LPI_2021

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 3.2 Stimulus Kebijakan Moneter Suku bunga kebijakan moneter rendah dan Grafik 3.3. Suku Bunga PUAB O/N pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia mendorong terus turunnya penurunan suku bunga % perbankan dan terjaganya stabilitas pasar keuangan. Sejak tahun 2020 Bank Indonesia telah menurunkan 9 suku bunga kebijakan moneter sebanyak 6 (enam) kali sehingga suku bunga BI7DRR menjadi 3,50%. BI Rate 8 Penurunan suku bunga BI7DRR dan pelonggaran 7 likuiditas yang ditempuh Bank Indonesia diikuti oleh penurunan tingkat bunga di berbagai pasar. Di pasar LF Rate 6 uang dan pasar dana, suku bunga PUAB overnight BI7DRR dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah 5 menurun, masing-masing sebesar 26 bps dan 131 bps DFRate sejak Desember 2020 menjadi 2,78% dan 2,96% pada 4,25 Desember 2021 (Grafik 3.3). Demikian pula imbal PUAB O/N hasil SBN tenor 10 tahun juga turun sebesar sebesar 4 200 bps dari tertinggi 8,38% pada akhir Maret 2020 menjadi 6,38% pada akhir Desember 2021. Di pasar 3,50 kredit, penurunan SBDK perbankan terus berlanjut, diikuti penurunan suku bunga kredit baru. 2,80 3 2,75 2 Bank Indonesia juga terus melanjutkan stimulus moneter dalam bentuk kebijakan Quantitative 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 12 Easing (QE) ke perbankan dalam jumlah yang besar guna mendorong pembiayaan bagi dunia usaha 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Pada 2021, Bank Indonesia telah menambah Sumber: Bank Indonesia likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp147,8triliun. Dengan perkembangan tersebut, perbankan tersebut belum mampu sepenuhnya sejak tahun 2020 kebijakan quantitative easing telah mendorong penyaluran kredit perbankan karena mencapai Rp874,4 triliun atau sekitar 5,3% dari masih lemahnya permintaan kredit dari dunia usaha, PDB, salah satu injeksi likuiditas yang terbesar di longgarnya likuiditas berperan penting dalam menjaga negara berkembang. Meskipun besarnya likuiditas stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Selain injeksi likuiditas kepada perbankan, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp358,32 triliun yang terdiri dari Rp67,87 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO) sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 (KB I) , serta Rp215 triliun melalui mekanisme Private Placement (PP) sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021 (KB III). 55

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 3.3 Pelonggaran Kebijakan Makroprudensial Stance kebijakan makroprudensial tetap akomodatif melalui perluasan opsi-opsi mekanisme pembiayaan dan tersinergi dengan kebijakan KSSK untuk UMKM dan PBR. Dalam hal ini, perbankan dapat mendorong pembiayaan kepada dunia usaha dan berkontribusi dalam melakukan pembiayaan inklusif pemulihan ekonomi nasional. Berbagai penguatan secara lebih optimal melalui 3 (tiga) skema modalitas, pelonggaran kebijakan makroprudensial telah yaitu (1) pembiayaan inklusif secara langsung dan ditempuh. Pertama, pelonggaran LTV untuk kredit rantai pasok, (2) pembiayaan melalui Lembaga properti dan uang muka KKB menjadi 0% berlaku Keuangan dan Badan Layanan, termasuk BPR/ efektif 1 Maret 2021. Kebijakan ini ditempuh BPRS, fintech, PNM, dan SMF, dan (3) pembiayaan dengan bersinergi dengan Pemerintah dan OJK melalui pembelian surat berharga yang terkait yang telah menerbitkan paket kebijakan untuk dengan pembiayaan inklusif, seperti SBN Inklusif, mendorong kinerja sektor properti dan otomotif MTN Inklusif, dan EBA Inklusif. Ke depan, perluasan – sebagai sektor yang memiliki keterkaitan yang skema pembiayaan inklusif secara tidak langsung ini cukup tinggi (backward dan forward linkage) terhadap diharapkan dapat memunculkan inovasi di perbankan sektor ekonomi yang lain. Kedua, publikasi asesmen serta pendalaman pasar keuangan. Implementasi transparansi suku bunga dasar kredit perbankan RPIM akan dilakukan secara bertahap, sehingga sejak Februari 2021 untuk memperkuat transmisi target porsi UMKM dan inklusi lainnya pada kredit pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial. perbankan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh Ketiga, reaktivasi Rasio Intermediasi Makroprudensial persen) dapat tercapai pada akhir bulan Juni 2024. (RIM) secara bertahap dengan menaikkan batas bawah RIM menjadi 75% pada Mei 2021, 80% pada Suku bunga kebijakan yang dipertahankan September 2021, dan 84% pada Januari 2022. rendah serta pelonggaran kebijakan moneter dan Penguatan juga dilakukan dengan memasukkan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank wesel ekspor milik bank ke dalam perhitungan RIM. Indonesia mampu mendukung terjaganya stabilitas Berbagai kebijakan tersebut disinergikan dengan sistem keuangan. Kondisi likuiditas perbankan pada upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan Desember 2021 longgar, tercermin pada rasio Alat melalui besaran Countercyclical Buffer (CCyB) Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang yang tetap 0% dan rasio Penyangga Likuiditas tinggi mencapai 35,12% serta Dana Pihak Ketiga Makroprudensial (PLM) sebesar 6% yang seluruhnya (DPK) yang tumbuh sebesar 12,21% (yoy). Likuiditas dapat direpokan kepada Bank Indonesia. perekonomian meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang Bank Indonesia juga telah menyempurnakan tumbuh meningkat masing-masing sebesar 17,9% kebijakan Rasio Kredit UMKM menjadi Rasio (yoy) dan 13,9% (yoy). Pertumbuhan uang beredar Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). tersebut terutama didukung oleh berlanjutnya Penyempurnaan kebijakan untuk mendorong ekspansi fiskal dan peningkatan kredit perbankan. inklusivitas tersebut ditempuh dengan memperluas target pembiayaan tidak hanya bagi UMKM namun Mulai pulihnya intermediasi perbankan didorong juga bagi korporasi UMKM dan PBR (Perorangan oleh perbaikan baik sisi permintaan maupun sisi Berpenghasilan Rendah). Selain itu, Bank Indonesia penawaran kredit. Permintaan kredit membaik, juga memberikan keleluasaan, agar perbankan terutama dari dunia usaha dan konsumsi sejalan dapat berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM dan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Dari PBR sesuai dengan keahlian dan model bisnisnya sisi penawaran, standar penyaluran kredit oleh 56

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Grafik 3.4. Indeks Lending Standard Indeks kredit UMKM meningkat pada Desember 2021, menunjukkan perbaikan lebih lanjut dunia usaha pada 34,4 40 sektor UMKM. Ke depan, sejalan dengan semakin 30 pulihnya ekonomi nasional pascapandemi Covid-19, meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas 20 Lebih Longgar Lebih Ketat ekonomi, percepatan realisasi APBN dan APBD oleh Pemerintah, bauran kebijakan moneter dan 10,9 makroprudensial yang longgar termasuk likuiditas perbankan yang lebih dari cukup oleh Bank Indonesia, 4,0 10 serta kemajuan restrukturisasi kredit oleh perbankan, Bank Indonesia memprakirakan penyaluran kredit 1,2 2,0 2,6 perbankan dan pembiayaan dari pasar modal akan berangsur meningkat ke depan. 0 Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran terus I II III IV I II III IV I II III IV I -10 ditempuh Bank Indonesia guna mendorong integrasi 2020 ekonomi dan keuangan digital nasional. Sebagai 2018 2019 II III IV implementasi BSPI 2025, pada tahun 2021 digitalisasi sistem pembayaran ditekankan pada 3 (tiga) prioritas 2021 dan capaian penting, yaitu reformasi regulasi (regulatory reform), infrastruktur sistem pembayaran Sumber: Bank Indonesia ritel, dan standardisasi sistem pembayaran (Gambar 3.1). Pada aspek reformasi regulasi, transformasi perbankan melonggar seiring dengan menurunnya kebijakan ditempuh untuk konsolidasi industri sistem persepsi risiko, di samping sangat longgarnya pembayaran nasional disertai dengan kemudahan dan likuiditas dan penurunan suku bunga kredit baru penyederhanaan prosedur perizinan. Untuk itu, (Grafik 3.4). Seluruh kelompok penggunaan kredit telah tumbuh positif, terutama Kredit Konsumsi dan Kredit Modal Kerja. Kenaikan kredit yang lebih tinggi tercatat pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yaitu sebesar 9,13% (yoy) pada Desember 2021 sejalan dengan kebijakan terpadu KSSK untuk mendorong sektor properti. Demikian pula, pertumbuhan Gambar 3.1. Perkembangan BSPI 2025 QUICK WINS BSPI 2025 DI TAHUN 2021 PADA TAHUN 2021, TERDAPAT SETIDAKNYA 3 (TIGA) MILESTONE PENTING BSPI 2025, YAITU REFORMASI REGULASI, INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN (SP) RITEL, DAN STANDARDISASI SP (SNAP DAN QRIS) 1. REFORMASI 2. INFRASTRUKTUR 3. STANDARDISASI REGULASI SP RITEL SP BSPI 2025: INISIATIF WG 5 REGULATORY REFORM Integrasi Pengaturan, Upaya Mencari Titik BI-FAST TELAH TERBIT PADG NO. 23/15/PADG/2021 Perizinan, Pengawasan, Keseimbangan antara TENTANG STANDAR NASIONAL OPEN API dan Pelaporan Optimalisasi Inovasi Infrastruktur SP PEMBAYARAN TANGGAL 20 AGUSTUS 2021 dengan Memelihara yang memfasilitasi Stabilitas dan pembayaran ritel MENDORONG INTERKONEKSI, Kepentingan Nasional dari berbagai INTEROPERABILITAS, DAN KOMPATIBILITAS instrumen Restrukturisasi Penyusunan/ Penguatan secara 24/7 MENDORONG INTERLINK BANK DAN FINTECH Kerangka Penyesuaian Fungsi Pengaturan Pengaturan 3 TAHAPAN MENDORONG LEVEL PLAYING OF FIELD, Terintegrasi TERMASUK MENCEGAH SHADOW BANKING 2021 PBI Sistem Pembayaran KREDIT TRANSFER FITUR QRIS : MPM, CPM, TTM, TTS, Reformasi pengaturan End to End (Fase 1 Tahap 1) CROSSBORDER SP antara lain melalui (ANTARNEGARA) restrukturisasi kerangka Activity-based Risk-based Principle-based 2023 pengaturan dan DEBIT BULK, RFP penyusunan PBI SP PRINSIP PENGATURAN (Fase 1 Tahap 2) Terstruktur Agile & Proporsional Forward Looking >2023 PERLUASAN TELAH TERBIT PBI NO. 22/23/PBI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN TANGGAL 20 DESEMBER 2020 (Fase 2) TELAH TERBIT PBI NO. 23/6/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN *Request for payment JASA PEMBAYARAN DAN PBI NO. 23/7/PBI/2021 TENTANG PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PEMBAYARAN TANGGAL 1 JULI 2021 TELAH TERBIT PBI NO. 23/6/2021 TENTANG STANDAR NASIONAL SP TANGGAL 12 AGUSTUS 2021 Sumber: Bank Indonesia 57

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 3.4 Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran Bank Indonesia memperkuat PBI Sistem seperti kepesertaan yang terbuka, opsi penyediaan Pembayaran (SP), yang telah terbit pada akhir infrastruktur secara independen maupun bersama/ tahun 2020, dengan penerbitan PBI Penyelenggara sharing, penetapan batas maksimal transaksi sebesar Jasa Pembayaran (PJP) dan PBI Penyelenggara Rp250 juta per transaksi serta skema harga BI-FAST Infrastruktur Pembayaran (PIP) pada 1 Juli 2021. sebesar maksimal Rp2.500 per transaksi kepada Kedua PBI tersebut ditujukan untuk memperkuat nasabah dengan biaya Bank Indonesia ke peserta ekosistem sistem pembayaran Indonesia secara sebesar Rp19 per transaksi. Calon peserta BI-FAST end-to-end serta mendorong praktik bisnis yang telah ditetapkan sebanyak 22 peserta batch 1 pada sehat melalui kolaborasi dengan industri untuk Desember 2021 dan 22 peserta batch 2 pada Januari mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital 2022. Implementasi BI-FAST juga selaras dengan arah yang inklusif. Penyederhanaan perizinan ditempuh kebijakan Bank Indonesia ke depan, baik di sektor dengan menerapkan kaidah pengaturan prinsip moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, (principle based) dengan pemberian izin atas kelompok dalam modernisasi infrastruktur pembayaran jenis layanan pembayaran daripada pengaturan nasional sesuai standar internasional Core Principles sebelumnya dengan persyaratan yang kaku (rule of Payments and Financial Market Infrastructure based) untuk setiap jenis layanan. Penyederhanaan dan sekaligus untuk mendukung terciptanya pemrosesan izin ini diterapkan baik terhadap ekosistem digital yang integrated, interoperable dan PJP, penetapan PIP serta dalam pemrosesan interconnected (3i). pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama berbasis risiko. Selain BI-FAST, Bank Indonesia juga mengimplementasikan Standar Nasional Open Bank Indonesia juga terus mengembangkan API (SNAP) untuk mendukung percepatan infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi, pembentukan ekosistem EKD yang terstandarisasi. terinteroperabilitas, dan terinterkoneksi untuk SNAP merupakan standar nasional atas protokol mendukung ekosistem ekonomi-keuangan dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antar- digital nasional. Dalam hal ini, Bank Indonesia aplikasi secara terbuka dalam pemrosesan transaksi memodernisasi infrastruktur pembayaran ritel yang pembayaran yang disusun oleh Bank Indonesia serta merta (real time) dan beroperasi tanpa henti bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran (24/7) dengan meluncurkan BI-FAST pada Desember Indonesia (ASPI). Penetapan SNAP ini ditujukan untuk 2021. BI-FAST dibangun untuk mendukung menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, konsolidasi industri dan integrasi ekonomi dan kompetitif, dan inovatif sehingga dapat menyediakan keuangan digital nasional secara end-to-end, layanan sistem pembayaran kepada masyarakat bersifat national driven sebagai wujud implementasi yang efisien, aman, dan andal. SNAP yang telah BSPI 2025, dan mendukung tercapainya sistem diluncurkan pada 17 Agustus 2021 akan diadopsi pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman, secara bertahap mulai Juni 2022 untuk penyelenggara dan andal (cemumuah). Pada tahap awal, layanan jasa pembayaran first mover dan Desember 2022 BI-FAST difokuskan untuk layanan transfer kredit untuk PJP lainnya. Bank Indonesia optimis bahwa individual. Berbagai kebijakan penyelenggaraan telah implementasi SNAP akan mendorong interkoneksi, ditetapkan guna persiapan implementasi BI-FAST interoperabilitas, dan kompabilitas penyelenggara 58

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Open API pembayaran sehingga memperkuat QRIS yang beroperasi di 34 provinsi, 480 kabupaten/ interlink antara PJP bank dengan nonbank. Selain kota, digunakan oleh 88% usaha mikro dan kecil, itu, SNAP juga membentuk level of playing field yang serta diselenggarakan oleh 68 penyelenggara jasa sama antarpelaku industri pembayaran sehingga pembayaran baik bank maupun lembaga selain mengurangi fragmentasi dan mendukung akselerasi bank. Lebih dari itu, penggunaan QRIS juga semakin ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. meningkat baik dari sisi volume maupun nominalnya yang menunjukkan semakin diterimanya QRIS oleh Digitalisasi sistem pembayaran juga didukung masyarakat (Grafik 3.5). dengan perluasan penggunaan QRIS sebagai standar nasional QR Pembayaran dalam pembayaran Bank Indonesia juga terus memperluas program berbagai transaksi ekonomi-keuangan digital. elektronifikasi pembayaran untuk penyaluran Perluasan QRIS ditempuh dengan kampanye secara bansos, moda transportasi, dan transaksi keuangan masif untuk mencapai target penggunaan QRIS Pemerintah Daerah guna mendukung akselerasi sebanyak 12 juta merchant tersambung dalam ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia ekosistem EKD nasional pada tahun 2021. Sejumlah mendukung upaya Pemerintah untuk menyalurkan kemudahan dan insentif juga ditempuh, termasuk bansos yang lebih cepat, tepat sasaran, dan bertata memperpanjang merchant discount rate (MDR) QRIS kelola baik melalui program elektronifikasi bansos. 0% bagi usaha mikro hingga 31 Desember 2021 Untuk itu, Bank Indonesia terus mendorong maupun menaikkan limit transaksi QRIS dari Rp2 digitalisasi bansos 4.0 melalui penguatan model juta per transaksi menjadi Rp5 juta per transaksi bisnis, regulasi, dan metode pembayaran yang sesuai untuk memperluas transaksi QRIS di segmen dengan kebutuhan termasuk peningkatan kualitas menengah sejak 1 Mei 2021. Sinergi dan koordinasi data. Sementara pada elektronifikasi transportasi, dengan Pemerintah juga terus diperkuat melalui Bank Indonesia mendorong integrasi sistem dan penggunaan QRIS dalam Gerakan Nasional Bangga data pembayaran di sektor transportasi. Bank Buatan Indonesia (BBI) dan Berwisata di Indonesia Indonesia memberikan dukungan penyusunan model (BWI). Perluasan QRIS oleh Pemerintah Daerah bisnis aspek pembayaran untuk moda transportasi juga diperluas sebagai bagian dari implementasi terintegrasi serta multi lane free flow jalan tol yang Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah akan mulai beroperasi bertahap tahun 2022. (TP2DD). Berbagai kebijakan dan koordinasi Lebih lanjut, untuk memperkuat elektronifikasi tersebut membuahkan hasil yang positif. Target 12 transaksi pemda, Bank Indonesia pada tahun 2021 juta merchant yang tersambung dengan QRIS telah memperkuat sinergi program strategis satgas tercapai pada awal November 2021, dan lebih jauh Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Hingga melampaui target hingga akhir 2021 (Tabel 3.1). 14 Oktober 2021, pembentukan Tim Percepatan Tabel 3.1. Merchant Terdaftar QRIS Grafik 3.5. Perkembangan QRIS Kriteria Merchant 5 November 2021 31 Desember 2021 Rp Miliar Juta Transaksi 5.000 70 Usaha Besar 449.331 496.405 4.500 60 928.005 1.048.560 4.000 50 Usaha Menengah 3.203.652 3.624.295 3.500 7.532.134 8.476.367 Usaha Kecil 124.484 1.134.351 3.000 40 Usaha Mikro 12.237.586 14.779.978 2.500 30 Donasi/Sosial, Badan Layanan 2.000 Umum (BLU) dan Public Service Obligation (PSO) 1.500 Nominal Volume (skala kanan) 20 1.000 10 TOTAL Sumber: Bank Indonesia 500 -- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 2021 Sumber: Bank Indonesia 59

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sudah Rp49,7 ribu triliun pada 2022 (Grafik 3.7). Sementara, mencapai 482 atau 88% dari total Pemda di Indonesia penggunaan UE pada 2021 naik 49,06% (yoy) dan dengan komposisi 33 pemerintah provinsi, 360 diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi 17,13% (yoy) pemerintah kabupaten, dan 89 pemerintah kota. hingga mencapai Rp358 triliun pada 2022 (Grafik Sinergi antar-otoritas dan stakeholder terkait juga 3.8). Semakin pesatnya perkembangan transaksi terus dilakukan antara lain dengan menyukseskan ekonomi dan keuangan digital ini sejalan dengan terus penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat Indonesia (FEKDI) 2021 yang menjadi wadah sinergi untuk berbelanja daring, meluasnya ekosistem kebijakan dan landasan implementasi berbagai e-commerce, semakin berkembangnya layanan inisiatif pengembangan dan perluasan ekonomi dan pembayaran digital, membaiknya kondisi ekonomi keuangan digital untuk mengakselerasi transformasi domestik, dan akselerasi berbagai program digitalisasi digital dan mempercepat pemulihan ekonomi sistem pembayaran sesuai BSPI 2025. nasional. Di bidang pengelolaan uang Rupiah, Bank Indonesia Berbagai program digitalisasi sistem pembayaran juga melanjutkan transformasi pengelolaan uang di atas mampu mendorong akselerasi dan integrasi Rupiah melalui sentralisasi, otomasi, dan efisiensi ekonomi dan keuangan digital nasional saat ini dan pencetakan dan pengedaran uang ke seluruh ke depannya. Transaksi e-commerce yang pada tahun wilayah NKRI. Transformasi diarahkan untuk 2021 tumbuh 50,8% dan diprakirakan akan terus menyediakan uang layak edar, denominasi sesuai, meningkat pada 2022 hingga mencapai Rp526 triliun, just in time melalui central bank driven, menyelaraskan atau tumbuh 31,2% (Grafik 3.6). Sejalan dengan arah kebijakan nontunai, serta memperhatikan perkembangan tersebut, transaksi pembayaran efisiensi dan kepentingan nasional berdasarkan digital banking pada 2021 naik 45,64% (yoy) dan Blueprint Pengelolaan Uang Rupiah (BP PUR) 2025. diprakirakan berlanjut naik 24,8% hingga mencapai Transformasi diimplementasikan berdasarkan 3 (tiga) Grafik 3.6. Perkembangan E-Commerce Grafik 3.7. Perkembangan Digital Banking Triliun Rp Ribu Triliun Rp 600 55 526 49,7 50 45 500 39,8 40 401 35 400 30 27,3 27,4 266 300 21,9 25 206 200 20 100 17,1 106 15 10 5 0 0 2018 2019 2020 2021 2022* 2017 2018 2019 2020 2021 2022* Sumber: Bank Indonesia; *Proyeksi Bank Indonesia Sumber: Bank Indonesia; *Proyeksi Bank Indonesia 60

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Grafik 3.8. Perkembangan Uang Elektronik jalur dan layer distribusi, penguatan command center, sentralisasi pengelolaan persediaan kas, serta Triliun Rp optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan moda transportasi berbasis 4.0. Sementara, digitalisasi 400 pengelolaan uang Rupiah dilakukan secara end to end mulai dari tahap perencanaan, pencetakan, 358 pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Dalam konteks upaya peningkatan 350 efisiensi, Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan pengelolaan uang Rupiah termasuk 305 efisiensi manajemen persediaan uang Rupiah, distribusi, dan layanan kas, pemenuhan kebutuhan 300 kas berbasis spasial, serta penguatan kualitas bahan uang dan unsur pengamanan. Berbagai transformasi 205 250 pengelolaan uang Rupiah berdasarkan 3 key 145 200 milestones tersebut merupakan wujud komitmen 150 kuat Bank Indonesia untuk menjaga integritas dan kredibilitas Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah 100 sekaligus sebagai pemersatu dan kebanggaan bagi NKRI dan bangsa Indonesia. 47 50 12 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022* Sumber: Bank Indonesia; *Proyeksi Bank Indonesia key milestones yakni sentralisasi distribusi, digitalisasi, dan efisiensi yang didukung oleh penguatan sistem informasi, ketentuan, organisasi, serta sumber daya manusia di bidang pengelolaan uang Rupiah. Sentralisasi distribusi ditempuh melalui penyelarasan 61

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 3.5 Akselerasi Pendalaman Pasar Uang Bank Indonesia mengakselerasi pendalaman pasar instrumen DNDF juga dilanjutkan melalui upaya uang untuk memperkuat efektivitas kebijakan peningkatan suplai di pasar untuk menyeimbangkan moneter dan mendukung pemulihan ekonomi. sisi suplai dan permintaan di pasar DNDF, termasuk Berbagai program dilakukan sebagai implementasi dengan memperbolehkan peserta DNDF untuk Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 me-roll over DNDF yang akan jatuh tempo. Selain dengan 3 (tiga) inisiatif utama, yaitu: (i) mendorong itu, skema Local Currency Settlement (LCS) juga digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar terus diperkuat dan diperluas untuk mengurangi keuangan, (ii) memperkuat efektivitas transmisi ketergantungan pada mata uang tertentu.9,10 Selain kebijakan moneter, dan (iii) mengembangkan itu, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian instrumen keuangan sebagai sumber pembiayaan Keuangan dan OJK melalui Forum Koordinasi ekonomi dan penguatan manajemen risiko (Gambar Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan 3.2). Dalam upaya memperkuat efektivitas transmisi (FK-PPPK) terus mengembangkan instrumen kebijakan moneter, Bank Indonesia pada 2021 fokus keuangan untuk pembiayaan ekonomi, termasuk pada percepatan pengembangan transaksi repo dan di antaranya instrumen Surat Berharga Komersial DNDF antar pelaku pasar. Untuk itu, Bank Indonesia (SBK) dan perluasan transaksi repo antarbank dengan melakukan penguatan Jakarta Interbank Spot Dollar SBN sebagai transaksi yang mendasari (underlying Rate (JISDOR) sebagai acuan nilai tukar Rupiah transactions), serta kampanye untuk mobilisasi terhadap dolar AS.8 Pengembangan investor ritel SBN. Gambar 3.2. Keterkaitan Antar-Inisiatif BPPU 2025 INISIATIF 2 INISIATIF 1 Efektivitas Transmisi Kebijakan Stabilitas Harga: Moneter Inflasi Stabilitas Sistem Penetapan harga yang efisien Keuangan Produk yang variatif dan likuid Pertumbuhan Peserta yang luas (termasuk MCoC) Ekonomi Inklusivitas: Infrastruktur Pasar Keuangan* Pasar Keuangan Peran UMKM Mendukung yang Efektif Ekonomi Nasional Infrastruktur Fisik dan Likuid Infrastruktur Non-Fisik menuju INISIATIF 3 Indonesia Maju *) Pasar Uang, Pasar Valas, dan Pasar Keuangan Syariah Sumber: Bank Indonesia Sumber Pembiayaan Ekonomi Sumber: Bank Indonesia Sekuritisasi Aset Lindung nilai yang variatif dan likuid Peserta Berbasis Ritel 8 Penguatan yang dilakukan baik pada periode pemantauan transaksi maupun 9 Penguatan kerangka LCS telah dilakukan pada skema LCS Indonesia- waktu penerbitan JISDOR ini ditujukan untuk meningkatkan kredibilitas Malaysia dan Indonesia-Jepang, sementara perluasan negara mitra LCS pasar valas dan mendukung stabilitas nilai tukar. ditempuh dengan implementasi LCS Indonesia-Tiongkok pada September 2021 10 Pengembangan JISDOR, DNDF, dan LCS ini juga sekaligus sebagai bagian kontribusi Bank Indonesia dalam upaya memperkaya instrumen keuangan sebagai sumber pembiayaan ekonomi dan penguatan manajemen risiko 62

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Dalam rangka mendorong digitalisasi dan mencakup jenis transaksi yang lain, termasuk infrastruktur pasar uang, Bank Indonesia telah repo, swap, dan DNDF. Selain itu, Bank Indonesia menyusun kerangka pengaturan melalui penerbitan berkoordinasi dengan otoritas terkait lainnya dan PBI Pasar Uang beserta implementasinya bersama industri juga tengah mempercepat pendirian central industri. Salah satunya adalah pendirian Electronic counterparty (CCP) guna meningkatkan efisiensi Trading Platform (ETP) Multi-matching dengan transaksi, memperkuat transparansi, dan mengurangi transaksi pasar uang dan pasar valas dilakukan risiko transaksi repo dengan SBN sebagai underlying secara bersama dengan standarisasi instrumen dan transactions (Gambar 3.3).11 Pengembangan CCP- penentuan harga secara lebih terbuka di antara para SBN NT akan meningkatkan volume dan likuiditas pelaku pasar, beralih dari transaksi yang selama ini transaksi repo SBN antarbank, memperkuat dilakukan secara bilateral (over the counter, OTC). transparansi pembentukan suku bunga di pasar, dan Implementasi ETP Multi-matching ini akan mendorong menghilangkan risiko antarpihak (counterparty risk) pembentukan harga yang efisien dan transparan serta yang timbul dalam transaksi repo secara bilateral penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Pada melalui OTC.12 Upaya penguatan infrastruktur tahap awal, ETP Multi-matching diimplementasikan pasar tersebut di samping akan dapat mempercepat pada transaksi valuta asing khususnya spot, yang pendalaman pasar uang Indonesia, juga konsisten kemudian akan dikembangkan lebih lanjut agar dengan agenda G20 OTC Derivative Market Reform. Gambar 3.3. Pengembangan CCP-SB NT Indonesia VISI CCP Suku Bunga dan Nilai Tukar yang sesuai dengan standar dan best practice internasional MISI Mendukung kelancaran transmisi kebijakan moneter, turut memelihara stabilitas sistem keuangan, mendorong pengembangan pasar keuangan, dan mendukung perekonomian domestik Berbadan hukum Berlandaskan Interkoneksi dan Indonesia Manajemen Risiko Interoperabilitas dengan Sistem Lain dengan didukung dan Governance permodalan yang kuat SISTEM INFORMASI DAN SDM SumSubemr:bBeanrk: BInadnonkesIniadonesia 11 Berbeda dengan transaksi repo SBN yang selama ini dilakukan secara bilateral melalui OTC, transaksi repo melalui CCP dilakukan secara bersama melalui ETP Multi-matching dengan standardisasi produk, kontrak transaksi, transaksi harga, serta mekanisme penyelesaian transaksi secara neto (closed- out netting) atas dasar SBN yang diserahkan sebagai underlying transaction dari peserta pasar kepada lembaga CCP yang akan dibentuk. 12 Diharapkan pendirian CCP-SBN NT ini akan menurunkan perbedaan imbal SBN (yaitu sekitar 5,2% untuk tenor 5 tahun) dengan suku bunga di pasar uang (yaitu sekitar 3,7% untuk tenor 12 bulan) yang saat ini sangat besar, dan karenanya akan mendukung upaya Pemerintah untuk mengurangi beban bunga utang pemerintah 63

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 3.6 Pemberdayaan Ekonomi-Keuangan Syariah dan UMKM Bank Indonesia terus mendorong akselerasi melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk underlying project SukBI Inklusif dalam rangka nasional sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi mendorong pembiayaan syariah bagi UMKM, sebagai yang inklusif dan berkesinambungan, bagian dari bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, terus reformasi struktural menuju Indonesia Maju.13 dilakukan. Upaya optimalisasi keuangan sosial syariah Penguatan dan perluasan ekosistem mata rantai sebagai alternatif sumber pembiayaan juga terus nilai halal (halal value chain), terus dilakukan melalui didorong melalui penguatan wakaf produktif bersama 3 (tiga) pilar pengembangannya. Strategi penguatan K/L terkait. Selanjutnya sebagaimana amanah UU No. dilakukan di masing-masing pilar tersebut baik 2 Tahun 2020, dalam rangka menjaga stabilitas sistem dalam aspek penguatan kelembagaan, perluasan keuangan di tengah pemulihan ekonomi, dilakukan implementasi, serta penguatan infrastruktur penyempurnaan ketentuan Pembiayaan Likuiditas pendukung termasuk digitalisasi. Pada pilar pertama Jangka Pendek Syariah (PLJPS) bagi perbankan pemberdayaan ekonomi syariah, penguatan syariah. ekosistem halal value chain pada aspek kelembagaan dilakukan dengan akselerasi penguatan korporatisasi Pada pilar ketiga edukasi dan sosialisasi, kontribusi pelaku usaha syariah berbasis pesantren. Hal ini penyelenggaraan FESyar dan ISEF tahun 2021 diimplementasikan melalui pembentukan Himpunan terhadap ekonomi dan keuangan syariah nasional Ekonomi dan Bisnis Pesantren (HEBITREN) di semakin nyata. Rangkaian kegiatan Road to ISEF, berbagai wilayah provinsi. Sementara penguatan termasuk 3 (tiga) kali penyelenggaraan FESyar secara sektoral dilakukan melalui dukungan akselerasi di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kawasan Timur Halal Assurance System untuk sektor makanan halal Indonesia, mencakup berbagai kegiatan, dari bersama BPJPH, serta K/L dan stakeholder lainnya, webinar hingga business matching dan business deals. termasuk dalam mendukung implementasi Kawasan Perluasan pasar, di domestik hingga menembus Industri Halal (KIH). Dukungan peningkatan kinerja pasar global, termasuk onboarding ke platform sektoral ekonomi syariah juga dilakukan melalui e-commerce global. Dari keuangan syariah, kolaborasi penguatan rantai pasok nilai halal di sektor pertanian, “Bulan Pembiayaan Syariah” digelar bersama OJK serta pelaksanaan business matching, business dan berbagai stakeholder terkait lainnya termasuk intermediary, dan on-boarding e-commerce domestik dari wakaf produktif. Rangkaian kegiatan FESyar dan global. Begitu juga penguatan sektor fesyen virtual dengan ISEF yang kali ini diselenggarakan muslim yang dilakukan melalui penguatan kapasitas secara hybrid, diikuti oleh lebih dari 290 ribu pelaku usaha syariah siap ekspor dan perluasan akses peserta dan 970 peserta eksibisi. Pada ISEF ke-8 pasar. tersebut, kegiatan untuk akselerasi ekonomi syariah difokuskan pada sektor makanan halal dan fesyen Pada pilar kedua keuangan syariah, penguatan muslim (Gambar 3.4). Termasuk penyelenggaraan operasi moneter dan pendalaman pasar uang syariah “Global Halal Dialogue”, serta “Indonesia Sustainable untuk mendukung pembiayaan terus ditempuh. Modest Fashion Show” oleh 420 desainer seluruh Hal ini dilakukan antara lain dengan perluasan Indonesia. Rangkaian kegiatan FESyar dan ISEF implementasi Sukuk BI (SukBI). Di samping itu menghasilkan total transaksi senilai Rp25,8 triliun persiapan pelaksanaan RPIM pada perbankan syariah dan pengumpulan ZISWAF sebesar Rp669 miliar. Keseluruhan pencapaian ini jauh meningkat 13 Elaborasi lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan ekonomi dan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. keuangan syariah juga dapat dilihat pada Laporan Ekonomi dan Keuangan Yang semakin membanggakan adalah bertambah Syariah (LEKSI) 2021 pada Bab 3 Sinergi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan banyaknya lembaga, asosiasi, dan berbagai pihak, Syariah dan Bab 4 Arah Kebijakan 2022 nasional maupun internasional, yang bergabung dan 64

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Gambar 3.4. Fesyar dan ISEF 2021: Indonesia Pusat Ekonomi Keuangan Syariah Dunia AGENDA PESERTA/PENGUNJUNG MODEST FASHION SHOW TRANSAKSI BISNIS JUMLAH EXHIBITOR 194 293,401 420 25,8 T 970 KEGIATAN JUMLAH PESERTA FESYAR-ISEF DESAINER FESYAR - ISEF PELAKU USAHA SUSTAINABLE FASHION- PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, FESYAR - ISEF WEBINAR (NATIONAL & INTERNATIONAL)/ ZOOM - YOUTUBE - INSTAGRAM SUSTAINABLE LIFESTYLE TRANSAKSI B TO B, TRANSAKSI B TO C, WORKSHOP/TALKSHOW/BUSINESS VIRTUAL I INTERNATIONAL BRANDING I 39 K SERTA EXHIBITION JUMLAH BOOTH VIRTUAL FESYAR - ISEF COACHING/BUSINESS MEETING/ AKAN BERLANGSUNG SAMPAI DENGAN MATCHING/FGD/TABLIG AKBAR/ DESEMBER 2021 FASHION SHOW OUTCOME THE 8TH INDONESIA SHARIA ECONOMIC FESTIVAL KOMPETISI “MAGNIFYING HALAL INDUSTRIES THROUGH FOOD 1. Pencanangan bulan Oktober sebagai AND FASHION MARKETS FOR ECONOMIC RECOVERY” 4,452 Bulan Ekonomi Syariah PESERTA PENGUMPULAN ZISWAF 8 JENIS KOMPETISI 2. Akselerasi sertifikasi halal, menguji ISYEFPRENEUR I HIJRAHPRENEUR 2.0 I sejuta sertifikasi halal bagi UMKM 669 KOMPETISI EKONOMI SYARIAH NASIONAL (KESN) I MILIAR KOMPETISI FASHION I KOMPETISI VIDEO BRAND 3. Kebangkitan Ekonomi Masjid (EMAS) ZISWAF EKSYAR melalui pemuda JUMLAH ZISWAF YANG TERKUMPUL SELAMA RANGKAIAN FESYAR DAN ISEF 2021 PLATFORM ISEF 4. Akselerasi pembiayaan komersial syariah 82,7 K 5. Akselerasi pengumpulan wakaf dan zakat PENGUNJUNG PERIODE : 5 SEPTEMBER - 29 OKTOBER 6. Penguatan Ekosistem Riset dan Edukasi, DIAKSES PENGUNJUNG DARI 119 NEGARA melalui pembentukan Center of Excellence, DARI 5 BENUA Kerangka Riset Nasional, dan penguatan jaringan SERTIFIKASI 7. Penguatan kompetensi pelaku di sektor 240 fashion dan penamping halal SERTIFIKAT Sumber: Bank Indonesia MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI PENDAMPINGAN PPH, SERTIFIKASI HALAL SELF-DECLARE, DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI FASHION DESIGNER berjamaah di dalam ISEF untuk akselerasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan keuangan syariah mendukung pemulihan dan digitalisasi proses bisnis sehingga mendorong ekonomi nasional. perbaikan daya saing UMKM. Program digitalisasi UMKM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Bank Indonesia terus memperkuat program dan efisiensi, memperluas akses pemasaran UMKM pengembangan UMKM untuk mendorong UMKM baik nasional maupun global, mempermudah akses digital dan ekspor. Bank Indonesia konsisten pembiayaan UMKM, dan mempermudah transaksi melaksanakan program pengembangan UMKM UMKM sebagai entry point ke dalam ekosistem melalui 3 (tiga) pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, ekonomi dan keuangan digital melalui perluasan peningkatan kapasitas, dan pembiayaan guna adopsi QRIS. Pada aspek pembiayaan, perluasan mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan akses terus didorong untuk kemudahan ekspansi adaptif. Penguatan korporatisasi dilakukan melalui usaha dengan pembiayaan UMKM yang lebih sehat. pembentukan kelompok yang didasari modal sosial Bank Indonesia juga terus mendorong UMKM ekspor yang kuat serta penguatan kelembagaan formal dengan menerapkan 2 (dua) strategi, yaitu pull strategy dan modern. UMKM didorong untuk berkolaborasi (market driven) untuk mengidentifikasi standar dan antarUMKM maupun dengan usaha besar dan persyaratan sesuai negara tujuan ekspor dan push lembaga keuangan untuk meningkatkan skala strategy melalui fasilitasi pemenuhan sertifikasi yang ekonominya. Peningkatan kapasitas difokuskan dibutuhkan UMKM (Gambar 3.5). 65

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Gambar 3.5. Strategi Pengembangan UMKM Ekspor PUSH STRATEGY PULL STRATEGY Identifikasi negara Identifikasi gap UMKM PILOT PROJECT tujuan ekspor standardisasi dan Identifikasi standar 6 UMKM 7 UMKM 2 UMKM dan syarat sertifikasi sertifikasi Kopi Kain/Kerajinan Makanan dan negara tujuan ekspor Fasilitasi capacity building Minuman Olahan Sinergi dengan MARKET stakeholders terkait dan pendampingan FASILITASI SERTIFIKASI DRIVEN untuk identifikasi untuk pemenuhan kuantitas, Sumber: Bank Indonesia standar dan syarat sertifikasi negara kualitas, dan kontinuitas tujuan ekspor Sinergi dengan K/L Mempertemukan UMKM dengan terkait untuk pelaksanaan potential buyer pelatihan dan pendampingan, serta pengujian produk Bank Indonesia memperkuat sinergi dengan berbagai event strategis Bank Indonesia, perluasan kementerian, lembaga, asosiasi, dan komunitas penggunaan QRIS UMKM, program belanja produk- untuk meningkatkan daya saing UMKM. Sinergi produk UMKM, serta peluncuran aplikasi E-Catalogue dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas Bank Indonesia untuk mendukung kebijakan UMKM, onboarding UMKM, business matching, Pemerintah dalam meningkatkan transaksi UMKM fasilitasi akses pembiayaan, pameran, dan promosi melalui program “Bela Pengadaan” dan “Bangga perdagangan internasional. Bank Indonesia juga Menggunakan Produk Indonesia” (Gambar 3.6) konsisten mendukung Gerakan Nasional Bangga Sejalan dengan peran strategis Bank Indonesia dalam Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Bank di Indonesia (BWI) dengan melibatkan seluruh kantor Indonesia akan terus memperkuat peran aktif dalam Bank Indonesia dalam upaya mendorong pemulihan mendukung kesuksesan Gernas BBI dan BWI. ekonomi, antara lain melalui melalui penyelenggaraan Gambar 3.6. Persebaran Wilayah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia BBI di 12 Wilayah Destinasi Wisata Aceh 10 Kalimantan Timur Sulawesi Utara (Likupang) 9 September Oktober 7 Juli - Agustus #RAGAMACEH #PELANGISULAWESI #GOBORNEO Sumatera Utara (Toba) Maluku 2 Februari 11 November #BELIKREATIFTOBA #AROMAMALUKU Jakarta NTB 12 Desember 3 Maret #DISKONESIA #EKSOTISMELOMBOK Jawa Barat 4 April #UKMJABARPATEN JOGLOSEMAR Jawa Timur Bali NTT 5 Mei 8 Agustus 1 Januari 6 Juni #FESTIVALJOGLOSEMAR #LOKALKERENJATIM #ARTBALI #KILAUDIGITALPERMATAFLOBAMORA Sumber: Bank Indonesia 66

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Dengan dukungan sinergi yang erat, rangkaian digital dan UMKM ekspor. Capaian KKI 2021 kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) tahun 2021 yang meningkat signifikan dibandingkan dengan yang diselenggarakan Bank Indonesia menjadi tahun sebelumnya, baik dari sisi omzet (94%), momentum kebangkitan UMKM di era pandemi jumlah pengunjung (130%), serta realisasi business Covid-19. KKI 2021 mengangkat tema “Sinergi, matching ekspor dan pembiayaan (17%), serta Globalisasi, dan Digitalisasi UMKM dan Sektor komitmen pembiayaan (548%), mencerminkan Pariwisata”. Seri 1 KKI pada bulan Maret 2021 membaiknya kinerja UMKM dan optimisme untuk diselaraskan dengan peran Bank Indonesia sebagai bangkit setelah melewati badai pandemi (Gambar movement manager Gernas BBI 2021 dengan tagar 3.7). Koordinasi dengan K/L yang semakin erat dan #EksotismeLombok, bersinergi dengan K/L terkait intensif, memberikan nilai tambah dalam peningkatan dan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Puncak kapasitas, akses pemasaran, serta akses pembiayaan KKI 2021 diselenggarakan tanggal 23-26 September UMKM, serta meningkatkan kesadaran dan minat dengan tagar #RagamAceh dan dibuka oleh Ibu masyarakat untuk berpartisipasi dalam membeli Negara, sukses menjadi momentum kebangkitan produk-produk UMKM. UMKM di era pandemi untuk mendorong UMKM Gambar 3.7. Pencapaian KKI 2021 EVENT PENCAPAIAN KKI 2021 Total : Rp32,03 Miliar 94% (YoY) KKI MARET 2021 #EksotismeLombok PUNCAK KKI 2021 #RagamAceh Puncak PUNCAK KKI 2021 Total : Rp21,5 Miliar Total : Rp10,53 Miliar* BUSINESS MATCHING (BM) 5 KPw BI dengan Omzet Terbesar 5 KPw BI dengan Omzet Terbesar Karya Selebrasi Realisasi BM Pembiayaan dan Ekspor Kreatif Perry Warjiyo Kepulauan Riau Rp3,8 Miliar D.I. Yogyakarta Rp825,5 Juta Indonesia Gubernur Bank Indonesia Bali Rp2,4 Miliar Sulawesi Selatan Rp786,21 Juta Rp132,8 Miliar 17% (YoY) Jawa Barat Rp2,3 Miliar DKI Jakarta Rp735,81 Juta 2021 1. One stop virtual event yang berkualitas, terstruktur, Jambi Rp1,5 Miliar Bali Rp700,06 Juta One on One Meeting dan terintegrasi. Sulawesi Selatan Rp1,3 Miliar Banten Rp669,29 Juta #RagamAceh Komitmen One on One Meeting Pembiayaan 2. Menghadirkan produk UMKM berkualitas yang Sinergi, Globalisasi dan dapat diakses dari mana saja, kapan saja, Rp74,4 Miliar 548% (YoY) Digitalisasi UMKM melalui website Karya Kreatif Indonesia (KKI), dan Sektor Pariwisata didukung oleh sistem pembayaran yang cepat, Total Rp11,4 Miliar *Sampai dengan 26 September 2021 mudah, murah, aman, dan andal. Sumber: Bank Indonesia Penjualan per Jenis Produk Penjualan per Jenis Produk 3. Mengedepankan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kain & Pakaian Rp11,3 Miliar Kain & Pakaian Rp4,47 Miliar Kerajinan/Kriya Rp3,7 Miliar Kerajinan/Kriya Rp2,7 Miliar Mamin Olahan RP6,5 Miliar Mamin Olahan Rp3,3 Miliar PESERTA PAMERAN VIRTUAL PENGUNJUNG 130% (YoY) 148.716 (Peserta / Viewers) 2021: 158 Kain/Fashion Negara Kota Usia Jenis Kelamin 525 UMKM 119 Kriya/Kerajinan 165 Mamin Olahan Indonesia 51 Kopi 97.63% Jakarta 65+ 31.74% 18-24 5.71% 20.80% 55-64 Pencapaian Road to KKI dan Puncak KKI 2021 12.17% Lainnya Pria KEGIATAN 42.83% 50.30% Wanita 25-34 45-54 49.70% 82 Event 19.10% Singapura Lainnya 22.78% Opening Ceremony | Pameran Produk UMKM Virtual 0.44% 1.14% Policy Dialogue | Talk Show | Business Coaching Medan Webinar | Pagelaran Karya Kreatif | Business Matching AS Inggris Podcast | Wisuda Onboarding UMKM 0.41% 0.13% Surabaya 4.74% 35-44 Kompetisi Podcast | Penghargaan UMKM Unggulan Malaysia 9.35% Bandung 19.44% Closing Ceremony | Art & Culture Performance 0.25% Depok 6.38% 4.97% Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja 67

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 3.7 Penguatan Kebijakan Internasional Kebijakan Internasional Bank Indonesia dilakukan Bank Indonesia berperan aktif dalam memperkuat secara terkoordinasi dengan Pemerintah, yang persepsi positif internasional, khususnya lembaga ditujukan untuk mendukung kebijakan utama Bank rating dan investor asing, terhadap perekonomian Indonesia dalam mencapai stabilitas makroekonomi Indonesia. Hal ini dilakukan melalui komunikasi dan sistem keuangan serta memperjuangkan dan engagement yang intensif dengan lembaga kepentingan Bank Indonesia dan ekonomi pemeringkat dan investor asing secara reguler, Indonesia. Kerja sama internasional dan regional khususnya Investor Conference Call setiap Rapat Asia terus diperkuat untuk meningkatkan resiliensi Dewan Gubernur (RDG) bulanan, maupun perekonomian dan mendukung pertumbuhan. setiap terdapat kebijakan strategis yang perlu Bank Indonesia terus melanjutkan penguatan dikomunikasikan. Promosi investasi dan perdagangan kerja sama internasional termasuk dalam rangka juga dilakukan melalui Investor Relation Unit (IRU) Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI). baik nasional, daerah, dan global, melalui kantor Saat ini Bank Indonesia telah memiliki kesepakatan perwakilan Bank Indonesia di dalam dan luar negeri, kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement bekerja sama dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), (BCSA) dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, serta Kedutaan Besar RI di luar negeri. Selama tahun Australia, dan Singapura, serta perjanjian repo 2021 misalnya, Bank Indonesia bekerja sama dan dengan the Fed New York dan BIS. Upaya untuk berpartisipasi aktif memfasilitasi kegiatan promosi meningkatkan persepsi positif investor global dan investasi pada Indonesia Business and Investment lembaga rating terhadap perekonomian Indonesia Forum di Shanghai, Indonesia Investment Forum di terus dilanjutkan. Bank Indonesia juga mendorong London, New York Now, serta London Coffee Festival. percepatan implementasi penggunaan LCS dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan Bank Indonesia juga terus meningkatkan pengakuan negara mitra, dengan memperkuat sinergi bersama internasional sebagai bank sentral terbaik di Pemerintah, KSSK, perbankan, dan dunia usaha. antara negara emerging markets. Hal ini dilakukan Selain itu, penguatan kerangka LCS telah dilakukan melalui peningkatan representasi Bank Indonesia, pada skema LCS Indonesia-Malaysia dan Indonesia- baik melalui membership maupun chairmanship, di Jepang, sementara perluasan negara mitra LCS berbagai forum kerja sama internasional. Selain itu, ditempuh dengan implementasi LCS Indonesia- peningkatan reputasi Bank Indonesia diwujudkan Tiongkok pada September 2021. Bank Indonesia dengan perolehan international awards dari lembaga juga meningkatkan kerja sama dalam rangka internasional dengan reputasi tinggi, penerapan pengembangan sistem keuangan dan/atau sistem sejumlah standar internasional, publikasi riset pembayaran untuk mendorong transaksi yang efisien, dan jurnal yang bertaraf internasional, maupun aman dan mendorong inovasi keuangan digital serta menjadi referensi dan narasumber dalam berbagai memperkuat kerangka Anti Pencucian Uang dan international event yang strategis. Pada tahun Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) melalui 2021, Bank Indonesia memperoleh penghargaan kesepakatan dengan bank sentral Thailand, Malaysia, internasional sebagai Reserve Manager of the Year dari Filipina, dan Brunei Darussalam. Central Banking Awards, medali emas pada ajang 15th Annual Next Generation Contact Center & Customer 68

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Engagement Conference, Best Systemic and Prudential sebagai bagian dari upaya memitigasi risiko lebih Regulator in Asia Pacific dari The Asian Banker lanjut penyebaran Covid-19. Penyebaran varian Regulation and Supervision Awards 2021, medali emas delta Covid-19 yang di luar prakiraan di tengah pada Annual Report Competition, dan medali emas masih berlangsungnya upaya penguatan akselerasi pada International Business Awards (IBA) Stevie Winner. vaksinasi dan penanganan Covid-19 berdampak pada pelaku ekonomi, baik rumah tangga, korporasi, Sinergi kebijakan yang ditempuh masih dihadapkan maupun perbankan, untuk berhati-hati dan menunda tantangan dalam penanganan Covid-19 di tengah keputusan ekonomi, baik konsumsi, produksi, dan merebaknya varian baru, yang berdampak pada investasi. Hal ini berdampak pada belum kuatnya belum kuatnya permintaan domestik. Beberapa permintaan domestik, yang pada gilirannya faktor menjadi tantangan dalam upaya mendorong berdampak pada penyaluran kredit perbankan yang akselerasi permintaan domestik dan pemulihan meningkat terbatas, di tengah kapasitas perbankan ekonomi. Pertama, pasokan dan distribusi vaksin dalam penyaluran yang sangat memadai sejalan global yang relatif terbatas sehingga menghambat dengan pelonggaran kebijakan moneter Bank upaya mendorong akselerasi vaksinasi yang Indonesia dalam bentuk penurunan suku bunga dan merupakan prasyarat pemulihan ekonomi. Kedua, injeksi likuiditas yang besar, serta relaksasi kebijakan penyebaran Covid-19 yang kembali meningkat, makroprudensial. Langkah-langkah lanjutan dalam terutama munculnya varian baru termasuk varian akselerasi vaksin dan penanganan Covid-19 yang delta yang lebih cepat dan lebih ganas, berdampak disertai pembukaan sektor prioritas, diharapkan akan pada penerapan kembali pembatasan mobilitas berdampak positif pada terkendalinya penyebaran yang disertai dengan tertahannya mobilitas dan Covid-19, sehingga pembukaan sektor prioritas yang aktivitas ekonomi. Ketiga, disiplin dalam penerapan lebih luas dapat dilakukan untuk mendorong lebih protokol Covid-19 yang perlu terus ditingkatkan jauh aktivitas ekonomi. 69

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 3.8 Transformasi Bank Indonesia Transformasi menyeluruh yang ditempuh Bank akselerasi reformasi sektor riil. Selain itu, sinergi dan Indonesia sejak tahun 2018 terus diperluas dan koordinasi Bank Indonesia dalam KSSK juga semakin diperkuat, baik transformasi kebijakan maupun erat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan transformasi kelembagaan, termasuk dalam mendorong pembiayaan bagi dunia usaha. Sinergi menyikapi cepatnya digitalisasi. Hal ini sejalan dan koordinasi dengan Pemerintah, KSSK serta dengan visi Bank Indonesia untuk menjadi bank industri perbankan dan sistem pembayaran juga terus sentral digital terdepan dalam berkontribusi nyata diperluas untuk pendalaman pasar keuangan dan terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara mempercepat integrasi ekonomi keuangan digital negara emerging markets untuk Indonesia Maju. secara nasional. Untuk itu, Bank Indonesia telah menyusun Strategic Business Plan (SBP) hingga 2025 baik untuk Bank Transformasi kelembagaan juga terus diperkuat Indonesia secara keseluruhan maupun untuk masing- sebagai langkah nyata untuk membangun Bank masing 12 program strategis. Transformasi kebijakan Indonesia sebagai lembaga bank sentral dengan Bank Indonesia dilakukan melalui penguatan bauran kinerja yang unggul. Hal ini untuk mendukung kebijakan dalam rangka menjalankan mandat pencapaian dan memastikan terlaksananya mandat Undang-Undang untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah Bank Indonesia secara kredibel. Transformasi (inflasi dan nilai tukar), turut menjaga stabilitas kelembagaan melalui bauran kebijakan kelembagaan sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ditujukan untuk mewujudkan kinerja unggul yang ekonomi berkelanjutan. Independensi Bank Indonesia berbasis kinerja efektif, kinerja efisien, dan kinerja diletakkan sebagai bagian dalam sinergi dan bertata kelola (2EG) (Gambar 3.5). Hal ini diperlukan koordinasi dalam memperkuat kebijakan ekonomi sebagai langkah dalam menciptakan keseimbangan nasional. Dalam implementasinya, Bank Indonesia antara memastikan tercapainya mandat Bank telah memelopori penerapan bauran kebijakan bank Indonesia melalui kinerja yang efektif dengan sentral (central bank policy mix) antara kebijakan upaya mendorong produktivitas sumber daya moneter dan kebijakan makroprudensial sehingga secara efisien, serta memastikan ketaatan hukum dapat lebih optimal dalam mencapai stabilitas dan akuntabilitas melalui tata kelola yang baik. moneter, sistem keuangan dan makroekonomi serta Transformasi kelembagaan mencakup area dan proses dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi kerja, SDM dan budaya kerja, serta transformasi berkelanjutan. Di bidang sistem pembayaran, digital. Transformasi organisasi dijalankan melalui: transformasi kebijakan dilakukan melalui (i) perumusan bauran kebijakan kelembagaan yang implementasi BSPI 2025 untuk mendorong akselerasi dilakukan berdasarkan prinsip efektif, efisien, dan dan integrasi ekonomi dan keuangan digital sebagai governed/bertata kelola, (ii) integrasi fungsi strategis sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Percepatan kelembagaan yakni Strategic Management, Strategic pendalaman pasar uang sesuai BPPU 2025 dilakukan Finance, Strategic Risk Management, Strategic Risk melalui pengembangan instrumen pasar uang dan Based Internal Audit, serta fungsi pengelolaan sumber infrastruktur pasar keuangan guna menciptakan daya nonkeuangan, (iii) penyempurnaan framework pasar uang modern dan maju. Sinergi dan koordinasi audit untuk pengendalian internal, (iv) penguatan kebijakan dengan Pemerintah terus diperkuat baik pengelolaan risiko, serta (v) penguatan fungsi antara kebijakan moneter dan fiskal maupun dalam pengadaan barang dan/atau jasa, dan pengelolaan aset. 70

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Gambar 3.8. Transformasi Kelembagaan Kinerja efisien untuk Kinerja Kinerja efektif untuk mendorong produktivitas Efektif memastikan tercapainya sumber daya mandat BI Kinerja bertatakelola untuk 1 Streamlining proses bisnis untuk meningkatkan memastikan ketaatan hukum 1 Membangun kerangka Bauran Kebijakan efisiensi perumusan kebijakan dan pengambilan & akuntabilitas Kelembagaan berbasis 2EG keputusan 1 Mengakselerasi alignment manajemen risiko dan 2 Memperkuat integrasi manajemen strategis, 2 Memperkuat manajemen keuangan BI dalam risk-based internal audit manajemen keuangan, manajemen risiko dan audit rangka menjaga akuntabilitas & dalam perencanaan dan pengendalian sustainabilitas keuangan 2 Memperkuat alignment fungsi compliance & program kerja, sumber daya, risiko, dan audit legal risk 3 Memastikan produktivitas kerja yang tinggi 3 Memperkuat kerangka kerja pengelolaan didukung SDM dengan jumlah cukup, kompeten, 3 Memperkuat kerangka audit strategis untuk Major Project engaged, dan berakhlak mulia memastikan efektivitas pengendalian kinerja 2EG 4 Asesmen kinerja efektif berbasis kinerja 2EG Kinerja 4 Asesmen kinerja tata kelola dari sisi manajemen Efisien risiko, audit, legal, dan komunikasi Kinerja Bertata kelola Sumber: Bank Indonesia driven, dikelola secara end-to-end, dan selaras dengan manajemen karier pegawai. Transformasi pada Bank Indonesia melanjutkan transformasi SDM area pemeliharaan dilakukan untuk menjaga dan untuk mencapai SDM berkinerja unggul di era digital, memelihara motivasi kerja dan engagement pegawai. disertai dengan transformasi digital baik di area Sementara itu, transformasi digital diterapkan secara kebijakan maupun kelembagaan. Transformasi SDM menyeluruh baik di area kelembagaan maupun dilakukan pada 4 (empat) aspek yaitu Perencanaan, kebijakan. Transformasi tersebut dilakukan melalui Pemenuhan, Pengembangan, dan Pemeliharaan pengembangan sistem (toolset), peningkatan SDM SDM. Transformasi pada area perencanaan terefleksi (mindset dan skill set), serta menjaga kualitas dan dari perencanaan SDM yang tidak lagi hanya fokus keandalan layanan sistem informasi (SI). Semua hal pada aspek kuantitas (jumlah) namun aspek kualitas. tersebut ditempuh untuk mewujudkan visi Bank Transformasi pada area pemenuhan dilakukan Indonesia untuk menjadi bank sentral digital terdepan melalui pemenuhan sesuai kebutuhan organisasi dalam berkontribusi nyata terhadap perekonomian yang dilakukan secara Transparan, Terprogram, dan nasional dan terbaik di antara negara emerging Terjadwal. Transformasi pada area pengembangan markets untuk Indonesia Maju. dilakukan melalui penerapan konsep Program Tugas Belajar baru (new PTB) dengan prinsip institutional 71



BAB 4 BANGKIT DAN OPTIMIS: SINERGI DAN INOVASI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian pada 2021 menjadi dasar untuk bangkit dan semakin optimis akan percepatan proses pemulihan ekonomi Indonesia pada 2022. Upaya pemulihan ekonomi tetap didasarkan pada kerangka sinergi kebijakan agar ekonomi kembali ke lintasan jangka panjangnya. Prospek ekonomi Indonesia pada 2022 akan semakin membaik sejalan dengan prakiraan peningkatan kinerja permintaan domestik dan perekonomian global. Stabilitas perekonomian diprakirakan tetap terjaga di tengah proses pemulihan perekono- mian yang terus berlangsung. Prospek positif tersebut diperkuat dengan sinergi dan inovasi untuk menjaga momentum kebangkitan dan membangun optimisme pemulihan perekonomian nasional. Sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, dan dunia usaha akan terus diperkuat untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional yang berkesinambungan. Inovasi bauran kebijakan senantiasa diselaraskan dengan perkembangan kondisi global, domestik, serta kebijakan fiskal untuk mendukung berlanjutnya reformasi struktural perekonomian nasional sehingga dalam jangka menengah perekonomian terus meningkat dan kembali berada di lintasan menuju Indonesia Maju.

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Akselerasi pemulihan ekonomi nasional terus \"Sinergi kebijakan yang erat pada didorong melalui penguatan sinergi dan inovasi 2021 menjadi dasar untuk bangkit yang dilandasi oleh semangat kuat untuk bangkit dan semakin optimis akan proses dan optimis. Upaya pemulihan ekonomi didasarkan pada kerangka sinergi dan inovasi kebijakan dengan pemulihan ekonomi yang lebih memperkuat satu kebijakan prasyarat (necessary) baik pada 2022\" dan mempercepat lima respons kebijakan yang diperlukan (sufficient) agar ekonomi kembali ke transformasi sektor riil, (ii) sinergi stimulus moneter lintasan jangka panjangnya. Sinergi kebijakan untuk dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 fiskal, (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan, (iv) dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta (v) ekonomi sangat diperlukan sebagai kebijakan prasyarat dan keuangan hijau. untuk mendorong berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional. Prasyarat tersebut perlu ditunjang oleh 5 (lima) respons kebijakan, yaitu: (i) akselerasi 74

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 4.1 Satu Prasyarat, Lima Respons Kebijakan Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas perekonomian pada 2021 menjadi dasar untuk sangat diperlukan sebagai kebijakan prasyarat bangkit dan semakin optimis akan proses pemulihan untuk mendorong berlanjutnya proses pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada 2022. ekonomi nasional. Prasyarat tersebut perlu ditunjang Akselerasi pemulihan ekonomi nasional terus oleh 5 (lima) respons kebijakan, yaitu: (i) akselerasi didorong melalui penguatan sinergi dan inovasi transformasi sektor riil, (ii) sinergi stimulus moneter yang dilandasi oleh semangat kuat untuk bangkit dan kebijakan makroprudensial dengan kebijakan dan optimis. Sinergi dan inovasi ditujukan untuk fiskal, (iii) akselerasi transformasi sektor keuangan, (iv) menciptakan imunitas massal dari pandemi Covid-19 digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta (v) ekonomi dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, dan keuangan hijau (Gambar 4.1). Penguatan sinergi mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka dan inovasi tersebut akan membangun optimisme pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan akselerasi pemulihan ekonomi nasional 2022 dan dengan tetap menjaga stabilitas, serta memperkuat tahun-tahun berikutnya, serta peningkatan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka pertumbuhan pada jangka menengah-panjang menengah melalui kebijakan reformasi struktural. menuju Indonesia Maju 2045. Upaya pemulihan ekonomi tetap didasarkan Sinergi akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor pada kerangka sinergi kebijakan, yaitu perlunya prioritas menjadi prasyarat bagi keberlanjutan proses memperkuat satu kebijakan prasyarat (necessary) pemulihan ekonomi nasional. Pelajaran berharga dari dan mempercepat lima respons kebijakan yang tahun 2021 adalah bahwa respons kebijakan yang diperlukan (sufficient) agar ekonomi kembali ke cepat dan terukur melalui sinergi akselerasi vaksinasi lintasan jangka panjangnya. Sinergi kebijakan untuk dan penanganan Covid-19 serta pembukaan sektor akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 prioritas menjadi penentu bagi pemulihan ekonomi. Gambar 4.1. Sinergi Kebijakan Nasional Prasyarat (Necessary) Sinergi Akselerasi Vaksin dan Pembukaan Sektor Prioritas Ekonomi 5 Respons Kebijakan ERTUEMKOBNUHOAMNI Tujuan Perekonomian (Sufficient) 1 Akselerasi Transformasi P 1 Imunitas Massal dan Sektor Riil EMAKBIELIUTAANSGAN Pembukaan Kembali Sektor 2 Sinergi Stimulus Fiskal Ekonomi dan Moneter 3 Akselerasi Transformasi STMABOINLIETT Pemulihan Ekonomi Jangka Sektor Keuangan 2 Pendek dengan Stimulus Permintaan 4 Digitalisasi Ekonomi ER AS ST Pertumbuhan Berkelanjutan dan Keuangan SIST 3 Jangka Menengah-Panjang 5 Ekonomi dan Keuangan Hijau Sumber: Bank Indonesia 75

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Kebijakan akselerasi vaksinasi dan pembatasan sinergi akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor kegiatan masyarakat yang ditempuh Pemerintah prioritas sebagai prasyarat bagi pemulihan ekonomi dapat menahan mengendalikan penyebaran serta dampak rambatannya pada sektor keuangan Covid-19 dalam jangka waktu yang relatif singkat. dan moneter. Pada gilirannya, pemenuhan prasyarat Setelah mengalami lonjakan signifikan pada Juni-Juli tersebut akan menjadi penguat optimisme pemulihan 2021, penurunan kasus baru harian Covid-19 terus ekonomi ke depan. menunjukkan penurunan sejak Agustus 2021. Sejalan dengan itu, Pemerintah merencanakan untuk mulai Upaya Pemerintah untuk mengakselerasi vaksinasi membuka secara bertahap sektor-sektor dan/atau serta mendukung penanganan kesehatan dan wilayah-wilayah dengan kasus berat rendah, angka kemanusiaan akibat pandemi Covid-19 didukung pemanfaatan rumah sakit yang juga rendah, dan secara penuh oleh Bank Indonesia, termasuk melalui tingkat kematian yang rendah. Tahapan pembukaan partisipasi dalam pendanaan APBN. Virus Covid-19 sektor-sektor ekonomi dilakukan secara bertahap, varian Delta yang merebak dengan cepat pada Juni- dari persiapan, transisi tahap I dan II untuk hidup Agustus 2021 berdampak pada lonjakan kasus positif bersama Covid-19, dengan memerhatikan pula dan bahkan kematian. Pada saat yang bersamaan, strategi pemenuhan penanganan pandemi yaitu ketersediaan pasokan, kapasitas, dan distribusi percepatan vaksinasi, peningkatan 3T (testing, tracing, vaksin, serta kemampuan rumah sakit, tenaga treatment), serta penerapan protokol kesehatan dan medis, dan kebutuhan perawatan sangat terbatas peduli lindungi (Gambar 4.2). Ke depan, program dan memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk vaksinasi perlu terus dipercepat untuk mencapai itu, Bank Indonesia berpartisipasi dalam langkah- tingkat kekebalan yang diperlukan, sehingga langkah bersama untuk penanganan kesehatan dan memperkuat ketahanan terhadap kemungkinan penyelamatan kemanusiaan akibat Covid-19. Bank penyebaran varian baru Covid-19, juga untuk Indonesia berinisiatif untuk mendukung pendanaan memastikan keberlanjutan proses perbaikan ekonomi APBN 2021 dan 2022 melalui pembelian SBN dari nasional. Hal ini menegaskan kembali pentingnya pasar perdana secara langsung (private placement) Gambar 4.2. Rancangan Persiapan ke Kenormalan Baru, Hidup Bersama Endemi Relaksasi dilakukan setelah Relaksasi ekonomi dan kegiatan sosial dilakukan lebih luas ketika vaksinasi Covid-19 diperlakukan sama vaksinasi dosis ke-2 mencapai 80% (dosis 2) dan jika kondisi terkontrol dan kapasitas sistem dengan penyakit menular mencapai 70% kesehatan tidak melebihi batas lainnya PERSIAPAN TRANSISI I TRANSISI II HIDUP BERSAMA COVID-19 1 3 INDIKATOR ACUAN 2 STRATEGI PEMENUHAN Angka kasus berat yang rendah Cakupan vaksinasi yang tinggi. Minimal 70% dosis 2, dengan prioritas Angka perawatan di RS yang rendah pada risiko tinggi (lansia) Tingkat kematian yang rendah Peningkatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) Protokol kesehatan: 3M + Isoter dan Peduli Lindungi Sumber: Paparan Evaluasi PPKM, Kemenkomarves, Studi Australia dan Singapura 76

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan penting untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus baik pemecahan berbagai kendala (debottlenecking) 2021. Pembelian SBN secara langsung oleh Bank dari sisi sektor riil, pemberian insentif kebijakan fiskal, Indonesia untuk seluruh biaya kesehatan dalam APBN maupun dukungan kebijakan makroprudensial dan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar sektor keuangan yang diperlukan. Pendekatan ini Rp215 triliun dan Rp224 triliun. Pembelian ini disertai telah dimulai oleh KSSK melalui sinergi kebijakan dengan biaya suku bunga yang sangat rendah, yaitu untuk pemulihan sektor properti dan otomotif sebesar biaya operasi moneter (Bank Indonesia Reverse sebelum merebaknya varian Covid-19 varian Delta. Repo Rate tenor 3 bulan). Partisipasi Bank Indonesia Proses ini dilakukan melalui 3 tahapan. diwujudkan melalui kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaanvaksinasi dan penanganan Pertama, pemetaan sektor-sektor prioritas yang kesehatan dengan batas maksimum Rp58 triliun mampu berdaya tahan, pendorong pertumbuhan, (2021) dan Rp40 triliun (2022), sesuai kemampuan serta penopang pemulihan ekonomi. Dalam kaitan ini, keuangan Bank Indonesia. Dengan tambahan terdapat 8 (delapan) subsektor prioritas utama yang pendanaan biaya kesehatan oleh Bank Indonesia pada dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan APBN 2021 dan 2022 tersebut, Pemerintah dapat ekspor yaitu: (1) Industri Makanan dan Minuman; menangani Covid-19varian Delta dengan sangat (2) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; (3) cepat. Pemerintah juga dapat semakin mempercepat Industri Tekstil dan Pakaian Jadi; (4) Industri Kimia, vaksinasi untuk mencapai imunitas massal, sehingga Farmasi, dan Obat Tradisional; (5) Industri Kertas meningkatkan ketahanan atas kemungkinan dan Barang dari Kertas; (6) Industri Logam Dasar; penyebaranvarianvirus baru. Hal ini penting untuk (7) Industri Alat Angkutan; serta (8) Industri Karet, dilakukan agarlangkah-langkah pembukaan sektor- Barang dari Karet, dan Plastik (Gambar 4.3). Dengan sektor dan berbagai aktivitas ekonomi dapat terus mempertimbangkan aspek kewilayahan sesuai dilakukan dengan mitigasi risiko pandemi Covid-19 dengan sentra produksi dan kondisi pembatasan yang memadai. mobilitas (PPKM) di sentra industri-industri tersebut, diperoleh rumusan strategi pembukaan Sejalan dengan akselerasi vaksinasi untuk mencapai wilayah sentra produksi untuk mendukung aktivitas imunitas massal, respons kebijakan ekonomi industri di tengah PPKM, namun dengan tetap nasional yang pertama perlu difokuskan adalah pada mempertimbangkan risiko dari penyebaran Covid-19. pemulihan sektor-sektor prioritas secara cepat agar Hasil pemetaan tersebut menjadi salah satu dasar mampu mendorong pertumbuhan dan penciptaan rekomendasi kebijakan, yaitu pembukaan industri lapangan kerja. Sinergi dan inovasi kebijakan sangat yang diselaraskan dengan akselerasi vaksinasi. 77

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Gambar 4.3. Sinergi Kebijakan Ekonomi Nasional untuk Akselerasi Pemulihan Sektor Prioritas 1 PEMETAAN SEKTOR 2 IDENTIFIKASI DAN DEBOTTLENECKING 3 SINERGI KEBIJAKAN PRIORITAS PEMULIHAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL Keinginan Perbankan untuk KEBIJAKAN SEKTOR RIIL Menyalurkan Kredit (Supply of Credit) Kebijakan Faktor Produksi: Bahan 24 Subsektor Tinggi Rendah Baku, Energi, Infrastruktur, Tenaga Prioritas Pemulihan Kerja PEMBIAYAAN Industri Makanan dan Industri Karet 8 Subsektor Prioritas Kesiapan Korporasi untuk Menrima Minuman Industri Kertas Kemudahan Peraturan dan Pemulihan Industri Kimia Perizinan: Implementasi UU Cipta Kredit (Demand for Credit) Industri Otomotif dan II Kerja Sinergi Vaksin & Belum Siap Siap Alat Angkutan Lainnya Pembukaan Perluasan Akses Pasar: Promosi, Industri I Kerja Sama Internasional, Anti Dumping IV III Industri Logam Dasar Tekstil dan Produk Tekstil KEBIJAKAN FISKAL Industri Alas Kaki Anggaran Belanja Untuk Kementerian Koordinator Mamin Kimia Otomotif Infrastruktur, ketahanan Pangan, Bidang Kemaritiman Pariwisata, TIK dan Investasi P1: Kenaikan harga P1: Infrastruktur jalan P1: Ekspor dari bahan baku impor, sentra industri Patimban masih terbatas Insentif Pajak Bea Impor, Pajak Rekomendasi Sinergi produktivitas sawit petrokimia belum karena kendala jalan dan Korporasi, dan Lainnya Untuk Percepatan Vaksin dan turun memadai kedalaman pelabuhan Sektor Prioritas Pembukaan Industri Prioritas P2: Kepastian aturan P2: Implementasi harga P2: Implementasi PP KEBIJAKAN PEMBIAYAAN Rakor High Level Manufaktur pasca moratorium gas industri belum 74/2021 belum diikuti berakhir optimal terbitnya aturan teknis Kebijakan Makroprudensial Sektor Prioritas dan UMKM P3: Kendala kontainer khususnya terkait Pepanjangan Restrukturisasi UMKM Kredit Kemudahan Kredit, Sekuritisasi, dan Alternatif Pembiayaan Lain KENDALA SEKTOR RIIL Karet Karet GERNAS BBI, BWI, DIGITALISASI P1: Penyerapan karet P1: Kenaikan biaya bahan alam di domestik KENDALA baku impor termasuk industri masih UTAMA terkendala akibat P2: Belum masuk sebagai kualitas yang masih INDUSTRI penerima harga gas tergolong rendah PRIORITAS industri P3: Biaya kontainer terkait mekanisme non-FOB Logam Dasar TPT Alas Kaki P1: Kendala pasokan P2: Garmen domestik P2: Kendala kontainer listrik smelter baru di dibanjiri produk impor, khususnya terkait Halut kendala kontainer UMKM khususnya terkait P2: Izin lingkungan UMKM pengelolaan limbah P3: Hambatan tarif anti-dumping besi baja PENGEMBANGAN UMKM Sumber: Bank Indonesia Usulan tersebut menjadi salah satu rekomendasi Kedua, identifikasi kendala yang dihadapi dalam kebijakan yang disampaikan dalam forum koordinasi pemulihan sektor-sektor prioritas tersebut, baik bersama Kementerian Perindustrian melalui Rapat kendala di sektor riil maupun dari sisi pembiayaan. Koordinasi High Level Manufaktur secara bilateral Untuk itu, perlu dilakukan pembahasan bersama pada 8 Oktober 2021. Dalam rapat tersebut, kedua melalui forum koordinasi, yakni antara Pemerintah lembaga menyepakati strategi kebijakan pemulihan Pusat (K/L terkait), KSSK, pelaku industri, perbankan, dan penguatan struktur industri manufaktur yang serta Pemerintah Daerah terkait. Berbagai akan ditindaklanjuti melalui serangkaian kegiatan permasalahan pada sektor riil baik berkaitan aspek kerja sama pada 2022. Di samping sektor industri perbaikan faktor produksi seperti bahan baku, energi tersebut, pengembangan UMKM perlu terus menjadi dan tenaga kerja, aspek pengaturan dan kelembagaan prioritas karena kontribusinya yang signifikan dalam khususnya kejelasan kebijakan dan kemudian pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan perizinan, maupun aspek promosi dan akses pasar di kerja, maupun untuk inklusi ekonomi dan keuangan. dalam negeri dan luar negeri. Pada aspek pembiayaan, permasalahan dapat berasal dari perusahaan atau 78

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 perbankan. Sejumlah sektor, khususnya yang sektor prioritas dan UMKM dari Bank Indonesia, berorientasi ekspor telah tumbuh, dan penyaluran kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit dari kredit telah meningkat. Namun, untuk sektor- OJK, serta kemudahan kredit perbankan, sekuritisasi, sektor lainnya perlu respons kebijakan baik dari sisi dan alternatif pembiayaan lain. permintaan kredit dari sektor riil maupun untuk mengatasi persepsi risiko kredit dari perbankan. Respons kebijakan kedua untuk pemulihan ekonomi nasional berkaitan dengan sinergi Ketiga, sinergi dan koordinasi kebijakan ekonomi kebijakan fiskal Pemerintah dengan stimulus nasional perlu dirumuskan dan diimplementasikan moneter dan makroprudensial dari Bank Indonesia sesuai kondisi pada masing-masing sektor produktif untuk mendorong permintaan, khususnya dalam dimaksud. Secara keseluruhan, kebijakan yang jangka pendek. Stimulus fiskal dalam jumlah yang diperlukan meliputi kebijakan terkait sektor riil, relatif besar akan mendukung proses pemulihan kebijakan fiskal, maupun kebijakan pembiayaan. ekonomi nasional. Dalam rangka menstimulasi Dari sisi sektor riil, kebijakan terkait faktor produksi perekonomian dan mencapai target pembangunan, seperti bahan baku, energi, infrastruktur, dan postur APBN 2022 terdiri dari pendapatan negara tenaga kerja; kebijakan kemudahan peraturan dan yang direncanakan sebesar Rp1.846,1 triliun dan perizinan, termasuk implementasi UU Cipta Kerja; belanja negara sebesar Rp2.714,2 triliun, sehingga serta kebijakan perluasan akses pasar seperti promosi defisit APBN sebesar Rp868 triliun atau 4,85% PDB. dan kerja sama internasional. Di bidang fiskal, Sebagian besar anggaran, yaitu sebesar Rp1.711,5 kebijakan menyangkut alokasi anggaran belanja untuk triliun 63%-nya dialokasikan untuk program strategis infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, TIK, APBN 2022 dalam mendukung akselerasi pemulihan maupun insentif pajak bea impor, pajak korporasi, dan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia lainnya untuk sektor prioritas. Dari sisi pembiayaan, Maju (Gambar 4.4). Sementara, Bank Indonesia kebijakan menyangkut kebijakan makroprudensial memperkuat perannya dalam pendanaan APBN 2021 Gambar 4.4. Stimulus Fiskal KESEHATAN PERLINSOS PENDIDIKAN INFRASTRUKTUR 2022: RP 256,0 T 2022: RP 429,9 T 2022: RP 542,8 T 2022: RP 367,8 T Lanjutan penanganan Covid-19 (a.l. Melanjutkan penyempurnaan DTKS Peningkatan kompetensi dan Mendukung infrastruktur pelayanan vaksinasi Pemerintah, perawatan dan menyinergikan dengan berbagai profesionalisme guru dasar pasien) data terkait Mendorong produktifitas Percepatan rehabilitasi sarana dan (konektivitas dan mobilitas) Peningkatan efektivitas jampersal Mendukung reformasi secara prasarana Menyediakan infrastruktur energi serta integrasi kepada program JKN bertahap dan pangan Penguatan pendidikan vokasi a.l. Pemerataan infrastruktur dan akses Penguatan reformasi sistem Mendukung Program Jaminan melalui standardisasi mutu serta TIK kesehatan nasional Kehilangan Pekerjaan pengembangan riset dan inovasi Lanjuran percepatan penurunan Pengembangan skema perlinsos Peningkatan sinergi antara Pemerintah stunting adaptif Pusat, Pemerintah Daerah, dan antar K/L BIDANG TIK KETAHANAN PANGAN PARIWISATA 2022: RP 27,1 T 2022: RP 78,7 T 2022: RP 9,2 T Membangun dan mengembangkan infrastruktur Peningkatan keterjangkauan dan kecukupan Percepatan pembangunan lima Destinasi TIK guna pemerataan akses dan konektivitas pangan Pariwisata Super Prioritas yaitu Danau Toba, Mendorong transformasi digital dan Peningkatan produktivitas dan pendapatan Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan mempersiapkan ekosistem digital petani dan nelayan Likupang Pembangunan Pusat Data Nasional dan Penguatan sistem pangan berkelanjutan Pengembangan pariwisatan dan ekonomi kreatif implementasi SPBNE Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pemulihan pasar pariwisata dan rebranding. Pengembangan SDM TIK Pangan (Food Estate) Sumber: Kementerian Keuangan 79

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 dan 2022 disertai partisipasi berupa kontribusi atas backed securities) juga perlu semakin dikembangkan. seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi Dalam kaitan ini, peran Indonesia Investment dan penanganan kesehatan dengan batas yang Authorities (INA) sangat diperlukan sebagai pionir diperhitungkan sesuai kemampuan keuangan Bank dalam sekuritisasi aset maupun pendapatan dari Indonesia. Dengan sinergi tersebut, Pemerintah proyek-proyek infrastruktur yang telah beroperasi dapat lebih fokus pada upaya akselerasi realisasi secara baik dengan kondisi keuangan perusahaan APBN tahun 2021 dan 2022 untuk mendorong yang menjanjikan. Selain itu, pengembangan pasar akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan uang dan pasar valas oleh Bank Indonesia sesuai makroprudensial akomodatif juga dilanjutkan untuk BPPU 2025 juga berperan penting, baik dalam tetap mendorong fungsi intermediasi antara lain penerbitan sekuritas jangka pendek seperti Surat melalui rasio countercyclical capital buffer (CCyB), Berharga Komersial (SBK), perluasan transaksi rasio intermediasi makroprudensial (RIM), dan rasio repo, maupun penyediaan instrumen lindung nilai. loan to value (LTV) atau uang muka yang kondusif bagi Instrumen lindung nilai baik nilai tukar Rupiah seperti intermediasi, termasuk mendorong sektor prioritas, DNDF maupun lindung nilai suku bunga seperti ekspor, dan inklusi. Interest Rate Swap (IRS). Transformasi pasar keuangan sangat diperlukan untuk semakin memperluas Respons kebijakan ketiga untuk pemulihan alternatif pembiayaan kepada dunia usaha dalam menyangkut aspek peningkatan dan kemudahan mendukung pemulihan ekonomi nasional. pembiayaan dari sektor keuangan kepada dunia usaha. Dalam jangka pendek, kebijakan untuk Respons kebijakan keempat diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan diperlukan akselerasi digitalisasi serta inklusi ekonomi dengan mengatasi permasalahan, baik dari sisi dan keuangan nasional. Keberhasilan berbagai penawaran kredit oleh perbankan maupun sisi sinergi kebijakan pada 2020 dan 2021 perlu terus permintaan kredit dari dunia usaha. Pemetaan ditingkatkan dan diperluas. Untuk mendorong sektor-sektor prioritas di atas sangat penting untuk inklusi ekonomi dan keuangan nasional, Gernas BBI memahami faktor mana yang lebih dominan dan dan BWI telah meningkatkan peran UMKM dalam respons kebijakan yang diperlukan. Sebagaimana perekonomian, antara lain peningkatan transaksi telah dikemukakan sebelumnya, permasalahan dapat UMKM melalui program belanja produk-produk berasal dari permintaan kredit perusahaan atau UMKM dan perluasan penggunaan QRIS UMKM. penawaran kredit perbankan. Untuk industri makanan Bank Indonesia secara konsisten mendukung Gernas minuman, kimia, otomotif, dan alat angkut lainnya, BBI dan BWI tersebut, baik melalui sinergi yang penyaluran kredit telah meningkat karena permintaan erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah maupun dari korporasi dan perbankan juga siap membiayainya. dengan dunia usaha. Dukungan tersebut diwujudkan Sementara pada sektor-sektor lainnya, perlu insentif dalam bentuk penyelenggaraan berbagai kegiatan untuk mendorong kredit, baik insentif pada sektor riil bersama setiap bulan di berbagai daerah, termasuk agar prospek bisnis lebih baik maupun insentif kepada event strategis yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, perbankan dalam bentuk jaminan kredit atau insentif seperti pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) suku bunga. setiap tahunnya. Peran strategis Bank Indonesia dalam mendukung pelaksanaan Gernas BBI dan Selain kredit perbankan, pembiayaan dari pasar BWI dikukuhkan melalui penerbitan Keputusan modal juga semakin diperlukan, baik melalui Presiden No. 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan penerbitan saham maupun obligasi korporasi. Nasional Bangga Buatan Indonesia. Keputusan Penerbitan sekuritas berbasis aset (asset backed tersebut menetapkan Gubernur Bank Indonesia securities) maupun berbasis penerimaan (earning sebagai Wakil Ketua bersama Menteri Koordinator 80

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Bidang Perekonomian dan Ketua Dewan Komisioner yakni ekonomi rendah karbon, perlu dilakukan secara Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan bukti gradual dan moderat, untuk optimalisasi respons dan apresiasi Pemerintah terhadap peran aktif Bank kebijakan akibat perubahan iklim. Dalam kaitan ini, Indonesia dalam mendukung kesuksesan Gernas Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan BBI dan BWI. Komitmen kuat dari Bank Indonesia keuangan hijau guna mendorong terciptanya sistem untuk inklusi ekonomi dan keuangan juga dilakukan keuangan yang berkelanjutan, melalui koordinasi melalui akselerasi digitalisasi sistem pembayaran erat dengan otoritas terkait serta keterlibatan aktif sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) dalam berbagai forum internasional yang berfokus 2025 untuk integrasi dan penguatan EKD nasional dalam keuangan hijau. Bank Indonesia telah yang efisien dan inklusif. Selain itu, digitalisasi sistem menempuh beragam langkah inisiatif, baik dalam pembayaran juga diarahkan untuk mendukung bentuk kebijakan hingga penerapan prinsip investasi program Pemerintah melalui elektronifikasi berkelanjutan dalam alokasi portofolio cadangan penyaluran program perlindungan sosial, berbagai devisa, sejalan dengan semakin menguatnya moda transportasi maupun elektronifikasi keuangan kebijakan keuangan global yang mengarah kepada Pemerintah Daerah. prinsip berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia mendukung transformasi menuju sistem keuangan Respons kebijakan kelima terkait dengan hijau, sehingga dapat mendorong kontribusi sektor pengembangan ekonomi dan keuangan hijau untuk keuangan domestik dalam penurunan emisi karbon. mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendukung Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim tercapainya target penurunan emisi karbon Indonesia menimbulkan risiko fisik dan risiko transisi yang sebagaimana semangat dari Paris Agreement yang berimplikasi pada stabilitas moneter dan stabilitas ditandatangani oleh Pemerintah berbagai negara sistem keuangan. Transisi menuju ekonomi hijau, untuk membatasi kenaikan suhu global bumi. 81

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 4.2 Sinergi Kebijakan Ekonomi Nasional Sinergi kebijakan yang semakin erat sejak awal menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem pandemi dan kinerja perekonomian yang membaik keuangan serta mendukung pemulihan ekonomi lebih menjadi dasar untuk bangkit dan semakin optimis lanjut. Pemerintah melalui optimalisasi instrumen akan proses pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih belanja negara berupaya untuk mengatasi pandemi, baik pada tahun 2022. Akselerasi pemulihan ekonomi memberikan perlindungan sosial, dan mempercepat nasional terus didorong melalui dukungan sinergi pemulihan ekonomi. Sebagai bagian dari sinergi dan inovasi kebijakan nasional yang dilandasi oleh kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah, semangat kuat untuk bangkit dan optimis. Sinergi Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar dan inovasi kebijakan nasional diarahkan untuk perdana untuk pendanaan APBN dengan mengacu meningkatkan imunitas massal sebagai upaya untuk pada UU No. 2 tahun 2020. OJK terus mendorong mengendalikan penyebaran Covid-19 yang diiringi transformasi digital sektor jasa keuangan untuk dengan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka Transformasi difokuskan pada pemberian layanan/ pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan produk yang cepat, mudah, murah, dan kompetitif dengan tetap menjaga stabilitas, serta memperkuat kepada masyarakat serta peningkatan kemudahan pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka dan perluasan akses masyarakat unbankable dan menengah melalui kebijakan reformasi struktural. UMKM. LPS kembali menurunkan Tingkat Bunga Rangkaian kebijakan tersebut diperkuat dengan Penjaminan (TBP) untuk mendorong momentum penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan nasional pemulihan ekonomi nasional. Penurunan TBP yang sudah berjalan dengan baik dan berdampak diharapkan akan mendorong penurunan suku bunga positif terhadap perekonomian. simpanan, yang selanjutnya dapat menurunkan suku bunga kredit. Koordinasi dalam forum KSSK terus Sinergi kebijakan nasional akan terus diperkuat dipererat untuk mengantisipasi berbagai risiko bagi antara Bank Indonesia, Pemerintah, serta pemangku stabilitas sistem keuangan dan memperkuat upaya kebijakan di berbagai sektor untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu koordinasi percepatan pemulihan ekonomi serta menjaga sinergi kebijakan antara KSSK dengan kementerian/ stabilitas. Pencapaian positif pada 2021 dalam lembaga terkait penguatan dukungan bagi sektor penanganan Covid-19 dan proses pemulihan ekonomi usaha untuk mendorong percepatan pemulihan menunjukkan hasil sinergi kebijakan nasional yang ekonomi juga terus dilakukan. baik. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, OJK, LPS, dan lembaga terkait perlu Dalam menjaga stabilitas harga, telah disusun Peta dipertahankan dan diperkuat mengingat pandemi Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024 sebagai belum berakhir. Selain ketidakpastian dari faktor pedoman dalam kebijakan pengendalian inflasi ke pandemi, berbagai tantangan dari sisi global maupun depan. Pemerintah bersama Bank Indonesia telah domestik perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan menetapkan sasaran inflasi yang rendah dengan baik. tren menurun dan sesuai dengan tingkat inflasi yang mendukung upaya peningkatan pertumbuhan yang Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan, berkelanjutan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor OJK, dan LPS dalam forum KSSK berkomitmen 101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 telah untuk memperkuat sinergi dalam menjaga menetapkan sasaran inflasi pada periode 2022-2024 momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem berturut-turut sebesar 3,0% ± 1,0%, 3,0% ± 1,0%, keuangan. Bank Indonesia terus mengoptimalkan dan 2,5% ± 1,0%. Untuk mencapai target tersebut seluruh bauran kebijakan baik dari sisi moneter, telah disusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022- makroprudensial dan sistem pembayaran untuk 2024 yang sejalan dengan arahan Presiden pada 82

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021. secara rutin dan terus diperkuat antara lain melalui Arahan yang diperoleh dari rapat tersebut mencakup publikasi press release, press conference, maupun peningkatan produktivitas petani dan nelayan, upaya strategi komunikasi lainnya melalui berbagai penguatan sektor UMKM agar mampu bertahan media/jalur komunikasi. Melalui upaya ini, ekspektasi dan naik kelas, serta peningkatan nilai tambah inflasi masyarakat diharapkan dapat terjaga di tengah sektor pertanian sehingga memberikan kontribusi dinamika perekonomian global maupun domestik. yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi, penggunaan internet, Di bidang sistem pembayaran, sinergi kebijakan e-commerce, dan platform digital yang meningkat ekonomi keuangan digital dan elektronifikasi dengan signifikan selama masa pandemi dapat dimanfaatkan berbagai pihak terus dilanjutkan dan diperkuat. untuk mengintegrasikan pengembangan ekosistem Penguatan sinergi dan koordinasi dilakukan Bank sektor pertanian dari sisi hulu hingga hilir melalui Indonesia dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah), adopsi teknologi. perbankan, dan asosiasi baik sistem pembayaran, fintech dan e-commerce a.l. melalui Festival Ekonomi Peta Jalan Pengendalian Inflasi juga digunakan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), dan Fintech sebagai panduan dan rekomendasi dalam Summit. Sinergi dan koordinasi terutama diarahkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk perluasan elektronifikasi transaksi keuangan dalam Peta Jalan TPID 2022- 2024. Namun Pemerintah Daerah, sinergi kebijakan digitalisasi demikian, tantangan yang dihadapi dan kapabilitas sistem pembayaran (SP) dan digitalisasi lembaga yang dimiliki oleh setiap daerah dalam pengendalian keuangan, serta perluasan program digitalisasi SP inflasi daerah dapat berbeda-beda. Untuk itu, yang sudah berjalan, seperti QRIS, SNAP, dan BI- penyusunan panduan pengendalian inflasi daerah FAST, maupun perluasan layanan kepada masyarakat selain mengacu pada upaya di tingkat nasional, juga luas. perlu mempertimbangkan konteks dan permasalahan inflasi di masing-masing daerah. Dalam rangka Bank Indonesia terus mendorong pemanfaatan penguatan upaya pengendalian inflasi di daerah, teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi diperlukan peningkatan peran dan kapabilitas daerah dalam rangka meningkatkan elektronifikasi melalui forum TPID baik di tingkat provinsi maupun transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda). kabupaten/kota. Upaya peningkatan keandalan TPID Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan melalui pembinaan, capacity building dan sosialisasi keuangan inklusif yang terarah, efisien dan sinergis. dapat dilakukan secara berlanjut untuk terus Program ini diarahkan untuk mewujudkan tata memperkuat kelembagaan TPID. Evaluasi kinerja kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan TPID dilakukan dengan menggunakan dua aspek potensi penerimaan Pemda, diantaranya dengan pendekatan, yakni aspek tujuan (outcome) yang diukur pembentukan Tim Percepatan Digitalisasi Daerah dari hasil capaian tingkat inflasi daerah dibandingkan (TP2DD) di daerah dan implementasi Elektronifikasi targetnya, serta aspek proses yang diukur dari capaian Transaksi Pemda (ETP). Upaya perluasan ETP program kerja di setiap daerah. Dalam program kerja didukung oleh payung hukum dan penguatan ini, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian kelembagaan. Telah diterbitkan Keputusan Presiden Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian (Keppres) RI No.3 Tahun 2021 tentang Satgas P2DD Dalam Negeri menetapkan target yang akan dicapai pada 5 Maret 2021. Keppres ini mewajibkan seluruh pada tahun 2022-2024. Pemda membentuk TP2DD paling lambat satu tahun sejak Keppres tersebut diterbitkan. Hingga 15 Untuk menjaga ekspektasi inflasi, pelaksanaan November 2021, sebanyak 521 Pemda di Indonesia bauran kebijakan yang kredibel diperkuat dengan telah membentuk TP2DD. Sebagai peraturan komunikasi yang rutin dan terpercaya. Upaya pelaksana, telah diterbitkan Keputusan Menteri pengendalian inflasi tidak lepas dari pelaksanaan Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) bauran kebijakan termasuk pengendalian inflasi No.147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan yang kredibel dan komunikasi yang dilakukan Mekanisme Kerja Pelaksana dan Sekretariat Satuan secara efektif dan berkesinambungan. Dalam hal ini, Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah berbagai upaya komunikasi kebijakan akan dilakukan pada tanggal 2 Juni 2021. Penerbitan ketentuan 83

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan transportasi di Jakarta dan sekitarnya, integrasi dan perluasan digitalisasi di daerah serta menjadi moda transportasi, elektronifikasi pembayaran pedoman bagi pelaksanaan tugas Satgas P2DD baik Bus Rapid Transit (BRT), perluasan elektronifikasi pada level nasional, provinsi, maupun kabupaten dan pembayaran perparkiran bandara, implementasi kota. SAM Multiapplet serta perluasan elektronifikasi pembayaran perparkiran on-street secara daring, dan Bank Indonesia mendukung program bantuan sosial uji interoperabilitas menggunakan SAM Multiapplet Pemerintah (PKH dan Program Sembako) melalui pada program transportasi nasional Buy The Service fasilitasi penggunaan instrumen pembayaran (BTS) di sejumlah kota dengan Kementerian nontunai. Hingga akhir Oktober 2021, telah Perhubungan. Bank Indonesia juga mendukung disalurkan bansos PKH sebesar Rp20,79 triliun integrasi pembayaran moda transportasi di (72,40% dari target) dan Rp30,87 triliun (61,87% Jabodetabek. Dukungan tersebut dilakukan melalui dari target) untuk Program Sembako. Selain itu, fasilitasi upaya elektronifikasi pembayaran moda Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi transportasi yang terintegrasi. Pada triwulan III kebijakan dengan Pemerintah melalui dukungan 2021 telah dilakukan uji coba terbatas fase 1 yaitu atas pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos untuk uji aplikasi keseluruhan pada gate tertentu. Bank mendorong realisasi belanja pemerintah yang telah Indonesia terus melakukan fasilitasi dalam rangka diluncurkan pada tanggal 21 November 2021. implementasi elektronifikasi di jalan tol. Pada triwulan III 2021, Bank Indonesia melakukan fasilitasi Bank Indonesia juga melakukan koordinasi perluasan elektronifikasi di jalan tol dalam rangka dengan kementerian dan lembaga terkait dalam pembukaan ruas jalan tol baru. Bank Indonesia secara elektronifikasi pembayaran pada sektor transportasi. berkesinambungan melakukan koordinasi dengan Koordinasi fasilitasi elektronifikasi transportasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dilakukan Bank Indonesia bersinergi dengan Rakyat - Badan Pengatur Jalan Tol (KemenPUPR kementerian dan lembaga terkait di sejumlah daerah – BPJT) dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang pada beberapa moda transportasi. Koordinasi ditunjuk untuk melakukan persiapan implementasi tersebut meliputi akselerasi implementasi Security jalan tol menggunakan teknologi nirsentuh dengan Access Module (SAM) Multiapplet pada moda Multi Lane Free Flow (MLFF). 84



BAB 5 ARAH BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA TAHUN 2022: MENDORONG AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI, MENJAGA STABILITAS

Bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2022 akan bersinergi dan menjadi bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan dan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Bauran kebijakan tersebut disusun berdasarkan perkembangan prospek ekonomi global dan merespons enam permasalahan yang menjadi agenda koordinasi kebijakan internasional dalam Presidensi Indonesia di G20 pada 2022. Terkait dengan hal ini, implementasi dari 5 (lima) instrumen kebijakan, yaitu: kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau dalam bentuk bauran kebijakan memerlukan perhitungan, perencanaan, dan komunikasi yang baik. Sejalan dengan risiko meningkatnya tekanan instabilitas pasar keuangan global dari normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara AEs, arah kebijakan moneter pada tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability), baik dalam aspek pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar, maupun stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth). Arah kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan bauran kebijakan ekonomi nasional akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kembali berada di lintasan jangka menengah menuju Indonesia Maju.

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Bauran kebijakan tahun 2022 direncanakan secara \"Sinergi kebijakan ekonomi sangat hati-hati dan terukur agar tetap mendukung nasional akan mendorong akselerasi proses pemulihan ekonomi nasional dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga. pertumbuhan ekonomi Indonesia Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2022 kembali berada di lintasan jangka akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan menengah menuju Indonesia Maju\" tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap global serta dampak positif reformasi struktural dilanjutkan dan bahkan diperluas untuk mendorong diprakirakan mendorong penguatan perekonomian kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-sektor Indonesia dalam jangka menengah. Sejalan dengan prioritas dan UMKM untuk mengakselerasi pemulihan perbaikan struktur ekonomi, Neraca Pembayaran ekonomi nasional, sekaligus menjaga stabilitas Indonesia (NPI) dalam jangka menengah diprakirakan sistem keuangan dan mengembangkan ekonomi dalam tren membaik didukung defisit transaksi dan keuangan hijau. Digitalisasi sistem pembayaran berjalan yang tetap terjaga. Produktivitas dan berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia efisiensi perekonomian yang meningkat dalam jangka (BSPI) 2025 terus didorong untuk mengakselerasi menengah mendukung pencapaian inflasi yang integrasi ekonomi dan keuangan digital, secara end berada dalam kisaran sasaran. Kebijakan reformasi to end, sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi. struktural terus diperkuat guna mempercepat Akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju. sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) Implementasi UU Cipta Kerja (UUCK) yang dibarengi 2025 juga ditempuh untuk memperkuat efektivitas dengan pembangunan infrastruktur serta peningkatan transmisi kebijakan, pembangunan infrastruktur pasar konektivitas digital akan mendukung peningkatan uang yang modern dan berstandar internasional, serta produktivitas dan mendorong transformasi digital. pengembangan instrumen pembiayaan termasuk Dari sisi human capital, kebijakan di bidang pendidikan pengembangan keuangan berkelanjutan. Program- dan kesehatan diperlukan untuk mendorong proses program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif pemulihan ketenagakerjaan yang resilien dan inklusif pada UMKM dan ekonomi-keuangan syariah juga serta membatasi dampak luka memar dari pandemi. terus diperluas, termasuk dengan digitalisasi serta Selain itu, kebijakan pengembangan rantai pasokan perluasan akses pasar domestik dan ekspor. Sinergi domestik perlu diakselerasi untuk memperkuat dan koordinasi yang erat berbagai arah bauran struktur perekonomian. Selain menekankan semakin kebijakan Bank Indonesia tersebut dengan kebijakan pentingnya peningkatan produktivitas dan efisiensi, Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan proses pemulihan pascapandemi merupakan (KSSK), industri keuangan, dunia usaha, dan asosiasi kesempatan untuk mengadopsi strategi pertumbuhan terus diperkuat agar perekonomian nasional dapat ekonomi hijau untuk memberikan kesempatan yang segera bangkit dan pulih sepenuhnya dari dampak luas bagi pertumbuhan ekonomi melalui investasi pandemi Covid-19, kembali ke lintasan jangka yang bersahabat dengan lingkungan (Gambar 5.1). menengah-panjang menuju Indonesia Maju. Sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan ekonomi nasional akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kembali berada di lintasan jangka menengah menuju Indonesia Maju. Prospek pulihnya perekonomian 88

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Gambar 5.1. Bauran Kebijakan Bank Indonesia Tahun 2022 Nilai Tukar MONETER Suku Bunga Pertumbuhan Ekonomi Likuiditas Kebijakan Internasional MAKRO- Intermediasi PRUDENSIAL dan Ketahanan Digitalisasi Sistem Pembayaran Stabilitas M Sistem Keuangan SISTEM PEMBAYARAN Digitalisasi Pengedaran Uang UMKM Digital oneter Stabilitas Integrasi dan Ekspor Kebijakan Moneter, EKONOMI- PENGEMBANGAN Operasi Moneter, KEUANGAN PASAR UANG dan Pasar Uang INKLUSIF DAN HIJAU Ekonomi-Keuangan Syariah Sumber: Bank Indonesia Sustainable Financing 89

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 5.1 Arah Kebijakan Moneter Kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun i. Kenaikan 150 bps, sehingga menjadi 5,0% 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan pemenuhan secara harian sebesar 1,0% dengan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan secara rata-rata sebesar 4,0% berlaku mulai 1 nasional. Arah dan penahapan kebijakan moneter Maret 2022; akan dilakukan secara pre-emptive, ahead of the curve, dan front-loading untuk tetap menjaga stabilitas ii. Kenaikan 100 bps, sehingga menjadi 6,0% dalam mengantisipasi normalisasi kebijakan moneter dengan pemenuhan secara harian sebesar 1,0% dan konsolidasi kebijakan fiskal global dan kenaikan dan secara rata-rata sebesar 5,0% berlaku mulai 1 Fed Funds Rate (FFR), dengan tetap mendukung Juni 2022; pemulihan ekonomi nasional (Gambar 5.2). Kebijakan suku bunga rendah akan tetap dipertahankan iii. Kenaikan 50 bps, sehingga menjadi 6,5% dengan sampai terdapat indikasi awal kenaikan inflasi. pemenuhan secara harian sebesar 1,0% dan Fokus kebijakan suku bunga lebih diarahkan pada secara rata-rata sebesar 5,5% berlaku mulai 1 penguatan efektivitas transmisinya pada penurunan September 2022. suku bunga kredit perbankan melalui kebijakan transparansi suku bunga serta pendalaman pasar Normalisasi kebijakan likuiditas juga dilakukan dengan uang untuk menurunkan perbedaan imbal hasil Surat menaikkan secara bertahap GWM Rupiah untuk BUS Berharga Negara (SBN) jangka menengah-panjang (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) dengan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) saat ini sebesar 3,5% menjadi sebagai berikut: yang masih tinggi. Normalisasi kebijakan moneter akan dilakukan dengan penurunan secara bertahap i. Kenaikan 50 bps, sehingga menjadi 4,0% dengan dengan mempertimbangkan kelebihan likuiditas yang pemenuhan secara harian sebesar 1,0% dan sangat besar di perbankan. Kebijakan normalisasi secara rata-rata sebesar 3,0% berlaku mulai 1 likuiditas dilakukan dengan tetap memastikan Maret 2022; kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/ pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam ii. Kenaikan 50 bps, sehingga menjadi 4,5% dengan pembelian SBN untuk pembiayaan APBN, dengan pemenuhan secara harian sebesar 1,0% dan masih tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana secara rata-rata sebesar 3,5% berlaku mulai 1 Juni Pihak Ketiga (AL/DPK) yang saat ini sebesar 35,12%. 2022; Normalisasi likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah iii. Kenaikan 50 bps, sehingga menjadi 5,0% dengan untuk BUK (Bank Umum Konvensional) saat ini pemenuhan secara harian sebesar 1,0% dan sebesar 3,5% menjadi sebagai berikut: secara rata-rata sebesar 4,0% berlaku mulai 1 September 2022; Kebijakan normalisasi likuditas disertai dengan pemberian jasa giro sebesar 1,5% kepada BUK, BUS, dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata. \"Kebijakan moneter Bank Indonesia Respons kebijakan terhadap dampak normalisasi pada tahun 2022 akan lebih kebijakan moneter the Fed dan sejumlah negara maju lainnya ditekankan pada kebijakan nilai tukar diarahkan untuk menjaga stabilitas untuk menjaga stabilitas eksternal dengan tetap dengan tetap mendukung pemulihan memelihara stabilitas moneter dan sistem keuangan serta proses pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ekonomi nasional\" ini dilakukan dengan mempertimbangkan ruang untuk penyesuaian nilai tukar Rupiah dan imbal hasil SBN 90

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Gambar 5.2. Arah Kebijakan Moneter Tahun 2022 Normalisasi Konsolidasi Fiskal Global Kenaikan FFR Tetap Mendukung Kebijakan Likuiditas Global Pemulihan Ekonomi Domestik Kebijakan Moneter Berbasis Policy Mix: Preemptive, Ahead the Curve, Front Loading 1 2 3 Ketahanan Eksternal Melalui Sequencing Kebijakan Stabilisasi Nilai Tukar, Likuiditas, Koordinasi Dengan Pemerintah Fleksibilitas Yield & Stabilisasi NT Dan Suku Bunga Tahun 2022 Bekerja Sama Dengan Kemenkeu 1. Pengendalian Inflasi Stabilisasi Stabilisasi nilai tukar melalui triple intervention dalam 2. Pembiayaan Fiskal Rp Yield mengantisipasi normalisasi kebijakan moneter global 3. Sektor Prioritas (Manufaktur Dan Pariwisata) Likuiditas Penyerapan likuiditas secara bertahap melalui kontraksi Operasi Moneter dan kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) dengan mempertimbangkan kredit perbankan dan penerbitan SBN Pemerintah Suku Suku bunga rendah sampai terjadi tanda tanda kenaikan Bunga inflasi dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi PENGUATAN STRATEGI OPTIMALISASI PENDALAMAN PASAR SINERGI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN MONETER PENGELOLAAN CADANGAN UANG RUPIAH DAN VALAS TERINTEGRASI DEVISA Sumber: Bank Indonesia yang konsisten dengan perubahan nilai tukar global permintaan agregat baik dalam pembahasan asumsi dan imbal hasil US Treasury. Penyesuaian dilakukan makro dalam penyusunan APBN maupun pertemuan secara terukur dan dalam batas-batas yang normal pembahasan asesmen perkembangan ekonomi untuk menjaga daya tarik imbal hasil aset SBN terkini, dengan mempertimbangkan realisasi belanja yang memadai dengan interest rate differential yang APBN dan pengelolaan moneter yang dilakukan. kompetitif. Bila diperlukan, kebijakan stabilisasi nilai Pembahasan perkembangan makroekonomi, tukar Rupiah dilakukan melalui triple intervention, moneter, dan stabilitas sistem keuangan secara di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward triwulanan juga dilakukan melalui KSSK. Kedua, (DNDF), dan pembelian SBN di pasar sekunder, untuk koordinasi kebijakan moneter-fiskal dalam rencana menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan penerbitan SBN baik domestik maupun global fundamental dan mekanisme pasar. Koordinasi dalam pemenuhan pembiayaan APBN dengan dengan Kementerian Keuangan akan terus diperkuat mempertimbangkan perkembangan pasar keuangan untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan global maupun pengaruhnya terhadap stabilitas stabilitas pasar SBN dalam mengelola penyesuaian moneter dan pasar keuangan domestik. Ketiga, sesuai perkembangan global. Strategi operasi moneter koordinasi dalam pembelian SBN di pasar perdana juga akan diperkuat untuk mendukung efektivitas oleh Bank Indonesia dalam pemenuhan pendanaan stance kebijakan moneter. APBN sebagai pelaksanaan UU No. 2020 hingga akhir tahun 2022. Pada tahun 2022 Bank Indonesia Koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan akan melanjutkan pembelian SBN di lelang pasar fiskal akan terus diperkuat agar dapat terus perdana untuk pembiayaan APBN sebagai pembeli mendorong pemulihan ekonomi nasional siaga sebagaimana telah disepakati dalam Keputusan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Koordinasi dilakukan dalam beberapa tingkatan: Indonesia tanggal 16 April 2020. Di samping itu, Pertama, koordinasi kebijakan moneter-fiskal Bank Indonesia juga akan melanjutkan pembelian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi SBN secara langsung sebesar Rp224 triliun pada 91

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 tahun 2022 untuk pembiayaan anggaran kesehatan nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang dan sebagian anggaran kemanusiaan dalam APBN ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Koordinasi Tahun 2022 akibat Covid-19, yang telah dituangkan pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) diarahkan untuk Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021. pengendalian inflasi khususnya dari kemungkinan Koordinasi fiskal-moneter semakin penting pada kenaikan harga komoditas energi global dan juga tahun 2022 untuk mengelola perekonomian nasional tekanan harga bahan-bahan pokok. Sementara itu, di tengah risiko tingginya ketidakpastian global karena koordinasi untuk mendorong sektor-sektor prioritas normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di AS dan diperkuat dengan dukungan Bank Indonesia baik sejumlah negara AEs lainnya. dalam asesmen perkembangan dan permasalahan yang terjadi di pusat maupun daerah, maupun Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan rekomendasi kebijakan ekonomi nasional yang perlu kebijakan Pemerintah juga terus diperkuat dalam ditempuh, termasuk dari hasil Kajian Ekonomi dan pengendalian inflasi dan mendorong sektor-sektor Keuangan Daerah (KEKDA) yang dilakukan oleh prioritas untuk pemulihan ekonomi nasional. Inflasi kantor perwakilan Bank Indonesia di berbagai daerah. pada tahun 2022 diprakirakan tetap terkendali Koordinasi dan dukungan penuh dari Bank Indonesia pada sasaran yang ditetapkan yaitu 3±1% sejalan juga terus diperkuat dalam pengembangan dan dengan masih memadainya penawaran agregat peningkatan UMKM dan ekonomi-keuangan syariah dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat, baik di tingkat nasional maupun di berbagai daerah. tetap terkendalinya ekspektasi inflasi dan stabilitas 92

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 5.2 Arah Kebijakan Makroprudensial Kebijakan makroprudensial akan berlanjut KKB sebesar 0% bagi bank yang memenuhi kriteria akomodatif pada tahun 2022 untuk meningkatkan NPL/NPF rendah yang akan tetap berlaku sampai kredit/pembiayaan perbankan guna mendukung dengan akhir Desember tahun 2022 (Gambar 5.3). pemulihan ekonomi nasional dengan tetap Kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan transparansi suku bunga juga akan dilanjutkan dan makroprudensial longgar dilakukan melalui penetapan akan diperkuat dengan pengawasan makroprudensial Rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar kepada perbankan serta pendalaman perkembangan 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) spread suku bunga kredit terhadap suku bunga pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif deposito per kelompok bank. Selain itu, kebijakan batas bawah sebesar 84% sejak 1 Januari 2022, makroprudensial longgar juga akan diperluas untuk serta rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial mendorong kredit/pembiayaan pada sektor-sektor (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar prioritas sebagai bagian koordinasi kebijakan KSSK 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan dalam pemulihan ekonomi nasional. Rumusan dan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Selain itu, rasio implementasi kebijakan makroprudensial ini akan FLTV/LTV KPR/KPA sebesar 100% dan uang muka disesuaikan dengan kondisi sektor prioritas dimaksud Gambar 5.3. Arah Kebijakan Makroprudensial Tahun 2022 KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL AKOMODATIF UNTUK MENDORONG INTERMEDIASI SEKTOR PRIORITAS DAN EXPORT ORIENTED INKLUSIF SUSTAINABLE FINANCE 38 Sektor KSSK UMKM Resilience Growth Driver Slow Starter Perseorangan Ekonomi Berkelanjutan dengan Sistem Keuangan yang Berpendapatan Stabil, Tumbuh, Inklusif, & Hijau Sektor KSSK Rendah (PBR) Subsistence Emisi Karbon Pembiayaan Hijau Keuangan Inklusif Hijau 2030 2030 2030 8 SEKTOR Pembukaan 24 Sub Sektor (P1-P2-P3) PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 PILAR 4 EKSPOR KOMODITAS Agroindustri Besi & Baja TPT Alas Kaki Transformasi Pendalaman Pengembangan Transformasi UTAMA Pulp & Kertas Otomotif Karet Kimia Kebijakan Pasar Uang Keuangan Kelembagaan (Bank Makro- Bank Indonesia Indonesia) prudensial Hijau Inklusif HIjau Hijau Hijau Koordinasi Keuangan Hijau Nasional RIM RPIM Kajian Green LTV dan UM GWM Insentif untuk Sektor Prioritas, Ekspor, dan Inklusif Bantek Pengukuran Emisi Karbon Penguatan Efektivitas Transmisi Suku Bunga Kebijakan ke Suku Bunga Kredit KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL AKOMODATIF KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL UNTUK UNTUK MENJAGA KETAHANAN MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN Fleksibilitas PLM Pengembangan Suptech RPIM Pemetaan pembiayaan UMKM melalui multiple min 20% channel e-commerce & kemitraan Penyempurnaan CCB Penguatan DSRS Penyusunan modul edukasi Kajian dan pilot layanan keuangan digital project UMKM hijau Penguatan kapasitas pengelolaan keuangan bagi UMKM Sinergi Bauran Kebijakan Nasional Pemerintah K/L Sumber: Bank Indonesia 93

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 dan kendala yang dihadapi perbankan dalam dalam mengatasi pandemi, memberikan perlindungan penyalurannya, antara lain dalam bentuk insentif/ sosial dan pemberian insentif fiskal, serta berbagai disinsentif GWM maupun bentuk lainnya. Untuk kemudahan usaha lainnya. OJK melalui berbagai mendukung ekonomi-keuangan inklusif khususnya instrumen mikroprudensial seperti kebijakan UMKM, Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif stimulus bagi institusi keuangan serta penyesuaian Makroprudensial (RPIM) akan terus ditingkatkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan Uang Muka efektivitas implementasinya baik dalam bentuk upaya Perusahaan Pembiayaan. LPS melalui kebijakan klasterisasi dan korporatisasi UMKM bersinergi penguatan program penjaminan simpanan dalam dengan Pemerintah, mendorong kerja sama bank bentuk tingkat bunga penjaminan yang rendah dengan lembaga mitra penyalur UMKM, maupun dan insentif relaksasi denda keterlambatan premi dengan pengembangan sekuritas pembiayaan UMKM penjaminan. Selain fokus pada pemulihan ekonomi, yang dapat memenuhi persyaratan. Kebijakan ini Bank Indonesia bersama KSSK juga memperkuat diperkuat dengan pemberian insentif bagi bank-bank koordinasi dalam rangka mengantisipasi potensi risiko yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor adanya lonjakan kembali kasus varian baru Covid-19. prioritas dan pembiayaan inklusif dan/atau bank-bank yang memenuhi target RPIM yang ditetapkan sesuai Koordinasi pengawasan makroprudensial Bank dengan keahlian dan model bisnis bank. Insentif Indonesia dengan pengawasan mikroprudensial OJK yang diberikan berupa pengurangan kewajiban dan penjaminan simpanan oleh LPS terus diperkuat GWM harian sampai dengan sebesar 100 bps yang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi mulai berlaku 1 Maret 2022. Bank Indonesia juga dalam kerangka pengawasan perbankan antara Bank bersinergi dengan Pemerintah dalam perluasan akses Indonesia dengan OJK dan LPS secara rutin terus pembiayaan serta pengembangan UMKM, termasuk dilakukan untuk mempertukarkan informasi mengenai kelompok berpenghasilan rendah, dan subsisten. hasil pengawasan, surveilans dan pemeriksaan, Lebih lanjut, Bank Indonesia juga bersinergi dengan mulai dari level teknis hingga pimpinan lembaga. KSSK dan K/L terkait untuk terus mengembangkan Koordinasi dilaksanakan baik secara bilateral BI dan kebijakan makroprudensial dan pembiayaan OJK atau BI dan LPS ataupun secara multilateral berkelanjutan (sustainable finance) dalam mendukung BI, OJK, dan LPS. Beberapa hal yang menjadi poin keuangan hijau. pembahasan dalam forum dimaksud antara lain review kondisi individual perbankan terkini, asesmen kondisi Sinergi kebijakan dengan KSSK diperkuat untuk likuiditas, kualitas kredit, permodalan, maupun aspek mendorong kredit/pembiayaan dari perbankan lain seperti perkembangan kondisi moneter, pasar dan lembaga keuangan lain bagi dunia usaha keuangan, korporasi, risiko siber maupun ekonomi guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. makro. Koordinasi dilakukan agar masing-masing Proses pemulihan ekonomi nasional juga sangat otoritas mengetahui dan memiliki kesiapan respons tergantung pada ketersediaan pembiayaan bagi kebijakan yang diperlukan secara tepat waktu (timely). dunia usaha. Selain itu, pembiayaan perbankan juga Sinergi kebijakan makroprudensial-mikroprudensial sangat diperlukan untuk mengatasi luka memar dari Bank Indonesia dan OJK juga dilakukan dalam pandemi Covid-19, yang juga akan berpengaruh pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dari keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah pendek dan jangka menengah panjang. Oleh karena (PLJPS) oleh Bank Indonesia, dengan memperkuat itu, sinergi dan koordinasi kebijakan diperlukan landasan kerja sama yang dituangkan dalam Petunjuk untuk mengatasi berbagai permasalahan sektor riil, Pelaksanaan Bersama antara Bank Indonesia dan khususnya pada sektor-sektor prioritas pendorong OJK. Di samping itu, Bank Indonesia dan LPS pemulihan ekonomi, maupun dalam KSSK untuk secara intensif dan berkelanjutan melaksanakan mengatasi permasalahan permintaan dari dunia koordinasi untuk memperkuat kesiapan penanganan usaha dan penawaran kredit perbankan. Efektivitas bank bermasalah atau resolusi bank oleh LPS jika kebijakan makroprudensial longgar Bank Indonesia diperlukan, serta dukungan pembiayaan kepada LPS sangat dipengaruhi sinergi dan koordinasi kebijakan dalam rangka penanganan/resolusi bank yang dimuat ini. Dari sisi Pemerintah, bentuk dukungan kebijakan dalam suatu landasan Nota Kesepahaman. antara lain adalah menggunakan instrumen APBN 94

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 5.3 Arah Kebijakan Sistem Pembayaran Kebijakan sistem pembayaran pada tahun 2022 lebih ramah industri dalam PBI Sistem Pembayaran, mencakup perluasan digitalisasi sistem pembayaran kemudahan perizinan dan persetujuan dengan untuk mempercepat integrasi ekosistem ekonomi service level agreement (SLA) antara Bank Indonesia dan keuangan digital, termasuk untuk mendorong dengan industri sistem pembayaran, serta penguatan ekonomi-keuangan inklusif. Berbagai program yang pengawasan sistem pembayaran khususnya telah dicanangkan di dalam BSPI 2025 akan ditempuh dalam kepatuhan permodalan, manajemen risiko, sesuai jadwal dan target yang ditentukan. Kebijakan dan keamanan siber. Strategi ini diarahkan untuk sistem pembayaran pada tahun 2022 tetap diarahkan pembentukan ekosistem industri secara end-to-end pada lima fokus strategi pokok (Gambar 5.4). Pertama, dari perbankan digital, fintech, dan e-commerce baik percepatan konsolidasi industri sistem pembayaran melalui kerja sama bisnis, kepemilikan, maupun agar sehat, kompetitif, dan inovatif melalui reformasi bentuk lainnya. regulasi sesuai kebijakan dan pengaturan yang Gambar 5.4. Arah Kebijakan Sistem Pembayaran 2021 & 2022 : RECOVERY AND REFORM TREN DIGITALISASI KEBIJAKAN ARAH KEBIJAKAN SPPUR 2022 SPPUR 2021 1. TRANSFORMASI 1 DIGITAL BANK MENDUKUNG SEMAKIN CEPAT PERCEPATAN PEN KEBIJAKAN SP UNTUK MEWUJUDKAN INDUSTRI SP YANG SEHAT, KOMPETITIF, 2. MARAKNYA MELALUI KOMPETISI DAN KEBIJAKAN SP DAN INOVATIF KOLABORASI (BANK-FINTECH) NON TUNAI REGULATORY REFORM ELEKTRONFIKASI: - TP2DD 3. PESATNYA INOVASI MENDORONG SLA PERIZINAN - G2P 4.0 E-COMMERCE AKSELERASI & PERSETUJUAN - MLFF DIGITALISASI - INTEGRASI ELEKTRONIFIKASI EKONOMI & PENGAWASAN SP KEUANGAN ANTAR MODA 1. ELEKTRONIFIKASI INKLUSIF DAN BANSOS 4 5 DISEMPURNAKAN EFISIEN DENGAN G2P 4.0 PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN MEMASTIKAN DIGITAL RUPIAH UANG RUPIAH 2. ETP DIPERKUAT DGN KETERSEDIAAN ADANYA TP2DD 3 2 UYD UNTUK 3. ELEKTRONIFIKASI REAKTIVASI PRAKTEK PASAR YANG INFRASTRUKTUR YANG SEKTOR AMAN, EFISIEN DAN TRANSPORTASI TERUS EKONOMI WAJAR DALAM 3I, AMAN, DAN MELUAS PENYELENGGARAAN SP HANDAL MELALUI: PUR KEBIJAKAN SKEMA KETERSEDIAAN SNAP PERBANKAN MULAI HARGA SISTEM & KEANDALAN QRIS MENERAPKAN PEMBAYARAN DIGITALISASI PUR SPBI SLA PERIZINAN & PERSETUJUAN OPTIMALISASI DATA PENGAWASAN SP BI FAST KOORDINASI DAN SINERGI Sumber: Bank Indonesia 95

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Kedua, infrastruktur sistem pembayaran yang policy) akan ditempuh guna menyederhanakan, interoperable, interconnected, dan integrated (3I), aman, harmonisasi, dan sekaligus menurunkan biaya dan handal terus dikembangkan untuk mendukung transaksi dalam sistem pembayaran digital. Skema peningkatan inklusi ekonomi dan keuangan termasuk harga layanan sistem pembayaran, jenis layanan UMKM dan transaksi ritel. dari satu perusahaan jasa pembayaran ke yang lain, maupun kecepatan merchant penjual untuk menerima Perluasan penggunaan QRIS terus ditingkatkan pembayaran dari pembeli yang saat ini terlalu sebagai alat pembayaran nirsentuh yang memenuhi bervariasi akan disederhanakan. Penyederhanaan protokol kesehatan melalui program SIAP QRIS skema harga perlu tetap memberikan insentif bagi di pasar/pusat perbelanjaan, termasuk dengan industri untuk berinvestasi dan berinovasi yang peningkatan fitur-fitur layanan untuk kemudahan menarik, tanpa harus membebani masyarakat dan kenyamanan masyarakat. Perluasan penggunaan sebagai konsumen. Penguatan manajemen risiko QRIS dilakukan untuk meningkatkan jumlah transaksi dan pengawasan sistem pembayaran juga akan terus sehingga dapat disusun profil kredit merchant UMKM ditempuh, khususnya dalam implementasi keamanan guna mendukung peningkatan kredit perbankan ke dan ketahanan siber, serta penguatan compliance UMKM, mengurangi ruang bagi aktivitas pinjaman terhadap prinsip APU PPT. ilegal online, serta untuk mencapai target 15 juta pengguna QRIS pada tahun 2022. Perluasan Keempat, persiapan penerbitan Digital Rupiah dan penggunaan QRIS dilakukan melalui (i) implementasi juga implementasi digitalisasi pengelolaan uang strategi 15 juta pengguna baru QRIS pada 2022 Rupiah akan dipercepat. Pengembangan Digital melalui kolaborasi dengan industri, Kementerian/ Rupiah sebagai alat pembayaran sah terus dilanjutkan Lembaga, dan komunitas, (ii) perluasan fitur-fitur sebagai perwujudan mandat dan pelaksanaan tugas QRIS, (iii ) penyiapan model bisnis dan aspek teknis kebanksentralan, serta mendukung akselerasi dan dalam rangka implementasi QRIS cross border dengan integrasi ekosistem ekonomi-keuangan digital Malaysia. nasional. Rencana penerbitan Digital Rupiah didasarkan setidaknya pada 3 (tiga) pertimbangan, Implementasi SNAP untuk koneksi layanan transaksi yaitu: (i) Digital Rupiah sebagai alat pembayaran sah pembayaran oleh perbankan dengan fintech terus NKRI yang diterbitkan dan diedarkan Bank Indonesia dipercepat sehingga memperluas integrasi ekosistem sebagai lembaga bank sentral yang diamanatkan ekonomi-keuangan digital nasional. Demikian pula, dalam UUD dan UU, (ii) Kesiapan infrastruktur sistem operasionalisasi dan perluasan kepesertaan dalam pembayaran dan pasar keuangan yang terintegrasi, BI-FAST terus ditingkatkan dan diharapkan seluruh interkoneksi, dan interoperabilitas yang pada bank telah tersambung sebagai peserta dan mampu waktunya akan menjadi pengedar Digital Rupiah nilai memberikan layanan pembayaran ritel secara serta besar (wholesaler), dan (iii) pilihan platform teknologi merata (real time) dan tanpa henti (24/7). Selain yang mendukung penerbitan dan pengedaran Digital ketiga program unggulan tersebut, reformasi sistem Rupiah seperti apakah Distributed Ledger Technology pembayaran digital juga akan diperkuat dengan (DLT) atau Centralized Ledger. Pada tahun 2022 program pengembangan untuk optimalisasi data Bank Indonesia akan menerbitkan rancang bangun serta menjaga ketersediaan dan keandalan Sistem (conceptual design) Digital Rupiah. Pembayaran Bank Indonesia. Kelima, di sisi sistem pembayaran tunai, arah kebijakan Ketiga, praktik pasar yang aman, efisien dan wajar Bank Indonesia akan difokuskan untuk menyediakan untuk semakin mewujudkan sistem pembayaran uang Rupiah yang berkualitas dan kecukupan kas yang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal terus terjaga di seluruh wilayah NKRI sesuai BPPUR 2025. dikembangkan. Kebijakan skema harga (pricing 96

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Arah kebijakan ini ditempuh untuk mencapai 3 (tiga) to Private (G2P) 4.0, memperluas elektronifikasi dan sasaran (key milestones) sekaligus, yaitu (i) efisiensi integrasi antar moda transportasi dan implementasi dalam pencetakan dan pengedaran uang kertas Multi Lane Free Flow (MLFF), maupun dalam dalam dan logam, (ii) sentralisasi dan perluasan distribusi memperluas digitalisasi UMKM dan pariwisata pengedaran uang dari pusat hingga ke berbagai melalui Gernas BBI dan BWI di berbagai daerah dan pelosok daerah, termasuk daerah 3T (Terdepan, destinasi pariwisata utama yang telah ditetapkan. Terluar, dan Terpencil), dan perluasan gerakan Cinta Sinergi dan koordinasi kebijakan digitalisasi sistem Bangga dan Paham (CBP) Rupiah, serta (iii) digitalisasi pembayaran oleh Bank Indonesia dengan digitalisasi dengan memperhatikan keselarasannya terhadap lembaga keuangan oleh OJK, khususnya terkait program digitalisasi ekonomi dan keuangan. dengan pengembangan fintech melalui sandbox dan juga bank digital. Sinergi dengan perbankan, asosiasi Sinergi dan koordinasi Bank Indonesia dengan sistem pembayaran, asosiasi fintech dan asosiasi Pemerintah (Pusat dan Daerah), perbankan, dan lainnya terus diperkuat baik dalam memperluas asosiasi baik sistem pembayaran, fintech dan berbagai program digitalisasi sistem pembayaran e-commerce akan terus diperkuat. Koordinasi yang sudah berjalan, seperti QRIS, SNAP, dan BI- dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) terutama FAST, maupun dalam memperluas layanan kepada diarahkan untuk perluasan elektronifikasi transaksi masyarakat luas. keuangan Pemerintah Daerah dengan memperkuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), mendorong penyaluran bansos Government 97

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 5.4 Akselerasi Pendalaman Pasar Keuangan Kebijakan pendalaman pasar keuangan pada tahun difokuskan pada implementasi central counterparty 2022 dipercepat untuk penguatan efektivitas (CCP) yang diharapkan siap beroperasi pada transmisi kebijakan moneter serta pembiayaan 2022, di samping perluasan transaksi pasar uang infrastruktur dan dunia usaha guna mendukung melalui ETP multi-macthing baik untuk pasar uang pemulihan perekonomian nasional. Akselerasi Rupiah dan valas. Di samping itu, Bank Indonesia pendalaman pasar uang pada tahun 2022 terus juga akan melakukan finalisasi Conceptual Design diarahkan untuk membangun pasar uang yang (CD) pengembangan infrastruktur pasar uang dan modern dan berstandar internasional, serta sistem pembayaran terintegrasi, interkoneksi, dan menopang transformasi pengelolaan moneter yang interoperabilitas, termasuk BI-APS, BI-SSSS, BI-RTGS lebih mendukung pengembangan pasar, baik dalam Gen 3, dan Trade Repository. instrumen (product), pelaku (participant), mekanisme penentuan harga (pricing), serta infrastruktur yang Pada pilar kedua, penguatan efektivitas terintegrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas antara transmisi kebijakan moneter akan difokuskan pasar uang dan sistem pembayaran. Pengembangan pada implementasi instrumen pasar uang yang inisiatif utama 2025 dilanjutkan berdasarkan 3 (tiga) ditransaksikan via ETP multi-matching, serta pilar kebijakan (Gambar 5.5). Pada pilar pertama, pengembangan transaksi Repo, DNDF, dan LCS. pengembangan infrastruktur pasar uang akan Dalam kaitan ini, berbagai program terus ditingkatkan Gambar 5.5. Akselerasi Pendalaman Pasar Uang Tahun 2022 3 INISIATIF Blueprint Pengembangan UTAMA Pasar Uang 2025 Mendorong Digitalisasi Meningkatkan Mengembangkan Sumber & Penguatan IPK Efektivitas Transmisi Pembiayaan Ekonomi & Kebijakan Moneter Pengelolaan Risiko Trading Venue/ BI-ETP BI-SSSS LCS Repo DNDF Instrumen Lindung Nilai Investor Central Counterparty BI-RTGS Jangka Panjang Ritel IndONIA dan JIBOR Trade Repository Sustainability dan Sekuritisasi Overnight Index Swap Green Financing Aset FOKUS 2021 2022 ETP Matching Repo DNDF Instrumen Lainnya a. Implementasi ETP Matching Perluasan pelaku transaksi Repo Perluasan pelaku transaksi untuk Spot Market Perluasan underlying Repo DNDF Overnight Index Swap dan IRS Pengembangan pricing repo Upaya menyeimbangkan Instrumen Hedging Jangka b. Perluasan instrumen: Repo rate yang efisien supply-demand Panjang dan DNDF Penguatan sertifikasi tresuri dan Pengembangan variasi mata Local Currency Settlement market conduct uang dan tenor DNDF Pemanfaatan Mini GMRA Penguatan JISDOR sebagai kurs Syariah fixing DNDF yang kredibel Pengembangan Securities Lending and Borrowing (SLB) Sumber: Bank Indonesia 98

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 untuk mengakselerasi peningkatan penggunaan acuan non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah kerangka Local Currency Settlement (LCS) dalam sebagai fixing rate transaksi derivatif dalam rangka memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan mendukung hedging, (iii) Standardisasi instrumen negara mitra, dengan memperkuat sinergi dan untuk mendukung digitalisasi transaksi yang koordinasi dengan otoritas terkait lainnya. Kampanye dilakukan melalui ETP dan CCP. LCS secara luas terus ditingkatkan untuk penggunaan LCS berbasis Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) Sementara pada pilar ketiga, pembiayaan ekonomi kepada perbankan, korporasi, dan pihak pengguna juga akan terus diperkuat melalui 3 (tiga) strategi potensial lainnya, bekerja sama dengan instansi kebijakan yaitu (i) mendorong pengembangan terkait di domestik dan negara mitra. Termasuk dalam sekuritisasi aset melalui program KIK-EBA dan EBASP, program ini adalah implementasi kurs acuan Non- (ii) mendorong pengembangan investor ritel dan USD/IDR untuk pengembangan instrumen derivatif literasi keuangan secara rutin, dan (iii) memperkuat dalam kerangka LCS. Selain itu, Bank Indonesia juga koordinasi dan komunikasi terkait program akan memperkuat pengaturan transaksi di pasar Sustainable Green Finance (SGF). Berbagai kebijakan valuta asing melalui penyederhanaan dan integrasi pendalaman pasar keuangan tersebut tentunya ketentuan untuk mendorong pendalaman pasar dan akan didukung oleh sinergi yang erat antara Bank mendukung stabilitas sistem keuangan. Reformasi Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS regulasi pasar uang ini akan menyederhanakan dalam koordinasi FK-PPPK. Pengembangan berbagai ketentuan dengan mendasarkan pada pendekatan produk derivatif di pasar uang dan valas oleh Bank principle-based untuk meningkatkan fleksibilitas Indonesia seperti dikemukakan di atas, khususnya dan efektivitas implementasi bagi pelaku pasar. terkait instrumen lindung nilai tukar (seperti DNDF), Reformasi regulasi pasar valuta asing, terutama lindung nilai suku bunga (interest rate swap), repo mencakup: (i) Relaksasi ketentuan threshold kewajiban maupun LCS, akan pula mendorong pembiayaan underlying transaksi spot dari USD25.000/bulan jangka menengah panjang. menjadi USD100.000/bulan, (ii) Pengembangan kurs 99

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 5.5 Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia akan terus memperluas dan Peningkatan akses pasar UMKM akan terus memperkuat program pengembangan UMKM dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi dan kurasi melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan produk, serta mendorong interkoneksi dengan local fasilitasi akses pembiayaan untuk meningkatkan value chain (LVC) maupun global value chain (GVC), daya saing UMKM (Gambar 5.6). Korporatisasi termasuk penguatan fasilitasi promosi perdagangan dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan internasional. Bank Indonesia juga akan mendukung perluasan kemitraan dengan pelaku usaha lainnya gerakan kampanye UMKM Hijau, yang diawali untuk meningkatkan skala ekonomi. Peningkatan penyusunan model bisnis dan pilot project untuk kapasitas UMKM dilakukan secara end to end dan mempertajam praktik yang telah berlangsung selama akan difokuskan pada digitalisasi untuk mendorong ini. Upaya penerapan konsep UMKM hijau akan peningkatan produksi, pengelolaan keuangan, dimulai dari UMKM binaan untuk mendorong proses dan perluasan akses pasar. Digitalisasi untuk produksi ramah lingkungan, budidaya organik maupun mendukung peningkatan produksi dan pemasaran integrated farming. Fasilitasi akses pembiayaan UMKM pada UMKM pangan binaan akan diperluas dengan akan dilakukan untuk mendukung pemenuhan tetap mengedepankan penerapan Good Agricultural ketentuan pembiayaan inklusif, antara lain dengan Practices (GAP), peningkatan kapasitas UMKM/ mendorong pola pembiayaan UMKM melalui multiple petani, dan pendampingan intensif melalui kemitraan channel untuk meningkatkan peran UMKM dalam dengan platform pertanian digital. Program ekspor dan substitusi impor serta fasilitasi temu bisnis onboarding untuk perluasan akses pasar UMKM (business matching). Penyelenggaraan Karya Kreatif akan dilakukan oleh seluruh Kantor Perwakilan Indonesia (KKI) untuk mendorong UMKM Go Export Bank Indonesia dengan memperkuat monitoring dan digital akan terus ditingkatkan pada tahun 2022, dan pendampingan kepada UMKM. Bank Indonesia sekaligus memperkuat sinergi dengan Pemerintah juga akan memperkuat sinergi dengan Kementerian/ dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Lembaga untuk meningkatkan kapasitas UMKM Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata dalam pengelolaan keuangan melalui perluasan di Indonesia (BWI) dengan melibatkan seluruh kantor pemanfaatan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Bank Indonesia. Informasi Keuangan (SI APIK). Gambar 5.6. Penguatan Program Pengembangan UMKM MENDUKUNG KEBIJAKAN UTAMA BANK INDONESIA Sasaran STABILITAS STABILITAS SISTEM PEMBAYARAN Akhir MAKRO & MONETER SISTEM KEUANGAN Sasaran Mendorong UMKM yang Berdaya Saing untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Antara KORPORATISASI KAPASITAS PEMBIAYAAN Pilar Kebijakan Sumber: Bank Indonesia 100

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Replikasi model bisnis kelompok subsistence sebagai pembiayaan syariah ditempuh antara lain melalui upaya penciptaan wirausaha baru potensial akan pengembangan instrumen transaksi valas dan Sukuk dilakukan di berbagai wilayah melalui penguatan BI Inklusif. Dukungan peningkatan optimalisasi mindset kewirausahaan, peningkatan literasi dan keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber akses keuangan, serta meningkatkan peran local pembiayaan sektor unggulan ekonomi syariah leader sebagai role model bagi anggota kelompok tersebut, terus didorong, terutama melalui wakaf lainnya, pendampingan, serta sinergi dengan berbagai produktif. Di samping itu, peningkatan business linkage pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, dalam rangkaian kegiatan Fesyar di tiga wilayah (Jawa, lembaga keuangan, perguruan tinggi, lembaga sosial Sumatera, dan Wilayah Indonesia Timur) dan ISEF ekonomi, dan lain-lain. Selain itu capaian inklusi bertaraf internasional. Penguatan center of excellence keuangan Indonesia dari hasil Survei Nasional ekonomi dan keuangan syariah yang juga terus Keuangan Inklusif akan dilaporkan kepada Dewan ditingkatkan melalui pendidikan tinggi menjadi bagian Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Di samping itu, penting dalam implementasi strategi pengembangan akselerasi digitalisasi produk dan layanan keuangan dan peningkatan literasi masyarakat. Untuk itu, Bank memerlukan penguatan literasi masyarakat terhadap Indonesia senantiasa memperkuat sinergi dengan pemanfaatan layanan keuangan digital. Untuk itu, berbaik pihak, baik di dalam wadah Komite Nasional Bank Indonesia bekerja sama dengan World Bank Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) maupun dengan akan menyusun modul edukasi layanan keuangan pondok pesantren, Masyarakat Ekonomi Syariah digital. (MES), asosiasi pengusaha, perbankan, para ulama, akademisi, dan masyarakat luas. Bank Indonesia akan terus memperkuat 4 (empat) strategi perlindungan konsumen melalui Penguatan kebijakan keuangan hijau dilanjutkan implementasi pengaturan secara komprehensif, untuk mendukung pencapaian ekonomi peningkatan keberdayaan konsumen melalui berkelanjutan dengan sistem keuangan yang stabil, strategi edukasi, peningkatan efektivitas inklusif, dan hijau. Dalam rangka menjawab tantangan penanganan pengaduan, serta pengawasan perubahan iklim ke depan yang dapat mengancam perilaku penyelenggara. Bank Indonesia akan stabilitas perekonomian serta sebagai bentuk mengembangkan infrastruktur data untuk kontribusi aktif Bank Indonesia dalam pencapaian mendukung pengawasan yang lebih proaktif dengan target Indonesia rendah karbon, Bank Indonesia akan memanfaatkan supervisory technology (suptech). melakukan transformasi yang bersifat menyeluruh Penguatan edukasi dilakukan dengan mendorong melalui penguatan kebijakan keuangan hijau. Kajian peran penyelenggara dalam memberikan edukasi mengenai kebijakan makroprudensial hijau untuk kepada konsumen, serta memperkuat strategi edukasi mendukung sustainable finance terus dilakukan. Bank Bank Indonesia melalui penetapan segmentasi Indonesia juga terus mendorong pendalaman pasar konsumen, pengembangan channel penyampaian keuangan melalui pengembangan instrumen pasar dan infrastruktur pendukung, serta peningkatan uang hijau. Pengembangan ekonomi dan keuangan koordinasi dengan otoritas/lembaga terkait. inklusif hijau terus dilakukan antara lain melalui pengembangan model bisnis ekonomi sirkular, green Peran ekonomi dan keuangan syariah akan terus farming, dan laporan keuangan hijau bagi UMKM dan didorong sebagai sumber baru pertumbuhan pelaku ekonomi syariah. Selain itu, Bank Indonesia ekonomi. Akselerasi implementasi ekosistem halal melanjutkan transformasi kelembagaan Bank value chain, baik lokal maupun global, semakin Indonesia, termasuk terkait tata kelola, manajemen diperluas baik dari aspek pelaku, kelembagaan, risiko, strategi, serta performance indicator hijau. maupun infrastruktur pendukung. Fokus Dalam pengembangan dan implementasinya, Bank pengembangan ekosistem halal value chain ini akan Indonesia akan terus bersinergi dan melakukan tetap diutamakan sektor unggulan makanan halal dan koordinasi yang erat dengan KSSK, Kementerian/ fesyen muslim. Dari sisi keuangan syariah, kebijakan Lembaga, dan stakeholders terkait. pendalaman pasar uang syariah guna mendukung 101

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 5.6 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, hingga Structured Bilateral Cooperation Kebijakan Internasional dengan bank sentral dan lembaga internasional lainnya. Bank Indonesia terus meningkatkan persepsi Kebijakan internasional Bank Indonesia pada tahun positif investor dan lembaga rating melalui kegiatan 2022 akan melanjutkan partisipasi aktif dalam engagement yang lebih proaktif. Bank Indonesia juga berbagai forum kerja sama internasional untuk terus ikut memfasilitasi promosi perdagangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Presidensi investasi sektor-sektor prioritas melalui dukungan Indonesia di G20 tahun 2022 akan dioptimalkan Investor Relation Unit (IRU) baik di tataran daerah, dalam rangka mendukung kepentingan Indonesia nasional, dan internasional. Bank Indonesia akan maupun perekonomian global baik melalui formulasi melakukan kampanye untuk mendorong dan substansi dan penyelenggaraan yang sebaik-baiknya. memperluas penggunaan LCS di antaranya melalui Tidak hanya berhenti pada Presidensi G20, formulasi kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha potensial substansi yang mendukung kepentingan Indonesia bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Luar dan kawasan akan menjadi fokus dalam keketuaan Negeri dan Dalam Negeri serta mitra strategis Bank Indonesia di ASEAN pada tahun 2023. Penguatan Indonesia lainnya. kerja sama internasional juga terus dilakukan pada tataran multilateral, regional, dan bilateral terkait Jaring Pengaman Keuangan Internasional, LCS, Sistem Pembayaran dan Inovasi Keuangan Digital, 102

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 5.7 Perekonomian Indonesia di Lintasan Jangka Menengah menuju Indonesia Maju Respons kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi negara maju dan berkembang. Kebijakan stimulus dengan bauran kebijakan ekonomi nasional akan fiskal diprakirakan masih berlanjut di beberapa negara mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada dengan besaran dan akselerasi yang menurun sejalan tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya untuk dengan upaya konsolidasi fiskal di jangka menengah. kembali berada di lintasan jangka menengah menuju Kebijakan moneter global diprakirakan sudah mulai Indonesia maju. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memasuki fase normalisasi sehingga pertumbuhan pada tahun 2022 diprakirakan akan mencapai 4,7- ekonomi pada tahun 2023 dan setelahnya kembali ke 5,5%. Hal ini didukung oleh berlanjutnya perbaikan lintasan jangka panjangnya. Koordinasi antarnegara ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor dan lembaga internasional yang terus diperkuat akan yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan berkontribusi positif mendorong pemulihan ekonomi domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. global pascapandemi. Aktivitas perdagangan dunia Pemulihan permintaan domestik sejalan dengan diprakirakan membaik sejalan prospek pertumbuhan perkiraan peningkatan mobilitas seiring dengan ekonomi global yang positif. Dengan prakiraan ini, penyebaran Covid-19 yang lebih terkendali dan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 diprakirakan akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor prioritas meningkat pada kisaran 3,7%. yang semakin luas disertai optimalisasi implementasi paket kebijakan terpadu KSSK, serta stimulus Faktor domestik dan eksternal diprakirakan kebijakan fiskal Pemerintah dan bauran kebijakan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian Bank Indonesia. Dalam jangka menengah panjang, nasional pada 2023. Ekonomi Indonesia diprakirakan prospek ekonomi akan meningkat dan berada di terus membaik pada 2023, didorong oleh prospek lintasan menuju Indonesia Maju, didorong oleh ekonomi global yang positif dan dampak dari prospek ekonomi global yang membaik serta kenaikan berlanjutnya kebijakan reformasi struktural. investasi dan produktivitas sejalan implementasi Pertumbuhan ekonomi global yang positif serta kebijakan reformasi struktural baik di sektor riil sejalan tekanan Covid-19 yang semakin mereda maupun akselerasi ekonomi dan keuangan digital diprakirakan menopang perbaikan ekspor Indonesia nasional. Peningkatan daya saing perekonomian sehingga akan meningkatkan aktivitas produksi dan serta kapasitas dan kapabilitas industri mendukung investasi. Iklim berusaha diprakirakan terus membaik pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan lebih berdaya seiring implementasi UUCK. Perbaikan tersebut tahan dengan struktur perekonomian yang makin akan tercermin dari investasi domestik yang tumbuh baik. Selain itu, iklim bisnis dan investasi yang lebih positif didukung perbaikan perekonomian domestik baik, diantaranya melalui implementasi UU Cipta dan sebagai dampak dari tertundanya investasi Kerja, akan mendorong penguatan sumber-sumber pada tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Covid-19. Terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai UUCK, Pemerintah dan DPR Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sudah menyiapkan langkah untuk melengkapi kriteria diprakirakan tetap berada dalam lintasan yang yang diperlukan agar undang-undang tersebut meningkat. Pertumbuhan ekonomi global 2023 dapat diimplementasikan. Kinerja konsumsi rumah diprakirakan tetap positif seiring semakin meredanya tangga juga akan pulih dan meningkat secara gradual. tekanan Covid-19 dan dampak stimulus kebijakan Prakiraan tersebut sejalan dengan peningkatan yang masih berlanjut di beberapa negara. Prospek pendapatan baik dari aktivitas perekonomian kinerja perekonomian global yang positif tersebut domestik yang meningkat maupun dari kinerja ekspor ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, 103

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 Pemerintah dan otoritas terkait yang terus diperkuat, akumulasi kapital dan pemanfaatan inovasi teknologi. termasuk kebijakan reformasi struktural yang Ketimpangan pendapatan, terutama di negara berlanjut, akan mendorong percepatan pemulihan berkembang diprakirakan berlanjut akibat kualitas ekonomi nasional. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan yang masih rendah. Scarring effect dapat pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan terjadi akibat adanya penurunan permintaan yang meningkat pada di kisaran 4,8-5,6% pada 2023. dalam dan berkepanjangan sehingga pada gilirannya menurunkan produktivitas baik dari sisi kapital Dalam jangka waktu yang lebih panjang, maupun tenaga kerja. perekonomian global diprakirakan kembali ke tingkat pertumbuhan normalnya. Dari sisi perekonomian Prospek pulihnya perekonomian global serta dampak global, setelah fase pemulihan pada 2021-2023, positif reformasi struktural diprakirakan mendorong pertumbuhan ekonomi global diprakirakan kembali penguatan perekonomian Indonesia dalam jangka ke tingkat pertumbuhan normal seiring dengan menengah. Dari sisi global, pemulihan ekonomi global tercapainya herd immunity serta meredanya berdampak positif pada aktivitas perdagangan dunia kendala suplai. Sejalan dengan kembali normalnya sehingga akan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia pertumbuhan ekonomi global dan normalisasi yang diperkuat melalui peningkatan kerja sama pada stance kebijakan moneter, harga komoditas ekspor negara mitra dagang utama dan diversifikasi ekspor relatif stabil dalam jangka menengah. Sementara pada pasar nontradisional. Permintaan domestik itu, harga minyak dunia diprakirakan turun secara diprakirakan meningkat seiring tercapainya herd bertahap sejak 2022 sering dengan meningkatnya immunity yang dibarengi pembukaan kegiatan pemakaian sumber energi terbarukan. Prakiraan ekonomi yang lebih luas didorong oleh investasi lintasan pertumbuhan perekonomian global masih yang sempat tertunda dan konsumsi yang mulai dibayangi oleh beberapa faktor struktural yang dapat normal. Selain itu, reformasi struktural meningkatkan menahan kinerja perekonomian. Faktor-faktor seperti kapasitas perekonomian dan berdampak signifikan penuaan populasi, pertumbuhan investasi fisik yang sehingga stabilitas makroekonomi tetap terjaga di rendah, ketimpangan pendapatan yang berlanjut, tengah PDB yang terus meningkat. Berdasarkan dan scarring effect dari pandemi perlu mendapat faktor di atas, prospek perekonomian Indonesia perhatian. Faktor penuaan populasi di negara maju diprakirakan meningkat dalam kisaran 5,0-5,8% pada dapat mengakibatkan ketersediaan angkatan kerja 2026. Dalam jangka yang lebih panjang, pertumbuhan menjadi lebih terbatas di tengah semakin terbatasnya ekonomi Indonesia diprakirakan terus menguat aliran tenaga kerja internasional. Investasi global saat sehingga Indonesia mampu menjadi negara maju ini juga belum optimal dalam membantu peningkatan berpendapatan tinggi pada 2045. 104