LTBI-2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Stabilitas eksternal tetap terjaga di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap kuat didukung oleh perbaikan kinerja NPI yang mencatat surplus 10,7 miliar dolar AS pada triwulan III 2021, setelah mengalami defisit 0,4 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2021 tercatat sebesar 146,9 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, nilai tukar Rupiah pada triwulan III 2021 menguat 1,31% secara point-to-point dan 0,18% secara rerata dibandingkan dengan level Juni 2021. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas Perry Warjiyo perekonomian. Inflasi Indeks Harga Konsumen Gubernur (IHK) triwulan III 2021 tercatat 1,60% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan II 2021 Proses pemulihan ekonomi nasional sebesar 1,33% (yoy). Inflasi inti tetap rendah sejalan terus berlangsung dengan stabilitas dengan permintaan domestik yang belum kuat dan yang tetap terjaga, meski sempat sedikit tertahan pada triwulan III 2021 dipengaruhi tertahan pada triwulan III 2021 seiring oleh kebijakan pembatasan mobilitas yang harus dengan merebaknya varian Delta. ditempuh oleh Pemerintah untuk mengatasi kenaikan kasus Covid-19 varian Delta, terjaganya stabilitas Performing Loan/NPL) tetap terjaga, yakni 3,22% nilai tukar, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia (bruto) dan 1,04% (neto) dengan likuiditas perbankan mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. yang sangat longgar yakni rasio AL/DPK yang tinggi Inflasi kelompok volatile food meningkat disebabkan sebesar 33,53% pada September 2021. Pertumbuhan oleh kenaikan harga komoditas hortikultura dan kredit melanjutkan peningkatan hingga mencapai minyak goreng, sejalan dengan kenaikan harga Crude 2,21% (yoy) pada September 2021. Perkembangan Palm Oil (CPO) global di tengah pasokan barang yang tersebut didorong baik perbaikan permintaan kredit, memadai. Inflasi administered prices meningkat terutama dari dunia usaha dan konsumsi, maupun sejalan masih berlanjutnya dampak kenaikan cukai peningkatan penawaran kredit seiring dengan tembakau. Bank Indonesia berkomitmen menjaga menurunnya persepsi risiko, longgarnya likuiditas, stabilitas harga dan memperkuat koordinasi dan berlanjutnya penurunan suku bunga kredit baru. kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran targetnya. Stabilitas sistem keuangan tetap baik dengan fungsi intermediasi yang meningkat. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) terjaga dalam zona normal dan Indeks Kerentanan Sistem Keuangan (IKSK) yang membaik. Ketahanan sistem keuangan tetap kuat ditunjukkan dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan yang tetap tinggi sebesar 25,18%. Rasio kredit bermasalah (Non Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 49

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Aktivitas pembayaran menurun seiring dengan Stabilitas makroekonomi terjaga di tengah tertahannya perbaikan ekonomi pada triwulan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih III 2021. Nilai transaksi pembayaran menggunakan berlangsung. Stabilitas eksternal tetap terjaga dengan nontunai baik ATM-Debit dan Kartu Kredit mengalami NPI pada triwulan IV diprakirakan tetap baik, ditopang perlambatan sejalan implementasi kebijakan oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus. pembatasan mobilitas yang harus ditempuh oleh Secara keseluruhan 2021, NPI diprakirakan mencatat Pemerintah untuk mengatasi kenaikan kasus kenaikan surplus dibandingkan capaian tahun Covid-19 varian Delta. Sementara itu, nilai transaksi sebelumnya, didukung oleh kinerja transaksi berjalan pembayaran menggunakan Uang Elektronik (UE) dan yang diprakirakan mencatat surplus sekitar 0,2% dari digital banking tumbuh meningkat masing-masing PBD, serta surplus transaksi finansial dan modal yang sebesar 52,5% (yoy) dan 60,7% (yoy) pada triwulan meningkat. Cadangan devisa meningkat menjadi III 2021. Transaksi digital tumbuh pesat seiring 144,9 miliar dolar AS pada akhir tahun 2021, setara meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat pembiayaan 7,8 bulan impor dan ULN Pemerintah, untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan serta berada di atas standar kecukupan internasional sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital sekitar 3 bulan impor. Sejalan dengan kinerja NPI, nilai banking. Nilai transaksi e-commerce pada semester tukar Rupiah pada triwulan IV 2021 tercatat menguat I 2021 tumbuh positif, meskipun melambat pada 0,80% secara rerata dan 0,42% secara point-to-point triwulan III 2021 menjadi 58,19% (yoy) dari 75,36% dibandingkan dengan level pada akhir triwulan III (yoy) pada triwulan sebelumnya. 2021. Penguatan nilai tukar Rupiah didorong oleh berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan Pada triwulan IV 2021, perbaikan ekonomi persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik diprakirakan berlanjut. Kinerja domestik, menariknya imbal hasil aset keuangan perekonomian diprakirakan meningkat didukung domestik, terjaganya pasokan valas domestik, dan oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dengan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor- perkembangan ini, secara point-to-point (ptp), Rupiah sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan terdepresiasi 1,42% dan ditutup di level Rp14.253 yang berlanjut, dan tetap kuatnya kinerja ekspor. per dolar AS pada akhir tahun 2021. Perkembangan Konsumsi rumah tangga diprakirakan mulai membaik tersebut tercatat lebih baik dibandingkan mata pada triwulan IV 2021 seiring dengan peningkatan uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti aktivitas masyarakat dan keyakinan konsumen. Malaysia, Filipina, dan Thailand. Kinerja investasi juga meningkat, terutama investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya kegiatan Inflasi tahun 2021 tercatat rendah dan konstruksi pemerintah dan swasta. Sementara itu, mendukung stabilitas perekonomian. Inflasi kinerja ekspor beberapa komoditas, seperti batu IHK pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy), bara, CPO, dan besi dan baja, tetap kuat seiring meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun permintaan global yang terus membaik. Seiring 2020 sebesar 1,68% (yoy), meskipun berada di dengan pemulihan permintaan domestik dan tetap bawah kisaran sasaran 3,0±1%. Perkembangan kuatnya ekspor, impor juga tumbuh meningkat. tersebut dipengaruhi oleh inflasi inti yang tercatat Secara spasial, proses pemulihan ekonomi di wilayah rendah sebesar 1,56% (yoy) sedikit menurun Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulampua didukung dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya. oleh perbaikan permintaan domestik dan eksternal. Rendahnya inflasi inti terutama dipengaruhi oleh Perbaikan ekonomi pada triwulan IV 2021 tercermin permintaan domestik yang belum kuat sebagai dari kenaikan indikator hingga Desember 2021 dampak pandemi Covid-19, nilai tukar yang stabil, seperti penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan dan ekspektasi inflasi yang terjaga, serta pengaruh PMI Manufaktur. tekanan harga global ke domestik yang minimal. 50 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Inflasi volatile food terkendali sebesar 3,20% (yoy), ekosistem QR Code Indonesian Standard (QRIS) didukung ketersediaan pasokan dan kelancaran yang telah melampaui target 12 juta merchant pada distribusi bahan pangan yang tetap terjaga serta tahun 2021, terutama didukung oleh peningkatan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah pada UMI (Usaha Mikro) dan UKE (Usaha Kecil) yang untuk menjaga stabilitas harga. Inflasi kelompok masing-masing mencapai lebih dari 7 juta dan 3 administered prices meningkat dari tahun lalu juta merchant. Pencapaian tersebut merupakan menjadi sebesar 1,79% (yoy), antara lain sejalan hasil kolaborasi dan sinergi Pemerintah Pusat dan dengan kenaikan tarif angkutan udara di tengah Daerah, kementerian/lembaga, asosiasi/organisasi peningkatan mobilitas masyarakat dan kenaikan dan industri, serta seluruh elemen masyarakat. Nilai cukai tembakau. transaksi e-commerce tetap tumbuh kuat sebesar 28,28% (yoy) pada triwulan IV 2021, dan diproyeksikan Stabilitas sistem keuangan tetap baik dengan tumbuh 50,74% (yoy) secara keseluruhan tahun fungsi intermediasi yang melanjutkan 2021. Kinerja positif tersebut didukung perluasan peningkatan. ISSK tetap rendah dan terjaga di zona ekosistem e-commerce, perubahan perilaku normal-stabil sepanjang tahun 2021. Ketahanan masyarakat berbelanja online, serta berbagai inovasi permodalan bank tetap tinggi tercermin pada untuk kemudahan dan kenyamanan berbelanja. rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 25,59% pada November 2021. Rasio kredit bermasalah (NPL) 2.3. Respons Kebijakan tetap rendah terjaga pada posisi 3,19% (bruto) dan Bank Indonesia 0,98% (neto) pada November 2021, seiring ekonomi yang terus mengalami perbaikan dan didukung Sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional perpanjangan implementasi kebijakan restrukturisasi dapat mendorong perbaikan ekonomi nasional kredit dari OJK. Likuiditas perbankan sangat longgar, dengan stabilitas makroekonomi dan sistem tercermin dari rasio AL/DPK yang tinggi sebesar keuangan yang tetap terjaga. Sinergi kebijakan yang 35,12% pada Desember 2021, sehingga mendukung semakin kuat antara Bank Indonesia, Pemerintah, kinerja positif fungsi intermediasi perbankan. dan KSSK, serta inovasi, baik dalam koordinasi Pertumbuhan kredit terus melanjutkan peningkatan kebijakan ekonomi nasional termasuk koordinasi positif sepanjang tahun 2021, hingga tumbuh 5,24% fiskal-moneter, maupun dalam akselerasi digitalisasi pada Desember 2021, seiring dengan perbaikan dan inklusi ekonomi-keuangan nasional, menjadi kondisi permintaan dan penawaran. faktor kunci berlanjutnya perbaikan ekonomi dengan stabilitas yang terjaga. Pada tahun 2021, Pemerintah Berlanjutnya perbaikan ekonomi mendorong melanjutkan kebijakan fiskal ekspansif dengan peningkatan kembali transaksi pembayaran. stimulus fiskal yang cukup besar untuk penanganan Nilai transaksi pembayaran menggunakan nontunai dampak Covid-19, termasuk untuk anggaran Kartu Kredit mengalami peningkatan pada triwulan kesehatan dan perlindungan sosial. Dengan IV 2021 menjadi 21,5% (yoy) dari 6,4% (yoy) pada kebijakan fiskal ekspansif tersebut, defisit fiskal pada triwulan sebelumnya, sejalan perbaikan ekonomi tahun 2021 diprakirakan sebesar 4,65% dari PDB. yang terus berlanjut. Nilai transaksi menggunakan Koordinasi erat Bank Indonesia dengan Pemerintah ATM-Debit tetap tumbuh positif 7,10% (yoy) pada dan KSSK ditempuh untuk menjaga stabilitas sistem triwulan IV 2021 dan sebesar 11,0% (yoy) untuk keuangan dan mendorong pembiayaan kepada dunia secara keseluruhan tahun 2021. Sementara itu, usaha, antara lain melalui penerbitan paket kebijakan nilai transaksi pembayaran menggunakan Uang untuk mendorong kinerja sektor properti dan Elektronik (UE) dan digital banking tetap tumbuh otomotif. Sementara itu, OJK melanjutkan relaksasi tinggi masing-masing sebesar 58,70% (yoy) dan bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit dengan 42,90% (yoy), dan tumbuh masing-masing sebesar penundaan angsuran pokok dan bunga dengan 49,06% (yoy) dan 45,64% (yoy) untuk keseluruhan memperpanjang POJK No. 28 Tahun 2021 hingga tahun 2021. Hal ini diperkuat dengan perluasan Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 51

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Destry Damayanti bersama berbagai elemen bangsa dan dukungan Deputi Gubernur Senior masyarakat mampu mengendalikan penyebaran varian Delta yang mencapai puncaknya pada Juli- Agustus 2021. Akselerasi vaksinasi yang ditempuh Pemerintah telah menjadi faktor penting untuk mampu bertahan dari serangan varian Delta. Penguatan penanganan dan pengendalian Covid-19, termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbagai level secara ketat disertai dengan peningkatan kapasitas kesehatan, juga berkontribusi dalam pengendalian lebih jauh penyebaran varian Delta. Dengan respons cepat tersebut, jumlah kasus baru harian Covid-19 menurun dan terkendali, setelah sempat melonjak tajam hingga mencapai rerata 50.000 kasus per hari pada minggu ketiga Juli 2021. Lebih jauh, sinergi kebijakan nasional dalam akselerasi vaksinasi dan penguatan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor- sektor prioritas menjadi game changer untuk tidak hanya dalam mengendalikan penyebaran Covid-19, namun juga dalam menjaga berlanjutnya perbaikan perekonomian nasional. Sejalan dengan meredanya penyebaran varian Delta, mobilitas dan aktivitas ekonomi kembali meningkat sehingga mendukung proses pemulihan ekonomi. Bank Indonesia berkomitmen Koordinasi fiskal dan moneter semakin diperkuat mengarahkan seluruh instrumen dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan bauran kebijakan untuk mendukung mendorong pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi nasional dan serta melalui partisipasi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas, berkoordinasi erat pendanaan APBN. Bank Indonesia mendukung dengan Pemerintah dan KSSK. penuh upaya Pemerintah dan berpartisipasi dalam pendanaan APBN untuk akselerasi vaksinasi maupun berlaku sampai Maret 2023. Langkah ini diharapkan penanganan kesehatan dan kemanusiaan akibat dapat berdampak positif pada upaya pengendalian pandemi Covid-19. Bank Indonesia terpanggil untuk kredit bermasalah, yang pada gilirannya berdampak berpartisipasi dalam langkah-langkah bersama pada kinerja permodalan perbankan. Demikian pula, untuk penanganan kesehatan dan penyelamatan LPS memastikan terjaminnya simpanan masyarakat kemanusiaan akibat virus Covid-19 varian Delta, pada perbankan sehingga mendukung terjaganya sebagai tugas negara, kemanusiaan, kesehatan, stabilitas sistem keuangan serta menurunkan tingkat dan keamanan rakyat. Partisipasi dilakukan dengan bunga penjaminan guna mendukung pemulihan memperkuat peran Bank Indonesia untuk pendanaan ekonomi nasional. APBN 2021 dan 2022 melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) secara langsung (private Respons cepat Pemerintah dalam sinergi placement) sesuai dengan Keputusan Bersama kebijakan nasional menjaga ekonomi nasional Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia mampu bertahan dari dampak penyebaran tanggal 23 Agustus 2021 (KB III). Pembelian SBN Covid-19 varian Delta. Langkah cepat Pemerintah tersebut sebesar Rp215 triliun untuk APBN tahun 2021 dan sebesar Rp224 triliun untuk APBN tahun 2022, dengan suku bunga rendah sebesar Bank Indonesia Reverse Repo Rate tenor 3 bulan. Partisipasi Bank 52 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Indonesia juga berupa kontribusi atas seluruh biaya ekonomi nasional, bersinergi dengan kebijakan bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan KSSK. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun terus dilakukan sesuai Blueprint Sistem Pembayaran (tahun 2021) dan Rp40 triliun (tahun 2022), sesuai Indonesia (BSPI) 2025 untuk mendukung kemampuan keuangan Bank Indonesia. pembentukan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional yang efisien dan inklusif. Bank Indonesia Bank Indonesia melanjutkan komitmen pembelian juga terus memperkuat kebijakan pendukung, SBN untuk pembiayaan APBN 2021. Sepanjang tahun seperti kebijakan pendalaman pasar uang, ekonomi 2021, Bank Indonesia telah melakukan pembelian dan keuangan syariah, pengembangan UMKM, dan SBN untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp358,32 internasional untuk mendorong akselerasi pemulihan triliun yang terdiri dari (i) pembelian di pasar perdana ekonomi nasional. sebesar Rp143,32 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Bank Indonesia melanjutkan kebijakan suku bunga Indonesia tanggal 16 April 2020 (KB I) sebagaimana rendah dan injeksi likuiditas untuk mendorong telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 dan 28 proses pemulihan ekonomi. Setelah menurunkan Desember 2021, serta berlaku hingga 31 Desember suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate 2022, dan (ii) private placement sebesar Rp215 triliun (BI7DRR) sebanyak lima kali sejak tahun 2020, untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan Bank Indonesia kembali menurunkan BI7DRR pada kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak Februari 2021 menjadi 3,50%, terendah sepanjang pandemi Covid-19 sesuai KB III. Kebijakan tersebut sejarah. Pada periode selanjutnya hingga akhir melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk tahun 2021, Bank Indonesia tetap mempertahankan APBN 2020 sebesar Rp473,42 triliun, terdiri dari BI7DRR sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas pembelian SBN melalui mekanisme lelang di pasar nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan perdana (KB I) sebesar Rp75,86 triliun dan pembelian inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung SBN secara langsung sebagai mekanisme pembagian pertumbuhan ekonomi. Injeksi likuiditas (quantitative beban (burden sharing) APBN (Keputusan Bersama easing) dilanjutkan untuk memperkuat kemampuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia perbankan dalam meningkatkan kredit/pembiayaan tanggal 7 Juli 2020, KB II) sebesar Rp397,56 triliun. kepada dunia usaha. Pada tahun 2021, Bank Indonesia telah menambah likuiditas di perbankan sebesar Bank Indonesia berkomitmen untuk mengarahkan Rp147,83 triliun. Dengan perkembangan tersebut, seluruh instrumen bauran kebijakan untuk sejak tahun 2020 kebijakan quantitative easing mendukung pemulihan ekonomi nasional dan telah mencapai Rp874,4 triliun atau sekitar 5,3% menjaga stabilitas, berkoordinasi erat dengan dari PDB. Selain injeksi likuiditas kepada perbankan, Pemerintah dan KSSK. Dengan mempertimbangkan seperti dikemukakan sebelumnya, Bank Indonesia perekonomian Indonesia pada tahun 2021 yang melanjutkan pembelian SBN untuk pendanaan APBN berada di bawah lintasan optimum siklus bisnis dan 2021 sebesar Rp358,32 triliun. Pembelian SBN untuk siklus keuangan, Bank Indonesia melanjutkan bauran pendanaan APBN ini juga menambah likuiditas di kebijakan yang akomodatif dengan memanfaatkan dalam perekonomian sejalan dengan realisasi belanja ruang pelonggaran yang ada. Di kebijakan moneter, Pemerintah. Bank Indonesia melanjutkan stimulus moneter dengan kebijakan suku bunga rendah dan injeksi Kebijakan stabilisasi terus diperkuat untuk likuiditas untuk mendorong proses pemulihan menjaga nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan ekonomi. Penguatan strategi operasi moneter terus fundamental dan mekanisme pasar. Kebijakan dilakukan untuk memperkuat stance kebijakan ini ditempuh melalui strategi triple intervention, moneter akomodatif. Kebijakan nilai tukar Rupiah baik di pasar spot, pasar Domestic Non-Deliverable terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar Forward (DNDF), dan pembelian SBN dari pasar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme sekunder. Kebijakan stabilisasi nilai tukar dimaksud pasar. Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan juga didukung dengan cadangan devisa yang makroprudensial akomodatif untuk mendorong memadai sebagai first line of defense. Selain itu, pembiayaan kepada dunia usaha dan pemulihan Bank Indonesia juga terus memperkuat kerjasama Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 53

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan internasional, baik bilateral maupun multilateral, (RPIM) yang berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2021. untuk memperkuat second line of defense. Penguatan Kebijakan dimaksud efektif sejak 31 Agustus 2021 dan perluasan kerja sama dengan bank sentral di dengan target pemenuhan RPIM yang ditetapkan kawasan untuk mendorong penggunaan mata uang secara bertahap sebesar 20% pada Juni 2022 hingga lokal dalam setelmen (Local Currency Settlement/LCS) 30% pada Juni 2024. perdagangan dan investasi dalam rangka mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap dolar AS juga Bank Indonesia melanjutkan akselerasi terus dilakukan. Penguatan kerangka LCS telah digitalisasi sistem pembayaran guna mendorong dilakukan pada skema LCS Indonesia-Malaysia dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Indonesia-Jepang, sementara perluasan negara mitra Sebagai implementasi BSPI 2025, pada tahun 2021 LCS ditempuh dengan implementasi LCS Indonesia- digitalisasi sistem pembayaran ditekankan pada Tiongkok pada September 2021. Komunikasi intensif tiga prioritas dan capaian penting, yaitu (i) reformasi kepada para investor, lembaga rating, serta pelaku regulasi, (ii) infrastruktur sistem pembayaran ritel, pasar domestik dan luar negeri juga diperkuat dalam dan (iii) standardisasi sistem pembayaran. Pada rangka membangun keyakinan, optimisme, dan aspek reformasi regulasi, transformasi kebijakan persepsi positif, serta mendukung kebijakan stabilisasi ditempuh untuk konsolidasi industri sistem nilai tukar. Untuk mendukung efektivitas kebijakan pembayaran nasional disertai dengan kemudahan nilai tukar, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan dan penyederhanaan prosedur perizinan. Untuk operasi moneter untuk menjamin berjalannya memperkuat PBI Sistem Pembayaran (SP) yang mekanisme pasar dan ketersediaan likuiditas baik di telah terbit pada akhir tahun 2020, Bank Indonesia pasar uang maupun di pasar valuta asing. menerbitkan PBI Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI Penyelenggara Infrastruktur Stance kebijakan makroprudensial tetap Pembayaran (PIP) pada 1 Juli 2021. Pada aspek akomodatif dan tersinergi dengan kebijakan infrastruktur sistem pembayaran ritel, Bank KSSK untuk mendorong pembiayaan kepada Indonesia meluncurkan BI-FAST yang bersifat real dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. time dan 24/7 sebagai bagian untuk mendorong Bank Indonesia melakukan pelonggaran Loan to infrastruktur yang 3I (Integrasi, Interkoneksi, Value (FTV) untuk kredit properti dan uang muka dan Interoperabilitas), aman, dan andal. BI-FAST Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) menjadi 0% dibangun untuk mendukung konsolidasi industri berlaku efektif 1 Maret 2021, bersinergi dengan dan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional Pemerintah dan OJK yang telah menerbitkan paket secara end-to-end, dan mendukung tercapainya kebijakan untuk mendorong kinerja sektor properti sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, dan otomotif. Bank Indonesia juga melakukan aman, dan andal (cemumuah). Sementara pada publikasi asesmen transparansi suku bunga aspek standardisasi sistem pembayaran, perluasan dasar kredit perbankan sejak Februari 2021 untuk ekosistem terus didorong melalui pengembangan memperkuat transmisi pelonggaran kebijakan dan perluasan QRIS serta implementasi Standar moneter dan makroprudensial. Rasio Intermediasi Nasional Open Application Programming Interface Makroprudensial (RIM) kembali diaktivasi secara Pembayaran (SNAP). Sinergi dan koordinasi dengan bertahap dengan menaikkan batas bawah RIM Pemerintah juga terus diperkuat melalui penggunaan menjadi 75% pada Mei 2021, 80% pada September QRIS dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan 2021, dan 84% pada Januari 2022. Berbagai kebijakan Indonesia (BBI) dan Berwisata di Indonesia (BWI). tersebut disinergikan dengan upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan melalui besaran Sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat Countercyclical Capital Buffer (CCyB) yang tetap 0% dan Daerah terus diperkuat untuk memperluas dan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial program elektronifikasi pembayaran guna (PLM) sebesar 6% yang seluruhnya dapat direpokan mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia juga digital. Untuk memperkuat elektronifikasi bansos, menyempurnakan kebijakan Rasio Kredit UMKM Bank Indonesia mendorong digitalisasi bansos menjadi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial 4.0 melalui penguatan model bisnis, regulasi dan 54 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan Reform. Dalam rangka penguatan insfrastruktur, termasuk melanjutkan peningkatan kualitas data. Bank Indonesia mempercepat proses pembentukan Penguatan elektronifikasi pembayaran tersebut central counterparty (CCP) untuk mengatasi akan mendukung penyaluran bantuan sosial segmentasi dan fragmentasi di pasar uang Indonesia pemerintah yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dengan memitigasi risiko kredit peserta transaksi tepat waktu, dan tata kelola yang lebih baik di tengah dan mendorong penyelesaian transaksi yang lebih pandemi. Elektronifikasi transaksi pemda, termasuk efisien. Lebih lanjut, pengembangan instrumen lain penarikan pajak dan retribusi, serta belanja dan seperti overnight index swap untuk pelaksanaan pengeluaran, juga terus berkembang didukung lindung nilai suku bunga, dan penguatan kerangka penguatan sinergi program strategis satuan tugas LCS terus didorong. Selain itu, Bank Indonesia Percepatan dan Perluasan dan Digitalisasi Daerah. bersinergi dengan Kemenkeu dan OJK melalui Forum Di area elektronifikasi transportasi, Bank Indonesia Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui mendorong integrasi sistem dan data pembayaran Pasar Keuangan (FK-PPPK) terus mengembangkan di sektor transportasi. Bank Indonesia memberikan instrumen keuangan untuk pembiayaan ekonomi. dukungan penyusunan model bisnis aspek pembayaran untuk moda transportasi terintegrasi Beberapa kebijakan pendukung juga ditempuh serta Multi Lane Free Flow (MLFF) jalan tol yang untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. akan mulai beroperasi bertahap tahun 2022. Sinergi Sinergi erat dengan Pemerintah, perbankan, dan antarotoritas dan stakeholder terkait menyukseskan institusi lainnya ditingkatkan untuk mengembangkan penyelenggaran Festival Ekonomi Keuangan Digital UMKM serta ekonomi dan keuangan syariah sebagai Indonesia (FEKDI) 2021 yang menjadi wadah sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. untuk melakukan sinergi kebijakan dan landasan Bank Indonesia terus memperkuat program implementasi berbagai inisiatif pengembangan pengembangan UMKM untuk mendorong UMKM dan perluasan ekonomi dan keuangan digital digital dan ekspor. Dalam kaitan ini, program untuk mengakselerasi transformasi digital dan pengembangan UMKM terus ditingkatkan melalui mempercepat pemulihan ekonomi nasional. tiga pilar kebijakan, yaitu (i) korporatisasi, (ii) peningkatan kapasitas, dan (iii) pembiayaan, guna Akselerasi pendalaman pasar uang terus mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan dilanjutkan untuk memperkuat efektivitas adaptif. Pengembangan ekonomi dan keuangan kebijakan moneter dan mendukung pemulihan syariah dilanjutkan melalui tiga pilar, yakni (i) ekonomi. Bank Indonesia terus mendorong pemberdayaan ekonomi syariah termasuk penguatan implementasi Blueprint Pengembangan Pasar ekosistem Halal Value Chain (HVC), (ii) pendalaman Uang (BPPU) dengan tiga inisiatif utama, yaitu (i) pasar keuangan syariah, serta (iii) penguatan riset, mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur asesmen, dan edukasi. Pada setiap pilar tersebut, pasar keuangan, (ii) memperkuat efektivitas transmisi strategi penguatan terus dilakukan baik dalam aspek kebijakan moneter, dan (iii) mengembangkan penguatan kelembagaan, perluasan implementasi, sumber pembiayaan ekonomi dan manajemen serta penguatan infrastruktur pendukung termasuk risiko. Pada tahun 2021, upaya pendalaman pasar digitalisasi. Sementara itu, kebijakan internasional uang difokuskan pada percepatan pengembangan Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah transaksi repo dan DNDF, yang didukung oleh diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi penguatan infrastruktur melalui penguatan kerangka serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem pengaturan dan implementasi Electronic Trading keuangan baik global maupun Indonesia. Platform (ETP) Multimatching. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung transmisi kebijakan Ulasan lebih mendalam tentang kinerja ekonomi moneter Bank Indonesia, dan mempercepat global dan domestik serta respons kebijakan dapat pengembangan pasar uang sekaligus menjawab dilihat pada Laporan Perekonomian Indonesia 2021. tantangan global berupa G20 OTC Derivative Market Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 55

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 3 PENGELOLAAN KINERJA DAN TRANSFORMASI BANK INDONESIA: KEBIJAKAN UTAMA “Akselerasi ekonomi dan keuangan digital didorong melalui berbagai terobosan dan inovasi pada sistem pembayaran yang mengacu pada Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.” Doni Primanto Joewono Deputi Gubernur Menara Sjafruddin Prawiranegara - Kantor Pusat Bank Indonesia 56 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 57

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan PENGELOLAAN KINERJA DAN TRANSFORMASI BANK INDONESIA: KEBIJAKAN UTAMA P ada tahun 2021 pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai pemenuhan mandat Undang-Undang berjalan dengan baik. Di tengah tantangan dan dinamika lingkungan strategis, berbagai respons kebijakan dan transformasi menyeluruh yang ditempuh Bank Indonesia sejak tahun 2018 terus diperluas dan diperkuat untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. 58 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Bank Indonesia meluncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif. 3.1. Pencapaian Kinerja Bank diantaranya melalui penurunan BI7DRR pada Indonesia Tahun 2021 Februari 2021 menjadi 3,50%, injeksi likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Di tengah tantangan perekonomian global Rp147,83 triliun, serta berbagai respons dan domestik yang masih belum sepenuhnya kebijakan lainnya sebagaimana dijelaskan pada pulih dari dampak pandemi Covid-19, kinerja Bab 2. Namun demikian, besarnya dampak Bank Indonesia tahun 2021 secara umum tercapai pandemi Covid-19 dan respons pembatasan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari realisasi mobilitas masyarakat tersebut menyebabkan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia 2021. berbagai langkah extraordinary yang ditempuh Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Pencapaian pelaksanaan tugas Bank Indonesia otoritas terkait belum dapat memulihkan sampai dengan akhir tahun 2021 tercermin dari aktivitas ekonomi dan permintaan domestik berbagai IKU sebagai berikut: sebagaimana yang diharapkan. Hal ini pada gilirannya menyebabkan capaian inflasi, baik 1) IKU 1 dan 2: Inflasi inti dan Inflasi Indeks inflasi inti maupun IHK, lebih rendah dari batas Harga Konsumen (IHK) terjaga dalam kisaran bawah kisaran target 3,0%±1% (yoy) yaitu sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy) masing-masing pada level 1,56% (yoy) dan 1,87% (yoy). Kondisi extraordinary pandemi Covid-19 yang pada tahun 2021 diwarnai dengan merebaknya 2) IKU 3: Volatilitas nilai tukar yang terjaga varian Delta yang sangat cepat menular dan lebih ganas dampaknya terhadap kesehatan dan Volatilitas nilai tukar Rupiah selama tahun kematian manusia, mengakibatkan Pemerintah 2021 terjaga cukup rendah. Volatilitas nilai menerapkan kembali pembatasan mobilitas tukar Rupiah tersebut bahkan lebih rendah masyarakat beberapa kali dalam tahun 2021. dibandingkan beberapa mata uang EMs lain Sepanjang tahun 2021 Bank Indonesia telah seperti India dan Thailand. Volatilitas nilai tukar menerbitkan berbagai respons kebijakan Rupiah yang terjaga ini dicapai di tengah berbagai untuk meningkatkan permintaan domestik, dinamika yang terjadi, baik karena Covid-19 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 59

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan dan dampak ikutannya diantaranya supply Delapan pokok kesepakatan HLM Pariwisata disruption dan rencana normalisasi kebijakan mencakup (i) melanjutkan pengembangan moneter AEs yang menyebabkan ketidakpastian lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DSP), di pasar keuangan global tetap tinggi. Kebijakan (ii) melakukan pilot project ekosistem Bank Indonesia melalui triple intervention, cleanliness, health, safety and environmental di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN dari sustainability (CHSE) di Bali dan Kepulauan Riau, pasar sekunder, berperan signifikan dalam (iii) meningkatkan program meeting, incentive, menjaga stabililitas nilai tukar Rupiah. convention and exhibition (MICE) dan event, (iv) melakukan perluasan sistem pembayaran 3) IKU 4: Kecukupan cadangan devisa minimal nontunai di destinasi wisata dan aktivitas 6 bulan impor dan kewajiban utang luar pariwisata secara end-to-end, (v) mendukung dan negeri pemerintah jangka pendek memfasilitasi pelaksanaan rangkaian kegiatan Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang disinergikan Pada akhir Desember 2021, posisi cadangan dengan Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja, devisa Indonesia sebesar 144,9 miliar dolar (vi) mengembangkan UMKM pendukung AS, meningkat dari posisi akhir 2020 sebesar pariwisata, (vii) meningkatkan peran Jaringan 135,9 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa Pariwisata-Hub (JP-Hub) untuk perumusan pada tahun 2021 tersebut setara dengan kebijakan pariwisata dengan melibatkan online pembiayaan 7,8 bulan impor dan pembayaran travel agent (OTA), dan (viii) memperkuat utang luar negeri pemerintah, serta berada di Sekber Pariwisata melalui asesmen dan kajian. atas standar kecukupan internasional sekitar Penguatan koordinasi juga dilakukan dengan 3 bulan impor. Kenaikan posisi cadangan devisa Kementerian Perindustrian sebagai bagian Indonesia tersebut terutama dipengaruhi oleh dari perumusan kesepakatan Rakor High Level penambahan alokasi Special Drawing Rights Manufaktur yang bersifat strategis antara lain (SDR) dari IMF selain penerimaan negara pajak terkait pemantauan pembukaan industri secara dan bukan pajak. aman dan produktif yang disinergikan dengan akselerasi vaksinasi di daerah pusat industri. 4) IKU 5: Sinergi kebijakan dengan kementerian dan lembaga terkait, untuk mendukung 5) IKU 6: Intermediasi yang seimbang dengan penguatan struktur transaksi berjalan indikator Credit to GDP gap sebesar Indonesia melalui tercapainya kesepakatan maksimal 6 antara Bank Indonesia dengan kementerian dan lembaga terkait serta tindak lanjut Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia berbagai kesepakatan sebelumnya. diarahkan untuk mendorong intermediasi yang seimbang, menjaga ketahanan sistem keuangan, Sinergi antara Bank Indonesia dengan dan meningkatkan inklusi keuangan. Angka credit Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi to GDP gap sebagai indikator intermediasi yang nasional menghasilkan delapan pokok seimbang tercatat sebesar -0,77 pada akhir tahun kesepakatan yang menjadi dasar pelaksanaan 2021, yang berada jauh di bawah angka maksimal program kerja Sekretariat Bersama Pariwisata sebesar ≤ 6. Capaian tersebut menggambarkan tahun 2021 antara Bank Indonesia, Kementerian masih berlangsungnya fase recovery baik pada Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan serta Kementerian Pariwisata. Berdasarkan kredit, serta tidak adanya indikasi excessive risk kesepakatan tersebut, pada tahun 2021, taking behavior. Di tengah aktivitas ekonomi Bank Indonesia bersama dengan kementerian yang masih dalam proses pemulihan, terdapat melakukan pertemuan sebanyak tujuh kali, baik sejumlah sektor ekonomi yang mampu yang bersifat high level meeting (HLM) maupun tumbuh positif pada periode laporan, yaitu pertemuan teknis. 60 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 pertanian, pertambangan, industri, listrik-air- valas, yang meliputi kebijakan dan strategi gas, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, bank  terkait  GWM  Averaging,  utang luar negeri dan jasa sosial pengangkutan. bank, transaksi valas, transaksi  DNDF,  dan penyelesaian  transaksi perdagangan  antar 6) IKU 7: Kemajuan pengembangan UMKM yang negara  melalui  skema  Local Currency diukur dari rasio kredit dan pembiayaan Settlement–Appointed Cross Currency Dealer UMKM terhadap total kredit dan pembiayaan Bank (LCS-ACCD). Sinergi lebih lanjut juga minimal 20% dilakukan dalam bentuk koordinasi mengenai formulasi perhitungan alat likuid dan Sejalan dengan pilar ketiga kebijakan pembahasan terkait data Kewajiban Penyediaan makroprudensial yaitu inklusi keuangan, Bank Modal Minimum (KPMM) bagi tiga Bank Umum Indonesia mendorong pengembangan UMKM Syariah (BUS) Merger. melalui kebijakan Rasio Kredit UMKM yang diukur dari rasio kredit dan pembiayaan UMKM terhadap 8) IKU 9: Ketersediaan pengaturan, framework total kredit dan pembiayaan, yang pada tahun perizinan/persetujuan dan pengawasan 2021 targetnya tetap minimal 20%. Pada akhir untuk mendukung Ekonomi Keuangan Digital November 2021, rasio tersebut tercapai sebesar 20,48%. Sampai dengan akhir tahun 2021, ketersediaan pengaturan, framework perizinan/persetujuan Pada Agustus 2021, dalam rangka terus dan pengawasan untuk mendukung EKD telah mendorong peningkatan pembiayaan inklusif, mencapai target. Sebagai bentuk dari reformasi Bank Indonesia menyempurnakan kebijakan regulasi sistem pembayaran, Bank Indonesia Rasio Kredit UMKM menjadi RPIM melalui menempuh kebijakan konsolidasi industri penerbitan PBI No. 23/13/PBI/2021 tanggal sistem pembayaran nasional yang disertai 31 Agustus 2021 tentang RPIM bagi Bank Umum dengan kemudahan dan penyederhanaan Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha prosedur perizinan. Untuk itu, Bank Indonesia Syariah (UUS). Penyempurnaan kebijakan tersebut memperkuat PBI Sistem Pembayaran (PBI SP), bertujuan untuk mendorong inklusivitas dengan yang telah terbit pada akhir tahun 2020, serta memperluas target pembiayaan tidak hanya bagi penerbitan PBI Penyelenggara Jasa Pembayaran UMKM namun juga bagi korporasi UMKM dan (PBI PJP) dan PBI Penyelenggara Infrastruktur Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR). Pembayaran (PBI PIP) pada 1 Juli 2021. Bank Indonesia juga melakukan reklasifikasi 7) IKU 8: Sinergi pengawasan makroprudensial- perizinan dan persetujuan penyelenggara mikroprudensial dengan OJK dalam menjaga sistem pembayaran berbasis risiko. Stabilitas Sistem Keuangan terlaksana Dari aspek pengawasan, di samping seluruhnya sesuai kesepakatan kedua melaksanakan program pengawasan sistem lembaga pembayaran secara regular, Bank Indonesia juga telah menyelesaikan laporan data Dalam rangka menjaga stabilitas sistem pokok dan analisa kecukupan pengendalian keuangan, Bank Indonesia melaksanakan sinergi teknologi informasi (TI) Penyelenggara Jasa pengawasan makroprudensial-mikroprudensial Sistem Pembayaran (PJSP) dan lembaga melalui pelaksanaan pemeriksaan bank sesuai switching terhadap 10 PJSP terbesar kesepakatan Bank Indonesia-OJK. Sampai dan 4 lembaga switching dalam rangka dengan Desember 2021, sinergi ini telah memastikan terciptanya industri sistem dilakukan melalui berbagai pemeriksaan tematik pembayaran yang sehat dan menjaga terhadap beberapa bank, yang meliputi (i) keberlangsungan layanan sistem pembayaran makroprudensial yang mencakup likuiditas bank, kepada masyarakat. serta  (ii) moneter, pasar uang dan pasar Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 61

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 9) IKU 10: Rasio peningkatan akseptasi transaksi (IPK) yang meliputi Bank Indonesia-Realtime nontunai di masyarakat Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia- Scripless Security Settlement System (BI-SSSS), Keberhasilan Bank Indonesia dalam mendukung Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), peningkatanEKD tercermindarirasiopeningkatan dan Bank Indonesia-Electronic Trading Platform akseptasi transaksi nontunai di masyarakat yang (BI-ETP). Mengingat infrastruktur pasar keuangan mengukur pemanfaatan instrumen pembayaran berfungsi strategis dalam penyelesaian transaksi nontunai oleh masyarakat khususnya penduduk di sistem keuangan, maka sistem-sistem dewasa. Penggunaan sistem pembayaran tersebut harus dapat berfungsi secara maksimal. nontunai sampai dengan akhir tahun 2021 Untuk itu, Bank Indonesia berkomitmen telah mencapai 46,07 transaksi per penduduk untuk menjaga ketersediaan layanan sistem dewasa (data November 2021) atau lebih tinggi pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan dari target minimal 41,8 transaksi per penduduk (system availability) dalam tingkat minimal dewasa per tahun pada akhir tahun 2021. sebesar 99,97%. Selama tahun 2021, kualitas Perkembangan ini dapat mengindikasikan dua layanan jasa sistem pembayaran dan infrastruktur hal, yakni (i) peningkatan efisiensi transaksi pasar keuangan menunjukkan tingkat keandalan masyarakat yang sebelumnya menggunakan sangat baik dengan pencapaian sebesar 100% instrumen pembayaran tunai menjadi nontunai atau tidak ada insiden selama jam operasional. dan (ii) peningkatan transaksi perdagangan ritel masyarakat yang turut mendorong 11) IKU 12: Standar kelayakan uang Rupiah inklusi keuangan yang tercermin dari di NKRI termasuk 3 T (Terluar, Terdepan, bulk volume transaksi nontunai yang lebih dari Terpencil) 90% merupakan transaksi ritel dengan ticket size per transaksi yang relatif kecil. Bank Indonesia menjalankan mandat Undang- Undang Mata Uang dengan memastikan Pencapaian ini menunjukkan bahwa terjaganya kualitas uang Rupiah yang beredar pemanfaatan instrumen pembayaran nontunai di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik memberikan kontribusi dalam pemulihan Indonesia. Kualitas uang yang beredar di ekonomi khususnya dalam masa pandemi masyarakat diukur dengan tingkat kelayakan Covid-19 dimana mobilitas masyarakat dibatasi uang (soil level) dengan target untuk Uang dengan PPKM sehingga diperlukan instrumen Pecahan Besar (UPB) di kisaran 8-10 dan Uang pembayaran nontunai untuk melancarkan Pecahan Kecil (UPK) di kisaran 6-8 dari skala 16. pembayaran transaksi masyarakat. Pada tahun Pada tahun 2021, tingkat kelayakan uang Rupiah 2021, Bank Indonesia juga terus mempercepat terjaga sesuai target yaitu average soil level 10 digitalisasi sistem pembayaran untuk untuk UPB dan average soil level 8 untuk UPK. mendukung akselerasi ekonomi keuangan digital nasional melalui berbagai program digitalisasi Untuk memastikan terjaganya kualitas uang sistem pembayaran, seperti penetapan Rupiah tersebut, Bank Indonesia melakukan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) berbagai kegiatan termasuk (i) pengedaran uang, dan reformasi regulasi, serta implementasi (ii) kas keliling hingga wilayah 3T bekerjasama Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST). dengan TNI AL yang meliputi 40 wilayah, (iii) 86 Kas Titipan di 27 provinsi di Indonesia dan 10) IKU 11: Ketersediaan layanan jasa Sistem 40 pulau di wilayah 3T di seluruh Indonesia, Pembayaran Bank Indonesia minimal sebesar serta (iv) layanan kas reguler termasuk kegiatan 99,97% penukaran uang. Dalam rangka melaksanakan mandat Undang- 12) IKU 13: Peningkatan transaksi digital dalam Undang Bank Indonesia untuk mengatur dan masyarakat menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Sebagai upaya dalam mendukung pemulihan pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan ekonomi yang terdampak Covid-19, Bank Indonesia terus mendorong  peningkatan 62 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 transaksi digital dalam masyarakat melalui Commissions (IOSCO) sebagai salah satu organ digitalisasi perbankan, peningkatan kerjasama di bawah Bank for International Settlement (BIS). antara bank dengan fintech, serta elektronifikasi IPK di seluruh dunia didorong untuk memenuhi sistem pembayaran. Sampai dengan akhir tahun standar internasional tersebut secara bertahap 2021, rasio transaksi digital terus menunjukkan sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing peningkatan yang tercermin dari pencapaian negara. Pada tahun 2021, IPK Bank Indonesia sebesar 2,95 x PDB (data November 2021) dari yang terdiri dari BI-RTGS, BI-SSSS, dan BI-ETP target 1,40 x PDB. Pencapaian ini juga sejalan telah memenuhi target level 1 Standar PFMI. dengan upaya Bank Indonesia dalam perluasan Bank Indonesia melakukan persiapan yang digitalisasi sistem pembayaran melalui diperlukan untuk memenuhi level PFMI lebih pencanangan program 12 juta merchant QRIS, tinggi dan menindaklanjuti penerapan prinsip- yang hingga 31 Desember 2021 telah berhasil prinsip PFMI dalam pengaturan BI-FAST sebagai mencapai 14,7 juta merchant. Selain itu, Bank Systematically Important Payment System (SIPS). Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk 15) IKU 16: Peningkatan Pemahaman Masyarakat meningkatkan transaksi ekonomi dan keuangan terhadap Ekonomi dan Keuangan Syariah digital yang didukung oleh sistem pembayaran Bank Indonesia yang cepat, mudah, murah, Dalam rangka turut mendorong ekonomi aman dan andal. keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, Bank Indonesia melakukan 13) IKU 14: Kedalaman pasar uang Rupiah dan pengembangan ekonomi syariah melalui pasar valas pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar uang syariah, serta riset asesmen dan Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan edukasi. Mengingat ekonomi syariah hanya dapat moneter, Bank Indonesia melakukan program berkembang apabila terdapat keikutsertaan pendalaman pasar uang bersinergi dengan yang cukup besar dari masyarakat umum, maka kementerian/lembaga terkait dalam kerangka pengembangan pemahaman masyarakat atas Strategi Nasional Pendalaman Pasar Keuangan ekonomi keuangan syariah merupakan salah (SNPPK) serta melakukan kolaborasi dengan satu faktor terpenting. Untuk memastikan bahwa pelaku pasar diantaranya Pemerintah, bank, upaya pengembangan telah menunjukkan hasil, lembaga jasa keuangan, korporasi, individual, dilakukan pengukuran tingkat pemahaman dan lembaga intermediary seperti pialang. masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan Program pendalaman pasar uang yang dilakukan syariah. Pengukuran tersebut mencakup enam oleh Bank Indonesia meliputi pengembangan aspek, yaitu (i) pengetahuan ekonomi syariah, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), (ii) pengetahuan mengenai lembaga keuangan DNDF, dan LCS, serta sinergi dengan FK-PPPK sosial syariah, (iii) pengetahuan produk dan dalam pengembangan instrumen keuangan jasa halal, (iv) kemampuan numerik syariah, untuk pembiayaan ekonomi. Berbagai program (v) pengelolaan keuangan secara syariah, serta tersebut meningkatkan kedalaman pasar uang (vi) sikap terhadap masa depan. Pada tahun Rupiah dan pasar valas pada tahun 2021 menjadi 2021, indeks literasi ekonomi syariah mencapai sebesar 61,56% (dari target minimal 55%). 20,01%, atau lebih tinggi dibandingkan target sebesar > 16,3%. 14) IKU 15: Pemenuhan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) Bank Indonesia memenuhi 16) IKU 17: Efektivitas kebijakan internasional Standar Principle Financial Market dalam mendukung stabilitas makroekonomi Infrastructure (PFMI) pada Level 1 dan sistem keuangan serta kepentingan Bank Indonesia atau ekonomi Republik Indonesia PFMI merupakan standar internasional untuk IPK yang ditetapkan oleh Committee Bank Indonesia terus mendukung stabilitas on Payments and Market Infrastructures makroekonomi dan sistem keuangan serta (CPMI)-International Organization of Securities kepentingan Bank Indonesia atau ekonomi Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 63

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Republik Indonesia dalam masa pandemi best practices bagi lembaga internasional, (vi) Covid-19 melalui pelaksanaan kerjasama riset dan jurnal Bank Indonesia terakreditasi internasional. Pada tahun 2021, telah dilakukan internasional, serta (vii) menjadi penyelenggara berbagai upaya untuk memastikan penyajian (host) kegiatan/pertemuan internasional skala outlook, risiko dan tantangan terhadap besar. perekonomian Indonesia dinarasikan secara berimbang (Balanced View) dalam laporan- Selama tahun 2021, Bank Indonesia telah laporan lembaga internasional/rating, yang menjalankan peran keketuaan pada (i) ASEAN berkontribusi antara lain pada: Working Committee on Financial Inclusion a) Fitch mempertahankan Sovereign Credit (WC-FINC) (Co-Chair), (ii) ASEAN Working Group on International Investment Statistics (WGIIS), (iii) Rating (SCR) Indonesia pada level BBB/ Sub Committee DO1 ASEAN, (iv) Sub Committee outlook stabil (22 November 2021); DO3 ASEAN, (v) Executives’ Meeting of East Asia- b) S&P mempertahankan SCR Indonesia pada Pacific Central Banks Working Group on Banking level BBB/outlook negatif (22 April 2021); Supervision (EMEAP WGBS) (Deputy Chair), (vi) c) R&I mempertahankan SCR Indonesia pada Islamic Financial Services Board (IFSB) Chair level BBB+/outlook stabil (22 April 2021); dan Executive Committee, (vii) IFSB Chair Task Force d) Moody’s mengafirmasi SCR Indonesia tetap on Financial Inclusion and Islamic Finance, (viii) berada pada level Baa2/outlook stabil. ILM Chair Board Risk Management Committee, (ix) Alternate Executive Director of the South East Keputusan sejumlah lembaga pemeringkat Asia Voting Group (AED SEAVG), dan (x) Chair untuk mempertahankan SCR Indonesia di Asian Consultative Council-BIS (ACC-BIS). tengah situasi pandemi yang belum usai tersebut mencerminkan keyakinan terhadap Bank Indonesia pada tahun 2021 juga mencatat creditworthiness dan fundamental ekonomi sejumlah pengakuan internasional pada aspek Indonesia. lainnya, antara lain (i) penghargaan Reserve Manager of The Year dari Central Banking Awards Selain itu, beberapa kesepakatan juga telah 2021, (ii) penghargaan the Best Systemic and dicapai oleh Bank Indonesia pada tahun 2021, Prudential Regulator in Asia Pacific Award 2021 antara lain (i) Kesepakatan Sistem Pembayaran dari The Asian Banker, (iii) perolehan 3 medali dan Industri Keuangan Digital (SP-IKD) terkait APU Gold, 2 Silver, 1 Bronze pada Contact Center PPT antara Bank Indonesia dan Autoriti Monetari World 2020 Global Top Ranking Performers Brunei Darussalam (AMBD), (ii) Kesepakatan 15th Annual Next Generation Contact Center implementasi penguatan framework LCS-ACCD & Customer Engagement Conference, (iv) antara Bank Indonesia dan Japan Ministry Of perolehan 2 award internasional untuk Finance (JMOF), dan (iii) LCS ACCD antara Bank Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI) 2020 Indonesia dan Bank Negara Malaysia (BNM). yang meliputi Gold Winner 2021 International Business Awards (IBA) Stevie Winner dan Gold 17) IKU 18: Peningkatan persepsi positif Winner 2021 ARC Awards International XXXIV; internasional terhadap kredibilitas Bank (v) Engage Awards 2021 untuk kategori “Best Indonesia Use of Training”; (vi) perolehan ISO terkait IT Service Management System (BI-ETP, SKNBI, Bank Indonesia senantiasa menjaga persepsi SWIFT, SISMONTAVAR, dan e-Mail), Information positif internasional terhadap kredibilitas Bank Security Management System (ISMS), Facility Indonesia, yang diukur sejumlah aspek, yakni (i) Management, Business Operational and keketuaan di fora internasional, (ii) keanggotaan Application Access Management, serta dalam international standard setting bodies, (iii) Sertifikasi CMMI V2.0 for Development Maturity penghargaan internasional yang diperoleh, (iv) pemenuhan standar internasional, (v) referensi 64 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Level 3 untuk area pengembangan SI; dan (vii). antara lain mencakup kebanksentralan, digital, Pencapaian akreditasi SCOPUS bagi BMEB kepemimpinan, dan manajerial. Hingga akhir (SCOPUS Tier 2). tahun 2021, telah dilaksanakan sejumlah 171 pelatihan yang mencakup 144 pelatihan 18) IKU 19: Sumber Daya Manusia (SDM) Bank pengembangan untuk core dan digital, serta Indonesia memiliki kesiapan memasuki era 27 pelatihan pengembangan kepemimpinan. digital melalui tercapainya seluruh rencana Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 6.785 peningkatan kompetensi SDM selama tahun orang, termasuk 20 peserta dari mitra eksternal. 2021 Program melibatkan 875 pengajar internal dan 1.025 pengajar eksternal (termasuk narasumber Dalam rangka menghadapi perkembangan dari kementerian, parlemen dan lembaga terkait). era digital yang semakin pesat, Bank Indonesia Di samping itu, Bank Indonesia juga melaksanakan memastikan kesiapan SDM dalam menghadapi rangkaian 24 webinar dan open lecture series, era digital yang dilakukan melalui rangkaian serta 16 program flagship di bidang ekonomi, program antara lain pelatihan digital mindset keuangan, digital, dan leadership yang diikuti dan peningkatan kompetensi digital lainnya, oleh 1.598 pegawai dan 6.170 peserta eksternal. yang didahului dengan pelaksanaan asesmen profil kompetensi digital pegawai. Berdasarkan 20) IKU 21: Implementasi digitalisasi business asesmen, diketahui bahwa pada akhir tahun 2021 platform terhadap peta jalan Rencana Induk digital mindset pegawai Bank Indonesia telah Sistem Informasi Bank Indonesia (RISIBI) berada pada kategori “Tinggi” yang menunjukkan diselesaikan sesuai dengan rencana 2021 bahwa pegawai Bank Indonesia sudah sangat terbuka untuk melakukan adopsi teknologi baru Dalam rangka mewujudkan visi Bank Indonesia dan siap mensukseskan transformasi digital untuk menjadi bank sentral digital terdepan, Bank Indonesia. Bank Indonesia melaksanakan transformasi digital yang dilakukan melalui pengembangan Di samping itu, untuk memastikan bahwa people, process, dan technology sejalan seluruh pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan implementasi RISIBI. Implementasi dilaksanakan oleh pegawai dengan skills dan digitalisasi business platform sampai dengan kapabilitas yang tepat, maka secara reguler akhir tahun 2021 telah sesuai dengan dilakukan pengembangan pegawai di berbagai target yang direncanakan dalam RISIBI. bidang dan skills. Pada akhir tahun 2021, tingkat Hal tersebut ditunjukkan dengan telah kesesuaian pegawai untuk melaksanakan tugas diimplementasikannya berbagai sistem pada (person to job fit) secara BI-wide telah mencapai tahun 2021, antara lain (i) sistem pembayaran 82,95%, atau lebih tinggi dibandingkan rencana BI-FAST, (ii) Core Banking System (CBS), (iii) 80%. E-Catalogue untuk percepatan pengadaan secara elektronik, (iv) Dashboard Protokol 19) IKU 20: Peningkatan Kualitas SDM sebagai Manajemen Krisis (PMK), (v) Enterprise Data hasil dari pengembangan SDM yang Warehouse Arsitektur Statistik Bank Indonesia terencana dan terprogram di segala bidang (EDW ASBI), (vi) Open API, (vii) Pre Trade, dan sesuai kebutuhan Bank Indonesia (viii) Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika SiMoDIS. Di samping itu Untuk memastikan terjaganya kualitas SDM juga telah dikembangkan berbagai sistem yang dan mengurangi gap kompetensi, Bank masih berlanjut di tahun 2022, antara lain (i) Indonesia terus melaksanakan pengembangan Integrasi Survei, (ii) Digital Business Support SDM melalui berbagai program penguatan (DiBS), (iii) Manajemen Sistem Informasi, dan kapabilitas dan kompetensi SDM yang selaras (iv) Sistem Informasi Makroprudensial (SIMP). dengan Strategic Business Plan Bank Indonesia. Substansi pengembangan SDM tersebut Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 65

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 21) IKU 22: Keberhasilan implementasi Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI), infrastruktur Omni XP dan kehandalan Data maturitas Manajemen Keberlangsungan Tugas Center (DC) sesuai rencana 2021 Bank Indonesia (MKTBI), maturitas internal audit, serta maturitas tata kelola dalam proses Sampai dengan akhir tahun 2021, tingkat pengadaan. Seluruh komponen tersebut pada pemanfaatan infrastruktur Omni XP dan tahun 2021 telah diukur oleh asesor independen keandalan DC telah tercapai 100% sesuai dan mencatat skor 3,81 dari skala 5, lebih tinggi target. Selain itu, availability layanan DC untuk dari target skor 3. mendukung keberlangsungan sistem kritikal juga tetap terjaga dengan baik yang tercermin 23) IKU 24: Mempertahankan opini Wajar Tanpa dari tingkat pencapaian sebesar 100%. Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 22) IKU 23: Maturitas tata kelola Bank Indonesia pada level Progressive atau level 3 (skala 1-5) Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2021 atas Dalam rangka melaksanakan mandat Bank Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Indonesia secara kredibel, Bank Indonesia Tahun 2020, Bank Indonesia diberikan opini memastikan tata kelola pelaksanaan tugas yang WTP. Perolehan ini membawa Bank Indonesia mencakup pemenuhan prinsip, struktur, dan mempertahankan opini WTP selama 18 tahun proses tata kelola (good governance), maturitas berturut-turut sejak tahun 2003. Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2020 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI. 66 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 3.2. Pelaksanaan Tugas dan 3.2.2. Pendalaman Pasar Uang Wewenang untuk Mendukung Kebijakan Moneter Bank Indonesia melanjutkan akselerasi kebijakan pengembangan pasar uang melalui 3.2.1. Pelaksanaan Operasi Moneter implementasi Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025. Pada tahun 2021, kebijakan Bank Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pengembangan pasar uang difokuskan pada upaya kebijakan nilai tukar Rupiah dengan tetap berada mempertahankan kredibilitas dan integritas pasar, di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang dengan tetap mendorong inisiatif pengembangan sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar uang, serta mendukung pemulihan ekonomi pasar. Hal ini ditempuh melalui kebijakan triple nasional. Implementasi BPPU 2025 diarahkan pada intervention di pasar spot, DNDF, ataupun pembelian pengembangan melalui 3 inisiatif utama, yaitu: SBN dari pasar sekunder. a. Mendorong digitalisasi dan penguatan Bank Indonesia melakukan sejumlah penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK) untuk kebijakan operasi moneter valas untuk menjamin ketersediaan data pasar keuangan mendukung kebijakan stabilitas nilai tukar yang granular, real-time, dan aman, serta Rupiah, antara lain (i) penguatan pricing instrumen infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, operasi moneter valuta asing seiring dengan aman, dan terintegrasi. Hal tersebut dilakukan dilakukannya penguatan JISDOR pada triwulan II melalui: 2021 serta (ii) penyempurnaan strategi operasional instrumen DNDF melalui penambahan fitur roll- 1) Implementasi Electronic Trading Platform over DNDF Bank Indonesia untuk memastikan (ETP) Multimatching System (MMS) sejak ketersediaan lindung nilai (hedging) yang akhir Juni 2021 untuk transaksi spot dolar berkelanjutan bagi pelaku pasar. Amerika Serikat terhadap Rupiah. ETP MMS memberikan pilihan platform baru bagi Dalam rangka memperkuat market surveillance perbankan domestik dalam melakukan untuk mendukung stabilitas nilai tukar, Bank transaksi valas dengan lebih efisien; Indonesia melakukan penguatan Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap 2) Penyelesaian tahapan conceptual design Rupiah (SISMONTAVAR). Penguatan dilakukan BI-Auction Platform System (BI-APS), yang dengan memperluas cakupan monitoring transaksi merupakan penyempurnaan dari sistem secara real time yang sebelumnya hanya mencakup BI-ETP saat ini. Pengembangan BI-APS transaksi antarbank menjadi transaksi antara bank bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan dengan nasabah. operasi moneter Bank Indonesia dan lelang Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan penguatan melalui peningkatan resiliensi sistem strategi operasi moneter untuk memperkuat dan pelaksanaan transaksi yang bersifat efektivitas stance kebijakan moneter akomodatif straight through processing, didukung oleh di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. parameter lelang yang lebih variatif; Bank Indonesia memperluas penggunaan instrumen Sukuk Bank Indonesia (SukBI) pada tenor 1 minggu 3) Penerbitan izin prinsip central counterparty sampai dengan 12 bulan dalam rangka memperkuat suku bunga dan nilai tukar (CCP SBNT). operasi moneter syariah yang mulai berlaku 16 Upaya percepatan proses pendirian April 2021. Dalam rangka menjaga ketersediaan lembaga CCP terus dilakukan melalui likuiditas, lelang Repo SBN/PaSBI tenor 1 minggu s.d. koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh 12 bulan dan lelang FX Swap tenor 1 bulan, 3 bulan, stakeholder terkait baik lingkup otoritas 6 bulan, dan 12 bulan tetap dilaksanakan setiap hari. maupun industri (asosiasi dan pelaku pasar) domestik dan internasional; 4) Penerbitan guidelines paper yang menjadi pedoman bagi pelaku pasar; Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 67

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 5) Penyusunan conceptual design BI-SSSS dan Rp18,8 triliun di tahun 2021. Sedangkan BI-RTGS yang mengutamakan penguatan jumlah pelaku IRS dan OIS juga meningkat dan modernisasi penyelesaian transaksi dari 8 bank di tahun 2020 menjadi 15 bank dari sisi surat berharga dan dana, serta di tahun 2021; conceptual design trade repository sebagai 2) Penguatan kolaborasi dengan otoritas IPK yang melakukan sentralisasi pelaporan keuangan lain dan asosiasi pelaku pasar, transaksi derivatif yang dilaporkan oleh khususnya dalam rangka harmonisasi, reporting entities tertentu; pengembangan infrastruktur pasar keuangan, dan penguatan kompetensi 6) Penguatanaspekregulasi(softinfrastructure) pelaku pasar; melalui reformasi regulasi bagi ketentuan 3) Pengembangan Transaksi DNDF untuk terkait pasar uang, yang mencakup pasar mendukung pelaksanaan manajemen risiko uang dan pasar valuta asing; pelaku pasar. Selama tahun 2021, rata- rata harian (RRH) volume transaksi DNDF 7) Implementasi aplikasi pelaporan sertifikasi mencapai 99 juta dolar AS, atau sedikit tresuri secara online yang mendukung mengalami penurunan dibandingkan digitalisasi dan reliabilitas pelaporan dalam periode yang sama tahun sebelumnya rangka monitoring efektivitas implementasi sebesar 131 juta dolar AS. Namun, jumlah kebijakan sertifikasi tresuri dan kode etik pelaku yang melakukan transaksi DNDF di pasar. tahun 2021 sebanyak 29 bank, 158 korporasi dan 33 pihak asing, atau meningkat b. Memperkuat efektivitas transmisi dibandingkan dengan tahun 2020 (22 bank, 106 korporasi, dan 28 pihak asing); kebijakan moneter melalui pengembangan 4) Penguatan kerangka LCS sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia dan product yang variatif dan likuid, pricing yang dalam rangka mendukung diversifikasi eksposur mata uang utama dunia bagi efisien dan transparan, pelaku pasar yang pelaku usaha. Penguatan dilakukan melalui penerbitan sejumlah ketentuan. berintegritas, serta infrastruktur yang andal, Penguatan kerangka LCS ditujukan untuk memberikan fleksibilitas dan mendukung aman, dan terintegrasi. Pada tahun 2021, upaya transaksi pelaku pasar yang meliputi beberapa aspek, di antaranya (i) relaksasi pengembangan pasar uang difokuskan pada ketentuan threshold (dengan Jepang dan Malaysia), (ii) perluasan instrumen berupa pengembangan tiga instrumen utama, yaitu (i) transaksi Cross Currency Swap (CCS) dan DNDF, (iii) penyederhanaan pelaporan, (iv) repurchase agreement (Repo), (ii) DNDF, dan (iii) penambahan Bank ACCD, implementasi LCS Indonesia-Tiongkok pada bulan September LCS yang diwujudkan melalui: 2021, dan (v) perluasan skema pembiayaan/ financing (trade and investment financing). 1) Peningkatan likuiditas instrumen di pasar Secara tahunan, hingga November 2021, uang, melalui (i) perluasan basis pelaku volume transaksi LCS per bulan mencapai (i) repo ke Industri Keuangan Non Bank 48,4 juta dolar AS dengan Malaysia, (ii) 18,5 (IKNB), (ii) perluasan pelaku Interest Rate juta dolar AS dengan Thailand, (iii) 96,4 juta Swap (IRS)/Overnight Index Swap (OIS), dolar AS dengan Jepang, dan (iv) 118,9 juta (iii) standardisasi transaksi repo dan derivatif dolar AS dengan Tiongkok; suku bunga, (v) perluasan underlying repo, serta (vi) pengembangan repo syariah. Pada tahun 2021, proporsi transaksi repo terhadap transaksi pasar uang antar bank (PUAB) berada pada kisaran 39% dengan rata-rata volume harian Rp4,31 triliun, meningkat signifikan dari kisaran 5% pada tahun sebelumnya. Dari sisi pelaku, terdapat peningkatan secara akumulatif dari 33 bank pada tahun 2020 menjadi 49 bank pada tahun 2021. Volume akumulatif transaksi IRS dan OIS juga meningkat dari sebelumnya sebesar Rp3,4 triliun di tahun 2020, menjadi 68 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 5) Penguatan referensi pricing yang kredibel Development Goals/SDGs), serta sesuai sejalan dengan visi BPPU 2025 melalui kesepakatan Paris Agreement; implementasi kurs referensi JISDOR yang 3) Pengembangan Sekuritisasi Aset untuk membuat JISDOR lebih mencerminkan mendorong upaya pendalaman pasar transaksi spot yang terjadi sepanjang hari; uang dan pertumbuhan ekonomi antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Focus 6) Sinergi pembentukan National Working Group Discussion (FGD) bertajuk “Potensi Group on Benchmark Reform (NWGBR) Sekuritisasi Aset di Daerah” secara virtual yang beranggotakan Bank Indonesia, OJK, yang merupakan tindak lanjut hasil asesmen Kemenkeu, dan Indonesia Foreign Exchange Kesiapan Korporasi Potensial di Daerah; Market Committee (IFEMC). Dalam rangka 4) Peningkatan basis investor ritel untuk mendukung berjalannya transisi London memperkuat ketahanan pasar keuangan Interbank Offered Rate (LIBOR) lancar di domestik dan mendukung pembiayaan pasar domestik, NWGBR menerbitkan pembangunan. Tingginya minat masyarakat “Panduan Transisi LIBOR untuk pelaku pasar dalam mengenal dan berinvestasi di pasar Indonesia”; keuangan tampak pada peningkatan jumlah investor ritel yang signifikan, yaitu 7,47 juta 7) Sepanjang tahun 2021, Bank Indonesia investor di tahun 2021 dari sebelumnya telah menerbitkan izin kepada (i) 4 penerbit 3,87 juta investor di tahun 2020. SBK, (ii) 24 penerbit Negotiable Certificate of Deposit (NCD), (iii) 177 lembaga pendukung 3.2.3. Penguatan Kebijakan penerbitan SBK, (iv) 4 lembaga pendukung Internasional dan Hubungan transaksi SBK, (v) 19 lembaga pendukung Investor penatausahaan dan penyelesaian transaksi SBK, (vi) 23 lembaga perantara NCD, (vii) Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama 23 lembaga kustodian NCD, (viii) 8 Pialang internasional secara terkoordinasi dengan Pasar Uang (PPU), dan (ix) 9 Systematic Pemerintah untuk mendukung pemulihan Internaliser (SI). ekonomi serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, baik pada tataran c. Mengembangkan Sumber Pembiayaan multilateral, regional, maupun bilateral. Strategi Ekonomi dan Pengelolaan Risiko melalui diplomasi kebijakan internasional terus dikembangkan sinergi antara Bank Indonesia, Kemenkeu, dalam bentuk penyampaian posisi (stance), OJK, dan LPS dalam Forum Koordinasi perluasan kerja sama, pengelolaan persepsi mitra, Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar dan penguatan surveilans global untuk mendukung Keuangan (FK-PPPK), di mana Bank Indonesia kepentingan Bank Indonesia dan/atau ekonomi menjadi sekretariat. FK-PPPK telah melakukan Indonesia, termasuk kerja sama dalam penanganan evaluasi dan penyesuaian Strategi Nasional dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) agar sejalan dengan Kerja sama keuangan internasional terus dinamika perkembangan ekonomi serta pasar diperluas, khususnya dalam bentuk JPKI dan keuangan global dan domestik. Hingga akhir LCS. Dalam rangka memperkuat JPKI, pada tataran tahun 2021, pencapaian Bank Indonesia bersama bilateral, Bank Indonesia (i) memperpanjang kerja dengan otoritas keuangan adalah: sama Bilateral Swap Arrangement (BSA) dengan 1) Pengembangan instrumen lindung nilai Jepang serta (ii) memperpanjang kerja sama Local (hedging) jangka panjang, baik hedging Currency Bilateral Swap Agreement (LCBSA) dan suku bunga maupun nilai tukar, di Bilateral Repo Line (BRL) dengan Monetary Authority antaranya untuk mendukung pembiayaan of Singapore (MAS). Pada tataran regional, penguatan pembangunan; JPKI dilakukan melalui keterlibatan Bank Indonesia 2) Pengembangan sustainable and green dan Kemenkeu bersama otoritas keuangan negara financing, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 69

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan ASEAN+3 lain dalam merumuskan dan menyepakati otoritas di luar negeri dan mitra/stakeholder beberapa langkah penguatan kerja sama Chiang eksternal lainnya. Promosi perdagangan dan investasi Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) untuk internasional dilakukan secara targeted, baik dari meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung jenis investasi dan produk UMKM yang dipromosikan ketahanan ekonomi dan keuangan regional. Terkait maupun negara tujuan promosi. Selama tahun 2021, LCS, Bank Indonesia memperkuat implementasi kerja Bank Indonesia telah memfasilitasi pelaksanaan sama LCS dengan Malaysia dan Jepang serta memulai 128 kegiatan promosi perdagangan dan investasi, implementasi kerja sama LCS dengan Tiongkok untuk termasuk rangkaian kegiatan edukasi/diseminasi mendorong penggunaan mata uang lokal dalam mengenai potensi investasi/pasar luar negeri, yang transaksi perdagangan dan investasi internasional. diikuti oleh 364 UMKM binaan/mitra dan 100 pemilik Dengan demikian, saat ini Bank Indonesia telah proyek dari 13 provinsi. menjalin kerja sama LCS berbasis ACCD (LCS-ACCD) dengan Jepang, Tiongkok, Malaysia, dan Thailand. Kerja sama internasional juga dijalin untuk mendukung kepentingan Indonesia di bidang Bank Indonesia turut berperan aktif dalam sistem pembayaran, perdagangan internasional, memperkuat persepsi positif stakeholder dan penguatan kapasitas di berbagai area internasional terhadap perekonomian Indonesia. kebanksentralan. Pada tahun 2021, Bank Peran tersebut dilaksanakan melalui komunikasi Indonesia telah menyepakati kerja sama di bidang dan engagement yang intensif dengan lembaga sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital pemeringkat dan investor asing, baik secara dengan dua bank sentral, yaitu Bank Sentral Brunei regular melalui kegiatan Investor Conference Darussalam (AMBD) dan Bank Sentral Uni Emirat Call (ICC) maupun secara insidental. Engagement Arab (CBUAE). Kerja sama ini melengkapi kerja juga dilakukan melalui pelaksanaan Bilateral sama serupa yang telah dijalin dengan bank sentral Conference Call (BCC) dengan berbagai investor Thailand, Malaysia, dan Filipina. Untuk memperkuat utama. Sejalan dengan hal tersebut, sepanjang kapasitas di berbagai area kebanksentralan, Bank tahun 2021 Indonesia dapat mempertahankan Indonesia mengimplementasikan dan memperluas peringkat Investment Grade sebagaimana afirmasi kerja sama dalam kerangka Structured Bilateral (pengukuhan) Sovereign Credit Rating (SCR) yang Cooperation (SBC) dengan sejumlah bank sentral diberikan oleh sejumlah lembaga pemeringkat. negara mitra, seperti Korea Selatan, Jepang, Inggris, Keputusan sejumlah lembaga pemeringkat untuk Jerman, dan Turki, serta lembaga internasional mempertahankan SCR Indonesia di tengah situasi seperti BIS. Di sektor perdagangan, Bank Indonesia pandemi yang belum usai mencerminkan keyakinan secara aktif mendukung upaya Pemerintah dalam terhadap creditworthiness dan fundamental ekonomi menginisiasi pasar baru melalui keterlibatan dalam Indonesia. Pengukuhan SCR Indonesia merupakan perundingan kerja sama perdagangan dan investasi bentuk pengakuan atas komitmen otoritas Indonesia internasional pada tataran bilateral dan multilateral. dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, melanjutkan reformasi struktural, dan Bank Indonesia sebagai anggota IMF mendukung mempertahankan kredibilitas kebijakan. inisiatif IMF untuk membantu negara-negara yang terlilit utang dan terpapar bencana melalui Bank Indonesia turut aktif memfasilitasi kegiatan program pengurangan utang (debt relief). promosi investasi dan perdagangan internasional Sebagai salah satu bentuk implementasi dari inisiatif melalui integrasi fungsi Investor Relation Unit tersebut, IMF telah mengalokasikan dana sebesar (IRU)–Regional Investor Relation Unit (RIRU)– 1.677 juta SDR kepada seluruh negara anggota Global Investor Relation Unit (GIRU) yang bersifat untuk memfasilitasi negara anggota berkontribusi synergized, targeted, dan outcome oriented. pada program penghapusan utang Sudan kepada Kegiatan ini dilakukan melalui KPwDN bekerja sama IMF, dimana Indonesia menerima sebesar 52,3 juta dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah, SDR. Adapun dana tersebut bersumber dari dana serta melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Luar cadangan yang dibentuk oleh IMF untuk memitigasi Negeri (KPwLN) bekerja sama dengan perwakilan 70 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 risiko kerugian akibat kegagalan negara anggota Pada aspek sistem pembayaran, Bank Indonesia membayar kewajibannya kepada IMF. Negara- melakukan pengawasan terhadap PJP, PIP, negara anggota IMF telah menyatakan dukungan dan lembaga penunjang. Hasil pengawasan terhadap inisiatif tersebut dengan mengalokasikan menunjukkan selama masa pandemi Covid-19 tidak seluruh atau sebagian dari SDR yang diterima dari terdapat laporan gangguan operasional insidental IMF untuk program penghapusan utang Sudan yang signifikan. Pengawasan terhadap ketahanan kepada IMF. Sebagai dukungan dan komitmen teknologi informasi (TI) dari ancaman gangguan siber Indonesia pada inisiatif IMF, serta sebagai bentuk secara umum menunjukkan tidak ada gangguan implementasi kebijakan internasional, Bank signifikan terhadap kelancaran ataupun keamanan Indonesia sebagai wakil Republik Indonesia di IMF transaksi nasabah. telah memberikan persetujuan berkontribusi pada program penghapusan utang Sudan kepada IMF Pengawasan terhadap kepatuhan menunjukkan melalui pengalokasian sebagian dari SDR yang tidak terdapat pelanggaran ketentuan yang diterima Indonesia sesuai proporsi kuota Indonesia signifikan pada aspek makroprudensial, moneter, di IMF, yaitu sebesar 9,7 juta SDR. dan sistem pembayaran. Pengawasan pada aspek kepatuhan makroprudensial meliputi pemantauan Menandai dimulainya rangkaian Presidensi G20 terhadap pemenuhan (i) Rasio Intermediasi Indonesia pada jalur keuangan, Bank Indonesia Makroprudensial (RIM), (ii) Rasio Penyangga Likuiditas berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan Makroprudensial (PLM), (iii) Rasio Loan/Financing To pertemuan pertama Finance and Central Bank Value Ratio (LTV/FTV), serta (iv) Rasio Posisi Devisa Deputies Meeting (FCBD) dan kemudian dilanjutkan Neto (PDN). Pengawasan dari aspek kepatuhan dengan pertemuan International Financial moneter dilakukan terhadap (i) ketentuan Giro Architecture Working Group (IFA-WG). Wajib Minimum (GWM), (ii) rasio utang luar negeri jangka pendek, (iii) rasio dana usaha, (iv) pemenuhan 3.3. Pelaksanaan Tugas dan sertifikasi tresuri untuk pengawasan pasar uang Wewenang untuk Mendukung dan pasar valas, serta (v) penerapan market code Kebijakan Makroprudensial of conduct dengan tetap memperhatikan risiko pasar yang dapat menimbulkan risiko sistemik. Pada 3.3.1. Surveilans dan Pengawasan aspek kepatuhan sistem pembayaran, pengawasan kepatuhan diantaranya dilakukan terhadap Bank Indonesia melakukan surveilans dan implementasi Standar Nasional Teknologi Chip pengawasan untuk mendukung implementasi (SNTC) alat pembayaran menggunakan kartu, mesin kebijakan Bank Indonesia baik di bidang ATM, dan mesin Electronic Data Capture (EDC). Pada moneter, makroprudensial, pasar uang, dan Desember 2021 implementasi SNTC telah mencapai sistem pembayaran. Pengawasan makroprudensial 100% dari target yang ditetapkan. Selain itu, dilakukan dengan menggunakan pendekatan Dynamic pula pemantauan terhadap implementasi QRIS telah Systemic Risk Surveillance (DSRS) terus dilanjutkan. mencapai 14,7 juta merchant dari target sebanyak 12 Pengawasan dengan DSRS bertujuan untuk juta merchant pada akhir tahun 2021. melakukan asesmen terhadap risiko idiosyncratic individual bank (bank-led) dan potensi kerentanan Di tengah pandemi Covid-19, Bank Indonesia pada ekosistem sistem keuangan lainnya beserta tetap melaksanakan surveilans dan pemeriksaan. dampak contagion yang ditimbulkan untuk menilai Pemeriksaan dilakukan dengan metode langsung eskalasi risiko sistemik yang terjadi pada sistem dan/atau Pemeriksaan Jarak Jauh (PJJ) terhadap keuangan. Pelaksanaan DSRS telah didukung dengan bank, PJP dan PJPUR. Selama tahun 2021, telah implementasi supervisory technology (suptech) di dilakukan PJJ dalam rangka pemeriksaan tematik antaranya network analysis untuk mengidentifikasi makroprudensial, moneter, serta pasar uang dan potensi kerentanan di pasar uang dan pasar valuta pasar valas terhadap 4 bank besar. Pada aspek asing serta sistem pembayaran. sistem pembayaran, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 20 PJP bank, 2 PJP selain bank, dan 3 PJPUR dengan pendekatan hybrid. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 71

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dan perluasan akses pasar. Pada aspek pembiayaan, Bank Indonesia melakukan (i) perluasan akses untuk kemudahan ekspansi usaha dengan pembiayaan UMKM yang lebih sehat, (ii) perluasan pemanfaatan SI-APIK, serta (iii) penyediaan informasi profil UMKM potensial untuk dibiayai oleh lembaga keuangan melalui website Bank Indonesia. Fasilitasi akses pembiayaan UMKM juga terus dilakukan untuk mendukung pemenuhan ketentuan pembiayaan inklusif, diantaranya dengan mendorong pola pembiayaan UMKM melalui multiple channel untuk meningkatkan peran UMKM dalam ekspor dan substitusi impor serta fasilitasi temu bisnis (business matching). Dody Budi Waluyo Untuk mendorong inklusi keuangan, Bank Deputi Gubernur Indonesia mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui keanggotaan Bank Indonesia secara konsisten turut dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif memperluas dan memperkuat program (DNKI). Bank Indonesia berperan aktif melalui pengembangan UMKM guna mewujudkan berbagai kelompok kerja DNKI, yaitu (i) edukasi UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif. keuangan, (ii) hak properti masyarakat, (iii) produk, intermediasi, dan saluran distribusi, (iv) layanan keuangan sektor pemerintah, dan (v) perlindungan konsumen. Pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif kelompok subsistence dilakukan melalui pilot project kegiatan literasi dan edukasi keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan, dan pengembangan kapasitas ekonomi untuk menciptakan wirausaha baru skala mikro maupun penguatan kelembagaan. Kegiatan pilot project dilakukan di delapan wilayah di Sumatera, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia. 3.3.2. Pengembangan UMKM Bank Indonesia secara aktif mendorong akselerasi digitalisasi serta inklusi ekonomi dan keuangan Bank Indonesia secara konsisten terus turut nasional melalui dukungan pada Gerakan memperluas dan memperkuat program Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) pengembangan UMKM melalui tiga pilar, yaitu dan Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja (BWI). (i) korporatisasi, (ii) peningkatan kapasitas, dan Dukungan Bank Indonesia antara lain dilakukan (iii) pembiayaan, guna mewujudkan UMKM yang melalui (i) penyelenggaraan berbagai event strategis produktif, inovatif, dan adaptif. Korporatisasi Bank Indonesia, (ii) perluasan penggunaan QRIS dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan UMKM, (iii) program belanja produk-produk UMKM, perluasan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya serta (iv) peluncuran aplikasi E-Catalogue Bank untuk meningkatkan skala ekonomi. Peningkatan Indonesia, sebagai kontribusi dalam mendukung kapasitas UMKM dilakukan secara end-to-end dan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan transaksi difokuskan pada digitalisasi untuk mendorong UMKM melalui program “Bela Pengadaan” dan “Bangga Menggunakan Produk Indonesia”. Peran strategis Bank Indonesia dalam mendukung pelaksanaan Gernas BBI dan BWI dikukuhkan 72 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 melalui penerbitan Keputusan Presiden No. 15 dan Digitalisasi UMKM dan Sektor Pariwisata”. Seri Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga 1 KKI pada bulan Maret 2021 diselaraskan dengan Buatan Indonesia. Keputusan tersebut menetapkan peran Bank Indonesia sebagai movement manager Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua Gernas BBI 2021 dengan tagar #EksotismeLombok, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait dan Ketua Dewan Komisioner OJK. dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, puncak KKI 2021 yang diselenggarakan Dengan sinergi yang erat bersama kementerian/ bulan September dengan tagar #RagamAceh sukses lembaga, pemerintah daerah, dan komunitas, mendorong UMKM digital dan UMKM ekspor. rangkaian kegiatan Karya Kreatif Indonesia Capaian KKI 2021 meningkat cukup signifikan (KKI) tahun 2021 yang diselenggarakan Bank dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi omzet Indonesia turut memperkuat momentum (94%), jumlah pengunjung (130%), serta komitmen kebangkitan UMKM di era pandemi Covid-19. yang tercipta dari business matching ekspor (17%) KKI 2021 mengangkat tema “Sinergi, Globalisasi, dan pembiayaan (548%). PInudnocankeKsiaar2y0a2K1reatif #RagamAceh Event Sinergi, Globalisasi dan Digitalisasi UMKM dan Sektor Pariwisata Puncak KKI 2021 1. One stop virtual event yang berkualitas, terstruktur, dan terintegrasi. Peserta Pameran Pencapaian Road to KKI Virtual dan Puncak KKI 2021 2. Menghadirkan produk UMKM berkualitas yang dapat diakses dari mana saja, kapan saja, melalui website karya kreatif Indonesia (KKI), 2021 Kegiatan 82 Event didukung oleh sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. 525 UMKM Opening Ceremony • Pameran Produk UMKM Virtual Policy Dialogue • Talk Show • Business Coaching 3. Mengedepankan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/ 158 Kain/Fashion Webinar • Pagelaran Karya Kreatif • Business lembaga dan pemerintah daerah. 119 Kriya/Kerajinan Matching • Podcast • Wisuda Onboarding UMKM • 165 Mamin Olahan Kompetisi Podcast • Penghargaan UMKM Unggulan 51 Kopi Closing Ceremony • Art & Culture Performance Pencapaian KKI 2021 Pengunjung Total: Rp32,03 Miliar 94% (YoY) Total: Rp148,716 (Peserta/Viewers) 130% (YoY) KKI Maret 2021 Puncak KKI 2021 Country City #EksotismeLombok #RagamAceh Total: Rp21,5 Miliar Total: Rp10,53 Miliar* Indonesia Jakarta 5 KPw BI dengan Omset Terbesar 5 KPw BI dengan Omset Terbesar 97,63% 31,74% Kepulauan Riau Rp3,8 Miliar D.I. Yogyakarta Rp825,5 Juta Singapore Others Others Bali Rp2,4 Miliar Sulawesi Selatan Rp786,21 Juta 0,44% 1,14% 42,83% DKI Jakarta Rp735,81 Juta Jawa Barat Rp2,3 Miliar Bali Rp700,06 Juta United Kingdom Surabaya Medan Jambi Rp1,5 Miliar Banten Rp669,29 Juta 0,13% 4,74% Sulawesi Selatan Rp1,3 Miliar 9,35% Total Rp11,4 Miliar *) Sampai dengan 26 September 2021 United States Depok 0,41% Malaysia 6,38% Bandung 4,97% Penjualan per Jenis Produk 0,25% Penjualan per Jenis Produk Kain & Pakaian Rp11,3 Miliar Kain & Pakaian Rp4,47 Miliar Age Gender Kerajinan/Kriya Rp3,7 Miliar Kerajinan Rp2,7 Miliar Mamin Olahan Rp6,5 Miliar Mamin Olahan Rp3,3 Miliar 18-24 65+ Female 20,80% 5,71% 49,70% 25-34 55-64 22,78% 12,17% Business Matching (BM) One on One Meeting 35-44 45-54 Male 19,44% 19,10% 50,30% Selebrasi Realisasi BM Komitmen One on One Meeting Pembiayaan dan Ekspor Pembiayaan Rp132,8 Miliar Rp74,4 Miliar 17% (YoY) 548% (YoY) Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata #DiIndonesia Aja Skema 3.1. Pencapaian KKI 2021 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 73

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Bank Indonesia turut mendorong UMKM Ekspor a. Replikasi Model Bisnis Digital Farming. dengan menerapkan push strategy dan pull Model bisnis digital farming bertujuan untuk strategy. Push strategy ditempuh melalui kurasi meningkatkan produktivitas UMKM dan serta fasilitasi peningkatan kapasitas dan perluasan pemasaran melalui pemanfaatan pendampingan kepada UMKM untuk pemenuhan teknologi digital, baik di sisi hulu maupun hilir. kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk, termasuk Model bisnis digital farming telah diinisiasi pemenuhan standardisasi dan sertifikasi yang sejak tahun 2020 dalam bentuk pilot project diperlukan UMKM untuk ekspor. Sementara itu, di 14 KPwDN dengan melibatkan 15 UMKM. strategi market driven atau pull strategy dilakukan Setelah melewati fase pilot project, pada tahun dengan mendorong keikutsertaan UMKM pada 2021 program replikasi model bisnis dijalankan berbagai event promosi perdagangan dan pameran di 9 KPwDN dengan melibatkan 10 UMKM di luar negeri, market intelligence, serta fasilitasi yang berbeda. Sebagian besar komoditas temu bisnis (business matching) dengan pembeli UMKM tersebut adalah komoditas pertanian potensial. Sepanjang tahun 2021, Bank Indonesia (tanaman pangan), perikanan, dan makanan telah memfasilitasi 364 UMKM komoditas kopi, olahan. Hingga saat ini, telah terlaksana roll makanan olahan, kain/pakaian jadi, dan kerajinan out kerjasama dengan platform digital melalui dalam 37 event promosi perdagangan internasional purchasing order produk yang semakin optimal, di negara-negara tujuan ekspor yang berada di Asia, seiring dengan semakin tingginya permintaan Australia, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Selain terhadap tanaman pangan. itu, UMKM pendukung pariwisata juga terus didorong melalui peningkatan kapasitas UMKM terkait b. Replikasi Model Bisnis UMKM Pendukung promosi dan pemberian layanan kepada pelanggan, Ekspor. Model bisnis UMKM pendukung ekspor pendampingan kelembagaan, dan pendampingan bertujuan untuk mendorong UMKM mampu sertifikasi produk. naik kelas menjadi siap ekspor. Proses replikasi model bisnis telah dimulai di tahun 2020 pada Pilot Project model bisnis kelompok subsistence 4 UMKM produk kain dan kopi. Pada tahun sebagai upaya penciptaan wirausaha baru 2021, replikasi model bisnis dilaksanakan pada potensial di berbagai daerah juga telah 8 KPwDN dengan melibatkan 8 UMKM. Saat ini menunjukkan hasil positif. Hasil positif pada proses implementasi telah diselesaikan, di mana tahun pertama kegiatan pemberdayaan terlihat dari gap pengembangan terpantau dapat dipenuhi peningkatan aspek keuangan inklusif, pengembangan melalui (i) fasilitasi businsess matching dengan usaha, serta kelembagaan yang antara lain tercermin perbankan, (ii) dukungan sarana prasarana pada (i) pengetahuan dasar dalam perencanaan dan produksi, (iii) kerjasama dengan aggregator pengelolaan keuangan yang meningkat, (ii) rintisan nasional untuk peningkatan ekspor, dan (iv) usaha yang telah mulai terbentuk, dan (iii) local sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi leader yang mulai teridentifikasi. Bank Indonesia UMKM. juga akan mendukung gerakan kampanye UMKM Hijau, yang diawali dengan penyusunan model bisnis c. Replikasi Model Bisnis Pemberdayaan Usaha dan pilot project untuk mempertajam praktik yang Pesantren. Model bisnis pemberdayaan telah berlangsung selama ini. usaha pesantren bertujuan untuk mendorong pesantren mampu mandiri secara ekonomi, Upaya pengembangan UMKM, termasuk UMKM melalui peningkatan penghasilan unit usaha syariah agar mampu naik kelas terus dilanjutkan pesantren ataupun berupa pengurangan biaya oleh seluruh KPwDN melalui implementasi operasional usaha. Terdapat enam model bisnis replikasi model bisnis. Bank Indonesia menyusun pemberdayaan usaha pesantren yang dapat dan melaksanakan replikasi model bisnis direplikasi yang meliputi (i) pengolahan air pengembangan UMKM di daerah untuk mendorong minum, (ii) pengolahan sampah, (iii) hidroponik UMKM mampu tumbuh dan berkembang dengan greenhouse system NFT (integrated farming), (iv) kualitas yang mumpuni. Replikasi model bisnis yang aquaponik greenhouse sayuran organik (urban dilakukan oleh KPwDN meliputi: farming), (v) peternakan kambing dan/atau sapi kandang komunal, dan (vi) listrik tenaga surya (solar panel on grid). 74 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Pada tahun 2021, implementasi model bisnis Peraturan dalam bentuk PADG ekstern tersebut pemberdayaan usaha pesantren ditempuh bertujuan untuk (i) menjadi pedoman bagi terhadap 18 pondok pesantren di 11 KPwDN, penyelenggara dalam melaksanakan pokok- yang mengadopsi 5 dari 6 model bisnis yang pokok pengaturan yang diamanatkan dalam tersedia (selain listrik tenaga surya). Program PBI Perlindungan Konsumen Bank Indonesia tersebut telah berhasil masuk dalam tahap termasuk kewajiban penyelenggara dalam produksi dan pengembangan usaha, yang penyampaian laporan kepada Bank Indonesia, selanjutnya akan diperluas untuk memberikan (ii) memberikan penjelasan lebih lanjut kepada manfaat yang lebih banyak pada masyarakat konsumen dan masyarakat mengenai hak sekitar pondok pesantren. konsumen dan kewajiban penyelenggara terkait perlindungan konsumen, serta (iii) Bank Indonesia turut mengembangkan UMKM memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ekspor dengan prinsip syariah melalui koordinasi mekanisme penanganan pengaduan konsumen dengan Industri Kreatif Syariah (IKRA). Sepanjang yang dilakukan oleh penyelenggara dan Bank tahun 2021, dari dua periode kurasi, UMKM yang Indonesia. dinyatakan lolos kurasi IKRA sebanyak 236 UMKM, terdiri dari 122 UMKM makanan olahan dan 114 b. Edukasi untuk Meningkatkan Literasi fesyen di 46 KPwDN. Seluruh UMKM yang lolos Konsumen. Bank Indonesia melakukan kurasi pada periode pertama telah mengikuti camp serangkaian kegiatan edukasi/sosialisasi pelatihan dan siap untuk meningkatkan bisnisnya mengenai kebijakan perlindungan konsumen di melalui penguatan kualitas produk, perluasan pasar lingkungan internal maupun eksternal kepada dan dukungan pembiayaan dari perbankan syariah para pemangku kepentingan dan masyarakat serta siap dipromosikan oleh Bank Indonesia untuk umum. Kegiatan edukasi secara umum untuk pasar luar negeri. Adapun UMKM yang lolos pada meningkatkan literasi konsumen terkait produk/ kurasi periode kedua akan disertakan pada bootcamp layanan keuangan dan aspek perlindungan di tahun berikutnya. Pada tahun 2022, kegiatan konsumen yang merupakan bagian dari tugas kurasi dan pengembangan usaha UMKM IKRA akan Bank Indonesia maupun penyelenggara. Untuk terus dilanjutkan dengan perluasan jumlah UMKM itu, penguatan edukasi dilakukan dengan peserta kurasi di seluruh KPwDN. mendorong peran penyelenggara dalam memberikan edukasi kepada konsumen, 3.3.3. Perlindungan Konsumen serta memperkuat strategi edukasi Bank Indonesia melalui penyusunan model bisnis Dalam turut menjaga stabilitas dan kepercayaan edukasi dan penetapan segmentasi konsumen, masyarakat pada sistem keuangan, Bank pengembangan kanal penyampaian, serta Indonesia menyusun dan menerapkan kebijakan peningkatan koordinasi dengan otoritas/ Perlindungan Konsumen. Peran Bank Indonesia lembaga terkait. Selama tahun 2021, edukasi sebagai regulator dalam Perlindungan Konsumen dilakukan termasuk melalui pemanfaatan bertujuan untuk menjaga keseimbangan kedudukan berbagai media dan kanal digital seperti antara Penyelenggara dan Konsumen. Bank Indonesia sosialisasi melalui webinar, training of trainers memperkuat kerangka kerja perlindungan konsumen (ToT), ataupun dalam bentuk video, podcast dimana peran Bank Indonesia dikelompokkan ke dan infografis yang ditayangkan di kanal media dalam empat Strategic Actions yakni: sosial, serta sosialisasi di media televisi. a. Pengaturan dalam rangka Memperkuat c. Pengawasan atas Perilaku Penyelenggara. Perlindungan Konsumen. Sebagai kelanjutan PBI tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen penerbitan PBI tentang Perlindungan Konsumen dan PADG Perlindungan Konsumen sebagai Bank Indonesia pada tahun 2020, pada tahun aturan pelaksananya menjadi landasan 2021 Bank Indonesia menerbitkan peraturan untuk melakukan pengawasan atas perilaku pelaksana tentang Tata Cara Pelaksanaan penyelenggara (market conduct supervision). Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Pada tahun 2021, Bank Indonesia melakukan Kick Off Pengawasan Perilaku Penyelenggara Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 75

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan yang dihadiri oleh kementerian/otoritas terkait, Selama tahun 2021, pengaduan konsumen yang penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh diterima dan ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia Bank Indonesia, beserta asosiasi dan lembaga berjumlah 2.994 pengaduan, meningkat 17,5% terkait. Pengawasan Perilaku Penyelenggara dari periode yang sama tahun 2020. Secara akan melengkapi pengawasan prudential umum, peningkatan jumlah pengaduan dapat yang sudah ada di Bank Indonesia untuk mengindikasikan makin tingginya pemahaman secara berdampingan turut menciptakan dan kesadaran konsumen untuk mengadukan stabilitas sistem keuangan melalui terjaganya permasalahan yang dihadapi terkait berbagai perlindungan kepada konsumen. produk dan transaksi keuangan. Adapun pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti Pengawasan Perilaku penyelenggara dilakukan oleh Bank Indonesia adalah pengaduan konsumen oleh Bank Indonesia secara langsung ataupun yang telah disampaikan ke penyelenggara, tidak langsung. Pengawasan dilakukan dengan namun dipandang belum selesai dari sisi tujuan untuk memastikan penyelenggara agar konsumen dan berdasarkan pertimbangan (i) menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen tersebut, masih perlu diadukan ke konsumen dalam setiap tahapan kegiatan Bank Indonesia. Terhadap seluruh pengaduan usahanya dan (ii) memberdayakan konsumen tersebut, Bank Indonesia melakukan tindak lanjut sehingga paham dan mampu melaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. kewajiban serta menggunakan haknya dalam berhubungan dengan Penyelenggara. 3.4. Pelaksanaan Tugas dan Pelaksanaan pengawasan meliputi kegiatan Wewenang untuk Mendukung yang dilakukan oleh penyelenggara pada tahap Kebijakan Sistem Pembayaran prapenjualan, penjualan, dan pascapenjualan. dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia tengah mengembangkan 3.4.1. Digitalisasi Sistem infrastruktur data untuk mendukung Pembayaran pengawasan yang lebih proaktif dengan memanfaatkan suptech. Dukungan suptech Implementasi digitalisasi sistem pembayaran untuk pengawasan perilaku Penyelenggara diarahkan untuk akselerasi ekonomi keuangan diharapkan dapat menghasilkan proses digital. Pada tahun 2021, transaksi ekonomi dan pengawasan yang lebih efisien, hasil analisis dan keuangan digital terus meningkat sejalan dengan penyajian data yang lebih tepat, cepat (real time) akseptasi dan preferensi masyarakat untuk dan memiliki kemampuan prediktif/forward berbelanja daring, perluasan pembayaran digital, looking melalui pemanfaatan teknologi terkini dan akselerasi digital banking. dan data dalam jumlah besar (big data). Pada tahun 2021, implementasi BSPI 2025 d. Penanganan Pengaduan Konsumen. telah mencapai sejumlah milestones penting, diantaranya (i) peluncuran BI-FAST sebagai Penguatan fungsi penanganan pengaduan infrastruktur fast payment sistem pembayaran ritel yang bersifat real-time dan 24/7, (ii) penyusunan konsumen dilakukan melalui pengembangan SNAP, penerbitan PBI Standar Nasional Sistem Pembayaran, serta peluncuran Developer Site sistem customer relationship management sebagai salah satu progress inisiatif open banking, (iii) finalisasi conceptual design Sistem Setelmen (CRM). CRM memungkinkan penanganan Surat Berharga (SSSS) dan BI-Real Time Gross Settlement System (RTGS), (iv) penerbitan PBI PJP pengaduan konsumen dilakukan secara digital dalam rangka penyediaan layanan pengaduan konsumen yang efektif. Penanganan pengaduan mengoptimalkan peran contact center BI BICARA dan KPwDN yang menerima dan menindaklanjuti pengaduan Konsumen yang diterima. 76 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 dan PBI PIP sebagai kelanjutan penerbitan PBI SP, Bank Indonesia mendorong percepatan (v) jumlah merchant QRIS yang telah mencapai 14,7 juta merchant ritel, menembus target 12 juta elektronifikasi secara lebih luas guna merchant, serta (vi) piloting QR Code Antar Negara dengan Bank of Thailand. meningkatkan kelancaran, keamanan, Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, keandalan, dan efisiensi sistem pembayaran. berbagai kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dilakukan untuk mendukung Untuk itu, Bank Indonesia melakukan koordinasi dan percepatan PEN, memperluas elektronifikasi pembayaran, serta memastikan ketersediaan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait Uang Yang Diedarkan (UYD). Kebijakan tersebut antara lain adalah (i) memperpanjang dalam hal: masa berlaku kebijakan pricing SKNBI sebesar Rp1,- dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum a. Fasilitasi perluasan Program Bantuan Sosial Rp2.900 dari bank kepada nasabah yang berlaku Pemerintah. Bank Indonesia mendukung sejak 1 April 2020 sampai dengan 30 Juni 2022, program Bansos Nontunai (BSNT) yang meliputi (ii) mempertahankan tarif biaya RTGS dari bank Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program ke nasabah maksimum Rp30.000,- yang berlaku Sembako khususnya terkait efektivitas kelancaran sejak 1 Desember 2020, (iii) memperpanjang masa sistem pembayaran dalam penyaluran bantuan berlaku kebijakan penurunan batas minimum dengan tetap memenuhi prinsip 6T (Tepat pembayaran oleh pemegang kartu kredit (KK) dari waktu, Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat 10% menjadi 5% yang berlaku sejak 1 Mei 2020 kualitas, Tepat harga, dan Tepat administrasi). sampai dengan 30 Juni 2022, (iv) memperpanjang Hingga triwulan IV 2021, penyaluran dana BSNT masa berlaku kebijakan penurunan nilai denda berjalan dengan baik dan lancar. Dana bantuan keterlambatan pembayaran KK 1% dari outstanding PKH tahap IV 2021 sebesar Rp27,96 triliun (97,4% atau maksimal Rp100.000,- yang berlaku dari target 2021 Rp 28,7 triliun) telah disalurkan sejak 1 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2022, kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (v) menurunkan batas maksimum suku bunga atau 100% dari target 10 juta KPM, dengan 97,7% kartu kredit dari 2,00% menjadi 1,75% per bulan di antaranya telah menyerap dana dimaksud. yang berlaku sejak 1 Juli 2021, (vi) memperpanjang Untuk Program Sembako, dana bantuan masa berlaku kebijakan penyesuaian Merchant sebesar Rp47,55 triliun (95,32% dari target 2021 Discount Rate (MDR) QRIS menjadi 0% khusus Rp49,8 triliun) telah disalurkan kepada untuk merchant dengan kategori Usaha Mikro 18,1 juta KPM atau 95,75% dari target (UMI) yang berlaku sejak 1 April 2020 sampai 18,8 juta KPM, dengan 86,39% di antaranya dengan 30 Juni 2022, (vii) meningkatkan limit telah menyerap dana dimaksud. Selama tahun transaksi QRIS dari semula Rp2 juta menjadi 2021, khusus bantuan Program Sembako Rp5 juta untuk memperluas penggunaan QRIS yang telah disalurkan sebanyak 14 kali yaitu 12 kali berlaku sejak 1 Mei 2021, (viii) menurunkan tarif reguler dan 2 kali penambahan sebagai bentuk MDR QRIS untuk Badan Layanan Umum (BLU) dan kebijakan Pemerintah dalam mengantisipasi Public Service Obligation (PSO) dari 0,7% menjadi dampak pandemi Covid-19 selama masa PPKM. 0,4% untuk mendukung layanan publik yang berlaku sejak 1 Juni 2021, serta (ix) meningkatkan Tim Pengendali BSNT bersama Bank Indonesia limit tarik tunai ATM dari Rp15 juta menjadi juga telah berkoordinasi secara intensif dalam (i) Rp20 juta yang berlaku sejak 12 Juli 2021 sampai mempersiapkan uji coba digitalisasi bansos yang dengan 30 September 2021 dalam rangka buffer merupakan langkah untuk mendukung integrasi kebutuhan transaksi masyarakat dan mitigasi EKD secara nasional dan memastikan kesiapan risiko atas pengurangan layanan secara fisik di Digitalisasi Bansos (G2P 4.0), (ii) penyusunan kantor cabang. rancangan revisi Perpres No. 63 Tahun 2017 tentang BSNT, dan (iii) monitoring implementasi penyaluran bantuan sosial di Provinsi Aceh dalam rangka pengalihan Bank Penyalur (dhi. Himpunan Bank Negara) kepada bank berbasis Syariah (dhi. Bank Syariah Indonesia) yang Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 77

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan merupakan dampak dari penerapan Qanun/ rangka implementasi elektronifikasi di jalan tol. Perda tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Pada tahun 2021, Bank Indonesia melakukan yang mengatur bahwa lembaga keuangan yang fasilitasi perluasan elektronifikasi di jalan tol beroperasi di Aceh adalah lembaga keuangan dalam rangka pembukaan ruas jalan tol baru. berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan koordinasi dengan Kementerian b. Elektronifikasi Transaksi Pemda. Bank Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat-Badan Pengatur Jalan Tol (KemenPUPR–BPJT) dan Badan Indonesia mendorong implementasi Usaha Pelaksana (BUP) yang ditunjuk untuk melakukan persiapan implementasi jalan tol elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, menggunakan teknologi nirsentuh dengan MLFF. antara lain melalui (i) rapat koordinasi d. Intensifikasi layanan pembayaran di destinasi wisata prioritas. Bank Indonesia penyusunan framework, roadmap pencapaian, turut mengembangkan sektor pariwisata melalui program intensifikasi layanan sistem strategi rencana aksi, program kerja prioritas pembayaran tahun 2021 yang mencakup 18 Destinasi “Bali Baru”. Program intensifikasi Satgas P2DD serta (ii) pengembangan Sistem layanan sistem pembayaran di destinasi wisata tersebut meliputi (i) elektronifikasi Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi sektor transportasi, ticketing, parkir, hotel, penginapan, restoran, kuliner, dan UMKM, serta Daerah (SIP2DD) yang merupakan portal data dan (ii) mendorong pengembangan aplikasi/website pariwisata. Bank Indonesia melaksanakan informasi terkait implementasi elektronifikasi sosialisasi dan edukasi bersama pemerintah daerah setempat, perbankan, serta pengelola transaksi pemerintah daerah di seluruh daerah. di destinasi wisata untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam bertransaksi nontunai serta Berdasarkan hasil monitoring melalui Indeks mendorong akseptasi digital. Bank Indonesia juga mendorong ketersediaan dan interoperabilitas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah infrastruktur sistem pembayaran di destinasi wisata melalui koordinasi bersama perbankan (ETPD) triwulan IV 2021 diperoleh hasil dan pengelola kawasan wisata. (i) 115 pemerintah daerah telah berada pada 3.4.2. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Tahap Digital, (ii) 270 pemerintah daerah Pasar Keuangan berada di Tahap Maju, (iii) 151 pemerintah Bank Indonesia berkomitmen untuk menyelenggarakan sistem pembayaran yang daerah berada di Tahap Berkembang, dan andal, lancar, cepat, mudah, murah, dan aman guna mendukung stabilitas perekonomian (iv) 6 pemerintah daerah berada di Tahap Inisiasi. nasional. Bank Indonesia mengembangkan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kinerja Peningkatan implementasi elektronifikasi Infrastruktur Sistem Pembayaran (SP) dan Infrastruktur Pasar Keuangan/Financial Market transaksi pemerintah daerah terutama didorong Infrastructure (FMI). bertambahnya jumlah pajak dan retribusi yang dielektronifikasi serta penggunaan kanal digital untuk pembayaran pajak dan retribusi oleh masyarakat seperti QRIS dan e-commerce. c. Elektronifikasi Sektor Transportasi. Bank Indonesia mengawal proses elektronifikasi transportasi untuk mewujudkan sistem pembayaran yang CEMUMUAH melalui proses perizinan, persetujuan, konsultasi, dan koordinasi. Koordinasi tersebut meliputi (i) akselerasi implementasi Security Access Module (SAM) Multiapplet pada moda transportasi di Jakarta dan sekitarnya, (ii) integrasi moda transportasi, (iii) elektronifikasi pembayaran Bus Rapid Transit (BRT), (iv) perluasan elektronifikasi pembayaran perparkiran bandara, (v) perluasan penggunaan Kartu Transportasi dan aplikasi Jaklingko untuk pembayaran di seluruh gate pada semua stasiun berbagai moda transportasi di Jakarta, dan (v) fasilitasi dalam 78 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Kinerja SP dan FMI BI selama 2021 menunjukkan c. Menjalankan split operation penyelenggaraan performa yang baik. SP yang diselenggarakan oleh SP dan FMI BI. Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia saat ini adalah (i) SKNBI dan (ii) BI- BI-SSSS, BI-ETP, dan SKNBI dilakukan di Lokasi FAST. Sementara itu, FMI BI yang diselenggarakan Kerja Utama (LKU) pada Komplek Perkantoran oleh Bank Indonesia meliputi (i) BI-RTGS, (ii) BI-SSSS, Bank Indonesia (KOPERBI) dan Lokasi Kerja dan (iii) BI-ETP. Secara keseluruhan, kinerja SP dan Alternatif (LKA). Bank Indonesia melakukan FMI BI tercermin dari ketersediaan layanan pada screening secara ketat terhadap pegawai yang tahun 2021 yang mencapai 100% dari target 99,97%. melakukan Work From Office (WFO) serta Pada tahun 2021, RRH nominal transaksi SP dan FMI melakukan pengaturan pegawai yang Work BI mencapai Rp1.517,38 triliun atau naik 27,21% From Home (WFH) peserta; dibandingkan tahun 2020 yang tercatat Rp1.192,79 triliun. Sementara itu, RRH frekuensi transaksi SP d. Memastikan keandalan Penyelenggara maupun dan FMI BI mencapai 737,95 ribu transaksi atau naik Peserta SP dan FMI BI melalui pengujian 0,99% dibandingkan tahun 2020 sebesar 730,74 ribu secara berkala terhadap kesiapan infrastruktur transaksi. cadangan, antara lain menggunakan environment Disaster Recovery Center (DRC) untuk live Bank Indonesia melanjutkan upaya memperkuat operasional SP dan FMI BI. Bank Indonesia Infrastruktur Pasar Keuangan dan Sistem juga terus mendorong dan memberikan Pembayaran Bank Indonesia dengan: dukungan pelaksanaan uji coba sistem cadangan oleh Peserta; a. Menerapkan standar internasional, yaitu (i) ISO 9001:2005 terkait Sistem Manajemen Mutu yang e. Mengembangkan interkoneksi antar diperoleh sejak tahun 2016, (ii) ISO 27001:2013 terkait Pengamanan Sistem Informasi sejak infrastruktur pasar keuangan berkoordinasi tahun 2018, dan (iii) ISO 22301:2019 terkait Sistem Manajemen Keberlangsungan Tugas dengan OJK dan PT. Kliring Penjaminan Efek sejak Desember 2021; Indonesia (KPEI) selaku pihak yang ditunjuk b. Menetapkan kebijakan operasional sebagai mitigasi risiko atas meningkatnya pandemi sebagai penyelenggara kliring Surat Berharga Covid-19. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan SP dan FMI BI dapat Negara (SBN). Hal ini sejalan dengan Blueprint berjalan dengan lancar dan andal. Untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19, Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan Bank Indonesia pada tahun 2021 (i) menyesuaikan jam operasional dan beberapa Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) mekanisme layanan kepesertaan SP dan FMI BI yang dilakukan secara elektronik/virtual, (ii) 2025 untuk mewujudkan infrastruktur pasar menerapkan protokol Covid-19 ketat untuk kegiatan yang memerlukan tatap muka, seperti uang yang andal, aman, efisien, dan terintegrasi. pertukaran warkat debit, layanan kepesertaan dan penggunaan fasilitas guestbank, serta (iii) Integrasi dilakukan antara Electronic Bond mengutamakan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan sosialiasi dan pelatihan sehingga Clearing System (e-BOCS) yang diselenggarakan pengetahuan dan skill petugas operasional peserta SP dan FMI BI tetap terjaga; oleh KPEI dengan BI-SSSS yang dikelola Bank Indonesia. Dengan adanya interkoneksi infrastruktur tersebut diharapkan kegiatan post- trade atas transaksi SBN di pasar sekunder di Indonesia dapat menjadi lebih efisien. Perluasan perjanjian penyelenggaraan kliring antara Bank Indonesia dan KPEI serta interkoneksi infrastruktur tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Penyelenggaraan Kliring SBN dan Implementasi Interkoneksi Antara e-BOCS KPEI dan BI-SSSS pada 29 Oktober 2021; dan Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 79

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan f. Meluncurkan BI-FAST Payment untuk uang nasional. Bank Indonesia melakukan mendukung perluasan ekonomi dan keuangan distribusi uang Rupiah berdasarkan konsep digital serta inklusi keuangan. Go-live operasional Front Office, Middle Office, dan Back Office tahap 1 diikuti oleh 21 peserta, yaitu 15 Peserta (FOMOBO) di seluruh Satuan Kerja Kas Langsung dan 6 Peserta Tidak Langsung. untuk mengoptimalkan manajemen stok Penentuan kepesertaan mempertimbangkan dan utilisasi khazanah; aspek 4C (contribution, capability, collaboration, 2) Distribusi uang Rupiah hingga ke wilayah dan champion in readiness). Pada tahap ini, perbatasan dan kepulauan Terdepan, layanan yang telah dibuka ke masyarakat adalah Terluar, dan Terpencil (3T) melalui kegiatan individual credit transfer, baik yang menggunakan kas keliling dan layanan kas titipan, bekerja nomor rekening maupun yang menggunakan sama dengan perbankan dan TNI AL. Dalam proxy address, berupa alamat email atau nomor rangka mendukung upaya Pemerintah handphone. Biaya transaksi yang dibebankan ke untuk menjamin ketersediaan uang Rupiah nasabah adalah maksimal Rp2.500,-/transaksi layak edar di destinasi wisata prioritas, dengan biaya yang dibebankan Bank Indonesia sebanyak 6 kas titipan diselenggarakan kepada peserta adalah Rp19,-/transaksi. untuk menjangkau 5 wilayah destinasi Sejak diluncurkan secara resmi, RRH volume wisata prioritas. Selama tahun 2021, Bank transaksi yang diproses melalui BI-FAST adalah Indonesia menyelenggarakan 86 Kas Titipan 235.730 transaksi. Peningkatan ini didorong oleh di 27 provinsi di Indonesia dan 40 pulau di semakin banyaknya bank yang membuka layanan wilayah 3T di seluruh Indonesia; sampai level nasabah serta antusiasme dari 3) Memberikan izin kepada PJPUR sebagai masyarakat untuk mencoba transaksi melalui lembaga yang berwenang melakukan BI-FAST. Paralel dengan operasional BI-FAST kegiatan jasa pengolahan uang Rupiah. tahap 1, Bank Indonesia mempersiapkan go-live Hingga akhir tahun 2021 Bank Indonesia BI-FAST tahap 2. Selanjutnya berbagai layanan telah memberikan izin kepada 26 PJPUR lain seperti debit transfer dan bulk transfer akan untuk melakukan kegiatan jasa pengolahan secara bertahap diluncurkan mulai akhir 2022. uang Rupiah; 4) Mengeluarkan aplikasi e-licensing untuk 3.4.3. Pengelolaan Uang Rupiah pemrosesan perizinan PJPUR. Dalam rangka memberikan layanan yang semakin prima Bank Indonesia melaksanakan Pengelolaan Uang kepada masyarakat di tengah tatanan Rupiah (PUR) untuk menyediakan Uang Layak normal baru (new normal), Bank Indonesia Edar (ULE) dalam jumlah nominal yang cukup, melakukan digitalisasi layanan kas jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi penukaran uang Rupiah rusak/cacat kepada yang layak edar sesuai amanat Undang-Undang masyarakat secara online melalui aplikasi No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR). Uang). PUR dilakukan mengacu pada Blueprint PUR 2025 yang didukung tiga pilar, yaitu (i) sentralisasi b. Pemusnahan uang Rupiah yang governed untuk distribusi, (ii) digitalisasi, dan (iii) efisiensi. Selama menjamin standar kelayakan uang beredar tahun 2021, Bank Indonesia melakukan: di masyarakat dan merupakan bagian dari kebijakan clean money policy, yaitu kebijakan a. Pengedaran uang Rupiah ke seluruh wilayah untuk menarik Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dari NKRI melalui: masyarakat dan menggantinya dengan ULE yang 1) Sentralisasi distribusi pada 8 KPwDN berkualitas. Selama tahun 2021, Bank Indonesia sebagai Depot Kas Wilayah (DKW) dan melakukan pemusnahan uang Rupiah dengan 1 KPwDN sebagai Depot Kas Utama (DKU) nilai nominal sebesar Rp153,4 triliun yang di Sulawesi Selatan untuk jaringan distribusi seluruhnya merupakan uang Rupiah kertas; 80 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 c. Pencegahan dan pemberantasan pengedaran merasa nyaman dan bangga menggunakan uang uang Rupiah palsu bekerjasama dengan unsur Rupiah sebagai alat transaksi yang sah di seluruh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu wilayah NKRI; (Botasupal) lain. Bank Indonesia secara aktif memberikan dukungan melalui (i) bantuan e. Pencabutan dan penarikan 20 pecahan Uang pemeriksaan laboratorium terhadap barang Rupiah Khusus (URK) tahun emisi 1970 sampai bukti uang Rupiah yang diragukan keasliannya, dengan tahun emisi 1990 dari peredaran sebagai (ii) turut memberikan keterangan ahli dalam bagian dari pelaksanaan tugas PUR sebagaimana penyidikan dan persidangan kasus tindak pidana diamanatkan UU Mata Uang. Penggantian atas pemalsuan uang Rupiah, serta (iii) pertukaran URK tahun emisi 1970 sampai dengan tahun data/informasi temuan uang Rupiah palsu; emisi 1990 yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran dapat dilakukan oleh masyarakat baik d. Standar kelayakan uang Rupiah beredar di kantor Bank Indonesia ataupun kantor bank (soil level) tetap terjaga dalam kondisi umum mulai tanggal 30 Agustus 2021 sampai layak edar untuk memenuhi kebutuhan di dengan tanggal 29 Agustus 2031. tengah implementasi PPKM yang membatasi pelaksanaan kas keliling. Pada semester II 2021, f. Sehubungan dengan masih berlangsungnya Bank Indonesia tetap dapat menjaga standar pandemi Covid-19, pengelolaan uang dilakukan kelayakan uang beredar di masyarakat pada dengan memenuhi protokol kesehatan tingkat kelayakan uang (soil level) sebesar diantaranya melalui pemberian disinfektan dan 10 untuk UPB dan soil level 8 untuk UPK (pecahan karantina terhadap setoran uang Rupiah dari lebih rendah dari Rp50.000). Hal tersebut perbankan, serta menerapkan protokol Covid-19 menunjukkan bahwa uang Rupiah yang beredar dalam proses pengedaran uang. Bank Indonesia di masyarakat berada dalam kondisi yang baik juga senantiasa bekerjasama dengan perbankan sesuai standar yang ditetapkan agar masyarakat guna memastikan pemenuhan kebutuhan uang kartal masyarakat. Bersinergi dan berinovasi untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 81

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 3.4.4. Layanan Kepada Pemerintah Sebagai bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dalam rangka Bank Indonesia secara konsisten menjaga mendukung PEN, juga ditempuh perjanjian dan meningkatkan kualitas layanan kepada kerja sama operasionalisasi Treasury Dealing Pemerintah. Peningkatan kualitas layanan dimaksud Room di Kementerian Keuangan serta relaksasi tercermin dari hasil survei indeks kepuasan pada penyampaian dokumen untuk penyelesaian tahun 2021 yang meningkat menjadi 5,8 (skala transaksi Pemerintah; 1-6) dari 5,45 pada tahun 2020. Berbagai upaya dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga dan b. Layanan Penatausahaan Utang Pemerintah. meningkatkan kualitas layanan kepada Pemerintah, Sesuai Undang-Undang tentang Bank di antaranya melalui perolehan International Indonesia, Bank Indonesia untuk dan atas nama Organization for Standardization (ISO) 9001:2015 Pemerintah menerima pinjaman luar negeri, Sistem Manajemen Mutu Layanan Kebanksentralan menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan yang berhasil dipertahankan pada tahun 2021. dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap Melalui upaya tersebut, layanan kepada Pemerintah pihak luar negeri. Sehubungan dengan itu, Bank dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah, Indonesia melakukan konsultasi, penarikan, dan tepat sasaran. Layanan yang diberikan oleh Bank pembayaran, dan penatausahaan pinjaman luar Indonesia kepada Pemerintah meliputi: negeri Pemerintah. Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Kemenkeu secara rutin untuk a. Layanan Pengelolaan Kas Pemerintah. Sesuai mendukung kinerja penarikan dan pembayaran Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank ULN Pemerintah yang akurat dan tepat waktu Indonesia bertindak sebagai pemegang kas serta menjaga akurasi data realisasi penarikan dan Pemerintah. Sebagai pemegang kas Pemerintah, pembayaran ULN Pemerintah. Bank Indonesia Bank Indonesia mendukung Pemerintah juga menatausahakan dan melaporkan kegiatan (yang diwakili Kementerian Keuangan sebagai penatausahaan SBN secara berkala kepada Bendaharawan Umum Negara) dalam mengelola Pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas. kas Pemerintah, melalui (i) penyediaan layanan penatausahaan rekening, (ii) layanan 3.5. Pelaksanaan Tugas perbankan, serta (iii) layanan sub-registry SBN. dan Wewenang Pendukung Dalam mengelola kas Pemerintah, Bank Kebijakan Bank Indonesia Indonesia memiliki sejumlah kebijakan, antara lain (i) pemberian jasa giro, (ii) free of charges 3.5.1. Pengembangan Ekonomi untuk seluruh transaksi Pemerintah di Bank Keuangan Syariah dan Ekonomi Indonesia ataupun transaksi Pemerintah yang Pesantren dilakukan melalui perbankan, (iii) penyediaan kurs untuk transaksi valuta asing Pemerintah, Bank Indonesia dalam perannya sebagai serta (iv) penempatan dan investasi kelebihan akselerator, inisiator, dan regulator turut kas Pemerintah. mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber baru Pada tahun 2021, Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam rangka mengimplementasikan aplikasi Core Banking mendukung pemulihan ekonomi nasional. System (CBS) yang terintegrasi dengan aplikasi Di tahun 2021, sektor unggulan Halal Value Chain, di Kementerian Keuangan untuk menggantikan sebagai representasi ekonomi syariah, tetap tumbuh Bank Indonesia Government electronic positif ditopang kinerja sektor pertanian dan sektor Banking (BIG-eB). Implementasi CBS bertujuan makanan-minuman halal. Dari sisi pembiayaan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada syariah, sektor Pemerintah dan publik juga terus Pemerintah agar semakin efektif dan efisien. tumbuh termasuk perbankan syariah yang tumbuh Bank Indonesia berhasil menjaga 100% tingkat ketersediaan layanan (availability) aplikasi selama tahun 2021. 82 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan industri perbankan Program pemberdayaan pelaku usaha keseluruhan. Selanjutnya, sektor keuangan sosial syariah nonpesantren diimplementasikan termasuk integrasinya dengan keuangan komersial melalui pengembangan IKRA Indonesia yang syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan, juga sampai dengan tahun 2021 telah mencapai turut berperan dalam menopang upaya pemulihan total 529 pelaku usaha syariah dari sektor ekonomi. Pangsa pembiayaan syariah pada triwulan modest fashion dan makanan-minuman halal. II 2021 meningkat menjadi 45,60% dari sebelumnya Peningkatan kapasitas anggota IKRA dilakukan 42,48% di tahun 2020 pada periode yang sama, dan melalui pelaksanaan bootcamp pelatihan pangsa aktivitas usaha syariah menjadi 44,26% dari dan pendampingan, termasuk dalam rangka sebelumnya 41,25% di tahun 2020. Perkembangan menembus pasar ekspor. tersebut didukung dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait ekonomi syariah yang tercermin Upaya perluasan akses pemasaran dan akses dari peningkatan indeks literasi ekonomi syariah pembiayaan, baik komersial maupun sosial, juga Indonesia menjadi 20,01% dari 16,28% di tahun 2019. terus didorong melalui promosi dan business matching/linkage, serta perluasan sertifikasi Sebagai bagian dari sinergi kebijakan nasional halal. Selain itu, Bank Indonesia juga secara tahun 2021, Bank Indonesia melakukan intensif berkolaborasi dengan kementerian dan penguatan implementasi tiga pilar strategi utama lembaga terkait dalam upaya pengembangan Blueprint Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan kawasan industri halal. Keuangan Syariah, yaitu: b. Pendalaman pasar keuangan syariah. a. Pemberdayaan Ekonomi Syariah. Penguatan Upaya pendalaman pasar keuangan syariah implementasi strategi pemberdayaan ekonomi menunjukkan hasil positif. Hal ini tercermin dari syariah tercermin dari peningkatan jumlah dan (i) RRH transaksi pasar uang syariah yang terus kapasitas pelaku usaha syariah serta penguatan tumbuh, (ii) pembiayaan syariah yang tumbuh kelembagaan dan infrastruktur. Hingga tahun lebih tinggi dibandingkan total pembiayaan 2021, terdapat 894 implementasi program keseluruhan, (iii) perluasan penerbit dan basis pengembangan usaha syariah berbasis investor, (iv) pangsa pembiayaan syariah pesantren, yang terdiri atas (i) pengembangan meningkat terhadap total pembiayaan domestik, pesantren baru, (ii) peningkatan kapasitas dan (v) Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel pesantren existing, serta (iii) pengembangan SWR002 yang menghasilkan nilai lebih tinggi ekosistem HVC sektor pertanian terintegrasi dibandingkan seri sebelumnya. Penggunaan berbasis pesantren melalui program Integrated Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) sebagai instrumen Farming with Technology and Information moneter syariah juga meningkat di tahun 2021. (INFRATANI) dan Juara Ekspor. Penguatan Dari sisi peningkatan kompetensi dan integritas usaha syariah di pesantren dalam rangka pelaku pasar, tingkat kelulusan sertifikasi tresuri penguatan kemandirian ekonomi pesantren syariah melampaui target yang ditetapkan. juga didukung dengan perluasan implementasi Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI) Pada sektor keuangan sosial syariah, Bank dan virtual market pesantren. Bank Indonesia Indonesia melakukan penguatan tata kelola juga mendorong sinergi dan kolaborasi dan kelembagaan. Hal ini di antaranya dilakukan antar pesantren melalui Program Himpunan melalui pelaksanaan pilot project implementasi Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN). Program Zakat Core Principles (ZCP) di Badan Amil Zakat ini dilakukan untuk membangun ekonomi Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat serta bisnis pesantren dan umat untuk menjadikan melanjutkan implementasi Waqf Core Principles pesantren sebagai basis ekosistem serta agen (WCP) bekerja sama dengan Badan Wakaf pemberdayaan dan penanggulangan beragam Indonesia (BWI). Bank Indonesia juga melakukan isu ekonomi bisnis pesantren. sosialisasi digitalisasi pembayaran zakat, serta pelatihan wakaf internasional bekerja sama dengan lembaga terkait. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 83

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan c. Penguatan Riset Asesmen dan Edukasi. Pilar 3.5.2. Perizinan ini mencakup kegiatan edukasi, sosialisasi dan komunikasi yang menyeluruh dan terintegrasi Bank Indonesia mengimplementasikan perizinan baik melalui jalur formal (akademik) maupun terpadu melalui front office perizinan untuk nonformal, termasuk penyelenggaraan Festival memberikan service excellence (efisiensi, Ekonomi Syariah (FESyar) yang berskala regional- transparansi, dan akuntabilitas) kepada nasional dan Indonesia Sharia Economic Festival seluruh stakeholders dalam layanan perizinan. (ISEF) yang berskala internasional. Implementasi perizinan terpadu didukung dengan Aplikasi Perizinan Bank Indonesia (e-Licensing) sejak Penyelenggaraan ISEF ke-8 pada tahun 2021 1 Mei 2020 dan Aplikasi Layanan Bank Indonesia yang dilakukan secara hybrid mengangkat tema (e-banking CBS) sejak 13 September 2021. Kedua “Magnifying Halal Industries Through Food aplikasi tersebut saat ini telah menyediakan 89 and Fashion Market for Economic Recovery”. jenis perizinan yang mencakup pendaftaran/ Rangkaian kegiatan ISEF 2021 terdiri dari perizinan, persetujuan, perubahan, dan penutupan (i) road to ISEF 2021, (ii) Festival Ekonomi Syariah izin. Selama tahun 2021, Bank Indonesia menerima (FeSyar) di 3 wilayah, dan (iii) agenda utama ISEF 256 permohonan perizinan dan 81 penyampaian 2021. Rangkaian kegiatan ISEF 2021 setidaknya informasi Pelayanan Perizinan Terpadu terkait diikuti oleh 970 pelaku usaha, 420 desainer, Hubungan Operasional Bank dengan Bank Indonesia 4.451 peserta kompetisi, 82,7 ribu pengunjung (PPTBU) melalui e-Licensing, Aplikasi Layanan Bank platform dan 293 ribu peserta dari 119 negara. Indonesia (e-banking CBS), serta permohonan Penyelenggaraan ISEF dan FESyar 2021 berhasil manual yang belum diakomodir dalam kedua aplikasi. mendorong tercapainya (i) kesepakatan Front office perizinan Bank Indonesia juga telah pembiayaan, (ii) komitmen transaksi business to menerima konsultasi secara virtual sebanyak business, (iii) transaksi ritel business to consumer 167 kali. senilai total Rp25,8 triliun melalui bulan pembiayaan syariah berkolaborasi dengan OJK Bank Indonesia melakukan penguatan terkait dan KNEKS, serta (iv) pengumpulan ZISWAF total perizinan sistem pembayaran sebagai tindak senilai Rp669 miliar. Rangkaian kegiatan tersebut lanjut dari penerbitan PBI SP, PBI PJP, dan PBI PIP. menghasilkan outcome utama diantaranya Penguatan tersebut antara lain berupa (i) penguatan (i) pencanangan bulan Oktober sebagai Bulan dalam tahapan proses perizinan, (ii) pemberlakuan Ekonomi Syariah, (ii) akselerasi sertifikasi halal, jangka waktu pemrosesan atau Service Level (iii) pengembangan ekonomi syariah berbasis Agreement (SLA) baik di sisi Bank Indonesia masjid, (iv) akselerasi pembiayaan syariah, maupun di sisi pemohon, (iii) penguatan terhadap (v) akselerasi pengumpulan wakaf dan zakat, persyaratan perizinan PJP ataupun penetapan PIP, (vi) penguatan ekosistem riset dan edukasi, dan serta (iv) penyempurnaan sistem e-Licensing. (vii) penguatan kompetensi pelaku di sektor fesyen dan makanan halal. Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan ketentuan tersebut, Bank Indonesia melakukan asesmen dan Pada tahun 2021, Bank Indonesia bersama reklasifikasi terhadap PJSP yang telah memperoleh KNEKS, IAEI dan berbagai perguruan tinggi izin sebelum ketentuan tersebut berlaku serta negeri dan swasta telah menerbitkan lima buku memastikan kesanggupan pemenuhan persyaratan ekonomi syariah yang komprehensif dan menjadi perizinan PJP dan/atau PIP sebagaimana diatur standar yang dapat digunakan oleh seluruh dalam PBI SP. perguruan tinggi di Indonesia yang mengampu Program Studi S1 Ekonomi Syariah. Beberapa Berdasarkan asesmen dan reklasifikasi tersebut, riset dan asesmen juga terus dikembangkan Bank Indonesia telah melakukan konversi atas izin sebagai rujukan pengambilan kebijakan. PJSP. Hingga dengan Desember 2021, jumlah PJSP yang dikonversi izinnya menjadi PJP sesuai dengan 84 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Kategori Izin (Kategori Izin 1, Kategori Izin 2 dan terhadap kondisi perekonomian terkini dan Kategori Izin 3) adalah 359 institusi dan PJSP yang ke depan. Untuk mendukung penguatan ditetapkan menjadi PIP adalah 9 institusi. dan efisiensi proses survei dan liaison, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan Aplikasi 3.5.3. Pengelolaan Statistik dan Integrasi Survei yang dipergunakan dalam Data Collections pelaksanaan survei rutin untuk memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan data. Bank Indonesia memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan Bank Indonesia juga melaksanakan survei statistik secara komprehensif untuk nonrutin atau topikal sebagai respons mendukung pelaksanaan tugas dan perumusan terhadap kebutuhan terkini. Sepanjang tahun kebijakan. Perumusan kebijakan Bank Indonesia 2021, Bank Indonesia melaksanakan sejumlah dalam rangka pemulihan ekonomi didukung oleh survei topikal, yaitu: berbagai asesmen yang komprehensif berdasarkan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini 1) Survei Permintaan dan Penawaran dan utuh (LAKU). Untuk itu, penyempurnaan Pembiayaan Perbankan, yang merupakan end-to-end data management sebagai bagian bagian dari strategi kebijakan Bank transformasi digital dalam pengelolaan statistik Indonesia untuk mengetahui dan memantau dan data collections terus dikembangkan dengan kondisi pemulihan ekonomi di masa tetap mengacu kepada Rencana Induk Sistem pandemi Covid-19. Survei tersebut dimulai Informasi Bank Indonesia (RISIBI). pada Agustus 2020 dan terus berlangsung secara bulanan hingga akhir tahun 2021 a. Pengelolaan Data dan Penyelenggaraan untuk memberikan informasi mengenai Survei kebutuhan pembiayaan dari sisi korporasi dan rumah tangga serta ketersediaan Di tengah tantangan pandemi Covid-19, pembiayaan khususnya dari perbankan. proses perolehan, pengolahan hingga diseminasi data dan statistik terus dilakukan 2) Survei Khusus Sektor Riil (SKSR) yang terdiri secara konsisten dan dengan tata kelola dari survei (i) Dampak Covid-19 terhadap yang baik. Bank Indonesia melakukan adaptasi Kinerja Investasi Korporasi dan Pengaruh pengelolaan data melalui penyesuaian batas Investasi Digitalisasi Korporasi terhadap waktu pelaporan tertentu untuk bank umum Penggunaan Tenaga Kerja, yang bertujuan pada bulan Agustus 2021. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui dampak Covid-19 dengan memperhatikan kendala operasional terhadap kinerja perusahaan, realisasi dan pada bank pelapor akibat peningkatan kasus rencana investasi, serta perkembangan dan Covid-19 dan level PPKM. Penyesuaian dilakukan dampak digitalisasi terhadap kebutuhan dengan tetap menjaga kualitas input data tenaga kerja, dan (ii) Dampak Covid-19 laporan yang dihasilkan, serta output statistik terhadap Pelaku Usaha Wisata dan Kesiapan tetap dapat dihasilkan secara tepat waktu. Layanan Pariwisata di Tahun 2021, yang bertujuan untuk mengetahui kinerja usaha Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai pariwisata dan kesiapan usaha pariwisata survei untuk memperoleh data kondisi pasca-relaksasi mobilitas. terkini sektor riil dan sektor keuangan. Hasil survei menjadi bahan asesmen dan perumusan b. Diseminasi dan Publikasi Statistik kebijakan untuk kemudian didiseminasikan ke masyarakat. Survei rutin Bank Indonesia Bank Indonesia melakukan diseminasi produk dilakukan secara mingguan, bulanan, triwulanan, statistik dan survei sebagai pemenuhan semesteran, dan tahunan. Selain survei, kebutuhan stakeholder sesuai dengan Bank Indonesia juga melaksanakan liaison atau ketentuan yang berlaku. Pemenuhan ini in-depth interview kepada pelaku bisnis utama sejalan dengan Undang-Undang Bank Indonesia untuk memperoleh informasi dan pandangan No.23/1999 dan Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 85

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan (KIP) yang mewajibkan Bank Indonesia sebagai Liquidity (IRFCL), Financial Access Survey (FAS), badan publik untuk menyediakan informasi yang Financial Soundness Indicators (FSI), Money and dibutuhkan stakeholder. Banking (SRF), Analytical Accounts of the Banking Sectors, dan Analytical Accounts of the Central Publikasi statistik dilakukan secara periodik Bank, dan (iii) OECD terkait Consumer Opinion melalui website Bank Indonesia, antara lain Surveys, Interest Rates, dan Monetary Aggregate, berupa (i) Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), (iv) World Bank terkait data Quarterly External (ii) Laporan Posisi Investasi Internasional (PII) Debts Statistic (QEDS), dan (v) ADB terkait Key Indonesia, (iii) Informasi Cadangan Devisa Indicators Questionnaire (Money and Banking, dan Indikator Moneter, (iv) Perkembangan Goverment Finance, serta Balance of Payments). Uang Beredar, (v) Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), (vi) Statistik Sistem Keuangan c. Pemenuhan Data Sesuai Komitmen Indonesia (SSKI), (vii) Statistik Ekonomi dan Internasional Keuangan Daerah (SEKDA), dan (viii) Indikator Terpilih Moneter dan Sistem Pembayaran Dalam lingkup kerja sama internasional di (ITEMs). Bank Indonesia juga memublikasikan bidang statistik, Bank Indonesia berperan beberapa Laporan hasil survei seperti (i) Survei aktif dalam koordinasi antara kementerian Penjualan Eceran (SPE), (ii) Survei Konsumen dan lembaga terkait pemenuhan berbagai (SK), (iv) Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), rekomendasi G-20 Data Gap Initiatives (G20 (v) Survei Harga Properti Residensial (SHPR), DGI) fase 2 yang berakhir di tahun 2021. (vi) Survei Permintaan dan Penawaran Sehubungan dengan Presidensi Indonesia Pembiayaan Perbankan, serta (vii) Prompt pada G20 di tahun 2022 dan inisiatif G20 New Manufacturing Index (PMI). Selain itu, Bank Data Gap Initiatives (New DGI), Bank Indonesia Indonesia secara rutin melakukan publikasi data berkolaborasi dengan lembaga internasional ekonomi sesuai yang dipersyaratkan Special seperti IMF, OECD, BIS, FSB, PBB, Italia sebagai Data Dissemination Standards (SDDS), sebuah Presidensi G20 pada tahun 2021, sekretariat standar diseminasi statistik yang terseragam G20 DGI, serta kementerian dan lembaga terkait antarnegara yang diterbitkan IMF. seperti Kemenkeu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kominfo, BAPPENAS, OJK, Pada tahun 2021, Bank Indonesia mulai dan Badan Pusat Statistik. memublikasikan the Redbook Statistics dan Statistik Sistem Pembayaran dan d. Pengembangan BI-ANTASENA Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) pada website Bank Indonesia. The Red Book Bank Indonesia melakukan transformasi Statistics merupakan dataset payment, clearing, pengelolaan statistik dan data collection and settlement sesuai standar internasional untuk mengantisipasi kebutuhan data dari Committee on Payments and Market yang semakin cepat dan meningkat di Infrastuctures (CPMI) pada BIS. SPIP merupakan tengah perkembangan teknologi yang kumpulan indikator yang menggambarkan semakin pesat. Hal tersebut dilakukan melalui perkembangan berbagai indikator terkait sistem pengembangan Aplikasi Pelaporan Terintegrasi pembayaran, termasuk sistem dan infrastruktur Berbasis Metadata Nasional (BI-ANTASENA) pasar keuangan Indonesia. serta mengoptimalkan pemanfaatan Big Data Selain melalui website Bank Indonesia, publikasi Analytics untuk mempertajam perumusan data secara rutin disampaikan kepada lembaga bauran kebijakan. internasional, yakni (i) BIS terkait Credit and Money, Balance of Payments and International BI-ANTASENA merupakan bagian dari Trade, Locational Banking Statistics (LBS) integrasi pelaporan dari industri kepada dan the Red Book Statistics; (ii) IMF terkait otoritas. BI-ANTASENA ditujukan untuk publikasi Balance of Payments (BOP), Exchange mewujudkan mekanisme pelaporan yang Rates, International Investment Position (IIP), lebih efisien agar mengurangi beban yang International Reserves and Foreign Currency berlebihan bagi bank pelapor. BI-ANTASENA mengintegrasikan enam laporan bank 86 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 umum yang terdiri dari Laporan Harian Bank devisa luar negeri mengalami kenaikan dari Umum (LHBU), Laporan Berkala Bank Umum 4,3 miliar dolar AS menjadi 6,4 miliar dolar AS Konvensional (LBBUK), Laporan Berkala Bank dengan proporsi penerimaan DHE oleh bank Umum Syariah (LBBUS), Laporan Bulanan Bank luar negeri sebesar 3,7%1. Umum (LBU), Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan BUS UUS (LSMK BUS UUS), Bank Indonesia senantiasa melakukan dan Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU). pengawasan pemenuhan ketentuan DHE oleh Pengembangan BI-ANTASENA yang berbasis eksportir baik eksportir Non-SDA maupun metadata dan didukung oleh teknologi terkini eksportir SDA, dimana pada tahun 2021 diharapkan dapat mendukung terwujudnya satu terdapat lima eksportir Non-SDA yang dikenai data perbankan dan menghasilkan informasi Sanksi Penangguhan Pelayanan Ekspor (SPE) yang konsisten dan berkualitas. dan terdapat 66 eksportir SDA yang telah disampaikan hasil pengawasan untuk selanjutnya Implementasi BI-ANTASENA pada tahun ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan 2021 berada pada tahap parallel run. Pada pengenaan sanksi oleh Direktorat Jenderal Bea tahap ini, Bank Indonesia bersama OJK dan Cukai (DJBC). Sejalan dengan kebijakan Bank mendorong kesiapan bank dalam implementasi Indonesia untuk memberikan perpanjangan BI-ANTASENA dengan melaksanakan sosialisasi, waktu pembebasan SPE, sampai dengan akhir coaching clinic, dan asistensi secara intensif tahun 2021 terdapat tujuh eksportir Non-SDA kepada seluruh bank umum. Upaya persiapan implementasi BI-ANTASENA diperkuat dengan telah diberikan pembebasan SPE. harmonisasi, kolaborasi dan komunikasi antara Bank Indonesia bersama OJK dalam Forum 3.5.4. Riset dan Jurnal Bank Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Indonesia Pelaporan (FKPISP). Melalui kerja sama yang erat antarotoritas dan bank, BI-ANTASENA Pada tahun 2021, penguatan riset strategis siap diimplementasikan secara penuh pada Bank Indonesia dilakukan untuk mendukung tahun 2022. inovasi kebijakan dan riset pembelajaran, serta mendukung pengembangan modul dan referensi e. Pengelolaan Devisa Hasil Ekspor pembelajaran. Tema riset Bank Indonesia pada tahun 2021 adalah “Sinergi Kebijakan Pemulihan Bank Indonesia melakukan pengawasan Ekonomi Nasional Menuju Negara Maju Inklusif” terhadap kewajiban penerimaan Devisa dengan penguatan dua subtema baru, yaitu Hasil Ekspor (DHE). Pengawasan yang “Menavigasi Digital Ekonomi dan Pandemi Covid-19” dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Sistem dan “Green Economy”. Jumlah riset frontier yang Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi disusun adalah 16 riset strategis frontier dengan tiga Seketika (SiMoDIS) ditempuh untuk memastikan diantaranya dilaksanakan dalam skema research bahwa DHE telah diterima melalui bank devisa grant dan penulisan 3 manuskrip buku dengan topik di dalam negeri. Perkembangan penerimaan geopolitik dan keuangan syariah. Pada triwulan IV DHE secara akumulatif selama tahun 2021 2021 telah diluncurkan empat buku riset/referensi (Januari s.d Oktober 2021) mengalami ekonomi dan kebanksentralan dengan topik bauran kenaikan dibandingkan dengan periode yang kebijakan, ekonomi syariah, dan UMKM. sama tahun 2020 (Januari s.d Oktober 2020). Secara nominal penerimaan DHE melalui bank Penguatan publikasi riset peneliti Bank Indonesia dalam negeri naik dari 105,2 miliar dolar AS di jurnal internasional terus dilakukan dengan hasil menjadi 160,9 miliar dolar AS, dengan proporsi 19 publikasi riset di jurnal internasional terindeks penerimaan DHE oleh bank domestik yang SCOPUS dan presentasi 10 riset dalam forum cukup tinggi mencapai 94,9%. Sementara itu, riset internasional, yaitu International Economic penerimaan DHE secara nominal melalui bank Association World Congress dan Joint Workshop 1 Penerimaan DHE yang dilakukan melalui bank devisa luar negeri tersebut selanjutnya wajib diterima melalui bank di dalam negeri selambat-lambatn- ya pada bulan ke-3 sebagaimana diatur dalam ketentuan DHE. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 87

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Bank Indonesia-Asian Development Bank Institute- Selama tahun 2021, pencapaian Stakeholders Asia Pacific Applied Economics Association (BI-ADBI- Satisfaction Index (SSI) BI Bicara adalah sebesar APAEA). 86,09%, melebihi target 83%. Pencapaian SSI ini konsisten mengalami peningkatan sejak awal Jurnal akademi yang dikelola oleh Bank Indonesia, tahun 2021. yaitu BMEB dan JIMF, terus diperkuat. Pada tahun 2021, BMEB berhasil masuk dalam kuartil 2 SCOPUS Dalam rangka mendukung Visi Bank Indonesia yang merupakan capaian terbaik jurnal peer, “Menjadi bank sentral digital terdepan yang sementara JIMF berhasil meraih akreditasi Sinta 2 berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan dan terbaik di antara negara emerging market untuk Tinggi (Kemenristekdikti). Selain itu, Bank Indonesia Indonesia Maju”, BI Bicara secara rutin mengikuti juga melakukan inisiasi untuk menyusun jurnal berbagai ajang kompetisi, baik di tingkat nasional, internasional di area kelembagaan dan hukum. regional, dan internasional. Pada tahun 2021, BI Bicara kembali meraih penghargaan dalam ajang Contact 3.5.5. Layanan Informasi Publik Center World 2020 Global Top Ranking Performers 15th Annual Next Generation Contact Center & Akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Customer Engagement Conference. BI Bicara meraih tugas Bank Indonesia salah satunya diterapkan penghargaan 3 Emas, 2 Perak, dan 1 Perunggu. melalui penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang- Bank Indonesia juga mendapatkan penghargaan Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). dalam acara Anugerah Humas Indonesia (AHI), Bank Indonesia senantiasa hadir untuk memberikan sebagai berikut: pelayanan prima (service excellence) pada publik a. Emas – Kategori Pelayanan Informasi Publik sub melalui layanan Contact Center Bank Indonesia Bicara (BI Bicara). Dalam menjaga komitmen kategori Website. untuk selalu memberikan pelayanan prima serta b. Emas – Kategori Pelayanan Informasi Publik sub memperkuat komunikasi langsung kepada publik, BI Bicara telah memenuhi standar ISO 9001:2015 kategori Ruang Pelayananan Informasi Publik. mengenai Manajemen Mutu Pemberian Pelayanan c. Perak – Kategori PPID Terbaik sub kategori Publik dan menjadi contact center lembaga publik pertama di dunia yang tersertifikasi ISO tersebut. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama. Untuk tetap memberikan pelayanan yang prima d. Perunggu – Kategori Pelayanan Informasi Publik kepada publik khususnya di tengah pandemi, Bank sub kategori Aplikasi. Indonesia menerapkan (i) aktivasi pelayanan ‘Agent Anywhere’ yang memungkinkan para agen BI Bicara Keikutsertaan BI Bicara sebagai perwakilan dari Bank untuk memberikan layanan informasi dari rumah Indonesia dalam ajang tahunan lomba contact center (menerima dan merespons permohonan informasi se-Indonesia atau The Best Contact Center Indonesia melalui telepon, email, dan media sosial), (ii) aktivasi (TBCCI) 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia ‘Visitor Center Online’ dengan memberikan layanan Contact Center Association (ICCA) membuahkan konsultansi melalui aplikasi video call, serta (iii) hasil yang sangat baik. BI Bicara berhasil menempati meluncurkan chatbot LISA (Layanan Informasi Bank posisi runner up 2nd atau peringkat ke-3 dalam ajang Indonesia) untuk melayani publik melalui kanal-kanal The Best Contact Center Indonesia 2021. Adapun yang familiar dengan publik, seperti whatsapp, line detail perolehan penghargaan sebagai berikut: messenger, dan facebook messenger, yang dapat a. Kategori Program Korporat, mendapatkan diakses selama 24 jam. 2 platinum, 1 gold dan 3 silver; b. Kategori Teamwork, berhasil meraih 2 platinum dan 2 bronze; dan c. Kategori Individu, BI Bicara meraih 3 platinum, 1 gold, 4 silver dan 4 bronze. 88 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Penghargaan yang telah diraih oleh BI Bicara Syariah (Eksyar), (iii) rangkaian kegiatan Karya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik Kreatif Indonesia (KKI) 2021, (iv) Digital Rupiah, dan (public trust) terhadap eksistensi maupun kualitas (v) edukasi Cinta-Bangga-Paham Rupiah. Berbagai pelayanan informasi publik Bank Indonesia. kegiatan aktivasi publik juga diselenggarakan untuk mendukung penguatan pesan komunikasi Wujud implementasi keterbukaan informasi serta meningkatkan literasi publik, antara lain (i) publik tercermin dari pencapaian Bank Indonesia BI-Netifest, (ii) Bank Indonesia Ngobrol dengan sebagai “Badan Publik Informatif” pada tahun Komunitas (BINGO), serta (iii) Festival Edukasi Bank 2021 dengan total nilai akhir 95,75. Kualifikasi “Badan Indonesia atau FesKaBI (sebelumnya dikenal sebagai Publik Informatif” ini merupakan kualifikasi tertinggi BI Goes to Campus). dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Upaya lainnya dalam meningkatkan literasi publik adalah komitmen Museum Bank Indonesia untuk 3.5.6. Komunikasi Kebijakan senantiasa hadir dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Untuk memenuhi Komunikasi Bank Indonesia merupakan suatu antusiasme masyarakat yang ingin berkunjung instrumen untuk mengarahkan ekspektasi, selama masa pandemi, Museum Bank Indonesia meningkatkan kepastian, dan memberikan memberikan layanan kunjungan virtual sehingga pemahaman kepada stakeholders atas memudahkan masyarakat dalam mempelajari dan kebijakan yang ditempuh dalam mencapai memahami perjalanan Bank Indonesia dari waktu ke sasaran. Pada tahun 2021, Bank Indonesia secara waktu. Total kunjungan ke Museum Bank Indonesia tematik dan terprogram senantiasa menyampaikan pada tahun 2021 adalah 122 kunjungan secara daring komunikasi mengenai (i) langkah bauran kebijakan dengan total peserta sebanyak 7.677 orang. Bank Indonesia terkait kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akomodatif untuk mendukung PEN serta (ii) akuntabilitas pelaksanaan tugasnya, Bank koordinasi erat Bank Indonesia dengan Pemerintah Indonesia senantiasa melakukan koordinasi dan otoritas lainnya. Selain itu, komunikasi Bank dengan stakeholders utama. Hal ini bertujuan Indonesia juga turut mencakup beberapa topik untuk (i) mengomunikasikan kebijakan dan isu kebijakan yang mengemuka di tahun 2021, antara lain strategis terkait perkembangan ekonomi, serta upaya (i) pengembangan pasar uang, (ii) dukungan Bank Bank Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional, Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan dan (ii) memperoleh masukan, baik dari Anggota keuangan syariah serta pengembangan UMKM, dan Parlemen maupun Alat Kelengkapan Parlemen. Pada (iii) kerja sama internasional dalam mendukung tahun 2021, Bank Indonesia telah melaksanakan stabilitas perekonomian. kegiatan bersama dengan Komisi XI DPR-RI secara daring dan luring yang terdiri atas (i) rapat kerja (raker) Penguatan pesan ditempuh melalui berbagai dengan Komisi XI DPR-RI, (ii) focus group discussion kanal Bank Indonesia, baik secara tidak langsung (FGD) tematik dengan anggota Komisi XI DPR-RI, (above the line) maupun langsung (below (iii) kunjungan kerja (kunker) Anggota Komisi XI DPR- the line). Pada kanal above the line, komunikasi RI, dan (iv) FGD topikal dengan Alat Kelengkapan dilakukan melalui website dan media sosial Bank Parlemen. Bank Indonesia juga telah mengundang Indonesia. Selama tahun 2021, website Bank Anggota Parlemen dan Alat Kelengkapan Parlemen Indonesia dikunjungi oleh 5.243.437 pengguna. dalam berbagai kegiatan aktivasi publik yang diinisiasi Sementara itu, topik di tahun 2021 yang memiliki oleh Bank Indonesia, antara lain kegiatan KKI 2021, engagement cukup tinggi antara lain mengenai rangkaian kegiatan ISEF, Event Seru Sriwijaya, (i) hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), (ii) berbagai peluncuran BI-FAST, dan berbagai kegiatan lainnya. topik terkait pengembangan Ekonomi dan Keuangan Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 89

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Komunikasi yang terjaga antara Bank Indonesia Hal ini dilakukan guna menjaga inflasi tahun dengan stakeholders utama berdampak pada 2021 sesuai dengan kisaran targetnya sebesar pemahaman dan dukungan yang baik terhadap 3,0±1%. Berbagai upaya koordinasi terus dilakukan kebijakan Bank Indonesia. Anggota Parlemen dan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Alat Kelengkapan Parlemen juga memberikan pengendalian inflasi. masukan terhadap beberapa kebijakan yang telah ditempuh, sehingga akan memperkaya pertimbangan Pada tahun 2021, koordinasi dilakukan Bank Indonesia dalam menerbitkan kebijakan diantaranya melalui high level meeting (HLM) Tim untuk kesejahteraan masyarakat dalam pemulihan Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). HLM bertujuan ekonomi nasional. Melanjutkan program komunikasi untuk membahas akuntabilitas pencapaian inflasi di tahun 2021, fokus komunikasi Bank Indonesia 2020, prospek inflasi 2021, usulan sasaran inflasi di tahun 2022 adalah kembali untuk memberikan 2022-2024, dan strategi memperkuat pengendalian guidance kepada stakeholders di tengah situasi inflasi ke depan. HLM TPIP menyepakati lima langkah pemulihan perekonomian. strategis untuk menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3,0%±1% pada tahun 2021 yang mencakup 3.5.7. Koordinasi dengan Pemerintah, (i) menjaga inflasi kelompok bahan pangan Otoritas, dan Lembaga Terkait bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0% - 5,0%, (ii) memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan 3.5.7.1. Koordinasi dalam upaya Daerah melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi pengendalian inflasi melalui TPI Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021, dan TPID (iii) memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga dengan dukungan Pemerintah Daerah dalam Bank Indonesia memperkuat sinergi dan rangka menyukseskan program kerja TPIP 2021, koordinasi bersama dengan Pemerintah dan (iv) memperkuat ketahanan pangan nasional dengan instansi terkait dalam upaya pengendalian meningkatkan produksi dan menjaga kelancaran inflasi baik di tingkat pusat maupun daerah. distribusi, dan (v) menjaga ketersediaan Cadangan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021 mengangkat tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan”. 90 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program 3.5.7.2. Koordinasi Kebijakan, Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Harmonisasi Ketentuan dan Edukasi untuk mendukung pelaksanaan PPKM. HLM TPIP juga Pendalaman Pasar Keuangan menyepakati sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024 masing-masing sebesar 3,0%±1%, 3,0%±1%, Bank Indonesia melakukan koordinasi antar dan 2,5%±1%. otoritas dan pelaku pasar di sektor keuangan untuk mendukung penyelarasan kebijakan dan Koordinasi juga dilakukan melalui regulasi antar lembaga/institusi. Koordinasi tersebut diantaranya dilakukan melalui Forum penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi. Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi Selama tahun 2021, Bank Indonesia menjadi pada tahun 2021 menjadi semakin strategis karena sekretariat FK-PPPK. Secara umum, target Key Performance Indicator (KPI) FK-PPPK di pasar SBN, upaya stabilisasi harga yang ditempuh perlu disertai pasar modal, pasar keuangan syariah, pasar uang, dan pasar valas telah tercapai. Pelaksanaan Strategic langkah konkret untuk meningkatkan produktivitas Action Plan (SAP) untuk seluruh pasar juga telah mencapai 102,24%. dan peran UMKM pangan, yang memiliki peran Dalam rangka mengantisipasi diskontinuitas penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Dalam London Interbank Offered Rate (LIBOR), Bank Indonesia, OJK, Kemenkeu, dan Indonesia Foreign kaitan itu, Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2021 Exchange Market Committee (IFEMC) bersinergi membentuk National Working Group on mengambil tema “Mendorong Peningkatan Peran Benchmark Reform (NWGBR). NWGBR merupakan perwujudan komitmen bersama dalam menyikapi UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi rencana penghentian penggunaan LIBOR dan melakukan upaya penguatan kredibilitas benchmark untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan rate di pasar keuangan domestik. NWGBR memiliki tiga fungsi utama, yakni (i) memberikan informasi Stabilitas Harga Pangan”. dan edukasi kepada pelaku pasar dalam mendukung proses kelancaran transisi LIBOR, (ii) memberikan Dalam rangka menjaga stabilitas inflasi di informasi bagi pelaku pasar mengenai agenda daerah, Bank Indonesia melalui KPwDN, aktif benchmark reform di pasar keuangan domestik, dan berperan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (iii) memberikan rekomendasi alternatif benchmark (TPID). Salah satu program strategis Bank Indonesia rate (Alternative Reference Rate/ARR) di pasar melalui TPID adalah mendorong sinergi Kerjasama keuangan domestik. Antar Daerah (KAD) komoditas pangan bersama Pemerintah Daerah. Surplus defisit pangan daerah NWGBR merilis Panduan Transisi LIBOR bagi menjadi dasar kolaborasi antar TPID. Melalui KAD, pelaku pasar di Indonesia. Panduan Transisi diharapkan gejolak harga pangan di daerah yang LIBOR memberikan informasi mengenai latar defisit dapat dimitigasi sehingga tidak menyebabkan belakang terjadinya diskontinuitas LIBOR, timeline inflasi yang berlebih. Bagi daerah yang surplus, KAD penghentian publikasi LIBOR, implikasi transisi merupakan bentuk perluasan pasar komoditas LIBOR, hingga pedoman persiapan dan rekomendasi unggulannya. Hingga tahun 2021, tercatat lebih dari transisi LIBOR yang dapat menjadi acuan bagi 50 KAD yang dinisiasi oleh TPID di seluruh Indonesia. pelaku pasar. Informasi dalam panduan tersebut Komoditas pangan yang dikerjasamakan merupakan disusun berdasarkan rekomendasi dan best practice penyumbang utama inflasi di daerah, antara lain (i) bawang merah, (ii) beras, (iii) cabai merah, (iv) cabai rawit, dan (v) telur ayam ras. Dukungan Bank Indonesia dalam KAD dilakukan melalui sejumlah inisiatif, antara lain (i) pemberian kajian dan rekomendasi komoditas utama penyumbang inflasi di daerah, (ii) sosialisasi kepada Pemda/stakeholders terkait KAD, (iii) fasilitasi pemda untuk penjajakan KAD dengan daerah mitra, serta (iv) pelaksanaan studi banding. Bank Indonesia bersama pemda berkomitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan KAD di seluruh TPID. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 91

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan yang menjadi referensi perbankan internasional. reformasi struktural, dan memperkuat ketahanan Panduan juga memuat informasi mengenai konvensi eksternal, terutama dalam upaya mengakselerasi benchmark rate alternatif dan spread adjustment pemulihan ekonomi nasional. Sinergi kebijakan yang dapat dipertimbangkan pelaku pasar dalam diperkuat, khususnya untuk mendukung pemulihan menyusun kontrak keuangan baru maupun fallback dan penguatan struktur industri manufaktur dan atas kontrak LIBOR (legacy contract). pariwisata, serta peningkatan akses pasar UMKM. 3.5.7.3. Koordinasi dan Kerja Sama Pada tahun 2021, koordinasi ditempuh dalam Pengembangan Ekonomi dan diantaranya melalui Rapat Koordinasi Keuangan Syariah High Level Manufaktur yang menghasilkan delapan kesepakatan strategi kebijakan dan Bank Indonesia bersinergi dengan Pemerintah, program kerja bersama antara Kementerian otoritas terkait, dan berbagai stakeholders Perindustrian dan Bank Indonesia ke lainnya dalam upaya penguatan ekonomi depan. Delapan kesepakatan tersebut meliputi dan keuangan syariah. Bank Indonesia sebagai anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan (i) pembukaan industri secara aman dan Syariah (KNEKS) secara aktif melakukan koordinasi produktif yang disinergikan dengan akselerasi dengan 16 kementerian/lembaga yang tergabung vaksinasi, (ii) koordinasi perumusan kebijakan dalam keanggotaan KNEKS. Bank Indonesia dan strategi pembiayaan industri manufaktur, juga melakukan kerja sama dengan asosiasi dan (iii) kegiatan promosi ekspor dan fasilitasi promosi organisasi masyarakat Islam diantaranya Pengurus perdagangan-investasi industri prioritas, serta Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, kegiatan promosi Gernas BBI untuk mengoptimalkan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli program P3DN, (iv) kegiatan kampanye Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Ikatan Akuntan pemanfaatan LCS, (v) penguatan kebijakan Indonesia (IAI), Asosiasi Pengajar dan Peneliti substitusi impor melalui neraca komoditas, Hukum Ekonomi Islam (APPHEISI), dan Asosiasi Guru (vi) program pengembangan IKM/UMKM manufaktur Ekonomi Indonesia (AGEI). melalui pelatihan, digitalisasi, business matching, halal value chain, material center, (vii) penyusunan Dalam rangka mendukung pencapaian visi Indonesia kajian industri manufaktur ramah lingkungan, sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah serta (viii) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dunia, Bank Indonesia turut mendorong kiprah strategi pemulihan dan pengembangan industri Indonesia di kancah ekonomi syariah global. Pada manufaktur. fora internasional di tahun 2021, Bank Indonesia memperkuat kontribusinya pada berbagai lembaga Koordinasi juga dilakukan melalui Rapat Koordinasi internasional, diantaranya Islamic Financial High Level Pariwisata yang menghasilkan delapan Services Board (IFSB), International Islamic Liquidity kesepakatan program kerja Sekretariat Bersama Management (IILM), dan International Islamic Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata Financial Market (IIFM). Bank Indonesia berperan (Sekber Pariwisata) 2021 dalam mendukung upaya antara lain dalam hal peningkatan kualitas riset dan perbaikan sektor pariwisata. Selain itu, dilakukan standar serta penguatan organisasi dan tata kelola. pula Rapat Tim Pelaksana Sekber Pariwisata secara rutin maupun insidentil dalam rangka koordinasi 3.5.7.4. Koordinasi dalam rangka percepatan pemulihan pariwisata dan membutuhkan Pengembangan Ekonomi, Mempercepat keputusan segera bersama kementerian/lembaga, Reformasi, dan Memperkuat Ketahanan Pemerintah Daerah, dan dunia usaha. Eksternal Dalam rangka mendorong UMKM Go Export dan Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan Go Digital, Bank Indonesia bersinergi dengan dengan Pemerintah dan otoritas terkait dalam kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, asosiasi, rangka pengembangan ekonomi, mempercepat dan komunitas dalam melakukan: a. Peningkatan akses pasar UMKM melalui (i) fasilitasi sertifikasi dan kurasi produk serta 92 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 (ii) mendorong interkoneksi dengan local Bank Indonesia melakukan koordinasi secara value chain (LVC) ataupun global value chain rutin dengan otoritas keuangan lain dalam rangka (GVC), termasuk penguatan fasilitasi promosi (i) pengawasan makroprudensial terutama terhadap perdagangan internasional; bank yang perlu mendapat perhatian, (ii) Perizinan b. Pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Pelayanan Terpadu Hubungan Operasional Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata Bank Umum dengan Bank Indonesia (PPTBU), #DiIndonesiaAja (BWI); (iii) pengawasan aspek kepatuhan ketentuan, serta c. Peningkatan ekspor melalui promosi perdagangan (iv) efektivitas proses bagi Bank Indonesia dalam internasional maupun e-commerce. menjalankan fungsi Lender of the Last Resort, apabila dibutuhkan, dan mendukung resolusi bank, apabila Berbagai upaya tersebut dilakukan sejalan dengan ada, serta (v) berkontribusi dalam penyusunan membaiknya pasar ekspor dan upaya untuk ketentuan antar otoritas. Pada aspek penerapan mengakselerasi perbaikan ekonomi UMKM. APU PPT, Bank Indonesia turut aktif dalam sejumlah kegiatan joint audit bersama Pusat Pelaporan dan 3.5.7.5 Sinergi dan Koordinasi dalam Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan melakukan Memperkuat Ketahanan Sistem tindak lanjut pemenuhan Strategi Nasional APU PPT Keuangan tahun 2021. Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah, 3.5.7.6. Koordinasi dalam Pengembangan Sistem Pembayaran serta otoritas kementerian/lembaga Bank Indonesia terus memperkuat sinergi terkait terus berkomitmen untuk menjaga dan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), perbankan, dan asosiasi, baik sistem ketahanan sistem keuangan. Upaya pembayaran, fintech maupun e-commerce. Koordinasi dengan Pemerintah terutama diarahkan tersebut diantaranya dilakukan dalam forum untuk (i) memperluas elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah melalui pembentukan KSSK yang beranggotakan Bank Indonesia, TP2DD, (ii) mendorong penyaluran bansos Government to Private (G2P) 4.0, (iii) memperluas OJK, dan LPS. KSSK melakukan koordinasi terkait elektronifikasi dan integrasi antar moda transportasi dan implementasi MLFF, serta (iv) memperluas ketahanan sistem keuangan dan menghasilkan digitalisasi UMKM dan pariwisata melalui Gernas BBI dan BWI di berbagai daerah dan destinasi pariwisata asesmen terintegrasi. Forum KSSK menyepakati utama yang telah ditetapkan. adanya urgensi melakukan perpanjangan Bank Indonesia melakukan sinergi dan koordinasi kebijakan digitalisasi sistem pembayaran dengan restrukturisasi kredit di tengah perbaikan ekonomi digitalisasi lembaga keuangan OJK, khususnya terkait pengembangan fintech melalui sandbox dan yang masih berlangsung. bank digital. Sinergi dengan perbankan, asosiasi sistem pembayaran, asosiasi fintech dan asosiasi Pemerintah memberikan penguatan kewenangan lainnya terus diperkuat baik dalam memperluas kepada anggota KSSK untuk mengambil langkah berbagai program digitalisasi sistem pembayaran dan kebijakan dalam rangka mendukung program yang sudah berjalan, diantaranya QRIS, SNAP, dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini dilakukan BI-FAST, maupun dalam memperluas layanan kepada dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan sistem masyarakat luas. keuangan Indonesia dari dampak pandemi Covid-19, melalui sinergi dan bauran kebijakan yang tepat dan terukur serta dengan landasan hukum yang kuat. Bagi Bank Indonesia, penguatan kewenangan yang diamanatkan antara lain meliputi (i) penanganan permasalahan bank sistemik dan bank selain bank sistemik melalui mekanisme tertentu, (ii) pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana, dan (iii) pembelian/repo SBN milik LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 93

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan Bank Indonesia berkolaborasi dengan plurilateral dalam forum WTO (antara lain Joint perbankan, sektor riil, dan UMKM guna Statement Initiative/JSI on Investment Facilitation mendorong ekonomi digital. Hal ini dilakukan for Development dan JSI on E-Commerce). melalui perluasan implementasi QRIS di berbagai sektor serta mendorong berbagai inovasi melalui Secara umum, Bank Indonesia menjaga agar digital banking dan digitalisasi UMKM. Sinergi yang perjanjian perdagangan internasional yang kuat antara Bank Indonesia bersama Pemerintah, disepakati tidak membatasi ruang kebijakan yang perbankan, dan penyelenggara jasa pembayaran dimiliki Indonesia dalam mengelola stabilitas juga terus diperkuat guna mendukung inklusi moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. ekonomi dan keuangan. Hal tersebut dilakukan Setelah proses negosiasi, Bank Indonesia juga melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terlibat dalam (i) proses penyusunan dokumen sesuai BSPI 2025 dalam rangka integrasi dan ratifikasi perjanjian yang memuat isu jasa keuangan penguatan EKD nasional yang efisien dan inklusif. dan/atau berdampak terhadap jasa keuangan, (ii) melakukan diseminasi manfaat kerja sama 3.5.7.7. Koordinasi dalam Pelaksanaan perdagangan internasional kepada pelaku usaha Kerjasama Internasional sektor jasa keuangan, serta (iii) memfasilitasi kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Free Trade Bank Indonesia terus mendukung Agreement (FTA) Center Kementerian Perdagangan RI. Seluruh dukungan tersebut diharapkan dapat upaya Pemerintah dalam menjalin dan meningkatkan efektivitas dan pemanfaatan seluruh kerja sama perdagangan internasional yang telah mengimplementasikan kerja sama perdagangan dijalin oleh Indonesia. internasional guna meningkatkan keterkaitan 3.5.7.8. Koordinasi dengan Perguruan Tinggi dan Institusi ekonomi Indonesia dengan rantai pasok global dalam Pengembangan Ekonomi dan Kebanksentralan dan menjaga daya saing terhadap negara peers. Keterlibatan Bank Indonesia dilakukan secara simultan dalam seluruh tahapan kerja sama perdagangan internasional, mulai dari tahap pra-negosiasi (studi kelayakan), negosiasi, hingga pasca-negosiasi. Pada tahun 2021, Bank Indonesia ikut terlibat dalam: Bank Indonesia memperkuat koordinasi dan a. Upaya penyusunan asesmen potensi kerja kerjasama dengan perguruan tinggi, baik pada area pembelajaran maupun riset. Jumlah PT yang sama dengan beberapa negara calon mitra menjadi mitra Bank Indonesia dalam pengembangan diantaranya Uni Emirat Arab (UEA), Kanada, dan ekonomi dan kebanksentralan berjumlah 92 PT, baik Eurasian Economic Union. nasional maupun swasta, dengan lima diantaranya b. Pemetaan awal derajat compliance RI dengan merupakan mitra baru di tahun 2021. disiplin pengaturan domestik sektor jasa, yang saat ini sedang dibahas secara plurilateral oleh Di area pembelajaran, penguatan kerjasama beberapa negara WTO melalui Joint Initiative on dilakukan melalui: Services Domestic Regulation (JI-SDR); dan a. Program BI Mengajar pada 43 PT di seluruh c. Memperkuat delegasi RI dalam proses perundingan, baik yang bersifat bilateral dengan Indonesia dengan topik kebanksentralan dan European Union, Chile, dan UEA, regional dengan transformasi kebijakan Bank Indonesia; negara ASEAN dan negara mitra ASEAN, maupun 94 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 b. Program Training for Trainer (ToT) Media UK serta Penghargaan nasional dari Kebanksentralan bagi 150 dosen pengampu IPB University selaku mitra pendidikan terbaik. mata kuliah kebanksentralan dari 92 PT mitra Bank Indonesia dengan topik interaksi Di area riset, Bank Indonesia turut memajukan kebijakan moneter, fiskal dan penerapan ilmu ekosistem penelitian di Indonesia melalui pemberian makroekonomika; dan bantuan penelitian bagi mahasiswa yang tengah menyelesaikan tugas akhir penelitian, serta research c. Program magang Kampus Merdeka di Bank grant yang menjadi kesempatan peneliti muda Indonesia (KMBI) II semester I 2021 yang Indonesia untuk melakukan joint research dengan diikuti oleh 67 mahasiswa dari 17 PT dan KMBI peneliti Bank Indonesia. Pada tahun 2021 telah III–semester 2 2021 yang diikuti 97 mahasiswa dilakukan enam joint research, 15 research grant, dari 26 PT. Pelaksanaan KMBI memperoleh dan pemberian bantuan penelitian ke tujuh PT. apresiasi dan penghargaan Gold Medals untuk Best Use of Training 2021 dari Engage Business Semangat untuk selalu meningkatkan kompetensi senantiasa dilakukan oleh SDM Bank Indonesia. Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 95

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan 3 PENGELOLAAN KINERJA DAN TRANSFORMASI BANK INDONESIA: KELEMBAGAAN “Transformasi kelembagaan terus diperkuat sebagai langkah membangun Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral yang berkinerja unggul.” Juda Agung Deputi Gubernur Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan 96 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021

Pengelolaan Kinerja dan Arah Kebijakan Lampiran Transformasi Bank Indonesia Tahun 2022 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021 97

Pengantar Tentang Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Gubernur Bank Indonesia serta Respons Kebijakan PENGELOLAAN KINERJA DAN TRANSFORMASI BANK INDONESIA: KELEMBAGAAN T ransformasi Bank Indonesia terus diperluas dan diperkuat. Transformasi kebijakan ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan dalam rangka menjalankan mandat Undang-Undang untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah (inflasi dan nilai tukar), didukung oleh pengembangan berbagai blueprint/framework, instrumen, dan infrastruktur untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Transformasi kelembagaan ditempuh untuk memastikan Bank Indonesia sebagai lembaga bank sentral dengan kinerja yang unggul, melalui pengembangan berbagai blueprint/framework, instrumen, dan infrastruktur untuk meningkatkan kinerja efektif, efisien, dan bertata-kelola. 98 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2021