inside Cover
Daftar Isi Sambutan Kata Pengantar 01 MInetneggernitaalsZona ∙ Dasar Hukum ∙ Tujuan Pembangunan Zona Integritas ∙ Konsep dan Implementasi 02 PZTaoehlnaaakpIsnaatnnegaraintas ∙ Tahapan Penting Zona Integritas ∙ Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil 4 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
03 ZPLioenmngabkaIunnntggeuagnnraiDtnJaCsKdi ∙ Upaya Yang Telah Dilakukan ∙ Pengembangan Inovasi ∙ Lesson Learned 04 NMyeanmuajun Zona ∙ Agen Perubahan di Lingkungan Staf ∙ Agen Perubahanan Direktorat Jenderal Cipta Karya 5 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sambutan Pemerintah Republik Indonesia tengah bergiat mengimplementasikan Reformasi Birokrasi. Sejak 2009, pemerintah fokus melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana upaya ini dilandasi dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang mengatur tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sebagaimana kita ketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu kementerian yang memiliki tugas penting dan strategis dalam memberikan pelayanan berkualitas dan berkesinambungan kepada masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) secara konsisten melaksanakan Reformasi Birokrasi, yaitu dengan selalu bergiat membangun Zona Integritas (ZI) sebagai miniatur Reformasi Birokrasi itu sendiri. DJCK meyakini sepenuhnya, implementasi Reformasi Birokrasi melalui pembangunan ZI, akan mampu meningkatkan kinerja DJCK yang amanah, transparan, berkualitas tinggi dan profesional. Dalam prosesnya, DJCK telah mengimplementasikan konsep pengawasan yang terpadu dan terstruktur. Salah satunya dengan 6 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
DJCK meyakini sepenuhnya, implementasi Reformasi Birokrasi melalui pembangunan ZI, akan mampu meningkatkan kinerja DJCK yang amanah, transparan, berkualitas tinggi dan profesional. membangun Direktorat Kepatuhan Intern yang berkaitan erat dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kehadiran Direktorat Kepatuhan Intern menjadi mitra yang sangat strategis bagi Inspektorat Jenderal dalam upaya penerapan Reformasi Birokrasi. Upaya yang dilakukan DJCK dalam membangun dan menegakkan Reformasi Birokrasi ini tentunya memerlukan keterlibatan yang intensif dan komprehensif dari seluruh pihak terkait. Saya berharap, catatan-catatan penting pada buku ini dapat menjadi gambaran terhadap keseriusan dan rangkaian terobosan yang telah dilakukan DJCK dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi maupun pembangunan zona integritas. Catatan ini tentunya akan menjadi tolok ukur maupun elemen evaluasi yang sangat berharga di masa mendatang. Diana Kusumastuti Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya 7 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pengantar Direktorat Kepatuhan Intern memiliki tugas yang sangat penting sekaligus strategis dalam mendukung Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) menerapkan Reformasi Birokrasi dan membangun Zona Integritas (ZI). Bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Direktorat Kepatuhan Intern bertujuan menciptakan kualitas kinerja DJCK yang bersih, transparan, bertanggungjawab serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi maupun nepotisme (KKN). Dimana hal tersebut akan mewujud pada terwujudnya kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Direktorat Kepatuhan Intern merupakan second line of defense dalam model three line of defense yang dimiliki Kementerian PUPR terhadap risiko-risiko yang ada Direktorat Kepatuhan Intern DJCK mempunyai fungsi yang berkaitan dengan pembinaan, pengendalian dan monitoring risiko yang dimiliki oleh Kementerian PUPR. Direktorat Kepatuhan Intern DJCK secara khusus memiliki sejumlah fungsi penting, pertama melakukan pembinaan terhadap first line of defense. Kedua, mengendalikan penerapan manajemen risiko. Sedangkan yang ketiga adalah melaksanakan pembinaan dan pengendalian 8 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Direktorat Kepatuhan Intern DJCK secara khusus memiliki sejumlah fungsi penting, pertama melakukan pembinaan terhadap first line of defense. Kedua, mengendalikan penerapan manajemen risiko. Sedangkan yang ketiga adalah melaksanakan pembinaan dan pengendalian kepatuhan intern, yang salah satunya dilakukan melalui Pembangunan Zona Integritas. kepatuhan intern, yang salah satunya dilakukan Kami sangat berharap, keberadaan buku ini melalui Pembangunan Zona Integritas. Untuk itu mampu menjadi jembatan emas dari kesuksesan kami merasa perlu menyusun sebuah buku yang pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui berisi catatan penting sekaligus pembelajaran pembangunan ZI di lingkungan Kementerian mengenai Reformasi Birokrasi khususnya PUPR, khususnya di DJCK. Implementasi Pembangunan Zona Integritas bagi seluruh Reformasi Birokrasi dan pembangunan ZI sumber daya manusia (SDM) yang berada di merupakan keniscayaan yang harus dilakukan lingkungan Kementerian PUPR, terutama di secara konsisten dan berkelanjutan tanpa jeda DJCK. Dengan demikian, buku ini dapat dijadikan yang diharapkan mampu menghadirkan kualitas tolok ukur maupun sarana evaluasi dalam layanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat pengembangan implementasi Reformasi Birokasi Indonesia. maupun pembangunan ZI selanjutnya. Buku Zona Integritas, Membangun Sistem, Yuni Erni Agustin Manusia dan Budaya – Langkah Penting Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Cipta Karya, ini merupakan Direktorat Jenderal Cipta Karya buku yang menjelaskan secara detil mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan berbagai aspek pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rakyat maupun pembangunan Zona Integritas (ZI) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya pada Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK). Direktorat Jenderal Cipta Karya 9 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
01 Mengenal Zona Integritas ∙ Dasar Hukum ∙ Tujuan Pembangunan Zona Integritas ∙ Konsep dan Implementasi
Mengenal Zona Integritas Dasar Hukum Sejak 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah mengimplementasikan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan pemerintah selaras dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang mengatur tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Gambar 1.1. Kebijakan Reformasi Birokrasi 14 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Perpres Nomor 81 Tahun 2010 secara tegas • Setiap individu pegawai memiliki kontribusi menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil yang jelas terhadap kinerja organisasi utama Reformasi Birokrasi, yaitu: • Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas Sedangkan periode ketiga berlangsung pada 2020-2025 dan berkaitan dengan Dynamic organisasi Governance-New Public Services. • Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025 kolusi dan nepotisme (KKN) fokus pada upaya Reformasi Birokrasi pada akar • Peningkatan pelayanan publik. masalah tata kelola pemerintahan. Pada periode ketiga ini, setiap instansi akan memilih prioritas Berlandas pada hal tersebut, maka birokrasi, perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai sebagai sistem pelaksanaan tugas dengan karakteristik sumber daya dan tantangan pemerintahan, terus melakukan perubahan dalam yang dihadapi. rangka mencapai sasaran Reformasi Birokrasi. Hal ini diwujudkan dengan meningkatkan kualitas Pada akhir periode ketiga, yaitu 2025, pencapaian pelayanan publik serta memudahkan dan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. implementasi Reformasi Birokrasi, diharapkan Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat akan semakin baik. Hal tersebut ditandai dengan merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi beberapa indikator, sebagai berikut: yang telah dilakukan pemerintah, terutama yang • Tidak adanya korupsi, dilaksanakan unit kerja. • Tidak adanya pelanggaran, • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terbagi dalam tiga periode. Periode pertama berlangsung pada (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2010-2014 yang berkaitan dengan Old Public Daerah (APBD) yang baik, Administration. Penekanan pada periode pertama • Semua program selesai dengan baik, adalah Rule Based Bureaucracy. • Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat, Periode kedua berlangsung dalam kurun waktu • Komunikasi yang baik dengan publik, 2015-2019, yaitu berkaitan dengan New Public • Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan Management yang menekankan Performance produktif, Based Bureaucracy. Beberapa indikator dari • Penerapan reward dan punishment secara Performance Based Bureaucracy adalah sebagai konsisten dan berkelanjutan, berikut: • Hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, • Efektif, efisien dan ekonomis prolapangan kerja, dan propengurangan • Difokuskan pada upaya mewujudkan outcome kemiskinan) (hasil) • Menerapkan manajemen kinerja yang didukung penerapan sistem berbasis elektronik Direktorat Jenderal Cipta Karya 15 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ketiga periode Reformasi Birokrasi merupakan Paralel, pemerintah juga bergiat melaksanakan langkah strategis Pemerintah Indonesia, dari pembangunan Zona Intergritas (ZI) yang menjadi tingkat pusat hingga daerah, untuk mewujudkan bagian terintegrasi dari Reformasi Birokrasi. visi “Menjadi Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi ini ZI diimplementasikan berdasarkan Peraturan dicanangkan/ditargetkan dapat terwujud pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 2024. Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 10 Tahun 2019. Permen PAN RB merupakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah melewati perubahan dari Permen PAN RB Nomor 52 Tahun periode kedua dan tengah memasuki periode 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona ketiga atau periode terakhir sebagaimana Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dicanangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 2010-2025. (WBBM). Pada periode pertama hingga periode kedua telah ZI merupakan sebutan atau predikat yang tercapai kondisi yang mendukung terwujudnya diberikan kepada kementerian, lembaga dan sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu : pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya • Birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya : tinggi, • Pencegahan korupsi, • Birokrasi yang efektif, efisien dan kapabel, • Reformasi birokrasi dan • Birokrasi yang mempunyai pelayanan publik • Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkualitas prima. Gambar 1.2. Pemerintah yang Baik dan Bersih 16 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Mengenal Zona Integritas Tindak lanjut dari Pencanangan ZI adalah proses Tujuan Pembangunan Zona pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Dalam Integritas pembangunan Zona Integritas menuju WBK yang merupakan singkatan dari Wilayah Bebas Korupsi Reformasi birokrasi merupakan salah satu adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit langkah awal untuk melakukan penataan kerja yang memenuhi sebagian besar komponen terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan pengungkit: yang baik, efektif dan efisien. Penerapan 1. manajemen perubahan, Reformasi Birokrasi diharapkan mampu 2. penataan tata laksana, mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan 3. penataan sistem manajemen SDM, dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, 4. penguatan akuntabilitas kinerja, dan dan professional. Hal tersebut tercermin dalam 5. penguatan pengawasan. tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi yaitu Sedangkan dalam pembangunan Zona Integritas • Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas menuju WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani merupakan tindak lanjut dari organisasi, pembangunan Zona Integritas menuju WBK. • Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, WBBM adalah predikat yang diberikan kepada • Peningkatan pelayanan publik. suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kelima komponen pengungkit pada WBK di atas Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi ditambah dengan komponen penguatan kualitas dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi secara pelayanan publik menyeluruh dan komprehensif, diantaranya berupa penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Gambar 1.3. Tujuan Pembangunan Zona Integritas 17 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dalam rangka mempercepat proses pencapaian Upaya mewujudkan hal tersebut sasaran hasil Reformasi Birokrasi, maka diimplementasikan dengan senantiasa : setiap dan seluruh instansi pemerintah perlu • Meningkatkan akuntabilitas kinerja, membangun pilot project pelaksanaan Reformasi • Menyusun kontrak kinerja Birokrasi. Pilot Project ini diharapkan menjadi • Mengadakan penyuluhan tentang anti percontohan penerapan Reformasi Birokrasi pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, Reformasi gratifikasi dan penanggulangan korupsi. Birokrasi perlu dilaksanakan secara nyata pada unit kerja, melalui pembangunan Zona Integritas. Mengapa diperlukan ZI, WBK dan WBBM? Tujuan utama dalam Pemberantasan korupsi sudah semestinya pembangunan ZI menuju dilakukan melalui sinergi antara elemen WBK/WBBM adalah untuk penindakan dan pencegahan. Oleh karenanya, upaya mewujudkan WBK akan lebih optimal pencegahan korupsi, apabila diawali dengan proses pembangunan ZI. kolusi dan nepotisme dan Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju meningkatkan kualitas WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, pelayanan publik. kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya adalah dengan senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja, menyusun kontrak kinerja dan mengadakan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi. Gambar 1.4. Tujuan Zona Integrasi 18 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Mengenal Zona Integritas Konsep dan Implementasi Dengan demikian, ZI dapat dijadikan platform dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini tentunya Konsep diharapkan akan memudahkan kinerja segenap aspek yang saling berkaitan di dalamnya. Reformasi Birokrasi perlu dilaksanakan secara nyata pada unit kerja melalui pembangunan ZI. Pembangunan unit kerja ZI diharapkan dapat Reformasi Birokrasi dan ZI diharapkan mampu menjadi model pencegahan KKN yang lebih menjadi sarana untuk bertransformasi ke arah efektif. Karena, pada unit kerja ZI inilah dilakukan yang lebih baik secara signifikan. berbagai upaya pencegahan korupsi secara nyata dan terpadu. Terdapat 3 aspek yang menjadi hakekat pembangunan ZI. Pertama, ZI merupakan Unit percontohan yang dipilih dalam membangun miniatur implementasi Reformasi Birokrasi di Unit ZI dapat dimaknai sebagai unit yang penting/ Kerja. Kedua, ZI bertujuan membangun Reformasi strategis dalam melakukan pelayanan publik. Birokrasi, sehingga mampu mengembangkan Selain itu, unit ini mengelola sumber daya yang budaya kerja birokrasi anti korupsi, berkinerja cukup besar, serta memiliki tingkat keberhasilan tinggi dan memberikan pelayanan publik yang Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi. berkualitas. Sedangkan aspek ketiga adalah membangun percontohan pada tingkat unit kerja Langkah awal pencanangan suatu unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM WBK/WBBM. adalah pembuatan dan penandatanganan Pakta Integritas yang disaksikan pihak ZI berasal dari konsep island of integrity. Konsep pemangku kepentingan dan/atau masyarakat. Island of integrity atau pulau integritas, pada Penandatanganan ini merupakan tonggak umumnya, digunakan pemerintah maupun awal dan indikator utama dalam penilaian Non Government Organization (NGO) untuk tercapainya WBK/WBBM. Sebagai contoh, upaya menunjukkan semangat pemberantasan dan ini diawali dengan komitmen bersama untuk pencegahan tindak pidana korupsi. tidak melakukan tindak pidana KKN melalui penandatanganan dokumen pakta integritas. Integrity atau integritas diartikan sebagai sikap ataupun budaya yang menunjukkan konsistensi Menunjang kegiatan tersebut, peran masyarakat antara perkataan dan perbuatan serta sikap atau pemangku kepentingan sangat diperlukan. untuk menolak segala tindakan tercela yang Oleh karenanya, masyarakat diharapkan dapat dapat merugikan diri dan instansinya. berpartisipasi aktif dengan melaksanakan pemantauan, penilaian dan memberikan masukan Adapun zona atau island digambarkan sebagai untuk perbaikan dalam hal mencegah terjadinya unit-unit instansi pemerintah yang telah kecurangan dan korupsi. menanamkan nilai integritas di dalamnya. Direktorat Jenderal Cipta Karya 19 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gambar 1.5. Tujuan Pembangunan Zona Integritas Selaras, pembuatan kontrak kinerja yang jelas dan Pilot project ini akan menjadi role model dalam mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan, melakukan penataan sistem penyelenggaraan apakah telah sesuai dengan yang tertera dalam pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. kontrak kinerja?, merupakan hal penting yang Dengan demikian, pelaksana birokrasi diharapkan harus diperhatikan. Paralel, peningkatan pelayanan dapat melayani masyarakat secara cepat, harus ditingkatkan untuk memberi kepuasan tepat, dan profesional serta meniadakan layanan kepada seluruh pemangku kepentingan. penyalahgunaan wewenang, praktik KKN dan lemahnya pengawasan. Implementasi Pembangunan ZI difokuskan sebagai role model Dalam rangka mempercepat pencapaian konsep penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. integritas/ZI, maka pemerintah (pusat dan daerah) Dengan demikian pembangunan ZI menjadi perlu membangun pilot project pelaksanaan aspek penting dalam pencegahan korupsi Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi di pemerintahan. Dalam implementasinya, percontohan penerapan pada unit-unit kerja. kementerian, lembaga dan pemerintah daerah 20 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Mengenal Zona Integritas yang telah mencanangkan ZI, wajib mengusulkan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang salah satu unit kerjanya untuk menjadi WBK/ dilaksanakan secara nyata dalam lingkup ZI. WBBM. Dengan menyandang predikat WBK/WBBM, maka unit kerja tersebut diharapkan dapat bekerja Sebagaimana telah disampaikan pada bab dengan benar sesuai ketentuan perundangan- sebelumnya, bahwa miniatur dari Reformasi undangan. Birokrasi adalah ZI. Salah satu aspek yang menjadi penekanan pada konsep ZI adalah memungkinkan Efektifitas ZI sangat ditentukan oleh komitmen lahirnya zona-zona/island-island baru yang juga pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di ikut menerapkan sistem integritas/ZI. Munculnya dalamnya. Berbagai success story pembangunan island baru dimungkinkan melalui proses replikasi ZI di Indonesia dan di negara lainnya menunjukkan unit instansi pemerintah lainnya kepada unit bahwa komitmen menjadi prasyarat (prerequisite) instansi pemerintah yang telah menanamkan sebuah instansi yang berintegritas. Pada saat sistem integritas/ZI terlebih dahulu. seluruh elemen telah memiliki komitmen kuat, maka terwujudnya institusi yang bersih dan Dengan demikian, unit terkecil ini dapat menjadi melayani melalui pembangunan ZI akan menjadi contoh sebagai institusi yang betul-betul sebuah keniscayaan. Namun apabila komitmen menjauhkan diri dari korupsi atau anti korupsi. lemah, cita-cita mewujudkan ZI hanya akan Oleh karenanya, selain menjalankan pelayanan menjadi sebatas angan dan pencitraan. publik sebaik-baiknya, maka hal-hal tersebutlah yang menjadi inti dari ZI. Elemen keberhasilan pembangunan ZI, adalah sebagai berikut: Predikat WBK/WBBM adalah predikat yang • Komitmen Pimpinan diberikan kepada unit kerja atau instansi yang • Pimpinan sebagai role model dan aktif dalam pimpinan dan segenap jajarannya memiliki komitmen yang kuat dan berhasil menjalankan ZI perubahan dengan baik. Komitmen untuk melaksanakan ZI • Sosialisasi dan internalisasi ZI secara terus tentunya mesti berkesinambungan dan bersinergi antara pimpinan dan seluruh jajarannya, sampai menerus ke OB (Office Boy) dan juga satpam (Security). • Inovasi di setiap area perubahan Karena kesemua pihak tersebut merupakan • Evaluasi berkala terhadap rencana aksi garda terdepan dari setiap unit kerja. • Perbaikan secara berkesinambungan Keberhasilan inilah yang kemudian mengantarkan terhadap sistem yang dibangun unit tersebut meraih predikat WBK/WBBM. • Bangun budaya kerja, dan konsisten dalam Unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/ WBBM diharapkan dapat menjadi pilot project pelaksanaannya dan benchmark untuk unit kerja lainnya. Selain • Selalu belajar meningkatkan pengetahuan itu unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan tentang membangun ZI, dengan melakukan kunjungan kerja (kunker) yang sudah berhasil mendapatkan WBK/WBBM Direktorat Jenderal Cipta Karya 21 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gambar 1.6. Implementasi Zona Integritas - Unit Kerja WBK/WBBM Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Dorongan ini berdampak pada banyak unit Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kerja yang mengusulkan diri menjadi ZI menuju khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) WBK/WBBM. Sebelumnya, pada setiap tahun melalui Direktorat Kepatuhan Intern, berkomitmen hanya 6 unit di Kementerian PUPR yang maju kuat menyelenggarakan/membangun ZI. Terlebih, mencalonkan sebagai ZI, dewasa ini 50 unit telah Menteri PUPR senantiasa mendorong para ditargetkan mendapat predikat WBK/WBM pada eselon I untuk menyelenggarakan ZI. tahun mendatang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) melalui Direktorat Kepatuhan Intern, berkomitmen kuat menyelenggarakan/membangun ZI. Terlebih, Menteri PUPR senantiasa mendorong para eselon I untuk menyelenggarakan ZI. 22 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Mengenal Zona Integritas Gambar 1.7. Beberapa Kelemahan Berdasarkan Hasil Evaluasi Tentu, semua pihak harus melaksanakan ZI fokus pada terciptanya kondisi ideal, dimana setiap secara bersama-sama dan terintegrasi dengan aspek dalam sebuah organisasi dapat merubah baik. Sehingga, proses pembentukan Reformasi mindset-nya. Yaitu dari paradigma lama “bekerja Birokrasi maupun ZI dapat berlangsung dengan biasa-biasa saja”, menjadi paradigma baru yang baik tanpa kendala. lebih mengutamakan “bekerja lebih efektif, efisien, anti korupsi”. Paralel, pemimpin harus memiliki Enam Area Perubahan ZI komitmen tinggi untuk melakukan perubahan. Oleh karenanya, pemimpin dituntut untuk mampu ZI menuju bebas KKN terdiri dari 6 area berperan sebagai role model. perubahan yang wajib diimplementasikan secara menyeluruh dan komprehensif. Keenam area Kedua, Penatalaksanaan (Penataan perubahan ini sudah semestinya dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Tatalaksana). Contohnya Standard Operasional Pertama, Manajemen Perubahan. Manajemen Prosedure (SOP). Maknanya, setiap pekerjaan perubahan memiliki peran dan makna yang sangat luas, karena merupakan “ibu” dari Reformasi harus dilakukan berdasarkan pedoman yang Birokrasi maupun ZI. Manajemen Perubahan berlaku. Oleh karenanya, SOP harus dimiliki semua unit kerja. SOP mesti sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sekaligus menggunakan IHRM . Direktorat Jenderal Cipta Karya 23 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ketiga, Penguatan Peningkatan Sumber Daya Keenam, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Manusia (SDM). Hal ini sangat penting untuk Area ini memberikan peluang dan kesempatan diperhatikan. Yaitu, bagaimana SDM di unit kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mampu melaksanakan pekerjaannya sesuai menyampaikan keluhan dan aduannya terhadap dengan kompetensi, penentuan pejabat-pejabat kualitas layanan yang diperoleh. Hal ini sangat fungsional, maupun penentuan kebutuhan dan penting dalam rangka meningkatkan kualitas spesifikasi pegawainya. pelayanan publik. Selain itu, SDM yang ada harus dikembangkan Keenam area perubahan ini harus diterapkan kemampuan, kompetensi, kapabilitas dan sebagai manajemen perkantoran. Agar dapat profesionalismenya. Termasuk pula adanya dilaksanakan dengan baik, maka dibutuhkan penilaian kinerja individu, sehingga bobotnya komitmen yang tinggi dari pimpinan puncak cukup tinggi untuk SDM terkait. sampai jajaran yang paling bawah. Tentu saja dukungan pimpinan pada setiap level manajemen Keempat, Penguatan Akuntabilitas Kinerja. sangat penting dalam menyukseskan ZI. Yaitu, bagaimana suatu unit kerja harus memiliki rencana strategis (renstra) yang didetilkan Hal yang sangat penting dan menjadi perhatian menjadi PK, untuk kemudian didetilkan Kembali utama adalah menghadirkan dan memelihara menjadi sasaran kinerja pegawai (SKP) dan “komitmen”. Komitmen yang tinggi mesti RKAKR. Penerapan ZI bertautan erat dengan diimplementasikan sejak awal hingga pada akuntabilitas. Oleh karenanya, dengan penerapan saat menyusun renstra, dimana pimpinan harus ZI, maka pemimpin/pimpinan harus benar-benar terlibat. Keterlibatan pimpinan di setiap area terlibat secara langsung, mulai dari perencanaan perubahan wajib ada. dan sebagainya. Pemimpin mesti memahami Selanjutnya, keenam area perubahan tersebut segala aspek secara komprehensif. perlu dibuatkan rencana aksi, kemudian pelaksanaannya diawasi secara berkala. Sebagai Kelima, Penguatan Pengawasan. Pengawasan contoh, setiap bulan perlu dilakukan pertemuan terdiri dari beberapa aspek, sehingga bobot untuk mengawasi pelaksanaan dan melakukan yang termaktub cukup banyak, diantaranya evaluasi bila terjadi hal-hal yang kurang, perlu pengendalian gratifikasi. Di dalam pengawasan ditambah atau diperbaiki. juga terdapat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pada SPIP terdapat Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan maupun manajemen risiko yang pelaksanaannya pengawasan dari implementasi Reformasi berdasarkan SE 04 Tahun 2021. Ketentuan Birokrasi dan ZI harus dilaksanakan secara terus ini harus dibaca (diketahui .red), dipahami dan menerus. Salah satu upaya yang mendukung dilaksanakan secara disiplin oleh seluruh pihak efektifitas pelaksanaan ZI adalah dengan berkepentingan. mempersiapkan buku saku tentang ZI untuk mempermudah pemahaman. 24 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Mengenal Zona Integritas Gambar 1.8. Esensi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Gambar 1.9. Sasaran Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Direktorat Jenderal Cipta Karya 25 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gambar 1.10. Indikator Area Perubahan Zona Integritas WBK/WBBM Peran Penting Dengan memiliki risiko cukup tinggi dalam pengelolaan anggaran yang besar tersebut, Bagi Kementerian PUPR, Reformasi Birokrasi maka potensi penyimpangan maupun hal-hal merupakan salah satu langkah awal yang negatif lainnya perlu diantisipasi/ditekan secara dilakukan kementerian guna mendukung optimal dan bertanggungjawab. Oleh karenanya program pemerintah untuk menata sistem diperlukan upaya pengendalian dari hulu hingga penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif hilir, dimana salah satunya dilakukan melalui dan efisien. Reformasi Birokrasi adalah upaya implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian membentuk aparatur negara yang bersih dan PUPR. Hal ini tentunya selaras dengan konsep bebas dari KKN, meningkatkan pelayanan prima, dasar Reformasi Birokrasi yang bertujuan serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja. menciptakan birokrasi yang lebih baik, efisien, efektif dan anti KKN, sekaligus mampu melayani Reformasi Birokrasi dan pembentukan ZI publik dengan baik. merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Hal ini, antara lain, dilatarbelakangi Disisi lain, Kementerian PUPR memiliki tugas dan besarnya anggaran yang dikelola Kementerian fungsi membangun infrastruktrur yang begitu PUPR, dimana setiap tahun dapat mencapai besar, sehingga hasil pembangunan dapat sekitar Rp 100-150 triliun. dilihat secara kasat mata oleh masyarakat. Oleh 26 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Mengenal Zona Integritas karenanya, masyarakat, selain harus dilayani Langkah strategis Kementerian PUPR dalam dengan baik, juga dapat melihat/menilai kinerja membangun ZI menuju WBK dan WBBM adalah Kementerian PUPR. Dengan demikian, pada saat dengan pengusulan unit-unit kerja dilingkungan masyarakat melihat pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR untuk membangun ZI menuju yang tidak sesuai spesifikasi, diharapkan akan WBK dan WBBM. terjadi proses pengaduan masyarakat secara terstruktur dan terpantau dengan baik. Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR Keseluruhan hal tersebut di atas tentunya harus diantisipasi secara optimal, transparan dan dapat Salah satu agenda penting yang hendak dicapai dipertanggungjawabkan, yaitu dengan penerapan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Reformasi Birokrasi dan ZI secara konsisten dan Kementerian PUPR, khususnya pada DJCK adalah berkesinambungan dari waktu ke waktu. merubah paradigma, yaitu dari Bad Governance menjadi Good Governance. Gambar 1.11. Kerangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya 27 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gambar 1.12. Manajemen Perubahan Birokrasi Pemerintah Indonesia Adapun prinsip pelaksanaannya adalah : Untuk mewujudkannya diperlukan komitmen • Outcome Oriented (berorientasi pada hasil), terhadap proses berlangsungnya revolusi • Terukur, mental. Revolusi Mental berkaitan erat dengan • Efisien, perubahan mindset (pola pikir) dan juga culture • Efektif, set (budaya perusahaan). • Realistik, • Konsisten, Revolusi mental yang diimplementasikan DJCK • Sinergi, meliputi 8 aspek perbaikan, yaitu : • Inovatif, 1. Pelayanan Publik, • Kepatuhan, 2. Pengawasan, • Dimonitor/diawasi. 3. Akuntabilitas, 4. Kelembagaan berupa Unit Kerja Percontohan Dalam implementasinya, perubahan mindset/ paradigma tersebut diwujudkan melalui : WBK/WBBM, • Perubahan dari pemerintah yang belum bersih, 5. Tata Laksana, yang meliputi : kurang akuntabel dan berkinerja rendah a. Evaluasi Reformasi Birokrasi, MENJADI pemerintah yang bersih, akuntabel b. Evaluasi AKIP, dan berkinerja tinggi. c. Evaluasi ZI, WBK/WBBM (proses dan hasil), • Perubahan dari pemerintah yang belum Proses tata laksana sangat dipengaruhi oleh efektif dan efisien MENJADI pemerintah yang kapasitas dari assessor. efektif dan efisien 6. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara • Perubahan dari pelayanan publik yang masih (SDM ASN), buruk MENJADI pelayanan publik yang baik 7. Peraturan, dan berkualitas. 8. Manajemen Perubahan yang melibatkan : a. Pelopor,, b. Penggerak Perubahan (Agent of Changes & Role Model). 28 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Mengenal Zona Integritas Delapan langkah perubahan Gambar 1.13. Delapan Langkah Perubahan Three Lines Of Defense Inspektorat Jenderal adalah sublines of defense, lini pertahanan ke tiga (third lines of defense). Berkenaan dengan penerapan Reformasi Inspektorat Jenderal bertanggungjawab terkait Birokrasi dan pembangunan ZI, Kementerian pengawasan terhadap seluruh lini, baik lini PUPR, khususnya DJCK, menerapkan konsep pertama maupun lini kedua. Inspektorat Jenderal three lines of defense. Three lines of defense melakukan pengawasan dan memastikan terdiri dari first line of defense, second line of bahwa kegiatan yang berjalan di Kementerian defense dan third line of defense. PUPR adalah berkualitas. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal PUPR merupakan pihak First line of defense diimplementasikan pada yang memastikan kualitas program/kegiatan/ bagian yang memiliki risiko, baik itu di Direktorat pekerjaan yang dilakukan Kementerian PUPR. Jenderal, Direktur, Kasubdit, Balai-balai, Satker, BPK dan sebagainya. First line of defence Berlandas pada tupoksi tersebut, maka menerapkan managemen risiko terhadap seluruh perbedaan antara Direktorat Kepatuhan Intern/ pihak/elemen sebagai pemilik risiko. UKI DJCK dengan Inspektur Jenderal terletak pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Pada Sedangkan level dua atau second line of defense Inspektorat Jenderal lebih banyak SDM yang adalah mengedepankan peran dari Direktorat berperan sebagai auditor, sementara pada Kepatuhan Intern/UKI DJCK yang berfungsi Direktorat Kepatuhan Intern/UKI DJCK, SDM-nya melakukan : banyak yang berasal dari pejabat fungsional. • Pembinaan terhadap first line of defense, Sebagai contoh, pada DJCK terdapat pejabat • Pengendalian terhadap penerapaan fungsional dari TPL (lingkungan), tata bangunan dan ada juga pejabat fungsional dari sektor managemen risiko dan barang dan jasa. • Kepatuhan intern. Direktorat Jenderal Cipta Karya 29 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
30 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Mengenal Zona Integritas Direktorat Jenderal Cipta Karya 31 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
02 Tahapan Pelaksanaan Zona Integritas ∙ Penting Zona Integritas ∙ Komponen Pengungkit dan Komponen hasil
TZoahnaapInantePgerliatakssanaan Tahapan Penting Zona Integritas Permen PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan ZI memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu : • Pencanangan • Pembangunan • Pengusulan • Penilaian • Penetapan Gambar 2.1. Proses Pembangunan 34 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Tahapan yang paling penting dalam ZI adalah tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun pembangunan ZI itu sendiri. Pembangunan sistem pengendalian gratifikasi, membangun berarti membangun integritas pada unit instansi Whistleblowing System (WISE), membangun pemerintah melalui berbagai perubahan dan sistem pengendalian intern, dan lainnya. perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, Membangun integritas berarti membangun malu dan merasa bersalah pada saat melakukan sistem, membangun manusia, dan membangun tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. budaya. Proses membangun mindset memiliki tantangan tersendiri, karena akan ditemukan keengganan Membangun sistem berarti membangun berbagai bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan yang terus menerus. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya. Direktorat Jenderal Cipta Karya 35 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Komponen pengungkit dan pelaksanaan pembangunan berupa pelaksanaan komponen hasil kegiatan serta inovasi kegiatan yang seluruhnya didukung dengan pemutakhiran dokumen Proses pembangunan ZI difokuskan pada kegiatan. penerapan komponen pembangunan ZI. Proses Gambar 2.3. Pengungkit Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, di Kementerian PUPR, khususnya DJCK, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan ditentukan melalui 60 persen komponen Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, pengungkit yang meliputi 6 area perubahan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Keenam area perubahan tersebut meliputi 36 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Tahapan Pelaksanaan Zona Integritas Gambar 2.4.Komponen Pengungkit Gambar 2.5.Komponen Pengungkit Direktorat Jenderal Cipta Karya 37 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Karakteristik : lembaga/OPD. Kedua, mengukur budaya anti • Penerimaan manajemen modern (POAC) korupsi pada kementerian/lembaga/OPD. • Penguatan keberlangsungan siklus : input- Adapun survei ZI menuju WBK/WBBM untuk process-output-outcome memenuhi komponen hasil. Ada dua elemen yang • Komprehensitas cakupan aspek Reformasi perlu diperhatikan, yaitu : • Persiapan survei Birokrasi (6 komponen pengungkit dan 2 komponen hasil) o Identifikasi responden pengguna layanan • Obyektivitas pengelolaan dari sisi o Mengkomunikasikan perubahan perbaikan kelengkapan dan validitas dokumen (transparan dan akuntabel) dan inovasi yang dilakukan pada pemangku • Quality assurance dengan adanya review dan kepentingan/stakeholder penilaian dari TPI/TPN o Quick Response terhadap masukan • Inovasi pada setiap komponen pengungkit internal dan eksternal • Penekanan pada integritas pengelolaan secara internal dan eksternal dalam tata • Pelaksanaan survei kelola dan customer services. o Mempersiapkan longlist dan shortlist responden kepada Tim Penilai Penilaian o Menyampaikan karakteristik pengguna layanan kepada surveyor Dalam proses penilaian ZI, ada 2 tujuan yang o Pendampingan ketika dilakukan survei, hendak dicapai. Pertama adalah mengukur sehingga dapat menjelaskan apabila ada kualitas layanan publik pada kementerian/ pertanyaan multitafsir Gambar 2.6.Survey Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk Memenuhi Komponen Hasil 38 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Tahapan Pelaksanaan Zona Integritas Gambar 2.7.Tujuan Penilaian Gambar 2.8.Rincian Pertanyaan Direktorat Jenderal Cipta Karya 39 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gambar 2.9.Syarat Minimal Unit Kerja Memenuhi Kategori WBK/WBBM Gambar 2.10. Passing Grade Penilaian 40 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Tahapan Pelaksanaan Zona Integritas Gambar 2.11.Komponen Hasil Pada Kementerian PUPR, khususnya DJCK, terwujudnya aparatur Kementerian PUPR yang 40 persen komponen hasil difokuskan bersih dan bebas dari KKN. Kedua, terwujudnya pada pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada berkaitan dengan dua sasaran utama. Pertama, masyarakat. Direktorat Jenderal Cipta Karya 41 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pembangunan 03 di LinZgoknuanIgnatnegDrJitCaKs ∙ Upaya Yang Telah dilakukan ∙ Pengembangan Inovasi
PIDneJtmCeKgbraintagsudniaLninZgoknuangan Upaya yang telah dilakukan Secara umum, DJCK Kementerian PUPR memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan Reformasi Birokrasi secara komprehensif. Sejumlah upaya nyata telah dilakukan DJCK, terutama dalam pembangunan ZI menuju tercapainya WBK/WBBM. Langkah utama adalah dengan melakukan sosialisasi secara massif dan terstruktur kepada seluruh Direktorat yang berada di lingkungan DJCK. Langkah ini dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, sekaligus diiringi dengan rangkaian himbauan kepada seluruh Direktorat untuk berpartisipasi aktif membangun ZI menuju WBK/WBBM. Gambar 3.1.Tahap Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM 44 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Direktorat Kepatuhan Intern DJCK Direktorat Kepatuhan Intern DJCK mempunyai fungsi yang berkaitan dengan hal-hal non teknis, Dalam menyukseskan implementasi Reformasi yaitu kepatuhan terhadap segala sesuatu yang Birokrasi dan pembangunan ZI, sejak Juni 2020 menjadi tugas dan fungsi aparatur sipil negara Kementerian PUPR, berinisiatif membentuk (ASN). Pembentukan Direktorat Kepatuhan Direktorat Kepatuhan Intern. Direktorat Intern/UKI DJCK selaras dengan konsep 9 strategi Kepatuhan Intern atau Unit Kepatuhan Intern (UKI) yang diusung Menteri PUPR. telah diimplementasikan oleh dua kementerian di Indonesia, yaitu Kementerian Keuangan sejak 10 Sebagai latarbelakang, sejak awal menjabat, tahun lalu, dan Kementerian PUPR, khususnya Menteri PUPR berkomitmen sangat tinggi oleh DJCK sejak 2021. terhadap pencegahan korupsi. Hal ini merupakan bentuk komitmen Menteri PUPR dalam strategi Direktorat Kepatuhan Intern/UKI di Kementerian pencegahan penyimpangan dari proses BPJ PUPR dilaksanakan pada/oleh beberapa level di lingkungan Kementerian PUPR. Komitmen tertentu. Antara lain dilaksanakan pada/oleh tersebut diimplementasikan melalui 9 strategi level eselon 2, seperti pada Direktorat Jenderal yang salah satunya adalah pembentukan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Direktorat Kepatuhan Intern/UKI DJCK. Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) dan Direktorat Jenderal Perumahan. Selain itu Paralel dengan hal tersebut, Kementerian PUPR Direktorat Kepatuhan Internal/UKI ada pula yang menerapkan proses monitoring/pengawasan dilaksanakan pada/oleh level eselon 3. berupa manajemen risiko. Hal ini, salah satunya diimplementasikan di lingkungan DJCK. Gambar 3.2.Komitmen Menteri PUPR 45 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Geliat Balai Membangun ZI pengawasan dalam tubuh organisasi Kementerian PUPR, khususnya pada DJCK. Sebagai langkah awal mendukung upaya • Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja). mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pokja yang dibentuk pada beberapa Balai ini pembangunan ZI, DJCK Kementerian PUPR memiliki peran penting sebagai akselerator melakukan deklarasi dan perencanaan implementasi Reformasi Birokrasi dan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pembangunan ZI. Konsep Pokja yang beberapa UPT/ Balai. Pada tahap awal, dari diimplementasikan oleh BTAM ini berkaitan keseluruhan 39 Balai yang dikoordinasi oleh DJCK erat dengan 6 area perubahan dalam proses Kementerian PUPR, 5 diantaranya telah diusulkan pembangunan ZI. sebagai unit pembangunan ZI. • Penerapan IPROVE sebagai budaya kerja Kementerian PUPR yang mendukung Balai Teknologi Air Minum (BTAM) telah berhasil terwujudnya Reformasi Birokrasi dan membangun ZI, bahkan mampu memeroleh pembangunan ZI. predikat sebagai WBK. Dewasa ini BTAM tengah • Pembuatan Buku Agen Perubahan, sebagai berupaya optimal mendapatkan predikat sebagai panduan umum mengenai seluk-beluk Agen WBBM. Sementara itu, 4 Balai secara optimistik Perubahan. tengah berupaya meraih predikat WBK. Beberapa • Pembuatan Sistem Pelayanan Terpadu diantaranya yakni Balai Bahan dan Struktur Satu Pintu (Sipandu 1). Melalui Sipandu 1, Bangunan Gedung, Balai Kawasan Permukiman yang secara khusus diimplementasikan oleh dan Perumahaan serta Balai Sains Bangunan. BTAM, maka sejumlah pelayanan bimbingan teknis dengan mudah dapat diakses oleh Disisi lain, 34 Balai lainnya secara konsisten seluruh pihak terkait. Sejumlah layanan yang memeroleh sosialisasi mengenai arti penting terdapat dalam Sipandu 1 antara lain : proses pembangunan ZI guna mencapai predikat WBK/ rekrutmen, proses pelatihan, pelayanan WBBM. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkatkan kualitas kinerja maupun layanan pelayanan kualitas air minum (untuk pengujian terhadap seluruh stakeholder. air minum .red), pengaturan cash flow dan lain sebagainya. Pengembangan inovasi Lesson learned Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan pembangunan ZI, DJCK Kementerian PUPR Dalam proses penerapan Reformasi Birokrasi melaksanakan rangkaian inovasi. Inovasi-inovasi dan pembangunan ZI, Direktorat Jenderal Cipta tersebut antara lain adalah sebagai berikut : Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan • Pembentukan Direktorat Kepatuhan Intern. Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami dinamika yang terus berkembang positif dari waktu ke Direktorat ini menjadi mitra Inspektorat waktu. Jenderal dalam meningkatkan kinerja 46 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan DJCK Perkembangan positif tersebut diantaranya Berikut ini adalah rangkuman dari catatan tergambar dengan jelas melalui rangkaian perjalanan 4 balai di DJCK dalam melaksanakan pengalaman yang dialami sejumlah balai yang pembangunan ZI. Salah satunya, yaitu Balai telah ditunjuk DJCK untuk mengimplementasikan Teknik Air Minum telah sukses menyandang pembangunan ZI. Rangkaian pengalaman ini predikat WBK dan tengah berupaya optimal tentunya sangat bermanfaat sebagai salah satu menuju WBBM. tolok ukur dan panduan bagi balai-balai lainnya yang berada di lingkungan DJCK dan seluruh pihak terkait di Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Cipta Karya 47 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pembangunan ZI BTAM satunya berupa pelaksanaan Bimbingan Teknis Menuju WBBM secara virtual serta e-learning yang berdampak pada peningkatan cakupan pelayanan, Balai Teknik Air Minum (BTAM) yang berada efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi dibawah koordinasi DJCK Kementerian PUPR penggunaan anggaran. Selain itu, BTAM merupakan salah satu unit di Kementerian menghadirkan layanan SIMPEL atau siap ambil PUPR yang memiliki target meraih predikat sampel untuk pengujian kualitas air. WBBM. Hal ini tentunya memiliki korelasi yang sangat kuat dengan tugas pokok dan fungsinya. Mengingat peranannya yang sangat penting BTAM memiliki peran strategis meningkatkan tersebut, maka BTAM siap mewujudkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) perubahan dengan melakukan pembangunan dibidang air minum di Indonesia. Oleh karenanya, ZI menuju WBK/WBBM. Dalam melaksanakan BTAM diinstruksikan DJCK untuk menjadi bagian pembangunan ZI, BTAM bertujuan menjadi Unit dari pembangunan ZI DJCK . Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan DJCK Kementerian PUPR yang bebas dari korupsi Secara umum, BTAM memiliki tugas yang serta menjadi bagian dari birokrasi yang bersih sangat spesifik, yaitu melaksanakan pelayanan dan melayani. Hal ini diimplementasikan melalu berupa pengujian, inspeksi dan sertifikasi serta penerapan konsep dan kegiatan pencegahan pengkajian teknologi air minum. BTAM didukung KKN dan sekaligus meningkatkan kualitas oleh pelayanan Bimbingan Teknis, Layanan pelayanan terhadap konsumen/masyarakat di Pengujian Laboratorium dan Pengujian Air. BTAM. Dalam menjalankan peran strategisnya yang Dalam rangka meningkatkan profesionalisme sangat penting, BTAM dilengkapi dengan SDM, BTAM menerapkan budaya Lima S yaitu sejumlah fasilitas yang mumpuni, baik yang Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun. berkaitan dengan peningkatan kualitas internal Hal ini didukung pula dengan menyediakan maupun peningkatan kualitas pelayanan kepada dan melengkapi sarana maupun prasarana masyarakat. BTAM memiliki fasilitas Kesehatan berkualtas prima, seperti Loket Pelayanan, seperti Klinik dan Ruang Olahraga. BTAM Ruang Tunggu yang nyaman, Ruang Laktasi, dilengkapi pula dengan Greenscreen Studio Taman Bermain Anak, Tempat Parkir, serta serta Penerapan Scada dalam Monitoring atau aksesibilitas bagi masyarakat berkebutuhan Control Prototype IPA 10 liter per detik untuk khusus. mendukung kegiatan Bimbingan Teknis. Paralel, BTAM menerapkan konsep Reward Dewasa ini BTAM secara konsisten membuat and Punishment bagi pelaksana layanan serta berbagai inovasi terkait pelayanan. Salah pemberian kompensasi bagi pengguna layanan, memberikan informasi pelayanan secara 48 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan DJCK terbuka melalui website, media sosial, media Paralel, BTAM melakukan pemantauan dan cetak dan elektronik, baik pada media internal evaluasi serta mengubah pola pikir dan budaya Kementerian PUPR maupun media eksternal kerja dari seluruh SDM. Upaya tersebut lainnya. dilakukan melalui kegiatan doa pagi bersama, gerakan 20.000 menuju surga (Gebu Surga), Selain itu, BTAM memfasilitasi masyarakat klinik teknik, gerakan jaga lingkungan atau atau pelanggan melalui Klinik Konsultasi dan (Gajali), babancakan, reward and punishment. membuka jalur pengaduan yang mudah di akses. Kesemuanya dilaksanakan dalam rangka Mendampinginya, BTAM mengembangkan penerapan disiplin kerja. sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu dengan mempersiapkan aplikasi agar bisa Mendampinginya, pada area Penataan digunakan di berbagai digital platform. Tak kalah Tatalaksana, BTAM menerapkan Standar Operasi penting, BTAM melakukan survei kepuasan Prosedur (SOP) yang mengacu pada tugas masyarakat secara digital terhadap pelayanan dan fungsi, serta proses bisnis menggunakan yang diberikan. e-office, baik dalam mengukur kinerja unit, manajemen SDM, absensi hingga informasi Sesuai dengankonsepZIyangtelahdisampaikan pelayanan terpadu. Untuk keterbukaan di atas, maka sejak 2017 BTAM siap memasuki informasi publik, BTAM memiliki website yang proses perubahan dengan melakukan mudah diakses, serta aktif dalam media sosial. pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Proses pembangunan ZI di BTAM dimulai dengan Selain itu, pada area Penataan Sistem memberikan informasi yang komprehensif dan Manajemen SDM, BTAM menyusun menyeluruh tentang Reformasi Birokrasi. perencanaan kebutuhan pegawai yang berdasar pada pemetaan jabatan dan analisis beban Sekitar 60 staf BTAM menjadi pionir untuk kerja , pola mutasi internal yang mengacu pada mendapatkan penjelasan yang disampaikan pengembangan karir pegawai atau kompetensi secara detil dan berkesinambungan mengenai jabatan, mengembangkan pegawai berbasis Reformasi Birokrasi dan ZI. Penjelasan kompetensi berupa pelatihan, inhouse training komprehensif tersebut, berkenaan dengan 6 and mentoring, penerapan kinerja individu area perubahan dan berbagai hal lain yang saling berupa penilaian SKP melalui e-kinerja dan bersinggungan secara strategis. sistem penghargaan. Paralel, dilaksanakan Berkaitan dengan Manajemen Perubahan yang pula penegakan aturan disiplin dan kode etik merupakan bagian dari enam area perubahaan, pegawai, serta sistem informasi personel BTAM membentuk tim kerja dengan menetapkan berupa pemutakhiran data pegawai melalui Agen Perubahan, sekaligus membuat dokumen aplikasi IHRM. rencana kerja yang disahkan dalam bentuk keputusan Kepala BTAM. Direktorat Jenderal Cipta Karya 49 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pada area Penguatan Pengawasan dilaksanakan ditunjang dengan fasilitas yang ramah bagi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, difable, adanya fasilitas olah raga untuk peserta pengaduan masyarakat, Wistle Blowing System bimbingan teknis, fasilitas hiburan, klinik dan penanganan benturan kepentingan. kesehatan, ruang makan, ruang laktasi, area Implementasi dari berbagai aspek tersebut khusus untuk merokok, hingga taman bermain. merupakan bentuk nyata dari penguatan Sebagai upaya terus melakukan perbaikan, pengawasan yang dilakukan BTAM. BTAM melakukan survei kepuasan masyarakat secara digital terhadap layanan yang di berikan. Upaya tersebut di atas diperkuat dengan pembuatan SK tim khusus tiap elemen Berkaitan dengan 6 area perubahan, BTAM penguatan pengawasan, pemasangan kamera pada awal proses pembangunan ZI membentuk pengawas atau CCTV, pemasangan banner atau Kelompok Kerja (Pokja) yang berjumlah 6 Pokja. spanduk larangan gratifikasi, internalisasi dan Pembentukan Pokja yaitu sesuai dengan jumlah sosialisasi pengendalian gratifikasi, penyediaan area perubahan. Seluruh Pokja berada di bawah kotak khusus pengaduan masyarakat, tanggungjawab Kepala Balai, sedangkan masing- sosialisasi SPIP dan kode etik, pembahasan masing Pokja dipimpin oleh pimpinan manajerial managemen resiko hingga sosialisasi Wistle BTAM, seperti Kasubag TU dan lain-lain. Blowing System. Sementara, pada area Peningkatan Kualitas Pada area Penguatan Pelayanan Publik, BTAM membuat dan Pengawasan dilaksanakan memasang maklumat standar pelayanan di pengendalian gratifikasi, tempat pelayanan publik, melaksanakan budaya penerapan SPIP, pengaduan pelayanan prima yang terpadu dan menerapkan masyarakat, Wistle Blowing 5 S atau senyum, salam, sapa, sopan dan System dan penanganan santun. benturan kepentingan. Senada, BTAM juga membuat inovasi pelayanan berupa pelaksanaan bimbingan teknis secara virtual yang berdampak pada peningkatan cakupan pelayanan, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran. Informasi pelayanan juga diberikan secara terbuka melalui media cetak, media sosial, website hingga videotron Kementerian PUPR. Peningkatan kualitas pelayanan BTAM pun 50 Zona Integritas, Membangun Sistem, Manusia dan Budaya
Search
