Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 101 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
10 SERAMBI KEADILAN Y052- 013 Konsep ini mengadopsi kearifan lokal, dalam hal ini tiang dayak yang melambangkan persatuan atau sebuah wadah dalam pertemuan/musyawarah, dan juga rumah adat Kalimantan Timur yang selalu menghadap ke sungai. 102 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 103 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
104 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 105 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
11 WIBAWA CAKRA NATURA Y053-014 Penataan massa bangunan di kawasan yudikatif ini mengacu kepada sumbu imajiner Tripraja sehingga komposisinya semua memiliki orientasi ke ruangan secara spasial menunjukkan formalitas, monumentalitas, serta eksklusifitas dan kewibawaan sebagai Lembaga tinggi negara. 106 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 107 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
108 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 109 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
12 20 PILAR Y056-015 Konsep Kompleks Yudikatif ini mengadopsi bentuk-bentuk rumah adat Indonesia, terutama menyerap bentuk-bentuk atap seperti: Batak Karo, Nias Selatan, Jawa dan Sumba. Konstruksi atap nantinya menggunakan tembaga sebagai bahan utama. 110 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 111 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
112 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 113 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
13 ADIL KA TALINO Y061- 016 Eksplorasi ruang dan waktu dengan keyakinan bersama mencapai kebenaran mutlak. Ketiga gedung di kawasan Yudikatif memiliki kesetaraan tetapi juga memiliki perbedaan cara menuju keadilan. Oleh karena itu, maka dicoba untuk meletakkannya dengan memperhatikan kesetaraan tersebut dan diusahakan untuk memiliki ikatan di antara ketiganya. 114 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 115 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
116 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 117 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
14 NAUNG INDONESIA Y062- 017 Konsep ini mengusung nilai konservasi perlindungan hukum, alam & pengguna sebagai misi bagi keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. Lalu meneguhkan sikap inklusif dan transparasi lembaga yudikatif sebagai cermin identitas bangsa. 118 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 119 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
120 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 121 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
15 SAMIYA MANU TRITARU Y067- 018 Berprinsip untuk mencapai keseimbangan dan keadilan antara keberadaan lingkungan binaan manusia dan lingkungan alam. Samiya Manu Tritaru adalah konsep pengembangan Kompleks Gedung Perkantoran Yudisial Republik Indonesia yang seimbang dan selaras dengan lingkungan di mana ia bertempat. 122 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 123 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
124 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 125 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
16 Justitie Ligatura Y068- 019 Dalam bahasa Rumania yang memiliki makna yaitu “Pengikat Keadilan” yang berarti merangkul, melindungi dan mengayomi yang tercermin dalam konsep masa bangunan yang saling terkoneksi antara tiga Lembaga Peradilan Negara yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. 126 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 127 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
128 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Karya Para Peserta Direktorat Jendral Cipta Karya 129 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
PROFIL DEWAN JURI
Juri Sayembara Kategori Kompleks Yudikatif Duduk : Djoko Murjanto Woerjantari Soedarsono, Jimmy S. Juwana Berdiri : M. Guntur Hamzah, Rahman Andra Wijaya, Yorry Antar, Budi Faisal, Joessair Lubis 132 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
profil dewan juri Ar. Gregorius Antar Awal, IAI, AA Gregorius Antar Awal atau lebih dikenal Yori Antar, didapuk menjadi Ketua Tim Juri untuk Kawasan Legislatif Ibu Kota Nusantara. Lulusan Arsitektur Universitas Indonesia tahun 1988 ini mengawali kiprahnya sebagai arsitek pada tahun 1989. Bersama rekan arsiteknya yang baru lulus, beliau mendirikan AMI--Arsitek Muda Indonesia. Lalu, mendirikan Yayasan Rumah Asuh (2008) untuk menyelamatkan dan melestarikan desa-desa tradisional di Indonesia. Ir. Djoko Muryanto, M.Sc. Beliau merupakan anggota dewan juri Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Kompleks Perkantoran Yudikatif yang berasal dari perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pria kelahiran Kudus, 26 Agustus 1955 ini menempuh pendidikan formal di Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro dan Carnegie Mellon University, Pittsburgh, AS. Djoko mengawali karier di Departemen Pekerjaan Umum pada 1983. Direktorat Jendral Cipta Karya 133 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Ar. Bambang Eryudhawan, IAI Arsitek lulusan ITB dan Washington University in St. Louis Master of Architecture ini memiliki ketertarikan terhadap pelestarian budaya. Beliau pun terlibat dalam sejumlah proyek pelestarian cagar budaya. Di antaranya, Pelestarian Bangunan VOC di Banda Naira (2010) dan Perencanaan Pelestarian Rumah Oei Tiong Ham di Semarang (2016). Selain itu, beliau pernah dipercaya sebagai anggota Tim Teknis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kementerian PUPR untuk Asian Games 2018 pada tahun 2016. Dr. Ar. Woerjantari Kartidjo Soedarsono, M.T., IAI Dr. Woerjantari K. Soedarsono, lebih dikenal dengan sebutan akrab Ririn, merupakan salah satu staf senior dalam KK Perancangan Arsitektur, Program Studi Arsitektur ITB. Perhatian beliau dalam penelitian menyangkut topik-topik sebagai berikut: Perilaku, Lingkungan dan Perancangan Kota, Tipologi Bangunan Kesehatan. Sejak tahun 1996 beliau aktif bekerja sebagai pengurus Ikatan Arsitek Indonesia di Bandung. Selain aktif dalam beberapa kegiatan pengabdian masyarakat Departemen Arsitektur ITB, sejak 2005 beliau menjabat sebagai sekretaris implementasi Program Magister Arsitektur ITB. 134 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
profil dewan juri Ir. Budi Faisal, M.A.UD, MLA, Ph.D Akademisi bidang arsitektur ini merupakan alumni Institut Teknologi Bandung, dan melanjutkan jenjang S2-nya di University of Colorado, Denver, Amerika Serikat. Ia menyelesaikan pendidikan S3-nya di University of Melbourne, Melbourne, Australia. Beliau juga kerap terlibat di berbagai proyek pembuatan rencana induk, penelitian, penyusunan naskah akademik, hingga strategi manajemen. Selain itu, beliau juga mempublikasi sejumlah karya dalam bentuk jurnal ilmiah. Ir. Jimmy Siswanto Juwana, MSAE Pada awal 2022, atas ketetapan Dewan Arsitek Indonesia, beliau menyandang gelar Arsitek dan berhak berpraktik. Sebelumnya, lebih dari 40 tahun, pria kelahiran Jakarta 12 Januari 1950 ini berprofesi sebagai dosen di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Master Science in Architectural Engineering lulusan Pensylvania State University (1990) ini juga aktif sebagai penulis buku serta terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan kegiatan profesional. Di antaranya, pengembangan kurikulum serta konsultan rekayasa dan manajemen. Direktorat Jendral Cipta Karya 135 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Rahman Andra Wijaya, S.T., M.T. Pria kelahiran Banjarmasin, 10 Februari 1975 ini adalah seorang arsitek lanskap yang memiliki pengalaman luas dalam bermacam proyek di Eropa dan Indonesia. Pendidikan Arsitektur Lanskapnya ditempuh di Universitas Trisakti, Jakarta. Sementara jenjang master di bidang yang sama ia tempuh di Institut Teknologi Bandung. Beliau memiliki pengalaman selama 10 tahun di Sheils Flynn Asia (perusahaan arsitektur lanskap yang berbasis di London) dan selama 3 tahun di AECOM (perusahaan internasional di AS). Pengalamannya berkembang ke arah desain lanskap urban, pengembangan bantaran sungai, dan desain berbasis jalanan perkotaan. Saat ini, ia menjadi partner pada URBAN+, sebuah perusahaan konsultan masterplan, lanskap, dan arsitektur. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ditunjuk sebagai salah seorang juri Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Kompleks Perkantoran Yudikatif dalam rangka mengakomodasi dan melibatkan pandangan pihak yang berkecimpung di bidang Yudikatif. Pria kelahiran Makassar, 8 Januari 1965 ini merupakan Guru Besar Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Selain berpengalaman menduduki berbagai jabatan di bidang akademis dan pemerintahan, beliau saat ini juga aktif berorganisasi di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Se-Indonesia sebagai Ketua Umum. 136 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
profil dewan juri Billy Mambrasar, ST., B.Sc., MBA., M.Sc Gracia Josaphat Jobel Mambrasar atau yang lebih dikenal sebagai Billy Mambrasar adalah satu dari 11 Staf Khusus Presiden RI Joko Widodo untuk periode kedua (2019--2024). Sebelum bergabung dalam Pemerintahan, pria kelahiran Pulau Yapen 17 Desember 1988 ini berprofesi sebagai insinyur di sebuah Perusahaan Minyak dan Gas milik Inggris. Kemudian, Lulusan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB ini mengundurkan diri dan melanjutkan pendidikan di The Australian National University dan Universitas Oxford. Sosoknya dikenal pula sebagai pendiri Yayasan Kitong Bisa yang bergerak di bidang pendidikan informal untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Papua. Direktorat Jendral Cipta Karya 137 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Perjalanan sayembara
PERJALANAN SAYEMBARA Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Kompleks Perkantoran Yudikatif ini merupakan satu rangkaian dengan sayembara bidang Istana Wakil Presiden, Legislatif dan Kompleks Peribadatan. Ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2022 melalui Keputusan Menteri PUPR No. 270 Tahun 2022. Kompleks Yudikatif akan dibangun 1. Desain harus mencerminkan Identitas Bangsa berdampingan dengan Kompleks Eksekutif dalam desain Interior maupun Eksterior dan Legislatif yang dihubungkan Sumbu Tri Bangunan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Praja sebagai representasi keharmonisan Trias Tunggal Ika); Politika dalam menjalankan pemerintahan. 2. Dalamperencanaandesainharusmemperhatikan Latar Belakang peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang Bangunan Gedung Negara yang tertuang dalam Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 Bangunan Kompleks Perkantoran Yudikatif dan Peraturan Presiden nomor 73 tahun 2011; diselenggarakan untuk mengundang keterlibatan masyarakat Indonesia dalam pembangunan 3. Penataan Kawasan harus dapat mewadahi Kompleks perkantoran Yudikatif yang menjadi salah penyampaian aspirasi masyarakat melalui satu prioritas pengembangan Ibu Kota Nusantara. penyediaaan Plaza Panggung Demokrasi; Melalui sayembara ini, masyarakat dapat menyampaikan ide atau gagasan desainnya sehingga 4. Desain harus Menerapkan prinsip Kemudahan dapat diperoleh karya desain terbaik. Sayembara ini Gedung yang tertuang dalam PP nomor 16 tahun juga memberikan kesempatan kepada masyarakat 2021 meliputi hubungan ke, dari, dan dalam untuk berkontribusi dalam mewujudkan IKN yang bangunan gedung serta kelengkapan sarana merepresentasikan kemajuan dan keunggulan dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan bangsa. gedung. Termasuk didalamnya mengakomodasi penyandang disabilitas Kriteria 5. Desain Menerapkan prinsip Green Untuk mewujudkan Kompleks Perkantoran Yudikatif Buildingdengan implementasi Permen PUPR No yang smart, green, beautiful, dan sustainable, berikut 21 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Hijau; beberapa kriteria yang harus dipenuhi: 6. Menerapkan Prinsip Smart Building dalam pengelolaan fungsi- fungsi dalam Bangunan dengan menggunakan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan bangunan; 140 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Perjalanan Sayembara Sesi diskusi bersama Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Dewan Juri Sayembara IKN 7. Desain baru harus memenuhi persyaratan 9. Fungsi Perkantoran sebagai tempat perwakilan Keandalan Bangunan Gedung dengan rakyat merupakan Kawasan perkantoran dengan memperhatikan bentuk site dan bangunan; bangunan yang berfungsi sebagai landmark Kawasan; 8. Desain harus memperhatikan kondisi alam serta potensi resiko bencana baik gempa, 10. Pada Fungsi ini bentuk bangunan didesain longsor maupun kebakaran dan bencana lainnya sehingga memiliki kesan monumental dengan sehingga mampu memenuhi setiap persyaratan elemen kuat dengan tetap berkarakter sebagai mitigasi dan kenyamanan bagi setiap orang yang bangunan modern yang ramah lingkungan; ada di dalamnya; 11. Desain harus mampu memenuhi persyaratan keandalan bangunan (keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan); Direktorat Jendral Cipta Karya 141 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
12. Bangunan yang mempunyai karakter yang Persyaratan Lomba selaras dengan bangunan utamanya sebagai bangunan penunjang, sehingga menjadi 1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan Non- WNI kesatuan kompleks dengan sekitarnya; yang bekerjasama dengan Badan Usaha Konsultansi Konstruksi yang memenuhi syarat 13. Desain bangunan harus menjadi ciri khas baru sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dalam Ibu Kota Negara dengan desain yang mampu bertahan terhadap perkembangan 2. Peserta merupakan kelompok yang memiliki zaman; keahlian dalam perancangan arsitektur. Ketua kelompok harus WNI, dan memiliki minimum 14. Bangunan harus memenuhi KPI Ibu Kota Kompetensi SKA Arsitek Madya/STRA; Nusantara, khususnya terkait Bangunan Gedung dan Kawasan; 3. Anggota kelompok minimal berjumlah 5 (lima) orang dan maksimum 10 (sepuluh) orang 15. Desain bangunan dan kawasan yang termasuk ketua. Setiap orang hanya dapat memperlihatkan fungsi dari tugas dan wewenang tergabung dalam 1 (satu) kelompok. Setiap Lembaga Legislatif serta memperlihatkan Peserta Sayembara dapat mengikuti paling satu sistem Lembaga Legislatif yang Kompak banyak 2 (dua) sayembara Konsep Perancangan dan dapat menjadi perwakilan dari Rakayat Kawasan dan Bangunan Gedung di Ibu Kota Indonesia; Nusantara; 16. Zonasi yang didesain harus memudahkan 4. Minimal 4 (empat) anggota kelompok memiliki sistem pengamanan namun juga memudahkan kompetensi SKA sebagai berikut : masyarakat umum dalam mengaksesnya a. SKA Arsitek Ahli Muda/ STRA Madya b. SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Muda 17. Sirkulasi evakuasi. c. SKA Ahli Teknik Mekanikal/ Ahli Teknik Tenaga Listrik Muda Lingkup d. SKA Ahli Arsitektur Lansekap Muda Keluaran Sayembara berupa Dokumen Konsep 5. Peserta sayembara dapat berkolaborasi dengan Perancangan sesuai dengan ketentuan Peraturan disiplin ilmu lainnya seperti, Ahli Geoteknik, Ahli Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Desain Interior, Teknik Lingkungan, dan/atau ahli tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang terkait lainnya, serta masyarakat umum lainnya; Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang terdiri dari: 6. Selama pelaksanaan sayembara tidak 1. Analisis Konsep diperkenankan adanya pergantian personel 2. Dasar Pemikiran dan Pertimbangan Perancangan maupun badan usaha. 3. Program Ruang 4. Organisasi Hubungan Ruang 5. Skematik Rencana Teknis 6. Sketsa Gagasan 142 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Perjalanan Sayembara Dewan Juri berdiskusi dalam acara penilaian karya peserta Proses Penjurian dokumen pada situs sayembaraikn.pu.go.id. Tahap I, peserta mengisi data personel dan badan usaha Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan konsultansi konstruksi pada formulir pendaftaran Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif dan mengunggah persyaratan sesuai ketentuan. dimulai sejak 28 Maret 2022. Proses pendaftaran Peserta yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi berlangsung hingga 8 April 2022, sedangkan dan mendapat nomor peserta melanjutkan ke Tahap penyusunan dan pemasukan karya dimulai sejak 23 II, yaitu pemasukan karya dengan cara mengunggah April hingga 1 Juni 2022. karya sesuai ketentuan. Pemasukan dokumen terdiri dari dua tahapan dengan Dari 31 karya yang masuk, sebanyak 19 karya cara mengisi formulir dan mengunggah pindaian dinyatakan lolos evaluasi dokumen. Direktorat Jendral Cipta Karya 143 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Diskusi para juri saat proses penjurian berlangsung Karya-karya yang lolos evaluasi dokumen, lanjut ke karya terbaik yang akan masuk ke tahap ke-4, tahapan berikutnya, yakni evaluasi dan penilaian yaitu Penjurian Tahap II untuk pemeringkatan yang terdiri atas empat tahapan: karya yang ditetapkan langsung oleh Menteri 1. Tahapan verifikasi administrasi calon peserta PUPR. 4. Tahapan Penjurian II yang terdiri dari tahap dan Badan Usaha Konsultansi Konstruksi, yaitu presentasi nominator dan penjurian untuk dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan mengusulkan pemeringkatan pemenang yang dan keabsahan data yang diunggah peserta. Jika kemudian akan ditetapkan oleh Menteri PUPR. verifikasi data tidak sesuai persyaratan, peserta dianggap gugur. Penjurian dilakukan oleh sembilan orang juri yang 2. Tahapan evaluasi dokumen karya peserta, diketuai oleh Ar. Gregorius Antar Awal, IAI, AA. yaitu jika karya yang diunggah tidak memenuhi Tim Juri yang bertugas ditetapkan berdasarkan ketentuan penyajian, penilaian oleh juri tidak Kepmen PUPR Nomor 270/KPTS/M/2022 tentang akan dilanjutkan. Pembentukan Tim Sayembara Konsep Perancangan 3. Tahapan Penjurian I yang dilaksanakan pada 6—8 Bangunan Gedung Ibu Kota Nusantara yang disahkan Juni 2022. Penjurian I akan menetapkan tiga 144 Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung Kompleks Perkantoran Yudikatif di Ibu Kota Nusantara
Perjalanan Sayembara pada 17 Maret 2022. Juri yang bertugas telah diambil Penyerahan hadiah dilaksanakan pada 18 Juli 2022. sumpah dan wajib menandatangani pakta integritas. Hasil sayembara bukan hanya bertujuan mencari Dari hasil Penjurian Tahap II terhadap tiga karya ide atau gagasan konsep Kompleks Perkantoran terbaik, juri menilai kelebihan dan kekurangan Yudikatif di IKN dari masyarakat. Lebih dari itu, masing-masing karya. 28 Juni 2022 melaporkan konsep dari para pemenang sayembara akan hasil penjurian kepada Bapak Menteri PUPR dan menjadi kerangka acuan mewujudkan Ibu Kota ditetapkan sebagai berikut: Nusantara. Pemenang Pertama • Y044- 011 Adil Ka’talino Pemenang Kedua • Y008- 003 Paramarta Pemenang Ketiga • Y051- 012 Cakra Nusantara Alur Penjurian Direktorat Jendral Cipta Karya 145 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
www.pu.go.id @kemenpupr KemenPUPR @kemenpupr KemenPUPR
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146