STRENGTHENING OF DIGITIZATION

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance TATA KELOLA Good Governance diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal implementing the internal control function. PPDPP dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern. Tanggung Jawab SPI Responsibilities of SPI Dalam menjalankan fungsi pengawasan intern, SPI bertanggung In carrying out its internal control function, SPI is responsible for: jawab untuk: • Continuously developing and improving the professionalism • Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan of auditors, the quality of the internal control process, and the profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan intern, quality of the results of internal supervision by referring to the dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu pada applicable Internal Audit Standards. Standar Audit Intern yang berlaku. • Compile, develop and implement risk-aware PKPT, in particular • Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan PKPT yang considering the availability of supervisory resources including peduli risiko, khususnya mempertimbangkan ketersediaan identifying and updating data on all work units that can be sumber daya pengawasan termasuk mengidentifikasi dan supervised as well as any required data or documents. memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi serta • Ensuring the adequacy and availability of resources so that it data atau dokumen yang diperlukan. can carry out the internal control function optimally. • Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga • Perform follow-up monitoring of the results of internal and dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara external supervision. optimal. • Submit reports on the results of internal control and periodic • Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern reports on the implementation of functions and internal control dan ekstren. to the President Director and the Supervisory Board of PPDPP. • Menyampaikan laporan hasil pengawasan intern dan laporan berkala pelaksanaan fungsi dan pengawasan intern kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas PPDPP. Pengembangan Kompetensi SPI SPI Competency Development Selama tahun 2020, SPI telah mengikuti pelatihan maupun During 2020, SPI has attended training and workshops to increase workshop untuk meningkatkan kompentensi terkait bidang competence related to the field of internal supervision. The training pengawasan Intern. Adapun pelatihan serta workshop yang diikuti and workshops that were attended were as follows: sebagai berikut: 1. Pelatihan Certified Forensic Auditor (CFrA) Salah satu prioritas 1. Certified Forensic Auditor (CFrA) Training One of the priorities in Auditor Capacity Building activities in 2020 is participating dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor pada tahun in the CFrA training program. The training is held by the Fraud 2020 adalah mengikuti program pelatihan CFrA. Pelatihan Auditing Development Institute (LPFA) in 3 stages, namely tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Fraud Fraud Auditing I and Fraud Auditing II which will be carried Auditing (LPFA) dalam 3 tahap, yaitu Fraud Auditing I dan out online in 2020, as well as preparation and certification Fraud Auditing II yang dilaksanakan secara online pada tahun examinations which are planned to be attended by all SPI 2020, serta persiapan dan ujian sertifikasi yang direncanakan auditors in 2021. akan diikuti seluruh auditor SPI pada tahun 2021. 2. Webinar terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) 2. Webinars related to Government Procurement of Goods and Keikutsertaan dalam webinar PBJ ini dimaksudkan untuk Services (PBJ) Participation in this PBJ webinar is intended to memperoleh pengetahuan terkait berbagai aspek terkait gain knowledge related to various aspects related to the latest pengadaan barang dan jasa pemerintah terkini, khususnya PBJ government procurement of goods and services, especially terkait penanganan Covid-19. PBJ related to the handling of Covid-19. 3. Webinar Pengawasan Lainnya Auditor SPI mengikuti berbagai webinar pengawasan lainnya yang dimaksudkan untuk 3. Other Supervision Webinars SPI auditors attend various mempertahankan sertifikasi profesi yang telah didapatkan oleh other supervisory webinars that are intended to maintain auditor SPI atau dilaksanakan untuk mengikuti perkembangan the professional certification that has been obtained by terkini dari profesi internal audit, sehingga pelaksanaan the SPI auditors or implemented to keep up with the latest developments in the internal audit profession, so that the Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 151 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 151 08/06/2021 01:31:22

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan dengan mengikuti implementation of supervisory activities can be carried out by praktik terbaik dalam profesi dan dapat memberikan nilai following the best practices in the profession and can provide tambah bagi organisasi. added value for the organization. Pelaksanaan Tugas SPI Implementation of SPI Duties Selama tahun 2020, SPI telah melaksanakan kegiatan pengawasan During 2020, SPI has carried out supervisory activities which are yang terbagi dalam 4 (empat) sasaran pengawasan, sebagai beri- divided into 4 (four) monitoring targets, as follows: kut: a. Reviu a. Review • Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Semester I Tahun • Conducted a review of the 2017 Semester I Financial 2017 Statements. • Laporan Keuangan Standar Akuntantasi Pemerintah (SAP). • Government Accounting Standards (SAP) Financial b. Audit Statements. • Audit Kinerja terhadap Pelaksanaan Kegiatan Kontraktual b. Audit • Performance Audit on the Implementation of Contractual dan Swakelola TA 2019. • Audit Kinerja terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit and Self-Management Activities in FY 2019. • Performance Audit on the Implementation of Duties and Kerja Direktur Layanan Tahun 2019-2020. • Audit Kinerja terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Functions of the Service Director’s Work Unit in 2019-2020. • Performance Audit on the Implementation of Duties and Kerja Direktur Keuangan Tahun 2019-2020. • Audit Kinerja terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Functions of the Finance Director Work Unit for 2019-2020. • Performance Audit on the Implementation of Duties and Kerja Direktur Operasi Tahun 2020 c. Pemantauan Pelaksanaan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Functions of the Operations Director’s Work Unit in 2020 c. Monitoring of the Implementation of Monitoring of the Follow Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Program FLPP. Up of the Audit Results of the Republic of Indonesia BPK Related d. Pemeriksaan Lainnya to the FLPP Program. • Penyusunan Piagam Audit Intern dan Kode Etik SPI BLU d. Other Examinations • Preparation of Internal Audit Charter and Code of Ethics for PPDPP; • Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI BLU PPDPP; • Preparation of the 2020 Annual Supervision Work Program 2020; • Pelaksanaan Penyusunan Draft Program Kerja Pengawasan (PKPT); • Implementation of the Draft Annual Supervision Work Tahunan (PKPT) 2021 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi SPI PPDPP; dan Program (PKPT) 2021 and Standard Operating Procedures • Peningkatan Kapasitas Auditor SPI. (SOP) for SPI PPDPP; and • Increased Auditor Capacity of SPI. Penanganan Permasalahan Hukum (Advokasi Bantuan Hukum) Handling Legal Problems (Advocacy of Legal Assistance) Penanganan pengaduan dan pendampingan penyelesaian Complaint handling and legal assistance advocacy (legal aid permasalahan hukum (advokasi bantuan hukum) di lingkungan advocacy) in the PPDPP environment are the implementation of PPDPP merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terdapat tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni There are three parties regulated in this law, namely legal aid penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum recipients (poor people), legal aid providers (legal aid organizations) (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum and legal aid administrators (Ministry of Law and Human Rights of (Kementerian Hukum dan HAM RI). the Republic of Indonesia). 152 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:22 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 152

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance Permasalahan Hukum Yang Sudah selesai di 2020 Legal Issues That Have Been Resolved in 2020 dan Masih Harus Ditindaklanjuti and Still Must be Followed up No Kegiatan Keterangan Activities Information 1 Verifikasi Data Dokumen terhadap Perumahan Griya Bahtera Mas Kendari Sulawesi Tenggara Masih dalam tahap penyelesaian Verification of Document Data on Griya Bahtera Mas Kendari Housing, Southeast Sulawesi Still in the final stages Peninjauan Lapangan Rumah KPR Sejahtera FLPP di Jayapura (Perumahan Yahim Gajah Mada Per- mai) Masih dalam tahap penyelesaian 2 Field Observation of the FLPP Prosperous KPR House in Jayapura (Perumahan Yahim Gajah Mada Still in the final stages Permai) 3 Telaahan Hukum terkait Kasus PT. Lestari Pembangunan Jaya Masih dalam tahap penyelesaian Legal studies related to the case of PT. Lestari Pembangunan Jaya Still in the final stages Penyelesaian permasalahan masyararakat terkait dengan kasus PT. CKBI aduan dari Lembaga Om- budsman Daerah Istimewa Yogyakarta Sudah terselesaikan 4 Solving community problems related to the PT. CKBI complaint from the Yogyakarta Special Region It’s done Ombudsman Institute Pendapat Hukum atas Pengajuan KPR Sejahtera ke-2 bagi Kelompok Sasaran PNS/TNI/Polri yang Pindah Domisili karena Kepentingan Dinas (a.n. Ahmad Hamid) Sudah terselesaikan 5 Legal Opinion on Submission of the 2nd Prosperous KPR for Target Groups for Civil Servants / TNI / Done Polri Who Move Domicile for Official Interests (a.n. Ahmad Hamid) Telaah Hukum terkait Implikasi Hukum diterbitkannya Omnibus Law (UU Cipta Kerja) terhadap oper- asional PPDPP. (dilakukan terhadap UU PKP, UU RUSUN dan UU Bangunan Gedung) 6 Review of the Law regarding the Legal Implications of the issuance of the Omnibus Law (Job Cre- Masih dalam tahap penyelesaian ation Law) on PPDPP operations. (carried out against the PKP Law, the RUSUN Law and the Building Still in the final stages Building Law) Pendampingan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan PPDPP (berkoordinasi dengan Divisi TI). Masih dalam tahap penyelesaian 7 Assistance to the Development of Legal Information Documentation Networks in the PPDPP Envi- Still in the final stages ronment (in coordination with the IT Division). 8 Penyusunan Matriks Perbandingan Kelembagaan PPDPP, BP Tapera dan BP3. Sudah Terselesaikan Compilation of an Institutional Comparison Matrix for PPDPP, BP Tapera and BP3. Done Perancangan Draft Peraturan Perundang-Undangan Draft Legislative Regulations PPDPP melalui Divisi Hukum telah secara aktif melakukan PPDPP through the Legal Division has actively provided assistance pendampingan dan pemberian dukungan legal drating dalam and support for legal rating in the drafting of laws and regulations perancangan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai initiated by each work unit within the PPDPP environment. oleh masing-masing unit kerja di lingkungan PPDPP. PPDPP berkomitmen untuk mengimplementasikan Good PPDPP is committed to implementing good governance, one of Governance yang salah satunya dilakukan melalui penerapan Kode which is done through the application of a Code of Ethics and Etik dan Disiplin Pegawai. Internalisasi kode etik yang kemudian Employee Discipline. Internalizing the code of ethics which is then ditindaklanjuti dalam setiap perilaku pegawai akan mendukung followed up in every employee’s behavior will support sustainable pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. business growth. Kode Etik Dan Penegakan Disiplin Code of Conduct and Discipline Enforcement Secara umum, implementasi Kode Etik atau Pedoman Prilaku In general, the implementation of the Code of Ethics or Code of (Code of Conduct) di PPDP berpedoman pada Peraturan Menteri Conduct at PPDP is guided by the Regulation of the Minister Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M2017 of Public Works and Public Housing Number 07 / PRT / M2017 tentang Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai Kementerian Pekerjaan concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Ministry Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan ini merupakan pedoman of Public Works and Public Housing Employees. This regulation is a bagi seluruh Pegawai dalam beretika dan berperilaku di dalam guideline for all employees in ethics and behavior inside or outside atau di luar jam kerja serta bertujuan untuk menjaga kewibawaan working hours and aims to maintain the dignity and credibility of Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 153 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 153 08/06/2021 01:31:22

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report dan kredibilitas Pegawai serta menghindarkan segala benturan employees and avoid all conflicts of interest in order to achieve and kepentingan dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi realize the vision and mission of the Ministry of PUPR. Kementerian PUPR. Selanjutnya, di lingkup PPDPP Kode Etik Pegawai tertuang dalam Furthermore, in the scope of PPDPP the Employee Code of Ethics is surat Edaran Direktur Utama BLU PPDPP Nomor 45 Tahun 2018 contained in the Circular of the Managing Director of BLU PPDPP dan Pedoman Disiplin Pegawai sebagaimana tercantum dalam Number 45 of 2018 and the Employee Discipline Guidelines as Keputusan Direktur Utama nomor 128 Tahun 2019. stated in the Decree of the President Director number 128 of 2019. Penerapan Kode Etik bagi Pegawai PPDPP juga diiringi dengan The implementation of the Code of Ethics for PPDPP employees is implementasi nilai-nilai budaya organisasi yaitu i-ProVe (Integritas, also accompanied by the implementation of organizational cultural Profesional, Orientasi misi, Visoner dan Etika-Akhlakul Karimah), values, namely i-ProVe (Integrity, Professional, Mission Orientation, dan BLU PROMiSe (Profesional, Melayani, Bersinergi). Sehingga Visoner and Ethics-Akhlakul Karimah), and BLU PROMiSe dapat berdampak pada peningkatan kinerja organisasi secara (Professional, Serve, Synergize). So that it can have an impact on berkelanjutan. improving organizational performance in a sustainable manner. Sosialisasi dan Upaya Penegakan Kode Etik Dissemination and Enforcement of the Code of Ethics PPDPP senantiasa melakukan sosialisasi Kode Etik dilakukan secara PPDPP always disseminates the Code of Ethics in stages, starting berjenjang, mulai dari level tertinggi di dalam berbagai forum from the highest level in various leaders’ forums to the employee leaders hingga level pegawai oleh pimpinan di masing-masing level by leaders in each Department. This is done so that the role of Departemen. Hal ini dilakukan agar peran leader sebagai role model the leader as a role model in complying with each item of the Code dalam mematuhi setiap butir Kode Etik dapat memotivasi karyawan of Ethics can motivate employees to emulate and do the same with untuk meneladani dan melakukan hal yang sama dengan leader. leaders. Dalam melakukan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh, PPDPP In conducting effective and comprehensive outreach, PPDPP pays memerhatikan hal-hal sebagai berikut: attention to the following matters: • Menyampaikan Pedoman Etika dan Perilaku/Kode Etik ke seluruh • Delivering the Code of Ethics and Conduct / Code of Ethics to pimpinan dan pegawai dalam program orientasi pegawai sesuai all leaders and employees in the employee orientation program dengan program yang diselenggarakan oleh PPDPP; in accordance with the program organized by PPDPP; • Menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku sebagai bagian tidak • Implementing the Code of Ethics and Conduct as an integral terpisahkan dari praktek bisnis dan penilaian kinerja seluruh part of business practices and performance appraisals for all anggota PPDPP; PPDPP members; • Mengembangkan Pedoman Etika dan Prilaku dan jika diperlukan • Developing a Code of Ethics and Conduct and if necessary it dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kebijakan dan can be further elaborated in various organizational policies and peraturan organisasi; regulations; • Melengkapi Peraturan Organisasi dengan sanksi atas • Complementing the Organizational Rules with sanctions pelanggaran yang terjadi dan membangun sistem untuk for violations that occur and building a system to monitor memantau penerapan Pedoman Etika dan Perilaku sesuai the implementation of the Code of Ethics and Behavior in dengan perkembangan. accordance with developments. Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Complaints of Code of Conduct Violations PPDPP memiliki mekanisme pengaduan pelanggaran Kode Etik dan PPDPP has a mechanism for complaints of violations of the Code of Kode Perilaku yang disampaikan secara tertulis dengan tata cara Ethics and Code of Conduct which is submitted in writing with the sebagai berikut: following procedures: a. Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan Pelanggaran a. Every employee who is aware of an alleged violation of the Kode Etik dan Kode Perilaku harus menyampaikan pengaduan Code of Ethics and Code of Conduct must submit a complaint kepada Pejabat Pembina Kepegawaian secara hierarki dan to the Hierarchical Personnel Development Officer and the atasan Pegawai yang bersangkutan; employee’s supervisor; 154 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:23 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 154

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance TATA KELOLA Good Governance b. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b. The submission of complaints as referred to in letter ‘a’ above ‘a’ diatas dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran, bukti is carried out by stating the violation, supporting evidence, and pendukung, dan identitas pelapor; the identity of the reporter; c Atasan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf ‘a’ di atas c. Employee supervisors as referred to in letter ‘a’ above must harus melakukan penelitian terhadap pengaduan sebagaimana examine the complaint as referred to in letter ‘b’ and maintain dimaksud huruf ‘b’ dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor; the confidentiality of the reporter’s identity; d. Atasan Pegawai yang menemukan dugaan pelanggaran d. Employee supervisors who find an alleged violation of the Kode Etik dan Kode Perilaku harus terlebih dahulu meneliti Code of Ethics and Code of Conduct must first investigate the pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku tersebut; dan violation of the Code of Ethics and Code of Conduct; and e. Atasan Pegawai harus melaporkan hasil penelitian atas e. Employee supervisors must report the results of research pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku secara hierarki on violations of the Code of Ethics and Code of Conduct kepada pejabat yang berwenang. hierarchically to the authorized official. Dugaan pelanggaran Kode Etik kemudian ditindak lanjuti oleh The alleged violation of the Code of Ethics is then followed up Dewan Kode Etik yang dibentuk secara ad hoc oleh Pejabat Pembina by the Code of Ethics Council which is established on an ad hoc Kepegawaian. Keanggotaan Dewan Kode Etik terdiri atas satu basis by the Civil Service Officer. Membership of the Code of orang ketua merangkap anggota, satu orang sekretaris merangkap Ethics Council consists of one chairperson who is also a member, anggota dan paling sedikit diisi oleh tiga orang anggota. Jabatan one secretary who is also a member and is filled at least by three dan pangkat anggota Dewan Kode Etik tidak boleh lebih rendah members. The position and rank of the members of the Code of atau setingkat dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa. Ethics Council must not be lower or equal to the position and Unsur-unsur keanggotaan Dewan Kode Etik terdiri atas: atasan rank of the employee being audited. The membership elements langsung dari Pegawai yang bersangkutan, pejabat pembina of the Code of Ethics Council consist of: the direct supervisor of kepegawaian, dan pejabat lain yang berwenang. the employee concerned, personnel guidance officers, and other authorized officials. Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan oleh Dewan Kode Etik Procedures for Summons and Examinations by the Code of Ethics Council Dewan Kode Etik memiliki tugas dan kewenangan untuk memproses The Code of Ethics Board has the duty and authority to process dugaan pelaporan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh suspected reports of Code of Conduct violations by employees. The Pegawai. Dewan Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis Code of Ethics Council shall summon employees who are suspected kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik of having violated the Code of Ethics and Code of Conduct in writing. dan Kode Perilaku. Apabila Pegawai yang diduga melakukan If an employee who is suspected of violating the Code of Ethics pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku tidak memenuhi and Code of Conduct does not fulfill the summons without a valid panggilan tanpa alasan yang sah, Dewan Kode Etik melakukan reason, the Code of Ethics Council shall issue a second summons pemanggilan kedua dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah within 5 (five) working days after the first summons. In the event that pemanggilan pertama. Dalam hal Pegawai tidak memenuhi an Employee does not fulfill the second summons without a valid panggilan kedua tanpa alasan yang sah, Pegawai yang diduga reason, the Employee who is suspected of having violated the Code melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dianggap telah of Ethics and Code of Conduct is deemed to have violated the Code melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku, sehingga Dewan Kode Etik of Ethics and Code of Conduct, so the Code of Ethics Council decides memutuskan Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi moral. the Employee concerned is subject to moral sanctions. Dewan Kode Etik mengambil keputusan setelah memriksa dan The Code of Ethics Council takes a decision after conducting an memberi kesempatan kepada Pegawai yang diduga melakukan investigation and gives an opportunity for Employees who are pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku untuk memberikan suspected of having violated the Code of Ethics and Code of klarifikasi dan keterangan yang selanjutnya dituangkan dalam Conduct to provide clarification and information which will then be berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan oleh Dewan Kode Etik stated in the examination report. The examination by the Code of dilakukan secara tertutup. Ethics Council is conducted behind closed doors. Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 155 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 155 08/06/2021 01:31:23

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance Keputusan Dewan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. Decisions of the Code of Ethics Council are taken by deliberation Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil to reach consensus. In the event that consensus is not reached, dengan suara terbanyak. Keputusan Dewan Kode Etik untuk decisions are taken by majority vote. The decision of the Code of pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final. Ethics Council for violations of the Code of Ethics and Code of Conduct is final. Pemberian Sanksi Giving Sanctions Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang Civil Servants or Prospective Civil Servants who violate the Code melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenai sanksi of Ethics and Code of Conduct are subject to moral sanctions moral dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan and / or other sanctions in accordance with the provisions of perundang-undangan. Sementara, PPNPNS yang melakukan laws and regulations. Meanwhile, PPNPNS who violate the code pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenai sanksi moral of ethics and code of conduct are subject to moral sanctions or atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam other sanctions in accordance with the provisions contained in the kontrak. Pegawai yang dikenai sanksi harus melaksanakan sanksi contract. Employees who are subject to sanctions must implement dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanctions within a maximum period of 3 (three) working days after pengenaan sanksi disampaikan. the decision to impose sanctions is submitted. 156 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:23 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 156

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance Perubahan dunia usaha yang dinamis berdampak pada semakin MANAJEMEN RISIKO kompleksnya risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Risk Management sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen risiko menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar segala aktivitas usaha yang The dynamic changes in the business world have an impact on the dilakukan BLU PPDPP tidak menimbulkan masalah. increasingly complex risks faced. Therefore, the functions of risk identification, measurement, monitoring and control as part of the implementation of risk management are a necessity that must be met so that all business activities carried out by BLU PPDPP do not cause problems. PPDPP senantiasa melakukan penyempurnaan kualitas kebijakan, PPDPP always makes improvements to the quality of policies, systems sistem dan proses kerja untuk memastikan pengelolaan risiko and work processes to ensure risk management in accordance with yang sesuai dengan perkembangan pasar, serta senantiasa market developments, as well as always accommodating changes in mengakomodasi perubahan peraturan dan perundang-undangan. regulations and legislation. PPDPP telah memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP) tentang PPDPP already has Standard Operational Procedure (SOP) on Penilaian Risiko Kegiatan No. OR 0202-Pg/01 yang dibuat pada Activity Risk Assessment No. OR 0202-Pg / 01 made on March 30, tanggal 30 Maret 2020 dan efektif tanggal 6 April 2020 yang 2020 and effective April 6, 2020, signed by the President Director. ditandatangani oleh Direktur Utama. Dengan adanya SOP Penilaian With the Risk Assessment SOP, get a score of 2.1. Risiko, mendapatkan skor 2,1. Memperhatikan setiap risiko yang dihadapi selama pandemi Pay attention to every risk faced during the COVID19 pandemic, COVID19 termasuk default risk mengingat Debt ratio dan Debt to including default risk, given the quite large Debt ratio and Debt equity ratio yang cukup besar. Terkait hal tesebut, pihak manajemen to equity ratio. In this regard, the management has taken risk telah melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yaitu: mitigation measures, namely: a. FLPP disalurkan melalui Lembaga Perbankan melaui perguliran a. FLPP is channeled through the Banking Institution through the dana melalui mekanisme executing agency sehingga revolving of funds through the executing agency mechanism kepadanya melekat tanggung jawab untuk menyeleksi dan so that it is attached to the responsibility to select and assign menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan recipients of revolving funds, channel and collect revolving menagih Kembali dana bergulir serta menanggung risiko funds as well as bear the risk of uncollectible revolving funds terhadap ketidaktertagihan dana bergulir sebagaimana as stated in Regulation of the Minister of Finance Number 168 tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/ / PMK.06 / 2019 concerning Determination of the Net Value PMK.06/2019 Tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi of Non-Permanent Long-Term Investments in the Form of Jangka Panjang Non Permanen Dalam Bentuk Tagihan. Receivables. b. Setiap Tahun Penyaluran FLPP sudah dilakukan audit oleh BPK b. Every year FLPP distribution has been audited by BPK and KAP dan KAP serta dibantu dengan review oleh internal SPI dan and assisted by internal reviews by the SPI and Inspectorate Itjen Kementerian PUPR sebagai upaya untuk menjaga pola General of the Ministry of PUPR as an effort to maintain the tata Kelola dana kelolaan pada BLU PPDPP. management pattern of managed funds at the PPDPP BLU. Selain itu, risiko yang dihadapi PPDPP adalah dalam menyalurkan In addition, the risks faced by PPDPP are in channeling FLPP funds, dana dana FLPP antara lain: including: • Ketidaktepatan sasaran pemberian KPR–FLPP (baik dalam • Inaccurate targeting of KPR – FLPP granting (both in the proses seleksi, pemanfaatan rumah, maupun kelengkapan selection process, house utilization, and house building bangunan rumah). equipment). • Ketidaksesuaian antara demand perumahan MBR dengan • The mismatch between the demand for low-income housing supply perumahan MBR pada masing-masing daerah. and supply for low-income housing in each region. Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, PPDPP melakukan mitigasi To mitigate these risks, PPDPP carries out risk mitigation as follows: risiko sebagai berikut: • Establish criteria for debtors who can take advantage of • Menetapkan kriteria-kriteria debitur yang dapat Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 157 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 157 08/06/2021 01:31:23

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance memanfaatkan KPR FLPP. BLU PPDPP akan memeriksa apakah KPR FLPP. The PPDPP BLU will check whether the KPR- pemohon KPR-FLPP sesuai dengan kategori debitur MBR yang FLPP applicant fits the MBR debtor category who can take dapat memanfaatkan KPR dengan bunga 0,5 persen. Kegiatan advantage of a KPR with an interest of 0.5 percent. This ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya salah sasaran activity will reduce the possibility of mis-targeting KPR-FLPP penyaluran kredit KPR-FLPP. loan disbursements. • Melibatkan peran Pemda untuk memastikan calon penerima • Involving the role of the Regional Government to ensure that FLPP sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan untuk prospective FLPP recipients comply with the established memitigasi agar terdapat kesesuaian antara demand dan criteria and to mitigate so that there is a match between supply perumahan MBR di seluruh wilayah Indonesia the demand and supply of low-income housing throughout diperlukan pemetaan yang akurat. Indonesia, accurate mapping is needed. 158 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:23 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 158

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance KEBIJAKAN ANTI KORUPSI Anti Corruption Policy PPDPP memiliki kebijakan anti korupsi yang antara lain terlihat PPDPP has an anti-corruption policy which, among others, is dalam Keputusan Direktur Utama PPDPP Nomor 112 tahun 2017 evident in the Decree of the President Director of PPDPP Number tentang Pedoman Disiplin Pejabat dan/atau Pegawai di Lingkungan 112 of 2017 concerning Discipline Guidelines for Officials and / or Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan. Dalam aturan Employees in the Center for Housing Financing Fund Management. tersebut, secara tegas disebutkan pada pasal 6 jika pejabat maupun In this regulation, it is explicitly stated in article 6 that if PPDPP pegawai PPDPP terbukti melakukan korupsi, menggelapkan uang/ officials or employees are proven to have committed corruption, barang, mencuri, menerima sogokan, memeras, menarik pungutan embezzled money / goods, stolen, received bribes, extorted, liar, dan/atau pungutan lain yang dapat disamakan dengan itu, collected illegal fees, and / or other levies equivalent to that, they maka akan dikenakan sanksi. Selama tahun 2020, tidak ada pejabat will be subject to sanctions. . During 2020, no PPDPP official or maupun pegawai PPDPP yang terlibat kasus korupsi. employee was involved in a corruption case. Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 159 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 159 08/06/2021 01:31:23

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report PUBLIKASI PPDPP continuously carries out publication activities through distribution channels for print, electronic and digital media. Publication Throughout 2020, the following publication activities will be carried out: PPDPP secara kontinu melakukan kegiatan publikasi melalui saluran A. Publishing the 2020 Griya Sejahtera Bulletin distribusi media cetak, elektronik maupun digital. Sepanjang tahun In 2020, PPDPP published 4 (four) Griya Sejahtera Bulletin, 2020, kegiatan publikasi yang dilakukan antara lain: namely: A. Penerbitan Buletin Griya Sejahtera Tahun 2020 Pada tahun 2020, PPDPP menerbitkan 4 (empat) Buletin Griya Sejahtera yaitu: Volume 5 Edisi 17 Volume 5 Edisi 18 Volume 5 Issue 17 Volume 5 Issue 18 Volume 5 Edisi 19 Volume 5 Edisi 20 Volume 5 Issue 19 Volume 5 Issue 20 160 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:24 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 160

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance TATA KELOLA Good Governance B. Pembuatan Video B. Video Making Pada tahun 2020, video yang dibuat antara lain: In 2020, the videos made include: - Sosialisasi SiKasep - Socialization of SiKasep - Testimoni Masyarakat dan Pengembang atas layanan - Community and Developer Testimonials on PPDPP services - Tutorial on Using SiKumbang PPDPP - Tutorial Penggunaan SiKumbang PPDPP held a FLPP Decade Video Competition which was PPDPP menyelenggarakan Video Lomba Satu Dekade FLPP yang Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 161 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 161 08/06/2021 01:31:25

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance diiikuti oleh ratusan peserta. Selain itu juga menyelenggarakan attended by hundreds of participants. Besides that, it also webinar sebagai salah satu sarana komunikasi kala pandemi organizes webinars as a means of communication during the Covid-19. Covid-19 pandemic. C. Menerbitkan Rilis Pers C. Publishing Press Releases PPDPP menerbitkan rilis pers yang telah dimuat media PPDPP publishes press releases that have been published in cetak, media elektronik maupun media online terkait dengan print, electronic and online media related to performance perkembangan kinerja, perjanjian kerjasama maupun developments, cooperation agreements and digital product peluncuran produk digital selama tahun 2020. launches during 2020. Rilis didistribusikan ke media-media Seperti : Media Indonesia; Release distributed to media such as: Media Indonesia; Kompas; Kompas; Indonesia housing; Property n bank; Bisnis Indonesia; Indonesia housing; Property n bank; Bisnis Indonesia; Antara; Antara; Detik; CNBC; CNN; Beritasatu.com; Investor Daily; Detik; CNBC; CNN; Beritasatu.com; Investor Daily; Tribun; Tribun; Housing Estate; Rumah.com; dan Republika. Housing Estate; Rumah.com; and Republika. D. Hotline D. Hotline PPDPP telah mengaktifkan layanan hotline bebas pulsa dengan PPDPP has activated the toll-free hotline service number 0 800 nomor 0 800 10 77377 sejak tahun 2017. Layanan tersebut 10 77377 since 2017. This service functions as a means of berfungsi sebagai sarana informasi produk KPR Sejahtera FLPP. information for KPR Sejahtera FLPP products. Hasil status tiket Layanan hotline PPDPP dari Januari sampai The ticket status results for the PPDPP hotline service from dengan Desember 2020 sebanyak 18.037 tiket sehingga January to December 2020 were 18,037 tickets, so the prosentase keberhasilan penerimaan call dan Tiket (Successful percentage of success in receiving calls and tickets (Successful Call/Ticket) adalah sebesar 100% dimana tiket sudah closed. Call / Ticket) is 100% where the tickets are closed. Rincian layanan hotline sepanjang tahun 2020 adalah sebagai Details of hotline services throughout 2020 are as follows: berikut: The requests for information and public complaints that often Layanan Hotline Hotline Service 2.093 2.004 1.681 1.747 1.765 1.669 1.668 1.691 1.232 1.006 835 646 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember January February March April May June July August September October November December 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 162 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:25 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 162

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Telepon Terputus 369 BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Phone Disconnected 114 Info & Persyaratan untuk Memilih Rumah Info & Requirements for Choosing a Home 80 Subsidi Bantuan Uang Muka 34 Advance Assistance Subsidy 33 19 Pengembang 15 Developer 11 11 AMnaanliasigsedmaennPteDmisbcauhssaisoannaMndanAanjeamlFyLsePiPnsPenFcuanidraDnisDbauGnrosaoeTdFmaLtGeaPnoPKtveelronlaance Pemasangan Stiker/Surat Pemberitahuan 4 Installation of Stickers /Noti cation Letters BP2BT BP2BT Pendaftaran Pengembang Developer Registration Renovasi Rumah Subsidi Subsidized Home Renovation Alamat Kantor PPDPP PPDPP O ce Address Kategori Informasi Kategori Pengaduan Information Category Complaint Category Aplikasi SiKasep 8.204 Aplikasi SiKasep 6.022 SiKasep application 532 SiKasep application 961 Aplikasi SiKumbang 369 SiKumbang application 114 Lupa Password 486 80 Forgot the password 327 Telepon Terputus 34 Phone Disconnected 33 Telepon Terputus 75 19 Phone Disconnected 28 Info & Persyaratan untuk Memilih Rumah 15 Info & Requirements for Choosing a Home 11 Fasilitas dan Pembangunan Rumah Subsidi 14 11 Facilities and DevelopmentSubsidized Houses 9 Subsidi Bantuan Uang Muka 4 Advance Assistance Subsidy BP2BT 7 BP2BT 6 Pengembang Pencairan Dana FLPP Developer FLPP Fund Disbursement 9 Persyaratan Rumaah Subsidi 5 Pencairan Dana FLPP Subsidized Housing Requirements FLPP Fund Disbursement Invalid Token 3 Pemasangan Stiker/Surat Pemberitahuan Invalid Token 1 Installation of Stickers /Noti cation Letters 1 BP2BT BP2BT Pendaftaran Pengembang Developer Registration Renovasi Rumah Subsidi Subsidized Home Renovation Alamat Kantor PPDPP PPDPP O ce Address Kategori Pengaduan Complaint Category Aplikasi SiKasep 6.022 Adapun PermSoiKhasoepnaapnplicIantifoonrmasi mapun Pengaduan Masya9r6a1kat yang sering mFourgnoLtuctpuhaelPpmaassseswwlaoorrlddui hotline PPDPP pada periode Ja43n82u67 ari appear through the PPDPP hotline in the period January to December 2020, include: sampai dengPahTnoenleDepDeoisnsceoTnemrnpebuctteeudrs 2020, antara lain: 75 1. SiKasep Application (How to register to own a KPR 28 Sejahtera FLPP house through the SiKasep application); Fasili1ta.s danAPepmlbikanagsuinaSniRKuamsahepSub(sCidiara mendaftar memiliki rumah 1K4 PR Facilities and DSeevejalohpmteenrtaSuFbsLidPizPedmHoeulsaeslui Aplikasi SiKasep); 2. Data Update (Deletion and Change of Prospective Debtor 9 data because the Prospective Debtor has entered his identity incorrectly through the SiKasep Application); 2. Update Data (PBBePP2n2BBgTThapusan dan Perubahan data Ca67lon 3. Forgot Password (Prospective Debtor entered incorrectly DebituPrencakiraarneDnanaa FLCPPalon Debitur salah memasuk9kan when registering his identity through the SiKasep FLPP Fund Disbursement 5 application); and 3 idPeernsytaitraatsannRyuammaaheSlaublusiidiAplikasi SiKasep); 3. SuLbsuidpizaed HoPuasisnsgwReoquridreme(nCts alon Debitur salah memasuk1kan Password dIinInvvsaaalliidadTtTookmkeennendaftarkan identitas melalui aplik1asi SiKasep); dan 4. Failed to Login (Prospective Debtor incorrectly entered his 4. Gagal Login (Calon Debitur salah masuk ke akun SiKasep SiKasep account). nya). E Social Media Management E. Pengelolaan Media Sosial 1. Instagram 1. Instagram PPDPP has been using Instagram since February 2017, PPDPP telah menggunakan Instagram sejak bulan Februari with an account @kprsejahteraflpp. Posts uploaded on 2017, dengan akun @kprsejahteraflpp. Postingan yang Instagram, on average, are in the form of activities carried diunggah pada Instagram, rata-rata adalah berupa out by PPDPP in the form of ceremonies, Evaluation kegiatan yang dilakukan PPDPP baik berupa seremonial, Meetings, Education related to KPR Sejahtera FLPP and Rapat Evaluasi, Edukasi terkait dengan KPR Sejahtera FLPP MBR Testimonials on KPR FLPP. maupun Testimonial MBR terhadap KPR FLPP. The number of Instagram posts @kprsejahterflpp during Jumlah postingan Instagram @kprsejahterflpp selama 2020 was 256 posts and followed by 6,462 followers, or tahun 2020 sebanyak 256 postingan dan diikuti 6.462 an increase compared to 2019 with 2,719 followers. followers, atau meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 2.719 followers. 2. Facebook 2. Facebook Social media in the form of PPDPP Fan Pages via Facebook Media sosial berupa Fan Page PPDPP melalui Facebook began to be accessed on February 22, 2016. As of mulai diakses pada tanggal 22 Februari 2016. Per 31 December 31, 2020, the number of followers was 1,572 Desember 2020, jumlah followers sebanyak 1.572 dengan with a total page likes of 659 likes. total page likes sebesar 659 likes. The number of Facebook posts from January - 31 Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 163 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 163 08/06/2021 01:31:25

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance Jumlah postingan facebook dari bulan Januari – 31 December 2020 was 194 posts. Posts on Facebook are Desember 2020 sebanyak 194 postingan. Postingan di mirroring material from PPDPP Instagram. Facebook merupakan materi mirroring dari Instagram PPDPP. 3. Youtube 3. Youtube PPDPP has a youtube account since February 2016. As of PPDPP memiliki akun youtube sejak Februari 2016. Per 31 December 31, 2020, the number of subscribers was 324. Desember 2020 jumlah subscriber sebanyak 324. F. Online Monitoring of News F. Monitoring Online Pemberitaan PPDPP conducts online monitoring of the news in both printed PPDPP melakukan monitoring online pemberitaan baik di and digital mass media. media massa cetak maupun digital. The main topic of news in 2020 was dominated by news related Topik utama pemberitaan tahun 2020, didominasi oleh to house renovation, namely 1628 news topics, 717 reports of pemberitaan terkait bedah rumah, yaitu sebanyak 1628 topik the FLPP Program. pemberitaan, pemberitaan Program FLPP sebanyak 717 pemberitaan. Throughout 2020, the President Director of PPDPP, Arief Sabaruddin, was in the first position as a Top Resource Person Sepanjang tahun 2020, Direktur Utama PPDPP, Arief Sabaruddin who is often quoted by the Mass Media in relation to the news menempati posisi pertama sebagai Top Narasumber yang about the FLPP KPR Program or other Government subsidized sering dikutip oleh Media Massa terkait dengan pemberitaan housing assistance programs. Program KPR FLPP atau program bantuan rumah subsidi Pemerintah lainnya. G. Site Content Updates PPDPP has a website located at www.ppdpp.id whose content G. Pembaruan Konten Situs is continuously updated. Throughout 2020, there were 265 PPDPP memiliki situs yang beralamat di yang kontennya terus news posts on the site diperbarui. Sepanjang tahun 2020, ada 265 postingan berita di situs tersebut 164 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:25 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 164

Profil BLU PPDPP Tinjauan Pendukung Bisnis Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola BLU PPDPP Profile Business Supporting Overview Management Discussion and Analysis Good Governance TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) Corporate Social Responsibility (CSR) Komitmen Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Commitment to Implementing Corporate Social Responsibil- Perusahaan ity Programs BLU PPDPP memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas BLU PPDPP is committed to improving the quality of life for a better kehidupan yang lebih baik bersama para pemangku kepentingan. life together with stakeholders. This commitment is manifested Komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan tanggung jawab through the Company's social responsibility activities. The sosial Tanggung jawab sosial lingkungan Perseroan meliputi Company's social environmental responsibility includes aspects aspek lingkungan hidup, Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan dan of the environment, employment, health and occupational safety Keselamatan Kerja (K3), tanggung jawab kepada pelanggan, dan (K3), responsibility to customers, and the social community. PPDPP sosial kemasyarakatan. PPDPP meyakini pelaksanaan tanggung believes that the implementation of social responsibility has a jawab sosial memiliki dampak positif bagi peningkatan citra positive impact on enhancing the image of the institution and other lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. stakeholders. TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PELESTARIAN SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL LINGKUNGAN HIDUP PRESERVATION Komitmen dan Kebijakan Commitment and Policy PPDPP menyadari bahwa lingkungan yang berkualitas dapat PPDPP realizes that a quality environment can support business mendukung keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, manajemen sustainability. Therefore, the management always strives to senantiasa berupaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup maintain the quality of the environment in every operational activity dalam setiap aktivitas operasional Perseroan. of the Company. Pelaksanaan Kegiatan Implementation of Activities 1. Mematikan lampu di rungan yang tidak digunakan. 1. Turn off lights in rooms that are not in use. 2. Menghimbau pemakaian AC secara bijak di kantor pusat. 2. Appealing to use AC wisely at the head office. 3. Menggunakan air sesuai dengan kebutuhan dan menghimbau 3. Using water according to your needs and calling for savings penghematan penggunaan air. in water use. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO DENGAN KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN EMPLOYMENT, HEALTH AND SAFETY KESELAMATAN KERJA Komitmen dan Kebijakan Commitment and Policy PPDPP senantiasa taat asas dalam semua aktivitas usahanya PPDPP always adheres to the principles in all its business activities termasuk di bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan & Keselamatan including in the fields of Manpower, Occupational Health & Kerja (K3). Dalam hal ini, Perseroan memberikan perhatian dan Safety (K3). In this case, the Company pays high attention and komitmen yang tinggi dalam K3 ini agar tercipta lingkungan kerja commitment to K3 in order to create a comfortable and conducive yang nyaman dan kondusif. work environment. Pelaksanaan Kegiatan Implementation of Activities Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab dalam aspek To ensure the implementation of responsibilities in the manpower ketenagakerjaan, PPDPP telah memberikan remunerasi yang sesuai aspect, PPDPP has provided remuneration in accordance with dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, seluruh pegawai telah applicable regulations. In addition, all employees have been dikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS included in the BPJS Ketenagakerjaan and BPJS Kesehatan programs. Kesehatan. Dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerja, PPDPP memfasilitasi In the aspect of occupational health and safety, PPDPP facilitates sarana untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pegawai. the means to ensure the health and safety of employees. During Di masa pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020, PPDPP menyediakan the Covid-19 pandemic throughout 2020, PPDPP provided berbagai perlengkapan dan peralatan seperti Alat Pengukur SUhu various equipment and equipment such as Body Measuring Tubuh, Hand Sanitizer dan menempel poster agar melakukan gerakan Instruments, Hand Sanitizers and sticking posters to carry out the Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 165 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 165 08/06/2021 01:31:25

Kilas Kinerja 2020 Laporan Manajemen Lembar Pengesahan Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2020 2020 Highlight Performance Management Report Statement of Responsibility for the 2020 Annual Report TATA KELOLA Good Governance 5M untuk mencegah penularan Covid-19. 5M movement to prevent Covid-19 transmission. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN THE RESPONSIBILITY TO CONSUMERS Komitmen dan Kebijakan Commitment and Policy PPDPP telah melaksanakan tanggung jawab kepada konsumen PPDPP has carried out its responsibilities to consumers through melalui penyesuaian layanan dengan kebutuhan dan tuntutan adjusting services to market needs and demands, including the pasar, termasuk penyediaan layanan pengaduan konsumen. Dalam provision of consumer complaint services. In this case, PPDPP hal ini, konsumen PPDPP adalah pengembang dan MBR. customers are developers and MBR. Pelaksanaan Kegiatan Implementation of Activities 1. Pengaduan Pelanggan 1. Customer Complaints PPDPP telah membentuk pusat pengaduan pelanggan yang PPDPP has established a customer complaint center that can dapat dapat diakses melalui beberapa saluran antara lain: be accessed through several channels, including: • Website Perseroan: • Company website: www.ppdpp.id • layanan hotline bebas pulsa dengan nomor 0 800 10 77377 • toll-free hotline service number 0 800 10 77377 • Media sosial Instagram dengan akun @kprsejahteraflpp • Instagram social media with the @kprsejahteraflpp account 2. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Community Satisfaction Survey Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap The Community Satisfaction Survey is conducted annually to measure the level of satisfaction of developers and MBR with tahun untuk mengukur tingkat kepuasan pengembang BLU PPDPP services. maupun MBR terhadap layanan BLU PPDPP. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL COMMUNITY SOCIAL DEVELOPMENT KEMASYARAKATAN Komitmen dan Kebijakan Commitment and Policy PPDPP menyadari dukungan masyarakat sangat penting untuk PPDPP realizes that community support is very important to realize merealisasikan target-target yang ditetapkan. Untuk itu PPDPP the targets set. For this reason, PPDPP continues to build closeness terus membangun kedekatan dengan masyarakat sehingga with the community so that it is hoped that its image will be more diharapkan citranya semakin positif. positive. Pelaksanaan Kegiatan Implementation of Activities Sepanjang tahun 2020, CSR dibidang sosial kemasyarakatan Throughout 2020, CSR in the social community sector is realized diwujudkan melalui kegiatan santunan anak yatim. through donation activities for orphans. 166 Strengthening of Digitization Laporan Tahunan 2020 08/06/2021 01:31:25 AR PPDPP Content - Tata Kelola baru.indd 166

AR PPDPP - Cover.indd 167 08/06/2021 01:31:48

Laporan Tahunan Annual Report 2020 Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) 08/06/2021 01:17:21 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Jl. Palatehan II No. 27, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12160, Indonesia Telepon: +62 21-2751-0964 AR PPDPP - Cover.indd 168