Newsletter ATR-BPN Edisi 76 Oktober 2021

Edisi 76 Oktober 2021 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Rangkaian kegiatan peringatan HANTARU Hari Agraria dan Tata Ruang 2021, (HANTARU) 2021 ke-61 telah dimulai. Pada tahun ini, Kegiatan Momentum Keadilan HANTARU 2021 diawali dengan Pertanahan RI pemberian sertipikat dan redistribusi lahan yang merupakan bagian dari program reforma agraria. Peringatan HANTARU 2021 dilakukan secara berkesinambungan dimulai 24 September 2021 hingga 8 November 2021 yang pelaksanaannya digelar secara online dan offline. Pada momen HANTARU 2021, Kementerian ATR/BPN meluncurkan beberapa layanan digital. Peluncuran dilakukan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan A. Djalil. Di antaranya aplikasi Loketku, layanan informasi publik, dan sertipikat elektonik khusus untuk barang-barang milik negara. Kementerian ATR/BPN resmi merilis logo peringatan HANTARU 2021 yang memperlihatkan transformasi digital yang sedang dijalankan Kementerian ATR/BPN. Tentunya, hal ini sejalan dengan tema HANTARU 2021 yaitu \"Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional”. Selamat memperingati HANTARU ke-61. Semoga setiap insan di lingkup Kementerian ATR/BPN dapat menjalankan tugas pelayanan secara prima untuk membangun pola kerja melayani, profesional, dan terpercaya! Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, klik untuk melihat Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; tayangan seputar Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal ATR/BPN Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky, Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

Berita Utama HANTARU 2021, Momentum Keadilan Pertanahan RI Sofyan A. Djalil \"Mari kita bekerja secara profesional melayani masyarakat baik Menteri Agraria dan Tata Ruang/ dalam bidang pertanahan maupun tata ruang\". Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan bersama-sama jajaran Kementerian ATR/BPN dalam menyukseskan Nasional (ATR/BPN) memperingati hari lahirnya Undang- Program Strategis Kementerian ATR/BPN,” imbuhnya. Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Jadi lebih baik Pokok Agraria (UUPA) ke-61 atau Hari Agraria dan Tata Ruang Ucapan terima kasih juga dilayangkan Sofyan A. Djalil kepada (HANTARU) 2021. HANTARU 2021 mengusung tema “Percepatan jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh tanah air atas dedikasi, Pemulihan Ekonomi melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan pengorbanan, dan kerja kerasnya selama ini, serta semua pihak yang yang Profesional”. telah membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menyampaikan bahwa, ATR/BPN. Menurutnya, berkat kerja baik seluruh jajaranlah yang UUPA merupakan UU monumental dan hasil dari pemikiran yang membuat Kementerian ATR/BPN saat ini sudah jauh lebih baik. cukup progresif. Sebagai implementasi UUPA dalam menyesuaikan Merujuk pada tema HANTARU 2021, Sofyan A. Djalil berpikir zaman, Sofyan A. Djalil menyatakan keyakinannya bahwa dengan bahwa Tata Ruang disatukan dengan BPN adalah suatu hal yang bank tanah yang akan terbentuk, tujuan UUPA akan jauh lebih sangat benar karena bisa jauh lebih mudah dan efektif. Oleh sebab mudah tercapai terutama dalam Reforma Agraria. itu, ia mengimbau agar seluruh insan BPN dan Tata Ruang harus Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menyebutkan dalam rangka pelayanan tunjukkan pelayanan yang profesional. yang lebih profesional, Kementerian ATR/BPN sudah semakin “Mari kita bekerja secara profesional melayani masyarakat baik memudahkan masyarakat dengan sarana informasi teknologi (IT) dalam bidang pertanahan maupun tata ruang. Di samping itu, untuk dan semakin transparan. “Kita terus perbaiki sistem Komputerisasi dukungan kemudahan perizinan, tata ruang menjadi sangat penting Kegiatan Pertanahan (KKP), dan semua informasi pertanahan harus melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Oleh masuk ke KKP. Apapun itu KKP akan kita perbaiki,” tuturnya. sebab itu KKPR harus benar-benar kita perhatikan dan kita ciptakan Sofyan A. Djalil menegaskan Kementerian ATR/BPN terus kualitas yang lebih baik,” imbau Sofyan A. Djalil. memerangi kejahatan pertanahan atau yang biasa kenal dengan Sofyan A. Djalil menuturkan agar semangat perubahan yang telah mafia tanah, baik itu dari pihak internal maupun eksternal. terbentuk hendaknya menjadi landasan pegawai di lingkungan Menurutnya dengan memerangi mafia tanah, orang yang memiliki Kementerian ATR/BPN untuk dapat menjaga integritas, bekerja tanah bisa lebih tenang, begitupun juga dengan investor bisa yakin keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan untuk melakukan investasi di Indonesia. organisasi. “Dengan demikian maka ekonomi akan tumbuh, anak-anak kita “Saya mengucapkan selamat merayakan HANTARU 2021 kepada akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik, pendapatan seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Semangat UUPA harus lebih baik, ekonomi indonesia akan menjadi ekonomi maju dan sama-sama kita laksanakan dalam rangka menciptakan keadilan semua rakyat Indonesia mendapatkan manfaat dari tanah yang pertanahan di Republik Indonesia,” pungkas Sofyan A. Djalil. terbatas ini,” tegas Sofyan A. Djalil. Sementara dalam upaya melakukan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sofyan A. Djalil mengajak Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk menyukseskan program tersebut. Misalnya dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL, serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sehingga target 2025 seluruh bidang tanah terdaftar dapat dicapai. “Saya juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Kepala Desa dan Lurah, yang selama ini telah bekerja keras 2 Newsletter Edisi 76 Oktober 2021

Agenda ATR-BPN Menuju Pengelolaan Keuangan Membangun Pola Kerja Melayani, yang Efektif, Efisien, Transparan, Profesional, dan Terpercaya dan Akuntabel Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN “Untuk mencapai pengelolaan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan negara yang efektif, Adriani Sukmoro mengatakan, ada tiga efisien, transparan, dan akuntabel, pilar yang harus diterapkan dalam maka Sistem Pengendalian membangun pelayanan pertanahan Intern Pemerintah (SPIP) perlu prima, di antaranya produk, proses, dilakukan secara integratif. dan people. Produk yang dimaksud Terdiri dari penetapan tujuan, harus sesuai dengan kebutuhan Struktur dan Proses, Pencapaian masyarakat. Terkait dengan proses, Hasil, Manajemen Risiko, dan pelayanan dimulai sejak masyarakat tiba Indeks Efektivitas Pengendalian hingga meninggalkan Kantor Pertanahan. Korupsi,” ungkap Sekretaris Jenderal Selain itu, people atau petugas pelayanan juga Kementerian ATR/BPN, Himawan harus diisi oleh orang-orang yang tepat. Arief Sugoto saat Diseminasi Penilaian Mandiri Maturitas Hal ini diungkapkannya saat memberikan pengarahan pada Penyelenggaraan SPIP pada Selasa, 1 September 2021. Pelatihan Pelayanan Prima yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ Wamen ATR/Waka BPN Dukung BPN) pada Selasa, 7 September 2021. Pelatihan diperuntukan Reformasi Birokrasi bagi petugas loket layanan pertanahan dan satuan pengamanan di Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan pelayanan di setiap Kantor Pertanahan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agraria dan Tata HANTARU 2021, Ruang/Badan Pertanahan Nasional Momentum Evaluasi demi (ATR/BPN) masih terus berlanjut Perbaikan Organisasi dan nilai yang diperoleh dari tahun ke tahun terus meningkat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Hal ini disebabkan oleh motivasi Kepala Badan Pertanahan Nasional tinggi seluruh jajaran Kementerian (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan ATR/BPN serta dukungan maksimal A. Djalil, mengungkapkan rasa dari para pimpinan di Kementerian terima kasihnya kepada seluruh ATR/BPN. insan Kementerian ATR/BPN. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengatakan Sofyan A Djalil mengimbau agar bahwa, ia sangat mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat menjadikan peringatan di Kementerian ATR/BPN. \"Saya akan membantu Biro Organisasi HANTARU 2021 menjadi momentum dan Kepegawaian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di untuk evaluasi apa yang sudah dicapai Kementerian ATR/BPN,\" ujar Surya Tjandra pada Rapat Persiapan dan yang perlu terus diperbaiki. Hal ini Verifikasi Lapang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tahun diutarakan saat acara Ngopi (Ngobrol Pintar) Bareng Menteri 2021, Rabu, 8 September 2021. ATR/Kepala BPN pada Kamis, 23 September 2021. Kementerian ATR/BPN Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat mengadakan konferensi pers terkait peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) secara daring pada Kamis, 23 September 2021. Adapun tema HANTARU 2021 ini adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Budi Situmorang mengungkapkan, tema ini untuk percepatan pemulihan ekonomi serta pelayanan yang sebelumnya sudah cepat akan dipercepat kembali. Ia mengatakan tema ini sangat penting, semua yang akan dilakukan selama perayaan HANTARU mengingatkan dalam komitmen Kementerian ATR/BPN untuk pelayanan kepada masyarakat secara profesional. 3 Newsletter Edisi 76 Oktober 2021

Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan R.B. Agus Widjayanto Tindak Lanjut Direktur Jenderal Penanganan Sengketa Perkara dan Konflik Pertanahan (PSKP) Pertanahan \"Perlu satu pandangan yang sama antara kita selaku eksekutor administrasi dengan para aparat penegak hukum\". Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) menggelar Fullboard Penanganan Perkara Pertanahan Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan 2021 pada Kamis, 23 September 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukkan untuk pelaksanaan tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta membentuk kesamaan persepsi mengenai pola-pola penanganan perkara pertanahan. Direktur Jenderal (Dirjen) PSKP R.B. Agus Widjayanto ATR/BPN di pusat maupun daerah. Lebih lanjut, R.B. Agus mengatakan, penanganan perkara pertanahan harus Widjayanto berharap kegiatan ini bisa memperoleh hasil sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor yang bermanfaat untuk perbaikan pelaksanaan tugas 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian serta menindaklanjuti putusan pengadilan. Kasus Pertanahan. “Kita akan membahas beberapa kasus, “Perlu satu pandangan yang sama antara kita selaku mencari pola-pola penanganan. Tetapi bagi saya yang eksekutor administrasi dengan para aparat penegak terpenting bagaimana kita meninjau Permen ATR/Kepala hukum. Tentu kita juga akan minta dari para akademisi BPN Nomor 21 Tahun 2020. Semangatnya itu bagaimana supaya kita punya persepsi yang sama. Sehingga kita memberikan rasa aman dan nyaman kepada teman- tidak ada keragu-raguan lagi di dalam melaksanakan teman di daerah yang melaksanakan tugas penyelesaian putusan pengadilan. Itu harapan kita, semoga kita lebih sengketa konflik perkara dengan progresif dan berani,” kuat di dalam menghadapi putusan pengadilan dan ujarnya. keputusan kita tidak menimbulkan permasalahan baru,” Dirjen PSKP menyebutkan temuannya terkait putusan papar Dirjen PSKP. pengadilan di daerah, dinilai memiliki banyak variasi, Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. sehingga membutuhkan penanganan dengan variasi yang Yogyakarta, Suhendro pada kesempatan yang sama berbeda-beda. Ia pun meminta jajaran di daerah agar berharap melalui kegiatan ini dapat menghasilkan melakukan pemetaan masalah-masalah pertanahan yang kesimpulan maupun rekomendasi dalam rangka kerap terjadi untuk melakukan fungsi pencegahan. “Di penanganan perkara dan melaksanakan hasil putusan samping bagaimana kita menangani masalah pelaksanaan pengadilan. “Dalam rangka melaksanakan hasil putusan- putusan pengadilan, kita juga sebenarnya melakukan putusan dari pengadilan agar semakin jelas apa yang pencegahan terjadinya masalah baru. Karena kalau kita harus kita lakukan. Dengan harapan hasil ini nanti bisa salah menyikapi, menimbulkan permasalahan hukum baru. segera kita rasakan untuk menjalankan tugas-tugas Tugas pencegahan itu ada di semua fungsi Direktorat,” kami di lapangan. Semoga dengan adanya Fullboard terang R.B. Agus Widjayanto. Penanganan Perkara Pertanahan bisa berjalan lancar, Hal-hal demikian merupakan upaya Ditjen PSKP dalam sukses, serta hasilnya berkualitas,” tuturnya. mengurangi sengketa maupun konflik pertanahan, terutama yang melibatkan jajaran Kementerian 4 Newsletter Edisi 76 Oktober 2021

Reformasi Birokrasi Sofyan A. Djalil Himawan Arief Sugoto Gunawan Muhamad Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Sekretaris Jenderal Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Kepala Badan Pertanahan Nasional Kementerian ATR/BPN Bidang Reformasi Birokrasi (Menteri ATR/Kepala BPN) Menuju Pemerintahan Profesional dan Akuntabel \"Renstra menjadi acuan kita dalam merencanakan seluruh kegiatan 5 tahun ke depan\". Peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan akuntabilitas kerja terus diupayakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satunya, pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Kamis, 16 September 2021. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengatakan, evaluasi penting dilakukan untuk mencari solusi atas kendala yang ditemui. Sehingga, perbaikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. “Saya ucapkan terima kasih kepada evaluator. Kami siap ini merupakan upaya menciptakan birokrasi pemerintahan yang membantu evaluasi, sehingga apa yang sudah dilakukan profesional dan akuntabel sekaligus menindaklanjuti catatan selama ini dengan kerja keras dan keseriusan yang tinggi akan dan rekomendasi tim evaluator Kementerian PANRB. memberikan hasil yang optimal,” ucapnya. “Kami seluruh anggota tim Kementerian ATR/BPN dan juga Sofyan A. Djalil mengatakan, Kementerian ATR/BPN terus tim unit kerja Eselon 1 beserta seluruh jajaran di Kementerian berupaya menjadi lebih baik. Hal ini dibuktikan melalui nilai ATR/BPN, terus berusaha untuk melakukan perbaikan dan RB yang terus meningkat setiap tahunnya. “Harapan kita pada perubahan. Tahun ini kita mengalami peningkatan nilai PMPRB tahun ini, bisa mencapai 80. Terpenting itu bukan nilainya, akan dari yang sebelumnya 77,58 menjadi 79,95,” ujarnya. tetapi efektivitas dalam pelaksanaan RB itu sendiri,” ujar Sofyan Dalam paparan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN A. Djalil. Himawan Arief Sugoto disebutkan, Kementerian ATR/BPN Sementara, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang sudah Reformasi Birokrasi, Gunawan Muhamad mengatakan, evaluasi disahkan dan telah menjadi acuan dalam merencanakan seluruh kegiatan. Sehingga, Renstra Kementerian ATR/BPN tersebut Fokus Utama Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kerja hingga nilai Pemerintahan (SAKIP), RB, dan Zona Integritas (ZI) 2021 Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Renstra menjadi acuan kita dalam merencanakan seluruh l Efektivitas dan efisiensi kegiatan 5 tahun ke depan. Bahkan, Bappenas mengapresiasi penggunaan anggaran Renstra Kementerian ATR/BPN sebagai salah satu Renstra yang sesuai dengan visi dari Presiden dan Wakil Presiden dalam l Penyederhanaan birokrasi mewujudkan penataan ruang dan pertanahan yang terpercaya l Inovasi pelayanan dan dan berstandar dunia,” ujarnya. penguatan integritas selama pandemi 5 Newsletter Edisi 76 Oktober 2021

HANTARU 2021 Sambut Percepat Layanan HANTARU 2021, Pertanahan Presiden Serahkan Sertipikat untuk Hasil Reforma Agraria Masyarakat Presiden Republik Indonesia Joko Inovasi terus dilakukan Widodo menyerahkan Sertipikat Kementerian Agraria dan Tata Redistribusi Tanah Objek Reforma Ruang/Badan Pertanahan Agraria di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu, 22 Nasional (ATR/BPN) demi September 2021. Didampingi Menteri Agraria dan Tata meningkatkan pelayanan publik Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/ serta memberikan kemudahan Kepala BPN) Sofyan A. Djalil dan Kepala Kantor Staf Presiden pelayanan bagi masyarakat. Moeldoko, sejumlah 124.120 sertipikat tanah hasil redistribusi Terbaru, Kementerian ATR/BPN tanah di 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota diserahkan resmi meluncurkan fitur Loketku dan kepada masyarakat. Aplikasi Layanan Informasi Publik pada Jumat, 24 Joko Widodo menjelaskan, 124.120 sertipikat yang diserahkan, September 2021. 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten dan kota yang menjadi Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Teknologi prioritas pemerintah pada 2021. Penyerahan sertipikat kali ini Informasi Virgo Eresta Jaya mengatakan, aplikasi terasa istimewa karena sertipikat-sertipikat tersebut berasal LoketKu untuk menjawab keluhan masyarakat yang dari tambahan tanah baru dari pemerintah untuk masyarakat sering berulang kali datang ke Kantor Pertanahan Indonesia. (Kantah). Hal itu dikarenakan adanya berkas yang Hal ini dibuktikan dengan hasil redistribusi tanah merupakan belum lengkap, sehingga proses pengurusannya pun tanah baru untuk masyarakat yang berasal dari tanah negara memakan waktu yang lama. hasil penyelesaian konflik, tanah telantar, dan tanah hasil pelepasan kawasan hutan. “Ini merupakan hasil perjuangan Peluncuran aplikasi tersebut juga merupakan kita bersama, perjuangan Bapak Ibu sekalian yang juga bagian dari perjalanan transformasi digital dalam melibatkan kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil hal keterbukaan informasi publik. “Aplikasi ini kami dan tentu saja juga dari pemerintah,” imbuhnya saat memberi ciptakan secara bottom up karena lahir dari inovasi sambutan. teman-teman di Kantah. Kami dari pusat hanya Sementara, Sofyan A. Djalil mengungkapkan, keberhasilan mengagregasi ke dalam skala yang lebih besar,” pelaksanaan Reforma Agraria yang penuh tantangan, ujarnya. merupakan hasil kolaborasi berbagai kementerian/lembaga. “Terima kasih terutama kepada Presiden, Kantor Staf Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa dengan mudah, Presiden, Menteri LHK, juga bantuan Bapak/Ibu Gubernur di cepat, dan praktis mendapatkan informasi terkait daerah. Kami dan penerima sertipikat senang sekali Bapak pertanahan, tata ruang, dan lain-lain. “Jadi sekarang Presiden akan memberikan sertipikat tanah secara simbolik,” cukup mengajukan lewat website atau aplikasi dan tutur Sofyan A. Djalil. hasilnya dapat dikirim secara elektronik melalui email masing-masing, dan juga dapat dipantau secara elektronik,” katanya. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga meluncurkan aplikasi Layanan Informasi Publik. Serupa dengan Loketku, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pertanahan untuk meminta layanan informasi. “Untuk layanan informasi cukup mengajukan melalui website atau aplikasi, dan hasilnya akan dikirim ke email masing-masing, dan dapat juga dipantau secara elektronik,” ucap Virgo. 6 Newsletter Edisi 76 Oktober 2021

Kolom Agraria dan Virgo Eresta Jaya Tata Ruang Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wujudkan Kemudahan Pelayanan Pertanahan Bidang Teknologi Informasi Melalui Aplikasi Loketku Loketku adalah Aplikasi Layanan Mandiri Pertanahan Online bagi masyarakat. dari inovasi-inovasi yang telah ada sebelumnya dan telah dilakukan oleh seluruh Kantah. Sehingga, dengan adanya Loketku menjadi satu pintu dan tidak terpisah-pisah seperti sebelumnya. “Di Kantah itu berbeda-beda tetapi idenya sama. Jadi kita membuat masyarakat nyaman dengan membuat fitur antrian online di satu sisi ada pra pendaftaan online. Dari semua ini kita lihat dan ramu mana yang paling pas untuk kita ekskalasi. Mungkin ini yang paling pas untuk diterapkan secara nasional,” tuturnya. Memberikan pelayanan permohonan layanan pertanahan Melalui Loketku, masyarakat dapat publik yang baik serta di seluruh Kantor se-Indonesia terlebih dahulu melengkapi berkas- kemudahan bagi masyarakat dari rumah. \"Aplikasi Loketku berkas pendaftaran tanahnya merupakan tujuan dari pemerintah. memudahkan masyarakat dengan kemudian mengunggahnya. Alur Maka pemerintah saat ini terus fitur antrian online jumlah pengguna perjalanan berkas yang sudah berlomba-lomba menerapkan dan layanan yang datang langsung ke diverifikasi Kantah dapat secara real memanfaatkan kemajuan teknologi kantor pertanahan dapat dikontrol, time dipantau melalui aplikasi sentuh informasi untuk dapat membantu dan masyarakat dapat memilih waktu tanahku. mewujudkannya. Tak terkecuali dan menyesuaikan dengan waktu Demikian juga apabila ada yang dilakukan Kementerian Agraria senggangnya. Bahkan kalau perlu pertanyaan, masyarakat dapat dan Tata Ruang/Badan Pertanahan pakai kurir saja datangnya, bisa. langsung bertanya melalui menu Nasional (ATR/BPN) dengan Karena untuk layanan manual ini tanya berkas. Sehingga, pemohon memanfaatkan kemajuan teknologi masih butuh berkas fisik,\" ujar Staf tidak perlu datang berulang kali melalui aplikasi Loketku. Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang ke kantor pertanahan. Selain itu, Loketku adalah Aplikasi Layanan Teknologi Informasi, Virgo Eresta masyarakat dapat memberikan Mandiri Pertanahan Online bagi Jaya pada Jumat, 24 September 2021. review berupa rating dan ulasan masyarakat. Nantinya, masyarakat Virgo menambahkan jika aplikasi terhadap responsibilitas layanan dapat mendaftarkan berkas Loketku ini merupakan agregasi yang diberikan oleh setiap kantor pertanahan. Permohonan layanan elektronik Loketku ini dapat dilakukan melalui tautan loketku.atrbpn.go.id. 7 Newsletter Edisi 76 Oktober 2021

MAKNA LOGO Mak HANTARU FONT Makna Logo GFOoNTtham Black AAa a A12B3C4D56E7F8G9H0IJKLGothamBlack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 Gambar garis dari bawah ke atas dengan adanya garis yang terputus namun tetap pada jalur yang lurus merupakan elemen digital, bahwa dengan digitalisasi kita tetap dapat terhubung di mana pun kita berada. Warna yang dibuat berbeda merupakan definisi Spatial Planning yang artinya pembangunan harus sesuai dengan aturan tata ruang yang berlaku. Sedangkan garis dibuat dari bawah ke atas mendefinisikan bahwa Gambar garis dari baKementerian ATR/BPN bertransformasi untuk menjadi lebih baik dan lebih maju. namun tetap pada jBentuk bumi dengan 4 (empat) warna merupakan gambaran dari 4 (empat) pilar dari pembuatan kebijakan tata ruang dan pertanahan, yaitu Land Use, dengan digitalisasi kitLand Value, Land Tenure dan Land Development. Warna yang dibuatGambar padi dengan garis melingkar mendefinisikan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat artinya pembangunankhususnya dalam hal pertanahan. Sedangkan garis dibGambar garis-garis yang keluar dari lingkaran padi mengartikan bahwa Kementerian ATR/BPN membuka diri yang ditunjukkan dengan keterbukaan informasi publik dan kemudahan pelayanan yang dapat diakses oleh Kementerian ATR/BPN bseluruh lapisan masyarakat Indonesia. B8 entuk bumi dengan 4 Edisi 76 Oktober 2021 Newsletter pilar dari pembuatan k