Preview DUMMY ATR BPN Edisi 57 Maret 2020

Edisi 57 Maret 2020 Newsletter 2 berita utama 3 agenda atr-bpn 4 Ditjen PMAPRT 5 inspiratif 6 reformasi birokrasi 7 informasi Kementerian ATR/BPN dan Polri Berhasil Selamatkan 85 Miliar Rupiah Editorial Dari Ulah Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri), mengungkap kasus mafia tanah yang merugikan korban hingga Rp 85 miliar. Kasus mafia tanah meliputi penipuan, pemalsuan akta tanah, dan pemalsuan KTP elektronik (e-KTP), serta aksi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Polri mengamankan barang bukti berupa sertipikat tanah asli, sertipikat tanah palsu, KTP asli dan palsu korban, NPWP, akta jual beli yang dibuat oleh pihak tersangka, dan beberapa barang bukti lainnya. Pengungkapan kasus penipuan serta pemalsuan akta tanah dan e-KTP ini, sesuai dengan komitmen Kementerian ATR/BPN dan pihak Polri guna menekan aksi mafia tanah. Dengan pengungkapan kasus mafia tanah, diharapkan investor akan dapat berinvestasi dengan aman di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN perlu penguatan satgas mafia tanah dengan menggandeng pihak kepolisian untuk dapat menegakkan hukum dengan tegas. Perlu kerja sama dan keterpaduan dalam menangani kejahatan pertanahan ini, sehingga mafia tanah dapat diberantas dan investor yakin usahanya bisa berkembang dengan baik. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Harison Mocodompis, S.E., M.M.i, Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Mochamad Sauki, S.H., M.H.; Nur Adhani, S.Sos., Fotografer: Rinaldi, S.E., Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Yanti Kusumadewi; Nabilah, S.I.Kom.; Nervilia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A.Md.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id

Berita Utama Kementerian ATR/BPN dan Polri: Berhasil Ungkap Kasus Mafia Tanah dikembalikan kepada korban,” tambah Kapolda Metro Jaya. Kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Antisipasi Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam Djalil menjelaskan untuk mengurangi memberantas tuntas sengketa dan konflik pertanahan sengketa dan konflik pertanahan, akibat mafia tanah lagi-lagi sukses membuahkan hasil. Kementerian ATR/BPN sudah dan Kali ini, terungkap kasus sindikat mafia tanah dengan akan terus selesaikan dengan cara menggunakan sertipikat palsu dan e-KTP ilegal. sistematik. “Semua tanah yang belum terdaftar maka kita daftarkan, kalau bisa keluar sertipikat maka kita sertipikatkan. Tanah yang belum jelas statusnya kita akan bereskan sehingga sengketa dan konflik pertanahan bisa kita kurangi,” ujar Sofyan A. Djalil. Modus “Saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang mengarah ke era digital. Terungkapnya kasus tersebut disampaikan Jadi, semua dokumen pertanahan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah didigitalisasi. Kalau semua Metropolitan Jakarta Raya, Irjen. Pol. Nana sudah elektronik, kita tidak akan Sudjana pada saat melakukan konferensi pers “Ungkap mengeluarkan sertipikat berbentuk Kasus Sindikat Mafia Tanah dengan Menggunakan berkas seperti sekarang. Ini pekerjaan Sertipikat Palsu dan e-KTP Ilegal” di Hotel Grand Mercure besar, dan diharapkan tahun 2024 Kemayoran, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020. sudah dapat terwujud dan dapat mengurangi ruang gerak mafia tanah,” “Modus yang dilakukan tersangka adalah seolah-olah ucap Menteri ATR/Kepala BPN. ingin membeli rumah kemudian sertipikat ditukar dengan sertipikat palsu untuk korban dengan cara menyediakan Agar tidak terjadi kasus serupa, notaris fiktif, membuat KTP, NPWP hingga nomor rekening Menteri ATR/Kepala BPN aktif, bahkan sindikatnya juga ada yang ikut mengecek mengimbau kepada seluruh sertipikat ke kantor pertanahan dengan korban. Setelah masyarakat agar tetap berhati-hati itu, dengan alasan untuk fotokopi tersangka membawa dalam melakukan jual beli tanah. sertipikat asli kemudian dikembalikan dengan sertipikat “Mafia tanah biasanya menyasar ke palsu yang telah disiapkan sebelumnya oleh tersangka perumahan dengan harga mahal. kepada korbannya,” ungkap Nana Sudjana. Untuk itu, tetap hati-hati dan saya imbau agar gunakan relasi notaris Lebih lanjut, Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa atau Pejabat Pembuat Akta Tanah total kerugian yang disebabkan oleh 10 tersangka dalam (PPAT) yang sudah dipercaya kasus ini mencapai Rp 85 miliar. “Setelah para tersangka sehingga tidak ada PPAT figuran berhasil memiliki dokumen asli untuk jual beli rumah seperti ini,” imbau Sofyan A. Djalil. tersebut, maka salah satu dari tersangka membawa sertipikat asli ke rentenir, sehingga total kerugian didapat Scan di sini dari akumulasi harga rumah dan uang yang didapat dari untuk melihat rentenir sejumlah Rp 85 miliar,” jelas Nana Sudjana. Tayangan “Karena tersangka terjerat pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan Beritanya Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, maka diupayakan total kerugian tersebut akan diselamatkan dan bisa 2 Edisi 57 Maret 2020 Newsletter

Agenda ATR-BPN Pembekalan Teknis 450 Calon PPAT Baru Kombinasikan Niat Baik dengan Strategi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Lampaui Rintangan Nasional (ATR/BPN), melalui Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan melalui Direktorat Pengaturan dan Presiden RI Joko Widodo menaruh perhatian yang sangat Pendaftaran Tanah, Ruang bersama Pejabat Pembuat Akta besar terhadap konflik dan sengketa pertanahan serta Tanah (PPAT) melakukan pembekalan teknis dan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada 450 calon PPAT yang memenuhi menjadikan isu prioritas yang harus segera dituntaskan. kualifikasi dan telah berhasil lolos seleksi di Aula Buya Hamka, Untuk menyelesaikannya, kita butuh kerja sama karena konflik Universitas Al-Azhar, Jakarta, Selasa 4 Februari 2020. agraria itu kompleks, seperti yang diungkapkan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reforma Agraria Tahun 2020, Senin 17 Februari 2020 di Bogor, Jawa Barat. \"Niat baik harus juga dikombinasikan dengan strategi sehingga setiap rintangan serta halangan dapat terlewati,\" kata Surya Tjandra. Presiden Jokowi Serahkan 2.576 Sertipikat Tanah Pengadaan Tanah Jalan Tol Banda Aceh—Sigli Capai 90% di Kota Juang Dalam kunjungannya ke Provinsi Aceh, Presiden Joko Widodo Kabupaten Bireun memiliki sejarah panjang perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota ini pernah menjadi Ibukota mengungkapkan kepuasannya terhadap progres pengadaan selama 48 jam pada masa Agresi Militer Belanda kedua. Oleh tanah untuk tol yang menghubungkan Banda Aceh—Sigli. \"Saya sebab itu, Kabupaten Bireun pun dijuluki \"Kota Juang\". Presiden takjub, kemarin saya tinjau progres pengadaan tanahnya sudah Joko Widodo dalam kunjungannya ke Kabupaten Bireun selain mencapai 90%,\" imbuh Presiden Joko Widodo saat memberikan menghadiri acara Kenduri Kebangsaan, juga berkesempatan sambutan pada acara Kenduri Kebangsaan, di Sekolah Sukma menyerahkan 2.576 sertipikat tanah untuk rakyat yang dilaksanakan di Lapangan Los Galacticos, Bireun, Aceh, Sabtu Bangsa, Kabupaten Bireun, Sabtu 22 Februari 2020. 22 Februari 2020. Banjir Jakarta, Kementerian ATR/BPN akan Audit Tata Ruang dari Hulu sampai Hilir Sejumlah titik di Jakarta dan Bekasi terendam banjir, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Dirjen PPRPT) Budi Situmorang, menyebut hal ini terjadi akibat kepadatan pembangunan Jakarta dan kurang taatnya tata ruang dari hulu hingga hilir. Budi Situmorang menjelaskan tahun ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang mengaudit tata ruang dari hulu hingga hilir. “Dari hulu kita mau menanam kembali, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” tegasnya pada acara #TanyaATRBPN di Gedung Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa 25 Februari 2020. Edisi 57 Maret 2020 Newsletter 3

Ditjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Sinergi Kementerian ATR/BPN-Polri: Lakukan Pra-Operasi Berantas Mafia Tanah Keberadaan mafia tanah masih menjadi persoalan serius yang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Mafia tanah sampai saat ini menjadi salah satu aktor yang menyebabkan maraknya sengketa tanah. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah bersinergi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas mafia tanah. dapat memberi efek jera pada pelaku mafia tanah. \"Tahun lalu, ditarget 63 operasi mafia tanah dan 57 dapat terselesaikan. Dengan adanya hambatan dan kendala, maka diperlukan untuk menentukan target operasi sehingga dapat memberikan efek jera pada mafia tanah,\" ujar Ferdy Sambo. Pra-Operasi Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penanganan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Arief Sugoto menjelaskan, acara Pra-Operasi Kegiatan dan Tanah, RB Agus Widjayanto Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di mengungkapkan pada tahun 2015 Jakarta, pada Rabu 12 Februari 2020, merupakan kelanjutan hingga 2019 jumlah sengketa dan dari MoU antara Kementerian ATR/BPN dengan Polri dalam konflik pertanahan sebanyak 9.124 memberantas mafia tanah di tahun 2017. kasus dan terdapat 13.300 perkara. Sedangkan, penanganan sengketa \"Saya menyambut gembira pra-operasi yang dilakukan. Dari terindikasi mafia tanah terdapat sini dapat dikumpulkan target operasi tahun 2020. Apa saja 61 kasus. \"Kami terus lakukan yang dapat ditetapkan sehingga penyelesaiannya tepat pencegahan serta percepatan dalam sasaran serta efektif,\" ujar Himawan Arief Sugoto. penyelesaian kasus mafia tanah secara terukur dan sistematis,\" ujar Kegiatan yang dilaksanakan pada 12—14 Februari 2020 ini, RB Agus Widjayanto. turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa Hary Sudwijanto; Pejabat Pimpinan Tinggi Dengan dilakukannya kegiatan Madya; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat pra-operasi pencegahan dan Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan pemberantasan mafia tanah ini, Tanah; Direktur Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah bertujuan membahas dan memilih seluruh Indonesia; Anggota Tim Pencegahan dan Pemberantasan kasus pertanahan yang akan dijadikan Mafia Tanah dari Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri; target penyelesaian oleh Tim serta Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pelaksana Satgas Pencegahan dan Pertanahan Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia. Pemberantasan Mafia Tanah yang mengandung indikasi pidana dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara cacat administrasi pertanahan agar Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur penanganannya dapat ditindak lanjuti Tindak Pidana Umum Ferdy Sambo, mengatakan bahwa dengan baik oleh jajaran Kementerian pembentukan Satuan Tugas (Satgas) mafia tanah menjadi ATR/BPN dan Polri. atensi dari Presiden RI. \"Karena tanah merupakan hal terpenting untuk masyarakat. Tanah juga menjadi nilai Ke depannya, Kementerian ATR/BPN ekonomis, sehingga banyak pihak yang ingin merebut dan diharapkan dapat melakukan muncul adanya mafia tanah,\" kata Ferdy Sambo. koordinasi dengan Polri untuk mempercepat penyelesaian mafia Efek Jera tanah sehingga akan berjalan lebih Ferdy Sambo juga mengharapkan, sinergi yang dilakukan efektif serta tepat sasaran. 4 Edisi 57 Maret 2020 Newsletter

Inspiratif Tanah Berdaya, Ekonomi Daerah Bertumbuh Sertipikat tanah tidak hanya sekadar buku hijau yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Ahli Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ratmono Widyaiswara menyampaikan bahwa terbitnya sertipikat membawa dua implikasi. Pertama, kepastian pemegang hak atas tanah, kepastian letak tanah, batas dan luas bidang tanahnya. Sedangkan yang kedua adalah untuk akses modal. Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Penyerahan Sertipikat Tanah untuk Rakyat, Kulon Progo, Jumat 31 Januari 2020. untuk membina pelaku usaha perikanan. Mardiyanto dan 39 pembudidaya ikan di kecamatannya merupakan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan. Manfaat Sertipikat Peningkatan Ekonomi Sebelum mendapat suntikan Agaknya dua manfaat sertipikat ini telah dirasakan modal, usaha Mardiyanto hanya oleh Mardiyanto (33), warga Hargomulyo, beromzet Rp 30 juta setahun. Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Setelah mengembangkan usaha Lulusan SMK Muhammadiyah 2 Wates ini telah udang Vaname, omzet Mardiyanto memanfaatkan sertipikat tanahnya untuk memperoleh saat ini sekitar Rp 100 juta hingga tambahan modal usaha perikanan miliknya. \"Tiga bulan Rp 120 juta per tiga bulan. Belum setelah sertipikat keluar, saya ambil pinjaman di BRI unit lagi, ditambah usaha budidaya Pripih,\" ujarnya. guramenya yang dapat dipanen setelah satu tahun, bukan nilai yang Mardiyanto menggeluti usaha perikanan sejak lima kecil, tentunya. tahun yang lalu. Pada awalnya, bapak dua putra ini mengembangkan usaha gurame dan lele di pekarangan Dalam laman website resminya, miliknya. Dengan tambahan modal hasil “menyekolahkan” Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sertipikat tanahnya, Mardiyanto kini bisa menyewa empat menyampaikan pada media 2019 petak kolam untuk budidaya udang Vaname di Desa lalu ekonominya tumbuh 10,6%, Pasirmedit, Kecamatan Temon. angka pengangguran berkurang dari 3,8% menjadi 1,4%. Sektor yang \"Gurame bisa dipanen kurang lebih setahun, kalau udang digeluti Mardiyanto ini merupakan tiga bulan sudah dapat dipanen,\" ujarnya saat ditanya sektor penyumbang perekonomian alasannya melebarkan usaha ke bidang usaha perikanan terbesar. Data Kabupaten Kulon air payau ini. Progo, dalam angka menyebutkan bahwa 17,64% dari total Pendapatan Kondisi geografis Kulon Progo memungkinkan budidaya Domestik Regional Bruto Kabupaten perikanan air tawar, payau, hingga perikanan tangkap. Kulon Progo disumbangkan oleh Tak heran, jika Pemerintah Kulon Progo melalui Dinas sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo gencar Kehutanan. Apabila ada banyak Mardiyanto- Mardiyanto lainnya, wirausaha andal, asetnya telah bersertipikat, dan memanfaatkan sertipikat tanah tersebut untuk mendapatkan modal, maka dapat dihitung nilai uang yang berputar dan juga jumlah tenaga kerja yang terserap. Edisi 57 Maret 2020 Newsletter 5

Reformasi Birokrasi Inisiatif Strategis Menuju Instansi Berstandar Dunia Penghargaan yang diterima Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, sebagai Pelaksana Layanan Digital dan Inovasi Terbaik serta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terbaik, untuk kategori Target Sedang pada acara Rapat Kerja Nasional bulan Januari lalu, memberikan semangat yang tinggi kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali. Hal tersebut dibuktikan Provinsi Bali menuju Provinsi Lengkap di tahun 2020. Roadmap depan. “Jika melihat dari referensi seluruh negara maju itu sudah selesai Hal tersebut diungkapkan juga oleh Sekretaris pendaftaran tanahnya, karena tidak Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ mungkin negara maju bisa melakukan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan perencanaan pembangunan secara Arief Sugoto saat membuka Rapat Kerja Daerah dengan nasional kalau seluruh peta bidang tema “Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Layanan tanah yang produktif belum terpetakan,” Elektronik untuk Mendukung Lembaga Pertanahan dan Tata lanjut Himawan Arief Sugoto. Ruang Berstandar Dunia”, yang diselenggarakan di Kanwil BPN Provinsi Bali, Jumat 7 Februari 2020. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal mengatakan mengenai inisiatif \"Semangat kerja dari jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali ini strategis yang berarti kondisi tidak boleh menurun. Saya berharap tahun ini Provinsi Bali atau rencana jangka panjang bisa benar-benar menjadi Provinsi lengkap karena memang yang diinginkan sebagai tahapan jika melihat roadmap Kementerian ATR/BPN di tahun 2020 dalam mewujudkan visi dan misi minimal di tahun ini terdapat 10 Kota Lengkap, apalagi ini Kementerian ATR/BPN. \"Kita harus akan menuju Provinsi lengkap,\" ujar Sekretaris Jenderal. selektif dalam merencanakan inisiatif strategis karena itu dibuat untuk Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rudi merencanakan tujuan atau visi dari Rubijaya menjelaskan Rakerda ini dilaksanakan dalam Kementerian untuk mencapai instansi rangka mengevaluasi dan menyusun strategi menuju Bali yang berstandar dunia,\" tambahnya. lengkap di tahun 2020. \"Roadmap kerja kami di tahun ini, yaitu menjadi provinsi lengkap, adanya validasi buku Salah satu contoh dari inisiatif strategis tanah, validasi surat ukur, validasi peta, dan akan 100% yang akan dilakukan oleh Kementerian menggunakan HT-el. Mohon dukungan dari seluruh jajaran ATR/BPN adalah ketika nanti semua Kantor Pertanahan di Provinsi Bali, mari kita wujudkan ini tanah sudah terdaftar di seluruh bersama,\" ujarnya saat memberikan penjelasan kepada Indonesia, Kementerian akan isi data per Sekretaris Jenderal. bidang tanahnya. \"Bukan berarti setelah semua tanah terdaftar berarti tugas Inisiatif Strategis kita selesai. Tetapi kita harus membuat Program PTSL akan tetap menjadi program yang rencana selanjutnya. Salah satu diprioritaskan pelaksanaannya, karena jika seluruh bidang contohnya, yaitu dengan pemberdayaan,\" tanah di Indonesia sudah terdaftar maka akan membantu tutur Sekretaris Jenderal. dalam perencanaan pembangunan secara nasional ke 6 Edisi 57 Maret 2020 Newsletter

Informasi Manajemen Tips Tips Menjadi Orang yang Konsisten Pernahkah Anda merasa ingin sekali melakukan banyak hal positif? tetapi akhirnya gagal karena semangat Anda hilang ditengah jalan? Banyak sekali diantara kita yang mau berubah “menjadi lebih baik” tapi akhirnya hanya perkataan di mulut dan di pikiran kita saja. Ini tandanya konsisten tidak semudah yang dibicarakan. Perlunya Membuat Berikut Tips Menjadi Orang yang Konsisten: 1. Tentukan tujuan yang spesifik dan Penilaian Kinerja realistis. Sebelum melakukan perubahan, tentukan tujuan yang bisa dicapai Sering kali fase penilaian atas kinerja dengan target spesifik yang realistik dan karyawan dilewatkan oleh para pelaku bisnis terukur. karena dirasa tingkat urgensinya belum 2. Susunlah jadwal kegiatan harian. begitu terasa. Namun Anda perlu tahu bahwa Gunakan kalender, agenda atau jadwal karyawan menantikan penilaian yang obyektif. agar tugas dan rencana pertemuan tidak tumpang-tindih. Maka, berikut beberapa poin yang mungkin dapat 3. Pasanglah pengingat/note. Tulislah membuka pemahaman Anda tentang pentingnya tujuan di kertas note lalu tempel seperti pengelolaan nilai prestasi kerja karyawan. di cermin, komputer, meja kerja, dan lain- lain. 1. Perbaikan Kinerja. Umpan balik kinerja 4. Buatlah janji jika hanya Anda mampu bermanfaat bagi karyawan untuk memperbaiki memenuhinya. Dengan menepati janji kinerja mereka. Penilaian kinerja menjadi tersebut, itu membuat Anda lebih sebuah refleksi atas kinerja yang mereka dipercaya dan lebih konsisten. lakukan selama ini. 5. Berikan hadiah kepada diri sendiri menyelesaikan sesuatu. Hadiah yang 2. Pelatihan dan Pengembangan. Karyawan simpel atas tercapainya target kecil harus terus dilatih dan dikembangkan. membuat Anda tetap termotivasi selama Penentuannya bisa didapatkan dari penilaian berproses. prestasi. Mulai sekarang, mari kita yakinkan hati, 3. Pengembangan Karir. Penilaian prestasi mantapkan diri dan mulai coba lakukan sesuatu kinerja membantu proses pengambilan secara konsisten. Pasti kita bisa! keputusan tentang jenjang karir karyawan. 4. Koreksi Informasi. Kinerja buruk mengindikasikan jika ada kesalahan dalam melakukan pekerjaan, rencana SDM, atau hal lain dalam sistem manajemen. 5. Evaluasi Rancangan Perusahaan. Kinerja buruk bisa jadi merupakan sebuah gejala dari rancangan besar perusahaan yang kurang tepat. Lewat penilaian prestasi kerja, kesalahan-kesalahan ini dapat ditemukan secepatnya. Edisi 57 Maret 2020 Newsletter 7

ROAD MAP TRANFORMASI PELAYANAN PERTANAHAN kementerian ATR/BPN 2019 2020 2021-2022 Transformasi Layanan Elektronik Fully Digital 1. Milestone HT Elektronik 1. Peralihan Hak Elektronik (22%) 1. Seluruh Layanan a. Pembebanan a. Akta PPAT Pertanahan Elektronik b. Peralihan b. Surat Keterangan Waris c. Perubahan Nama c. Penetapan Pengadilan 2. 60% Dokumen/Warkah d. Hapus/Roya d. Risalah Lelang Elektronik (Nasional) dan Tervalidasi 2. Informasi Elektronik 2. HT Elektronik Berlaku Layanan Informasi Nasional (27%) 3. 150 Kantor Lengkap Pertanahan (SKPT) 4. Integrasi Sistem dan 3. Informasi Pertanahan 3. Digitalisasi Dokumen Elektronik (Pilot Project) Kolaborasi Antar (14 Kantah) Instansi Pemerintah 4. Digitalisasi Dokumen/Warkah: 2023-2024 a. PTSL 2025 Era Informasi b. Penetapan Hak Institusi Standar c. 82 Kantah 1. 100% Dokumen/ Dunia Warkah Elektronik 5. SHAT Elektronik dan Tervalidasi a. PTSL 1. Ranking b. Peralihan Hak Elektronik 40 EoDB 2. 100% Kota Lengkap 3. Kolaborasi Informasi 6. Kantor Lengkap (23 Kantor) 2. Fully Digital Data 4. Layanan Informasi dan Layanan 7. Pelimpahan Kewenangan : Menjadi Sumber P3MB, Prik 5 & Perorangan PNBP 8. Kantor Layanan Khusus One Stop Service (Permohonan Pelayanan dan Sertipikat) nredom nad ujamkementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id