TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMDA PERMENDAGRI12023

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Tembusan  TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA PIHAK YANG BERSANGKUTAN DAN PIHAK YANG DIANGGAP PERLU MENGETAHUI ISI SURAT TERSEBUT.  TEMBUSAN YANG NASKAH DINASNYA DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG MENGATASNAMAKAN DISAMPAIKAN KEPADA PEJABAT YANG DIATASNAMAKAN.  TEMBUSAN YANG NASKAH DINASNYA DITANDATANGANI OLEH JABATAN PIMPINAN TINGGI ATAS NAMA KEPALA DAERAH, DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH.  TEMBUSAN YANG NASKAH DINASNYA DITANDATANGANI OLEH JABATAN PIMPINAN TINGGI ATAS NAMA KEPALA DAERAH BERUPA SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTIFIKAT, DAN PIAGAM TIDAK MEMERLUKAN TEMBUSAN.  TEMBUSAN BERADA PADA POSISI BAGIAN KIRI BAWAH PADA NASKAH DINAS DAN DIIKUTI TANDA BACA TITIK DUA (:), TIDAK DIBERI GARIS BAWAH, SERTA TIDAK PERLU MENAMBAHKAN KATA SEBAGAI LAPORAN, ARSIP, ATAU ISTILAH SEJENIS.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAMPIRAN • LAMPIRAN DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG SAMA DENGAN YANG MENANDATANGANI NASKAH DINAS. • DALAM HAL LAMPIRAN NASKAH DINAS MEMILIKI LEBIH DARI SATU HALAMAN, HALAMAN BERIKUTNYA DIBERI MENGGUNAKAN ANGKA ARAB/BIASA

PARAF, TANDA TANGAN, DAN STEMPEL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PARAF (1)Paraf merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan. (2) Paraf terdiri : a. paraf hierarki; b. paraf koordinasi.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PARAF  Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.  Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.  Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.  Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PARAF HIERARKI  PARAF HIERARKI MERUPAKAN PARAF PEJABAT SESUAI JENJANG JABATAN YANG DIBUBUHKAN DALAM BENTUK MATRIKS.  PEMBUBUHAN PARAF HIERARKI PADA NASKAH DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, SEKRETARIS DPRD, KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, INSPEKTUR, DAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM HARUS DIPARAF TERLEBIH DAHULU OLEH MAKSIMAL TIGA ORANG PEJABAT SECARA BERJENJANG.  PARAF HIERARKI PADA NASKAH DINAS PENUGASAN, NASKAH DINAS KORESPONDENSI, DAN NASKAH DINAS KHUSUS DITEMPATKAN PADA LEMBAR TERAKHIR.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PARAF KOORDINASI  PARAF KOORDINASI MERUPAKAN PARAF PEJABAT SESUAI SUBSTANSI TUGASNYA ATAU PEJABAT LAIN YANG TERLIBAT PADA MASINGMASING UNIT KERJA YANG BERBENTUK MATRIKS.  NASKAH DINAS YANG MATERINYA SALING BERKAITAN ANTAR UNIT KERJA, DIPARAF OLEH UNIT PENGOLAH DAN UNIT LAIN YANG TERKAIT SEBELUM DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG PADA LEMBAR TERAKHIR.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TANDA TANGAN  Pemberian Tanda Tangan Pada Naskah Dinas Berfungsi Sebagai Alat Autentikasi Dan Verifikasi Atas Identitas Penandatangan - Serta Keautentikan, Keterpercayaan, Dan Keutuhan Informasi.  Tanda Tangan Terdiri Atas: A. Tanda Tangan Basah; B.Tanda Tangan Elektronik.  Pemberian Tanda Tangan Dilakukan Oleh Pejabat Yang Berwenang.

TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEMBERIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA NASKAH DINAS BERLAKU KETENTUAN:  TANDA TANGAN ELEKTRONIK HARUS DITANDAI DALAM SUSUNAN DAN BENTUK KODE QUICK RESPONSE YANG DISERTAI NAMA PEJABAT PENANDATANGAN DAN NAMA JABATAN;  NASKAH DINAS DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DIDISTRIBUSIKAN KEPADA PIHAK YANG BERHAK TANPA HARUS DICETAK;  PENDISTRIBUSIAN DAPAT MELALUI APLIKASI UMUM BIDANG KEARSIPAN DINAMIS, MEDIA DARING ATAU MEDIA LURING; DAN  MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK YANG DIBUAT OLEH PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK INDONESIA.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENULISAN NAMA PEJABAT  PENULISAN NAMA PEJABAT YANG MENANDATANGANI NASKAH DINAS PENGATURAN DAN NASKAH DINAS PENETAPAN TIDAK MENGGUNAKAN GELAR.  PENULISAN NAMA PEJABAT YANG MENANDATANGANI NASKAH DINAS PENUGASAN, NASKAH DINAS KORESPONDENSI, DAN NASKAH DINAS KHUSUS MENGGUNAKAN GELAR, KECUALI PIAGAM, SERTIFIKAT, DAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.  PENULISAN NAMA PENANDA TANGAN UNTUK PEJABAT SELAIN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN SEKRETARIS DAERAH MENGGUNAKAN GELAR, NOMOR INDUK PEGAWAI DAN PANGKAT/GOLONGAN.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENULISAN NAMA PEJABAT Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.  Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI STEMPEL STEMPEL DIGUNAKAN PADA NASKAH DINAS DENGAN MEDIA REKAM KERTAS STEMPEL TIDAK DIGUNAKAN PADA NASKAH DINAS DENGAN MEDIA REKAM ELEKTRONIK

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI STEMPEL STEMPEL JABATAN KEPALA DAERAH STEMPEL PERANGKAT DAERAH STEMPEL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN/ATAU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH STEMPEL PENGAMANAN NASKAH DINAS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI STEMPEL JABATAN KEPALA DAERAH STEMPEL JABATAN KEPALA DAERAH BERBENTUK LINGKARAN BERISI NAMA JABATAN, NAMA PEMERINTAH DAERAH, DAN MENGGUNAKAN LAMBANG NEGARA DENGAN PEMBATAS TANDA BINTANG, DENGAN UKURAN: a. UKURAN GARIS TENGAH LINGKARAN LUAR STEMPEL JABATAN ADALAH 4 CM; b. UKURAN GARIS TENGAH LINGKARAN TENGAH STEMPEL JABATAN ADALAH 3,8 CM; c. UKURAN GARIS TENGAH LINGKARAN DALAM STEMPEL JABATAN ADALAH 2,7 CM.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI STEMPEL PERANGKAT DAERAH STEMPEL PERANGKAT DAERAH BERBENTUK LINGKARAN BERISI NAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, NAMA PEMERINTAH DAERAH, NAMA PERANGKAT DAERAH YANG BERSANGKUTAN DAN MENGGUNAKAN LOGO DAERAH DENGAN PEMBATAS TANDA BINTANG, DENGAN UKURAN: 1) UKURAN GARIS TENGAH LINGKARAN LUAR STEMPEL PERANGKAT DAERAH ADALAH 4 CM; 2) UKURAN GARIS TENGAH LINGKARAN TENGAH STEMPEL PERANGKAT DAERAH ADALAH 3,8 CM; DAN 3) UKURAN GARIS TENGAH LINGKARAN DALAM STEMPEL PERANGKAT DAERAH ADALAH 2,7 CM.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI STEMPEL PERANGKAT DAERAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI STEMPEL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN/ATAU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH STEMPEL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN/ATAU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERBENTUK LINGKARAN BERISI NAMA PEMERINTAH DAERAH, NAMA PERANGKAT DAERAH DAN NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN/ATAU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERSANGKUTAN DAN MENGGUNAKAN LOGO DAERAH DENGAN PEMBATAS TANDA BINTANG, DENGAN UKURAN: 1) UKURAN GARIS TENGAH LINGKARAN LUAR STEMPEL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN/ATAU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ADALAH 4 CM; 2) UKURAN GARIS TENGAH LINGKARAN TENGAH STEMPEL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN/ATAU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ADALAH 3,8 CM; DAN 3) UKURAN GARIS TENGAH LINGKARAN DALAM STEMPEL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN/ATAU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ADALAH 2,7 CM.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI CONTOH STEMPEL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH CONTOH STEMPEL SEKOLAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI  STEMPEL PENGAMANAN NASKAH DINAS DIGUNAKAN SESUAI DENGAN TINGKAT KEAMANAN SURAT DAN DICAP PADA SEBELAH KANAN ATAS AMPLOP NASKAH DINAS. JIKA SURAT TERSEBUT DISALIN, STEMPEL TINGKAT KEAMANAN PADA SALINAN HARUS DENGAN WARNA YANG SAMA DENGAN WARNA STEMPEL PADA SURAT ASLI.  STEMPEL PENGAMANAN NASKAH DINAS BERBENTUK PERSEGI PANJANG, BERUKURAN PANJANG 5CM, LEBAR 1 CM. BERISI TULISAN “SANGAT RAHASIA” DAN “RAHASIA”.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KETENTUAN STEMPEL a. PEJABAT YANG BERHAK MENGGUNAKAN STEMPEL JABATAN ADALAH KEPALA DAERAH. b. PEJABAT YANG BERHAK MENGGUNAKAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH ADALAH KEPALA PERANGKAT DAERAH, KEPALA LEMBAGA LAINNYA, DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS. c. KEWENANGAN PENYIMPANAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN STEMPEL JABATAN DILAKUKAN OLEH UNIT YANG MEMBIDANGI URUSAN KETATAUSAHAAN PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN. d. KEWENANGAN PENYIMPANAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH DILAKUKAN OLEH UNIT YANG MEMBIDANGI URUSAN KETATAUSAHAAN PADA SEKRETARIAT PERANGKAT DAERAH. e. PENUNJUKKAN PEJABAT PEMEGANG DAN PENYIMPAN STEMPEL DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH. f. BIRO/BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGADAAN STEMPEL.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGAMAN STEMPEL a. UNTUK PENGAMANAN STEMPEL NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH MENGGUNAKAN KODE RAHASIA. b. KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI STANDARDISASI KODE PENGAMANAN STEMPEL DIATUR TERSENDIRI OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI AMPLOP DAN MAP  AMPLOP NASKAH DINAS TERDIRI ATAS: a.AMPLOP NASKAH DINAS JABATAN KEPALA DAERAH; b.AMPLOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH.  BENTUK AMPLOP NASKAH DINAS YANG DIGUNAKAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN NASKAH DINAS DENGAN MEDIA REKAM KERTAS BERBENTUK PERSEGI PANJANG.  UKURAN AMPLOP YANG DIGUNAKAN UNTUK PENDISTRIBUSIAN NASKAH DINAS DENGAN MEDIA REKAM KERTAS DAPAT DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN SESUAI DENGAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH.  AMPLOP NASKAH DINAS JABATAN MENGGUNAKAN KERTAS WARNA PUTIH.  AMPLOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH MENGGUNAKAN KERTAS WARNA COKLAT.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI AMPLOP DAN MAP PADA AMPLOP NASKAH DINAS HARUS DICANTUMKAN ALAMAT PENGIRIM DAN ALAMAT TUJUAN. ALAMAT PENGIRIM MEMUAT:  LAMBANG NEGARA BERWARNA KUNING EMAS DAN NAMA JABATAN, ALAMAT YANG DILENGKAPI DENGAN NAMA KABUPATEN/KOTA DAN NAMA PROVINSI, NOMOR TELEPON, FAKSIMILE, POS-EL, LAMAN, DAN KODE POS DI BAGIAN TENGAH ATAS UNTUK AMPLOP NASKAH DINAS JABATAN KEPALA DAERAH.  LOGO DAERAH BERWARNA DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH, NAMA PERANGKAT DAERAH YANG BERSANGKUTAN, ALAMAT YANG DILENGKAPI DENGAN NAMA KABUPATEN/KOTA DAN NAMA PROVINSI, NOMOR TELEPON, FAKSIMILE, POS-EL, LAMAN, DAN KODE POS DI BAGIAN TENGAH ATAS UNTUK AMPLOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH. PERBANDINGAN HURUF PADA AMPLOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH ANTARA TULISAN NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN TULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH ADALAH 3 : 4 DENGAN MENGGUNAKAN HURUF ARIAL.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BENTUK DAN SUSUNAN AMPLOP NASKAH DINAS JABATAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BENTUK DAN SUSUNAN AMPLOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI MAP MAP NASKAH DINAS KEPALA DAERAH MAP NASKAH DINAS JABATAN MAP NASKAH DINAS MAP KEPALA PERANGKAT MAP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH CATATAN :  UKURAN, BENTUK, DAN WARNA MAP NASKAH DINAS DAPAT DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN SESUAI DENGAN KEPENTINGAN TIAP PEMERINTAH DAERAH  MAP NASKAH DINAS KEPALA DAERAH MEMUAT LAMBANG NEGARA BERWARNA KUNING EMAS DAN TULISAN KEPALA DAERAH MENGGUNAKAN HURUF ARIAL DENGAN UKURAN DISESUAIKAN DAN DITEMPATKAN PADA BAGIAN TENGAH ATAS SECARA SIMETRIS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BENTUK DAN SUSUNAN MAP NASKAH DINAS JABATAN KEPALA DAERAH.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BENTUK DAN SUSUNAN MAP NASKAH DINAS JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH/SETARA JABATAN PIMPINAN TINGGI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI BENTUK DAN SUSUNAN MAP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI NASKAH DINAS BAHASA ASING NASKAH DINAS DAPAT DISUSUN DALAM BAHASA ASING DENGAN MENGACU PADA FORMAT NASKAH DINAS DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI .  PENYEBUTAN NAMA DAERAH TIDAK DITERJEMAHKAN KE DALAM BAHASA ASING.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENGAMANAN NASKAH DINAS PENGAMANAN NASKAH PENENTUAN KATEGORI PEMBERIAN KODE DERAJAT DINAS SEDIKITNYA KLASIFIKASI KEAMANAN KLASIFIKASI KEAMANAN MEMUAT DAN AKSES NASKAH DINAS DAN AKSES PERLAKUAN TERHADAP PEMBERIAN NOMOR SERI NASKAH DINAS PENGAMAN ATAU SECURITY BERDASARKAN KLASIFIKASI PRINTING KEAMANAN DAN AKSES Catatan : DALAM RANGKA PENGAMANAN NASKAH DINAS PADA MEDIA REKAM ELEKTRONIK, APLIKASI UMUM BIDANG KEARSIPAN DINAMIS MEMUAT FITUR PENGAMANAN NASKAH DINAS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KATEGORI KLASIFIKASI KEAMANAN KEAMANAN KATEGORI KODE KLASIFIKASI DERAJAT&AKSES KEAMANAN Naskah dinas SANGAT SR TINTA MERAH RAHASIA R TINTA MERAH T TINTA HITAM RAHASIA TERBATAS BIASA/TERBUKA B TINTA HITAM  PENENTUAN TINGKAT KLASIFIKASI KEAMANAN DISESUAIKAN DENGAN KEPENTINGAN DAN SUBSTANSI NASKAH DINAS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KATEGORI KLASIFIKASI KEAMANAN  NASKAH DINAS DENGAN MEDIA REKAM KERTAS DIBERIKAN KODE DERAJAT PENGAMANAN PADA AMPLOP DENGAN POSISI PADA SEBELAH KIRI ATAS NASKAH DINAS.  DALAM HAL NASKAH DINAS YANG MEMILIKI KLASIFIKASI KEAMANAN SANGAT RAHASIA DAN RAHASIA, MENGGUNAKAN AMPLOP RANGKAP DUA.  NASKAH DINAS DENGAN MEDIA REKAM ELEKTRONIK YANG MEMILIKI KLASIFIKASI KEAMANAN SANGAT RAHASIA, RAHASIA, DAN TERBATAS DAPAT MENGGUNAKAN SANDI TERTENTU SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI.  PEMBERIAN NOMOR SERI PENGAMAN PADA NASKAH DINAS ATAU SECURITY PRINTING MEMILIKI TUJUAN UNTUK MENJAMIN KEAUTENTIKAN DAN KETERPERCAYAAN INFORMASI PADA NASKAH DINAS.  KETENTUAN MENGENAI PEMBERIAN NOMOR SERI PENGAMAN ATAU SECURITY PRINTING DIATUR SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS  KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS MERUPAKAN HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB YANG ADA PADA SEORANG PEJABAT UNTUK MENANDATANGANI NASKAH DINAS SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN PADA JABATANNYA.  KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS OLEH KEPALA DAERAH BERLAKU MUTATIS MUTANDIS BAGI PENJABAT, PENJABAT SEMENTARA, PELAKSANA TUGAS, DAN PELAKSANA HARIAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.  PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELIMPAHKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPADA PEJABAT DI BAWAHNYA.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEWENANGAN PENANDATANGANAN  KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI NASKAH DINAS ANTAR/KELUAR INSTANSI PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIFAT KEBIJAKAN/KEPUTUSAN/ ARAHAN BERADA PADA KEPALA DAERAH.  KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI NASKAH DINAS YANG TIDAK BERSIFAT KEBIJAKAN/KEPUTUSAN/ARAHAN DAPAT DISERAHKAN/ DILIMPAHKAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH ATAU JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI PERANGKAT DAERAH ATAU PEJABAT LAIN YANG DIBERI KEWENANGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENYERAHAN/PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DALAM SUSUNAN SURAT OLEH ATASAN KEPADA PEJABAT DIBAWAHNYA DILAKSANAKAN SEBAGAI BERIKUT. 1)SEKRETARIS DAERAH DAPAT MEMPEROLEH PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS TENTANG RENCANA STRATEGIS DAN OPERASIONAL, TERMASUK KEGIATAN LAIN YANG DILAKSANAKAN OLEH SATUAN KERJA DI INSTANSI MASING MASING. 2)JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA PERANGKAT DAERAH DAPAT MEMPEROLEH PENYERAHAN/PELIMPAHAN WEWENANG DAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SESUAI DENGAN BIDANG MASING-MASING

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMERINTAH PROVINSI

JABATAN JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT DITANDATANGANI GUBERNUR a. PERATURAN DAERAH; b. PERATURAN GUBERNUR; c. KEPUTUSAN GUBERNUR; d. INSTRUKSI; e. SURAT EDARAN; f. SURAT DINAS; g. SURAT KETERANGAN; h. SURAT IZIN; i. SURAT PERJANJIAN; j. SURAT PERINTAH; k. SURAT TUGAS; l. SURAT KUASA; m. SURAT UNDANGAN; n. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS; o. SURAT PANGGILAN; p. NOTA DINAS; q. LEMBAR DISPOSISI; r. PENGUMUMAN; s. LAPORAN; t. REKOMENDASI; u. RADIOGRAM; v. KRIPTOGRAM; w. BERITA ACARA; x. MEMO; y. PIAGAM; z. SERTIFIKAT; DAN aa. AA.SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA GUBERNUR WAKIL a. surat dinas; a. surat edaran; GUBERNUR b. surat b. surat dinas; c. surat keterangan; keterangan; d. surat perintah; c. surat izin; e. surat izin; d. surat perintah; f. surat perintah; e. surat tugas; g. Surat tugas; f. surat h. surat pernyataan pernyataan melaksanakan tugas; melaksanakan i. nota dinas; tugas; j. lembar disposisi; g. nota dinas; k. pengumuman; h. lembar l. radiogram; disposisi; m.berita acara; i. laporan; n. piagam; j. rekomendasi; o. sertifikat. k. memo

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA GUBERNUR a. SURAT DINAS; a. KEPUTUSAN; b. SURAT KETERANGAN; b. SURAT EDARAN; c. SURAT IZIN; c. SURAT DINAS; d. SURAT PERINTAH; d. SURAT KETERANGAN; e. SURAT TUGAS; e. SURAT IZIN; f. SURAT PERJANJIAN; f. SURAT PERINTAH; g. SURAT PERJALANAN DINAS; g. SURAT TUGAS; h. SURAT KUASA; h. SURAT PERJANJIAN; i. SURAT UNDANGAN; i. SURAT UNDANGAN; j. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN j. SURAT PERNYATAAN TUGAS; MELAKSANAKAN TUGAS; k. SURAT PANGGILAN; k. SURAT PANGGILAN; l. NOTA DINAS; l. NOTA DINAS; m. LEMBAR DISPOSISI; m. PENGUMUMAN; n. TELAAHAN STAF; n. RADIOGRAM; o. PENGUMUMAN; o. BERITA ACARA; p. LAPORAN; p. PIAGAM; q. REKOMENDASI; q. SERTIFIKAT; DAN r. SURAT PENGANTAR; r. SURAT TANDA TAMAT s. LEMBARAN DAERAH; t. BERITA DAERAH; PENDIDIKAN DAN u. BERITA ACARA; PELATIHAN. v. NOTULA; w. MEMO; x. DAFTAR HADIR; y. SERTIFIKAT.

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH a. NOTA DINAS; a. SURAT DINAS b. LEMBAR DISPOSISI; b. SURAT c. TELAAHAN STAF; KETERANGAN; d. LAPORAN; c. SURAT PERINTAH; e. SURAT PENGANTAR; d. SURAT TUGAS; f. NOTULA; DAN e. SURAT PERJALANAN g. MEMO. DINAS; f. SURAT UNDANGAN; g. SURAT PANGGILAN; h. NOTA DINAS; i. LAPORAN; j. SURAT PENGANTAR; k. DAFTAR HADIR.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI JABATAN DALAM JABATAN STAF AHLI a. TELAAHAN STAF; b. LAPORAN; c. NOTA DINAS.

KEPALA a. SURAT DINAS; GUBERNUR  KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS PERANGKAT b. SURAT KETERANGAN; NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI DAERAH c. SURAT PERINTAH; a. KEPUTUSAN; NASKAH DINAS DALAM BENTUK d. SURAT IZIN; b. SURAT EDARAN; SUSUNAN PRODUK HUKUM e. SURAT PERJANJIAN; c. SURAT DINAS; KEPUTUSAN GUBERNUR BERUPA f. URAT TUGAS; d. SURAT PENETAPAN DAN PENGATURAN TEKNIS g. URAT PERJALANAN OPERASIONAL SUBSTANSI INSTANSI. KETERANGAN; DINAS; e. SURAT PERINTAH;  PENANDA TANGANAN NASKAH DINAS h. SURAT KUASA; f. SURAT OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH ATAS i. SURAT UNDANGAN; NAMA GUBERNUR BERUPA SURAT j. SURAT PERNYATAAN UNDANGAN; EDARAN HANYA TERKAIT PENGATURAN g. SERTIFIKAT; DAN TEKNIS OPERASIONAL SUBSTANSI MELAKSANAKAN h. PENGUMUMAN. INSTANSI. TUGAS; k. SURAT PANGGILAN;  UNTUK SETWAN DAPAT MENANDA l. NOTA DINAS; TANGANI SEMUA NASKAH DINAS m. LEMBAR DISPOSISI; SESUAI DENGAN KEWENANGAN KEPALA n. TELAAHAN STAF; PERANGKAT DAERAH KECUALI o. PENGUMUMAN; SERTIFIKAT p. LAPORAN; q. REKOMENDASI;  KHUSUS UNTUK KEPALA PERANGKAT r. BERITA ACARA; DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN s. MEMO; PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JUGA t. DAFTAR HADIR; DAN DAPAT MENANDATANGANI u. SERTIFIKAT RADIOGRAM, PIAGAM, SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ATAS NAMA GUBERNUR.

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH KEPALA BIRO a. SURAT DINAS; a. SURAT DINAS; b. SURAT KETERANGAN; B. SURAT KETERANGAN; c. SURAT PERINTAH; C. SURAT PERINTAH; DAN d. SURAT IZIN; D. SURAT UNDANGAN. e. SURAT PERJANJIAN; f. SURAT TUGAS; g. SURAT PERJALANAN DINAS h. SURAT KUASA; i. SURAT UNDANGAN; j. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS; k. SURAT PANGGILAN; l. NOTA DINAS; m. LEMBAR DISPOSISI; n. TELAAHAN STAF; o. PENGUMUMAN; p. LAPORAN; q. REKOMENDASI; r. BERITA ACARA; s. MEMO; t. DAFTAR HADIR; DAN u. SERTIFIKAT.

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA KETERANGAN DINAS/BADAN UNTUK KEPALA BADAN KEPALA UNIT PELAKSANA a. SURAT DINAS; a. SURAT DINAS; LAYANAN UMUM TEKNIS DINAS/ KEPALA b. SURAT PERINTAH; b. SURAT DAERAH DAPAT BADAN LAYANAN UMUM c. SURAT TUGAS; MENANDA TANGANI DAERAH/ KEPALA d. SURAT PERJALANAN KETERANGAN; SEMUA NASKAH DINAS CABANG DINAS c. SURAT PERINTAH; SESUAI DENGAN DINAS; d. NOTA DINAS; JABATANNYA, KECUALI e. SURAT KUASA; e. BERITA ACARA; NASKAH DINAS YANG f. SURAT UNDANGAN; f. DAFTAR HADIR; DITANDA TANGANI ATAS g. SURAT PERNYATAAN g. INSTRUKSI; DAN NAMA KEPALA h. SURAT EDARAN. DINAS/BADAN. MELAKSANAKAN TUGAS; h. SURAT PANGGILAN; i. NOTA DINAS; j. LEMBAR DISPOSISI; k. TELAAHAN STAF; l. PENGUMUMAN; m. LAPORAN; n. REKOMENDASI; o. BERITA ACARA; p. MEMO; DAN q. DAFTAR HADIR.

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIS PERANGKAT a. surat dinas; DAERAH b. surat keterangan; a. surat dinas; c. surat perintah; b. surat keterangan; d. surat kuasa; c. surat perintah; e. surat undangan; d. surat undangan; f. nota dinas; e. nota dinas; g. lembar disposisi; f. laporan; dan h. telaahan staf; g. daftar hadir. i. laporan; j. memo; dan k. daftar hadir.

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KETERANGAN KEPALA KEPALA BAGIAN/ PERANGKAT BIDANG DAERAH a. SURAT a. SURAT DINAS; PENANDATANGAN PERINTAH; b. SURAT AN SURAT DINAS UNTUK b. NOTA DINAS; KETERANGAN; KOMUNIKASI c. LEMBAR c. SURAT EKSTERNAL DIUTAMAKAN DISPOSISI; PERINTAH; UNTUK DILAKUKAN d. TELAAHAN d. NOTA DINAS; OLEH SEKRETARIS PERANGKAT STAF; DAN DAERAH. e. LAPORAN; e. DAFTAR HADIR. f. DAFTAR HADIR.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI JABATAN DALAM JABATAN KEPALA BAGIAN/BIDANG KEPALA a. NOTA DINAS; SUBBAGIAN/KEPALA b. TELAAHAN STAF; a. SURAT PERINTAH; SUBBIDANG/KEPALA c. LAPORAN. b. NOTA DINAS; SEKSI c. DAFTAR HADIR.

BADAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI a. NOTA DINAS; b. TELAAHAN STAF; JABATAN c. LAPORAN. PELAKSANA