Newsletter ATR-BPN Edisi 84 Juni 2022

Edisi 84 Juni 2022 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Beberapa waktu lalu, Kementerian KOMITMEN KEMENTERIAN ATR/BPN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) WUJUDKAN LAYANAN ditetapkan sebagai Top 51 Pengelola P4 PRIMA BAGI PUBLIK Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik untuk tahun 2022 dari 749 instansi. Kementerian ATR/BPN berhasil melewati tahap evaluasi dokumen pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik keempat yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengungkapkan, ia sangat percaya bahwa transparansi informasi dan keterbukaan itu akan mengurangi banyak sekali penyalahgunaan dan praktik tidak terpuji. Oleh sebab itu, Menteri ATR/Kepala BPN telah memperkuat regulasi dan kebijakan pengelolaan pengaduan dalam rangka melaksanakan akuntabilitas Kementerian ATR/BPN. Lebih lanjut, Sofyan A. Djalil menuturkan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen melakukan pelayanan publik yang prima. Kemudian, untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan dan tata ruang serta memberikan umpan balik untuk perbaikan layanan ke depan, Kementerian ATR/BPN telah melakukan transformasi digital pada layanan pertanahan dan tata ruang. Dengan adanya kompetisi ini, diharapkan pelayanan yang diberikan Kementerian ATR/BPN dapat lebih baik kualitasnya. Sejalan dengan peningkatan kualitas, maka kebutuhan masyarakat terkait pertanahan dan tata ruang pun diharap bisa lebih terakomodasi dengan baik. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, klik untuk melihat Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; tayangan seputar Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal Caturhutomo, ATR/BPN S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Suci Aulia Aditia, S.I.Kom.; Rifki Ahmad Nurfauzi, S.I.Kom.; Fahmi Majid, S.I.Kom.; Yesika Dinta, S.I.Kom.; Muchammad Amin Rais, S.I.Kom., Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

BERITA UTAMA KOMITMEN KEMENTERIAN ATR/BPN WUJUDKAN LAYANAN P4 PRIMA BAGI PUBLIK Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kita juga mendorong supaya masyarakat menggunakan Kepala Badan Pertanahan Nasional SP4N LAPOR! sebagai satu kanal pengaduan masyarakat. (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan A. Djalil Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan “Kita juga mendorong supaya masyarakat menggunakan SP4N Nasional (ATR/BPN) masuk dalam Top 51 Pengelola LAPOR! sebagai satu kanal pengaduan masyarakat, karena Pengaduan Pelayanan Publik (P4) Terbaik 2022 setelah LAPOR! ini bukan hanya kami yang mengawasi, tapi sistem melewati tahap evaluasi dokumen. Kompetisi yang digagas oleh akuntabilitas ini juga dimonitor oleh Kementerian PANRB,” lanjurt Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Menteri Sofyan. Birokrasi (PANRB) ini diikuti oleh 749 kementerian/lembaga (K/L). Untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan Pencapaian tersebut segera ditindaklanjuti oleh Kementerian pertanahan dan tata ruang serta memberikan umpan ATR/BPN dengan kegiatan evaluasi lanjutan Kompetisi P4 yang balik perbaikan layanan, Kementerian ATR/BPN melakukan dilaksanakan secara daring, Selasa (24/05/2022). Dalam kegiatan transformasi digital. pada layanan pertanahan dan tata ruang. ini, hadir sebagai narasumber Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, didampingi jajaran. Menteri Sofyan mengatakan ia sangat “Kami yakin layanan elektronik akan menyelesaikan masalah. percaya transparansi informasi akan mengurangi banyak sekali Kami yakin layanan elektronik sangat aman, sangat mudah, penyalahgunaan dan praktik kotor di lembaga negara. sangat cepat, dan akurat,” ujar Menteri Sofyan. Sebagai realisasinya, Menteri ATR/Kepala BPN memperkuat Digitalisasi Layanan regulasi dan kebijakan pengelolaan pengaduan dalam rangka l Informasi layanan pertanahan melalui Aplikasi Sentuh melaksanakan akuntabilitas Kementerian ATR/BPN. Diantaranya melalui Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN 2020-2024, Tanahku; penerbitan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun l Pendaftaran layanan melalui Aplikasi Loketku; 2022 tentang Pengelolaan Pengaduan Kementerian ATR/BPN, l Sistem informasi geografi tata ruang melalui Aplikasi Surat Keputusan (SK) Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN, SK Tim Pengelolaan GISTARU; Pengaduan, dan SK Penunjukan Admin SP4N LAPOR!. l Layanan pertanahan elektronik; l Aplikasi tindak lanjut pengaduan masyarakat secara online; Lebih lanjut, Menteri Sofyan menuturkan bahwa Kementerian l Permohonan informasi publik secara online; ATR/BPN berkomitmen memberikan pelayanan publik prima. l Informasi bidang tanah pada Aplikasi Bhumi; dan Salah satunya dengan keterlibatan secara langsung para l Informasi pengawasan teknis penataan ruang melalui pimpinan dalam tindak lanjut pengaduan masyarakat. aplikasi Siwastek. “Kita terus melakukan peningkatan pelayanan, kita koordinasikan dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dan Terakhir, Menteri Sofyan menyebut pengelolaan pengaduan kalau ada konflik kita coba selesaikan dulu melalui mediasi. masyarakat melalui SP4N LAPOR! dan kanal pengaduan lainnya Mediasi ini banyak sekali menyelesaikan konflik atau sengketa sudah baik. antar masyarakat,” tutur Menteri Sofyan. “7.921 laporan yang masuk dari sekitar 79 juta bidang tanah Sarana dan prasarana pengaduan masyarakat: yang sudah terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan l SP4N LAPOR!; pengaduan di Kementerian ATR/BPN tingkat responsnya relatif l [email protected]; cukup bagus,” pungkasnya.. l Hotline Pelayanan Pertanahan bit.ly/Hotline 7.921Laporan masuk: PelayananPertanahan; l loket penerimaan surat; 7.608Laporan selesai (Respon): l ruang pengaduan dan konsultasi yang disediakan di kantor 96Pe,r0se5nta%se: Kementerian ATR/BPN; l Kantor Wilayah BPN Provinsi; dan l Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. 2 Newsletter Edisi 84 Juni 2022

AGENDA ATR-BPN Irjen Kementerian ATR/BPN Wamen ATR/BPN Tekankan Dorong Percepatan Transformasi Digital Pentingnya Peran Pemda Sukseskan di Kanwil Sulteng Program PTSL Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Kementerian Agraria ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tata Ruang/Badan (Sulteng) mengadakan Rapat Kerja Pertanahan Nasional (ATR/ Daerah (Rakerda), Rabu, (18 Mei 2022). BPN) menggandeng pemerintah Rakerda menindaklanjuti pembahasan daerah (Pemda) dalam dalam Rakernas Kementerian ATR/ melaksanakan Program BPN yang menitikberatkan pada Strategis Nasional (PSN). pendalaman layanan pertanahan, dan Salah satunya melalui program tata ruang di Sulteng. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini bertujuan mendaftarkan seluruh Hadir dalam rakerda, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, bidang tanah hingga ke penjuru Indonesia. Peran pemerintah Sunraizal, mengatakan program validasi dan transformasi digital daerah dalam pelaksanaan PTSL sangat penting karena wajib dilaksanakan di Sulteng. Sebab, pemeliharaan dokumen secara menyentuh masyarakat secara langsung. manual membutuhkan penyimpanan besar, mudah rusak, hilang, serta berpotensi terkena dampak bencana banjir atau kebakaran. “Tidak semua masyarakat khususnya di wilayah tersebut yang menyadari pentingnya sertipikasi sebagai kepastian hukum hak “Berbeda bila telah dilakukan transformasi ke digital. Semoga semangat atas tanahnya,” kata Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya dari rekan rekan di Kantah dan Kanwil terus dijaga, untuk meningkatkan Tjandra, saat menghadiri pertemuan dengan Bupati Halmahera pelayanan kepada masyarakat. Demi ATR/BPN yang lebih baik,” ujar Barat, James Uang beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Sunraizal. Daerah (Forkopimda) di Kantor Bupati Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Selasa, (24 Mei 2022). Kementerian ATR/BPN Menteri ATR/BPN Apresiasi Sarpras Terima Kunjungan Pemkot Kantor Pertanahan Banyuwangi Padang Panjang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil, melakukan kunjungan kerja ke Kantor (tupoksi), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Pertanahan (Kantah) Kabupaten Banyuwangi, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan selalu Minggu, (29 Mei 2022). Menteri Sofyan berdampingan dengan yang didampingi Kepala Kantor Pertanahan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, Budiono, meninjau (pemda). Komunikasi inovasi layanan pertanahan dan tata ruang, dan koordinasi antara melihat fasilitas kerja dari masing-masing Kementerian ATR/BPN unit kerja, dan diakhiri dengan memberikan dengan pemda harus pengarahan kepada jajaran Kantor Pertanahan terus terjalin, guna Kabupaten Banyuwangi. penyatuan persepsi demi kepentingan masyarakat. Menurut Menteri Sofyan, Kantah Kabupaten Banyuwangi memiliki keunggulan dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung kinerja para jajaran. Kantor Sebagai salah satu bentuk perwujudan prinsip tersebut, yang luas dan loket yang nyaman, diharapkan dapat mendukung terciptanya Kementerian ATR/BPN menerima kunjungan dari layanan yang prima kepada masyarakat. Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (27 Mei 2022). “Kantornya cukup luas, cukup nyaman, ruang arsipnya luas. Tidak banyak kantor Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka konsultasi dan yang seperti ini di banyak tempat, jadi fasilitas kerja sudah bagus,” ungkap koordinasi pelaksanaan tugas. Menteri Sofyan. Kementerian ATR/BPN Sukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong pengadaan barang dan jasa dengan mengutamakan pembelian produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mengacu hal tersebut, Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) Manajemen Pelaku Usaha Tahun 2022 dengan tema “Strategi Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)” yang diselenggarakan di grandkemang Hotel Jakarta, Selasa, (31 Mei 2022). 3 Newsletter Edisi 84 Juni 2022

REFORMA AGRARIA Kementerian ATR/BPN Berperan Aktif cegah Kerusakan Mangrove Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Kementerian ATR/BPN akan menggelar GTRA Summit 2022 di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Juni Surya Tjandra mendatang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mewujudkan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria. Salah satunya dengan melaksanakan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tanggal 8-10 Juni 2022. Salah satu isu yang dibahas dalam GTRA Summit 2022 adalah penataan akses masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir, termasuk perlindungan kawasan mangrove. Hadir dalam webinar bertajuk berperan aktif mencegah kerusakan hati dalam pemberian hak di sekitar “Memajukan Aksi Perubahan Iklim, mangrove dengan pengendalian kawasan mangrove. “Terkait dengan Kesetaraan Gender serta Inklusi Sosial pemberian hak,” jelas Tjandra dalam mangrove di kawasan pesisir, dapat pada Kawasan Mangrove di Indonesia”, webinar bertajuk diberikan hak dengan menerapkan Kamis, (19/5/2022), Wakil Menteri sistem 3R, yakni right, restriction, ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra Lebih lanjut, Direktur Jenderal dan responsibility,” lanjutnya mengatakan, instansinya dapat Penataan Agraria Kementerian ATR/ menambahkan. berkontribusi dalam perlindungan BPN, Andi Tenrisau menyebut selama kawasan mangrove melalui perangkat ini perusakan kawasan mangrove di Usaha perlindungan kawasan kebijakan pertanahan yang berorientasi wilayah pesisir justru dilakukan oleh mangrove oleh Kementerian ATR/BPN pada pelestarian lingkungan. pihak-pihak yang tidak memiliki hak tidak hanya sebatas pemberian hak, atas lahan tersebut. Apabila diberikan namun juga melalui aspek tata ruang. Dalam webinar tersebut turut hadir hak, maka hal itu akan menimbulkan Direktur Perencanaan Tata Ruang, perwakilan Landesa, Kementerian kesadaran untuk bertanggung jawab Pelopor, menekankan bahwa kawasan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam melindungi kawasan mangrove. mangrove menjadi salah satu bahasan Badan Restorasi Gambut dan krusial dalam penerbitan Rencana Tata Mangrove, Blue Forest Foundation, “Hak yang bisa diberikan di situ ialah Ruang (RTR). Kementerian Perlindungan Perempuan hak dengan tanggung jawab. Jadi dan Perlindungan Anak, serta Asosiasi diberikan hak supaya ada tanggung “Bahkan mangrove ini tidak hanya Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir jawab untuk memelihara kawasan dilihat dari sisi ekosistem secara Indonesia. mangrove itu,” ujar Andi. keseluruhan, tapi dia juga kita lihat dari segi tegakan,” jelas Pelopor. “Pembahasan ini menarik. Kementerian Namun, ia menegaskan bahwa ATR/BPN punya kewenangan untuk Kementerian ATR/BPN selalu berhati- 4 Newsletter Edisi 84 Juni 2022

DIREKTORAT PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Kementerian ATR/BPN Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Percepat Proses Suyus Windayana Perubahan Nama Kreditur Hasil Merger BSI Juknis (petunjuk teknis) dan aplikasi semua sudah disiapkan. Tinggal, bagaimana ini diimplementasikan di Kantah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan dilakukan sejak awal merger. Dia juga mengucapkan terima kasih Nasional (ATR/BPN) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) atas dukungan dari Kementerian ATR/BPN yang telah membantu terus berkoordinasi untuk menuntaskan proses perubahan BSI dalam melakukan percepatan perubahan nama kreditur. nama kreditur hasil penggabungan (merger) bank BUMN. “Kami sudah mulai sejak 2021, namun memang belum masif,” Merger tiga bank plat merah yakni Bank Negara Indonesia (BNI) ucap Firman. Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) mengharuskan Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengaturan kreditur melakukan penyesuaian terhadap sertipikat hak Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri tanggungan. Abeng, mengingatkan kembali arahan Dirjen PHPT pada webinar sebelumnya mengenai target penyelesaian perubahan nama Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para kreditur, kreditur Bank BSI. antara lain jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab “Target untuk 2022 itu Pak Dirjen mengharapkan itu selesai di lain, Hak Tanggungan tersebut ikut dialihkan karena hukum akhir Juni. Tolong dipercepat mengingat sekarang sudah mau kepada kreditur yang baru. awal Juni. Untuk BSI, ia juga mengharapkan untuk target 2025- 2049 kalau sudah bisa dilaksanakan di tahun ini atau tahun depan Oleh karena itu, beralihnya Hak Tanggungan ini wajib didaftarkan sampai dengan tahun 2024, itu bisa dipercepat juga,” kata Andi. oleh kreditur baru kepada Kantor Pertanahan (Kantah). Keputusan ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor Sejauh ini, baru 12.539 kreditur yang telah diproses perubahan 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Namanya. Jumlah tersebut baru 33 persen dari target 38.242 Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. perubahan nama debitur sepanjang tahun 2022. Mengenai proses peralihan ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak “Ini yang di-challenge pak Dirjen untuk kita selesaikan di akhir dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN, Juni. Sehingga, kemungkinan target 2023 juga akan dimajukan Suyus Windayana, mengatakan koordinasi yang dilakukan harus untuk termin semester 2 tahun 2022. Jadi nanti akan kita lebih baik dan aktif. evaluasi pada akhir Juni,” ujarnya menambahkan. “Tapi, pemimpin regional Bank BSI juga berkomunikasi langsung Andi menjelaskan lebih lanjut bila yang dimohonkan adalah dengan teman-teman di Kantah maupun di Kantor Wilayah peralihan Hak atas Tanah karena merger, itu akan terkena Bea (Kanwil) BPN,” ujarnya dalam webinar Perubahan Nama Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan, Kreditur ke Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, Rabu jika permohonan pendaftaran peralihan kreditur karena merger, (25/4/2022). maka tidak kena BPHTB. Menurut Suyus, proses penggabungan ini sudah dibicarakan Bila mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor cukup lama. Saat ini, surat edaran (SE) beserta aturan- 16 Tahun 2021 Pasal 121 syaratnya melampirkan sertipikat Hak aturannya sudah dibuat. “Juknis (petunjuk teknis) dan Tanggungan, sertipikat Hak atas Tanahnya, dan surat tanda bukti aplikasi semua sudah disiapkan. Tinggal, bagaimana ini beralihnya piutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. diimplementasikan di Kantah. Saya berharap proses ini bisa selesai segera,” tambahnya. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai informasi kelengkapan persyaratan perubahan nama sesuai SE Dirjen PHPT Nomor Wakil Direktur Utama II BSI, Abdullah Firman Wibowo, HR.02.01656-400/VI/2021 dapat diunduh melalui https://htel- mengatakan proses perubahan nama kreditur BSI sudah mulai pelaksanaan.atrbpn.go.id. 5 Newsletter Edisi 84 Juni 2022

KOLOM INFORMASI PUBLIK Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN UPAYA KEMENTERIAN ATR/BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah DUKUNG PENINGKATAN Gabriel Triwibawa PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL Belanja pemerintah melalui PBJ dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyiapkan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pemulihan Potensi kebangkitan ekonomi melalui APBN perlu didorong ekonomi nasional (PEN) di 2022 setelah dua tahun kebijakan pemerintah yang mengharuskan setiap berjibaku dengan pandemi Covid-19. Salah satu kementerian/lembaga mengalokasikan 40 persen dari langkah yang diambil adalah pengoptimalan penyerapan anggaran belanja barang dan jasa menggunakan produk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh setiap kementerian/ memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekurang- lembaga, tak terkecuali Kementerian Agraria dan Tata kurangnya 25 persen. Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Pak Menteri (Sofyan A. Djalil, red) juga berpesan kepada Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Partisipasi kita para Tata Usaha dan Pejabat PBJ, tolong disiapkan agar Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Gabriel Triwibawa, pemenuhan komponen dalam negeri 25 persen dan belanja menjelaskan belanja pemerintah melalui PBJ dapat 40 persen dari UMKM itu terpenuhi. Karena memang ketika meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyiapkan lapangan menggunakan produk UMKM, perekonomian rakyat menjadi kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. menggeliat, kita semakin survive dan kita bisa segera recovery,” Gabriel melanjutkan. “Belanja APBN lewat PBJ dapat memunculkan multiplier effect, dimana pelaku usaha barang dan jasa yang Selaras dengan pernyataan Gabriel, Kepala Biro Umum memanfaatkan APBN akan berkontribusi pada kegiatan dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN, Agustin perekonomian. Pelaku usaha bisa belanja membeli bahan I. Samosir, menyampaikan pemenuhan 25 persen TKDN dan barang, bisa membayar gaji karyawan, kemudian dan belanja 40 persen kepada UMKM merupakan sebuah gaji karyawan dibagi ke keluarga untuk belanja konsumsi. tantangan yang harus dijawab PPK dan Tata Usaha di Ini menunjukan bahwa benar APBN itu akan membuka seluruh satuan kerja. lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Gabriel saat membuka Langkah sederhana yang dilakukan Kementerian ATR/BPN acara Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang yakni menggunakan jasa UMKM dalam penyelenggaraan berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kantor kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian ATR/BPN, Selasa, (12/4/ 2022). tersebut. “Dan sekarang pemenuhan TKDN dan belanja UMKM sudah terasa dalam kegiatan kita. Kita selalu Lebih lanjut, Gabriel mengataka sebanyak 54 persen atau berusaha untuk mengukur sejauh mungkin untuk mandat kurang lebih Rp4,3 triliun dari total anggaran Kementerian TKDN kita terpenuhi termasuk porsi UMKM mencapai angka ATR/BPN akan diserap melalui PBJ. Oleh karena itu, 40 persen,” jelas Agustin. Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) dan Tata Usaha dari seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN di daerah yang Agustin menambahkan proses PBJ dari Kementerian mengelola belanja PBJ, harus memiliki strategi jitu guna ATR/BPN bergerak menuju arah yang positif. Hal itu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. ditunjukkan dengan sejumlah capaian diantaranya menjadi kementerian dengan transaksi tertinggi pada aplikasi “Kalau saja kinerja kita menyelenggarakan Bela Pengadaan bentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan 4,3 triliun (Rupiah) ini tidak baik, tentu Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); ditunjuk sebagai lembaga kehidupan ekonomi penyedia barang dan penyelenggara clearing house PBJ oleh LKPP; mendapat jasa juga tidak perform,” jelasnya. skor 91 dalam proses PBJ dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). 6 Newsletter Edisi 84 Juni 2022

REFORMASI BIROKRASI Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/BPN Masuk Kategori Top 51 Yulia Jaya Nirmawati Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik Dengan adanya kompetisi ini diharapkan pelayanan yang diberikan Kementerian ATR/BPN dapat lebih baik kualitasnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Pelayanan Publik Terbaik kategori Unit Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Pelayanan Publik. Mari terus tingkatkan berhasil melewati tahap evaluasi pelayanan kita agar lebih baik lagi ke dokumen dengan hasil memuaskan. depannya.” Dalam Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik “Selain itu, kami juga (P4) yang diselenggarakan oleh menyampaikan terima kasih atas Kementerian Pendayagunaan bimbingan dari para pimpinan Aparatur Negara dan Reformasi dan seluruh jajaran yang terlibat Birokrasi (PANRB), Kementerian dalam pengelolaan pengaduan. ATR/BPN masuk dalam kategori Karena bimbingan dan kolaborasi Top 51 Pengelola Pengaduan yang efektif dari para jajaran lah, Pelayanan Publik Terbaik Tahun maka kita berhasil masuk kategori 2022. Top 51 Pengelola Pengaduan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pelayanan Publik Terbaik untuk tahun Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya 2022,” ia menambahkan. Nirmawati, menjelakan penilaian berdasarkan pada data pelayanan aduan masyarakat per Juni Dikutip dari laman www.menpan.go.id, 2021 yang mencatat 680 aduan masuk pada kanal LAPOR!. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pencapaian tahun ini mengikuti hasil positif tahun 2020, saat PANRB, Diah Natalisa, mengatakan secara total terdapat itu Kementerian ATR/BPN berhasil masuk kategori Top 46. 434 proposal yang telah diperiksa dan dinilai dalam tahap evaluasi. Adapun rincian dari ke-51 peserta terbaik adalah “Kompetisi ini bermanfaat sekali. Dapat memacu instansi 6 instansi pemerintah dengan outstanding achievement, 30 pemerintah, termasuk Kementerian ATR/BPN dalam peserta instansi pemerintahan umum, dan 15 peserta Unit meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). publik. Kami di tingkat pusat juga telah mendorong seluruh Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan untuk ikut dalam Lebih lanjut, Diah menjelaskan 51 peserta terbaik kompetisi ini,” ungkapnya, Kamis, (12/5/2022). tersebut akan masuk ke dalam tahap evaluasi lanjutan. Penilaian lanjutan terhadap peserta meliputi presentasi, Menurut Yulia, Kementerian ATR/BPN berkomitmen terus wawancara, dan observasi lapangan jika dibutuhkan. Ia meningkatkan pengelolaan pengaduan demi memudahkan menambahkan, presentasi dan wawancara dilakukan dalam masyarakat dalam memecahkan permasalahan terkait waktu bersamaan di hadapan panel Tim Evaluasi yang pertanahan dan tata ruang. Hal tersebut dibuktikan dengan dilaksanakan mulai 23 Mei 2022. peningkatan yang telah dialami dan program-program kerja yang terus dikembangkan. Ia juga mengapresiasi prestasi “Dengan adanya kompetisi ini diharapkan pelayanan yang Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Timur. diberikan Kementerian ATR/BPN dapat lebih baik kualitasnya. Sejalan dengan peningkatan kualitas, maka kebutuhan “Selamat bagi Kantah Kota Administrasi Jakarta Timur masyarakat terkait pertanahan dan tata ruang pun diharap yang juga ditetapkan menjadi Top 51 Pengelola Pengaduan bisa lebih terakomodasi dengan baik,” pungkasnya. 7 Newsletter Edisi 84 Juni 2022

GTRA Wadah Percepatan Reforma Agraria dari Hulu ke Hilir Pelaksanaan Reforma Agraria mencakup: 1 2 Penataan aset yang meliputi Penyediaan Penataan akses yang meliputi sumber Tanah Objek Reforma Agraria Pemberdayaan masyarakat pemerima TORA (TORA), yaitu: dan peningkatan produktivitas tanah Legalisasi Aset yang terdiri dari pendaftaranl tanah dan transmigrasi Redistribusi Tanah yang terdiri eks-HGU dan tanah terlantar serta pelepasan kawasan hutan Untuk memudahkan pelaksanaan Reforma Agraria telah terbentuk kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga di pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan adanya Gugus Tugas Reforma Agraria di setiap tingkatan wilayah akan mempermudah koordinasi, eksekusi serta penyelesaian setiap hambatan yang ditemui. Selain itu, dengan dibentuknya GTRA diharapkan dapat mewujudkan dan mengoperasionalkan kelembagaan payung penopang Program Reforma Agraria agar secara efektif mampu mendorong percepatan pencapaian target-target nasional, baik yang terkait dengan penataan aset dan penataan akses Ayo kita bersinergi dan berkomitmen kuat bersama untuk berkontribusi demi mewujudkan cita-cita reforma agraria