ARSIP Edisi 56 Tahun 2011

DAFTAR ISI 5 ARSIP, RUMUS 12 Drs. Azmi, M.Si. : 16 Drs. Sumrahyadi, MIMS BATAS WILAYAH ARSIP PETA KETERSEDIAAN ARSIP NEGARA PERBATASAN NEGARA SEBAGAI BAHAN BUKTI DAN KEUTUHAN NKRI DALAM SENGKETA Wilayah perbatasan sebagai daerah WILAYAH PERBATASAN terdepan dari wilayah negara memiliki letak strategis. Daerah tersebut Wilayah perbatasan negara Wilayah perbatasan belakangan merupakan kawasan strategis merupakan bagian yang tidak dalam menjaga integritas wilayah terpisahkan dari sejarah suatu menjadi isu dan masalah yang negara. Namun akhir-akhir ini ramai negara, sebagaimana riwayat dibicarakan masalah perbatasan perjuangan sebuah negara untuk pelik yang dihadapi oleh negara- Indonesia, terutama akibat dari diakui eksistensinya. Oleh karena lepasnya Sipadan dan Ligitan itu, riwayat wilayah perbatasan tidak negara yang berbatasan darat dari wilayah Indonesia. Mengapa dapat dilepaskan dari sejarah lahir demikian? Seberapa besar peranan atau berakhirnya suatu negara. secara langsung atau rebutan dan arsip di dalamnya? saling mengklaim pulau, terutama di negara-negara Asia dimana geliat dan pertumbuhan perekonomiannya begitu tinggi. DARI REDAKSI 4 Rudi Andri Syahputra, S.S., M.A. 34 MENGENAL WILAYAH PERBATASAN MELALUI ARSIP Agung Ismawarno 21 Langgeng Sulistyo Budi NKR3I7 ARSIP WILAYAH PERJUANGAN WUJUDKAN PERBATASAN DAN DI MASA REVOLUSI PERJANJIAN INTERNASIONAL Drs. Azmi, M.Si. 24 Tyanti Sudarani 40 PULAU MAPIA DALAM ARSIP WILAYAH PERBATASAN KHAZANAH ARSIP NEGARA SEBAGAI ARSIP TERJAGA Yuanita Utami, S.IP. 28 Dharwis Widya Utama Yacob, S.S 44 ARSIP JAGA KEDAULATAN WILAYAH PERAIRAN SEBAGAI BENTUK NKRI KEDAULATAN NKRI: KONTRAK PERJANJIAN PERBATASAN HINDIA RLa. kSsumryiaCgaunndgraSkPirdaanna BELANDA PADA MASA KOLONIAL KETERANGAN COVER PULAU RONDO, KESEPIAN 1816-1942 Peta Nusantara dan Asia Tenggara, dibuat tahun 1616. Arsip ini merupakan koleksi Dee DI 32 LIPUTAN 47 Haan yang tersimpan di Arsip Nasional RI. UJUNG SUMATERA

Pembina: DARI REDAKSI Kepala Arsip Nasional RI, Sekretaris Utama Arsip Nasional RI, atas wilayah negara berkaitan erat dengan kedaulatan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, hak pengelolaan, dan pertimbangan strategis lainnya. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Muncul persoalan ketika terjadi persengketaan tentang batas wilayah atau terjadinya pelanggaran batas wilayah, antara Deputi Bidang Informasi & lain disebabkan oleh ketidakjelasan batas wilayah yang seyogianya Pengembangan Sistem Kearsipan menjadi acuan bersama. Untuk itu diperlukan upaya bersama antar pihak yang bersengketa dalam mengatasi persoalan ini. Penanggung Jawab: Sumber rujukan amat diperlukan dalam upaya penyelesaian Dra. Multi Siswati, MM sengketa. Semakin lengkap sumber rujukan maka akan semakin Pemimpin Redaksi: mempermudah upaya penyelesaian masalah perbatasan. Majuni Susi, S.Sos Persoalan lain yang juga memerlukan perhatian adalah Wakil Pemimpin Redaksi: bagaimana membangun dan mengembangkan potensi di wilayah perbatasan baik dari segi ideologi, pertahanan dan keamanan, Eli Ruliawati, S.Sos ekonomi, dan sosial budaya guna lebih memperkokoh dan Dewan Redaksi: menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Drs. Azmi, M.Si, Dalam kaitannya dengan persoalan ini, sumber rujukan juga amat diperlukan dalam mengkoordinasikan pembangunan di M. Ihwan, S.Sos, Wawan Sukmana, S.IP wilayah perbatasan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si antarinstansi yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas Redaktur Pelaksana: fungsi masing-masing. Gurandhyka,S.IP, H. Siti Hannah, S.AP Majalah ARSIP edisi 56 ini mengambil tema “Beranda Depan Neneng Ridayanti, S.S. Bambang Barlian, S.AP, Negara dalam Bingkai NKRI”. Terkait dengan masalah perbatasan Susanti, S.Sos ini redaksi melakukan wawancara yang disajikan pada Laporan Sekretariat: Utama dengan para narasumber, yakni kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Isanto, A.Md, Enik Priati, A.Md, Sri Wahyuni Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Reporter: (BNPP). Ika Kartika, S.Ikom, Sri Martini, S.Sos, Erieka Mengingat seluruh tulisan yang tersaji di dalam majalah ini Nurlidya Utami, S.Sos mengupas wilayah perbatasan, maka terbitan kali ini merupakan Fotografer: Edisi Khusus. Diharapkan sajian ini dapat menambah wawasan kita untuk lebih memahami wilayah perbatasan dan berbagai Irwanto Eko Saputro, ST, MMSI, Supriyono persoalan serta upaya mengatasinya. Percetakan: Redaksi memandang perlu untuk memperoleh masukan dari Firmansyah, A.Md., Abdul Hamid pembaca dan akan sangat berterima kasih jika ada kritik dan Editor: saran dalam upaya meningkatkan kualitas majalah ini. Neneng Ridayanti, S.S., Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca dan semoga Annawaty Betawinda, S.Sos, dapat mengambil manfaat. Bambang Barlian, S.AP Redaksi Perwajahan/Tata Letak: Firmansyah, A.Md, Isanto, A.Md Iklan/Promosi: Sri Wahyuni, Enik Priati, A.Md Distributor: Abdul Hamid, Farida Aryani, S.Sos Achmad Sadari Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk hard dan soft copy ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas, Arsip Nasional RI, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: [email protected] Majalah ARSIP Edisi 56 2012 4

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI ARSIP, “RUMUS” BATAS WILAYAH NEGARA darat dan di laut dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Selanjutnya, dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain, Indonesia menetapkan batas wilayah negara secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dalam penentuan batas wilayah tersebut, termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral apabila terdapat dua atau tiga negara yang menyatakan pengakuan Wilayah perbatasan sebagai daerah terdepan dari wilayah negara atas wilayah yang sama ataupun memiliki letak strategis. Daerah tersebut merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara. Namun akhir-akhir ini ramai adanya kemungkinan tumpang-tindih dibicarakan masalah perbatasan Indonesia, terutama akibat lepasnya Sipadan dan Ligitan dari wilayah Indonesia. Mengapa demikian? Seberapa pengakuan atas wilayah yang sama. besar peranan arsip di dalamnya? Batas wilayah negara merupakan ilayah Negara Kesatuan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya garis batas pemisah kedaulatan suatu bagi kemakmuran rakyat Indonesia negara yang didasarkan atas hukum Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam internasional. Setiap daerah yang pembukaan Undang-Undang Dasar berada pada posisi terdepan dari NKRI (NKRI) adalah salah satu Negara Republik Indonesia Tahun pasti memiliki batas wilayah negara, 1945. biasanya batas wilayah ini ditandai unsur negara yang merupakan satu dengan adanya patok berupa tiang Posisi Indonesia yang berada di yang terbuat dari besi dan batu beton. kesatuan wilayah daratan, perairan jalur pelayaran internasional, membuat Indonesia menjadi negara strategis pedalaman, perairan kepulauan sehingga membuat bangsa Eropa pada abad ke-15 melirik dan ingin dan laut teritorial beserta dasar laut menguasai Indonesia (nusantara). Keberadaan patok batas wilayah Secara geografis, Indonesia memiliki negara dicek setiap tahun oleh kedua dan tanah di bawahnya, serta ruang batas wilayah darat, laut, udara dan negara yang saling berbatasan. batas wilayah negara secara unilateral. Keberadaan patok batas ini dibuatkan udara di atasnya, termasuk seluruh Wilayah darat Indonesia berbatasan daftar dan memiliki Nomor Register dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Pokok (NRP). “Andai suatu ketika sumber kekayaan yang terkandung Timor Leste. Wilayah laut Indonesia patoknya hilang atau bergeser, berbatasan dengan Malaysia, Papua kita memiliki program Investigation di dalamnya. Sebagai pemilik wilayah Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Refixation and Maintenance (IRM) Wilayah udara Indonesia batasnya untuk batas Indonesia-Malaysia, negara, Indonesia berhak melakukan mengikuti batas kedaulatan negara di tiap tahun dicek, dibetulkan kembali bersama pihak Malaysia untuk di-fix- pengelolaan dan pemanfaatan kan kembali,” ujar Agung Mulyana, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi kekayaan alam dan lingkungan Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Pengelola Perbatasan laut di laut bebas serta dasar laut internasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dalam hal ini, NKRI memiliki kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola Majalah ARSIP Edisi 56 2012

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi saat diwawancarai redaksi majalah ARSIP (BNPP). dengan Kementerian Luar Negeri dengan negara lain, dalam hal batas untuk batas antarnegara, sedangkan wilayah negara di darat, kawasan Berbicara penetapan batas wilayah untuk batas antardaerah dalam perbatasan berada di kecamatan. negara, ditemui dalam kesempatan negeri, BIG bekerja sama dengan Kawasan perbatasan yang memiliki berbeda, Asep Karsidi, Kepala Kementerian Dalam Negeri. Tahap letak strategis dan menjadi beranda Badan Informasi Geospasial (BIG) selanjutnya adalah demarkasi, atau depan bangsa, nampaknya masih mengemukakan bahwa penetapan dengan kata lain proses penegasan kurang mendapatkan perhatian penuh batas itu bukan ditentukan oleh militer, titik dan garis batas dengan cara dari pemerintah Indonesia. Entah bukan pula oleh BIG. “Penetapan pendirian patok. Setelah itu, proses karena lokasinya yang sulit dijangkau batas itu ditetapkan kedua unsur, selanjutnya statuisasi/pengelolaan. atau karena kurangnya koordinasi atau negara atau daerah dalam suatu Pada tahapan ini, masyarakat di antara Kementerian/Lembaga serta perundingan. Pada saat penetapan kawasan perbatasan dibina. “Jika pemerintah daerah terkait. batas di dalam negeri dan internasional manusianya di sana (negara tetangga) itu memerlukan empat tahapan. Jadi dibina, di sini tidak dibina ya jelaslah Sebagai wujud keseriusan jangan sampai salah menilai bukan ini akan terjadi pelintas segala macam, pemerintah dalam mengoptimalkan BIG yang menetapkan batas wilayah,” atau mungkin dengan sendirinya pengelolaan dan pemanfaatan tegas orang “nomor 1” di BIG ini. mungkin maunya dipindakan, digeser- batas wilayah negara serta kawasan geser. Sedangkan secara fisik tidak perbatasan dibentuklah sebuah Badan Empat tahapan dalam penetapan akan berubah batasnya, karena di situ NasionalPengelolaPerbatasan(BNPP) batas wilayah negara mencakup titik koordinatnya sudah ada,” lanjut alokasi, delimitasi, demarkasi dan sosok yang menyelesaikan studi S-3 yang bertugas menetapkan kebijakan statusisasi/ pengelolaan (pembinaan). di Universitas Adelaide, Australia. Dalam tahap alokasi, kedua belah pihak program pembangunan perbatasan, Daerah yang memiliki patok batas duduk bersama memetakan batas tersebut, termasuk pada kawasan menetapkan rencana kebutuhan perbatasan. Kawasan perbatasan yang akan ditetapkan. Setelah ada merupakan bagian dari wilayah anggaran, mengoordinasikan negara yang terletak pada sisi dalam kesepakatan antara kedua belah pihak, sepanjang batas wilayah Indonesia pelaksanaan serta melaksanakan selanjutnya tahapan delimitasi. Dalam evaluasi dan pengawasan. tahapan delimitasi yang berperan “juru ukur” adalah BIG. BIG bekerja sama Menurut Agung Mulyana dalam wawancaranya dengan redaksi  Majalah ARSIP Edisi 56 2012

Majalah ARSIP menyatakan berkoordinasi dan menganggap sudah penting terkait dengan pelaksanaan bahwa salah satu penyebab menangani perbatasan, padahal fungsi-fungsi pemerintahan sesuai keterbelakangan kawasan perbatasan belum terkoordinasi. Jadi artinya dengan prinsip otonomi daerah. adalah karena dua puluh sembilan tidak menangani tepat sasaran pada Wewenang pemerintah pusat dan Kementerian/Lembaga yang selama inti kebutuhan,”tegas pria kelahiran daerah dalam pengelolaan wilayah ini berkecimpung dalam mengelola Jakarta, 7 Desember 1955 ini. negara dan kawasan perbatasan perbatasan tidak berkoordinasi satu mencakup: sama lain. “Penyakitnya, penyakit Dalam menjaga dan mengelola lama, bekerja sendiri-sendiri tanpa kawasan perbatasan, peran pemerintah pusat dan daerah sangat Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota - menetapkan kebijakan pengelolaan dan - melaksanakan kebijakan Pemerintah - melaksanakan kebijakan Pemerintah pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan dan menetapkan kebijakan lainnya dan menetapkan kebijakan lainnya Perbatasan; dalam rangka otonomi daerah dan dalam rangka otonomi daerah dan - mengadakan perundingan dengan negara lain tugas pembantuan; tugas pembantuan; mengenai penetapan Batas Wilayah Negara - melakukan koordinasi pembangunan - menjaga dan memelihara tanda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- di Kawasan Perbatasan; batas; undangan dan hukum internasional; - melakukan pembangunan Kawasan - melakukan koordinasi dalam rangka - membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Perbatasan antar-pemerintah daerah pelaksanaan tugas pembangunan di Negara; dan/atau antara pemerintah daerah Kawasan Perbatasan di wilayahnya; - melakukan pendataan dan pemberian nama dengan pihak ketiga; dan pulau dan kepulauan serta unsur geografis - melakukan pengawasan pelaksanaan - melakukan pembangunan Kawasan lainnya; pembangunan Kawasan Perbatasan Perbatasan antar-pemerintah daerah - memberikan izin kepada penerbangan yang dilaksanakan Pemerintah dan/atau antara pemerintah daerah internasional untuk melintasi wilayah udara Kabupaten/Kota. dengan pihak ketiga. teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; - memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; - melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial; - menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; - membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; - menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan. Sumber: UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Majalah ARSIP Edisi 56 2012

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP, Agung Mulyana Misalnya saja di desa Temajo, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Peran serta masyarakat juga terulang lagi kejadian serupa. Dalam Kalimantan Barat yang berbatasan diperlukan dalam mengelola dan arti, pemerintah Indonesia bersama langsung dengan Malaysia. Dalam menjaga kawasan perbatasan. Peran dengan masyarakat harus lebih aware salah satu media nasional pernah serta masyarakat dapat dilakukan lagi atas wilayah NKRI, terutama diberitakan bahwa kondisi Desa dalam bentuk mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan Temajo saat ini yang menjadi keluhan pembangunan kawasan perbatasan batas wilayah negara dan kawasan masyarakat antara lain masalah dan menjaga serta mempertahankan perbatasan. infrastruktur, sarana dan prasarana, kawasan perbatasan.Artinya, kawasan komunikasi dan listrik. Infrastruktur; perbatasan seharusnya tidak hanya “Yang paling penting untuk wilayah masyarakat di sana masih memiliki memiliki “status” sebagai bagian dari perbatasan adalah mengkoordinasikan ketergantungan akan penggunaan wilayah sebuah negara. Kawasan pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun Malaysia, perbatasan juga harus dikelola dan di kawasan perbatasan, seperti karena aksesnya lebih mudah dilalui dimanfaatkan sedemikian rupa oleh membuat jalan bagus, rumah-rumah didukung dengan jarak yang lebih pemerintah maupun masyarakat yang penduduk bagus, pelayanan publik, dekat dibandingkan jarak ke ibu kota berada menempatinya. dibangun industri agar menyerap SDM kecamatan di Indonesia. pada masyarakat sekitar, kalau perlu Kasus kekalahan Indonesia di sepanjang perbatasan dijadikan Dalam hal sarana dan prasarana, perkebunan distrik yang memiliki nilai khususnya bidang kesehatan, di desa dalam mempertahankan Sipadan ekonomis tinggi seperti sawit, cengkeh, Temajo sudah dibangun Puskesmas karet. Ada semacam barier/real dan Posyandu. Namun, masih dan Ligitan, disebabkan kurangnya estate jika daerah yang memiliki fisik belum mampu mencukupi kebutuhan memungkinkan. Setiap di perbatasan Warga Negara Indonesia (WNI) kesadaran untuk memanfaatkan dibangun jalan yang bagus agar patroli setempat. Sejauh ini kondisinya masih juga bisa enak, ”ungkap mantan Deputi memprihatinkan. Jika satu waktu wilayah negara. Mahkamah Menteri Koordinator Kesejahteraan Malaysia mengadakan pemeriksaan Rakyat Bidang Kerawanan Sosial yang kesehatan, WNI diperbolehkan Internasional memenangkan Malaysia kini menjabat sebagai Kepala BIG. mengikutinya. Komunikasi, sampai saat ini sinyal komunikasi yang bisa atas kepemilikan Pulau Sipadan- Pada kenyataannya, sampai saat ditangkap di desa Temajo baru sinyal ini beberapa kawasan perbatasan Malaysia. Jika ingin menggunakan Ligitan dengan pertimbangan masih dalam kondisi memprihatinkan. sinyal komunikasi Indonesia maka harus mundur sejauh ±7 km dekat penguasaan efektif yang dilakukan Tanjung Bendera, dengan kualitas sinyal tidak stabil. oleh Inggris sebagai koloni Malaysia, Sedangkan untuk permasalahan diantaranya, pengumpulan telur listrik, sampai saat ini warga masih menggunakan genset yang mulai penyu, perlindungan satwa burung digunakan pukul 18.00-21.00 WIB, selebihnya hidup tanpa listrik. dan pemeliharaan mercusuar. Kasus Harga solar yang cukup tinggi pun menjadi salah satu pemicu ini dapat dijadikan cerminan agar tidak pembatasan penggunaan listrik. Untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak, WNI di desa Temajo memperolehnya dari ibu kota kecamatan atau dari Malaysia. Hal-hal tersebut menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia untuk segera memperbaiki kondisi kawasan perbatasan.  Majalah ARSIP Edisi 56 2012

Sampai saat ini, ada beberapa Arsip dapat tahun anggaran 2011 telah disusun kawasan perbatasan yang masih guide tematis batas negara “Tepian menjadi masalah karena belum adanya dikatakan sebagai Tanah Air” yang hasilnya berupa daftar kesepakatan antara Indonesia dengan arsip-arsip khazanah ANRI yang negara tetangga. Sebagaimana rumusan dasar berhubungan dengan batas negara diungkapkan putra bangsa lulusan Indonesia dengan 10 negara tetangga, University of Queensland, Australia, dalam menentukan baik batas darat maupun batas laut bidang studi Ilmu Wilayah (Regional serta pulau-pulau terdepannya. Science), Agung Mulyana, “seperti perbatasan Indonesia dengan Malaysia punya 10 Selain itu, sejalan dengan titik yang belum sepakat. Indonesia negara. Sebagaimana dikatakan oleh dengan Timor Leste yang belum Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Undang-Undang Nomor 25 Tahun sepakat, 3 titik namanya unresolve Kawasan Perbatasan, Agung Mulyana, (tidak terpecahkan) dan 1 titik unsurvey “rumusnya dari arsip. Arsip Indonesia 2000 tentang Program Pembangunan (yang belum disurvei). Dari barat di arsipnya dari Belanda, misalnya Papua Kalimantan mulai Tanjung Datu sampai Nugini arsipnya mungkin dari Australia Nasional Tahun 2000-2004 ke Sebatik itu panjangnya 2004 km. bekas penjajahnya. Nah, kita lihat Ada 10 titik/spot antara Malaysia dalam arsip-arsip itu bersama dengan menyiratkan bahwa pembangunan dengan kita masih saling mengklaim. orang Papua Nugini-nya sendiri. Relatif Menurut kita batasnya sampai sana, sama dan relatif mereka yah setuju perbatasan perlu mendapat perhatian menurut Malaysia batasnya itu sampai saja dengan kita”. Hal senada pun sini. Nah ini terjadi di 10 titik tadi.” diungkapkan pria kelahiran Sumedang, khusus dan menjadi prioritas. ANRI 7 September 1954 yang sejak tahun 2010 menjabat Kepala BIG, “jadi begini melalui Direktorat Pengolahan dapat sekarang orang berdebat pergeseran patok. Sebenarnya, begitu kita sudah memberikan sumbangsih berupa sepakat bahwa ini adalah garis batas penyusunan guide tematis tentang arsip yang akan kita tetapkan, langsung kita lakukan pengukuran di lapangan. perbatasan. Hal tersebut menunjukan Pengukuran di lapangan, datang ke lapangan. Seperti halnya ada peta bahwaANRI turut berperan serta dalam kita yang historis peta tahun 1975 dasar dari peta Belanda tahun 1896. menjaga kedaulatan NKRI dengan Kalau saya perlihatkan peta Belanda tahun 1896, saya ngiri lihatnya dengan cara memberikan informasi tentang produk kita, luar biasa“. Dalam perundingan mengenai perbatasan dari segi arsip dengan Terkait perbatasan, Kepala ANRI, batas wilayah negara yang M. Asichin mengemukakan bahwa mengemukakan seluruh khazanah ANRI sebagai lembaga kearsipan menjadi “juru runding” adalah nasional berperan dalam mengelola arsip yang berhubungan dengan arsip perbatasan. Sampai saat ini, perbatasan sehingga guide tersebut Kementerian Luar Negeri, sedangkan Subdirektorat Pengolahan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan telah “wasitnya” adalah PBB. Setelah menggunakan sekitar 247 lembar memberikan manfaat terutama khazanah, mencakup De Haan, ada kesepakatan mengenai batas Hindia Belanda, Topografische Dienst dalam pengambilan keputusan yang dan BIG untuk menyusun guide yang wilayah negara, barulah didirikan berkaitan dengan perbatasan. Pada berkaitan dengan perbatasan. patok. BIG di sini mengambil peranan Dalam arsip, semua rekaman kegiatan/peristiwa dicatat, demikian sebagai “juru ukur”. Sedangkan juga ketika penentuan batas wilayah pada masa kekuasaan Belanda di dalam statuasi/pengelolaan, Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar dalam perundingan antara kedua BNPP menjadi koordinator dalam negara yang saling berbatasan. Menurut UU Nomor 43 Tahun 2008 mengharmonisasikan beberapa tentang Wilayah Negara, batas darat antara Indonesia dan Malaysia kegiatan yang dilakukan beberapa ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris tahun 1891, 1915 kementerian/lembaga sehingga tidak dan 1928. Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar berjalan sendiri-sendiri dan sesuai Konvensi tentang Penetapan Batas dengan kebutuhan masyarakat Hindia Belanda dan Portugal tahun kawasan perbatasan. Lalu, bagaimana 1904 dan Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 1914. Batas peran arsip dalam menjaga darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian perbatasan? Batas Hindia Belanda dan Inggris Peran Arsip dalam Menjaga Perbatasan Arsip dapat dikatakan sebagai rumusan dasar dalam menentukan perbatasan, baik batas antarnegara maupun batas antarprovinsi. Artinya di sini arsip memegang peranan penting dalam penentuan batas wilayah sebuah Majalah ARSIP Edisi 56 2012

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Kepala ANRI, M. Asichin sedang menunjukkan arsip peta Indonesia tahun 1895. Semua itu merupakan termasuk salah satunya arsip harus tertata serta tersimpan dengan arsip perjanjian perbatasan. perbatasan. baik di ANRI. Jangan menyimpan “Untuk saat ini, ANRI telah memiliki Ketika redaksi majalah ARSIP kompilasi peta wilayah perbatasan arsip yang tidak terlampiri fakta-fakta dengan 12 titik perbatasan dalam menanyakan apakah pada bentuk CD, ke depannyaArsip Nasional yang bisa dipertanggungjawabkan. RI tidak hanya menyediakan peta perundingan arsip mengambil tentang perbatasan, tetapi juga bukti- Arsip Nasional itu harus juga seleksi bukti berupa traktat, ordonansi, dan peranan? Agung Mulyana dengan staatsblad yang menyatakan bahwa menyimpannya, lembarannya wilayah tersebut merupakan bagian lugas mengungkapkan, “iya, tetapi dari Hindia Belanda, artinya wilayah itu benar-benar yang bisa tersebut menjadi milik Indonesia itu sudah diekstrakkan jika kita akan setelah Indonesia merdeka”, jelas M. dipertanggungjawabkan,” demikian Asichin dalam wawancaranya dengan berunding, tidak semua segmen redaksi Majalah ARSIP. ungkap Asep Karsidi. ANRI pun tidak dirundingkan. Misalnya dengan Timor Dengan menyimpan arsip-arsip hanya menyimpan arsip tersebut, mengenai beranda depan bangsa Leste, tinggal 4 titik yang belum di ANRI, diharapkan permasalahan ANRI juga membuat penerbitan perbatasanyangtimbuldikemudianhari disepakati untuk di daratnya. Nah 4 dapat diselesaikan dengan baik. “Jadi naskah sumber terkait dengan wilayah kalau belakangan ada yang complain, perbatasan seperti The Border titik ini saja yang kita rundingkan, tidak lihat arsipnya. Arsip batas wilayah between The Dutch and The British in Bornea Island yang menjelaskan semua arsipnya kita bawa”. Demikian juga ketika ada permasalahan, arsip mengenai batas antara Belanda digunakan sebagai salah satu “senjata” dengan Inggris di Pulau Borneo di dalam persidangan di Mahkamah Kalimantan. Internasional. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga Selain peran arsip dalam mendokumentasikan batas wilayah kearsipan nasional yang salah negara yang telah ditentukan sebelumnya, arsip juga berperan dalam satunya bertugas untuk menjaga dan merekam informasi mengenai data diri memelihara arsip-arsip yang memiliki nilai pertanggungjawaban nasional, 10 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

dan aktivitas penduduk di kawasan “Tak ada lagi istilah wilayah perbatasan. Mulai dari data kelahiran, terluar yang terlantar dan tak kepemilikan tanah/rumah sampai ada perhatian bagi kawasan dengan pembangunan yang dilakukan perbatasan. Perbatasan, menjadi di kawasan perbatasan. Arsip- beranda depan dengan sejuta arsip tersebut menunjukkan bahwa pesona yang menawan, wilayah kawasan perbatasan dimanfaatkan strategis yang mampu menjadi penduduk yang tinggal di sana dan pemerintah yang berwenang. Dalam selebritis penuh eksotis” arti, kawasan tersebut tidak hanya memiliki “status” sebagai bagian berkesinambungan, artinya setelah yang dilakukan bisa terarsipkan dari wilayah terdepan Indonesia, aparatur desa diberikan pelatihan, dengan baik. Ini kan sejarah, arsip namun kawasan tersebut memang maka akan diteruskan dengan itu sejarah menurut saya, sejarah benar-benar telah dimanfaatkan oleh pembinaan. Maksudnya di sini setelah yang tidak dibuat-buat yang tidak pemiliknya, Indonesia. aparatur desa khususnya Sekretaris dikarang oleh ahlinya, bukan sejarah Desa yang ada di 33 provinsi diberikan yang diinterpretasi. Tapi fakta yang Oleh sebab itu, sejak tahun 2009 pelatihan oleh Pusdiklat ANRI, mereka ada yang tertuang di surat itu, itulah ANRI mulai melakukan program Arsip tidak langsung dilepas begitu saja, yang kita muatkan. Nah mungkin ke Masuk Desa (AMD) sebagai salah satu tetapi diteruskan dengan pembinaan depannya ANRI dan BNPP dapat bentuk usaha ANRI dalam menyentuh yang dilakukan Direktorat Kearsipan menyelenggarakan program bersama, pengelolaan arsip perbatasan. Daerah ANRI. Dengan demikian seperti penyuluhan tentang arsip yang Program ini juga sebagai bentuk diharapkan para aparatur desa, dilakukan di tingkat kecamatan atau kepedulian ANRI terhadap wilayah khususnya di daerah perbatasan, kabupaten. Kemudian kita menyuluh perbatasan. Mengapa AMD? “Karena dapat meningkatkan peran arsip di kawasan perbatasan, nantinya kita desa merupakan satuan perangkat dalam penyelenggaraan administrasi bisa dapatkan arsip-arsip mereka. pemerintahan terkecil yang merupakan pemerintah desa dalam rangka Karena itu adalah sejarah yang ujung tombak pelaksanaan pemerintah meningkatkan pelayanan kepada tidak ternilai,” jelas Agung Mulyana dan pembangunan serta ujung tombak masyarakat serta meningkatkan yang kerap semangat ketika diburu pelayanan publik, baik-buruk citra pengelolaan arsip pada pemerintahan pertanyaan oleh redaksi Majalah pemerintah salah satunya tergantung desa yang sesuai dengan kaidah ARSIP. pada aparat pemerintahan yang kearsipan dan peraturan perundang- terkecil, yaitu desa, oleh sebab itu desa undangan. “Mengingat pentingnya “Tak ada lagi istilah wilayah harus dibenahi terus, ”jelas M. Asichin AMD ini, apabila dapat dana terluar yang terlantar dan tak ada mengenai program AMD. Dalam optimalisasi dan dana APBN, maka perhatian bagi kawasan perbatasan. program AMD ini, ANRI bekerja sama dana tersebut akan diberikan untuk Perbatasan, menjadi beranda depan dengan Lembaga Kearsipan Daerah program AMD dengan titik berat daerah dengan sejuta pesona yang menawan, Provinsi. AMD mencakup beberapa perbatasan,” tambah M. Asichin. wilayah strategis yang mampu menjadi kegiatan, yaitu Sosialisasi Kearsipan selebritis penuh eksotis” (SS) kepada Lembaga Kearsipan Daerah Dengan bukti-bukti arsip Provinsi dan Kabupaten, Penyusunan administrasi penduduk diharapkan Pedoman Umum Pengelolaan Arsip kekalahan dalam kasus Sipadan- Pemerintah Desa dan Pembangunan Ligitan tidak terjadi lagi. “Saya berharap Aplikasi Pengelolaan Arsip Pemerintah ANRI dan BNPP tetap bisa menjaga Desa. Selain itu, ada pula kegiatan kontak sehingga arsip-arsip kegiatan Diklat Pengajar Kearsipan dan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip bagi Sekretaris Desa, Bimbingan Teknis Kearsipan kepada Perangkat Desa dan Implementasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa. Program AMD ini dilakukan secara Majalah ARSIP Edisi 56 2012 11

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Peta Indonesia Tahun 1883 arsip (kelembagaan, perseorangan) dalam pelaksanaan kehidupan Drs. Azmi, M.Si. : bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peta perbatasan negara Arsip Peta Perbatasan Negara sebagai salah satu jenis arsip yang dan Keutuhan NKRI tercipta dari pelaksanaan fungsi negara dalam membangun wilayah ilayah perbatasan negara pelayanan publik, dan kesejahteraan perbatasan negara. APPN merupakan merupakan bagian yang rakyat. Keutamaan yang dimiliki arsip sumber informasi strategis yang dapat tidak terpisahkan dari wilayah perbatasan Indonesia yakni memenuhi berbagai kebutuhan negara sejarah suatu negara, sebagaimana arsip jenis ini memiliki nilai kebuktian dalam membangun, melindungi, dan riwayat perjuangan sebuah negara atas riwayat kedaulatan, pertahanan menjaga keutuhan negara. APPN untuk diakui eksistensinya. Oleh karena dan keamanan, sosial-ekonomi, politik, melahirkan ilusi tentang koherensi itu, riwayat wilayah perbatasan tidak dan pemerintahan Indonesia. dan keseragaman ruang, tersedianya dapat dilepaskan dari sejarah lahir atau obyek yang ada di permukaan bumi berakhirnya suatu negara. Indonesia Kewajiban melindungi wilayah dengan lokasi yang pasti dan batas- sebagai negara kepulauan terbesar di NKRI dan mengelola arsip wilayah batas NKRI yang diakui berdasarkan dunia tentunya sangat berkepentingan perbatasan merupakan amanat UUD peraturan internasional sehingga dengan wilayah perbatasan negara. 1945 dan UU Nomor 43 Tahun 2009 mudah ditata, direncanakan, dan Pembuktian wilayah Negara Kesatuan tentang Kearsipan. Oleh karena itu, dikuasai. Republik Indonesia (NKRI) yang luas tulisan singkat ini akan membahas dan berbatas laut serta darat dengan pentingnya pengelolaan arsip peta APPN merupakan informasi beberapa negara harus didukung perbatasan negara (APPN) yang obyek permukaan bumi yang memuat dengan data dan fakta berupa arsip selanjutnya dalam tulisan ini disingkat informasi tentang lokasi di permukaan yang autentik dan reliabel dalam APPN dalam rangka menjaga bumi; informasi tentang terdapatnya berbagai bentuk dan media. keutuhan dan kedaulatan NKRI. suatu obyek di bumi yang bersifat fisik (atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer Arsip wilayah perbatasan Indonesia Arsip Peta Perbatasan Negara dan biosfer) ataupun non-fisik dan dengan negara lain merupakan salah (APPN) budi daya hasil kreasi manusia satu jenis arsip negara yang harus (antroposfer); informasi tentang apa dijaga secara khusus oleh lembaga Secara normatif arsip didefiniskan yang berada pada suatu lokasi tertentu. negara dan pemerintahan daerah sebagai rekaman kegiatan atau Dengan demikian, APPN tidak hanya bersama dengan Arsip Nasional peristiwa dalam berbagai bentuk dan menunjukkan lokasi di permukaan Republik Indonesia (ANRI) untuk media sesuai dengan perkembangan bumi, tetapi juga terkait sumber daya kepentingan negara, pemerintahan, teknologi informasi dan komunikasi dan lingkungan hidup manusia yang yang dibuat dan diterima oleh pencipta dimiliki oleh suatu negara. Melihat informasi yang dikandung dalam APPN, sangat erat kaitannya dengan salah satu syarat terbentuknya sebuah negara yaitu adanya wilayah atau teritorial. Wilayah merupakan salah satu syarat primer terbentuknya suatu negara. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun kebudayaan diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. APPN merupakan bagian penting dalam penyediaan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung 12 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

pengelolaan wilayah negara, dan hak– hak berdaulat. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip NKRI dan otonomi daerah dalam mengelola pembangunan kawasan perbatasan termasuk arsip yang berkaitan dengan eksistensi dan sejarah wilayah perbatasan. Ketersediaan APPN termasuk pulau-pulau kecil akan menjadi situs di mana persoalan nasionalisme tidak lagi menjadi hitam putih karena telah didasarkan data Proses pengolahan arsip peta dan fakta kartografis. Oleh karena itu, mengelola APPN secara benar sesuai lembaga negara dan pemerintahan negara-negara tetangga untuk dengan kaidah-kaidah kearsipan daerah dalam melaksanakan proses memilikinya (Kasus pulau Sipadan perencanaan, pelaksanaan dan dan Ligitan 2002). dan ketentuan peraturan perundang- evaluasi pembangunan di wilayah perbatasan negara. APPN menjadi Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI undangan merupakan kegiatan yang komponen penting dalam mendukung pengambilan keputusan pengamanan Untuk menjaga keutuhan wilayah harus segera dikedapan oleh lembaga dan pembangunan wilayah perbatasan NKRI dalam rangka mendukung sistem negara sebagai ”halamam depan pertahanan dan keamanan rakyat negara dan pemerintahan daerah negara” yang lebih bermakna bagi semesta serta mencegah berbagai negara dan masyarakat Indonesia kejahatan transnasional diperlukan sebagai komponen utama negara. yang tinggal di wilayah perbatasan. APPN dan informasi geospasial perbataan negara terkini dan akurat Ketersediaan APPN senantiasa Pengelolaan APPN yang tentang wilayah terdepan dan pulau- diperlukan negara, baik dalam pulau terluar sepanjang perbatasan situasi damai maupun perang untuk berdasarkan kaidah-kaidah negara. Hal ini untuk merupakan mobilisasi aparat pertahanan dan amanat Pasal 25A UUD 1945, bahwa keamanan. Pada situasi damai, APPN kearsipan dan ketentuan peraturan NKRI adalah sebuah negara kepulauan diperlukan untuk menjaga infiltrasi yang berciri nusantara dengan wilayah oleh penyusup, baik yang bermotif perundang-undangan akan menjamin dan batas-batas dan hak-haknya politis maupun komersial. Misalnya ditetapkan dengan undang-undang. penyusupan kapal melintasi daerah ketersediaan APPN yang autentik dan perbatasan NKRI tanpa dilengkapi Mengingat sisi terdepan dari dokumen resmi. Infiltrasi bermotif reliabel untuk menjaga keutuhan NKRI wilayah negara atau yang dikenal politik (teroris, pesawat militer asing), dengan kawasan perbatasan infiltrasi bermotif komersial (illegal dan meningkatkan kesejahteraan merupakan kawasan strategis dalam logging, illegal fishing, human- menjaga integritas wilayah negara, trafficking, penyelundupan elektronik, rakyat. Pengelolaan APPN sebagai maka diperlukan juga pengaturan narkotika hingga sampah barang B3), secara khusus. Pengaturan batas- sehingga mengancam kedaulatan arsip vital negara pada lembaga batas wilayah negara dalam APPN NKRI dan kerugian negara yang dimaksudkan untuk memberikan sangat besar. negara, pemerintahan daerah, dan kepastian hukum dan realitas kartografis mengenai ruang lingkup ANRI mendesak untuk dilakukan wilayah negara, kewenangan sejalan dengan meningkatnya ancaman kedaulatan NKRI atas beberapa wilayah perbatasan. Tanpa APPN yang memadai, TNI (AD, AL, dan AU) akan kesulitan untuk Indonesia merupakan negara yang memastikan bahwa kondisi di wilayah luas dan kaya akan sumber daya alam perbatasan NKRI dalam kendali. serta lingkungan hidup, sehingga APPN juga berguna sebagai dasar setiap jengkal wilayah Indonesia untuk membuat patok perbatasan yang belum jelas status atau riwayat negara secara permanen agar tidak kepemilikannya akan menjadi incaran Majalah ARSIP Edisi 56 2012 13

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI dipindahkan oleh negara tetangga, peta, skala, tahun pembuatan, warna, rentan terhadap bencana (misalnya serta untuk usaha nelayan Indonesia tingkat keaslian, penerbit, koordinat, kebakaran, kelembaban tinggi, agar tidak beroperasi di wilayah negara jumlah, referensi, keterangan. pencurian ,dsb) yang akan membuat tetangga. Negara harus menjaga APPN yang telah diberkaskan oleh data perbatasaan negara dalam agar nelayan kita tidak diperlakukan lembaga negara dan pemerintahan kondisi tidak aman (high risk). Selain sewenang-wenang oleh otoritas daerah diserahkan kepada ANRI. negara lain seperti kasus nelayan kita Pemberkasan dan pelaporan APPN ini itu, banyak sistem komputer yang dengan angkatan laut Malaysia. dilakukan paling lama satu tahun sejak kurang terlindung dari akses illegal ataupun virus. Pengelolaan APPN terjadinya kegiatan. APPN merupakan arsip vital Dalam tulisan ini yang dimaksud Penyimpanan negara, sehingga penyimpanannya dengan pengelolaan APPN adalah dilaksanakan secara bersama oleh kegiatan pemberkasan dan pelaporan, APPN merupakan arsip vital pencipta arsip (lembaga negara dan penyimpanan, dan penyampaian negara, karena informasi yang pemerintahan daerah) dan ANRI salinan naskah autentik APPN kepada dimilikinya digunakan untuk keperluan atas nama negara. Penyimpanan ANRI oleh lembaga negara dan riset dan melacak kembali riwayat APPN yang asli dan bersifat terbuka pemerintahan daerah sebagai pencipta kedaulatan negara di masa silam. dilaksanakan oleh lembaga negara dan arsip dalam rangka pelindungan dan Negara harus memperhatikan secara pemerintahan daerah masing-masing penyelamatan arsip wilayah khusus penyimpanan APPN dengan untuk diakses oleh publik. Sedangkan perbatasan. APPN merupakan arsip salinan autentik naskah asli APPN diserahkan kepada Pemberkasan dan Pelaporan APPN yang berada vital negara, sehingga ANRI sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pada lembaga negara dan penyimpanannya dilaksanakan keselamatan arsip perbatasan. Akses publik terhadap pemerintahan daerah harus secara bersama oleh pencipta salinan autentik naskah asli diberkaskan dengan mengolah informasi dan fisik arsip secara arsip (lembaga negara dan APPN yang disimpan di sistematis dan logis sesuai pemerintahan daerah) serta ANRI ANRI dilakukan berdasarkan dengan konteks kegiatannya kesepakatan lembaga negara sehingga dapat digunakan atas nama negara. dan pemerintahan daerah untuk kepentingan manajemen dengan ANRI ketika melakukan dan publik. serah terima APPN. Pemberkasan APPN didasarkan penyediaan prasarana dan sarana Penyimpanan salinan kearsipan yang memiliki standar pada klasifikasi arsip yang dimiliki oleh kearsipan. Wilayah NKRI yang luas autentik naskah asli APPN di ANRI berada di wilayah yang rawan akan lembaga negara dan pemerintahan berbagai macam bencana, yang hanya sebagai metode perlindungan berpotensi membahayakan keamanan daerah, meliputi kegiatan pemeriksaan dan keselamatan APPN. Pengalaman dengan membuat atas naskah asli kelengkapan arsip (inspection), traumatis dirasakan bangsa Indonesia pemberian indeks (indexing), ketika terjadinya bencana alam besar APPN dan penyimpannya secara pemberian kode arsip (coding), tunjuk seperti di Aceh, Sumatera Utara, silang (cross reference), penyortiran Yogyakarta, dan Sumatera Barat. dispersal/terpisah dengan naskah (sorting), pelabelan (labeling), penyimpanan (filing), dan pembuatan APPN dan informasi geospasial aslinya. Hal ini dimaksudkan apabila sarana bantu temu balik arsip (finding perbatasaan negara harus disimpan aids). pada tempat yang aman sehingga lembaga negara dan pemerintahan tidak rusak atau hilang. Banyak data Hasil akhir penataan APPN adalah hasil survei dan peta baik kertas daerah kehilangan naskah asli karena maupun digital yang telah dilakukan tertatanya informasi dan fisik APPN dengan menggunakan dana yang suatu hal, maka dapat mengakses dan sangat besar, namun kini sangat sesuai dengan klasifikasinya serta memanfaatkankembalisalinanautentik tersusunya finding aids berupa daftar naskah asli APPN yang disimpan di APPN yang sekurang-kurangnya ANRI. Penyampaian salinan autentik memuat elemen data yaitu: nama naskah asli APPN oleh lembaga pencipta, tema, jenis nomor lembar negara dan pemerintahan daerah kepada ANRI dilaksanakan paling lama satu tahun setelah dilakukan pelaporan APPN kepada ANRI. Pengamanan 14 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

GAMBAR: FOTO KEGIATAN PENYIMPANAN ARSIP PETA contoh guide arsip tematik tentang peta tepian Tanah Air di Indonesia Selain penyimpanan dan negara mempunyai nilai strategis negara lain. Indonesia tidak akan pengamanan fisik APPN, juga sangat dalam mendukung keberhasilan dapat berbuat banyak apabila terjadi penting dilakukan pengamanan pembangunan keamanan nasional sengketa wilayah perbatasan dengan terhadap informasi geospasial APPN karena mempunyai dampak terhadap negara pengklaim (claimant state) jika yang bersifat rahasia. Pengamanan keutuhan NKRI. tidak didukung dengan arsip. Karena APPN ini mencakup pengamanan arsip merupakan kesaksian atas pada seluruh bentuk penyajiannya APPN meerupakan realitas kedaulatan dan kejayaan bangsa, dan juga infrastruktur fisik yang terkait kartografi NKRI yang mengandung seperti yang dikatakan R.J. Alfaro informasi geospasial APPN yang ada dimensi legal-formal-politis yang (Presiden Panama 1931-1937), di lapangan. melihat wilayah NKRI sebagai sesuatu ”Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara yang ajeg, statis, dan tak dapat ditawar tanpa senjata, dokter tanpa obat, Informasi geospasial APPN yang atau harga mati. Dimensi ini menjadi petani tanpa benih, tukang tanpa alat dikategorikan sebagai informasi landasan sakral bagi eksistensi NKRI. … Arsip merupakan saksi bisu, tak khusus dan bersifat rahasia dapat Tanpa wilayah yang jelas, NKRI terpisahkan, handal dan abadi, yang disandikan dengan suatu metode tidak dapat menunjukkan siapa yang memberikan kesaksian terhadap enkripsi. Data atau informasi menjadi subyek kewarganegaraannya, keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan geospasial APPN yang dienkripsi ini mana batas kekayaan alamnya, dan dan kejayaan bangsa.” diserahkan kepada lembaga negara mana batas kedaulatannya. yang ditugasi pemerintah untuk hal itu beserta kode dekripsi. Gambaran di atas menunjukkan Ketersediaan APPN Miliki Nilai bahwa pengelolaan APPN Strategis secara benar di lembaga negara, Penyelamatan APPN pada hakekatnya merupakan bagian integral pemerintahan daerah, dan ANRI daripembangunankeamanannasional. Ketersediaan APPN sebagai salah sangat diperlukan sebagai bagian satu jenis arsip wilayah perbatasan penting atas permasalahan kebutuhan negara terhadap data dan fakta bukti sah kedaulatan NKRI atas wilayah perbatasan apabila terjadi klaim Majalah ARSIP Edisi 56 2012 15

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Drs. Sumrahyadi, MIMS : KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN BUKTI DALAM SENGKETA WILAYAH PERBATASAN ilayah perbatasan dengan melakukan pembatalan ekspor dan embargo terhadap komoditi belakangan menjadi isu dan tertentu. masalah yang pelik yang Demikian pula untuk skala yang lebih kecil lagi misalnya sengketa dihadapi oleh negara-negara yang perbatasan antara Cambodia dengan Thailand yang saling mempertahankan 92 pulau terluar yang berbatasan darat secara langsung wilayah yang terdapat tempat ibadah, menjadi titik dasar dengan masing-masing negara dalam menetapkan atau rebutan dan saling mengklaim berusaha mempertahankan dengan garis batas wilayah kekuatan militer. Kemudian secara NKRI, 12 pulau pulau, terutama di negara-negara khusus lagi kasus perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga diantaranya memiliki Asia dimana geliat dan pertumbuhan kita, terutama Malaysia. potensi konflik dengan perekonomiannya begitu tinggi. Setelah beberapa tahun lalu kita nagara lain kalah dalam mepertahankan dua Misalnya masih hangat dalam ingatan pulau (Sipadan dan Ligitan) yang oleh Mahkamah Internasional dinyatakan kita ketika beberapa negara seperti sebagai wilayah Malaysia karena bukti dokumen yang disodorkan oleh China, Jepang, Philipina dan Vietnam saling mengklaim atas kepemilikan Kepulauan Spratly, masing-masing berusaha untuk saling menguasai bahkan sudah mulai dengan kekuatan militer atau rebutan suatu pulau antara China dan Jepang di mana kedua negara tersebut saling mengancam tidak hanya dari kekuatan militer tetapi dengan kekuatan ekonomi misalnya 16 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

Malaysia lebih lengkap dibandingkan Pulau Nipa antara Indonesia dengan 92 pulau terluar yang menjadi titik dengan bahan bukti dari Indonesia Singapura, Pulau Sekatung (daerah dasar dalam menetapkan garis batas atau kasus Karang Unarang dan Natuna) dengan Pulau Kondor antara wilayah NKRI, 12 pulau diantaranya wilayah Ambalat yang sempat Indonesia dengan Vietnam, Pulau memiliki potensi konflik dengan memanas beberapa tahun yang lalu, Kisar antara Indonesia dengan Timor nagara lain (Kompas, 13 Januari dan terakhir wilayah Camar Bulan dan Timur Lorosae, dan belakangan yang 2010, halaman 5). Dari 12 pulau Tanjung Batu daerah Kalimantan Barat menjadi menghangat kembali adalah tersebut sebagian telah disebutkan di yang sempat memanas. Pulau Palmas (Miangas) antara atas, antara lain adalah Pulau Rondo, Indonesia dengan Filipina. Sekatung, Berhala, Nipa, Marore, Nampaknya kasus sengketa Miangas, Marampit, Fani, Fanildo, perbatasan bukan saja melibatkan Begitu rawannya batas wilayah Brass, Batek, dan Pulau Dana. Lokasi antara Indonesia dengan Malaysia, antarnegara, sehingga Panglima geografis ke-12 pulau terluar tersebut tetapi ada beberapa wilayah atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), dapat dilihat seperti di bawah ini. pulau tertentu yang juga menjadi Jendral TNI Djoko Santoso secara daerah sengketa, misalnya kasus tegas menyatakan bahwa dari sekitar 12 pulau kecil terluar yang memerlukan perhatian khusus ( Sumber : BNPP) Majalah ARSIP Edisi 56 2012 17

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Begitu pentingnya wilayah kemungkinan konflik, karena kalau sehingga dimenangkan secara perbatasan ini, sehingga pemerintah hanya konflik antar propinsi atau hukum. Dampaknya adalah PAD-nya menganggap perlu untuk membentuk antar kabupaten tidak terlalu menjadi yang semula hanya 2 Milyar setelah lembaga nonkementrian khusus yang masalah toh masih menjadi bagian memenangkan klaim atas pulau dinamakan Badan Nasional Pengelola dari wilayah NKRI, tetapi kalau konflik tersebut maka PAD-nya naik menjadi Perbatasan (BNPP) yang kemudian antara negara kalau tidak didukung 20 Milyar. dikukuhkan dalam Peraturan Presiden oleh dokumen dan bukti tertulis maka Sementara untuk kasus Pulau Nomor 12 Tahun 2010 tentang akan hilanglah sebagian pulau atau Berhala, sebenarnya sengketa ini BNPP. Diharapkan lembaga ini dapat wilayah Indonesia dikuasai negara sudah cukup lama waktu itu adalah berfungsi sebagai ujung tombak dalam lain. konflik antara provinsi Riau dengan pengelolaan kawasan perbatasan bukan saja pemantauan Provinsi Jambi kemudian terhadap batas wilayah. provinsi Riau ada pemekaran menjadi 2 provinsi yaitu Riau Memang kasus kalau tidak didukung oleh Kepulauan dan Riau daratan. perbatasan ini sekali lagi Sengketa ini dilanjutkan antara bukan hanya melibatkan dokumen dan bukti tertulis maka Jambi dengan Riau Kepulauan. dunia internasional, tetapi akan hilanglah sebagian pulau Terakhir berdasarkan data dan secara regional pada wilayah dokumen yang diajukan dari tertentu seperti beberapa atau wilayah Indonesia dikuasai kedua provinsi tersebut, maka contoh di atas atau bahkan Negara lain. dinyatakan bahwa pulau tersebut secara nasional menjadi dimiliki oleh provinsi Jambi topik yang menarik terutama dengan surat keputusan dari setelah era otonomi daerah Menteri Dalam Negeri. didengungkan. Masing- Masih terkait masalah otonomi daerah dimana daerah masing daerah berusaha Dukungan Arsip sebagai mempunyai kewenangan untuk Bahan Bukti Otentik mengatur dan mengurus rumah untuk meningkatkan Pendapatan Asli tangganya sendiri dengan berusaha Secara nasional kasus konflik untuk meningkatkan PAD. Ada Daerah (PAD)-nya dengan berusaha perbatasan setelah era otonomi kasus yang agak kontroversial daerah baik antarprovinsi maupun yang berdampak kemungkinan menguasai atau mengklaim wilayah antarkabupaten semakin banyak bergesernya batas wilayah khususnya terjadi, dan umumnya dimenangkan antarnegara. Kasus tersebut adalah lain. oleh suatu daerah jika didukung oleh penjualan pasir dari beberapa pulau arsip sebagai bukti otentik yang lebih di wilayah provinsi Riau Kepulauan ke Misalnya Banten melalui lengkap. Misalnya Kepulauan Seribu Singapura. Pasir tersebut digunakan Tangerang mengklaim sekitar 22 tetap menjadi wilayah DKI Jakarta oleh Singapur untuk mereklamasi laut Pulau di Kepulauan Seribu menjadi walaupun sekitar 22 pulau diklaim untuk menambah daratan. Dampak wilayahnya dengan alasan letak oleh Banten, karena ternyata DKI dari penjualan pasir tersebut ternyata geografisnya berdekatan dengan Jakarta mempunyai dokumen yang luar biasa, bukan hanya rusaknya Tangerang. Atau Pulau Segama lebih lengkap dibanding Tangerang lingkungan dari pulau yang dikeruk yang banyak menghasilkan minyak (Banten). Salah satunya bahwa pasirnya. Tetapi kemungkinan di wilayah provinsi Lampung yang sudah ada Undang-Undang-nya ancaman tenggelamnya pulau tersebut menjadi rebutan antara dua kabupaten. yang menyatakan bahwa Kepulauan apalagi dengan masalah global Kemudian yang terakhir konflik rebutan Seribu merupakan bagian wilayah warming di mana dengan adanya Pulau Berhala antara provinsi Jambi administratif dari provinsi DKI Jakarta. dengan provinsi Kepulauan Riau (sebelumnya merupakan bagian dari provinsi Riau) yang oleh Kementerian Dalam Negeri diputuskan provinsi Jambi sebagai pemiliknya. Dengan melihat beberapa Demikian pula kasus Pulau pemanasan global akibat menipisnya kasus tersebut di atas yang perlu Segama di provinsi Lampung, di lapisan ozon, maka sebagian es harus dicermati adalah perbatasan mana kabupaten yang mengklaim pada kutub utara dan selatan mencair khususnya dengan negara lain dan kepemilikan pulau tersebut mempunyai sehingga menyebabkan permukaan wilayah yang mempunyai potensi bukti dokumen yang lebih lengkap lautan semakin tinggi. Akibatnya 18 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

sebagian pulau kemungkinan akan TALAUD ISLANDS. Di dalamnya terdapat Pulau Miangas (Palmas). Berdasarkan arsip Ternate tenggelam termasuk pulau yang sudah nomor 134, pada awal bulan November 1700 ketika Jan de Hoofd dan Kapten Paulus de Brings dikeruk pasirnya, misalnya Pulau Sea dengan kapal berjenis chialoup “Laricque”serta Jacob de Cloeck dengan sebuah jacht (sejenis Bait wilayah Riau Kepulauan (Media perahu) bernama de bije, menemukan pulau Karakatong (Kakarutan) dan Miangas (Palmas). Indonesia, 15 Maret 2009, halaman Kedua pulau tersebut masuk dalam wilayah kerajaan Tabukan dan Taruna yang dihuni oleh 21). penduduk pribumi. kemudian penemuan kedua pulau tersebut disebarluaskan dan akhirnya dikenal. Dampak yang lain adalah kemungkinan bergesernya batas tetangga dengan harapan akan lebih Indonesia sehingga dinyatakan wilayah karena daratan Singapura mudah menjadi tenaga kerja di negara bahwa kedua pulau tersebut wilayah menjadi lebih luas, dan juga tersebut yang tentu saja dari segi Malaysia. Sebagaimana kita ketahui, kemungkinan bergesernya Zona pendapatan jauh lebih tinggi. Malaysia jajahan Inggris, sementara Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dampak Indonesia jajahan Belanda. Malaysia ini jauh lebih merugikan dibandingkan Kondisi ini tentu saja sangat menyodorkan dokumen lama dan dengan PAD yang diperoleh melalui melemahkan kita, karena dengan otentik dengan bahasa Inggris, penjualan pasir. kepemilikan Id Card dari negara sedangkan Indonesia tidak memiliki tetangga maka secara administratif dokumen lama atau tidak selengkap Untuk skala regional, berdasarkan wilayah tersebut bagian dari wilayah Malaysia atas kepemilikan kedua kenyataan dan pengalaman mengenai negara tetangga. Bukti otentik pulau tersebut. beberapa pulau kita dikuasai dan lain juga diajukan Malaysia adalah diklaim oleh negara lain karena dokumen lama berbahasa Inggris Kesenjangan sosial dan ekonomi dukungan dokumen atau arsip yang yang disampaikan kepada Mahkamah juga dirasakan masyarakat perbatasan digunakan sebagai bukti otentik Internasional. Bukti ini memberatkan sepanjang Kalimantan kurang lebih lemah, maka diperlukan penyediaan bahan bukti tersebut manakala negara lain ingin menguasai wilayah tersebut. Sebagai contoh kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, sebetulnya kasus ini sudah lama diajukan ke Mahkamah Internasional, yaitu pada era Orde Baru masih berkuasa dan baru beberapa tahun yang lalu diputuskan bahwa kedua pulau tersebut milik Malaysia. Adapun beberapa pertimbangan mengapa Malaysia dimenangkan, karena pertama dari segi pemanfaatan bahwa Malaysia sudah lebih banyak memanfaatkan kedua pulau tersebut yaitu dengan dibangunnya resort pariwisata. Selain pemanfaatan didukung pula oleh dokumen lainnya, seperti kencenderungan penduduk pada wilayah perbatasan karena kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap mereka. Ada semacam kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan pada dua negara tersebut. Banyak masyarakat di perbatasan yang merasa bangga dan senang jika memiliki Kartu Keterangan Penduduk (Id Card) dari negara Majalah ARSIP Edisi 56 2012 19

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI wilayah Belanda. Dalam rangkaian kesepakatan tahun 1956 hingga tahun 1974, Miangas diputuskan menjadi bagian wilayah Indonesia (Media Indonesia, 10 Februari 2009). Yang terakhir yang tidak kalah Dengan melihat sejarah tersebut pentingnya adalah pendataan yang harus dicermati adalah secara administratif penamaan ketersediaan dokumen penting sebagai bahan bukti otentik. Jika ada pulau yang secara hukum gugatan dari negara lain, dalam hal tercatat dan terdokumentasikan ini Filipina secara hukum dan otentik sebagai sesuatu yang legal dan Indonesia masih menang dan Miangas tetap bagian dari NKRI. mempunyai kekuatan hukum. Terakhir tidak kalah pentingnya 2004 km antara Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Indonesia. adalah pendataan secara administratif. khususnya dengan Negara Bagian Meskipun demikian, ada beberapa Penamaan pulau yang secara hukum Sarawak (bandingkan panjang dokumen lama tersimpan di ANRI yang tercatat dan terdokumentasikan perbatasan darat antara Korea Utara dapat dijadikan sebagai bukti otentik, sebagai sesuatu yang legal dan dan Korea Selatan hanya sekitar 400 misalnya beberapa perjanjian lama mempunyai kekuatan hukum. km). Wilayah perbatasan darat tadi atau traktat antara negara penjajah Disinyalir ada sekitar 60 % pulau di tergolong daerah tertinggal dengan dengan negara penjajah tetangga, Indonesia belum bernama dan tidak sumber daya manusia yang kapasitas seperti kasus Pulau Miangas. ada dokumen resmi berkekuatan dan kualitasnya rendah (Kompas, 13 hukum mengenai nama dan jumlah Januari 2010, halaman 5). Hal ini Khusus untuk kasus Pulau Miangas pulau yang ada. disebabkan karena faktor infrastruktur ini memang perlu ada kehati-hatian dan sarana komunikasi yang jauh dari Indonesia, ternyata di dalam Oleh sebab itu selalu menjadi tertinggal dibandingkan negara peta wilayah pariwisata pada bandara tetangga. Masyarakat perbatasan internasional Davao City memasukkan perdebatan ketika ditanya akan lebih mudah dan lebih dekat Pulau Miangas ke dalam wilayah mengakses belanja kebutuhan Filipina. Jika dilihat secara historis, berapa jumlah pulau yang dimiliki hidup sehari-hari di negara tetangga Pulau Miangas dengan nama aslinya, dibandingkan di wilayah Indonesia. Isla de Palmas diserahkan Spanyol ke Indonesia. Sementara ini yang Demikian pula sarana komunikasi baik Amerika Serikat sesuai dengan Traktat radio atau pemancar televisi akan lebih Paris pada tahun 1898. telah terdokumentasikan sebanyak mudah jika menggunakan jaringan negara tetangga. Tahun 1906 Jendral Amerika 13.000-an pulau. Tahun 2007, telah Serikat, Leonard Wood datang ke Pulau Belum lengkapnya dukungan arsip tersebut. Ternyata dia baru menyadari terdepositkan sekitar 4.981 nama pulau lain yang dapat dijadikan bahan bukti bahwa Hindia Belanda mengklaim otentik salah satunya dikarenakan kedaulatan atas pulau tersebut. Tahun ke PBB di New York, USA. Dengan belum adanya kesepakatan dan belum 1925 masalah ini dibawa ke Mahkamah tuntasnya perundingan atau perjanjian Internasional di Den Haag, baru pada adanya pendataan terhadap penamaan yang menetapkan batas wilayah April 1928 Mahkamah Internasional tiap negara di antara 10 negara memutuskan bahwa Miangas masuk dan pendokumentasian nama-nama pulau tersebut maka secara hukum akan kuat karena semua tercatat pada PBB. Sehingga jika ada tuntutan atau gugatan dari negara lain, maka secara hukum menjadi bukti otentik. Dengan kata lain, pendokumentasian tersebut merupakan salah satu bentuk arsip sebagai pendukung dan bukti yang sah dari kemungkinan klaim atau gugatan negara lain. 20 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

Agung Ismawarno : ARSIP WILAYAH PERBATASAN DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL ngkapan di atas Bangunan perbatasan menunjukkan pentingnya Skouw-Wutung (RI-PNG) arsip sebagai rekaman informasi (recorded information) kesadaran pengelolaan arsip yang baik. Sebagai gambaran umum, Arsip membantu yang merupakan gambaran realitas dapat dilihat banyaknya dokumen seseorang atau arsip vital negara yang hilang, pemilik atau pencipta arsip. Dalam sulitnya menemukan bahan arsip memperbaiki ingatan. untuk penelitian, banyaknya institusi, Arsip menunjukkan konteks perbatasan wilayah, arsip lembaga, instansi yang tidak memiliki pusat arsip (records centre), dan kekuatan pribadi dikategorikan sebagai sumber primer. masih banyak persoalan seputar dunia pemiliknya. Arsip kearsipan di Indonesia. tidak akan berbohong Hal ini dikarenakan dari arsiplah karena ia tidak bisa Berangkat dari permasalahan di membantah dirinya batasan-batasan wilayah berdasarkan atas, kita melihat bahwa kesadaran sendiri,” (Pramoedya untuk mengumpulkan, menyimpan, perjanjian-perjanjian tempo dulu dapat maupun menata berbagai dokumen Ananta Toer) atau arsip yang dinilai berharga kita baca. belum banyak dilakukan. Bahkan, jika dikaitkan dengan persoalan kultur, Sebagai sumber primer dalam kegiatan mengarsip dan kepedulian batasan mempertahankan keutuhan terhadap pentingnya arsip di negeri ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tergolong rendah. (NKRI), arsip merupakan komponen utama. Bahkan begitu besarnya peran Realisasi logis kegiatan kearsipan arsip dalam menjaga perbatasan dalam implikasinya pada keberadaan wilayah sehingga muncul pemahaman Indonesia di antara negara-negara bahwa apabila tidak ada dokumen lain adalah mengoptimalkan potensi (arsip) maka tidak ada sejarah (no kegunaan sistem kearsipan secara document no history). terpadu yang secara langsung maupun Meskipun arsip memiliki substansi yang teramat penting dalam menjaga keutuhan NKRI, namun di negeri ini tampaknya belum diikuti oleh Majalah ARSIP Edisi 56 2012 21

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Penandatanganan perjanjian perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini dan ancaman disintegrasi pastilah menjadikan “latenis” dalam mengisi tidak langsung sangatlah berperan bangsa dan negara, dibutuhkan kemerdekaan bangsa ini. dalam sistem masyarakat yang berada rasa persatuan yang terus-menerus di perbatasan baik, secara kultural dipupuk, seraya mencegah timbulnya Perjanjian Intenasional maupun secara tradisionalis. pemikiran seolah persatuan bangsa dapat tercipta dalam kehidupan yang Penting bagi kita untuk Konsep Dasar Perbatasan Wilayah terpecah-pecah menjadi beberapa menganalisis beberapa perjanjian Indonesia negara. Sebaliknya, satunya tentang adanya pengalihan kekuasaan kehidupan dalam satu negara pun dari Pemerintahan Hindia Belanda Indonesia memiliki wilayah sangat jangan sampai menghilangkan dan Inggris Raya dalam rangka luas yaitu darat sekitar 1,937 juta km2, eksistensi keaneragaman budaya pembangunan jati diri, identitas, luas laut kedaulatan 3,1 juta km2, dan dari berbagai suku-bangsa yang ada, kesatuan dan persatuan bangsa dalam luas laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) segala perbedaan di antara kita harus konteks penyelenggaraan kearsipan 2,7 juta km2. Jarak dari barat ke timur dipandang sebagai kekayaan bangsa, nasional. lebih panjang dari pada jarak antara bukan sebagai beban yang harus London dan Siberia sebagaimana dipertentangkan. Kongres Wina yang pernah digambarkan oleh Multatuli. Indonesia merupakan Untuk maksud yang sama, Kongres Wina tahun 1814 adalah kawasan kepulauan terbesar di dunia, kewaspadaan nasional pun harus sebuah pertemuan antara para wakil terdiri dari sekitar 18.108 pulau besar selalu ditingkatkan, baik dalam dari kekuatan-kekuatan besar di dan kecil. Termasuk dalam kawasan konteks nasional, regional, maupun Eropa. Pertemuan ini dipimpin oleh kepulauan ini adalah pulau-pulau internasional. Pada konteks nasional, negarawan Austria, Klemens Wenzel besar seperti Sumatra, Jawa, sekitar kewaspadaan nasional dapat von Metternich dan diadakan di Wina, tiga perempat Borneo, Sulawesi, terganggu jika ada unsur-unsur bangsa ibukota Austria dari 1 September 1814 kepulauan Maluku dan pulau-pulau yang terlalu menonjolkan kepentingan s.d. 9 Juni 1815. Tujuannya untuk kecil di sekitarnya serta separoh golongan, daerah, atau berorientasi menentukan kembali peta politik di bagian barat dari pulau Papua yang sektoral. Pada konteks regional, Eropa setelah kekalahan Perancis dihuni ratusan suku bangsa. Pulau- diperlukan pemupukan semangat pasca kekuasaan Napoleon pada pulau ini terbentang dari timur ke barat solidaritas dan kerjasama yang saling musim semi sebelumnya . sejauh 6.400 km dan sekitar 2.500 km menguntungkan dengan negara- jarak antara utara dan selatan. Garis negara kawasan. Sehingga dapat Perbicangan dalam kongres ini terluar yang mengelilingi wilayah menangkis ancaman disintegrasi di tetap berlanjut meskipun Napoleon Indonesia adalah sepanjang kurang dalam negeri serta mengantisipasi Bonaparte, mantan Kaisar Perancis lebih 81.000 km dan sekitar 80% dari intervensi internasional yang mungkin kembali dari pengasingan dan kawasan ini adalah laut. datang terhadap salah satu negara melanjutkan kekuasaan di Perancis maupun kawasan. pada Maret 1815. Pasal terakhir Konsep kebangsaan Indonesia kongres ditandatangani sembilan hari tercermin pada semboyan Bhineka Refleksi kewaspadaan nasional sebelum kekalahan terakhir Napoleon Tunggal Ika, walaupun terdiri atas hendaknya berorientasi menuju pada Pertempuran Waterloo. Secara berbagai suku-bangsa dan golongan pembangunan jati diri dan identitas teknis, “Kongres Wina” sebenarnya yang tersebar di ribuan pulau, namun rasa kesatuan dan persatuan. Hal tidak pernah dilaksanakan, karena kita tetap berbangsa satu, bangsa itu adalah sebuah keharusan karena Kongres tersebut tidak pernah Indonesia. Untuk memelihara keutuhan semangat berbangsa, bermasyarakat bersidang dalam sesi pleno, namun hanya berbincang dalam sesi-sesi informal yang dihadiri oleh utusan para kekuatan besar Eropa. Beberapa pemimpin dan wakil negara yang hadir, Pangeran Metternich dari Austria, Viscount Castlereagh (Britania Raya), Tsar Alexander I dari Rusia, dan Charles Maurice de Talleyrand-Perigord (Perancis) yang merupakan pelopor 22 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

gerakan Anti-Bonaparte di Perancis. Hindia Belanda mendapat tentangan arsip yang memiliki nilai guna Adapun isikongresWinamencakup, dari Raffles. Raffles merasa bahwa kesejarahan, seperti halnya arsip pertama, wilayah kekuasaan Kerajaan- kedudukan Inggris di Hindia dapat tentang wilayah perbatasan. Selain Kerajaan Eropa beserta jajahannya memperkuat dominasi perdagangan itu, tidak hanya berhenti pada arsip- yang ada di Asia maupun Afrika akan Inggris di dunia Internasional. Karena arsip yang memiliki nilai guna sejarah, dikembalikan dari Perancis. Kedua, sikapnya ini, Raffles dipanggil untuk masyarakat pun harus turut peran serta Kerajaan Rusia akan menganeksasi pulang ke Inggris. Namun pada tahun dalam penyelenggaraan kearsipan di Polandia. Ketiga, Kerajaan Prusia 1818 ia diangkat menjadi Gubernur sana. akan mengklaim wilayah Saxon dan Inggris di Bengkulu (saat itu masih Burgundy. Keempat, Keturunan dan menjadi koloni Inggris dan Malaka Dalam UU Nomor 43 Tahun sanak dari Napoleon Bonaparte masih menjadi milik Belanda). 2009 tentang Kearsipan dengan jelas digambarkan bagaimana tidak diperbolehkan duduk di Reorientasi terhadap peran serta masyarakat dalam pemerintahan. Kelima, Mengenai pandangan masyarakat Pemerintahan Perancis,Perancis mempertahankan keutuhan NKRI berbasis arsip sangatlah akan dipimpin kembali oleh Louis perbatasan yang selama ini dibutuhkan. Bentuk-bentuk peran IX dan akan berbentuk Kerajaan hanya merupakan ” kawasan serta yang nyata sangatlah perlu Wangsa Bourbon seperti saat diketahui oleh publik. Reorientasi sebelum Revolusi. Keenam, Segala halaman belakang” haruslah terhadap pandangan masyarakat pampasan dan kerugian perang perbatasan yang selama ini hanya akan di tanggung oleh Perancis. diubah dengan paradigma merupakan ” kawasan halaman Convention of London 1814 belakang” haruslah diubah dengan (Konvensi London) kawasan perbatasan adalah paradigma kawasan perbatasan adalah sebuah wilayah yang Berakhirnya kekuasaan sebuah wilayah yang sangat sangat strategis bagi stabilitas Perancis di Hindia Belanda yang strategis keamanan, sosial dan ekonomi bagi seluruh warga negara digantikan oleh Kekuasaan Inggris membuat Kerajaan Belanda berang. bukan hanya bagi masyarakat Belanda menganggap bahwa di perbatasan, maka dari itu Hindia Belanda adalah haknya, maka Merujuk pada berbagai perjanjian di diperlukan sebuah komitmen nasional harus dikembalikan kepada mereka. atas, perlu kita pahami bahwa adanya untuk mereformasi sistem manajemen Gubernur Jenderal Hindia pada waktu penjajahan yang berlaku di Indonesia, wilayah perbatasan di Indonesia. itu adalah Raffles. Raffles merasa keberatanuntukmengembalikanHindia mengakibatkan adanya periodesasi Berbagai bentuk permasalahan (Indonesia) kepada Belanda, karena sejarah yang sangat panjang sehingga hendaknya kita coba pecahkan dan ia merasa Inggris harus menguasai jika kita menginginkan adanya bentuk mencari solusi positif demi menjaga Hindia sebagai pusat perdagangan penguatan ingatan perihal peristiwa- keutuhan NKRI. Karena itu perlu vital di Asia. Perundingan-perundingan peristiwa masa itu diperlukan adanya adanya proses penyelesaian masalah yang dilancarkan Belanda membuat arsip yang konteksible dan relevan yang menyeluruh baik pada aspek sikap Pemerintah Pusat Inggris dengan masanya. Bentuk-bentuk kebijakan, ekonomi dan sosial budaya, melunak. Akhirnya, Inggris dan penguatan itu bisa kita dasari dengan serta pertahanan dan keamanan Belanda menyetujui suatu perjanjian adanya kesadaran akan pentingnya sehinga solusi permasalahan wilayah yang dikenal sebagai Convention of arsip dimana termaktub di dalamnya perbatasan dapat lebih terarah dan London pada tahun 1814 yang isinya: arsip-arsip yang mengandung nilai guna kesejarahan bukan hanya untuk tepat sasaran. Hal lain yang penting “Inggris harus menyerahkan dirinya sendiri tapi juga untuk wilayah untuk membangun sinergi atas dalam kembali sebagian dari Hindia kepada maupun negara tempat si-empunya penanganan permasalahan wilayah perbatasan NKRI adalah melibatan Belanda, sedangkan daerah Afrika arsip itu berada. pemerintah daerah dan masyarakat Selatan, Ceylon dan beberapa tempat Kepedulian Bersama perbatasan dalam hal pembangunan, di India tetap dikuasai oleh Inggris” Demikian pula halnya dengan pemeliharaan, dan pengawasan pilar Tindakan pemerintah pusat masyarakat di kawasan perbatasan, serta arsip wilayah perbatasan dalam Inggris yang berniat mengembalikan sejatinya mereka memahami arsip- rangka menjaga kedaulatan negara. Majalah ARSIP Edisi 56 2012 23

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Drs. Azmi, M.Si. : dunia kearsipan Indonesia. Istilah ini muncul setelah disahkannya Undang- ARSIP WILAYAH PERBATASAN Undang (UU) Nomor 43 Tahun NEGARA SEBAGAI ARSIP TERJAGA 2009 tentang Kearsipan sebagai pengganti UU Nomor 7 Tahun 1971 asalah wilayah perbatasan 2002 Mahkamah Internasional di tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok negara merupakan salah Den Haag telah memenangkan Kearsipan. satu persoalan krusial gugatan Malaysia atas kedua pulau bagi Indonesia sebagai negara itu. Kemenangan Malaysia atas Dalam referensi kearsipan istilah berdaulat yang berbatasan dengan kasus ini tidak lepas dari dukungan ”arsip terjaga” sulit ditemukan, mungkin beberapa negara baik di darat dan kelengkapan dan ketersedian arsip istilah yang paling mendekatinya laut. Dikatakan krusial karena wilayah perbatasan negara yang adalah istilah ”arsip vital” (vital records), ancaman keamanan negara dapat dimiliki Malaysia. yaitu arsip dinamis yang esensial dan datang dari negara lain melalui mempunyai fungsi berkelanjutan bagi wilayah perbatasan di darat dan Penyelamatan arsip wilayah suatu organisasi baik sebelum maupun laut. perbatasan negara pada hakekatnya sesudah adanya keadaan darurat merupakan bagian integral dari (Penn,1998:130). Hal ini menunjukkan Sebagai negara berdaulat pembangunan keamanan nasional. bahwa dunia kearsipan Indonesia Indonesia harus memiliki strategi Ketersedian arsip wilayah perbatasan sangat dinamis karena melahirkan pengamanan arsip wilayah perbatasan negara mempunyai nilai strategis istilah baru yang belum dikenal di guna mengatasi berbagai potensi dalam mendukung keberhasilan kalangan akademisi dan praktisi ancaman keutuhan negara yang pembanguan keamanan nasional kearsipan, namun mencantumkannya mungkin terjadi. Kasus aktual yang karena mempunyai dampak terhadap dalam dokumen formal negara. berkaitan dengan wilayah perbatasan kondisi pertahanan dan keamanan, adalah isu pergeseran patok batas baik skala regional maupun nasional UU Nomor 43 Tahun 2009 wilayah Negara Kesatuan Republik serta mempunyai keterkaitan yang tentang Kearsipan mendefinisikan Indonesia (NKRI) di Tanjung Datu saling mempengaruhi dengan kegiatan arsip negara adalah arsip yang dan Camar Bulan Provinsi Kalimantan yang dilaksanakan di wilayah negara berkaitan dengan keberadaan dan Barat oleh Malaysia. lain. kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, Pengalaman traumatik bangsa Arsip Terjaga : What, Why, keamanan, dan keselamatannya. Indonesia berkaitan dengan sengkteta Where, Who, and Why...? Perbatasan negara adalah garis wilayah perbatasan dengan Malaysia khayalan yang memisahkan dua atau adalah kasus Pulau Sipadan dan Istilah ”arsip terjaga” (protected lebih wilayah politik atau yurisdiksi Ligitan, karena pada 17 Desember records) merupakan istilah baru dalam seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional. Arsip wilayah perbatasan negara adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang berkaitan wilayah perbatasan negara dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh organ negara (baca: pemerintah) dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan tinjauan yuridis dan konsepsi kearsipan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arsip wilayah perbatasan negara dalam berbagai bentuk dan media (tekstual, peta, audio-visual, dan elektronik) yang diciptakan lembaga negara dan 24 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

pemerintahan daerah merupakan kewilayahan, kepulauan, perbatasan, dilakukan paling lama 1 (satu) tahun perjanjian internasional, kontrak karya, sejak terjadinya kegiatan oleh lembaga arsip vital negara dan termasuk dalam dan masalah-masalah pemerintahan negara, pemerintahan daerah, yang strategis. dan perguruan tinggi negeri wajib kategori arsip terjaga. Istilah ”terjaga” menyerahkan kepada ANRI dalam Dimensi ”why” karena arsip bentuk salinan autentik dari naskah harus dimaknai dalam lima dimensi, wilayah perbatasan negara merekam asli paling lama 1 (satu) tahun setelah yaitu dimensi obyek (what), dimensi informasi strategis negara dan jika dilakukan pelaporan kepada ANRI logika (why), dimensi subyek (who), tidak dijaga keutuhan, keamanan, dan terhadap arsip yang berkaitan dengan dimensi lokus (where), dan dimensi keselamatannya akan mengancam kegiatan kependudukan, kewilayahan, metode (how). kedaulatan negara. Bagi pihak yang kepulauan, perbatasan, perjanjian tidak menjaga keutuhan, keamanan, internasional, kontrak karya, dan Dimensi ”what” bermakna arsip apa dan keselamatannya akan terkena masalah pemerintahan yang strategis. yang dijaga?, dimensi ”why” bermakna sanksi pidana. Dimensi ”where” arsip wilayah perbatasan negara dijaga dan Pelindungan Arsip Wilayah logis/alasan kenapa harus dijaga?, disimpan bersama dengan secara Perbatasan Negara dimensi ”who” bermakna siapa yang diversal di lingkungan penciptanya harus menjaganya?, dimensi ”where” (arsip asli) dan ANRI (salinan autentik Pengelolaan dan pengamanan arsip asli) dengan menggunakan wilayah perbatasan Indonesia sebagai bermakna dimana dijaganya?, dan prasarana dan sarana penyimpann negara berdaulat terkait erat dengan dimensi ”how” bermakna bagaimana arsip yang standar/representatif sesuai konsepsi dasar NKRI. Ketika NKRI cara menjaganya?. Dimensi ”what” m e d i a rekam arsip. dimaknai sebagai satu entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk, dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (3) Dimensi ”who” dan wilayah negara, maka segala dan dimensi ”how” bentuk tafsir atau persepsi terhadap UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang ancaman yang dihadapi tidak akan lepas dari tanggung jawab negara Kearsipan bahwa negara secara dalam melindungi arsip wilayah perbatasan negara sebagai bukti khusus memberikan pelindungan autentik kepemilikannya. Oleh karena itu, negara harus memperhatikan dan penyelamatan arsip yang kebijakan dan aktivitas terkait pelindungan arsip wilayah perbatasan berkaitan dengan kependudukan, Indonesia sesuai amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan . dinyatakan dalam Pelindungan arsip wilayah Pasal 43 ayat (1), perbatasan negara sebagai arsip terjaga menurut UU Nomor 43 Tahun (2), (3) UU Nomor 2009 tentang Kearsipan dilakukan bersama oleh tiga instansi pemerintah 43 Tahun 2009 sebagai organ negara, yaitu lembaga negara dan pemerintahan daerah tentang Kearsipan sebagai pencipta arsip (creating agency) dan ANRI sebagai lembaga bahwa pejabat yang kearsipan nasional (institutional archives) melalui pemberkaskan, bertanggung jawab pelaporan, dan penyerahkan salinan autentik dari naskah asli arsip wilayah dalam kegiatan perbatasan negara yang diciptakan kepada ANRI. kependudukan, Pelindungan arsip wilayah kewilayahan, perbatasan negara sebagai arsip kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis wajib memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada ANRI. Pemberkasan dan pelaporan wajib UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mendefinisikan arsip negara adalah arsip yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Majalah ARSIP Edisi 56 2012 25

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI terjaga oleh ketiga organ negara tersebut dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: Pemberkasan arsip Dalam hal ini lembaga negara dan pemerintahan daerah harus melakukan pemberkasan arsip wilayah perbatasan negara yang dihasilkannya dalam bentuk dan media apapun paling lama 1 (satu) tahun sejak terjadinya kegiatan. Pemberkasan dilakukan berdasarkan klasifikasi arsip meliputi kegiatan pemeriksaan kelengkapan arsip (inspection), pemberian indeks (indexing), pemberian kode arsip (coding), tunjuk silang (cross reference), penyortiran (sorting), pelabelan (labeling), penyimpanan (filing). Pembuatan daftar arsip Pembuatan daftar arsip dilakukan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi menyerahkan arsip peta kepada setelah pemberkasan selesai Kepala Arsip Nasional RI, M. Asichin. dilakukan. Daftar arsip ini memuat sekurang-kurangnya metadata: nama oleh unit kearsipan di lingkungannya. Penyampaian laporan dapat pencipta arsip, nomor arsip, kode Sedangkan penyampaian laporan dilakukan secara langsung (off line) klasifikasi, uraian isi informasi, tahun, oleh pemerintahan daerah kepada maupun jaringan (on line) melalui media, jumlah, tingkat keaslian, dan Kepala ANRI menjadi tanggung jawab Sistem Informasi Kearsipan Nasional keterangan. pimpinan pemerintahan daerah yang dan Jaringan Informasi Kearsipan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan Nasional. Pelaporan yang disampaikan Pelaporan arsip daerah. kepada ANRI merupakan data atau informasi aktual karena itu lembaga Pelaporan dilakukan paling Lembaga negara di daerah negara dan pemerintahan daerah lama satu tahun sejak terjadinya dan pemerintahan daerah dapat harus senantiasa memperbarui data kegiatan. Hal yang dilaporkan adalah menyampaikan pelaporan arsip laporan yang disampaikannya. informasi mengenai arsip yang telah wilayah perbatasan negara kepada diciptakan dan diberkaskan dalam perwakilan ANRI di daerah yang Penyerahan salinan autentik naskah rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dilakukan atas nama pimpinan asli arsip lembaga negara dan pemerintahan lembaga negara/pemerintahan daerah daerah. Pelaporan disampaikan dan Kepala ANRI. Bagi lembaga Penyerahkan arsip wilayah dalam bentuk daftar arsip sekurang- negara di daerah hal ini dilakukan perbatasan negara dalam bentuk kurangnya memuat metadata: nama sepanjang instansi induknya tidak salinan autentik dari naskah asli arsip pencipta, nomor, kode klasifikasi, menentukan lain. wilayah perbatasan negara yang uraian isi informasi, tahun, media, dihasilkannya paling lama satu tahun jumlah, tingkat keaslian, kondisi arsip. Penyampaian laporan oleh lembaga negara kepada Kepala ANRI menjadi tanggung jawab pimpinan lembaga negara yang dilaksanakan 26 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

Proses preservasi arsip peta terus dilakukan agar fisik dan informasi peta tetap utuh dan terjaga. sejakterjadinyapelaporan.Penyerahan lima prosedur. Pertama, penyeleksian dengan kegiatan pemberkasan, ini harus didokumentasikan dengan arsip. Kedua, pembuatan daftar salinan pelaporan, dan penyerahan salinan baik. Dokumentasi penyerahan salinan autentik dari naskah asli arsip wilayah autentik naskah asli arsip ini kepada bentuk salinan autentik antara lain, perbatasan negara. Ketiga, koordinasi ANRI. Tetapi bagaimana lembaga pertama, surat keputusan pimpinan dengan ANRI di pusat dan perwakilan negara dan pemerintahan daerah lembaga negara dan pemerintahan ANRI di daerah (unit depot arsip inaktif selanjutnya memelihara dan merawat daerah tentang serah terima salinan yang memiliki nilai guna berkelanjutan). arsip aslinya di lingkungan masing- autentik naskah asli arsip. Kedua, Keempat, pembuatan berita acara masing. notulen rapat tim serah terima salinan serah terima salinan autentik naskah autentik naskah asli. Ketiga, usulan asli arsip wilayah perbatasan negara. Hal ini penting dilakukan dari tim kepada pimpinan lembaga Kelima, pelaksanaan serah terima mengingat arsip wilayah perbatasan negara dan pemerintahan daerah salinan autentik naskah asli arsip negara merupakan arsip vital negara yang menyatakan bahwa salinan arsip wilayah perbatasan negara. dan salah satu jenis arsip berkategori yang diserahkan setelah dilakukan arsip terjaga benar-benar terjamin penilaian telah memenuhi syarat Menjaga wilayah perbatasan keamanannya karena arsip asli dan untuk diserahkan. Keempat, surat negara sebagai bagian dari wilayah salinan autentiknya benar-benar keputusan pimpinan lembaga negara kedaulatan NKRI bukan hanya dijaga bersama oleh penciptanya dan pemerintahan daerah tentang penguasaan secara de facto dan lembaga kearsipan atas nama penyerahan salinan autentik dari semata atas wilayah itu. Tetapi juga negara. naskah asli arsip. Kelima, berita acara penguasaan secara de jure dengan serah terima salinan autentik naskah memiliki arsip-arsip yang berkaitan asli arsip. Keenam, daftar salinan dengan wilayah perbatasan negara. autentik dari naskah asli arsip. Keberhasilan pelindungan arsip Penyerahan arsip wilayah wilayah perbatasan negara oleh perbatasan negara dilakukan melalui lembaga negara dan pemerintahan daerah tidak cukup dilakukan hanya Majalah ARSIP Edisi 56 2012 27

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Yuanita Utami, S.IP. : ARSIP JAGA KEDAULATAN NKRI Peta Indonesia tahun 1941 sejengkal tanah ndonesia sebagai negara kepulauan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan air kita, tidak yang berbatasan langsung dengan dan Ligitan di meja Mahkamah semestinya negara lain, antara lain Malaysia, Internasional. Singapura, Papua Nugini, dan Timor diganggu bahkan Leste, memiliki beberapa persoalan Tragedi tersebut tentu terdengar direbut oleh bangsa pelik terkait dengan klaim dan miris, mengingat sejengkal tanah air pergeseran tapal batas di wilayah kita tidak semestinya diganggu bahkan lain, sejengkal Indonesia yang bersinggungan direbut oleh bangsa lain, sejengkal sekalipun. langsung dengan negara-negara sekalipun. Namun, bungkam akhirnya tersebut. bangsa Indonesia menghadapi bukti-bukti otentik yang dikeluarkan Persoalan klaim dan pergeseran oleh Pemerintah Malaysia untuk patok wilayah Negara Kesatuan mendapat legitimasi kepemilikan Republik Indonesia (NKRI) bukan Pulau Sipadan dan Ligitan. Status hanya sekali terjadi. Beberapa quo yang diberikan oleh Mahkamah peristiwa perebutan tapal batas antara Internasional pada Pulau Sipadan Indonesia dengan negara tetangga dan Ligitan akibat kurangnya data terjadi berulang kali. Belum hilang dukung untuk pembuktian di peradilan rasanya dari ingatan kita, pada 17 internasional, akhirnya mementahkan Desember 2002 Indonesia harus posisi Indonesia sebagai pemilik mengakui kemenangan Malaysia atas kedua pulau tersebut. Sebaliknya, 28 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia hal itu justru membuka tabir bagi di Perairan Ambalat. Lagi-lagi klaim Indonesia, sayangnya diikuti dengan Malaysia seluas-luasnya masuk dan atas bagian tanah Indonesia pun ketergantungan Warga Negara berkesempatan memiliki kedua pulau menyeruak ke ranah publik, Pulau Indonesia di wilayah perbatasan yang terletak di ambang batas kedua Sebatik kali ini menjadi objek incaran terhadap negara tetangga dalam negara Indonesia dan Malaysia melalui klaim Malaysia. hal pemenuhan kebutuhan hidup dokumen yang mereka serahkan di sehari-hari. Malaysia, sebagai peradilan internasional. Pulau sebatik adalah pulau negara tetangga, sadar betul akan terluar wilayah Republik Indonesia, posisi wilayah perbatasan yang Setelah kasus Sipadan-Ligitan yang secara administratif terletak di sejengkal pun tidak boleh dilewatkan berlalu, ternyata tidak berhenti sampai dua negara. Bagian utara dikelola dalam hal pembangunannya. Alhasil di situ, persoalan pengklaiman tapal oleh negara bagian Sabah Malaysia. sarana prasarana di negara tetangga batas terus bergulir seperti bola salju Bagian selatan dikelola oleh provinsi pun dinilai lebih memadai dan hal yang mengikis jengkal per jengkal Kalimantan Timur Indonesia. Di tersebut banyak dimanfaatkan oleh tanah air Indonesia. Beberapa upaya sebelah barat pulau sebatik, terdapat bangsa Indonesia untuk pemenuhan uji coba klaim dilakukan kembali oleh pulau Nunukan, sedangkan di sebelah kebutuhan hidup sehari-hari. Mulai Malaysia, kali ini giliran Perairan utara terdapat kota Tawao, yang melakukan transaksi ekonomi Ambalat yang digoncang. Beruntung, sudah berada di negara bagian Sabah sampai pada pemenuhan kebutuhan posisi Indonesia saat itu menguat Malaysia. Pulau Sebatik memiliki pendidikan bagi anak-anak mereka. dengan adanya beberapa bukti dan potensi kelautan dan ekonomi yang Demikian halnya anak-anak mereka tanda batas, seperti adanya mercusuar cukup besar. Potensi kelautannya pun banyak disekolahkan di wilayah yang dibangun oleh Indonesia di merupakan 52,5 % produksi total kepunyaan Malaysia. Situasi yang Perairan Ambalat dan beberapa perikanan di Kabupaten Perbatasan sangat berbeda, seharusnya mereka dokumen pembuktian lainnya. Indonesia-Malaysia. dapatkan dari negara kita sendiri. Usaha negara tetangga pun Di sisi lain, upaya Malaysia untuk Miris menyaksikan bangsa nyatanya tidak juga menyerah sampai mengajukan klaim atas wilayah Majalah ARSIP Edisi 56 2012 29

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Indonesia terjerat dalam ‘kenyamanan’ sudah selaiknya kita mampu yang sewaktu-waktu akan menjadi menciptakan arsip, memelihara, bumerang bagi NKRI dalam melancarkan aksi pembelaan atas serta memanfaatkan sebesar- klaim Malaysia terhadap wilayahnya. besarnya untuk kepentingan Memang tidak sepenuhnya mereka kehidupan bermasyarakat, (bangsa Indonesia yang berada di berbangsa, dan bernegara. garis batas negara) disalahkan atas hal tersebut. Masalah akses yang terbatas dan kurang memadai di negeri sendiri sangat mungkin dijadikan alasan atas pilihan pahit itu. Pembangunan yang tidak terkordinasi di daerah perbatasan menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah tertinggal. Rupanya, masih sulit bagi kita fungsional berupa pemberdayaan kita mampu menciptakan arsip, untuk menyadari bahwa wilayah ekonomi dan pendekatan sosial memelihara, serta memanfaatkan perbatasan NKRI harus dijaga dan budaya baru sebatas ide dan belum sebesar-besarnya untuk kepentingan diperlakukan sebagai beranda depan berjalan sebagaimana mestinya. kehidupan bermasyarakat, berbangsa, wilayah NKRI yang semestinya Kelemahan tersebut, sayangnya, tidak dan bernegara. diperindah dengan fasilitas memadai diimbangi dengan keberadaan rekam bagi WNI di sana. Fasilitas tersebut di peristiwa yang memadai. Rekam Sebagaimana tersirat dalam antaranya fasilitas transportasi publik, peristiwa itu kerap kita sebut sebagai Undang-Undang Nomor 43 tahun sarana dan prasarana kesehatan “arsip”. 2009 tentang Kearsipan pasal 1 ayat dan pendidikan, akses jalan, pusat 2 bahwa arsip merupakan rekaman transaksi ekonomi yang memadai, Mengingat kekalahan Indonesia kegiatan atau peristiwa dalam berbagai serta sarana komunikasi yang baik. dalam mempertahankan Pulau bentuk dan media sesuai dengan Selama ini, masyarakat di kawasan Sipadan dan Ligitan dimana faktor perkembangan teknologi informasi perbatasan mengeluhkan kesulitan utamanya adalah tidak lengkapnya dan komunikasi. Rekaman peristiwa jangkauan fasilitas publik, misalnya arsip sebagai bukti pengelolaan itulah yang semestinya dimiliki untuk mencapai rumah sakit bersalin Pemerintah Indonesia terhadap kedua Indonesia sebagai salah satu modal dibutuhkan waktu tempuh 2,5 jam, pulau tersebut, menjadi pelajaran untuk menjaga kedaulatan NKRI. akhirnya WNI pun memilih rumah yang berharga kita agar kita tidak bersalin di wilayah Malaysia yang lalai merekam setiap peristiwa Tragedi saat Sipadan dan Ligitan membutuhkan waktu tempuh puluhan baik dalam media tekstual maupun akhirnya disahkan sebagai milik menit. dengan media lain seperti foto dan Malaysia, menjadi salah satu kejadian film yang nantinya dapat dijadikan yang menyadarkan pentingnya Idealnya, pengembangan wilayah pembuktian otentik yang sah dalam keberadaan arsip untuk menjaga proses peradilan nasional maupun keutuhan NKRI. Indonesia yang perbatasan dilakukan melalui tiga internasional. Ketidaklengkapan arsip mengakui kedua pulau itu bagian dari saat itu menjadi salah satu faktor NKRI, ternyata di dalam Peraturan pendekatan, yaitu kesejahteraan/ penentu keputusan lenyapnya Pulau Pengganti Undang-Undang (Perpu) prosperity (peningkatan kesejahteraan Sipadan dan Ligitan dari cengkeraman Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan, dan ketahanan), keamanan/security Indonesia. tidak tertera peta Pulau Sipadan dan Ligitan di dalam lampirannya. (menjaga keutuhan dan kedaulatan Pentingnya arsip bagi bangsa Indonesia telah memberikan banyak Kurangnya perhatian atas NKRI melalui pertahanan dan pelajaran bahwa sudah selaiknya pengelolaan dan pemanfaatan kedua pulau tersebut menjadi pertimbangan pengamanan teritorial wilayah perbatasan), serta environment (berwawasan lingkungan sekaligus berkelanjutan). Pendekatan pertahanan teritorial telah dan sedang terus-menerus dilakukan di kawasan perbatasan. Sementara pertahanan 30 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

dasar lemahnya posisi kita di Arsip, sekali lagi, merupakan Mahkamah Internasional. Berbeda rekam jejak peristiwa yang dengan Malaysia yang mampu keberadaannya sangat memberikan bukti berkenaan dengan aktivitas pengelolaan kawasan atau dibutuhkan karena di dalamnya pemanfaatan untuk pariwisata, serta mengandung unsur autentik, penjagaan lingkungan hidup di pulau utuh, dan terpercaya yang Sipadan dan Ligitan. mampu menjelma menjadi barang ‘sakti’ di mata hukum Ketentuan hukum tersebut berupa yang sangat mempengaruhi ke terbitnya ordonansi dari Pemerintah Inggris yang merupakan koloni mana arah keputusan hukum itu Malaysia terkait aktivitas-aktivitas berakhir. di atas. Secara psikologis, pihak Malaysia dinilai lebih unggul menjaga Pulau Sipadan dan Ligitan, ancaman Malaysia di wilayah Kampung Camar kedekatan dengan Pulau Sipadan dan pengklaiman wilayah kedaulatan Ligitan melalui persinggungan aktivitas NKRI merupakan bahaya laten Bulan, Desa Temajok, atau sering juga transaksional warga setempat. yang seharusnya diberi perhatian Baik dalam pemenuhan hajat hidup khusus oleh pemerintah kita. Tertib disebut Tanjung Datu, Kecamatan maupun dalam pelestarian lingkungan arsip adalah salah satu solusi yang hidupnya. turut menciptakan ketenangan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan dalam menjaga tiap jengkal wilayah Akhirnya, keputusan yang dibuat Indonesia, terutama jika ancaman Barat, hingga kini masih bermasalah. oleh Mahkamah Internasional klaim itu datang lagi. Upaya tertib arsip menggunakan kaidah pembuktian ini harus disertai dengan langkah- Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam continuous presence, effective langkah perbaikan konkret dari aspek occupation, maintainance and lainnya secara holistik, yakni aspek peta negara Indonesia, garis batas ecology preservation. Mahkamah ideologi, politik, ekonomi, sosial- Internasional menolak materi hukum budaya, pertahanan dan keamanan dengan Malaysia terletak 3.900 m yang disampaikan dan menggunakan nasional. kaidah-kaidah hukum tersebut. dari garis pantai. Sementara, menurut Effective Occupation menjadi kaidah Tidak habis sampai Pulau Sipadan hukum yang dianut Roma merupakan dan Ligitan, muncul isu klaim lain Malaysia, batas negara mereka kaidah hukum dimana negara harus oleh negara tetangga atas wilayah memperhatikan lingkungan hidup, lain yang kembali mengemuka. Pada dengan negara kita terletak 900 m pengembangan ekonomi, atau bahkan 23 Maret 2010, Kompas menuliskan keberadaan orang di suatu pulau bahwa batas negara Indonesia dan dari garis pantai. Perbedaan persepsi terpencil. ini menantang kecermatan kita untuk Arsip, sekali lagi, merupakan rekam jejak peristiwa yang keberadaannya beradu argumen jika masalah ini sangat dibutuhkan karena di dalamnya mengandung unsur autentik, utuh, dan kembali bergulir di meja peradilan terpercaya yang mampu menjelma menjadi barang ‘sakti’ di mata hukum internasional. Pertanyaaannya, yang sangat mempengaruhi ke mana arah keputusan hukum itu berakhir. siapkah arsip kita berperan sebagai Di dalam arsip terdapat pula petunjuk untuk menuntun kita menelusuri masa bukti dalam menegakkan kedaulatan lalu. NKRI? Yang jelas, kedaulatan NKRI Setelah kekalahan Indonesia dalam memperjuangkan kepemilikan adalah harga mati! Majalah ARSIP Edisi 56 2012 31

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Peta Aceh (termasuk di dalamnya terdapat Pulau Rondo) . Sumber ANRI, Dinas Topografi 1399. R. Suryagung SP dan Laksmi Candrakirana : PULAU RONDO, KESEPIAN DI UJUNG SUMATERA Andaikan komponis lagu nasional tahu bahwa ada pulau ini di ujung no. 177 dan sebuah mercusuar. Sumatera, maka lagu Dari Sabang sampai Merauke akan berubah Dari Pemerintah akhirnya membangun Rondo sampai Merauke. Tugu Nol Kilometer di pulau “janda” kesepian di ujung Sumatera ini Rondo berasal dari bahasa Jawa Seulako. sebagai tanda bahwa pulau tersebut yang berarti “janda”, hal ini dikarenakan merupakan pulau terdepan paling kesendirian pulau rondo di ujung Jarak Pulau Rondo dengan Kota utara dari NKRI. Sumatera. Sedangkan dalam bahasa Sabang 15,6 km, luas Pulau Rondo Belanda “Rond” berarti “bulat” sama 43 ha. Pulau ini, dapat dicapai dengan Bentang alam pulau Rondo terdiri dengan arti Round dalam bahasa kapal motor dari Kota Sabang selama dari pulau karang berbentuk bulat, Inggris. Pulau Rondo merupakan 105 menit. dengan topografi bukit dan hutan salah satu pulau terdepan negara tropika basah. Sedangkan binatang Indonesia, terletak di Samudera Hindia Secara administrasi, Pulau Rondo terdiri dari biawak dan ular. Secara dan berbatasan langsung dengan bagian dari wilayah Kelurahan litologi, Pulau Rondo pada umumnya India. Secara geografis, pulau Rondo Ujung Ba’u, Kecamatan Sukakarya, sama dengan Pulau Weh, tersusun terletak pada 6o 04’ 54, 7’ LU. Pulau Kota Sabang, Provinsi Nanggroe dari tufa andesit dan batuan sedimen yang terletak di ujung Sumatera ini Aceh Darussalam (NAD). Pulau hasil letusan gunung berapi. merupakan salah satu pulau kecil yang ini tidak dihuni tetap, tetapi secara ada di wilayah Kabupaten Sabang, bergantian oleh Marinir dan petugas Secara umum iklim Pulau Rondo selain Pulau Weh, Klah, Rubiah dan jaga mercusuar. Di pulau ini terdapat termasuk iklim tropis. Data iklim yang titik dasar no. 177 dan titik referensi bersumber dari stasiun Meteorologi 32 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

dan Geofisika Sabang, menunjukkan diratifikasi dengan terdiri dari 4 (empat) dan Samudera Hindia 5 (lima) titik bahwa curah hujan mencapai 2.130,8 titik koordinat (titik 1 – 4). Keputusan koordinat. mm/tahun. Kondisi temperatur harian Presiden RI Nomor 26 Tahun 1977 berkisar 21,5°C-30,5°C. tentang Perjanjian Garis Batas Landas Kemudian Undang-Undang Nomor Kontinen RI - India (perpanjangan 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Posisi Rondo ini sangat strategis Garis Batas Landas Kontinen tahun Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. karena berada pada jalur pelayaran 1974) dilakukan di New Delhi tanggal Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun antara 2 (dua) benua yaitu Asia dan 14 Januari 1977, (diratifikasi dengan 2005 tentang Pengelolaan Pulau- Eropa, sehingga memberikan arti tanggal 4 April 1977). Terdiri dari 9 Pulau Kecil Terluar, pulau Rondo penting terbukanya berbagai peluang (sembilan) titik koordinat mencakup nomor 84. maupun ancaman dari luar. Salah Laut Andaman 4 (empat) titik koordinat satu ancaman yang serius adalah illegal fishing oleh nelayan asing. Hal ini disebabkan pula oleh masih tradisionalnya alat tangkap yang digunakan nelayan setempat. Foto Pulau Rondo tampak dari atas Besluit tentang Pulau Rondo nomor 25 tanggal 18 September 1899 sumber: www.ppsni.org Majalah ARSIP Edisi 56 2012 33 Ditetapkannya Sabang dan Aceh sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di ujung barat Indonesia, mengakibatkan semakin banyaknya volume pelayaran di perairan ini. Keberadaan pulau terdepan memerlukan pengawasan yang lebih intensif, agar keberadaannya tidak diklaim secara sepihak oleh negara lain. Adapun arsip yang berkaitan pulau rondo, antara lain, Besluit no.25 tanggal 18 September 1899. Arsip ini menguraikan kedudukan Gubernur Aceh beserta daerah di bawah kekuasaannya. Termasuk pulau Rondo yang menjadi bagian Kabupaten Sabang. Selanjutnya Keputusan Presiden RI Nomor 51 Tahun 1974 tanggal 25 September 1974 tentang Perjanjian Garis Batas Landas Kontinen RI - India di Jakarta. Pada 8 Agustus 1974

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Rudi Andri Syahputra, S.S., M.A. : MENGENAL WILAYAH PERBATASAN MELALUI ARSIP asalah perbatasan A nation without (secure) dan pajak perorangan. Setiap kepala keluarga di Natuna, kembalidiperbincangkan. Selain menyangkut borders is not a nation Anambas, dan Tambelan diwajibkan membayar pajak tiga batas wilayah kedaulatan, daerah- daerah perbatasan semakin - Ronald Reagan- gulden per tahun. Kontrak ini diperbarui pada 18 Mei 1905, penting bila ada faktor lain yang menyertainya, seperti nilai menyatakan Kesultanan Lingga Riau dan daerah kekuasaannya, ekonomis dan kekayaan sumber Negara Kesatuan republik Indonesia termasuk Natuna-Anambas, setia (NKRI). Selain mengemukakan kepada Pemerintah Hindia-Belanda. daya alam yang dikandungnya. Selain potensi-potensi yang dimiliki wilayah perbatasan, catatan-catatan arsip Mapia-Miangas dengan Malaysia, Indonesia juga juga memberikan “kesaksian” atas memiliki wilayah yang berbatasan dengan sepuluh negara lain meliputi, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, legitimasi dan kedaulatan NKRI atas Terletak di sebelah utara Papua, Cina, Papua Nugini, Australia, India, wilayah itu. Kepulauan Mapia atau St. David Palau, dan Timor Leste. Beberapa Perbatasan Indonesia dalam merupakan bekas bagian dari Catatan Arsip Natuna-Anambas Kesultanan Tidore. Tidore, Ternate, pergesekan terkait sengketa batas dan Bacan bagian dari Keresidenan Kepulauan Bunguran (Natuna) Ternate yang dibentuk 6 Desember wilayah sempat menguak beberapa dan kelompok Kepulauan Anambas 1866 (Staatsblad 1866 No. 139). Pulau pertama kali disebutkan sebagai terdepan dari kepulauan ini adalah waktu lalu. bagian dari Keresidenan Riau (De Pulau Bras yang berbatasan langsung Residentie Riouw) pada 1829. Dalam dengan Palau. Salah satu kunci penyelesaian kontrak dengan Sultan Lingga, Riau, konflik perbatasan itu adalah adanya dan daerah kekuasaannya tertanggal Mapia berbatasan dengan Pulau bukti legal-formal yang menyebutkan 1 Desember 1857. Anambas termasuk Carolina-Spanyol. Adanya Perjanjian batas-batas wilayah satu negara dalam wilayah (afdeeling) 5-6. Natuna 1899mengalihkan Carolina-Spanyol ke dengan negara lain. Satu di antaranya Besar, Natuna Utara, dan Natuna tangan Jerman, sejak saat itu tidak ada adalah arsip-arsip wilayah perbatasan Selatan berturut-turut termasuk lagi persengketaan mengenai Mapia. yang kini disimpan di Arsip Nasional wilayah 7,8,9. Pemerintah Hindia-Belanda mengakui Republik Indonesia (ANRI), Jakarta. lambat mengembangkan Mapia. Arsip-arsip tersebut diantaranya Kontrak itu juga mempertegas Kapal besar tidak bisa melempar merupakan warisan Pemerintah Hindia-Belanda yang kemudian kita kedaulatan Pemerintah Hindia- sauh karena karang yang mengelilingi sepakati bekas wilayahnya sebagai wilayah NKRI. Belanda atas wilayah tersebut. pulau ini. Konsesi pertanian selama Tulisaninimencobamengeksplorasi Pemerintah berhak menarik pajak 75 tahun mulai diberikan pemerintah arsip-arsip wilayah perbatasan perdagangan, pajak hasil tanaman, sejak tahun 1907. 34 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

Peta Residensi Riau dan Daerah Kekuasaannya, 1941 Anambas Eilanden Sumber: ANRI, Topografi 1435 (Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan RI, Jilid I, 2006, hlm. 100) Posisi Miangas (Palmas) sebagai Nipah merupakan salah satu pulau batas RI denganAustralia. Nusa Barung bagian Hindia-Belanda diperteguh terluar Indonesia di Selat Malaka. telah ditetapkan sebagai cagar alam Surat Keputusan Gubernur Jenderal Meski tak berpenghuni, berulang kali (natuurmonument) oleh pemerintah tertanggal 24 November 1932 no. terjadi pengerukan pasir di Nipah kolonial dalam Besluit 9 Oktober 1920 27. Pulau ini merupakan bagian untuk dijual ke Singapura sehingga no. 46 (Staatsblad 1920 no. 736). dari Afdeeling Kepulauan Sangihe- menggerogoti batas wilayah dan ZEE Spesies utamanya adalah lutung Talaud, Keresidenan Manado. Indonesia. Nipah merupakan bekas budeng (Trachypithecus aurutus). Residen langsung bertanggung wilayah Keresidenan Riau, Afdeeling Pengelolaan kawasan ini juga tercatat jawab (rechtstreeksch bestuur) atas 6 (Besluit 9 Februari 1858 No. 3). dalam arsip-arsip Departemen Dalam wilayah ini, dibantu para kontrolir dan Negeri (Binnenlandsch Bestuur). penguasa pribumi. Berpisahnya Timor Leste pada 1999 mengakibatkan batas wilayah RI Dikenal sebagai pulau penjara Laut Andaman, Selat Malaka, Laut di wilayah selatan harus diukur ulang. sejak zaman kolonial (penjara Sawu Kedaulatan RI di Laut Sawu kembali tertua, Permisan, dibangun 1908), seperti pada masa Hindia-Belanda, Nusakambangan juga dikenal sebagai Di Laut Andaman, kita berhadapan dibatasi oleh Pulau Batek. Perbatasan penghasil kayu berkualitas tinggi. dengan wilayah India. Pulau kecil seluas di wilayah ini telah disepakati Dalam khazanah arsip Banjoemas, 3 km2 bernama Rondo menjadi batas dalam perjanjian Belanda-Portugal antara lain Residen Banyumas pada ujung barat Indonesia. Menurut Besluit (Tractaten, Greenzen Timor) 3 April 1831 melaporkan bahwa pulau ini No 25, 18 September 1899, pulau ini 1913 di Den Haag. Batek memiliki menghasilkan kayu dan batu kapur bagian kewenangan Gubernur Aceh. ratusan gua kecil sarang burung walet. (kalksteen). Dalam Besluit 31 Agustus Rondo di bawah penguasaan perwira Pantainya menjadi tempat penyu 1846 no. 54, pemerintah kolonial Angkatan Laut Belanda di Sabang. bertelur, dan juga merupakan jalur mengatur pelayaran di perairan Potensi Rondo berupa hutan yang migrasi lumba-lumba. Nusakambangan. belum tergarap, hamparan kelapa, dan hasil laut menarik minat negara lain Australia, Lautan Indonesia Batas RI di Lautan Indonesia untuk mencaploknya, antara lain India, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Nusa Barung dan Nusakambangan antara lain Pulau Batu Kecil dan Thailand, dan Malaysia. merupakan dua di antara pulau-pulau Enggano. Di masa kolonial, Batu Kecil Majalah ARSIP Edisi 56 2012 35

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Pulau Rondo Peta Timor and islands, 1942 (Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan RI, Jilid II, 2007, hlm. 433) bagian dari Onderafdeeling Kepulauan Batu (Batu eilanden) yang dipimpin Laut Andaman, Selat Malaka, dan Laut wilayah itu memang benar bekas oleh seorang kontrolir. Pada 1912, Sawu Timor), tahun 2007, Kontrak wilayah Hindia-Belanda atau bukan. pemerintah kolonial memperkirakan Perjanjian Wilayah Perbatasan RI pendapatan pajak sejumlah f 5.000 Jilid III (Wilayah Perbatasan Palau, Kedua, arsip-arsip memberikan per tahun (Besluit 31 Januari 1912 no. Perbatasan Australia, dan Lautan keterangan mengenai potensi-potensi 18). Batu dikenal karena budi daya Indonesia), tahun 2008, dan Kontrak yang dimiliki suatu wilayah. Boleh jadi, kelapanya. Enggano adalah salah Perjanjian Wilayah Perbatasan RI Jilid pemerintah kolonial telah menemukan satu afdeeling dalam Keresidenan IV (Pulau-pulau Terdepan Wilayah sumber-sumber kekayaan alam di Bengkulu (Besluit 10 Juli 1864 No. Perbatasan Indonesia), tahun 2009. wilayah itu, tetapi kemudian belum 14). Ketika itu diperkirakan ada 5.000 sempat dikelola dan dimanfaatkan. jiwa mendiami Enggano. Namun, kita tidak bisa segera berpuas diri. Begitu banyak daerah Ketiga, arsip-arsip juga Kita harus (lebih) peduli perbatasan yang belum dieksplorasi arsip-arsipnya. Masih ada sekitar memberikan keterangan sejauh mana Salah satu fungsi arsip adalah 90 pulau terdepan yang menyimpan memberikan bukti (evidence). Arsip- begitu banyak potensi untuk dikelola pengelolaan atas wilayah perbatasan arsip wilayah perbatasan menjadi bukti dan dikembangkan. Potensi yang legitimasi RI atas wilayah tersebut. selalu menjadi misteri dan daya telah dilakukan. Kita bisa belajar Pun UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang tarik bagi negara-negara lain untuk Kearsipan mengamanatkan arsip-arsip menguasainya. untuk tidak mengulangi kesalahan wilayah perbatasan sebagai bagian dari arsip-arsip terjaga. Yakni, arsip negara Langkah pemerintah untuk dan ketidakpedulian yang dilakukan yang berkaitan dengan keberadaan membentuk Badan Nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan Pengelola Perbatasan (BNPP) dapat pemerintah di masa lalu. negara yang harus dijaga keutuhan, diapresiasi dengan baik. Namun, lebih keamanan, dan keselamatannya. dari itu, perlu ada langkah konkret Sekarang berpulang kepada untuk mengelola daerah-daerah kita untuk mau melestarikan dan Untuk menyosialisasikan arsip- perbatasan. memanfaatkan arsip-arsip wilayah arsip wilayah perbatasan, ANRI telah perbatasan. Tentu saja kita tidak mau menerbitkan beberapa naskah sumber Pertama, penguatan landasan legal lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau arsip berjudul: Kontrak Perjanjian Ligitan akan terulang kembali.*** Wilayah Perbatasan RI Jilid I (Wilayah legitimasi atas wilayah perbatasan itu. Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Papua), tahun 2006, Kontrak Perjanjian BNPP, ANRI, dan pihak terkait lainnya Wilayah Perbatasan RI Jilid II (Wilayah bersinergi memanfaatkan arsip-arsip tentang wilayah perbatasan. Arsip- arsip menjadi bukti apakah suatu 36 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

Langgeng Sulistyo Budi : PERJUANGAN WUJUDKAN NKRI DI MASA REVOLUSI Sudah sejak lama kawasan yang kemudian dikenal Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 11 Juli 1945, dengan Indonesia menjadi tempat strategis dan menjadi dengan Ketua Sidang: Dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, tempat bertemunya banyak kepentingan dan kebudayaan. menyebutkan ada tiga “aliran” besar menyangkut wilayah Indonesia, terletak di antara Benua Asia dan Australia. negara dalam sidang-sidang BPUPKI. Ketiga “aliran” itu Menurut catatan M.C. Ricklefs dalam bukunya Sejarah mencakup: Indonesia Modern, 1200-2004, pada abad ke-19 terjadi persaingan begitu kuat di antara bangsa barat, khususnya Dengan memperhatikan batas-batas wilayahnya, yaitu: Belanda dan Inggris untuk mendominasi wilayah yang Hindia Belanda dahulu; sebelumnya dikenal dengan Nusantara, telah menyebabkan mereka melakukan sebuah kesepakatan. Kesepatakan itu Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, ditambah kemudiandikenaldengan“PerjanjianLondon”,ditandatangani Papua, ditambah Timor semuanya; antara wakil Kerajaan Belanda dan Kerajaan Inggris pada 17 Maret 1824. Kesepakatan itu menjamin aktivitas Inggris Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka, ditambah dan Belanda di wilayah Asia Tenggara. Secara khusus Borneo Utara ditambah Papua ditambah Timor, dan perjanjian itu mengatur, pertama, Lingkup kekuasaan kepulauan sekelilingnya. Inggris ada di Semenanjung Malaka dan Belanda ada di wilayah Sumatera. Kedua, Malaka sebelumnya dikuasai Ketiga “aliran” itu akan terus didiskusikan untuk Belanda dan pos-pos Belanda yang ada di India diserahkan menemukan rumusan bulat tentang wilayah negara, kepada Inggris. Ketiga, kedaulatan Inggris atas Singapura ketika di kemudian hari. Saat dipilih melalui pemungutan diakui Belanda, dan Bengkulu (di Sumatera) diserahkan suara, ternyata pilihan kedua mendapat pilihan terbanyak. kepada Belanda. “Perjanjian London” kemudian diumumkan Berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh Otto melalui Staatsblad van Nederlandsch-Indie (Stb.) 1825 No. Iskandardinata, jumlah orang yang ikut pemungutan suara 19, terbit dalam dua bahasa, bahasa Belanda dan Inggris. sebanyak 66 orang, dengan rincian pemilihan, no. 2 dipilih Tampaklah bahwa stabilitas dan keutuhan wilayah ini sangat 39 orang, no. 1 dipilih 19 orang, no. 3 dipilih 6 orang, abstain mempengaruhi stabilitas ekonomi Belanda dan Inggris. 1 orang, dan lain-lain 1 orang. Ketika Jepang menjalankan ekspansi militernya ke Anggota BPUPKI sepakat bahwa wilayah Indonesia kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, tentu didasari dengan merdeka menurut BPUPKI adalah Hindia Belanda ditambah pertimbangan ekonomis. Dua kawasan itu dikenal sebagai Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau- kawasan yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, pulau sekitarnya. Catatan tentang pelaksanaan sidang menyatukan wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, khususnya BPUPKI dapat dibaca dalam buku Risalah Sidang Badan Indonesia, dalam wilayahnya menjadi sebuah keharusan. Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Buku ini berdasarkan arsip yang tersimpan di Ketika kekuasaan Jepang mulai menghilang, para ANRI. pemimpin Indonesia sadar benar bahwa keutuhan wilayah menjadi dasar pembentukan negara yang merdeka. Dalam Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, kesimpulan sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan masalah wilayah menjadi sesuatu yang tidak mudah Majalah ARSIP Edisi 56 2012 37

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI dilepaskan oleh Pemerintah Belanda. Rinciannya berisi, pertama, Oost pada 26 Februari 1948 No. 1a, Tidak ada pengakuan terhadap Indonesie (Negara Indonesia Timoer) kemudian dimuat dalam Staatsblad kemerdekaan dari Pemerintah dibentuk berdasarkan ordonansi 1948 No. 52. Kelima, West Borneo Belanda. Ketika “Perjanjian Linggajati” pada 24 Desember 1946, yang ditandatangani Pemerintah Republik kemudian dimuat dalam Staatsblad (Daerah Istimewa Kalimantan Barat). Indonesia (RI) dan Pemerintah 1946 No. 143. Kedua, Oost Sumatra Belanda, bukan seluruh wilayah bekas (Negara Sumatera Timoer), dibentuk Kedudukan pemerintahan ini diperkuat Hindia Belanda yang diakui sebagai berdasarkan Gouvernementsbesluit berdasarkan Staatsblad 1946 No. 17. wilayah Negara Kesatuan Republik (keputusan pemerintah) pada 8 Keenam, Oost Borneo (Kalimantan Indonesia (NKRI). Hanya Jawa dan Oktober 1947 No. 3, kemudian dimuat Madura yang diakui sebagai wilayah dalam Staatsblad 1947 No. 176. Ketiga, Timoer). Pemerintahan di daerah ini RI. Bahkan bentuk negara kesatuan Madoera (Negara Madoera), dibentuk dibentuk berdasarkan Staatsblad 1946 masih jauh dari pengakuan Pemerintah berdasarkan Gouvernementsbesluit Belanda. pada 20 Februari 1948 No. 1, dimuat Nol 17. dalam Staatsblad 1948 No. 42. Saat Pemerintah RI dan Belanda Ketujuh, Zuid Borneo (Borneo/ berunding di Linggajati, sebenarnya Keempat, West Java (Negara asas federalisme-lah yang diusung Djawa Barat, yang kemudian dikenal Kalimantan Selatan), daerah ini terdiri, PemerintahBelanda,sampaiPerjanjian dengan Negara Pasoendan), dibentuk Renville (1948) disepakati. Daerah- berdasarkan Gouvernementsbesluit (A) Daerah Badjar, yang terdiri dari daerah di luar wilayah yang diakui afdeeling Bandjarmasin dan Hoeloe Pemerintah Belanda pemerintahannya dibentuk dalam kerangka federalisme. Soengei. Dibentuk berdasarkan Berdasarkan surat dari Regeering Gouvernementsbesluit pada14Januari van Nederlandsch-Indie kepada Glen 1948 No. 1, dimuat dalam Staatsblad Abbey Esq., America’s Consulate 1948 No. 14. (B) Groot Dajak (Dajak General, Batavia pada 15 April 1948 disampaikan laporan tentang Besar), dibentuk berdasarkan “Staatkundige Organisaties in Indonesie” (pembentukan organisasi- Perjanjian kewilayahan antara Belanda dan Inggris menyangkut status wilayah organisasi di Indonesia). mereka di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, disepakati di London pada 17 Maret 1824, dimuat dalam Stb. 1825 No. 19 Laporannya berisi: Pertama, ada empat negara di Indonesia, yaitu: Oost Indonesie (Indonesia Timur), Oost Sumatra (Sumatra Timur), Madoera, dan West Java (Jawa Barat). Kedua. Satu daerah istimewa, yaitu: West Borneo (Borneo/Kalimantan Barat). Ketiga. Beberapa daerah otonom, yaitu: Bangka, Billiton (Belitung), Riouw, Oost Borneo (Borneo/Kalimantan Timur), Bandjar, Groot Dajak (Dayak Besar), Borneo Tenggara, Kota Waringin. Data tentang pembentukan daerah-daerah tersebut dapat dibaca dalam Arsip Algemene Secretarie “Tempelaars” No. 93. Dalam berkas yang sama, kita akan mengetahui proses pembentukan pemerintahan di daerah seperti disebutkan di atas. 38 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

Gouvernementsbesluit pada 7 kami. Seperti diketahui bahwa wilayah lainnya”. Desember 1946 No. 10, kemudian Papua adalah wilayah yang paling dimuat dalam Staatsblad 1946 No. awal dibebaskan oleh Pasukan Sekutu Pada periode awal kemerdekaan, 134. (C) Midden Borneo, dibentuk dari kekuasaan Jepang. Di bagian mewujudkan NKRI merupakan berdasarkan Gouvernementsbesluit lain Elson menyebut Anak Agung pekerjaan yang tidak pernah berhenti. pada 8 Januari 1947 No. 2, yang Gde Agung dengan tegas menyebut Ketika seluruh wilayah Indonesia kemudian dimuat dalam Staatsblad bahwa “Papua tak bisa dilepaskan sudah bisa dipersatukan, bukan berarti 1947 No. 3. Sejak 27 Maret 1947 dari wilayah Indonesia”. Pernyataan perjuangan mewujudkan keutuhan daerah ini dikenal dengan federasi itu dipertegas bahwa “ikatan yang NKRI juga berhenti. Mungkin sekali, daerah dengan nama “Borneo menyatukan Papua dengan Indonesia keutuhan NKRI merupakan “proyek Tenggara”. (D) Kota Waringin. tidak berbeda dengan ikatan yang yang tidak pernah berhenti”. Setiap menyatukan daerah-daerah Indonesia periode memiliki tantangannya Kedelapan, Bangka, Billiton sendiri. en Riouw, dibentuk berdasarkan Gouvernementsbesluit pada 12 Juli Pembentukan “negara-negara” dan daerah istimewa dalam 1947 No. 7, 8, dan 9, yang dimuat kerangka federalisme pada 1948 dalam Algemene Secretarie dalam Staatsblad 1947 No. 123, 124, dan 125. “Tempelaars” No. 93 (ANRI-Jakarta). Melalui pembentukan daerah- daerah tersebut, dalam kerangka federalisme tentunya, sebenarnya Pemerintah Belanda masih ingin memiliki pengaruh dan mengatur wilayah Indonesia. Format seperti itu terus berlanjut sampai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) ditandatangani. Dalam konteks kewilayahan, muncul masalah baru, yaitu posisi Papua. Setelah kesepakatan KMB ditandatangani dan dijalankan, masalah Papua tetap menjadi ganjalan hubungan Indonesia- Belanda. Agak aneh memang sikap Belanda, sejak awal Papua disebut “menjadi pinggiran proyek Hindia Belanda”, demikian pernyataan R.E. Elson dalam bukunya The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan. Selalu dipinggirkan, sekaligus dipermasalahkan ketika akan dipersatukan dengan Indonesia. Dalam masalah status Papua terjadi perbedaan pandangan antara Soekarno dan van Mook. Soekarno menyebut bahwa wilayah Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, sedangkan van Mook menyebut bahwa wilayah pertama di Hindia Belanda yang dibebaskan dari pendudukan Jepang adalah wilayah Majalah ARSIP Edisi 56 2012 39

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Tyanti Sudarani : PULAU MAPIA DALAM KHAZANAH ARSIP ndonesia adalah sebuah negara ternyata menyimpan potensi ekonomi yang dikarunia ribuan pulau yang yang demikian besar, misalnya terbentang dari Pulau Benggala kaya akan hasil laut, strategis bagi (wilayah paling barat Sabang) hingga pengembangan pariwisata. Kita Papua. Wilayah Indonesia yang baru menyadari pentingnya daerah demikian luas membawa akibat perbatasan apabila negara tetangga harus berhadapan dengan wilayah kita mengetahui potensi ekonomi di negara tetangga. Saat ini wilayah wilayah tersebut dan berusaha untuk Indonesia baik darat, laut dan udara mengakuisisi daerah perbatasan. berbatasan dengan sebelas negara, Perbatasan yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Sebagai contoh kasus Pulau sebuah negara Vietnam, Filipina, Republik Rakyat Cina, Papua New Guinea, Australia, Sipadan dan Ligitan. Indonesia merupakan India, Republik Palau dan Republik bagian yang Demokratik Timor Leste. membiarkan kedua pulau tersebut, tidak bisa Perbatasan adalah garis khayalan karena bersandar pada keyakinan dipisahkan yang memisahkan dua atau lebih dari perjalanan wilayah politik atau yurisdiksi, seperti sejarah berdirinya negara Republik sejarah sebuah negara. Perbatasan sebuah negara merupakan bagian yang tidak bisa Indonesia (RI) dan kedua pulau tersebut bangsa dipisahkan dari perjalanan sejarah sebuah bangsa. Oleh karena itu bekas jajahan Belanda. Namun 40 Majalah ARSIP Edisi 56 2012 tidaklah berlebihan apabila kita katakan bahwa daerah perbatasan Malaysia menyadari potensi ekonomi merupakan beranda terdepan sebuah negara. Kedaulatan dan penguasaan yang dimiliki kedua pulau tersebut daerah perbatasan harus selalu kita jaga. Lepasnya daerah perbatasan sehingga dikembangkan sebagai akan membawa akibat terhadap batas negara dan berkurangnya luas daerah wisata. Kasus perebutan wilayah. Selain faktor kedaulatan terdapat pula hak ekonomi atas kedua pulau ini akhirnya dimenangkan wilayah perbatasan. Malaysia dan Indonesia harus Seringkali kita tidak memperhatikan bahwa wilayah perbatasan yang membayar mahal, kehilangan kedua barangkali hanya berupa pulau karang atau pulau gersang tanpa penduduk pulaunya. Aspek terakhir masalah perbatasan adalah keamanan, merupakan sebuah keharusan untuk tetap mempertahankan pulau- pulau di daerah perbatasan dengan negara tetangga kita. Tulisan ini akan membahas salah satu pulau perbatasan di ujung timur wilayah Indonesia, yaitu Pulau Mapia. Letak Pulau Mapia Pulau Mapia merupakan kepulauan yang langsung berbatasan dengan Republik Palau dan mengapung di Samudera Pasifik. Pulau ini merupakan

salah satu dari 92 pulau kecil yang Crespigny, seorang berkebangsaan Van Duivenbode, seorang pengusaha berada di wilayah terdepan negara RI. Inggris berlayar ke Selat Torres (antara Belanda di Ternate. Jarak Pulau Mapia sekitar 240 km dari Nieuw Guinea dan Australia) untuk ibu kota Kabupaten Supiori, tepatnya mencari tripang. Dia menemukan Pemerintah Belanda kemudian di utara New Guinea. Pada masa bahwa di Pulau Mapia banyak berusaha memasukkan Pulau Mapia pemerintahan Belanda termasuk tumbuh pohon kelapa dan kemudian sebelum diakuisisi pemerintah dalam wilayah Residensi Ternate dan memutuskan kembali ke Singapura Inggris. Pemerintah Belanda sempat sekitarnya. untuk mencari modal agar bisa mengadakan kontrak dengan kerajaan mendirikan perusahaan yang mampu Tidore dan memasukkan Pulau Mapia Nama Mapia sendiri diyakini mengeksploitasi kepulauan itu. ke dalam wilayah Kerajaan Tidore. Di berasal dari bahasa Sangir, berarti dalam kontrak itu disebutkan bahwa baik. Pulau Mapia sering juga disebut Sepak terjang De Crespigny Mapia yang berada di pantai utara Pulau St.David. Pulau ini merupakan menjadi ancaman bagi Residen Papua, atau sering juga disebut sebuah pulau karang yang berbentuk Bosscher. Dia mengkhawatirkan bahwa sebagai Pulau St.David merupakan cincin dan hanya mungkin didarati pendirian pemukiman di Pulau Mapia wilayah dari Kerajaan Tidore. Pada pada saat air laut pasang. Gugusan akan melibatkan banyak tenaga kerja 1860 Pulau Mapia dimasukkan ke kepulauan terdiri dari lima pulau, yaitu dan modal secara besar-besaran. Hal dalam wilayah Belanda. Pulau Pegun atau Mapia (332 ha) yang ini menjadi kekhawatiran pemerintah terluas, Pulau Bras atau Beras (309 Belanda bahwa pemerintah Inggris Arsip Ternate No.166 menyebutkan ha), Pulau Fanildo (50 ha), Pulau Bras pada akhirnya nanti akan mengambil dalam sebuah laporan serah terima Kecil (6 ha) dan Fanildo Kecil (4 ha). alih Pulau Mapia. Atas inisiatif jabatan antara Residen Ternate, Lingkaran pulau-pulau ini ditengahnya Residen Ternate, maka Sultan Ternate J.H.Tobias dengan penggantinya, membentuk laguna seluas 3.000 m2. memberikan jaminan konsesi untuk C. Bosscher di timur laut pantai Asal usul penduduknya tidak diketahui mengeksploitasi Pulau Mapia kepada Gilolo terletak Kepulauan Besar secara pasti, namun diperkirakan berasal dari Kepulauan Caroline. Mapia adalah kelompok kepulauan yang terletak di sebelah utara Nieuw Guinea. Wilayah ini termasuk dalam Karesidenan Ternate Mapia dalam Khazanah Arsip dan negara di bawah jajahannya. Sumber: ENI Deel 4. Berdasarkan pengalaman penulis ketika menjadi anggota tim Kontrak Perjanjian Wilayah Perbatasan Jilid I, kita dapat menelusuri keberadaan Pulau Mapia dari khazanah arsip Ternate dan Binnenlandsche Bestuur yang tersimpan di ANRI. Pemerintah Belanda awalnya sedikit memberi perhatian terhadap pulau ini, karena letaknya terisolir. Terdorong oleh persaingan dengan negara asing lainnya, Belanda akhirnya merasa berkepentingan menguasai Pulau Mapia. Pemerintah Inggris yang melihat potensi Mapia kaya akan sumber alam, terutama tripang dan hasil perikanan. Oleh karena itu sebuah perusahaan Inggris dipersiapkan untuk didirikan di sana. Hal ini diperlihatkan dalam laporan rahasia Residen Ternate kepada Gubernur Jenderal tahun 1859. Laporan itu menyebutkan bahwa De Majalah ARSIP Edisi 56 2012 41

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Morotay yang seringkali dikunjungi Laporan itu juga menyebutkan bahwa ke dalam kekuasaannya. Arsip Ternate ketika melakukan perjalanan ke sebuah ekspedisi hongi yang dilakukan No.404 menyebutkan keadaan ini Galella, Tobello dan negara di bawah oleh Sultan Tidore menyebabkan menyebabkan Gubernur Jenderal kekuasaan Sultan Tidore dan Maba. penduduk berkurang hanya tinggal mengirimkan sebuah surat rahasia Kepulauan ini kaya akan sagu dan 14 jiwa. Pada tahun 1860 J.A. kepada Residen Ternate tanggal 13 penduduk aslinya berasal dari Pulau Jungmichel menghitung penduduk Januari 1898 No.41/G berisi untuk Mapia, sebuah pulau yang lebih ke di kepulauan itu hanya tinggal 9 kedua kalinya memerintahkan Residen timur letaknya, dekat dengan New jiwa. Diperkirakan jumlah penduduk Ternate untuk melakukan sebuah Guinea. Disebutkan pula bahwa yang semakin berkurang disebabkan penelitian dalam rangka mendirikan penduduk di kepulauan itu tinggal adanya epidemi dan migrasi untuk sebuah post houder di Pulau Mapia. di gua, makan cacing tanah, masih menghindari perbudakan yang biadab dan hidup tidak bersih. dilkakukan pemerintah Belanda. Berdasarkan surat rahasia Sekretaris Pemerintah tahun 1898 Sebuah laporan rahasia Residen Kedaulatan Pulau Mapia kembali No.178, untuk sementara disetujui Ternate tahun 1859 menyebutkan terancam ketika Spanyol pada 1897 akan didirikan sebuah post houder bahwa penduduk di kepulauan ini mengklaim bahwa Pulau Mapia masuk di Pulau Mapia dan untuk sementara jumlahnya sekitar 250-300 jiwa. post houder di kepulauan Patani menjalankan tugas post houder di Laporan serah terima jabatan antara Residen Ternate, J.H. Tobias dengan penggantinya, C. Pulau Mapia. L.W.M.Kreeuseler Bosscher menyebutkan bahwa di timur laut pantai Gilolo terletak Kepulauan Besar Morotay seorang juru tulis bertugas mengatur yang seringkali dikunjungi ketika melakukan perjalanan ke Galella, Tobello, dan negara di Pulau Mapia. Dalam kaitannya bawah kekuasaan Sultan Tidore dan Maba. Kepulauan ini kaya akan sagu dan penduduk dengan pendirian sebuah post houder aslinya berasal dari Pulau Mapia, sebuah pulau yang lebih ke timur letaknya, dekat dengan perusahaan pelayaran dan paket New Guinea. Disebutkan pula bahwa penduduk di kepulauan itu tinggal di gua, makan Kerajaan Belanda mengirimkan sebuah cacing tanah, masih biadab, dan hidup tidak bersih. Sumber: Arsip Ternate 166. kapal uap yang bernama Camphuysin pada 5 atau 6 Juni 1898 dari Ternate untuk mengunjungi Kepulauan Mapia yang terletak di pantai utara Nieuw Guinea. Pada kesempatan itu juga dikirimkan seorang pejabat untuk bertugas di Pulau Mapia. Bendera Belanda dikibarkan di Pulau St.David atau Mapia ( Arsip Ternate No.360/3). Pada 1899 Kapal Camphuysin kembali melalui Patani, Salawati dan Sorong untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau St.David (Arsip Ternate No.360/2). Disebutkan di dalam arsip Ternate No. 405 secara geografi Pulau Mapia termasuk dalam wilayah kekuasaan Residen Ternate dan wilayah di bawah kekuasaannya. Di wilayah itu terdapat sebuah post houder dan pejabat yang ditempatkan di wilayah tersebut. Keberadaan post houder di Pulau Mapia dapat diketahui dari surat komandan kapal “Serdang” kepada kepala post houder Mapia tentang kunjungannya ke Ternate dan Mapia. (Arsip Ternate No. 360/4). Perebutan Pulau Mapia antara 42 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

pemerintah Belanda dan Spanyol baru 1980-an beberapa veteran Jepang apabila gelombang tinggi kapal hanya berakhir pada 1899 melalui adanya membangun tugu peringatan di Pulau datang tiga bulan sekali. Kapal perintis sebuah perjanjian. Mapia untuk memperingati tentara hanya bisa mengantarkan penumpang Jepang yang gugur dalam Perang sekitar lima mil dari Kepulauan Letak Pulau Mapia yang berada Dunia II. Mapia. Selanjutnya untuk mencapai di gerbang Samudera Pasifik Pulau Mapia, penumpang harus menyebabkan Pulau Mapia menjadi Beranda Nusantara menggunakan sekoci. Sebenarnya rebutan bangsa-bangsa asing. Pada Mapia bisa juga diakses melalu udara, masa Perang Dunia II Pulau Mapia Setelah kemerdekaan RI Pulau tetapi biaya yang harus dikeluarkan pernah menjadi rebutan bangsa Mapia secara otomatis masuk ke sangat mahal. Keadaan cuaca dan Jepang dan Amerika. Bangsa Jepang dalam wilayah negara kita. Letaknya alam seringkali tidak bersahabat menjadikan Pulau Mapia sebagai yang sedemikian jauh dari ibu kota menjadikan pulau ini menjadi terisolir. tempat untuk mengeksploitasi sumber negara RI membuat Mapia seakan alamnya. Arsip Binnenlandsche terlupakan. Hal ini semakin diperburuk Pulau Mapia sesungguhnya Bestuur No.3856 menyebutkan dalam dengan sulitnya akses untuk menuju memiliki potensi kekayaan alam sebuah laporan Asisten Residen ke wilayah ini. Saat ini untuk menuju yang sangat melimpah. Di kawasan Manokwari kepada pemerintah Pulau Mapia hanya melalui pelabuhan ini banyak terdapat terumbu karang Belanda tanggal 14 Juli 1931, Sorong yang jarak tempuhnya 14 disekitar atol sehingga potensi ikan sebanyak 5-10 sekoci Jepang mencuri jam. Perahu perintis hanya sebulan tangkap sangat besar di sini. Menurut ikan di perairan Pulau Mapia. Pada sekali datang ke Pulau Mapia bahkan Dinas Perikanan Setempat ikan pelagis yang bisa ditangkap sebanyak 175.260 ton per tahun, pelagis kecil 384.750 ton, dan demersal 54.860 ton. Hasil utama pulau Mapia adalah kopra. Para pedagang kopra dari Sulawesi Utara dan Maluku rutin mengunjungi Pulau Mapia untuk mencari kopra. Biasanya mereka menetap 1-3 bulan guna mengumpulkan kopra milik warga setempat. Para pedagang ini sebenarnya yang menggerakkan perekonomian warga Pulau Mapia. Sebagai beranda terdepan Indonesia sudah selayaknya pemerintah lebih memperhatikan Pulau Mapia. Perhatian dan pembangunan perlu dilakukan di wilayah ini. Sekalipun saat ini untuk membangun wilayah dirasakan berat, namun hal ini akan dirasakan manfaatnya untuk masa yang akan datang. Jangan sampai kasus Sipadan dan Ligitan terulang lagi akibat pemerintah lalai dalam membangun infrastruktur di beranda depan nusantara. Lanjutan Arsip Ternate Nomer 166. Majalah ARSIP Edisi 56 2012 43

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Dharwis Widya Utama Yacob, S.S : WILAYAH PERAIRAN SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN NKRI: KONTRAK PERJANJIAN PERBATASAN HINDIA BELANDA PADA MASA KOLONIAL 1816-1942 Wilayah erairan Indonesia merupakan 1799, Pemerintah Belanda mengambil perairanlah yang 75 persen dari keseluruhan alih kekuasaan atas Hindia Belanda. sangat penting wilayah Indonesia. Perairan Indonesia juga merupakan wilayah Dalam perjalanannya, Pemerintah pada masa Negara Kesatuan Republik Indonesia Belanda menguasai wilayah jajahan kolonial karena (NKRI) yang harus dijaga. Hilangnya melalui kontrak-kontrak perjanjian. struktur wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan serta konflik Kontrak-kontrak perjanjian ini Hindia Belanda seputar wilayah Ambalat merupakan memberikan kejelasan status yang berbentuk salah satu bentuk betapa rentannya perbatasan Pemerintah Belanda wilayah NKRI dari gesekan negara terhadap wilayah-wilayah yang kepulauan. tetangga. Batas-batas kedaulatan dikuasainya di Hindia Belanda. NKRI harus dijaga agar tidak diklaim Kontrak perjanjian tersebut dilakukan 44 Majalah ARSIP Edisi 56 2012 negara-negara tetangga. Di sinilah baik dengan raja-raja lokal, Spanyol, peran arsip sangat penting untuk Portugis, dan Inggris. Kontrak-kontrak menghindari klaim-klaim dari negara perjanjian tersebut juga meliputi tetangga. Khazanah arsip yang penguasaan wilayah air, darat, dan tersimpan di Arsip Nasional Republik udara. Wilayah perairanlah yang Indonesia (ANRI) dapat dijadikan sangat penting pada masa kolonial bukti hukum jika terjadi sengketa karena struktur wilayah Hindia Belanda terutama sengketa menyangkut berbentuk kepulauan. wilayah perairan NKRI. Wilayah perbatasan merupakan Jauh sebelum terbentuknya wilayah rawan konflik. Konflik yang wilayah NKRI sekarang ini, tersebutlah terjadi tentunya seputar konflik nama Hindia-Belanda (Nederlands- antarnegara. Setiap negara tentunya Indie). Hindia-Belanda ini merupakan berusahamempertahankanwilayahnya cikal bakal NKRI nantinya. Masa jika diusik oleh negara lain. NKRI yang kolonial Hindia-Belanda tentunya terdiri berpuluh-puluh ribu pulau dan diperintah langsung oleh Pemerintah wilayah perbatasan yang banyak Belanda. Sebelum masa kolonial, tentunya harus bersikap demikian. Hindia-Belanda diatur oleh Kongsi Walaupun untuk mengatur wilayah dagang bernama Vereenigde Oost- Indische Compagnie (VOC). Setelah perbatasan tersebut, Pemerintah VOC mengalami kebangkrutan tahun Indonesia memerlukan biaya yang besar.

Untuk menekan biaya tersebut Indonesia juga merupakan samudera Bungguran (Natuna), dan Kepulauan diperlukan strategi-strategi khusus. penting pada masa Hindia-Belanda Anambas yang berada di daerah Laut Strategi-strategi khusus itu harus terutama digunakan sebagai jalur Cina Selatan. diawali dengan penelusuran arsip pedagang-pedagang dari India. mengenai wilayah perbatasan. Hal Pemerintah Belanda menangkap Laut Sulawesi yang berbatasan tersebut sangat penting karena bahwa perlu pula dilakukan kontrak dengan Filipina menjadi daerah dengan adanya arsip, bukti hukum atau perjanjian wilayah dengan strategis pula. Pulau Miangas menjadi kuat. Jika suatu ketika terjadi daerah-daerah yang berada di sekitar merupakan pulau terdepan dengan konflik, Pemerintah Indonesia telah Samudera Hindia. Salah satunya Filipina. Banyak pro dan kontra memiliki satu bukti kuat walaupun tercantum dalam Besluit 12 Januari mengenai pemberitaan pulau ini. itu belum cukup. Wilayah perairan 1878 No. 2 yang menyebutkan bahwa Untuk memperkuat posisi bahwa dalam konteks perbatasan juga Residen Bengkulu harus membayar Pulau Miangas adalah milik NKRI sangat penting. Faktor ekonomi sebesar 1000 gulden per bulan kepada atau dahulunya Hindia-Belanda dapat menyebabkan wilayah perairan harus Pemerintah Belanda. dibuktikan dalam Staatblads van perlu terus menerus disiagakan. Nederlandsch Indie tahun 1932 no Laut Cina Selatan merupakan laut 571. Staatblad ini telah menunjukkan Untuk perbatasan wilayah perairan menghubungkan beberapa tempat bahwa Pulau Miangas berada di pada masa kolonial Hindia-Belanda yang strategis untuk kepentingan kekuasaan pemerintah Belanda yang telah diatur pada Staatblad Nomor ekonomi. Dari China sampai Hindia menguasai Hindia-Belanda pada saat 442 tahun 1939 tentang Terrioriale Belanda. Posisinya sangat penting itu . Zee en Maritime Kringen Ordonantie terutama untuk perdagangan timah atau Undang-undang tentang Laut dan teh. Hal ini dapat dilihat dari Laut Andaman yang berada di Teritorial dan Lingkaran Maritim. arsip Riouw no 73/10 (5) pada 20 Juli dekat daerah Aceh adalah salah Dalam Staatblaad ini ditentukan lebar 1846. Isi arsip ini berisi bahwa Raja satu wilayah teramai pada zaman laut teritorial Indonesia atau Hindia Muda Jaffar mengakui kekuasaan Hindia Belanda. Bahkan pelabuhan Belanda selebar 3 mil. Belanda terhadap wilayah antara terbesar pada zaman Hindia Belanda Selat Riau, Selat Timian, Kepulauan yaitu Sabang berbatasan dengan Pada masa kolonial, wilayah Karimun, Selat Singapura, Kepulauan Laut Andaman. Pemerintah Belanda perairan yang sangat penting adalah wilayah perairan di Samudera Pasifik, Arsip Ternate Nomor 360 (2) Besluit No. 12 Januari 1878 tentang Samudera Hindia, Laut Andaman, Laut tentang Raja Ternate yang pada masa itu perjanjian antara Pemerintah Belanda Sawu, Laut Cina Selatan, dan Selat Malaka. Wilayah perairan tersebut menguasai Nieuwe Guinea mengakui dan Residen Bengkulu sangat penting baik secara ekonomi pengibaran bendera Belanda dan politik antara Hindia-Belanda dan daerah-daerah tetangga. Samudera Pasifik sebagai samudera yang sangat strategis karena menghubungkan benua Asia dan benua Amerika. Wilayah yang berhadapan dengan Samudera Pasifik adalah Papua. Papua yang pada masa kolonial bernama Nieuwe Guinea telah dikuasai Pemerintah Kolonial Belanda pada 1899. Hal ini dapat dilihat dari arsip Ternate Nomor 360 (2) yang menyebutkan bahwa Raja Ternate yang pada masa itu menguasai Nieuwe Guinea mengakui pengibaran bendera Belanda. Samudera Hindia atau Samudera Majalah ARSIP Edisi 56 2012 45

EDISI KHUSUS BERANDA DEPAN NEGARA DALAM BINGKAI NKRI Besluit 7 Desember 1877 No. 7 Arsip Riouw 73 Nomor 10.1 tentang dengan adanya tentang pengakuan Raja Alor terhadap Pemerintah Hindia Belanda arsip membuat daerah sekitar Laut Sawu terhadap melakukan kontrak dengan Riau dan legitimasi Pemerintah Belanda Lingga yang menyatakan bahwa Riau wilayah perairan dan Lingga berada di bawah yang menjadi kekuasaan Belanda perbatasan NKRI menjadi kuat. mengadakan perjanjian dengan Raja Leste. Pemerintah Belanda juga Dari arsip-arsip yang diterangkan di Acehuntukmelegitimasikekuasaannya telah mengincar daerah ini sebagai atas dapat disimpulkan bahwa dengan terutama di wilayah Laut Andaman. bagian dari wilayahnya. Hal ini adanya arsip membuat legitimasi Arsip yang berkaitan dengan hal tersebut juga tercantum dalam Besluit wilayah perairan yang menjadi tersebut yaitu Besluit 18 September 7 Desember 1877 No. 7. Di dalam perbatasan NKRI menjadi kuat. Jika 1899 No. 25 mengenai perjanjian arsip ini menerangkan bahwa Raja nantinya terdapat konflik-konflik antara Pemerintah Hindia Belanda Alor mengakui kekuasaan Pemerintah antarnegara mengenai perbatasan, yang diwakili oleh Gouverneur van Belanda termasuk pulau-pulau yang dapat diredam karena ketersediaan Sumatra Westkust (Gubernur Pantai terletak di Laut Sawu. arsip mengenai perbatasan yang Barat Sumatera) dengan Raja Aceh lengkap. Pada akhirnya, kedaulatan dan sekitarnya. Isi arsip ini mengenai Selat Malaka yang merupakan selat NKRI tetap terjaga. bentuk pembayaran pajak yang harus teramai di wilayah Asia Tenggara, tak diserahkan Raja Aceh dan sekitarnya luput dari incaran Pemerintah Belanda. kepada Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda melakukan Arsip ini juga memberitahukan wilayah kontrak dengan Riau dan Lingga yang kekuasaan Hindia Belanda di Aceh menyatakan bahwa Riau dan Lingga dan sekitarnya termasuk pulau-pulau berada di bawah kekuasaan Belanda. sekitarnya juga Pulau Rondo yang Hal ini dapat dijelaskan dalam merupakan pulau terdepan di wilayah khazanah Arsip Republik Indonesia Laut Andaman yang berbatasan dalam Arsip Riouw 73 Nomor 10.1. langsung dengan India. Khazanah arsip ini sangat penting karena berkenaan dengan wilayah Laut Sawu terletak di Provinsi NKRI pada masa sekarang yang Nusa Tenggara Timur merupakan merupakan wilayah yang dijajah oleh Laut Indonesia yang berbatasan Belanda sebelumnya. langsung dengan Australia dan Timor 46 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

LIPUTAN Tingkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Kearsipan, ANRI dan LAN Tandatangani Kesepahaman Bersama JAKARTA, ARSIP - Bertekad meningkatkan profesionalisme Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur dan pembinaan kearsipan, Arsip dan Pembinaan Kearsipan. Penandatanganan kesepahaman Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Lembaga bersama ini bertempat di LAN, Jln. Veteran No. 10, Jakarta Administrasi Negara (LAN) menandatangani Kesepahaman Pusat pada 28 Oktober 2011 dan ditandatangani oleh Kepala ANRI, M.Asichin serta Kepala LAN, Asmawi Rewansyah. Acara berlangsung tepat pukul 13.30 WIB dan dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan ANRI serta LAN. Adapun ruang lingkup kesepahaman bersama yang telah disepakati LAN dan ANRI meliputi enam program dan kegiatan. Pertama, pengembangan sumber daya manusia program Manajemen Pembangunan Daerah dengan konsentrasi kearsipan. Kedua, pembinaan dan penyelamatan arsip. Ketiga, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Keempat, seminar, lokakarya dan kegiatan lain sejenisnya. Kelima, perbantuan tenaga ahli. Kemudian yang terakhir keenam, kegiatan lain yang disepakati bersama. (TK) Kepala ANRI , M.Asichin dan Kepala LAN, Asmawi Rewansyah saat Serah Terima Kesepahaman Bersama Azwar Abubakar: DSPB, Peninggalan Sejarah Bangsa yang Terpelihara JAKARTA, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), M. Asichin berserta jajaran eselon I dan II di lingkungan ANRI pada Selasa, 1 November 2011 menerima kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN dan RB), Azwar Abubakar, di ANRI pada pukul 12.00 WIB. Kunjungan sekitar dua jam tersebut merupakan kunjungan kerja yang dilakukan untuk membangun koordinasi kerja yang lebih kokoh antara Kementerian Negara PAN dan RB bersama instansi pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian PAN dan RB. Dalam kunjungannya, sosok menteri yang pernah Kunjungan Menpan RB ke DSPB didampingi Kepala ANRI dan menjabat sebagai Ptl. Gubernur Aceh singgah di Diorama Pejabat Eselon I dan Beberapa Pejabat Eselon II Sejarah Perjalanan Bangsa (DSPB) ANRI yang bertempat di lingkungan ANRI di Gedung A, ANRI. DSPB merupakan ungkapan dinamika proses berbangsa dan bernegara dari masa ke masa yang Sesaat sebelum singgah di DSPB, Menteri PAN dan RB ditampilkan melalui perpaduan arsip, seni, dan teknologi. “Ini didampingi Kepala ANRI, para pejabat eselon I dan beberapa merupakan peninggalan sejarah bangsa yang terpelihara dan pejabat eselon II ANRI mengunjungi Ruang Baca, Gedung dapat diakses oleh anak bangsa serta merupakan perekat A ANRI sebagai tempat layanan arsip statis. Layanan arsip bangsa dan pendorong kemajuan bangsa Indonesia,” statis ini merupakan salah satu program quick win dalam ungkap Azwar saat menyampaikan kesan dan pesannya menyongsong reformasi birokrasi di lingkungan ANRI. (TK) usai mengunjungi DSPB. Majalah ARSIP Edisi 56 2012 47

LIPUTAN Himpun Masukan atas Pembahasan Peraturan Kepala, ANRI Gelar Rakor di Bali Kepala ANRI, M. Asichin saat membuka Rakor Pembahasan Perka ANRI sebagai Pelaksana UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan DENPASAR, ARSIP - Diskusi Peserta Rakor Pembahasan Perka ANRI sehingga materi muatan Perka hangat menyelimuti atmosfer Rapat sebagai Pelaksana UU Nomor 43 Tahun ANRI mampu memberikan solusi Koordinasi (Rakor) Pembahasan atas kendala yang dihadapi dalam Peraturan Kepala (Perka) Arsip 2009 tentang Kearsipan praktik penyelenggaraan kearsipan. Nasional Republik Indonesia (ANRI) Selain itu, rakor ini pun menunjukkan sebagai Pelaksana Undang-Undang Rakor Pembahasan Perka ANRI komitmen ANRI untuk secara terus- (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang sebagai Pelaksana UU Nomor 43 menerus membina kearsipan secara Kearsipan yang bertempat di Hotel Tahun 2009 tentang Kearsipan nasional, khususnya dalam rangka Inna Sindhu Beach, Jln. Pantai Sindhu ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan peran arsip sebagai No.14, Sanur, Bali, pada 3 November menerima masukan dari peserta tulang punggung manajemen 2011. Acara rakor dibuka secara resmi pemerintah dan pembangunan sebagai oleh kepala ANRI, M. Asichin. bukti akuntabilitas aparatur pemerintah. Kegiatan rakor juga merupakan Rakor ini diikuti 120 orang peserta salah satu program prioritas yang terdiri dari pejabat eselon II yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan mewakili lembaga negara pada Kepala ANRI Nomor 01 Tahun 2010 Kementerian Agama, Kementerian tentang Rencana Strategis ANRI Dalam Negeri, dan Kementerian tahun 2010 – 2014. (TK) Pendidikan Nasional, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi yang diwakili Universitas Udayana, Universitas Hasanudin, Universitas Negeri Sebelas Maret, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, serta para Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kota. 48 Majalah ARSIP Edisi 56 2012

Kepala ANRI, M.Asichin saat memaparkan materi Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Sosialisasi UU Nomor 43 Tahun 2009, Beri Penguatan Peningkatan Kinerja di Kepri TANJUNG PINANG, ARSIP - Dalam Staf Ahli Gubernur, Drs.H.Arifin Nasir pemerintahan di Kepri yang usianya rangka memberikan kontribusi membuka Sosialisasi UU No.43 Tahun masih relatif muda serta sebagai mempertinggi mutu penyelenggaraan salah satu jawaban bagaimana kearsipan yang membimbing ke arah 2009 di provinsi Kepri mempertebal dalam meningkatkan kesempurnaan sebagai acuan dan pengetahuan kita tentang kearsipan,” kerangka penyelenggaraan kearsipan pegawai Badan Perpustakaan dan ungkap Arifin dalam sambutannya nasional, Direktorat Kearsipan Daerah Arsip Daerah Provinsi Kepri, serta sesaat sebelum membuka acara. Arifin Arsip Nasional Republik Indonesia perwakilan media massa yakni TVRI pun menyampaikan bahwa kearsipan (ANRI) kembali melaksanakan Kepri dan RRI Kepri menjadi peserta ini dapat menjadi sentra dalam Sosialisasi Undang-Undang (UU) kegiatan sosialisasi UU Nomor 43 membangun peradaban manusia. Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tahun 2009 tentang Kearsipan ini. Kearsipan yang diselenggarakan di Adapun paparan materi yang provinsi Kepulauan Riau (Kepri). “Pemerintah provinsi Kepri menyambut baik terlaksananya dibahas dalam kegiatan sosialisasi ini Sosialisasi ini dilaksanakan sosialisasi UU kearsipan. Melalui pada 9 November 2011, bertempat sosialisasi ini dapat memberikan mencakupKebijakanPenyelenggaraan di Hotel Comfort, Jln. Adi Sucipto penguatanpadakitadalampeningkatan No. 10, Tanjung Pinang. Rangkaian kinerja dalam menyelenggarakan Kearsipan Nasional disampaikan oleh acara sosialisasi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Kepri, Drs. H. Arifin Nasir, Kepala ANRI, M. Asichin serta Strategi M.Si. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perwakilan Satuan Implementasi UU Nomor 43 Tahun Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perwakilan Lembaga Kearsipan 2009 tentang Kearsipan disampaikan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota di sekitar Kota Tanjung Pinang, arsiparis, Direktur Kearsipan Daerah, Widarno. Melalui kegiatan sosialisasi UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diharapkan terwujudnya pemahaman dan persepsi yang sama terhadap peraturan perundang-undangan terkait kearsipan bagi LKD provinsi dan seluruh SKPD. (TK) Majalah ARSIP Edisi 56 2012 49

LIPUTAN Wujud Apresiasi pada Dunia Kearsipan, ANRI Selenggarakan 10 Kegiatan Terpadu Penyerahan sertifikat ISO layanan arsip statis dari Presiden Direktur Mutu Tahun 2011. Certification International (kanan) kepada Kepala ANRI (kiri) “Saya sangat mengapresiasi JAKARTA, ARSIP - Kamis, 10 Sekretaris Kementerian PAN dan RB, kegiatan ini, karena apa yang November 2011 merupakan saat Tasdik Kinanto membuka acara keg- dilakukan hari ini salah satunya penting yang dinanti-nanti khususnya menunjukkan adanya komitmen oleh penggelut dunia kearsipan. Pada iatan terpadu Apresiasi Kearsipan yang sama antara Pemerintah waktu tersebut,Arsip Nasional Republik dan AAI dalam mengembangkan Indonesia (ANRI) sebagai lembaga ini mencakup Musyawarah Nasional profesionalisme pejabat fungisonal pemerintah yang memiliki kewenangan (Munas) ke-3 Asosiasi Arsiparis arsiparis dalam rangka mendukung melaksanakan penetapan dan Indonesia (AAI) dan Seminar Nasional upaya pengelolaan arsip dan penyelenggaraan kearsipan nasional, Kearsipan Tahun 2011, Rapat pembinaan arsip secara nasional, menghelat sepuluh kegiatan dalam Koordinasi (Rakor) Pemusnahan ”jelas Tasdik ketika menyampaikan rangka Apresiasi Kearsipan. Sepuluh Arsip, Rakor Peraturan Kepala (Perka) sambutan Menteri PAN dan RB sesaat kegiatan terpadu ini dibuka secara ANRI tentang Pelaksanaan Undang- sebelum membuka acara. resmi oleh Sekretaris Kementerian Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pendayagunaan Aparatur Negara Kearsipan, Pertemuan Komunikasi Usai pembukaan sepuluh kegiatan dan Reformasi Birokrasi (PAN dan Bakohumas, dan Sarasehan terpadu oleh Sekretaris Kementerian RB), Tasdik Kinanto yang bertempat Wartawan. Selain itu, dilaksanakan PAN dan RB, beberapa acara secara di Ruang Serba Guna Noerhadi pula Pendidikan dan Pelatihan Teknis serentak digelar pada saat yang Magetsari, Gedung C, Lantai 2, Kearsipan untuk Sekretaris Desa bersamaan. Munas ke-3 AAI dan ANRI, Jln. Ampera Raya No.7, di 32 Provinsi, Pemilihan Lembaga Seminar Nasional Kearsipan Tahun Jakarta Selatan pukul 09.30 WIB. Kearsipan Daerah Teladan, Pemilihan 2011 diselenggarakan di Ruang Serba Sesaat usai dibuka secara resmi oleh Unit Kearsipan Teladan di Instansi Guna Noerhadi Magetsari, Gedung C Sekretaris Kementerian PAN dan Tingkat Pusat, Pemilihan Arsiparis Lantai 2, ANRI. Pertemuan Komunikasi RB, dilaksanakan pula Penyerahan ANRI Berprestasi, serta Rangkaian Bakohumas dilaksanakan di Ruang Sertifikat International Organization Kegiatan dalam rangka HUT KORPRI Serba Guna Soemartini, Gedung A for Standardization (ISO) dari Lantai 2, ANRI. Rakor Pemusnahan Presiden Direktur Mutu Certification Arsip digelar di Hotel Maharadja, International kepada Kepala ANRI, M. Jln. Kapten Pierre Tendean No.1, Asichin. Jakarta Selatan. Rakor ANRI tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Rangkaian kegiatan yang digelar 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dalam rangka apresiasi kearsipan bertempat di Swiss Bell Hotel, Jln. Kemang Raya No.7, Jakarta Selatan. Sedangkan untuk kegiatan lainnya merupakan rangkaian kegiatan yang beberapa sudah dan akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Kegiatan terpadu dalam rangka apresiasi kearsipan ini merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah pada dunia kearsipan, dalam hal ini ANRI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (TK) 50 Majalah ARSIP Edisi 56 2012