NEWSLETTER EDISI II DESEMBER 2020

Edisi II, Desember 2020 KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG NEWSLETTER SIMPATI Bersatu Untuk Berpestasi Bersatu Untuk Berprestasi Melayani Profesional Dipercaya @KantahKabSumedang KantahKabSumedang @bpn_sumedang 081222677448 Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Jl. Pangeran Kornel No.264, Pasanggrahan Baru, Kec. Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311 Telp. (0261) 201587

KEMENTERIAN ATR/BPN NEWSLETTER KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG SIMPATI DAFTAR ISI Bersatu Untuk Berpestasi NEWSLETTER SIMPATI Diterbitkan Oleh: ATR BPN Edisi II, Desember 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang 1 Nasional Kementerian ATR/BPN Penanggungjawab : Siap Bantu Penertiban Aset Agus Sumiarsa SH.,M.Kn Pemda dan BUMN Pemimpin Redaksi : 2 Nasional Hasan M Syafi’i, S.Pd. Kementerian ATR/BPN Dukung Perbaikan Sistem Redaksi : Pemberantasan Korupsi Dengan Yayat, S.Sos Whistleblowing Sytem Dokumentasi : 4 Sumedang Ardiansyah, S.Kom Desa Margalaksana Akan Ditetapkan Sebagai Reporter : Kampung Reforma Agraria Meli Amelia Sumedang. Alamat Redaksi : 10 Sumedang Jl. Pangeran Kornel No.264, Pelaksanaan Pembangunan Pasanggrahan Baru, Kec. Zona Integritas Kantor Sumedang Sel., Kabupaten Pertanahan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45311 Sumedang. Telp. (0261) 201587 16 Nasional Presiden Joko Widodo serahkan 584.407 Sertipikat Tanah PTSL. Edisi II, Desemer 2020

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Nasional Kementerian ATR/BPN Siap Bantu Penertiban Aset Pemda dan BUMN Pencegahan tindak pidana Agraria dan Tata Ruang/Badan korupsi merupakan fokus Pertanahan Nasional (ATR/BPN). \"Kami utama pemerintah bersama dukung penertiban aset-aset Pemda dan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi BUMN melalui pendaftaran tanah,\" ujar (KPK). Kegiatan ini dilakukan melalui Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. pengawasan KPK dalam kegiatan Djalil, saat menghadiri kegiatan pemerintahan, salah satunya penertiban Penandatanganan Perjanjian Kerjasama aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Pemanfaatan Aset, Optimalisasi Pajak Daerah (Pemda) maupun Badan Usaha Bumi dan Bangunan (PBB), Milik Negara (BUMN). Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Dukungan Hal pokok yang dilakukan untuk Pelaksanaan Piala Dunia U20, Serah penertiban aset tersebut diantaranya Terima Sertipikat Tanah dan Soft melalui pendaftaran tanah-tanah aset Launching Whistle Blowing System, yang dikelola oleh Pemda maupun melalui video conference, Kamis BUMN, yang dilakukan oleh Kementerian (03/12/2020). Edisi II, Desemer 2020 1

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Nasional Kementerian ATR/BPN Dukung Perbaikan Sistem Pemberantasan Korupsi Dengan Whistleblowing Sytem Dalam membangun pemberantasan korupsi, para Menteri, Gubernur, Kepala Daerah, saya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai berpesan kalau yang melaporkan jangan dengan beberapa tahap, yakni dengan dihukum pak. Kalau para pelapor ini kita hukum perbaikan sistem dan mengajak para aparatur maka sistem yang kita bangun akan tidak jalan, pengawas internal pemerintah menjadi kuat. kenapa orang takut jadi pelapor, padahal dia Hal tersebut diungkapkan Ketua KPK, Firli melibatkan diri mengambil peran serta untuk Bahuri dalam sambutannya pada kegiatan melakukan pemberantasan korupsi,\" pesan Firli Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bahuri. Whistleblowing System antara KPK dan Mitra Kerja di Gedung Merah Putih KPK dan secara Dalam upaya pemberantasan korupsi, virtual Senin (21/12/2020).. pemerintah telah melakukan banyak hal. Di samping dikeluarkannya Peraturan Presiden Firli Bahuri mengatakan dengan melakukan Nomor 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan upaya-upaya perbaikan sistem diharapkan tidak Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana ada lagi pihak yang bisa menggunakan peluang Korupsi, pemerintah juga berupaya dengan dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan Reformasi Birokrasi dengan melakukan korupsi. \"Ini merupakan tanggung dibentuk Zona Integritas dengan sasaran jawab kita bersama, maka KPK melakukan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi kerja sama dengan rekan-rekan inspektorat di Bersih Melayani. seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten/kota. Dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan kita juga ingin mengajak para aparatur Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah pengawas internal pemerintah menjadi kuat, satu lembaga negara tentunya sangat kalau aparatur pengawas pemerintah menjadi mendukung dan berperan serta dalam kuat maka kami yakin korupsi bisa kita hentikan membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dan tiadakan,\" ujar Firli Bahuri. dalam budaya anti korupsi. Hal ini ditandai dengan keikutsertaan Kementerian ATR/BPN Lebih lanjut, Ketua KPK berharap dengan dalam melakukan perjanjian kerja sama yang sistem yang telah dibuat dan ditandatangani ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat bersama, maka semua pihak akan diberikan Jenderal, Sri Puspita Dewi dan disaksikan perlindungan tehadap para pihak yang menjadi langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala saksi ataupun yang berani melaporkan. \"Tolong BPN, Surya Tjandra. Dengan terlaksananya penandatanganan kerja sama ini diharapkan masing-masing pihak, KPK dan Kementerian ATR/BPN dapat membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN sesuai dengan kewenangan masing- masing. 2 Edisi II, Desember 2020

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Percepatan pendaftaran tanah yang sangat senang dengan program dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN pencegahan korupsi yang dijalankan oleh terus berlangsung hingga saat ini. Menteri KPK. Peran mereka dalam mendorong ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa pendaftaran aset-aset tanah banyak Kementerian ATR/BPN menargetkan agar memberikan efek sehingga Pemda seluruh bidang tanah di Indonesia dapat maupun BUMN tersadar untuk terdaftar seluruhnya pada tahun 2025. mendaftarkan tanah-tanah mereka,\" kata \"Selain mendaftarkan tanah-tanah Sofyan A. Djalil. masyarakat, Kementerian ATR/BPN juga gencar mendaftarkan aset-aset milik Ketua KPK Firli Bahuri pada Pemda ataupun BUMN karena ini penting kesempatan ini mengungkapkan bahwa guna menciptakan penatausahaan aset program pendaftaran tanah yang yang lebih baik dan mencegah praktik dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN korupsi,\" kata Sofyan A. Djalil. sangat membantu dalam memberikan kepastian hak atas tanah bagi tanah- Menteri ATR/Kepala BPN tanah aset milik Pemda maupun BUMN. mengapresiasi usaha KPK dalam \"Selain itu, penyertipikatan tanah-tanah mendorong pendaftaran aset-aset tanah aset juga dapat mencegah sengketa tersebut. Baginya hal ini banyak dengan masyarakat. Ini sangat baik menimbulkan kesadaran bagi Pemda karena jika sengketa tanah terjadi efeknya maupun BUMN agar mengelola aset bisa terjadi gangguan keamanan,\" ungkap tanah mereka dengan benar. \"Saya Firli Bahuri Edisi II, Desemer 2020 3

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Sumedang Desa Margalaksana Akan Ditetapkan Sebagai Kampung Refor.ma Agraria Sumedang Kepala BPN meningkatkan kesadaran kegiatan BPN berupa kegiatan Sumedang Agus masyarakatnya dalam konsolidasi tanah, redistribusi Sumiarsa sekaligus memanfaatkan setiap lahan tanah, PTSL, sehingga lahan di Ketua Harian Gugus Tugas kepemilikan yang telah jelas desa terdaftar tertata, baik sarana Reforma Agraria menyebutkan dan fasilitasnya yang sudah jelas,” akan mengusulkan Desa pengaturan aset serta sertifikat Margalaksana sebagai kepemilikannya. Tidak hanya itu dikatakan Kampung Reforma Agraria bahwa Desa Margalaksana di Kabupaten Sumedang. “Desa Margalaksana akan menyimpan banyak potensi diusulkan sebagai kampung unggulan desa yang unggul. Kampung reforma agraria reforma agraria hal tersebut adalah kampung yang mampu “Ada komunitas unggulan di karena Desa Margalaksana desanya berupa gula aren, telah banyak menerima tembakau, kopi serta peternakan a. yam, peternakan sapi dan tempat wisata warga margalaksana yang telahmenerima sertipikat hasil dari kegiatan MBR, Konsolidasi tanah, redistribusi tanah dan PTSL telah menjaminkan sertipikattanahnya ke bank sebagai modal usaha. Hal ini sejalan dengan program reforma agraria berupa penataan aset dan penataan akses. 4 Edisi II, Desember 2020

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Desa Margalaksana Kecamatan beliau salah satu masyarakat desa Sumedang Selatan yang seluas 508.17 Ha terdiri yang mengagunkan sertipikatnya ke dari dua dusun dan 6 kampung merupakan Pilot Perbankan untuk permodalannya. Bantuan Project Kampung Reforma Agraria telah benih kopi sebanyak 12.000 dari komunitas mendapatkan 3 Program Legalisasi Aset, seperti motor untuk masyarakat Desa Margalaksana Konsolidasi Tanah pada Tahun 2016 sebanyak yang ditanam diatas program Konsolidasi 600 Bidang, PTSL pada Tahun 2018 sebanyak Tanah, PTSL dan Redistribusi Tanah, 750 Bidang dan Redistribusi Tanah sebanyak 293 bantuan 20 ekor sapi dari Dinas Ketahanan Bidang pada Tahun 2019. Seperti yang dikatakan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat oleh Bapak Andre Y. Mochtar selaku Kepala Desa kepada kelompok peternakan “Hanjuang” Margalaksana “Akhirnya kami merasakan apa itu sampai saat ini berhasil berkembang biak kemerdekaan, dalam hal ini setelah puluhan hingga 45 ekor yang berdiri diatas tanah hasil tahun kami berada di ketidakpastian, akhirnya Konsolidasi Tanah, bantuan 10 ekor sapi dengan adanya program legalisasi asset oleh kepada kelompok peternakan “Karet Waluya” Kantor Pertanahan Kab. Sumedang, kami yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan masyarakat Desa Margalaksana mendaptkan Perikanan Kab. Sumedang yang juga berdiri Sertipikat” pelu diketahui bahwa Desa diatas tanah Konsolidasi Tanah. Margalaksana berasal dari Tanah Negara Eks HGU Perkebunan KareumbI. Akses infrastruktur jalan merupakan hal yang utama dalam peningkatan ekonomi Peningkatan secara harga jual tanah suatu wilayah, hal ini juga terjadi di Desa setelah diadakannya program Konsolidasi Tanah Margalaksana setelah diadakannya program yang semula Rp 7.000 menjadi Rp 35.174 per Konsolidasi Tanah pada Tahun 2016 jalan meter persegi, serta meningkatnya kegiatan- yang ada sepanjang 7.1 Km mendapatkan kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh warga bantuan perbaikan jalan dari Badan Nasional masyarakat Desa Margalaksana karena Penanggulangan Bencana (BNPB) pada mendapatkan pinjaman permodalan dari tahun 2017 yang juga beriringan dengan Perbankan hasil dari diagunkannya sertipikat pembangunan dan peningkatan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Leni perekonomian masyarakatnya. Akses pemilik peternakan ayam yang saat ini memiliki kapasitas hingga 50.000 ekor, Edisi II, Desember 2020 5

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG RAPAT KOORDINASI TIM GTRA DAN RAPAT TIM PELAKSANA HARIAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA 6 Edisi II, Desember 2020

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Pengumpulan Data TORA Dan Penataan Aset Desa Margalaksana Edisi II, Desember 2020 7

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG “Reforma Agraria” Warga Margalaksan penerima sertipikat hasil kegiatan redistribusi tanah yang mengagunkan Sertipikat tanahnya ke bank untuk modal usaha peternakan ayam, peternakan sapi dan produksi batako. 8 Edisi II, Desember 2020

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG “Reforma Agraria” Warga margalaksana penerima sertipikat redistribusi tanah yang mempunyai usaha kebun kopi mengikuti Sosialisasi Pengolahan dan Pengembangan Kopi. Edisi II, Desember 2020 9

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Sumedang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang saat ini sedang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas yang merupakan bagian dari kegiatan Reformasi Birokrasi di Kementerian ATR/BPN. Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dalam rangka menciptakan kantor yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Zona Integritas merupakan predikat bagi instansi pemerintah yang memiliki komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai upaya mencegah korupsi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang dimulai dari tahap internalisasi pembangunan Zona Integritas bagi para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang dalam rangka membangun komitmen bersama untuk menciptakan budaya kerja yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Untuk mendukung pembangunan Zona Integritas tersebut telah dilakukan kegiatan internalisasi Zona Integritas, pelatihan Service Excellent bagi petugas loket dan satpam, perbaikan sarana di loket pelayanan dan lingkungan kantor serta pemberian arahan dari Kepala Kantor kepada para pegawai mengenai Zona Integritas. 10 Edisi II, Desember 2020

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Training Service Excellent Kegiatan Training Service Excellent sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas yang pelaksanaanya bekerja sama dengan BANK Syariah Mandiri, yang diikuti oleh Petugas loket dan Satpam. Edisi II, Desember 2020 11

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Sharing Knowledge KPPN Sumedang Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang dalam Implementasi Zona Integritas menuju WBK Internalisasi Pembangunan Zona Integritas di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat 12 Edisi II, Desember 2020

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Internalisasi Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Bersama Sekertaris Daerah Kabupaten Sumedang Bapak Herman Suryatma Edisi II, Desember 2020 13

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Internalisasi Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang 14 Edisi II, Desember 2020

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Pembangunan Zona Integritas Edisi II, Desember 2020 15

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Pembangunan Zona Integritas 16 Edisi II, Desember 2020

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Nasional Presiden Joko Widodo serahkan 584.407 Sertipikat Tanah PTSL Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan sertifikat hak atas tanah pada Selasa, 5 Januari 2021, dalam acara “Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat se-Indonesia” yang digelar secara virtual. Dalam kesempatan ini, Presiden menyerahkan sebanyak 584.407 sertifikat untuk para penerima yang tersebar di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota. “Penyerahan sertifikat hak atas tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan: komitmen pemerintah untuk terus mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia,” ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta. Penyerahan sertifikat tersebut akan . memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah “Saya menyampaikan terima kasih yang Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan kementerian ATR/BPN, kantor wilayah, dan pemerintah. kantor pertanahan yang ada di provinsi serta kabupaten/kota atas kerja kerasnya Presiden menuturkan, maraknya sengketa menyelesaikan target-target yang telah saya pertanahan sebagaimana yang sering didengar berikan,” kata Presiden. langsung oleh Presiden saat kunjungannya ke daerah, membuktikan bahwa percepatan penerbitan sertifikat Untuk diketahui, sebanyak 30 orang untuk seluruh masyarakat memang sangat perwakilan penerima sertifikat hadir secara mendesak. terbatas di Istana Negara. Sebelumnya, mereka telah melalui pemeriksaan kesehatan dan Untuk itu, sejak beberapa tahun terakhir Presiden menerapkan protokol kesehatan secara ketat memberikan target khusus bagi jajarannya di Badan baik sebelum maupun saat berlangsungnya Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat menerbitkan acara. sertifikat dalam jumlah yang sangat besar tiap tahunnya. Saat acara penyerahan sertifikat “Kita enggak bisa bekerja seperti yang lalu-lalu. berlangsung di Istana Negara, penyerahan juga Nyatanya BPN sekarang bisa melakukan dalam dilakukan di tiap-tiap lokasi di 26 provinsi di jumlah yang sangat banyak,” ujarnya. seluruh Indonesia oleh para Gubernur, Bupati, Tahun 2017 lalu, saat program percepatan ini berjalan, atau Wali Kota setempat yang turut mengikuti BPN telah menerbitkan sebanyak 5,4 juta sertifikat. jalannya acara secara virtual. Jumlah yang jauh melampaui tahun-tahun Hadir mendampingi Presiden dalam acara sebelumnya dengan hanya kurang lebih 500 ribu penyerahan tersebut ialah Menteri Agraria dan sertifikat per tahunnya. Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Semakin beranjak tahun, target dan realisasi penerbitan sertifikat juga semakin meningkat. Misalnya di tahun 2018 dengan 9,3 juta sertifikat dan sebanyak 11,2 juta sertifikat di tahun 2019. Adapun pada tahun 2020, disebabkan oleh pandemi, realisasi masih tetap mampu membukukan angka 6,8 juta sertifikat Edisi II, Desember 2020 17

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG Penyerahan Sertipikat tanah dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir bersama unsur Forkopimda dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang kepada perwakilan warga 18 Edisi II, Desember 2020

KEMENTERIAN ATR/BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG MELAYANI SENYUM, MERESPONS CEPAT, TULUS, MENAWARKAN SOLUSI, RAMAH, MEMBANTU, MENDENGAR, FOKUS, SABAR, MAMPU MEREDAM EMOSI, MENGHORMATI, PEKA, DAPAT DIPERCAYA, DISIPLIN, TIDAK SEGAN MENGUCAPKAN MAAF DAN TERIMAKASIH. PROFESIONAL MEMILIKI KEMAMPUAN/SKILL, SKILL KOMUNIKASI, BERTANGGUNGJAWAB, KEJUJURAN/INTEGRITAS, PERILAKU ATAU SIKAP TERPERCAYA PRODUK PTSL/SERTIFIKAT TANAH, PRODUK PENATAAN DAN PENGENDALIAN RUANG, ZERO PELANGGARAN, ZERO MALADMINISTRASI, SENGKETA TANAH/PERMASALAHAN HUKUM, ZERO ADUAN MASYARAKAT, ZERO TUNGGAKAN PELAYANAN