STRENGTHENING OF DIGITIZATION

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI (7-Day reverse Repo) lowered the BI benchmark interest rate (7-Day reverse Repo) five sebanyak lima kali, dari 5,00% menjadi 3,75%. Hal ini sebagai times, from 5.00% to 3.75%. This is an effort to reduce the current upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke dalam batas yang account deficit to a safe limit and to maintain the attractiveness of aman dan mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik the domestic financial market, thereby strengthening Indonesia's sehingga makin memperkuat ketahanan eksternal Indonesia. external resilience. Di tengah resesi ekonomi, cadangan devisa sampai akhir Desember In the midst of an economic recession, foreign exchange reserves 2020 tercatat sebesar USD135,9 miliar. Nilai ini cukup tinggi dan until the end of December 2020 were recorded at USD135.9 mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga billion. This value is quite high and is able to support the resilience stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. of the external sector and maintain macroeconomic and financial system stability. Pada tahun 2021, arah pemulihan ekonomi akan terus didorong In 2021, the direction of economic recovery will continue to lebih cepat melalui APBN yang tetap countercyclical, program be pushed more rapidly through the state budget that remains vaksinasi yang efektif, dan program PEN yang diperkuat. Pemerintah countercyclical, an effective vaccination program, and a menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 5%. strengthened PEN program. The government is targeting economic growth in 2021 of 5%. Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 101 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 101 08/06/2021 01:30:46

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TINJAUAN INDUSTRI The Covid-19 pandemic which has an impact on the economic recession throughout 2020 has affected the construction and Industry Review real estate (property) industry. Based on BPS data for 2020, the construction sector contracted by -3,26%. This is due to a decline Pandemi Covid-19 yang berdampak pada resesi ekonomi sepanjang in cement sales and a decline in imports of building materials. tahun 2020 berpengaruh terhadap industri konstruksi dan real Meanwhile, the national property sector grew by 2,32% annually, estate (properti). Berdasar data BPS tahun 2020, sektor konstruksi lower than 2019's 5,76%. mengalami kontraksi sebesar -3,26%. Hal ini karena menurunnya penjualan semen dan realisasi impor bahan bangunan yang juga mengalami penurunan. Sementara sektor properti nasional secara tahunan tercatat tumbuh sebesar 2,32%, lebih rendah dari tahun 2019 sebesar 5,76%. Untuk kepemilikan rumah hunian, mengacu pada prediksi For residential home ownership, referring to the prediction of the Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) in early 2020 pada awal tahun 2020 masih akan terjadi defisit sebesar ± 7,6 there will still be a deficit of ± 7.6 million ownership backlogs and juta backlog kepemilkan dan ±2,38 juta backlog rumah tidak ± 2.38 million backlogs of unfit for habitation (RTLH). Details of layak huni (RTLH). Rincian backlog kepemilikan khusus masyarakt the backlog of special ownership for low-income (MBR) non-fixed berpenghasilan rendah (MBR) non-fixed income ±6,5 juta unit dan income people of ± 6.5 million units and backlog of MBR houses backlog rumah MBR fixed income ±1,7 juta unit. with fixed income of ± 1.7 million units. Penyebab backlog perumahan antara lain adalah karena antara The causes of the housing backlog include, among others, the pasokan dan permintaan kepemilikan rumah berbanding terbalik, supply and demand for home ownership which is inversely yaitu ketersediaan rumah lebih rendah dibandingkan dengan proportional to the fact that housing availability is lower than kebutuhan. Selain itu, pembelian rumah dengan motif untuk demand. In addition, the purchase of a house with the motive to dijadikan investasi menghambat pembelian rumah pertama oleh be used as an investment hampers the purchase of the first house MBR, keterbatasan MBR untuk membeli/menyicil/menyewa rumah by the MBR, the limitations of the MBR to buy / installments / layak huni, lokasi yang kurang strategis dan jauh dari pusat aktivitas rent a livable house, the location is less strategic and far from the serta tidak didukung oleh keberadaan infrastruktur yang memadai, center of activity and is not supported by the existence of adequate serta adanya kerusakan bangunan rumah eksisting sehingga infrastructure, as well as damage existing houses are rendered non- menjadi tidak fungsional akibat bencana, terdampak pembangunan functional due to disasters, development impacts or other factors. ataupun faktor lainnya. Untuk mengatasi backlog tersebut khususnya untuk MBR, To overcome this backlog, especially for MBR, the Ministry of PUPR Kementerian PUPR terus berupaya antara lain melalui Program continues to make efforts, among others, through the One Million Sejuta Rumah. Pada Tahun Anggaran (TA) 2020, Program Sejuta Houses Program. In the 2020 Fiscal Year (TA), the One Million Rumah berhasil membangun 965.217 unit rumah di seluruh Houses Program succeeded in building 965,217 housing units Indonesia. Capaian Program Sejuta Rumah tersebut terbagi throughout Indonesia. The achievement of the One Million Houses menjadi pembangunan rumah untuk MBR sebanyak 772.324 unit Program is divided into the construction of 772,324 houses for low- dan rumah untuk non MBR sebanyak 192.893 unit. Pembangunan income units and 192,893 houses for non-MBR. The construction rumah MBR yang dilaksanakan Kementerian PUPR terdiri dari of MBR houses carried out by the Ministry of PUPR consists of 787 rumah susun 787 unit, rumah khusus 1.575 unit, rumah swadaya flats, 1,575 special houses, 228,564 units of self-help houses and 228.564 unit dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 59.057 unit. 59,057 units of Special Allocation Fund (DAK). Pembangunan rumah MBR juga dilaksanakan oleh Kementerian/ The construction of MBR houses was also carried out by other Lembaga lain 51.136 unit, Pemerintah Daerah 33.925 unit, Ministries / Institutions 51,136 units, Regional Government 33,925 pengembang 388.639 unit, program Corporate Social units, developer 388,639 units, Corporate Social Responsibility Responsibility (CSR) 3.681 unit dan masyarakat 4.960 unit. (CSR) 3,681 units and community 4,960 units. Meanwhile, for Sementara untuk non MBR dibangun oleh pengembang sebanyak the non-MBR development, 178,885 units were built and the 178.885 unit dan masyarakat 14.038 unit. community was 14,038 units. 102 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:30:46 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 102

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis Selama pandemi COVID-19, Kementerian PUPR telah menerbitkan During the COVID-19 pandemic, the Ministry of PUPR has issued Inmen PUPR No 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan PUPR Inmen No. 02 / IN / M / 2020 concerning the Protocol to Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Aturan itu menjadi pedoman the Implementation of Construction Services. The rules serve as bagi para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di guidelines for workers to carry out construction work in the field lapangan sesuai dengan protokol kesehatan seperti menggunakan according to health protocols such as wearing masks, maintaining masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. distance and avoiding crowds. TINJAUAN KINERJA Housing financing run by PPDPP is through the Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) scheme which has become known as the Performance Review Prosperous Home Ownership Credit (KPR). In accordance with Law Number 20 of 2019 concerning the 2020 FY State Budget, Pembiayaan perumahan yang dijalankan oleh PPDPP adalah an FLPP budget of IDR 9 trillion is allocated, with the distribution melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) target listed on the Budget Implementation List (DIPA) of 102,500 yang kemudian dikenal dengan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) KPR Sejahtera units. So that the projected allocation of FLPP funds Sejahtera. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang available in 2020 is IDR 11 trillion, consisting of IDR 9 trillion DIPA APBN TA 2020, dialokasikan anggaran FLPP sebesar Rp9 triliun, and a projection of principal returns of IDR 2 trillion. dengan target penyaluran yang tercantum pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) sebanyak 102.500 unit KPR Sejahtera. The performance of FLPP fund disbursement until December Sehingga proyeksi alokasi dana FLPP yang tersedia pada tahun 2020 was 109,253 units or had reached 106.59% of the targeted 2020 adalah sebesar Rp11 triliun, yang terdiri dari DIPA sebesar 102,500 units. Meanwhile, the FLPP value was Rp. 11.23 trillion or Rp9 triliun dan proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp2 triliun. 102.10% of the target of Rp. 11 trillion. Kinerja capaian penyaluran dana FLPP sampai dengan Desember The total accumulated distribution of FLPP funds from 2010 to 2020 sejumlah 109.253 unit atau telah mencapai 106,59% dari 2020 was 764,855 units with a FLPP value of Rp. 55.60 trillion. yang ditargetkan sejumlah 102.500 unit. Sementara nilai FLPP This realization figure includes the distribution of KPR Sejahtera sebesar Rp11,23 triliun atau mencapai 102,10% dari target sebesar which comes from the bailout of 14,580 units of executing banks Rp11 triliun. with a value of Rp1.46 trillion. Akumulasi secara total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 764.855 unit dengan nilai To support the operationalization of the FLPP program, service FLPP sebesar Rp55,60 triliun. Angka realisasi ini sudah termasuk operational financing is carried out with Non-Tax State Revenues penyaluran KPR Sejahtera yang bersumber dari dana talangan bank (PNBP) sourced from tariffs and fund management. Realization pelaksana sebanyak 14.580 unit dengan nilai Rp1,46 triliun. of total PNBP revenue in 2020 amounted to Rp435.04 billion or reached 161% of the 2020 PNBP revenue target of Rp270.19 Untuk mendukung operasionalisasi program FLPP, pembiayaan billion. The accumulated total PNBP revenue from 2010 to 2020 operasional layanan dilakukan dengan Penerimaan Negara Bukan amounted to Rp2.35 trillion. Pajak (PNBP) yang bersumber dari tarif dan pengelolaan dana. Realisasi penerimaan total PNBP di tahun 2020 sebesar Rp435,04 The FLPP fund disbursement performance report and PPDPP miliar atau mencapai 161% dari target penerimaan PNBP tahun financial position are prepared and presented in accordance 2020 sebesar Rp270,19 miliar. Akumulasi total penerimaan PNBP with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp2,35 triliun. Government Accounting Standards (SAP). Laporan kinerja penyaluran dana FLPP dan posisi keuangan PPDPP disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (SAP). Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 103 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 103 08/06/2021 01:30:46

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis Dasar Kebijakan Basic Policy 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 1. Law Number 17 of 2003 concerning State Finances; Negara; 2. Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 3. Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Perbendaharaan Negara; Government Accounting Standards in lieu of Government 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Regulation Number 24 of 2005; Akuntansi Pemerintahan pengganti Peraturan Pemerintah 4. Government Regulation Number 74 of 2012 concerning Nomor 24 Tahun 2005; Amendments to Government Regulation Number 23 of 2005 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang concerning Public Service Agency Financial Management; Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 5. Regulation 42 / PB / 2014 concerning Preparation of Financial 5. Peraturan 42/PB/2014 tentang Penyusunan Laporan Statements of State Ministries / Institutions. Keuangan Kementerian Negara / Lembaga. 6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2016 6. Regulation of the Minister of Finance number 215 / PMK.05 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor / 2016 concerning Amendments to the Regulation of the 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Minister of Finance Number 213 / PMK.05 / 2013 concerning Keuangan Pemerintah Pusat. the Central Government Financial Accounting and Reporting System. 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan 7. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Indonesia Number 222 / PMK.05 / 2016 concerning Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan amendments to the Regulation of the Minister of Finance Kementerian Negara/Lembaga. Number 177 / PMK.05 / 2015 concerning Guidelines for the Preparation and Submission of Financial Statements of State 8. PMK No.220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Ministries / Institutions. Pelaporan Keuangan BLU; 8. PMK No.220 / PMK.05 / 2016 concerning BLU’s Accounting 9. PMK Nomor 207/PMK.06/2019 Tentang Penentuan Kualitas and Financial Reporting System; Piutang dan Pembentukkan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum 9. PMK Number 207 / PMK.06 / 2019 concerning Determination Negara; of Receivables Quality and Formation of Allowance for Doubtful Accounts at State Ministries / Institutions and State 10. No. S-757/PB/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan General Treasurer; Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2020; 10. No. S-757 / PB / 2020 concerning the Preparation of Financial 11. PMK No.225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Statements of State Ministries / Institutions in 2020; Pemerintah Pusat; 11. PMK No.225 / PMK.05 / 2019 concerning Central Government 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019, Accounting Policies; tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat; 12. Regulation of the Minister of Finance Number 212 / PMK.05 / 2019, concerning Journal of Governmental Accounting in the 13. Pembentukan PPDPP: Central Government; • KMK Nomor 112/KMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Pusat Pengelolaan Dana 13. Establishment of PPDPP: Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Pekerjaan • KMK Number 112 / KMK.05 / 2016 dated February 19, 2016 Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Instansi Pemerintah concerning the Establishment of the Housing Financing Fund yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Management Center at the Ministry of Public Works and Umum; Public Housing as a Government Agency that implements the • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat financial management of the Public Service Agency; Nomor 14/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja • Regulation of the Minister of Public Works and Public Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Housing Number 14 / PRT / M / 2019 concerning the Organization and Work Procedure of the Housing Financing Fund Management Center, 104 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:30:46 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 104

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis 1. PPDPP adalah Satker non eselon dibawah 1. PPDPP is a non-echelon Satker under the Ministry of KementerianPUPR dengan pengelolaan keuangan PUPR with the financial management of public service badan layanan umum berdasarkan KMK Nomor 290/ agencies based on KMK Number 290 / KMK.05 / KMK.05/2010 tanggal 15 Juli 2010; 2010 dated July 15, 2010; 2. BLU PPDPP bertugas untuk menyalurkan dan 2. BLU PPDPP is tasked with channeling and managing mengelola dana investasi pemerintah untuk government investment funds to finance housing for pembiayaan perumahan bagi rakyat; the people; 3. Alokasi dana APBN yang bersumber dari Bendahara 3. The allocation of APBN funds originating from the Umum Negara disalurkan untuk pembiayaan State General Treasurer is channeled to finance home kepemilikan rumah bagi MBR dengan pola ownership for MBR with a revolving fund management pengelolaan dana bergulir yang penyalurannya pattern, which is distributed in collaboration with bekerjasama dengan perbankan melalui Fasilitas banks through the Housing Financing Liquidity Facility Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan (FLPP) with an executing pattern. pola eksekuting. 14. SE Menpan RB No.50 of 2020 concerning the Second 14. SE Menpan RB No.50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Amendment to the Circular of Menpan RB No.19 of 2020 Atas Surat Edaran Menpan RB No.19 Tahun 2020 tentang concerning Adjustments to the Work System of State Civil Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Servants in Efforts to Prevent the Spread of Covid-19 in State Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Sipil Negara Civilizations in Efforts to Prevent the Spread of Covid-19 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan in Government Agencies point 2a and Office Note of the Instansi Pemerintah butir 2a dan Nota Dinas Direktur Utama Managing Director of BLU PPDPP Number 1218 / ND / Pg / BLU PPDPP Nomor 1218/ND/Pg/2020 tanggal 21 April 2020 dated April 21, 2020; 2020; 15. S-1420 / WPB.12 / KP.02 / 2020 dated July 14, 2020 in terms 15. S-1420/WPB.12/KP.02/2020 tanggal 14 Juli 2020 hal Rilis of Release of SAIBA Application Reference Update 20.0.0 on Update Referensi Aplikasi SAIBA 20.0.0 pada menu jurnal the menu of incoming / outgoing transfer journals and journal transfer masuk/keluar dan petunjuk teknis jurnal pemindahan technical instructions for transferring Cash Balances at BLU for Saldo Kas di BLU atas Pelaksanaan Likuidasi Satker BLU pada the Implementation of BLU Satker Liquidation on the SAIBA Aplikasi SAIBA. Dan Lampiran Surat Direktur Akuntansi dan Application . And Attachments to the Letter of the Director Pelaporan Keuangan No. S-83/PB.6/2020 Tanggal 9 Juli of Accounting and Financial Reporting No. S-83 / PB.6 / 2020 tentang Penjelasan Update Referensi pada Menu Jurnal 2020 dated 9 July 2020 concerning Explanation of Reference Transfer Masuk/Keluar Aplikasi SAIBA 20.0.0 dan Petunjuk Updates on the Menu of Transfer Journal Entry / Exit SAIBA Teknis Jurnal Pemindahan Saldo Kas di BLU atas Pelaksanaan Application 20.0.0 and Technical Guidelines for Transferring Likuidasi Satker BLU pada Aplikasi SAIBA. Cash Balances at BLU on the Implementation of BLU Satker Liquidation on the SAIBA Application 16. Peraturan Pemerintah Nomor PP 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 16. Government Regulation Number PP 28 of 2020 concerning State / Regional Property Management. 17. S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 Hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan 17. S-947 / PB / 2020 dated 30 December 2020 Regarding Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 Schedule of Reconciliation, Preparation and Submission Unaudited serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir of Unaudited 2020 State Ministries / Institutions (LKKL) Tahun. Financial Statements and Accounting Treatment for Year-End Transactions. 18. S-128/PB/2021 tanggal 9 April 2021 tentang Koreksi Data/ Transaksi dan Penyampaian LKKL TA 2020 Audited. 18. S-128 / PB / 2021 dated 9 April 2021 concerning Correction of Data / Transactions and Submission of LKKL TA 2020 Audited. Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 105 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 105 08/06/2021 01:30:46

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TINJAUAN PRODUK LAYANAN PPDPP has the task of carrying out the distribution and management of housing finance funds, as well as developing business strategies Review of Service Products and public services in the field of housing finance revolving fund management. PPDPP mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, serta pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan. PPDPP memiliki produk layanan KPR FLPP yang merupakan program PPDPP has a FLPP KPR service product, which is a program to pemberian bantuan dan kemudahan perolehan rumah bagi MBR provide assistance and ease of obtaining housing for low-income dengan fitur-fitur yang menarik. Fitur KPR FLPP yaitu suku bunga families with attractive features. The FLPP KPR features are a fixed rendah 5 persen fixed, jangka waktu kredit sampai dengan 20 5 percent low interest rate, credit period of up to 20 years, low tahun, uang muka ringan, bebas PPN serta bebas premi asuransi. down payment, free VAT and free insurance premiums. Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2019 Fiscal Year 2020 Fiscal Year 2019 Uraian Target Realisasi Capaian (Unit) Realisasi Description Target Realization Achievement (Unit) Realization KPR Sejahtera 102.500 Unit Rp 106,59% Unit Rp Unit IDR Unit IDR 109.253 11.231.193.635.691 77.835 7.545.288.389.505 Pada tahun 2020, realisasi penyaluran FLPP sejumlah 109.253 unit In 2020, the realization of FLPP distribution was 109,253 units dari target 102.500 unit atau mencapai 106,59%. Nilai dana FLPP from the target of 102,500 units or reached 106.59%. The value tersalur sebesar Rp11,23 triliun dari target sebesar Rp11 triliun of FLPP funds channeled was Rp. 11.23 trillion from the target of atau mencapai 102,10%. Pencapaian ini patut diapreasiasi karena Rp. 11 trillion or 102.10%. This achievement should be appreciated terealisasi di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang memberi because it was realized in the midst of the challenges of the tekanan besar pada perekonomian. Sementara pada tahun 2019, Covid-19 pandemic which put great pressure on the economy. kinerja penyaluran FLPP sejumlah 77.835 unit atau mencapai Meanwhile, in 2019, the performance of FLPP distribution was 113,04% dari target 68.858 unit, dengan nilai FLPP sebesar Rp7,55 77,835 units or reached 113.04% of the target of 68,858 units, triliun atau mencapai 106,27% dari target sebesar Rp7,10 triliun. with a FLPP value of IDR 7.55 trillion or 106.27% of the target of IDR7.10 trillion. Berdasarkan PKS Based on PKS Sepanjang tahun 2020, PPDPP telah menandatangani Perjanjian Throughout 2020, PPDPP has signed Cooperation Agreement Kerjasama (PKS) dengan 42 Bank Pelaksana yang terdiri atas 7 (PKS) with 42 Implementing Banks consisting of 7 (seven) (tujuh) Bank Umum, 21 Bank Pembangunan Daerah, dan 14 bank Commercial Banks, 21 Regional Development Banks, and 14 Islamic umum syariah/unit usaha syariah. Realisasi penyaluran dana FLPP commercial banks / sharia business units. The realization of FLPP berdasarkan Bank Pelaksana sebagai berikut: fund disbursement based on the Implementing Bank is as follows: No Uraian Unit Nilai FLPP Realisasi Description Unit FLPP Amount Realization Bank Umum Commercial Bank 66.384 % 1 BTN 2 BNI 41.773 6.808.698.590.323 60,77 3 BRI 14.582 4.241.178.859.104 38,24 4.959 1.519.912.274.127 13,35 4,54 531.891.142.800 106 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:30:46 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 106

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis No Uraian Realisasi Description Realization Unit Nilai FLPP % Unit FLPP Amount 4 Mandiri 2.887 291.014.078.542 2,64 5 Artha Graha 1.629 169.485.642.000 1,49 6 BRI Agro 0,48 7 KEB Hana 521 51.956.831.250 0,03 33 3.259.762.500 Bank Pembangunan Daerah Regional Development Bank 17.789 1.881.452.106.122 16,28 1 Bank BJB 5.386 563.340.602.146 4,93 2 Bank NTB 1.685 192.509.130.000 1,54 3 Bank Kalbar 1.503 160.859.017.500 1,38 4 Bank Sumsel Babel 1.470 149.444.287.500 1,35 5 Bank Jambi 1.290 128.976.237.226 1,18 6 BankSulselbar 1.150 120.867.318.750 1,05 7 Bank Nagari 0,78 8 Bank Aceh 847 83.053.481.250 0,67 9 Bank Kalsel 732 73.162.263.750 0,53 10 Bank Sumut 576 63.614.692.500 0,42 11 Bank NTT 464 44.037.198.750 0,39 12 Bank Papua 421 47.860.323.750 0,34 13 Bank Kaltim 372 55.721.344.500 0,32 14 Bank Jatim 354 39.600.928.500 0,29 15 Bank Riau Kepri 315 31.700.962.500 0,28 16 Bank Sulteng 305 29.241.900.000 0,25 17 Bank Kalteng 278 29.330.737.500 0,24 18 Bank Jateng 266 28.778.426.250 0,15 19 Bank DIY 160 15.915.993.750 0,09 20 Bank SulutGo 100 10.464.750.000 0,08 21 Bank DKI 10.221.135.000 0,02 92 Bank Syariah 23 2.751.375.000 Sharia Bank 1 BRI Syariah 25.080 2.541.042.939.246 22,96 2 BTN Syariah 3 Bank Jatim Syariah 11.959 1.226.186.704.371 10,95 4 Bank Sumut Syariah 6.818 667.628.961.750 6,24 5 Bank Sulselbar Syariah 1.355 134.429.737.500 1,24 6 Bank BJB Syariah 908 89.277.900.000 0,83 7 Bank Kalsel Syariah 777 80.655.438.750 0,71 8 BNI Syariah 670 71.727.442.500 0,61 9 Bank Sumsel Babel Syariah 632 67.515.431.250 0,58 10 Bank Jambi Syariah 586 64.359.054.375 0,54 11 Bank Nagari Syariah 420 42.944.943.750 0,38 232 23.699.531.250 0,21 217 21.489.187.500 0,2 Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 107 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 107 08/06/2021 01:30:46

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis No Uraian Realisasi Description Realization Unit Nilai FLPP % Unit FLPP Amount 12 Bank Riau Kepri Syariah 214 21.437.887.500 0,2 13 Bank Jateng Syariah 164 16.038.243.750 0,15 14 Bank Kalbar Syariah 128 13.652.475.000 0,12 Jumlah 109.253 11.231.193.635.691 100,00 Total Untuk meningkatkan pelayanan pencairan dana kepada bank To improve services for disbursement of funds to implementing pelaksana, maka PPDPP melakukan pengujian dokumen permintaan banks, PPDPP will test the FLPP request documents for funds dana FLPP melalui sistem e-FLPP dengan cara sebagai berikut: through the e-FLPP system in the following ways: (1) Proses pengecekan kelengkapan dokumen: (1) The process of checking the completeness of the documents: a. Sistem akan menyimpan berkas (softcopy) dokumen a. The system will save the file (softcopy) of the documents that yang telah diinput oleh bank pelaksana sebagai lampiran have been inputted by the executing bank as an attachment Permintaan Pembayaran Dana FLPP. to the FLPP Fund Payment Request. b. Sistem selanjutnya akan melakukan pengujian otomatis b. The system will then perform an automatic test (automatic (automatic validation) terhadap “Format-h” setelah validation) of \"Format-h\" after approval by the PPDPP dilakukan persetujuan oleh Direktorat Layanan PPDPP. Service Directorate. (2) Proses pengujian otomatis (automatic validation): (2) Automatic testing process (automatic validation): a. Field yang akan diuji dalam Sistem e-FLPP yaitu by Nama, No a. The fields to be tested in the e-FLPP System are by Name, KTP, No NPWP dan No Rekening dengan Database Debitur ID Card Number, NPWP Number and Account Number with e-FLPP yang sudah terekam sejak tahun 2010-2020. the e-FLPP Debtor Database which has been recorded since b. Sistem e-FLPP juga akan melakukan summary secara 2010-2020. otomatis, dengan menguji field by Gaji Pokok, Harga b. The e-FLPP system will also perform a summary automatically, Jual Rumah dan Nilai Angsuran dengan nilai yang telah by testing the fields by Basic Salary, House Selling Price and ditentukan. Installment Value with a predetermined value. c. Sistem hanya akan memproses Format-h yang sudah c. The system will only process h-Format which has been ditentukan sesuai dengan format sistem. determined according to the system format. (3) Pembayaran Dana FLPP. (3) FLPP Fund Payment. Dilakukan proses pembayaran dana FLPP kepada Bank The FLPP fund payment process is carried out to the Pelaksana sesuai dengan rekomendasi output dari hasil Implementing Bank in accordance with the recommended pengujian Sistem e-FLPP. output from the test results of the e-FLPP System. 108 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:30:47 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 108

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance TINJAUAN KEUANGAN Financial Review Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2019 Fiscal Year 2020 Fiscal Year 2019 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Realisasi Description Budget (IDR) Realization (Rp) Achievement Realization Pendapatan Revenue Penerimaan Negara Bukan Pajak 270.189.000.000 390.244.446.701 144,43% 319.637.502.920 Non-Tax Revenue Jumlah Pendapatan 270.189.000.000 390.244.446.701 144,43% 319.637.502.920 Belanja Total Revenue Belanja Barang 65.108.909.000 61.909.921.238 95,09% - Expenditure Belanja Modal 6.844.615.000 6.763.677.000 98,82% - Jumlah Belanja 71.953.524.000 95,44% - Goods Expenditure 68.673.598.238 Capital Expenditure Total Expenditure Pendapatan Income Pada tahun 2020, realisasi Pendapatan sebesar Rp390,24 miliar In 2020, realized Revenue amounted to Rp390,24 billion or atau mencapai 144,43% dari target pendapatan sebesar Rp270,19 reached 144,43% of the revenue target of Rp.270.19 billion. miliar. Pendapatan pada tahun 2020 juga lebih tinggi dibanding Revenue in 2020 is also higher than in 2019, which amounted to IDR tahuan 2019 yang sebesar Rp319,64 miliar. Pertumbuhan 319.64 billion. This revenue growth was due to cash management pendapatan ini darena adanya pengelolaan kas (deposito) yang (deposits) sourced from PPDPP Managed Funds and the addition of bersumber dari Dana Kelolaan PPDPP dan adanya penambahan FLPP fund recipients. penerima dana FLPP. Shopping Belanja In 2020, expenditure realization was IDR68.67 billion, or Pada tahun 2020, realisasi belanja sebesar Rp68,67 miliar, atau reached 95.44% of the targeted IDR71.95 billion. This lower- mencapai 95,44% dari yang ditargetkan sebesar Ro71,95 miliar. than-targeted expenditure realization cannot be separated from Realisasi belanja yang lebih rendah dari yang ditargetkan ini tidak the reduced expenditure on goods and capital expenditures for lepas dari berkurangnya belanja barang dan belanja modal untuk Housing Financing Assistance Distribution Support. In addition, Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan. Selain the realization of the operational budget was reduced because itu, realisasi anggaran operasional berkurang karena PPDPP PPDPP implemented a work from home system to break the chain menerapkan sistem work from home untuk memutus mata rantai of spreading the Covid-19 virus. penyebaran virus Covid-19. • Belanja Barang • Shopping for goods Realisasi belanja barang pada tahun 2020 sebesar Rp61,91 Realization of goods spending in 2020 amounted to IDR61.91 miliar, atau mencapai 95,09% dari rencana yang dianggarkan billion, or reached 95.09% of the budgeted plan of IDR65.11 sebesar Rp65,11 miliar. billion. • Belanja Modal • Capital Expenditures Realisasi belanja modal PPDPP pada tahun 2020 sebesar PPDPP capital expenditure realization in 2020 amounted to IDR Rp6,76 miliar atau mencapai 98,82% dari target sebesar 6.76 billion or 98.82% of the target of IDR 6.84 billion. Rp6,84 miliar. BLU PPDPP telah merealisasikan anggaran belanja barang The PPDPP BLU has realized the goods and capital expenditure dan modal untuk menanggulangi Covid-19 pada tahun 2020 sebesar Rp1,50 miliar. budget to tackle Covid-19 in 2020 amounting to Rp1.50 billion. Neraca Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Balance Investasi Pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri The balance sheet presented is the result of the Government Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi Investment Accounting System process as stated in the Minister of dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah. Finance Regulation Number 169/PMK.05/2018 concerning the Government Investment Financial Accounting and Reporting System. Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 109 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 109 08/06/2021 01:30:47

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis Keterangan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Pertumbuhan % Description December 31, 2020 December 31, 2019 Growth Aset Assets Aset Lancar - 88.798.376 Nominal Current Assets Kas lainnya dan setara kas 1.868.673.125.987 1.506.030.211.811 Cash and Cash Kas pada PPDPP -88.798.376 (100,00%) Belanja dibayar di muka 4.167.000.000 4.167.000.000 362.642.914.176 24,08% Equivalents (Prepaid) 1.045.349.808 1.702.140.619 0,00% Cash on PPDPP Pendapatan yang masih harus 0 diterima 32.600.004 32.600.004 Prepaid Expenses Bagian Lancar (163.000) (163.000) -656.790.811 (38,59%) Penyisihan Piutang Tidak 0 0,00%  Accrued Income Tertagih- Bagian Lancar TGR - 390,623,204 - (1.953.116) 0 0,00% Current Section  Piutang dari Kegiatan Opera- - Allowance for Doubt- sional PPDPP 397.644.873 (390.623.204) (100,00%) Penyisihan Piutang Tidak (1.953.116) (100,00%) ful Accounts - Cur- Tertagih (1.988.225) rent Portion of TGR  Piutang dari Kegiatan Non -397.644.873 (100,00%) Accounts Receivable Operasional PPDPP 21.795.500 1.512.826.710.046 From Activities of Penyisihan Piutang Tidak - (1.988.225) (100,00%) PPDPP Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional PPDPP Allowance for Doubt- ful Accounts Persediaan 43.101.000 21.305.500 97,75% Jumlah Aset Lancar 1.873.961.013.799 361.134.303.753 23,87% Receivables from PPDPP Non-Opera- tional Activities  Allowance for Doubt- ful Accounts - Re- ceivables from PPDPP Non-Operational Activities  Inventory Total Current Assets Investasi Jangka Panjang 42.596.006.813.832 34.404.077.877.505 8.191.928.936.327 23,81% Longterm Investments Dana Bergulir 34.404.077.877.505 8.191.928.936.327 23,81% Revolving Fund Total Longterm Jumlah Investasi Jangka Panjang 42.596.006.813.832 Investments Aset Tetap 18.671.284.520 13.058.993.820 5.612.290.700 42,98% Fixed Assets Peralatan dan Mesin 2.873.541.900 2.873.541.900 0 0,00% Equipment and Ma- Aset Tetap Lainnya -8.258.008.847 47,49% Akumulasi Penyusutan -12.179.467.444 7.674.526.873 -3.921.458.597 22,03% chinery Jumlah Aset Tetap 9.365.358.976 1.690.832.103 Other Fixed Assets Depriciation Accumu- lation Total Fixed Assets Piutang Jangka Panjang Long Term Accounts Receivable Piutang Tagihan Tuntutan Per- bendaharaan/ TGR BLU 40.749.993 89.649.997 -48.900.004 -54,55% Treasury Claims Re- Penyisihan Piutang Tidak Ter- -203.750 -448.250 244.500 ceivable / TGR BLU  tagih - TGR BLU 40.546.243 89.201.747 -48.655.504 -54,55% Allowance for Doubt- Total Piutang Jangka Panjang ful Accounts - TGR BLU  -54,55%   Aset Lainnya 397.650.000 - 397.650.000 - Other Assets Aset tak Berwujud 1.459.107.186.168 651.036.122.495 808.071.063.673 124,12% Intangible Assets   Public Service Agen- Dana Kelolaan Badan Layanan cy Managed Fund BA Umum BA 999.03 999.03 110 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:30:47 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 110

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis Keterangan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Pertumbuhan % Description December 31, 2020 December 31, 2019 Growth  Other Assets 245.100.000 Nominal Managed Funds of Public Service Agency Aset Lain-Lain 998.836.300 753.736.300 307,52% Total Other Assets Akumulasi Penyusutan/ Amorti- -1.044.887.550 sasi Lainnya 1.459.458.784.918 -245.100.000 -799.787.550 326,31% Total Assets Jumlah Aset Lainnya 45.938.832.517.768 651.036.122.495 808.422.662.423 124,17% Jumlah Aset 36.575.704.438.666 9.363.128.079.102 25,60% Kewajiban - - - - Liabilities Kewajiban Jangka Pendek - 88.798.376 -88.798.376 -100,00% Utang kepada pihak ketiga - Current Liabilities 88.798.376 -88.798.376 -100,00% Utang jangka pendek lainnya Liabilitiesto Third Party Jumlah kewajiban jangka Other Current Lia- pendek bilities Total Current Liabilities Kewajiban Jangka Panjang 44.055.114.000.000 35.055.114.000.000 9.000.000.000.000 25,67% Non Current Liabilities Utang jangka panjang BLU 44.055.114.000.000 35.055.114.000.000 9.000.000.000.000 25,67% Non Current Liabili- kepada BUN 44.055.114.000.000 35.055.202.798.376 8.999.911.201.624 25,67% ties of BLU to BUN Jumlah kewajiban jangka Total Non Current panjang Liabilities Jumlah Kewajiban Total Liabilities Ekuitas 1.883.718.517.768 1.520.501.640.290 363.216.877.478 23,89% Equity Ekuitas Dana 1.883.718.517.768 1.520.501.640.290 363.216.877.478 23,89% Equity Fund Jumlah Ekuitas Dana Total Equity Fund Jumlah Kewajiban 45.938.832.517.768 36.575.704.438.666 9.363.128.079.102 25,60% Total Liabilities dan Ekuitas Dana and Equity Fund Aset Asset Selama tahun 2020, jumlah aset PPPDPP meningkat sebesar During 2020, the total PPPDPP assets increased by 25.60% from 25,60% dari Rp36,58 triliun menjadi Rp45,94 triliun. Peningkatan IDR 36.58 trillion to IDR 45.94 trillion. The increase in assets aset ditopang dari meningkatnya akun investasi jangka panjang, was supported by increases in long-term investment accounts, akun aset lancar dan akun aset lainnya. Pada akun investasi jangka current asset accounts and other asset accounts. In the long-term panjang (dana bergulir) meningkat sebesar 23,81% dari Rp34,40 investment (revolving fund) account, it increased by 23.81% from triliun pada tahun 2019 menjadi Rp42,60 triliun di tahun 2020. IDR 34.40 trillion in 2019 to IDR 42.60 trillion in 2020. Kewajiban Obligations Jumlah kewajiban PPDPP selama tahun 2020 sebesar Rp44,06 The total PPDPP liabilities during 2020 amounted to Rp.44.06 triliun, meningkat sebesar 25,67% dari tahun 2019 sebesar trillion, an increase of 25.67% from 2019 amounting to Rp.35.06 Rp35,06 triliun. Peningkatan kewajiban berasal dari naiknya akun trillion. The increase in liabilities comes from an increase in the kewajiban jangka panjang. long-term liability account. Ekuitas Equity Pada tahun 2020, jumlah ekuitas sebesar Rp1,88 triliun, meningkat In 2020, total equity was IDR 1.88 trillion, an increase of 23.89% 23,89% dibanding tahun 2019 sebesar Rp1,52 triliun. Peningkatan compared to 2019 which amounted to IDR 1.52 trillion. The ekuitas terutama disebabkan masuknya Investasi Jangka Panjang increase in equity was mainly due to the entry of Long-Term (Dana Bergulir) dan Aset Lainnya (Dana Kelolaan). Investments (Revolving Funds) and Other Assets (Managed Funds). Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 111 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 111 08/06/2021 01:30:47

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis Keterangan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Pertumbuhan % Description December 31, 2020 December 31, 2019 Growth Kegiatan Operasional Operational Activity Pendapatan Nominal Revenue Pendapatan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan Operasional 429.818.620.882 319.149.015.035 110.669.605.847 34,68% Non- Tax Revenue 429.818.620.882 319.149.015.035 110.669.605.847 34,68% Total Operational Revenue Beban 24.275.326.754 23.886.255.452 389.071.302 1,63% Expenses Beban Pegawai 1.735.135.000 2.219.864.500 -484.729.500 -21,84% Beban Persediaan 31.157.890.825 -2.660.875.474 -8,54% Employee Expenses Beban Barang dan Jasa 28.497.015.351 1.141.552.762 106.722.074 9,35% Beban Pemeliharaan 1.248.274.836 7.264.607.307 -1.153.161.650 -15,87% Inventory Expenses Beban Perjalanan Dinas 6.111.445.657 1.867.997.805 1.425.319.742 76,30% 3.293.317.547 Goods and Services Expenses Beban Penyusutan dan Amortisasi -4.185.841 3.751.174 -7.937.015 -211,59% Maintenance Expenses Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 65.156.329.304 67.541.919.825 -2.385.590.521 -3,53% 364.662.291.578 Official Travel Expenses Jumlah Beban 251.607.095.210 113.055.196.368 44,93% Depreciation and Amortization Surplus (Defisit) dari Kegiatan 5.269.500 Operasional 959.500 763.551.681 -758.282.181 -99,31% Expenses 1.178.500 -219.000 -18,58% Allowance for Doubtful Accounts Kegiatan Non Operasional 4.310.000 -99,43% Pendapatan dari Kegiatan Non 762.373.181 -758.063.181 Expenses Operasional Lainnya 364.666.601.578 Total Expenses Beban dari Kegiatan Non Opeasional 252.369.468.391 112.297.133.187 44,50% Surplus (Deficit) from operational Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional activities Pos Luar Biasa Surplus/Defisit LO Non Operational Activities Expenses from Non-Operational Activities   Surplus (Deficit) from Non opera- tional activities Extraordinay Items Surplus/Deficit LO Pendapatan Operasional Operational Income Pada tahun 2020, pendapatan operasional sebesar Rp429,82 In 2020, operating income was IDR 429.82 billion, an increase of miliar, meningkat sebesar 34,68% dari tahun 2019 senilai 34.68% from 2019 valued at IDR 319.15 billion. Increased income Rp319,15 miliar. Peningkatan pendapatan karena naiknya suku due to rising bank deposit rates. bunga deposito perbankan. Total Expenses Jumlah Beban Total expenses in 2020 amounted to Rp.65.16 billion, an increase of Jumlah beban pada tahun 2020 sebesar Rp65,16 miliar, meningkat 3.53% from 2019 which amounted to Rp.67.54 billion. An increase 3,53% dari tahun 2019 yang sebear Rp67,54 miliar. Peningkatan in total expenses was primarily due to an increase in depreciation jumlah beban terutama karena naiknya beban penyusutan dan and amortization expenses. amortisasi. Operational Activities Surplus Surplus Kegiatan Operasional In 2020, PPDPP recorded a surplus of operational activities of IDR Pada tahun 2020, PPDPP mencatatkan surplus kegiatan operasional 364.66 billion, an increase of 44.93% from 2019 of IDR 251.61 sebesar Rp364,66 miliar, meningkat 44,93% dari tahun 2019 billion. This increase is in line with the increase in operating income. sebesar Rp251,61 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan naiknya pendapatan operasional. 112 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:30:47 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 112

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis Laporan Perubahan Ekuitas Statement Of Changes In Equity Keterangan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Pertumbuhan/Growth Description December 31, 2020 December 31, 2019 Ekuitas Awal Nominal % Initial Equity Surplus / Defisit - LO Surplus / Defisit - LO Koreksi yang Menambah / - - -- Mengurangi Ekuitas yang An- 324.242.315.301 - Correction in Equity From Cu- tara Lain Berasal dari Dampak 324.242.315.301 100,00% mulative Impact of Changes Kumulatif Perubahan Kebijakan in Policy Penyesuaian Nilai Aset 2.155.727.204.082 - 2.155.727.204.082 100,00% Koreksi Nilai Persediaan Adjusted Asset Value - - -- Correction in Inventory Value Selisih Revaluasi Aset Tetap - - -- Koreksi Nilai Aset Tetap Non - Difference in Revaluation of Revaluasi - -- Fixed Assets Koreksi Lain-Lain 1.427.928.600 Transaksi Antar Entitas - 1.427.928.600 100,00% Correction in Non-Revalua- Kenaikan/Penurunan Ekuitas 2.157.155.132.682 tion Fixed Assets Ekuitas Akhir 636.675.287.892 - 2.157.155.132.682 100,00% - 636.675.287.892 100,00% / Other Corrections 1.843.294.231.491 - Transaction between Entities 1.843.294.231.491 - 1.843.294.231.491 100,00% 1.843.294.231.491 100,00% Increase/Decrease in Equity Final Equity Ekuitas Awal Equity Initial Nilai ekuitas awal per 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019 masing- The initial equity value as of January 1, 2020 and January masing sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai tersebut Rp0 dikarenakan 1, 2019 amounted to Rp0 and Rp0, respectively. This value adanya likuidasi kode satker 499686 menjadi kode satker 631021 is Rp0 due to the liquidation of the satker code 499686 into pada satker PPDPP sehingga nilai ekuitas awal tidak muncul. the work unit code 631021 at the PPDPP satker so that the initial equity value does not appear. Surplus Defisit Nilai Surplus / Defisit – LO per 31 Desember 2020 dan 31 Desember Surplus Deficit 2019 masing-masing sebesar Rp324.242.315.301 dan Rp0. The Surplus / Deficit Value - LO as of December 31, 2020 and December 31, 2019 amounted to Rp324,242,315,301 and Rp0, respectively. Arus Kas Cash Flow URAIAN 2020 2019 Dalam Rupiah (Rp) Arus Kas Dari Aktivitas Operasi     in Rupiah (Rp) Arus Masuk Kas     Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Masyarakat - DESCRIPTION Pendapatan usaha lainnya 180.706.928.664 - Cash Flows from Operating Activities Jumlah Arus Masuk Kas 209.537.518.037 - ARUS KELUAR KAS 390.244.446.701   Cash Inflow Pembayaran pegawai - Revenue from Services to the Community Pembayaran barang   - Pembayaran jasa 24.275.018.754 - Other Revenues Pembayaran barang menghasilkan persediaan 17.855.238.597 - Total Cash Inflow Pembayaran Pemeliharaan - Pembayaran perjalanan dinas 1.269.722.610 - Cash Outflow 1.773.926.000 Employee Payment 1.248.274.836 6.109.795.657 Goods Payment Service Payment Payment for goods creates inventory Maintenance Payment Official Travels Payment Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 113 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 113 08/06/2021 01:30:47

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis URAIAN 2020 2019 DESCRIPTION Pembayaran barang dan jasa kekhususan BLU 9.368.389.200 - Payment for BLU Specific Goods and Services 61.900.365.654 - Jumlah Arus Keluaran Kas 328.344.081.047 - Total Cash Outflow ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI   Net Cash Flows from Operating Activities       ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI   -   Arus masuk kas 3.039.264.699.364 - Cash Flows from Investing Activities 3.039.264.699.364   Jumlah Arus masuk kas   - Cash Inflow ARUS KELUAR KAS 6.366.027.000 - Total Cash Inflow Perolehan atas peralatan dan mesin 397.650.000 Cash Outflow Perolehan atas aset tetap lainnya/aset lainnya 11.231.193.635.691 - Acquisition of Equipment and Machiner Pengeluaran investasi yang berasal dari APBN (BA Acquisition of Fixed Assets/Other Assets BUN Investasi) 11.237.957.312.691 - Investment Spending from APBN (BA BUN Invest- Jumlah Arus Keluaran Kas -8.198.692.613.327 - Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi   ment)       Total Cash Outflow Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan   - Net Cash Flows From Investing Activities Arus masuk kas 9.000.000.000.000 - - -   Arus keluar kas 9.000.000.000.000   Cash Flows From Funding Activities     ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN   - Cash Inflow   41.149.283.004 - Cash Outflow Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris 169.513.880 - Net Cash Flows From Funding Activities Arus masuk kas 40.979.769.124     -   Arus keluar kas 1.170.631.236.844 - Cash Flows From Transitoris Activities - - Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris 2.157.155.132.682   Cash Inflow     - Cash Outflow Kenaikan/Penurunan Kas 1.827.610.615.858 - Net Cash Flows From Transitoris Activities 41.068.567.500 - Penyesuaian atas selisih kurs 1.459.107.186.168 -   3.327.789.369.526 Cash Increase/Decrease Koreksi saldo kas Foreign Exchange Adjustment Correction in Cash Balance Saldo Awal Kas Saldo akhir kas BLU Initial Cash Balance Final Cash Balance of BLU Saldo akhir kas lainnya dan Setara kas Other Final Cash Balance and Cash Equivalent Final balance of the BLU managed funds Saldo akhir dana kelolaan BLU Final Cash Balance Saldo Akhir Kas Arus Kas dari Aktivitas Operasional Cash Flows from Operating Activities Merupakan besarnya kas yang diterima dan dikeluarkan oleh PPDPP This is the amount of cash received and disbursed by PPDPP for untuk aktivitas operasional. Kenaikan kas dari aktivitas operasional operational activities. The increase in cash from operating activities sebesar Rp328,34 miliar. amounted to Rp328.34 billion. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities Merupakan kas yang dikeluarkan oleh PPDPP untuk aktivitas Represents cash issued by PPDPP for asset expenditure activities. belanja aset. Penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp8,20 The decrease in cash from investing activities amounted to Rp8.20 triliun. trillion. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities Merupakan kas yang diterima oleh PPDPP dari aktivitas pendanaan This represents cash received by PPDPP from funding activities or 114 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:30:47 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 114

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis atau pencairan DIPA BA 999.03 tahun 2020. Kenaikan kas dari disbursement of DIPA BA 999.03 in 2020. The increase in cash aktivitas pendanaan sebesar Rp9 triliun. from financing activities amounted to Rp9 trillion. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Cash Flows from Transitory Activities Merupakan nilai kas Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan It is the cash value of the Housing Financing Fund Management Perumahan yang berasal dari penerimaan perhitungan pihak ketiga Center, which comes from the receipt of third party calculations of sebesar Rp41,15 miliar dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga Rp.41.15 billion and third party calculation expenses of Rp.169.51 sebesar Rp169,51 juta sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas million, so that the Net Cash Flow from Transitional Activities is Transitoris sebesar Rp40,98 miliar. Rp.40.98 billion. Saldo awal kas pada 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp0 ditambah The initial cash balance on January 1, 2020 was IDR 0 plus an kenaikan kas sebesar Rp1,17 triliun serta ditambah koreksi saldo increase in cash of IDR 1.17 trillion and an additional correction to awal sebesar Rp2,16 triliun sehingga didapat saldo akhir kas BLU the opening balance of IDR 2.16 trillion so that the BLU PPP cash PPP sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3,33 balance until December 31, 2020 was IDR 3.33 trillion. triliun. Proyeksi 2021 Projection 2021 DIPA Uraian Target Realisasi (Rp) KPR Sejahtera Description Realization Target (IDR) Rp19,1 triliun 157.500 unit Informasi Dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Material Information and Facts Occurring After the Accoun- Pelaporan Akuntan tant Reporting Date Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal There is no material information and facts that occurred after the pelaporan akuntan. accountant’s reporting date. Analisa Belanja Modal VS Neraca Capital VS Balance Expenditure Analysis Peralatan dan Mesin Unor SP2DPL-SISPEN JRN BMN Selisih Kode Pembiayaan Perumahan 6.351.925.000 18.671.284.520 Difference Code 12.319.359.520 08 Gedung dan Bangunan Kode Unor SP2DPL-SISPEN JRN BMN Selisih Code 4.167.000.000 - Difference 4.167.000.000 08 Pembiayaan Perumahan Aset Lainnya Unor SP2DPL-SISPEN JRN BMN Selisih Kode Pembiayaan Perumahan 2.873.541.900 998.836.300 Difference Code -1.874.705.600 08 Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 115 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 115 08/06/2021 01:30:48

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis Perjanjian Kerja Sama (PKS) Cooperation Agreement (PKS) Perjanjian kerjasama (PKS) merupakan suatu perjanjian antara The cooperation agreement (PKS) is an agreement between PPDPP PPDPP dengan Bank Pelaksana terkait penyaluran dana pembiayaan and the Implementing Bank regarding the distribution of housing perumahan. Adapun yang menjadi substansi PKS antara lain: finance funds. As for the substance of PKS, among others: • Obyek Perjanjian; • Object of the Agreement; • Hak dan Kewajiban Para Pihak yang dalam hal ini PPDPP dan • Rights and Obligations of the Parties, in this case PPDPP and Bank Pelaksana; the Implementing Bank; • Pelaksanaan Program; • Program implementation; • Pemantauan Evaluasi dan Tindak Koreksi; • Monitoring Evaluation and Corrective Action; • Larangan dan Sanksi; • Prohibitions and Sanctions; • Jangka Waktu. • Time period. Penyelenggaraan Kerja Sama Dengan Kementerian/ Operation Of Cooperation With Ministry / Institutions Lembaga/Institusi / Institutions PPDPP senantiasa melakukan sinergi dengan kementerian/ PPDPP always synergizes with ministries / agencies / housing lembaga/institusi perumahan di Indonesia. Implementasui institutions in Indonesia. The implementation of this collaboration kerjasama yang dilakukan bertujuan untuk memperlancar PPDPP aims to facilitate PPDPP in realizing its vision and mission and to dalam mewujudkan visi dan misinya serta untuk mendukung support an increase in subsidized housing ownership, especially for peningkatan kepemilikan rumah subsidi terutama untuk MBR. low-income families. Pelaksanaan Kinerja Kerja Sama PPDPP Implementation of PPDPP Cooperation Performance Penyelenggaraan PKS Penyelenggaraan PKS antara PPDPP dengan Bank Pelaksana pada PKS implementation tahun 2020 mencapai 42 Perjanjian PKS. The implementation of PKS between PPDPP and the Implementing Bank in 2020 reached 42 PKS Agreements. Penyelenggaraan Kerja sama dengan Kementerian/ Implementation of cooperation with Ministries / Institutions Lembaga/Institusi / Institutions Rincian Bank Pelaksana yang telah melakukan PKS dengan PPDPP Tahun 2020 Details of Implementing Banks that have carried out PKS with PPDPP in 2020 NO BANK PKS TAHUN 2020 TANGGAL NOMOR PKS ADDENDUM BANK PKS in 2020 Date PKS Number 1 57/PKS/Sg/2019 01/ADD.PKS/Sg/2020 2 Bank BTN 19-Des-19 58/PKS/Sg/2019 3 Bank BTN Syariah 19-Des-19 59/PKS/Sg/2019 02/ADD.PKS/Sg/2020 4 Bank Mandiri 19-Des-19 60/PKS/Sg/2019 03/ADD.PKS/Sg/2020 5 Bank BNI 19-Des-19 61/PKS/Sg/2019 05/ADD.PKS/Sg/2020 6 Bank BRI 19-Des-19 62/PKS/Sg/2019 06/ADD.PKS/Sg/2020 7 Bank BRIS 19-Des-19 63/PKS/Sg/2019 07/ADD.PKS/Sg/2020 8 Bank Jambi 19-Des-19 64/PKS/Sg/2019 08/ADD.PKS/Sg/2020 9 Bank BJB 19-Des-19 65/PKS/Sg/2019 09/ADD.PKS/Sg/2020 10 Bank BJBSyariah 19-Des-19 66/PKS/Sg/2019 10/ADD.PKS/Sg/2020 11 Bank Jatim 19-Des-19 67/PKS/Sg/2019 11/ADD.PKS/Sg/2020 12 Bank JatimSyariah 19-Des-19 68/PKS/Sg/2019 36/ADD.PKS/Sg/2020 13 Bank Kalbar 19-Des-19 69/PKS/Sg/2019 12/ADD.PKS/Sg/2020 14 Bank Kalsel 19-Des-19 70/PKS/Sg/2019 13/ADD.PKS/Sg/2020 Bank Nagari 19-Des-19 116 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:30:48 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 116

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis NO BANK PKS TAHUN 2020 TANGGAL NOMOR PKS ADDENDUM BANK PKS in 2020 Date PKS Number 15 14/ADD.PKS/Sg/2020 16 Bank Papua 19-Des-19 71/PKS/Sg/2019 15/ADD.PKS/Sg/2020 17 19-Des-19 72/PKS/Sg/2019 16/ADD.PKS/Sg/2020 18 Bank Sulselbar 19-Des-19 73/PKS/Sg/2019 17/ADD.PKS/Sg/2020 19 Bank SulselbarSyariah 19-Des-19 74/PKS/Sg/2019 18/ADD.PKS/Sg/2020 20 Bank NTT 19-Des-19 75/PKS/Sg/2019 19/ADD.PKS/Sg/2020 21 Bank SumselBabel 19-Des-19 76/PKS/Sg/2019 20/ADD.PKS/Sg/2020 22 Bank SumselBabelSyariah 19-Des-19 77/PKS/Sg/2019 21/ADD.PKS/Sg/2020 23 Bank SumutSyariah 19-Des-19 78/PKS/Sg/2019 22/ADD.PKS/Sg/2020 24 Bank Sumut 19-Des-19 79/PKS/Sg/2019 23/ADD.PKS/Sg/2020 25 Bank Kalsel Syariah 24/ADD.PKS/Sg/2020 26 Bank Artha Graha Internasional, 19-Des-19 80/PKS/Sg/2019 35/ADD.PKS/Sg/2020 27 Tbk 25/ADD.PKS/Sg/2020 28 Bank NTB Syariah 19-Des-19 81/PKS/Sg/2019 26/ADD.PKS/Sg/2020 29 Bank KEB Hana 19-Des-19 82/PKS/Sg/2019 27/ADD.PKS/Sg/2020 30 Bank BRI Agroniaga 19-Des-19 83/PKS/Sg/2019 28/ADD.PKS/Sg/2020 31 Bank Kaltimtara 19-Des-19 84/PKS/Sg/2019 29/ADD.PKS/Sg/2020 32 Bank Aceh Syariah 19-Des-19 85/PKS/Sg/2019 30/ADD.PKS/Sg/2020 33 Bank Jateng 19-Des-19 86/PKS/Sg/2019 31/ADD.PKS/Sg/2020 34 Bank Jateng Syariah 19-Des-19 87/PKS/Sg/2019 32/ADD.PKS/Sg/2020 35 Bank Sulteng 19-Des-19 88/PKS/Sg/2019 33/ADD.PKS/Sg/2020 36 Bank Nagari Syariah 19-Des-19 89/PKS/Sg/2019 34/ADD.PKS/Sg/2020 37 Bank Jambi Syariah 19-Des-19 90/PKS/Sg/2019 04/ADD.PKS/Sg/2020 38 Bank Riau Kepri 19-Des-19 91/PKS/Sg/2019 39 Bank Riau Kepri Syariah 19-Des-19 92/PKS/Sg/2019   40 Bank BNI Syariah 19-Des-19 93/PKS/Sg/2019   41 Bank Kalteng 01-Apr-20 01/PKS/Sg/2020   42 Bank DIY 01-Apr-20 02/PKS/Sg/2020   Bank SulutGo 01-Apr-20 04/PKS/Sg/2020   Bank DKI 01-Apr-20 05/PKS/Sg/2020 Bank Kalbar Syariah 01-Apr-20 06/PKS/Sg/2020 Penyelenggaraan Kerja sama dengan Kementerian/ Implementation of cooperation with Ministries / Institutions Lembaga/Institusi / Institutions Selama tahun 2020, PPDPP telah menjalin Kerjasama dengan During 2020, PPDPP has collaborated with 46 Ministries / 46 Kementerian/Lembaga/Institusi, atau mencapai 153,33% Institutions / Institutions, or reaching 153.33% of the targeted 30 dari yang ditargetkan sebanyak 30 kerjasama. Rincian Kerjasama collaborations. Details of the institutional cooperation that have kelembagaan yang telah dilakukan sebagai berikut: been carried out are as follows: No Kementerian/Lembaga/Institusi Tanggal Nomor Ministry/Agency/Institution Date Number 01/MoU/Sg/2020 1 MoU SMF (Operasional Pelaksanaan Program KPR Sejahtera) 13 Maret 2020 0827-UM/LPJK-N/VII/2020 14 Juni 2020 056/ND/Pg.1.1/2020 2 LPJKN 07-Jui 2020 HK02021-Pg/4086 06 Oktober 2020 3 Direktorat Jenderal Pajak 4 BP-TAPERA Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 117 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 117 08/06/2021 01:30:48

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis PPDPP senantiasa melakukan komunikasi yang efektif dalam PPDPP always communicates effectively in the implementation of pelaksanaan program KPR Sejahtera FLPP. Bentuk kegiatan the KPR Sejahtera FLPP program. Forms of communication and komunikasi dan pemasaran yang dilakukan antara lain melalui marketing activities carried out include socialization, institutional sosialisasi, kerjasama kelembagaan, dan meningkatkan marketing cooperation, and increasing communication marketing for KPR komunikasi produk KPR Sejahtera FLPP. Sejahtera FLPP products. Rincian kegiatan pemasaran produk KPR Sejahtera FLPP yang Details of the KPR Sejahtera FLPP product marketing activities dilakukan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut: carried out during 2020 are as follows: 1. Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik 1. Dissemination of Information Through Print and Electronic a. Pemasangan Iklan di Radio a. Media Radio Advertising i. Sosialisasi SiKasep i. Socialization of SiKasep • Bertujuan untuk mensosialisasikan Aplikasi • Aim to socialize the SiKasep application, with 3 SiKasep, dengan 3 bentuk iklan, yaitu : Milenials forms of advertisements, namely: Millennials Use Pakai SiKasep, Beli Rumah Pakai SiKasep, Cara SiKasep, Buy a House to Use SiKasep, How to Use Pakai SiKasep SiKasep • Ditayangkan pada Bulan Maret sd Mei 2020, di • Aired from March to May 2020, on National Radio Jangkauan Nasional (RRI Pro3) dan Radio Coverage Radio (RRI Pro3) and Regional Coverage Jangkauan Regional (ElShinta FM) Radio (ElShinta FM) ii. Satu Dekade FLPP ii. One Decade of FLPP • Bertujuan untuk mensosialisasikan Pameran • Aim to socialize the Virtual Housing Exhibition and Perumahan Virtual dan Webinar, dengan bentuk Webinars, in the form of a 3 minute story advert iklan cerita 3 menit dan adlips and adlips • Ditayangkan pada Bulan Agustus 2020, di Radio • Aired in August 2020, on National Coverage Radio Jangkauan Nasional (RRI Pro 3 dan Sonora FM) (RRI Pro 3 and Sonora FM) and Regional Coverage dan Radio Jangkauan Regional (Gen FM dan Radio (Gen FM and Global FM) Global FM) iii. Sosialisasi FLPP dan Anggaran 2021 iii. FLPP socialization and the 2021 Budget • Bertujuan untuk mensosialisasikan kepada • Aim to socialize to the public that looking for Masyarakat bahwa mencari rumah dapat melalui a house can be done through SiKasep as well as SiKasep sekaligus menginformasikan anggaran informing the 2021 FLPP disbursement budget penyaluran FLPP tahun 2021 melalui Iklan dan through advertisements and add-ons addplis • Aired in December 2020, on Radio with general • Ditayangkan pada Bulan Desember 2020, di Radio and broad segmentation, especially for millennials dengan segmentasi umum dan luas, khususnya untuk para millenials b. Pemasangan Iklan CNBC b. CNBC Advertising • Bertujuan sebagai media publikasi kepada masyarakat • Aiming as a publication medium for the public to untuk membangun citra positif dan mensosialisasikan build a positive image and disseminate government program pemerintah. programs. • Iklan berbentuk blocking segment (wawancara dalam • Advertising in the form of blocking segment program Profit) pada tanggal 18 November 2020 dan (interview in the Profit program) on November 18, artikel pada web CNBC sebanyak 8 kali tayang, yaitu 2020 and articles on the CNBC website as many as pada tanggal 5, 6, 7, 10, 12, 17, 18 (2x) November 8 times, namely on November 5, 6, 7, 10, 12, 17, 18 2020. (2x). 118 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:30:48 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 118

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis c. Pemasangan Iklan Housing Estate c. Housing Estate Advertising • Penayangan artikel pada Majalah Housing Estate • Publishing of articles in Housing Estate Magazine Volume XVI Nomor 194 terbit Bulan November 2020 Volume XVI Number 194 published in November dengan topik “Yang Laris & Makin Eksis 2020”. 2020 with the topic “2020 Best Selling & Existing Artikel tersebut berjudul “Aplikasi PPDPP, Setelah More”. The article was entitled “PPDPP Applications, SiKasep dan SiKumbang Muncul SiPetruk”. Artikel After SiKasep and SiKumbang Appear SiPetruk”. ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada This article aims to provide an understanding to komunitas pengembang perumahan dan masyarakat the housing developer community and the public in terhadap persiapan peluncuran Aplikasi SiPetruk. preparation for the launch of the SiPetruk application. d. Pemasangan Iklan Majalah IT Works d. IT Works Magazine Advertising • Majalah “It Works” merupakan majalah yang secara • The magazine “It Works” is a magazine that khusus mengupas teknologi terkini, dan cukup specifically covers the latest technology, and is bergengsi. Adapun majalah terbit pada Bulan quite prestigious. The magazine was published in Desember 2020 dengan tema “Inovasi Digital Jadi December 2020 with the theme “Digital Innovation Solusi Andalan New Normal”. to be the New Normal Mainstay Solution”. e. Penyusunan Buku Karya Tulis Lomba SiKasep e. Preparation of the Concept SiKasep Writing Contest 2. Penerbitan Komik SiKasep 2. SiKasep Comic Publishing > Pembuatan Komik yang mengedepankan sosialisasi FLPP, > Comic-making that emphasizes the socialization of FLPP, Penggunaan Aplikasi SiKasep, dan Pemerintah dengan the Use of the SiKasep Application, and the Government tokoh SiKasep yang bertujuan sebagai sarana informasi with the SiKasep figure which aims as a means of yang dapat digunakan di berbagai media di PPDPP. information that can be used in various media in PPDPP. > Menerbitkan 6 Edisi Komik SiKasep. > Published 6 Editions of SiKasep Comics. 3. Produksi Multimedia 3. Multimedia Production Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dalam bentuk Audio dan Audio Divided into 2 types, namely in the form of Audio and Audio Visual, diantaranya : Visual, including: Media Judul/Nama File Isi Film Media Title / File Name Film Contents Audio berdurasi 1 menit yang mengisahkan obrolan rekan kerja gaya milenials dalam Milenials Pakai SiKasep suasana kantor, dimana salah satu dari mereka memiliki masalah untuk mencari Millennials Use SiKasep rumah, dan pada akhirnya sang teman kerja memberikan referensi Aplikasi SiKasep Audio sebagai solusinya. Audio ini dipergunakan sebagai iklan radio dan diproduksi pada Beli Rumah pakai SiKasep Bulan Mei 2020 Buy a house using SiKasep A 1-minute audio that tells the chatter of millennial-style coworkers in an office set- ting, where one of them has a problem finding a house, and in the end, the coworker gives a reference to the SiKasep Application as a solution. This audio is being used as a radio advertisement and was produced in May 2020 Audio berdurasi 1 menit yang mengisahkan obrolan suami istri dimana sang istri menginformasikan kepada suaminya mengenai aplikasi SiKasep sebagai solusi dalam mencari rumah di masa COVID-19. Audio ini dipergunakan sebagai iklan radio dan diproduksi pada Bulan Mei 2020 A 1-minute audio that tells the conversation between husband and wife where the wife informs her husband about the SiKasep application as a solution in finding a house during the COVID-19 era. This audio is being used as a radio advertisement and was produced in May 2020 Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 119 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 119 08/06/2021 01:30:48

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis Cara Pakai SiKasep Audio berdurasi 1 menit yang melanjutkan kisah suami istri yang berhasil mengoper- How to use SiKasep asikan aplikasi SiKasep sebagai solusi dalam mencari rumah. Audio ini dipergunakan sebagai iklan radio dan diproduksi pada Bulan Mei 2020 SiKasep Pada Pandemi COVID-19 A 1-minute audio that continues the story of a husband and wife who have success- SiKasep in the COVID-19 Pandemic fully operated the SiKasep application as a solution in finding a house. This audio is being used as a radio advertisement and was produced in May 2020 Persiapan PPDPP Masa WFH Merupakan audio yang mengisahkan dinamika seseorang menghadapi Pandemi PPDPP Preparation for the WFH Period COVID-19 dan menilai bahwa Aplikasi SiKasep menjadi sebuah solusi dalam mencari PPDPP Tak Terhalang Pandemi rumah tanpa harus keluar rumah. Audio yang disajikan lebih menitikberatkan pada PPDPP is not hindered by the pandemic kesan cerita dramatis dengan durasi 3 menit dan diproduksi pada Bulan Mei. Tutorial SiKumbang V.1 Is an audio that tells the dynamics of a person facing the COVID-19 Pandemic and SiKumbang Tutorial V.1 assesses that the SiKasep application is a solution in finding a house without having Audio Visual Tutorial SiKumbang V.2 to leave the house. The audio presented is more focused on the impression of a dra- SiKumbang Tutorial V.2 matic story with a duration of 3 minutes and was produced in May. E-FLPP 2.0 Menggambarkan persiapan pelaksanaan WFH PPDPP. Durasi penayangan video ini E-FLPP 2.0 adalah 4 menit 50 detik dengan konsep video shooting Aplikasi SiPetruk Describe the preparations for the implementation of the PPDPP WFH. The duration of SiPetruk Application this video viewing is 4 minutes 50 seconds with the concept of video shooting Capaian Kinerja PPDPP TA 2020 Menggambarkan persiapan pelaksanaan WFH PPDPP. Durasi penayangan video ini PPDPP FY 2020 Achievements adalah 4 menit 50 detik dengan konsep video shooting Describe the preparations for the implementation of the PPDPP WFH. The duration of this video viewing is 4 minutes 50 seconds with the concept of video shooting video yang bersifat informatif yang bertujuan menyampaikan bagaimana mengop- erasikan aplikasi SiKumbang bagi para pengembang. Durasi video 6 menit 6 detik. Konsep video yang disajikan adalah grafis animasi. informative videos that aim to convey how to operate the SiKumbang application for developers. The video duration is 6 minutes 6 seconds. The concept of the video presented is animated graphics. Seri kedua dari cara mengaplikasikan SiKumbang bagi para pengembang video ini lebih ke bagaimana pengembang untuk mengisi pewarnaan siteplan. Konsep video yang disajikan adalah grafis animasi dengan durasi 6 menit 25 detik. The second series of how to apply SiKumbang for video developers is more about how to fill in the siteplan coloring. The concept of the video presented is animated graphics with a duration of 6 minutes 25 seconds. Merupakan film yang bertujuan untuk mensosialisasikan pengembangan aplikasi e-FLPP versi terbaru dengan durasi 3 menit 19 detik This is a film that aims to socialize the development of the latest version of the e-FLPP application with a duration of 3 minutes 19 seconds Merupakan film yang bertujuan untuk mensosialisasikan aplikasi SiPetruk dengan durasi 5 menit 16 detik This is a film that aims to socialize the SiPetruk application with a duration of 5 minutes 16 seconds Merupakan film yang bertujuan untuk menyampaikan kinerja PPDPP Tahun 2020 dengan durasi 4 menit 38 detik This is a film that aims to convey the 2020 PPDPP performance with a duration of 4 minutes 38 seconds 120 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:30:48 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 120

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance 4. Webinar 1 Dekade FLPP 4. FLPP’s 1st Decade Webinar Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 121 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 121 08/06/2021 01:30:50

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report RUANG LINGKUP VERIFIKASI The scope of verification includes the implementation of verification or testing of the application for disbursement of KPR Scope of Verification Sejahtera funds submitted by the Implementing Bank. The scope of the substance of this activity includes: Ruang lingkup verifikasi mencakup pelaksanaan verifikasi atau • Submission of KPR made by prospective Customers / Debtors pengujian atas permohonan pencairan dana KPR Sejahtera yang • KPR process by the Implementing Bank diajukan oleh Bank Pelaksana. Ruang lingkup substansi dari > Perform customer verification; kegiatan ini mencakup: > KPR issuance; and • Pengajuan KPR yang dilakukan oleh calon Nasabah/Debitur > Request for Disbursement of KPR Sejahtera Funds. • Proses KPR oleh Bank Pelaksana • The process of implementing the KPR Sejahtera verification by > Melakukan verifikasi nasabah; > Penerbitan KPR; dan PPDPP of the Ministry of PUPR > Permohonan Pencairan Dana KPR Sejahtera. > Receive a complete application for disbursement of KPR • Proses pelaksanaan verifikasi KPR Sejahtera oleh PPDPP Sejahtera Funds; Kementerian PUPR > Examine the documents submitted by the Implementing > Menerima kelengkapan Permohonan Pencairan Dana KPR Bank; and Sejahtera; > Publish the KPR Sejahtera Testing Result Sheet. > Melakukan pengujian terhadap dokumen yang diajukan oleh Bank Pelaksana; dan > Menerbitkan Lembar Hasil Pengujian KPR Sejahtera. Dalam proses permohonan pencairan KPR Sejahtera, bank pelaksana In the process of requesting a KPR Sejahtera disbursement, the mengajukan permintaan pencairan kepada Pusat Pengelolaan Dana executing bank submits a disbursement request to the Housing Pembiayaan Perumahan dengan melengkapi dokumen sebagai Financing Fund Management Center by completing the following berikut: documents: • Surat Permintaan Pembayaran dana FLPP. • Request for payment of FLPP funds. • Surat Pernyataan Verifikasi. • Statement of Verification. • Daftar Debitur/Nasabah (sesuai Format H), dan • List of Debtors / Customers (according to format H), and • Dokumen lain yang diatur dalam PKS. • Other documents regulated in the PKS. Target Sasaran Target Berdasar Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Based on the Strategic Plan of the Directorate General of Public Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020- Works and Housing Infrastructure Financing for 2020-2024 that 2024 bahwa FLPP merupakan mekanisme bantuan pembiayaan FLPP is a housing finance assistance mechanism through the perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang provision of long-term low-cost funds originating from the APBN berasal dari APBN yang dipadukan dengan dana bank penerbit KPR combined with the funds of the KPR issuing bank using the blended dengan menggunakan metode blended financing. Dalam rangka financing method. In the context of Housing Financing Assistance kegiatan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Distribution Support activities, the target of the Verification maka sasaran kegiatan Divisi Verifikasi adalah jumlah verifikasi Division’s activities is the number of verification of requests for permohonan pencairan dana dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) disbursement of funds from the implementing Financial Services pelaksana untuk tahun 2020 dengan target unit sebanyak xxx unit. Institution (LJK) for 2020 with a unit target of xxx units. Capaian/Realisasi Kinerja Verifikasi Achievement / Realization of Verification Perfor- PPDPP memiliki dana FLPP yang tersedia pada tahun 2020 sebesar mance Rp11 triliun yang dapat membiayai KPR Sejahtera sebanyak PPDPP has FLPP funds available in 2020 amounting to Rp. 11 102.500 unit. Capaian realisasi pengujian atas Permintaan trillion which can finance KPR Sejahtera as many as 102,500 units. Pembayaran Dana FLPP KPR Sejahtera dari 42 (empat puluh dua) The achievement of testing realization of the KPR Sejahtera FLPP bank pelaksana sampai 31 Desember 2020 sebanyak 109.253 unit Fund Payment Request from 42 (forty two) implementing banks as dengan nilai FLPP sebesar Rp11,23 triliun. of 31 December 2020 was 109,253 units with a FLPP value of IDR 11.23 trillion. 122 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:30:50 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 122

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis Adapun realisasi pengujian dana FLPP KPR Sejahtera sampai 31 As for the realization of KPR Sejahtera FLPP fund testing until Desember 2020 terbesar dicapai oleh Bank BTN sebanyak 57.844 December 31, 2020, the largest was achieved by Bank BTN with unit dengan nilai FLPP sebesar Rp5,89 triliun. Selanjutnya disusul a total of 57,844 units with a FLPP value of IDR 5.89 trillion. This Bank BNI sebanyak 23.604 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp2,45 was followed by BNI Bank totaling 23,604 units with a FLPP value triliun; dan BRI Syariah sebanyak 17.773 unit dengan nilai FLPP of Rp2.45 trillion; and BRI Syariah totaling 17,773 units with a FLPP sebesar Rp1,82 triliun. value of Rp1.82 trillion. Distribusi Pengujian Dana FLPP berdasarkan Bank Tahun 2020 Distribution of FLPP Fund Testing by Bank in 2020 Hasil pengujian data Debitur/Nasabah sebanyak 164.746 debitur The test results of Debtor / Customer data were 164,746 debtors (unit), lolos uji sebanyak 109.266 debitur (unit) dengan total nilai (units), passed the test as many as 109,266 debtors (units) with a FLPP sebesar Rp11,23 triliun dan yang tidak lolos uji sebanyak total FLPP value of IDR 11.23 trillion and 55,480 debtors (units) 55.480 debitur (unit) dengan total nilai FLPP sebesar Rp5,70 who did not pass the test with a total FLPP value of IDR 5.70 trillion triliun. Terdapat pembatalan sebanyak 13 unit dengan nilai FLPP There were 13 cancellations with a FLPP value of Rp1.32 billion. sebesar Rp1,32 miliar. Data Debitur/Nasabah hasil pengujian hingga 31 Desember 2020 Debtor / Customer data from testing results until December 31, dari masing-masing bank pelaksana sebagaimana sebagai berikut: 2020 from each implementing bank as follows: No Bank Pelaksana Total Pengujian 2020 Tidak Lolos Uji Lolos Uji Implementing Bank Total Testing 2020 Didn’t Pass the Test Passed the Test Unit Nilai FLPP Unit Nilai FLPP Unit Nilai FLPP Unit FLPP Amount Unit FLPP Amount Unit FLPP Amount Bank Umum 97.052 Rp 9.961.360.706.458 30.668 Rp 3.152.662.116.135 66.384 Rp 6.808.698.590.323 Commercial Bank 1 BTN 57.844 Rp 5.893.273.318.097 16.071 Rp 1.652.094.458.993 41.773 Rp 4.241.178.859.104 2 BNI 23.604 Rp 927.459.163.029 14.582 Rp 1.519.912.274.127 3 BRI 6.866 Rp 2.447.371.437.156 9.022 Rp 196.039.084.892 4.959 Rp 4 Mandiri 5.362 Rp 254.429.331.467 2.887 Rp 531.891.142.800 5 Artha Graha 2.616 Rp 727.930.227.692 1.907 Rp 101.463.333.397 1.629 Rp 291.014.078.542 6 BRI Agro 21.176.744.356 Rp 169.485.642.000 7 KEB Hana 727 Rp 545.443.410.009 2.475 Rp - 521 Rp Bank Pembangunan Daerah 33 Rp 33 51.956.831.250 Regional Development Bank 270.948.975.397 987 Rp 3.259.762.500 1 Bank BJB 24.338 Rp 2 Bank Kalbar 73.133.575.606 206 Rp 1.616.541.587.372 3 Bank Sumselbabel 4 Bank Jambi 3.259.762.500 - Rp 920.879.980.316 15.380 Rp 5 BankSulselbar 2.537.421.567.688 8.958 Rp 6 Bank Nagari 7 Bank Kalsel 8.996 Rp 934.447.627.033 3.610 Rp 371.107.024.887 5.386 Rp 563.340.602.146 8 Bank Sumut 1.853 Rp 196.838.922.960 350 Rp 35.979.905.460 1.503 Rp 160.859.017.500 9 Bank NTT 1.957 Rp 199.507.755.954 487 Rp 50.063.468.454 1.470 Rp 149.444.287.500 10 Bank Papua 2.108 Rp 213.063.366.543 817 Rp 83.987.379.317 1.291 Rp 129.075.987.226 11 Bank Kaltimtara 1.736 Rp 181.107.960.463 586 Rp 60.240.641.713 1.150 Rp 120.867.318.750 12 Bank Jatim 1.025 Rp 101.351.833.170 178 Rp 18.298.351.920 847 Rp 13 Bank Riau Kepri 766 Rp 190 Rp 19.531.948.678 Rp 83.053.481.250 14 Bank Sulteng 900 Rp 83.146.641.178 436 Rp 44.820.682.230 576 Rp 63.614.692.500 1.080 Rp 88.857.880.980 659 Rp 67.745.021.995 464 Rp 44.037.198.750 479 Rp 115.605.345.745 107 Rp 10.999.571.098 421 Rp 47.860.323.750 788 Rp 66.720.915.598 434 Rp 44.615.082.770 372 Rp 55.721.344.500 542 Rp 84.216.011.270 226 Rp 23.232.738.954 354 Rp 39.600.928.500 462 Rp 55.033.451.454 151 Rp 15.522.759.213 316 Rp 31.800.712.500 676 Rp 45.326.034.213 398 Rp 40.914.292.495 311 Rp 29.803.275.000 70.245.029.995 278 29.330.737.500 Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 123 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 123 08/06/2021 01:30:50

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report No Bank Pelaksana Total Pengujian 2020 Tidak Lolos Uji Unit Lolos Uji Implementing Bank Total Testing 2020 Didn’t Pass the Test Unit Passed the Test Unit Nilai FLPP 266 Unit Nilai FLPP Unit FLPP Amount 160 Nilai FLPP Unit FLPP Amount 100 FLPP Amount 92 Rp 28.778.426.250 15 Bank Kalteng 331 Rp 35.460.408.693 65 Rp 6.681.982.443 23 Rp 15.915.993.750 16 Bank Jateng Rp 10.464.750.000 17 Bank DIY 199 Rp 19.925.183.216 39 Rp 4.009.189.466 Rp 10.221.135.000 18 Bank SulutGo Rp 2.751.375.000 19 Bank DKI 108 Rp 11.287.147.839 8 Rp 822.397.839 Bank Syariah Sharia Bank 271 Rp 28.622.286.650 179 Rp 18.401.151.650 1 BRI Syariah 2 BTN Syariah 61 Rp 6.657.764.736 38 Rp 3.906.389.736 3 Bank Jatim Syariah 4 Bank Sumut Syariah 43.356 Rp 4.437.062.025.604 15.854 Rp 1.629.786.917.608 27.502 Rp 2.807.275.107.996 5 Bank Sulselbar Syariah 6 Bank BJB Syariah 17.773 Rp 1.823.864.333.926 5.814 Rp 597.677.629.555 11.959 Rp 1.226.186.704.371 7 Bank Kalsel Syariah 12.849 Rp 1.287.614.132.691 6.031 Rp 619.985.170.941 6.818 Rp 667.628.961.750 8 BNI Syariah 1.878 Rp 523 Rp 53.764.258.730 1.355 Rp 134.429.737.500 9 Bank Sumselbabel Syariah 1.044 Rp 188.193.996.230 136 Rp 13.980.763.264 908 Rp 89.277.900.000 10 Bank Jambi Syariah 1.084 Rp 103.258.663.264 307 Rp 777 Rp 80.655.438.750 11 Bank Nagari Syariah 1.077 Rp 112.214.955.825 402 Rp 31.559.517.075 675 Rp 72.288.217.500 12 Bank Riau Kepri Syariah 113.613.708.914 251 Rp 41.325.491.414 632 Rp 67.515.431.250 13 Bank Jateng Syariah 883 Rp 110 Rp 25.802.732.201 586 Rp 64.359.054.375 14 Bank NTB Syariah 696 Rp 93.318.163.451 402 Rp 11.307.970.287 420 Rp 42.944.943.750 15 Bank Aceh Syariah 822 Rp 75.667.024.662 117 Rp 41.325.491.414 232 Rp 23.699.531.250 16 Bank Kalbar Syariah 349 Rp 84.270.435.164 Rp 12.027.568.397 217 Rp 21.489.187.500 Jumlah 281 Rp 35.727.099.647 64 Rp 214 Rp 21.437.887.500 Total 289 Rp 28.068.370.213 75 Rp 6.579.182.713 164 Rp 16.038.243.750 255 Rp 29.147.867.241 91 Rp 7.709.979.741 1.685 Rp 192.509.130.000 2.956 Rp 25.393.019.170 1.271 Rp 9.354.775.420 732 Rp 73.162.263.750 853 Rp 323.167.586.685 121 Rp 130.658.456.685 128 Rp 13.652.475.000 267 Rp 85.601.031.066 139 12.438.767.316 27.941.637.454 14.289.162.454 64.746 Rp 16.935.844.299.750 55.480 Rp 5.703.329.014.059 109.266 Rp 11.232.515.285.691 Penyebab data Debitur/Nasabah yang tidak lolos uji atau ditolak The reasons for Debtor / Customer data that do not pass the test or oleh sistem e-FLPP antara lain dikarenakan: are rejected by the e-FLPP system include: 1. Ketidaksesuaian data antara dokumen soft copy dengan ADK 1. Data inconsistencies between soft copy documents and ADK (nomor surat, tanggal surat, nilai KPR, nilai FLPP, unit rusun, (letter number, date of letter, KPR value, FLPP value, flat unit, periode akad, dan lain-lain); contract period, etc.); 2. Berkas permintaan pembayaran dana FLPP yang diajukan 2. File request for payment of FLPP funds submitted does not tidak sesuai ketentuan (specimen tandatangan pejabat tidak comply with the provisions (specimen signature of the official sesuai, surat pernyataan verifikasi tidak bermaterai, salah does not match, certificate of verification is not stamped, unduh dokumen, dan lain-lain); incorrectly downloaded documents, etc.); 3. Dokumen kelaikan fungsi bangunan rumah tidak lengkap; 3. Incomplete documents for the function of house building; 4. Duplikasi NIK, Nomor NPWP dan/atau nomor rekening 4. Duplication of NIK, NPWP Number and / or customer’s account nasabah dengan debitur database FLPP yang telah lolos uji; number with the FLPP database debtor who has passed the test; 5. Ketidaksesuaian data dengan ketentuan/regulasi yang 5. Data inconsistencies with the provisions / regulations that berlaku pada sistem host to host (perbedaaan nomor KK, apply to the host to host system (differences in KK numbers, pengembang belum terdaftar pada SiKumbang, perbedaan developers have not registered with SiKumbang, differences in nama perumahan dengan SiKumbang, dan lain-lain). housing names with SiKumbang, and others). 124 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:30:50 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 124

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance PPDPP sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik perlu SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT melaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk mendapatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah Public Satisfaction Survey dilakukan. Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik PPDPP as one of the public service providers needs to carry out a Indonesia No. 14 tahun 2017 pasal 1 bahwa Penyelenggara community satisfaction survey to obtain an index of community pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarkat satisfaction with the services that have been carried out. In secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh accordance with the mandate in the Regulation of the Minister of Indeks Kepuasan Masyarakat. Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia No. 14 of 2017 article 1 that public service providers are required to conduct a Community Satisfaction Survey periodically at least 1 (one) time a year to obtain a Community Satisfaction Index. Pada tahun 2020, PPDPP melakukan survei yang ditujukan kepada In 2020, PPDPP conducted a survey aimed at MBR as recipients MBR sebagai penerima bantuan KPR Sejahtera FLPP, bank pelaksana of KPR Sejahtera FLPP assistance, implementing banks as aid sebagai pihak penyalur bantuan, dan pengembang sebagai pihak providers, and developers as housing providers. This survey aims penyedia perumahan. Survei ini bertujuan untuk mengetahui to determine the Community Satisfaction Index (IKM) for KPR Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan bantuan Sejahtera FLPP assistance services implemented by PPDPP and to KPR Sejahtera FLPP yang dilaksanakan oleh PPDPP dan melakukan conduct analysis to obtain recommendations to improve the service analisis untuk memperoleh rekomendasi guna meningkatkan for the distribution process of KPR Sejahtera FLPP assistance. pelayanan proses penyaluran bantuan KPR Sejahtera FLPP. Pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat Implementation of the Community Satisfaction Survey The implementation of the Customer Satisfaction Survey was Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan dilakukan oleh tim PPDPP carried out by a PPDPP team consisting of 12 people and as the yang terdiri dari 12 orang dan sebagai Ketua Pelaksana adalah Ibu Chief Executive was Mrs. Atiek Niene Nierani I as the General and Atiek Niene Nierani I selaku Direktur Umum dan Hukum BLU PPDPP. Legal Director of the PPDPP BLU. Responden Respondents Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat PPDPP terdiri dari: Respondents in the PPDPP Community Satisfaction Survey • Bank Pelaksana sebagai pihak yang berinteraksi langsung consisted of: • Implementing Banks as parties that interact directly with dengan PPDPP sebanyak 151 perwakilan bank pelaksana. • Pengembang sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan PPDPP, totaling 151 representatives of implementing banks. • Developers as parties that interact directly with the executing Bank pelaksana. Sebanyak 195 perwakilan pengembang. • MBR/Debitur sebagai penerima bantuan KPR Sejahtera FLPP. Bank. A total of 195 developer representatives. • MBR / Debtor as the recipient of KPR Sejahtera FLPP assistance. Jumlahnya sebanyak 387 orang. The number is 387 people. Setiap kelompok responden mendapatkan kuesioner yang berbeda Each group of respondents received a different questionnaire sesuai dengan karakteristiknya. Rincian kuesionernya sebagai according to its characteristics. The details of the questionnaire are berikut: as follows: Survei Kepuasan Bank Pelaksana Implementing Bank Satisfaction Survey 1. Masyarakat memahami bahwa KPR Bersubsidi merupakan 1. The community understands that Subsidized KPR is a program program dari Kementerian PUPR. of the Ministry of PUPR. 2. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi 2. Ease for the public in obtaining information about Subsidized mengenai KPR Bersubsidi. KPR. 3. Layanan yang diberikan oleh Kementerian PUPR dalam 3. Services provided by the Ministry of PUPR in distributing funds penyaluran dana Program KPR Bersubsidi. for the Subsidized KPR Program. 4. Kemudahan dalam pengajuan pencairan dana KPR Bersubdisi. 4. Ease in applying for disbursement of subsidized KPR funds. Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 125 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 125 08/06/2021 01:30:50

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis 5. Kecepatan dalam pencairan dana KPR Bersubsidi. 5. Speed ​i​n disbursing Subsidized KPR funds. 6. Koordinasi antara Satuan Kerja (Satker) dengan Bank Pelaksana. 6. Coordination between Work Units (Satker) and Implementing Survei Kepuasan Pengembang Banks. 1. Informasi mengenai program KPR Bersubdisi. 2. Layanan penyelesaian aduan oleh Kementerian PUPR. Developer Satisfaction Survey 3. Informasi bahwa Program KPR Bersubsidi merupakan program 1. Information regarding the Subdised KPR program. 2. Complaint settlement services by the Ministry of PUPR. dari Kementerian PUPR. 3. Information that the Subsidized KPR Program is a program from 4. Informasi mengenai persyaratan menjadi pengembang yang the Ministry of PUPR. membangun Rumah Bersubdisi. 4. Information regarding the requirements to become a developer 5. Informasi bahwa Rumah Bersubsidi yang dibiayai oleh who builds a subsidized house. Kementerian PUPR sudah siap huni. 5. Information that the Subsidized Houses financed by the 6. Informasi batasan harga jual tertinggi Bersubsidi sesuai dengan Ministry of PUPR are ready for occupancy. peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. 6. Information on the limit of the highest subsidized selling price Survei Kepuasan Debitur in accordance with the regulations issued by the Ministry of 1. Kemudahan dalam mencari informasi terkait KPR Bersubsidi. PUPR. 2. Pemahaman informasi Fasilitas Subsidi Perumahan yang Debitor Satisfaction Survey diterima adalah program dari pemerintah melalui Kementerian 1. Ease of finding information related to Subsidized KPR. PUPR. 2. Understanding the information on Housing Subsidy Facilities 3. Kemudahan dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas KPR Bersubsidi. received is a program from the government through the 4. Kecepatan proses pengajuan KPR Bersubsidi. Ministry of PUPR. 5. Kualitas rumah bersubsidi yang ditempati. 3. Ease of fulfilling the requirements for subsidized KPR facilities. 6. Fasilitas perumahan bersubsidi yang ditempati. 4. Speed ​o​ f the submission process for Subsidized KPR. 5. Quality of occupied housing. 6. Occupied subsidized housing facilities. Hasil Survei Bank Pelaksana Executing Bank Survey Results IKM Bank Pelaksana masuk dalam kategori Baik dengan nilai 81.76 The Implementing Bank IKM is in the Good category with a score of (B). Unsur yang menunjukkan nilai paling tinggi adalah unsur 81.76 (B). The element that shows the highest value is the element Masyarakat memahami bahwa KPR Bersubsidi merupakan program of society who understands that Subsidized KPR is a program of the dari Kementerian PUPR dengan nilai 83,44. Sedangkan unsur yang Ministry of PUPR with a value of 83.44. While the element that has memiliki nilai yang paling rendah adalah unsur Kecepatan dalam the lowest value is the element of Speed i​​n disbursing Subsidized pencairan dana KPR Bersubsidi dengan nilai 80,30. KPR funds with a value of 80.30. Hasil Survei Pengembang Developer Survey Results IKM dari sisi pengembang menunjukkan hasil pada kategori Baik IKM from the developer side shows results in the Good category with dengan nilai 81.43 (B). Nilai unsur yang paling tinggi adalah unsur a score of 81.43 (B). The highest element value is the information Informasi bahwa Program KPR Bersubsidi merupakan program dari element that the Subsidized KPR Program is a program of the Kementerian PUPR (83.08). Sedangkan unsur Layanan penyelesaian Ministry of PUPR (83.08). Meanwhile, the element of complaint aduan oleh Kementerian PUPR memiliki nilai paling rendah (79.36) settlement service by the Ministry of PUPR has the lowest score namun masih dalam kategori Baik. (79.36) but is still in the Good category. 126 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:30:50 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 126

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis Hasil Survei MBR MBR Survey Results IKM MBR secara nasional masuk dalam kategori Baik (B) dengan Nationally, the MBR IKM is in the Good category (B) with a value of nilai sebesar 77,9. Unsur dengan nilai tertinggi adalah Kemudahan 77.9. The element with the highest score is the Ease of fulfilling the memenuhi persayaratan bank dengan nilai 79,1 dan nilai terendah bank requirements with a value of 79.1 and the lowest value is the adalah unsur Fasilitas Perumahan Bersubsidi dengan nilai 76,81. element of the Subsidized Housing Facility with a value of 76.81. IKM secara komposit (gabungan) Bank Pelaksana, Pengembang, IKM as a composite (combined) for Implementing Banks, dan Debitur diperoleh hasil IKM terhadap Pelayanan PPDPP pada Developers, and Debtors, the IKM results for PPDPP Services in tahun 2019 sebesar 80,37 (Baik). 2019 were 80.37 (Good). Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 127 AR PPDPP Content - Analisis dan Pembahasan Manajemen.indd 127 08/06/2021 01:30:50

TATA KELOLA Good Governance 130 KOMITMEN PPDPP MENERAPKAN GOOD GOVERNANCE PPDPP Commitment to Implement Good Governance 132 PERJANJIAN KINERJA PPDPP PPDPP Performance Agreement 137 DEWAN PENGAWAS Supervisory Board 144 SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS Secretary Of The Supervisory Council 147 DIREKSI Directors 149 SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) Internal Audit Unit (SPI) 157 MANAJEMEN RISIKO Risk Management 159 KEBIJAKAN ANTI KORUPSI Anti Corruption Policy 160 PUBLIKASI Publication 165 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) Corporate Social Responsibility (CSR) AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 128 08/06/2021 01:31:19

AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 129 08/06/2021 01:31:20

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA PPDPP realizes that the effective application of the principles of Good Governance is very important. The implementation of Good Good Governance Governance will encourage the performance of PPDPP in carrying out its main task of managing low-cost long-term funds to provide PPDPP menyadari bahwa penerapan prinsip Tata Kelola (Good assistance and convenience to Low-Income Communities (MBR), in Governance) yang efektif merupakan hal yang sangat penting. gaining access to home ownership through the Housing Financing Penerapan Good Governance akan mendorong kinerja PPDPP Liquidity Facility (FLPP). dalam menjalankan tugas utamanya yaitu mengelola dana murah jangka panjang untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dalam memperoleh akses pemilikan rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam menerapkan Good Governance, PPDPP berlandaskan pada In implementing Good Governance, PPDPP is based on strong integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip Tata Kelola yaitu integrity, so that the principles of Governance, namely transparency, transparansi, akuntabilitas, bertanggungjawab, independensi, dan accountability, responsibility, independence, and fairness can kewajaran dapat dilaksanakan pada setiap tingkatan organisasi, be implemented at every level of the organization, and PPDPP serta proses dan aktivitas PPDPP dapat berjalan secara konsisten processes and activities can run consistently and continuously. dan berkesinambungan. PPDPP telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola secara PPDPP has consistently applied Governance principles to maintain konsisten untuk menjaga keselarasan dan keseimbangan antara harmony and balance between meeting the interests of the PPDPP pemenuhan kepentingan Badan Layanan Umum (BLU) PPDPP dan Public Service Agency (BLU) and stakeholders and achieving para pemangku kepentingan serta meraih kinerja yang optimal. optimal performance. KOMITMEN PPDPP MENERAPKAN GOOD GOVER- PPDPP COMMITMENT TO IMPLEMENT GOOD GOV- NANCE ERNANCE Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh pegawai PPDPP berkomitmen The Supervisory Board, Directors, and all PPDPP employees are untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance committed to implementing the principles of Good Governance dengan menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai by carrying out their functions, duties and responsibilities in dengan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan accordance with applicable regulations. Good governance is yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, needed in the implementation of development, namely clean, yaitu bersih (clean), berkemampuan (competent), memberikan hasil competent, provide positive results (credible) and publicly positif (credible) dan secara publik dapat dipertanggungjawabkan accountable. (accountable). BLU PPDPP terus berupaya menyempurnakan sistem administrasi The PPDPP BLU continues to strive to improve the administration dan manajemen guna mewujudkan tata kelola pemerintahan and management system in order to realize good governance, yang baik yaitu dengan membangun aparatur BLU PPDPP yang namely by building BLU PPDPP apparatus that is more lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas- efficient and effective in carrying out general government and tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pada aspek development tasks, both in the institutional, management and kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. staffing aspects. Kebijakan Good Governance Good Governance Policy Dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, PPDPP In implementing good governance, PPDPP is guided by the Ministry berpedoman pada kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi of PUPR’s 2020-2024 Bureaucratic Reform Road Map policy and Kementerian PUPR 2020-2024 serta peraturan perundang- other related laws and regulations. The implementation of these perundangan terkait lainya. Implementasi peraturan tersebut regulations is a reference in planning, budgeting, monitoring and sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluating performance implementation so that management in evaluasi pelaksanaan kinerja sehingga pengelolaan di lingkungan the PPDPP environment can run well in accordance with applicable PPDPP bisa berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. regulations. 130 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 130 08/06/2021 01:31:20

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance TATA KELOLA Good Governance Dasar Hukum Legal Basis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 31 of 1999 concerning Corruption Eradication. Korupsi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Number 23 of 2020 concerning the Strategic Plan of the Ministry Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020–2024. of Public Works and Public Housing for 2020–2024. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Nomor Regulation of the Minister of Public Works and People’s Housing 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Number 13 of 2020 concerning the Organization and Work Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat. Procedure of the Ministry of Public Works and Public Housing. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Number 26 of 2020 concerning Amendments to the Regulation Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun of the Minister of Public Works and Public Housing Number 16 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis of 2020 concerning the Organization and Work Procedure of the Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat. Technical Implementing Unit of the Ministry of Public Works and Public Housing. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M tahun 2019 tentang Regulation of the Minister of PUPR Number 14 / PRT / M of 2019 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan concerning the Organization and Administration of the Center for Perumahan. Housing Financing Fund Management. Evaluasi Penerapan Good Governance Good Governance Implementation Evaluation PPDPP melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan PPDPP regularly evaluates the implementation of Good Governance. Good Governance secara berkala. Evaluasi bertujuan untuk The evaluation aims to measure the level of success and compliance mengukur tingkat keberhasilan dan kepatuhan seluruh organ of all PPDPP organs in implementing the principles of Good PPDPP dalam menjalankan prinsipprinsip Good Governance Governance in order to improve management professionalism as dalam rangka meningkatkan profesionalitas pengelolaan sebagai a housing finance BLU. PPDPP conducts Performance Appraisal BLU pembiayaan perumahan. PPDPP melakukan Penilaian Kinerja as an indicator of the level of compliance with the implementation sebagai indikator dari tingkat kepatuhan pada implementasi Good of Good Governance. PPDPP performance achievements consist Governance. Capaian kinerja PPDPP terdiri dari Kontrak Kinerja of a Performance Contract with the Director General of Housing dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Financing of the Ministry of Public Works and Public Housing and Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat dan Kinerja dengan Performance with the Director General of Treasury, Ministry of Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Finance. Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 131 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 131 08/06/2021 01:31:20

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report PERJANJIAN KINERJA PPDPP PPDPP has made a 2020 Performance Agreement according to the mandate it carries based on existing positions, duties and functions. PPDPP Performance Agreement This performance agreement is a benchmark for evaluating performance accountability at the end of 2020. PPDPP telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2020 sesuai amanah yang diembannya berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Perjanjian kinerja PPDPP tahun 2020 disusun dengan berdasarkan The PPDPP 2020 performance agreement is prepared based on the pada rencana kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam 2020 performance plan which has been stipulated in the PPDPP Perjanjian Kinerja Direktur Utama PPDPP dengan Direktur Jenderal President Director’s Performance Agreement with the Director Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan General of Public Works and Housing Infrastructure Financing and Perjanjian Kinerja antara Direktur Utama PPDPP dengan Direktur a Performance Agreement between the PPDPP President Director Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. and the Director General of Treasury, Ministry of Finance. Capaian Kinerja PPDPP Berdasarkan Kontrak Kinerja dengan PPDPP Performance Achievements Based on Performance Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Contracts with the Director General of Public Works and dan Perumahan Housing Infrastructure Financing I. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan, I. Support for Housing Financing Assistance, including: meliputi: 1. Cooperation Promotion and Verification Services; 1. Layanan Promosi Kerjasama dan Verifikasi; 2. Planning, Management and Reporting Services; 2. Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana dan Pelaporan; 3. Information Technology, Data and Evaluation Monitoring 3. Layanan Teknologi Informasi, Data dan Pemantauan Services; Evaluasi; 4. Institutional Internal Services; 4. Layanan Internal Kelembagaan; 5. Internal Supervision and Management Development; 5. Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen; 6. Internal facilities and infrastructure services; and 6. Layanan sarana dan prasarana internal; dan 7. Office Services 7. Layanan Perkantoran 132 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:20 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 132

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance TATA KELOLA Good Governance KONTRAK KINERJA DUKUNGAN PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN HOUSING FINANCING ASSISTANCE DISTRIBUTION SUPPORT PERFORMANCE CONTRACT No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2020 Capaian (%) Activity Target Performance Indicator Performance Achievement 2020 Achievement Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi Satuan Target Realisasi 100,00 dan Sosialisasi; Unit Target Realization 153,00 Number of Promotion Implementation Reports 106,59 and outreach; Dokumen 2 2 100,00 Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Kelembagaan Document 100,00 Number of Implementing Institutional Collaborations 102,22 Layanan Promosi Kerjasama Jumlah Unit Rumah yang Diverifikasi Permohonan 100,00 dan Verifikasi Bantuan Pembiayaan Lembaga 100,00 1. Cooperation Promotion Service and Number of Housing Units Verified Requesting Financing Institution 30 46 100,00 Assistance Verification 1) Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran 100,00 Number of Budget Work Plan Documents Rumah Tangga 102.500 109.253 100,00 2) Jumlah Rekonsiliasi Lembaga Jasa Keuangan Household 100,00 100,00 Layanan Bidang Perencanaan, Amount of Financial Service Institution Reconciliation Dokumen 3 3 129,00 Tata Laksana, dan Pelaporan 3) Jumlah laporan keuangan dan Laporan Kinerja Document 40 40 2 Planning Services, Lembaga 45 46 100,00 Number of financial reports and performance reports Institution 3 3 Management and Reporting 1) Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pendayagunaan Laporan 1 1 Layanan Teknologi Informasi, Database Report Data dan Pemantauan Evaluasi Total Database Maintenance and Utilization Reports 3 Information Technology Services, 2) Jumlah Laporan Layanan Teknologi Informasi Laporan Number of Information Technology Service Reports Report 3) Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Laporan Number of Monitoring and Evaluation Reports on Aid Report Distribution Evaluation Data and Monitoring 1) Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Number of Human Resources Management Reports Laporan 1 1 (HR) Report 2) Jumlah Laporan Publikasi dan Kehumasan ikasi dan Kehumasan Laporan 3 3 Number of Publication and Public Relations and Report Public Relations Reports 4 Layanan Internal Kelembagaan 3) Jumlah Laporan Pengelolaan Aset BLU Laporan 3 3 Institutional Internal Services Number of BLU Asset Management Reports Report 3 3 4) Jumlah Laporan Layanan Bidang Hukum dan Laporan 1 1 Pengawasan Internal dan Kepatuhan Report 24 31 Pembinaan Manajemen Number of Legal and Compliance Service Reports Laporan 2 5 Internal Control and 1) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Report 2 Internal Laporan Management Coaching Number of Internal Control Implementation Reports Report 2) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Ma- najemen Laporan Number of Management Coaching Implementation Report Reports Layanan sarana dan 1) Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan Layanan 1 prasarana internal komunikasi Service 1 6 Internal facilities and infrastructure Total procurement of data processing and communi- 1 cation equipment Layanan 1 services 2) Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Service Amount of procurement of office facility equipment Layanan 7 Layanan Perkantoran 1) Pembayaran gaji dan tunjangan Service Office Services Payment of salaries and benefits 2) Penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan Layanan kantor Service Provision of office operational and maintenance services Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 133 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 133 08/06/2021 01:31:21

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance Hasil Penilaian Kinerja Kontrak Kinerja Dukungan Penyalu- Results of the Performance Assessment of Housing Financ- ran Bantuan Pembiayaan Perumahan ing Assistance Distribution Support Contract Performance - Layanan Promosi Kerjasama dan Verifikasi - Cooperation Promotion and Verification Services Pada tahun 2020, sasaran 1 (satu) yaitu Layanan Promosi By 2020, target 1 (one), namely the Cooperation Promotion Kerjasama dan Verifikasi sudah mencapai yang ditargetkan. and Verification Service, has reached the target. In fact, Bahkan untuk indikator Jumlah Pelaksanaan Kerjasama the indicator for the number of Institutional Cooperation Kelembagaan tercatat sebanyak 46 lembaga, atau mencapai Implementations was recorded at 46 institutions, or 153% of 153% dari yang ditargetkan sebanyak 30 lembaga. Indikator the targeted 30 institutions. Performance indicators of Number kinerja Jumlah Unit Rumah yang Diverifikasi Permohonan of Housing Units Verified Requests for Financing Assistance Bantuan Pembiayaan terwujud sebanyak 109.253 unit, materialized as many as 109,253 units, reaching 106.59% of mencapai 106,59% dari yang ditargetkan sebanyak 102.500 the targeted 102,500 units. Meanwhile, for the performance unit. Sementara untuk indikator kinerja Jumlah Laporan indicators, the number of reports on the implementation of Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi terwujud sebanyak 2 promotion and outreach was 2 reports or according to the laporan atau sesuai dengan yang ditargetkan. target. - Layanan Bidang Perencanaan, Tata Laksana, dan Pelaporan - Planning, Administration and Reporting Services Untuk sasaran 2 (dua) yakni Layanan Bidang Perencanaan, Tata For target 2 (two), namely Services in the Field of Planning, Laksana, dan Pelaporan secara keseluruhan tercapai sesuai Management and Reporting as a whole, achieved as targeted. dengan yang ditargetkan. - Layanan Teknologi Informasi, Data, dan Pemantauan - Information Technology, Data, and Evaluation Monitoring Evaluasi Services Secara umum, PPDPP berhasil melaksanakan sasaran 3 (tiga) yaitu Layanan Teknologi Informasi, Data, dan Pemantauan In general, PPDPP succeeded in implementing target 3 (three), Evaluasi dengan pencapaian sebesar 100%. namely Information Technology Services, Data, and Evaluation - Layanan Internal Kelembagaan Monitoring with an achievement of 100%. Sasaran 4 (empat) berhasil dilaksanakan seluruhnya oleh PPDPP. - Institutional Internal Services - Pengawasan Internal dan Pembinaan Manajemen PPDPP has successfully implemented Target 4 (four). Dari 26 laporan yang ditargetkan dalam sasaran 5 (lima), PPDPP berhasil menyelesaikan 33 laporan. - Internal Supervision and Management Development - Layanan sarana dan prasarana internal Of the 26 reports targeted in target 5 (five), PPDPP successfully Sasaran 6 (enam) berhasil dilaksanakan seluruhnya oleh PPDPP. - Layanan Perkantoran completed 33 reports. PPDPP berhasil merealisasikan seluruh sasaran 7 (tujuh) yaitu - Internal facilities and infrastructure services Layanan Perkantoran. PPDPP has successfully implemented target 6 (six). - Office Services PPDPP has succeeded in realizing all 7 (seven) targets, namely Office Services. II. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan II. Distribution of Housing Financing Assistance 1. Subsidi Perumahan ke Bank Pelaksana untuk Rumah Tangga 1. Housing subsidies to Implementing Banks for Low-Income Berpenghasilan Rendah yang berasal dari DIPA TA 2020. Households originating from DIPA FY 2020. 2. Subsidi Perumahan ke Bank Pelaksana untuk Rumah 2. Housing subsidies to Implementing Banks for Low-Income Tangga Berpenghasilan Rendah yang berasal dari proyeksi Households originating from the projection of principal pengembalian pokok yang diterima sampai dengan akhir returns received by the end of 2020. tahun 2020. 134 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:21 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 134

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance TATA KELOLA Good Governance KONTRAK KINERJA PENYALURAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN PERFORMANCE CONTRACT FOR HOUSING FINANCING ASSISTANCE DISTRIBUTION No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2020 Capaian (%) Activity Target Performance Performance Achievement 2020 Achievement Indicator Satuan Target Realisasi 106,59 Jumlah rumah tangga Unit Target Realization 106,59 yang mendapatkan 1. Subsidi Perumahan ke Bank Pelaksana untuk Rumah Tangga KPR FLPP Rumah tangga 102.500 109.253 Berpenghasilan Rendah yang berasal dari DIPA TA 2020. Number of households Household Housing subsidies to Implementing Banks for Low-Income that get KPR FLPP Households originating from DIPA FY 2020. Jumlah rumah tangga Rumah tangga 102.500 109.253 Subsidi Perumahan ke Bank Pelaksana untuk Rumah Tangga yang mendapatkan Household Berpenghasilan Rendah yang berasal dari proyeksi pengem- KPR FLPP balian pokok yang diterima sampai dengan akhir tahun Number of households 2020. that get KPR FLPP Housing subsidies to Implementing Banks for Low-Income Households derived from projected principal returns re- ceived by the end of 2020. Capaian Kinerja Pengeloaan Dana Bergulir dan Pengem- Revolving Fund Management Performance Achievements balian Pokok and Principal Returns Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN TA In accordance with Law Number 20 of 2019 concerning the 2020 2020, dialokasikan anggaran FLPP sejumlah Rp 9 triliun dengan FY State Budget, an FLPP budget of Rp 9 trillion is allocated with target yang tercantum pada DIPA sebanyak 102.500 unit KPR the target listed in the DIPA of 102,500 KPR Sejahtera units. The Sejahtera. Anggaran dana FLPP yang tersedia pada tahun 2020 FLPP budget available in 2020 is IDR 11 trillion, consisting of a adalah Rp 11 triliun yang terdiri dari DIPA sebesar Rp 9 triliun DIPA of IDR 9 trillion and a projection of principal returns of IDR dan proyeksi pengembalian pokok sebesar Rp2 triliun. Jumlah 2 trillion. The amount of funds is targeted to finance housing dana tersebut ditargetkan dapat membiayai bantuan perumahan assistance for 102,500 KPR Sejahtera units. The realization of FLPP untuk 102.500 unit KPR Sejahtera. Realisasi penyaluran dana FLPP funds disbursement until December 31, 2020 was 109,253 units sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 109.253 unit dari from the target of 102,500 or reached 106.59% with a FLPP value target 102.500 atau mencapai 106,59% dengan nilai FLPP sebesar of IDR 11.23 trillion, or 102.10% of the target. Rp11,23 triliun, atau mencapai 102,10% dari yang ditargetkan. Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 135 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 135 08/06/2021 01:31:21

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance KONTRAK KINERJA DENGAN DIRJEN PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN PERFORMANCE CONTRACT WITH THE DIRECTOR GENERAL OF TREASURY, MINISTRY OF FINANCE No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Capaian Kinerja 2020 Capaian (%) Activity Target Performance Indicator Performance Achievement 2020 Achievement Target Realisasi 100 Target Realization 106,6 173,4 Pemantauan Ketepatan Sasaran Persentase rumah yang dihuni MBR setelah 1 (satu) 120 Penyaluran FLPP tahun sejak penandatanganan akad 1. Monitoring the accuracy of Percentage of houses occupied by MBR after 1 (one) 100% 100% 117,6 FLPP distribution targets year since the signing of the contract 125 Penyaluran Dana Kelolaan Realisasi jumlah dana kelolaan tersalurkan kepada 102.500 unit 109.253 unit 2 Disbursement of Managed MBR dalam bentuk KPR FLPP dalam unit rumah The realization of the amount of managed funds was Funds channeled to the MBR in the form of KPR FLPP in housing units Persentase jumlah MBR yang mendaftar dan meneri- Penguatan Proses Bisnis ma KPR FLPP melalui aplikasi Sikasep 3 Business Process Strengthening Percentage of the number of MBR who registered and 50% 86,70% 100% 120% received KPR FLPP through the Sikasep application Peningkatan Penerimaan Nega- ra Bukan Pajak (PNBP) Persentase realisasi PNBP BLU 4 Increase in Non-Tax State Reve- Percentage of BLU PNBP realization nue (PNBP) Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan 5 Peningkatan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara tepat waktu 85% 100% Badan Layanan Umum yang yang memadai dan sesuai dengan ketentuan Berkesinambungan Percentage of completion of recommendations from Continuous Management monitoring and evaluation results from the Director- Improvement of Public Service ate of Financial Management of Public Service Bodies Bodies in a timely manner which is adequate and in accor- dance with the provisions Pengembangan Infrastruktur Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU Teknologi Informasi Percentage of completion of BLU management 6 Information Technology Infra- modernization 100% 125% structure Development Hasil Penilaian Kinerja Kontrak Kinerja PPDPP Dengan Dirjen Results of the PPDPP Performance Contract Performance Perbendaharaan Kementerian Keuangan Assessment with the Director General of Treasury, Ministry of Finance Secara umum, hasil kontrak kinerja dengan Dirjen Perbendaharaan In general, the results of the performance contract with the Director Kementerian Keuangan berhasil melampaui dari yang ditargetkan. General of Treasury, Ministry of Finance succeeded in exceeding the Untuk sasaran Pemantauan Ketepatan Sasaran Penyaluran FLPP target. For the target of Monitoring the Accuracy of the Target of direalisasikan sesuai dengan target atau 100% terlaksana. FLPP Distribution, it is realized in accordance with the target or 100% implemented. 136 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:21 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 136

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance Mengacu pada Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor:1395/ DEWAN PENGAWAS KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Supervisory Board Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dan telah disetujui oleh Surat Menteri Keuangan Nomor: S-111/MK.05/2020, susunan Referring to the Decree of the Minister of PUPR Number: 1395 / Dewan Pengawas PPDPP per 31 Desember 2020 adalah sebagai KPTS / M / 2020 concerning the Termination and Appointment berikut: of the Supervisory Board of the Public Service Agency for the Management of Housing Financing Funds of the Ministry of PUPR and has been approved by the Letter of the Minister of Finance Number: S-111 / MK.05 / 2020, The composition of the PPDPP supervisory Board as of 31 December 2020 is as follows: Nama Jabatan Name Position Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP Ir. Arvi Argyantoro, MA Ketua Dewan Pengawas Putranta Setyanugraha, SH, MSi Head of Supervisory Board Dr. Edy Gunawan, SE.MM Anggota Dewan Pengawas Achmad Saefuddin, SH Member of Supervisory Board Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board Anggota Dewan Pengawas Member of Supervisory Board Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan The Supervisory Board supervises the management carried out by yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU PPDPP mengenai the BLU PPDPP Management Officer regarding the implementation pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan of the Business Strategic Plan, Business Plan and Budget, and laws Anggaran, dan peraturan perundang-undangan serta memiliki and regulations and has a coaching function for PPDPP. fungsi pembinaan terhadap PPDPP. The Supervisory Board reports the implementation of its duties Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala periodically at least 1 (one) time in a semester and at any time if paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu- needed to the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) waktu apabila diperlukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan and the Minister of Finance. Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Keuangan. Tugas Dan Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Penga- Duties and Responsibilities and Authorities of the Supervi- was sory Board Dalam menjalankan fungsi tugas, tanggung jawab dan In carrying out its duties, responsibilities and authorities, the wewenangnya, Dewan Pengawas berpedoman pada Peraturan Supervisory Board is guided by Government Regulation Number Pemerintah Nomor 23/2005 dan Peraturan Menteri Keuangan RI 23/2005 and Regulation of the Minister of Finance of the Republic Nomor : 09/PMK.02/2006 Tanggal 16 Februari 2006. Adapun of Indonesia Number: 09 / PMK.02 / 2006 dated February 16, tugas dan kewajiban Dewan Pengawas adalah sebagai berikut: 2006.The Supervisory Board’s duties and obligations are as 1. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri PUPR dan follows: 1 Provide opinions and suggestions to the PUPR Minister Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana and the Minister of Finance regarding the Business Strategic Plan Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU; 2. and Business Plan and Budget proposed by the BLU Management Mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat Officer; 2. Follow the development of BLU activities and provide dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan opinions and suggestions on any issues deemed important for BLU BLU; 3. Melaporkan kepada Menteri PUPR dan Menteri Keuangan management; 3. Report to the Minister of PUPR and the Minister of apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU; 4. Memberikan Finance if there are signs of a decline in the performance of the BLU; nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan 4. Provide advice to BLU Management Officials in implementing pengurusan BLU; 5. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan BLU management; 5. Provide input, suggestions, or responses to atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada Pejabat BLU financial reports and performance reports to BLU Management Pengelola BLU. Officials. Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 137 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 137 08/06/2021 01:31:21

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance Tugas Dan Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Penga- Duties and Responsibilities and Authorities of the Supervisory was Board Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas, tanggung jawab In carrying out its duties, responsibilities and authorities, the dan wewenangnya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor Supervisory Board refers to Government Regulation Number 23/2005 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 09/ 23/2005 and Regulation of the Minister of Finance of the Republic PMK.02/2006 Tanggal 16 Februari 2006. Adapun tugas dan of Indonesia Number: 09 / PMK.02 / 2006 dated February 16, 2006. kewajiban Dewan Pengawas adalah sebagai berikut: The duties and obligations of the Supervisory Board are as follows: 1. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri PUPR dan 1. Provide opinions and suggestions to the PUPR Minister and the Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Minister of Finance regarding the Business Strategic Plan and Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Business Plan and Budget proposed by the BLU Management Pengelola BLU; Officer; 2. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan 2. Follow the development of BLU activities and provide opinions pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi and suggestions on any issues deemed important for BLU pengurusan BLU; management; 3. Melaporkan kepada Menteri PUPR dan Menteri Keuangan 3. Report to the Minister of PUPR and the Minister of Finance if apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU; there are signs of a decline in the performance of the BLU; 4. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam 4. Provide advice to BLU Management Officials in implementing melaksanakan pengurusan BLU; BLU management; 5. Memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan 5. Provide input, suggestions, or responses to BLU financial keuangan dan laporan kinerja BLU kepada Pejabat Pengelola reports and performance reports to BLU Management Officials. BLU. Fungsi Pembinaan Coaching Function Dewan Pengawas melakukan fungsi pembinaan sesuai dengan The Supervisory Board performs a coaching function in accordance Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang with Article 34 of Government Regulation Number 23 of 2005 Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana telah diubah dengan concerning BLU Financial Management as amended by Government Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Regulation Number 74 of 2012 concerning Amendments to atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Government Regulation Number 23 of 2005 concerning BLU Pengelolaan Keuangan BLU. Fungsi pembinaan BLU oleh Dewan Financial Management. The functions of BLU guidance by the Pengawas meliputi: Supervisory Board include: 1. Pembinaan teknis BLU yang dilakukan oleh Menteri Pimpinan/ 1. BLU technical guidance carried out by the related Leadership / Lembaga/Kepala SKPD terkait; dan Institution / Head of SKPD; and 2. Pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan/ 2. The BLU financial guidance is carried out by the Minister of PPKD sesuai dengan kewenangannya. Finance / PPKD in accordance with their authority. Kewajiban Dewan Pengawas Obligations of the Supervisory Board Mengacu pada Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/ Referring to Article 14 of the Minister of Finance Regulation Number PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, 95 / PMK.05 / 2016 concerning the Supervisory Board for Public maka Dewan Pengawas memiliki kewajiban sebagai berikut: Service Bodies, the Supervisory Board has the following obligations: 1 Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada 1. Provide written opinions and suggestions to the Minister / Head of Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan, Menteri Institution / Chair of the Zone Council, Minister of Finance, and Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU mengenai rencana BLU Management Officials regarding business strategic plans strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disusun and business plans and budgets prepared by BLU Management oleh Pejabat Pengelola BLU; Officials; 2. Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua 2. Report to the Minister / Head of Institution / Chairperson of Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi the Zone Council and the Minister of Finance in the event of a gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas symptom of decreasing BLU performance and / or deviation from 138 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:21 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 138

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance TATA KELOLA Good Governance ketentuan peraturan perundang-undangan; the provisions of statutory regulations; 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas 3. Submit reports on the implementation of the Supervisory Board’s yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ duties that have been carried out to the Minister / Head of Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 Institution / Chair of the Zone Council and the Minister of Finance (dua) kali sekali dalam 1 (satu) tahun; dan at least 2 (two) times in 1 (one) year; and 4. Menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat 4. To determine every decision of the Supervisory Board through a Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk meeting of the Supervisory Board which is decided by deliberation mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial. for consensus and is collective and collegial in nature. Dalam menjalankan kewajibannya, Dewan Pengawas senantiasa In carrying out its obligations, the Supervisory Board always mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan complies with the Articles of Association and prevailing laws and yang berlaku di Indonesia serta selalu berupaya memegang prinsip- regulations in Indonesia and always strives to uphold the principles prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. of good governance. Prosedur Remunerasi Anggota Dewan Pengawas Remuneration Procedure for Members of the Supervisory Board Kebijakan prosedur remunerasi Dewan Pengawas mengacu kepada The Supervisory Board remuneration procedure policy refers to the Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK/05/2015 Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengeloa, Dewan Number 370 / KMK / 05/2015 concerning Determination of Pengawas, dan Pegawai BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Remuneration for Management Officers, Supervisory Board, and pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat. BLU Housing Financing Center Employees at the Ministry of Public Selanjutnya, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Works and Public Housing. Furthermore, its implementation is Utama Pusat Pembiayaan Perumahan Nomor 01 tahun 2015 regulated in the Regulation of the President Director of the Housing tentang Pedoman Remunerasi bagi pejabat pengelola, Dewan Financing Center Number 01 of 2015 concerning Remuneration Pengawas, dan Pegawai Pusat Pembiayaan Perumahan. Remunerasi Guidelines for managing officials, the Supervisory Board, and Dewan Pengawas terdiri dari beberapa komponen antara lain: Housing Financing Center Employees. The Supervisory Board’s • Gaji, remuneration consists of several components, including: • Tunjangan , dan • Salary, • Fasilitas • allowances, and • Facilities Struktur Remunerasi Anggota Dewan Pengawas Remuneration Structure for Members of the Supervisory Board Dewan Pengawas menerima remunerasi berupa gaji bulanan dan The Supervisory Board receives remuneration in the form of a insentif kinerja. Dalam hal insentif kinerja didasarkan pada capaian monthly salary and performance incentives. In terms of performance kinerja PPDPP sesuai dengan kontrak kinerja yang telah disepakati. incentives based on PPDPP performance achievements in accordance with the agreed performance contracts. Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Dewan Penga- Meeting Frequency and Attendance Level of the Supervisory was dalam Rapat Board in Meetings Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas secara In carrying out its duties and functions, the Supervisory Board berkala mengadakan rapat internal. Keputusan Rapat Dewan regularly holds internal meetings. Decisions of the Supervisory Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam Board Meeting are made based on deliberation to reach consensus. hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan In the event that a deliberative consensus decision is not reached, diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak. Sepanjang the decision will be made based on a majority vote. Throughout 2020, Dewan Pengawas mengadakan 12 (duabelas) kali pertemuan 2020, the Supervisory Board held 12 (twelve) meetings or meetings atau rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota with the attendance levels of each member as follows: sebagai berikut: Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 139 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 139 08/06/2021 01:31:21

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance Rapat Internal Dewan Pengawas Internal Meeting of Supervisory Board Nama Jabatan Jml Rapat Kehadiran Persentase Tingkat Name Position Total Meeting Attendance Kehadiran Attendance Rate Percentage Dr. Ir. Lana Winayanti, MCP Ketua Dewan Pengawas | Head of Supervisory Board 12 10 83% Ir. Arvi Argyantoro, MA* Anggota Dewan Pengawas | Member of Supervisory Board Putranta Setyanugraha, SH, MSi* Anggota Dewan Pengawas | Member of Supervisory Board 12 4 33% Dr. Edy Gunawan, SE.MM* Anggota Dewan Pengawas | Member of Supervisory Board Mirna Amin** Anggota Dewan Pengawas | Member of Supervisory Board 12 4 33% Arief Setiabudi Canny** Anggota Dewan Pengawas | Member of Supervisory Board Achmad Saefuddin, SH Anggota Dewan Pengawas | Member of Supervisory Board 12 4 33% 12 8 67% 12 8 67% 12 12 100% *) baru menjabat sebagai Dewan Pengawas PPDPP sejak 28 Agustus 2020. has only served as the PPDPP Supervisory Board since August 28, 2020 **) masa jabatannya berakhir pada Agustus 2020. His term of office ends in August 2020 Agenda Rapat Dewan Pengawas Supervisory Board Meeting Agenda Agenda utama rapat Dewan Pengawas terkait dengan kinerja The main agenda for the Supervisory Board meeting is related to the penyaluran dan pengelolaan dana KPR Sejahtera FLPP dan performance of the distribution and management of KPR Sejahtera perkembangan internal BLU PPDPP. Rapat dipimpin oleh Ketua FLPP funds and the internal development of the PPDPP BLU. The Dewan Pengawas serta dihadiri oleh seluruh anggota Dewan meeting is chaired by the Chairman of the Supervisory Board and Pengawas dan Direktur PPDPP. attended by all members of the Supervisory Board and Director of the PPDPP. Hasil dan keputusan rapat telah didokumentasikan dalam notulensi The meeting results and decisions have been documented in the rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta minutes of the meeting signed by the chairman of the meeting rapat yang hadir. Notulensi rapat kemudian didistribusikan kepada and all meeting participants present. The minutes of the meeting semua anggota Dewan Pengawas yang menghadiri rapat maupun were then distributed to all members of the Supervisory Board who yang berhalangan menghadiri rapat. attended the meeting or were unable to attend the meeting. Assesment/Penilaian Terhadap Kinerja Direksi PPDPP Assessment / Assessment of the Performance of the PPDPP Directors Dewan Pengawas PPDPP telah menjalankan fungsi pengawasan The PPDPP Supervisory Board has carried out the function of dan pembinaan terhadap jalannya kelangsungan usaha PPDPP supervising and fostering the continuity of the PPDPP business oleh Direksi. Dewan Pengawas menilai secara umum, Direksi sudah by the Board of Directors. The Supervisory Board considers that menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik yang meliputi in general, the Board of Directors has carried out its duties and aspek keuangan dan manajemen. Dewan Pengawas juga menilai obligations properly, covering financial and management aspects. Direksi telah menjalankan Rencana Strategis Bisinis (RSB) PPDPP The Supervisory Board also assesses that the Board of Directors has Tahun 2020-2024. implemented the PPDPP Business Strategic Plan (RSB) for 2020- 2024. Selama tahun 2020, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Pengawas yang perlu segera ditindaklanjuti During 2020, there are several recommendations given by the oleh Direksi PPDPP, yaitu; Supervisory Board that need to be immediately followed up by the 1. Terhadap permasalahan penyusunan Rencana Strategsi Bisnis PPDPP Directors, namely; 1. With regard to the problem of preparing the new version of (RSB) BLU PPDPP Tahun 2020-2024 versi baru yang masih terbatas bersifat formal, Direksi agar segera melakukan 112 the BLU PPDPP Business Strategic Plan (RSB) 2020-2024 inventarisasi secara menyeluruh terhadap materi muatan which is still limited to a formal nature, the Board of Directors atau hal-hal baru dan/atau kewajiban-kewajiban baru yang should immediately carry out a comprehensive 112 inventory telah ditetapkan dalam PMK tersebut, selanjutnya melakukan of material content or new things and / or new obligations that revisi terhadap Sasaran Strategis, Program Kerja dan Kegiatan have been stipulated in the PMK, then revises the Strategic 140 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 140 08/06/2021 01:31:21

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance TATA KELOLA Good Governance dan IKU pada RSB Tahun 2020-2024 serta mengalokasikan Targets, Work Programs and Activities and IKU at the 2020- anggarannya pada RBA mulai Tahun Anggaran 2021 paling 2024 RSB and allocates its budget to the RBA starting from lambat pada awal semester II Tahun 2021. Fiscal Year 2021 no later than the beginning of semester II of 2021. 2. Paling lambat pada awal semester II Tahun 2021 dalam rangka 2. At the latest at the beginning of the second semester of persiapan integrasi dana FLPP ke BP Tapera dan Reorganisasi 2021 in preparation for the integration of FLPP funds into PPDPP, Direksi BLU PPDPP pada tahun 2021 Direksi BLU PPDPP BP Tapera and PPDPP Reorganization, the PPDPP BLU agar melakukan berbagai persiapan termasuk aktif mengawal Directors in 2021 the PPDPP BLU Directors must make various dan berkoordinasi dengan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur preparations including actively overseeing and coordinating PU dan Perumahan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, with the Directorate General of PU and Housing Infrastructure Bappenas, Badan kajian Fiskal, Ditjen Kekayaan Negara, Financing, Secretariat General Ministry of PUPR, Bappenas, Ditjen Perbendaharaan, dan Komisioner BP Tapera, sehingga Fiscal Study Agency, Directorate General of State Wealth, timeline pelimpahan dana FLPP ke BP Tapera, keberlanjutan Directorate General of Treasury, and Commissioner BP Tapera, pembiayaan perumahan pada MBR selama masa transisi, dan so that the timeline for the transfer of FLPP funds to BP Tapera, klasifikasi segmen MBR yang dilayani oleh BP Tapera maupun sustainability of housing finance for MBR during the transition dilayani BLU PPDPP sudah mendapatkan kejelasan. period, and classification of MBR segments served by BP Tapera and being served by BLU PPDPP has got clarity. 3. Terhadap permasalahan terbatasnya bantuan pembiayaan 3. Regarding the problem of limited housing financing assistance perumahan bagi MBR untuk memiliki Rumah Sejahtera, for MBR to have a Prosperous House, limited housing financing terbatasnya skema/pola bantuan pembiayaan perumahan assistance schemes / patterns for MBR, and the low purchasing bagi MBR, dan rendahnya daya beli atau kemampuan MBR power or ability of MBR in the housing sector, as well as limited pada sektor perumahan, serta terbatasnya akses MBR ke access for MBR to financial institutions to obtain KPR and the Lembaga Keuangan untuk mendapatkan KPR dan terjadinya occurrence of mismatch in housing finance, due to the limited mismatch dalam pembiayaan perumahan, akibat terbatasnya availability of long-term low-cost funds in housing finance ketersediaan dana murah jangka panjang dalam pembiayaan (susłainability), no later than the beginning of Semester II of perumahan (susłainability), paling lambat pada awal Semester 2021, the BLU PPDPP Directors can carry out the following II Tahun 2021 Direksi BLU PPDPP telah dapat melakukan measures upaya-upaya: a. Arranging various alternative schemes / patterns of a. Menyusun berbagai alternatif skema/pola pembiayaan perumahan yang murah untuk jangka panjang namun housing finance that are cheap for the long term but dapat dipertanggungjawabkan berkoordinasi dengan accountable in coordination with banks or other financial Perbankan atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya untuk services institutions for low-cost financing or seeking pembiayaan murah atau mengupayakan pembiayaan lain other financing through donors / loans / foreign grants; melalui Donor/Pinjaman/Hibah Luar Negeri; b. Melakukan koordinasi dengan para Pengembang b. Coordinating with Housing Developers by setting a Perumahan dengan menetapkan standart perumahan standard for KPR-FLPP housing that is quality, livable and KPR-FLPP yang berkualitas, layak huni dan layak pakai fit for use by making efforts to simplify the form of house dengan melakukan upaya penyederhanaan bentuk buildings (reducing unnecessary parts) and prioritizing bangunan rumah (mengurangi bagian-bagian yang tidak the function and quality of house construction, so that perlu) dan lebih mengutamakan fungsi dan kualitas the price of KPR houses -FLPP and its installment value konstruksi rumah, sehingga harga rumah KPR-FLPP serta are affordable for MBR. nilai angsurannya dapat terjangkau oleh para MBR. 4. At the latest at the beginning of Semester II of 2021 in order 4. Paling lambat pada awal Semester II Tahun 2021 dalam to achieve the target for houses to be distributed in 2021 with rangka pencapaian target rumah yang harus disalurkan pada a very significant amount of IDR 19.1 trillion with a target of tahun 2021 dengan jumlah yang sangat signifikan sebesar 157,500 housing units, the Board of Directors should work Rp19,1 triliun dengan target 157.500 unit rumah, Direksi hard and coordinate with banks and developers and 113 agar bekerja dengan keras dan melakukan koordinasi dengan Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 141 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 141 08/06/2021 01:31:22

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance perbankan dan para pengembang dan 113 terus berupaya continue to strive to develop various service applications so mengembangkan berbagai aplikasi layanan sehingga target- that the KPR-FLPP disbursement targets can be well realized target penyaluran KPR-FLPP tersebut dapat direalisasikan in FY 2021. dengan baik pada TA 2021. 5. Untuk permasalahan segmen masyarakat yang tidak wajib 5. For the problems of community segments who are not required menjadi peserta pasca operasionalisasi BP Tapera (masyarakat to participate in the post-operationalization of BP Tapera yang berada di bawah upah minimum) sehingga tidak terlayani (people who are below the minimum wage) so that they are dan memperoleh hak yang sama dalam hal akses pembiayaan not served and receive the same rights in terms of access to perumahan, selambat-lambatnya pada awal Semester II Tahun housing finance, no later than the beginning of Semester II of 2021 Direksi telah melakukan antisipasi dan berkoordinasi 2021, the Board of Directors has conducted anticipate and dengan Bapenas dan Kementerian Keuangan atau Lembaga coordinate with Bapenas and the Ministry of Finance or other Pemerintah Lainnya, sehingga masyarakat yang tidak terlayani government agencies, so that people who are not served by BP oleh BP Tapera tersebut tetap dapat dilayani dengan baik. Tapera can still be served properly. 6. Dalam rangka meningkatkan kualitas realisasi anggaran BA 6. In order to improve the quality of the realization of the BA 033 TA 2021, pihak manajemen perlu melakukan monitoring 033 TA 2021 budget, management needs to monitor every setiap bulannya dan membentuk unit atau penanggungjawab month and form a unit or person in charge of each division setiap divisi/direktorat khusus untuk rencana penarikan dana / directorate specifically for plans to withdraw funds every setiap bulannya termasuk menyusun Bisnis Proses dan SOP. month, including preparing Business Processes and SOPs. Dengan demikian diharapkan unit tersebut dapat berkerja Thus, it is hoped that the unit can perform optimally, on the optimal, disisi lain menghindari adanya pagu minus. other hand, avoiding the minus ceiling. 7. Secara umum hampir seluruh kodefikasi BMN dibukukan 7. In general, almost all of the BMN codes were recorded secara tetap namun hanya terdapat 3 (tiga) unit yang belum regularly, but there were only 3 (three) units that did not match sesuai tugas dan fungsi Satker PPDPP. Oleh sebab itu, Satker the duties and functions of the PPDPP Satker. Therefore, diharapkan segera melakukan reklasifikasi atas kodefikasi it is hoped that the Satker will immediately reclassify the BMN yang belum sesuai tersebut pada akhir semester I TA unsuitable BMN codes at the end of the first semester of the 2021. 2021 FY. 8. Paling lambat pada awal Triwulan II TA 2020 Direksi agar 8. At the latest at the beginning of the second quarter of FY2020, meningkatkan penajaman analisis ratio dan penjagaan aset, the Board of Directors will improve sharpening ratio analysis sehingga Laporan Keuangan dapat disajikan secara komparatif and safeguarding assets, so that the Financial Statements dengan membandingkan saldo pada tahun sebelumnya. Hal can be presented comparatively by comparing balances in ini juga dalam rangka monitoring serta menjamin agar nilai the previous year. This is also in the context of monitoring yang tersaji pada tahun sekarang merupakan data kelanjutan and ensuring that the value presented in the current year is a dari tahun yang lalu. continuation data from the previous year. 9. Direksi diharapkan melakukan monitoring Aset Tak Berwujud 9. Directors are expected to monitor Intangible Assets (ATB) (ATB) pada setiap periode pelaporan (triwulan) karena sifat in each reporting period (quarterly) because the nature and dan karakteristeknologi informasi ATB berbeda dengan BMN characteristics of ATB information technology are different diluar ATB tersebut. Sedangkan Aset Tetap Renovasi (ATR), from BMN outside the ATB. Meanwhile, Remodeling Fixed mengingat ruang kerja Satker berupa sewa gedung, diharapkan Assets (ATR), considering that the work space of the Satker is agar dilakukan identifikasi atas pengadaan barang dan jasa in the form of a building lease, it is hoped that identification yang dilakukan Satker sedemikian rupa sehingga belanja of the procurement of goods and services carried out by the yang dijadikan/dikapitaliasi ATR hanya yang memenuhi syarat Satker is in such a way that the expenditure made / capitated sebagai ATR. by ATR only qualifies as ATR. 10. Bahwa hasil pengawasan Auditor Internal maupun Auditor 10. Whereas the results of supervision by the Internal Auditor and Eksternal atas laporan keuangan sampai dengan beberapa External Auditor on financial reports up to the past several tahun ke belakang agar segera direspon dan ditindaklanjuti years should be immediately responded to and followed up paling lambat awal Semester II TA 2021. Rekomendasi hasil by no later than the beginning of Semester II of FY 2021. 142 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:22 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 142

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance TATA KELOLA Good Governance audit untuk ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan benar. Hal Recommendations on audit results to be followed up quickly, ini dapat dicapai apabila semua pihak yang terlibat peduli dan accurately and correctly. This can be achieved if all parties bertanggungjawab dalam merespon hasil audit. involved care and are responsible for responding to the audit results. 11. Produk hukum perlu dibuat untuk mengatur omnibus law 11. Legal products need to be made to regulate the omnibus law pengelolaan BMN dan keuangan dalam rangka memitigasi of BMN and financial management in order to mitigate the resiko temuan atas pemeriksaan oleh auditor serta mengatur risk of findings from audits of auditors and to regulate the efisiensi dan efektivitas peraturan. Disamping itu, kualitas efficiency and effectiveness of regulations. In addition, the peraturan agar dijaga guna meningkatkan high best use quality of regulations must be maintained in order to increase utilisasi dan optimalisasi BMN di lingkup PPDPP. the high best use utilization and optimization of BMN in the PPDPP scope. 12. Selambat-lambatnya pada Bulan April Tahun 2021 jabatan 12. By April 2021, the vacant position of the head of the Internal kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang masih kosong Control Unit (SPI) must be filled with a definitive official. This sudah terisi pejabat yang definitif. Hal tersebut dikarenakan is because the position of the Head of SPI is very important in jabatan Kepala SPI sangat penting dalam rangka melakukan order to carry out internal supervision and carry out assistance pengawasan Internal dan melaksanakan pendampingan to the External Inspector unit, through coordination with the terhadap unit Pemeriksa Eksternal, melalui koordinasi dengan Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Financing as well as the Secretariat General of PUPR and the Umum dan Perumahan maupun Sekretariat Jenderal PUPR dan Inspectorate General of PUPR. Inspektorat Jenderal PUPR. Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 143 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 143 08/06/2021 01:31:22

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS The Supervisory Board Secretary is tasked with preparing the Supervisory Board meeting schedule and is responsible for the Secretary Of The Supervisory Council secretarial management of the Supervisory Board, organizing and preparing Supervisory Board meetings, making meeting minutes, Sekretaris Dewan Pengawas bertugas untuk mempersiapkan jadwal distributing minutes of meetings, and preparing PPDPP Supervisory pertemuan Dewan Pengawas dan bertanggung jawab terhadap Board activity report materials. pengelolaan kesekretariatan Dewan Pengawas, mengatur dan menyiapkan rapat Dewan Pengawas, membuat notulen rapat, menyebarkan risalah rapat, dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Dewan Pengawas PPDPP. Per 31 Desember 2020, Sekretaris Dewan Pengawas dijabat As of December 31, 2020, the Secretary of the Supervisory Board oleh Hanny J Salendu. Beliau juga menjabat sebagai Kassubdit is Hanny J Salendu. He also serves as Head of Sub-Directorate for Pola Investasi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Investment Patterns, Directorate General of Infrastructure and Pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Housing Financing. This appointment is based on the Decree of the BLU PPDPP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Managing Director of BLU PPDPP Number 1 of 2016 concerning Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas PPDPP tertanggal 04 the Dismissal and Appointment of the Secretary of the PPDPP Januari 2016. Supervisory Board dated 04 January 2016. Direksi PPDPP berwenang dan bertanggung jawab penuh atas The PPDPP Board of Directors is authorized and fully responsible pengurusan PPDPP terutama terkait penyaluran dan pengelolaan for the management of PPDPP, especially regarding the distribution dana KPR Sejahtera FLPP. and management of KPR Sejahtera FLPP funds. Dasar Hukum Kebijakan Direksi PPDPP Legal Basis for PPDPP Directors Policy Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi PPDPP In carrying out their duties and responsibilities, the PPDPP Board mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan of Directors refers to the Regulation of the Minister of Public Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Works and Public Housing Number 13 of 2020 concerning the Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Organization and Work Procedure of the Ministry of Public Works and Public Housing. Komposisi Direksi PPDPP Composition of the PPDPP Board of Directors Nama Jabatan Name Position Prof. Dr. Ir. Arief Sabaruddin, CES Ir. Christ Robert Panusunan Marbun M.Sc. Direktur Utama Arief Rahman Hakim, S.Sos. MP President Director Martanto Boedi Joewono, SE, MM Direktur Layanan Ir. Atik Niene Nierani Iskandar M.Si Director of Service Direktur Keuangan Director of Finance Direktur Operasi Director of Operation Direktur Umum dan Hukum Director of Legal dan General 144 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:22 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 144

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance TATA KELOLA Good Governance Tugas dan Tanggung Jawab Duties and responsibilities Direksi PPDPP dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya The PPDPP Board of Directors in carrying out their duties and mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan responsibilities refers to the Regulation of the Minister of Public Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Works and Public Housing Number 13 of 2020 concerning the Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembagian Organization and Work Procedure of the Ministry of Public Works tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut: and Public Housing. The division of duties and responsibilities of the Board of Directors is as follows: Jabatan Tugas Position Duties Direktur Utama President Director Bertugas memimpin PPDPP dalam pelaksanaan penyaluran dan pen- In charge of leading PPDPP in the implementation of distribu- gelolaan dana pembiayaan perumahan Kementerian PUPR. Dalam tion and management of housing finance funds for the Ministry melaksanakan tugasnya, Direktur Utama PPDPP menyelenggarakan of PUPR. In carrying out his duties, the President Director of fungsi: PPDPP carries out the following functions: a. Penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Strategis Bisnis a. Preparation and submission of Business Strategic Plan (RSB) (RSB); documents; b. Penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran b. Preparation and submission of Business Plan and Budget (RBA); (RBA) documents; c. Penyiapan dan pengajuan dokumen Standar Pelayanan Minimum c. Preparation and submission of Minimum Service Standards (SPM); (SPM) documents; d. Koordinasi pelaksanaan RSB dan RBA; d. Coordination of the implementation of RSB and RBA; e. Penyusunan rencana kebutuhan, inventarisasi, dan penghapusan e. Preparation of needs plans, inventory, and asset write-offs; f. Monitoring, evaluation and reporting; aset; g. Implementation of cooperation with agencies / institutions; f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; h. Formulation and determination of the organization’s intern- g. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga; h. Penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi; dan algovernance; and i. Pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan. i. Accountability for operational and financial performance. Direktur Layanan Bertugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan In charge of providing services to financial institutions and Director of Service pemangku kepentingan dalam penyaluran dan pengelolaan dana stakeholders in the distribution and management of housing pembiayaan perumahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur finance funds. In carrying out his duties, the Service Director Layanan menyelenggarakan fungsi: carries out the following functions: a. Pelaksanaan sosialisasi dan promosi program pembiayaan peru- a. Implementation of socialization and promotion of housing mahan; finance programs; b. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga dalam hal Direk- b. Implementing cooperation with agencies / institutions in the tur Utama berhalangan; dan event that the President Director is absent; and c. Pelaksanaan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan. c. Implementation of verification of housing finance invoices. Direktur Layanan membawahi : The Service Director is in charge of: ● Divisi Pemasaran; ● Marketing Division; ● Divisi Kerjasama; dan ● Cooperation Division; and ● Divisi Verifikasi. ● Verification Division. Direktur Keuangan Bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan In charge of implementing financial management in the PPDPP Director of Finance PPDPP. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Keuangan menye- environment. In carrying out his duties, the Director of Finance lenggarakan fungsi: carries out the following functions: a. Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB); a. Preparation of a Business Strategic Plan (RSB); b. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan; b. Preparation of an annual Business Plan and Budget (RBA); c. Pelaksanaan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan; c. Implementation of housing finance position reconciliation; d. Pembayaran tagihan lembaga keuangan; d. Payment of bills of financial institutions; e. Pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran; e. Monitoring the implementation of installment billing; f. Pengelolaan dana; f. Fund management; g. Pelaksanaan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang g. Bookkeeping is in accordance with applicable accounting berlaku; principles; h. Penyusunan laporan keuangan. h. Preparation of financial reports. The Finance Director is in charge of: Direktur Keuangan membawahi : ● Planning and Budget Division; ● Divisi Perencanaan dan Anggaran; ● Financial Administration Division; and ● Divisi Tata Laksana Keuangan; dan ● Accounting Division. ● Divisi Akuntansi. Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 145 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 145 08/06/2021 01:31:22

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance Jabatan Tugas Position Duties Direktur Operasi Director of Oper- Bertugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi In charge of managing and developing information technolo- ation informasi dan pendayagunaan data, serta melaksanakan peman- gy and utilizing data, as well as monitoring and evaluating the tauan dan evaluasi pelaksanaan terhadap ketepatan sasaran pem- implementation of the accuracy of housing finance targets. In biayaan perumahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Oper- carrying out his duties, the Operations Director carries out the asi menyelenggarakan fungsi: following functions: a. Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi; a. Information technology management and development; b. Pendayagunaan dan pemeliharaan data; dan b. Data utilization and maintenance; and c. Pemantauan dan evaluasi terhadap ketepatan sasaran pembiayaan c. Monitoring and evaluating the accuracy of targeting housing perumahan. finance. Direktur Operasi membawahi: The Operations Director is in charge of: ● Divisi Teknologi Informasi; ● Information Technology Division; ● Divisi Database; dan ● Database Division; and ● Divisi Pemantauan dan Evaluasi. ● Monitoring and Evaluation Division. Bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, hukum, In charge of managing human resources, law, public relations, kehumasan, rumah tangga dan aset. Dalam melaksanakan tugasnya, households and assets. In carrying out his duties, the Director Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi: General and Law carries out the following functions: a. Pengelolaan sumber daya manusia; a. Human Resources Management; b. Pelaksanaan dukungan bidang hukum dan kepatuhan; b. Implementation of legal support and compliance; Direktur Umum dan c. Pelaksanaan kegiatan kehumasan; c. Implementation of public relations activities; Hukum d. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan d. Implementation of household affairs; and Director of Legal and d. Pengelolaan aset. d. Asset management. General The General and Legal Director is in charge of: Direktur Umum dan Hukum membawahi : ● Human Resources Division; ● Divisi Sumber Daya Manusia; ● Legal Division; ● Divisi Hukum; ● Public Relations Division; ● Divisi Hubungan Masyarakat ; ● Household and Asset Division. ● Divisi Rumah Tangga dan Aset. 146 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:22 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 146

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance Prosedur Remunerasi Anggota Direksi DIREKSI Kebijakan Remunerasi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK/05/2015 tentang Penetapan Directors Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Remuneration Procedure for Members of the Board of Directors PUPR yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam Peraturan The Directors’ Remuneration Policy refers to the Regulation of Direktur Utama Pusat Pembiayaan Perumahan Nomor 01 tahun the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 370 2015 tentang Pedoman Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, / KMK / 05/2015 concerning Determination of Remuneration for Dewan Pengawas dan Pegawai Pusat Pembiayaan Perumahan Management Officers, Supervisory Board, and BLU Employees of Dewan Pengawas PPDPP. the Housing Financing Center at the Ministry of PUPR, which is then Remunerasi Direksi terdiri dari beberapa komponen seperti: regulated in the Regulation of the Main Director of the Housing • Gaji, Financing Center Number 01 year 2015 concerning Remuneration • Tunjangan, dan Guidelines for Management Officers, Supervisory Board and • Fasilitas. Housing Financing Center Employees PPDPP Supervisory Board. The remuneration of the Board of Directors consists of several components, such as: • Salary, • allowances, and • Facilities. Struktur Remunerasi Anggota Direksi Remuneration Structure for Members of the Board of Directors Remunerasi yang diterima oleh Direksi PPDPP berupa gaji bulanan The remuneration received by the PPDPP Directors is in the form of a dan insentif kinerja. Insentif kinerja diperoleh dari capaian kinerja monthly salary and performance incentives. Performance incentives yang dilakukan oleh pegawai PPDPP berdasarkan Key Performance are obtained from the performance achievements made by PPDPP Indicator (KPI) yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. employees based on the Key Performance Indicators (KPI) that have been stipulated in the work contract. Frekuensi Rapat Internal, Rapat Bersama Dewan Pengawas Frequency of Internal Meetings, Joint Meetings of the Supervisory dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi Board and Attendance Level of Members of the Board of Directors Direksi PPDPP menyelenggarakan rapat internal Direksi sebanyak The Board of Directors of PPDPP held 8 (eight) internal meetings of 8 (delapan) kali selama tahun 2020. Berikut uraian rapat internal the Board of Directors during 2020. The following are descriptions Direksi dan rapat bersama manajemen PPDPP: of the internal meetings of the Board of Directors and meetings with PPDPP management: Nama Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran Persentase Name Position Total Meeting Attandance Percentage Prof. Dr. Ir. Arief Sabaruddin, CES Direktur Utama Ir. Christ Robert Panusunan Marbun M.Sc. President Director 8 8 100% Arief Rahman Hakim, S.Sos. MP Direktur Layanan 8 8 100% Martanto Boedi Joewono, SE, MM Director of Service 8 8 100% Ir. Atik Niene Nierani Iskandar M.Si Direktur Keuangan 8 8 100% Director of Finance 8 8 100% Direktur Operasi Director of Operation Direktur Umum dan Hukum Director of Legal and General Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 147 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 147 08/06/2021 01:31:22

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance Pelaksanaan Kinerja 2020 2020 Performance Implementation Direksi sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan The Board of Directors has carried out its duties and responsibilities baik yang dibantu unit kerja dibawahnya. Selain itu, Direksi properly with the help of the work units under it. In addition, the mengeluarkan keputusan untuk meningkatkan kualitas PPDPP Board of Directors issued a decision to improve the quality of sebagai BLU pembiyaan perumahaan. Berikut keputusan yang PPDPP as a BLU for housing finance. Following are the decisions dikeluarkan oleh Direksi sepanjang tahun 2020: issued by the Board of Directors throughout 2020: Nomor Keputusan Direktur Utama Tentang Tanggal Ditetapkan No President Director About Date Set Decree Number 1 941 Tahun 2020 Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi 23 Maret 2020 941 of 2020 Procedures for Giving Awards and Imposing Sanctions March 23, 2020 Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan BLU 26 Maret 2020 948 Tahun 2020 PPDPP March 26, 2020 2 948of 2020 Handling of the Spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in the BLU PPDPP 14 Mei 2020 Environment May 14, 2020 15 Mei 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Utama No. 128 Tahun 2019 tentang May 15, 2020 1437 Tahun 2020 Pedoman Disiplin bagi pejabat pengelola dan pegawai PPDPP 15 Mei 2020 3 1437 of 2020 Regarding Amendments to the Decree of the President Director No. 128 of 2019 May 15, 2020 Concerning Disciplinary Guidelines for PPDPP management officials and employee Pemberian Tunjangan Hari Raya pada Tahun Anggaran 2020 Kepada Pegawai di 1446 Tahun 2020 Lingkungan PPDPP 4 1446 of 2020 Provision of holiday allowances in the 2020 fiscal year to employees in the PPDPP environment Perhitungan Konversi Skor/Nilai Atas Kelebihan Capaian Key Performance Indicator 1447 Tahun 2020 (KPI) bagi pejabat pengelola dan pegawai pada BLU PPDPP 5 1447 of 2020 Calculation of Score Conversion / Value for Excess Key Performance Indicator (KPI) for management officials and employees at BLU PPDPP 6 1940 Tahun 2020 Mekanisme Penilaian Bank Pelaksana dan Alokasi Kuota Awal Tahun Dana FLPP 25 Juni 2020 1940 of 2020 Implementing Bank Appraisal Mechanism and Initial Quota Allocation for FLPP Funds June 25, 2020 Petunjuk Teknis Strategi Peningkatan Kualitas Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Melalui Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SIPK) 7 4677 Tahun 2020 Technical Guidelines for the Strategy to Improve the Quality of Houses for Housing 3 November 2020 4677 of 2020 Financing Liquidity Facilities (FLPP) through the Construction Monitoring Information November 3, 2020 System (SIPK) 8 5571 Tahun 2020 Pedoman Pengelolan Kas dan Investasi pada PPDPP 14 Desember 2020 5571 of 2020 Guidelines for Cash and Investment Management at PPDPP December 14, 2020 148 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:22 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 148

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance PPDPP membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) memastikan pengelolaan kinerja dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan Internal Audit Unit (SPI) prinsip-prinsip good governance. PPDPP establishes an Internal Audit Unit (SPI) to ensure performance management is carried out in accordance with applicable laws and regulations and in line with the principles of good governance. SPI melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh di internal SPI carries out a thorough internal inspection of the PPDPP lingkungan PPDPP yang meliputi aspek operasional dan keuangan. environment covering operational and financial aspects. SPI is given SPI diberi kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, catatan, the authority to access all information, records, documentation, dokumentasi, aset dan personil pada unit kerja di lingkungan assets and personnel at work units within the PPDPP environment PPDPP yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas that are required in connection with the implementation of the main pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lainya yang duties and functions of internal control as well as other authorities diatur sesuai peraturan yang berlaku. regulated in accordance with applicable regulations. Struktur dan Kedudukan Pengawasan Intern Internal Audit Structure and Position PPDPP membentuk SPI berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan PPDPP established the SPI based on the Regulation of the Minister Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2019 tentang of Public Works and Public Housing Number 14 / PRT / M / 2019 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan dana Pembiayaan concerning the Organization and Work Procedure of the Housing Perumahan, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Financing Fund Management Center, the Housing Financing Fund Management Center. SPI dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada SPI is led by a Head who is responsible to the President Director of Direktur Utama PPDPP. PPDPP. Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Inspection Unit Selama tahun 2020, Kepala SPI dijabat oleh: During 2020, the Head of SPI is held by: - Ismail, M.Si, AK.,CA (2 Mei 2017 – 11 September 2020), - Ismail, M.Si, AK., CA (2 May 2017 - 11 September 2020), berdasarkan Keputusan Direktur Utama No.47 Tahun 2017 dan based on the Decree of the President Director No. 47 of 2017 Surat Perintah Direktur Utama Nomor: 4310 Tahun 2020 and the President Director’s Order Number: 4310 of 2020 - Siska Purnianti , S.H., M.Hum., CLA., CHRP (15 Oktober 2020 - Siska Purnianti, S.H., M.Hum (15 October 2020 - present) – sekarang) sebagai plt. Kepala Satuan Pemeriksa Intern PPDPP, as plt. Head of the PPDPP Internal Audit Unit, based on the berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama Nomor: 4310 President Director’s Order Number: 4310 of 2020. Tahun 2020. Piagam Audit Intern Internal Audit Charter PPDPP telah memiliki Piagam Audit Intern yang ditetapkan pada PPDPP already has an Internal Audit Charter which was established 31 Mei 2017 dan disahkan oleh Direktur Utama PPDPP. Piagam on May 31, 2017 and approved by the President Director of Audit Intern menjadi acuan SPI dalam menjalankan fungsi, tugas, PPDPP. The Internal Audit Charter is a reference for SPI in carrying tanggung jawab serta wewenangnya. Piagam Audit Intern ini juga out its functions, duties, responsibilities and authorities. This membahas tentang Kode Etik dan Satuan Audit Intern Pemerintah Internal Audit Charter also discusses the Code of Ethics and the Indonesia yang menyatakan auditor dalam melaksanakan Government of Indonesia’s Internal Audit Unit which states pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit that auditors in carrying out their work must always refer to the Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Indonesian Government Internal Audit Standards and the Code of organisasi profesi (AAIPI). Ethics issued by professional organizations (AAIPI). Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 149 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 149 08/06/2021 01:31:22

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance Tugas Pokok dan Fungsi SPI Main Duties and Functions of the SPI Mengacu pada Piagam Audit Intern SPI bertugas melaksanakan Referring to the Internal Audit Charter, the SPI is tasked with fungsi pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di carrying out the internal control function of the implementation of lingkungan PPDPP yang meliputi: tasks within the PPDPP environment which includes: o Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan o Develop and implement an Annual Supervision Work Program Tahunan (PKPT), termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan (PKPT), including identifying and updating the data of all work data semua unit kerja yang dapat diawasi (Audit Universe) serta units that can be supervised (Audit Universe) as well as the data atau dokumen yang diperlukan. required data or documents. o Melakukan audit kinerja untuk memastikan, efisiensi, efektivitas o Conducting performance audits to ensure efficiency, dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi effectiveness and efficiency of all aspects of the organization’s organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber business processes and operations in finance, accounting, daya manusia, pelayanan, teknologi informasi dan kegiatan operations, human resources, services, information technology lainnya. and other activities. o Melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan o Conducting a compliance audit to ensure that all procedures or bahwa semua prosedur atau area yang diaudit telah sesuai areas being audited are in accordance with the prevailing rules, dengan peraturan, ketentuan dan prosedur yang berlaku. regulations and procedures. o Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian o Test and evaluate the implementation of internal control and intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan risk management systems in accordance with government pemerintah. policies. o Memberikan jasa konsultasi, saran perbaikan, dan informasi o Provide consulting services, suggestions for improvement, and yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua objective information on the activities examined at all levels of tingkatan manajemen. management. o Membuat laporan hasil pengwasan intern, dan menyampaikan o Making reports on the results of internal supervision, and laporan tersebut kepada Direktur Utama dan audit. submitting the report to the President Director and auditing. o Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak o Monitor, analyze and report on the implementation of the lanjut perbaikan yang telah disarankan. suggested improvements. o Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. o Conducting special examinations if necessary. Kewenangan SPI SPI’s authority SPI memiliki kewenangan untuk: SPI has the authority to: o Mengakses seluruh informasi, sistem infomrasi, catatan, o Access all information, information systems, records, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan documentation, assets and personnel required in connection dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern. with the implementation of the internal control function. o Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada o Communicating directly with officials in the work unit who are unit kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain the object of supervision and other employees required for the yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern. implementation of internal control o Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan o Has the authority to submit reports and conduct consultations melakukan konsultasi dengan Direktur Utama dan Dewan with the President Director and the Supervisory Board of Pengawas PPDPP, serta berkoordinasi dengan pimpinan PPDPP, as well as coordinate with other leaders (Directors). (Direksi), lainnya. o To coordinate its activities with the activities of external o Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor auditors. eksternal. o Allocating SPI resources and determining the frequency, object, o Mengalokasikan sumber daya SPI serta menetapkan frekuensi, and scope of internal control. objek, dan lingkup pengawasan intern. o Implementing the techniques necessary to fulfill the objectives o Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi of internal control. tujuan pengawasan intern. o Request and obtain the necessary support or assistance, o Meminta dan memperoleh dukungan atau asistensi yang both from internal and external PPDPP in the framework of 150 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:22 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 150