Buku Penelitian Audit Pemanfaatan Inovasi dalam Memperkuat Pelayanan Pertanahan

service ditindaklanjuti melalui uji coba dengan mempertimbangkan cakupan layanan. Muara dari seluruh tahapan sebelumnya adalah penggunaan aplikasi secara resmi. 86

BAB VI KESIMPULAN A. Kesimpulan 1. Berdasarkan kesiapan kantor dengan melihat tingkat kematangan pada Indeks KAMI, aplikasi utamasby1.id lebih siap dengan tingkat kematangan skala I+ hingga III+ (Kategori Sistem Elektronik: Tinggi). Adapun jika dilihat dari proses bisnis sisi pengguna dan petugas kantor yang dimodelkan dengan Business Process Modeling Notation (BPMN), maka aplikasi layanantttm-smd.com efisien digunakan oleh petugas Kantor Pertanahan, terlihat dari taks/job yang dilakukan oleh petugas hanya melakukan 2 task untuk 1 kali proses pengajuan; 2. Rata-rata kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi masih pada status Kondisi Awal. Kondisi ini paling rendah jika dibandingkan dengan aspek lain seperti tata kelola, kerangka kerja, pengelolaan aset, teknologi dan keamanan informasi. Begitu juga dalam hal kebutuhan aplikasi layanan publik khususnya yang bisa langsung diakses oleh pengguna adalah aplikasi dengan fungsi/fitur yang lengkap, dicirikan berbagai jenis pelayanan yang terakomodasi dalam satu aplikasi. B. Saran 1. Aplikasi layanan front office utamasby1.id berbasis web bisa diangkat menjadi salah satu aplikasi untuk diterapkan pada tingkat nasional dengan melakukan penyempurnaan pada beberapa aspek/indikator berdasarkan urutan nilai tingkat kematangan. Penyempurnaan diawali dari aspek Pengelolaan Risiko, Pengelolaan Aset, Kerangka Kerja Kemanan Informasi, Teknologi & Keamanan Informasi, kemudian terakhir adalah Aspek Tata Kelola; 87

2. Dalam hal standardisasi berbagai aspek pada aplikasi yang diusulkan, secara teknis dilakukan oleh satuan kerja pusat yang membidangi penyusunan tata kelola dan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan dan inovasi sistem informasi, serta pengelolaan data dan penyajian informasi (Pusdatin) dan Unit Teknis lain terkait (tingkat pusat) dengan menggandeng pihak Kantor Pertanahan yang sebelumnya telah membangun & menyelenggarakan layanan menggunakan aplikasi dimaksud; 3. Rata-rata kesiapan aspek pengelolaan risiko keamanan informasi pada aplikasi sampel berada pada status Kondisi Awal (kondisi paling rendah), untuk itu kiranya Kementerian melalui Pusdatin dapat menerbitkan pedoman teknis dasar penerapan strategi keamanan informasi, bersama aspek tata kelola, kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, dan teknologi & keamanan informasi agar bisa dipedomani oleh Kantor Pertanahan ketika membuat inovasi; 4. Pelibatan pihak ketiga lazim digunakan oleh Kantor Pertanahan dalam membangun dan mengimplementasikan inovasi (aplikasi), namun demikian belum ada pedoman baku guna melengkapi, menerapakan konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi dengan pihak ketiga tersebut. Oleh karena itu sekiranya Kementerian melalui Pusdatin dapat menerbitkan pedoman pengamanan keterlibatan pihak ketiga penyedia layanan, pengamanan layanan infrastruktur awan (cloud service), dan Perlindungan Data Pribadi. 88

DAFTAR PUSTAKA Alter, S. (1996). Information Sytems: a manangement perspective. Menlon Park, CA: Benjamin Cumming. Barnes, S dan Vidgen, R. (2002). An Integrative Approach to the Assessment of E- commerce Quality. Journal of Electronic Commerce Research, Vol.3 No. 3, hlm 114-126. Bessant, J. (2009). DK Essential Managers: Innovation. DK Publishing. Cornell University, INSEAD, and WIPO. (2020). The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives-The Future of Medical Innovation, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva di https://www.globalinnovationindex.org (diakses tanggal 3 Maret 2020). Dwiyanti Selamat. (2013). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro), 2013, Jurnal governance, Fisip Unsrat, Vol. 5 No. 1 Th. 2013 ISSN No. 2088‐2815. Fontana, Avanti . (2009). Innovate We Can! Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hayat. (2014). Konsep Kepemimpinan Dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance. Jurnal Borneo Administrator, Vol. 10 No. 1, 2014. Haag, S., P. Keen. (1996). Information Technology Tommorow Advantage Today. McGraw-Hill. Jogiyanto. (2010). Analisis dan Desain Sistem Informasi, Edisi IV. Yogyakarta: Andi Offset. J. Velasco, R. Ullauri, L. Pilicita, B. Jácome, P. Saa and O. Moscoso-Zea. (2018). Benefits of Implementing an ISMS According to the ISO 27001 Standard in the Ecuadorian Manufacturing Industry, International Conference on Information Systems and Computer Science (INCISCOS). Quito, 2018, pp. 294-300, doi: 10.1109/INCISCOS.2018.00049. Jones, Gareth. (2010). Organizational Theory, Design and Change. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Martilla, John A dan James, John C. (1977). Importance-Performance Analysis. Journal of Marketing, Vol. 41 No. 1, hlm 77-79. Martin, E. W dkk. (1999).Managing Information Technology, 3rd edition. New Jersey: Prentice hall. Matthew B. Miles. (1973). Innovation in Education. New York: Bereau of Publication Teacher College Collumbia University. Muluk, Khairul M.R. (2008). Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang: Banyumedia Publishing. 89

Muttaqin Andhyka. (2011). Inovasi Birokrasi Sebagai Syarat Pelayan Publik. Jurnal Administration, Vol. 1, No. 1, Januari‐Juni 2011, ISSN: 2087‐0825. N. D. Parkhurst, T. Morris, E. Tahy, and K. Mossberger. (2015). The digital reality: egovernment and access to technology and internet for American Indian and Alaska Native populations, in Proceedings of the 16th Annual International Conference on Digital Government Research, pp. 217-229. Ninik Rahayu. (2019). Dulu Polri, Kini Pemda yang Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman oleh Masyarakat di https://www.ombudsman.go.id (diakses tanggal 2 Maret 2020). Palvia, Shailendra C. Jain dan Sharma, Sushil S. (2007). E-Government and EGovernance: Definitions/Domain Framework and Status around the World. Dalam Agarwal, Ashok, et al (eds.) Foundations of E-government: 5TH International Conference On E-Governance. Hyderabad, hal. 1-12. Puspitasari, An Nissaa, dkk. (2013). Pengaruh Kualitas Website Terhadap Nilai yang dipersepsikan, Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Pada Online Shop. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 5 No. 2, hlm 1-9. Robbin, P, Stephen dan Judge Timothy A. (2009). Perilaku Organisasi Jilid I dan II Terjemahan, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat. Sarno, Riyanarto. (2009). Audit Sistem dan Teknologi Informasi. Surabaya: ITS Press. Sagita. (2017). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penilaian Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kota Bandung. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS), Vol.01 No. 02, hlm 182 - 197. Sugiono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta. Sutarman. (2009). Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Sinar Grafika Offset. The World Bank. (2019). Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. Washington, DC: Worl Bank Group. Weber. (2007). Information System Control and Audit. Queensland: The University of Queensland, Prentice Hall Inc. William, B.K and Sawyer, S.C. (2003). Using Information Technology, A Practical Introduction to Computers & Communications. New York: McGraw-Hill Companies Companies. Winanti dan Dzulhan. (2018). Audit Keamanan Sistem Informasi Akademik Dengan Kerangka Kerja ISO 27001 di Program Studi Sistem Informasi Unikom. Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol. 16 No. 2, hlm 121 – 132. Whitten, Bentley, dan Ditman. (2004). System Analysis and Design Methods. New York: McGraw-Hill Companies. 90