Laporan Kinerja Kanwil Banten Tahun 2020

2020LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor Laporan Kinerja Kantor Wilayah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Badan Pertanahan Nasional dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem (Kanwil BPN) Provinsi Banten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 merupakan (SAKIP). Sedangkan, sistematika dan teknik penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman dokumen pertanggungjawaban pada Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 atas pelaksanaan tugas dan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian fungsi Kanwil BPN Provinsi Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Banten sepanjang tahun 2020. (LAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen kami Secara substansi, Laporan Kinerja berisikan sebagai instansi pemerintahan di informasi-informasi terkait penyelenggaraan daerah dalam mewujudkan tata kegiatan serta pencapaian target dan sasaran kelola pemerintahan yang baik, dalam rangka mendukung program-program strategis Kementerian ATR/BPN. Dengan transparan, dan akuntabel. demikian, Laporan Kinerja dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan sekaligus 2 parameter pencapaian kinerja Kanwil BPN Provinsi Banten sepanjang tahun 2020. LAPORAN KINERJA 2020 Laporan Kinerja Tahun 2020 kami sajikan dalam bentuk yang sedikit berbeda, terutama dari sisi tampilan isi laporan. Dalam hal ini, kami menggunakan lebih banyak infografik sebagai KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN

media informasi data atas capaian Kanwil BPN Provinsi Banten di tahun 2020 sehingga data lebih mudah dibaca dan dipahami. Tak dipungkiri, jika pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 lalu, menjadikan tahun 2020 sarat dengan tantangan. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kami untuk menyajikan Laporan Kinerja Kanwil BPN Provinsi Banten Tahun 2020 kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat. Apresiasi dan ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja. Harapan kami, Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi guna menyempurnakan dan meningkatkan kinerja di tahun- tahun mendatang. Dengan tersajinya Laporan Kinerja diharapkan pula bisa memberikan umpan balik kepada Kanwil BPN Provinsi Banten dalam rangka memberikan pelayanan bidang pertanahan dan tata ruang yang terbaik bagi masyarakat Provinsi Banten. Serang, Maret 2021 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Andi Tenri Abeng 3 NIP 19690922 198909 2 001 LAPORAN KINERJA 2020 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN

RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional dibentuk untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang pertanahan dalam lingkup Kementerian ATR. Maka, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN pun hadir di tingkat provinsi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) sebagai Satuan Kerja di tingkat Kabupaten/Kota. Baik Kanwil BPN maupun Kantah, keduanya merupakan representatif BPN di daerah. Sebagai kepanjangan tangan Kementerian ATR/BPN di Provinsi Banten, Kanwil BPN Provinsi Banten melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang Pertanahan di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi Kanwil BPN Provinsi Banten merupakan penjabaran dari visi dan misi Kanwil BPN Provinsi Banten. Sedangkan, visi dan misi Kanwil BPN Provinsi Banten adalah turunan dari visi misi Kementerian ATR/BPN. Sesuai visi Kementerian ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi Banten akan mendukung terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang tepercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi menjadi motivasi dan target kinerja yang akan dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Visi dijabarkan dalam rangkaian misi yang dirumuskan sebagai Sasaran Strategis sebagai tujuan organisasi. Sepanjang 2020, terdapat 6 sasaran strategis dengan target kinerja yang harus dicapai Kanwil BPN Provinsi Banten sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Dari 23 Indikator Kinerja, Kanwil BPN Provinsi Banten telah merealisasikan 19 Indikator Kinerja dengan capaian 100%. Sedangkan, 4 Indikator Kinerja yang belum memenuhi target, antara lain jumlah layanan pertanahan bidang infrastruktur keagrariaan dengan realisasi 18 bidang dari target 355 bidang. Hal serupa terjadi pada Indikator Kinerja Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan, yakni dari target 27 bidang telah terealisasi 23 bidang. Begitu pun 4 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

dengan Jumlah Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dari target 22 kasus telah terealisasi 15 kasus. Dari sisi anggaran, sepanjang 2020, Kanwil BPN Provinsi Banten telah membukukan capaian realisasi keuangan sebesar 92,24% dengan nilai lebih dari Rp31,9 Miliar dari pagu Rp34,6 Miliar. Adapun realisasi tertinggi berasal dari penyelenggaraan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, yaitu sebesar 96,63%. Kinerja Kanwil BPN Provinsi Banten juga ditinjau dari kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan Peta Bidang Tanah (PBT) yang akan digunakan dalam penerbitan sertipikat tanah. Realisasi PBT tahun 2020 oleh Kanwil BPN Provinsi Banten mencapai 99,84% (realisasi fisik) dan 98,35% (realisasi anggaran). Capaian Kanwil BPN Provinsi Banten pada 2020 terlihat pula dari realisasi PTSL sebesar 94,41% (realisasi fisik) dan 90,83% (realisasi anggaran). PTSL adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang prosesnya dilaksanakan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa/kelurahan/ institusi pemerintah setingkat lainnya. Capaian kinerja Kanwil BPN Provinsi Banten lainnya berupa realisasi penerimaan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagai sumber dana selain Rupiah Murni (RM). Sepanjang 2020, realisasi penerimaan PNBP mencapai Rp132 Miliar dari target Rp166 Miliar atau sebesar 79,42%. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi capaian kinerja dan realisasi anggaran di tahun 2020. Faktor tersebut adalah sebagai berikut: 1. Jumlah permohonan pelayanan pertanahan yang kurang dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Adanya kendala kegiatan redistribusi tanah • NIK di KTP tidak valid/KTP NIK Lama • Banyaknya bidang yang diukur tidak sama dengan daftar nominatif yang ada • Objek redistribusi yang berasal dari tanah negara sudah berkurang • Banyak bidang yang masuk dalam Kawasan Hutan 3. Konsolidasi Tanah pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan semula 4. Hasil Pendataan Yuridis dan Fisik pada tahap pelaksanaan masih terjadi perbedaan signifikan dengan dokumen perencanaan dari instansi yang memerlukan tanah 5. Pemutusan Hubungan Hukum, kaitannya dengan Pelepasan Hak atas tanah instansi Pemerintah, tanah wakaf, tanah kas desa yang belum mendapat izin pelepasan hak dari berwenang selama 60 hari sejak penetapan lokasi dianggap melebihi kewenangan panitia pelaksana pengadaan tanah 6. Surat pemberitahuan kepada badan hukum pemegang hak tidak sampai dan kembali 7. Masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lambat menyelesaikan pekerjaan. Dengan capaian realisasi dari target-target yang telah ditetapkan, diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang memberikan rekomendasi sebagai antisipasi dalam langkah pencapaian target di 2021. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 5 LAPORAN KINERJA 2020

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR 2 4 Work RINGKASAN EKSEKUTIF 8 Performance 10 100% I. PENDAHULUAN 12 0% 1.1. Latar Belakang 13 1.2. Tugas dan Fungsi 13 1.3. Struktur Organisasi 1.4. Isu Strategis 16 18 II. PERENCANAAN KINERJA 18 2.1. Rencana Strategis 19 a. Visi Misi Organisasi 23 b. Tujuan dan Sasaran Strategis 24 2.2. Perjanjian Kinerja 25 a. Perjanjian Kinerja 2020 27 b. Perjanjian Kinerja 2020 Revisi 27 2.3. Rencana Aksi 29 a. Rencana Aksi 2020 32 b. Rencana Aksi 2020 Revisi 34 34 III. KAPASITAS ORGANISASI 35 3.1. Sumber Daya Manusia 3.2. Sarana dan Prasarana 3.3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IV. AKUNTABILITAS KINERJA 36 4.1. Capaian Kinerja Organisasi 38 a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 41 4.2. Realisasi Anggaran 41 4.3. Capaian Kinerja Lainnya 47 V. PENUTUP 48 LAMPIRAN 52 6 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

LAPORAN KANTOR WILAYAH KINERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Metode Pengumpulan Data 11 Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kanwil BPN Provinsi Banten 13 Gambar 2.1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 19 Gambar 2.2 Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang Kementerian 20 Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024 (Bagian 1) Gambar 2.3 Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang 21 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024 (Lanjutan) 22 Gambar 2.4 Elaborasi 4 Perspektif Manajemen Kinerja Kementerian ATR/BPN 2020-2024 22 Gambar 2.5 Perspektif Stakeholder dan Consumer, dan Perspektif Internal dan Manajemen 23 Gambar 2.6 Kegiatan Kanwil BPN Provinsi Banten untuk Mewujudkan Sasaran Strategis 38 Gambar 4.1 6 Sasaran Strategis Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten 42 Gambar 4.2 Target dan Capaian Realisasi Anggaran pada Penyelenggaraan 7 Klasifikasi Kegiatan Kanwil BPN Provinsi Banten 2020 DAFTAR TABEL Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten 24 Tabel 2.1 Tahun 2020 Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Revisi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 25 Tabel 2.3 Provinsi Banten Tahun 2020 Tabel 2.4 Rencana Aksi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten 27 Tabel 3.1 Tahun 2020 Tabel 3.2 Tabel 4.1 Rencana Aksi Revisi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten 29 Tahun 2020 Sumber Daya Manusia Kanwil BPN Provinsi Banten 34 Sarana dan Prasarana Kanwil BPN Provinsi Banten 34 Sasaran Strategis Kanwil BPN Provinsi Banten 39 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 7 LAPORAN KINERJA 2020

BAB PENDAHULUAN I 8 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 9 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI 1.1. LATAR BELAKANG Laporan Kinerja Kantor Wilayah Badan dengan kepemilikan tanah atas nama BPN Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Provinsi Banten. Banten Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen pertanggungjawaban atas Kanwil BPN Provinsi Banten merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil BPN instansi vertikal yang bertanggung jawab atas Provinsi Banten sepanjang tahun 2020. pelaksanaan sebagian tugas Kementerian Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan bentuk komitmen kami sebagai instansi Nasional (ATR/BPN) di wilayah Provinsi Banten. pemerintahan di daerah dalam mewujudkan Kanwil BPN Provinsi Banten membawahi 8 tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, Kantor Pertanahan sebagai Satuan Kerja-nya. dan akuntabel. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kementerian ATR/BPN di tingkat kabupaten/kota (Kanwil BPN) Provinsi Banten terletak di Jalan yang bertanggung jawab kepada Menteri ATR/ Syech Nawawi Al-Bantani. Kanwil BPN Provinsi Kepala BPN melalui Kepala Kanwil BPN Provinsi. Banten menempati lahan seluas 8.515 m2 Kantor Wilayah BPN 1 5 Kantor Pertanahan Provinsi Banten 2 6 Kabupaten Tangerang Kantor Pertanahan Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Kota Tangerang 3 Wilayah Provinsi 7 Kantor Pertanahan Banten Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Kota Cilegon 48 Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Kota Tangerang Selatan 10 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Instansi Pemerintah (SAKIP); serta Permen PAN RB pertanahan dan tata ruang di wilayah provinsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis sepanjang tahun 2020, Kanwil BPN Provinsi Penyusunan Perjanjian KInerja, Pelaporan Kinerja, Banten menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Anggaran 2020 yang ditujukan kepada seluruh Pemerintah (LAKIP). stakeholder, khususnya masyarakat Provinsi Banten. Tujuan penyusunan LKj TA 2020 adalah Dalam penyusunan, LKj membutuhkan data sebagai berikut: kinerja yang mencakup seluruh satuan kerja Kanwil BPN Provinsi Banten. Pengumpulan data 1. Memberikan informasi kinerja kepada kinerja menggunakan data SKMPP ATR/BPN. pimpinan dan publik yang membutuhkan Sistem pelaporan yang bersifat real time ini informasi kinerja; digunakan secara nasional di seluruh unit kerja Kementerian ATR/BPN. 2. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Kanwil BPN Provinsi Sistem pelaporan online ini memiliki tingkat Banten guna meningkatkan kinerja di masa kepercayaan dan kebenaran data yang bisa yang akan datang. diandalkan. Selain menyediakan sumber data utama dalam pengukuran kinerja, sistem ini juga Penyusunan LKj sesuai dengan amanat Peraturan menjadi sumber data lainnya yang dianggap Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang relevan, seperti SPAN, SAI, SIMAK, SAS, dan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi SKMPP. Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Gambar 1.1 Metode Pengumpulan Data Sistem Pengendalian Perencanaan Target Kinerja Internal Pengendalian Input, Process Data Kinerja (Monev) Output, Outcome dalam Regulasi dan Feed Back Kebijakan Aplikasi SKMPP HKM Bentuk2 R&P Public Reward and Accountability Punishment (R&P) Kabinet, KSP Basis Data Laporan Auditor Internal Komputerisasi dan Eksternal Legislatif dan Stakeholder KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 11 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI 1.2. TUGAS DAN FUNGSI Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 pertanahan, dibentuklah Badan Pertanahan Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor Tata Ruang serta Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sebagai kepanjangan tangan BPN Nasional, tugas Kementerian ATR adalah di daerah, adalah Kanwil BPN di tingkat menyelenggarakan urusan pemerintahan di provinsi beserta Kantor Pertanahan di tingkat bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. kabupaten/kota. Kemudian, untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang 1 Penyusunan rencana, program, dan penganggaran FUNGSI dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan. 2 Pengoordinasian, Pembinaan, dan Pelaksanaan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Hak Tanah dan Pendaftaran TUGAS: 3 Tanah; Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 4 Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Melaksanakan tugas 5 Masyarakat; serta Pengkajian dan Penanganan Sengketa pemerintahan di 6 dan Konflik Pertanahan. bidang pertanahan di 7 tingkat provinsi sesuai Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan pertanahan di lingkungan provinsi. peraturan perundang- undangan. Pengoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah. 8 Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Provinsi. Pengoordinasian penelitian dan pengembangan. Pengoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan, serta pelayanan pertanahan. 12 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN 1.3. STRUKTUR ORGANISASI Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kanwil BPN Provinsi Banten KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Subbagian Kepala Subbagian Kepala Subbagian Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi Hukum, Organisasi, Keuangan Umum dan Hubungan dan Kepegawaian dan BUMN dan Pelaporan Masyarakat Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Penetapan Hak dan Penataan Pengadaan Tanah dan Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pendaftaran dan Pemberdayaan Pengembangan Koordinator Kelompok Koordinator Kelompok Koordinator Kelompok Koordinator Kelompok Koordinator Kelompok Substansi Substansi Pengukuran dan Substansi Penetapan Hak Substansi Penatagunaan Substansi Pengadaan dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Pemetaan Dasar Tanah dan Ruang Tanah Pencadangan Tanah Koordinator Kelompok Koordinator Kelompok Substansi Koordinator Kelompok Koordinator Kelompok Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pendaftaran dan Pemeliharaan Substansi Landreform Substansi Konsolidasi Tanah Substansi Penanganan Pemetaan Kadastral Hak Tanah dan Ruang dan Pertanahan Perkara Pertanahan Koordinator Kelompok Koordinator Kelompok Substansi Koordinator Kelompok Koordinator Kelompok Koordinator Kelompok Substansi Survei dan Tanah Komunal, Hubungan Substansi Pemberdayaan Substansi Penilaian Tanah Substansi Pengendalian Kelembagaan, dan PPAT dan Ekonomi Pertanahan Pemetaan Tematik Masyarakat Per tanahan 1.4. ISU STRATEGIS Analisis isu-isu strategis merupakan dasar Isu strategis berkaitan erat dengan potensi utama dalam perumusan visi, misi, tujuan, dan serta permasalahan yang dihadapi Kanwil BPN sasaran strategis Kanwil BPN Provinsi Banten. Provinsi Banten. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 13 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI POTENSI O1 O2 O3 O4 Provinsi Banten sebagai Pertumbuhan penduduk Kegiatan pemanfaatan Pertumbuhan ekonomi: penyangga Ibu Kota, di daerah perkotaan, ruang yang tidak sesuai • Ditandai dengan dengan tantangan dan khususnya Tangerang dengan: permasalahan: Raya, menyebabkan: • rencana tata ruang dan pengurangan • Kawasan yang cepat • Meningkatnya kemiskinan, peraturan perundang- peningkatan Indeks berkembang kebutuhan tanah, undangan, seperti alih Pembangunan Manusia • Meningkatnya sedangkan fungsi lahan secara (IPM), perluasan ketersediaannya makin melawan hukum lapangan kerja intensitas kegiatan terbatas • perizinan pemanfaatan • Kontribusi besar bidang pemanfaatan ruang, • Meningkatnya alih ruang pertanahan dan tata terkait eksploitasi SDA fungsi tanah, termasuk • perizinan pemanfaatan ruang bagi Provinsi • Menurutnya kualitas tanah pertanian ruang yang tidak sesuai Banten melalui BPHTB. permukiman produktif peraturan perundang- Dalam kurun 2018- • Meningkatnya alih undangan 2020, kontribusi lebih fungsi lahan yang tidak dari Rp7 triliun terkendali PERMASALAHAN 1. Pemenuhan kuantitas dan kualitas tata ruang dan pertanahan masih rendah Permasalahan adalah perbedaan/ kesenjangan pencapaian antara 2. Pemanfaatan dan pengendalian mekanisme kinerja yang dicapai saat ini dengan sinkronisasinya masih rendah yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai di masa datang 3. Kepastian batas kawasan hutan dan nonhutan dalam dengan kondisi saat ini. Permasalahan skala kadastral masih rendah pertanahan dan ruang sepanjang 2020 4. Pengelolaan aset dan akses reform bidang penataan di Provinsi Banten adalah: agraria belum optimal PROBLEM 5. Masih banyak tanah yang belum terdaftar/bersertipikat. Baru 2.417.133 bidang tanah terdaftar (2019) dari 14 4.632.167 bidang tanah secara keseluruhan (52,18%) LAPORAN KINERJA 2020 6. Masih banyak sengketa, konflik, perkara pertanahan 7. Kurangnya Sumber Daya Manusia, sarana, dan prasarana KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN Rendahnya kepastian dan ketaatan terhadap penataan ruang, akibat: • Tumpang tindih regulasi tata ruang • Kewenangan tata ruang yang terbagi 01 • Kompleksitas sistem tata ruang • Rendahnya kualitas substansi tata ruang • Belum tersedia sistem terpadu untuk mendukung pelaksanaan pengendalian pemnafaatan tata ruang ISU STRATEGIS 02 Isu peralihan fungsi lahan dari pertanian menjadi nonpertanian yang belum terpecahkan secara kolaboratif 03 Isu ketimpangan kepemilikan tanah O4 Konflik dan potensi sengketa pertanahan masih sering muncul dan belum terantisipasi dengan baik Penelantaran tanah yang berakibat hilangnya manfaat ekonomi serta 05 pelanggaran kewajiban yang harus dipenuhi para pemegang hak/pihak yang memperoleh hak maupun dasar penguasaan tanah KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 15 LAPORAN KINERJA 2020

BAB PERENCANAAN KINERJA II 16 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 17 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI 2.1. RENCANA STRATEGIS Perencanaan Kinerja Kanwil BPN Provinsi selama periode lima tahun yang dilaksanakan Banten dituangkan dalam bentuk Rencana pada lingkup Kanwil BPN Provinsi Banten. Visi Strategis yang pelaksanaannya dituangkan menjadi motivasi dan target kinerja yang ingin dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Perencanaan Kinerja menjadi salah satu aspek yang menggambarkan kualitas dokumen Visi diwujudkan melalui pengelolaan ruang perencanaan dalam penyelenggaraan sistem dan pertanahan yang tepercaya dan berstandar akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. dunia guna mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam melayani a. Visi Misi Organisasi masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, Kanwil BPN Provinsi Banten melaksanakan dua Visi misi Kanwil BPN Provinsi Banten misi sesuai mandat Kementerian ATR/BPN. merupakan visi dan misi Kementerian ATR/BPN Visi Presiden & Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” 18 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN Gambar 2.1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Visi Misi Kementerian ATR/BPN: Visi Kementerian ATR/BPN: “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Tepercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’.” Misi Kementerian ATR/BPN: 1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan Berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek: • Ekonomi (Produktif) • Lingkungan (Berkelanjutan) • Sosial (Berkeadilan) 2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia • Mampu bersaing di kancah regional maupun global • Mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju b. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan merupakan penjabaran dan Sebagai bagian dari Manajemen Kinerja, pelaksanaan atas misi, dengan target yang Perencanaan Kinerja yang mengalirkan spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. (cascade) visi dan misi pada tujuan dan Tujuan dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis sasaran strategis berikut indikator kinerjanya yang disusun dengan memperhatikan dikelola berdasarkan empat perspektif demi Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan memudahkan pengendalian dan evaluasi. (Land Management Paradigm) dan disertai Keempat Perspektif adalah Consumer dan Indikator Kinerja. Stakeholders serta Internal dan Manajemen. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 19 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI Gambar 2.2 VISI Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang Terwujudnya Penataan Ruang Kementerian Agraria dan Tata dan Pengelolaan Pertanahan Ruang/Badan Pertanahan yang Tepercaya dan Berstandar Nasional 2020-2024 (Bagian 1) Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” MISI 1: PROGRAM A: PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERTANAHAN Sasaran Program (outcome) 1: Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Terwujudnya Ketersediaan Lahan dalam Rangka Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Pengurangan Tuna Lahan dan Berkeadilan Meningkatnya Produktivitas Pemilikan, Penggunaan, dan TUJUAN 1: Pemanfaatan Tanah (P4T) Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk Sasaran Program (outcome) 2: Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat 2.1. Terwujudnya Aset Reform SASARAN STRATEGIS 1: dalam Reforma Agraria Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan 2.2. Terwujudnya Akses Reform Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif dalam Reforma Agraria Indikator Kinerja Sasaran Sasaran Program (outcome) 3: Strategis 1: Peningkatan Pendaftaran Tanah 1.1. Penurunan Indeks Gini untuk Kepastian Hak Atas Tanah dan Ruang Ketimpangan Pemilikan Tanah Sasaran Program (outcome) 4: 1.2. Peningkatan Pendapatan Per 4.1. Menurunnya Kasus Baru Kapita Penerima Program Reforma Agraria Sengketa, Konflik, dan 1.3. Nilai Kepastian dan Perkara Pertanahan Perlindungan Hak Atas 4.2. Percepatan Penyelesaian Tanah Sengketa, Konflik, dan 1.4. Peningkatan Kemudahan Perkara Pertanahan Investasi (Registering Property dalam EoDB) Sasaran Program (outcome) 5: Optimalisasi Pemanfaatan Nilai Tanah Sasaran Program (outcome) 6: Tersedianya Infrastruktur Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang 20 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN Gambar 2.3 Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020-2024 (Lanjutan) SASARAN STRATEGIS 2: PROGRAM B: PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Sasaran Program (outcome) 1: Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang dan Program Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang TUJUAN 2: Sasaran Program (outcome) 2: Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Terwujudnya Implementasi Pemanfaatan Ruang yang Nyaman, Produktif, dan Lingkungan Hidup yang Terkendali dan Tertib Berkelanjutan VISI MISI 2: Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Penataan Ruang yang Berstandar Dunia Tepercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” TUJUAN 3: PROGRAM C: DUKUNGAN MANAJEMEN Sasaran Program (outcome) 1: Menyelenggarakan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kelembagaan yang Kompetitif dan Berstandar Kepemerintahan SASARAN STRATEGIS 3: yang Baik dari Aspek Manajemen Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Operasional Komprehensif dan Berstandar Kepemerintahan Sasaran Program (outcome) 2: yang Baik Terwujudnya Tata Kelola Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3: Kelembagaan yang Kompetitif dan Berstandar Kepemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi yang Baik dari Aspek Pengendalian Internal KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 21 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI Gambar 2.4 Elaborasi 4 Perspektif Manajemen Kinerja Kementerian ATR/BPN 2020-2024 Perspektif TUJUAN 1: TUJUAN 2: Consumer Pengelolaan Pertanahan untuk Perspektif Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Penataan Ruang yang Adil, Aman, Stakeholder Nyaman, Produktif, dan Lingkungan SASARAN STRATEGIS: Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Hidup yang Berkelanjutan dan Pemanfaatan Tanah yang SASARAN STRATEGIS: Berkepastian Hukum dan Produktif Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang Perspektif TUJUAN 3: Internal Perspektif Pelayanan Publik dan Tata Kelola Manajemen Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing SASARAN STRATEGIS: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Komprehensif dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik Gambar 2.5 Perspektif Stakeholder dan Consumer, dan Perspektif Internal dan Manajemen PERSPEKTIF PERSPEKTIF STAKEHOLDER DAN INTERNAL DAN MANAJEMEN CONSUMER • Dikembangkan melalui • Alat ukur kinerja bagi institutional building dan capacity Kementerian ATR/BPN • Kebijakan, program, kegiatan building memberi dampak positif bagi • Mewujudkan impact dari kinerja masyarakat Kementerian ATR/BPN 22 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN Gambar 2.6 Kegiatan Kanwil BPN Provinsi Banten untuk Mewujudkan Sasaran Strategis Kegiatan 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN Kanwil BPN Provinsi Banten 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN untuk Mewujudkan Sasaran Strategis 3. Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di daerah 4. Penataan Hubungan Hukum Agraria di daerah 5. Penataan Agraria di daerah 6. Pengadaan Tanah di daerah 7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di daerah 8. Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di daerah 2.2. PERJANJIAN KINERJA atasan dan bawahan yang disusun mulai dari level Kementerian sampai dengan level Eselon IV. Perjanjian Kinerja merupakan komponen Dokumen SAKIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kanwil BPN Provinsi Banten. Perjanjian Kinerja juga merupakan wujud dari kesepakatan antara KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 23 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI a. Perjanjian Kinerja 2020 Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Tahun 2020 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 70 1. Terciptanya Organisasi Indeks Zona Integritas di Lingkungan Kanwil BPN 100% yang Adaptif dan 1 Layanan Akuntabel Tingkat Capaian Manajemen di Lingkungan Kantor 1 Layanan Pertanahan 1 Satker a. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker 14.000 Ha 125 Bidang b. Jumlah Layanan Perkantoran 7 Satker 2. Meningkatnya Kepastian Tingkat Capaian Program Pertanahan Bidang 27 Bidang Letak, Batas, dan Luas Infrastruktur Pertanahan 1 Database Bidang Tanah yang Mendukung a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi 5.000 Bidang 4.752 Bidang b. Jumlah Peta Tematik 2 Neraca 1 Satker c. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur 3 Kecamatan Keagrariaan 7 Satker 3. Terwujudnya Kepastian Tingkat Capaian Program Pertanahan Bidang 1 Bidang 1 Satker Hukum Hak Atas Tanah Hubungan Hukum Pertanahan 1 Satker 329 Bidang dan Pemberdayaan a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi Masyarakat Penerima Redistribusi dan Legalisasi b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Hubungan Aset Hukum Keagrariaan c. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat 4. Meningkatnya Tingkat Capaian Program Pertanahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat Penataan Agraria melalui Pengaturan dan a. Jumlah Sertipikat Redistribusi Tanah Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah, serta b. Jumlah Bidang Tanah yang Diinventarisasi Pemanfaatan Penggunaan c. Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah Tanah secara Optimal d. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi e. Jumlah Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah 5. Terwujudnya Pelaksanaan Tingkat Capaian Program Pertanahan Bidang Pengadaan Tanah bagi Pengadaan Tanah Pembangunan untuk a. Jumlah Pembinaan, Pemantauan, dan Sosialisasi Kepentingan Umum Pengadaan Tanah b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Pengadaan Tanah c. Jumlah Data dan Informasi Pengadaan Tanah d. Jumlah Penilaian Bidang Tanah e. Jumlah Sertipikat BMN Berupa Tanah dan Jalan Nasional 24 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 6. Berkurangnya Sengketa, Tingkat Capaian Program Pengendalian Konflik, dan Perkara Pemanfaatan Ruang dan Penggunaan Tanah di Pertanahan Daerah a. Jumlah Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar 4 Bidang 25 Bidang b. Jumlah Data Pengendalian HAT/DPAT 1 Provinsi 12 Bidang c. Jumlah Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah 2 Satker d. Jumlah Pemutakhiran Data Tanah Terindikasi 1 Satker Terlantar 22 Kasus Tingkat Capaian Program Pertanahan Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi b. Jumlah Data SKP c. Jumlah Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan b. Perjanjian Kinerja 2020 Revisi Perjanjian Kinerja 2020. Penyesuaian berupa perubahan sejumlah target. Dengan adanya revisi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2020 pada tanggal 24 November, dilakukan penyesuaian terhadap Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Revisi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Tahun 2020 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 1. Terciptanya Organisasi yang Indeks Zona Integritas di Lingkungan Kanwil BPN 70 Adaptif dan Akuntabel Tingkat Capaian Manajemen di Lingkungan Kantor 100% Pertanahan a. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan b. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 2. Meningkatnya Kepastian Tingkat Capaian Program Pertanahan Bidang Letak, Batas, dan Luas Infrastruktur Pertanahan Bidang Tanah yang Mendukung a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi 1 Satker b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur 355 Bidang Keagrariaan KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 25 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 3. Terwujudnya Kepastian Tingkat Capaian Program Pertanahan Bidang Hukum Hak Atas Tanah dan Hubungan Hukum Pertanahan Pemberdayaan Masyarakat a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi 7 Satker Penerima Redistribusi dan Legalisasi Aset b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Hubungan 27 Bidang Hukum Keagrariaan c. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat 1 Database 4. Meningkatnya Tingkat Capaian Program Pertanahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat Penataan Agraria melalui Pengaturan dan a. Jumlah Sertipikat Redistribusi Tanah 2.665 Bidang Penataan, Penguasaan, 1.901 Bidang 1 Neraca Pemilikan Tanah, serta b. Jumlah Bidang Tanah yang Diinventarisasi Pemanfaatan Penggunaan c. Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah Tanah secara Optimal d. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi 1 Satker e. Jumlah Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah 1 Satker 5. Terwujudnya Pelaksanaan Tingkat Capaian Program Pertanahan Bidang 5 Satker Pengadaan Tanah bagi Pengadaan Tanah Pembangunan untuk Kepentingan Umum a. Jumlah Pembinaan, Pemantauan, dan Sosialisasi Pengadaan Tanah b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Pengadaan 1 Bidang Tanah c. Jumlah Data dan Informasi Pengadaan Tanah 1 Satker d. Jumlah Penilaian Bidang Tanah 1 Satker e. Jumlah Sertipikat BMN Berupa Tanah dan Jalan 329 Bidang Nasional 6. Berkurangnya Sengketa, Tingkat Capaian Program Pengendalian Pemanfaatan Konflik, dan Perkara Ruang dan Penggunaan Tanah di Daerah Pertanahan a. Jumlah Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar 2 Bidang b. Jumlah Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah 1 Provinsi c. Jumlah Pemutakhiran Data Tanah Terindikasi 7 Bidang Terlantar Tingkat Capaian Program Pertanahan Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi 2 Satker b. Jumlah Data SKP 1 Satker c. Jumlah Penanganan dan Penyelesaian Kasus 22 Kasus Pertanahan 26 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN 2.3. RENCANA AKSI a. Rencana Aksi 2020 Tabel 2.3 Rencana Aksi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Tahun 2020 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET TW TW TW TW KEGIATAN I II III IV 1. Terciptanya Indeks Zona Integritas di Lingkungan 70 20 40 80 100 Organisasi yang Kanwil BPN 100% 20 40 80 100 Adaptif dan Akuntabel Tingkat Capaian Manajemen di Lingkungan Kantor Pertanahan a. Jumlah Layanan Dukungan 1 Layanan 20 40 80 100 Manajemen Satker b. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 20 40 80 100 2. Meningkatnya Tingkat Capaian Program Pertanahan Kepastian Letak, Bidang Infrastruktur Pertanahan Batas, dan Luas a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/ 1 Satker 20 40 80 100 Bidang Tanah yang Evaluasi/Konsultasi 20 40 80 100 Mendukung b. Jumlah Peta Tematik 14.000 Ha c. Jumlah Layanan Pertanahan 125 Bidang 20 40 80 100 Bidang Infrastruktur Keagrariaan 3. Terwujudnya Tingkat Capaian Program Pertanahan Kepastian Hukum Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Hak Atas Tanah a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/ 7 Satker 20 40 80 100 dan Pemberdayaan Evaluasi/Konsultasi 20 40 80 100 Masyarakat Penerima b. Jumlah Layanan Pertanahan 27 Bidang Redistribusi dan Bidang Hubungan Hukum Legalisasi Aset Keagrariaan c. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat 1 Database 20 40 80 100 4. Meningkatnya Tingkat Capaian Program Pertanahan Kesejahteraan Bidang Penataan Agraria Masyarakat melalui a. Jumlah Sertipikat Redistribusi 5.000 Bidang 20 40 80 100 Pengaturan Tanah dan Penataan, Penguasaan, b. Jumlah Bidang Tanah yang 4.752 Bidang 20 40 80 100 Pemilikan Tanah, Diinventarisasi serta Pemanfaatan c. Jumlah Neraca Penatagunaan 2 Neraca 20 40 80 100 Penggunaan Tanah Tanah secara Optimal d. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/ 1 Satker 20 40 80 100 Evaluasi/Konsultasi e. Jumlah Materi Teknis Perencanaan 3 Kecamatan 20 40 80 100 Konsolidasi Tanah f. Jumlah Gugus Tugas Reforma 1 Satker 20 40 80 100 Agraria Daerah KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 27 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI NO SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET TW TW TW TW KEGIATAN I II III IV 5. Terwujudnya Tingkat Capaian Program Pertanahan 20 40 80 100 20 40 80 100 Pelaksanaan Bidang Pengadaan Tanah 20 40 80 100 20 40 80 100 Pengadaan Tanah a. Jumlah Pembinaan, Pemantauan, 7 Satker 20 40 80 100 bagi Pembangunan dan Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan 20 40 80 100 20 40 80 100 Umum b. Jumlah Layanan Pertanahan 1 Bidang 20 40 80 100 20 40 80 100 Bidang Pengadaan Tanah 20 40 80 100 c. Jumlah Data dan Informasi 1 Satker 20 40 80 100 Pengadaan Tanah 20 40 80 100 d. Jumlah Penilaian Bidang Tanah 1 Satker e. Jumlah Sertipikat BMN Berupa 329 Bidang Tanah dan Jalan Nasional 6. Berkurangnya Tingkat Capaian Program 4 Bidang Sengketa, Konflik, Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Perkara dan Penggunaan Tanah di Daerah Pertanahan a. Jumlah Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar b. Jumlah Data Pengendalian HAT/ 25 Bidang DPAT c. Jumlah Pengendalian Alih Fungsi 1 Provinsi Lahan Sawah d. Jumlah Pemutakhiran Data Tanah 12 Bidang Terindikasi Terlantar Tingkat Capaian Program Pertanahan Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/ 2 Satker Evaluasi/Konsultasi b. Jumlah Data SKP 1 Satker c. Jumlah Penanganan dan 22 Kasus Penyelesaian Kasus Pertanahan 28 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN b. Rencana Aksi 2020 Revisi Rencana Aksi 2020. Penyesuaian berupa perubahan sejumlah target. Dengan adanya revisi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) 2020 pada tanggal 24 November, dilakukan penyesuaian terhadap Tabel 2.4 Rencana Aksi Revisi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Tahun 2020 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET TW TW TW TW KEGIATAN 70 I II III IV 100% 1. Terciptanya Indeks Zona Integritas di Lingkungan 1 Layanan 20 40 80 100 Organisasi yang Kanwil BPN 1 Layanan 20 40 80 100 Adaptif dan 20 40 80 100 Akuntabel Tingkat Capaian Manajemen di 1 Satker 20 40 80 100 Lingkungan Kantor Pertanahan 355 Bidang 20 40 80 100 a. Jumlah Layanan Dukungan 7 Satker 20 40 80 100 Manajemen Satker 27 Bidang 20 40 80 100 b. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Database 20 40 80 100 2. Meningkatnya Tingkat Capaian Program Pertanahan 2.665 20 40 80 100 Bidang Kepastian Letak, Bidang Infrastruktur Pertanahan 1.901 20 40 80 100 Bidang 20 40 80 100 Batas, dan Luas a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/ 1 Neraca 20 40 80 100 Bidang Tanah yang Evaluasi/Konsultasi 1 Satker 20 40 80 100 Mendukung 1 Satker 20 40 80 100 b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Keagrariaan 3. Terwujudnya Tingkat Capaian Program Pertanahan Kepastian Hukum Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Hak Atas Tanah a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/ dan Pemberdayaan Evaluasi/Konsultasi Masyarakat Penerima b. Jumlah Layanan Pertanahan Redistribusi dan Bidang Hubungan Hukum Legalisasi Aset Keagrariaan c. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat 4. Meningkatnya Tingkat Capaian Program Pertanahan Kesejahteraan Bidang Penataan Agraria Masyarakat melalui a. Jumlah Sertipikat Redistribusi Pengaturan Tanah dan Penataan, Penguasaan, b. Jumlah Bidang Tanah yang Pemilikan Tanah, Diinventarisasi serta Pemanfaatan c. Jumlah Neraca Penatagunaan Penggunaan Tanah Tanah secara Optimal d. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi e. Jumlah Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 29 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI NO SASARAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET TW TW TW TW KEGIATAN I II III IV 5 Satker 5. Terwujudnya Tingkat Capaian Program Pertanahan 1 Bidang 20 40 80 100 1 Satker Pelaksanaan Bidang Pengadaan Tanah 1 Satker 20 40 80 100 329 Bidang 20 40 80 100 Pengadaan Tanah a. Jumlah Pembinaan, 20 40 80 100 bagi Pembangunan Pemantauan, dan Sosialisasi 2 Bidang 20 40 80 100 untuk Kepentingan Pengadaan Tanah 1 Provinsi Umum 7 Bidang 20 40 80 100 20 40 80 100 b. Jumlah Layanan Pertanahan 2 Satker 20 40 80 100 Bidang Pengadaan Tanah 1 Satker 22 Kasus 20 40 80 100 c. Jumlah Data dan Informasi 20 40 80 100 Pengadaan Tanah 20 40 80 100 d. Jumlah Penilaian Bidang Tanah e. Jumlah Sertipikat BMN Berupa Tanah dan Jalan Nasional 6. Berkurangnya Tingkat Capaian Program Pengendalian Sengketa, Konflik, Pemanfaatan Ruang dan Penggunaan dan Perkara Tanah di Daerah Pertanahan a. Jumlah Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar b. Jumlah Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah c. Jumlah Pemutakhiran Data Tanah Terindikasi Terlantar Tingkat Capaian Program Pertanahan Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/ Evaluasi/Konsultasi b. Jumlah Data SKP c. Jumlah Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan 30 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 31 LAPORAN KINERJA 2020

BAB KAPASITAS ORGANISASI III 32 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 33 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI 3.1. SUMBER DAYA MANUSIA integritas, profesional, serta berorientasi pada visi dan misi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kanwil BPN Provinsi Banten didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia Kanwil BPN Provinsi Banten NO SATKER JUMLAH PNS PPNPN JENIS KELAMIN JUMLAH JENIS KELAMIN 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten 49 2. Kantor Pertanahan Kab. Serang 43 LP LP 3. Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang 33 34 15 49 39 10 4. Kantor Pertanahan Kab. Lebak 34 31 12 96 66 30 5. Kantor Pertanahan Kota Cilegon 32 25 8 56 39 17 6. Kantor Pertanahan Kab. Tangerang 34 25 9 56 37 19 7. Kantor Pertanahan Kota Tangerang 54 27 5 57 40 17 8. Kantor Pertanahan Kota Tangerang 48 25 9 160 119 41 43 11 100 69 31 Selatan 23 25 122 95 27 JUMLAH 327 233 94 696 504 192 3.2. SARANA DAN PRASARANA Provinsi Banten dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi. Sarana dan prasarana merupakan segala aset yang menunjang tugas dan fungsi Kanwil BPN GEDUNG KANTOR Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana Kanwil BPN Provinsi Banten NO SATKER LT LB STATUS BANGUNAN 1. Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten 8.515 m2 2.737 m2 Milik BPN 2. Kantor Pertanahan Kab. Serang 914 m2 914 m2 Milik Sendiri 3. Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang 3.430 m2 960 m2 Milik Sendiri 4. Kantor Pertanahan Kab. Lebak 4.985 m2 1.387 m2 Milik Sendiri 5. Kantor Pertanahan Kota Cilegon 6.220 m2 600 m2 Milik Sendiri 6. Kantor Pertanahan Kab. Tangerang 10.074 m2 4.690 m2 Hak Pakai Pemerintah RI c.q. BPN RI 7. Kantor Pertanahan Kota Tangerang 2.990 m2 3.659 m2 Milik Sendiri 8. Kantor Pertanahan Kota Tangerang 4.650 m2 2.000 m2 Hak Pakai Pemerintah RI c.q. BPN RI Selatan 34 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN 3.3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Banten dalam pelaksanaan anggaran yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran telah disahkan oleh Menteri Keuangan. yang menjadi dasar bagi Kanwil BPN Provinsi DIPA AWAL DIPA REVISI REALISASI Rupiah Murni (RM) Rupiah Murni (RM) Rupiah Murni (RM) Rp185 Miliar Rp134 Miliar Rp126 Miliar PNBP PNBP PNBP Rp37 Miliar Rp34 Miliar Rp27 Miliar (80,42%) Total Pagu Total Pagu Total Pagu Rp222 Miliar Rp168 Miliar Rp154 Miliar (91,69%) KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 35 LAPORAN KINERJA 2020

BAB AKUNTABILITAS Work KINERJA Performance IV 100% 0% 36 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 37 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI 4.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian kinerja Kanwil BPN Provinsi Banten 2020 membandingkan antara target Pencapaian merupakan pencapaian kinerja seluruh jajaran Indikator Sasaran tertuang dalam Penetapan Kanwil BPN Provinsi Banten dalam melaksanakan Kinerja Kanwil BPN Banten 2020 dengan program dan kegiatan guna mencapai target realisasinya. Capaian kinerja dilihat yang telah ditetapkan pada 2020. berdasarkan 6 sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Adapun pengukuran tingkat capaian 2020. kinerja tahun 2020 dilakukan dengan cara Gambar 4.1 6 Sasaran Strategis Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten SASARAN STRATEGIS 1: SASARAN STRATEGIS 4: Meningkatnya kesejahteraan Terciptanya organisasi yang adaptif masyarakat melalui pengaturan dan dan akuntabel penataan, penguasaan, pemilikan SASARAN STRATEGIS 2: 6 tanah serta pemanfaatan, penggunaan tanah secara optimal Meningkatnya kepastian letak, SASARAN batas, dan luas bidang tanah yang STRATEGIS SASARAN STRATEGIS 5: Terwujudnya pelaksanaan mendukung penegakan hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum SASARAN STRATEGIS 3: SASARAN STRATEGIS 6: Terwujudnya kepastian hukum Berkurangnya Sengketa, hak atas tanah dan pemberdayaan Konflik, dan Perkara masyarakat penerima redistribusi Per tanahan dan legalisasi aset 38 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN Tabel 4.1 Sasaran Strategis Kanwil BPN Provinsi Banten SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) Sasaran Strategis 1: Tingkat capaian manajemen di 1 1 100 Terciptanya organisasi lingkungan Kantor Pertanahan Layanan Layanan 100 yang adaptif dan akuntabel a. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen 1 1 Satker Layanan Layanan b. Jumlah Layanan Perkantoran Sasaran Strategis 2: Tingkat capaian Program Pertanahan 1 1 100 Meningkatnya Bidang Infrastruktur Pertanahan Satker Satker 5,37 kepastian letak, batas, dan luas bidang tanah a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/ 355 18 yang mendukung Konsultasi Bidang Bidang penegakan hukum b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang Infrastruktur Keagrariaan Sasaran Strategis 3: Tingkat capaian Program Pertanahan 7 7 100 Terwujudnya kepastian Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Satker Satker 85,19 hukum hak atas tanah 100 dan pemberdayaan a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/ 27 23 masyarakat penerima Konsultasi Bidang Bidang 100 redistribusi dan 100 legalisasi aset b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang 1 1 100 Hubungan Hukum Keagrariaan Database Database 100 100 c. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Sasaran Strategis 4: Tingkat capaian Program Pertanahan 2.665 2.665 Meningkatnya Bidang Penataan Agraria Bidang Bidang kesejahteraan masyarakat melalui a. Jumlah Sertipikat Redistribusi Tanah 1.901 1.901 pengaturan dan BIdang BIdang penataan, penguasaan, b. Jumlah Bidang Tanah yang pemilikan tanah Diinventarisasi 1 1 serta pemanfaatan, Neraca Neraca penggunaan tanah c. Jumlah Neraca Penatagunaan Tanah secara optimal 1 1 d. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/ Satker Satker Konsultasi 1 1 e. Jumlah Gugus Tugas Reforma Agraria Satker Satker Daerah KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 39 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) Sasaran Strategis 5: Tingkat capaian Program Pertanahan 5 5 100 Terwujudnya Bidang Pengadaan Tanah Satker Satker 0 pelaksanaan pengadaan tanah bagi a. Jumlah Pembinaan, Pemantauan, dan 1 0 100 pembangunan untuk Sosialisasi Pengadaan Tanah Bidang Bidang 100 kepentingan umum 100 b. Jumlah Layanan Pertanahan Bidang 1 1 Pengadaan Tanah Satker Satker c. Jumlah Data dan Informasi Pengadaan 1 1 Tanah Satker Satker d. Jumlah Penilaian Bidang Tanah 329 329 Bidang Bidang e. Jumlah Sertipikat BMN Berupa Tanah Sasaran Strategis 6: dan Jalan Nasional 2 2 100 Berkurangnya Bidang Bidang 100 Sengketa, Konflik, dan Tingkat capaian Program Pengendalian 100 Perkara Pertanahan Pemanfaatan ruang dan Penggunaan 1 1 Tanah di Daerah Provinsi Provinsi a. Jumlah Penertiban Tanah Terindikasi 7 7 Terlantar Bidang Bidang b. Jumlah Pengendalian Alih Fungsi Lahan 2 2 100 Sawah Satker Satker 100 68,18 c. Jumlah Pemutakhiran Data Tanah 1 1 Terindikasi Terlantar Satker Satker Tingkat capaian Program Pertanahan 22 15 Bidang Penanganan Masalah dan Kasus Kasus Pengendalian Pertanahan a. Jumlah Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/ Konsultasi b. Jumlah Data SKP c. Jumlah Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan 40 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya EFISIENSI RP 1. SUMBER DAYA 2. SUMBER DAYA DANA MANUSIA Pelaksanaan • Kegiatan Administrasi: 100% • Kegiatan Teknis: 200% 98%Kegiatan: Pengukuran efisiensi: perbandingan antara beban kerja dengan output kerja Pengukuran Efisiensi pada dasarnya merupakan rasio antara output dan input, EFISIENSI = OUTPUT INPUT 4.2. REALISASI ANGGARAN • Banyak bidang yang masuk dalam Kawasan Hutan; Di penghujung 2020, Kanwil BPN Provinsi Banten membukukan capaian realisasi keuangan 3. Konsolidasi Tanah pelaksanaan tidak sesuai sebesar 92,24%. Realisasi keuangan tersebut dengan jadwal yang telah ditentukan semula; merupakan capaian Kanwil BPN Provinsi Banten secara keseluruhan yang mencakup 7 Satuan 4. Hasil Pendataan Yuridis dan Fisik pada Kerja (Satker). tahap pelaksanaan masih terjadi perbedaan signifikan dengan dokumen perencanaan dari Realisasi penyerapan anggaran TA 2020 instansi yang memerlukan tanah; dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menyebabkan terdapat selisih 7,76% dari target 5. Pemutusan Hubungan Hukum, kaitannya yang ditetapkan. Sejumlah faktor tersebut adala: dengan Pelepasan Hak atas tanah instansi pemerinta, tanah wakaf, tanah kas desa yang 1. Jumlah permohonan pelayanan pertanahan belum mendapat izin pelepasan hak dari yang kurang dari target yang telah berwenang selama 60 hari sejak penetapan ditetapkan sebelumnya; lokasi dianggap melebihi kewenangan panitia pelaksana pengadaan tanah; 2. Adanya kendala kegiatan redistribusi tanah • NIK di KTP tidak valid/KTP NIK Lama 6. Surat pemberitahuan kepada badan hukum • Banyaknya bidang yang diukur tidak sama pemegang hak tidak sampai dan kembali; dengan daftar nominatif yang ada • Obyek redistribusi yang berasal dari tanah 7. Masing-masing Kantor Pertanahan negara sudah berkurang Kabupaten/kota lambat menyelesaikan pekerjaan; KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 41 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI Gambar 4.2 Target dan Capaian Realisasi Anggaran pada Penyelenggaraan 7 Klasifikasi Kegiatan Kanwil BPN Provinsi Banten 2020 Realisasi Anggaran PAGU TOTAL REALISASI CAPAIAN Kanwil BPN Provinsi Banten 2020 RP RP 92,24 Rp34.626 Rp31.941 % Juta Juta Target dan Capaian Realisasi Anggaran pada Penyelenggaraan 7 Klasifikasi Kegiatan Kanwil BPN Provinsi Banten 2020 1. DUKUNGAN MANAJEMEN 7. PENANGANAN MASALAH • Pagu total : Rp28.769 Juta AGRARIA PEMANFAATAN RUANG • Realisasi : Rp26.845 Juta DAN TANAH • Capaian : 93,31% • Pagu total : Rp1.040 Juta 2. INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN • Realisasi : Rp804 Juta • Pagu total : Rp725 Juta • Capaian : 77,39% • Realisasi : Rp415 Juta • Capaian : 57,31%*) 6. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH 3. HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN • Pagu total : Rp943 Juta • Pagu total : Rp311 Juta • Realisasi : Rp899 Juta • Realisasi : Rp301 Juta • Capaian : 95,28% • Capaian : 96,63%*) *) Realisasi Tertinggi 5. PENGADAAN TANAH • Pagu total : Rp711 Juta • Realisasi : Rp674 Juta • Capaian : 94,77% 42 4. PENATAAN AGRARIA • Pagu total : Rp2.125 Juta LAPORAN KINERJA 2020 • Realisasi : Rp2.000 Juta • Capaian : 94,14% KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN Target dan Capaian Realisasi per Satuan Kerja Kanwil BPN Provinsi Banten 2020 1. KANWIL BPN PROV. BANTEN 5. KANTAH KAB. TANGERANG • Pagu total : Rp34.626 Juta • Pagu total : Rp29.954 Juta • Realisasi : Rp31.941 Juta • Realisasi : Rp28.344 Juta • Capaian : 92,24% • Capaian : 94,63% 2. KANTAH KAB. SERANG 6. KANTAH KOTA TANGERANG • Pagu total : Rp24.236 Juta • Pagu total : Rp13.028 Juta • Realisasi : Rp21.400 Juta • Realisasi : Rp11.909 Juta • Capaian : 88,27% • Capaian : 91,41% 3. KANTAH KAB. PANDEGLANG 7. KANTAH KOTA CILEGON • Pagu total : Rp19.743 Juta • Pagu total : Rp9.875 Juta • Realisasi : Rp17.889 Juta • Realisasi : Rp8.373 Juta • Capaian : 90,61% • Capaian : 84,08% 4. KANTAH KAB. LEBAK 8. KANTAH KOTA TANGERANG SELATAN • Pagu total : Rp13.425 Juta • Pagu total : Rp24.260 Juta • Realisasi : Rp12.702 Juta • Realisasi : Rp22.360 Juta • Capaian : 94,60% • Capaian : 92,16% KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 43 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI Target dan Capaian Realisasi Peta Bidang Tanah (PBT) Pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan kegiatan dasar dalam penerbitan sertipikat tanah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah Peta Bidang Tanah yang memuat informasi tentang letak, batas, dan luas bidang tanah. PETA BIDANG TANAH • sebagai penyedia data fisik dalam proses pensertipikatan tanah • memuat informasi kondisi fisik suatu bidang tanah: letak, batas, luas bidang • informasi fisik menjadi dasar dalam pembuatan sertipikat tanah 1. KANTAH KAB. SERANG 5. KANTAH KOTA TANGERANG • Target Fisik : 44.205 • Target Fisik : 500 • Realisasi Fisik : 500 (100%) • Realisasi Fisik : 44.205 (100%) • Target Anggaran : Rp57 Juta • Target Anggaran : Rp6.155 Juta • Realisasi Anggaran : Rp57 Juta (100%) • Realisasi Anggaran : Rp6.150 Juta (99,3%) 2. KANTAH KAB. PANDEGLANG 6. KANTAH KOTA CILEGON • Target Fisik : 64.287 • Target Fisik :0 • Realisasi Fisik : 63.887 (99,38%) • Realisasi Fisik :0 • Target Anggaran : Rp8.990 Juta • Target Anggaran :0 • Realisasi Anggaran : Rp8.614 Juta (95,83%) • Realisasi Anggaran :0 3. KANTAH KAB. LEBAK 7. KANTAH KOTA TANGERANG SELATAN • Target Fisik : 90.447 • Target Fisik : 1.000 • Realisasi Fisik : 90.447 (100%) • Realisasi Fisik : 1.000 (100%) • Target Anggaran : Rp12.512 Juta • Target Anggaran : Rp74 Juta • Realisasi Anggaran : Rp12.339 Juta (98,62%) • Realisasi Anggaran : Rp54 Juta (73,66%) 4. KANTAH KAB. TANGERANG TOTAL CAPAIAN REALISASI PBT TAHUN 2020 • Target Fisik : 55.997 • Target Fisik : 256.436 • Realisasi Fisik : 55.997 (100%) • Realisasi Fisik : 256.036 (99,84%) • Target Anggaran : Rp7.407 Juta • Target Anggaran : Rp35.197 Juta • Realisasi Anggaran : Rp7.398 Juta (99,88%) • Realisasi Anggaran : Rp34.616 Juta (98,35%) 44 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN Target dan Capaian Realisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek 1. Inovasi pemerintah pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di (Kementerian ATR/BPN) untuk dalam suatu wilayah desa/kelurahan/institusi memenuhi kebutuhan dasar pemerintah setingkat lainnya. masyarakat: sandang, pangan, papan. 2. Dasar hukum: • Permen No. 12/2017 tentang PTSL • Inpres No. 2/2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah RI Target dan Capaian Realisasi PTSL per Satker 1. KANTAH KAB. SERANG 5. KANTAH KOTA TANGERANG • Target Fisik : 20.900 • Target Fisik : 500 • Realisasi Fisik : 500 (100%) • Realisasi Fisik : 20.900 (100%) • Target Anggaran : Rp66 Juta • Target Anggaran : Rp2.861 Juta • Realisasi Anggaran : Rp66 Juta (100%) • Realisasi Anggaran : Rp2.765 Juta (96,62%) 2. KANTAH KAB. PANDEGLANG 6. KANTAH KOTA CILEGON • Target Fisik : 20.250 • Target Fisik : 5.000 • Realisasi Fisik : 15.950 (78,77%) • Realisasi Fisik : 4.539 (90,78%) • Target Anggaran : Rp2.238 Juta • Target Anggaran : 665 juta • Realisasi Anggaran : Rp1.809 Juta (80,86%) • Realisasi Anggaran : 501 juta (75,31%) 3. KANTAH KAB. LEBAK 7. KANTAH KOTA TANGERANG SELATAN • Target Fisik : 20.731 • Target Fisik : 2.779 • Realisasi Fisik : 20.731 (100%) • Realisasi Fisik : 2.779 (100%) • Target Anggaran : Rp2.759 Juta • Target Anggaran : Rp369 Juta • Realisasi Anggaran : Rp2.507 Juta (90,84%) • Realisasi Anggaran : Rp367 Juta (99,44%) 4. KANTAH KAB. TANGERANG TOTAL CAPAIAN REALISASI PBT TAHUN 2020 • Target Fisik : 15.000 • Target Fisik : 85.160 • Realisasi Fisik : 14.998 (99,99%) • Realisasi Fisik : 80,397 (94,41%) • Target Anggaran : Rp1.996 Juta • Target Anggaran : Rp10.958 Juta • Realisasi Anggaran : Rp1.935 Juta (96,94%) • Realisasi Anggaran : Rp9.953 Juta (90,83%) KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 45 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI 46 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

IV. AKUNTABILITAS KINERJA V. PENUTUP LAMPIRAN 4.3. CAPAIAN KINERJA LAINNYA Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Data target dan realisasi penerimaan PNBP dapat tugas dan fungsinya, Kanwil BPN Provinsi Banten dijadikan gambaran kinerja serta pelayanan yang menggunakan dana yang bersumber dari Rupiah diberikan Kanwil BPN Provinsi Banten. Adapun Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak realisasi penerimaan PNBP tahun 2020 untuk (PNBP). PNBP merupakan dana yang dihimpun seluruh Satker di bawah Kanwil BPN Provinsi dari masyarakat. Banten adalah sebagai berikut. Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 per Satuan Kerja 1. KANWIL BPN PROV. BANTEN • Target : Rp34.626 Juta • Realisasi : Rp31.941 Juta • Capaian : 92,24% 2. KANTAH KAB. SERANG 6. KANTAH KOTA TANGERANG • Target : Rp24.046 Juta • Realisasi : Rp17.739 Juta • Target : Rp12.838 Juta • Capaian : 73,77% • Realisasi : Rp8.963 Juta • Capaian : 69,82% 3. KANTAH KAB. PANDEGLANG • Target Fisik : Rp19.501 Juta 7. KANTAH KOTA CILEGON • Realisasi Fisik : Rp15.447 Juta • Capaian : 79,21 • Target : Rp10.075 Juta • Realisasi : Rp6.424 Juta 4. KANTAH KAB. LEBAK • Capaian : 63,77% • Target : Rp22.839 Juta • Realisasi : Rp19.470 Juta 8. KANTAH KOTA TANGERANG SELATAN • Capaian : 85,25% • Target : Rp13.235 Juta 5. KANTAH KAB. TANGERANG • Realisasi : Rp9.853 Juta • Target : Rp29.764 Juta • Capaian : 74,44% • Realisasi : Rp22.742 Juta • Capaian : 76,41% TOTAL CAPAIAN REALISASI PENERIMAAN PNBP TAHUN 2020 • Target : Rp166.928 Juta • Realisasi : Rp132.581 Juta • Capaian : 79,42% KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 47 LAPORAN KINERJA 2020

BAB PENUTUP V 48 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020

LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 49 LAPORAN KINERJA 2020

PENDAHULUAN II. PERENCANAAN KINERJA III. KAPASITAS ORGANISASI Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Kanwil BPN Provinsi Banten Tahun 2020 menunjukkan capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 93,81%. Adapun capaian realisasi keuangan Kanwil BPN Provinsi Banten sebesar 92,24%. Capaian kinerja sepanjang tahun 2020 merupakan pencapaian kinerja seluruh jajaran Kanwil BPN Banten melalui berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini merupakan laporan menyiapkan sejumlah rekomendasi untuk pertanggungjawaban kinerja Kanwil BPN melangkah di tahun 2021, sebagai berikut: Provinsi Banten sepanjang tahun 2020. Di sisi lain, laporan ini diharapkan dapat menjadi 1. Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan bahan evaluasi bagi Kanwil BPN Provinsi Banten Hukum Pertanahan kepada masyarakat, baik dalam rangka meningkatkan kinerja di masa melalui media sosial maupun tatap muka, mendatang. terutama yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian masalah pertanahan. Untuk Permasalahan itu, Kanwil BPN Provinsi Banten akan menggandeng Pemerintah Daerah dan Dalam pelaksanaan setiap program dan lembaga peradilan yang ada di masing- kegiatan, Kanwil BPN Provinsi Banten masing lingkungan kabupaten/kota; dihadapkan pada sejumlah permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Hal 2. Meningkatkan kerja sama dengan aparat ini, tentunya berdampak terhadap manfaat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan yang dirasakan oleh stakeholder dan/atau untuk menindaklanjuti kasus-kasus masyarakat. Adapun permasalahan yang pertanahan melalui penindakan secara dihadapi adalah sebagai berikut: tegas dan pemberian sanksi yang setimpal 1. Tumpang tindih (overlap) bidang tanah guna memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan pertanahan; bersertipikat maupun bersertipikat tanah Milik Adat/Girik, baik sebagian maupun 3. Melakukan inventarisasi kasus-kasus keseluruhan; pertanahan secara terperinci untuk 2. Adanya istilah NIB Ganda yang memperoleh jumlah data valid di mengakibatkan konflik di masyarakat Pantai masing-masing Satker dengan data Utara Kabupaten Tangerang; di KKP sehingga mempermudah 3. Tumpang tindak atas bidang tanah, yaitu dua penanganannya; kepemilikan pada satu bidang tanah; 4. Penelantaran tanah mengakibatkan 4. Membuat Peta Tematik Potensi Masalah di hilangnya manfaat ekonomi serta masing-masing Satker untuk mempermudah pelanggaran atas kewajiban para pemegang dalam menangani suatu kasus, baik hak/pihak yang memperoleh hak maupun Sengketa, Konflik, ataupun Perkara; dasar penguasaan tanah; 5. Kasus PT Krakatau Steel terkait Permohonan 5. Meningkatkan Pemantauan dan Pemulihan Aset yang berkurang akibat Pengendalian terhadap alih fungsi lahan adanya pemberian dan perpanjangan HGB yang tidak sesuai peruntukannya melalui Perusahaan swasta yang lokasi tanahnya kerja sama dengan Pemerintah setempat; berbatasan langsung dengan HPL 15/ Cilegon, yang merupakan aset PT Krakatau 6. Meningkatkan Penelitian kualitas data saat Steel; Penerbitan Sertipikat Hak Milik agar sesuai 6. Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dengan Zonasi yang sudah ditentukan; dalam melaksanakan kegiatan Pertanahan berbasis elektronik sesuai perkembangan 7. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi zaman. SDM dalam mengelola pertanahan berbasis elekronik melalui pelatihan dan kursus; Rekomendasi 8. Meningkatkan sarana dan prasarana Berangkat dari permasalahan yang terjadi penunjang kinerja; pada 2020, Kanwil BPN Provinsi Banten telah 9. Meningkatkan validitas data pertanahan, khususnya yang terkait dengan kasus-kasus pertanahan sehingga lebih memudahkan penanganan, baik dari level penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di pengadilan. 50 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA 2020