jurnal harian survey internal hari -2

TERBATAS UNTUK LINGKUNGAN RS

PERAN PERAWAT DIMASA PANDEMI COVID-19 ( Disampaikan dalam rangka Hari Perawat Nasional ke 47 ) Hari ini tanggal 17 Maret merupakan Hari Bahkan tidak sedikit perawat yang gugur Perawat Nasional yang juga merupakan hari dalam tugasnya.demi memenuhi sumpah lahir organisasi Profesi Perawat yakni profesi memberikan asuhan keperawatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kepada klien sesuai kode etik keperawatan. tepatnya pada tanggal 17 Maret 1974. Hari ini genap 47 tahun PPNI mengabdikan dirinya Beberapa peran perawat adalah sebagai kepada negara kesatuan Republik Indonesia. pemberi asuhan keperawatan, komunikator, PPNI selaku organisasi profesi perawat pendidik, advokat pasien, konsultan, merupakan perwujudan semangat profesi pembaharu, pemimpin dan manager. Peran- keperawatan dalam memberikan pelayanan peran tersebut sangat penting dan keperawatan yang berfokus pada menjaga dibutuhkan terutama di saat pandemic covid- dan meningkatkan status kesehatan klien, 19 saat ini. Menjadi perawat itu tugas berat di keluarga dan masyarakat. masa pandemi, tetapi bukan berarti kami menyerah menjadi seorang perawat. “Dengan Tema dalam peringatan HUT PPNI ke-47 ini kerjasama antar profesi yang optimal bangsa adalah “Perawat Tangguh, Indonesia Bebas Indonesia yakin bisa melewati pandemi ini. Covid-19 dan Masyarakat Sehat”. Tema ini Salam “ Perawat Tangguh, Indonesia Bebas diangkat sebagai gambaran di tengah Covid-19 dan Masyarakat Sehat “ pandemi Covid-19 perawat merupakan garda depan sekaligus tembok pertahanan terakhir Penulis : Misgijanto, S.Kep.Ns dalam penanganan covid-19 yang berjuang Ketua PPNI DPK RSUP Dr Sardjito secara terus-menerus mengemban tugas dan amanah sebagai profesi. 2 Vol. 2 17 Maret 2021 – JURNAL HARIAN TERBATAS UNTUK LINGKUNGAN RS

Kepemimpinan yang efektif dimulai dengan memahami STANDAR TATA KELOLA RUMAH SAKIT/ TKRS berbagai tanggung jawab dan wewenang dari masing- masing individu yang tergabung dalam rumah sakit dan • Pengumpulan data indikator mutu berbasis IT hanya SKP, bagaimana individu-individu tersebut dapat bekerja asemen awal dan HAIs, belum semua pengumpulan datai sama. Individu-individu yang mengatur tata kelola, indikator mutu difasilitasi IT manajemen dan kepemimpinan rumah sakit memiliki wewenang maupun tanggung jawab. Baik secara • Penyusunan Clinical Pathway belum dapat menyajikan data kolektif maupun individual, individu-individu inilah yang cost efisiensi untuk area prioritas (baru CP Transplant bertanggung jawab untuk menaati peraturan dan Ginjal) undang-undang serta untuk memenuhi tanggung jawab rumah sakit terhadap populasi pasien yang dilayani. • Belum adanya penegasan penetapan indikator mutu Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan yang efektif manajemen kontrak akan dapat menanggulangi tantangan yang ada serta masalah komunikasi antardepartemen dan • Belum adanya pelaporan budaya keselamatan melalui antarlayanan dalam rumah sakit, dan rumah sakit simetris online yang sudah dibangun (budaya “ewuh tersebut akan menjadi lebih efisien dan efektif. pakewuh” dll) Layanannya akan menjadi semakin terintegrasi. Secara khusus, integrasi semua kegiatan manajemen dan • Belum update pedoman pengorganisasian dan pedoman peningkatan mutu di seluruh rumah sakit akan pelayanan seluruh satker sesuai dengan adanya perubahan menyebabkan meningkatkan layanan yang diterima organisasi. pasien. REKOMENDASI PERBAIKAN Telusur TKRS mendapatkan Gap, Antara lain: • Revisi Hospital By Laws dan Medical By Laws sesuai • Belum update Hospital By Laws dan Medical By Laws perubahan organisasi dan ketentuan yang berlaku saat ini. terkait adanyan penambahan Komite Tenaga • Pengesahan SOTK oleh Direktur Utama Kesehatan Lain, Perubahan Visi, Misi, Motto dll, • Revisi penjadwalan rapat dengan menambahkan Rapat perubahan bidang bagian menjadi Kordinator dan ada perubahan ketentuan2 lain yang harus Direksi-Komite-SPI, visitasi manajemen dan ditetapkan di HBL. memberlakukan template notulensi yang seragam. • Belum adanya pengesahan SOTK baru oleh DIrektur • Pengusulan soft ware / berbasis IT pengumpulan data Utama indikator mutu yang berlaku di RSUP Dr. Sardjito. • Ketidak sesuaian pelaksanaan rapat dengan kebijakan penjadwalan rapat dan belum ada rapat • Evaluasi Clinical Pathway prioritas untuk melihat cost koordinasi DIreksi –Komite-SPI dan visitasi efisiensi dan kendali mutu dan kendali biaya manajemen oleh Direksi secara rutin sebagai bukti supervisi implementasi kebijakan. • Penetapan indicator manajemen kontrak • Optimalisasi pelaporan budaya keselamatan dengan 3 Vol. 2 17 Maret 2021 – JURNAL HARIAN menggunakkan sistem simetris online • Penyusunan pedoman pengorganisasian dan pedoman pelayanan seluruh satker dengan melakukan Coaching. KONTRIBUTOR: 1. drg. Nusati Ikawahju, M.Kes 2. Yeni Prawiningdyah,SKM.M.Kes 3.Wardo,SST TERBATAS UNTUK LINGKUNGAN RS

Standar PAP memperjelas tanggungjawab RS dalam STANDAR PELAYANAN ASUHAN PASIEN/PAP memberikan pelayanan dan asuhan yang efektif dan aman bagi Pasien. Selalu akan diperlukan komunikasi 4. Diperlukan revisi regulasi dan panduan efektif, kolaborasi yang optimal, serta standarisasi dari 5. pengelolaan resiko tinggi (pasien dan pelayanan) proses sehingga koordinasi dan implementasi asuhan dipastikan dapat merespon kebutuhan spesifik pasien. terkait dengan pandemic covid 19 ( PAP 3.1) Asuhan dapat berbentuk upaya prevensi, kuratif, 6. Panduan pelaksanaan EWS perlu revisi terkait rehabilitatif maupun paliatif. Asuhan Pasien dilakukan Terintegrasi dengan cara: dengan TME dizona perawatan pasien covid 19 ( • melibatkan pasien dan atau keluarga (atau PAP 3.1) 7. Regulasi pemberian darah dan produk darah caregiver) untuk keperluan identifikasi pasien dan pendonor • dipimpin oleh DPJP sebagai pimpinan Tim PPA dan harus sesuai dengan panduan SKP ( PAP 3.4 ) 8. Diperlukan kebijakan rumah sakit dalam bertugas mengintegrasikan asuhan memberikan pelayanan resiko tinggi agar • Tim PPA melaksanakan asuh dengan menggunakan memperjelas penerapan panduan khusus resiko tinggi ( PAP. 3.EP 1) PPK, CP ataupun guideline lain yang ditetapkan oleh 9. Kebijakan dan panduan terkait dengan boleh RS tidaknya pasien dengan penyakit menular boleh • menerapkan CPPT, Discharge Planning, Asuhan Gizi dibesuk perlu diperjelas ( PAP 3.5 EP 1) dan khusus lainnya secara terintegrasi 10. Dalam panduan pengeloaan pasien dialysis perlu • melibatkan MPP dalam menerapkan asuhan ada PMRRJ ( PAP.3.6 EP 1) terintegrasi 11. Panduan restrain perlu diperbaiki terkait dengan instruksi DPJP ( PAP 3.7 EP 1) PAP mencakup pemberian pelayanan untuk semua 12. Regulasi terkait pelayanan khusus belum pasien (asuhan seragam, terintegrasi, terdokumentasi), menyebutkan resiko bunuh diri (PAP 3.8 EP 1) pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan 13. Regulasi pelayanan intervensi gizi dirawat jalan pelayanan risiko tinggi, deteksi perubahan kondisi (termasuk pasien stagnan di UGD) belum ada (PAP pasien, pelayanan resusitasi, pelayanan darah, 4. EP 1) pelayanan pasien koma dan penggunaan ventilator, 14. Panduan pelayanan gizi dirawat inap belum pasien dengan penyakit menular dan dilengkapi dengan yang membutuhkan intervensi immunocompromized, pasien dialisis, penggunaan terapi gizi ( PAP 5 EP 1) restrain, pelayanan pasien dengan populasi khusus, 15. Terdapat perbedaan terminologi yg digunakan pelayanan pasien dengan kemoterapi, pelayanan nutrisi pada panduan sudah menggunakan terminal dan terapi gisi, penhelolaan nyeri, serta pelayanan tetapi yg dipakai untuk skrining palliative ( PAP 7 pasien terminal. EP 1 ) 16. Konsep DNR yang diterapkan berbeda dengan Pada telusur survai internal tahun 2021, gap yang yang ada di standar HPK sehingga perlu diluruskan ditemukan adalah : karena resiko hukum (PAP7.1 EP 6) 1. Regulasi belum menyebutkan tentang metode Upaya perbaikan di fokuskan pada :Revisi kebijakan dan panduan terkait temuan, Menyelaraskan asesmen IAR dan RPPT ( PAP I, dan PAP 2.1 ) kebijakan dan panduan antar standar, Menambahkan 2. Panduan pengisian EMR dibutuhkan segera ( kebijakan dan panduan baru sesuai SNARS 1.1, Sosialisasi terkait PMRRJ dirawat jalan termasuk kaitanya dengan penyimpanan dan akses hasil dialysis penunjang ) (PAP 2.3 EP 1) KONTRIBUTOR: 3. Rumah Sakit memiliki kewajiban menyampaikan 1. dr. Agnes Muryanti, SpA., MPH informasi hasil asuhan termasuk hasil yang tidak 2. Ario Bagus Budi Santoso, S. Kep., Ns sesuai dengan harapan (termasuk KTD) kepada 3. Supriyati, S. Kep., Ns pasien (PAP 2.4 EP 1) TERBATAS UNTUK LINGKUNGAN RS 4 Vol. 2 17 Maret 2021 – JURNAL HARIAN

Rumah sakit harus menyediakan fasilitas yang aman, STANDAR MANAJEMEN FASILITAS KESELAMATAN/MFK berfungsi dan suportif bagi pasien, keluarga, staf, dan pengunjung. Untuk mencapai tujuan tersebut, fasilitas Sedangkan peluang perbaikan bisa dilakukan secara fisik, peralatan medis, dan peralatan lainnya harus bertahap dan terus menerus, Antara lain: dikelola secara efektif. Rumah sakit juga harus a. Program manajemen risiko fasilitas dan menyusun program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang mencakup enam bidang, meliputi : (1) lingkungan dan register risiko perlu diupdate keselamatan dan keamanan; (2) bahan berbahaya dan menyesuaikan kondisi Pandemi Covid19 beracun (B3) serta limbahnya; (3) manajemen b. Program manajemen bencana perlu dibuat lebih penanggulangan bencana; (4) sistem proteksi terstruktur kebakaran; (5) peralatan medis; (6) sistem penunjang. c. Perlu perbaikan penyediaan MSDS oleh supplier Program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan d. Perbaikan fasilitas - fasilitas, khususnya Binatu dan tersebut harus dilaksanakan, dan dilakukan monitoring simulasi untuk menurunkan risiko untuk evaluasi pelaksanaannya. Rumah sakit juga harus terjadinya kebakaran mematuhi peraturan perundang - undangan terkait e. Penyesuaian Tim pengawas MFK sesuai SOTK baru dengan fasilitas dan keselamatan tersebut. f. Pelaksanaan in house training untuk pelatihan Pada telususr MFK, temuan yang didapatkan Antara pengelola utilitas lain: KONTRIBUTOR: a. Program manajemen risiko fasilitas dan 1. dr. Roosmirsa G, M.Sc 2. Nur Farichah, SKM, MPH lingkungan belum update menyesuaikan kondisi 3. dr. Aprilian C. Ayu Pandemi Covid19, termasuk register risikonya b. Program manajemen bencana belum terstruktur, TERBATAS UNTUK LINGKUNGAN RS meskipun kegiatan penanggulangan bencana sudah dilaksanakan c. Pengelolaan B3 dalam hal penyediaan MSDS oleh supplier yang belum konsisten d. Area pelayanan binatu berisiko terjadi kebakaran, overload pelayanan (volume cucian linen meningkat di Masa Pandemi) e. Alat radiologi baru masih dalam proses perijinan f. Tim pengawas MFK belum disesuaikan dengan SOTK baru g. Pelatihan bagi pengelola utilitas belum terlaksana karena kendala Pandemi Covid-19 5 Vol. 2 17 Maret 2021 – JURNAL HARIAN

STANDAR PPI Perbaikan dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan infeksi, menjaga keamanan dan Pengorganisasian program PPI adalah mengidentifikasi keselamatan petugas dan pengunjung, sebagai dan menurunkan risiko infeksi yang didapat serta berikut: ditularkan di antara pasien, staf, tenaga profesional kesehatan, tenaga kontrak, tenaga sukarela, 1. Instalasi Gizi mengajukan usulan ulang pengadaan mahasiswa, dan pengunjung. Program PPI akan efektif dish waser, dan water heater untuk pantry di apabila mempunyai pimpinan yang ditetapkan, area ICU, SICU, Maternal, PICU, PJT akan menjadi pelatihan dan pendidikan staf yang baik, metode prioritas pengadaan RS untuk mengidentifikasi serta proaktif pada tempat berisiko infeksi, regulasi yang memadai, juga 2. ISIRS melanjutkan program sistem data infeksi RS melakukan koordinasi ke seluruh rumah sakit. berkoordinasi dengan Komite PPI Fokus area Standar PPI adalah: Kepemimpinan dan tata kelola, Sumber daya, Tujuan Program PPI, 3. Lakukan pendampingan PPA dalam melakukan Peralatan medis dan alat kesehatan habis pakai, disinfeksi tindakan invasif atau dibuat media Limbah infeksius, Pelayanan makanan, Risiko edukasi untuk sosialisasi ke dokter dan perawat kontruksi, Transmisi infeksi, Peningkatan mutu dan yang melakukan tindakan invasif program edukasi. 4. Instalasi Farmasi melakukan pengadaan Chlor Telusur PPI menemukan Gap dalam regulasi dan bukti heksidin, IPCN melakukan monitoring kepatuhan implementasoi, Antara lain: disinfeksi pada tindakan invasif diluar kamar 1. PPI 4 EP 2: perbaikan dish washer untuk operasi sesuai SPO pencucian alat makan di Instalasi Gizi belum 5. Ka Instalasi ISSB menyusuli surat usulan perbaikan terealisasi, sementara menggunakan water heater loundry / binatu supaya suhu ruang binatu sesuai dengan suhu 60 derajat , walau hasil baku mutu standar dan usulan Renovasi ruang binatu supaya sesuai. Di pantry ruang ICU, SICU, Maternal, PICU, menjadi prioritas. Direktur POU menyampaikan PJT belum tersedia water heater akan mengupayakan perbaikan 5 masalah 2. PPI 6 EP 2 dan PPI 10 EP 1: input data infeksi RS tersebut sudah per pasien per hari, namun belum sampai grafik tingkat infeksi, pembuatan grafik masih 6. Perlu revisi regulasi untuk mengatur pembuangan secara manual limbah masker di RS sesuai PMK 7 tahun 2019 3. PPI 7 EP 3: SPO disinfeksi pada tindakan invasif di luar kamar operasi sudah tersusun, untuk 7. Ka Instalasi IRNA I mengulang usulan penggantian pemasangan CVC menggunakan Clor heksidin, mesin pengatur tata udara (tekanan positif) di namun barang belum tersedia di Farmasi ruang Bougenvil 3 sesuai saran dari direktur POU 4. PPI 7.EP 4 : Sosialisasi SPO disinfeksi tindakan dan Dewas (ibu Alfiah) bisa menggunakan saldo invasif di luar kamar operasi belum optimal awal. 5. PPI 7.3 EP 2: Ada 5 permasalahan yang teridentifikasi suhu ruang binatu yang tinggi: 1. KONTRIBUTOR: Jalur pipa buang steam bocor (penanganan belum Patricia Suti lasmani, SKep, Ns, MPH optimal) 2. Exhaus fan tidak berfungsi maksimal, Raeni Nursanti, SKep, Ns 3. Pembungkus jalur pipa steam yang melewati Khadirin, SIP, MARS ruang kerja ada yang tidak terbungkus, 4. Steam Alfiah, SE coil mesin pengering terbuka/ tidak ada penyekatnya, 5. Blower cerobong diatas mesin seterika tidak berfungsi 6. PPI 7.4 EP 1 Pembuangan limbah masker saat pandemi covid belum diatur 7. PPI 8 EP 2: Ruang Induksi (immunocompremise) di Bougenvil 3, 2 ruang tidak berfungsi tekanan positifnya. Suhu > 280C dan kelembaban > 90% diperlukan perbaikan/ penggantian mesin pengatur tata udara di ruang tersebut. STANDAR PPI TERBATAS UNTUK LINGKUNGAN RS 6 Vol. 2 17 Maret 2021 – JURNAL HARIAN

Keselamatan pasien menjadi issue penting dalam STANDAR SASARAN KESELAMATAN PASIEN/SKP pelayanan di Rumah sakit, di mana RS padat akan aktifitas, tehnologi, padat manusia, prosedur sehingga Peluang Perbaikan yang bisa dilakukan untuk rawan terjadi cidera pada pasien. SKP mendorong agar meningkatkan keselamatan pasien adalah : melakukan perbaikan spesifik dalam keselamatan 1. Melakukan resosialisasi dan Monev cara pelapran pasien. Sistem yang baik akan berdampak pada peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan nilai, hasil kritis dan cara dokumentasi mengacu keselamatan. Indikator dalam sasaran keselamatan SOAP sesuai standar. pasien yang menjadi acuan dalam pelayanan pasian 2. Melakukan resosialisasi serah terima antar shift, Antara lain: menjamin ketepatan identifikasi pasien, monitor kepatuhan dan melakukan evaluasi meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan sebagai baghian dari inikator kinerja keamanan obat yang perlu diwaspadai (High Alert perawat.Melengkapi hasil analisa Insiden yang Medications) terlaksananya tepat lokasi, tepat pasien berhubungan dengan serah terima. dan tepat prosedur, Mengurangi risiko infeksi terkait 3. Melakukan resosialisasi kepatauhan penerapan pelayanan kesehatan, dan mengurangin akibat cidera tepat , tepat pasien dan tepat prosedur di luar dari jatuh. kamar operasi namun belum ada bukti secara lengkap. Melakukan evaluasi secara periodic Berdasarkan Telusur standar SKP, beberapa Gap yang diperlukan perbaikan adalah : KONTRIBUTOR: 1. Sudah ada bukti dokumentasi laporan nilai kritis, Rahayu Widayanti, S.Kep.Ns, MPH, Nurul Farida, AMK. SKM,MM belum tehnik dokumentasi belum menggunakan SAOP sesuai regulasi 2. Evaluasi serah terima antar shift sudah dilakukan namun belum di update dan belum konsisten dilakukan terutama di rawat inap. Data yang disajikan baru dilakukan di kamar Operasi 3. Penyimpanan Obat-Obat Lasa perlu ditegaskan dengan telusur lapangan 4. Kegiatan melakukan tepat lokasi, tepat pasien dan tepat prosedur di luar kamar operasi namun belum ada bukti secara lengkap ( di ruang Cathaterisasi jantung, ruang PA, ruang Tindakan lainnya). 7 Vol. 2 17 Maret 2021 – JURNAL HARIAN TERBATAS UNTUK LINGKUNGAN RS

Untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat STANDAR PROGNAS(LANJUTAN..) Indonesia, pemerintah menetapkan beberapa program nasional yang menjadi prioritas yang REKOMENDASI PERBAIKAN meliputi: a. Standar PONEK a. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi • Perbaruhi dokumen PKS layanan PONEK yg sdh b. Menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS c. Menurunkan angka kesakitan tuberkulosa habis masa berlakunya d. Pengendalian resistensi antibiotik • Koordinasi layanan SC emergency bisa lebih di e. Pelayanan geriatric intensifkan TEMUAN • Buat indikator mutu layanan PONEK seuai yang di a. Standar PONEK • Dokumen PKS dengan RS Harkit terkait layanan minta PONEK sudah habis masa berlaku b. Standar Geriatri • respon time SC emergency belum tercapai • Agar dibuat bukti dokumen kegiatan tahun 2020 • Dokumen bukti kegiatan dan analisis tahun 2020 • Agar dibuat program kerja tahun 2021 • Agar dibuat bukti dokumen pelaksanaan edukasi belum di syahkan • Pelatihan PONEK internal tahun 2020 sudah geriatric pada masa pandemic • Selama masa pandemi agar di buat sarana edukasi dilakukan , tetapi bukti dokumen belum ada • Belum ada pengukuran mutu seperti yg di minta utk geriatri berbasis digital dlm standar KONTRIBUTOR: • Program kerja 2021 sdh ada , belum di sahkan Setyo Tri Wibowo, S.Kep.Ns Neny Puji Astuti, S.Kep.Ns direktur TERBATAS UNTUK LINGKUNGAN RS b. Standar Geriatri • Belum ada bukti pelaksanaan program kerja tim terpadu geriatri tahun 2020 • Program kerja 2021 belum ada • Program edukasi geriatri selama pandemi sudah dijalankan, dokumen bukti belum ada 8 Vol. 2 17 Maret 2021 – JURNAL HARIAN

Terjaganya kontinuitas pelayanan pasien mulai dari skrining STANDAR AKSES RUMAH SAKIT DAN KONTINUITAS/ARK pra Rumah Sakit, proses admisi ke Rumah sakit, pergerakan pasien di dalam rumah sakit sehungan dengan pemeriksaan 10. Sosialisasi ulang tentang proses pendaftaran diagnostik atau tindakan kuratif sampai pemulangan pasien pendaftaran dan bed menejemen baik pulang sembuh, APS, ataupun dirujuk 11. Tambahkan evaluasi pendaftaran on line Untuk menjaga kontinuitas tersebut perlu tata Kelola DPJP, 12. untuk dapat dibuat tarif yang mengakomodasi paket perencanaan pemulangan pasien, dan koordinasi dan advokasi pengelolaan pasien oleh Manajer Pelayanan lengkap penatalaksanaan mulai dari rawat inapnya, Pasien. tindakannya, diagnostiknya, dan yang lain 13. segera dilakukan evaluasi alur sesuai dengan PPS yang Temuan dan rekomendasi: dibuat. 1. Panduan akan lebih baik jika dijadikan satu kesatuan 14. untuk dilengkapi dalam panduan keluar masuk ruang intensif sebagai panduan skrining. 15. untuk dilengkapi kriteria masuk dan keluar pasien di R 2. Dapat disampaikan screenshot tatacar akses data covid gatotkaca dalam panduan keluar masuk ruang intensif. ketersediaan bed ruang rawat intensif 16. Panduan MPP untuk direvisi dalam uraian tugas MPP 3. Untuk dapat dibuatkan kriteria triase psikologis terkait memastikan pasien sesuai dengan perkiraan lama rawat inap. berbasis bukti untuk kasus psikiatri 17. Tunjukan dalam bukti dokumen pasien pulang sesuai 4. Lengkapi dokumen dengan Uman dan materi pelatihan dengan kriteria pulang dalam PPK yang ada. ( pasien cangkok ginjal ) triase 18. Lengkapi dokumen bukti pasien berkehendak cuti yang 5. Lakukan skrining paliatif dan tunjukan dokumen bukti kemudian dipulangkan dengan APS 19. Alasan APS belum dimasukan dalam EMR sehingga skrining paliatif secara data dengan mudah akan di tarik. 6. Lakukan edukasi alternatif pelayanan sehubungan 20. Revisi SPO tatalaksana pasien melarikan diri yang membahayakan lingkungan maupun diri sendiri (untuk penundaan pelayanan dan dokumentasikan dalam form melaporkan ke Dinas kesehatan ataupun dinas sosial edukasi interdisiplin sesuai alamat pasien. ) 7. Dapat dibuatkan regulasi identntifikasi hambatan dan Kontributor : usaha mengurangi hambatan pelayanan 1. Sudiman, S.Kep.Ns, Mkep 8. Ditambahkan dokumen asesmen hambatan misal 2. dr Sudadi Sp.An(K) hambatan bahasa. Dan tatalaksana mengatasi hambatan TERBATAS UNTUK LINGKUNGAN RS 9. Untuk dapat dilengkapi dokumen pasien yang ditahan untuk diobaservasi di IGD 9 Vol. 2 17 Maret 2021 – JURNAL HARIAN

Rumah sakit perlu membangun kepercayaan dan STANDAR HAK PASIEN DAN KELUARGA/ HPK komunikasi dengan pasien untuk memahami dan melindungi nilai budaya, serta nilai spiritual setiap Temuan Gap pada telusur dokumen dari standar HPK pasien yang melakukan pelayanan di Rumah sakit. bisa dirangkum sebagai berikut : Rumah sakit dalam mengoptimalkan pemenuhan hak pasien dalam pemberian pelayanan yang berfokus 1. Masih ditemukan Regulasi (Kebijakan, Pedoman, pada pasien dimulai dengan menetapkan hak Panduan maupun SPO) yang kadaluwarsa, dengan tersebut, kemudian melakukan edukasi pada pasien memasukan klausul-klausul pelayanan yang up to serta staf tetang hak dan kewajiban mereka dan date. bagaimana harus bersikap. Para staf dididik untuk mengerti dan menghormati kepercayaan, nilai-nilai 2. Ditemukan juga dokumen-dokumen lama (UMAN pasien, dan memberikan pelayanan dengan penuh maupun Format formulir dan Lampiran) yang perhatian serta hormat dalam upaya menjaga tidak mengakomodir kondisi-kondisi saat ini yang martabat dan nilai diri pasien. disesuaikan dengan perbaikan kebijakan- Rumah sakit berupaya menyediakan pelayanan kebijakan baru rumah sakit. kesehatan dengan cara yang wajar yang sesuai dengan kerangka pelayanan kesehatan dan mekanisme 3. Perbaikan Tim Advokasi yang harus membagi pelayanan kesehatan yang berlaku untuk kepentingan antara fungsi advokasi dan fungsi pengawasan pasien dan keluarganya, termasuk dalam upaya donasi organ. penelitian klinik (clinical trial), dan donasi organ, serta transplantasi organ dan jaringan tubuh. 4. Perbaikan format Tim Ethic untuk pelaksanaan penelitian di rumahsakit dari institusi-institusi Standar HPK harus memenuhi : pendidikan • Pelaksanaan identifikasi, perlindungan dan 5. Penambahan flyer, pamflet, banner, petunjuk- optimalisasi hak pasien petunjuk informasi untuk pelayanan pada pasien • Upaya pemberitahuan kepada pasien tentang hak dan keluarganya. mereka 6. Pelaksanaan pelatihan-pelatihan yag belum • Senantiasa melibatkan keluarga pasien bila kondisi memenuhi isi materi maupun dokumen penyerta pelatihan, diantaranya untuk tim donasi organ. memungkinkan dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan pasien 7. Peluang perbaikan dilakukan dengan mengacu • Upaya mendapatkan persetujuan tindakan pada temuan telsusur, dilakuakn secara terus (informed consent). menerus secara periodic. • Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan staf tentang hak dan kewajiban pasien. Kontributor Sri Rahayu, S.Kep.Ns Dr Bambang Supriyadi , Sp.Rad(K) L. Anik Purwaningsih, S.Kep.Ns, M.Kep 10 Vol. 2 17 Maret 2021 – JURNAL HARIAN TERBATAS UNTUK LINGKUNGAN RS

Tim Penyusun: : Direktur Utama : Ka KMKP Pengarah : Kabag Hukormas Ketua Pelaksana : Rahayu Widayanti, Ariefah Maylani Penanggungjawab : Suci Wiji Lestari Editor : Muh Esa, Syawaludin, Suntoro, D Aris Desainer Grafis Fotografer SARDJITO MAJU DI MASA BARU No. 54/HKMS/EBOOK/III/2021 TERBATAS UNTUK LINGKUNGAN RS