasio upah perempuan di sector IPG dapat digunakan untuk mengetahui pertanian kesenjangan pembangunan manusia antara laki‐laki dan perempuan. 3. Menghitung rasio antara upah untuk Kesetaraan gender terjadi apabila nilai masing‐masing kelompok gender IPM sama dengan IPG. dengan upah rata‐rata (=R) 1 Rumus Untuk menghitung IPG, dihitung dahulu 4. Menghitung upah yang pencapaian yang disetarakan dengan tingkat pencapaian yang merata (X) disumbangkan oleh masing‐masing dengan formula: kelompok gender [=IncC] dengan formula: Dimana: / / / : pencapaian perempuan 5. Menghitung proporsi pendapatan : pencapaian laki‐laki yang disumbangkan oleh masing‐ masing kelompok gender [%IncC] : proporsi populasi perempuan dengan formula: : proporsi populasi laki‐laki %/ // / Є : parameter penolakan ketimpangan 6. Menghitung dari % (:2) [= ] 7. Menghitung indeks distribusi pendapatan [= ] BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 235
SOSIAL PEMBANGUNAN MANUSIA : Indeks distribusi pendapatan. Interpretasi 8. Penghitungan IPG dilakukan dengan Nilai IPG berkisar antara 0‐100 persen. prosedur sebagai berikut: Bila nilai IPG semakin tinggi maka a. Indeks dari masing‐masing semakin tinggi kesenjangan komponen IPG dihitung dengan formula diatas dengan nilai pembangunan manusia antara laki‐laki batas minimum seperti pada tabel di bawah: dan perempuan. Tabel nilai maksimum dan Sumber Data minimum indikator komponen Susenas, Sakernas, Supas, dan Sensus IPG Penduduk. Maksimum Minimum Level Penyajian Nasional, provinsi, dan kabupaten. L P L P Publikasi Ekonomi dari Demokrasi. Angka 22, harapan 82,5 87,5 5 27,5 Penyedia Informasi hidup Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (hingga tahun 2002). Angka Kementerian Negara Pemberdayaan melek 100 100 0 0 Perempuan (mulai tahun 2003). huruf Rata‐rata lama 15 15 0 0 Keterbatasan ‐ sekolah 300,000 Komposisi 732,720 (1996) per kapita 360,000 (1999,2000) L = Laki‐laki P = Perempuan b. Menghitung dari tiap indeks c. Menghitung IPG dengan formula IPG = 1/3 [( + + )] Dimana: : untuk harapan hidup : untuk harapan pendidikan. 236 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
PEMBANGUNAN MANUSIA SOSIAL Publikasi Ekonomi dari Demokrasi (Membiayai Indeks Pemberdayaan Pembangunan Manusia Indonesia). Gender (IDG) Konsep dan Definisi Penyedia Informasi • Direktorat Indeks Pemberdayaan Gender Analisis dan Pengembangan Statistik (hingga merupakan indeks komposit yang tahun 2002). tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan • Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (mulai tahun 2003). wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Manfaat Keterbatasan Untuk mengukur ketimpangan gender ‐ pada bidang‐bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta Catatan pengambilan keputusan. Dalam penghitungan IDJ terlebih dahulu dihitung EDEP (Equally Distributed Rumus Equivalent Percentage) yaitu indeks untuk masing‐masing komponen 1 berdasarkan presentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. 3 Selanjutnya indeks dari masing‐masing komponen adalah nilai EDEP‐nya dibagi : Indeks keterwakilan 50. 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing‐masing kelompok gender departemen. untuk semua komponen IDJ. Indikator ini terdiri dari 3 indeks, yaitu: : Indeks pengambilan keputusan. 1. Indeks Keterwakilan Parlemen : Indeks distribusi pendapatan. Interpretasi Nilainya berkisar antara 0‐100 persen. Bila nilai IDJ semakin tinggi maka 50 perempuan semakin mengambil peran aktif yang penting dalam kehidupan ekonomi dan politik atau makin sempurna pemberdayaannya. Sumber Data Dimana: SUSENAS dan DPRD (untuk data keterwakilan di parlemen). : parameter untuk memperhitungkan tingkat Level Penyajian penolakan terhadap Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. ketimpangan. 2. Indeks Pengambilan Keputusan BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 237
SOSIAL PEMBANGUNAN MANUSIA 1 50 Menghitung upah yang 3. Indeks Distribusi Pendapatan disumbangkan oleh masing‐masing kelompok gender [=IncC] dengan Menghitung rasio upah perempuan formula: terhadap upah laki‐laki di sector non‐pertanian ( / / / Menghitung rata‐rata upah dengan Menghitung proporsi pendapatan formula (W) yang disumbangkan oleh masing‐ masing kelompok gender [%IncC] 1 dengan formula: Dimana: %/ // / : proporsi perempuan dalam Menghitung dari % [= ] angkatan kerja (yang aktif secara ekonomi) : proporsi laki‐laki dalam % % angkatan kerja (yang aktif secara ekonomi) : rasio upah perempuan di sector pertanian Menghitung rasio antara upah untuk masing‐masing kelompok gender dengan upah rata‐rata (=R) 238 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
DAFTAR PUSTAKA Daftar Pustaka Badan Pusat Statistik. (2004). Pedoman Pencacahan Statistik Harga Konsumen. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. (2008). Indeks Harga Konsumen di 66 Kota di Indonesia (2007=100). Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. (2008). Indikator Perekonomian. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. (2009). Indeks Pembangunan Manusia 20072008. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. (2009). Indeks Unit Value Ekspor/Export Unit Value Indexes Januari 2007‐ Juni 2008. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. (2009). Indeks Unit Value Impor/Import Unit Value Indexes Januari 2007‐ Juni 2009. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. (2009). Perkembangan Indeks Produksi Industri Besar dan Sedang 2006‐ 2009. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. (2010). Dipetik November 19, 2010, dari Situs Badan Pusat Statistik: http://www.bps.go.id/aboutus.php?id_subyek=03&tabel=1&fl=2 Badan Pusat Statistik. (2010). Dipetik November 19, 2010, dari Situs Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id Badan Pusat Statistik. (2010). Dipetik Desember 14, 2010, dari Situs Badan Pusat Statistik: http://www.bps.go.id/aboutus.php?id_subyek=03&tabel=1&fl=2 Badan Pusat Statistik. (2010). Data Strategis BPS. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. (2010). Indikator Ekonomi April 2010. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. (2010). Modul 5 Migrasi. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. (2010). Modul 8 Ketenagakerjaan. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik. (2010). Situs Badan Pusat Statistik. Dipetik Desember 19, 2010, dari http://www.bps.go.id/aboutus.php?id_subyek=03&tabel=1&fl=2 Badan Pusat Statistik. (2010). Situs Badan Pusat Statistik. Dipetik Desember 19, 2010, dari http://www.bps.go.id/aboutus.php?id_subyek=11&tabel=1&fl=2 Chotib, D. B. (2010, Desember 13). Migrasi. Departemen Komunikasi dan Informasi. (2010). Dipetik November 18, 2010, dari Situs Departemen Komunikasi dan Informasi: http://www.depkominfo.go.id/berita/berita‐ utama‐berita/partisipasi‐angkatan‐kerja‐mencapai‐6660‐persen/ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Djastuti, J. (1996). Laporan Penelitian Mobilitas Penduduk di Pulau Jawa (Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990). Semarang: Universitas Diponegoro. Kompas. (2010). Dipetik November 2010, 18, dari Kompas Online: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/05/04/22565049/tingkat.penganggur an.terbuka.di.jawa.timur.turun Lintas Berita. (2010). Dipetik November 2010, 18, dari Situs Lintas Berita: http://www.lintasberita.com/go/595081 Mahardika, I. G. (2009). Mengurangi Dampak Pandemi Flu Burung. Menteri Kesehatan. (2009). Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR 239
DAFTAR PUSTAKA Pemda. (2010). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2010. Kuningan: Pemda. Puncheon, D. (2005). The Good Indicators Guide: Understanding How to Use and Choose Indicators. APHO. Siregar, F. (2004). Epidemiologi dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue di Indonesia. Universitas Sumatera Utara. Suradi. (2007). Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial: Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, XII(3), 1‐13. Wikipedia. (2010). PDB. Dipetik November 19, 2010, dari Wikipedia: http://id.wikipedia.org/wiki/PDB Wikipedia. (2010). Prevalance. Dipetik Desember 13, 2010, dari Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Prevalence 240 BPS|ENSIKLOPEDIA INDIKATOR
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254