RANCANGAN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 Direktorat Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas Kamis, 4 Februari 2021 Mt. Gunung Raya (wikimapia.org)
1 CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI JAMBI 2 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI JAMBI DALAM RPJMN 2020-2024 3 RANCANGAN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 4 KETERKAITAN RKP DAN RKPD 2
1 CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI JAMBI 3
PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI, DAN NASIONAL LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI, DAN NASIONAL Tahun 2015-2019 (y-o-y) 5.4 6 5.2 5.02 5.07 5.17 5.02 3 4.37 4.64 4.71 4.4 5 4.88 2016 2019 Provinsi Jambi 0 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Provinsi Jambi 4.8 2017 2018 Nasional Nasional Q1/19 4.6 -3 4.4 4.21 -6 4.2 4 2015 • Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dalam lima tahun fluktuatif, dan masih berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 4 tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami penurunan sebesar 0.31%. • Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan III-2020 terhadap triwulan II-2020 (q-to-q) tumbuh sebesar 2,26 persen., akan tetapi secara YoY ekonomi Provinsi Jambi triwulan III-2020 mengalami kontraksi sebesar 0.79 persen. • Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Triwulan I s.d. III 2020 terhadap Triwulan I s.d. III 2019 (c-to-c) terkontraksi sedalam 0,26 persen.
PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI STRUKTUR PDRB PROVINSI JAMBI TRIWULAN III-2020 KONTRIBUSI PDRB JAMBI TERHADAP PULAU SUMATERA DAN NASIONAL Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian PROVINSI JAMBI 3.98 1.38 1 Industri Pengolahan 2015 2016 2017 2018 2019 2020_Tr1 5.4 31.08 Pengadaan Listrik dan Gas Nasional 1,33 1,36 1,38 1,39 1,35 1,35 1.25 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 1.78 Limbah dan Daur Ulang Konstruksi 2.67 Perdagangan Besar dan Eceran; 4.43 Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sumatera 6,00 6,15 6,35 6,44 6,3 6,12 Transportasi dan Pergudangan 1.17 5 2.73 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi RATA-RATA SHARE LAPANGAN USAHA TERHADAP PEREKONOMIAN JAMBI 2015-2020 (Tr1) Jasa Keuangan dan Asuransi 13.28 Real Estate Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan [28,78%] Pertambangan dan Penggalian [18,08%] 11.19 Jasa Perusahaan 7.51 10.92 Administrasi Pemerintahan, Perdagangan Besar dan Eceran [11,89%] 00..1058 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya Industri Pengolahan [10,28%] 5
TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAMBI PERSENTASE DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN PERBANDINGAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI JAMBI 2011-2020 (per Maret) KAB/KOTA DIPROVINSI JAMBI, DAN NASIONAL 2019 9 272.77 350 14 270.43 300 8.8 264 8.86 250 11.54 8.6 8.66 263.8 200 10.56 150 12 300.71 100 9.75 8.12 289.81 6.47 286.55 10 8.48 8.45 281.69 8 7.6 7.13 5.6 277.8 6 9.41 8.4 8.42 8.41 8.2 8.19 8.07 3.83 8 4 2.81 7.92 7.92 2 7.8 7.6 7.6 50 0 7.4 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Persentase Penduduk Miskin • Tingkat kemiskinan Provinsi Jambi periode Maret 2011-Maret 2020 secara relatif mengalami penurunan kecuali 6 pada periode Maret 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan. Sedangkan secara absolut selama periode Maret 2011-Maret 2020 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin dari 272,77 ribu orang pada Maret 2011 menjadi 277,80 ribu orang pada Maret 2020. • Persentase penduduk miskin Provinsi Jambi lebih rendah dari persentase penduduk miskin nasional. Sedangkan secara spasial terdapat tiga kabupaten yang berada diatas tingkat kemiskinan nasional yakni Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat.
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI JAMBI PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PERBANDINGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI JAMBI DAN NASIONAL 2016-2020 KABUPATEN/KOTA DIPROVINSI JAMBI 2019 8 5.50 7.07 9 8.79 8.33 3.87 5.13 7 5.30 5.23 8 6 5.61 4.19 3.86 2020 7 6.27 5.62 5 6 5.32 5.23 4 3.69 4.34 5 4.19 2.6 4 4 3.31 1.78 3 3 2.36 2 2 1 1 0 2017 2018 2019 PROVINSI JAMBI 2016 JAMBI NASIONAL KERINCI MERANGIN SAROLANGUN BATANGHARI MUARO JAMBI TANJUNG JABUNG TIMUR TANJUNG JABUNG BARAT TEBO BUNGO KOTA JAMBI KOTA SUNGAI PENUH NASIONAL • Tingkat pengangguran di Provinsi Jambi berada dibawah rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional • TPT Provinsi Jambi tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional. Sedangkan secara spasial, terdapat 5 Kab/Kota yang berada di atas TPT Nasional, yakni Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Bungo, serta Kota Jambi. 7
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI JAMBI Perkembangan IPM Provinsi Jambi dan Nasional IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020 Tahun 2016-2020 72.5 71.39 71.92 71.94 80 71.29 71.21 69.19 69.86 69.84 69.18 64.43 67.54 69.14 69.92 78.37 75.42 71.94 70.65 71.26 71.29 70 72 2020 60 71.5 70.81 50 71 69.99 40 70.5 70.18 70 30 69.62 20 69.5 10 69 0 68.5 2017 2018 2019 PROVINSI JAMBI 68 KERINCI 2016 MERANGIN PROVINSI JAMBI NASIONAL SAROLANGUN BATANGHARI MUARO JAMBI TANJUNG JABUNG TIMUR TANJUNG JABUNG BARAT TEBO BUNGO KOTA JAMBI KOTA SUNGAI PENUH NASIONAL Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi Secara spasial, hanya 2 Kab/Kota di Provinsi Jambi yang menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya, berada diatas IPM nasional dan IPM Provinsi Jambi, yakni namun berada di bawah rata-rata IPM Nasional Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. 8
INDEKS GINI PROVINSI JAMBI Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jambi dan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Nasional Tahun 2016-2020 (Per Maret) 2019 0.45 0.4 0.38 0.397 0.393 0.389 0.38 0.381 0.35 0.32 0.31 0.33 0.34 0.32 0.4 0.334 0.335 0.321 0.32 0.349 0.3 0.29 0.29 0.27 0.29 0.29 0.28 0.26 2020 0.35 0.25 0.3 0.2 0.25 0.15 0.2 0.1 0.15 0.05 0.1 0 0.05 2017 2018 2019 Kerinci Merangin 0 Sarolangun 2016 Batang Hari Muaro Jambi Provinsi Jambi Nasional Tanjab Timur Tanjab Barat Tebo Bungo Kota Jambi Sungai Penuh Provinsi Jambi Nasional Tingkat Ketimpangan pendapatan antar penduduk yang dilihat dari Secara spasial, hanya 2 Kab/Kota di Provinsi Jambi yang Indeks Gini Provinsi Jambi menunjukan tren yang menurun setiap tingkat ketimpangannya berada diatas nasional dan Provinsi tahunnya. Selain itu, tingkat ketimpangan Provinsi Jambi berada Jambi, yakni Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. dibawah tingkat ketimpangan nasional. 9
KOMODITAS AGRO Sebaran Potensi Agro Primer Kabupaten dan Kota di Jambi (Indeks LQ Produksi) Komoditas Utama Tebo: padi ladang, kacang tanah, Tanjung Jabung Barat: padi Tanjung Jabung Timur: Provinsi Jambi: kacang hijau, ubi kayu, karet, sawah, padi ladang, jagung, padi sawah, jagung, kacang perairan umum, budidaya, kolam, kelapa sawit, kelapa dalam, hijau, ubi kayu, kelapa Kedelai, Padi, Ubi Jalar; sapi, kerbau, kambing, domba pinang, perikanan laut, dalam, kelapa hybrida, kopi Kelapa sawit, Kelapa; tambak, sapi, kambing robusta, lada, coklat, Bungo: padi sawah, padi ladang, pinang, perikanan laut, sapi Perikanan Tangkap (laut jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan Perairan Umum), dan ubi kayu, karet, kelapa sawit, Muaro Jambi: padi Perikanan Budidaya (kolam) perairan umum, budidaya, kolam, sawah, kedelai, ubi sapi, kerbau, domba kayu, kelapa sawit, coklat, budidaya, Kerinci: kedelai, ubi jalar, kulit kayu kolam, keramba, babi manis, kopi robusta, kopi arabika, lada, cengkeh, kemiri, aren, vanili, Kota Jambi: ubi kayu, tebu, tembakau, nilam, perairan perairan umum, budidaya, umum, budidaya, kolam, keramba, keramba, kerbau, babi kuda, kambing, domba Kota Sungai Penuh: padi Merangin: padi ladang, Sarolangun: padi Batang Hari: padi sawah, 10 sawah, kulit kayu manis, kopi jagung, kacang tanah, kacang ladang, kedelai, kacang kedelai, karet, kelapa robusta, kopi arabika, hijau, ubi kayu, karet, kelapa hijau, karet, perairan hybrida, lada, kapuk, aren, cengkeh, coklat, pinang, sawit, kelapa hybrida, kapuk, umum, budidaya, budidaya, kolam, keramba, kemiri, tebu, tembakau, aren, nilam, perairan umum, kolam, kerbau, domba kerbau, domba perairan umum, budidaya, budidaya, kolam, sawah, sapi, kolam, sapi, kuda, domba kambing, domba
2 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI JAMBI DALAM RPJMN 2020-2024 11
Visi-Misi dan arahan presiden yang terdiri dari Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 VISI-MISI PRESIDEN ARAHAN PRESIDEN 7 AGENDA PEMBANGUNAN 1 Peningkatan Kualitas Manusia 1 Pembangunan Ketahanan Ekonomi untuk Indonesia SDM 1 Pertumbuhan Berkualitas dan 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, 2 Pembangunan Berkeadilan Mandiri, dan Berdaya Saing Infrastruktur 2 Pengembangan Wilayah untuk Pembangunan yang Merata dan 3 Penyederhanaan Mengurangi Kesenjangan 3 Berkeadilan Regulasi 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang 4 Penyederhanaan 3 SDM Berkualitas dan Berdaya Berkelanjutan Birokrasi Saing 5 Kemajuan Budaya yang 5 Transformasi Revolusi Mental dan Mencerminkan Kepribadian Bangsa Ekonomi 4 Pembangunan Kebudayaan 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya Infrastruktur untuk Ekonomi Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan 5 dan Pelayanan Dasar 7 Memberikan Rasa Aman pada Seluruh 6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Warga Bencana, dan Perubahan Iklim 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam 7 Stabilitas Polhukhankam dan Sli Kerangka Negara Kesatuan Transformasi Pelayanan Publik de 12-
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DALAM RPJMN 2020-2024 SASARAN ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya 1. Pembangunan desa terpadu dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, Pemerataan antarwilayah kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa) 2. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan; Meningkatnya 3. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB,Destinasi Keunggulan Kompetitif Wisata, dan kawasan lainnya yang telahditetapkan) Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah 4. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa 5. Pengembangan rencana pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi; Meningkatnya Kualitas 6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, Dan Akses Pelayanan keuangan dan SDM Aparatur) Dasar, Daya Saing serta Kemandirian Daerah 7. Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah,pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah; Meningkatnya Sinergi Pemanfaatan Ruang 8. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatanefektivitas Wilayah instrumen pengendalian pemanfaatanruang, 9. Penyelesaian tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan Kebijakan Satu Peta; 10. Peningkatan kepastian hukum hak atastanah 11. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah 13
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN REPUBLIK WILAYAH SUMATERA DALAM RPJMN 2020-2024 INDONESIA Target Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2024 Arah Kebijakan Pembangunan: Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 6,0 • Memperluas investasi, perdagangan, serta Share Ekonomi Regional (% per PDRB 2024) 20,9 diversifikasi pasar regional dan global melalui Kebutuhan Investasi (Rp triliun) Tingkat Kemiskinan (%) 251,1 kerjasama internasional, seperti: Segitiga Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,1 Pertumbuhan Indonesia–Malaysia–Thailand 3,6 (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), integrasi kawasan (belt and road initiatives), dan masyarakat ekonomi ASEAN • Menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional. • Mempercepat transformasi ekonomi melalui: ✓ hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan dan tambang untuk menciptakan nilai tambah ✓ mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara dan pelabuhan. ✓ pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor (hub internasional di Kuala Tanjung). 14
MAJOR PROJECT RPJMN 2020-2024 DI WILAYAH SUMATERA Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020- 2024, proyek sangat prioritas (Major Project) adalah sebagai berikut: 1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba; 2) Pembangunan Energi Terbarukan B100 Berbasis Kelapa Sawit di Sumatera Selatan; 3) Revitalisasi Tambak di Lampung; 4) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional; 5) Pembangunan Wilayah Batam-Bintan; 6) Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang; 7) Pemulihan Pasca Bencana Kawasan Pesisir Selat Sunda; 8) Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera: Aceh-Lampung; 9) Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: (a) P. Simeuleu, (b) P. Nias, (c) P. Mentawai, (d) P. Enggano, dan (e) P. Natuna; 10) Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Medan; 11) Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) di Sumatera Utara; 12) Pembangunan Waduk Multiguna: Bendungan Keureto; 13) Revitalisasi Kilang Minyak Dumai; 14) Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Pelabuhan Kuala Tanjung; 15) Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis di Sumatera Utara; dan 16) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Sumatera Utara. 15
KORIDOR PERTUMBUHAN DAN KORIDOR PEMERATAAN DI PROVINSI JAMBI Koridor Pertumbuhan No Kabupaten/Kota 1. Pengembangan Sektor Koridor Pemerataan Unggulan: Koridor Pertumbuhan Tebu, karet, kelapa sawit, kopi, perikanan budidaya, 1 Kabupaten Tanjung Jabung dan batubara; Barat 2. Pengembangan Kawasan Strategis: 2 Kabupaten Muaro Jambi • KI Kemingking 3 Kota Jambi* 3. Pengembangan kawasan perkotaan: Koridor Pemerataan Kota Jambi 4. Pengembangan daerah 1 Kabupaten Serolangun tertinggal, kawasan 2 Kabupaten Bungo perbatasan, perdesaan, dan 3 Kabupaten Batang Hari transmigrasi: 4 Kabupaten Tebo KPPN Muaro Jambi 5 Kabupaten Merangin 6 Kabupaten Kerinci 7 Kota Sungai Penuh * Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW 16
PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI (KI) KEMINGKING • Lahan yang dikuasai 100% seluas Lokasi Kec. Taman Rajo, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi 2.020 Ha berstatus HGU; • Tersedia WWTP; Status Per Januari 2020 • Tersedia WTP dengan kapasitas Persiapan 1.200 liter/detik; Perusahaan Pengelola | Jenis Pengelola • Sumber energi listrik oleh PLN PT Jambi Kemingking Ecopark | Swasta PMDN Komoditas berkapasitas 600 MVA Hilirisasi Agro: Kelapa Sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kopi, Teh • Sedang dalam proses perubahan Hilirisasi lainnya: Batubara, Gas revisi RTRW Kab. Muara Jambi KI Kemingking Progres KI: 1. Kawasan Industri Kemingking/ KI Jambi Integrated City (JIC) mempunyai luasan ± Infrastruktur Pendukung 2.000 Ha, dimana lahan sudah dibebaskan dengan status HGU. 2. Fokus industri yang dikembangkan adalah industri berbasis perkebunan dengan target investasi mencapai 1 Triliun Rupiah 3. JIC direncanakan terintegrasi dengan pelabuhan internasional PT Wahyu Samudra Indah dan terdapat minat investasi dari Malaysia (Nextgreen Globall Pelabuhan Berhad), Jepang (IHI Corporation dan Nomura) dan China (Pabrik Kertas). • Terintegrasi dengan Jalan Bandara Sumber Air 4. PT Jambi Kemingking Ecopark telah mendapatkan Surat Persetujuan Prinsip dari Bandara Sultan Pelabuhan PT. Wahyu Sumber air baku dari Jalan Tol Trans Thaha (berjarak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muaro Jambi Sumatera Samudera Indah Sungai Batanghari (berjarak 15 km dari • Pelabuhan Talang Duku dan dikelilingi oleh 5. Melalui sistem perizinan OSS KI Kemingking telah mendapatkan NIB, Izin Usaha kawasan) sekitar 11 km) Pelindo II (berjarak 5 km kanal Buatan (IUKI) non efektif dan Izin Usaha (Izin Perluasan), Izin lokasi, izin lingkungan, izin dari kawasan) komersial/operasional dan Izin Usaha (SIUP) serta dalam proses pengurusan Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) efektif 17
3 RANCANGAN ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 18
RPJMN: AGENDA PEMBANGUNAN 1
AGENDA PEMBANGUNAN 2
AGENDA PEMBANGUNAN 3
AGENDA PEMBANGUNAN 4
AGENDA PEMBANGUNAN 5
AGENDA PEMBANGUNAN 6
AGENDA PEMBANGUNAN 7
RANCANGAN ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Rancangan Tema: 1. Pemulihan Ekonomi 2. Sistem Kesehatan 3. Transformasi Ekonomi yang Inklusif RKP Reformasi Ekonomi Dalam Rangka 2021 Penanganan dan Pemulihan Covid-19 Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Reformasi Sistem Ketahanan Bencana
REFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PEMULIHAN COVID-19
TANTANGAN PEMULIHAN EKONOMI PASCAPANDEMI COVID-19 Pengendalian kasus dan penyelamatan kesehatan akibat Pandemi Covid-19 Jumlah kasus telah melebihi satu juta kasus Jumlah meninggal telah dengan kasus harian pada kisaran 11,000 lebih dari 28,000 jiwa kasus di 2 minggu terakhir (www.covid19.go.id., (www.covid19.go.id., 19.12.2020) 26.01.2021) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pertama kali sejak krisis Asia, pertumbuhan ekonomi terkontraksi dan perekonomian diperkirakan mengalami resesi. Dampak pandemi dirasakan di semua sektor dengan dampak terbesar pada sektor transportasi dan penyediaan akomodasi makan minum. Permintaan domestik, konsumsi dan investasi, maupun permintaan eksternal terkontraksi tajam. Menurunkan Tingkat Pengangguran Tingkat pengangguran meningkat menjadi 7,1%. Jumlah pengangguran terbuka bertambah 2,7 juta. Covid-19 berdampak pada lebih dari 25 juta tenaga kerja. 28
STRATEGI PEMULIHAN PASCAPANDEMI COVID-19 Strategi Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi INVESTASI INDUSTRI MANUFAKTUR PARIWISATA 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 3,8 0,1 4,7-5,5 Kenaikan 4,5 -0,9 6,0-7,1 Pertumbuhan Devisa (USD Miliar) 19,7 3,3-4,9 4,8-8,5 Investasi (PMTB) Industri (%) Pengolahan (%) Tenaga Kerja (Juta Orang) 12,6 10,0 10,5 Kontribusi PMTB 32,3 31,4 31,5-31,8 Kontribusi 19,7 19,5 19,6-19,8 Kontribusi terhadap terhadap PDB (%) terhadap PDB (%) PDB (%) 4,7* 4,1 4,2 Realisasi 809,6 817,2 858,51) Tenaga Kerja (Juta 18,9 17,4 17,9 Jumlah Wisman 16,1 2,8 – 4,0 4,0 – 7,0 Investasi Orang) 126,6 114,8-117,2 122,8-127,5 (Juta Kunjungan) (Rp Triliun) Ekspor Jumlah Wisnus Pandemi Covid-19 menunda realisasi investasi dan (USD Miliar) (Juta Kunjungan) 290 120 - 140 180 - 220 mempengaruhi risiko investasi. 1) target BKPM Selama pandemi Covid-19, industri masih Pembatasan mobilitas selama Covid-19 menyebabkan beroperasi dengan utilisasi sekitar 25%-78%. industri pariwisata “berhenti sementara”. *) Angka prognosa • Eksekusi investasi yang “mangkrak”, dan STRATEGI PEMULIHAN • Reaktivitasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara. investasi skala besar di industri, pariwisata dan • Re-skilling dan up-skilling • Reorientasi pariwisata yang berkualitas (quality • Peningkatan penggunaan produksi dalam tourism). infrastruktur • Percepatan 5 Destinasi Super Prioritas/DSP (Toba, • Peta potensi investasi daerah negeri termasuk oleh pemerintah dan BUMN Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, Likupang), dan 5 • Fasilitasi relokasi investasi asing • Substitusi impor dan TKDN DSP berikutnya (BTS, Wakatobi, Bangka Belitung, • Debotlenecking dan aftercare investasi melalui • Penurunan biaya energi dan logistik Raja Ampat, Morotai), serta penguatan Bali dan • Peningkatan ekspor hasil industri Batam/Bintan. pendampingan investor • Percepatan operasionalisasi Kawasan Industri • Penambahan direct flight. • Perluasan positive list investasi • Inovasi dan adaptasi teknologi • Deregulasi dan integrasi perizinan • Penerapan standar kebersihan dan keselamatan 29 • Re-skilling & up-skilling.
REFORMASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL
TANTANGAN REFORMASI SISTEM KESEHATAN NASIONAL ▪ Penguatan fungsi puskesmas dalam promotif & preventif. ▪ Peningkatan imunisasi. ▪ Revitalisasi & digitalisasi posyandu. ▪ Pengaktifan kader kesehatan. ▪ Peningkatan ketahanan kesehatan (health security). ▪ Pengurangan resiko penyakit tidak menular. ▪ Penguatan regulasi yang mendorong Germas. ▪ Lingkungan sehat yang mendorong aktivitas fisik. ▪ Perubahan perilaku untuk hidup sehat. ▪ Peningkatan penyediaan pangan sehat. ▪ Peningkatan rumah sakit & pelayanan kesehatan di DTPK. ▪ Penguatan efektivitas , keberlangsungan & tata kelola JKN. ▪ Peningkatan kemandirian farmasi & alat kesehatan. ▪ Penguatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan 31
STRATEGI PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN) FOKUS PENGUATAN Memperkuat sistem kesehatan untuk: Penguatan Germas (promotif dan preventif) - Kesiapan menghadapi pandemi dan PHEIC (Public Peningkatan perilaku untuk pengurangan risiko penyakit Health Emergency of International Concern) tidak menular, penguatan fungsi Puskesmas dalam promotif dan preventif, serta peningkatan imunisasi - Recovery dan penyelesaian masalah kesehatan (TB, Malaria, kematian ibu dan Penguatan health security: bayi, HIV, kusta, dll) Kemampuan untuk prevent, detect, response: - Penguatan promotif dan preventif ▪ Pos pintu masuk (KKP) ▪ Sistem peringatan dini (alert system), surveilans penyakit real time, kapasitas dan jejaring laboratorium, kapasitas SDM, protokol dan tata laksana respon cepat, litbang - Peningkatan anggaran ▪ Perluasan case detection, skrining, karantina kesehatan kesehatan pemerintah Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes, dan SDM kesehatan ▪ Pemenuhan fasilitas dan alkes sesuai kelas RS dan sistem rujukan 32 ▪ Pemenuhan dokter dan 9 jenis nakes di puskesmas ▪ Pemenuhan vaksin dan obat (Pneumonia, TB, HIV/AIDS) ▪ Dukungan insentif bagi industri farmasi dan alkes dalam negeri 3
REFORMASI SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL
TANTANGAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN SOSIAL Penyelenggaraan semakin baik, namun belum optimal Targeting akurasi Koordinasi antar sektor Mekanisme graduasi program program bantuan sosial Memastikan komunikasi dan Meningkatkan kualitas koordinasi yang baik antar Membangun mekanisme data sasaran program sektor di pusat maupun di graduasi yang jelas untuk untuk mengurangi daerah dalam implementasi. setiap program bantuan sosial. ketidaktepatan sasaran. Memastikan integrasi Manfaat bantuan sosial Memenuhi program perlindungan sosial memadai dan tepat sasaran kelayakan teknis Penurunan tingkat kemiskinan Memastikan manfaat Memastikan proses dan ketimpangan yang lebih program sesuai dengan penyaluran bantuan sosial cepat. kebutuhan. mudah dan cepat. 34
STRATEGI KHUSUS PERLINDUNGAN SOSIAL 1 • Perluasan kembali registrasi sosial ekonomi menjadi 70-80% penduduk • Membangun sistem interoperabilitas dan integrasi data program bantuan sosial dan 2 jaminan sosial 3 • Integrasi program PKH dan Program Sembako 4 • Penguatan pelaksanaan jaminan sosial 5 • Penguatan konsep perlindungan sosial adaptif • Penguatan skema layanan dan rujukan – peningkatan cakupan dan standar kualitas layanan, 6 termasuk pekerja sosial (peksos) • Pengembangan fungsi manajemen kasus dan layanan terpadu serta perluasan akses NIK 7 bagi kelompok rentan 35
REFORMASI SISTEM KETAHANAN BENCANA
TANTANGAN PENGUATAN SISTEM KETAHANAN BENCANA (SKB) Pra Bencana Tanggap Darurat Pascabencana • Sistem data dan informasi. • Kapabilitas dan kapasitas • Identifikasi korban dan • Scientific-based policy. kelembagaan dalam kerugian dampak bencana. • Analisa resiko bencana. respon cepat. • Pengurangan resiko • Strategi terpadu pada • Koordinasi dan Kerjasama tahap transisi pemulihan bencana. lintas K/L dan Pemda, serta dan tahap rehab/rekon. • Literasi resiko bencana. institusi TNI/Polri. • Kesadaran masyarakat. • Strategi dalam konteks • Peringatan dini yang • Kolaborasi para pihak di lokal sesuai daerah dan masa tanggap darurat. jenis bencana. terpadu. • Kesiapsiagaan. • Pola mobilisasi logistik dan • Adopsi strategi • Mitigasi (struktural dan bantuan. rehab/rekon ke pembangunan nasional non-struktural). • Komunikasi publik di dan daerah. • Penanganan lintas sektor tahap darurat. • Pola koordinasi, Kerjasama dan isu. • Keterpaduan bantuan dan kolaborasi. • Pendanaan pengurangan kepada korban. • Mobilisasi pendanaan dan resiko bencana. • Data korban dan kerugian. distribusi. • Penataan ruang yang • Pendanaan di masa • Regulasi yang fleksibel dan berbasis mitigasi bencana. tanggap darurat, mobilisasi relaksasi. pendanaan, dan distribusi ke sasaran. • Build back better dalam rehab/rekon. 37
STRATEGI PENGUATAN SISTEM KETAHANAN BENCANA 2020 2021 2022 2023 2024 Pengembangan Penguatan Pemantapan Optimalisasi Keberlanjutan SKB SKB SKB SKB SKB Target capaian 2020 - 2021: 1 Platform data dan informasi kebencanaan (lintas sektor) 2 Mekanisme pengaturan kelembagaan dan kemitraan untuk menghasilkan data/informasi kebutuhan kolaboratif dan Adaptif sudah tersusun dengan jelas sehingga penanggulangan bencana dalam sistem informasi konsolidasi-koordinasi kegiatan lintas sektor dapat berjalan Pemerintah yang Adaptif di tingkat nasional dan sub- dengan lebih terintegrasi/bersinergi. nasional Fokus capaian 2022 : Pemberdayaan Masyarakat & Literasi Kebencanaan Sistem Peringatan Dini (EWS) Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Adaptif Tersinergikan dalam program pemberdayaan (desa Tersusun secara partisipatif sehingga Pengembangan konsep microfinance dan tangguh bencana, desa siaga, forum masyarakat siaga stakeholders memiliki pemahaman kesiapsiagaan transfer risiko (asuransi) serta partisipasi bencana, dll), termasuk memasukan kurikulum dan sistem yang dibangun sesuai dengan kondisi sektor swasta kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman dan risiko masyarakat setempat (kearifan lokal). bencana mulai PAUD, Sekolah Dasar Menengah dan Atas. ADANYA DUKUNGAN PEMBIAYAAN NON-KONVENSIONAL DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERSAMA (Pooling Fund) KEBENCANAAN Tercapainya Indikator Kunci 38 • SFDRR (Sendai Framework Disaster Risk Reduction) 2015-2030: mengurangi kematian & kerugian akibat bencana • SDGs: (11) kota & permukiman inklusif, aman, tangguh, & berkelanjutan; (13) tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim & dampaknya • RPJMN 2020-2024: (2020) terbangunnya basis data, proses integrasi yang menyeluruh; (2022) meningkatnya kapasitas dan literasi/pemahaman masyarakat; (2024 ) terlaksananya kerja sama dalam forum pentahelix dan tersedianya skema pembiayaan PB yang inovatif & berkelanjutan
Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun 2022 Pengembangan Wilayah Tahun 2022 Kerangka PN 2 1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, Mengembangkan Wilayah 2. Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan rantai produksi dan rantai nilai daerah, 3. Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan 4. Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Strategi Pengembangan Wilayah 1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis sepertti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi; 2. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana. Sasaran Pengembangan Wilayah 1. Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah, 2. Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, dan 3. Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah.
SASARAN WILAYAH TAHUN 2022 (RANCANGAN) 40
Sasaran Pembangunan Provinsi Tahun 2022 (Angka Sangat Sementara) WILAYAH SUMATERA WILAYAH KALIMANTAN Target Tahun 2022 Target Tahun 2022 Jambi Sumsel Indikator Kep. Kep. Indikator Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Bangka Riau Barat Utara Aceh Sumut Sumbar Riau Bengkulu Lampung Belitung Pertumbuhan Ekonomi (%)* Tengah Selatan Timur 5,3-6,0 5,1-5,7 3,0-3,5 Tingkat Kemiskinan (%) 5,3-5,8 6,6-7,3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,8 6,4-6,8 4,8-5,5 5,8-6,9 4,9 7,3 5,1 5,6 Pertumbuhan 4,4-5,1 6,1-6,8 6,0-6,8 5,4-6,1 4,6-5,1 5,8-6,5 5,0-5,6 5,3-5,9 4,0-5,2 5,6-6,2 4,3-5,1 4,2 3,8 4,7 4,0-4,7 Ekonomi (%) 12,4 3,5-4,3 3,8-4,5 5,5-6,2 Tingkat 5,6-6,3 Kemiskinan 6,4 10,5 12,3 10,4 3,9 4,5 WILAYAH SULAWESI (%) 3,8-4,6 4,7-5,4 3,2-3,9 3,7-4,4 4,1-4,8 6,4-7,1 Target Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Indikator Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Gorontalo Sulawesi Terbuka (%) Utara Tengah Selatan Tenggara Barat Pertumbuhan Ekonomi (%)* 6,3-7,0 Tingkat Kemiskinan (%) 5,9-6,6 7,1-8,0 6,8-7,6 6,3-7,0 5,8-6,5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 14,3 WILAYAH JAWA-BALI 6,5 12,4 7,4 9,4 3,4-4,1 8,8 6,5-7,2 2,7-3,4 2,4-3,1 5,4-6,2 3,5-4,2 Target Tahun 2022 WILAYAH MALUKU Indikator DKI Jawa Barat Jawa D. I. Y Jawa Banten Bali Jakarta Tengah Timur Pertumbuhan Ekonomi (%)* 5,2-5,7 5,0-5,6 5,5-6,3 Target Tahun 2022 Tingkat Kemiskinan (%) 5,9-6,2 5,7 4,0 3,1 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,3 5,4-5,8 5,0-5,6 5,5-5,7 Maluku Maluku Utara 8,5-9,2 8,8-9,5 2,4-3,1 Pertumbuhan Ekonomi (%)* 6,6-7,3 9,00 8,3 9,3 Tingkat Kemiskinan (%) 5,8-6,2 7,5-8,5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,1-5,9 3,5-4,2 4,6-5,1 15,9 4,9 5,6-6,3 4,1-4,8 WILAYAH NUSA TENGGARA WILAYAH PAPUA Indikator Target Tahun 2022 Indikator Target Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi (%)* Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Pertumbuhan Ekonomi (%)* Papua Barat Papua Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,5-5,3 5,3-5,5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,2-5,7 7,0-7,5 12,4 16,2 17,0 21,9 3,0-3,8 3,4-4,1 5,9-6,6 3,1-3,9
Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Sumatera Tahun 2022 Mempercepat pemulihan industri, pariwisata, dan investasi pasca Pandemi Covid-19. Mewujudkan wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional serta menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional. Mengoptimalkan pengembangan industri hilir berbasis komoditas unggulan, khususnya di wilayah Pesisir Timur Sumatera. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah Pesisir Barat Sumatera. Menguatkan kapasitas mitigasi dan penanganan bencana. 42
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA 2022 A. Pemantapan Pertumbuhan Investasi Ekonomi Skala Nasional dan Global pada Koridor Pertumbuhan 1. Mendorong operasionalisasi dan peningkatan investasi dengan memantapkan pasokan energi dan mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi/tema pengembangan kawasan, utamanya di: • KEK Arun Lhokseumawe • KPBPB Batam • KI/KEK Sei Mangkei • DPP Danau Toba • KI/KEK Galang Batang • DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang • KPBPB Sabang 2. Meningkatkan kemudahan perizinan investasi dan perluasan kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sumatera dan kerja sama regional antarnegara (IMT- GT) 3. Meningkatkan konektivitas antar kawasan pengembangan, kota-kota utama, dan pusat pelayanan untuk meningkatkan jangkauan layanan dan distribusi melalui : • Pengembangan koridor tol trans sumatera di pesisir timur • Penyediaan transportasi massal perkotaan sesuai dengan kebutuhan distribusi layanan • Pengembangan sistem transportasi wilayah multimoda di Wilayah Metropolitan Medan dan Wilayah Metropolitan Palembang 4. Meningkatkan upaya pemulihan ekonomi nasional dan pembentukan budaya hidup sehat menanggapi pandemik covid-19, melalui: • Peningkatan produktivitas budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan khususnya usaha rakyat • Penataan kawasan permukiman dan peningkatan layanan dasar perumahan (air minum, sanitasi, drainase, dan persampahan) 43
STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA 2022 B. Percepatan Pertumbuhan Investasi Ekonomi Skala Lokal dan Regional pada Koridor Pemerataan 1. Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimum dan perluasan jaringan listrik, telekomunikasi, serta infrastruktur dasar lainnya. 2. Mempercepat penuntasan jaringan transportasi pengumpan (feeder) yang menghubungkan kawasan tengah dan barat dengan jaringan infrastruktur utama Tol Trans Sumatera di pesisir timur dan penuntasan jalan lingkar di daerah gugus-gugus pulau. 3. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan (difokuskan pada pendidikan menengah, kejuruan/vokasional, dan tinggi) dan kesehatan (difokuskan pada puskesmas dan klinik yang menjangkau langsung masyarakat). 4. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa (aparatur, kelembagaan dan keuangan) dalam rangka peningkatan daya saing daerah. 5. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan pembangunan alternatif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. 6. Meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumber daya alam dan pariwisata. 44
PKSN Sabang Arah Pengembangan Wilayah 2022 KI/KEK/KPBPB Sabang Wilayah Sumatera Destinasi KPBPB Sabang Pariwisata Prioritas (DPP) Banda Aceh Wilayah Biruen Metropolitan (WM) KEK/KI Arun Lhoksumawe Kawasan Perdesaan Prioritas P Nasional (KPPN) SKPT Sabang Lhokseumawe Pusat Kegiatan Langsa Strategis Nasional KPPN Aceh WM Medan Timur Aceh Besar Daerah Tertinggal KEK/KI Sei PKSN Ranai Sentra Kelautan dan Perikanan Mangkei Terpadu (SKPT) Gayo Lues MAJOR PROJECT PRIORITAS RKP 2022 DPP Sibolga Pematang Siantar SKPT Natuna Kabupaten Pengembangan Danau Kab. Nias PKSN Alternatif Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi Kab. Nias Toba Bengkalis KPPN Bintan Kota Besar Utara KPPN Toba Batam MP 2 10 Destinasi Pariwisata Prioritas KPPN Dumai Kota Sedang Kab. Nias Pekanbaru Tanjung Pinang MP 3 9 Kawasan Industri di Luar Jawa Barat Samosir Kota Kecil dan 31 Smelter KPPN Agam KEK/KI Galang Koridor Pembangunan MP 17 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Gunugsitoli Bukittinggi untuk Industri 4.0 Batang Koridor Pertumbuhan Kab. Nias KPPN Karimun Koridor Pemerataan MP 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu Selatan KPBPB Batam – Reformasi Sistem Kesehatan Nasional KPPN Muaro Bintan - Karimun MP * Penguatan Sistem Kesehatan Nasional Jambi Padang Jambi Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial MP 18 Integrasi Bantuan Sosial menuju KPPN Banyuasin WM Palembang Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh SKPT Mentawai Solok Pangkal Pinang MAJOR PROJECT PN 2 RKP 2022 Kab. Kab. Musi KEK Tanjung MP 8 Pembangunan Wilayah Batam – Kepulauan Rawas Utara Kelayang Bintan Mentawai KPPN Bengkulu MP 9 Wilayah Metropolitan (WM) Tengah KPPN Belitung KPPN Belitung Lubuklinggau Timur KPPN Bangka Selatan Bengkulu DPP Bangka Prabumulih Belitung KPPN Tulang KPPN Mesuji Bawang Bandar Lampung Kab. Pesisir 45 Barat
Capaian indikator utama pembangunan SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN • Secara relatif di antara provinsi-provinsi lain, capaian Provinsi Jambi berada di tengah-tengah(rata-rata) Pertumbuhan untuk indikator pengentasan kemiskinan dan PDRB/kap pembangunan manusia. Rasio Gini Tingkat • Untuk indikator penciptaan kesempatan kerja dan kemiskinan pemerataan, capaian Provinsi Jambi relatif baik. IPM PT+Setengah • Namun untuk indikator laju pertumbuhan ekonomi pengangguran relatif tertinggal dibanding daerah-daerah lain. • Dengan demikian tingkat urgensi permasalahan pembangunan di Jambi adalah: 1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah 2. Pembangunan manusia 3. Pengentasan kemiskinan 4. Penciptaan kesempatan kerja 5. Perbaikan pemerataan
TABEL PERSANDINGAN ISU STRATEGIS Isu Strategis Provinsi Jambi Hasil Evaluasi Deputi PEPP Usulan Daerah dalam Temu Identifikasi Awal Direktorat Hasil Sintesis Isu Strategis Kurang berimbangnya jurusan Konsultasi Regional I pendidikan dengan ketersediaan pasar tenaga kerja • Provinsi Jambi memiliki Rendahnya permintaan pengungkit kawasan komoditas unggulan pertanian Provinsi Jambi (komoditi karet pertumbuhan yang masuk dan kelapa sawit) menyebabkan rendahnya kinerja sektor dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pertanian KI Kemingking yang saat ini Perlambatan ekonomi akibat pada tahap persiapan Jambi belum memiliki kawasan pandemi covid-19 berpengaruh • Pemda Provinsi Jambi telah strategis yang ideal untuk terhadap meningkatnya angka dikembangkan kemiskinan dan pengangguran merencanakan Pengembangan Kawasan Ujung Jabung sejak tahun 2010 • Potensi produk kopi Jambi yang telah didukung sertifikat IG dari Kemenkumham 4477
TABEL PERSANDINGAN ISU STRATEGIS Isu Strategis Provinsi Jambi Hasil Evaluasi Deputi PEPP Usulan Daerah dalam Temu Identifikasi Awal Direktorat Hasil Sintesis Isu Strategis Konsultasi Regional I Rendahnya permintaan komoditas • Potensi produk kopi Jambi yang Belum terdapatnya diversifikasi telah didukung sertifikat IG dari produksi komoditas unggulan unggulan pertanian Provinsi Jambi Kemenkumham provinsi Jambi yang dapat menjadi daya ungkit ekonomi Jambi (komoditi karet dan kelapa sawit) • Sektor pertanian mengalami kontraksi paling kecil setelah Infrastruktur daerah yang belum menyebabkan rendahnya kinerja • Perlambatan ekonomi akibat informasi dan komunikasi pada merata di Provinsi Jambi sektor pertanian pandemi covid-19 berpengaruh Tw I 2020 disbanding sector lainnya 4488 terhadap meningkatnya angka • Adanya ketimpangan Dimensi IPM untuk umur panjang kemiskinan dan pengangguran perekonomian antara Provinsi • Disrupsi akibat pandemi covid- Jambi sisi timur (pesisir timur khususnya) dan Provinsi Jambi dan hidup sehat serta standar hidup 19 yang menyebabkan sisi barat layak masih relatif lebih rendah perubahan perilaku masyarakat dibandingkan rata-rata nasional dan pemerintah Tingginya tingkat kemiskinan perkotaan yang diikuti oleh tingginya indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan
DAFTAR MAJOR PROJECT RKP 2021 PROVINSI JAMBI MAJOR PROJECT PN 1 Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi Pembangunan Energi Terbarukan MAJOR PROJECT PN 3 Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Jaminan Usaha Serta Vokasi untuk Industri 4.0 350 Korporasi Petani dan Nelayan Integrasi Bantuan Sosial MAJOR PROJECT PN 5 menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh Rumah Susun Perkotaan (1 Juta) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) Penguatan Sistem Kesehatan Nasional (Reformasi Sistem Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Kesehatan) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi MAJOR PROJECT PN 6 Usulan MP baru di RKP 2022 PN 1: 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA Pengelolaan Terpadu UMKM Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Pengolahan Limbah B3 Juta Sambungan Rumah Transformasi Digital 49
RANCANGAN INDIKASI OUTPUT PRIORITAS K/L DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 50
Search
