ATR BPN Edisi 72 Juni 2021

Edisi 72 Juni 2021 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial Kementerian ATR/BPN ementerian Agraria dan Tata Raih Gatra Ruang/Badan Pertanahan Innovation Nasional (ATR/BPN) Awards 2021 dianugerahi Gatra Innovation Awards 2021 dalam Kategori Layanan Kementerian dan Lembaga Negara untuk Inovasi Pelayanan Digital Bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan. Gatra Innovation Awards tahun ini mengusung tema \"Inovasi Nyata Membangkitkan Asa Masyarakat\" yang digelar secara daring pada Jumat (30 April 2021). Inovasi digital yang dilakukan Kementerian ATR/BPN mencakup terobosan kebijakan pada empat layanan pertanahan sejak kurun waktu 2019-2020. Layanan-layanan yang sudah diintegrasikan menjadi layanan digital adalah hak tanggungan elektronik, surat keterangan pendaftaran tanah, pengecekan sertipikat tanah, dan informasi zona wilayah tanah. Pada tahun 2021, Kementerian ATR/ BPN juga akan memberlakukan sertipikat elektronik untuk kepemilikan tanah. Sehingga, nantinya data dan fisik pertanahan akan secara menyeluruh terintegrasi secara digital. Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, mengatakan bahwa pihaknya tengah berbenah dalam rangka melakukan transformasi digital untuk memodernisasi pelayanan. Ada 126 juta bidang tanah di Indonesia, dan karenanya, tidak mungkin jika kementerian tersebut hanya melakukan pelayanan secara konvensional. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, klik untuk melihat Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; tayangan seputar Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal ATR/BPN Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky, Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

Berita Utama Kementerian ATR/BPN Raih Gatra Innovation Awards 2021 Insan ATR/BPN di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama untuk memajukan Kementerian ATR/BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan “Setiap ada transaksi akan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih ada notifikasi ke penghargaan Inovasi Pelayanan Digital Bidang pemilik, tidak akan ada Agraria, Tata Ruang, dan Pertanahan pada pemalsuan,” tambahnya. Gatra Innovation Awards 2021 yang berlangsung secara daring, Jumat (30 April 2021). Kementerian ATR/BPN Untuk implementasi sertipikat elektronik, Himawan Arief meraih penghargaan atas terobosan kebijakannya dalam Sugoto menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN menerapkan layanan pertanahan digital berstandar dunia. akan menerapkan secara bertahap mulai tahun 2021. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/ Implementasi dimulai dari beberapa kantor pertanahan BPN, Himawan Arief Sugoto mengucapkan terima kasih atas dengan pilot project instansi pemerintahan terlebih dahulu. apresiasi yang diberikan dalam Gatra Innovation Awards Hingga akhirnya, semua pihak akan beralih ke layanan 2021. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN memang terus sertipikat elektronik. berinovasi dalam rangka modernisasai pelayanan pertanahan melalui transformasi digital. Apresiasi GATRA \"Kita tahu bahwa bidang tanah Indonesia sangat banyak, Pada kesempatan yang sama Himawan Arief Sugoto juga lebih dari 126 juta bidang tanah dan tak mungkin kita terus- memberikan apresiasi kepada Gatra sebagai salah satu media terusan melayani secara konvensional. Maka, kita harus mulai massa yang aktif memberikan informasi kepada masyarakat. melakukan migrasi sistem pelayanan yang berbasis digital,” “Semoga Gatra terus menjadi media yang unggul dan tegasnya. memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tak lupa kami dari Kementerian ATR/BPN akan terus memperbaiki kinerja pelayanan kami kepada masyarakat,” tuturnya. 4 Layanan Digital Direktur Utama Gatra Media Group, Hendri Firzani Kementerian ATR/BPN telah menerapkan 4 layanan mengapresiasi 10 lembaga, kementerian, hingga badan pertanahan digital. Mulai dari Pengecekan Sertipikat, Hak usaha yang mendapat penghargaan di Gatra Innovation Tanggungan Elektronik, Zona Nilai Tanah, hingga Surat Awards 2021, termasuk Kementerian ATR/BPN. Menurut Keterangan Pendaftaran Tanah. Menurut Sekjen Kementerian Hendri Firzani, inovasi senantiasa menjadi harapan untuk ATR/BPN, saat ini pihaknya tengah melakukan percepatan bertumbuh dan menyelesaikan persoalan. pengumpulan data. Di dunia yang sangat dinamis dan kompetitif ini, semua Nantinya, seluruh data bidang tanah akan terkumpul dalam aspek harus terus mengembangkan cara baru, nilai baru, pangkalan data dan menjadi big data pertanahan terbesar di dan tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton. “Itulah Indonesia. Adanya big data akan memudahkan Kementerian kami mencatat inovasi dan terobosan yang dilakukan ATR/BPN dalam melayani masyarakat dengan baik, cepat, lembaga, kementerian, dan badan agar inovasi ini tak efisien, transparan, dan aman. hanya berdampak pada para pegiat. Namun, juga mampu Masih dalam sambutannya, Himawan Arief Sugoto membangkitkan optimisme masyarakat untuk tetap mengatakan bahwa layanan digital pertanahan akan produktif di saat pandemi,” ujarnya. terus berjalan, seperti validasi data dan alih data media Masih dalam sambutannya, Hendri Firzani berkata bahwa konvensional ke digital. Ia menambahkan, bahwa pihaknya catatan para inovator inilah yang berusaha diwujudkan sudah akan meluncurkan sertipikat tanah elektronik yang Gatra dalam Gatra Innovation Awards 2021. “Kami berharap nantinya akan sangat aman. apresiasi ini tak hanya memotivasi Bapak Ibu sekalian. Tidak akan ada lagi dokumen yang dipalsukan karena seluruh Namun, juga memberi inspirasi kepada insan bangsa lainnya data dan rekam jejak data masuk ke dalam pangkalan data. untuk turut berinovasi dan berkontribusi demi bangsa dan negara,” tutupnya. 2 Newsletter Edisi 72 Juni 2021

Agenda ATR-BPN Kementerian ATR/BPN Penyerahan Sertipikat HPL Sosialisasikan Kebijakan Kampung Akuarium, Babak Penataan Ruang Baru Penyelesian Tanah di DKI Jakarta Pemerintah secara resmi telah menerbitkan aturan turunan dan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang terdiri dari 45 (GTRA) Provinsi DKI Jakarta menggelar Rapat Koordinasi Peraturan Pemerintah (PP) dan empat (Rakor) Terbatas pada Selasa Peraturan Presiden (Perpres). Salah (04 Mei 2021) di Ruang satunya adalah PP Nomor 21 Tahun Serbaguna Managam Manurung, 2021 tentang Penyelenggaraan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Penataan Ruang. Untuk Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta. menyebarluaskan informasi Dalam Rakor, juga dilaksanakan serta menyamakan persepsi penyerahan sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Kampung antar pemangku kepentingan, Akuarium Kota Jakarta Utara oleh Wakil Menteri Agraria dan Kementerian Agraria dan Tata Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/Waka BPN) sekaligus selaku Koordinator Pelaksana GTRA (ATR/BPN) menyelenggarakan Nasional, Surya Tjandra kepada Gubernur DKI Jakarta yang juga selaku Ketua Tim GTRA Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan. sosialisasi kebijakan tersebut di Hotel Penyerahan Sertipikat HPL Kampung Akuarium membuka Fairmont, Jakarta, Senin (03 Mei 2021). babak baru dalam penyelesaian masalah tanah di DKI Jakarta. Kementerian ATR/BPN Kementerian ATR/ Laksanakan Rakornis BPN Laksanakan Menuju GTRA Rakor Pusat dan Summit 2021 Daerah Usai Idul Fitri 1442 H Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Hari pertama kerja usai Idul Nasional (ATR/BPN) melalui Fitri 1442 H, Kementerian Gugus Tugas Reforma Agraria Agraria dan Tata Ruang/Badan (GTRA) melaksanakan Rapat Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kerja Teknis (Rakernis) GTRA Pusat, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah, di Hotel Grandkemang, Jakarta, Senin baik melalui pertemuan daring serta tatap muka di Aula (10 Mei 2021). Dalam Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (17 Mei 2021). rapat ini, dibahas salah satu isu menuju GTRA Summit Dalam amanatnya, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil 2021 #RoadToWakatobi2021, yaitu mengenai Penataan mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Aset terkait Izin Usaha (IU) Pertambangan dan Izin Usaha ATR/BPN bekerja lebih baik kepada masyarakat, terutama (IU) Perkebunan, yang rencananya akan berlangsung pada terkait Program Strategis Nasional (PSN). September 2021 dan bertempat di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kunjungan Kerja untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Jumat (28 Mei 2021), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Surya Tjandra meninjau beberapa titik yang menjadi kawasan likuifaksi dan lokasi hunian tetap (huntap) bagi korban gempa tahun 2018. Di antaranya, Kawasan Zona Terlarang atau Zona Rawan Bencana 4 Likuifaksi yang berada di Kelurahan Petobo, Kelurahan Balaroa, Desa Sibalaya, dan Desa Jono Oge. Kemudian, Lokasi Huntap IV atau Duyu yang memiliki luas 36,3 Ha, Huntap Tondo l atau Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi yang memiliki luas 45 Ha, dan Tondo lII atau Huntap Talise yang memiliki luas 46,8 Ha. 3 Newsletter Edisi 72 Juni 2021

Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan R.B. Agus Widjayanto Kementerian ATR/BPN: Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Waspada Modus Kejahatan (PSKP) Mafia Tanah! Mafia tanah juga menggunakan jasa preman untuk menguasai objek tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Kasus tersebut menimbulkan kerugian materiil sebesar Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Rp40,5 M. Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Guna mengatasi hal tersebut, Kementerian ATR/BPN telah Pertanahan (PSKP) memberikan peringatan serta bekerja sama dan bersinergi dengan Kepolisian Republik edukasi kepada masyarakat mengenai praktik mafia tanah Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. \"Kami yang mengalihkan hak atas tanah atau bangunan dari pemilik bergerak dalam melakukan penanganan kejahatan pertanahan asli. berdasarkan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing Direktur Jenderal (Dirjen) PSKP, R.B. Agus Widjayanto instansi. Caranya, dengan mengumpulkan informasi yang mengatakan praktik-praktik mafia tanah sudah menggurita. bersumber dari pengaduan masyarakat pada Kementerian, \"Banyak pihak terlibat, mulai dari hulu hingga ke hilir. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Kejaksaan Agung Mereka bekerja sama dengan oknum, menggugat tanah Republik Indonesia tentang adanya kejahatan pertanahan,\" atau bangunan yang punya sertipikat dengan semacam ungkapnya. kesepakatan di antara mereka untuk mendapatkan bagian dari Pengaduan tanah yang disengketakan,’’ ujar R.B. Agus Widjayanto dalam Lebih lanjut, R.B Agus Widjayanto menuturkan, dalam Diskusi Pertanahan dengan Kompas, Selasa (04 Mei 2021). penanganan pengaduan masalah pertanahan dilakukan sesuai R.B. Agus Widjayanto juga mengatakan bahwa praktik mafia kewenangan, baik itu di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah tanah lainnya ialah memprovokasi segelintir masyarakat untuk BPN Provinsi, ataupun di Kementerian ATR/BPN. Namun, menggarap atau mengokupasi tanah-tanah yang kosong apabila menjadi perhatian publik dan menjadi permasalahan atau sedang dimanfaatkan. “Mafia tanah bakal mengklaim nasional dan daerah tidak dapat menangani, akan dilaporkan bahwa segelintir orang tersebut sudah menduduki tanah dan dan ditangani oleh Kementerian ATR/BPN. menggarap tanah tersebut dalam jangka waktu yang lama. \"Semua proses penanganan selalu melalui satu proses Bahkan, mengubah atau menggeser dan menghilangkan penelitian dan pengkajian. Apabila kami lihat dari penelitian patok tanda batas tanah,” katanya. dan pengkajian tersebut, ternyata pengaduan atau yang \"Selain itu, mafia tanah juga menggunakan jasa preman dituntut itu tidak punya dasar, tentu harus kami tolak atau ini untuk menguasai objek tanah. Dengan cara, memagarnya, menyangkut masalah sosial harus kami mediasi,\" tuturnya. lalu menggemboknya, dan mendirikan suatu bangunan di Layanan pengaduan kejahatan pertanahan tak ubahnya atasnya. Ada juga yang melakukan gugatan tiada akhir, pengaduan kasus pertanahan. Adapun pengaduan yang hingga menimbulkan banyaknya putusan pengadilan yang disampaikan harus memenuhi persyaratan seperti diatur telah berkekuatan hukum tetap dengan isi putusan yang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala bertentangan satu sama lain. Akibatnya, putusan tersebut Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang tidak dapat dieksekusi,\" tambah R.B. Agus Widjayanto. Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dirjen PSKP menuturkan mafia tanah marak terjadi “Bagi masyarakat yang ingin mengadukan segala tindak kasus belakangan ini. Salah satunya, kasus memberikan keterangan pertanahan, harus memenuhi persyaratan yang ada, seperti palsu, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam identitas atau legalitas pengadu, fotokopi data pendukung, atau akta otentik, pencurian, pemalsuan dan penipuan sehingga bukti penguasaan atau kepemilikan tanah pengadu, fotokopi terbit peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 464/Melawai, data pendukung lainnya atas tanah objek sengketa atau konflik, seluas 794 m2, atas nama Suhardiman menjadi atas nama dan memberikan uraian singkat kronologis kasus,\" tutupnya. Scot DDL terletak di Kelurahan Melawai, Jakarta Selatan. 4 Newsletter Edisi 72 Juni 2021

Reformasi Birokrasi Capai Zona Integritas Melalui Peningkatan Kualitas Layanan Publik Sebagai kantor yang melayani publik di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota juga sudah menerapkan ZI dalam kegiatan pelayanannya. Zona Integritas (ZI) merupakan suatu Sementara itu, dari aspek pengukuran predikat yang diberikan kepada kinerja telah tercantum dalam kementerian/lembaga yang rencana strategis (Renstra) masing- pimpinan dan jajarannya mempunyai masing satker. \"Untuk indikator komitmen untuk mewujudkan kinerja berupa persentase Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ integritas pelayanan publik Wilayah Birokrasi Bersih digunakan untuk mengukur Melayani (WBBM). Komitmen keberhasilan pembangunan ZI,\" diwujudkan melalui Reformasi ujar Sesitjen. Birokrasi, khususnya dalam POS-BPN Kota Bogor hal pencegahan korupsi dan Sebagai salah satu peningkatan kualitas pelayanan kantor pertanahan yang publik. mempersiapkan diri Sebagai kantor yang melayani melaksanakan Zona Integritas, publik di bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Bogor Kantor Pertanahan (Kantah) terus berupaya memberikan Kabupaten/Kota juga pelayanan publik yang sudah menerapkan ZI dalam kegiatan pelayanannya. Berdasarkan data Inspektorat Jenderal (Itjen) berkualitas. Inovasi dan terobosan yang dilakukan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Pertanahan Kota Bogor, antara lain dengan memberikan Nasional (ATR/BPN), saat ini terdapat satu kantor layanan online POS-BPN (Pertanahan Online Services- pertanahan yang memiliki predikat WBBM, yakni Kantah BPN) Kota Bogor. Kota Surabaya I dan terdapat 21 Kantah yang berstatus “Apalagi di masa pandemi Covid-19, masyarakat WBK. tidak perlu lagi datang ke Kantor Pertanahan Kota Menurut Sekretaris Itjen (Sesitjen), Sri Puspita Dewi, ZI Bogor. Hanya dengan melalui aplikasi POS-BPN Kota merupakan miniatur dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Bogor, masyarakat dapat mengakses lima pelayanan Kementerian ATR/BPN yang dibangun oleh enam online pertanahan dengan cepat, seperti pendaftaran komponen area perubahan. \"Salah satunya adalah area permohonan, layanan persuratan, layanan pengaduan peningkatan kualitas pelayanan publik,\" kata Sri Puspita elektronik (SIMPANAH), layanan antar jemput, dan Dewi, Senin (26 April 2021). info produk,\" jelas Erry Juliani Pasoreh, Kepala Kantor Sesitjen mengungkapkan bahwa pembangunan ZI di Pertanahan Kota Bogor. Kementerian ATR/BPN sebenarnya sudah tersemat dalam Digitalisasi, peningkatan kualitas layanan, inovasi, serta masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau komitmen guna menggapai Zona Integritas merupakan DIPA. Selain itu, dari aspek sumber daya manusia telah langkah-langkah untuk mewujudkan pelayanan dilakukan pelatihan e-learning ZI bagi seluruh kepala pertanahan maju dan modern serta berstandar dunia. Hal satuan kerja (satker) dan jajaran. tersebut sejalan dengan Rencana Strategis dan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN. 5 Newsletter Edisi 72 Juni 2021

Kolom Agraria dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Pastikan Pengadaan Tanah Tol Yogyakarta- Solo Tidak Terkendala  Arie Yuriwin, S.H., M.Si Total pembebasan lahan untuk proyek Tol Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Yogyakarta-Solo yakni 13.522 bidang tanah. Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan dengan lancar sesuai dengan ketentuan, mulai dari Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan pengukuran, identifikasi, verifikasi, hingga penilaian. “Itu pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Tol sudah sesuai ketentuan. Kalau di D.I.Y. semua penyerahan Yogyakarta-Solo tidak terkendala. Pembayaran ganti rugi hasilnya juga sudah selesai. Kalau misalnya 2021-2022 pengadaan tanah tersebut, khususnya pada seksi I dari sudah dianggarkan, diharapkan tahun 2023 sudah selesai Kartasura-Purwomartani juga sudah berjalan. Tenaga Ahli pembayaran untuk 3 seksi. Kalau sekarang kan baru seksi I Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie yang baru terbangun, Kertasura-Purwomartani,” tuturnya. Yuriwin mengatakan bahwa hingga saat ini, pembayaran Sementara itu, Kepala Kanwil BPN D.I. Yogyakarta, pengadaan tanah proyek tersebut mencapai 1.003 bidang Suhendro menyampaikan bahwa proses pembayaran tanah senilai Rp1,15 triliun. pengadaan tanah di wilayahnya dilakukan secara bertahap. “Dari sisi BPN progresnya bagus, tidak ada kendala. Dana Ia berharap, masyarakat yang sudah dan akan menerima yang sudah dikeluarkan Rp1,15 triliun. Seksi I ini diharapkan uang pembebasan lahannya bisa menjadi lebih bijaksana, sudah bisa terfasilitasi untuk penyelesaian pembayarannya, misalnya dengan mendahulukan kepentingan-kepentingan karena kalau kita lihat untuk luas tanahnya ada 6.791 prioritas. Selain itu, masyarakat diharapkan turut andil bidang yang rencana penganggarannya dibutuhkan Rp5,7 dalam setiap proses pengadaan tanah proyek tersebut. triliun,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/ “Masyarakat agar menerima imbauan dari Presiden, BPN, Jumat (07/05/2021). Menteri, bahwa uang itu nanti akan dipergunakan untuk Arie Yuriwin memaparkan, proyek Tol Yogyakarta-Solo membeli tanah lagi, untuk usaha, untuk kepentingan terbagi atas tiga seksi, antara lain Seksi I dari Kartasura- prioritas lainnya. Masyarakat dalam tahapan berikutnya Purwomartani sebanyak 6.791 bidang tanah, Seksi II agar lebih banyak melakukan koreksi hak-hak yang Purwomartani Sleman- Junction Sleman sebanyak 1.479 memang menjadi milik mereka. Jangan sampai ada yang tidak terbayarkan. Ini yang kita selalu komunikasikan baik bidang tanah, dan Seksi III Junction Sleman-Purworejo ke camat, lurah atau pejabat yang lainnya. Jangan sampai Jawa Tengah sebanyak 5.252 bidang tanah. terjadi hal-hal yang terlewatkan atau ada yang tidak baik Sehingga total pembebasan lahan yakni 13.522 untuk dilakukan,” terang Suhendro. bidang tanah. Sebagai informasi, trase Jalan Tol Yogyakarta-Solo nantinya Namun demikian, tahapan akan melintasi dua provinsi, yakni trase yang terletak di pelaksanaan pengadaan tanah D.I.Y. sepanjang 60,93 kilometer dan trase yang terletak yang dilakukan Kantor di Jawa Tengah sepanjang 35,64 kilometer. Jalan tol ini Wilayah (Kanwil) ditargetkan akan dioperasikan secara bertahap pada tahun BPN Provinsi D.I. 2023 dan akan beroperasi penuh pada tahun 2024. Adapun Yogyakarta dan total dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pengadaan Jawa Tengah tanah mencapai Rp17 triliun. berjalan 6 Newsletter Edisi 72 Juni 2021

ATR/BPN Inspiratif Aparatur Desa Sukseskan PTSL Banyak hal yang dapat dipelajari dari hasil perbaikan pendaftaran tanah 4 tahun terakhir. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Windayana, pengumpulan data fisik dan data Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui yuridis dilakukan oleh 1 (satu) tim untuk Pusat Pengembangan Sumber Daya setiap desa/kelurahan lokasi objek PTSL. Manusia (PPSDM) menggelar webinar dengan topik “Peran Aparatur Desa Untuk kegiatan pengumpulan data dalam Menyukseskan Pendaftaran yuridis, harus dikoordinasikan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)” dengan pemerintah desa/kelurahan. pada Kamis (27 Mei 2021). Acara ini Kemudian, data dikumpulkan secara mengundang beberapa narasumber, kolektif pada suatu tempat yang yakni Direktur Jenderal Penetapan telah ditetapkan di masing-masing Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus desa/kelurahan. Windayana dan Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan yuridis. Partisipasi Masyarakat Pertanahan dan Ruang, Dony Erwan. Hal senada dipaparkan oleh Dony Suyus Windayana menjelaskan, capaian Erwan. Ia menjelaskan bahwa PTSL pendaftaran tanah terus meningkat setiap Partisipasi Masyarakat (PTSL PM) akan tahunnya. Pada tahun 2016—2020, tercapai melibatkan peran serta masyarakat. Dalam pendaftaran tanah sebesar 26% atau 34 juta bidang. hal ini, Puldatan (Pengumpul Data Pertanahan) Pada tahun 2021, pihak Kementerian ATR/BPN melakukan untuk melakukan pengumpulan data fisik dan data perbaikan-perbaikan berdasarkan kinerja 4 tahun terakhir, mulai dari perbaikan aturan dan cara kerja hingga kualitas “Keterlibatan masyarakat pada PTSL PM membuat sumber daya manusia (SDM). masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya tenure “Banyak hal yang dapat dipelajari dari hasil perbaikan security atau jaminan kepemilikan,” tuturnya. pendaftaran tanah 4 tahun terakhir. Peran serta aparatur desa menjadi salah satu tonggak penyelesaian pendaftaran tanah Menurut Dony Erwan, peran pemerintah desa, seperti di Indonesia,” tutur Suyus Windayana. camat, lurah/kepala desa dalam PTSL, yakni melakkukan Menurut Suyus Windayana, pihaknya juga mempunyai strategi koordinasi dengan masyarakat secara aktif dan membantu baru terkait PTSL, yakni ingin menggabungkan Indonesia dalam penyediaan data yang diperlukan untuk kelengkapan dengan metode Mendekat, Merapat, dan Menyeluruh. Ia pemberkasan. Pemerintah desa juga menjadi penghubung menjelaskan bahwa pendekatan ini dimulai dari pendaftaran antara aparat BPN dengan masyarakat, serta berperan tanah di suatu desa, kemudian mendekat ke desa sebelahnya, langsung dalam menjadi Panitia Ajudikasi/Puldatan. lalu mulai masuk ranah kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan diharapkan akan menyeluruh di seluruh Indonesia. “PTSL memang sudah ada sejak tahun 2017. Namun, kolaborasi “Itulah mengapa aparatur desa harus dibekali dengan sarana, tetap harus dilaksanakan supaya setiap tahun selalu ada seperti pengetahuan apa saja yang harus disiapkan untuk perbaikan pada proses PTSL ini,” tambahnya. mendapatkan legalitas sertipikat tanah,” pungkasnya. Lebih lanjut, Dony Erwan berharap bahwa hasil dari PTSL PM Berdasarkan amanat Pasal 18 Permen ATR/BPN Nomor 6 ini dapat dijadikan sebagai penetapan batas indikatif desa dan Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, atau RT dalam pembuatan peta tematik desa. Ia menjelaskan diharapkan adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat bahwa jika data desa sudah lengkap maka akan terbentuk dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PTSL. Menurut Suyus batas desa secara otomatis dan diharapkan batas indikatif ini didefinitifkan oleh pemerintah daerah. “Kami berharap jika batas indikatif desa ini menjadi batas definitif desa oleh PTSL PM,” tutup Dony Erwan. 7 Newsletter Edisi 72 Juni 2021

CEGAH NARKOBA DARI KELUARGA UPAYA PALING EFEKTIF MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA SEJAK DINI ADALAH PENDIDIKAN KELUARGA KASIH SAYANG, RASA AMAN, BIMBINGAN DAN PERHATIAN PENDIDIKAN AGAMA MEMBERIKAN KEBEBASAN DAN AKHLAK DENGAN PENGAWASAN AKTIF DAN BIJAKSANA SELALU ADA KETIKA DIBUTUHKAN DORONGAN SEMANGAT MENGETAHUI UNTUK MENCAPAI KEBUTUHAN PRESTASI ANAK-ANAK NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN BERBAHAYA NARKOBA (NARKOBA) YANG DISALAHGUNAKAN DAPAT BERBAHAYA! MENIMBULKAN BERBAGAI AKIBAT BERBAHAYA BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG BAHAYA LANGSUNG KEJIWAAN: Menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat, bunuh diri, tindak kejahatan TUBUH: Gangguan jantung, otak, kulit, tulang pembuluh darah, paru paru, sistem saraf dan pencernaan dll BAHAYA TIDAK LANGSUNG Keluar banyak uang untuk perawatan dan penyembuhan,dikucilkan masyarakat, keluarga menanggung malu, hilangnya kesempatan studi, tidak dipercaya, penjara, berlawanan dengan ajaran agama.