F---atr-bpn_newsletter_2021-agustus

Edisi 74 Agustus 2021 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Kepastian Hak Atas Tanah, Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Sukseskan Republik Indonesia tengah Pembangunan serius menjadikan pembangunan Infrastruktur infrastruktur sebagai prioritas tertinggi. Sehingga, banyaknya pembangunan sedang dikerjakan pemerintah mulai dari jalan tol, bandara, jalan akses, dan lainnya. Pembangunan infrastruktur tersebut bukan semata pembangunan fisik, melainkan juga berperan sebagai pendorong gerak ekonomi serta meningkatkan investasi di Indonesia. Oleh karena itu sebagai salah satu instansi pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut serta dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur dan investasi dengan cara memperbaiki regulasi yang menyangkut pertanahan dan tata ruang. Selain itu, usaha untuk menciptakan kepastian hukum hak atas tanah juga terus dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN senantiasa memperbaiki layanan administrasi pertanahan untuk memudahkan masyarakat. Saat ini telah hadir layanan administrasi berbasis digital yakni Pengecekan Sertipikat, Informasi Zona Nilai Tanah, Hak Tanggungan Elektronik, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, klik untuk melihat Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; tayangan seputar Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal ATR/BPN Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky, Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

Berita Utama Kepastian Sofyan A. Djalil Hak Atas Tanah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Sukseskan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pembangunan Infrastruktur Kementerian ATR/BPN juga senantiasa memperbaiki layanan administrasi pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Itulah mengapa Kementerian ATR/BPN melakukan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sebagai salah satu terobosan melalui pembentukan penyusunan kurang lebih instansi pemerintah yang berperan dalam pertanahan 2000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta difokuskan dan tata ruang mengambil peran dalam jalannya kelancaran pada daerah yang memiliki potensi investasi yang tinggi. pembangunan dan investasi. Hal ini dipaparkan oleh Menurut Sofyan A. Djalil, akan diadakan penyusunan tata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil pada acara daring ruang yang sifatnya partisipatif. yang bertajuk Global Infrastructure Investment Forum 2021, Nantinya, mulai dari akademisi, pihak profesional Rabu, 28 Juli 2021. hingga masyarakat akan bersama dengan pemerintah Sofyan A. Djalil mengatakan, Pemerintah RI memiliki daerah bersinergi menyusun rencana tata ruang dan sumber daya yang begitu besar bagi pembangunan. diharapkan kualitas tata ruang menjadi lebih baik. “Tata Namun, adanya Covid-19 membuat banyak sumber ruang harus lebih baik karena menyangkut masalah daya yang dialokasikan demi penanganan Covid-19. Ia ancaman lingkungan dan perubahan iklim sehingga berpendapat, dalam keadaan darurat ini, keselamatan akan memerlukan tata ruang yang lebih resilience,” warga negara menjadi prioritas utama. “PPKM yang sedang pungkasnya. berlangsung ini juga tengah menunjukkan perkembangan Memperbaiki Layanan yang signifikan, saya optimis pandemi ini segera berakhir,” Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN juga senantiasa jelasnya. memperbaiki layanan administrasi pertanahan. Saat ini Terkait pembangunan infrastruktur, banyak hal dilakukan sudah ada 4 layanan pertanahan berbasis digital yakni pemerintah, salah satunya adalah mengadakan pengadaan mulai dari Pengecekan Sertipikat, Informasi Zona Nilai tanah. Menurut Sofyan A. Djalil, sebelumnya masalah Tanah, Hak Tanggungan Elektronik, serta Surat Keterangan pengadaan selalu menjadi kendala dalam jalannya Pendaftaran Tanah. Seiring implementasi layanan pembangunan. Pemerintah berusaha mengatasi kendala pertanahan berbasis elektronik dilaksanakan di seluruh pembangunan. Melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang kantor pertanahan, jumlah antrian berkurang hingga 30%- Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mengatasi masalah 40%. perijinan investasi, pengelolaan infrastruktur bahkan hingga Satu hal yang tak kalah penting, yakni terkait penanganan ke sektor ekonomi dan bisnis. sengketa pertanahan. Sofyan A. Djalil berkata bahwa Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN mengambil pihaknya telah menyelesaikan kurang lebih 200 kasus peran untuk menyukseskan infrastruktur dan investasi sengketa pertanahan setiap tahunnya. “Kita perangi mafia dengan cara menyempurnakan regulasi yang menyangkut tanah dan selesaikan sengketa pertanahan karena mafia pertanahan dan tata ruang. “Ada investasi yang tidak bisa tanah ini timbul karena adanya ketidakpastian hukum dilakukan karena tata ruangnya belum ada, atau tata ruang dan ketidakjelasan bukti. Sehingga, mafia memanfaatkan dalam proses pembaharuan akan tetapi belum disahkan, kesempatan ini. Semua ini kita lakukan dalam rangka atau terkendala perundang-undangan di daerah. Tentu ini kepastian hukum yang dibutuhkan investor,” tutup Sofyan sangat menyangkut investasi,” jelasnya. A. Djalil. 2 Newsletter Edisi 74 Agustus 2021

Agenda ATR-BPN Kementerian ATR/BPN Terima Kementerian ATR/BPN Raih WTP Tiga BKN Awards Tahun 2021 Delapan Kali Berturut-turut Kementerian Agraria dan Tata Tunjukan konsistensi dalam Ruang/Badan Pertanahan berkomitmen mengelola keuangan Nasional (ATR/BPN) peroleh negara, Kementerian Agraria dan tiga BKN Awards tahun 2021. Tata Ruang/Badan Pertanahan Keberhasilan ini merupakan Nasional (ATR/BPN) kembali salah satu bentuk perbaikan raih opini WTP untuk ke dalam sistem kepegawaian delapan kali, Senin 12 Juli 2021. yang telah dilakukan guna menciptakan Aparatur Inspektur Jenderal Kementerian Kementerian ATR/BPN yang ATR/BPN Sunraizal mengatakan, Melayani, Profesional, dan Terpercaya. dalam mempertahankan predikat WTP setidaknya terdapat lima strategi Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/ di antaranya: BPN, Dalu Agung Darmawan mengatakan, Penghargaan 1. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para ini merupakan kerja keras setiap individu di Kementerian ATR/BPN, baik pejabat, pelaksana maupun PPNPN. “Jangan pengelola dan para pelaksana; berpuas diri. Adanya penghargaan ini memberikan tantangan 2. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk menjadi lebih baik lagi. Terutama dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di Kementerian ATR/BPN,” ujar (SPIP); Dalu Agung Darmawan, Jumat, 2 Juli 2021. 3. Penguatan perencanaan dan penganggaran; 4. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran; dan 5. Peningkatan kualitas laporan keuangan. Berkurban di Masa Pandemi Target Besar Kementerian ATR/BPN Dalam rangka perayaan Idul Adha 1442 Hijriah yang jatuh pada Melalui Rencana Strategis Selasa, 20 Juli 2022, Kementerian (Renstra) Tahun 2020-2024, Agraria dan Tata Ruang/Badan Kementerian Agraria dan Tata Pertanahan Nasional (ATR/ Ruang/Badan Pertanahan BPN) turut berkurban. Menteri Nasional (ATR/BPN) terus ATR/Kepala BPN berpesan, mengupayakan percepatan agar masyarakat memahami pendaftaran tanah di seluruh esensi dari berkurban yang Indonesia. “Target besar bukan hanya dilakukan saat Idul Kementerian ATR/BPN adalah Adha, melainkan setiap saat dalam ingin mendaftarkan seluruh tanah berbagai hal kepada orang-orang yang di seluruh Indonesia,” kata Menteri ATR/ membutuhkan, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, Senin, 19 Juli 2021. “Dalam arti yang jauh lebih luas, berkurban bukan sekedar memotong kambing dan sapi, tetapi mengorbankan Selain aspek pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga bagian dari yang kita cintai. Saya sendiri mencoba untuk konsisten melakukan penataan ruang karena ini merupakan memperkenalkan kurban produktif tahun ini dengan hal penting dalam rangka mendukung investasi. Untuk menyediakan anggaran untuk orang-orang yang sedang memudahkan masyarakat berinvestasi, Kementerian ATR/ kesulitan,” tutur Sofyan A. Djalil. BPN memiliki target menyusun 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dukung Penanganan Covid-19, Kementerian ATR/BPN Refocusing Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 Tahap IV. Refocusing tersebut seiring dengan kembali melonjaknya kasus Covid-19 di pertengahan tahun 2021, terutama yang disebabkan varian virus Corona berkode Delta. \"Refocusing dan realokasi anggaran ini dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM),\" Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Yulia Jaya Nirmawati dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Juli 2021. 3 Newsletter Edisi 74 Agustus 2021

Ditjen Penataan Agraria Andi Tenrisau GTRA Direktur Jenderal Penataan Agraria Berantas Sengketa Kementerian ATR/BPN dan Konflik Agraria GTRA memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi integrasi penataan aset maupun akses, serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun konflik, penanganan dan penyelesaian konflik serta 2018 tentang Reforma Agraria, Kementerian Agraria pelaksanaan redistribusi tanah. dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ “Tim GTRA juga aktif membuat penyelesaian konflik BPN) telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria agraria berdasarkan tipologi konflik dengan melibatkan (GTRA). Hal ini bermaksud agar dapat membantu Tim kementerian/lembaga dalam penyelesaian konflik agraria. Reforma Agraria Nasional menyelenggarakan kegiatan- Selain itu juga memperkenalkan konsep distribusi manfaat kegiatan Reforma Agraria. selain konsep redistribusi tanah,” kata Andi Tenrisau. Direktur Jenderal Penataan Agraria Andi Tenrisau mengungkapkan, GTRA dibentuk di GTRA Summit tingkat pusat, tingkat provinsi Kegiatan rapat koordinasi GTRA maupun tingkat kabupaten/kota sudah berjalan sejak 2019, dengan anggota yang berasal dipimpin oleh Wakil Menteri dari berbagai sektor. “Untuk ATR/Wakil Kepala BPN Surya GTRA Pusat diketuai oleh Menteri Tjandra selaku Koordinator ATR/Kepala BPN dan sebagai Pelaksana GTRA Nasional. pelaksana hariannya adalah Rapat tersebut diikuti oleh Dirjen Penataan Agraria gubernur, walikota/bupati, Kementerian ATR/BPN,” dinas-dinas terkait di ucap Andi Tenrisau. daerah, serta perwakilan Lebih lanjut, Andi kementerian, selaku Tenrisau menjelaskan pemangku tanggung GTRA memiliki fungsi jawab pelaksanaan untuk melakukan Reforma Agraria. koordinasi integrasi Nantinya, pada Oktober penataan aset maupun akses, 2021 ini akan dilaksanakan serta mengkoordinasikan dan GTRA Summit. memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria. “Kendala maupun hambatan dalam penyelesaian Andi Tenrisau menyebutkan bahwa kegiatan GTRA sengketa dan konflik agraria adalah komunikasi antar Summit merupakan inisiasi dari Kementerian ATR/ lembaga pemerintah. Melalui GTRA, penyelesaian konflik BPN. Hal ini guna menciptakan revitalisasi GTRA untuk agraria menjadi lebih mudah, karena tiap-tiap lembaga mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. berada dalam wadah yang sama,” ujar Andi Tenrisau. “GTRA Summit ini akan dilaksanakan di Kabupaten Dalam melaksanakan tugasnya, Tim GTRA aktif Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dipilihnya lokasi melaksanakan rapat koordinasi dengan para pemangku tersebut selaras dengan tema yang diangkat yakni kepentingan di daerah. Selain itu, juga melibatkan Civil ‘Paduserasi Implementasi UUCK: Harmonisasi Tata Ruang, Society Organization (CSO) dalam proses percepatan Reforma Agraria dan Perlindungan Masyarakat Adat, penyelesaian konflik agraria mulai dari inventarisasi Tradisional dan Lokal’. Isu krusial yang akan dibahas adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan tertinggal,” ujar Andi Tenrisau. 4 Newsletter Edisi 74 Agustus 2021

Reformasi Birokrasi Sofyan A. Djalil Pengelolaan SDM Meningkat, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Reformasi Birokrasi Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Meningkat Kerja sama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menyiapkan sumber daya manusia secara khusus tenaga kerja di bidang pertanahan dan tata ruang. Konsistensi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ agar unit kerja terkait dapat berkoordinasi dengan LKPP Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam terkait perbaikan yang perlu dilakukan. melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) tidak perlu Semua indikator yang dinilai perlu ditingkatkan tersebut diragukan. Ini dibuktikan dengan Nilai RB Kementerian merupakan hasil penilaian antara, yang nilainya diberikan ATR/BPN yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada oleh pihak ketiga. “Nilai antara ini perlu kita cermati dan 2020, Kementerian ATR/BPN mendapatkan penilaian mengerti bagaimana pemberian nilainya,” kata Menteri dari Kementerian PANRB dengan skor 75,01. ATR/Kepala BPN saat memberikan arahan penyampaian Apresiasi diberikan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. PMPRB Kementerian ATR/BPN Tahun 2021. Djalil atas pelaksanaan RB di Kementerian ATR/BPN. Penyampaian PMPRB ini diikuti oleh Wamen ATR/Waka Menurutnya, meningkatnya capaian yang lebih baik dari BPN Surya Tjandra, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; tahun-tahun sebelumnya, merupakan sebuah achievement Para Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; Para Staf Khusus untuk semua insan di Kementerian ATR/BPN. Menteri ATR/Kepala BPN; Para Pejabat Pimpinan Tinggi Selain mendapat penilaian Kementerian PANRB, Pratama; Tim Asesor RB Kementerian ATR/BPN serta Tim Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan Penilaian Pokja RB Kementerian ATR/BPN. Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian ini dilaksanakan oleh Tim RB Kementerian ATR/ Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPN melalui daring, Senin, 5 Juli 2021. Kementerian ATR/BPN Namun, meskipun capaiannya terus meningkat, Menteri ATR/Kepala BPN beranggapan masih ada ruang 2020 di Kementerian yang dapat ditingkatkan. Misalnya, peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 75,01 di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Pengelolaan SDM perlu diperhatikan secara serius 2019 karena ini menentukan peningkatan kualitas RB Kementerian ATR/BPN. Sama halnya dengan Kapasitas 72,32 Aparat Pengaturan Intern Pemerintah (APIP) dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 2018 (SPIP), yang memang perlu ditingkatkan,” kata Sofyan A.Djalil. 68,25 Selain itu, Penilaian Profesionalitas ASN Kementerian ATR/BPN juga mendapat sorotan. Ia mengatakan perlu 2017 peran dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) dalam meningkatkan profesionalisme aparatur 64,65 Kementerian ATR/BPN. Kemudian, terkait pengelolaan barang dan jasa, Menteri ATR/Kepala BPN meminta 5 Newsletter Edisi 74 Agustus 2021

ATR/BPN Inspiratif Layanan berkas pendaftaran tanahnya, dan mengunggahnya. Elektronik Alur perjalanan berkas yang sudah diverifikasi kantor Loketku, pertanahan dapat secara real time dipantau melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Mudahkan Masyarakat Ketika memiliki pertanyaan, masyarakat dapat langsung di Tengah Pandemi bertanya melalui menu tanya berkas. Dengan fitur ini pemohon tidak perlu datang berulang kali ke kantor Layanan pertanahan Loketku dapat diakses pertanahan. Masyarakat bahkan dapat rating dan ulasan dari mana saja dengan menggunakan gawai terhadap responsif layanan yang diberikan oleh setiap yang telah terkoneksi ke internet. kantor pertanahan. Mengenai jenis layanan yang dapat dilayani melalui layanan elektronik Loketku, dapat disesuaikan dengan kesiapan masing-masing kantor pertanahan. “Layanan go- online ini dapat dikonfigurasi oleh masing-masing admin di kantor pertanahan serta disesuaikan dengan kesiapan kantor pertanahan,” jelas Virgo secara daring, Senin, 19 Juli 2021. Jumlah layanan yang bisa dilakukan fleksibel. Namun, ada beberapa jenis layanan yang sifatnya wajib ada seperti Pendaftaran Tanah Pertama Kali Atas Nama Perorangan. Selain bermanfaat bagi masyarakat, layanan ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemohon Instansi Pemerintah. Untuk menggunakan layanan ini, supervisor atau operator instansi pemerintah harus terlebih dahulu memiliki akun supervisor atau operator pada klik website mitra.atrbpn.go.id. klik untuk login ke Loketku Tak usah bingung saat punya sertipikat tanah yang Permohonan layanan elektronik Loketku dapat perlu didaftarkan segera ke Kementerian Agraria dilakukan melalui tautan klik loketku.atrbpn.go.id, dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/ dengan mengikuti arahan berikut: BPN di saat Pandemi Covid-19. Layanan Loketku bisa jadi solusi. Selain dapat memudahkan masyarakat, dengan 1. Login/Masuk Loketku fitur layanan ini Kementerian ATR/BPN turut mendukung 2. Pemohon akan diminta untuk melengkapi beberapa arahan pemerintah untuk tidak menimbulkan kerumunan karena potensi penularan Covid-19. persyaratan, seperti: Kepala PUSDATIN Virgo Eresta Jaya mengatakan, a. Mengisi berkas pendaftaran layanan Loketku memiliki fitur antrian online sehingga b. Melengkapi unggahan dokumen persyaratan jumlah pelanggan yang akan datang langsung ke kantor c. Kemudian mengirim berkas pendaftaran tersebut pertanahan bisa dikontrol. Selain itu masyarakat juga 3. Menunggu proses validasi yang dilakukan secara online dapat memilih waktu sendiri. oleh kantor pertanahan Layanan pertanahan Loketku dapat diakses dari mana 4. Selanjutnya, pemohon akan mendapatkan notifikasi via saja dengan menggunakan gawai yang telah terkoneksi ke surat elektronik untuk memilih jadwal datang ke kantor internet. Layanan Loketku hadir sebagai wujud kontribusi pertanahan Kementerian ATR/BPN Melalui Pusat Data dan Informasi 5. Datang ke kantor pertanahan sesuai jadwal dengan wajib Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan membawa berkas asli yang akan diverifikasi oleh petugas (PUSDATIN) untuk memerangi penyebaran Covid-19. loket Fitur Layanan 6. Setelah terverifikasi, akan tercetak Surat Perintah Setor Untuk menggunakan layanan elektronik Loketku, (SPS) dan pemohon melakukan pembayaran maka berkas masyarakat dapat terlebih dahulu melengkapi berkas- akan diproses. 7. Apabila produk telah selesai akan diinformasikan kembali melalui aplikasi sentuh tanahku. 6 Newsletter Edisi 74 Agustus 2021

Kolom Agraria dan Tata Ruang Reforma Agraria Kunci Pemerataan Ekonomi Penataan aset yaitu menata kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hermawan Capaian Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hingga Pengembangan Kelembagaan Reforma Agraria Akhir 1 2019 4 Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018, Reforma Agraria menjadi fokus pemerintah untuk mengatasi Capaian 23 Redistribusi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah. Pendaftaran Tanah dari Dengan Reforma Agraria, pemanfaatan kepemilikan hak atas tanah Tanah/PTSL: Pelepasan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tujuan Kawasan Hutan: pemerataan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. 4.476.692 Ha 32.753 Ha Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan (114.79%) Kelembagaan Reforma Agraria Hermawan menjelaskan, Reforma Agraria terbagi dalam dua pilar, yakni Penataan Aset dan Penataan Sertipikat Tanah Redistribusi Tanah dari eks HGU, Akses. Adapun tujuan dari kedua pilar tersebut adalah agar Transmigrasi: Tanah Terlantar, dan TN Lainnya: terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. 795.458 Ha (198,86%) \"Penataan aset yaitu menata kembali penguasaan, kepemilikan, ±105.484 Ha (17,58%) penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Jika diperhatikan, kondisi ketimpangan kepemilikan tanah cukup tinggi,\" jelas Hermawan Suksesnya GTRA ini bukan hanya bergantung pada Kementerian saat diwawancarai oleh tim humas Kementerian ATR/BPN, Kamis, 5 ATR/BPN, tetapi juga sangat membutuhkan dukungan dan peran Agustus 2021. aktif dari Pemerintah Daerah setempat sehingga bisnis model Dalam hal penataan aset, yaitu legalisasi aset terdapat dua hal penataan akses yang diterapkan dapat memberikan manfaat bagi antara lain Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan masyarakat di daerahnya,\" tutur Hermawan. Redistribusi Tanah. Dari kedua program tersebut, diharapkan Hermawan juga mengatakan subjek Reforma Agraria terdapat masyarakat akan memiliki kepastian hukum, memperkecil potensi dalam tiga hal yakni perorangan, kelompok masyarakat dengan Hak terjadinya konflik, serta dapat mengakses sumber ekonomi. Kepemilikan Bersama, dan Badan Hukum. Redistribusi Tanah dalam \"PTSL adalah bagian upaya untuk mendorong rasio inklusi pelaksanaanya harus sesuai dengan Perpres 86 Tahun 2018 yang keuangan. Dengan harapan 70% masyarakat Indonesia bisa mana subjek Reforma Agraria harus diterapkan secara disiplin agar mengakses lembaga keuangan bank maupun non-bank. Sehingga tepat sasaran. semua dapat masuk dalam industri keuangan aktivitas-aktivitas \"Jika kita tidak disiplin maka tujuan Reforma Agraria tak akan ekonomi,\" ujarnya. tercapai. Berikanlah tanah obyek reforma agraria kepada orang yang Tantangan belum punya tanah, orang yang belum mempunyai pekerjaan, dan Tantangannya adalah bagaimana memastikan masyarakat penerima orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengelola tanah tersebut redistribusi tanah dapat memanfaatkan tanah tersebut secara sehingga tanah obyek reforma agraria tersebut dapat menjadi optimal sebagai modal ekonomi. Sehingga mereka memiliki modal ekonomi masyarakat yang dapat menciptakan kesempatan penghasilan dari pemanfaatan tanah sekaligus mencegah dan kerja dan memberikan penghasilan secara berkelanjutan bagi meminimalisir masyarakat menjual kembali tanahnya. Dengan mereka,\" ungkapnya. demikian kegiatan reforma agraria dapat menurunkan indeks gini Peran kelembagaan usaha koperasi dalam mendukung Reforma ratio. Agraria juga sangat dibutuhkan untuk menjadi kekuatan ekonomi Dengan banyaknya tantangan terutama dalam kegiatan penataan masyarakat di lokasi obyek reforma agraria. Untuk itu diperlukan aset seperti butuh kerja sama lintas sektor, keterbatasan anggaran adanya koordinasi dan kerja sama yang erat dengan kementerian dan Sumber Daya Manusia (SDM) maka Kementerian ATR/BPN terkait dan dinas Kabupaten/Kota setempat dalam memberikan berharap peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dapat pendampingan pembentukan dan penguatan Koperasi hingga mempercepat progres kegiatan penataan aset dan penataan akses. koperasi tersebut mampu mandiri dan menjalankan kegiatan \"GTRA ini berlapis ada di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat usahanya berdasarkan tata kelola yang baik. kabupaten sehingga membutuhkan koordinasi yang intensif. \"Jika dilihat kondisi di lapangan, terdapat keterbatasan SDM untuk melakukan pendampingan kepada koperasi. Saya pikir poin pentingnya adalah bagaimana meningkatkan kerja sama untuk menutupi kekurangan/hambatan tersebut,\" imbuhnya. 7 Newsletter Edisi 74 Agustus 2021

2 1 4 3 5 6 7 8 9 8 Newsletter Edisi 74 Agustus 2021