Majalah_ASN_Edisi_1_2019

www.menpan.go.id Edisi 1/2019 A PA R AT U R S I P I L N E G A R A BUAH PERBAIKAN SAKIP : DARI PENGHEMATAN HINGGA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Manusianya Dulu Sipongi, Cara Singkat Direformasi, Baru Mengendalikan Birokrasi Kebakaran Hutan Cover Majalah ASN 2019.indd 1 14/10/19 08.57

@lapor1708 Cover Majalah ASN 2019.indd 2 14/10/19 08.57

DAFTAR ISI 4 Melentur Sumber Daya ASN 5 Manusianya Dulu Direformasi, Baru Birokrasi 16 Buah Perbaikan SAKIP : Dari Penghematan hingga Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 18 Jelajah Reformasi Birokrasi Indonesia 20 Catatan dari Nusa Dua Tentang Reformasi Birokrasi PELINDUNG : 24 Malaysia Puji Reformasi Birokrasi di Indonesia Menteri PANRB 26 Mengenal Pemda yang Sukses ‘Naik Kelas’ dalam SAKIP PENANGGUNG JAWAB: Sekretaris Kementerian PANRB 28 Sipongi, Cara Singkat Mengendalikan Kebakaran Hutan DEWAN REDAKSI: 32 Perkuat APIP untuk Cegah Korupsi Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus 33 Peran Perguruan Tinggi Wujudkan Pemerintahan Profesional PEMIMPIN UMUM: Mudzakir 36 Perencanaan Jafung Harus Tepat PEMIMPIN REDAKSI: 37 Ketika Mahasiswa Baru Diajak Peduli Pelayanan Publik Wasito 39 Kementerian PANRB dan 5 PT Kompak Dorong Instansi Perbaiki SEKRETARIS REDAKSI: SPBE Suwardi 40 Pemkot Balikpapan Berkomitmen Tingkatkan Pelayanan Publik REDAKTUR: Wasito, Reisha Ryanurti 42 Cara Pemerintah Meng-Indonesiakan Alumni IPDN REPORTER: 44 Tingkatkan Penerapan SPBE, Kementerian PANRB Lakukan Aldi Prima Putra, RR. Clara, Nani Permata Sari, Asistensi Delilawati Tumangger, Fika Ludiana, 45 Naik 13,7%, Investasi Tembus Rp200 Triliun Ngungrum Qurani, Nadya Fitriyani, Adityo Minarto, Bayu Erlangga, Bartanius Dony 46 Buah Kesungguhan ASN : KALTARA SURGA BERINVESTASI 62 50 Ir. Pangeran Muhammad Noor: Gubernur Yang Rela Berhutang KONTRIBUTOR: TU Kedeputian Untuk Membiayai APBD FOTOGRAFER: 58 Yuk, Kenali Asam Urat Sebelum Terlambat! Reisha Ryanurti, Bayu Erlangga, Bartanius Dony, Adityo Minarto Edisi I / 2019 - 3 DESAINER GRAFIS: Nadia Citra Utami, Dewi Sri Susilowati PENGELOLA DATA: Sabar Wibowo, Rangga Wisena DISTRIBUSI, PROMOSI, PEMASARAN: Ahmad Antonia, Ahmad Yani, Prayogo Mukti e-mail: [email protected] Alamat: Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Jl. Jend. Sudirman, Kav.69 - 12190 Cover Majalah ASN 2019.indd 3 14/10/19 08.57

Editorial Melentur Sumber Daya ASN Mewujudkan bangsa yang mandiri, maju, krusial yang selama ini menjadi sorotan rakyat adil dan makmur tidak terlepas dari atau boleh jadi ada asumsi sebagai “benalu” peran birokrasi. Di era pemerintahan birokrasi.. baru, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi makin fokus Sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia dan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjadi tidak ada lagi Jabatan Fungsional Umum karena aparatur “first class” pada tahun 2024. pada dasarnya ASN kedepan harus memiliki keahlian tertentu. Upaya ini tidak lain untuk Dalam hal pembangunan ASN dalam melentur ASN supaya berkeahlian agar tidak lagi periode hingga tahun 2024, tantangan yang dihadapkan pada mismatch dan indisipliner yang dihadapi sekarang ini adalah terkait kondisi ASN kerap mencoreng birokrasi. saat ini. Jumlah ASN sebanyak 4.351.490 pegawai negeri sipil (PNS) yang terdiri dari 1.636.322 PNS Memperbaiki kualitas dan produktivitas menduduki Jabatan Fungsional tenaga Guru atau ASN itu, melalui Kedeputian SDM Kemenpan RB 37,60 %. Jabatan Fungsional Tenaga kesehatan telah dirancang berbagai program agar potret 264.305 PNS atau 6,06 %. Jabatan Fungsional ASN pada tahun 2024 benar-benar mampu Teknik 372.740 PNS atau 8,57 %. Jabatan bersaing di zamannya dengan profil yang Struktural 434.588 PNS atau 9,99 %, dan Jabatan berintegritas dan rasa nasionalisme, berwawasan Tenaga Fungsional Umum (Admnistrasi Umum) global, memiliki jiwa melayani (hospitality), sebesar 1.643.535 PNS atau setara dengan 38 %. mampu membangun netwoking internasional, enterpreneurship (kewirausahaan). Kelompok PNS yang termasuk dalam Jabatan Tenaga Fungsional Umum (Administrasi Mewujudkan impian itu pasti tidak mudah, Umum), belakangan menjadi titik perhatian tapi kita harus memulainya dari sekarang. khusus bagi pemerintah, karena selain jumlahnya terlalu besar disatu sisi namun disisi lain dinilai Salam dari redaksi kurang produktif sekaligus menjadi kelompok 4 - Edisi I / 2019 14/10/19 08.57 Cover Majalah ASN 2019.indd 4

LAPORAN UTAMA Manusianya Dulu Direformasi, Baru Birokrasi DR. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.Eng. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Menghasilkan susu sapi yang berkualitas tinggi, bukan lahir dari kandang emas tetapi berasal dari sapi yang sehat, bersih dan terpelihara sesuai dengan peruntukannya. Inilah analogi sederhana dalam memecahkan kebuntuan tentang betapa berlika-likunya upaya membangun reformasi birokrasi dengan target “clean dan good governance” yang selama ini menjadi symbol kedigdayaan pemerintahan disebuah negara. Edisi I / 2019 - 5 Cover Majalah ASN 2019.indd 5 14/10/19 08.57

LAPORAN UTAMA M engacu kepada Road Map Reformasi yang sudah berintegritas, netral, kompeten, kapabel, Birokrasi 2015-2019, secara gamblang professional, berkinerja tinggi dan sejahtera”, mengisyaratkan bahwa manusianya dulu demikian tulis Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. direformasi baru birokrasinya dalam S.E., M.Eng, Deputi Menteri Bidang Sumber Daya membangun rumah besar tentang apa yang disebut Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan dengan “reformasi birokrasi”. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dalam sebuah jurnal ilmiah. Reformasi birokrasi memerlukan pendekatan komprehensif dan koheren yang seimbang antara Road map reformasi birokrasi diatur dalam pembangunan manusia dan pembangunan system. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Keduanya mesti berjalan simultan dan berkelanjutan, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan mengingat manusia adalah subyek sekaligus obyek kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri dari kebijakan, yang membuat dan menjalankan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi sistem. Untuk itu, reformasi birokrasi berpedoman Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015- pada peta jalan dan dilaksanakan melalui strategi 2019. pembangunan komprehensif dan koheren, baik manusia maupun sistem, sehingga memungkinkan Berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi akselerasi pencapaian tujuan pemerintah jangka 2015-2019 yang mengacu pada RPJMN III Tahun panjang secara efektif dan efisien. 2015-2019, terdapat 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi yang terdiri dari: 1) Birokrasi yang bersih dan “Dengan demikian maka konsentrasi terhadap akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan 3) pembangunan reformasi birokrasi akan terus Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. bersandar kepada kualitas sumber daya aparatur Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan 6 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 6 14/10/19 08.57

LAPORAN UTAMA strategi dan pendekatan yang berkenaan dengan 8 konsentrasi terhadap (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi, salah satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) pembangunan reformasi Aparatur, disamping area perubahan organisasi, tata laksana, peraturan per undang-undangan, birokrasi akan terus pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik serta pola fikir dan budaya kerja aparatur. bersandar kepada kualitas Dalam reformasi birokrasi SDM aparatur, sumber daya aparatur yang pemerintah fokus dalam pemantapan SDM untuk mewujudkan visi birokrasi kelas dunia pada tahun sudah berintegritas, netral, (2020-2024) yang dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi sesuai peraturan perundang-undangan yang kompeten, kapabel, terdiri dari: a) perencanaan, b) pengadaan (rekrutmen dan seleksi), c) pengembangan kapasitas, d) professional, berkinerja penilaian kinerja dan penghargaan, e) pengembangan karier (promosi dan rotasi), serta f) peningkatan tinggi dan sejahtera kesejahteraan. Melalui implementasi strategi tersebut, reformasi SDM aparatur diharapkan dapat masyarakat. Di samping itu, tantangan eksternal mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, seperti globalisasi yang menghendaki birokrasi lebih efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik adaptif dan fleksibel terhadap tuntutan global, revolusi yang berkualitas, sehingga siap menjadi birokrasi era industri 4.0 dan society 5.0 yang mendorong berkelas dunia pada tahun 2024. transformasi digital dan peralihan peran manusia dengan teknologi, serta persaingan dalam akuisisi Reformasi SDM Aparatur ditandai dengan talenta dengan sektor swasta, juga menuntut kesiapan bergantinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 SDM Aparatur agar berhasil melampaui tantangan tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana zaman menuju birokrasi berkelas dunia pada tahun telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 2024 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2045. 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan diterbitkannya peraturan tersebut pada tahun 2014, Jika memperhatikan kondisi SDM Aparatur maka status ASN menjadi 2 (dua), yaitu: Pegawai saat ini, menurut data Badan Kepegawaian Negara Negeri Sipil (PNS) yang diatur dalam Peraturan (2018) per 31 Desember 2018 adalah 4.185.503 yang Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen sebagian besar adalah tenaga guru (39%) dan tenaga Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan administrasi (38%). Proporsi PNS yang didominasi Perjanjian Kerja (PPPK) untuk para profesional yang oleh tenaga administrasi menjadi suatu kendala diatur Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 berarti dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan tentang Manajemen PPPK. Dengan terbitnya 2 (dua) nasional serta dalam menghadapi tantangan Peraturan Pemerintah tersebut, maka lengkap sudah multidimensi yang memerlukan keahlian profesional dasar hukum utama reformasi birokrasi SDM Aparatur. yang relevan dengan kebutuhan zaman dan sesuai dengan bidang yang menjadi fokus pembangunan Reformasi SDM Aparatur tentunya diiringi nasional seperti: pendidikan, kesehatan, dan teknis/ upaya dalam menghadapi segala tantangan dan infrastruktur. dinamika permasalahan yang ada, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, pemerintah Perlu kerja sangat keras “habis-habisan” dihadapkan pada masalah yang umum terjadi untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun di instansi pusat maupun daerah, yakni problem 2024, karena ASN yang diperlukan harus memiliki ketidaksesuaian (mismatch) antara pemeran jabatan integritas, nasionalisme, dan profesionalisme yang dengan jabatannya dari segi merit (kualifikasi dan tinggi, berwawasan global, berkemampuan teknologi kompetensi), serta problem pelanggaran disiplin informasi dan bahasa asing, serta memiliki daya yang menimbulkan stigma dan dampak negatif di melayani (hospitality), jejaring (networking), dan Edisi I / 2019 - 7 Cover Majalah ASN 2019.indd 7 14/10/19 08.57

LAPORAN UTAMA Suasana ASN setelah mengikuti apel . (dok. ist) kewirausahaan (entrepreneurship), yang dikenal strategis yang menjadi kunci sekaligus pendorong dengan Smart ASN. akselerasi pembangunan nasional. Untuk mengubah struktur ASN dan membentuk Saat ini tantangan untuk meningkatkan Smart ASN, diperlukan restrukturisasi agar komposisi kualitas ASN sebagaimana yang diamanahkan ASN lebih banyak diisi jabatan spesifik berkeahlian undang-undang masih terlalu berat. Lihat saja ASN teknis/fungsional sehingga kompatibel dan kapabel berjenis perempuan lebih banyak (51%) dibanding dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. laki-laki, sehingga membutuhkan penanganan Restrukturisasi tersebut dilaksanakan melalui spesifik dalam hal upaya peningkatan produktifitas kebijakan pengadaan ASN untuk merekrut pegawai dan kinerja. Belum lagi penebaran pegawai yang baru, baik PNS maupun PPPK yang diutamakan bagi masih didominasi jabatan fungsional guru (39%) dan para profesional yang berkeahlian relevan dengan administrasi (38%) dari 4.185.503 PNS. Gerbong- bidang-bidang yang menjadi kebutuhan instansi gerbong ini membuat perjalanan lokomotif birokrasi pemerintah dan sesuai dengan profil Smart ASN. masih terseok-seok, belum lagi temuan tentang 38 Pengadaan ASN yang terencana sesuai arah dan persen PNS yang ada dikatagorikan sudah tidak kebutuhan pembangunan nasional menjadi fokus produktif lagi (benalu). pemerintah yang terus diupayakan secara berkala. Pembentukan struktur ideal ASN nantinya juga Kementerian PAN-RB menawarkan bebe­ didukung dengan penerapan manajemen talenta rapa strategi Reformasi SDM Aparatur yang nasional yang kini terus dikembangkan sebagai menyeimbangkan antara pembangunan manusia upaya penempatan talenta terbaik dalam jabatan dan sistem untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024 . Setidaknya ada 6 (enam) 8 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 8 14/10/19 08.57

LAPORAN UTAMA tahapan dengan sikulus diawali dengan Untuk mengubah struktur Perencanaan, Pengadaan (Rekrutmen dan Seleksi), ASN dan membentuk Pengembangan Kapasitas, Penilaian Kinerja dan Smart ASN, diperlukan Penghargaan dan Pengembangan Karir (Promosi restrukturisasi agar komposisi dan Rotasi). ASN lebih banyak diisi jabatan spesifik berkeahlian Perencanaan SDM merupakan titik awal teknis/fungsional sehingga strategis bagaimana memetakan kebutuhan personil kompatibel dan kapabel yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dalam penyelenggaraan dapat berkinerja mencapai tujuan organisasi. pembangunan nasional. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang ASN pada tahun 2014, perencanaan PNS belum sepenuhnya strategi pembukaan jalur khusus untuk mendapatkan fokus dan optimal dalam mendukung pembangunan talenta dengan kualifikasi akademik terbaik nasional dan potensi daerah serta sesuai dengan (cumlaude), masyarakat Indonesia di luar negeri kebutuhan instansi. (diaspora), dan atlit berprestasi internasional yang berkontribusi bagi kemajuan Indonesia di bidang Saat ini, setiap instansi harus melakukan olahraga. analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam mengajukan formasi kebutuhan pegawai di Pemerintah juga membuka jalur disabilitas dan instansinya. Hal ini ditujukan agar formasi pegawai Putra/Putri Papua sebagai bentuk perlakuan yang yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan (core adil dan setara bagi setiap Warga Negara Indonesia business) instansi dan tentunya sesuai dengan (WNI) yang memenuhi syarat dalam memperoleh arah pembangunan nasional dan potensi daerah. hak mengikuti rekrutmen dan seleksi ASN (equal Selain itu, perencanaan ASN secara nasional opportunity employer) sebagaimana semangat sudah lebih akurat dan mutakhir dengan dukungan sistem merit yang meniadakan diskriminasi dalam sistem informasi geospasial yang digunakan dalam manajemen SDM. membantu pengambilan keputusan nasional secara efektif dan efisien. Selain pendekatan jalur rekrutmen, penerapan teknologi informasi juga sangat berperan penting Sistem yang ada pada Command Center dalam proses seleksi. Sebelum tahun 2014, Menteri PANRB dimaksud, memungkinkan rangkaian kegiatan seleksi masih dilakukan secara Pemerintah dalam mengevaluasi jumlah ASN yang manual, sehingga memerlukan sumber daya yang ada secara nasional dan menghitung kebutuhan besar, baik waktu, tenaga, maupun biaya. Sejak ASN setiap instansi dengan memperhatikan sebaran tahun 2014, proses rekrutmen dan seleksi dari mulai jumlah ASN, pendidikan, usia, jenis kelamin, jumlah pendaftaran, tes, penilaian, dan pengumuman pensiun, dan juga anggaran belanja pegawai. menjadi lebih efektif dengan penerapan Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) dan Computer Kebijakan pengadaan ASN diutamakan untuk Assisted Test (CAT). Dengan CAT, nilai tiap peserta mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dipublikasi secara transparan, sehingga dapat dan terdepan yang diprioritaskan pada bidang mencegah praktik manipulasi dan kecurangan. Pada pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, dan tahun 2017, sekitar 2,4 juta pelamar berkompetisi infrastruktur sebagaimana Program Pemerintah yang termuat dalam Nawacita. Edisi I / 2019 - Fakta menunjukkan bahwa walaupun animo masyarakat cukup tinggi dalam setiap rekrutmen CPNS dengan jumlah pelamar yang mencapai jutaan orang, namun persaingan dengan sektor privat dalam memperebutkan talenta terbaik juga merupakan tantangan dalam rekrutmen dan seleksi ASN. Untuk itu, perbaikan terus dilakukan Pemerintah agar rekrutmen dan seleksi ASN senantiasa menghasilkan talenta terbaik. Perbaikan dimaksud dilakukan melalui 9 Cover Majalah ASN 2019.indd 9 14/10/19 08.57

LAPORAN UTAMA untuk mendapatkan 37 ribu formasi jabatan pada kesehatan, dan penyuluh pertanian yang sangat tahun 2017 dan pada tahun 2018 sekitar 3,6 juta dibutuhkan dalam menunjang pembangunan pelamar berkompetisi untuk mendapatkan 238 nasional. Rekrutmen PPPK melengkapi komposisi ribu formasi jabatan. Hal ini merupakan salah satu ASN yang selama ini diisi oleh PNS sebagai pegawai rekrutmen terbesar sepanjang sejarah Indonesia tetap. Ke depan, PPPK menjadi ruang bagi para yang dilakukan secara transparan dan akuntabel profesional sehingga dapat mengisi jabatan yang dalam rangka mendapatkan talenta terbaik. dibutuhkan instansi dalam rangka akselerasi pembangunan nasional dan untuk mengisi jabatan Pemerintah berupaya menghargai dan yang tidak dapat dipenuhi dari kalangan PNS mengembangkan ASN sedini mungkin. Untuk karena batasan tertentu seperti usia dan keahlian pertama kalinya dalam sejarah, Presiden RI spesifik. Dengan adanya PPPK diharapkan dapat memberikan arahan strategis kepada lebih dari 6 meningkatkan kapasitas organisasi melalui kesiapan ribu CPNS di Istora Gelora Bung Karno dan di Kantor dan fleksibilitas dalam bekerja profesional di berbagai Wilayah Hukum dan HAM di seluruh Indonesia tingkatan (multi-level entry) sehingga mendorong melalui video conference serta siaran live di TVRI kinerja instansi pemerintah secara signifikan. pada Kegiatan Presidential Lecture 2018 dalam Tahapan setelah akuisisi adalah Dengan adanya PPPK pengembangan kapasitas SDM untuk peningkatan keahlian profesi yang menunjang pelaksanaan diharapkan dapat tugas dan fungsi organisasi. Pengembangan kapasitas melalui peningkatan kualifikasi dan meningkatkan kapasitas pengembangan kompetensi sangat diperlukan mengingat problem mismatch sebagaimana organisasi melalui kesiapan disebutkan di awal dan tidak semua pegawai dan fleksibilitas dalam bekerja memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai profesional di berbagai dengan kebutuhan instansi (kesenjangan kualifikasi/ tingkatan (multi-level kompetensi) serta tentunya guna memenuhi entry) tuntutan era industri 4.0 dan society 5. yang memerlukan keahlian digital dan teknologi informasi rangka pengarahan dan pembekalan bagi CPNS serta adaptasi. sehingga mendapat gambaran arah pembangunan nasional dan bagaimana mempersiapkan diri dalam Dengan ditetapkan Peraturan Menteri mensukseskan pembangunan nasional. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Di samping itu, pemerintah juga berupaya Kompetensi Jabatan ASN, maka dilakukan meningkatkan kualitas manajerial birokrasi melalui upaya pemetaan Standar Kompetensi Jabatan seleksi terbuka secara nasional untuk pengisian untuk setiap jabatan ASN guna menguraikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan penilaian identitas, kompetensi, dan persyaratannya. berbasis kompetensi sebagai salah satu upaya Adanya Standar Kompetensi ASN yang memuat penegakkan sistem merit dalam pengisian jabatan kompetensi manajerial, sosio kultural, dan teknis, yang dalam pengawasan Komisi Aparatur Sipil dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan Negara (KASN). Melalui seleksi terbuka, diyakini pengadaan, pengembangan karier dan kompetensi, dapat mencegah praktik jual beli jabatan dan uji kompetensi untuk seleksi dan pengembangan, penyalahgunaan wewenang. sistem informasi manajemen, serta kelompok rencana suksesi (talent pool). Setelah standar kompetensi Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ditetapkan, tahap berikutnya adalah mengukur Nomor 49 Tahun 2018, mulai tahun 2019 Pemerintah kompetensi individu berdasarkan standar yang merekrut PPPK khusus untuk tenaga pendidikan, menjadi acuan, apakah memenuhi atau tidak, di atas atau di bawah standar, sehingga dapat diketahui kompetensi apa yang perlu dikembangkan. 10 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 10 14/10/19 08.57

LAPORAN UTAMA Suasana Tes CPNS dengan Computer Assisted Test (CAT). (dok. humas MenPAN-RB) Pengembangan kompetensi ditujukan untuk ASN Corporate University menggunakan proporsi mengisi kesenjangan antara kompetensi individu dan pembelajaran 70:20:10, yakni 70% pembelajaran jabatannya (competence gap). Mengisi kesenjangan di unit kerja, 20% coaching, mentoring, dan umpan kompetensi melalui pengembangan menjadi sangat balik, serta 10% pembelajaran di kelas. Implementasi penting agar tidak berakibat pada kesenjangan ASN Corporate University memerlukan peran kinerja, yakni adanya ketimpangan antara target aktif seluruh pejabat struktural dalam menilai dan kinerja dan hasil yang dicapai karena tidak mengembangkan bawahan yang menjadi tanggung kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Untuk jawabnya dengan pandangan positif bahwa itu, pemerintah berupaya melakukan transformasi pengembangan kompetensi individu pada dasarnya metode pembelajaran dari ‘metode klasik’ yang adalah upaya pengembangan kinerja unit dan pada umumnya pasif di kelas menjadi ‘metode organisasi. modern’ yang melibatkan pegawai secara aktif dalam pembelajaran berkelanjutan di unit kerja melalui Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah mentoring, coaching, magang, penugasan khusus, Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja dan sebagainya. PNS sebagai upaya reformasi manajemen kinerja PNS yang sebelumnya menerapkan Sasaran Kerja Transformasi dimaksud dinamakan ASN Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Corporate University yang bertujuan untuk Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi memfungsikan seluruh instansi sebagai unit Kerja PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pembelajaran dalam upaya peningkatan kualitas Nomor 30 Tahun 2019, Sistem Manajemen Kinerja SDM secara sistematis dan berkesinambungan. PNS menjadi lebih sistematis dan komprehensif yang Edisi I / 2019 - 11 Cover Majalah ASN 2019.indd 11 14/10/19 08.57

LAPORAN UTAMA Suasana Test CPNS dengan Computer Asissted Test (CAT) mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan ASN menjadi sangat penting karena pemantauan, dan pembinaan, penilaian kinerja, dan hubungan resiprokal dimaksud dapat mendorong tindak lanjut, serta Sistem Informasi Kinerja PNS. ASN untuk berkinerja lebih baik mengingat hasil yang dikerjakan menjadi tolak ukur hasil yang Perencanaan kinerja yang memperhatikan diterima berupa kompensasi serta pengembangan perencanaan strategis instansi, perjanjian kinerja, kompetensi dan karir. organisasi dan tata kerja, uraian jabatan, dan SKP atasan langsung, bertujuan agar terwujud Dalam hal penghargaan atas kinerja, sejak keselarasan kinerja di setiap level, dari kinerja tahun 2017 Pemerintah mengadakan program PNS individu, unit kerja, hingga instansi. Karena kinerja Inspiratif dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Teladan instansi adalah sekumpulan kinerja unit kerja, dan sebagai momen penganugerahan prestasi luar biasa kinerja unit kerja adalah sekumpulan kinerja individu. bagi PNS dan PPT dengan inovasi yang berdampak Selain menggunakan pendekatan stratejik, penilaian positif bagi masyarakat sehingga menginspirasi dan perilaku kerja akan menerapkan metode 360˚ yang memotivasi PNS lainnya untuk memajukan bangsa melibatkan unsur penilaian atasan, rekan kerja, dan/ dan negara. atau bawahan, agar penilaian menjadi lebih adil dan obyektif serta diharapkan dapat mendorong individu Pemerintah berupaya menerapkan untuk berkinerja dan berperilaku positif terhadap sistem merit dalam manajemen karir, sehingga seluruh pegawai. pertimbangan karir hanya didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Manajemen kinerja bukan sekedar menilai organisasi. Dengan pertimbangan karir dimaksud, hasil kerja pegawai. Lebih dari pada itu, kinerja diharapkan dapat mereduksi praktik jual beli jabatan pegawai yang dinilai menjadi dasar dalam penentuan yang sarat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), kompensasi serta pengembangan kompetensi dan serta mencegah pengisian jabatan oleh personil karir. Keterkaitan antara kinerja dan kompensasi serta yang tidak mumpuni berdasarkan faktor senioritas 12 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 12 14/10/19 08.57

LAPORAN UTAMA ataupun loyalitas. Dengan pola karir nasional dan sejak tahun 2017 manajemen talenta yang kini terus dikembangkan, Pemerintah mengadakan PNS dapat berkembang karirnya lintas jabatan dan program PNS Inspiratif lintas instansi, baik Pusat maupun Daerah, sehingga dan Pejabat Pimpinan Tinggi diharapkan dapat meningkatkan kinerja individu dan (PPT) Teladan sebagai momen instansi. penganugerahan prestasi luar biasa bagi PNS dan PPT dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun inovasi yang berdampak positif 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bagi masyarakat sehingga memungkinkan adanya jalur percepatan promosi menginspirasi dan memotivasi jabatan melalui mekanisme Sekolah Kader PNS lainnya untuk sebagai sistem pengembangan kompetensi untuk memajukan bangsa dan menyiapkan pejabat administrator. Persyaratan negara. untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus Tahap selanjutnya adalah pengembangan sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan. talenta, retensi talenta untuk mempertahankan kinerja dan kompetensi talenta, serta penempatan Program percepatan karier (akselerasi) sangat talenta bagi pegawai dengan kompetensi dan diperlukan untuk menyiapkan ASN berkualitas kinerja tertinggi dalam hal terdapat jabatan strategis dan berdaya saing dalam menyongsong birokrasi yang lowong. Pada prinsipnya, semua pegawai berkelas dunia tahun 2024. Prioritas dalam dipetakan untuk penentuan kategori dalam talent box pengembangan karier juga diatur dalam Peraturan dan memiliki kesamaan hak untuk pengembangan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 melalui kelompok kompetensi sebagaimana PP Manajemen PNS. rencana suksesi (talent pool) sebagai inisiasi Namun, hanya pegawai yang berada pada penerapan manajemen talenta nasional. Ke depan, kotak kelompok rencana suksesi (7, 8, 9) yang rencana suksesi akan diatur secara khusus agar pola mendapatkan prioritas pengembangan karir dan karier instansi dan nasional sejalan dengan sistem kompetensi. merit sekaligus manajemen talenta. Setelah kelompok rencana suksesi ada, Dengan demikian, terdapat 2 (dua) jalur selanjutnya ditetapkan rencana suksesi (sucession karier, yaitu: jalur reguler untuk ASN secara umum planning) untuk penempatan talenta bagi yang dan jalur akselerasi khusus talenta. Berdasarkan berada di kotak ke-9 dalam jabatan strategis yang manajemen talenta, ASN yang memiliki kompetensi lowong selama kurun waktu beberapa tahun ke dan kinerja tinggi (high competence and high- depan. Jabatan dimaksud dipetakan secara akurat performance personnel) diprioritaskan dalam terutama yang berkenaan dengan fungsi utama pengembangan kompetensi dan karier untuk organisasi, memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, dan menduduki jabatan manajerial yang strategis dalam memberi peluang pembelajaran yang tinggi. pemerintahan. Dalam konsep manajemen talenta Dalam konsep manajemen talenta nasional, manajemen talenta institusional setiap institusional, kebutuhan talenta dianalisis dengan instansi pemerintah terintegrasi secara nasional mengacu pada arah pembangunan nasional yang terjabar dalam visi, misi, dan strategi pemerintah. Edisi I / 2019 - Pada tahap awal yakni akuisisi talenta, kandidat dipetakan dari kalangan internal (PNS) dan eksternal (CPNS akselerasi dan PPPK) menggunakan metode penilaian kompetensi dan kinerja untuk menentukan posisi dan kategori berdasarkan hasil penilaian tinggi, sedang, dan rendah (talent box). Dari hasil penilaian dimaksud, dapat diidentifikasi area pengembangan kompetensi dan kinerja untuk perbaikan ke depan. 13 Cover Majalah ASN 2019.indd 13 14/10/19 08.57

LAPORAN UTAMA Reformasi kesejahteraan Reformasi gaji dan tunjangan berdasarkan prinsip panduan (guiding principles) yang meliputi sangatlah penting karena basis kinerja, adil, kompetitif, dan sesuai anggaran. Prinsip tersebut melandasi gaji dan tunjangan penghasilan yang rendah berdasarkan sistem merit yang mempertimbangkan kelayakan dan daya saing tingkat penghasilan, serta selain tidak optimal dalam adil sesuai bobot jabatan, kemahalan dan kinerja (internal equity) dengan memperhatikan batasan menstimulasi kinerja kemampuan keuangan negara (pusat dan daerah). ASN, juga menjadi akar Reformasi dimaksud ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan berfungsi praktik KKN. sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta untuk mendukung terwujudnya pola untuk membentuk talent pool nasional dan dapat karir nasional berdasarkan manajemen talenta. Selain dipadankan dengan manajemen talenta korporasi gaji dan tunjangan, Pemerintah juga fokus dalam sehingga memungkinkan mobilisasi talenta lintas mereformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari sektor, baik sektor publik maupun sektor privat. tua yang diarahkan untuk peningkatan nilai manfaat Manajemen Talenta Nasional memungkinkan pensiun yang bersumber dari iuran yang dibayarkan akselerasi pencapaian tujuan pembangunan nasional oleh PNS dan Pemerintah (shared-contribution) karena hanya personil terbaik di bidangnya yang melalui skema pembiayaan manfaat secara fully berdaya saing (high qualified and competitive funded. personnel) yang layak dan dapat menduduki jabatan strategis sehingga dapat berkontribusi optimal Selama ini, manfaat pensiun dibayarkan dari membangun bangsa. Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan jumlahnya timpang jika dibandingkan dengan Peningkatan kesejahteraan ASN berdasarkan penghasilan per bulan sebagai PNS. Dengan sistem pada salah satu asas penyelenggaraan kebijakan pensiun saat ini, manfaat yang diterima pensiunan dan Manajemen ASN yakni kesejahteraan. Dalam belum cukup memadai (inadequate benefits) untuk hal ini, pemerintah berupaya mereformasi gaji memenuhi tingkat kehidupan layak, yang mana dan tunjangan, serta pensiun dan jaminan sosial. tingkat perbandingan antara manfaat pensiun dan Jaminan sosial dimaksud telah diatur dalam penghasilan (replacement ratio) berkisar antara 8%- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 jo. PP 30% (Kemenkeu, 2018). Dengan besaran tunjangan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan yang lebih besar dari pada gaji pokok, maka semakin Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN. tinggi golongan PNS, semakin rendah manfaat Kini, pemerintah fokus pada rancangan Peraturan pensiun yang diterima berdasarkan gaji pokok. Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan, serta Kesenjangan yang cukup signifikan juga terjadi pada pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan golongan PNS, prajurit TNI, dan Anggota Polri. hari tua. Selain dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut, Reformasi kesejahteraan sangatlah reformasi kesejahteraan ASN juga diamanatkan penting karena penghasilan yang rendah selain dalam Undang-Undang ASN yang mengatur tidak optimal dalam menstimulasi kinerja ASN, mengenai ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan juga menjadi akar praktik KKN. Untuk itu, sistem Pemerintah mengenai gaji, tunjangan kinerja, penggajian berdasarkan pangkat dan golongan yang tunjangan kemahalan, dan fasilitas (Pasal 81) memperhatikan masa kerja dan tingkat pendidikan, serta Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS hasil capaian kinerja, akan diubah acuannya (Pasal 91 Ayat 6). Melalui Rapat Terbatas, Presiden menjadi sistem merit yang berdasarkan kualifikasi, telah memutuskan impementasi jaminan pensiun dan kompetensi, dan kinerja sebagaimana Undang- jaminan hari tua pada tahun 2020. Undang ASN. Selain perubahan sistem melalui regulasi, 14 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 14 14/10/19 08.57

LAPORAN UTAMA Rusunawa yang diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Batam Kemenkumham yang berlokasi di Jalan Dang Merdu, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. (dok. istimewa) Pemerintah juga melakukan kajian dan pembahasan nasional jangka panjang sebagaimana Rencana tentang program peningkatan kesejahteraan ASN Pembangunan Jangka Panjang dan penjabarannya (wealth management). Salah satunya melalui setiap 5 (lima) tahun. program penyediaan hunian bagi ASN yang bersumber dari iuran pensiun yang dikelola sebagai Reformasi SDM Aparatur dimaksud seiring wujud manfaat investasi dana pensiun, dari dan untuk dengan upaya mewujudkan visi birokrasi berkelas ASN. dunia tahun 2024 dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, serta dalam merespon Untuk menghasilkan birokrat yang bersih tantangan revolusi industri 4.0, society 5.0, dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki globalisasi, perebutan talenta (talent war), dan pelayanan publik berkualitas, Pemerintah tantangan multidimensi lainnya yang semakin melaksanakan reformasi SDM Aparatur dengan mendorong urgensi transformasi birokrasi yang implementasi kebijakan sebagaimana Undang- relevan dengan kebutuhan riil dan pesatnya Undang ASN dan peraturan perundang-undangan kemajuan zaman. turunannya serta melalui strategi manajemen human capital yang mencakup perencanaan, rekrutmen Kunci dalam mewujudkan visi dan dan seleksi, pengembangan kapasitas, manajemen menghadapi tantangan dimaksud adalah kinerja, manajemen karir, dan manajemen menyiapkan SDM Aparatur (Smart ASN) yang kesejahteraan. kompatibel dan kapabel dalam menjalankan birokrasi yang lebih adaptif, dinamis, dan melayani melalui Strategi dimaksud bukan ditujukan sebagai manajemen talenta nasional yang disinergikan langkah administratif dan operasional untuk sekedar dengan manajemen kinerja, karir, dan kesejahteraan. menjalankan birokrasi, melainkan senantiasa (emte) diarahkan dalam kerangka stratejik makro untuk akselerasi dan optimalisasi pencapaian tujuan Edisi I / 2019 - 15 Cover Majalah ASN 2019.indd 15 14/10/19 08.57

LAPORAN UTAMA Buah Perbaikan SAKIP : Dari Penghematan hingga Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Tujuh pemerintah daerah peraih predikat A pada hasil evaluasi SAKIP tahun 2018, lima diantaranya merupakan pendatang baru, setelah rapornya mengalami perbaikan. Lima pemda dimaksud adalah Kalimantan Selatan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Ngawi. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi, berhasil mempertahankan posisi yang diraih tahun sebelumnya. 16 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 16 14/10/19 08.57

LAPORAN UTAMA Meskipun merupakan hasil kerja keras penghargaan SAKIP terbaik seluruh jajaran pemda, namun nilai bagus yang diraih bukan merupakan tujuan akhir. bukanlah tujuan akhir, Bupati Sidoarjo Saifullah mengatakan, dengan peningkatan predikat dari BB pada tahun namun tujuan utama adalah 2017 menjadi A pada 2018, pihaknya berhasil menghemat sekitar Rp 1,2 triliun. Keberhasilan bagaimana implementasi SAKIP tersebut merupakan hasil pendampingan dari tim Kementerian PANRB, serta komitmen memberikan dampak para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Oleh karena itu OPD dapat menggenjot positif bagi peningkatan kinerjanya, selain berorientasi pada target kerja yang dicapai juga harus sesuai dengan aturan kesejahteraan rakyat. administratif,” ujarnya di Banjarmasin, belum lama ini. program, dua tahun lalu turun lagi bisa turunkan 70, dan tahun lalu 30 program. Sedangkan Dalam kurun waktu tersebut, pihaknya anggaran kita turunkan sekitar Rp 70 milyar dari melakukan berbagai upaya, seperti APBD Kabupaten Lamongan,” katanya. menyelaraskan antara perencanaan sampai pelaksanaan kinerja yang tertuang dalam Secara terspisah, Gubernur Kalimantan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Selatan Sahbirin Noor mengungkapkan capaian Daerah (RPJMD) sehingga menjadi runtut, kinerja yang diimplementasikan Pemprov hingga serta memulai perencanaan, pelaksanaan, berhasil meraih A merupakan kerja kolektif. hingga pelaporan yang telah menggunakan Menurutnya kolaborasi, soliditas, dan semangat sistem yang disebut Regional Development kerja di dukung partisipasi segenap komponen System (RDS). “Kita tingkatkan nantinya masyarakat adalah faktor utama pendorong terutama di dalam pembelanjaan pembelanjaan prestasi Pemprov yang sebelumnya di tahun sesuai visi misi kita, kita tingkatkan visi misi, kita 2017 memperoleh predikat BB. capai apa yang kita bangun dan akan tetap kita lanjutkan, jangan sampai kita punya misi punya Dikatakan bahwa penghargaan SAKIP ide gagasan yang bagus tapi tidak tercapai,” terbaik bukanlah tujuan akhir, namun tujuan jelasnya. utama adalah bagaimana implementasi SAKIP memberikan dampak positif bagi peningkatan Hal senada dikatakan Bupati Lamongan kesejahteraan rakyat. Diharapkan bahwa nilai Fadeli, yang mengatakan bahwa predikat yang diperoleh dapat menjadi pemicu para ASN A yang diraih itu merupakan kerja keras dan perangkat kerja di Pemprov Kalsel untuk serta komitmen segenap OPD di lingkungan mempertahankan bahkan menambah prestasi Kabupaten Lamongan. Dengan SAKIP dengan tetap memacu kinerja. “Kalsel telah anggaran di Kabupaten Lamongan menjadi menerapkan e-SAKIP untuk mengukur kinerja lebih efisien dan efektif, serta meminimalisir berbasis online untuk terus membudayakan pemborosan. Kabupaten Lamongan saat ini kinerja yang baik,” pungkasnya. tidak hanya berbicara output, namun lebih kepada hasil atau outcome. Dalam acara SAKIP Award Wilayah II yang digelar Kementerian Pendayagunaan Kabupaten Lamongan di tahun 2018 Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meraih predikat A setelah sebelumnya pada (PANRB) di Banjarmasin pekan lalu, sejumlah tahun 2017 mendapat predikat BB. “Lima tahun pemerintah daerah mengalami perbaikan rapor. yang lalu kita bisa meminimalkan program Torehan prestasi tersebut pun memberi banyak dan anggaran. Kita meminimalkan sekitar 100 manfaat bagi berjalannya roda pemerintahan daerah tersebut.***  17 Edisi I / 2019 - Cover Majalah ASN 2019.indd 17 14/10/19 08.58

LAPORAN UTAMA Jelajah Reformasi Birokrasi Indonesia Implementasi reformasi birokrasi Demikian disampaikan profesor dari Korea di Indonesia terus mengalami Research Institute, University of New South Wales, Australia, Prof. Mark Turner peningkatan dari tahun ke tahun. dalam acara International Reform Policy Sebelum Grand Design Reformasi Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua Bali baru-baru ini. Ia menilai Indonesia, telah Birokrasi dikeluarkan tahun 2010, membuat progres yang baik di dalam reformasi Indonesia telah membuat progres administrasi publik. “Saya mempelajari administrasi secara bertahap di berbagai institusi, publik di Asia, dan Indonesia memiliki peranan yang seperti di Kementerian Keuangan, BPK, sangat penting di Asia. Karena itu, penting bagi dan KPK. Sejak adanyaGrand Design, pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dan membuat reformasi birokrasi menjadi prioritas, dan sejak saat itulah telah banyak progres dalam reformasi administrasi publik. 18 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 18 14/10/19 08.58

LAPORAN UTAMA Menteri PANRB Syafruddin meninjau Pameran pada acara International Reform Policy Sysmposium and Regional Workshop 2019 di Hotel Nusa Dua Bali. saya untuk memahami apa yang sedang terjadi di menjangkau hingga tingkat masyarakat, Indonesia sebagai pemain utama di Asia,” ujarnya. dan membuat masyarakat merasa tertarik menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Dikatakan, reformasi birokrasi tidak akan Dengan demikian, masyarakat dapat pernah selesai, tetapi akan terus berlanjut. Sebab memberikan dukungan dan membantu menurutnya, seorang pemimpin yang merupakan suksesnya reformasi administrasi publik. pejabat politik harus terampil, berbicara dengan baik, dan menyebarluaskan mengenai reformasi Mark juga mendorong pemerintah administrasi publik dan keuntungan yang agar menjaga komunikasi yang kuat dengan didapat dari penerapan reformasi birokrasi itu masyarakatnya, karena kuncinya adalah sendiri. Penerapan reformasi birokrasi juga harus komunikasi. Menurutnya, komunikasi adalah proses dua arah yang dianggap penting, pemerintah harus mendengarkan apa yang 19 diinginkan dan dipikirkan masyarakat, dan hal apa yang telah dilakukan untuk menjawab keinginan tersebut. “Ini merupakan cara untuk membangun kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan publik memiliki peranan penting untuk reformasi administrasi publik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jika masyarakat melihat pemerintah serius terhadap hal tersebut, dan jika masyarakat berpikir bahwa pemerintah melakukan hal baik, maka masyarakat akan mendukung hal tersebut,” katanya. Lebih lanjut disampaikan bahwa pihaknya siap membantu implementasi reformasi birokrasi di Indonesia sesuai yang dibutuhkan. Oleh karena itu Indonesia diharap dapat terlebih dulu melihat apa saja yang dibutuhkan untuk implementasi reformasi birokrasi. *** Edisi I / 2019 - Cover Majalah ASN 2019.indd 19 14/10/19 08.58

LAPORAN UTAMA Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri PANRB Syafruddin meninjau Stand Polri pada Pameran International Reform Policy Sysmposium and Regional Workshop 2019 di Hotel Nusa Dua Bali. Catatan dari Nusa Dua Tentang Reformasi Birokrasi Sejumlah pimpinan pemerintahan, praktisi, pakar, hingga pemerhati administrasi publik dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, Korea, dan Indonesia sendiri berkumpul di Nusa Dua Bali pekan lalu. Sekitar 1000 orang berkumpul untuk berbagi pengalaman dalam acara 2019 International Reform Policy Symposium and Regional Workshop yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. 20 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 20 14/10/19 08.58

LAPORAN UTAMA Hajat yang diselenggarakan Kementerian Hal senada disampaikan Sekretaris Dekan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Fakultas Ilmu Administrasi UI Zuliansyah Putra Reformasi Birokrasi (PANRB) ini menyoroti Zulkarnain. Menurutnya, proses reformasi dalam lima tema besar reformasi birokrasi, organisasi harus dilakukan secara bertahap. yakniPerformance Management, Transparency and Pasalnya, permasalahan utama dalam mereformasi Accountability in Human Resources Management, suatu organisasi adalah sulitnya melakukan e-Government and Service Delivery, Integrity koordinasi di setiap level. Oleh karena itu, In Public Authorities, dan Local Government komunikasi yang baik harus terjalin serta komitmen Reform. Masing-masing tema dibahas dalam harus terbentuk untuk melakukan perubahan dari kelompok diskusi. level tertinggi hingga level dibawahnya. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sementara untuk diskusi Indonesia (UI) Eko Prasojo mengatakan bahwa bertema Transparency and Accountability in reformasi administrasi publik sangat penting dalam Human Resources Management, Executive melakukan pembangunan. Berbagai kesimpulan Director Center for International Development, dari setiap diskusi yang dilakukan menjadi Korea Development Institute, Young Sun Koh, masukan yang sangat baik bagi pembangunan menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya sektor publik. manusia aparatur menjadi objek vital pembangunan berkelanjutan di setiap negara. Mantan Wamen PANRB ini berharap, melalui forum ini akan terbangun kolaborasi dan Menurutnya, Indonesia telah berhasil komunikasi yang memberikan ide dan inovasi membangun sistem rekrutmen yang bisa bagi siapapun, dimanapun, dalam melakukan mendukung pembangunan sumber daya manusia pembangunan di sektor publik. Simposium ini aparatur yang berkompetensi. Ia pun memuji memfasilitasi pembelajaran bagi kita semua di Indonesia yang telah berhasil membangun sistem ASEAN, Korea, dan Australia. “Saya percaya, perekrutan yang mengedepankan kompetensi simposium ini memberikan kontribusi positif bagi serta kualifikasi demi mendapatkan calon aparatur pembangunan publik administratif di ASEAN. Saya terbaik. “Badan Kepegawaian Negara melakukan mengapresiasi Kementerian PANRB yang telah tes secara umum dan tes kemampuan kepada menginisiasi kegiatan ini,” ujarnya. calon pegawai. Sistem Computer Assisted Test (CAT) ini sangat berhasil,” ungkapnya. Dalam diskusi bertema Performance Management, kesimpulan yang bisa diambil secara Namun demikian, Young menekankan garis besar adalah pentingnya pembangunan agar pemerintah juga harus terus mendorong komunikasi di setiap level sehingga proses setiap aparatur untuk bisa mengembangkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan harus dipahami oleh organisasi dan setiap insentif. Hal ini dikarenakan pemberian insentif anggotanya. untuk mewujudkan SDM yang mampu memberikan pelayanan terbaik saja tidak cukup, harus pula Kepala Program Studi Administrasi Publik UI diberikan pelatihan-pelatihan secara profesional. Roy Valiant Salomo mengungkapkan pentingnya implementasi manajemen kinerja di semua aspek, Pada pembahasan e-Government and terutama di level mikro. Hal ini dikarenakan Service Delivery, Prof. Mark Tuner dari Korea pelaksanaan manajemen kirnerja akan mendorong Research Institute, University of New South organisasi menuju pencapaian atas sasaran yang Wales, Australia, memberikan apresiasi terhadap telah ditetapkan. Namun penerapan manajemen implementasi e-Government and Service kinerja juga harus diikuti dengan pembangunan Delivery yang telah dilakukan oleh Pemerintah komunikasi yang efektif kepada setiap anggota Kabupaten Banyuwangi. Menurutnya, apa yang organisasi agar tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah dilakukan Pemkab Banyuwangi memiliki benar-benar dapat dicapai. persamaan dengan apa yang dilakukan oleh Edisi I / 2019 - 21 Cover Majalah ASN 2019.indd 21 14/10/19 08.58

LAPORAN UTAMA Korea Selatan, yaitu dengan melakukan open menjadi faktor penghambat. Integritas di sektor access untuk berbagi informasi. publik masih menjadi kendala dengan moralitas yang dianggap masih harus diperbaiki. “Banyuwangi telah menunjukkan bagaimana memperkenalkan reformasi di sektor Namun, Teguh memberikan apresiasi publik melalui berbagai inovasi. Ini adalah terhadap Kepolisian dan Imigrasi yang dianggap inspirasi dan contoh yang bagus, tidak hanya telah melakukan pembenahan besar sehingga bagi pemerintah daerah di Indonesia, tetapi juga mampu memperbaiki citra terhadap masyarakat. bagi wilayah lain di seluruh dunia,” ungkapnya. “Imigrasi dan Kepolisian telah melakukan perubahan dan menerapkan e-government. Polisi Namun, Mark juga menegaskan bahwa juga telah melakukan perubahan yang mengacu perubahan yang dilakukan, khususnya di sektor pada grand desain reformasi birokrasi, mengubah publik, harus dapat dipahami tujuannya oleh gambaran polisi melalui manajemen media,” setiap anggota organisasi dalam pemerintahan. katanya. Lagi-lagi pemahaman tersebut dilakukan agar capaian sasaran dan tujuan dalam reformasi Untuk diskusi bertema Local Government birokrasi bisa terealisasi dan pelayanan terhadap Reform, Zuliansyah juga menekankan bahwa masyarakat bisa berjalan maksimal. di Indonesia saat ini Pemerintah Daerah telah memiliki kewenangan yang sangat besar dengan Sedangkan dalam diskusi bertema Integrity adanya otonomi untuk melakukan perbaikan demi in Public Authorities, Dosen dan Peneliti UI Teguh terciptanya pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kurniawan, mengungkapkan bahwa dalam “Kunci dari proses reform adalah otonomi tidak melakukan pembangunan ekonomi nasional, hanya menjadikan kekuatan bagi wilayah itu korupsi menjadi musuh bersama yang selalu 22 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 22 14/10/19 08.58

LAPORAN UTAMA sendiri, tetapi kekuatan dan kekuasaan tersebut Pacific and Director, Department of Research and harusnya mendukung dan mendorong public International Relations, Ministry of Civil Service, service,” katanya. Cambodia Korm Ribaun dan Thun Bunthoeun, Deputy Director General, Department of Planning Dosen dan Peneliti Universitas Brawijaya and Cooperation of Ministry of Home Affairs Laos Oscar Radyan Danar, juga mengungkapkan Vilaythone Sounthone Xaymongkhonh, Walikota bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, pemerintah daerah saat ini sudah sangat baik. Dean of Virata School of Business University of the Namun reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Philippines Prof. Den Ben Paul Gutierrez. pemerintah daerah memang tidak bisa dilakukan secara cepat, melainkan harus melalui beberapa Sementara tema Integrity In Public tahapan. Pelaksanaan reformasi birokrasi juga Authorities mengedepankan pembicara yakni sudah mengarah pada implementasi money follow Executive Director of Government Innovation program yang membuat setiap program dan Directorate Office of the Public Sector kegiatan mampu dipertanggungjawabkan hasilnya Development Commission, Thailand Wipada kepada masyarakat. Tritrakarn, Direktur Jenderal Imigrasi RI Ronny F. Sompie, Graduate School of Business of  Pada tema Performance Manage­ Malaysia National University, Malaysia Prof. John ment menghadirkan pembicara Bupati Ngawi Budi Xavier, Head of Bureau of Bureaucratic Reform Sulistyono, Head of School of Bussiness University Indonesian National Police (Polri), Indonesia of New South Wales, Canberra, Australia Michael Brigjenpol Angesta Romano Yoyol, Policy Analyst O’Donnell, Executive Director of Center for of Organisation for Economic Co-operation and Strategic and International Studies, Myanmar Ko Development, France Jeroen Michels, Vice Ko Hlaing, dan Plan and Policy Analyst of Office Attorney General of The Attorney General›s Office, of the National Economic and Social Development Indonesia Arminsyah. Council Thailand Ploypailin Tinkan. Sedangkan tema Local Government Sementara narasumber untuk tema Trans­ Reform menampilkan narasumber Vice Minister parency and Accountability in Human Resources of Ministry of Home Affairs, Laos Viphongxay Management terdiri dari Kepala BKN Bima Haria Khammoune, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Wibisana, Director General and Researcher of Elestianto Dardak, Director of Local Autonomy Institute of State Organizational Sciences Ministry and Decentralization Division of Ministry of the of Home Affairs, Vietnam Nguyen Ngoc Van Interior and Safety, Korea Bora Yoon, Bupati and Trinh Ngoc Linh, Head of Public Policy and Banggai Herwin Yatim, Expert of Department Management Department Universitas Gadjah of Local Administration, Thailand Satapong Mada Indonesia Prof. Agus Pramusinto, Expert Soontararak, Head of Scientific Information and Public Sector Development of Office of the International Cooperation of Institute of State Public Sector Development Commission Thailand Organizational Sciences, Ministry of Home Affairs, Natta Bhachaiyud, serta Sekretaris Jenderal Vietnam Thach Tho Moc, Research Fellow of City Kementerian Keuangan RI Hadiyanto. Diplomacy Research Center The Seoul Institute, Seoul Metropolitan Government, Korea Chang Yi, Pembicara untuk tema e-Government and Executive Director of Social Enterprises Research Service Delivery antara lain Councilor of Embassy Center dan Vice Director, Entrepreneurship Center of Republic of Korea to Indonesia Sangjin Kim, Yeungnam University, Korea Prof. In Jun dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Junghyun Yoon. *** Secretary General of National Committee for Economic and Social Commission for Asia and the Edisi I / 2019 - 23 Cover Majalah ASN 2019.indd 23 14/10/19 08.58

LAPORAN UTAMA Malaysia Puji Reformasi Birokrasi di Indonesia Reformasi Birokrasi Indonesia mendapat pujian dari negara tetangga Malaysia. Graduate School of Business Malaysia National University Prof. John Xavier mengatakan Reformasi Birokrasi yang dijalankan oleh Indonesia sudah sangat baik. 24 - Edisi I / 2019 14/10/19 08.58 Cover Majalah ASN 2019.indd 24

LAPORAN UTAMA Menurutnya, Indonesia sudah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membuat birokrasi menjadi lebih baik dan lebih efisien lagi. Selain itu komitmen pemerintah Indonesia pun sudah dirasa baik untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakatnya. “Saya rasa reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan sangat baik. Indonesia telah membuat suatu awalan yang sangat baik,” ujarnya dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali Di Malaysia, lanjutnya, reformasi birokrasi telah menjadi prioritas utama agenda pemerintah, serta arah dan tujuannya pun sama dengan yang dilakukan di Indonesia, seperti Uji kompetensi untuk menduduki suatu jabatan. penerapan e-government dan performa kinerja. Xavier menilai arah perubahan Menurutnya e-government membantu dalam yang ingin dicapai melalui reformasi birokrasi di Malaysia membuat pelayanan publik secara online dan hal tersebut sudah sangat jelas, yaitu membawa administrasi publik akan membuat kehidupan masyarakat lebih mudah, ke level terbaik untuk memberikan hasil kepada seluruh dibanding harus pergi ke kantor-kantor pemerintah untuk masyarakat. mengurus perizinan. Komitmen dari Menteri PANRB Syafruddin dikatakannya merupakan sebuah komitmen “Kita berada di jalur yang sama dan reformasi pimpinan dalam melakukan perubahan menghadapi administrasi publik adalah mengenai meningkatkan revolusi industri 4.0. pelayanan publik. Saya rasa Indonesia dan Malaysia, dan negara lainnya juga, bergerak ke arah yang sama. “Sepeti yang dikatakan Menteri PANRB mengenai Beberapa negara mungkin lebih lambat progresnya, tapi tantangan di revolusi industri 4.0., pelayanan publik itu dikarenakan  sejarah yang mempengaruhi,” jelasnya. harus dapat mengikuti perubahan. Jadi e-government merupakan platform bagi pemerintah untuk melayani Dalam hal e-government, ia memberikan apresiasi paradigma ekonomi lebih baik lagi,” ujarnya. dengan terbitnya Peraturan Presiden No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Lebih lanjut Xavier menambahkan bahwa Malaysia Lahirnya Perpres yang ini dinilai sebagai  komitmen dan selalu siap dan terbuka untuk membagikan informasi, keinginan yang tinggi dari pemerintah untuk bergerak pengalaman, maupun database dengan Indonesia, menuju e-government. sebagai upaya melihat rintangan yang telah dihadapi dalam mengimplementasi reformasi, dan bagaimana Dikatakan, pemerintah Malaysia mengelola Indonesia dapat mengindari rintangan tersebut. Saat kurang lebih 13 ribu pelayanan publik, dimana sekitar ini Malaysia siap menjalin kerjasama serta berbagi 83 persen layanannya telah beralih ke sistem elektronik pengetahuan satu dengan yang lain, guna mewujudkan atau online. Oleh karena itu dirinya memberikan saran pelayanan publik yang lebih baik lagi bagi masyarakat agar pemerintah Indonesia dapat lebih agresif dan Indonesia maupun Malaysia. *** masif dalam menerapkan e-government hingga tingkat pemerintah di daerah. Edisi I / 2019 - 25 Cover Majalah ASN 2019.indd 25 14/10/19 08.58

LAPORAN UTAMA Mengenal Pemda yang Sukses ‘Naik Kelas’ dalam SAKIP Sejumlah kejutan terjadi pada nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018. Untuk pertama kalinya, ada pemerintah daerah yang sukses mencapai nilai AA, yakni D.I Yogyakarta. Sejumlah daerah juga berhasil menjadi ‘pendatang baru’ di kelas peraih predikat A. D aerah pimpinan Sri Sultan Hamengku kinerja kegiatan yang berorientasi pada customer Buwono X ini berhasil meraih nilai tertinggi perspective,” imbuhnya. SAKIP setelah empat kali mempertahankan predikat A. Sultan menjelaskan, implementasi SAKIP Melalui pola penataan kelembagaan baru yang baik berpengaruh terhadap peningkatan yang berbasis kinerja, Pemprov DIY berhasil pelayanan publik hingga mempermudah mengefisiensikan 79 struktur kelembagaan. Untuk pertanggungjawaban kinerja para abdi negara. meminimalisir eksploitasi anggaran daerah, DIY Sultan mengakui, dengan metode ini pemda menerapkan standar belanja berbasis program dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih yang tidak lagi berpatokan pada serapan. berorientasi pada hasil, mampu mengalihkan belanja aparatur ke belanja publik, serta Sang Sultan pun mengingatkan, penerapan pengukuran kinerja organisasi hingga individu lebih SAKIP memerlukan peran aktif dari kepala daerah akurat. “SAKIP mengubah budaya kerja sehingga untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara ASN bekerja semakin efektif dan efisien,” ujar Sri aktif dengan reward dan punishment. “Saya Sultan. memberikan rapor kinerja kepada OPD setiap triwulan dan merilisnya di media massa. Langkah Pemprov DIY, yang masuk dalam wilayah ini yang terbukti efektif meningkatkan kinerja OPD,” III, telah melakukan rasionalisasi kegiatan yang jelas Sultan. berorientasi pada money follow program dan program follow result. Sebanyak 1.600 kegiatan berhasil Peningkatan nilai Pemprov DIY, rupanya dipangkas dalam kurun waktu lima tahun terakhir. juga diikuti kenaikan nilai pada tiga pemda Efisiensi kegiatan itu, menurut Sultan, adalah di wilayahnya. Tahun 2017 lalu, Kabupaten suatu keharusan untuk meningkatkan sinkronisasi, Kulonprogo, Bantul, dan Sleman meraih predikat memudahkan pengendalian, meningkatkan belanja BB. Seiring berjalannya waktu, ketiga kabupaten itu publik, dan investasi pada program strategis. sukses meraih predikat A pada tahun 2018. Sebagai Gubernur dan Raja Yogyakarta, Sri Sultan menilai, SAKIP bukan hanya Sultan mendorong seluruh Kepala Organisasi sebuah keharusan, tetapi juga sistem yang dibuat Perangkat Daerah (OPD) agar tak ‘terkurung’ untuk menjawab tantangan dan perubahan zaman. dengan rutinitas saja. “Harus melakukan inovasi “Karena SAKIP adalah cara kita memandang dan memastikan capaian outcome melalui penilaian masa depan melanjutkan perubahan, memenuhi tanggungjawab sejarah, dan yang terpenting demi keberlangsungan generasi mendatang,” tegasnya. 26 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 26 14/10/19 08.58

LAPORAN UTAMA Di wilayah II, beberapa daerah juga kerja di Pemprov Kalsel untuk mempertahankan mengalami kenaikan rapor SAKIP. Pemerintah bahkan menambah prestasi dengan tetap memacu Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil kinerja. “Kalsel telah menerapkan e-SAKIP untuk meningkatkan predikat SAKIP dari BB pada tahun mengukur kinerja berbasis online untuk terus 2017 menjadi A pada 2018. Dengan membaiknya membudayakan kinerja yang baik,” pungkasnya. birokrasi di Kab Sidoarjo, sebanyak Rp 1,2 triliun berhasil dihemat dan dialihkan ke program yaang ‘Kalsel Bergerak, SAKIP Terdepan’ menjadi lebih strategis. moto penyemangat Pemprov Kalsel untuk meningkatkan implementasi SAKIP. Dengan Bupati Sidoarjo, Saifullah, mengatakan predikat A yang diraihnya, anggaran sebanyak Rp keberhasilan tersebut merupakan hasil 52,14 miliar berhasil dihemat. Jumlah penghematan pendampingan dari tim Kementerian PANRB, serta yang dicapai ini jauh melebihi penghematan komitmen para pimpinan Organisasi Perangkat Pemprov Kalsel pada 2017, yakni sebanyak Rp Daerah (OPD). “Oleh karena itu OPD dapat 12,33 miliar. menggenjot kinerjanya, selain berorientasi pada target kerja yang dicapai juga harus sesuai dengan Sebagai pimpinan, Paman Birin merasakan aturan administratif,” ujarnya. penerapan SAKIP secara konsisten dapat memberi manfaat dalam mewujudkan tata kelola Dalam kurun waktu satu tahun, pihaknya pemerintahan berdasarkan kinerja. Implementasi melakukan berbagai upaya, seperti menyelaraskan SAKIP juga dijadikan dasar untuk memberikan antara perencanaan sampai pelaksanaan kinerja penghargaan dan sanksi bagi aparatur sipil daerah. yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga Dengan adanya ukuran yang jelas sebagai menjadi runtut, serta memulai perencanaan, dasar pemberian penghargaan, terjadi proses pelaksanaan, hingga pelaporan yang telah peningkatan kinerja di tiap OPD. “SAKIP juga menggunakan sistem yang disebut Regional mempermudah menentukan program prioritas, dan Development System (RDS). Dengan SAKIP, Kab menambah investasi yang sesuai potensi daerah,” Sidoarjo memetakan pembelanjaan sesuai visi misi jelas Paman Birin. daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kementerian PANRB, terus mendorong “Kita capai apa yang kita bangun dan akan sleuruh pemda agar menerapkan SAKIP dengan tetap kita lanjutkan, jangan sampai kita punya misi baik. Tujuan akhirnya adalah, kesejahteraan punya ide gagasan yang bagus tapi tidak tercapai,” masyarakat meningkat karena tak ada lagi ucap Saifullah. anggaran yang mubazir. Efisiensi harus dimulai dengan memperbaiki pola pemanfaatan anggaran Manfaat SAKIP untuk proses pemerintahan sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/ juga dirasakan salah satu provinsi di Tanah Dayak, kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas Kalimantan Selatan. Bumi Lambung Mangkurat berorientasi hasil yang menjadi amanat Undang- itu berhasil mendapat nilai A, setelah sebelumnya Undang. mendapat predikat BB. Secara terpisah, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengatakan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, bahwa kolaborasi, soliditas, dan semangat kerja di Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dukung partisipasi segenap komponen masyarakat Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh, menerangkan, adalah faktor utama pendorong prestasi tersebut. dalam mewujudkan efisiensi dalam birokrasi, tidak cukup hanya dengan memotong anggaran Gubernur yang akrab disapa Paman Birin pada pertengahan tahun anggaran berjalan saja, itu mengungkapkan, penghargaan SAKIP terbaik sebagaimana praktek yang selama ini terjadi. bukanlah tujuan akhir, namun tujuan utama adalah “Efisiensi harus dibangun secara sistemik, bukan bagaimana implementasi SAKIP memberikan melalui kebijakan-kebijakan temporer yang dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan mengakibatkan efisiensi tidak dilaksanakan secara rakyat. Diharapkan bahwa nilai yang diperoleh berkelanjutan,” pungkas Ateh. *** dapat menjadi pemicu para ASN dan perangkat Edisi I / 2019 - 27 Cover Majalah ASN 2019.indd 27 14/10/19 08.58

LAPORAN UTAMA Para petugas pemadan kebakaran berusaha memadamkan api pada lahan gambut di Kabupaten Pelalawan, Riau. | Antara Foto SIPONGI, CARA SINGKAT MENGENDALIKAN KEBAKARAN HUTAN Kepulan asap dalam beberapa pekan terakhir muncul dibanyak lokasi di pulau Sumatera dan Kalimantan, hingga memantik kepanikan terulang seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya mengkhawatirkan bagi warga setempat tetapi juga mengancam keselamatan penerbangan dan kesehatan bagi warga lain hingga meluas sampai ke negara tetangga. 28 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 28 14/10/19 08.58

LAPORAN UTAMA K ebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Jika SIPONGI digunakan di Indonesia seringkali menjadi secara baik oleh para permasalahan yang terjadi setiap stakeholder di lapangan, memasuki musim kemarau. maka hotspotnya akan menurun Karhutla disebabkan oleh faktor biofisik drastis. Dibandingkan dengan dan faktor aktifitas manusia. Untungnya tahun 2015 hotspot dalam menangani Karhutla dengan lebih menurun sampai 80 cepat, Kementerian Lingkungan Hidup dan persen Kehutanan (KLHK) sebagai koordinator penanggulangan karhutla membuat inovasi kejadian Karhutla secara langsung untuk Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian dianalisis sesuai kebutuhan. “Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web antar stakeholder di bidang pengendalian atau disebut SIPONGI. Sejak adanya system Karhutla dapat lebih cepat dan terarah karena ini, titik api atau hotspot menurun hingga 80 menggunakan sumber data yang sama persen. dan akurat menggunakan SIPONGI,” imbuh Bambang. SIPONGI buatan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu, mampu meningkatkan efektivitas SIPONGI juga mendapatkan informasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan titik api yang diperoleh dari Lembaga lahan menjadi lebih baik dengan indikasi Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) respon cepat dari personel di lapangan dan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan pelaporan yang lebih efektif. “Jika SIPONGI Geofisika (BMKG) yang bisa mendeteksi digunakan secara baik oleh para stakeholder titik api dengan satelit. “Sehingga bisa di lapangan, maka hotspotnya akan menurun dijadikan dasar pengambilan keputusan drastis. Dibandingkan dengan tahun 2015 penanggulangan api di lapangan,” jelas hotspot menurun sampai 80 persen,” Bambang Hendroyono. jelas Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, saat presentasi dan wawancara Pencegahan perluasan kebakaran Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 di hutan dan lahan telah dilakukan dengan cara Kementerian PANRB. patroli di lapangan, tetapi volumenya tinggi saat sedang kemarau. Area yang tidak dapat Sistem ini mampu memperpendek dijangkau dengan patroli, bisa dipantau rantai komando serta mempercepat proses melalui SIPONGI. pengambilan keputusan. Efektivitas kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sistem ini sangat penting bagi proses dapat meningkat karena lebih terkoordinir pengendalian Karhutla di Indonesia yang dan tepat sasaran serta merupakan salah dahulu relatif tertinggal di bidang pemantauan satu aspek penting dalam penurunan luas peringatan dan deteksi. Sebelum adanya Karhutla. Ketika informasi titik api atau hotspot sistem ini, pemantauan dilakukan secara terdeteksi oleh SIPONGI, Menteri KLHK segera terbatas, informasi yang disebarkan hanya mengambil keputusan dan memerintahkan gubernur untuk melakukan siaga darurat. Edisi I / 2019 - Bambang menambahkan, pimpinan dapat langsung melihat perkembangan 29 Cover Majalah ASN 2019.indd 29 14/10/19 08.58

LAPORAN UTAMA Penyuluhan kepada masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan, adalah salah satu upaya dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sekedar beranjangsana dan berdiskusi dengan akrab sembari memberikan infor- masi mengenai bahaya karhutla, tidak lupa mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla. Dengan memberikan informasi dan penyadartahuan sedini mungkin kepada masyarakat sekitar kawasan hutan, diharapkan kejadian karhutla dapat dicegah dan diminimalisir. dok. ist untuk kalangan terbatas, dan mailing list Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. sulit diakses oleh publik. Namun, SIPONGI “Hal ini membuat rasa ingin tahu masyarakat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan lebih tinggi dan dapat meningkatkan dapat dengan mudah diakses dalam rangka kesadaran masyarakat terhadap isu-isu keterbukaan informasi. lingkungan terutama terkait isu kebakaran hutan dan lahan,” tandasnya.  Presiden, menteri, pemerintah daerah, hingga publik (masyarakat dan swasta) bisa Apa yang diketengahkan ASN dari langsung mengakses informasi SIPONGI Kementerian Kehutanan dan Lingkungan dan turut serta memberitahukan jika ada Hidup itu, dapat dibuktikan dari peristiwa titik api. Selain itu, masyarakat umum dapat Karhutla pada hasil pengamatan tanggal berpartisipasi aktif dengan melaporkan 6 Agustus 2019 pukul 00:00 yang mampu kejadian kebakaran hutan serta berdiskusi mendeteksi titik panas secara akurat di 12 tentang kebakaran hutan melalui fasilitas SMS lokasi di provinsi Kalimantan Tengah, 1 titik center, call center dan media sosial seperti di Jawa Timur, 2 titik di Kalimantan Barat, 1 30 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 30 14/10/19 08.58

LAPORAN UTAMA titik di Kalimantan Timur dan 4 titik di provinsi SIPONGI dengan mudah Sulawesi Selatan. mengkoordinir penanganan Bahkan system ini dengan mudah menelusur lebih detil tentang letak kordinat dengan mengkonsolidasi dengan menyebut lokasi di kawasan kabupaten Pulaupisau, Kotawaringin Timur, segala kekuatan Kapuas atau Seruyan di provinsi Kalimantan Tengah. Begitu pula tentang apa yang terjadi armada pemadam Karhuta yang ditandai munculnya titik panas di provinsi lain. kebakaran hutan dan Di provinsi Riau misalnya, terditeksi lahan suasana kebakaran yang menyelimuti Kota Dumai dan Pekanbaru mengakibatkan jarak membuat  kabut asap yang menyelimuti pandang terbatas hingga mengganggu sejumlah wilayah bertambah. Meski demikian, transportasi darat, laut dan udara. titik panas sebagai indikasi Karhutla terpantau Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi menurun dibanding dua hari sebelumnya dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru menyebut, berkat jasa SIPONGI Jika pada akhir pekan kabut asap berasal dari Kabupaten Siak dan lalu sempat menembus ratusan titik panas, Pelalawan. awal pekan ini di Riau ada 33 titik. “Kabut asap hasil kebakaran di sana SIPONGI dengan mudah mengkoordinir terbawa angin ke Pekanbaru, dua daerah penanganan dengan mengkonsolidasi segala itu juga dekat. Jarak pandang di Pekanbaru kekuatan armada pemadam kebakaran hutan hanya 1,5 kilometer,” kata Prakirawan BMKG dan lahan yang terjadi seperti simulasi yang Pekanbaru yang tersimpul dalam SIPONGI. dilakukan di tujuh titik di Sumatera Selatan Sistem ini pulalah memberi informasi dini hingga mempermudah satuan tugas (satgas) kepada ASN yang bertugas di daerah itu lebih fokus memadamkan api. tentang daerah terpapar kabut asap mulai diserang infeksi saluran pernapasan akut Kabid Penanganan Kedaruratan atau ISPA. Dari sinilah data terakhir dari Dinas Bencana Badan Penanggulangan Kesehatan Provinsi Riau, terdapat 7.357 warga Bencana Daerah (BPBD) Sumsel Ansori menderita ISPA. mengungkapkan, tujuh titik api tersebut berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir Menurut Kabid Pelayanan Dinas sebanyak empat titik, yakni satu titik di Palem Kesehatan Riau Yohanes, penderita ISPA Raya, Kecamatan Indralaya, sisanya di paling banyak terdapat di Kota Dumai, yaitu Pemulutan dan Pemulutan Barat. 5.028 orang. Jarak pandang di sana karena kabut asap hanya tiga kilometer. Sementara Sementara dua titik karhutla di OKI di Pelalawan yang sudah masuk pekan ketiga berada di Pedamaran dan Pangkalan terjadi kebakaran lahan ditemukan 779 warga Lampam. Satu titik api lagi terdapat di Desa terserang ISPA Pengabuan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). SIPONGI Penderita ISPA di Riau diprediksi yang mengendalikan manajemen Karhutla juga meningkat karena Karhutla masih dengan mudah bekerja lebih efektif dan efisien terpantau satelit yang digunakan BMKG. dalam mengerahkan peralatan termasuk Bermunculannya titik api juga diprediksi Edisi I / 2019 - 31 Cover Majalah ASN 2019.indd 31 14/10/19 08.58

PERIISTIWA Pengendalian Karhutla termasuk di Sumatera dan Kalimantan setiap musim kemarau memicu kecaman tidak terbatas untuk lantaran kiriman asap ke negara tetangga Malaysia dan Singapura. mengidentifikasi titik panas akibat kebakaran terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan pada musim tumbuhan di lantai hutan, tetapi kemarau tahun ini terdapat enam provinsi yang sudah menetapkan keadaan darurat juga titik api tersembunyi untuk kebakaran hutan dan lahan. di lahan-lahan gambut Status siaga darurat sudah dipublikasi di enam (provinsi), Riau, armada helikopter yang biasa melakukan Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan operasi bom air dengan jangkauan lebih Barat, Kalimanatan Tengah, dan luas. Kalimantan Selatan. “Daerah ini sudah dinyatakan siaga darurat bencana Pengendalian Karhutla tidak terbatas karhutla”, tutur pejabat BNPB dengan untuk mengidentifikasi titik panas akibat menyingkap total pasukan yang kebakaran terhadap tumbuhan di lantai diterjunkan untuk mengantisipasi dan hutan, tetapi juga titik api tersembunyi menangani kebakaran hutan dan lahan di lahan-lahan gambut seperti yang tersebut berjumlah 5.679 personel. dilaporkan sempat tak kunjung padam Targetnya masing-masing dari keenam di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, provinsi itu akan mendapat bantuan 1.512 Kabupaten Siak, Riau. Bahkan pejabat personel, terdiri dari seribu personel TNI, Pemerintah kecamatan setempat 200 dari Polri, dan sisanya dari BPBD serta mengimbau warga untuk selalu berdoa masyarakat. meminta hujan. Dampak kabut asap ini sudah Titik api muncul di beberapa lahan dirasakan warga, salah satunya Infeksi gambut di desa Dayun itu, dilaporkan Saluran Pernapasan Akut ( ISPA), tidak cukup luas lantaran sejak dua minggu terkecuali menyerang Gubernur Riau, yang lalu, ada enam titik api (karhutla) di Syamsuar. lahan gambut di desa Dayun itu. Warga di Riau yang sempat Berbeda dengan obyek Karhutla diidentifikasi terkena ISPA, masing-masing lainnya, pemadaman lahan gambut cukup Kota Pekanbaru 120 orang, Kabupaten sulit dilakukan yang disebabkan beberapa Siak 551 orang, Pelalawan 281 orang, faktor, seperti faktor cuaca panas, asap Kampar 299 orang, Kota Dumai 362 orang, sangat pekat, dan angin kencang yang Rokan Hilir 57 orang, Indragiri Hilir 42 membuat api cepat membesar hingga orang dan Bengkalis 48 orang. Sementara dengan hitungan jam luas lahan yang itu, upaya pemadaman kebakaran di terbakar sudah mencakup puluhan hektar. sejumlah wilayah masih terus dilakukan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Salah satu kebakaran terparah saat ini di Bencana Daerah (BPBD) setempat per 5 wilayah Kabupaten Siak. Pemadaman Agustus 2019, luas lahan yang terbakar dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI, di Riau sudah mencapai 4.582,62 hektar. Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api (MPA), serta turut dibantu Kebakaran hutan yang selalu petugas pemadam perusahaan setempat. terulang di sejumlah wilayah Indonesia *** 32 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 32 14/10/19 08.58

PERISTIWA Perkuat APIP untuk Cegah Korupsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mengevaluasi 19 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan lembaga setingkat kementerian. Audit ini adalah upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat sasaran. Dari evaluasi ini juga akan mendapatkan gambaran keterkaitan sistematik antar- lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Rini menjelaskan, ada dua output yang dihasilkan dari evaluasi organisasi. Pertama, rekomendasi pemetaan tugas, fungsi, peran, kewenangan, dan peta keterkaitan dengan kementerian/lembaga lainnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. “Output kedua, adalah tahapan dan inisiatif yang perlu dilaksanakan dalam implementasi rekomendasi,” jelas Rini. Prinsip dasar audit organisasi lembaga Menteri PANRB bersama Menteri Dalam Negeri dan Ketua KPK. ini, jelas Rini, adalah pemetaan keterkaitan dok. Humas KemenPANRB mandat. Prinsip lainnya adalah orientasi perencanaan postur organisasi yang tepat fungsi, “Kita akan melihat bagaimana hubungan suatu tepat ukuran, dan tepat sasaran. organisasi itu dengan lembaga lain yang tidak Audit terhadap 19 lembaga ini tentu bukan berdiri sendiri,” ujar Deputi bidang Kelembagaan tanpa pertimbangan. Organisasi yang menjadi prioritas dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini evaluasi tahun 2019 ini adalah lembaga yang belum dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Audit/Evaluasi pernah diaudit. “Juga lembaga yang mengalami Organisasi Lembaga di Jakarta, Selasa (06/08). dinamika perkembangan organisasi cepat,” pungkas Dalam rapat itu, Rini didampingi oleh Asisten Deputi Rini. Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Beberapa hal yang harus dipersiapkan adalah Tata Laksana Kementerian PANRB Yanuar Ahmad, penunjukkan tim teknis lembaga serta penyiapan Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan data dan informasi yang diperlukan. Organisasi terkait Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, juga harus memfasilitasi pelaksanaan audit atau Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah evaluasi. Fasilitasi yang dimaksud dalam hal ini adalah Kementerian PANRB Nanik Murwati. persiapan ruangan, berkas, dan lainnya. Rini menekankan, untuk menjaga objektivitas Organisasi yang akan menjadi entitas evaluasi ini evaluasi atau audit ini, Kementerian PANRB juga harus menyesuaikan jadwal pelaksanaan evaluasi menggandeng konsultan. Evaluasi dilaksanakan pada dengan pihak terkait. Tak lupa, organisasi tersebut Agustus hingga November 2019. juga harus melakukan koordinasi internal pelaksanaan Sasaran dari adanya evaluasi ini adalah evaluasi di masing-masing lembaga. (don/HUMAS mengetahui gambaran yang utuh atas tugas, peran, MENPANRB) dan fungsi lembaga dalam penyelenggaraan mandat. Edisi I / 2019 - 33 Cover Majalah ASN 2019.indd 33 14/10/19 08.58

PERIISTIWA Menteri PANRB Syafruddin sebagai pembicara utama pada Munas ke II dan Seminar Forum Dewan Guru Besar Indonesia. Peran Perguruan Tinggi Wujudkan Pemerintahan Profesional Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyebutkan bahwa keterlibatan pihak perguruan tinggi dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan publik, dapat mendorong lahirnya pemerintahan profesional. Diharapkan guru besar serta universitas dapat berkolaborasi bersama pemerintah, dalam mengembangkan kebijakan publik yang adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menjawab berbagai macam tantangan dan permasalahan kedepan. 34 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 34 14/10/19 08.58

PERISTIWA M enurutnya, masyarakat maupun akademisi membangun birokrasi pemerintahan yang modern, dilibatkan secara aktif untuk bersama- yang siap bersaing dan memenangkan level global sama pemerintah melakukan identifikasi, dengan bergerak bersama,” ujarnya. mengkaji, bahkan melahirkan kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Kerangka Menteri Syafruddin menjelaskan jika visi kinerja pemerintah harus ditopang oleh kolaborasi pemerintahan kedepan menitikberatkan lima yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat program prioritas, dimana dua diantaranya melalui open government,” ujar Menteri Syafruddin pembangunan SDM termasuk peran universitas saat menjadi pembicara dalam acara Kongres dan para guru besar, serta penguatan reformasi dan Seminar Forum Dewan Guru Besar Indonesia birokrasi. Peran perguruan tinggi dalam sektor SDM (FDGBI) ke-2, di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa yakni membantu pembuatan materi soal rekrutmen (06/08). CPNS untuk tahapan SKD dan SKB. Menteri yang juga menjabat sebagai Dalam bidang kinerja instansi pemerintah, Ketua Wali Amanat Universitas Hasanuddin perguruan tinggi juga berperan dalam mendukung (Unhas) ini mengatakan melalui kerangka open kajian dan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas government, pemerintah membutuhkan peran serta Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Diharapkan, keterlibatan universitas sebagai tulang punggung seluruh perguruan tinggi dapat mengembangkan lahirnya berbagai kebijakan publik berbasis ilmu SAKIP sebagai studi pembelajaran, serta perluasan pengetahuan dan mengetahui harapan publik. ilmu administrasi, yang dipahami tidak hanya oleh para mahasiswa, tapi juga seluruh ASN. Disampaikan, terdapat beberapa peran yang dapat dilaksanakan perguruan tinggi, seperti Lebih lanjut ditambahkan, untuk bidang menjembatani lahirnya komunikasi kebijakan publik pelayanan publik, perguruan tinggi dapat melalui survei dan riset yang langsung bersentuhan diposisikan sebagai ‘lading’ inovasi, kreativitas, dan dengan masyarakat serta langsung memberi solusi terobosan bagi lahirnya inovasi kebijakan publik untuk masalah sosial. Selain itu melalui universitas, yang melayani masyarakat, mudah, cepat, adaptif, transfer of knowledge kebijakan publik selalu dengan kemajuan teknologi dan tetap berkarakter berkembang hingga menemukan formula yang tepat kearifan daerah. diterapkan di tengah masyarakat sesuai karakter wilayah masing-masing. Kemudian, dalam hal restrukturisasi kelembagaan juga tidak terlepas dari adanya ide, Selanjutnya, universitas merupakan barometer gagasan, dan pemikiran dari para guru besar, pengembangan SDM Indonesia, dengan melahirkan untuk menyusun regulasi yang tepat, melebur banyak akademisi dan praktisi yang memiliki latar lembaga yang tidak produktif, menyelaraskan aturan belakang keahlian, spesialisasi, dan kapasitas yang tumpang tindih, serta merampingkan postur profesional. Hal tersebut menandakan bahwa birokrasi yang gemuk. universitas merupakan ‘lumbung produksi’ kebijakan publik yang menentukan masa depan bangsa “Kami sangat terbuka menerima masukan melalui persebaran tenaga profesional. terkait hasil pendidikan, riset, pengkajian, dan pengembangan di universitas tentang tata kelola Menteri Syafruddin berharap bahwa melalui pemerintahan. Kami juga mendorong kapasitas FDGBI, peran guru besar perguruan tinggi baik, seluruh universitas di Indonesia sebagai world swasta maupun negeri, sangatlah strategis untuk class university, yang bersama pemerintah mampu menopang kebijakan pemerintah yang selaras melahirkan berbagai solusi permasalahan bangsa pencapaian visi pembangunan, baik di pusat berupa kebijakan publik,” pungkasnya. (byu/HUMAS maupun di daerah. “Karenanya mari bersama MENPANRB) Edisi I / 2019 - 35 Cover Majalah ASN 2019.indd 35 14/10/19 08.58

PERIISTIWA Perencanaan Jafung Harus Tepat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong peningkatan jumlah jabatan fungsional untuk mendukung pembangunan di pusat maupun daerah. Namun, perencanaan pengadaan jabatan fungsional perlu dibuat sesuai kebutuhan. Pada kesempatan itu, Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan bahwa masih ada keluhan terkait efektivitas pembinaan jabatan fungsional yang dinilai masih belum optimal. Selain itu, sistem karier jabatan fungsional belum jelas dan pemahaman pejabat fungsional terhadap tugas utamanya minim. Berangkat dari permasalahan tersebut, monitoring, penilaian, serta evaluasi dalam pembinaan jabatan fungsional perlu dilakukan demi menjaga kualitas Rapat Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional, di Jakarta. dok. Humas ASN yang duduk dalam jabatan KemenPANRB fungsional. “Perencanaan bukan didasarkan pada relasi, Taufani C. Kurniatun dan jika terjadi, maka akan terjadi mismatch,” ujar Wicak Hardika Putra hadir sebagai narasumber Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan dalam acara tersebut untuk memandu para Wangsaatmaja dalam Rapat Koordinasi Pembinaan peserta dalam mengisi instrumen penilaian jabatan Jabatan Fungsional, di Jakarta, Kamis (01/08). fungsional. Para peserta diwajibkan mengisi Dikatakan, saat ini komposisi jabatan kuesioner dalam sistem informasi “Teman si Jafung”. fungsional belum ideal. Jabatan fungsional yang Instrumen tersebut diperuntukkan bagi instansi bersifat teknis dan berkeahlian hanya diisi sebesar pembina jabatan fungsional, unit pembina teknis 15 persen dari jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara jabatan fungsional, serta pejabat fungsional yang (ASN). Sedangkan porsi jabatan pelaksana yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan ASN sifatnya pengadministrasi umum mendominasi inspiratif. sekitar 39 persen. Sementara itu, Kementerian Sementara itu, Kepala Bidang Jabatan PANRB telah menyediakan 193 jenis jabatan Fungsional SDM Aparatur Kementerian PANRB Eka fungsional untuk dapat diisi oleh ASN. Yulia Widyanti berharap bahwa kegiatan ini mampu Jabatan fungsional memiliki tugas yang mendorong penguatan jabatan fungsional pusat didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. maupun daerah. “Semoga unit pembina bisa lebih Dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional, dekat dengan instansi pembina dan menambah instansi pembina memiliki peran besar dalam jumlah pejabat fungsional,” ungkapnya. (clr/HUMAS menjamin kualitas jabatan fungsional. MENPANRB) 36 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 36 14/10/19 08.58

PERISTIWA Ketika Mahasiswa Baru Diajak Peduli Pelayanan Publik Mahasiswa angkatan 2019 Universitas Gunadarma diajak untuk peduli terhadap optimalisasi pelayanan publik. Sebagai modal besar pembangunan suatu bangsa, diharapkan generasi milenial memiliki potensi lebih unggul dari generasi sebelumnya. Mereka diajak untuk ikut terlibat aktif dalam proses peningkatan kualitas pelayanan. Hal tersebut disampaikan Deputi Untuk itu, pemerintah membutuhkan peran bidang Pelayanan Publik Kementerian masyarakat terutama generasi muda untuk Pendayagunaan Aparatur Negara ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah publik. Beragam inovasi pelayanan publik yang Natalisa saat memberikan kuliah umum di dikompetisikan setiap tahun, terdapat peran Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (01/08). masyarakat sebagai subjek utama. “Dibutuhkan generasi muda yang peduli dengan penyelenggaraan pemerintah khususnya pada Salah satu inovasi pelayanan publik yang pelayanan publik,” ujar Diah, dalam acara yang dikelola Kementerian PANRB adalah aplikasi bertema Generasi Muda Peduli Pelayanan Publik itu. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Di era digital ini, pengaduan tidak Indonesia segera memasuki fenomena bonus lagi dilakukan secara manual. Masyarakat dan demografi beberapa tahun ke depan, yang ditandai pemerintah dapat berinteraksi dalam aplikasi ini. dengan meningkatnya jumlah penduduk produktif secara signifikan. Jumlah penduduk Indonesia Perlu diketahui, LAPOR! adalah aplikasi pada tahun 2017 mencapai 261,89 juta jiwa. media sosial pertama di Indonesia yang melibatkan Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) partisipasi publik dan bersifat dua arah, sehingga 2017, jumlah generasi milenial mencapai sekitar dalam aplikasi ini masyarakat dapat berinteraksi 88 juta jiwa atau 33,75 pesen dari total penduduk dengan pemerintah secara interaktif dengan Indonesia. Menurut Diah, semakin melimpahnya prinsip mudah dan terpadu untuk pengawasan sumber daya manusia usia produktif berpengaruh pembangunan dan pelayanan publik. Setiap positif bagi bangsa Indonesia. instansi pemerintah pusat maupun daerah menggunakan LAPOR! sebagai aplikasi berbagi Bonus demografi juga beriringan dengan pakai. tantangan pada sektor publik yang semakin intensif dan kompleks. Tuntutan terhadap pelayanan Terintegrasinya LAPOR! dengan setiap publik berkembang dengan sangat cepat. Di sisi instansi pemerintah adalah implementasi dari lain, sumber daya yang dimiliki pemerintah sangat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan. Hingga triwulan pertama tahun 2019, ada 34 kementerian, 98 lembaga, dan 507 pemerintah Edisi I / 2019 - 37 Cover Majalah ASN 2019.indd 37 14/10/19 08.58

PERIISTIWA Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa berfoto bersama Tim Universitas Gunadarma seusai memberikan kuliah umum di Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (01/08). dok. Humas KemenPANRB daerah yang telah terhubung dengan sistem khususnya mahasiswa Universitas Gunadarma untuk LAPOR!. ikut bersama mewujudkan generasi muda yang peduli akan pelayanan publik,” ujar Diah. Kegiatan sosialisasi LAPOR! juga telah dilakukan antara lain kegiatan safari mudik, gerakan Dalam kesempatan yang sama, Wakil sadar LAPOR!, serta publikasi di media massa dan Rektor III Universitas Gunadarma Irwan Bastian media sosial. “Melalui LAPOR! diharapkan dapat mengatakan, pihaknya mendukung langkah mewujudkan generasi muda yang peduli terhadap pemerintah mengenai pengembangan pelayanan pelayanan publik, sehingga dapat terwujudnya publik. Ilmu yang disampaikan oleh Diah, pelayanan publik yang prima,” imbuh Diah. diharapkan menjadi bekal bagi para penerus bangsa ini. Diah mengungkapkan, perbaikan kualitas pelayanan publik tidak bisa diwujudkan oleh Ia pun mengapresiasi langkah Kementerian pemerintah sendiri. Pemerintah harus bersikap PANRB yang selalu berusaha untuk meningkatkan terbuka dan bekerja sama dengan berbagai pihak kualitas pelayanan publik di era digital ini. untuk membangun pelayanan publik yang lebih “Diharapkan mahasiswa baru dapat bekal yang baik, menuju pelayanan prima, dan berkelas dunia. cukup di suasana baru, dalam tahun ajaran baru,” “Maka dari itu saya mengajak pemuda Indonesia, pungkasnya. (don/HUMAS MENPANRB) 38 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 38 14/10/19 08.58

PERISTIWA Kementerian PANRB dan 5 PT Kompak De Dorong Instansi Perbaiki SPBE (01 JAK Gorontalo dan Sulawesi Utara berkomitmen untuk membuat pelayanannya terhubung dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN). Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan publik. “Gubernur telah memberikan ketegasan untuk Sistem Informasi dan Jaringan RSUD Bumi Panua membentuk tim pengembangan SIPP agar tahun Pahuwato Sumitro Jimmi Harun yang mengatakan 2025 pelayanan publik kita prima. Maka itu, kita bahwa jenis-jenis pelayanan dapat diketahui harus mengutamakan keterhubungan ini,” ujar Plh. masyarakat. “Adanya SIPPN ini sangat positif untuk Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe mempublikasikan pelayanan yang disediakan saat membuka acara Pendampingan Intensif SIPP kabupaten/kota seluruh Indonesia kepada Nasional dan Sistem Pengelolaan Pengaduan masyarakat,” ungkap Sumitro. Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) versi 3.0 Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan di Gorontalo, Rabu (31/07). ini, Sumitro mengaku akan langsung berkoordinasi dengan manajemen di rumah sakit dan mencari Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang prosedur operasional pelayanan untuk dimasukkan Pengelolaan SIPP Kementerian PANRB Emida ke dalam sistem tersebut. Senada dengan hal itu, Suparti mengatakan bahwa hal ini sesuai dengan Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja, Pelayanan yang tertuang dalam Grand Design Reformasi Publik, dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Birokrasi dalam Perpres No. 81/2010, yakni Kota Manado Steven Thomas juga mengatakan mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia di akan lebih proaktif untuk memeriksa pengaduan tahun 2025. Untuk itu, Emida mengajak seluruh yang masuk ke LAPOR! agar tidak lagi terdapat peserta untuk meningkatkan pelayanan publik pengaduan yang terlambat diverifikasi. dengan terhubung ke SIPPN dan SP4N-LAPOR!. “Jika Kementerian PANRB makin gencar “Masih sedikit kabupaten/kota di Gorontalo menyampaikan sosialisasi ini, tentu masyarakat juga dan Sulawesi Utara yang terhubung dengan SIPPN akan aktif apalagi dengan adanya media sosial. Ke dan SP4N-LAPOR!. Peserta perlu melengkapi profil depannya kita akan lebih proaktif untuk memeriksa instansi, meng-input data standar pelayanan ke LAPOR! karena biasanya saat kita cek, ternyata dalam aplikasi SIPPN serta membuat SK dan prefix (laporan) sudah terlambat diverifikasi,” pungkas agar dapat terhubung dengan SP4N-LAPOR!,” Steven. ungkap Emida. Acara ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Upaya menjadikan SIPPN sebagai sarana dan Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi penyedia informasi pelayanan publik yang Gorontalo Ridwan Hemeto, serta perwakilan dari menyeluruh ini mendapat sambutan positif dari kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo dan Sulawesi para peserta yang hadir. Salah satunya, Analis Utara. (nan/HUMAS MENPANRB) Edisi I / 2019 - 39 Cover Majalah ASN 2019.indd 39 14/10/19 08.58

PERIISTIWA Pemkot Balikpapan Berkomitmen Tingkatkan Pelayanan Publik Peningkatan kualitas pelayanan publik harus selaras dengan peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemkot Balikpapan telah memberikan apresiasi berupa penghargaan untuk pelaksana pelayanan publik di lingkungannya. Untuk mengembangkan wawasan para unit berprestasi tersebut, mereka berkunjung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Pengayaan wawasan ini agar kami mempunyai selalu berkompetensi. Itu yang paling penting,” bekal keilmuan untuk menjadi ASN sekaligus ungkapnya. pelayan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing,” ujar Asisten Daerah Kota Balikpapan bidang Jeffrey mengatakan bahwa saat ini kegiatan Administrasi Umum M. Saufan saat membawa 43 pemerintahan tidak bisa lagi dilihat berdasarkan aparatur dari 29 Unit Pelayanan Publik (UPP) peraih sektoral lagi, melainkan secara keseluruhan. Penghargaan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Terlebih, sesuai dengan visi Presiden, dimana Balikpapan Tahun 2019 ke Kantor Kementerian kegiatan-kegiatan rutin pemerintah harus PANRB, Jakarta, Rabu (31/07). berujung kepada Dilan atau digital melayani yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Dikatakan, pemberian penghargaan dalam berbagai bidang. dari Pemkot Balikpapan tersebut merupakan wujud apresiasi untuk memberikan motivasi Sehingga pelayanan publik akan dapat kepada pelaksana pelayanan agar terus dapat dilayani hanya melalui smartphone saja, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada kecuali untuk beberapa pelayanan yang masih masyarakat. Melalui penghargaan ini, Pemkot membutuhkan tatap muka. Untuk itu, perubahan- Balikpapan berupaya konsisten untuk seimbang perubahan paradigma seperti ini harus diakomodir dalam menerapkan pemberian reward dan yang sejalan dengan pengelolaan pendayagunaan punishment. “Dengan ini artinya kami tidak hanya aparatur negara. “Kita tidak boleh gaptek (gagap fokus dalam pemberian punishment terhadap teknologi),” tambahnya. aparatur yang melanggar, tetapi Pemkot Balikpapan juga siap memberikan reward bagi aparatur yang Sementara itu, dalam membentuk ASN berprestasi,” jelas Saufan. yang lebih tanggap dalam melihat permasalahan strategis serta perkembangan dunia yang berjalan Pada kesempatan itu, Asisten Deputi dengan cepat, ASN harus dapat bertransformasi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi menjadi Smart ASN. Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PANRB Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Jeffrey Erlan Muller menjelaskan bahwa capaian Kerja Kementerian PANRB Istyadi Insani prestasi ini terjadi atas proses manajemen menjelaskan mengenai Smart ASN dalam menuju pemerintahan yang berlangsung cukup panjang Birokrasi Berkelas Dunia 2024. dan juga karena kebersamaan. “Saya bangga dengan Kota Balikpapan. Karena inilah yang Generasi Smart ASN merupakan ASN menjadi contoh kegiatan pemerintahan yang harus yang memiliki delapan prinsip dan keahlian. “Karakteristik Smart ASN untuk mewujudkan World Class Government adalah integritas, nasionalisme, 40 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 40 14/10/19 08.58

PERISTIWA penghargaan tata kelola kearsipan yang terbagi menjadi dua kategori, yakni perangkat daerah dan kelurahan. Ketiga, penghargaan kepatuhan terhadap standar pelayanan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan terbagi untuk perangkat daerah, kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah, kelurahan, dan puskesmas. Keempat, penghargaan pengelolaan situs web instansi pemerintah. Selanjutnya, Penerima Penghargaan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Balikpapan saat berkun- penghargaan pejabat jung ke Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (13/07). dok. KementerianPANRB pengelola informasi dan profesionalisme, memiliki wawasan global, dokumentasi pembantu. Enam, menguasai IT dan bahasa asing, memiliki jiwa penghargaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui aplikasi hospitality dan entrepreneurship, serta membangun Sitanggap. Tujuh, penghargaan pengelolaan ruang networking,” jelas Istyadi. laktasi instansi pemerintah. Delapan, penghargaan Kepala Dinas Penanaman Modal dan kelurahan terbaik. Terakhir, penghargaan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Elvin Junaidi kebersihan lingkungan yang terbagi menjadi mengungkapkan bahwa Pemkot Balikpapan ingin tiga kategori, perangkat daerah, kelurahan/Unit semakin baik dalam memberikan pelayanan yang Pelaksana Teknis Daerah/bagian/puskesmas, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan keadaan sekolah. saat ini. “Tentunya ini menjadi motivasi bagi kami dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk penghargaan khusus Mudah-mudahan ilmu yang kami dapat bisa kami diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah terapkan dalam memberikan pelayanan dan kami Balikpapan atas raihan predikat pelayanan prima berharap akan lebih berprestasi lagi,” tuturnya. dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dengan predikat sangat baik dalam Penilaian Role Adapun keputusan dengan nomor 188.45- Model Pelayanan Publik oleh Kementerian PANRB 115/2019 yang ditandatangani oleh Wali Kota Tahun 2018. Sementara itu, Rumah Sakit Khusus Balikpapan M. Rizal Effendi ini dimaksudkan untuk Bersalin Sayang Ibu menorehkan penghargaan memberikan apresiasi dan motivasi kepada UPP khusus karena berhasil dalam mendapatkan yang menyelenggarakan pelayanan publik, baik predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari internal maupun eksternal. Penghargaan yang Kementerian PANRB pada tahun 2018. dimulai sejak tahun lalu ini terbagi menjadi sembilan kategori dan tiga penghargaan khusus, dimana Berdasarkan hasil penghargaan tersebut, peraih penghargaan selain mendapatkan piagam, RSUD Balikpapan berhasil mendapatkan juga mendapatkan pengayaan wawasan dalam penghargaan untuk empat kategori. Disusul dengan penyelenggaraan pelayanan publik. DPMPT Kota Balikpapan dengan tiga penghargaan dan masing-masing dua penghargaan untuk Kategori tersebut adalah, pertama, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perhubungan, penghargaan atas hasil SAKIP Tahun 2017. Kedua, serta Kecamatan Balikpapan Kota. (ald/HUMAS MENPANRB) Edisi I / 2019 - 41 Cover Majalah ASN 2019.indd 41 14/10/19 08.58

PERIISTIWA Cara Pemerintah Meng-Indonesiakan Alumni IPDN Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXVI tahun 2019, harus mengutamakan kepentingan nasional ketimbang kedaerahan. Untuk mendorongnya, mereka akan diberi penugasan “cross province” (lintas provinsi) khususnya di daerah perbatasan, pedalaman dan pulau terluar dengan masa kerja minimal 2 tahun. “Pamong praja muda tidak ditugaskan nasional serta daerah. kembali ke daerahnya sendiri, melainkan Bahkan pada HUT RI seabad nanti, para ke berbagai daerah secara nasional. Anda pamong praja muda akan menempati posisi (pamong praja muda-red) akan mengemban penting di pemerintahan. “Tentunya harus tugas beragam di berbagai wilayah. Oleh dipersiapkan dari sekarang. Selain melalui karena itu, para siswa lulusan IPDN tidak lagi pendidikan di kampus IPDN ini, juga bekal mementingkan daerahnya sendiri. Sebab, pengalamanan ketika bertugas di beberapa mereka  calon pemimpin bangsa ke depan dan daerah nanti,” tutur Jusuf Kalla. menjadi alat pemersatu dan perekat bangsa,” Dengan penempatan di luar daerahnya kata Wapres Jusuf Kalla  pada “Pelantikan sendiri, kata Wapres, diharapkan tidak ada Pamong Praja Muda  IPDN Angkatan XXVI lagi PNS yang  bersifat kedaerahan, melainkan tahun 2019” di Lapangan Parade IPDN Jatinan- mengutamakan kepentingan nasional. gor, awal Agustus 2019. Penempatan para PNS di berbagai wilayah di Dalam acara itu, Wapres Jusuf Kalla Indonesia, nantinya bisa saling mengisi secara melantik Pamong Praja Muda Lulusan IPDN sinergis.  Angkatan XXVI sebanyak 744 orang, terdiri atas “Kami tidak ingin PNS terkotak-kotak putra 479 orang dan putri 265 orang. Selain itu antara  pusat dengan daerah. Akan tetapi, juga, menyerahkan penghargaan Kartka Utama semua tingkatan pemerintahan harus terlayani kepada lulusan terbaik program S1, Sarto dengan baik,” ucapnya. Sirenden, SIP dari Sulawesi Tengah dan lulusan Lebih jauh Wapres Jusuf Kalla terbaik program D4, Alexander Lendie Nicholas menjelaskan, para pamong praja muda, kelak S.STP asal Jawa Barat. akan menjadi para pejabat di pemerintaan. Hadir, di antaranya Menteri Dalam Mereka akan harus mewujudkan masyarakat Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jabar Ridwan yang adil dan makmur. Kamil, Rektor IPDN Murtir Jeddawi dan  Bupati “Sebagai pewaris pemerintahan Sumedang Dony Ahmad Munir. dan akan menjadi pemimpin  wilayah dan Menurut dia, para praja muda bukan masyarakat, para pamong prama muda menjadi pemimpin daerah sendiri, melainkan ini  harus menjalankan amanah sebaik-baiknya. pemimpin di wilayah Indonesia. Mereka harus Pemimpin demokratis yang mendengar suara punya pengetahuan luas, pengabdian kepada rakyat dan melayani masyarakat,” katanya. masyarakat serta memahami kepentingan Para pamong praja muda punya 42 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 42 14/10/19 08.58

PERISTIWA Praja IPDN kewajiban melayani masyarakat dengan (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” tuturnya. cepat, sederhana, tuntas dan memuaskan. Para pamong praja muda, kata dia, akan Bahkan yang paling penting adil untuk semua. Pasalnya, kondisi masyarakat sekarang diberi penugasan “cross province” khususnya di lebih  terbuka,  berpendidikan, tahu informasi dan daerah perbatasan, pedalaman dan pulau terluar mempunyai kebutuhan yang terus berkembang. dengan masa kerja  minimal 2 tahun. Mereka Apalagi sasaran pembangunan saat ini, tak ditugaskan untuk melaksanakan Nawacita hanya di provinsi dan kabupaten/kota saja tapi serta  menghadirkan pemerintahan profesional, sampai ke desa-desa. dekat dan melayani masyarakat. “Negara melalui para pamong praja muda “Dalam melayani masyarakat, harus ini, harus hadir membangun desa. Mendorong dilakukan dengan  hati tulus serta  penuh wilayah dan warga untuk berinovasi menuju dedikasi atas dasar tannggungjawab. Terlebih kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Saya mereka sudah dibekali materi revolusi mental. ucapkan selamat kepada para pamong praja Para pamong praja muda IPDN ini  sebagai kader muda angkatan XXVI yang telah dilantik dan pelopor revolusi mental,” ujar Tjahjo. selamat bertugas di masa yang akan datang,” tuturnya. Di tempat yang sama, Rektor IPDN Murtir Jeddawi mengatakan, setelah dilantik, para Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo pamong praja muda tersebut akan menjalani menyebutkan, para pamong praja muda lulusan proses pengangkatan sebagai CPNS.  Untuk IPDN Angkatan XXVI yang dilantik sebanyak 744 penempatannya, akan dilakukan oleh  Biro orang, terdiri atas  putra 479 orang dan putri 265 Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri. orang.  Mereka putra dan putri terbaik mewakili seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh “Mereka akan ditempatkan di luar daerah Indonesia. asal, masuk ke pedalaman dan pedesaan. Penempatan ini guna membentuk wawasan “Para pamong praja muda ini sudah nusantara.  Sebab, fungsi ASN (Aparatur Sipil mengikuti 4 tahun pendidikan dengan sistem Negara), selain memberikan pelayanan kepada pelajaran, pelatihan dan pengasuhan. Mereka masyarakat, juga sebagai perekat dan pemersatu akan ditempatkan di seluruh wilayah  NKRI NKRI,” tuturnya.*** Edisi I / 2019 - 43 Cover Majalah ASN 2019.indd 43 14/10/19 08.58

PERIISTIWA Tingkatkan Penerapan SPBE, Kementerian PANRB Lakukan Asistensi Tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap 616 instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan evaluasi tersebut, menghasilkan potret Indeks SPBE Nasional sebesar 1,98, dimana nilai tersebut masih jauh dari target untuk mencapai kategori baik, yaitu 2,6. Narasumber menjelaskan kepada instansi pusat dan daerah dalam meningkatkan penerapan dan indeks SPBE, pene­rapan SPBE, serta meningkatkan indeks SPBE. dok. Humas melainkan juga bagaimana implementasi dapat KemenPANRB dijalankan secara terpadu. “Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari kegiatan Keterpaduan SPBE dinilai dapat evaluasi tersebut kami melaksanakan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. asistensi SPBE kepada kementerian/lembaga Hingga saat ini tidak sedikit instansi maupun unit serta pemerintah daerah pada tahun 2019,” kerja yang masih silo-silo atau sendiri-sendiri. ujar Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Lanjutnya dikatakan, tata kelola Pemerintah dan Penerapan SPBE Kementerian pemerintah yang masih silo dalam penerapan PANRB Imam Machdi saat membuka kegiatan SPBE berakibat pada pemborosan anggaran asistensi SPBE di The Alana Hotel, Surabaya, karena aplikasi belum terintegrasi. Dengan Jawa Timur, Selasa (30/07). implementasi SPBE diharapkan menciptakan efisiensi dan pelayanan publik yang berkinerja Disampaikan, bahwa pelaksanaan tinggi. kegiatan asistensi SPBE merupakan bentuk pendampingan Kementerian PANRB kepada “Setelah asistensi ini, Bapak dan Ibu instansi pusat dan daerah dalam penerapan melakukan perbaikan. Akhir Oktober kami akan SPBE, serta meningkatkan indeks SPBE. melakukan monitoring evaluasi, mengukur Imam mengatakan jika pihaknya tidak sekadar lagi indeks SPBE di instansi masing-masing,” 44 - Edisi I / 2019 pungkasnya. Asistensi dilakukan Kementerian PANRB melalui Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dengan menggandeng lima perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma. Selain Kota Surabaya, asistensi juga akan dilakukan di Kota Medan, Makassar, Palembang, Denpasar, dan Jakarta. Asistensi kali ini akan berlangsung selama dua hari hingga tanggal 31 Juli 2019. (byu/HUMAS MENPANRB) Cover Majalah ASN 2019.indd 44 14/10/19 08.58

PERISTIWA Naik 13,7%, Investasi Tembus Rp200 Triliun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan, bahwa realisasi investasi untuk periode triwulan II tahun 2019 yang mencapai Rp 200,5 triliun, meningkat sebesar 13,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Total investasi tersebut, menyumbang 25,3% terhadap target tahun 2019, yaitu sebesar Rp 792 triliun. “Capaian investasi periode ini berhasil Thomas. menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak Luar Pulau Jawa Meningkat 255.314 orang,” kata Kepala BKPM, Thomas Adapun dari sisi lokasi, menurut Kepala Lembong, dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, Selasa (30/7) siang. BKPM Thomas Lembong, selama periode semester I tahun 2019 realisasi investasi di Pulau Menurut Kepala BKPM, selama triwulan Jawa sebesar Rp 218,1 trilliun, naik 5,8% dari II tahun 2019 realisasi Penanaman Modal semester I tahun 2018 sebesar Rp 206,2 trilliun. Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 95,6 triliun Sedangkan realisasi investasi di luar Pulau Jawa (naik 18,6%) dan realisasi investasi Penanaman sebesar Rp 177,5 trilliun atau meningkat 14,2% Modal Asing (PMA) sebesar Rp 104,9 triliun dari semester I tahun 2018 sebesar Rp 155,4 (naik 9,6%) dibandingkan dengan periode trilliun. yang sama tahun 2018. Semenara jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 141.153 Berdasarkan lokasi proyek (lima besar), orang pada proyek PMDN, dan 114.161 orang antara lain: Jawa Barat (Rp 68,7 triliun, 17,4%); pada proyek PMA. DKI Jakarta (Rp 54,5 triliun, 13,8%); Jawa Tengah (Rp 36,2 triliun, 9,1%); Jawa Timur (Rp 32,0 Jika dicermati angka realisasi triwulan II triliun, 8,1%); dan Banten (Rp 24,6 triliun, 6,2%). 2019, dibandingkan dengan realisasi triwulan (Humas BKPM/ES) I 2019 lalu, terlihat adanya kenaikan walau hanya tumbuh sekitar 2,8%. Dengan realisasi investasi pada Triwulan II itu, maka menurut Kepala BKPM, realisasi investasi periode Semester I (Januari- Juni) tahun 2019 mencapai Rp 395,6 triliun. Angka tersebut terdiri atas realisasi PMDN sebesar Rp 182,8 triliun (naik 16,4%) dan realisasi PMA sebesar Rp 212,8 triliun (naik 4,0%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun total penyerapan tenanga kerja mencapai 490.715 tenaga kerja Indonesia yang terserap. ”Realisasi investasi periode Januari-Juni 2019 masih didominasi sektor infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, pembangkit listrik dan konstruksi. Terlihat juga bahwa investasi infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar dan sifatnya multi-years, tetap ada realisasinya dengan kondisi ekonomi global dan regional yang penuh tantangan dan ketidakpastian,” lanjut Edisi I / 2019 - 45 Cover Majalah ASN 2019.indd 45 14/10/19 08.58

LAPORAN DAERAH Monumen di Ibukota Propinsi Kaltara. Buah Kesungguhan ASN : KALTARA SURGA BERINVESTASI Walaupun jarak Jakarta sebagai pusat keuangan dengan ibukota provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor lebih dari 1.540 Kilometer, bukan menjadi penghalang bagi pemilik modal untuk berinvestasi di negeri paling utara Indonesia itu. Bahkan dari provinsi termuda tersebut, membuktikan sebagai Pemerintah Daerah paling terkemuka dalam hal pelayanan publik diantara anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). 46 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 46 14/10/19 08.58

LAPORAN DAERAH Sebagai provinsi baru tidak mudah Gubernul Kaltara Irianto Lambrie dalm suatu kunjungan kerja ke daerah – memang untuk mensejajarkan diri daerah di Kaltara. dengan provinsi lain yang sudah mapan. Tapi dengan kesungguhan Aparatur (OSS) dan SiCANTIK Cloud, dalam waktu dekat Sipil Negara (ASN) setempat yang selalu DPMPTSP Kaltara akan melakukan Perjanjian melekat sebuah tekad untuk mengejar Kerja Sama (PKS) dengan DPMPTSP Jawa ketertinggalan dengan provinsi seniornya, Barat (Jabar), terkait pengembangan sistem tidak ada kata “susah” dalam benak mereka. pelayanan perizinan tersebut. Apalagi dalam hal prestasi pelayanan publik menangani dan meyakinkan kalangan investor Kepala DPMPTSP Kaltara Risdianto untuk berinvestasi. Tetapi dengan “Spirit mengemukakan, kerja sama dengan DPMPTSP Layanan Prima Provinsi Termuda” yang Jabar dilakukan karena di daerah tersebut selalu digaungkan Gubernur Dr Ir Irianto memiliki sistem aplikasi yang hampir sama Lambrie akhirnya membuahkan hasil, ditandai yaitu ‘SIMPATIK’ (Sistem Informasi Pelayanan dengan penerimaan anugerah bergengsi Perizinan untuk Publik). tingkat nasional berupa “Adhi Purna Prima Award” dari APPSI hasil kinerja tahun 2018 Melalui kerja sama ini, DPMPTSP Kaltara kemudian penghargaan diberikan tahun 2019, akan mengadopsi aplikasi SIMPATIK untuk mengalahkan provinsi Jawa Barat diurutan melakukan segala proses perizinan di Kaltara. kedua dan Jawa Timur berada diurutan ketiga. “Kita akan terapkan aplikasi SIMPATIK, karena aplikasi SiCANTIK Cloud masih dalam proses Selain menjadi yang terbaik di bidang pengembangan, dan belum terintegrasi dengan pelayanan publik, Kaltara juga masuk OSS karena itu diadopsi sistem yang ada pada nominasi di dua bidang lainnya pada ajang DPMPTSP Jabar. penganugrahan penghargaan yang digagas oleh APPSI yakni bidang Pendidikan dengan Saat ini proses perizinan masih program sekolah gratis dan partisipasi menggunakan sistem manual, namun masyarakat terkait dengan indeks demokrasi demikian sejak 2017 hingga 2018 DPMPTSP Indonesia, Kaltara berada di tempat ketiga. telah mengeluarkan izin sebanyak 540, dengan berbagai bidang dan sector seperti “Hal pertama, kita wajib bersyukur Lingkungan, Kesehatan, Pertambangan, sekaligus memotivasi aparat sipil negara, Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, Perikanan, karena sebagai provinsi baru, Kaltara mampu Ketenagakerjaan, Perdagangan, Dinas Sosial, bersaing bahkan bisa mengungguli provinsi lain Pekerjaan Umum dan Penanaman Modal. Selain yang usianya jauh di atas kita,” kata Gubernur pengeluaran perizinan terbanyak adalah bidang Kaltara Dr H Irianto Lambrie, sesaat menerima perikanan sebanyak 146 izin pada 2018. penghargaan itu. Apa yang didedikasikan provinsi Kaltara, Provinsi yang masuk klasifikasi merupakan curva terbalik dari paradigma lama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) “prima” bagi daerah yang kebetulan memiliki potensi dengan skor 331, melalui penilaian pada sisi sistem pelaporan, proses izin yang real-time, Edisi I / 2019 - kinerja PTSP dalam rangka pemeringkatan, sekaligus koordinasi dalam forum komunikasi PTSP nasional. Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal terkait dengan perizinan. Salah satunya dengan melakukan pengembangan sistem pelayanan online dengan alasan demi kemudahan masyarakat. Setelah melakukan sosialisasi dan pelatihan aplikasi Online Single Submission 47 Cover Majalah ASN 2019.indd 47 14/10/19 08.58

LAPORAN DAERAH sumber daya alam melimpah biasanya terkesan investasi penyediaan energy listrik tercatat “selektif” dan cenderung depensif dalam Kalimantan Utara memiliki sedikitnya memiliki hal pelayanan investasi. Keterbukaan dan 20 sungai yang layak dikembangkan menjadi komitmen yang diwujudkan dalam pelayanan sumber pembangkit listrik tenaga air (PLTA). publik seperti ini, merupakan tindakan luar Hamparan kemurahan alam itu tersebar di di biasa bagi provinsi termuda dalam hal tiga kabupaten masing-masing kabupaten mengejar ketertinggalan dan keterbatasan. Nunukan, Bulungan dan kabupaten Malinau dengan asumsi produksi ribuan megawatt Provinsi Kaltara secara demografis, listrik. Hasil surveri terbaru mengingkap merupakan jajirah strategis dari sudut pandang bahwa aliran sungai Sembakung di kabupaten manapun. Baik dari segi letak geografis Nunukan mampu menghasilkan 500 Megawatt, yang terbuka luas bersinggungan dengan sungai Kayan di kabupaten Bulungan 9000 dunia bisnis internasional maupun cadangan megawatt dan sungai Mentarang di kabupaten potensi sumber daya alam luar biasa sebagai Malinau sebesar 7.600 megawatt. penyumbang pundi-pundi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isyarat Tidak berhenti sampai disitu, sumber ini membuktikan bahwa provinsi Kaltara bukan daya alam yang membutuhkan eksploitasi daerah egois dibelantara nusantara. melalui jasa investasi juga tersedia potensi cadangan minyak dan gas bumi. Hasil Jika mengacu kepada cadangan sumber penelitian menyingkap di provinsi termuda daya alam dalam perut bumi, diatas lantai lahan tersebut terdapat Sembilan titik cadangan dan tebaran laut yang membentang di area minyak dan gas bumi dengan prediksi terukur 75.467,70 Kilometer persegi dengan hanya memiliki 764 juta barel minyak serta 1.4 triliun 691.058 jiwa penduduk, sangat terbuka luas cubic feet gas bumi. untuk lebih makmur dan sejahtera dibanding negara tetangganya Brunei Darussalam atau Setelah kemudahan regulasi dan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia pelayanan investasi yang dibuktikan provinsi Timur. Kalimantan Utara itu, memancing calon investor berdatangan dengan memanfaatkan kekayaan Kepastian dan kenyamanan berinvestasi sumber daya alam yang tersedia. Dari segi di provinsi Kaltara dengan pelayanan publik investasi energy biofuel misalnya, sudah prima, pada sisi lain ditunjang pula dengan tersedia hampir merata di seluruh kabupaten harmonisasi antar etnik yang mayoritas berasal bersamaan dengan pesatnya investasi dibidang dari suku Dayak, Jawa, Tidung, Bukungan, perkebunan kelapa sawit setempat yang kini Suluk, Banjar, Lun Bawan, Lun Dayeh dan sudah mendekati keluasan hampir Satu Juta Bugis yang satu sama lain fanatic beragama hektar. seperti Islam (59 %), Kristen Protestan (31,38%), Katholik (7,60%), Buddha (1,26%), Gejolak dunia investasi di provinsi Hindu (0,06%) dan Konghucu (0,001%). Kalimantan Utara makin tumbuh setelah gubernur Dr Ir Irianto Lambrie menempuh Kemudahan investasi, memberi peluang terobosan baru untuk membangun kawasan besar bagi provinsi Kalimantan Utara untuk industri terpadu yang dipusatkan disekitar berkembang lebih cepat dsari dugaan semula. Tanah Kuning sejak 2017 lalu. Kawasan ini Tadinya banyak orang meragukan prasyarat nantinya akan menjadi kluster pertumbuhan untuk “makmur dan sejahtera”, tetapi fakta baru bagi potret Kalimantan Utara lebih sumber daya alam membuktikan bahwa maju menandingi tetangganya negara Brunei sebagian besar wilayah provinsi Kalimantan Darussalam dan negara bagian Malaysia Timur Utara adalah perairan dengan sungai-sungai Sabah dan Sarawak. yang meliuk-liuk dari dataran tinggi menuju muara memiliki potensi untuk eksplorasi Kluster baru tersebut sengaja dirancang penyediaan energy listrik (hydro energy) dan untuk bersinergi serta terintegrasi dengan pertanian. pusat pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia, setelah kawasan pelabuhan Data yang tersedia dalam potensi 48 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 48 14/10/19 08.58

LAPORAN DAERAH internasional yang kini tengah dilakukan Upaya memancing peningkatan terwujud sempurna. jumlah investor di Provisi Kalimantan Utara telah diungkap Gubernur Irianto Lambrie Implementasi kegiatan investasi bahwa para investor tak perlu khawatir untuk berskala besar itu, menurut pandangan berinvestasi di daerahnya sebab dari pihaknya Menteri Perindustrian Perdagangan Airlangga sudah berkomitmen akan menyediakan Hartarto, memberi keyakinan baru bahwa kemudahan kepada para investor. tekad ASN di provinsi Kalimantan Utara untuk mewujudkan daerah maju hanya tinggal Selain itu, upaya lain juga telah dilakukan menunggu waktu. Kawasan industri terpadu di dan mampu memberikan pengaruh yang daerah Tanah Kuning dapat menjadi kawasan cukup besar. Salah satunya pada saat Event pusat pertumbuhan ekonomi baru dibelahan Kaltara investmen Forum (KIF) yang mampu utara dan timur Indonesia minimal dengan mengumpulkan ratusan Caslon investor baru jangka waktu 7 hingga 10 tahun. Tak hanya yanbg dating dari berbagai penjuru termasuk itu, kawasan ini juga sudah menjadi Proyek asal Tiongkok, Australia, Malaysia, Jepang Strategis Nasional serta diproyeksikan menjadi serta Korea yang sebagian besar dari mereka kawasan Ekonomi Khusus. merupakan pebisnis besar baik dalam skala nasional maupun Dengan mengacu kepada ketersediaan potensi sumber daya alam di Provinsi internasional. Pada event itu, beberapa Kalimantan Utara itu, oleh Kepala Badan calon investor mengajukan keseriusannya untuk Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas menanamkan modalnya di provinsi Kalimantan Trikasih Lembong menyebut sebuah peluang Utara seperti perusahaan raksasa dibidang besar untuk mendatangkan investasi. Ia energy PT.Kayan Hidro Energy (KHE), PT menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk Posco Enginering dan PT Hyundai. Apa yang menjalin sinergitas bersama dengan daerah tengah akan dilakukan tentang kisah sukses tetangga bahkan negara tetangga Malaysia dan tersebut, tidak lain adalah berkat kesungguhan terintegrasi dengan pengembangan ekonomi ASN di provinsi itu. (emte) nasional. Edisi I / 2019 - 49 Cover Majalah ASN 2019.indd 49 14/10/19 08.58

SOSOK INSPIRATIF Ir. Pangeran Muhammad Noor Gubernur Yang Rela Berhutang Untuk Membiayai APBD Pandangan miring terhadap perilaku aparatur sipil negara (ASN) yang hanya tertuju kepada perfektif sempit tentang tindak kejahatan korupsi, hanyalah salah satu dimensi buruk yang kini mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk memperbaikinya melalui berbagai pendekatan system dan regulasi karena sejatinya ASN itu adalah pengabdi dan anak dari rakyat Indonesia yang selalu berusaha mewujudkan sebuah bangsa yang adil dan makmur. S etidaknya jika menelesuri jejak-jejak pembangunan di provinsi tempat penugasan. ASN masa lalu, telah membuktikan Seperti yang disingkap melalui catatan dirinya sebagai seorang pengabdi sekaligus panutan suri teladan luar biasa sejarah dari buku “Gubernur pertama di diatas rata-rata. Sebutnya kiprah Ir Pangeran Indonesia”, masing-masing sosok Ir Pangeran Mohammad Noor, salah seorang dari Mohammad Noor untuk provinsi Kalimantan, delapan gubernur pertama di Indonesia Teuku Mohammad Hasan untuk provinsi yang mewaqafkan dirinya untuk “mengabdi” Sumatera, Soetardjo Kartohadikoesoemo demi bangsa dan negara, meskipun harus untuk provinsi Jawa Barat, Raden Pandji menanggalkan jabatannya sebagai seorang Soeroeso sebagai gubernur Jawa Tengah, menteri dan kemuliaan sebagai kerabat R.M.T.A Soerjo untuk gubernur Jawa Timur, I kerajaan yang masyhur. Tidak hanya itu, Gusti Ketut Pudja untuk provinsi Sunda Kecil, mereka rela berhutang ke bank untuk G.S.S.J Ratulangi untuk provinsi Sulawesi membiayai jalannya pemerintahan dan dan Johannes Latuharhary untuk provinsi Maluku. Para tokoh ASN tersebut terlihat 50 - Edisi I / 2019 Cover Majalah ASN 2019.indd 50 14/10/19 08.58