Newsletter ATR/BPN Edisi 73 Juli 2021

Edisi 73 Juli 2021 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial TERNATE Kunjungan kerja dilakukan Menteri ATR/Kepala beberapa Menteri Kabinet BPN Kunjungi Indonesia Maju ke Provinsi Maluku Utara Maluku Utara. Termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Untuk Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Pastikan BPN), Sofyan A. Djalil. Beberapa Penataan kegiatan Menteri ATR/Kepala BPN Ruang salah satunya Meninjau Kawasan Industri Weda Bay untuk memastikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun melalui program bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN. Kegiatan-kegiatan lain rombongan Menteri Kabinet Indonesia Maju selama kunjungan kerja, akan kami sajikan dalam rubrik Berita Utama Newsletter ATR/BPN edisi Juli 2021 kali ini. Kemudian pada edisi ini, Newsletter ATR/BPN akan secara khusus akan memberikan informasi mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah yang juga menjadi pilot project di lembaga/instansi lainnya dengan tujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja. Pada MBKM, setiap peserta dapat menerapkan kemampuan yang didapatkan selama belajar di masa perkuliahan. Kemudian, peserta dapat belajar menerapkan nilai- nilai Kementerian ATR/BPN yaitu Melayani, Profesional, dan Terpercaya. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, klik untuk melihat Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; tayangan seputar Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal ATR/BPN Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky, Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

Berita Utama Menteri ATR/Kepala diakukan sebagai antisipasi pengembangan kawasan BPN Kunjungi bagi peruntukan perumahan karyawan, kegiatan-kegiatan Maluku Utara pendukung dan infrastruktur penunjang lainnya, dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Industri Untuk Weda Bay. Pastikan Kunjungan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Penataan Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Ruang Infrastruktur Maluku Utara di Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi. Rakor merupakan tindak lanjut dari Rakor Menteri ATR/Kepala BPN memastikan pada 2 Juni 2021 lalu dengan fokus bahasan Ibu Kota Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Maluku Utara, Sofifi. Pada kesempatan ini, Menteri ATR/ Kawasan Industri Weda Bay. Kepala BPN mendorong pemerintah daerah untuk dapat melakukan pendataan dan percepatan penyusunan tata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan ruang sebagai langkah untuk mendukung pengembangan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil Sofifi. bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju di Di sela-sela kunjungannya, Menteri ATR/Kepala BPN antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan berkesempatan bersilaturahmi dengan jajaran Kantor Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Dalam Negeri Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara. Dalam arahannya, Tito Karnavian; dan Menteri Perhubungan Budi Karya Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan agar seluruh Sumadi, melakukan kunjungan kerja ke beberapa lokasi di jajaran mempertahankan kinerja yang sudah baik serta Provinsi Maluku Utara, Selasa, 22 Juni 2021. mengedepankan kedisiplinan sesuai dengan peraturan Rombongan Menteri Kabinet Indonesia Maju bertolak yang berlaku. dari Jakarta untuk meninjau Kawasan Industri Weda Pada hari berikutnya, Rabu, 23 Juni 2021 Menteri ATR/ Bay. Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN Kepala BPN beserta rombongan melanjutkan perjalanan memastikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar ke Pulau Obi, Halmahera Selatan. Pada kesempatan Kawasan Industri Weda Bay yang disusun melalui program tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN menghadiri peresmian bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN. Pembangunan smelter nikel High Pressure Acid Leaching (HPAL). Seusai peresmian dan tinjauan pada control room, rombongan bergegas menuju Bandara Oesman Sadik, Labuha, Maluku Utara untuk bertolak ke Sulawesi Tengah (Sulteng). Di Sulteng, Menteri ATR/Kepala BPN beserta rombongan mengunjungi PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Di sana, rombongan menerima penjelasan serta melakukan diskusi terkait investasi PT IMIP. 2 Newsletter Edisi 73 Juli 2021

Agenda ATR-BPN Kementerian ATR/BPN Menteri ATR/Kepala BPN: Serius Tangani Permasalahan Pantang Kalah Lawan Mafia Tanah Pertanahan Mafia tanah telah lama menjadi persoalan Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komite I DPD RI, Senin, 31 di tengah masyarakat Indonesia. Maka Mei 2021, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, upaya memeranginya terus dilakukan. Kementerian ATR/BPN tengah serius menyelesaikan permasalahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ pertanahan dari hulu hingga hilir. Saat ini, BPN) serius dan pantang kalah Kementerian ATR/BPN melakukan dalam memerangi mafia tanah. Hal pendekatan sistemik alih-alih tersebut disampaikan Menteri ATR/ menggunakan pendekatan ad hoc yang Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam sporadis. Keseriusan Kementerian konferensi pers daring terkait mafia ATR/BPN menangani permasalahan tanah bersama Koordinator Masyarakat pertanahan juga diwujudkan melalui Anti Korupsi-Indonesia (MAKI) Bonyamin berbagai tindakan, salah satunya Saiman, di Ruang Rapat Menteri Gedung dengan dibentuknya satgas anti Kementerian ATR/BPN, Rabu, 2 Juni 2021. mafia tanah. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menjalankan program Wamen ATR/Waka BPN Minta Reforma Agraria. GTRA Kalimantan Tengah Fokus Wamen ATR/Waka BPN Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Dorong Percepatan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Reforma Agraria di melalui Gugus Tugas Reforma Agraria Papua Barat (GTRA) melakukan penguatan relasi Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Daerah, pendekatan langsung Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat, dan going (ATR/BPN) melalui Kantor Wilayah local dengan pendekatan Reforma BPN Provinsi Papua Barat merapatkan Agraria. Hal ini disampaikan Wakil barisan antar pemangku kepentingan Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya terkait dengan pelaksanaan Reforma Tjandra dalam pertemuan daring Rapat Agraria. Kesepakatan tersebut disampaikan Koordinasi GTRA Provinsi Kalimantan dalam forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Hotel Aston Niu Tengah, Senin, 2 Juni 2021. Manokwari, Rabu. 2 Juni 2021. Surya Tjandra menyebutkan, beberapa fokus program GTRA di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain food estate, penyelesaian masalah tanah Menteri ATR/Kepala BPN transmigrasi, serta pilot project penyediaan Tanah Objek Reforma Laporkan Capaian Program Agraria (TORA) dari pelepasan kawasan hutan. Prioritas Kepada Bersama GTRA Kabupaten Komisi II DPR RI Sambas, Kementerian ATR/BPN Inisiasi Keseimbangan Ekonomi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Konservasi di (ATR/BPN) melaksanakan Rapat Perbatasan NKRI Kerja Lanjutan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Kementerian Agraria dan Tata Indonesia (DPR RI) di Ruang Rapat Ruang/Badan Pertanahan Nasional Komisi II, Gedung Nusantara, Kamis, (ATR/BPN) melakukan percepatan 10 Juni 2021. Menteri ATR/Kepala pembangunan di wilayah perbatasan BPN Sofyan A. Djalil menyampaikan, tengah sebagai prioritas pemerintah. Kementerian ATR/BPN memprioritaskan Dalam rangka melaksanakan Reforma beberapa program seperti Tata Ruang, Pendaftaran Tanah Sistematis Agraria wilayah perbatasan, Wakil Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, Penanganan Kasus Pertanahan, Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tanah Telantar, Bank Tanah, Layanan Pertanahan dan Pembinaan Tjandra meninjau lokasi TORA dan pilot Sumber Daya Manusia (SDM). Seperti PTSL yang dilakukan dalam project Pemberdayaan Masyarakat binaan rangka percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan roadmap 2020- Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sambas di Desa 2024 untuk mewujudkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar Sebubus, Sambas, Kalimantan Barat, Minggu 27 Juni 2021). Lokasi ini pada 2025. bisa mengombinasikan antara konservasi mangrove dengan peluang pengembangan wisata, dan bisa menjadi contoh Reforma Agraria berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan/konservasi. 3 Newsletter Edisi 73 Juli 2021

Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Terobosan UUCK, Atur Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan Suyus Windayana Sebagai tindak lanjut UUCK, Kementerian ATR/BPN Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP). Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) menyebutkan, penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), menjadi titik awal simplifikasi dan sinkronisasi regulasi untuk mengatasi tumpang tindih kebijakan terkait aturan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Dirjen PHPT Suyus Windayana mengatakan, beragamnya Selain itu juga diterbitkan PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang kebijakan terkait aturan pemanfaatan SDA dari beberapa Penyelesaian Ketidaksesuaian Ruang, Kawasan Hutan, Izin, instansi, menimbulkan banyaknya tumpang tindih kebijakan. Dan/Atau Hak Atas Tanah yang diprakarsai oleh Kementerian Hal ini berujung pada ketidakadilan pemanfaatan serta Koordinator Perekonomian. “Terbitnya PP 43/2021 menjadi penurunan kualitas pemanfaatan SDA. salah satu penyelesaian ketidaksesuaian apabila ada 1 bidang “Pada saat penerbitan Undang-Undang Pokok Agraria kawasan yang terjadi tumpang tindih pemilikan antara ijin, (UUPA), masalah yang berkenaan dengan sumber daya kawasan dan hak atas tanah untuk diselesaikan dalam lini agrarian, selain tanah, belum menjadi hal yang strategis. waktu masa,” terang Dirjen PHPT. Hal ini menyebabkan beberapa masalah berkenaan dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang HPL, HAT, Sarusun dan penanaman modal, konflik penguasaan serta pemanfaatan Pendaftaran Tanah, bertujuan menghapus ketentuan yang sumber daya agraria belum diantisipasi. Karena tidak diatur sudah tidak relevan, menyempurnakan ketentuan yang dengan jelas, sehingga muncul celah-celah dan menyisakan masih relevan serta mengatur hal-hal baru sesuai kebutuhan. pekerjaan rumah yang belum selesai,” ujar Suyus Windayana Menurut Dirjen PHPT, PP 18/2021 mencakup penguatan HPL, pada Kuliah Umum Webinar Universitas Nusa Bangsa, Rabu, penyesuaian HAT, HPL/HAT ruang atas tanah dan ruang bawah 2 Juni 2021. tanah, satuan rumah susun, percepatan pendaftaran tanah dan Tak hanya itu, menurut Suyus Windayana, beberapa faktor penertiban administrasi pertanahan, penggunaan dokumen seperti perubahan era globalisasi, perubahan kebijakan elektronik, perubahan hak dan penyelesaian alat bukti hak lama.  ekonomi, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Hal senada dipaparkan oleh mantan Tenaga Ahli Menteri ATR/ permasalahan ketimpangan, juga perubahan arus investasi Kepala BPN Bidang Reforma Agraria Doddy Imron Cholid, menjadi latar belakang munculnya kebutuhan akan kebijakan bahwa Presiden sudah mengeluarkan UUCK yang mengatur baru untuk mengatasi permasalahan. UUCK hadir mengatasi sinkronisasi regulasi untuk semua sektor, khususnya sektor permasalahan di atas sekaligus sinkronisasi “belantara” pertanahan dan tata ruang. regulasi di pusat maupun daerah.  Menurut Doddy, salah satu permasalahan yang patut Peraturan Pemerintah menjadi penyelesaian adalah permasalahan tanah, sehingga Sebagai tindak lanjut UUCK, Kementerian ATR/BPN diharapkan adanya UUCK beserta turunannya betul-betul dapat mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP), antara lain: mengurai permasalahan tanah terlantar. “Hal pertama yang l PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak dilakukan adalah redistribusi tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, agar tercipta keadilan tentang hal ini,” tutup Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah; Doddy. l PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan; l PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah Terlantar; l PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang; dan l PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. 4 Newsletter Edisi 73 Juli 2021

Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sofyan Djalil Sofyan A. Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Luncurkan MBKM Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kementerian ATR/BPN Kerjasama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyiapkan sumber daya manusia secara khusus tenaga kerja dibidang pertanahan dan tata ruang. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan dan Teknologi Prof. Nizam. Ia menyampaikan bahwa Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil MBKM ini merupakan peluang yang luar biasa, untuk secara resmi meluncurkan program Merdeka mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja sejak Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian ATR/BPN, dini. melalui pertemuan daring, pada Kamis (15 Juli 2021). Upaya ini merupakan bentuk kerjasama Kementerian Pendaftaran program ini telah dimulai April 2021, ATR/BPN dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, mendapat animo luar biasa dari baik dari mahasiswa Riset, dan Teknologi dalam menyiapkan sumber maupun perguruan tinggi, hingga mencapai 7.542 daya manusia secara khusus tenaga kerja dibidang pendaftar dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia. pertanahan dan tata ruang. Ia juga berpesan kepada para Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa program besutan Kementerian peserta magang untuk memanfaatkan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, kesempatan ini dengan baik. dan Teknologi ini merupakan \"Guru tidak hanya di terobosan yang luar biasa. kampus, tapi juga dari dunia \"Membuka kesempatan untuk profesional,\" Prof. Nizam. mahasiswa belajar langsung di Hadir memberikan dunia kerja, mempelajari secara pembekalan, Sekretaris lebih dalam, berbeda dengan Jenderal yang juga menjabat belajar yang lebih terstruktur di sebagai Plt. Dirjen kampus selama ini,\" ujarnya. Pengadaan Tanah dan \"Apabila ada kekurangan akan Pembangunan Pertanahan, kita perbaiki bersama, mudah-mudahan Kementerian ATR/BPN, ini akan menjadi lesson learned bagi siapa saja yang ingin Himawan Arief Sugoto. menerapkan MBKM, apabila semua kementerian, lembaga, perusahaan menerapkan MBKM ini tentu sangat luar Tidak hanya memberikan overview tentang tugas pokok biasa membantu mempersiapkan sumber daya manusia dan fungsi serta visi dan misi Kementerian ATR/BPN, Indonesia yang siap menghadapi tantangan,\" lanjutnya. Himawan Arief Sugoto juga berbagi pengalaman mengenai Kepada mahasiswa peserta MBKM, Menteri ATR/Kepala perjalanan kariernya baik di dunia profesional maupun BPN berpesan agar memanfaatkan kesempatan ini ketika berkiprah menjadi birokrat di Kementerian ATR/BPN. sebaik-baiknya. \"Saya berharap mahasiwa lebih proaktif, Sementara, Kepala PPSDM, Deni Santo dalam laporannya gali pengetahuan, ubah mindset, ada dosen pembimbing menyebutkan pelaksanaan magang MBKM ini akan ada mentor, diharapkan nantinya lebih siap menghadapi dimulai 19 Juli 2021 nanti. Mengingat saat ini Indonesia dunia nyata,\" katanya. masih pada masa pandemi dan sedang diberlakukan Hal senada diungkapkan oleh Dirjen Pendidikan PPKM darurat maka pelaksanaan magang dapat Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, disesuaikan dengan ketentuan kerja bekerja dari rumah (WFH) atau dari kantor (WFO) yang berlaku di masing- masing unit kerja. 5 Newsletter Edisi 73 Juli 2021

Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kegiatan Magang Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Kementerian ATR/BPN Diikuti 1.621 Mahasiswa Para mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih satuan kerja yang diminati. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) memulai pelaksanaan Kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Senin (05 Juli 2021). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program pemerintah yang juga menjadi pilot project di lembaga/ instansi lainnya dengan tujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja. “Kami sudah melaporkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dikbud-Ristek), untuk bisa secara bersama-sama diawasi karena ini menjadi program nasional,” kata Kepala PPSDM Deni Santo dalam keterangannya. Selama kegiatan magang, mahasiswa akan dinilai magang secara teratur kepada mentor dan pembimbing berdasarkan indikator kerjanya. Para mahasiswa diberi dengan mengisi log book, lalu membuat laporan akhir kebebasan untuk memilih satuan kerja yang diminati. pelaksanaan magang dan mempresentasikannya pada Seluruh satuan kerja akan memperlakukan mahasiswa akhir pelaksanaan magang. magang sama dengan pegawainya. Sebagai informasi, peserta magang MBKM Kementerian Kementerian ATR/BPN akan memberikan dua sertifikat, ATR/BPN ini akan disebar ke seluruh satuan kerja di pusat yaitu sertifikat pelatihan dan sertifikat magang sebagai maupun daerah. Rangkaian kegiatan berlangsung selama bekal para peserta magang untuk menghadapi dunia tiga bulan, dengan jadwal antara lain: kerja. “Sertifikat itu berisi kompetensi apa saja yang 1. 5 Juli-14 Juli 2021, mengikuti pelatihan secara blended didapatkan. Itu akan menjadi referensi untuk melamar pekerjaan,” imbuh dia. learning melalui zoom meeting. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang 2. 15 Juli 2021, mengikuti launching program MBKM Pengembangan Kompetensi PPSDM Bambang Gunawan melaporkan, tercatat 8.000 pendaftar kegiatan magang secara virtual. MBKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.621 mahasiswa 3. 19 Juli-1 Oktober 2021, pelaksanaan kegiatan magang mendapatkan rekomendasi dari universitas untuk mengikuti MBKM di lingkungan Kementerian ATR/BPN. sesuai satuan unit kerja masing-masing. Tugas peserta magang, melaksanakan program magang 4. 4 Oktober-8 Oktober 2021, penyusunan laporan akhir sesuai dengan etika dan profesionalisme, sesuai dengan arahan pembimbing yang telah ditentukan kegiatan magang. atau ditugaskan. Kemudian melaporkan setiap kegiatan 5. 11 Oktober-15 Oktober 2021, presentasi hasil laporan kegiatan magang. 6. 20 Oktober 2021, penyerahan sertifikat dan pengembalian mahasiswa magang. 6 Newsletter Edisi 73 Juli 2021

Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian ATR/BPN Berikan Pengarahan Kepada Mentor dan Dosen Pembimbing Kegiatan Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program ini diharapkan dapat membekali para mahasiswa dengan ilmu kehidupan. Kegiatan magang pada program Merdeka Belajar- “Di antara proses magang ini, Bapak/Ibu mentor maupun Kampus Merdeka (MBKM) menjadi perhatian dosen pembimbing bisa melakukan evaluasi, secara pemerintah, termasuk Kementerian Agraria dan Tata online maupun offline. Bisa berkunjung langsung ke unit Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program kerjanya kalau diperlukan. Dalam penilaian, mahasiswa ini merupakan salah satu unggulan pemerintah yang akan kita pantau bagaimana progresnya, bagaimana dicanangkan Kementerian Dikbud Ristek. kualitas kerjanya, diberikan penilaian oleh mentor dan Program ini diharapkan dapat membekali para mahasiswa dosen pembimbing,” ujarnya saat membuka pengarahan dengan ilmu kehidupan. Kampus Merdeka dalam program MBKM tersebut. esensinya menghubungkan antara kampus konvensional Sebelum memulai proses magang, para mahasiswa akan dengan dunia di luar kampus yang bisa memperkaya dibekali dengan pelatihan seputar Kementerian ATR/ pengalaman dan pengetahuan mahasiswa. BPN dan bimbingan teknis terkait kegiatan magang. Hal Untuk menjalankan program tersebut, Pusat ini merupakan tugas para mentor, yang nantinya juga Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) berperan memberikan saran dan solusi terhadap berbagai Kementerian ATR/BPN melakukan pengarahan bagi permasalahan yang dihadapi peserta magang di lapangan. para mentor dan dosen pembimbing mahasiswa yang Kemudian di akhir kegiatan magang, mahasiswa juga mengikuti kegiatan magang di Jakarta, pada Selasa (6 Juli diminta untuk membuat laporan dan mempresentasikan 2021). Dalam kegiatan magang, mentor adalah pegawai pengalamannya. Dalam penyusunan laporan, dibutuhkan Kementerian ATR/BPN, sedangkan dosen pembimbing peran dosen pembimbing agar mahasiswa dapat berasal dari masing-masing universitas asal mahasiswa menyelesaikan laporan sesuai dengan waktu yang telah peserta magang. disepakati. Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN Deni Santo “Ini menjadi bagian dari evidence program MBKM untuk menjelaskan bahwa keduanya diberikan wewenang untuk Kementerian ATR/BPN maupun universitas. Mahasiswa mengawasi mahasiswa tersebut selama kegiatan magang akan mendapatkan pengalaman yang nyata dari luar berlangsung. Baik mentor maupun dosen pembimbing kampus, dengan MBKM,” kata Deni Santo. berhak memberikan evaluasi serta penilaian terhadap kinerja mahasiswa hingga akhir kegiatan. 7 Newsletter Edisi 73 Juli 2021

CEGAH NARKOBA DARI KELUARGA UPAYA PALING EFEKTIF MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEJAK DINI ADALAH PENDIDIKAN KELUARGA KASIH SAYANG, RASA AMAN, BIMBINGAN DAN PERHATIAN PENDIDIKAN AGAMA MEMBERIKAN KEBEBASAN DAN AKHLAK DENGAN PENGAWASAN AKTIF DAN BIJAKSANA SELALU ADA KETIKA DIBUTUHKAN DORONGAN SEMANGAT MENGETAHUI UNTUK MENCAPAI KEBUTUHAN PRESTASI ANAK-ANAK RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) 8 Newsletter Edisi 73 Juli 2021