LAKIP TAHUN 2015

Tabel 3.35 Jumlah Taruna Akademi Imigrasi Tahun 2015NO PESERTA DIDIK JUMLAH SEMESTER KETERANGAN 1 Taruna AIM XVI 64 orang Semester 52 Taruna AIM XVII 53 orang Semester 13 Taruna AIM XVIII 63 orang Masa Basis Semula 66 orang per (3 Bulan) Nov 20154 Siswa DIKPIM 130 orang Semester 2 Semula 65 orang per 2015 Mei 2015 Jumlah 310 orangBerdasarkan data yang kami peroleh dari Akademi Imigrasi (AIM) pada Tahun2015 AIM dengan anggaran sebesar Rp.11.424.076.000,- menyelenggarakanpendidikan kedinasan dengan jumlah Taruna sebanyak 310 orang Taruna yangdibagi menjadi 3 Tingkatan yaitu Taruna AIM Angkatan XVI, Taruna AIMAngkatan XVII dan Taruna AIM Angkatan XVIII serta Siswa Dikpim, berikutperincian jumlah Taruna Akademi Imigrasi (AIM) selengkapnya Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2015 TAHUN 2014Sasaran Indikator Kinerja Kinerja AnggaranStrategis Realisa % Pagu Realisasi % (1) (2) Target si Capaian (Rp) (Rp) Capaian (4) (7)Seluruh aparatur Persentase (%) (3) 0% (5) (6) (8)Hukum dan hak lulusan yang 95%asasi manusia meningkat kinerjanya 62 org 0 org 0% 11.424.076.000 9.284.119.667 81,27%memiliki di bidang Akademikompetensi Imigrasi (AIM)padasesuai unit kerjanyabidangnya danmemperolehpengembangankarir yang jelas LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 93

Analisis :Berdasarkan informasi yang didapat pada Tahun 2015 Akademi Imigrasi (AIM)tidak dapat memenuhi target lulusan yang telah ditetapkan sebesar 95% atau 62orang dari 310 jumlah taruna yang mengikuti pendidikan kedinasanKeimigrasian dikarenakan mundurnya waktu pelaksanaan kegiatan perkuliahandari yang direncanakan pada bulan Januari menjadi bulan Juni, sehinggaAkademi Imigrasi diperkirakan baru akan dapat meluluskan tarunanya padaBulan Juni 2016. Namun demikian dari 180 orang Taruna yang mengikutipendidikan kedinasan keimigrasian di AIM pada Tahun 2015 seluruhnya Naikkelas, namun belum dinyatakan telah menguasai ilmu dan keahlian teknisKeimigrasian begitu pun jika dengan siswa Dikpim sampai dengan 31 Desember2015 belum selesai masa pendidikannya.Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja Akademi Imigrasi (AIM) padaTahun 2014 maka terdapat penurunan jumlah lulusan sebanyak 65 orang, hal inikarena pada Tahun 2015 Akademi Imigrasi tidak melakukan kelulusan bagitarunanya.Berikut perbandingan capaian Tahun 2014 dan 2015 Tabel 3.37 Perbandingan PencapaianPendidikan Kedinasan AIM Tahun 2014 dan Tahun 2015 Indikator Kinerja Indikator Persentase Persentase Utama Keberhasilannya PenurunanNo Capaian 103,17% 2014 20151 Persentase lulusan Jumlah Taruna 103,17% 0% yang menguasai yang Lulus ilmu dan keahlian mengikuti (65 Org) teknis Keimigrasian PendidikanAdapun pengukuran kinerja Akademi Imigrasi pada Tahun 2015 dapat dilihatpada tabel berikut ini LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 94

Tabel 3.38 Pengukuran Capaian Indikator Keberhasilan Kinerja Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2015 Indikator Indikator Kinerja AnggaranKinerja Utama Keberhasilan (Rp)Persentase Taruna AIMlulusan yang XVI T R Pagu Realisasimenguasai 100% 98,5%ilmu dan Taruna AIM (65 Org) 64 orang 11.424.076.000 9.284.119.667keahlian XVIIteknis Taruna AIM 100% 81,5%Keimigrasian XVIII (65 Org) 53 orang Siswa DIKPIM 2015 100% 96,9% (65 Org) 63 orang 100% 100% (130 Org) (130 Org)Layanan Terlaksana 100% 100% (12 bln) (12 bln)Perkantoran nya pembayaran gaji pegawai, pengelolaan kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoran TOTAL 100% 95,38 % Capaian 95,38% 81,27%Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja Akademi Imigrasi padaTahun 2015 yaitu sebesar 95.38%, hal ini dapat dilihat dari jumlah Taruna yanglulus rata-rata mencapai 94.23% dari jumlah peserta yang di latih atau didik diAkademi Imigrasi, meskipun hanya naik menjadi Taruna Tk.II dan TarunaTingkat III. Sedangkan dilihat dari penyerapan anggarannya pada Tahun 2015ini Akademi Imigrasi telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebanyak81,27% atau Rp. 9.284.119.667,- dari yang dianggarkan dalam DIPA AKIPRp.13.200.836.000,-. LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 95

8. Analisa Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor Wilayah Pada Tahun 2015 penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tidak hanya dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM namun juga dilaksanakan di masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai bagian dari restrukturisasi Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Indikator Kinerja Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah adalah “Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Kantor Wilayah”. Informasi lebih lengkap tentang capaian kinerja Kantor Wilayah dapat dilihat dari tabel dibawah ini Tabel 3.39 Capaian Indikator Kinerja Utama & Realisasi Anggaran Diklat pada Kantor Wilayah Tahun 2015 TAHUN 2014Sasaran Indikator Target Kinerja % Pagu Anggaran %Strategis Kinerja Realisasi Capaian (Rp) Capaian (3) (6) Realisasi (1) (2) 4.960 (4) (5) (Rp) (8) Org 5.501 36.031.493.000 (7)Seluruh Jumlah Org 110,91% 91,53%aparatur Lulusan yang 32,981,114,330Hukum dan hak mengikutiasasi manusia Pendidikanmemiliki dan Pelatihankompetensi Berbasissesuai Kompetensibidangnya dan pada Kantormemperoleh Wilayahpengembangankarir yang jelasAnalisis :Berdasarkan hasil penghitungan diatas diketahui bahwa pada Tahun 2015lulusan yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah sebanyak 5.501 orang lebih besardari target kinerja pada Tahun 2015 sebesar 4.960 orang, sehingga capaiankinerjanya mencapai 110.91%, adapun realisasi penyerapan anggaran yangberhasil dilakukan oleh Kantor Wilayah pada Tahun 2015 sebesar 91,35% atauRp.32.981.114.330,- dari yang dianggarakan dalam DIPA sebesarRp.36.031.493.000,- LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 96

Rincian Diklat Kantor Wilayah pada Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabeldibawah ini. Tabel 3.40 Output Diklat pada Kantor Wilayah Tahun 2015 REALISASINO KEGIATAN TANGGAL JML PESERTA 1. Aceh1 Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan 30 Agustus-5 29 WBP September 30 12-26 April2 Diklat Kesamaptaan3 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana 22-28 Maret 30 Pemasyarakatan 12-14 Agustus 304 Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP5 Bimtek Pengelolaan Keuangan 26-28 Mei 306 Diklat Prajabatan Gol. II 16 2. SUMATERA UTARA1 Diklat Perencanaan Anggaran 25-31 Oktober 302 Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan Belum ada WBP laporan3 Diklat Kesamaptaan 2-15 Juni 304 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana 19-25 april 30 Pas 87 13 Agustus-9 305 Prajabatan Gol. II September 23-29 Maret6 Pelatihan Teknis Pelayanan Publik7 Bimtek Peningkatan Kapasitas HAM 20-22 April Belum ada bagi Petugas PAS laporan 13 Agustus-98 Bimtek Penyusunan Peraturan Daerah September Belum ada 20-22 Mei laporan9 Bimtek Pengelolaan BMN 3010 Bimtek Pengelolaan Kepegawaian 3011 Bimtek LAKIP 30LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 97

3. SUMATERA BARAT1 Pelatihan Dasar Pemasyarakatan 13-27 April 30 302 Bimtek Pengelolaan Keuangan 3-5 Juni 30 303 Bimtek Pengelolaan BMN 02-04 September 304 Bimtek Pengelolaan Kepegawaian 9-11 Juni 30 4. RIAU 30 511 Diklat Kesamaptaan 26 Maret-9 April Belum ada2 Diklat Pengelola Sarana dan Prasana 19-25 Mei laporan Pas 23 s/d 25 Mei 2015 30 303 Bimtek Pengelolaan Keuangan 30 304 Diklat Prajabatan Gol. II 16 Sept-6 Oktober 30 5. KEPULAUAN RIAU Belum ada laporan1 Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan 30 WBP 302 Diklat Kesamaptaan 4-17 November 30 303 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan 6 -19 April 304 Pelatihan Teknis Pelayanan Publik 17-23 Mei5 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas 4-6 Juni6 Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di 10-12 AgustusLAPAS/RUTAN 6. JAMBI1 Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan WBP2 Diklat Kesamaptaan 31 Maret-13 April3 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana 04-10 Mei Pas 19-25 Oktober4 Pelatihan Protokoler dan MC5 Bimtek Manajemen Perubahan 8-10 September6 Bimtek Pengelolaan Keuangan 18-20 MeiLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 98

7. BENGKULU1 Diklat Kesamaptaan 03-16 Maret 30 302 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan 12-25 Mei 30 8. BANGKA BELITUNG 30 301 Diklat Kesamaptaan 10-23 Maret 302 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan 7-20 April 30 303 Bimtek Pengelola Kepegawaian 19-21 Agustus 30 814 Bimtek Pengelola Keuangan 20-22 Mei 30 9. SUMATERA SELATAN Belum ada1 Diklat Bendaharawan 10-30 Maret laporan 302 Diklat Kesamaptaan 24 Maret-6 April 303 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana 10-16 Maret 48 40Pemasyarakatan 404 Diklat Prajabatan 7 September-10 30 30 Oktober 30 30 10. LAMPUNG 301 Diklat Kesamaptaan 02-15 September2 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan3 Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di 7-9 April LAPAS/RUTAN 31 Maret-2 April4 Bimtek Pengelola Keuangan 11. BANTEN1 Diklat Kesamaptaan 27 Mei-9 Juni2 Bimtek Pengelolaan BMN 11-13 Mei3 Bimtek Protokoler dan MC 3-5 Juni 12. JAWA BARAT1 Diklat Bendaharawan 15-28 Oktober2 Diklat Teknis Perawatan Kesehatan 9-15 Agustus WBP 13-26 April3 Diklat Kesamaptaan4 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana 14-16 September Lapas/Rutan 20-26 April5 Diklat Pelayanan PublikLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 99

6 Diklat Prajabatan Gol. II (Angkatan I) Juli 107 307 Bimtek Pengelolaan BMN 07 s/d 09 April 2015 308 Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di 10-12 Juni 30 LAPAS/RUTAN 11-13 Mei 30 69 Bimtek Pengelolaan Keuangan 1410 Bimtek Pengelolaa Kepegawaian 35 3511 Diklat Barang dan Jasa 3512 Diklat Prajabatan Gol II (angkatan II) 50 70 13. DKI JAKARTA 40 601 Diklat Pelayanan Publik 4-10 Mei 402 Diklat Bendaharawan 1-21 September 30 603 Diklat Prajabatan Gol. II 20 Agustus-264 Bimtek Pengelolaan BMN September 30 03-05 Juni 30 305 Bimtek LAKIP 24-26 November 306 Bimtek Pengelolaan Keuangan 10-12 Juni 307 Bimtek Penilaian Kinerja PNS 27-29 Mei 30 308 Bimtek Barang dan Jasa 21-23 April 30 30 14. JAWA TENGAH 301 Diklat Kesamaptaan 21 Mei-3 Juni2 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan 9-22 Agustus/18-31 / 2 akt Agustus3 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 25-31 Oktober4 Bimtek pembuatan laporan/LAKIP 8-10 Juni5 Bimtek Tata Naskah 24-26 Maret6 Bimtek/Pelatihan Manajemen 20-22 April 11-13 MeiPerubahan7 Bimtek Pengelolaan Keuangan 15. DI YOGYAKARTA1 Diklat Perencanaan Anggaran 13-19 September2 Diklat Kesamaptaan 15-28 April3 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan 3-16 Juni4 Bimtek Pengelolaan Keuangan I 24-26 Agustus5 Bimtek Pengelolaan Keuangan II 26-28 AgustusLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 100

16. JAWA TIMUR1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 19-25 April 60 Pemerintah Oktober 18-31 Mei 302 Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan WBP 30 653 Diklat Kesamaptaan 64 304 Diklat Prajabatan Gol.II Angkatan I 3- 29 Agustus 30 305 Diklat Prajabatan Gol.II Angkatan I 15 Agustus – 106 Bimtek Protokoler dan MC September 30 27 2-4 Desember 30 307 Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP I 14-16 September 308 Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP II 14-16 Desember 30 30 17. KALIMANTAN BARAT 19 301 Diklat Kesamaptaan 18 April-1 Mei 302 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan 17-30 Mei 30 443 Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP 9-11 September 30 304 Bimtek Pengelolaan Kepegawaian 11-13 November 305 Bimtek Pengelolaan Keuangan 8-10 Juni 30 30 18. KALIMANTAN TENGAH 301 Diklat Bendaharawan 20 April-9 Mei 1012 Diklat Kesamaptaan 24 Mei-6 Juni3 Prajabatan Gol. II 18 Mei-17 Juni4 Bimtek LAKIP 24-26 Agustus5 Bimtek Tata Naskah Dinas Elektronik 19-21 Agustus 19. KALIMANTAN SELATAN1 Diklat Kesamaptaan 26 Mei-9 Juni2 Diklat Prajabatan Gol II 28 juli-23 agustus3 Bimtek Pengelolaan BMN 16-18 November4 Bimtek Pengelolaan Keuangan 29 Juni-1 Juli5 Diklat Teknis Dasar Pemasyarakatan 24 Mei-06 Juni 20. KALIMANTAN TIMUR1 Diklat Kesamaptaan 6-19 September2 Diklat Teknis Perawatan WBP 9-15 Agustus3 Bimtek Peningkatan Kapasitas HAM 11-13 OktoberLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015

bagi Petugas PAS dan Imigrasi 11-13 Oktober 304 Pelatihan Manajemen Perubahan 21. GORONTALO1 Diklat Kesamaptaan 23 Maret-5 April 302 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan 27 Mei-9 Juni 303 Bimtek Pengelolaan BMN 18-20 Mei 304 Bimtek Pembuatan Laporan/LAKIP 31 Agustus-2 30 September 22. SULAWESI UTARA1 Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan 7-20 April Belumadalaporan WBP 302 Diklat Kesamaptaan3 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan 30 Juni-14 Juli 304 Diklat Prajabatan Gol. II Belumadalaporan5 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas 3-6 November 30 23. SULAWESI TENGAH1 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 27 April-3 Mei 302 Diklat Kesamaptaan 18-31 Mei 303 Bimtek Pengelola Kepegawaian 5-7 Mei 30 24. SULAWESI BARAT1 Diklat Kesamaptaan 19 April-02 Mei 302 Bimtek Manajemen Perubahan 05-07 Oktober 30 25. SULAWESI SELATAN1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 12-18 April 5 Pemerintah 24 Mei-6 Juni 302 Diklat Kesamaptaan3 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan 24 Mei-6 Juni 304 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana 23-29 Maret 30 39Pemasyarakatan5 Diklat Prajabatan Gol. II 3 Agustus-2 September6 Bimtek Penyusunan Peraturan Daerah 16-18 November 317 Bimtek Pengelolaan BMN 9-11 November 308 Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di 5-7 November 30 LAPAS/RUTAN 2-4 November 309 Bimtek Pengelola KepegawaianLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 102

10 Bimtek Pengelolaan Keuangan 12-14 November 30 26. SULAWESI TENGGARA 30 301 Diklat Kesamaptaan 7-20 April 30 302 Pelatihan Dasar Pemasyarakatan 20 April-3 Mei 30 303 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana 5-11 Agustus Pas 25-27 Juni 30 29-31 Juli 304 Pelatihan Peningkatan Kapasitas HAM 23-25 Juni 30 Bagi Petugas PAS dan Imigrasi 30 305 Bimtek Pengelolaan Gizi dan Makanan 35 di Lapas/Rutan 306 Bimtek Pengelola BMN 30 30 27. BALI 301 Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis 7-13 Mei 30 Kinerja 16-31 Maret 30 302 Diklat Kesamaptaan 303 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan 14-27 April 30 24 Pelatihan Protokoler dan MC 23-29 Agustus 265 Bimtek Pengelolaan BMN 4-6 Mei 1036 Prajabatan Gol. II 25 Mei-24 Juni 28. NTB1 Pelatihan Teknis Perawatan Kesehatan 30 Agustus-5 WBP September 8-21 April2 Diklat Kesamaptaan3 Bimtek Pengelolaan Keuangan 11-13 Juni 27. NTT1 Diklat Kesamaptaan 02-15 Maret2 Pelatihan dasar Pemasyarakatan 16-29 Oktober3 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana 27 Mei-2 Juni Pemasyarakatan 20-22 Mei4 Bimtek Pengelolaan Keuangan5 Diklat Barang dan Jasa Pemerintah 9-15 Juni MALUKU1 Diklat Kesamaptaan2 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah3 Bimtek Pengelolaan BMNLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015

4 Bimtek Pengelolaan Keuangan 30 MALUKU UTARA 29 301 Diklat Perencanaan anggaran 7-13 Juni 28 302 Diklat Kesamaptaan 17-30 Mei 30 303 Pelatihan Teknis Dasar Pemasyarakatan 18-31 Oktober 30 304 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana 18-20 Agustus Pemasyarakatan 30 305 Pelatihan Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas PAS 30 306 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas 30 307 Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di 20-22 April 36 LAPAS/RUTAN 28 298 Bimtek Pengelolaan Keuangan 5.501 PAPUA BARAT1 Diklat Kesamaptaan 14-27 April2 Diklat Perencana Anggaran 9-15 Agustus PAPUA1 Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis 01 - 07 September 2015Kinerja2 Diklat Kesamaptaan 21 April-4 Mei3 Diklat Pengelola Sarana dan Prasarana 28 Oktober-03 Pas November 20154 Pelatihan Teknis Pelayanan Publik 15-17 Juni5 Diklat Prajabatan Gol. II 19 Agustus-15 September6 Bimtek Pengelola Gizi dan Makanan di LAPAS/RUTAN7 Bimtek Pengelolaan Keuangan Total PesertaC. Capaian Realisasi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015. Penyerapan anggaran BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2015 sebesar 86,24% atau sebesar Rp. 106,042,396,834,- dari yang dianggarkan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 122,961,197,000,-. Adapun perincian jumlah realisasi dari penyerapan anggaran BPSDM Hukum dan HAM, AKIP dan AIM dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 104

Tabel 3.41 Realisasi Penyerapan Anggaran Per Satuan Kerja BPSDM Hukumdan HAM Tahun 2015PROGRAM KEGIATAN Pagu REALISASI CapaianPENDIDIKAN Sekretariat 35,932,844,000,- 30,463,765,433,- 84,78PELATIHAN 6,711,490,000,- 5,830,634,876,- 86,88APARATUR Fungsional dan HAM 8,742,909,000,- 6,671,243,530,- 76,30KEMENTERI 10,917,549,000 9,775,534,600 89,54 AN HUKUM Kepemimpinan dan Manajemen DAN HAM Teknis AKIP 13,200,836,000 11,035,984,398,- 83,60 AIM 11,424,076,000 9,284,119,667,- 81,27 Kantor Wilayah 36,031,493,000 32,981,114,330,- 91,53 86,24 TOTAL 122,961,197,000,- 106,042,396,834,-Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Belanja BPSDM Hukum dan HAM, Per 31 Desember 2015.Dari Tabel diatas diketahui bahwa BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2014penyerapan anggarannya sebesar 97,51% atau Rp.25.051.822.532,- dari yangdianggarkan dalam DIPA BPSDM sebesar Rp. 25.690.418.000,- sedangkanAkademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) pada Tahun 2014 penyerapananggarannya mencapai 88,85% atau Rp.9.269.606.149,- dari yang dianggarkandalam DIPA AKIP sebesar Rp.10.433.000.000,-. Adapun penyerapan anggaranAkademi Imigrasi pada Tahun 2014 sebesar 67,42% atau Rp.5.864.517.368,-dari yang dianggarkan dalam DIPA AIM sebesar Rp.8.698.076.000,-. LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 105

04PENUTUP

A. Kesimpulan Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Capaian sasaran kinerja program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM 2015 adalah sebagai berikut :No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian (3)(1) (2) 85% (4) (5) 88.35% 103.95%1 Persentase (%) lulusan 85%yang meningkat 85%kompetensinya di bidang 85%Kepemimpinan dan 97% 63 orgManajemen 97% 63 org**2 Persentase (%) lulusan 4.960 94.79% 111.52% orangyang meningkatkompetensinya di bidangTeknis3 Persentase (%) lulusan 87.2% 102.58%yang meningkatkompetensinya di bidangFungsional dan HAM4 Persentase perencanaan, 117.1% 137,76%pelaksanaan,pengendalian danpelaporan secara tepatwaktu dan terintegrasi dilingkungan BPSDMHukum dan HAM5 Persentase lulusan yang 0% 0%menguasai ilmu dankeahlian teknisPemasyarakatan6 Persentase lulusan yang 0% 0%menguasai ilmu dankeahlian teknisKeimigrasian7 Jumlah lulusan yang 5.501 110.91% orangmengikuti Diklat BerbasisKompetensi di KantorWilayahLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 106

2. Dari 6 indikator kinerja program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak mencapai hasil kinerja yang maksimal (100%) yaitu :No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian (3)(1) (2) 97% (4) (5) 0% 0%1 Persentase lulusan yang 63 orgmenguasai ilmu dan 97% 63 org**keahlian teknisPemasyarakatan2 Persentase lulusan yang 0% 0%menguasai ilmu dankeahlian teknisKeimigrasianKeterangan :2 (dua) Indikator lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknisPemasyarakatan dan Keimigrasi tidak tercapai disebabkan oleh mundurnyawaktu pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan yang seharusnyadilaksanakan pada Bulan Januari kegiatan tersebut mundur hingga ke BulanJuni.3. Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)BPSDM Hukum dan HAM tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :No Diklat Target Capain % RPJMN 2015 Capaian1 Kepemimpinan dan Manajemen2 Teknis 7.147 orang 1.047 orang 14.65%3 Fungsional dan HAM4 Akademi Ilmu Pemasyarakatan 11.812 orang 1.677 orang 14.2%5 Akademi Imigrasi6 Kantor Wilayah 7.870 orang 962 orang 12.22% 325 orang 0 0% 325 orang 0 0% 24.000 orang 5.501 orang 22.92%Jika dilihat dari target RPJMN BPSDM Hukum dan HAM tahun 2010-2014diatas hanya Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi yangcapaiannya masih 0 (nol), sedangkan Pusat Pengembangan dan KantorWilayah telah terdapat capaiannya.LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 107

4. Capaian Program Prioritas BPSDM Hukum dan HAM tahun 2015-2019adalah sebagai berikut :No Diklat Target Capain % RPJMN 2015 Capaian1 Perlindungan Anak Berhadapan dengan 1.800 orang 393 orang 21.83% Hukum (ABH) 1.840 orang 319 orang 17.34%2 Pembimbing Kemasyarakatan (PK 960 orang 40 orang 4.17% BAPAS) 870 orang 148 orang 17.013 Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)4 Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Penegak HukumDari 4 (empat) kegiatan pada Program Prioritas BPSDM Hukum dan HAMtahun 2015-2019 diatas hanya 1 kegiatan yang capainnya rendah yaitukegiatan diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu yaitu hanya 4,17% hal inidisebabkan pada Tahun 2015 hanya 1 (satu) angkatan diklat SistemPeradilan Pidana Terpadu yang telah dilaksanakan oleh BPSDM Hukum danHAM karena kurikulum diklat Sistem Peradilan Pidana Terpadu belum sesuaidengan kebutuhan.5. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 adalah : 1) Jumlah lulusan peserta diklat e-learning tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian output diklat BPSDM Hukum dan HAM berkurang sebagai informasi jumlah lulusan diklat e-learning hanya 35- 45% dari yang ditargetkan; 2) Jaringan Internet tidak stabil sehingga menyulitkan peserta dalam mencari informasi pendukung; 3) Belum seluruh Kantor Wilayah mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang telah dilaksanakan ke BPSDM Hukum dan HAM; 4) Belum seluruh Kantor Wilayah menginput kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah kedalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) sesuai dengan yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atasLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 108

pelaksanaan RKA/KL sehingga menyulitkan BPSDM Hukum dan HAM dalam memantau pelaksanaan kegiatan di Kantor Wilayah; 5) Banyaknya revisi kegiatan sehingga banyak kegiatan menumpuk di akhir tahun yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimalB. Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas maka perlu adanya tindak lanjut terhadap permasalahan/hambatan yang ada : 1) Perlu adanya komitmen dari pimpinan untuk mengijinkan pegawainya mengikuti diklat e-learning 2) Menambah kuota jaringan internet yang ada; 3) Adanya peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimtek di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 4) Perlu adanya sosialisasi ke daerah dan coaching atau pelatihan kepada operator penginput data kegiatan Kantor Wilayah; 5) Membatasi jumlah revisi kegiatan dan anggaran pada Tahun 2016. Demikian laporan kinerja yang disampaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datangLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 109