Newsletter ATR-BPN Edisi 77 November 2021

Edisi 77 November 2021 www.atrbpn.go.id kementerian.atrbpn @atr_bpn KementerianATRBPN Kementerian ATRBPN Editorial SobATR/BPN yang budiman, saat PERCEPAT RAPERPRES ini Kementerian Agraria dan BADAN BANK TANAH Tata Ruang/Badan Pertanahan DEMI KEMAKMURAN Nasional (ATR/BPN) tengah RAKYAT mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Raperpres tersebut dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, sebagai turunan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Salah satu tugas Negara adalah menjamin ketertiban serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warganya. Bank Tanah akan mendukung pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta Reforma Agraria. Pada Rubrik Reformasi Birokrasi edisi kali ini, membahas komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberantas kasus-kasus praktik mafia tanah. Sebanyak 125 pegawai Kementerian ATR/BPN terlibat dalam praktik mafia tanah dan telah dijatuhkan sanksi, mulai dari hukuman ringan sampai diberhentikan dari jabatannya. Berkaca banyaknya modus praktik mafia tanah, Kementerian ATR/BPN mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah termakan isu atas beredarnya pesan bahwa Akta Jual Beli (AJB) hanya berlaku 5 tahun sejak 2021, jika tidak tanah tersebut akan menjadi milik negara. Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati menegaskan bahwa info tersebut TIDAK BENAR. Pelindung: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Penanggung Jawab: Himawan Arief Sugoto, klik untuk melihat Redaktur: Yulia Jaya Nirmawati, S.E., S.H., M.M.; Indra Gunawan, S.T., Penyunting/Editor: Rizki Agung Nugroho, S.Hum., M.Sc.; tayangan seputar Risdianto Prabowo Samodro, S.IP., Desain Grafis: Nur Adhani, S.Sos.; Nanda Iffa Chaerunnisa, A. Md., Fotografer: Rinaldi, S.E.; Ahmad Zamroni‘Aziz, S.Kom.I., Sekretariat: Riki Savitri, S.P.; Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum.; Hesty Febriarty, S.H.; Farizal ATR/BPN Caturhutomo, S.H., M.Kn.; Reni Medaniarty, S.E.; Widya Nuryana, S.P., M.Si.; Nervillia Puspa Nagari, S.H.; Triana Aninda, S.IKom.; Nabilah, S.I.Kom.; Dhimas Prabu Anggoro, S.H.; Rini Nur Rizky, Alamat Redaksi: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, (021) 7393939, 7228901, www.atrbpn.go.id

Berita Utama Sofyan A. Djalil PERCEPAT RAPERPRES Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BADAN BANK TANAH Kepala Badan Pertanahan Nasional DEMI KEMAKMURAN RAKYAT (Menteri ATR/Kepala BPN) Pembentukan Badan Bank Tanah merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kelembagaan pertanahan di Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Percepatan Raperpres dilakukan agar Badan Bank Tanah segera dapat bekerja pada tahun depan. Raperpres menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, sebagai turunan dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Bank Tanah akan mendukung pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, serta Reforma Agraria. Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan cara menyelesaikan masalah tanah adalah melalui Bank pembentukan Badan Bank Tanah merupakan salah satu Tanah,” kata Sofyan A. Djalil. langkah strategis untuk memperbaiki kelembagaan Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN pertanahan di Indonesia. Menurutnya, berdasarkan Himawan Arief Sugoto menambahkan, harmonisasi perlu peraturan yang ada, BPN selama ini menjadi land dilakukan untuk menuntaskan tugas Aparatur Sipil Negara regulator. Oleh karena itu, Badan Bank Tanah diharapkan (ASN) dalam organisasi Bank Tanah. Selain itu juga terkait mampu menjalankan fungsi sebagai land manager negara. ketentuan penetapan tanah pemerintah yang berasal “Bank Tanah harusnya melengkapi lembaga BPN, bukan dari Barang Milik Negara (BMN), yakni untuk sehingga ditambah kewenangannya. Maka dibentuk Bank Reforma Agraria melalui redistribusi tanah. Tanah untuk menjadi land keeper, land manager. Nantinya, semua tanah yang ditata untuk kepentingan orang banyak, kepentingan sosial, Reforma Agraria, dan lain- lain, dikelola oleh Bank Tanah,” ujar Sofyan A. Djalil. Dijelaskan, Bank Tanah akan memberikan kemakmuran “Dalam hal ini, tujuan dibentuknya Bank Tanah agar dapat kepada masyarakat. Karena itu, dalam UUCK tentang menampung sebagai land keeper tanah-tanah yang bisa Bank Tanah, disebut bahwa ketersediaan tanah 30% dimanfaatkan nantinya untuk berbagai kepentingan. dalam rangka redistribusi. “Saya akan bicara dengan Perpres dan kebijakan ini memang harus keluar sekarang, Presiden RI dalam rapat terbatas (ratas) bahwa salah satu mengingat waktunya sudah terbatas,” pungkasnya. 2 Newsletter Edisi 77 November 2021

Agenda ATR-BPN Ciptakan Kepastian Hukum melalui Penyelesaian Sengketa dan Konflik Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan A. Djalil menegaskan, Kementerian ATR/BPN akan menyelesaikan setiap kasus pertanahan. \"Sengketa dan kasus pertanahan harus kita upayakan untuk diselesaikan. Tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang pertanahan,\" ujar Sofyan A. Djalil saat membuka Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan kepada instansi pemerintah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait, Rabu, 6 Oktober 2021. Bangun Karakter, Pola Pikir, Indonesia Maju serta Profesionalisme yang Baik untuk Pendidikan Karakter Sekretaris Jenderal (Sekjen) Melalui tema ‘Indonesia Maju untuk Kementerian Agraria dan Pendidikan Karakter’, Ikatan Istri Tata Ruang/Badan Pertanahan Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Nasional (ATR/BPN) Himawan membahas Program Kerja pada Arief Sugoto memberi Jumat 15 Oktober 2021. Menurut pesan kepada taruna-taruna Pembina IKAWATI Ratna Megawangi lulusan baru Sekolah Tinggi Sofyan Djalil, pihaknya akan fokus Pertanahan Nasional (STPN) terkait sosialisasi kepada orang tua untuk membangun karakter, pola agar tidak mengkhawatirkan anaknya pikir, serta profesionalisme yang melakukan Pembelajaran Tatap Muka baik. Himawan Arief Sugoto juga (PTM). mengimbau agar para taruna Menurutnya, pemberlakuan PTM menjadi penting agar dapat menjaga kredibilitas dan integritas dalam bekerja. proses belajar mengajar bagi siswa-siswi terus berlanjut. Ia \"Percayalah, sebuah keberhasilan, prestasi, dan hebatnya karier mengkhawatirkan terkait potensi sumber daya manusia yang seseorang, membutuhkan kepercayaan dari orang lain,\" pesan akan menurun. \"Jika hal ini terus berlanjut, anak-anak akan Himawan Arief Sugoto dalam sambutan di acara Wisuda STPN demotivated, berkurang motivasinya. Tentu akan berdampak Tahun Akademik 2020/2021, Rabu, 10 Oktober 2021. kepada potensi timbulnya lost generation,\" jelasnya. Sertipikat Hasil Konsolidasi ASN Harus Utamakan Integritas Tingkatkan Nilai Ekonomi Tanah Kepala Biro (Karo) Hubungan Wakil Menteri Agraria dan Masyarakat (Humas) Tata Ruang/Wakil Kepala Kementerian Agraria dan Tata Badan Pertanahan Nasional Ruang/Badan Pertanahan (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Nasional (ATR/BPN) Yulia Tjandra menghadiri Penyerahan Jaya Nirmawati, memberikan Sertipikat Hak Atas Tanah hasil penghargaan Tanda Kehormatan dari kegiatan Konsolidasi Tanah Satyalancana Karya Satya Tahun di Desa Tigajuhar, Sumatra 2021. Penghargaan diberikan Utara, Selasa, 19 Oktober 2021. kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam sambutannya, Surya Tjandra yang telah berdedikasi selama 10 tahun mengakui bahwa pelaksanaan di lingkungan Biro Humas Kementerian Konsolidasi Tanah butuh koordinasi kuat, ATR/BPN, Senin, 11 Oktober 2021. mulai dari pemangku kepentingan terkait juga kepada masyarakat Menurut Yulia Jaya Nirmawati, apresiasi dan penghormatan layak yang termasuk ke dalam subjek Konsolidasi Tanah. diberikan mengingat seluruh dedikasi, energi, dan produktivitas Melalui suksesnya Konsolidasi Tanah yang dilakukan Kanwil dalam membawa Kementerian ATR/BPN semakin maju dan BPN Provinsi Sumatra Utara dengan jajaran Kantor Pertanahan modern. Utamanya dalam memberikan pelayanan kepada Kabupaten Deli Serdang, artinya wilayah ini sukses dalam hal masyarakat selama ini. “Tetap utamakan integritas dan kualitas koordinasi dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. \"Deli kinerja. Lakukan yang terbaik di lingkungan Anda bekerja. Yang Serdang ini jadi contoh yang istimewa. Bagaimana kolaborasi tidak terpenting adalah integritas Anda sebagai abdi negara serta hanya diucapkan, tapi dilaksanakan. Dengan dilakukan Konsolidasi kualitas kinerja demi peningkatan layanan kepada masyarakat,” Tanah, nilai tanah bisa meningkat,\" kata Surya Tjandra. pesan Yulia Jaya Nirmawati. 3 Newsletter Edisi 77 November 2021

Ditjen Penataan Agraria Andi Tenrisau Pengelolaan Tanah Direktur Jenderal (Dirjen) Ditujukan Bagi Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Kemakmuran Rakyat Penatagunaan tanah ini tercantum dalam Pasal 14 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA). Kementerian Agraria Dia melanjutkan, neraca dan Tata Ruang/Badan penatagunaan tanah disusun Pertanahan Nasional secara berurutan antara lain (ATR/BPN) melalui Direktorat untuk kepentingan negara; Jenderal (Ditjen) Penataan kepentingan peribadatan Agraria tengah menyusun atau tempat-tempat ibadah; neraca penatagunaan pusat-pusat kegiatan tanah sektor perkebunan. masyarakat termasuk sosial Penatagunaan tanah ini budaya; perkembangan tercantum dalam Pasal 14 kegiatan perkebunan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun pertanian, perikanan; serta 1960 tentang Peraturan Dasar perkembangan kegiatan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). industri, transmigrasi, dan Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria mineral atau pertambangan. Kementerian ATR/BPN Andi Tenrisau, penyusunannya harus dilakukan secara berimbang antara ketersediaan “Dengan melihat hal tersebut, maka jelas kegiatan tanah dan kebutuhan. Hal ini dilakukan dengan tiga ini sangat penting bahkan sangat strategis karena tahapan yaitu bagaimana ketersediaan tanah di suatu bersentuhan untuk kepentingan masyarakat banyak dan wilayah untuk kegiatan kawasan tertentu, sejauh amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945,\" lanjut Andi mana perubahan yang terjadi dalam periode waktu Tenrisau. tertentu, dan terakhir berdasarkan analisa ke arah mana Menurutnya, neraca penatagunaan tanah juga bisa penggunaan tanah kita harus wujudkan. dimanfaatkan untuk kegiatan pengendalian penggunaan Hal tersebut disampaikan Andi Tenrisau dalam tanah. Penatagunaan tanah merupakan hal penting dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Neraca menyelenggarakan peruntukan dan ketersediaan tanah Penatagunaan Tanah Sektoral Perkebunan secara bagi masyarakat serta salah satu kewajiban negara dalam daring dan luring bersama jajaran Direktorat Jenderal menguasai tanah. Perkebunan, Kementerian Pertanian di Hotel Ashley Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penatagunaan Jakarta, Senin, 25 Oktober 2021. Tanah Sukiptiyah menyampaikan bahwa sektor Andi menjelaskan, penyusunan neraca penatagunaan perkebunan berkontribusi cukup signifikan dalam tanah dipastikan sebagai dasar untuk mengelola atau perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. “Melalui FGD, menggunakan tanah secara baik. Dalam pengertian output yang diharapkan ialah adanya update penggunaan ini, penggunaan tanah dilakukan secara efektif, efisien, tanah perkebunan berdasarkan komoditas unggulan berhasil serta berdaya guna. \"Tentunya, kalau ini dilakukan provinsi, update gambaran umum penguasaan/pemilikan secara baik, maka produktivitas pengelolaan tanah tanah atas penggunaan tanah perkebunan, kesesuaian menjadi baik, pada akhirnya bisa memakmurkan rakyat,” penggunaan tanah perkebunan terhadap Rencana Tata ujar Andi Tenrisau. Ruang (RTR), serta ketersediaan tanah untuk kegiatan/ investasi sektor perkebunan,” jelasnya. 4 Newsletter Edisi 77 November 2021

Reformasi Birokrasi Tindak Tegas Oknum Mafia Tanah Sunraizal Kementerian ATR/BPN mulai dari tingkat pusat hingga daerah, Inspektur Jenderal (Irjen) terus bersinergi dalam memberantas beberapa permasalahan Kementerian ATR/BPN pertanahan. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terus gencar dalam memberantas praktik mafia tanah di Indonesia serta menindak tegas semua yang terlibat di dalamnya. Kementerian ATR/BPN tidak akan memberikan toleransi terhadap pegawainya yang akan merugikan masyarakat. Inspektur Jenderal (Irjen) dengan aparat penegak hukum. Meskipun demikian, Kementerian Kementerian ATR/BPN Sunraizal Bukan hanya itu saja, Kementerian ATR/BPN tidak bisa berjalan mengatakan, Kementerian ATR/ ATR/BPN juga berkoordinasi sendiri dan harus menggandeng BPN akan terus bertindak tegas dengan Komisi Yudisial (KY) dan aparat penengak hukum dalam terhadap berbagai kasus mafia tanah. Mahkamah Agung (MA) dalam upaya memberantas mafia tanah,\" tuturnya. Sebanyak 125 pegawai Kementerian memberantas praktik mafia tanah. Terakhir, Sunraizal berpesan kepada ATR/BPN telah dijatuhkan sanksi. \"Kementerian ATR/BPN mulai dari seluruh masyarakat untuk berhati- Dari data yang disampaikan, 32 tingkat pusat hingga daerah, terus hati juga dalam menggunakan jasa pegawai Kementerian ATR/BPN yang bersinergi dalam memberantas notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dihukum berat dengan diberhentikan, beberapa permasalahan pertanahan. (PPAT) karena banyak dari mereka 53 orang diberikan disiplin sedang, terlibat dan menjadi bagian dari dan 40 orang disiplin ringan. sindikat mafia tanah. \"Harus selektif Lebih lanjut Sunraizal dalam memilih notaris/PPAT. Jangan mengungkapkan, sejak 2017 sampai nanti terjebak dengan PPAT Kementerian ATR/BPN telah gadungan,\" ungkapnya. membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah dan bekerja sama Informasi PPAT resmi mitra Kementerian ATR/BPN Sanksi yang dijatuhkan KLIK DISINI!! l Hukuman berat dengan diberhentikan: 32 Pegawai l Hukuman disiplin sedang: 53 Pegawai l Hukuman disiplin ringan: 40 Pegawai 5 Newsletter Edisi 77 November 2021

ATR/BPN Inspiratif Selamat Jalan, Pak Della R. Abdullah Della R. Abdullah Della R. Abdullah telah membantu Menteri ATR/Kepala BPN Staf Khusus Menteri ATR/KBPN dalam menguatkan program-program dan pengembangan Bidang Pengembangan Teknologi Informasi teknologi informasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan kelapangan hati melepaskan Almarhum yang kembali Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah berduka. menghadap-Nya,\" kata Sofyan A. Djalil. Salah seorang insan terbaiknya, Della R. Abdullah, Mewakili segenap jajaran Kementerian ATR/BPN, Kepala telah berpulang. Namun, di balik duka kepergiannya, Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati juga sosoknya yang penuh semangat akan selalu dikenang dan menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya, menjadi inspirasi bagi insan ATR/BPN. serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian Dalam berkarier di Kementerian ATR/BPN, Della R. Almarhum semasa hidup. “Kami turut mendoakan semoga Abdullah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ATR/ Almarhum diampuni segala salah dan dosanya, diterima KBPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi. Beliau seluruh amal kebaikannya, serta diberikan tempat terbaik berkontribusi dalam menyusun dan menetapkan rencana oleh Tuhan Yang Maha Esa,” ungkap Yulia Jaya Nirmawati. strategis dan roadmap serta kerangka implementasi Della R. Abdullah lahir di Penyandingan, Sumatra Selatan, Transformasi Digital di Kementerian ATR/BPN menuju 10 Mei 1961. Sosok gemar koleksi gitar dan burung ini, Sistem Informasi Pertanahan Modern (SIPM) pada tahun wafat pada usia 60 tahun dengan meninggalkan isteri 2024. beserta 2 orang anak dan 2 orang cucu. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengakui, Beliau merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada kehadiran sosok Della R. Abdullah membawa warna tahun 1987 dan melanjutkan pendidikan di Maastricht tersendiri dan nilai tambah baginya, maupun bagi School of Management pada 1998 di Belanda. Selain lembaga pada umumnya. Della R. Abdullah telah mendedikasikan dirinya untuk negeri melalui Kementerian membantu Menteri ATR/Kepala BPN dalam menguatkan ATR/BPN, Della R. Abdullah pernah menjalani karir di program-program dan pengembangan teknologi informasi berbagai perusahaan tanah air. di lingkungan Kementerian ATR/BPN. \"Selama berinteraksi dengan Almarhum, beliau sangat cekatan, ulet, dan selalu hadir dengan ide-ide segar terbarukan. Terima kasih untuk Almarhum yang sudah membantu saya selama ini. Semoga Almarhum diterima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan dilimpahkan ketabahan dan Perjalanan Karier Della R. Abdullah 1989-1995: Marketing Manager di Dinners Club 1995-1997: Business Development Manager di Standard Chartered Bank 1997-1998: Business Head-Direct Banking di Bank Tiara 1998-1999: Vice President-National Sales Head di ABN Amro Bank 2010-2016: Direktur Utama di GE Consumer Finance Indonesia 2016-2019: Direktur Utama di Collega 6 Newsletter Edisi 77 November 2021

Yulia Jaya Nirmawati Kolom Agraria dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Predikat Meningkat Jadi Informatif, Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan KIP Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun Ini berhasil meraih kategori ‘Informatif’ setelah sebelumnya memperoleh predikat ‘Cukup Informatif‘. Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Upaya ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun Ini Masyarakat bisa mengajukan pertanyaan, keluhan, dan berhasil meraih kategori ‘Informatif’ setelah sebelumnya penyampaian aspirasi melalui sosial media dengan tagar memperoleh predikat ‘Cukup Informatif‘. Penghargaan ini #TanyaATRBPN atau melalui surat elektronik dengan diserahkan secara virtual oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengirimkan formulir permohonan yang diunduh di situs kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian PPID ke alamat e-mail di [email protected]. ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati, Selasa, 26 Oktober 2021. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menyediakan Penghargaan tersebut diselenggarakan Komisi Informasi layanan bit.ly/HotlinePelayananPertanahan yang Pusat (KIP) setiap tahun kepada Badan Publik yang terintegrasi dengan seluruh satuan kerja Kementerian menerapkan dan menjalankan Undang-Undang Nomor ATR/BPN di seluruh Indonesia. \"Kementerian ATR/BPN 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berupaya meningkatkan pelayanan pertanahan (UU KIP). Predikat Informatif diberikan kepada badan berbasis digital dengan menerapkan empat layanan online publik yang berhasil memperoleh nilai 90-100. Sementara, sejak tahun 2020,\" kata Yulia Jaya Nirmawati. Kementerian ATR/BPN berhasil memperoleh nilai 90,87. Layanan tersebut meliputi Hak Tanggungan Elektronik Menurut Yulia Jaya Nirmawati, penghargaan ini diraih (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengecekan berkat komitmen dari pimpinan tertinggi hingga para Sertipikat Tanah, serta Pembuatan Surat Keterangan pelaksana di Kementerian ATR/BPN. Yulia Jaya Nirmawati Pendaftaran Tanah. Inovasi layanan terbaru yang juga menambahkan, era digital seperti sekarang, masyarakat semakin memudahkan masyarakat adalah fitur Loketku membutuhkan cara lebih mudah dan praktis untuk dalam aplikasi SentuhTanahku. \"Fitur ini hadir sebagai mengakses informasi. \"Demi menjawab kebutuhan solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan tersebut, kami berinovasi dengan menyediakan sistem pertanahan di mana saja dan kapan saja tanpa harus permohonan informasi online melalui website PPID datang ke Kantor Pertanahan,\" jelasnya. dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id,\" terangnya. 7 Newsletter Edisi 77 November 2021

8 Newsletter Edisi 77 November 2021