Klinik - Presentasi Bab 1 TKK

STANDAR AKREDITASI KLINIK TATA KELOLA KLINIK (TKK) Lafkespri.org

• GAMBARAN UMUM • PENGORGANISASIAN KLINIK (TKK 1) • TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA (TKK 2) • TATA KELOLA FASILITAS DAN KESELAMATAN (TKK 3) • TATA KELOLA KERJA SAMA (TKK 4)

GAMBARAN UMUM Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien klinik harus memiliki kepemimpinan yang efektif. Salah satu indikator kepemimpinan yang efektif adalah adanya kejelasan pembagian tugas dan peran dari masing-masing pemangku kepentingan di klinik yaitu pemilik, penanggung jawab, dan pemberi pelayanan tertuang dalam sebuah tata kelola klinik.

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik secara komprehensif KLINIK PRATAMA KLINIK UTAMA ▪ Merupakan klinik yang hanya ▪ Menyelenggarakan pelayanan medik menyelenggarakan pelayanan spesialistik, atau pelayanan medik dasar medik dasar, sesuai dengan dan spesialistik. kompetensi dokter atau dokter gigi. ▪ Upaya pelayanan kesehatan di klinik utama meliputi aspek pelayanan medik ▪ Upaya pelayanan kesehatan di spesialistik, atau pelayanan dasar dan klinik pratama meliputi aspek spesialistik. pelayanan medik dasar rawat jalan dan rawat inap. ▪ Klinik utama dapat menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

ESENSI BAB 1 Tata Kelola Klinik memuat: a. Visi misi klinik b. Tata kelola dan struktur organisasi; c. Uraian tugas dan fungsi masing masing pemangku kepentingan; d. Tata kelola sumber daya manusia; e. Tata kelola fasilitas dan keselamatan

• GAMBARAN UMUM • PENGORGANISASIAN KLINIK (TKK 1) • TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA (TKK 2) • TATA KELOLA FASILITAS DAN KESELAMATAN (TKK 3) • TATA KELOLA KERJA SAMA (TKK 4)

TATA KELOLA STANDAR DALAM BAB I KLINIK TKK 1: PENGORGANISASIAN KLINIK (3 EP) TKK 2: TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA (3 EP) TKK 3: TATA KELOLA FASILITAS & KESELAMATAN (10 EP) TKK 4: TATA KELOLA KERJASAMA (3 EP)

1 STANDAR 1.1 PENGORGANISASIAN KLINIK (TKK 1) Dalam mengemban tugas, tanggung jawab dan wewenang, klinik perlu menyusun pengorganisasian yang jelas. Pengorganisasian klinik disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan klinik. Struktur organisasi klinik ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, alur kewenangan dan komunikasi, kerja sama, dan keterkaitan antar petugas.

MAKSUD DAN TUJUAN Klinik menetapkan visi, misi dan tujuan sebagai landasan operasional. Klinik dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang menyusun struktur organisasi yang menggambarkan mekanisme alur tugas dan wewenang. Struktur organisasi klinik paling sedikit terdiri dari pemilik, penanggung jawab dan petugas, struktur organisasi dilengkapi dengan uraian tugas dan kewenangan.

STANDAR 1.1 PENGORGANISASIAN KLINIK (TKK 1) NO ELEMEN PENILAIAN KELENGKAPAN BUKTI 1 Tersedia visi, misi dan tujuan Terdapat penetapan visi, misi dan tujuan oleh pemilik, klinik yang ditetapkan pihak pimpinan ataupun pejabat berwenang yang berwenang 2 Tersedia struktur organisasi 1. Terdapat struktur organisasi klinik dalam dokumen klinik yang ditetapkan oleh pendirian klinik ataupun dokumen lain yang sah pejabat berwenang 2. Terdapat bukti penyampaian informasi struktur organisasi klinik 3 Tersedia uraian tugas, 1. Terdapat dokumen yang sah yang mencantumkan tanggung jawab, wewenang uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang ditetapkan 2. Melakukan wawancara terhadap petugas dalam memahami uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang

1.1.EP.1 Tersedia Visi, Misi Dan Tujuan Klinik Yang Ditetapkan Pihak Yang Berwenang (R) 1Merupakan mimpi atau sesuatu yang R ▪ Ada Panduan perumusan didambakan untuk dimiliki dalam kurun waktu Visi, Misi & Tujuan Visi yang ditetapkan ▪ Ada SK Pimpinan Klinik 2 tentang Visi, Misi & Tujuan Langkah-langkah/upaya yang dilakukan untuk Misi mencapai VISI ▪ Ada SOP Sosialisasi Visi, Misi & Tujuan 3 3 ▪ Ada SOP Tinjauan Ulang Visi, Misi & Tujuan Keadaan yang akan dicapai dalam tahun yg Tujuan akan datang

1 DOKUMEN Lanjutan..... 2 1 DOKUMEN 3 3 Format SK mengacu ke Tata Naskah yang disusun oleh R Klinik

1.1.EP.2 Tersedia Struktur Organisasi Klinik Yang Ditetapkan Oleh Pemilik/Pejabat Berwenang 1 DOKUMEN STRUKTUR ORGANISASI 1 • Ada SK Pimpinan Klinik tentang SOTK 3 • Ada SOTK a)Struktur organisasi Klinik paling sedikit terdiri dari penanggung jawab Klinik PMK 14/2021 yang juga merupakan pimpinan 2Klinik, penanggung jawab kegawat daruratan, dan penanggung jawab kefarmasian. b) Penanggung jawab Klinik pratama harus seorang dokter, dokter spesialis di bidang 3layanan primer, atau dokter gigi. c) Penanggung jawab di Klinik utama harus dokter, dokter gigi, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis.

Dokter, dokter gigi, dokter spesialis di bidang Lanjutan.. layanan primer, dokter spesialis, atau dokter gigi spesialis HANYA dapat menjadi penanggungjawab R DOKUMEN untuk 1 (satu) KLINIK 1 PENANGGUNG PENANGGUNG JAWAB KLINIK 2 JAWAB (WAJIB) KLINIK PJ ADMEN (OPSIONAL) PENANGGUNG PENANGGUNG PJ PJ FARMASI PJ OPSIONAL PJ OPSIONAL JAWAB (WAJIB) (REKAM MEDIK) 3JAWAB FARMASI 3KEDARURATAN (LABORATORIUM) (WAJIB) KEDARURATAN Catatan : Catatan : Contoh Struktur Organisasi Pola Sederhana ▪ Bentuk dan hirarki tidak diatur/opsional ▪ Wajib/Mandatory → PMK 14/2021

Lanjutan.. Penanggungjawab Klinik R Penanggungjawab Administrasi DOKUMEN dan Manajemen 1 Kepegawaian Keuangan Umum & Sarpras 2Penanggungjawab Penanggungjawab Penanggungjawab Mutu Pelayanan Penunjang Pelayanan Klinis Koord. PPI Koord. Keselamatan Pasien Pely. KIA-KB Laboratorium Koord. Manajemen Risiko Koord. Audit Internal Pely. Gigi Farmasi 3 Koord. K3 Koord. Admin, P. Klinis, 3Pely. Umum P.Penunjang Pely. Tindakan/UGD Catatan : Contoh Struktur Organisasi Pola Luas

1.1.EP.3 Tersedia Uraian Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang Yang Ditetapkan. 1 DOKUMEN 1. Terdapat dokumen yang 1 sah yang mencantumkan 3 uraian tugas, tanggung jawa2b dan wewenang 2. Melakukan wawancara terhadap petugas dalam tmaenmg3gauhnagmjai wuraabiadnatnugas, wewenang

1CONTOH URAIAN TUGAS Lanjutan DOKUMEN 1 2 URAIAN TUGAS PEGAWAI 33 URAIAN TUGAS PEGAWAI dapat sebagai lampiran SK Struktur Organisasi

1 DOKUMEN • GAMBARAN UMUM 1 • PENGORGANISASIAN KLINIK (TKK 1) • TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA (TKK 2) •2TATA KELOLA FASILITAS DAN KESELAMATAN (TKK 3) • TATA KELOLA KERJA SAMA (TKK 4) 33

TKK-2 TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA 1 DOKUMEN Tata Kelola Sumber Daya Manusia 1 • Klinik memiliki tata Kelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi perencanaan, pemetaan kebutuhan, perekrutan, evaluasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia. • Kebu2tuhan mempertimbangkan jumlah, jenis dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang • disediakan klinik. pada klinik3 Jenis3dan jumlah ketenagaan pratama dan utama disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku.

TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA MAKSUD DAN TUJUAN: DOKUMEN Jumlah dan kualifikasi ketenagaan dkilsineikd1idaiksaens.uPaeiknaanndgegnugnagnjahwaasbil, analisis beban kerja serta jenis pelayanan yang tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan harus memiliki kompetensi sesuai dengan aturan perundangan. Penanggung jawab klinik harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Penanggung jawab klinik pratama adalah seorang dokter, dokter layanan primer atau dokter gigi. 2. Penanggung jawab klinik utama adalah seorang dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. 3 3. Penanggung jawab klinik harus memiliki SIP di klinik tersebut dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan. 4. Penanggung jawab hanya dapat menjadi penanggung jawab satu klinik.

ELEMEN PENILAIAN DOKUMEN Pemenuhan kebutuhan tenaga dilakukan sesuai 1dengan kebutuhan layanan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan 2 Tersedia file kepegawaian seluruh SDM yang diperbaharui secara berkala. 3 Kinerja SDM dievaluasi secara berkala

STANDAR 1.2 TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA (TKK 2) NO ELEMEN PENILAIAN KELENGKAPAN BUKTI 1 Pemenuhan kebutuhan dan 1. Terdapat dokumen perencanaan kebutuhan tenaga sesuai dengan ketersediaan tenaga dilakukan jumlah dan jenis kebutuhan layanan yang mengacu pada sesuai dengan jumlah dan jenis ketentuanperaturan perundangan yang telah ditetapkan kebutuhan layanan yang mengacu pada ketentuan 2. Melakukan wawancara kepada pimpinan klinik tentang proses peraturan perundangan yang perencanaan kebutuhan tenaga sesuai dengan jumlah dan jenis telah ditetapkan kebutuhan layanan di klinik 2 Tersedia file kepegawaian Terdapat dokumen file kepegawaian seluruh SDM seluruh SDM yang diperbaharui secara yang diperbaharui secara berkala berkala. 3 Kinerja SDM dievaluasi secara berkala. 1. Terdapat dokumen hasil penilaian kinerja SDM yang dilakukan secara berkala 2. Melakukan wawancara kepada pimpinan dan staf klinik untuk memastikan dilaksanakannya proses penilaian kinerja SDM secara berkala

1.2 EP1 KEBUTUHAN TENAGA 1• Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga DOKUMEN dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan 1layanan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan. (D,W) 2 PMK 9/2014 3 ▪ Ada Analisis kebutuhan tenaga ▪ Ada Rencana kebutuhan tenaga 3▪ Ada Pola Ketenagaan

Lanjutan... ANALISA BEBAN KERJA

Lanjutan...

1. 2 EP. 2 TERSEDIA FILE KEPEGAWAIAN SELURUH SDM YANG DIPERBAHARUI SECARA BERKALA. Seluruh SDM klinik memiliki file kepegawaian yang paling sedikit terdiri dari: ✓ Kualifikasi, diklat & kom pe te nsi ✓ STR & SIP bagi nakes ✓ Uraian Tugas ✓ Sertifikat Pelatihan ✓ Penilaian Kinerja ✓ Uraian Kompetensi ▪ Daftar Kelengkapan File ▪ Verifikasi Ijazah ▪ Kredential ▪ Pemutakhiran Data

Lanjutan PENGMPULAN PEMERIKSAAN PEMUTAKHIRAN D FILE FILE FILE Pegawai Baru Secara Berkala Setiap Bulan

1.2 EP.3 KINERJA SDM DIEVALUASI SECARA BERKALA. EVALUASI KINERJA Peneta pa n Indikator 1. Pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas Penilaian yang ditetapkan. Perbaikan RISIKO Penyusunan 2. Pemenuhan indikator kinerja klinik. Kinerja AKIBAT Instrumen 3. Kepatuhan dalam menjalankan prosedur PEMASAN Penilaian Rencana GAN ALAT/ (SOP) Tindak Lanjut TINDAKAN Pela ksa na a n 4. Kepatuhan dalam menjalankan tata nilai dan Penila ia n peraturan internal 5. Pelaksanaan pasca pelatihan 6. Pelaksanaan orientasi Pembahsan Ha sil

1.2 EP 3 EVALUASI KINERJA Kinerja SDM dievaluasi secara berkala (D,W)

• Gambaran Umum • Pengorganisasian Klinik (TKK 1) • Tata Kelola Sumber Daya Manusia (TKK 2) • Tata Kelola Fasilitas dan Keselamatan (TKK 3) • Tata Kelola Kerja Sama (TKK 4)

STANDAR 1.3 TATA KELOLA FASILITAS DAN KESELAMATAN (TKK 3) ▪ Klinik harus menyediakan fasilitas MAKSUD & TUJUAN yang aman, berfungsi dan suportif Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan bagi pasien, keluarga, staf dan pengunjung keamanan fasilitas maka klinik menyusun manajemen resiko fasilitas yang mencakup: ▪ Klinik juga harus menyediakan peralatan kesehatan sesuai dengan 1) Keselamatan dan Keamanan peraturan perundang-undangan 2) Bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3 3) Penanggulangan Bencana 4) Sistem proteksi kebakaran 5) Peralatan medis 6) Sistem utilitas meliputi listrik, air dan gas medis serta sarana sanitasi 7) Sampah domestik dan limbah

STANDAR 1.3 TATA KELOLA FASILITAS DAN KESELAMATAN (TKK 3) NO ELEMEN PENILAIAN KELENGKAPAN BUKTI 1 Tersedia bukti perizinan sesuai Terdapat dokumen bukti perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ketentuan perundang undangan Yang berlaku. Terdapat dokumen program manajemen fasilitas yang meliputi: 2 Ada program manajemen 1. Keselamatan dan keamanan fasilitas yang meliputi 1) sampai 7) 2. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3 3. Penanggulangan bencana 4. Sistem proteksi kebakaran 5. Peralatan medis 6. Sistem utilitas meliputi listrik, air dan gas medis serta sarana sanitasi 7. Sampah domestik dan limbah 3 Tersedia daftar inventaris dan 1. Terdapat dokumen daftar innventaris sarana yangtersedia di klinik bukti pemeliharaan sarana 2. Terdapat SPO pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik yang tersedia di klinik. 3. Terdapat dokumen bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik 4. Melakukan observasi terhadap bukti pemeliharaan sarana 5. Melakukan wawancara terkait proses pemeliharaan sarana yang tersedia

NO ELEMEN PENILAIAN STANDAR 1.3 TKK 3 LANJUTAN 4 Tersedia bukti pelaksanaan KELENGKAPAN BUKTI pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk fasyankes. 1. Terdapat SPO pelaksanaan pengamanan klinik 2. Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pengamanandan pengawasan akses keluar masuk 5 Tersedia bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun klinik (B3) serta limbah B3 sesuai 3. Melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaksanaan pengamanan dan pengawasan peraturan perundang undangan akses keluar masuk klini 6 Tersedia bukti pengelolaan sampah domestik serta 1. Terdapat SPO pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3 pengelolaan air limbah sesuai 2. Terdapat dokumen bukti pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3 peraturan perundangundangan sesuai peraturan perundang-undangan 3. Melakukan observasi dan wawancara terhadap proses pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B 1. Terdapat SPO pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah 2. Terdapat dokumen bukti pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Melakukan observasi pengelolaan sampa domestik serta pengelolaan air limbah 4. Melakukan wawancara dengan petugas tentang proses pengelolaan sampah domestik serta pengelolaan air limbah

EP-1 DOKUMEN PERIZINAN

LAMPIRAN DOKUMEN PERIZINAN OSS DPMPTSP Semua dokumen perizinan dilampirkan sesuai dg DAFTAR perizinan yg dimiliki

ELEMEN PENILAIAN 2 KELENGKAPAN BUKTI SKORING Ada program manajemen Terdapat dokumen 10 fasilitas yang meliputi 1) program manajemen 5 sampai 7) fasilitas yang meliputi: 0 1.Keselamatan dan keamanan 2.Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3 3.Penanggulangan bencana 4.Sistem proteksi kebakaran 5.Peralatan medis 6.Sistem utilitas meliputi listrik, air dan gas medis serta sarana sanitasi 7.Sampah domestik dan limbah

KERANGKA ISI PROGRAM MFK 1.Pendahuluan 2.Latar belakang 3.Tujuan umum dan khusus 4.Kegiatan pokok & Rincian Kegiatan Kegiatan pokok : a. Keselamatan dan keamanan b. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3 c. Penanggulangan bencana d. Sistem proteksi kebakaran e. Peralatan medis f. Sistem utilitas meliputi listrik, air dan gas medis serta sarana sanitasi g. Sampah domestik dan limbah 5. Cara melaksanakan kegiatan 6. Sasaran 7. Jadwal pelaksanaan kegiatan 8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan 9. Pencatatan dan pelaporan

Matrik risiko sederhana sesuai dengan PMK 52 tahun 2018 tentang K3 Fasyankes

CONTOH RISK REGISTER NON KLINIS

ELEMEN PENILAIAN 3 KELENGKAPAN BUKTI SKORING Tersedia daftar inventaris dan bukti 1.Terdapat dokumen daftar 10 5 pemeliharaan sarana yang tersedia di inventaris sarana yang tersedia 0 klinik. di klinik 2.Terdapat SPO pemeliharaan Inventaris sarpras (ASPAK) sarana yang tersedia di klinik SOP Pemeliharaan 3.Terdapat dokumen bukti Bukti-bukti pemeliharaan pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik 4.Melakukan observasi terhadap bukti pemeliharaan sarana 5.Melakukan wawancara terkait proses pemeliharaan sarana yang tersedia Observasi/telusur Wawancara proses pemeliharaan

CONTOH DAFTAR INVENTARIS DI RUANGAN







ELEMEN PENILAIAN 4 KELENGKAPAN BUKTI SKORING Tersedia bukti pelaksanaan 1.Terdapat SPO pelaksanaan 10 pengamanan dan pengamanan klinik 5 pengawasan akses keluar masuk 0 fasyankes. 2.Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk klinik 3.Melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses keluar masuk klinik



BUKTI PENGAMANAN KLINIK ID Karyawan, visitor, tenaga outsourching Setiap tamu wajib dicatat KEAMANAN Area berisiko Jadwal, laporan jaga

Pengamanan Laporan Jaga Klinik ID Pegawai Pemasangan CCTV Keamanan: keadaan yg menggambarkan rasa ID Pengunjung Petugas Satpam tenteram dan tidak ID Out sourching merasa takut, gelisah atau resah. Keselamatan: keadaan selamat, bebas dari cedera. Buku Tamu Pagar

ELEMEN PENILAIAN 5 KELENGKAPAN BUKTI SKORING Tersedia bukti pengelolaan bahan 1.Terdapat SPO pengelolaan Bahan 10 berbahaya dan beracun (B3) serta Berbahaya dan Beracun (B3) serta 5 limbah B3 sesuai peraturan limbah B3 0 perundang-undangan. 2.Terdapat dokumen bukti pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan 3.Melakukan observasi dan wawancara terhadap proses pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3

PERATURAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 PermenLH 02/2008 5 UU 32/2009 (Pasal 58 – 61) Pemanfaatan Limbah B3 1 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PermenLH 05/2009 6 2 UU 23/2014 Pengelolaan Limbah di Pemerintahan Daerah Pelabuhan PermenLH 18/2009 7 3 PP 27/2012 Tata Cara Perizinan 8 Izin Lingkungan Pengelolaan Limbah B3 PP 101/2014 PermenLH 30/2009 4 Pengelolaan Limbah B3 NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Pengelolaan Limbah B3