E-Newsletter ATR BPN Edisi 55 Januari 2020

Edisi 55 Januari 2020 Newsletter 2 berita utama 3 agenda atr-bpn 4 Ditjen PPRPT 5 inspiratif 6 reformasi birokrasi 7 informasi Editorial Penghargaan Kementerian Pendayagunaan Zona Integritas WBK Aparatur Negara dan Tahun 2019 Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melalui Wakil Presiden Ma’ruf Amin, THIS CRETIFIACTE IS PROULDY PRESENTEDTO: THIS CRETIFIACTE IS PROULDY PRESENTEDTO: menyerahkan penghargaan Zona Lorem ipsum dolor sitcoanmseectte,tuer adipiscing elit, sed Lorem ipsum dolor sitcoanmseectte,tuer adipiscing elit, sed Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) tahun 2019, di Jakarta, Selasa 10 Desember 2019, kepada 15 kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah. Termasuk tujuh satuan kerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang menjadi pelopor perubahan sehingga mendapat penghargaan WBK itu, antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kantor Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dan Kantor Pertanahan Kota Metro. WBK adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Selain penyerahan Predikat WBK, Kementerian PAN-RB juga menyerahkan penghargaan kepada tiga orang pelopor perubahan Zona Integritas. Pelindung: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, Redaktur: Andi Tenrisau, S.H., M.Hum., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc., Mochamad Sauki, S.H., M.H., Desain Grafis: Tuti Rohayati, S.H., Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Fotografer: Rinaldi, S.E., Sekretariat: Nur Adhani, S.Sos., Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum., Widya Nuryana, S.P., M.Si., Kartika Dewi Karuniasari, S.H., Hesty Febriarty, S.H., Yanti Kusumadewi, Ahmad Zamroni‘Aziiz, S.Kom.I., Ristafiniliza, S.P., Nanda iffa Chaerunnisa, A.Md., Rini Nur Rizky, Luthfi Sulistyo, S.I.Kom., Alamat Redaksi: Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id

Berita Utama Penghargaan Zona Integritas WBK Tahun 2019 Integritas kepada tiga orang. Mereka adalah pelopor pembangunan Zona Integritas di Kementerian ATR/BPN yang artinya karena kepemimpinan, dedikasi dan komitmen tiga orang inilah Satker di Kementerian ATR/BPN saat ini bertambah memiliki predikat WBK. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin Perbaikan organisasi menyerahkan Penghargaan Zona Integritas (ZI) Wilayah Sudah saatnya seluruh insan dan satker Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan di Kementerian ATR/BPN memberikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada layanan terbaiknya pada masyarakat tujuh satuan kerja (satker) Kementerian Agraria dan sehingga ke depan menjadikan seluruh Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di satker di lingkungan Kementerian ATR/BPN Jakarta, Selasa 10 Desember 2019. untuk mendapat predikat WBK bahkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Ragam penghargaan (WBBM). WBK adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja Pada kesempatan yang sama, yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Hukum Keagrariaan yang menerima Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan penghargaan WBK atas jabatannya dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. terdahulu sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Asnaedi “Senang sekali mendapat penghargaan ini, saat dicanangkan menceritakan kiat bersama jajaran ada yang tidak percaya bahwa kita bisa memperoleh dalam membangun ZI. “Jika kita sudah predikat WBK karena mereka melihat kondisi yang ada berani mencanangkan ZI, berarti kita selama ini, tapi kita bisa membuktikan,” ujar Inspektur sudah bisa ikhlas dalam memberikan Jendral Kementerian ATR/BPN Sunraizal, saat menghadiri pelayanan, rendah hati, responsif, selalu acara tersebut bersama dengan Menteri ATR/Kepala BPN berbuat lebih baik, selalu ada perubahan, Sofyan A. Djalil, Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto dan memberikan nilai tambah di setiap dan jajaran Kementerian ATR/BPN lainnya. layanan itu,” ungkapnya. Tujuh satker di Kementerian ATR/BPN yang menjadi pelopor Selain itu, Asnaedi menambahkan dalam perubahan sehingga mendapat penghargaan WBK itu, antara membangun ZI diperlukan inovasi lebih lain Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur, Kantor dalam memberikan pelayanan, salah Pertanahan Kabupaten Semarang, Kantor Pertanahan Kota satunya dengan digitalisasi karena Pekanbaru, Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Kantor dengan begitu, pelayanan akan makin Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara, Kantor Pertanahan cepat, sederhana, transparan. Kabupaten Gresik, dan Kantor Pertanahan Kota Metro. Pada kesempatan terpisah, Wakil Untuk mendapatkan penghargaan WBK ini memang tidaklah Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya mudah. “Kita sudah mencanangkan ZI di banyak satker, dan Tjandra menyampaikan bahwa perbaikan tahun ini kita mengusulkan 38 satker tapi yang lolos ambang organisasi harus dilakukan secara batas untuk diverifikasi nasional hanya 14 satker dan yang internal terlebih dahulu. \"Untuk memulai lolos hingga tahap akhir hanya 7 satker ini, sebenarnya yang pelayanan kepada masyarakat, kita nyaris-nyaris lolos juga banyak,” kata Sunraizal. harus benahi diri sendiri terlebih dahulu,\" kata Surya Tjandra. Selain penyerahan Predikat WBK, Kementerian PANRB juga menyerahkan penghargaan kepada pelopor perubahan Zona Scan di sini untuk melihat Tayangan Beritanya 2 Edisi 55 Januari 2020 Newsletter

Agenda ATR-BPN SIP Modern: Transformasi Digital Layanan Pertanahan Pelantikan 37 Pejabat Struktural Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Nasional (ATR/BPN) sebagai Penanggung Jawab Proyek Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Himawan Arief Sugoto Kerja Sama (PJPK), bekerjasama dengan Badan Koordinasi melantik 37 Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perencanaan ATR/BPN di Aula Prona lantai 7 Gedung Kementerian ATR/BPN, Pembangunan Nasional/Bappenas serta Kerjasama Jakarta, Rabu 11 Desember 2019. Pelantikan ini diharapkan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), menyelenggarakan dapat membawa Kementerian ATR/BPN untuk bertransformasi kegiatan Market Sounding Proyek KPBU Sistem Informasi menuju era revolusi 4.0. “Saya ucapkan selamat kepada pejabat Pertanahan (SIP) Modern pada Selasa 17 Desember 2019, yang dilantik, semoga menjalankan tugas dengan amanah dan di Kantor BKPM. sebaik mungkin,” ujar Himawan Arief Sugoto. Penyerahan 2.500 Sertipikat Produktif Presiden Joko Widodo Tinjau Calon Ibu Kota Negara Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung berkesempatan menyerahkan 2.500 sertipikat tanah di Kampus lokasi calon ibu kota baru Indonesia yang berada di kawasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Cilandak, Jakarta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Selatan, Minggu 15 Desember 2019. \"Sertipikat tanah yang Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Bapak dan Ibu miliki sekarang ada nilainya. Jadi, kalau Bapak dan Ibu ingin membangun usaha, bisa mengagunkan sertipikat Selasa 17 Desember 2019. Selain Menteri ATR/Kepala tanahnya ke bank untuk mendapat modal usaha. Gunakanlah BPN Sofyan A. Djalil, beberapa Menteri Kabinet Indonesia untuk sesuatu yang produktif,\" ungkap Surya Tjandra. Maju turut mendampingi Presiden, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Peringatan Hari Ibu ke-91: Perempuan Berdaya untuk Indonesia Maju Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ibu ke-91 Tahun 2019 di halaman Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Senin 23 Desember 2019. Ada yang berbeda pada upacara kali ini, wajah kebudayaan Indonesia terlihat mewarnai lapangan upacara yang ditandai dengan peserta perempuan yang kompak mengenakan pakaian nasional. Tema Hari Ibu kali ini adalah “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”. Edisi 55 Januari 2020 Newsletter 3

Ditjen PPRPT Tingkatkan Kapasitas dan Koordinasi Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam Tingginya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah menyebabkan banyak bencana, seperti kekeringan dan banjir. Kerusakan lingkungan yang terjadi juga tak terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan optimalisasi penegakan hukum di bidang tata ruang. oleh berbagai pihak untuk mencapai tata kelola yang baik. Agus Rahardjo Ketua KPK, mengatakan karena minimnya penyelesaian penegakan hukum dibandingkan dengan indikasi pelanggaran maupun dampak kerusakan lingkungan, kejahatan di sektor sumber daya alam telah menjadi prioritas bagi KPK, sehingga dilakukanlah kerja sama antar KPK dengan Pemerintah Norwegia. Penertiban Untuk meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam upaya penegakan Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN hukum di sektor Sumber Daya Alam melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan itu, Pemerintah—dalam hal ini KPK, Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) untuk mengurangi Kejaksaan Agung, Mahkaman Agung, dampak kerusakan lingkungan. Salah satunya melalui rangkaian Badan Reserse Kriminal Polri, Ditjen kegiatan penertiban pemanfaatan ruang dan mengoptimalkan Gakkum KLHK, Ditjen Minerba KESDM, pelaksanaan penegakan hukum tata ruang di Indonesia. Ditjen PSDKP KKP, Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu, Ditjen PPRPT “Salah satu bentuk temuan indikasi ketidaksesuaian Kementerian ATR/BPN, PPATK, Ditjen pemanfaatan ruang, yaitu banyaknya tumpang tindih perizinan Imigrasi, Kemenkum HAM—serta Duta dan kesalahan alokasi izin terhadap rencana tata ruang. Hal Besar Pemerintah Kerajaan Norwegia ini banyak terjadi secara masif di wilayah Indonesia selama melakukan penandatanganan bertahun-tahun tanpa proses penyelesaian,” ujar Direktur komitmen bersama. Penertiban Pemanfaatan Ruang Ditjen PPRPT Kementerian ATR/BPN, Andi Renald saat menghadiri acara Kick-off Dengan adanya komitmen bersama dalam Meeting di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penegakan hukum di sektor sumber daya Jakarta, Rabu 18 Desember 2019. alam ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait kejahatan sumber daya alam dan menurunkan tingkat kerugian negara dari sumber daya alam. Pada akhirnya, akan terwujud pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang baik serta terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Andi Renald menyampaikan dalam kurun tahun 2019, Kementerian ATR/BPN bersama-sama dengan Ditjen Gakkum Kementerian LHK telah terlibat aktif melaksanakan kegiatan bersama (multidoor) penegakan hukum. “Dengan adanya kegiatan penegakan hukum secara bersama ini, diharapkan dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pelanggar tata ruang serta melindungi hak konstitusi masyarakat, yang pada akhirnya mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang baik,” pungkasnya. Penegakan Hukum Sejumlah inisiatif untuk mencegah korupsi dan upaya penegakan hukum di sektor sumber daya alam telah dilakukan 4 Edisi 55 Januari 2020 Newsletter

Inspiratif Kota Calang, Bangkitnya Saksi Bisu Tsunami Aceh Kota Calang merupakan salah satu dari kawasan di pesisir barat Provinsi Aceh yang mengalami kerusakan terparah pada bencana tsunami dan gempa bumi 15 tahun silam. Saat peristiwa itu, seluruh infrastrukturnya hancur. Kini, kota berjarak tempuh tiga jam dari Banda Aceh ini pun mulai berbenah dan bangkit kembali. lahan mencoba untuk bangkit. \"Dengan adanya sertipikat ini saya menjadi merasa tenang, sejak terjadi tsunami, sertipikat tanah tidak ada. Dulu, setelah tsunami, sempat diukur tapi lama sekali jadinya. Tetapi dengan program reforma agraria ini, hanya hitungan bulan sertipikat sudah di tangan,\" ujar Di Minawar. Bangkit dari Keterpurukan Reforma Agraria Sebagai informasi, Reforma Agraria Di Minawar (35), salah seorang masyarakat yang didukung oleh dua komponen merasakan dampak tsunami, memang sempat utama, yaitu Aset Reform dan Akses terpukul akibat tragedi yang menguncang seluruh Reform. Aset reform saat ini masih dunia pada tahun 2004. Rumahnya yang berada di Kota terus dilakukan Kementerian Agraria Calang tak ada yang tersisa, tersapu derasnya ombak laut dan Tata Ruang/Badan Pertanahan kala itu. Namun setelah itu, ia bangkit melanjutkan hidup. Nasional (ATR/BPN) melalui program strategis, yakni legalisasi Kini, 15 tahun telah berlalu, di bulan yang sama seperti saat aset serta redistribusi tanah. tragedi dulu, kesedihan sudah tak terlihat, terganti dengan Sedangkan, akses reform adalah senyum bahagia. Sertipikat tanah saat ini sudah berhasil usaha untuk memberdayakan didapatnya. \"Setelah terkena tsunami semua hancur dan perekonomian masyarakat melalui rumah sempat dibangun kembali oleh relawan tetapi belum sertipikat tanah. memiliki sertipikat. Setelah 15 tahun, sekarang sudah mendapat sertipikat redistribusi tanah,\" kata Di Minawar. Ke depannya, Di Minawar berharap, masyarakat di Kota Tak mudah baginya untuk bangkit seperti saat ini. Calang harus bangkit dan dapat Namun dengan penuh keyakinan, Di Minawar perlahan- memanfaatkan sertipikat tanah untuk mendapatkan modal usaha. Sertipikat tanah tersebut bukan hanya memberikan jaminan hukum atas bidang tanah, melainkan juga dapat diagunkan untuk modal usaha guna meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Edisi 55 Januari 2020 Newsletter 5

Reformasi Birokrasi Transformasi Menuju Era Digital Hingga saat ini, pemerintah melalui Kementerian Agraria ini merupakan komitmen bersama dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN,” telah merampungkan pendaftaran tanah sebanyak kurang ungkapnya. lebih 62 juta bidang tanah. Pada tahun 2025, ditargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar melalui Pelaksanaan Digitalisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada kesempatan yang sama, Rina Dwi Dengan demikian, akan semakin banyak dokumen Astuti selaku ketua pelaksana kegiatan pertanahan yang diproduksi oleh Kementerian ATR/BPN sekaligus Kepala Bagian Persuratan hingga Kantor Pertanahan yang berada di Kabupaten/Kota. dan Kearsipan Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN Satu Sistem Data Base melaporkan bahwa seluruh satuan kerja menyetujui adanya digitalisasi Saat membuka kegiatan Kajian Teknis Digitalisasi Dokumen dokumen pertanahan. Sebagai tahap Pertanahan yang diadakan pada 17 Desember 2019, di Hotel awal, akan dilaksanakan di 7 Provinsi Mercure Jakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, sebagai pilot project, diantaranya Himawan Arief Sugoto mengatakan, dalam rangka transformasi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kementerian ATR/BPN menuju era digital, Program PTSL sebaiknya Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, tidak perlu lagi menggunakan kertas dan sudah menuju sistem data Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. base. “Terlebih lagi setelah Undang-undang Pertanahan disahkan yang digunakan adalah data digital,” ujar Himawan Arief Sugoto. “Dengan dilakukannya kajian teknis ini, diharapkan dapat menghasilkan suatu Selain itu, Himawan Arief Sugoto mengungkapkan dalam lima perumusan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tahun ke depan akan dibuat regulasi baru terkait modernisasi dan dapat masukan dari peserta yang tata kelola dan sistem kearsipan yang mengedepankan konsep berasal dari masing-masing satuan kerja. e-government. “Sistem arsip juga merupakan aspek yang sangat Dengan begitu, bisa mendukung tugas penting karena sejauh ini banyak sekali hal-hal yang saat ini pokok dan fungsi Kementerian ATR/BPN, menjadi perhatian contohnya seperti sengketa kasus pertanahan menuju penataan ruang serta pelayanan yang bersangkutan dengan warkah, dan sebagainya. Kalau pertanahan yang berkepastian hukum sudah digital base, hal seperti itu akan minim terjadi,” ucapnya. dan modern,” tutur Rina Dwi Astuti. “Hal tersebut juga merupakan spirit awal dicanangkannya transformasi Kementerian ATR/BPN menuju era digital. Dengan menuju satu sistem digital base dan nantinya direfleksikan ke dalam pelayanan-pelayanan pertanahan,” tambah Himawan Arief Sugoto. Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto mengungkapkan bahwa setelah terdaftarnya bidang tanah di seluruh Indonesia, masa depan Kementerian ATR/BPN adalah sebagai pengelola big data dan informasi pertanahan. Untuk itu, perlu adanya dukungan dari seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN. “Tantangan kita ke depan juga bagaimana membuat budaya SDM kita mau bertransformasi menjadi digital talent dan 6 Edisi 55 Januari 2020 Newsletter

Informasi Manajemen Tips Cegah Ular Masuk ke Dalam Rumah Penemuan ular di lingkungan rumah warga di wilayah perkotaan marak terjadi belakangan ini, terutama saat memasuki musim penghujan. Lalu, bagaimana mengantisipasi agar ular tidak masuk ke dalam rumah? Berikut sederet tips untuk Anda. Pertama, jagalah kebersihan rumah, karena rumah kotor dan berantakan menjadi tempat favorit bagi ular. Pekerjaan Aman, Kedua, jangan menumpuk barang, seperti kardus yang Liburan pun Lancar tidak terpakai dan sampah organik dari pepohonan di pekarangan. Hal ini bisa membuat keadaan rumah Akhir hingga awal tahun, kerap dimanfaatkan menjadi lembap dan disenangi oleh ular. sebagian pegawai untuk cuti berlibur, meski begitu sebaiknya Anda perlu tetap Ketiga, pastikan tidak ada tikus di rumah dan mempertimbangkan pekerjaan sebelum rehat sejenak membersihkan makanan yang berpotensi menjadi dari kehidupan kerja. Pastikan, tugas Anda akan baik- makanan tikus. Sebab, tikus adalah salah satu baik saja ketika ditinggal. makanan ular. Keempat, jangan biarkan sampah menumpuk. Selain untuk menjaga kesehatan, sampah yang menumpuk dapat mengundang makanan ular seperti tikus. Informasikan Rekan dan Atasan. Beritahu rekan-rekan Kelima, buat pagar khusus, atau saringan saluran air dan manajer sebelum berlibur. Pastikan, liburan Anda yang bisa menghalangi akses masuk ular. tidak akan menggangu kerja divisi Anda. Keenam, jika menemukan ular berbisa, jangan Delegasikan Pekerjaan. Bila perlu, tunjuk seseorang pernah coba-coba melawannya sendirian. Segeralah untuk membantu, menggantikan, atau mengerjakan minta bantuan dari orang yang benar-benar ahli atau tugas-tugas Anda. Namun, sebelum mendelegasikannya, mengerti tentang penanganan ular. pertimbangkanlah pekerjaan orang tersebut. Prioritaskan Proyek. Bagi Anda yang ditugaskan mengerjakan proyek tertentu, sebaiknya tidak meninggalkannya begitu saja untuk liburan. Sebisa mungkin, pilihlah tanggal liburan saat proyek tersebut sudah dijadwalkan selesai. Back to Work List. Coba buat daftar mengenai hal- hal yang perlu dilakukan setelah kembali liburan. Tinggalkan daftar tersebut di kantor atau meja kerja agar tidak mengganggu pikiran saat plesiran. Bersihkan Meja. Sebaiknya, bersihkan meja kerja kantor Anda sebelum liburan. Terutama bila Anda tipe pekerja yang mejanya berantakan. Coba bereskan berkas-berkas yang penting agar lebih rapi dan tidak hilang atau terselip selama Anda liburan. Aktifkan Handphone. Jika memungkinkan, tetap jalin komunikasi dengan rekan kerja atau atasan. Hal ini agar Anda dapat mengetahui situasi terkini di kantor. Edisi 55 Januari 2020 Newsletter 7

Tahun 2019 Kementerian ATR/BPN Daftarkan 11.210.682 Bidang Tanah di Seluruh Indonesia Legalisasi Aset Tanah Masyarakat Redistribusi Tanah TRANSMIGRASI & LEGALISASI pelepasan kawasan hutan Realisasi Sertipikat Sebanyak Realisasi Penerbitan Sertipikat 6.391.837 Bidang 28.501 bidang 5.37 juta 238.492 50.168 22.281 14.171 7.240 6.782 Pendaftaran Partisipasi UKM PRODA Nelayan Pertanian BMN Tanah Masyarakat Tidak Diterbitkan Sertipikat Redistribusi Tanah Karena ada sengketa (K2), alas hak tidak Hak Guna Usaha (HGU) habis dan lengkap (K3) dan peningkatan kualitas tidak diperpanjang, Tanah Terlantar data (K4), realisasi sebanyak dan Tanah Negara Lainnya 4.818.845 bidang Realisasi Penerbitan Sertipikat 633.633 bidang 3.34 juta 1.4 juta 1.094 Alas Hak Tidak Peningkatan Karena Lengkap (K3) Kualitas Data Sengketa (K2) (K4) nredom nad ujamkementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN www.atrbpn.go.id