ATR BPN Edisi 60 Juni 2020

Edisi 60 Juni 2020 Newsletter 2 berita utama 3 kabar atr-bpn 4 agenda atr-bpn 5 Ditjen Pengadaan Tanah 6 reformasi birokrasi 7 Sosok Inspiratif Editorial Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Menarik membahas upaya dalam Meningkatkan menyejahterakan masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat khususnya masyarakat di perdesaan. ‘Menarik’, mengingat ATR/BPN upaya tersebut merupakan pekerjaan mulia, namun bukan hal mudah untuk mewujudkannya, terutama jika melihat indikator penduduk miskin Indonesia yang mencapai 24,79 juta atau 9,22% total penduduk, dengan sebaran penduduk miskin di perdesaan mencapai 14,93 juta atau 60% dari total penduduk miskin (Data BPS per September 2019). Data tersebut menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan di perdesaan di banding wilayah perkotaan meskipun angkanya menunjukkan tren penurunan setiap tahun. Selain data penduduk miskin, indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat di perdesaan masing- masing baru mencapai 34,53% dan 68,49%, masih berada di bawah angka rata-rata nasional, yaitu 38,03% dan 76,19% (Survei Nasional 2019 Otoritas Jasa Keuangan). Indeks tersebut mengindikasikan adanya ketidakmerataan akses terhadap produk dan jasa lembaga keuangan bagi masyarakat di perdesaan. Di sisi lain semangat dan keinginan yang tinggi Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan per kapita rakyat Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Visi Indonesia 2045, di mana pendapatan per kapita/bulan yang saat ini berada di kisaran Rp 4,6 juta akan ditingkatkan menjadi Rp 6,8 – 7 Juta/bulan pada tahun 2024, dan selanjutnya meningkat menjadi Rp 27 juta/bulan pada tahun 2045. (Bersambung ke halamanan berita utama) Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Harison Mocodompis, S.E., M.M., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Mochamad Sauki, S.H., M.H.; Nur Adhani, S.Sos., Fotografer: Rinaldi, S.E., Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Yanti Kusumadewi; Nabilah, S.I.Kom.; Nervilia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A.Md.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id

Berita Utama Implementasi Kebijakan Reforma Agraria dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat penerima TORA dalam mengakses sumber ekonomi untuk pemanfaatan lahannya yang diperoleh melalui obyek redistribusi tanah seperti tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya, kewajiban pemegang HGU untuk membangun kebun masyarakat, tanah negara bekas tanah terlantar, maupun tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Melihat pada data sebelumnya (Halaman Editorial) Tulisan bersambung ke Bagian 2 di Edisi dan dikaitkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi berikutnya. Indonesia pada triwulan I 2020 sebesar 2,97% (year over year), maka upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 5-7% Informasi Penulis: di tengah pandemi Covid–19 yang terjadi saat ini akan menjadi Penulis merupakan pemerhati bidang tantangan yang tidak mudah, namun bukan tidak mungkin untuk pemberdayaan masyarakat dengan dicapai. Salah satu faktor penting untuk mewujudkannya adalah latar belakang pendidikan Sarjana mendorong konsumsi rumah tangga masyarakat perdesaan Ekonomi, saat ini sedang mengikuti sekaligus diintegrasikan dengan peningkatan produksi barang program Magister Manajemen di pertanian melalui pemanfaatan lahan terlantar. PPM School of Management. Memiliki pengalaman di bidang perbankan, Berbagai upaya percepatan peningkatan kesejahteraan khususnya segmen usaha kecil dan masyarakat perdesaan telah dilakukan Presiden Jokowi, menengah, dengan title terakhir baik melalui penerbitan kebijakan maupun Peraturan sebagai Senior Vice President, dan juga Presiden, di antaranya penerbitan Peraturan Presiden RI pengalaman di salah satu multinational No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang bertujuan company dengan title terakhir sebagai mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, Vice President. Saat ini penulis aktif di menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Pertanahan Nasional. pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), menciptakan lapangan kerja, Catatan Redaksi: memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, Artikel penuh sudah pernah dimuat di meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, serta situs www.atrbpn.go.id dengan tautan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. lengkap https://www.atrbpn.go.id/ Berita/Kolom-Agraria-Dan-Tata-Ruang/ Kebijakan reforma agraria tersebut akan menjadi langkah implementasi-kebijakan-reforma-agraria- strategis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam-meningkatkan-kesejahteraan- masyarakat perdesaan melalui program redistribusi tanah, masyarakat-126875 khususnya masyarakat di klaster penerima Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Dengan demikian kegiatan reforma agraria harus benar-benar direncanakan dengan baik, termonitor, dan terkoordinasi, serta didukung sepenuhnya oleh stakeholders seperti Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perusahaan BUMN/Swasta, Perguruan Tinggi, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penulisan artikel ini bertujuan memberikan pandangan tentang berbagai tantangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan dalam kerangka reforma agraria berikut menawarkan alternatif solusinya, terutama mendukung 2 Edisi 60 Juni 2020 Newsletter

Kabar ATR-BPN RUU Cipta Kerja, Strategi Wujudkan Visi Indonesia 2045 Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertanggung jawab atas 5 klaster. Adapun kelima klaster mencakup penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, serta kawasan ekonomi. bisa menciptakan 500 ribu tenaga kerja. Berarti, ada 4 juta tenaga kerja baru yang tertampung di dalam ekonomi setiap tahun,” tambahnya. Pertumbuhan Ekonomi Penyederhanaan Regulasi Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN Untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam kepada menjelaskan kondisi lain yang sedang masyarakat luas tentang RUU Cipta Kerja dalam 5 klaster, dihadapi bangsa Indonesia saat ini dalam Kementerian ATR/BPN melakukan sosialisasi melalui iklim pencipta lapangan kerja. Dalam hal kegiatan ATR/BPN Goes To Campus. Dengan tema “Kebijakan ini, adanya permasalahan ekonomi dan Agraria dan Tata Ruang Pasca RUU Cipta Kerja”, kegiatan diikuti bisnis, seperti tumpang tindih regulasi, oleh 880 peserta yang umumnya terdiri dari civitas akademika IPB efektivitas investasi yang rendah, serta University dan dilaksanakan secara virtual, Selasa (19 Mei 2020). jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) besar, tetapi produktivitas rendah. Pada kesempatan kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. “Saat ini, paling sedikit terdapat 79 UU Djalil menerangkan latar belakang perlunya RUU Cipta Kerja. dan 1.229 pasal yang mengganggu iklim Kondisi nasional yang dihadapi saat ini, pertumbuhan ekonomi pencipta lapangan kerja,” ujarnya. dalam 5 tahun belakangan rata-rata di kisaran 5%. “Akibatnya, karena ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita kurang “Maka, pemerintah berinisiatif untuk efisien, maka setiap 1% pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan menyederhanakan regulasi tersebut dengan lapangan kerja antara 2 sampai dengan 2,5 juta. Karena rule of metode omnibus law. Mengapa demikian? thumb itu 500 ribu per persen pertumbuhan, jadi kalau 5% kita bisa Untuk mengubah sebanyak 79 UU dengan menciptakan 2,5 juta tenaga kerja baru setiap tahun,” terangnya. metode lama, akan memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena satu UU tidak cukup Disamping itu, saat sebelum pandemi Covid-19 menyeruak ke diubah dalam waktu satu tahun,” ucapnya. permukaan, jumlah pengangguran di lapangan berkisar antara 7,05 juta orang, dan setiap tahun ada masuk antara 2,7 sampai Seiring dengan ketidakpastian dan dengan 3 juta tenaga kerja baru yang mencari pekerjaan. perlambatan ekonomi global serta dinamika “Seandainya pertumbuhan ekonomi kita hanya 5%, maka geopolitik di berbagai belahan dunia, maka lapangan kerja tidak akan cukup untuk menampung tenaga diperlukan RUU Cipta Kerja untuk menuju kerja yang baru, belum lagi harus menampung tenaga kerja yang 2024. Dalam hal ini, RUU Cipta Kerja yang sekarang dalam status pengangguran,” ujar Sofyan A. Djalil. dapat menyelaraskan regulasi dan perizinan, menimbulkan investasi yang berkualitas, “Salah satu jalan untuk menampung tenaga kerja yang lebih menciptakan lapangan kerja berkualitas dan banyak adalah kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan, berkualitas dan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Kita bisa serta pemberdayaan UMKM. Dengan tumbuh sampai dengan 8% dan dengan rule of thumb tadi 1%, demikian, bisa mewujudkan visi Indonesia 2045 untuk menjadi negara maju. Di mana, perekonomian Indonesia masuk 5 besar ekonomi dunia hingga produk domestik bruto mencapai USD 7 triliun, dan berada di peringkat keempat PDB dunia. Scan di sini untuk melihat Tayangan Beritanya Edisi 60 Juni 2020 Newsletter 3

Agenda ATR-BPN Tantangan Pemimpin di Era New Normal KAPTI Agraria Sumbang 1.000 Paket Sembako Tatanan new normal dan kebiasaan baru yang muncul bagi Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 yang menimpa para pekerja di sektor pemerintahan maupun privat akibat sebagian besar masyarakat Indonesia menggerakkan hati pandemi Covid-19, menuntut setiap orang untuk menjadi sebagian masyarakat lain untuk lebih peduli terhadap sesama. pemimpin bagi dirinya sendiri, yang mampu membaca situasi Hal tersebut terlihat dari banyaknya gerakan sosial berupa dan menyesuaikan diri. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, pemberian bantuan ataupun donasi, baik secara langsung Surya Tjandra mengatakan di masa sekarang ini dibutuhkan maupun melalui perantara. Seperti halnya yang dilakukan pemimpin yang bisa memfasilitasi. “Salah satunya dengan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi (KAPTI) Agraria yang membangun ruang untuk bisa belajar bersama, sharing menyerahkan 1.000 paket sembako kepada Gugus Tugas pengalaman dan pekerjaan yang sedang dijalankan,” ungkapnya (GT) Covid-19 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan saat melakukan diskusi bertajuk “Pentingnya Leadership di Era Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Selasa (12 Mei 2020). New Normal” via Instagram bersama dengan Aakar Abyasa, CEO dan Founder Jouska, Jumat (1 Mei 2020). Permudah Perizinan, Ciptakan Lapangan Kerja dan Investasi Rapim Kementerian ATR/BPN : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Siapkan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa untuk dapat Jajaran pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan menciptakan lapangan kerja, perekonomian Indonesia perlu Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ikuti Rapat Pimpinan melalui tumbuh 6—7 persen. \"Lapangan kerja tercipta sejalan dengan video conference, Selasa (19 Mei 2020). Rapat dengan agenda hadirnya investasi. Namun, masalahnya lebih sulit mengurus utama Update Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha izinnya. Sekarang saja, ada sekitar 67 buah peraturan (KPBU) dan Sertipikat Satu Lembar ini dipimpin langsung oleh perundang-undangan yang menghambat hadirnya investasi,\" ungkap Menteri ATR/Kepala BPN saat menjadi narasumber Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil. pada kegiatan Goes to Campus dengan Pascasarjana Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII) melalui video Kementerian ATR/BPN : conference, Jumat (15 Mei 2020). Melayani, Profesional, dan Tepercaya Untuk menyampaikan program kerja sebagai 4 kantor layanan publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) telah menetapkan 3 (tiga) nilai organisasi yang diatur dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 115/SK-OT.02/V/2020 tentang Nilai Kementerian ATR/BPN, yakni Melayani, Profesional dan Tepercaya. Hal tersebut ditekankan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto saat memberikan arahan melalui konferensi video pada kegiatan E-Workshop Pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik Gelombang Pertama pada Kamis (28 Mei 2020). Edisi 60 Juni 2020 Newsletter

Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan untuk Pengadaan Tanah yang Layak dan Adil Pengadaan tanah memiliki fungsi penting dalam pembangunan infrastruktur. Proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, sering kali terkendala pada saat proses pembebasannya. Dengan demikian, dibutuhkan dokumen perencanaan yang baik sejak awal untuk dapat menghasilkan pengadaan tanah yang layak dan adil. mengatakan, hasil evaluasi Kementerian ATR/BPN selama ini, masih ada dokumen perencanaan yang kurang sehingga dalam pelaksanaannya dokumen perencanaan jauh berbeda dengan hasil pelaksanaan. Perencanaan Arie Yuriwin juga menegaskan bahwa di era keterbukaan informasi sekarang Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) ini, masyarakat bisa melihat secara Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ jelas tahapan pelaksanaan pengadaan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Arie Yuriwin tanah. \"Jadi, di dalam pelaksanaan sebagai narasumber pada acara Ngabuburit Online II yang pengadaan tanah itu tidak ada yang diselenggarakan oleh Social Safeguards Forum (SSF). Acara tidak bisa dipublikasikan karena semua berlangsung melalui aplikasi Zoom dan Youtube, Jumat tahapan, mulai dari tahapan dokumen (15 Mei 2020), dengan mengusung tema \"Tantangan dalam perencanaan, tahapan persiapan, Menyelenggarakan Pengadaan Tanah yang Layak dan Adil\". pelaksanaan pengadaan, itu sudah melalui pengumuman, baik itu data \"Kendala itu pasti ada, yang biasa kita hadapi dalam proses bidang. Kemudian untuk nilai gantinya pengadaan tanah. Salah satunya, yaitu di tahapan perencanaan, sudah terbuka, jadi tidak ada yang tidak masih ada pemahaman yang kurang dalam pengusulan kami publikasikan. Informasi pengadaan dokumen perencanaannya. Kemudian juga belum terdapat peta tanah sedetail apa pun masyarakat rencana pengadaan tanah yang terintegrasi dengan peta tata bisa meminta penjelasan kepada tim ruang Kabupaten/Kota maupun Provinsi,\" ujarnya. pelaksana pengadaan tanah,” tuturnya. Arie Yuriwin mengatakan, di tahap perencanaan atau persiapan Sebagai informasi, dalam UU No. sudah harus diketahui persis, dan harus disiapkan lahan untuk 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan penyesuaian kembali bagi warga yang setuju atas rencana Tanah Bagi Pembangunan untuk pengadaan tanah. Jika proses pengadaan tanah sudah Kepentingan Umum dijelaskan bahwa diketahui sejak awal, maka apabila terjadi suatu permasalahan pengadaan tanah adalah kegiatan di kemudian hari dapat diselesaikan dengan baik. menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan Pengadaan adil kepada pihak yang berhak. Dalam Lebih lanjut, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN juga UU ini, pengadaan tanah adalah untuk menjelaskan bahwa dalam proses pengadaan tanah, dokumen kepentingan Umum, artinya penyediaan perencanaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Ia tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Menutup diskusi, Arie Yuriwin menegaskan solusi untuk menuju pengadaan tanah yang berkualitas pada tahap awal, dibutuhkan sebuah dokumen perencanaan yang tersusun secara baik dan rinci sehingga dapat menjadi pedoman bagi panitia pengadaan tanah. Edisi 60 Juni 2020 Newsletter 5

Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN: Terapkan Nilai Organisasi untuk Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi (RB) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan suatu pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama, yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya manusia/aparatur. Semua Kementerian/Lembaga wajib mengimplementasikan RB dalam pelaksanaan kegiatan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. membangun nilai dan budaya organisasi bisa dimulai dari diri sendiri dengan menerapkan 5 (lima) nilai utama. Nilai RB “Setiap SDM di Kementerian ATR/BPN harus melihat dan menyadari bahwa Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan perubahan dalam organisasi ini dibutuhkan, Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bidang Ekonomi percaya bahwa perubahan bisa dilakukan, Pertanahan, Gunawan Muhammad mengatakan bahwa menggalang pergerakan untuk menuju indeks nilai RB Kementerian ATR/BPN selalu meningkat sejak tahun perubahan, melakukan komunikasi 2016 hingga 2020. \"Tahun ini, kami menargetkan nilai indeks RB berkelanjutan tentang nilai dan budaya mencapai lebih dari 75, naik dari tahun 2019, yaitu 72,32,\" ujarnya organisasi itu sendiri dan yang terpenting saat memberikan laporan pada Rapat Pimpinan di Aula Prona harus berperilaku sesuai dengan nilai dan Lantai VII, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (27 Mei 2020). budaya organisasi,” kata Adriani Sukmoro. “Untuk terus mendongkrak nilai RB ini, kami mengusulkan Berbicara mengenai pembangunan SDM percepatan RB melalui Rencana Aksi (Renaksi) sesuai surat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Menteri ATR/Kepala BPN Nomor OT.02/535-100/III/2020 Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. tertanggal 19 Maret 2020,” lanjutnya. Djalil mengatakan bahwa SDM di masa mendatang akan jauh lebih baik. Terlebih, Seiring dengan harapan membaiknya nilai RB, Kementerian dengan penerapan sistem rekrutmen dan ATR/BPN menerapkan nilai organisasi, yang diatur dalam Keputusan nilai organisasi yang dimiliki saat ini. Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 115/SK-OT.02/V/2020 mengenai Nilai Kementerian ATR/BPN. \"Kementerian ATR/BPN saat ini telah “Kami akan menerapkan beberapa nilai menerapkan nilai organisasi yakni Melayani, Profesional, Terpercaya. ini secara sistematik di seluruh kantor Namun untuk ketiga hal ini, perlu penyusunan budaya kerja sebagai Kementerian ATR/BPN. Saya pikir, meskipun tindak lanjut penerapan dari Nilai Kementerian ATR/BPN,\" jelas masih ada kelemahan tetapi di beberapa Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Dalu Agung Darmawan. kementerian menganggap kantor kami jadi model yang melakukan reformasi,” ucapnya. Selain meningkatkan penilaian RB, Kementerian ATR/BPN juga terus memperhatikan program PTSL yang masih berjalan. Sementara, Sekretaris Jenderal Tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas yang Kementerian ATR/BPN, Himawan dihasilkan dari program tersebut. Arief Sugoto beranggapan bahwa pengembangan SDM tidak ada batasnya \"Untuk itu, penilaian umum PTSL didapatkan dari Nilai Rata-Rata di semua bidang karena faktor lingkungan Kualitas PTSL dan Kuantitas PTSL. Untuk nilai kualitas bisa yang selalu berubah. Untuk itu, tantangan didapatkan dari rata-rata %Realisasi PBT + %Realisasi SHAT + Kementerian ATR/BPN saat ini adalah %Realisasi SHAT. Sedangkan untuk nilai kualitasnya didapat menyusun sistem Human Resource dari rata-rata %Validasi Buku Tanah + %Validasi Persil + %Scan Development (HRD) baru yang merupakan Warkah,\" kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan Lahan turunan dari Renstra 5 tahunan. Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), Virgo Eresta Jaya. “Jadi, sistem HRD ini adalah sistem yang Pengembangan SDM memang harus dibangun. Apalagi dengan Menyambung hal tersebut, Tenaga Ahli Menteri Bidang Sumber isu-isu kami yang memang sistemnya Daya Manusia (SDM), Adriani Sukmoro mengatakan untuk adalah pelayanan, di mana SDM yang menjadi faktor utama berhasil atau tidaknya organisasi ini membangun nilai organisasi yakni melayani, harus menjadi profesional dan produknya tepercaya,” tutupnya. 6 Edisi 60 Juni 2020 Newsletter

Sosok Inspiratif Arie Yuriwin: Perempuan dengan 7 Kualitas Personal Dalam berkarir, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki sikap integritas yang tinggi hingga memasuki masa purnatugasnya. Sikap itulah yang tertanam dalam diri seorang Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Arie Yuriwin. “Nyali itu berarti saya percaya dan saya yakin yang dilakukan sesuai aturan dan tidak melanggar aturan. Sesuatu yang tidak benar, saya tidak suka. Jadi, apa pun akan saya tempuh dan permasalahan apa pun akan saya kejar,\" lanjutnya. Sosok yang gigih, rendah hati, berani, dan visioner adalah bentuk kepemimpinan yang dibangun oleh Arie Yuriwin. Maka dari itu diperlukan regenerasi agar dapat melahirkan Arie Yuriwin yang lainnya. No Conflict of Interest “Jadi, regenerasi kepimpinan itu tergantung dari kita sendiri dan sebetulnya regenerasi Arie Yuriwin, salah seorang srikandi terbaik Kementerian ATR/ sudah dibangun sejak saya menjabat Kabag BPN yang telah mengabdi sebagai PNS sejak tahun 1986. TU di DKI. Sejumlah 30% pejabat di DKI Arie mengawali karir dari bawah hingga sekarang menjadi adalah perempuan ada yang sudah berhasil, Dirjen Pengadaan Tanah dengan segudang prestasi. Karirnya seperti Bu Yuli, Bu Abeng dan Bu Embun. dimulai sebagai staf Direktorat Jenderal (Dirjen) Agraria, yang pada Jadi, saya selalu mengajak staf, karena kita saat itu masih di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). tidak bisa bekerja sendiri. Saya tidak bisa seperti sekarang ini tanpa ada dukungan Selama menjabat sebagai Dirjen Pengadaan Tanah, Arie selalu teman-teman di ATR/BPN,” aku Arie Yuriwin. memberikan sebuah solusi, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dalam hal ini, penyelesaian masalah konflik Kualitas Personal pertanahan tidak boleh ada conflict of interest dan juga dapat Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil menguntungkan kedua belah pihak. mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi Arie Yuriwin selama mengabdi “Untuk menyelesaikan masalah tidak boleh punya interest, apa di Kementerian ATR/BPN. \"Selamat Bu yang diinginkan kedua belah pihak, kita bisa menjembatani,\" Arie. Senang bekerja dengan Ibu selama ucapnya ketika mengisi acara dengan tema \"Nanti Kita Cerita hampir 3 tahun. Saya merasakan, Ibu tentang ATR/BPN, Catatan Refleksi Ibu Arie Yuriwin\" melalui Arie bekerja karena keberanian membuat konferensi video, Rabu (27 Mei 2020). keputusan karena benar, tidak ada konflik kepentingan,\" kata Sofyan A. Djalil. \"Sebagai pejabat harus bisa memfasilitasi kedua belah pihak. Ibaratnya mengambil benang di dalam tepung, benangnya Menutup acara, Wakil Menteri ATR/Wakil terangkat tetapi tepungnya tidak berantakan. Itulah yang selalu Kepala BPN, Surya Tjandra terkesan akan saya gunakan supaya dicarikan win-win solution. Dengan metode dedikasi Arie Yuriwin terhadap pekerjaan ini, kedua belah pihak tidak merasa dirugikan,\" tambah perempuan yang dilakukan. Menurut Surya, setidaknya yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah terdapat 7 (tujuh) kualitas personal (Kakanwil) BPN Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Bangka Belitung yang dimiliki Dirjen Pengadaan Tanah dan Kakanwil BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). ini, yaitu 1) keteladanan, 2) ownership, mencintai pekerjaannya, memiliki passion Nyali dan Keberanian dan kebanggaan, 3) nothing to lose Dalam bekerja, Arie Yuriwin terkenal mempunyai nyali dan menghasilkan keberanian, 4) Influencer, keberanian yang kuat. Ia pun berbagi kiat agar mempunyai nyali dan dapat merangkul semua orang dan keberanian dalam menghadapi situasi. \"Harus melihat semua yang membuat orang terpengaruh, 5) Supel dihadapi, harus mencari akar permasalahannya. Kedua, memiliki dan luwes, banyak teman, 6) Nyali dan aturan ketentuan yang harus ditegakkan,” ucapnya. keberanian, penuh perhitungan, serta 7) Ketenangan dalam tekanan. Edisi 60 Juni 2020 Newsletter 7

APA SIH TUGAS Kementerian ATR/bpn ? Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertahanan Nasional Terdapat Tugas yang harus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional. kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id nredom nad ujam