LTBI-2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Bank Indonesia meraih penghargaan keterbukaan informasi badan publik dengan predikat “Badan Publik Informatif” dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021. 3.6. Transformasi Bank Transformasi dimaksud mencakup pengembangan Indonesia berbagai blueprint/framework, instrumen, dan infrastruktur untuk menjaga stabilitas harga dan Transformasi menyeluruh yang ditempuh Bank stabilitas nilai tukar, serta turut menjaga stabilitas Indonesia sejak tahun 2018 terus diperluas dan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan diperkuat, baik transformasi kebijakan maupun ekonomi berkelanjutan, dengan berlandaskan pada transformasi kelembagaan, termasuk dalam sejumlah prinsip antara lain bersifat forward looking menyikapi cepatnya digitalisasi. Hal ini sejalan dengan dan berbasis data dan riset. Visi Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral digital terdepan dalam berkontribusi nyata terhadap 3.6.1.1. Transformasi di Bidang Moneter perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia Maju. a. Model Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BIPOLMIX) 3.6.1. Transformasi Kebijakan Untuk mendukung implementasi Transformasi Kebijakan merupakan program transformasi bauran kebijakan, Bank multiyears dan ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan dalam rangka menjalankan Indonesia mewujudkan Integrated Policy mandat Undang-Undang untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah (inflasi dan nilai tukar). Framework dan mengembangkan alat kuantitatif dalam bentuk pemodelan BIPOLMIX. Pengembangan alat kuantitatif (model) bersifat berkesinambungan dengan (i) Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 99

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan mempertimbangkan analisa siklus ekonomi dan b. Big Data Analytics keuangan secara terintegrasi, (ii) mendukung kerangka analisis dan asesmen mekanisme Bank Indonesia terus mengoptimalkan transmisi macro-financial-external linkages, (iii) potensi data melalui inovasi berkelanjutan mempertimbangkan trade-off dan interaksi dengan didukungbigdataanalytics.Pemanfaatan antarkebijakan, serta (iv) mampu mensimulasikan metodologi dan teknologi big data analytics yang dampak dari berbagai kombinasi kebijakan. bersifat state-of-the-art berkontribusi signifikan dalam memperkuat perolehan, pengolahan, dan Pada pengembangan model BIPOLMIX, penyediaan data/indikator yang inovatif, granular, instrumen kebijakan moneter, makroprudensial dan timely di Bank Indonesia, termasuk dengan dan nilai tukar diposisikan untuk saling pemanfaatan data unstructured seperti teks melengkapi dalam mencapai tujuan Bank pemberitaan dan internet. Bank Indonesia telah Indonesia, yaitu stabilitas harga, stabilitas nilai menggunakan hasil big data analytics tersebut tukar, serta turut menjaga stabilitas sistem sebagai pelengkap data/indikator existing untuk keuangan dan mendukung pertumbuhan mendukung perumusan kebijakan utama di ekonomi. Seiring dengan pengembangan dan sektor moneter, makroprudensial, dan sistem implementasi model BIPOLMIX, Bank Indonesia juga pembayaran. Pemanfaatan big data analytics juga melakukan penguatan kerangka sistem pemodelan sejalan dengan implementasi end-to-end data perumusan kebijakan. Sistem pemodelan ini management sebagai bagian dari transformasi digital mengintegrasikan proyeksi dan simulasi kebijakan di Bank Indonesia guna mewujudkan data-driven sehingga dapat diperoleh pandangan yang institution dengan kapabilitas analytics yang tinggi. koheren atas kondisi perekonomian, implikasi kebijakan dan juga riset, serta analisis lanjutan Pada tahun 2021, Bank Indonesia telah yang perlu dilakukan. Selain itu, Bank Indonesia mengembangkan 11 indikator baru dan juga melakukan penyesuaian proses pengambilan memanfaatkan 17 indikator secara rutin keputusan untuk bauran kebijakan, terutama dari big data analytics. Indikator baru tersebut terkait integrasi proses proyeksi dan simulasi diantaranya (i) indikator aktivitas ekonomi dari kebijakan moneter dan makroprudensial. data Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Hal ini dilakukan agar proses perumusan kebijakan (ii) pemodelan perilaku dan proyeksi aliran dapat berjalan secara terintegrasi dan dilengkapi dana investor asing di pasar SBN, (iii) indikator dengan pertimbangan yang terukur berdasarkan kredibilitas kebijakan, serta (iv) data aktivitas informasi terkini. pariwisata dari online travel agency (OTA). SIKLUS EKONOMI & MODEL BIPOLMIX SEKTOR RILL & KEUANGAN TERINTEGRASI REFORMASI STRUKTURAL MACRO-FINANCIAL- EXTERNAL LINKAGES SUKU BUNGA KEBIJAKAN +MPM +FXP + LIKUIDITAS Mencapai stabilitas harga Mencapai stabilitas Mengendalikan dampak global sistem keuangan spillover & external shocks Keterangan: FXP = Foreign Exchange Policy, MPM = Macroprudential Management. Sumber: Bank Indonesia Skema 3.2. Integrasi Kebijakan dalam BIPOLMIX 100 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat berpotensi menimbulkan risiko sistemik melalui dan memperluas pemanfaatan big data jalur individu bank dan jalur industri perbankan, analytics secara BI-wide, khususnya untuk serta dampak penularannya (contagion) terhadap perumusan bauran kebijakan. Hal tersebut sistem keuangan. didukung dengan implementasi pusat data Bank Indonesia (omni data intelligence) yang berbasis Untuk mendukung implementasi DSRS metadata sesuai best practice internasional, yaitu ke depan, Bank Indonesia melakukan Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX). pengembangan framework pengawasan sistem pembayaran sebagai salah satu jalur c. Transformasi Pengelolaan Moneter transmisi risiko yang berpotensi berdampak pada peningkatan risiko sistemik. Beberapa Transformasi pengelolaan moneter dilakukan penguatan pengawasan yang tercakup dalam terintegrasi dengan arah pengembangan framework tersebut antara lain (i) pengawasan pasar uang untuk meningkatkan efektivitas terintegrasi kepada PJP/PIP dengan fokus pada transmisi kebijakan moneter. Dinamika ekosistem usaha (ecosystem-based supervision), perubahan lingkungan strategis dengan (ii) penyempurnaan metodologi penilaian risiko ketidakpastian pemulihan ekonomi global, PJP/PIP melalui tools risk assessment matrix digitalisasi sektor keuangan yang semakin pesat, (RAM), (iii) penguatan deliverables pengawasan, dan likuiditas yang ample di sistem keuangan serta (iv) potensi pemanfaatan suptech dalam domestik berpengaruh signifikan terhadap mendukung pengawasan di bidang sistem efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kondisi pembayaran. tersebut dan struktur pasar uang yang masih tersegmentasi, dengan tingginya permintaan Selain itu, juga telah dikembangkan framework valuta asing yang terkonsentrasi pada instrumen pengawasan pasar uang, khususnya Financial tunai dan relatif terbatasnya instrumen lindung Market Infrastructure-Central Counterparty (FMI- nilai, berpotensi menimbulkan gejolak apabila CCP) yang merupakan entitas sistemik dalam terjadi kejutan (shock) eksternal. pasar keuangan. Secara internal, Bank Indonesia telah menyiapkan infrastruktur dan SDM untuk Transformasi pengelolaan moneter memastikan pelaksanaan pengawasan berbasis DSRS dengan baik, termasuk melakukan capacity disusun secara terintegrasi dengan arah building bagi pengawas dan industri. Penguatan pengawasan ini juga dimaksudkan sebagai pengembangan kebijakan moneter dan persiapan Bank Indonesia menghadapi Mutual Evaluation Review Financial Action Task Force pasar uang. Hal ini dilakukan guna semakin (MER FATF). meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan b. Pengembangan Suptech dalam Pengawasan Makroprudensial moneter melalui pengelolaan suku bunga Transformasi pengembangan infrastruktur maupun nilai tukar, dengan pendekatan aspek pengawasan melalui suptech berjalan selaras dengan framework dan blueprint dari tiga participant, product, pricing dan infrastruktur pilar pengawasan Bank Indonesia yang mencakup makroprudensial, moneter dan (3P-1I). pasar keuangan, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah (SP-PUR). Hingga 3.6.1.2. Transformasi di Bidang tahun 2021, pengembangan suptech Bank Makroprudensial Indonesia di area makroprudensial mencakup pengembangan data kuantitatif dan kualitatif a. Implementasi Pengawasan berbasis Dynamic melalui supervisory dashboard, network analysis, Systemic Risk Surveillance (DSRS) Transformasi pengawasan berbasis DSRS yang telah dikembangkan sejak tahun 2018 telah membuahkan hasil. Selama tahun 2021, implementasi pengawasan berbasis DSRS secara bank-led telah berjalan baik. DSRS dapat mengidentifikasi jalur transmisi risiko yang Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 101

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan news aggregator, dan analisis sentimen. Untuk mengalami penurunan sejalan dengan efisiensi selanjutnya pengembangan suptech difokuskan yang terus dilakukan oleh perbankan. Ke depan, pada penguatan analisis perilaku (behavior), Bank Indonesia akan menerbitkan ketentuan early warning indicators, dan stress testing. transparansi suku bunga untuk melengkapi Pengembangan suptech tersebut ditujukan untuk ketentuan OJK terkait SBDK sebagai dasar menghasilkan pengawasan yang lebih robust, publikasi suku bunga. responsif, dan inovatif dalam mengidentifikasi risiko sistemik yang timbul dari perbankan. d. Joint-Coordinator FSI Bank Indonesia dan OJK Implementasi suptech disinergikan dengan Bank Indonesia bersama OJK bertindak pemanfaatan big data analytics yang sebagai Joint-Coordinator Financial Soundness terus diperkuat di Bank Indonesia. Bank Indicator (FSI). Joint-coordinator FSI dilakukan Indonesia telah memiliki prasyarat untuk dapat dalam rangka kompilasi dan asesmen perluasan menerapkan suptech sesuai best practices, data FSI termasuk perubahan metodologi, antara lain (i) pengembangan perolehan data sehingga tercipta asesmen dan indikator yang granular dan high-frequency untuk pengawasan menyeluruh mengenai kondisi stabilitas sistem secara bertahap, (ii) infrastruktur teknologi keuangan Indonesia. Bank Indonesia akan untuk perolehan dan pengelolaan big data, melakukan kompilasi dan penyediaan data dan/ (iii) kapabilitas analytics yang tinggi termasuk atau informasi FSI Indonesia sektor non-financial penggunaan algoritma machine learning, corporations, sektor households, sektor estate serta (iv) tools untuk mendukung analisis dan market, dan sektor lainnya, sesuai ketersediaan visualisasi data. data. Sementara itu, OJK akan melakukan kompilasi dan penyediaan data FSI Indonesia Pada tahun 2021, Bank Indonesia melanjutkan terutama sektor deposit takers dan other pemanfaatan dan pengembangan financial corporations, serta sektor lainnya, sesuai sejumlah use case suptech dalam rangka ketersediaan data. penguatan pengawasan di sektor moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, 3.6.1.3. Transformasi di Bidang Sistem diantaranya (i) identifikasi struktur keterkaitan Pembayaran pelaku dalam sistem pembayaran, (ii) analisis sentimen kualitas layanan mobile banking, dan (iii) Bank Indonesia melakukan transformasi kebijakan early warning model risiko likuiditas perbankan. sistem pembayaran melalui implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 untuk c. Transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) mendorong akselerasi dan integrasi ekonomi dan keuangan digital sebagai sumber pertumbuhan Bank Indonesia melakukan publikasi Asesmen ekonomi nasional. Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Perbankan untuk a. Restrukturisasi Industri Sistem Pembayaran: mendorong SBDK menjadi lebih reliable Reformasi Regulasi Sistem Pembayaran sebagai acuan suku bunga kredit. Tujuan publikasi tersebut adalah untuk memperluas Bank Indonesia melakukan reformasi regulasi diseminasi informasi kepada konsumen, sistem pembayaran secara terintegrasi. baik korporasi maupun individu. Di samping Reformasi regulasi sistem pembayaran menjadi memperkuat transmisi kebijakan moneter, salah satu pondasi kebijakan reformasi dalam publikasi diharapkan dapat meningkatkan tata rangka menciptakan industri sistem pembayaran kelola, disiplin pasar, dan kompetisi di pasar kredit yang sehat, kompetitif dan inovatif. Sejumlah perbankan. Sejak diterapkannya mekanisme reformasi regulasi yang telah diterbitkan Bank transparansi suku bunga, SBDK cenderung Indonesia adalah (i) PBI Sistem Pembayaran (PBI 102 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 SP), (ii) PBI Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP), PBI PJP dan PBI PIP diterbitkan untuk (iii) PBI Penyelenggaran Infrastruktur Pembayaran memastikan efektivitas implementasi (PBI PIP), serta (iv) PBI Standar Nasional Sistem PBI SP. Kedua regulasi tersebut mengusung Pembayaran. Dalam implementasinya, Bank tiga pokok reformasi, yakni (i) simplifikasi dan Indonesia terus melakukan kolaborasi dan efisiensi perizinan/persetujuan, (ii) restrukturisasi komunikasi dengan pemangku kepentingan penyelenggara dan industri sistem pembayaran, secara intensif guna memastikan reformasi serta (iii) optimalisasi pengawasan sistem pengaturan sistem pembayaran berjalan lancar. pembayaran. Reformasi regulasi sistem pembayaran b. Implementasi BI-FAST Tahap I yang diatur dalam PBI SP mencakup lima besaran, yaitu (i) reformasi kebijakan akses ke Bank Indonesia meluncurkan Bank Indonesia penyelenggaraan sistem pembayaran (access Fast Payment (BI-FAST) sebagai bentuk policy) dengan pengelompokkan aktivitas transformasi digital sistem pembayaran menjadi PJP dan PIP, (ii) aspek komposisi untuk akselerasi pemulihan ekonomi negeri. kepemilikan saham dan pengendalian domestik BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran untuk memperkuat kelembagaan penyelenggara yang disediakan Bank Indonesia dan dapat sistem pembayaran, (iii) reformasi pengaturan diakses melalui aplikasi yang disediakan industri dan pengawasan penyelenggara sistem sistem pembayaran dalam memfasilitasi transaksi pembayaran berbasis risiko, (iv) perluasan pembayaran ritel bagi masyarakat. Pengembangan fungsi uji coba teknologi sistem pembayaran BI-FAST merupakan inisiatif nasional (national (sandboxing) menjadi tiga bentuk, yakni driven) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat regulatory sandbox, innovation lab, dan industrial dalam bertransaksi, memperkuat konsolidasi sandbox, serta (v) reformasi pengelolaan data industri sistem pembayaran nasional, dan dan/atau informasi sistem pembayaran yang membangun ekonomi-keuangan digital yang terintegrasi. integrated, interoperable dan interconnected. Visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 SPI 2025 mendukung Integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral 1 dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong inklusi keuangan 2 SPI 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan 3 SPI 2025 menjamin interlink antara fintech dengan perbankan untuk menghindari risiko shadow-banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan SPI 2025 menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta 4 persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC&AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/informasi/bisnis publik, dan penerapan regtech dan suptech dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan SPI 2025 menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban 5 pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dari kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas Skema 3.3. Visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 103

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan BI-FAST akan menjadi backbone infrastruktur Bank Indonesia menetapkan standar QRIS sistem pembayaran ritel masa depan, yang Consumer Presented Mode (CPM). Bank Indonesia mengakselerasi pembayaran menggunakan juga terus mendorong penggunaan QRIS sebagai berbagai instrumen dan kanal secara real sistem pembayaran lintas negara. Sebagai langkah time, aman, mudah, dan beroperasi 24/7 awal, Bank Indonesia dan Bank of Thailand telah untuk mewujudkan terciptanya layanan sistem meluncurkan piloting QR Code Antarnegara. Ke pembayaran yang CEMUMUAH. Implementasi depan, kerjasama QR Code Antarnegara akan BI-FAST merupakan salah satu upaya Bank diperluas ke berbagai negara, seperti Malaysia Indonesia untuk terus mendorong akselerasi yang saat ini dalam tahap production validation digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional test (PVT) dan akan segera memasuki tahap melalui infrastruktur fast payment yang akan uji coba. menjadi game changer dalam mengantisipasi perkembangan transaksi digital ke depan d. Pengembangan Standar Nasional Open API termasuk transaksi cross-border. Pembayaran (SNAP) Pada tahap awal di Desember 2021, Bank Indonesia meluncurkan Standar implementasi BI-FAST fokus pada layanan Nasional Open API Pembayaran (SNAP) transfer kredit individual dengan 21 peserta sebagai salah satu tahapan penting dalam Batch 1 yang telah go live. Calon peserta rangka mengakselerasi open banking di area lainnya yang belum masuk sebagai peserta sistem pembayaran. Strategi layanan open Batch 1, akan menjadi peserta BI-FAST pada banking ini memungkinkan terjadinya pertukaran gelombang-gelombang berikutnya. Selanjutnya, data dan informasi keuangan nasabah terkait layanan BI-FAST diperluas secara bertahap sistem pembayaran antara perbankan dan fintech mencakup layanan bulk credit, direct debit, dan sehingga akan semakin mendorong interlink request for payment. Bank Indonesia akan terus dan membuka ruang kompetisi dan kolaborasi. memperkuat sinergi kebijakan dan implementasi SNAP bertujuan untuk menciptakan industri BI-FAST dengan pelaku industri, dalam rangka sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan mengintegrasikan EKD nasional. Dengan adanya inovatif sehingga dapat menyediakan layanan BI-FAST, diharapkan pelaku industri akan terus sistem pembayaran kepada masyarakat secara berinovasi dengan mengoptimalkan value lebih efisien, aman, dan andal. Penerapan added layanan BI-FAST yang consumer centric SNAP diharapkan dapat menciptakan sebagai pembuka jalan bagi inklusi keuangan dan integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas pemulihan ekonomi melalui efisiensi transaksi. antarpenyelenggara Application Programming Interface (API) sehingga mendorong efisiensi c. Scaling up QR Code Indonesian Standard sistem pembayaran. Sejalan dengan praktik (QRIS) di beberapa negara, standardisasi Open API Pembayaran diharapkan akan mengurangi Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan fragmentasi industri serta mendorong akselerasi QRIS sebagai sistem pembayaran yang digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia. mampu mengakselerasi ekonomi keuangan digital, khususnya UMKM dan perdagangan Implementasi SNAP akan dilakukan melalui ritel. Hingga akhir tahun 2021, jumlah merchant dua tahap, yaitu First Mover dan Next Mover. Bagi QRIS telah mencapai 14,7 juta. Dengan First Mover PJP dan non-PJP yang terlibat dalam demikian, capaian jumlah merchant QRIS telah penyusunan SNAP, Bank Indonesia menetapkan mencapai 123% dari target. Sebagai upaya untuk penerapan SNAP paling lambat pada 30 Juni 2022. mendorong lebih banyak lagi penggunaan QRIS Sementara itu, bagi PJP lainnya diberikan waktu di kalangan masyarakat dan di berbagai sektor, paling lambat 31 Desember 2022. Proses ini akan 104 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 terus diperkuat sampai dengan milestone akhir di e. Implementasi Sandbox 2.0 tahun 2025 berupa integrasi seluruh pengguna layanan yang merupakan usaha mikro, usaha Untuk mengeksplorasi peluang inovasi digital, kecil, dan usaha menengah serta lembaga nirlaba khususnya bagi inklusi ekonomi dan keuangan yang bekerja sama dengan penyedia layanan. digital, Bank Indonesia merevitalisasi konsep Dalam rangka implementasi, Bank Indonesia sandbox ke arah development. Sandbox 2.0 menyediakan developer site SNAP sebagai merupakan penyempurnaan dari regulatory sarana bagi pelaku industri untuk melakukan uji sandbox, dimana Sandbox 2.0 kini mencakup coba kesesuaian API yang disusun berdasarkan tiga fungsi, yaitu (i) innovation lab, (ii) industrial standar dan spesifikasi teknis SNAP dalam suatu sandbox, dan (iii) regulatory sandbox. Sandbox ekosistem yang terkendali. 2.0 akan memiliki fungsi strategis sebagai agent of change melalui uji coba pemanfaatan teknologi. Implementasi SNAP didukung oleh penerbitan Selain itu, Bank Indonesia akan memperkuat PBI Standar Nasional Sistem Pembayaran fungsi perlindungan konsumen di sektor sistem (PBI SNAP). PBI SNAP mencakup empat pokok pembayaran melalui empat strategic actions, pengaturan, yaitu (i) standar teknis dan keamanan, yaitu (i) pengaturan/kebijakan, (ii) pengawasan (ii) standar data, (iii) spesifikasi teknis, dan (iv) perlindungan konsumen dengan pendekatan pedoman tata kelola. Penerapan SNAP akan market conduct, (iii) penanganan pengaduan disertai dengan penerapan standar teknis dan konsumen yang efektif, dan (iv) edukasi guna keamanan yang mencakup protokol komunikasi, meningkatkan literasi. Hingga tahun 2021, telah tipe arsitektur, dan format data. terdapat empat pengguna sandbox yang siap melakukan uji coba pemanfaatan teknologi. Peluncuran (Grand Launching) Sandbox 2.0 dalam Rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia Tahun 2021. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 105

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan f. Peran dalam Pembentukan Tim Percepatan management system. Pada tahun 2021, Bank dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Indonesia mengimplementasikan modul cash pada 542 Pemda di Indonesia management pada aplikasi Core Banking System (CBS) untuk mengintegrasikan seluruh Sebagai upaya percepatan implementasi aplikasi layanan perkasan kepada perbankan elektronifikasi transaksi pemerintah dan masyarakat secara end-to-end untuk daerah, Bank Indonesia turut mendorong meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembentukan TP2DD. Menindaklanjuti mendukung perumusan kebijakan Bank penerbitan Keputusan Presiden tentang Satuan Indonesia ke depan. Bank Indonesia juga Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi mengimplementasikan digitalisasi pada peralatan Daerah (Satgas P2DD), telah dilakukan berbagai dan infrastruktur perkasan di seluruh KPwDN agar upaya untuk mendorong percepatan dan pengolahan uang semakin terintegrasi, efisien perluasan digitalisasi daerah, antara lain melalui dan aman dengan pengurangan penggunaan pembentukan TP2DD di seluruh daerah. Bank SDM dalam proses perkasan (less human Indonesia melakukan fasilitasi koordinasi dalam intervention). Digitalisasi infrastruktur perkasan rangka mendorong percepatan pembentukan dilakukan secara bertahap memperhatikan TP2DD. Hingga akhir tahun 2021, telah terbentuk kebutuhan dan kondisi pengolahan uang di TP2DD di total 542 pemda (100%), yang terdiri wilayah tersebut selaras dengan konsep Front dari (i) 34 pemerintah tingkat provinsi, (ii) 419 Office Middle Office Back Office (FOMOBO) key pemerintah tingkat kabupaten, dan (iii) 89 milestones sentralisasi distribusi. pemerintah tingkat kota. Setelah pembentukan TP2DD, pemerintah daerah selanjutnya akan Untuk memperkuat tata kelola pelaksanaan didorong untuk menyusun peta jalan (roadmap) tugas PUR, Bank Indonesia pada tahun 2021 yang memuat asesmen dan program kerja dalam melakukan reformasi regulasi PUR sebagai mendorong perluasan elektronifikasi transaksi bagian dari transformasi kebijakan Bank pemerintah daerah sekaligus mengatasi kendala Indonesia. Reformasi regulasi PUR dilakukan yang terjadi di daerahnya. Bank Indonesia telah melalui kodifikasi dan harmonisasi ketentuan menyiapkan pedoman model bisnis elektronifikasi yang dilakukan secara bertahap agar pelaksanaan transaksi pemerintah daerah dalam penyusunan tugas PUR menjadi semakin bertata-kelola. peta jalan tersebut. Pada tahun 2021, Bank Indonesia melakukan g. Digitalisasi Pengelolaan Uang Rupiah penajaman program edukasi dan komunikasi Rupiah. Hal ini dilakukan melalui penajaman Bank Indonesia mengimplementasikan fokus edukasi dari sebelumnya terbatas digitalisasi pada seluruh tahapan pengelolaan pada edukasi mengenali dan merawat uang uang Rupiah (PUR) dari perencanaan hingga Rupiah, menjadi edukasi Cinta-Bangga-Paham pemusnahan selaras dengan key milestones (CBP) Rupiah. Edukasi ini juga menjadi lebih digitalisasi dan otomatisasi yang dituangkan komprehensif dengan target stakeholder yang dalam Blueprint PUR 2025. Blueprint PUR 2025 spesifik. Bank Indonesia juga meluncurkan memiliki 3 key milestones, yaitu (i) sentralisasi aplikasi Augmented Reality (AR) Rupiah sebagai distribusi, (ii) digitalisasi, dan (iii) efisiensi. media edukasi interaktif Rupiah berbasis digital yang mengedepankan learning experience yang Digitalisasi PUR dilakukan melalui pengembangan menarik, yang aplikasinya dapat diunduh melalui Sentra Pengelolaan Uang (SPU), Depot Kas Appstore atau Playstore pada smartphone. Utama Wilayah Timur (DKUT), dan warehouse 106 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 3.6.1.4. Transformasi di Bidang pelaksanaan proses bisnis melalui perluasan Pendukung Kebijakan cakupan perizinan di pasar uang secara elektronik (e-licensing), pengembangan a. Akselerasi Pengembangan Pasar Uang pelaporan sertifikasi treasuri secara online, dan pengembangan metadata pasar uang. Bank Indonesia melakukan transformasi kebijakan pengembangan pasar uang sejalan 2) Melalui inisiatif kedua, pengembangan dengan Blueprint Pengembangan Pasar Uang difokuskan pada tiga instrumen yaitu (BPPU) 2025. Transformasi dilakukan dalam repo, DNDF, dan LCS. Pengembangan rangka membangun pasar uang yang modern instrumen repo mencakup perluasan dan maju untuk mendukung pembiayaan pelaku, standardisasi transaksi repo, ekonomi nasional dan efektivitas transmisi perluasan underlying surat berharga, kebijakan moneter, serta stabilitas keuangan. serta pembentukan pricing yang lebih BPPU 2025 menjadi navigasi bagi pengembangan efisien. Sementara itu, pengembangan pasar uang nasional, baik konvensional maupun instrumen DNDF difokuskan pada syariah. Arah kebijakan pengembangan pasar peningkatan fleksibilitas transaksi dengan uang dilakukan untuk mendukung transformasi memperbolehkan peserta DNDF melakukan pengelolaan moneter melalui pengembangan perpanjangan transaksi (roll-over) DNDF. pasar, baik dalam instrumen (product), pelaku Sedangkan pengembangan kerangka kerja (participant), mekanisme penentuan harga sama LCS dilakukan untuk mengurangi (pricing), serta infrastruktur (3P-1I) yang ketergantungan terhadap mata uang integrated, interconnected, dan interoperable tertentu. Sepanjang tahun 2021, Bank antara pasar uang dan sistem pembayaran. Indonesia terus memperkuat kerangka kerja Terdapat tiga inisiatif utama dalam BPPU sama LCS dengan Malaysia dan Jepang, serta 2025, yakni (i) mendorong digitalisasi dan memperluas negara mitra dengan Tiongkok. penguatan infrastruktur pasar keuangan (IPK), Untuk mendorong penggunaan kerangka (ii) meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan kerja sama LCS oleh pelaku pasar, Bank moneter, dan (iii) mengembangkan sumber Indonesia melakukan beragam kegiatan pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko. diseminasi, edukasi dan koordinasi dengan otoritas terkait serta pelaku pasar. Ketiga inisiatif tersebut dilakukan secara bertahap, dan pada tahun 2021 telah 3) Melalui inisiatif ketiga yang masih dalam menghasilkan berbagai capaian, antara lain: tahap early development, telah dilakukan asesmen sekuritisasi aset yang diikuti 1) Melalui inisiatif pertama, telah dilakukan (i) penyelenggaraan webinar nasional implementasi ETP yang mempertemukan sekuritisasi aset, koordinasi pengembangan beberapa pelaku pasar (multimatching sustainable and green finance, serta system) untuk transaksi spot dolar AS perluasan diseminasi kebijakan pasar terhadap Rupiah, (ii) perumusan conceptual keuangan untuk meningkatkan basis design untuk pengembangan BI-SSSS investor melalui kerja sama dengan dan BI-APS, serta (iii) proses pendirian otoritas lain dalam bentuk program Literasi kelembagaan central counterparty (CCP). Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT). Selain itu, digitalisasi pasar uang dilakukan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 107

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan b. Ekonomi dan Keuangan Syariah Seiring dengan pengembangan BI FAST, Bank Indonesia melakukan perubahan Dukungan Bank Indonesia terhadap pengaturan mencakup penambahan pengembangan ekonomi dan keuangan saldo Rekening Giro Rupiah Bank pada syariah dilakukan melalui penguatan Dana Bank Indonesia-Fast Payment implementasi tiga pilar strategi utama sebagai sumber pemenuhan kewajiban Blueprint Kebijakan Pengembangan Ekonomi Giro RIM Syariah. dan Keuangan Syariah, yakni (i) pemberdayaan ekonomi syariah, (ii) pendalaman pasar keuangan Bank Indonesia juga menyempurnakan syariah, dan (iii) riset, asesmen, dan edukasi. pedoman pelaksanaan ketentuan Hingga akhir tahun 2021, berbagai program Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek dilakukan untuk mendukung proses nasional Syariah (PLJPS) tentang Pedoman untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah Pelaksanaan Ketentuan PLJPS bagi Bank menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Umum Syariah. 1) Dalam rangka pendalaman pasar b) Penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk keuangan syariah, Bank Indonesia Seri Retail melakukan: Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) a) Penyempurnaan bagi Kebijakan adalah proyek kerjasama Badan Wakaf Makroprudensial Perbankan Indonesia (BWI), Kemenkeu, Bank Syariah Indonesia, dan Kementerian Agama sejak 2020. Program ini mengintegrasikan Bank Indonesia melakukan sektor pasar modal, pemerintah, dan keuangan sosial syariah, berupa penyempurnaan pengaturan yang penempatan dana cash waqf pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk bersifat akomodatif mengenai batasan mendukung program sarana sosial dan pengembangan wakaf uang serta rasio financing to value (FTV) untuk pendalaman pasar keuangan syariah. pembiayaan properti dan uang muka Pada triwulan II 2021, Kemenkeu menerbitkan CWLS seri Sukuk Wakaf untuk pembiayaan kendaraan bermotor Ritel seri SWR002 pada tanggal 7 Juni 2021 dengan total penjualan sebesar yang juga berlaku untuk properti Rp24,141 miliar atau meningkat 62% dibandingkan SWR001 pada 2020. berwawasan lingkungan dan kendaraan Tercatat sebanyak 591 wakif berinvestasi SWR002, dimana 91,03% diantaranya bermotor berwawasan lingkungan. adalah wakif baru dan sebanyak 81,72% melakukan pembelian secara digital/ Bank Indonesia juga melakukan online. Hal ini menunjukkan peluang dan potensi optimalisasi CWLS sebagai penyempurnaan pengaturan Rasio produk wakaf inovatif yang mendorong pengembangan sektor keuangan sosial Intermediasi Makroprudensial syariah ke depan. (RIM) yang bersifat akomodatif. Penyempurnaan pengaturan RIM meliputi perluasan cakupan surat berharga korporasi yang dimiliki/ surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan pemberlakuan kembali Parameter Disinsentif Bawah secara bertahap dengan memperhatikan Non-Performing Financing (NPF) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). 108 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 2) Dalam rangka penguatan riset c. Kerja Sama Internasional asesmen dan edukasi, Bank Indonesia melakukan penerbitan Laporan Ekonomi Transformasi di area kerja sama internasional dan Keuangan Syariah (LEKSI). Laporan relatif difokuskan pada perluasan dan ini berisikan perkembangan dan program penguatan kerja sama LCS, penguatan Bank Indonesia dalam mengembangkan sinergi promosi investasi dan perdagangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. internasional, serta peningkatan persepsi LEKSI merupakan salah satu program positif internasional terhadap lembaga Bank untuk meningkatkan literasi ekonomi dan Indonesia. Pada tahun 2021, Bank Indonesia keuangan syariah di Indonesia sekaligus melakukan penguatan implementasi kerja sama sebagai media untuk menunjukkan LCS-ACCD dengan Malaysia dan Jepang, serta komitmen dan dukungan nyata Bank mengimplementasikan kerja sama LCS-ACCD Indonesia dalam proses transformasi dan baru dengan Tiongkok. Penguatan kerangka kerja pengembangan ekonomi dan keuangan sama LCS tersebut ditujukan untuk mendorong syariah di Indonesia. LEKSI berisi detail peningkatan pemanfaatan skema penyelesaian berbagai informasi namun secara garis besar transaksi bilateral dalam mata uang lokal dapat dikelompokkan berdasarkan empat dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar dan besaran, yaitu kebijakan pengembangan mengurangi ketergantungan pada mata uang ekonomi dan keuangan syariah, tertentu di pasar valuta asing domestik. Bank perkembangan dan program ekonomi Indonesia dan Bank Negara Malaysia (BNM) dan keuangan syariah, perkembangan menyepakati perluasan cakupan underlying dan program keuangan syariah, serta transaksi LCS dari semula hanya untuk transaksi edukasi dan sosialisasi ekonomi dan perdagangan, kini termasuk juga untuk investasi keuangan syariah. langsung dan income transfer (termasuk remitansi). Selain itu, penguatan kerja sama juga 3) Dalam rangka pemberdayaan meliputi pelonggaran aturan transaksi valas, antara lain (i) perluasan instrumen lindung nilai ekonomi syariah, Bank Indonesia dalam mata uang lokal, (ii) peningkatan threshold nilai transaksi tanpa dokumen underlying sampai mendukung akselerasi sertifikasi halal dengan 200.000 dolar AS per transaksi, dan (iii) penambahan bank yang ditunjuk sebagai bank sebagai pengembangan infrastruktur ACCD di masing-masing negara. pendukung. Bank Indonesia meningkatkan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang menyepakati penguatan kerangka kolaborasi dengan Badan Penyelenggara kerja sama LCS antara Indonesia dan Jepang melalui pelonggaran aturan transaksi valas Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kemenkeu, dalam mata uang lokal (Rupiah-Yen), antara lain mencakup (i) perluasan instrumen hedging perkumpulan Pemberdayaan Perempuan (lindung nilai), (ii) pelonggaran ketentuan lindung nilai dengan memperbolehkan transaksi atas UMKM Indonesia (PPUMI) dan kementerian/ dasar proyeksi perdagangan dan investasi, (iii) peningkatan fleksibilitas transfer atas rekening lembaga terkait lainnya. Pada tahun 2021, rupiah di Jepang, dan (iv) peningkatan threshold nilai transaksi tanpa dokumen underlying sampai kolaborasi tersebut berhasil melibatkan dengan 500.000 dolar AS per transaksi. 2400 pelaku usaha mikro kecil dan memfasilitasi sekitar 100 pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis. Selain itu, juga dilakukan workshop perdana kepada 180 calon pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang akan mendampingi proses pernyataan halal (self-declare) pelaku usaha, penambahan dua halal center, serta pencanangan Sejuta Sertifikat Halal Gratis untuk membantu perluasan sertifikasi halal di Indonesia. Di daerah, Bank Indonesia telah memfasilitasi 596 sertifikat halal. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 109

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Indonesia dan Tiongkok secara resmi memulai tercapainya mandat Bank Indonesia melalui kinerja implementasi kerja sama LCS-ACCD sebagai yang efektif dengan upaya mendorong produktivitas tindak lanjut atas Nota Kesepahaman yang sumber daya secara efisien, serta memastikan telah disepakati oleh Bank Indonesia dan PBC ketaatan hukum dan akuntabilitas melalui tata kelola pada tahun 2020. Kerangka kerja sama dimaksud yang baik. Transformasi kelembagaan mencakup tiga antara lain meliputi penggunaan kuotasi nilai area, yaitu (i) organisasi dan proses kerja, (ii) SDM tukar secara langsung (direct quotation) dan dan budaya kerja, serta (iii) digital. relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara rupiah dan yuan. 3.6.2.1. Transformasi Organisasi dan Proses Kerja Di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, dukungan fasilitasi kegiatan promosi Transformasi organisasi dan proses kerja dilanjutkan investasi dan perdagangan oleh Bank untuk mewujudkan organisasi yang berkinerja Indonesia melalui pemanfaatan linkage IRU- unggul berbasis kinerja efektif, efisien, dan bertata- RIRU-GIRU telah mampu menjaga awareness kelola, selaras dengan arah strategis Bank Indonesia. investor dan buyer potensial atas keberadaan Transformasi organisasi Bank Indonesia dilakukan potensi investasi dan produk UMKM melalui sejumlah inisiatif, antara lain: Indonesia, khususnya UMKM Binaan/mitra Bank Indonesia. Dukungan fasilitasi kegiatan promosi a. Penguatan Pengelolaan Kinerja Unggul perdagangan dan investasi oleh Bank Indonesia akan terus diperkuat, termasuk melalui sinergi 1) Kerangka Bauran Kebijakan Kelembagaan dengan kementerian/lembaga terkait. berbasis Kinerja 2EG Upaya meningkatkan pengakuan internasional Kerangka Bauran Kebijakan Kelembagaan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral berbasis 2EG dirumuskan dan mulai terbaik di antara negara emerging markets diimplementasikan secara bertahap pada terus dilakukan. Upaya ini dilakukan antara lain tahun 2021. Implementasi Kerangka melalui perluasan representasi Bank Indonesia, Bauran Kebijakan Kelembagaan didukung dalam bentuk membership dan chairmanship, dengan asesmen kinerja efektif, efisien di berbagai forum internasional. Pada tahun dan bertata-kelola. Kinerja efektif ditujukan 2021, representasi Bank Indonesia di forum untuk memastikan agar pencapaian tujuan internasional antara lain diperkuat melalui peran Bank Indonesia, sebagaimana tertuang Gubernur Bank Indonesia sebagai Chairman dalam mandat dan/atau kontribusi Bank Asian Consultative Council (ACC) pada BIS. Indonesia terhadap pencapaian tujuan nasional, didukung oleh output yang tepat 3.6.2. Transformasi Kelembagaan dan selaras. Sementara itu, kinerja efisien dimaksudkan agar pelaksanaan tugas dalam Bank Indonesia terus melanjutkan transformasi menghasilkan output mempertimbangkan kelembagaan sebagai langkah nyata untuk penggunaan sumber daya secara terukur. memastikan Bank Indonesia selalu berkinerja Kinerja bertata-kelola ditempuh untuk unggul dalam pelaksanaan mandat dan memastikan pelaksanaan tugas sejalan pencapaian Visi-Misi Bank Indonesia, di tengah dengan peraturan perundang-undangan, tantangan lingkungan strategis yang semakin hasilnya dapat dipertanggungjawabkan besar, kompleks, dan dinamis. Transformasi (akuntabel), transparan, serta mendukung kelembagaan Bank Indonesia ditempuh dalam independensi dan kredibilitas lembaga. Kerangka Bauran Kebijakan Kelembagaan berbasis kinerja efektif, efisien, dan bertata-kelola/governed 2) PemetaanOutcome,Output,danProses(OOP) (2EG) (Skema 3.4). Hal ini diperlukan sebagai langkah dalammemastikankeseimbanganantaramemastikan Untuk memastikan bahwa Bank Indonesia telah melaksanakan seluruh mandat 110 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Kinerja efisien untuk mendorong Kinerja efektif untuk memastikan produktivitas sumber daya tercapainya mandat BI 1 Streamlining proses bisnis untuk meningkatkan Kinerja 1 Membangun kerangka Bauran Kebijakan efisiensi perumusan kebijakan dan pengambilan Efektif Kelembagaan berbasis 2EG keputusan 2 Memperkuat manajemen keuangan BI dalam 2 Memperkuat integrasi manajemen strategis rangka menjaga akuntabilitas & sustainabilitas manajemen keuangan, manajemen risiko dan keuangan audit dalam perencanaan dan pengendalian program kerja, sumber daya, risiko, dan audit 3 Memastikan produktivitas kerja yang tinggi 3 Memperkuat kerangka kerja pengelolaan Major Project 4 Asesmen kinerja efektif berbasis kinerja 2EG didukung SDM dengan jumlah cukup, kompeten, engaged dan berakhlak mulia Kinerja bertatakelola untuk memastikan ketaatan hukum & akuntabilitas 1 Mengakselerasi alignment manajemen risiko dan Kinerja risk-based internal audit Bertata kelola Kinerja 2 Memperkuat alignment fungsi compliance & Efisien legal risk 33 Memperkuat kerangka audit strategis untuk memastikan efektivitas pengendalian kinerja 2EG 4 Asesmen kinerja tata kelola dari sisi manajemen risiko, audit, legal, dan komunikasi Skema 3.4. Transformasi Kelembagaan ketentuan perundang-undangan terkait “Early Improvement”. Bank Indonesia dinilai Bank Indonesia, maka dilakukan review kuat khususnya pada aspek (i) agility dan secara berkala. Review tersebut dilakukan resiliency dalam mengelola organisasi di melalui identifikasi OOP yang memetakan tengah tingginya volatility, uncertainity, secara sistematis alur kerja mulai dari complexity, dan ambiguity (VUCA), serta outcome yang hendak diwujudkan sebagai dampak pandemi, (ii) efektivitas dalam hasil atas pelaksanaan mandat, output yang pengelolaan strategi organisasi, (iii) dihasilkan untuk mendukung pencapaian efektivitas dalam memastikan transmisi outcome tersebut, hingga proses kerja produk Bank Indonesia dapat diterima oleh yang dilaksanakan untuk mencapai output publik, (iv) adaptif dalam memanfaatkan tersebut. Berdasarkan hasil pemetaan teknologi guna mendukung efektivitas dan OOP, Bank Indonesia melakukan revisit atas efisiensi operasional organisasi, serta (v) indikator keberhasilan jangka menengah efektivitas dalam menjaga pemenuhan atau Destination Statement (DS) dan kapabilitas dan kapasitas pegawai, termasuk indikator keberhasilan tahunan (IKU). menjaga kualitas pembelajaran pegawai. 3) Framework Kinerja Unggul b. Penguatan Tata Kelola Dalam rangka memastikan kinerja unggul, 1) Reformasi Regulasi Berbagai Ketentuan Bank Indonesia memanfaatkan metode Tata Kelola Baldrige Excellence Framework (BEF) yang Pada tahun 2021, Bank Indonesia menilai organisasi dari aspek proses dan melanjutkan reformasi regulasi terkait hasil. Pada tahun 2021, Bank Indonesia proses pengambilan keputusan dalam memperoleh skor 521 pada level “Good rangka memperkuat efektivitas dan efisiensi Performance”, meningkat dibandingkan proses pengambilan keputusan di area tahun sebelumnya sebesar 441 pada level kebijakan utama maupun kelembagaan. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 111

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 2) Pengelolaan Proyek Strategis (Major Sejalan dengan meningkatnya risiko siber, Projects) Bank Indonesia melakukan penguatan Dalam rangka mendukung transformasi manajemen risiko siber melalui Blueprint di berbagai bidang, Bank Indonesia Ketahanan dan Keamanan Siber (BKKS). memperkuat pengelolaan proyek-proyek BKKS meliputi penguatan pada aspek strategis secara terintegrasi dan end-to- governance, prevention, dan resolution end. Pada tahun 2021, Bank Indonesia dalam menghadapi ancaman/serangan menyusun dan mengimplementasikan siber. Untuk mendukung implementasi Framework Pengelolaan Major Project BKKS, Bank Indonesia menandatangi Nota untuk memastikan seluruh proyek strategis Kesepahaman dengan Badan Siber dan dikelola sesuai rencana baik dari aspek Sandi Negara (BSSN). biaya, mutu, waktu, maupun tata kelola yang baik. Risiko operasional yang memiliki tren meningkat mengharuskan Bank Indonesia c. Penguatan Manajemen Risiko dan untuk senantiasa memperkuat MKTBI. Pengendalian, serta Akuntabilitas dan Pengembangan lokasi kerja alternatif terus Sustainabilitas Keuangan dilanjutkan dan pemenuhan sertifikasi ISO 22301:2019 Business Continuity 1) Framework Manajemen Risiko Bank Management System (BCMS) telah menjadi Indonesia (MRBI) dan Manajemen bagian dari Rencana Induk MKTBI yang Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia akan dikembangkan dan dipenuhi secara (MKTBI) bertahap. Sesuai target tahun 2021, Bank Indonesia telah memperoleh sertifikasi Transformasi MRBI dilakukan sebagai upaya ISO dimaksud pada tiga tugas kritikal. penguatan dan penerapan manajemen risiko Perolehan sertifikasi ISO tersebut secara top down, komprehensif, terintegrasi, merupakan bentuk komitmen Bank forward looking, serta sesuai best practices Indonesia dalam memberikan layanan dengan tetap mengedepankan partnership terbaik kepada stakeholders. (kemitraan). Transformasi MRBI meliputi tiga pilar utama, yaitu (i) risiko strategis 2) Penguatan Fungsi Audit Intern dan major project, (ii) risiko keuangan dan program strategis jangka pendek, serta (iii) Bank Indonesia melakukan penguatan risiko operasional, kepatuhan, dan fraud. fungsi audit intern yang sejalan dengan implementasi integrasi empat fungsi Sepanjang tahun 2021, Bank Indonesia strategis, dan memperhatikan dinamika lingkungan strategis terkini. Penguatan melakukan penguatan kerangka dilakukan melalui penajaman kerangka pengaturan pelaksanaan fungsi audit intern. pengaturan untuk meningkatkan efektivitas Penajaman tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapabilitas fungsi audit proses manajemen risiko. Penguatan intern di Bank Indonesia dalam menjalankan kegiatan assurance secara lebih agile kerangka pengaturan tersebut mencakup guna memastikan terjaganya governance, manajemen risiko, pengendalian intern, dan manajemen risiko enterprise, risiko pemenuhan kepatuhan di Bank Indonesia, di tengah lanskap risiko yang semakin strategis, risiko major project, dan risiko dinamis. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan fungsi audit intern secara garis pengelolaan cadangan devisa, serta MKTBI. Pemanfaatan manajemen risiko di dalam proses perencanaan juga diperkuat dengan penetapan risk trajectory yang mencerminkan risk appetite Bank Indonesia yang memberikan pedoman dalam menentukan kebijakan pengelolaan risiko strategis ke depan. 112 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Bank Indonesia melakukan transformasi untuk menciptakan SDM yang berproduktivitas tinggi dan berakhlak mulia. besar dikelompokkan ke dalam tiga pilar, framework dan penyempurnaan ketentuan yakni (i) audit strategis, (ii) audit keuangan manajemen keuangan. Penyempurnaan dan (iii) audit kepatuhan. framework meliputi tiga pilar, yaitu  (i) perumusan kebijakan dan perencanaan Sejalan dengan akselerasi transformasi keuangan, (ii) pengelolaan keuangan digital dan menghadapi tantangan yang akuntabel, serta (iii) pengendalian pembatasan mobilitas sebagai dampak dan  advisory  keuangan. Transformasi pandemi, Bank Indonesia memperkuat bertujuan  untuk  menghasilkan laporan pelaksanaan fungsi audit intern keuangan yang akuntabel dan rekomendasi melalui remote audit. Untuk memastikan keuangan yang strategis dan kredibel. terlaksana dan tercapainya sasaran audit dalam pelaksanaan audit secara remote, 3.6.2.2. Transformasi Sumber Daya Bank Indonesia merumuskan pedoman Manusia dan Budaya Kerja pelaksanaan remote audit. Pedoman tersebut telah diimplementasikan pada Bank Indonesia terus melanjutkan transformasi remote audit secara bertahap. SDM untuk memperkuat kinerja dan produktivitas Bank Indonesia di era digital. Sasaran utama 3) Manajemen Keuangan Bank Indonesia transformasi tersebut adalah mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten, serta memiliki Transformasi manajemen keuangan Bank motivasi dan keterikatan (engagement) yang kuat terhadap organisasi, mindset dan kapabilitas digital, Indonesia diarahkan untuk memperkuat dan akhlak mulia. akuntabilitas dan sustainabilitas Pelaksanaan transformasi dilakukan dalam Kerangka Pengelolaan Kebijakan SDM Bank keuangan Bank Indonesia. Transformasi Indonesia yang mencakup empat area, yaitu Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan dan manajemen keuangan ditempuh Pemeliharaan (4P). melalui pelaksanaan fungsi  strategic finance  dalam kerangka bauran kebijakan kelembagaan  berbasis kinerja efektif, efisien, dan bertata-kelola. Pada tahun 2021, Bank Indonesia melakukan penyusunan Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 113

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan a. Transformasi pada Area Perencanaan. a. Progres Transformasi Digital Bank Indonesia Perencanaan SDM ditransformasikan menjadi perencanaan SDM yang bersifat jangka panjang Transformasi digital dilakukan melalui (2020-2025). berbagai pengembangan sistem (toolset), peningkatan sumber daya (mindset dan b. Transformasi pada Area Pemenuhan. skillset), sekaligus menjaga kualitas dan Pemenuhan SDM dilakukan sesuai kebutuhan keandalan layanan sistem informasi (SI). Hal organisasi melalui pendekatan Transparan, ini dilakukan melalui lima pilar RISIBI yang terdiri Terprogram, dan Terjadwal (3T) yang atas (i) pengembangan platform SI (digitalisasi diimplementasikan melalui (i) pengelolaan karir business platform), (ii) pembangunan omni bagi pegawai baik officer maupun non-officer, data intelligence (pusat data), (iii) pembangunan (ii) penguatan proses dan target rekrutmen infrastruktur SI yang agile, resilient, intelligent, khususnya untuk pemenuhan SDM dengan dan secure, (iv) penyelenggaraan operasional keahlian khusus, serta (iii) pembangunan aplikasi SI yang robust, serta (v) pembangunan SDM (usecase) digital SDM. dan organisasi yang sesuai dengan era digital. Pelaksanaan transformasi digital sepanjang c. Transformasi pada Area Pengembangan. tahun 2021 berdasarkan roadmap RISIBI Transformasi di area pengembangan SDM telah menghasilkan berbagai capaian, dilakukan antara lain dalam bentuk (i) diantaranya: pengembangan kompetensi baru bagi bank sentral di era digital, (ii) penguatan program 1) Pada pilar 1, pengembangan platform manajemen karir dan pengembangan pegawai SI untuk mendukung kebijakan dan di berbagai segmen secara terprogram dan kelembagaan telah terealisasi sesuai terjadwal, (iii) penguatan program tugas belajar roadmap. Beberapa aplikasi untuk jangka panjang dengan prinsip insitutional- mendukung kebijakan Bank Indonesia di driven, dan dikelola secara end-to-end, selaras bidang moneter dan sistem pembayaran dengan manajemen karier pegawai, dan (iv) telah selesai dikembangkan dan mulai implementasi aspek content, collaboration, dan diimplementasikan, antara lain BI-FAST, CBS, channel of delivery dalam program pembelajaran BI-ANTASENA untuk integrasi pelaporan yang diselenggarakan oleh Corporate University bank, sistem monitoring devisa dan aplikasi Bank Indonesia. untuk mendukung operasi moneter (pre-trade), serta aplikasi perijinan satu d. Transformasi pada Area Pemeliharaan pintu (e-licensing). Di area kelembagaan, dilakukan untuk menjaga dan memelihara telah selesai dikembangkan dan mulai motivasi kerja pegawai yang pada gilirannya diimplementasikan aplikasi e-catalogue akan meningkatkan engagement pegawai. Hal untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola ini dilakukan melalui berbagai program dan proses pengadaan, serta beberapa aplikasi kebijakan, antara lain dari sisi manajemen internal lainnya, seperti aplikasi Manajemen kinerja, kesehatan (wellness) pegawai, dan SI dan aplikasi DiBS. manfaat pascakerja bagi pegawai. 2) Pada pilar 2, pengembangan pusat data 3.6.2.3. Transformasi Digital dilakukan melalui pengembangan Omni Data Intelligence yang pada tahun 2021 Transformasi digital Bank Indonesia diwujudkan telah dilaksanakan sesuai roadmap dengan melalui implementasi digitalisasi secara penyelesaian beberapa use case utama baik menyeluruh baik pada area kebijakan maupun untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kelembagaan untuk menuju bank sentral digital utama maupun kelembagaan. terdepan. Program digitalisasi dituangkan dalam Rencana Induk Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) 2025. 114 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 3) Pada pilar 3, pembangunan infrastruktur integrasi tersebut, aplikasi CBS memiliki SI dilakukan untuk mendukung peran strategis dalam memperkuat fungsi operasionalisasi aplikasi, baik berupa Bank Indonesia dalam meningkatkan kualitas perangkat keras, perangkat lunak, layanan Bank Indonesia sebagai banker to the database, security system, maupun Government kepada Kemenkeu, perbankan dan jaringan komunikasi data. Pada tahun lembaga keuangan nonbank, serta mendukung 2021, pengembangan infrastruktur telah kelancaran transaksi ekonomi secara nasional. dilaksanakan sesuai rencana dalam RISIBI, CBS juga mendukung pelaksanaan tugas Bank dengan deliverables berupa modernisasi Indonesia lainnya, misalnya dalam digitalisasi perangkat network, peningkatan IT security pengelolaan peredaran uang, setelmen sistem system, dan sarana kolaborasi pendukung pembayaran antarbank, serta operasional online meeting. internal Bank Indonesia yang lebih aman, cepat, dan efisien. 4) Padapilar4,penyelenggaraanoperasional SI yang robust, Bank Indonesia Beberapa manfaat dari implementasi CBS antara lain: menyelenggarakan operasional SI. Penjelasan lebih detail terkait hal tersebut 1) Peningkatan akuntabilitas dan efisiensi akan dimuat pada sub bab 3.10 Pengelolaan pengelolaan keuangan, khususnya bagi Sistem Informasi. Pemerintah. Integrasi CBS dan SPAN meningkatkan akuntabilitas dan semakin 5) Pada pilar 5 organisasi dan SDM, Bank mempermudah penyelesaian pengelolaan Indonesia mempersiapkan aspek keuangan Pemerintah oleh Kemenkeu. people dan process. Pada aspek people, Demikian pula integrasi CBS dengan Bank Indonesia melakukan berbagai OMSPAN mempermudah penyelesaian kegiatan untuk meningkatkan mindset dan pembayaran utang Pemerintah oleh skillset pegawai pada era digital. Program Kemenkeu sesuai kebutuhan secara cepat, peningkatan kompetensi pegawai ini akurat, rinci dan andal; diselaraskan dengan program transformasi SDM dan budaya kerja. Pada aspek process, 2) Peningkatan kelancaran transaksi letter of Bank Indonesia melakukan reformasi credit (L/C) untuk impor barang strategis regulasi atas ketentuan Sistem Informasi Pemerintah; dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan SI. 3) Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kas di wilayah terpencil, serta peningkatan b. Implementasi Core Banking System (CBS) efisiensi layanan kas yang berbasis digital dan paperless; Bank Indonesia mengimplementasikan 4) Peningkatan otomasi fungsi custodian CBS yang merupakan bagian dari proyek sehingga pengelolaan surat berharga lebih efisien. multiyears untuk menstandardisasi c. Perluasan Pemanfaatan Aplikasi FOMOBO berbagai proses bisnis di Bank Indonesia Bank Indonesia terus memperluas untuk mencapai single source of truth pemanfaatan aplikasi Front Office Middle Office Back Office (FOMOBO) dalam sistem dan integrated database keuangan. CBS tresuri Bank Indonesia. Perluasan pemanfaatan FOMOBO selama tahun 2021 mencakup antara telah diimplementasikan pada tahun 2021, lain (i) perluasan transaksi dengan negara EMs, (ii) penyiapan transaksi terkait Pemulihan dan menjadi salah satu aplikasi kritikal yang Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan terintegrasi dengan 20 aplikasi surrounding internal dan eksternal, salah satunya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Online Monitoring SPAN (OMSPAN) yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Dengan Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 115

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Bank Indonesia Ketiga, (iii) implementasi Bank Indonesia juga memperkuat transaksi repo dengan LPS, (iv) implementasi pemanfaatan data melalui pengembangan JISDOR baru, (v) implementasi roll-over DNDF, berbagai use case analytics. Pada tahun 2021, (vi) implementasi Debt Switching SBN, dan (vii) dikembangkan sejumlah use case analytics di implementasi Panda Bond dan Municipal Bond. sektor kebijakan utama yang telah secara riil dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan, d. Pengembangan Pusat Data antara lain (i) penyusunan indeks kredibilitas kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem Bank Indonesia menginisiasi pengembangan pembayaran menggunakan machine learning Pusat Data sebagai infrastruktur yang pada data pemberitaan, (ii) pemodelan perilaku mengintegrasikan seluruh data kebijakan dan prediksi aliran dana investor asing di pasar dan kelembagaan di Bank Indonesia. SBN menggunakan machine learning, (iii) analisis Pusat Data akan dilengkapi dengan berbagai sentimen review kualitas layanan mobile banking kapabilitas state-of-the-art dalam pengelolaan menggunakan machine learning dalam rangka data, antara lain (i) tools untuk pengelolaan pengawasan, serta (iv) estimasi kebutuhan uang data berbasis metadata terstandardisasi, (ii) Rupiah. Di area kelembagaan, use case analytics pemrosesan data granular dan high-frequency, yang telah dikembangkan salah satunya adalah (iii) pemanfaatan metodologi advanced analytics analytics untuk pengelolaan SDM Bank Indonesia. termasuk menggunakan machine learning, dan (iv) visualisasi data yang menarik dan user friendly. 3.7. Maturitas dan Adopsi Best Pusat Data juga akan didukung seperangkat Practices dalam Tata Kelola pengaturan dan perangkat untuk memperkuat Bank Indonesia tata kelola data. Pusat Data menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Bank Indonesia sebagai 3.7.1. Penguatan Tata Kelola yang data-driven institution dengan kapabilitas Baik (Good Governance) analytics yang tinggi. Pencapaian visi, misi, dan strategi Bank Pada tahun 2021, Bank Indonesia telah Indonesia didukung oleh tata kelola yang baik memulai implementasi tahap awal Integrated (good governance), untuk pelaksanaan tugas Data Repository and Analytics Platform dan wewenang. Good governance menjadi pondasi (INDRA) sebagai platform penyimpanan, utama Bank Indonesia dalam mengelola organisasi. pengolahan, analisis, dan diseminasi data sektor Pencapaian kinerja (performance) yang diraih kebijakan utama. INDRA mengedepankan Bank Indonesia didukung dengan komitmen untuk pengelolaan data berbasis metadata Statistical bertindak sesuai dengan peraturan perundang- Data and Metadata Exchange (SDMX), yang undangan yang berlaku (conformance) serta merupakan standar internasional untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. metadata yang diadopsi oleh banyak bank sentral dan lembaga internasional termasuk IMF Governance Bank Indonesia selalu dievaluasi dan BIS. INDRA juga dirancang untuk fleksibel secara berkala oleh asesor eksternal independen. dalam mengakomodir penambahan konten data, Pada tahun 2021, maturitas good governance Bank sehingga dapat meningkatkan agility dan efisiensi Indonesia dinilai baik dengan skor 88,97, meningkat biaya dalam pengembangan data/indikator untuk dari tahun 2020 sebesar 87,85 atau tetap pada level perumusan kebijakan. Pengembangan INDRA ke Enhanced (level maturitas tertinggi). Pencapaian ini depan akan terus dilakukan dengan penguatan didukung oleh kepemimpinan yang unggul dalam infrastruktur serta perluasan cakupan data di penerapan praktik-praktik good governance dan sektor moneter, stabilitas sistem keuangan, dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan. sistem pembayaran. 116 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Penguatan tata kelola pada tahun 2021 juga tercermin Group (IOR-WG). Pada tahun 2021, hasil asesmen pada (i) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara menunjukkan bahwa fungsi MRBI berada pada Negara (LHKPN) dan laporan gratifikasi kepada level Sound Practice, meningkat dibandingkan hasil KPK yang seluruhnya telah dilaporkan (100%), penilaian tahun 2018 dan 2019. Kenaikan tersebut (ii) tingkat kepatuhan penyampaian pernyataan sejalan dengan transformasi MRBI, terutama tahunan yang mencapai 100%, (iii) penguatan didukung oleh integrasi empat fungsi strategis Bank mekanisme background check bagi seluruh pegawai, Indonesia dan desain project risk management (iv) penguatan pengaturan terkait quality assurance (major project). pihak eksternal terhadap fungsi audit intern secara berkala, (v) penguatan SOP contact center terkait tindak lanjut untuk kategori informasi yang bersifat penting, dan (vi) penguatan pengaturan terkait review, monitoring dan perbaikan manajemen risiko, serta pelaporan rencana kerja tahunan ICO. Pelaksanaan tata kelola Bank Indonesia yang baik telah memastikan terjaganya integritas pegawai. Hal ini tercemin dari nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencapai 89,7. Capaian ini merupakan nilai tertinggi untuk kategori nonkementerian. 3.7.2. Maturitas Manajemen Risiko Doni P. Joewono Bank Indonesia (MRBI) Deputi Gubernur Governance di Bank Indonesia juga dijaga melalui peningkatan maturitas Manajemen Risiko Bank Pencapaian visi, misi, dan strategi Bank Indonesia (MRBI). Maturitas MRBI pada tahun Indonesia didukung oleh tata kelola 2021 dinilai baik oleh asesor eksternal independen yang baik dalam pelaksanaan tugas dan dengan skor sebesar 3,98 (skala 1-5) atau pada level wewenang. Managed. Nilai maturitas MRBI meningkat signifikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 3,39. Pengelolaan risiko dinilai telah terintegrasi dengan tata kelola. Pada sebagian besar area, pengelolaan organisasi telah menjadi budaya dengan dukungan kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen manajemen risiko yang kuat, perilaku positif dalam mengelola risiko yang merata di sebagian besar lingkungan organisasi, serta evaluasi, perbaikan, dan peningkatan sesuai kebutuhan secara konsisten. Di samping asesmen maturitas MRBI oleh asesor eksternal independen, khusus terkait dengan maturitas risiko operasional, dilakukan juga asesmen dalam forum International Operational Risk Working Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 117

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 3.7.3. Maturitas Manajemen PMA tahun 2021 merupakan asesmen maturitas Keberlangsungan Tugas Bank pengadaan untuk pertama kalinya di Bank Indonesia. Indonesia (MKTBI) Penilaian PMA dilakukan oleh external expert dengan menerapkan model maturitas pengadaan sesuai Peningkatan maturitas MKTBI turut best practice yaitu model Procurement Excellent berkontribusi dalam penguatan governance Plus. Sesuai model ini, maturitas pengadaan suatu di Bank Indonesia. Maturitas MKTBI pada tahun organisasi terbagi dalam empat level, yaitu level 1 2021 memperoleh penilaian sebesar 4,06 (skala 1-5) (transactional), level 2 (proactive), level 3 (strategic), atau pada level terkuantifikasi menuju teroptimasi. dan level 4 (leading). Atas dasar PMA pada tahun Penerapan Business Continuity Management 2021, tingkat maturitas pengadaan Bank Indonesia (BCM) di Bank Indonesia secara umum telah terpola, mencapai level 2 (proactive). Pencapaian pada level terdefinisi, serta terimplementasi dengan baik. Nilai 2 menunjukkan bahwa fungsi pengadaan di Bank maturitas MKTBI meningkat signifikan dibandingkan Indonesia dinilai sudah fokus dalam pemenuhan hasil penilaian tahun 2016 sebesar 3,31. kebutuhan stakeholders internal dan eksternal Tingkat maturitas MKTBI tersebut sejalan dengan melalui standardisasi proses dan tata kelola, serta perolehan sertifikasi ISO 22301: 2019 BCMS pada penguatan fungsi strategi dan perencanaan. tiga tugas kritikal, yaitu (i) pengelolaan devisa, (ii) pengelolaan moneter, dan (iii) pengelolaan sistem 3.7.6. Penerapan Praktik Terbaik di pembayaran. Bank Indonesia 3.7.4. Maturitas Audit Intern Dalam menjaga tata kelola, Bank Indonesia menerapkan praktik terbaik yang berlaku secara Bank Indonesia terus melaksanakan penguatan internasional. Pada tahun 2021, Bank Indonesia fungsi audit intern dalam rangka mendukung berhasil memperoleh dan mempertahankan peningkatan pencapaian tingkat kapabilitas audit International Organization for Standardization intern. Pada tahun 2021, maturitas audit intern Bank (ISO) serta memperoleh sejumlah pengakuan Indonesia mencapai kapabilitas level 3-integrated internasional dalam berbagai area, yaitu: berdasarkan Internal Audit Capability Model (IACM). Hasil review intern menunjukkan bahwa 13 dari 15 a. Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan, dan key process area (KPA) yang dipersyaratkan untuk Inklusi Keuangan kapabilitas level 3 telah terpenuhi sampai dengan akhir tahun 2021. Pencapaian tersebut didukung Tata kelola dalam pengelolaan  moneter, oleh penguatan fungsi audit intern yang meliputi (i) pengembangan metodologi dan infrastruktur audit stabilitas sistem keuangan, dan inklusi intern, (ii) pengembangan sumber daya auditor, (iii) pelaksanaan kerja sama profesi audit intern, (iv) keuangan  diimplementasikan sesuai standar pelaksanaan quality assurance audit intern, serta (v) berbagai kegiatan lainnya untuk mendukung internasional yang berlaku dan tercermin pelaksanaan pengembangan audit intern. dari capaian beberapa  international  best 3.7.5. Maturitas Pengadaan practice, antara lain: Pada tahun 2021, Bank Indonesia melakukan 1) ISO 9001:2015 Sistem Manajemen pengukuran Procurement Maturity Assessment Mutu Layanan Tresuri dan Non-Tresuri (PMA) untuk mengukur tingkat maturitas Pada tahun 2021, Bank Indonesia meraih pengadaan di Bank Indonesia. Hal ini dilakukan sertifikasi untuk tujuh proses bisnis dalam rangka memperkuat tata kelola pengadaan penyelesaian transaksi tresuri dan non- yang selaras dengan arah strategis Bank Indonesia. tresuri, sehingga perolehan sertifikasi untuk penyelesaian transaksi tresuri dan non- tresuri mencapai 25 proses bisnis; 2) ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu pada Layanan Jasa Perbankan;  3) Pemenuhan G20-Data Gap Initiative (G20-DGI); 118 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 4) Kelompok peringkat 1 Investor Relation Unit c. Institusi dan Kepemimpinan (IRU) dari IIF; serta Bank Indonesia memperoleh pengakuan 5) Audit SWIFT  Customer Security  Program  penerapan standar internasional untuk area institusi dan kepemimpinan, antara lain: (CSP) 2020. 1) Bulletin of Monetary, Economics and Sementara itu, pengakuan terhadap kemampuan Banking (BMEB) masuk dalam kuartil II Bank Indonesia oleh komunitas global tercermin jurnal SCOPUS; antara lain dari: 2) Penghargaan Engage Awards 2021 Kategori 1) Reserves Manager of the Year 2021 dari Best Use of Training. Central Banking Publication seiring dengan keberhasilan Bank Indonesia mendukung Bank Indonesia pada tahun 2021 juga stabilitas ekonomi selama periode krisis menyelenggarakan sejumlah event strategis Covid-19 dan tetap mampu menjaga internasional, antara lain (i) Annual Investment kecukupan cadangan devisa; dan Forum, (ii) co-hosting ASEAN Working Committee on Financial Inclusion (WC-FINC), (iii) Financial 2) The Best Systemic and Prudential Regulator in Reporting for Central Bank Transactions, (iv) the Asia Pacific Award 2021 yang mencerminkan 15th BMEB International Conference and Call For keberhasilan dalam melakukan sinergi Paper, (v) Current Issue in Financial Market and nasional untuk mendorong pemulihan Reserve Management, dan (vi) Enhancing Payment ekonomi. Penghargaan tersebut merupakan Systems for the Digital Age and the Role of Fintech. penghargaan kedua yang diberikan The Asian Banker kepada Bank Indonesia, setelah Sementara itu, pimpinan dan pejabat Bank pada tahun 2020 Bank Indonesia ditetapkan Indonesia juga menjadi narasumber pada berbagai sebagai The Best Macroeconomic Regulator event internasional pada tahun 2021, termasuk in Asia Pacific. (i) G20 DGI-2 Workshop, (ii) MAS-BIS Conference on Macro-Financial Stability, (iii) SEACEN Policy b. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Summit, (iv) diskusi panel Central Bank of Sri Rupiah Lanka (CBSL) on Policy Mix, dan (v) Fintech and Cybersecurity at the London Tech Week. Tata kelola dalam pengelolaan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah diimplementasikan d. Komunikasi sesuai standar internasional yang berlaku dan tercermin dari capaian beberapa international Tata kelola dalam pengelolaan komunikasi best practice, antara lain: diimplementasikan sesuai standar internasional yang berlaku dan tercermin dari capaian beberapa 1) ISO 9001:2015 Quality Management pada international best practice, yaitu ISO 9001: 2015 layanan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, Contact Center BI (BICARA 131). BI Bicara berhasil SKNBI, PWD Jakarta dan SIDHN; meraih: 2) ISO/IEC 27001 Information Security 1) 3 Gold, 2 Silver, 1 Bronze dalam ajang Contact Management pada Penyelenggaraan BI- Center World 2020 Global Top Ranking RTGS, BI-SSSS, SKNBI; dan Performers 15th Annual Next Generation Contact Center and Customer Engagement 3) ISO/IEC 20000-1 untuk aplikasi BI-RTGS, Conference; dan BI-SSSS, BI-ETP, SKNBI, SWIFT, Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap 2) Pencapaian Stakeholder Satisfaction Index Rupiah (SISMONTAVAR), dan email (SSI) BI Bicara sebesar 86,36% dari target 83%. Bank Indonesia. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 119

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Adapun wujud implementasi keterbukaan informasi 1) Akreditasi arsip “Sangat Baik” dari Arsip publik tercermin dari pencapaian Bank Indonesia Nasional Republik Indonesia (ANRI); sebagai “Badan Publik Informatif” dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia. 2) Perolehan Ranking 1 dengan skor 89,69 pada Survei Penilaian lntegritas (SPl) untuk e. Organisasi dan Tata Kelola kategori Non-Kementerian yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Pengelolaan organisasi dan tata kelola diimplementasikan sesuai standar internasional 3) Perpustakaan Bank Indonesia memperoleh yang berlaku dan tercermin dari capaian beberapa penghargaan dari Perpustakaan Nasional international best practice yaitu: “Anugerah Pelaksana Karya Rekam dan Karya Cetak” untuk kepatuhan pelaporan 1) ISO 9001:2015 kembali dipertahankan untuk publikasi; dan Perpustakaan Kantor Pusat; 4) Perpustakaan di Kantor Perwakilan 2) ISO 15489:2016 Records Management pada juga terus diperkuat dengan mengacu 57 Satuan Kerja; pada standar akreditasi nasional dari Perpustakaan Nasional. Pada tahun 2021, 3) ISO 30301:2011 Management System for telah dilakukan 6 akreditasi nasional KPwDN Record untuk kearsipan; Provinsi Sulawesi Utara dengan predikat akreditasi B dan 5 KPwDN yaitu Provinsi 4) ISO 9001:2015 Quality Management System Kepulauan Riau, Balikpapan, Provinsi untuk kearsipan; Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, dan KPw Prov Lampung dengan predikat A. 5) ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu di bidang pengadaan barang dan/atau jasa; f. Pengelolaan Sistem Informasi 6) ISO 9001:2015 untuk Museum Bank Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Indonesia; kualitas layanan SI, penerapan best practice dalam berbagai area pengelolaan SI telah 7) ISO 41001:2018 Facility Management System dilakukan sejak tahun 2018. Implementasi best untuk fasilitas Sentral Khazanah Arsip; practice dalam pengelolaan SI meliputi area: 8) ISO 22301:2019 Business Continuity 1) Manajemen layanan SI (ISO 20000 – IT Service Management System (BCMS); Management) dan pengamanan SI (ISO 27001 – Information Security Management 9) Pemenuhan Opportunity for Improvement System), yang difokuskan pada aplikasi (OFI) dari CLIP EFMD untuk corporate pendukung kegiatan kritikal Bank Indonesia university Bank Indonesia Institute; dan khususnya terkait dengan layanan FMI dan SPBI, SWIFT, dan layanan email; 10) LTBI 2020 memperoleh (i) Gold Winner 2021 International Business Awards 2) Pengelolaan Data Center (TIA-942) (IBA) Stevie Winner, kategori Best Annual diterapkan pada fasilitas DC dan DRC; Report, Government Agency meningkat dari perolehan Silver Winner untuk LTBI 3) Pengelolaan aset SI (ISO 9000 – Quality 2019 di kategori yang sama, serta (ii) Gold Management System) diterapkan pada Winner 2021 ARC Awards International pengelolaan aset SI; dan XXXIV, kategori NonTraditional Annual Report, Banks: National mempertahankan 4) Pengelolaan proyek pengembangan dari pencapaian Gold Winner sebelumnya di SI (CMMI – Capability Maturity Model kategori yang sama. Integration) diterapkan pada berbagai proyek SI yang tengah dikembangkan. Sementara itu, pengakuan dan pencapaian terhadap pengelolaan organisasi dan tata kelola Bank Indonesia secara nasional juga tercermin dari: 120 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 3.8. Pengelolaan Risiko dan Manajemen risiko keuangan terutama difokuskan Pengendalian Internal pada pengelolaan cadangan devisa dan pengelolaan operasi moneter. Secara berkala, dilakukan 3.8.1. Pengelolaan Risiko pemantauan terhadap limit dan toleransi risiko kredit, pasar, dan likuiditas portofolio cadangan devisa dan Pengelolaan risiko Bank Indonesia selama tahun aset operasi moneter. Asesmen risiko dilakukan 2021 berjalan dengan baik. Pengelolaan risiko di secara komprehensif untuk mendukung transformasi Bank Indonesia memerhatikan berbagai dinamika pengelolaan cadangan devisa. Selain itu, manajemen perkembangan tantangan global maupun domestik. risiko juga berperan dalam mengawal kebijakan Masih tingginya ketidakpastian perekonomian global Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berpotensi dan domestik di tengah upaya penanganan pandemi berdampak pada kinerja keuangan Bank Indonesia. Covid-19 yang dilakukan di berbagai negara, mewarnai landscape risiko yang harus diantisipasi Manajemen risiko Bank Indonesia juga diarahkan dan dimitigasi secara efektif oleh Bank Indonesia. untuk memitigasi risiko operasional, reputasi, dan hukum. Manajemen risiko operasional Bank Indonesia menetapkan arah risiko utama diimplementasikan untuk memitigasi potensi risiko melalui pendekatan Risk Trajectory beserta yang timbul sebagai dampak dari adanya kelemahan pemantauannya secara berkala melalui Risk proses internal, sumber daya manusia, sistem, Tracking. Pendekatan ini cukup efektif untuk dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi menjaga level risiko sesuai dengan risk appetite kebijakan dan/atau kegiatan operasional Bank Bank Indonesia tahun 2021. Hasil asesmen risiko Indonesia. Asesmen risiko dilaksanakan seiring beserta rekomendasi mitigasi risiko utama dapat dengan penguatan koordinasi dan dengan dikomunikasikan dengan baik pada forum kebijakan memastikan kesiapan aspek people, process, dan kelembagaan, serta menjadi panduan bagi satuan technology. Sementara itu, manajemen risiko kerja dalam memperkuat mitigasi risiko di level reputasi difokuskan pada pengelolaan risiko terkait proses bisnis. Mitigasi risiko di level proses bisnis opini, persepsi dan/atau pemberitaan negatif yang dijalankan melalui pemetaan Risk Control Matrix dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap (RCM) dan pelaksanaan Risk Control Self Assessment Bank Indonesia. Asesmen risiko dilakukan melalui (RCSA), yang secara berkesinambungan divalidasi penilaian terhadap Indeks Kualitas Engagement (IKE) dan diberikan feedback untuk penyempurnaan. stakeholders untuk melihat persepsi stakeholders Solusi interim dikembangkan untuk mendukung terhadap kebijakan Bank Indonesia. Sementara efektivitas pelaporan RCM dan RCSA. itu, manajemen risiko hukum dilakukan untuk memitigasi berbagai potensi risiko hukum yang Manajemen risiko major project mungkin timbul akibat dari suatu tindakan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan tuntutan diimplementasikan sesuai dengan guiding dan/atau pertanggungjawaban hukum. Manajemen risiko hukum Bank Indonesia dilakukan dengan principles oleh satuan kerja pemilik proyek mengadopsi standar internasional yang disesuaikan dengan karakteristik Bank Indonesia sebagai bank maupun satuan kerja manajemen risiko selaku sentral dan sebagai badan hukum perdata, dimana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya second line of defense. Asesmen risiko dilakukan Bank Indonesia juga dapat melakukan hubungan hukum keperdataan dengan pihak lain. pada setiap tahapan major project untuk menjaga governance serta menjaga dan mengantisipasi risiko yang dapat menghambat penyelesaian proyek. Sebagai bagian dari manajemen risiko strategis, hasil asesmen risiko major project juga dikomunikasikan pada forum kebijakan kelembagaan. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 121

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 3.8.2. Pengendalian Internal tahun 2020, implementasi Kerangka Penguatan Kapabilitas Tata Kelola KPwDN mencakup tiga area Sebagai bagian dari upaya memastikan fungsi/tugas KPwDN, yaitu pengadaan barang/jasa, terjaganya tata kelola, manajemen risiko, pengamanan, dan Program Sosial Bank Indonesia. pengendalian intern, dan pemenuhan kepatuhan, Pada tahun 2021, jumlah areanya bertambah meliputi Bank Indonesia melakukan serangkaian kegiatan keuangan intern, pengelolaan uang Rupiah, dan audit dan konsultansi secara independen dan pengelolaan aset. Hasil penguatan kapabilitas pada objektif. Sepanjang tahun 2021, pelaksanaan fungsi tahun 2021 menghasilkan peningkatan efektivitas audit intern dilakukan secara hybrid melalui on site peran KPwDN sebagai first line of defense. audit, remote audit, serta on desk analysis terhadap 38 objek audit, yang terdiri atas (i) 11 objek audit 3.9. Pengelolaan Organisasi dan strategis pada 18 satker, (ii) 6 objek audit keuangan Sumber Daya Manusia pada 12 satker, (iii) 14 objek audit kepatuhan dan 2 on desk analysis pada 13 satker, serta (iv) 7 objek 3.9.1. Pengelolaan Organisasi audit pada 13 satker. Selanjutnya, dilakukan pemantauan tindak Sebagai respons terhadap berbagai transformasi lanjut hasil audit internal dan eksternal secara di berbagai area, Bank Indonesia melakukan berkesinambungan untuk memastikan tindak penyempurnaan dan penguatan organisasi lanjut atas rekomendasi penguatan. Hingga selaras dengan strategi Bank Indonesia. akhir tahun 2021, secara umum sebagian besar Penguatan tersebut meliputi (i) penyesuaian struktur rekomendasi audit telah ditindaklanjuti. Hal ini dan penguatan fungsi organisasi, (ii) penyelarasan tercermin dari penyelesaian sebesar 83,6% hasil cakupan fungsi, serta (iii) penyesuaian proses audit intern. Sementara itu, sebanyak 82,2% dari bisnis. Penguatan organisasi pada tahun 2021 temuan audit BPK-RI atas pemeriksaan LKTBI terutama untuk merespons implementasi blueprint/ dengan periode 2004-2020 tercatat telah selesai framework baru di area kebijakan dan kelembagaan, ditindaklanjuti. Selanjutnya atas pemeriksaan PDTT seperti operasionalisasi BI-FAST, pengelolaan logistik, periode 2021-2020 tercatat sebanyak 92,7% telah dan Presidensi Indonesia pada G20. selesai ditindaklanjuti. Pencapaian ini diharapkan dapat semakin memperkuat pengendalian dan Proses kerja Bank Indonesia mengalami meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta perubahan signifikan sebagai respons terhadap pemenuhan tata kelola dalam pelaksanaan proses dampak pandemi Covid-19 dan digitalisasi yang kerja di Bank Indonesia. pesat. Bank Indonesia telah merumuskan kerangka dan pedoman pola kerja hybrid untuk menyikapi 3.8.3. Penguatan Kapabilitas Tata peradaban kenormalan baru. Pola kerja hybrid ini Kelola KPwDN memungkinkan pegawai bekerja dalam jaringan (daring) dengan tetap menjaga produktivitas dan tata Untuk memperkuat tata kelola dan manajemen kelola yang baik. Selama tahun 2021, Bank Indonesia risiko pelaksanaan tugas Bank Indonesia di tercatat telah menyelenggarakan sebanyak 272 high daerah, telah dirumuskan Kerangka Penguatan level event secara virtual dan/atau hybrid. Untuk Kapabilitas Tata Kelola KPwDN. Penguatan menunjang pola kerja hybrid, Bank Indonesia juga kapabilitas ditempuh untuk memastikan efektivitas menyediakan infrastruktur pendukung berupa peran KPwDN sebagai first line of defense. ketentuan manajemen dokumen elektronik, pedoman mekanisme bekerja dan absensi secara Penguatan Kapabilitas Tata Kelola KPwDN terus elektronik, serta pedoman pengamanan SI untuk dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal di bekerja secara daring dari luar kantor. 122 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Bank Indonesia melakukan pemenuhan dari sumber eksternal diantaranya melalui rekrutmen jalur Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer (PCPM) Angkatan XXXV. 3.9.2. Pengelolaan Sumber Daya Perencanaan pada area kualitas SDM Bank Manusia Indonesia tercermin dari pembaruan kamus kompetensi pegawai yang sejalan dengan Siklus pengelolaan SDM di Bank Indonesia kompetensi bank sentral digital 4.0. Pembaruan menggunakan framework 4P yang meliputi kamus kompetensi menghasilkan 161 unit kompetensi Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan dan Bank Indonesia yang 32 diantaranya merupakan Pemeliharaan. Seluruh siklus dijalankan untuk kompetensi digital. Penguasaan kompetensi terkini mendorong pembentukan SDM Bank Indonesia menjadi prioritas utama dalam perencanaan kualitas yang profesional, kompeten, berakhlak mulia serta SDM. Sejalan dengan hal itu, Bank Indonesia juga memiliki keahlian dan mindset yang mendukung melakukan pengkinian Profil Persyaratan Jabatan penerapan pola dan proses kerja di era digital. (PPJ) khususnya kompetensi substansi/teknis setiap jabatan pada seluruh satuan kerja. 3.9.2.1. Perencanaan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia 3.9.2.2. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Perencanaan Bank Indonesia melakukan perencanaan SDM dengan menyasar pada area kuantitas Bank Indonesia melaksanakan strategi dan kualitas. Bank Indonesia telah melakukan pemenuhan, baik melalui pemenuhan internal revisit perhitungan formasi efektif (FE) dengan maupun eksternal. Pelaksanaan pemenuhan mempertimbangkan kebijakan reorganisasi, dampak eksternal dilakukan dengan menggunakan blueprint/framework, major project, fungsi-fungsi multichannel, yaitu (i) general hire, (ii) targeted baru, dan digitalisasi proses kerja. Sejalan dengan recruitment, (iii) strategi campus hiring luar negeri, penguatan fungsi data analytics di era digital, FE 2022 dan (iv) pro-hire. memperhatikan penguatan Key Responsibility Area (KRA) di fungsi statistik dan data. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 123

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Bank Indonesia melakukan sejumlah inovasi Bank Indonesia melaksanakan berbagai dan digitalisasi dalam proses rekrutmen program pembelajaran untuk peningkatan untuk mempercepat proses pemenuhan SDM kompetensi dan peningkatan karir pegawai. berkeahlian khusus. Sebagai dampaknya, proses Bentuk program tersebut adalah (i) peningkatan rekrutmen menjadi lebih efisien dan governed. kompetensi termasuk pembekalan (onboarding) Pelaksanaan rekrutmen eksternal untuk pemenuhan bagi pegawai baru dan persiapan tugas belajar dan SDM major projects telah berjalan sesuai target (ii) peningkatan karir bagi pegawai officer dan non- yang ditetapkan. Ke depan, proses pemenuhan SDM officer. Sepanjang tahun 2021, Bank Indonesia telah berkeahlian khusus masih akan terus berlanjut untuk menyelenggarakan 206 batch program dengan mendukung penyelesaian major projects. Sementara total 8.932 peserta, yang terdiri dari Onboarding, itu, Bank Indonesia juga melaksanakan strategi pengembangan kompetensi, dan pengembangan pemenuhan internal melalui kebijakan reposisi yang karir officer dan non-officer. Bank Indonesia telah terjadwal, terprogram, dan transparan (promosi dan melaksanakan program pendidikan karir (SESPI) mutasi) untuk mendukung target rasio person to job fit. bagi pegawai officer sebanyak 385 pegawai dan pegawai non-officer sebanyak 414 pegawai. Untuk 3.9.2.3. Pengembangan Sumber Daya Kelompok Pegawai Potensial (KPP), Bank Indonesia Manusia yang Berkualitas di Era Digital telah melaksanakan program pengembangan karier (Executive Leadership Program/ELP) yang diikuti oleh Bank Indonesia senantiasa melakukan 511 pegawai officer dan 503 pegawai non-officer. pengembangan SDM berkualitas dengan kapabilitas yang relevan. Sepanjang tahun 2021, Pengembangan pegawai dilakukan pula melalui Bank Indonesia telah melaksanakan berbagai penugasan ke lembaga eksternal. Penugasan program pengembangan SDM, baik melalui program ke lembaga eksternal secara prinsip dilakukan tugas belajar (New PTB), program pembelajaran berdasarkan kepentingan organisasi sebagai bentuk (kursus, training, program pendidikan), maupun perwujudan dari institutional leadership. Sampai penugasan ke lembaga eksternal. Program dengan tahun 2021, pegawai yang menjalani pengembangan tersebut dinilai telah berhasil penugasan penuh waktu di lembaga eksternal meningkatkan pencapaian kompetensi teknis mencapai 57 orang dan tersebar pada berbagai pegawai yang ditunjukkan dari hasil self assesment lembaga mitra strategis, baik yang terafiliasi dan kompetensi pegawai yang meningkat dari tahun tidak terafilisasi di dalam dan luar negeri. sebelumnya 78,43% menjadi 83,18% di tahun 2021. 3.9.2.4. Pemeliharaan Sumber Daya Bank Indonesia melakukan pendekatan baru Manusia yang Termotivasi untuk Program Tugas Belajar. Pada tahun 2021, PTB dilakukan dengan prinsip (i) institutional driven, Kebijakan pemeliharaan SDM dilakukan antara (ii) end-to-end process, dari perencanaan, seleksi, lain melalui rangkaian program budaya kerja persiapan, pemantauan, evaluasi, dan (iii) selaras untuk membangun dan memelihara motivasi dengan manajemen karir pegawai. Kebijakan New kerja pegawai serta memperkuat resiliensi PTB mendapat respons positif dari pegawai dan di tengah pandemi. Program pemeliharaan mendorong minat pegawai untuk meningkatkan SDM tersebut bertujuan untuk menjaga tingkat kapasitas diri melalui program pendidikan formal engagement pegawai yang dilakukan melalui jenjang S2 dan S3. Di tengah pandemi Covid-19 pada berbagai program budaya kerja dan penyempurnaan tahun 2021, Bank Indonesia telah mengirimkan 49 kebijakan baik dari sisi manajemen kinerja, pegawai untuk mengikuti PTB dengan total PTB pengelolaan kesehatan (wellness) pegawai, dan hingga akhir tahun 2021 mencapai 81 pegawai. manfaat pascakerja pegawai. Pada tahun 2021, 124 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Bank Indonesia melanjutkan program pemeliharaan 3.9.2.5. Pengembangan Sumber SDM yang menitikberatkan pada upaya menjaga Daya Manusia melalui Program dan memelihara motivasi kerja pegawai di tengah Pembelajaran kondisi pandemi. Bank Indonesia mengembangkan SDM melalui Bank Indonesia menerapkan program budaya penguatan program pembelajaran untuk kerja melalui internalisasi empat pilar budaya mendukung pencapaian Visi Bank Indonesia kerja, yakni (i) BI Religi, dengan fokus pada 2025. Pada tahun 2021, penguatan program penanaman keluhuran nilai religi dalam perilaku pembelajaran mencakup (i) program, modul dan kerja, (ii) BI Prestasi, dengan fokus pada internalisasi tools, (ii) partnership and institutional leadership, nilai-nilai strategis dalam pencapaian deliverables, serta (iii) infrastruktur dan suprastruktur, dengan (iii) BI Inovasi, dengan fokus mendorong perilaku akselerasi strategi penguatan Content, Collaboration, kreatif dan budaya inovatif, dan (iv) BI Digital, dengan dan Channel of Delivery (3C). Transformasi dan fokus membangun kesadaran, komitmen, dan inovasi dalam program pembelajaran ini dilakukan perilaku pegawai dalam penerapan digitalisasi. melalui penguatan desain pembelajaran dengan pendekatan new learning design berbasis higher Bank Indonesia juga memerhatikan kesehatan order thinking skill, antara lain melalui active learning, mental pegawai di masa pandemi. Bank social learning, digital mindset, dan strategic foresight Indonesia melaksanakan survei kesehatan mental di setiap level pengembangan pegawai. pegawai sebagai input dalam penyusunan berbagai kebijakan pemeliharaan SDM. Bank Indonesia juga Bank Indonesia menyusun berbagai modul menyediakan layanan konsultasi secara terintegrasi dengan kapabilitas baru, terutama kapabilitas melalui BI Kejora (Kesehatan Jasmani dan Rohani) digital, hijau dan kuantitatif. Program baru pada bagi pegawai mencakup aspek medis, psikologis tahun 2021 termasuk pilot course Central Bank 4.0 dan rohani. dan modul persiapan new PTB. Pengembangan kompetensi untuk pegawai non-officer juga Bank Indonesia telah mendirikan lembaga Dana diselaraskan dengan penguatan kapabilitas digital Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti (Dapenbi IP) untuk mendukung transformasi digital di Bank sejak 1 Juli 2021. Dengan adanya lembaga ini maka Indonesia. Bank Indonesia dapat mengelola sendiri manfaat pensiun dengan skema iuran pasti, khususnya bagi Penguatan program difokuskan pada upaya pegawai yang diterima dan bekerja di Bank Indonesia pengembangan kompetensi untuk mendukung sejak tanggal 1 Januari 2015. pencapaian 12 PS dan transformasi Bank Indonesia baik kebijakan maupun kelembagaan. Sebagai hasil pelaksanaan berbagai program Sepanjang tahun 2021, telah diselenggarakan pemeliharaan tersebut, tingkat engagement sebanyak 206 batch program dengan total 8.932 pegawai di tahun 2021 tetap terjaga. Hal itu peserta, yang terdiri dari onboarding, pengembangan tercermin dari hasil survei engagement tetap berada kompetensi, dan pengembangan karir officer dan pada kategori Moderately Engaged. Kategori tersebut non-officer. Penerapan pembelajaran distance mencerminkan kondisi pegawai yang senantiasa learning ini semakin diperkuat dengan optimalisasi bekerja dengan semangat dan memiliki ikatan yang Learning Management System (LMS) sebagai cukup kuat dengan lembaga meski dihadapkan pada platform pembelajaran digital yang dapat diakses kondisi pandemi dan dinamika yang tinggi. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 125

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan kapan saja oleh pegawai, sejalan dengan pengayaan Bank Indonesia memperkuat aspek pengamanan referensi digital modul e-learning dan selflearning melalui implementasi pengamanan teknologi (kebijakan dan digital), e-Library (inovasi internet of terkini, serta penguatan aspek process dan library dan digital library), e-journal, dan e-book. people. Di sisi teknologi, pada tahun 2021 pengamanan teknologi semakin ditingkatkan. Penguatan referensi pembelajaran berbasis Sementara dari sisi process, dilakukan penguatan organizational knowledge dilakukan melalui dalam implementasi monitoring system melalui penyusunan (i) 13 riset pembelajaran yang Security Operation Center (SOC). Di sisi people, mendukung pengembangan modul pembelajaran, peningkatan security awareness para pegawai Bank (ii) 12 naskah akademis yang menjadi acuan standar Indonesia terus diperkuat dengan pelaksanaan pengajaran, serta (iii) buku tentang krisis, buku sosialisasi dan edukasi secara berkala. Koordinasi begawanship, dan buku seri sejarah Bank Indonesia antar lembaga terkait pencegahan potensi serangan yang sekaligus menjadi dokumentasi institutional siber juga ditingkatkan melalui penguatan fungsi memory Bank Indonesia. Selain itu, disusun pula Information Security Incident Response Team (ISIRT). berbagai studi kasus yang menjadi tools pembelajaran yang fokus pada penciptaan kemampuan analisis. Maturity level sistem informasi Bank Indonesia terus meningkat seiring dengan pengembangan/ Untuk mendukung pengembangan kompetensi inovasi sistem informasi yang dilakukan sesuai melalui penguatan isu-isu terkini yang relevan, dengan roadmap RISIBI. Maturity assesment diselenggarakan flagship program. Program ini sistem informasi Bank Indonesia tahun 2021 tercatat bekerja sama dengan mitra strategis Bank Indonesia sebesar 3,39, meningkat dari tahun 2020 sebesar baik nasional maupun internasional. Sepanjang 3,27. Hal ini menunjukkan pengelolaan layanan tahun 2021, terselenggara sebanyak 14 flagship SI di Bank Indonesia telah terstandardisasi dan nasional dan internasional bekerja sama dengan berorientasi kepada pengguna (managed). perguruan tinggi, Bank of England (BoE), BIS, APAEA dan SEACEN, yang diikuti oleh 12.400 peserta baik 3.11. Perencanaan, Pengadaan pegawai maupun nonpegawai. Barang dan/atau Jasa, dan Pengelolaan Aset 3.10. Pengelolaan Sistem Informasi 3.11.1. Perencanaan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Bank Indonesia menyediakan layanan SI yang berkualitas, robust, aman, dan andal dengan Bank Indonesia melakukan transformasi tingkat ketersediaan dan realibilitas layanan pengadaan untuk mewujudkan perencanaan dan yang memenuhi standar kualitas layanan SI. pengadaan yang terintegrasi, modern, dan digital Pada tahun 2021, availability layanan SI kritikal yang untuk meningkatkan efisiensi, tata kelola yang terkait sistem pembayaran tercapai 99,99% dan baik, dan berkelanjutan. Transformasi pengadaan layanan kritikal lainnya (selain sistem pembayaran) dilakukan pada empat area, yakni (i) kebijakan, (ii) mencapai 99%. Insiden downtime yang terjadi proses dan organisasi, (iii) sumber daya manusia, sepanjang tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dan (iv) digital. Terkait dengan perencanaan dan service level. Pencapaian availability didukung oleh pengadaan barang dan/jasa, Bank Indonesia pelaksanaan pemeliharaan perangkat/aplikasi secara melakukan (i) penguatan kebijakan perencanaan dan berkala, penambahan kapasitas (capacity planning), pengadaan yang mengakomodasi best practice untuk enhancement/patching sesuai kebutuhan, dan mencapai tingkat maturitas pengadaan pada level pelaksanaan simulasi melalui Rencana Pemulihan strategic, (ii) penguatan proses bisnis perencanaan Teknologi Informasi (RPTI). dan pengadaan yang terintegrasi secara end-to-end 126 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 process dengan menerapkan prinsip efisien, bertata- strategis. Rencana induk mendeskripsikan kelola baik, dan berkelanjutan, (iii) pemenuhan SDM siklus pengelolaan kelogistikan sesuai ruang yang kompeten dan kredibel untuk mendukung lingkup Rencana Induk yang mencakup tahapan proses bisnis perencanaan dan pengadaan, dan (iv) perencanaan, penyediaan, pemeliharaan, dan penerapan digitalisasi perencanaan dan pengadaan. pemanfaatan aset. Pengelolaan kelogistikan dilaksanakan melalui tiga pilar strategi utama, Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi yaitu (i) perencanaan dan perancangan yang pengadaan, Bank Indonesia melakukan strategi terintegrasi dan forward looking, (ii) penyediaan pengadaan melalui (i) bundling (penggabungan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien, pengadaan), (ii) kontrak harga satuan, (iii) total cost dan (iii) pelayanan, pengamanan dan penyelamatan of ownership, dan (iv) long term contract. Strategi yang berkualitas. tersebut dinilai cukup efektif antara lain untuk meningkatkan kecepatan proses pengadaan maupun Pada tahun 2021, pengelolaan kelogistikan biaya pengadaan. berhasil mendukung terselenggaranya Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021, Bank Indonesia tetap berkomitmen pelaksanaan kebijakan utama serta untuk melaksanakan strategi pengadaan secara efisien dan bertata-kelola untuk mendukung keberlangsungan operasional Bank Indonesia pencapaian sasaran strategis Bank Indonesia. Kebijakan pembatasan mobilitas menyebabkan secara optimal. Kegiatan pengelolaan kelogistikan proses delivery produk dari penyedia (dalam dan luar negeri) membutuhkan waktu lebih lama dari merupakan implementasi Rencana Induk yang terdiri kondisi normal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor dampak dari pandemi seperti penurunan dari (i) beberapa pengelolaan proyek pembangunan kapasitas produksi, kelangkaan bahan baku, kenaikan harga material, dan kebijakan pemerintah baik renovasi dan pembangunan baru untuk negara asal penyedia yang membatasi kegiatan ekonomi domestiknya. Di tengah tantangan tersebut, gedung kantor dan rumah Bank Indonesia, (ii) Bank Indonesia mampu menyelesaikan pengadaan secara tepat waktu dan governed untuk proyek pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan, serta strategis Bank Indonesia yang ditargetkan selesai di tahun 2021. (iii) pemanfaatan aset di kantor pusat dan kantor 3.11.2. Pengelolaan Proyek perwakilan. Dalam rangka persiapan Presidensi G20 Pembangunan dan Aset Strategis pada tahun 2022, Bank Indonesia juga melakukan Pengelolaan kelogistikan Bank Indonesia berpedoman pada Framework Pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana melalui Kelogistikan yang mencakup empat Rencana Induk, yaitu (i) Rencana Induk Komplek Perkantoran pemanfaatan aset strategis Bank Indonesia. Bank Indonesia (RIKOPERBI), (ii) Rencana Induk Pengamanan dan Penyelamatan Bank Indonesia Pada tahun 2021, Bank Indonesia telah (RIPAMBI), (iii) Rencana Induk Pemanfaatan Aset Bank menetapkan RIPABI yang merupakan pedoman Indonesia (RIPABI), dan (iv) Rencana Induk Rumah dalam optimalisasi pemanfaatan aset Bank Bank Indonesia (RIRBI). Keempat Rencana Induk Indonesia sampai dengan tahun 2025. Bank tersebut menjabarkan roadmap pengelolaan Indonesia berkomitmen melaksanakan pengelolaan kelogistikan sampai dengan tahun 2025, khususnya dan pemanfaatan aset secara optimal sehingga untuk stratifikasi aset kelogistikan yang bersifat dapat memberikan kontribusi bagi Bank Indonesia. Pada tahun 2021, telah berhasil dilakukan asesmen terhadap 2.183 aset milik Bank Indonesia berupa tanah dan bangunan. Berdasarkan hasil asesmen tersebut terdapat 1.574 aset yang memenuhi kategori kejelasan status yaitu kejelasan fisik aset (clear) dan kejelasan status hukum (clean) dalam bentuk aset operasional dan nonoperasional. Aset tersebut akan dilakukan pengelolaan atau pemanfaatan aset antara lain melalui sewa, bangun guna serah, kerja sama operasional, dan pinjam pakai. Hingga tahun 2021, aset nonoperasional yang telah dimanfaatkan dengan skema sewa adalah 29 aset dari 83 aset yang memenuhi kriteria pemanfaatan melalui sewa. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 127

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 3.11.3. Perkembangan Pelaksanaan groundbreaking juga merupakan Pembangunan Proyek SINERGI milestone penting dalam perjalanan Proyek SINERGI. Mengusung tema “BI Membangun, BI Pada tahun 2021, pembangunan Proyek SINERGI Bersinergi, untuk Indonesia Maju”, tema ini merupakan yang mencakup Sentra Pengelolaan Uang (SPU), interpretasi dari tiga kata kunci, yaitu (i) membangun, Depot Kas Utama Wilayah Timur (DKUT), DC-2, (ii) sinergi, dan (iii) optimisme yang diharapkan akan dan BI-IRS2 berjalan sesuai rencana dan secara menjadi flagship development dari bank sentral digital keseluruhan diharapkan dapat beroperasi pada terdepan dengan mendukung arah kebijakan Bank akhir tahun 2024. Sejumlah pencapaian yang telah Indonesia untuk digitalisasi dan BI Hijau. diraih sepanjang tahun 2021 adalah (i) pelaksanaan kick off proyek pembangunan serta penetapan nama 3.12. Penguatan Kerangka Proyek SINERGI, (ii) penyelesaian Rencana Induk Hukum Kawasan (RIK) DKUT, (iii) penyelesaian perizinan dari Pemerintah dan otoritas setempat sebagai bentuk 3.12.1. Penguatan Kepatuhan Hukum dukungan pembangunan, (iv) serta pelaksanaan dan Peraturan Sebagai Bagian dari groundbreaking. Kerangka Tata Kelola yang Baik di Bank Indonesia RIK DKUT merupakan kerangka dari semua rencana pembangunan gedung dan infrastruktur. Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik RIK bertujuan untuk menghasilkan integrasi desain Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang- sebagai dasar dalam pendetailan perancangan. Undang tentang Bank Indonesia memandang RIK merupakan bagian penting dari milestone penting menjaga kepatuhan terhadap hukum pembangunan DKUT dan menjadi prasyarat perizinan dan peraturan yang berlaku dalam mengawal kawasan dan penyusunan guideline pembangunan. Kick Off Program Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang (SPU), Depot Kas Utama Wilayah Timur (DKUT), Data Center-2 (DC-2), Business Resumption Site (BRS) dan Kawasannya yang dinamakan Proyek SINERGI: Bersinergi Menuju BI 4.0 128 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 pelaksanaan tugas dan kewenangan yang moneter, makroprudensial, dan sistem telah dimandatkan dalam berbagai ketentuan pembayaran. Peraturan tersebut diterbitkan perundang-undangan. Penguatan kepatuhan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan hukum dan peraturan sebagai bagian dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG). Selain peningkatan tata kelola yang baik di Bank Indonesia menerbitkan peraturan yang bersifat eksternal, dalam menjadi salah satu fokus dari pelaksanaan reformasi mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan dari regulasi dalam berbagai peraturan yang diterbitkan sisi kelembagaan Bank Indonesia juga menerbitkan Bank Indonesia sepanjang tahun 2021. Peraturan Dewan Gubernur (PDG) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern (PADG Intern). Pengendalian kepatuhan atas hukum dan peraturan dilakukan melalui pemenuhan Dalam menerbitkan peraturan dan sebagai bagian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dari penguatan kerangka hukum yang mendukung perundang-undangan yang terkait dengan efektivitas kebijakan, proses pembentukan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, ketentuan peraturan dilakukan melalui (i) asesmen hukum peraturan perundang-undangan di Bank Indonesia, secara komprehensif di area kebijakan utama dan nota kesepahaman (memorandum of understanding), kebijakan kelembagaan, dan (ii) proses harmonisasi perjanjian, dan kontrak antara Bank Indonesia dengan peraturan perundang-undangan lainnya. dengan pihak lain, serta standar atau prinsip yang Hal ini bertujuan agar peraturan yang diterbitkan diterbitkan oleh badan pengaturan standar yang senantiasa sejalan dengan tugas dan kewenangan perlu dipenuhi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia untuk mencapai tujuannya. Proses ini juga memastikan keselarasan dengan kaidah hukum Pengendalian kepatuhan atas hukum dan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta peraturan menjadi bagian dalam kerangka sesuai dengan tata kelola pembentukan peraturan pengelolaan risiko dan pelaksanaan audit perundang-undangan yang berlaku. internal di Bank Indonesia. Hal ini dilakukan guna memastikan pengendalian kepatuhan atas hukum Pada tahun 2021, Bank Indonesia telah menerbitkan dan peraturan di Bank Indonesia dapat terlaksana peraturan yang terdiri atas 18 PBI dan 31 PADG secara berkesinambungan pada semua lini proses esktern, serta 14 PDG dan 72 PADG Intern yang bisnis Bank Indonesia. merupakan aturan internal Bank Indonesia. Penguatan kepatuhan atas hukum dan peraturan 3.12.3. Kontribusi Bank Indonesia juga dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan terhadap Perumusan Peraturan keuangan Bank Indonesia. Dalam kerangka Perundang-Undangan pengendalian keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia berkontribusi aktif dalam menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan asesmen dan evaluasi terintegrasi atas kegiatan atau baik yang dinisiasi oleh DPR ataupun Pemerintah. transaksi keuangan untuk mengukur dampak dari Keterlibatan aktif Bank Indonesia pada setiap kegiatan atau transaksi keuangan tersebut terhadap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan keuangan Bank Indonesia. tersebut sebagai upaya untuk menjaga legal mandat agar substansi ketentuan dalam berbagai 3.12.2. Penerbitan Ketentuan peraturan perundang-undangan sejalan dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dan terjaga Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia harmonisasinya dengan perundang-undangan yang telah ada. Hingga akhir tahun 2021, Bank Indonesia berwenang menerbitkan peraturan yang berkontribusi aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan enam RUU/RPP RPerpres. mengikat masyarakat luas (eksternal) sesuai dengan tugas dan wewenangnya di bidang Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 129

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 3.13. Program Sosial Bank tersebut mencakup bantuan alat kesehatan dan Indonesia untuk Negeri bahan kebutuhan pokok, termasuk penyaluran bantuan melalui Program Gerakan BI Peduli Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Bank Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan Indonesia melaksanakan Program Sosial dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Bank Indonesia yang bertajuk Dedikasi untuk Covid-19 di daerah. Program Kepedulian Sosial Negeri. Program Dedikasi untuk Negeri pada juga dilaksanakan dalam bentuk bantuan di tahun 2021 mengusung tema “Berkontribusi Nyata bidang bencana alam, lingkungan, pendidikan, dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional keagamaan, kesehatan dan kebudayaan. melalui Akselerasi Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan UMKM, Mendorong Kepedulian Sosial dan 3. Program Pengembangan Kapasitas SDM dan Mengembangkan SDM Unggul”. Pemahaman Publik, antara lain: Program Dedikasi untuk Negeri tahun 2021 a. Pemberian bantuan beasiswa kepada 10.445 diimplementasikan melalui tiga program, yaitu: mahasiswa dari 119 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 55 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 1. Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi (PKE) di seluruh Indonesia serta kepada 500 siswa dan UMKM, yang menitikberatkan pada proyek dari 25 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); pengembangan UMKM pangan strategis, UMKM potensi ekspor dan pendukung manufaktur, b. Program pemberdayaan komunitas kelompok subsisten, penguatan pariwisata, penerima Beasiswa BI (GenBI) secara virtual ekonomi digital dan ekonomi syariah. dalam rangka membentuk GenBI sebagai frontliner dalam membantu pelaksanaan 2. Program Kepedulian Sosial, antara lain pemberian tugas Bank Indonesia, change agent, serta bantuan bencana terkait Covid-19. Bantuan future leader; Program Dedikasi untuk Negeri: Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana Penunjang Kesehatan sebagai Bentuk Dukungan Penanganan Pandemi Covid-19 130 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 c. Program Indonesia Cerdas melalui Indonesia (DPR-RI) dalam Rapat Kerja Bank pembangunan BI Corner, mulai dari tingkat Indonesia dengan Komisi XI DPR-RI tanggal SMP hingga Perguruan Tinggi, Perpustakaan 29 November 2021, dan Anggaran Kebijakan Daerah, dan Pojok Baca untuk level PAUD telah dilaporkan secara khusus kepada DPR-RI. di seluruh Indonesia. Program ini sebagai Hal ini dilakukan sebagai wujud pelaksanaan Pasal bentuk dukungan Bank Indonesia dalam 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang memperkuat pemahaman masyarakat Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir tentang keberadaan dan peran Bank dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Indonesia. Sampai dengan saat ini telah Selain itu, Bank Indonesia telah menyampaikan terbangun sebanyak 1.116 BI Corner dan 334 Rencana Investasi Tahunan Bank Indonesia (RITBI) Pojok Baca PAUD di seluruh Indonesia; serta kepada Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), yang memuat Laporan Evaluasi Pelaksanaan RITBI d. Bantuan sarana dan prasarana dalam Tahun 2021 dan RITBI Tahun 2022. Pemenuhan mendukung pelaksanaan pendidikan amanat undang-undang Bank Indonesia merupakan secara virtual sehubungan adanya pandemi bentuk akuntabilitas di bidang anggaran. Covid-19. Proses perencanaan anggaran Bank Indonesia menjadi bagian dalam Siklus Perencanaan dan 3.14. Pengelolaan Keuangan Pengendalian Terintegrasi, selaras dengan strategi yang Akuntabel organisasi serta memperhatikan aspek kewajaran, kepatutan, dan governance. Pengelolaan keuangan dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan sustainabilitas keuangan Bank Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021, realisasi Indonesia dalam rangka mendukung kredibilitas anggaran operasional2 yaitu penerimaan Anggaran Bank Indonesia. Pengelolaan tersebut dilakukan Operasional tercatat sebesar Rp28,25 triliun berdasarkan guiding principles yang tertuang dalam (101,81% dari rencana) dan pengeluaran Anggaran framework manajemen keuangan Bank Indonesia Operasional mencapai sebesar Rp11,15 triliun secara konsisten dan konsekuen. (93,38% dari rencana). Lingkup manajemen keuangan Bank Indonesia 3.14.2. Rasio Modal dan Neraca meliputi (i) perumusan kebijakan dan perencanaan Singkat Mingguan keuangan, (ii) pengelolaan keuangan yang akuntabel, serta (iii) pengendalian dan advisory keuangan yang Per 31 Desember 2021, rasio modal terhadap didukung oleh data/informasi dan sistem keuangan kewajiban moneter Bank Indonesia sebesar yang terintegrasi. Sejalan dengan transformasi 8,13%3. Rasio modal menjadi salah satu indikator kelembagaan dan perkembangan lingkungan dari  financial strength  Bank Indonesia dalam strategis, Bank Indonesia tengah menyempurnakan menjaga sustainabilitas keuangan Bank Indonesia. penerapan Performance Based Budgeting (PBB) yang Peningkatan atau penurunan rasio modal sangat mengaitkan alokasi dana (penganggaran) dengan dipengaruhi oleh surplus/defisit tahun berjalan hasil yang terukur (output dan outcome) dan akan dan kewajiban moneter Bank Indonesia. Di sisi lain, diimplementasikan secara bertahap. surplus/defisit merupakan dampak dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam rangka mencapai 3.14.1. Anggaran Tahunan Bank tujuan Bank Indonesia, yaitu mencapai dan Indonesia memelihara kestabilan nilai Rupiah. Pencapaian tujuan dimaksud dilakukan dengan senantiasa Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) berkoordinasi dan mempertimbangkan kebijakan Operasional Tahun 2022 telah mendapat umum Pemerintah. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 2, 3 Berdasarkan angka sementara 31 Desember 2021 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 131

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Tabel 3.1. Neraca Singkat Mingguan Per 31 Desember 20214 ASET BANK INDONESIA NECARA SINGKAT MINGGUAN per 31 Desember 2021 (Dalam Jutaan Rupiah) LIABILITAS 1. Emas 65.609.728 1. Uang Dalam Peredaran 959.829.854 1.687.971.027 2. Aset Keuangan untuk Pelaksanaan 3.159.916.391 2. Liabilitas Keuangan untuk Pelaksanaan Kebijakan Moneter Kebijakan Moneter 128.607.267 280.968.335 3. Hak Tarik Khusus di Lembaga 127.147.086 3. Alokasi Hal Tarik Khusus dari Lembaga Keuangan Internasional Keuangan Internasional 17.806.387 148.017.286 4. Tagihan 98.917.813 4. Liabilitas Keuangan kepada Pemerintah 3.726.349 5. Aset Non Kebijakan 29.235.003 5. Kewajiban Non Kebijakan 253.899.516 3.480.826.021 6. Selisih Revaluasi 7. Modal 8. Akumulasi Surplus/Defisit TOTAL ASET 3.480.826.021 TOTAL LIABILITAS Dalam rangka penanganan dampak pandemi 3.14.3. Pencapaian Keuangan Covid-19, Bank Indonesia berkomitmen  untuk Bank Indonesia kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI senantiasa mendukung Pemerintah dalam atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) tahun 2020. Capaian WTP ini melengkapi program  pemulihan ekonomi nasional. Di tahun pencapaian sebelumnya hingga menjadi 18 tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Hal ini menjadi 2021, dukungan  Bank Indonesia  difokuskan pada bukti bahwa Bank Indonesia senantiasa menjaga akuntabilitas publik secara konsisten. Selain itu, pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan Bank Indonesia juga berhasil memperoleh dan mempertahankan predikat Wajib Pajak Kriteria melalui pembelian surat utang Pemerintah di Tertentu (WPKT) selama 7 kali berturut-turut sejak tahun 2015. Hal tersebut mencerminkan pasar perdana sebagaimana tertuang pada Surat komitmen Bank Indonesia untuk terus patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan, yaitu Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan senantiasa menyampaikan Surat Pemberitahuan Gubernur Bank Indonesia No. 347/MK.08/2021 tanggal 23/11/KEP.GBI/2021 23 Agustus 2021 (SKB III).  Penetapan kontribusi Bank Indonesia dalam program pemulihan ekonomi didukung dengan pelaksanaan asesmen dampak keuangan dalam rangka menjaga sustainabilitas keuangan Bank Indonesia. Asesmen dilakukan dengan memperhatikan asumsi makroekonomi untuk 5 tahun ke depan yang berdampak pada pencapaian surplus/defisit dan rasio modal Bank Indonesia. 4 Berdasarkan angka sementara 31 Desember 2021 132 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Pengelolaan keuangan yang baik mencerminkan keberhasilan penerapan good governance di Bank Indonesia. Tahunan (SPT) secara tepat waktu, tidak memiliki KAKBI syariah difokuskan pada penyusunan standar tunggakan pajak, konsisten dalam memperoleh opini pelaporan keuangan untuk investasi Bank Indonesia WTP, dan tidak pernah melakukan tindak pidana pada surat-surat berharga syariah. di bidang perpajakan. Kedua hal ini merupakan wujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Dalam jangka panjang, penguatan perumusan Bank Indonesia. kebijakan manajemen keuangan diharapkan dapat didukung melalui inisiasi pembentukan Working Group Bank Indonesia melalui Komite Penyusun Central Bank Finance (WG-CBF), seminar/webinar Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia internasional. Webinar tahun 2021 mengangkat (KAKBI) mulai mengembangkan kebijakan tema “Financial Reporting for Central Bank: Foreign akuntansi untuk transaksi keuangan berdasarkan Exchange Transaction”. Dari tahun ke tahun, terlihat prinsip syariah. Hal ini seiring dengan kebijakan peningkatan keikutsertaan dan persepsi positif dari Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan berbagai bank sentral dan stakeholder terkait tentang ekonomi dan keuangan syariah nasional yang antara diperlukannya forum kerjasama bidang manajemen lain tercermin pada berkembangnya instrumen keuangan bank sentral. keuangan syariah. Pada tahun 2021, pengembangan Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 133

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 134 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Dari kiri ke kanan: Juda Agung Deputi Gubernur Dody Budi Waluyo Deputi Gubernur Perry Warjiyo Gubernur LapDDoreoasnntirTPyarDihmaumnanaantyoaBJnaotneiwkDoIennpdouotDinGeepusubiateir2Gn0uu2br1eSrennuiorr 135 Aida S. Budiman Deputi Gubernur

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 4 ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 “Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia, dengan mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan Bank Indonesia dan bauran kebijakan nasional di tahun 2022 untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan serta mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut.” Aida S. Budiman Deputi Gubernur Komplek Perkantoran Bank Indonesia - Kantor Pusat 136 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 137

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan ARAH KEBIJAKAN BANK INDONESIA TAHUN 2022 P rospek ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan semakin membaik dan Bank Indonesia akan terus bersinergi menjaga momentum kebangkitan dan membangun optimisme pemulihan perekonomian nasional. Stabilitas perekonomian akan tetap terjaga, di tengah proses pemulihan perekonomian yang terus berlangsung. Mobilitas dan aktivitas perekonomian akan terus membaik seiring dengan terkendalinya penyebaran Covid-19 dan akselerasi vaksinasi. Sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah, KSSK, perbankan, dan dunia usaha akan terus diperkuat untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional yang berkesinambungan. Bank Indonesia juga akan melanjutkan dan menjaga sinergi yang berjalan dengan baik dengan DPR-RI khususnya Komisi XI, akademika, media, dan berbagai pihak lain. Inovasi bauran kebijakan yang mencakup moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran senantiasa diselaraskan dengan perkembangan kondisi global, domestik, serta kebijakan fiskal untuk mendukung berlanjutnya reformasi struktural perekonomian nasional. Kelembagaan Bank Indonesia akan terus diperkuat untuk memastikan Bank Indonesia selalu berkinerja unggul yang berbasis kinerja efektif, efisien, dan bertata-kelola (2EG) dalam rangka pencapaian Visi Bank Indonesia. Guna mendukung kinerja unggul lembaga di tengah tantangan lingkungan strategis perekonomian nasional dan global yang semakin besar, kompleks, dan dinamis, Bank Indonesia terus memperluas dan memperkuat transformasi organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digital, secara bertahap. Pengelolaan dan transformasi kelembagaan Bank Indonesia di tahun 2022 tersebut dilakukan dengan mengacu pada Strategic Business Plan (SBP) 2020-2025, Destination Statement 2025, dan IKU Bank Indonesia 2022 yang telah ditajamkan. 138 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 BI-FAST merupakan inisiatif nasional untuk menciptakan infrastruktur SP ritel yang lebih efisien, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi ekonomi dan keuangan yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. 4.1. Arah Kebijakan Utama matang, perencanaan seksama, dan komunikasi yang Tahun 2022 jelas atas bauran dari lima instrumen kebijakan, yaitu (i) kebijakan moneter, (ii) kebijakan makroprudensial, Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun (iii) digitalisasi sistem pembayaran, (iv) pendalaman 2022 akan terus disinergikan dan menjadi bagian pasar uang, serta (v) ekonomi-keuangan inklusif dan dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk hijau. mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Arah bauran kebijakan Sinergi dan koordinasi yang erat berbagai arah bauran Bank Indonesia ditetapkan dengan terus mencermati kebijakan Bank Indonesia tersebut dengan kebijakan prospek ekonomi global beserta enam permasalahan Pemerintah, KSSK, industri keuangan, dunia usaha, yang menjadi agenda koordinasi kebijakan dan asosiasi terus diperkuat agar perekonomian internasional dalam Presidensi Indonesia di G20 pada nasional dapat segera bangkit dan pulih sepenuhnya tahun 2022. Bank Indonesia melakukan perhitungan dari dampak pandemi Covid-19, kembali ke lintasan jangka menengah-panjang menuju Indonesia Maju. Nilai Tukar MONETER Suku Bunga Kebijakan Likuiditas Internasional Digitalisasi SISTEM Pertumbuhan Ekonomi MAKRO- Sistem Pembayaran PEMBAYARAN PRUDENSIAL Sistem Keuangan Intermedasi dan ketahanan Digitalisasi Stabilitas Mo Pengedaran Uang neter Stabilitas EKONOMIS PENGEMBANGAN Integrasi UMKM Digital KEUANGAN PASAR UANG kebijakan Moneter, dan Ekspor INKLUSIF Operasi Moneter, Ekonomi-Keuangan DAN HIJAU dan Pasar Uang Syariah Sustainable Financing Skema 4.1 Bauran Kebijakan Bank Indonesia Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 139

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan keuangan global maupun pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi nasional akan mendorong stabilitas moneter dan pasar keuangan domestik. akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk Ketiga, koordinasi dalam pembelian SBN di pasar menuju Indonesia Maju. perdana oleh Bank Indonesia dalam pemenuhan pendanaan APBN sebagai pelaksanaan UU No. 2020 Arah Kebijakan Moneter hingga akhir tahun 2022. Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga Arah Kebijakan Makroprudensial stabilitas dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional. Arah dan penahapan kebijakan Kebijakan makroprudensial akomodatif akan moneter akan dilakukan secara pre-emptive, ahead berlanjut pada tahun 2022 untuk meningkatkan the curve, dan front-loading untuk tetap menjaga kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung stabilitas dalam mengantisipasi normalisasi kebijakan pemulihan ekonomi nasional dengan tetap moneter dan konsolidasi kebijakan fiskal global menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan dan kenaikan Fed Funds Rate (FFR), dengan tetap makroprudensial longgar dilakukan melalui (i) mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan penetapan kembali Rasio CCyB yang rendah, (ii) suku bunga rendah akan tetap dipertahankan fleksibilitas pemenuhan rasio PLM melalui repo sampai terdapat indikasi awal kenaikan inflasi. kepada Bank Indonesia, (iii) rasio FLTV/LTV KPR/KPA Fokus kebijakan suku bunga lebih diarahkan sebesar 100%, dan (iv) uang muka KKB sebesar 0% pada penguatan efektivitas transmisinya kepada bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF rendah penurunan suku bunga kredit perbankan melalui yang akan tetap berlaku sampai dengan akhir kebijakan transparansi suku bunga serta pendalaman Desember tahun 2022. Kebijakan makroprudensial pasar uang untuk menurunkan perbedaan imbal untuk meningkatkan pembiayaan perbankan hasil SBN jangka menengah-panjang dengan suku seperti RIM dan transparansi suku bunga juga akan bunga PUAB yang masih tinggi. Normalisasi kebijakan dilanjutkan dan diperkuat dengan pengawasan moneter akan dilakukan dengan penurunan secara makroprudensial kepada perbankan. Selain itu, bertahap dengan mempertimbangkan kelebihan kebijakan makroprudensial akomodatif juga akan likuiditas yang sangat besar di perbankan. diperluas untuk mendorong kredit/pembiayaan pada sektor-sektor prioritas sebagai bagian koordinasi Respons kebijakan terhadap dampak normalisasi kebijakan KSSK dalam pemulihan ekonomi nasional. kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara AEs lainnya ditekankan pada kebijakan nilai Untuk mendukung ekonomi keuangan inklusif tukar untuk menjaga stabilitas eksternal dengan khususnya UMKM, Kebijakan RPIM akan terus tetap memelihara stabilitas moneter dan sistem ditingkatkan efektivitas implementasinya baik keuangan serta proses pemulihan ekonomi dalam bentuk upaya klasterisasi dan korporatisasi nasional. Koordinasi kebijakan moneter dengan UMKM bersinergi dengan Pemerintah, mendorong kebijakan fiskal akan terus diperkuat agar dapat kerja sama bank dengan lembaga mitra penyalur terus mendorong pemulihan ekonomi nasional UMKM, maupun dengan pengembangan sekuritas dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. pembiayaan UMKM yang dapat memenuhi Koordinasi dilakukan dalam beberapa tingkatan. persyaratan. Bank Indonesia juga bersinergi dengan Pertama, koordinasi kebijakan moneter-fiskal Pemerintah dalam perluasan akses pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi serta pengembangan UMKM, termasuk kelompok permintaan agregat, dengan mempertimbangkan berpenghasilan rendah, dan subsisten. Lebih realisasi belanja APBN dan pengelolaan moneter yang lanjut, Bank Indonesia juga bersinergi dengan dilakukan. Kedua, koordinasi kebijakan moneter- KSSK dan kementerian/lembaga terkait untuk terus fiskal dalam rencana penerbitan SBN, baik domestik mengembangkan kebijakan makroprudensial dan maupun global dalam pemenuhan pembiayaan APBN pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) dengan mempertimbangkan perkembangan pasar dalam mendukung keuangan hijau. 140 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Kebijakan makroprudensial juga akan dilengkapi dengan inovasi kebijakan yang memperkuat aspek sustainable finance dalam mencapai ekonomi rendah karbon. Kebijakan ekonomi dan keuangan hijau juga menjadi fokus kebijakan Bank Indonesia ke depan mengingat risiko fisik dan risiko transisi dari perubahan iklim dapat berimplikasi negatif pada stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia mendukung transformasi menuju sistem keuangan hijau, sehingga dapat mendorong kontribusi sektor keuangan domestik dalam penurunan emisi karbon. Arah Kebijakan Sistem Pembayaran Juda Agung Kebijakan sistem pembayaran pada tahun Deputi Gubernur 2022 mencakup perluasan digitalisasi sistem pembayaran untuk mempercepat integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, termasuk untuk mendorong ekonomi-keuangan inklusif. Berbagai program yang telah dicanangkan di dalam BSPI 2025 akan ditempuh sesuai jadwal dan target yang ditentukan. Kebijakan sistem pembayaran pada tahun 2022 tetap diarahkan pada lima fokus strategi pokok. Kebijakan makroprudensial akomodatif Pertama, percepatan konsolidasi industri sistem akan berlanjut pada tahun 2022 untuk pembayaran agar sehat, kompetitif, dan inovatif mendukung pemulihan ekonomi melalui reformasi regulasi sesuai kebijakan dan nasional dengan tetap menjaga stabilitas pengaturan yang lebih ramah industri dalam sistem keuangan. PBI Sistem Pembayaran, kemudahan perizinan dan persetujuan dengan service level agreement Sinergi kebijakan dengan KSSK diperkuat untuk (SLA) antara Bank Indonesia dengan industri mendorong kredit/pembiayaan dari perbankan sistem pembayaran, serta penguatan pengawasan dan lembaga keuangan lain bagi dunia usaha sistem pembayaran khususnya dalam kepatuhan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. permodalan, manajemen risiko, dan keamanan Koordinasi pengawasan makroprudensial Bank siber. Kedua, pengembangan infrastruktur sistem Indonesia dengan pengawasan mikroprudensial OJK pembayaran yang interoperable-interconnected- dan penjaminan simpanan oleh LPS terus diperkuat integrated (3I), aman, dan andal untuk mendukung untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan sinergi kebijakan makroprudensial-mikroprudensial, termasuk UMKM dan transaksi ritel. Hal ini dilakukan Bank Indonesia dan OJK terus memperkuat landasan diantaranya melalui (i) perluasan penggunaan, kerja sama dalam pemberian Pinjaman Likuiditas (ii) percepatan implementasi SNAP untuk koneksi Jangka Pendek dan Pembiayaan Likuiditas Jangka layanan transaksi pembayaran oleh perbankan Pendek Syariah (PLJP dan PLJPS) oleh Bank Indonesia. dengan fintech, (iii) peningkatan operasionalisasi dan perluasan kepesertaan dalam BI-FAST Selain ketiga program unggulan tersebut, reformasi sistem pembayaran digital juga akan diperkuat dengan program pengembangan untuk optimalisasi data serta menjaga ketersediaan dan keandalan Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 141

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Ketiga, praktik ketentuan untuk mendorong pendalaman pasar dan pasar yang aman, efisien dan wajar untuk semakin mendukung stabilitas sistem keuangan. Reformasi mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, regulasi pasar uang ini akan menyederhanakan murah, aman, dan andal terus dikembangkan. ketentuan dengan mendasarkan pada pendekatan principle-based untuk meningkatkan fleksibilitas dan Keempat, percepatan persiapan penerbitan efektivitas implementasi bagi pelaku pasar. Digital Rupiah dan juga implementasi digitalisasi pengelolaan uang Rupiah. Kelima, di sisi sistem Ketiga, pembiayaan ekonomi juga akan terus pembayaran tunai, arah kebijakan Bank Indonesia diperkuat melalui tiga strategi kebijakan yaitu akan difokuskan untuk menyediakan uang Rupiah (i) mendorong pengembangan sekuritisasi aset yang berkualitas dan kecukupan kas yang terjaga di melalui program Kontrak Investasi Kolektif-Efek seluruh wilayah NKRI sesuai BPPUR 2025. Beragun Aset (KIK-EBA) dan Efek Beragun Aset Sistem Pembayaran (EBA-SP), (ii) mendorong Akselerasi Pendalaman Pasar Keuangan pengembangan investor ritel dan literasi keuangan secara rutin, dan (iii) memperkuat koordinasi dan Kebijakan pendalaman pasar keuangan pada komunikasi terkait program Sustainable Green tahun 2022 dipercepat untuk penguatan Finance (SGF). Berbagai kebijakan pendalaman efektivitas transmisi kebijakan moneter serta pasar keuangan tersebut akan didukung oleh pembiayaan infrastruktur dan dunia usaha guna sinergi yang erat antara Bank Indonesia, Kemenkeu, mendukung pemulihan perekonomian nasional. OJK, dan LPS dalam koordinasi FK-PPPK. Akselerasi pendalaman pasar uang pada tahun 2022 terus diarahkan untuk membangun pasar Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan uang yang modern dan berstandar internasional, Hijau serta menopang transformasi pengelolaan moneter yang lebih mendukung pengembangan pasar, baik Bank Indonesia akan terus memperluas dan dalam instrumen (product), pelaku (participant), memperkuat program pengembangan UMKM mekanisme penentuan harga (pricing), serta melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, infrastruktur yang terintegrasi, interkoneksi, dan dan fasilitasi akses pembiayaan untuk interoperabilitas antara pasar uang dan sistem meningkatkan daya saing UMKM. Korporatisasi pembayaran. Pengembangan inisiatif utama BPPU dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan 2021 dilanjutkan berdasarkan tiga pilar kebijakan. perluasan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya untuk meningkatkan skala ekonomi. Peningkatan Pertama, pengembangan infrastruktur pasar kapasitas UMKM dilakukan secara end-to-end dan uang akan difokuskan pada implementasi central akan difokuskan pada digitalisasi untuk mendorong counterparty (CCP) yang diharapkan siap beroperasi peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dan pada tahun 2022, di samping perluasan transaksi perluasan akses pasar pasar uang melalui ETP multimacthing untuk pasar uang Rupiah dan valas. Peningkatan akses pasar UMKM akan terus dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi dan kurasi Kedua, penguatan efektivitas transmisi kebijakan produk, serta mendorong interkoneksi dengan local moneter akan difokuskan pada implementasi value chain (LVC) maupun global value chain (GVC), instrumen pasar uang yang ditransaksikan via ETP termasuk penguatan fasilitasi promosi perdagangan multimatching, serta pengembangan transaksi internasional. Bank Indonesia juga akan mendukung Repo, DNDF, dan LCS. Bank Indonesia juga akan gerakan kampanye UMKM Hijau, yang diawali memperkuat pengaturan transaksi di pasar valuta penyusunan model bisnis dan pilot project untuk asing melalui penyederhanaan dan integrasi mempertajam praktik yang telah berlangsung 142 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 selama ini. Fasilitasi akses pembiayaan UMKM akan Penguatan kebijakan keuangan hijau dilanjutkan dilakukan untuk mendukung pemenuhan ketentuan untuk mendukung pencapaian ekonomi pembiayaan inklusif, antara lain dengan mendorong berkelanjutan dengan sistem keuangan yang pola pembiayaan UMKM melalui multiple channel stabil, inklusif, dan hijau. Dalam rangka menjawab untuk meningkatkan peran UMKM dalam ekspor tantangan perubahan iklim ke depan yang dapat dan substitusi impor serta fasilitasi temu bisnis mengancam stabilitas perekonomian serta sebagai (business matching). bentuk kontribusi aktif Bank Indonesia dalam pencapaian target Indonesia rendah karbon, Bank Bank Indonesia akan terus memperkuat empat Indonesia akan melakukan transformasi yang bersifat strategi perlindungan konsumen melalui menyeluruh melalui penguatan kebijakan keuangan implementasi pengaturan secara komprehensif, hijau. Dalam pengembangan dan implementasinya, peningkatan keberdayaan konsumen melalui Bank Indonesia akan terus bersinergi dan melakukan strategi edukasi, peningkatan efektivitas koordinasi yang erat dengan KSSK, kementerian/ penanganan pengaduan, serta pengawasan lembaga, dan stakeholders terkait. perilaku penyelenggara. Bank Indonesia akan mengembangkan infrastruktur data untuk Kebijakan Internasional mendukung pengawasan yang lebih proaktif dengan memanfaatkan suptech. Penguatan edukasi Kebijakan internasional Bank Indonesia pada dilakukan dengan mendorong peran penyelenggara tahun 2022 akan melanjutkan partisipasi aktif dalam memberikan edukasi kepada konsumen, serta dalam berbagai forum kerja sama internasional memperkuat strategi edukasi Bank Indonesia melalui untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. penetapan segmentasi konsumen, pengembangan Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022 akan channel penyampaian dan infrastruktur pendukung, dioptimalkan dalam rangka mendukung kepentingan serta peningkatan koordinasi dengan otoritas/ Indonesia maupun perekonomian global baik lembaga terkait. melalui formulasi substansi dan penyelenggaraan yang sebaik-baiknya. Tidak hanya berhenti pada Peran ekonomi dan keuangan syariah akan terus Presidensi G20, formulasi substansi yang mendukung didorong sebagai sumber baru pertumbuhan kepentingan Indonesia dan kawasan akan menjadi ekonomi. Akselerasi implementasi ekosistem halal fokus dalam keketuaan Indonesia di ASEAN pada value chain, baik lokal maupun global, semakin tahun 2023. Penguatan kerja sama internasional diperluas baik dari aspek pelaku, kelembagaan, juga terus dilakukan pada tataran multilateral, maupun infrastruktur pendukung. Dari sisi keuangan regional, dan bilateral terkait Jaring Pengaman syariah, kebijakan pendalaman pasar uang syariah Keuangan Internasional, LCS, Sistem Pembayaran guna mendukung pembiayaan syariah ditempuh dan Inovasi Keuangan Digital, Anti Pencucian Uang antara lain melalui pengembangan instrumen dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, hingga transaksi valas dan Sukuk BI Inklusif. Dukungan Structured Bilateral Cooperation (SBC) dengan peningkatan optimalisasi keuangan sosial syariah bank sentral dan lembaga internasional lainnya. sebagai alternatif sumber pembiayaan sektor Bank Indonesia terus meningkatkan persepsi unggulan ekonomi syariah tersebut terus didorong, positif investor dan lembaga rating melalui kegiatan terutama melalui wakaf produktif. Bank Indonesia engagement yang lebih proaktif. Bank Indonesia juga senantiasa memperkuat sinergi dengan berbagai terus ikut memfasilitasi promosi perdagangan dan pihak, baik di dalam wadah Komite Nasional investasi sektor-sektor prioritas melalui dukungan Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) maupun dengan Investor Relation Unit (IRU) baik di tataran daerah, pondok pesantren, Masyarakat Ekonomi Syariah nasional, dan internasional. Bank Indonesia akan (MES), asosiasi pengusaha, perbankan, para ulama, melakukan kampanye untuk mendorong dan akademisi, dan masyarakat luas. memperluas penggunaan LCS diantaranya melalui kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha potensial bekerja sama dengan KPwLN dan KPwDN serta mitra strategis Bank Indonesia lainnya. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 143

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 4.2. Arah Kebijakan kelembagaan hijau guna mendukung kebijakan Kelembagaan Tahun 2022 keuangan hijau Bank Indonesia, serta inisiatif nasional dan global untuk memitigasi dampak Pengelolaan kelembagaan Bank Indonesia pada perubahan iklim terhadap perekonomian dan tahun 2022 terus dilanjutkan untuk memastikan kehidupan masyarakat. Selain itu, guna menyikapi Bank Indonesia selalu berkinerja unggul yang peradaban kenormalan baru, Bank Indonesia pada berbasis kinerja efektif, efisien, dan bertata- tahun 2022 memperkuat kerangka dan penerapan kelola (2EG) dalam rangka pencapaian Visi pola kerja hybrid secara bertahap. Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia akan meneruskan dan memperkuat langkah-langkah Pengelolaan dan transformasi kelembagaan Bank untuk memastikan keseimbangan antara tercapainya Indonesia di tahun 2022 tersebut dilakukan dengan mandat Bank Indonesia melalui kinerja yang efektif mengacu pada hasil penajaman Strategic Business dengan upaya mendorong produktivitas sumber daya Plan (SBP) 2020-2025, Destination Statement 2025, secara efisien, serta memastikan ketaatan hukum dan IKU Bank Indonesia 2022. dan akuntabilitas melalui tata kelola yang baik. 4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Untuk mendukung pengelolaan kelembagaan Bank Indonesia 2022 tersebut, di tengah tantangan lingkungan strategis perekonomian nasional dan global yang semakin Bank Indonesia menetapkan 41 IKU Bank besar, kompleks, dan dinamis, Bank Indonesia terus Indonesia yang menjadi ukuran keberhasilan memperkuat transformasi organisasi dan proses lembaga di tahun 2022. Penetapan IKU Bank kerja, SDM dan budaya kerja, serta digital, termasuk Indonesia 2022 mengacu pada hasil review pemetaan penguatan kerangka dan metodologi 2EG, secara OOP yang disusun berdasarkan identifikasi atas bertahap. Dalam kaitan ini, pada tahun 2022 Bank seluruh ketentuan perundang-undangan terkait Indonesia juga akan mengembangkan kerangka Bank Indonesia. IKU Bank Indonesia 2022 adalah: Tabel 4.1. Indikator Kinerja Utama 2022 No Indikator Kinerja Utama 2022 1 Inflasi yang rendah dan stabil melalui pengendalian inflasi inti dalam rangka pencapaian target IHK 3,0% ± 1% yoy. Penguatan framework bauran kebijakan ekonomi dan moneter yang mendukung efektivitas bauran kebijakan Bank 2 Indonesia melalui penerbitan ketentuan untuk pelaksanaan penguatan implementasi framework bauran kebijakan ekonomi dan moneter. 3 Volatilitas nilai tukar yang terjaga. 4 Kecukupan cadangan devisa minimal 6 bulan impor dan pembayaran ULN Pemerintah jangka pendek. Penguatan framework pengelolaan moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang untuk memperkuat 5 efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui penerbitan ketentuan terkait pelaksanaan penguatan framework pengelolaan moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mendukung pengendalian inflasi nasional dan pertumbuhan 6 ekonomi yang berkelanjutan melalui tercapainya kesepakatan antara Bank Indonesia dengan kementerian dan lembaga terkait dan tindak lanjut berbagai kesepakatan sebelumnya. Sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam koordinasi kebijakan moneter dan fiskal melalui penyampaian 7 berbagai pertimbangan Bank Indonesia kepada Pemerintah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), penerbitan/Pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN), dukungan pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN). 144 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 No Indikator Kinerja Utama 2022 8 Kebijakan makroprudensial yang mendukung sisi penawaran perbankan dalam kredit/pembiayaan ekonomi dengan capaian Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) perbankan pada kisaran 84%-94%. 9 Surveilans makroprudensial untuk mendukung ketahanan sistem keuangan dengan capaian 30 Bank Besar memiliki minimal 10% agregat rasio Alat Likuid (AL) per Dana Pihak Ketiga (DPK). Efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong inklusi ekonomi dan keuangan yang diukur, dengan capaian: 10 a) 50% bank memenuhi rasio RPIM yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia; b) Akumulasi UMKM hasil implementasi 3 pilar kebijakan: korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan mencapai 1.800 UMKM. 11 Sinergi kebijakan Bank Indonesia lintas otoritas dalam mendukung pembiayaan ekonomi melalui tercapainya kesepakatan/ penyelesaian agenda koordinasi. 12 Sinergi kebijakan Bank Indonesia lintas otoritas dalam mendukung ketahanan sistem keuangan melalui tercapainya kesepakatan/penyelesaian agenda koordinasi. Sinergi untuk penguatan ekonomi dan keuangan inklusif serta perlindungan konsumen, dengan capaian: a) Kesepakatan/penyelesaian agenda koordinasi lintas otoritas terkait ekonomi dan keuangan inklusif serta perlindungan 13 konsumen; b) Edukasi inklusi ekonomi dan keuangan serta peningkatan literasi konsumen; c) Peningkatan omzet dan business matching dalam kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan road to KKI minimal sebesar 10% dari capaian tahun 2021. 14 Industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif dan inovatif dengan capaian tingkat kepatuhan PJP dan PIP terhadap ketentuan permodalan dan manajemen risiko operasional. Infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas, serta aman dan andal yang diukur, dengan capaian: 15 a) Jumlah transaksi digital penduduk dewasa mencapai minimal sebesar 17 miliar transaksi; b) Ketersediaan layanan SP Bank Indonesia yang andal sesuai standar internasional minimal sebesar 99,97%; c) Implementasi BI-FAST tahap 1 dan implementasi Core Banking Systems (CBS) tahap 2. 16 Praktik pasar yang sehat, efisien, dan wajar, selaras dengan arah kebijakan sistem pembayaran dalam integrasi EKD melalui ketersediaan kebijakan yang mendukung praktik tersebut. 17 Pendalaman Digital Rupiah sebagai alat pembayaran sah serta mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia, sistem keuangan, dan integrasi EKD nasional melalui impementasi piloting wholesale Digital Rupiah. Ketersediaan uang Rupiah di wilayah NKRI sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dalam kualitas yang layak edar, 18 dengan capaian: a) Tingkat kelayakan uang Rupiah di wilayah NKRI (soil level) UPB dengan kisaran 8-10 dan UPK dengan kisaran 6-8; b) Jangkauan distribusi uang Rupiah di wilayah 3T melalui kegiatan kas keliling dan kas titipan minimal di 150 daerah. Sinergi dalam rangka elektronifikasi transaksi, dengan capaian: a) Peningkatan Pemda yang berada di tahap kategori digital minimal 6 Pemda; 19 b) Keberhasilan uji coba digitalisasi penyaluran bansos satu rekening untuk seluruh bansos serta pembayaran multi kanal; c) Perluasan ekosistem (wilayah) elektronifikasi transportasi menggunakan Uang Elektronik Chip angkutan penyebrangan pada minimal 5 wilayah ASDP. 20 Sinergi dalam rangka pengembangan dan pengawasan industri sistem pembayaran, serta mewujudkan interlink Fintech dengan perbankan, dengan capaian minimal 10 jumlah PJP telah menggunakan standar Open API Pembayaran. 21 Sinergi dalam rangka pemanfaatan data EKD untuk publik, dengan capaian minimal dihasilkan 10 juta payment ID . 22 Infrastruktur pasar uang yang integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas, serta aman dan andal melalui implementasi IPK Multimatching dan CCP. Pasar uang Rupiah dan valas yang variatif, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas, dengan capaian: 23 a) Rasio transaksi DNDF terhadap transaksi derivatif minimal 10%; b) Rasio transaksi repo terhadap total transaksi pasar uang minimal 40%. 24 Sinergi Bank Indonesia dalam FK-PPPK untuk mendukung pembiayaan perekonomian melalui penyelesaian tindak lanjut kesepakatan sesuai kewenangan Bank Indonesia. Kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan syariah, dengan capaian: 25 a) Pertumbuhan rata-rata harian pasar uang syariah minimal mencapai 15%; b) RIMS dalam kisaran 84% - 94%. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 145

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan No Indikator Kinerja Utama 2022 Kontribusi Bank Indonesia dalam mendukung usaha syariah, dengan capaian: 26 a) Pemberdayaan pelaku usaha syariah kepada minimal 165 pelaku usaha; b) Peningkatan omzet dan business linkage dalam rangkaian kegiatan ISEF (termasuk FESyar) minimal 5% dari capaian tahun 2021. 27 Tingkat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah melalui riset, asesmen, dan edukasi, dengan capaian minimal 19% indeks literasi ekonomi syariah (well literate). 28 Persepsi positif lembaga internasional dan investor global terhadap perekonomian Indonesia yang terjaga, dengan capaian laporan lembaga internasional dan lembaga rating yang balanced-view. 29 Optimalisasi LCS dalam perdagangan bilateral, dengan capaian sebesar minimal 1,5% pangsa nilai transaksi LCS terhadap total nilai perdagangan RI dengan sejumlah negara mitra. 30 Sinergi memperjuangkan posisi Indonesia di fora internasional pada berbagai area strategis, dengan capaian jumlah posisi/ stances Bank Indonesia di berbagai area strategis yang diterima di fora/lembaga/ kerja sama internasional. Penyelenggaraan Presidensi G20 yang efektif dengan substansi yang mendukung kepentingan BI, dengan capaian: 31 a) Jumlah rekomendasi agenda prioritas Presidensi G20 diterima oleh anggota G20; b) Tingkat kepuasan stakeholders terhadap penyelenggaraan Presidensi G20. 32 Penguatan framework bauran kebijakan kelembagaan untuk memperkuat kinerja unggul Bank Indonesia. 33 Mempertahankan Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia. 34 Maturitas Tata Kelola Bank Indonesia pada level progressive atau level 3 (skala 1-5). 35 Penerbitan peraturan eksternal dan internal Bank Indonesia sebagai amanat UU dan pelaksanaan framework/ blueprint/ rencana induk. 36 Pemeringkatan transparansi badan publik Menuju Informatif (kategori ke-2 tertinggi dari 5 kategori). 37 SDM yang kompeten dan bermotivasi tinggi, dengan capaian minimal 80% tingkat person to job fit. Digital business technology platform Bank Indonesia yang andal, highly available, dan aman untuk mendukung kinerja 38 efisien organisasi dan proses bisnis, dengan capaian: a) Implementasi digitalisasi Bank Indonesia sesuai RISBI; b) Tingkat keandalan, availability, dan keamanan digital business platform Bank Indonesia. 39 Ketersediaan data dan statistik Bank Indonesia yang dipublikasikan secara Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh (LAKU) untuk kebutuhan seluruh stakeholders Bank Indonesia nasional dan internasional. 40 Pengelolaan kelogistikan sesuai standar untuk mendukung kinerja efisien Bank Indonesia. 41 Keberhasilan implementasi e-catalogue untuk meningkatkan efisiensi pengadaaan barang dan jasa. Optimisme dan sinergitas menyambut masa depan. 146 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 4.2.2. Penguatan Kerangka dan 4.2.3.2. Penguatan Manajemen Risiko Metodologi Kinerja Efektif, Efisien, dan Manajemen Keberlangsungan dan Bertata-kelola Tugas Bank Indonesia Pada tahun 2022, Bank Indonesia terus Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan memperkuat kerangka dan metodologi 2EG manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko sebagai basis perumusan bauran kebijakan tahun 2022 difokuskan pada upaya untuk (i) menjaga kelembagaan. Implementasi bauran kebijakan maturitas MRBI dan MKTBI, (ii) memperluas cakupan kelembagaan berbasis 2EG didukung oleh proses pemenuhan ISO 22301: 2019 BCMS, serta (iii) pengambilan keputusan yang semakin efektif memperkuat mitigasi risiko strategis. Bank Indonesia dan efisien, serta perencanaan dan pengendalian juga akan menyempurnakan berbagai ketentuan dan program kerja, sumber daya, risiko dan audit yang pedoman pelaksanaan antara lain terkait manajemen semakin terintegrasi dan didukung oleh sistem risiko enterprise, manajemen risiko major project, informasi kelembagaan. Internal Control Officer (ICO), dan manajemen keberlangsungan tugas. Di bidang manajemen Bank Indonesia juga memperkuat inovasi untuk keberlangsungan tugas, upaya pencegahan Covid-19 mendukung kerangka 2EG. Hal tersebut dilakukan akan tetap menjadi prioritas di tengah berbagai secara bertahap, antara lain melalui pengembangan (i) upaya penguatan MKTBI. kerangka kelembagaan hijau, termasuk performance indicator hijau, (ii) Performance Based Budgeting, 4.2.3.3. Penguatan Fungsi Audit Intern serta (iii) sistem informasi yang terintegrasi. Pelaksanaan fungsi audit intern akan terus 4.2.3. Penguatan Tata Kelola Bank diperkuat pada area audit strategis, audit Indonesia keuangan, dan audit kepatuhan. Pelaksanaan audit strategis difokuskan pada pengelolaan risiko 4.2.3.1. Penguatan Good Governance dari berbagai program strategis sejalan dengan risk trajectory Bank Indonesia. Audit keuangan ditujukan Bank Indonesia terus melanjutkan pengelolaan untuk memberikan assurance atas keandalan good governance dengan tetap memperhatikan pengendalian intern pencatatan transaksi keuangan. risiko-risiko dan dinamika lingkungan strategis. Sementara itu, audit kepatuhan dijalankan untuk Dalam rangka meningkatkan maturitas good terus memberikan keyakinan pemenuhan kepatuhan governance, Bank Indonesia meneruskan (i) capaian terhadap ketentuan internal dan eksternal terkait 100% Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pelaksanaan tugas pokok, major project, dan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan kegiatan lainnya. gratifikasi kepada KPK, (ii) tingkat kepatuhan penyampaian pernyataan tahunan, (iii) penguatan pengaturan pada berbagai area, serta (iv) penguatan implementasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga di berbagai area. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 147

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 4.2.4. Penguatan Pengelolaan SDM terus diperkuat sebagai upaya untuk menjaga Organisasi dan Sumber Daya engagement pegawai dan mempertahankan aset Manusia SDM Bank Indonesia, termasuk melalui program empat budaya kerja (BI Prestasi, BI Religi, BI Inovasi, 4.2.4.1. Penguatan Pengelolaan dan BI Digital), penerapan pola kerja hybrid, serta Organisasi penyempurnaan kebijakan manfaat pascakerja dan fasilitas kesehatan pegawai. Bank Indonesia terus memperkuat pengelolaan 4.2.5. Penguatan Pengelolaan organisasi sebagai upaya mewujudkan organisasi Sistem Informasi yang berkinerja unggul berbasis kinerja efektif, efisien, dan bertata-kelola, selaras dengan Pengelolaan sistem informasi tahun 2022 masih arah strategis Bank Indonesia. Dalam rangka mengacu kepada roadmap RISIBI. Pada tahun 2022, mewujudkan organisasi yang berbasis kinerja terdapat beberapa major project yang dikembangkan, unggul, fokus pengelolaan organisasi di tahun 2022 baik proyek pengembangan yang telah dimulai tahun diarahkan pada penyempurnaan fungsi dan proses 2021 (multiyears), maupun proyek yang dimulai pada kerja yang semakin terintegrasi dan sejalan dengan tahun 2022 khususnya pada area Sistem Pembayaran Visi dan Misi Bank Indonesia. Hal tersebut diantaranya dan IPK. Dalam rangka memperkuat pengamanan dilakukan melalui alignment fungsi-fungsi organisasi SI, Bank Indonesia terus memperbarui perangkat pengelolaan sistem informasi, data dan statistik, serta security dengan teknologi terkini. Bank Indonesia pengelolaan moneter dan pendalaman pasar uang. juga akan meningkatkan security awareness melalui Selain itu, Bank Indonesia akan menindaklanjuti berbagai program edukasi, memperkuat kerjasama Opportunity for Improvement (OFI) dari asesmen antar lembaga, menyusun pedoman pengamanan Baldrige Excellence Framework (BEF). SI, dan mengevaluasi arsitektur pengamanan SI. Di sisi operasional, Bank Indonesia terus berkomitmen 4.2.4.2. Penguatan Pengelolaan Sumber untuk mencapai tingkat availability seluruh layanan Daya Manusia SI sesuai service level agreement (SLA), yaitu 99.97% untuk layanan kritikal terkait sistem pembayaran dan Dalam rangka menyiapkan SDM Bank Indonesia 97% untuk layanan kritikal lainnya. di era digital yang kompeten, professional, dan berakhlak mulia, kebijakan SDM ke depan tetap 4.2.6. Penguatan Perencanaan, dilanjutkan dengan memperkuat kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan pengelolaan SDM pada area perencanaan, dan Pengelolaan Aset (P3A) pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM. Pengelolaan SDM akan terus dilakukan Penguatan area P3A diarahkan untuk mendukung secara Terprogram, Terjadwal, dan Transparan pelaksanaan strategic resource planning. (3T). Perencanaan Sumber Daya Manusia lebih Pelaksanaannya didasarkan pada guiding principles difokuskan pada prinsip quality over the quantity. (efficiency, governance, dan sustainability), dengan Pemenuhan pegawai akan memperhatikan memperhatikan kesesuaian dengan kebutuhan kebutuhan kompetensi spesifik sesuai arah organisasi, memberikan nilai tambah yang tinggi kebijakan organisasi ke depan, diantaranya keahlian dalam jangka panjang, mendukung sustainabilitas ekonomi dan keuangan hijau, serta kapabilitas keuangan Bank Indonesia, serta memenuhi kriteria digital. Pengembangan pegawai dilanjutkan melalui kelayakan operasional. program New PTB, program pembelajaran termasuk untuk area digital, dan penugasan pegawai ke lembaga eksternal. Sementara itu, pemeliharaan 148 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021