LAKIP TAHUN 2015

LAPORAN AKUNTABILITASKINERJA INSTANSIPEMERINTAH (LAKIP) BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA JL. RAYA GANDUL CINERE DEPOK

IKHTISAR EKSEKUTIFDalam melakukan pengembangan SDM dilingkungan Kementerian Hukum dan HAMBPSDM Hukum dan HAM melalui program pendidikan dan pelatihan aparatur hukumdan HAM . BPSDM pada tahun 2015 telah mengembangkan SDM KementerianHukum dan HAM sebanyak 9.781 orang melalui Diklat Kepemimpinan danManajemen, Diklat Fungsional dan HAM, dan Diklat Teknis, maupun Diklat atauBimtek yang diadakan di kantor wilayah, dengan realisasi anggaran BPSDM Hukumdan HAM pada tahun 2015 sebesar Rp.106.042.396.834,- atau 86,24% dari totalanggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM sebesarRp.122.961.197.000,-.Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM dari 9.781orang yang telah dilakukan pengembangan melalui Diklat diketahui bahwa sebanyak80,96% meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat Kepemimpinan danManajemen, Diklat Fungsional dan HAM, dan Diklat Teknis. Berdasarkan datadiatas diketahui bahwa capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM pada tahun 2015lebih rendah dari pada target yang telah ditetapkan sebesar 85%, hal ini dikarenakanpada tahun 2015 Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM)tidak menghasilkan lulusan, hanya kenaikan tingkat dikarenakan adanya masa basis3 bulan, sehingga capaian kinerjanya 0%.Dalam pencapaian kinerjanya, BPSDM Hukum dan HAM juga tak luput dari kendala-kendala yang dihadapinya diantaranya:.untuk diklat e-learning tingkat kelulusannyatidak maksimal dikarenakan jaringan Internet tidak stabil sehingga menyulitkanpeserta dalam mencari informasi pendukung.LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 i

KATA PENGANTARPuji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segalarahmat dan hidayahNya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 dapat terselesaikan dengan baik,sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah.Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)BPSDM Hukum dan HAM ini belum secara sempurna menyajikan prinsipakuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun gambaran mengenai hasil pencapaiankinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan BPSDMHukum dan HAM telah mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) KementerianHukum dan HAM dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) Tahun 2015-2019.Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPSDM Hukum dan HAM tahun2015 ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Paraf Tanggal Depok, Februari 2016Konseptor SekretarisKasub BPSDM Hukum dan HAMKabag Imam Suyudi NIP. 19631207 198703 1 001 LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 ii

DAFTAR ISI iIKHTISAR EKSEKUTIF......................................................................................... iiKATA PENGANTAR ............................................................................................. iiiDaftar Isi ............................................................................................................... 1BAB I PENDAHULUAN......................................................................................... 1 2 A. Umum......................................................................................................... 5 B. Visi, Misi dan Tujuan .................................................................................. 6 C. Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM ............................................. 7 D. Sumber Daya Manusia ............................................................................... 8 E. Anggaran.................................................................................................... 9 F. Peraturan Dasar Pelaksanaan Kegiatan BPSDM Hukum dan HAM ........... G. Kendala dan Hambatan..............................................................................BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM 11 TAHUN 2015.............................................................................................. 11 37 A. Rencana Kerja Tahunan............................................................................. 39 B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 .................................................................. 40 41 1. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen ....................... 42 2. Pusat Pengembangan Teknis............................................................... 44 3. Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM ........................................ 44 4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya ......................... 45 5. Pendidikan dan Kedinasan AKIP .......................................................... 6. Pendidikan dan Kedinasan AIM ............................................................ 7. Pendidikan dan Pelatihan Pada Kantor Wilayah ...................................BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 . 47 47 A. Pengukuran Kinerja .................................................................................... 52 B. Analisa Capaian Kinerja Utama .................................................................. 52 1. Analisa Capaian Kinerja Utama BPSDM Hukum dan HAM................... 55 2. Analisa Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan 66 Manajemen........................................................................................... 78 3. Analisa Capaian Kinerja Pusat Pengembangan Teknis ........................ 4. Analisa Capaian Kinerja Pusat Pengembangan 87 Fungsional dan HAM ............................................................................ 5. Analisa Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya ....................................................................LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 iii

6. Analisa Capaian Kinerja Pendidikan Kedinasan Akademi Ilmu 89 Pemasyarakatan................................................................................... 92 96 7. Analisa Capaian Kinerja Pendidikan Kedinasa Akademi Imigrasi ......... 104 8. Analisa Capaian Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Pada Kantor Wilayah C. Capaian Realisasi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 ......... 106 106BAB IV PENUTUP................................................................................................. 109 A. Kesimpulan ................................................................................................ B. Rencana Tindak Lanjut...............................................................................LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 iv

01PENDAHULUAN

A. Umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2015. BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pengembangan sumber daya manusiamempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bentuk peran serta BPSDM Hukum dan HAM untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja BPSDM Hukum dan HAM yang akan datang dan berperan dalam pengembangan aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAMmengacu kepada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM,tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan kualitas SDM Hukum danHAM, sasaran yang hendak dicapai dari program tersebut adalah seluruhaparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya danmemperoleh pengembangan karir yang jelas melalui kegiatan Pendidikan danLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 1

Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM, Pendidikan Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM), serta kegiatan assesment center.B. Visi, Misi Dan Tujuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 7 Tahun 2015 tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis. Ada pun rumusan Visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut : a. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga. Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan yaitu mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu : Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum Misi : 1. Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas; 2. Mewujudkan Pelayanan Hukum yang berkualitas;LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 2

3. Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkualitas; 4. Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia; 5. Mewujudkan Layanan Manajemen Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Mewujudkan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas. Tata Nilai 1. Profesional; 2. Akuntabel; 3. Sinergi; 4. Transparan; 5. Inovatif;a. Tujuan. Tujuan merupakan kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi.Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah: 1. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana; 2. Terwujudnya layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat, dan murah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ; 3. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Kekayaan Intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasyarakatan, serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum; 4. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 3

5. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Akuntabel dengan penyelenggaraan Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM yang profesional;6. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegrasi.b. Sasaran. Sasaran Program pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 adalah Seluruh Aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas. Adapun Indikator Kinerja BPSDM Hukum dan HAM adalah :No Indikator Kinerja Target(1) (2) (3)1 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 2.347 Orgberbasis kompetensi di bidang Kepemimpinan dan Manajemen2 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 1.400 Orgberbasis kompetensi di bidang Fungsional dan HAM3 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 150 Orgberbasis kompetensi di bidang Hak Asasi Manusia bagi AparaturPenegak Hukum4 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 1.412 Orgberbasis kompetensi di bidang Teknis5 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 360 Orgberbasis kompetensi di bidang Perlindungan Anak Berhadapandengan Hukum (ABH)Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 240 Orgberbasis kompetensi di bidang Pembimbing Kemasyarakatan(PK) BAPAS6 Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 160 Orgberbasis kompetensi di bidang Penanganan Sistem PidanaTerpadu7 Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang 2akuntabel dan tepat waktu Dokumen8 Persentase penyerapan anggaran BPSDM Hukum dan HAM 94%yang Akuntabel9 Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang akuntabel 12dan tepat waktu Dokumen10 Prosentase tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi 60%yang akurat11 Tersusunnya dokumen Badan Milik Negara (BMN) yang akurat 2dan akuntabel Dokumen12 Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 2 DokumenLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 4

13 Tersusunnya laporan profil kompetensi hasil assessment atau 2.000computer assisted test (CAT) Dokumen14 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis 95% Pemasyarakatan 95%15 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis KeimigrasianC. Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 tahun 2015 tanggal 29September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan SDM di bidang hukum dan hak asasi manusia Dalam melaksanakan tugas tersebut BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan Kebijakan Teknis, Rencana dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Pelaksanaan Penilaian Kompetensi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;dan 5. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Hak Asasi Manusia.Struktur organisasi BPSDM Hukum dan HAM dapat digambarkan pada diagram dibawah ini :LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 5

Catatan: BPSDM membawahi 2 satuan kerja yaitu Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi ImigrasiD. Sumber Daya Manusia Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM sampai dengan akhir tahun 2014 di dukung oleh sumber daya manusia 259 orang yang terbagi dalam 3 satuan kerja, BPSDM Hukum dan HAM, AKIP dan AIM, berikut perinciannya : GAMBAR 1 KOMPOSISI PEJABAT STRUKTURAL40 3130 13 19 9 TOTAL20 9 12 45 PRIA10 1 1 4 WANITA 4130 ESELON I ESELON II ESELON III ESELON IV ESELON VLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 6

GAMBAR 2KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKANBERDASARKAN PENDIDIKAN58 5 65 24 SMA107 D3 S1 S2 S3E. Anggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan pengembangan SDM Hukum dan HAM pada Tahun 2015 BPSDM Hukum dan HAM didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 sebesar Rp.122.961.197.000,- terdiri dari DIPA BPSDM, DIPA AKIP dan DIPA AIM serta DIPA Kantor Wilayah. Adapun perinciannya sebagai berikut. GAMBAR 3 ANGGARAN BPSDM HUKUM DAN HAMLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 7

F. Peraturan Dasar Pelaksanaan Kegiatan BPSDM Hukum dan HAM 1. Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Assesment Center dan Sistem Informasi SDM berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM RI; c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan HAM RI; 2. Kebijakan Instansi Pembina Diklat (Lembaga Administrasi Negara) a) Keputusan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pra Jabatan; b) Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional c) Peraturan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; d) Peraturan Kepala LAN Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; e) Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II; f) Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; g) Peraturan Kepala LAN Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; h) Peraturan Kepala LAN Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 8

i) Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;G. Kendala dan Hambatan Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 antara lain : 1. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 adalah : a) Jumlah lulusan peserta diklat e-learning tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian output diklat BPSDM Hukum dan HAM berkurang; b) Jaringan Internet tidak stabil sehingga menyulitkan peserta dalam mencari informasi pendukung; c) Belum seluruh Kantor Wilayah mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang telah dilaksanakan ke BPSDM Hukum dan HAM; d) Belum seluruh Kantor Wilayah menginput kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah kedalam Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (SMART) sesuai dengan yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA/KL sehingga menyulitkan BPSDM Hukum dan HAM dalam memantau pelaksanaan kegiatan di Kantor Wilayah; e) Banyaknya revisi kegiatan sehingga banyak kegiatan menumpuk di akhir tahun yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal 2. Rencana tindak lanjut terhadap permasalahan/hambatan yang ada adalah : a) Perlu adanya komitmen dari pimpinan untuk mengijinkan pegawainya mengikuti diklat e-learning b) Menambah kuota jaringan internet yang ada;LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 9

c) Adanya peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimtek di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;d) Perlu adanya sosialisasi ke daerah dan coaching atau pelatihan kepada operator penginput data kegiatan Kantor Wilayah;e) Membatasi jumlah revisi kegiatan dan anggaran pada Tahun 2016.LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 10

02PERENCANAAN DANPENETAPAN KINERJABPSDM HUKUM DANHAM TAHUN 2015

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perencanaan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM disusun berdasarkantugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di BPSDM Hukum dan HAMdengan menggunakan rencana strategis sebagai acuannya.Perencanaan Kinerjaini merupakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja BPSDMHukum dan HAM. Berikut adalah rencanakerja dan anggaran BPSDM Hukumdan HAM Tahun 2015. Tabel 2.1 Rencana Kerja TahunanBPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 Sasaran Program Kegiatan Indikator Anggaran Strategis Kegiatan (Rp) Program PenyelenggaraanSeluruh Aparatur Pendidikan Pendidikan dan Jumlah lulusan 14.785.314.000,-Hukum dan Hak dan Pelatihan Pelatihan yang mengikutiAsasi Manusia Aparatur Kepemimpinan pendidikan dan 6.711.490.000,-memiliki Kementerian dan Manajemen pelatihan berbasisKompetensi Hukum dan kompetensi disesuai bidangnya HAM bidangdan memperoleh Kepemimpinanpengembangan dan Manajemenkarir yang jelas Penyelenggaraan Jumlah lulusan Pendidikan dan yang mengikuti Pelatihan pendidikan dan Fungsional dan pelatihan berbasis Hak Asasi kompetensi di Manusia bidang Fungsional dan HAM dan HAM bagi APGAKUMLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 11

Sasaran Program Kegiatan Indikator AnggaranStrategis Kegiatan (Rp) Program PenyelenggaraanSeluruh Aparatur Pendidikan Pendidikan dan Jumlah lulusan 10.207.049.000,-Hukum dan Hak dan Pelatihan Pelatihan Teknis yang mengikutiAsasi Manusia Aparatur pendidikan dan 35.132.844.000,-memiliki Kementerian pelatihan berbasisKompetensi Hukum dan kompetensi di 13.200.836.000-sesuai bidangnya HAM bidang Teknis, 11.424.076.000,-dan memperoleh Perlindunganpengembangan Anak Berhadapankarir yang jelas dengan Hukum, PK BAPAS, dan dibidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu Dukungan Terselenggaranya Manajemen dan fungsi dan tugas Dukungan Teknis organisasi secara Lainnya optimal dengan profesional, dukungan SDM, Program dan Anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat untuk meningkatkan citra positif BPSDM Hukum dan HAM Penyelenggaraan Prosentase (%) Pendidikan lulusan taruna Kedinasan di yang menguasai Bidang ilmu dan keahlian Pemasyarakatan Teknis Pemasyarakatan Penyelenggaraan Prosentase (%) Pendidikan lulusan taruna Kedinasan di yang menguasai Bidang ilmu dan keahlian Keimigrasian Teknis KeimigrasianLAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 12

Sasaran Program Kegiatan Indikator Anggaran Strategis Kegiatan (Rp) Program PenyelenggaraanSeluruh Aparatur Pendidikan Jumlah lulusan 36.031.493.000,-Hukum dan Hak dan Pelatihan Pendidikan dan yang mengikutiAsasi Manusia Aparatur pendidikan danmemiliki Kementerian Pelatihan di pelatihan berbasisKompetensi Hukum dan kompetensi disesuai bidangnya HAM Kantor Wilayah Kantor Wilayahdan memperolehpengembangankarir yang jelasAdapun Perincian Perencanaan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 adalahsebagai berikut :LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 13

Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME 1 Kegiatan Penyusunan Rencana (Rp)Seluruh Aparatur Hukum Tersusunnya dokumen 115.200.000dan Hak Asasi Manusia Persentase (%) dan Program Diklat rencana dan programmemiliki kompetensi lulusan yang Kepemimpinan dan Manajemen pengembangan 42.390.000sesuai bidangnya dan meningkat Kepemimpinan danmemperoleh kompetensinya di 2 Pembahasan Kurikulum Kader Manajemen Tahun 2015 72.650.000pengembangan karir yang bidang Kepemimpinanjelas Kepemimpinan dan Tersusunnya Kurikulum 127.305.000 Manajemen pada Kader Kepemimpinan 72.800.000 unit kerjanya 3 Penyusunan Kurikulum Diklat Tersusunnya Kurikulum Kepemimpinan dan Manajemen Diklat Kepemimpinan dan (Diklat Pengelola Keuangan Manajemen orientasi PAS bagi anggota TNI, Diklat agen Perubahan) Tersusunnya modul Diklat Kepemimpinan dan 4 Pembahasan Penyusunan Modul Manajemen Diklat Kepemimpinan dan Manajemen 5 Diklat Kepemimpinan Tingkat I 5 orang pegawai mengikuti diklat Kepemimpinan Tingkat I LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 14

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN (Rp) OUTCOMESeluruh aparatur Hukum 6 Diklat Kepemimpinan Tingkat II 15 orang pegawai 670.215.000dan hak asasi manusia Persentase (%) mengikuti diklatmemiliki kompetensi lulusan yang 7 Diklat Kepemimpinan TK.III Pola Kepemimpinan Tingkat II 826.920.000sesuai bidangnya dan meningkat Barumemperoleh kompetensinya di 30 orang pegawai 780.160.000pengembangan karir yang bidang Kementerian Hukum danjelas Kepemimpinan dan HAM mengikuti Diklat 780.160.000 Manajemen Kepemimpinan TK.III Pola 175.885.000 Baru 8 Diklat Kepemimpinan TK.IV Akt I Pola Baru 30 orang pegawai Kementerian Hukum dan 9 Diklat Kepemimpinan TK.IV Akt II HAM mengikuti Diklat Pola Baru Kepemimpinan TK.IV Akt I Pola Baru 10 Diklat Coach dan Mentor 30 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat Kepemimpinan TK.IV Akt II Pola Baru 30 orang pegawai mengikuti diklat Coach dan Mentor 11 Diklat Kader Kepemimpinan Akt I 30 orang pegawai mengikuti diklat Kader Kepemimpinan Akt I 179.280.000 LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 15

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN (Rp) OUTCOMESeluruh aparatur Hukum 12 Diklat Prajabatan Golongan III 134 orang pegawai 1.350.580.000dan hak asasi manusia Persentase (%) mengikuti Diklatmemiliki kompetensi lulusan yang 13 Diklat Pimpinan Tinggi Pratama 2 Prajabatan Golongan III 458.300.000sesuai bidangnya dan meningkat Angkatanmemperoleh kompetensinya di 60 orang pegawaipengembangan karir yang bidang mengikuti Diklatjelas Kepemimpinan dan Pimpinan Tinggi Pratama Manajemen 14 Diklat Reformasi Birokrasi Metode 400 orang mengikuti 123.700.000 E-Learning Diklat Reformasi Birokrasi Metode E-Learning 15 Diklat Pengelola Keuangan 165 orang pegawai mengikuti Diklat Pengelola Keuangan 959.200.000 16 Diklat Orientasi PAS bagi Anggota 212 orang mengikuti 1.158.010.000 TNI Diklat Orientasi PAS bagi Anggota TNI 17 Diklat Agen Perubahan 80 orang mengikuti Diklat Agen Perubahan 384.500.000 18 Diklat Implementasi/restrukturisasi 554 orang pegawai Program dan kegiatan wilayah mengikuti Diklat dengan metode e-learning Implementasi/restrukturis 85.590.000 asi Program dan kegiatan wilayah dengan metode e-learning LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 16

SASARAN INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN (Rp)STRATEGIS OUTCOME 19 Kegiatan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Diklat 116.800.000,-Seluruh aparatur Hukum Persentase (%)dan hak asasi manusia lulusan yang Penyusunan Laporan per Kegiatan Kepemimpinan dan 37.529.000,-memiliki kompetensi meningkat Diklat Kepemimpinan dansesuai bidangnya dan kompetensinya di Manajemenmemperoleh bidang Manajemenpengembangan karir yang Kepemimpinan danjelas Manajemen 20 Kegiatan Evaluasi dan Laporan Kegiatan Diklat Penyusunan Laporan Kinerja Alumni Diklat Alumni Diklat Kepemimpinan dan Kepemimpinan dan Manajemen Manajemen Jumlah 8.742.909.000,- LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 17

Tabel 2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum dan 1 Penyusunan Rencana dan Tersusunnya DokumenHak Asasi Manusia memiliki Persentase (%) Program Diklat Teknis Rencana dan Program 84.689.000kompetensi sesuai bidangnya lulusan yang pengembangan Diklat Teknisdan memperoleh meningkatpengembangan karir yang kompetensinya di 2 Penyusunan kurikulum diklat Tersusunnya kurikulum diklatjelas bidang Teknis Sistem Peradilan Pidana Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terpadu 80.710.000 3 Penyusunan Modul Assessment Tersusunnya Modul 80.130.000 65.015.000 Bagi Pembina WBP Assessment Bagi Pembina WBP 4 Penyempurnaan Kurikulum Tersusunnya Kurikulum Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan 5 Penyusunan Dan Tersusunnya Modul PK 218.890.000 Penyempurnaan Modul PK BAPAS BAPAS 6 Pembahasan Pedoman Tersusunnya 35.430.000 Penyelenggaraan Diklat PedomanPenyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Diklat Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 18

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum 7 Pembahasan Pedoman Tersusunnya 35.430.000dan Hak Asasi Manusia Persentase (%) Penyelenggaraan Diklat PedomanPenyelenggaraanmemiliki kompetensi lulusan yang Pengelolaan Barang Milik Diklat Pengelolaan Barang 35.930.000sesuai bidangnya dan meningkat Negara (BMN) Milik Negara (BMN)memperoleh Kompetensinya di 307.540.000pengembangan karir yang bidang Teknisjelas 195.200.000 8 Penyusunan Pedoman Tersusunnya Pedoman 174.160.000 Penyelenggaraan Diklat Sistem Pedoman Penyelenggaraan 176.320.000 Akuntansi Barang Milik Negara Diklat Sistem Akuntansi Barang Milik Negara 9 Pelatihan Asessment Bagi 40 orang pegawai mengikuti Warga Binaan Pemasyarakatan Pelatihan Asessment Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 10 Seleksi Peserta TOT Diklat 160 orang pegawai mengikuti Terpadu SPPA bagi APGAKUM Seleksi Peserta TOT Diklat dan Instansi terkait Terpadu SPPA bagi APGAKUM dan Instansi terkait 11 Diklat Muatan teknis 280 orang pegawai Substansi Lembaga Metode mengikuti Diklat Muatan e-learning teknis Substansi Lembaga Metode e-learning 12 Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi BMN 30 orang pegawai mengikuti Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi BMN LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 19

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME 13 Diklat Bendaharawan (Rp)Seluruh aparatur Hukum 60 orang pegawai mengikutidan Hak Asasi Manusia Persentase (%) Diklat Bendaharawan 589.060.000memiliki kompetensi lulusan yangsesuai bidangnya dan meningkat 14 TOT Diklat Terpadu SPPA bagi 60 orang pegawai mengikuti 678.880.000memperoleh Kompetensinya di APGAKUM dan Instansi terkait TOT Diklat Terpadu SPPA 170.100.000pengembangan karir yang bidang Teknis bagi APGAKUM dan Instansi 217.160.000jelas terkait 137.175.000 15 Diklat Assesor 20 orang pegawai mengikuti Diklat Assesor 74.820.000 16 Diklat Advanced Trauma Life Support (ATLS) bagi Dokter 32 orang mengikuti Diklat 68.800.000 Advanced Trauma Life Support (ATLS) bagi Dokter 17 Diklat Basic Trauma and 30 orang pegawai mengikuti Cardiac Life support (BTCL) Diklat Basic Trauma and bagi tenaga medis dan perawat Cardiac Life support (BTCL) bagi tenaga medis dan perawat Diklat Pelayanan Publik Tk. 240 orang pegawai mengikuti 18 Dasar Metode E-learning Diklat Pelayanan Publik Tk. Dasar Metode E-learning 19 Diklat Pelayanan Publik Tk 200 orang pegawai Lanjutan Metode E-learning mengikutiDiklat Pelayanan Publik Tk Lanjutan Metode E- learning LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 20

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum 20 Diklat Pelayanan Publik Tk 30 orang pegawai mengikutidan Hak Asasi Manusia Persentase (%) Lanjutan Metode E-learning Diklat Pelayanan Publik Tk 148.870.000memiliki kompetensi lulusan yang Lanjutan Metode E-learning 91.870.000sesuai bidangnya dan meningkatmemperoleh Kompetensinya di 21 Diklat Perencana Anggaran 30 orang pegawai mengikuti 148.870.000pengembangan karir yang bidang Teknis Berbasis Kinerja Diklat Perencana Anggaranjelas Berbasis Kinerja 69.800.000 22 Diklat Manajemen Kepegawaian 30 orang pegawai mengikuti 55.840.000 Aparatur Sipil Negara Diklat Manajemen 91.870.000 Kepegawaian Aparatur Sipil Negara 23 Diklat Administrasi Perkantoran 200 orang pegawai Modern Tk.Dasar Metode e- mengikuti Diklat learning Administrasi Perkantoran Modern Tk.Dasar Metode e- learning 24 Diklat Administrasi Perkantoran 160 orang pegawai Modern Tk.Lanjutan Metode e- mengikuti Diklat learning Administrasi Perkantoran Modern Tk.Lanjutan Metode e-learning 25 Diklat Pengelolaan Barang Milik 30 orang pegawai mengikuti Negara Diklat Pengelolaan Barang Milik Negara LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 21

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum 26 Pelatihan Pembimbing 240 orang pegawaidan Hak Asasi Manusia Persentase (%) Kemasyarakatan BAPAS mengikuti Pelatihan 2.131.500.000memiliki kompetensi lulusan yang Pembimbingsesuai bidangnya dan meningkat Kemasyarakatan BAPAS 710.500.000memperoleh Kompetensinya dipengembangan karir yang bidang Teknis 276.000.000jelas 27 Pelatihan Pembimbing 80 orang pegawai mengikuti 3.636.790.000 Kemasyarakatan BAPAS Pelatihan Pembimbing (angkatan 7 dan 8) Kemasyarakatan BAPAS 97.200.000 28 Pelatihan Teknis Sistem 40 orang pegawai mengikuti Peradilan Pidana Terpadu bagi Pelatihan Teknis Sistem Aparat Penegak Hukum Peradilan Pidana Terpadu bagi Aparat Penegak Hukum 29 Pelatihan Terpadu Sistem 360 orang pegawai Peradilan Pidana Anak (SPPA) Bagi Aparat Penegak Hukum mengikuti Pelatihan dan Instansi terkait Terpadu Sistem Peradilan 30 Kegiatan Evaluai dan penyusunan Laporan per Pidana Anak (SPPA) Bagi Kegiatan Diklat Teknis Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait Laporan Kegiatan Diklat Teknis LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 22

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum 31 Kegiatan Evaluasi dan Laporan Kinerja Alumnidan Hak Asasi Manusia Persentase (%) Penyusunan laporan Kinerja Diklat Teknis 33.000.000memiliki kompetensi lulusan yang Alumni Diklat Teknissesuai bidangnya dan meningkat 35.932.844.000memperoleh Kompetensinya dipengembangan karir yang bidang Teknisjelas Jumlah LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 23

Tabel 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum Persentase (%) 1 Kegiatan penyusunan Rencana Tersusunnya Dokumen 70.650.000dan Hak Asasi Manusiamemiliki kompetensi lulusan yang dan Program Fungsional dan Rencana dan Program 59.510.000sesuai bidangnya dan meningkatmemperoleh kompetensinya di HAM pengembangan Fungsional 98.140.000pengembangan karir yang bidang Fungsionaljelas dan HAM dan HAM 160.570.000 2 Pembahasan Pengembangan Tersusunnya laporan FGD 98.140.000 560.210.000 Jenis dan Jenjang Diklat Jenis dan Jenjang Diklat 253.740.000 Fungsional dan HAM Fungsional dan HAM 3 Penyusunan Kurikulum Diklat Tersusunnya kurikulum diklat Penguatan Perancang Penguatan Perancang Perundang-undangan Perundang-undangan 4 Penyusunan Modul Diklat Tersususnnya modul diklat E- Penguatan Perancang Metode learning E-Learning 5 Penyempurnaan kurikulum Tersusunnya Kurikulum Diklat Diklat Penyuluh Hukum Penyuluh Hukum 6 Diklat Penyuluh Hukum 60 orang pegawai mengikuti (2 Angkatan) Diklat Penyuluh Hukum 7 Diklat Penguatan Perancang 30 orang pegawai mengikuti Perundang-Undangan Diklat Penguatan Perancang Perundang-Undangan LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 24

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME 8 Diklat Audit Forensik (Rp)Seluruh aparatur Hukum Persentase (%) 30 orang pegawai mengikuti 121.800.000dan Hak Asasi Manusia Diklat Audit Forensikmemiliki kompetensi lulusan yang 2.438.325.000sesuai bidangnya dan meningkat 9 Diklat Fungsional Calon 90 orang Pegawai mengikutimemperoleh kompetensinya di 463.430.000pengembangan karir yang Pejabat Fungsional Perancang Diklat Calon Pejabatjelas bidang Fungsional 122.650.000 dan HAM Perundang-undangan Fungsional Perancang 249.590.000 Perundang-undangan 329.460.000 10 Diklat Penguatan Perancang 60 orang Pegawai mengikuti 239.665.000 Perundang-undangan Diklat Penguatan Perancang Perundang-undangan 1.324.610.000 11 Diklat Audit investigatif 30 orang pegawai mengikuti diklat Audit investigatif 12 Diklat Analis Kepegawaian 30 orang pegawai mengikuti Keahlian diklat Audit investigatif 13 Diklat Dasar-Dasar HAM 1.040 orang pegawai Metode E-Learning mengikuti diklat Dasar-Dasar HAM dengan metode E- 14 Diklat TOT Perancang learning Perundang-undangan 30 orang pegawai mengikuti diklat TOT Perancang Perundang-undangan 15 Diklat Berbasis kompetensi di 150 orang pegawai bidang HAM bagi aparatur mengikuti Diklat Berbasis penegak hukum kompetensi di bidang HAM bagi aparatur penegak hukum LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 25

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum Persentase (%) 16 Kegiatan Evaluasi dan LaporanKinerja Alumnidan Hak Asasi Manusia lulusan yang 121.000.000memiliki kompetensi meningkat Penyusunan Laporan Kinerja Diklat Fungsional dansesuai bidangnya dan kompetensinya di 95.500.000memperoleh bidang Fungsional Alumni Diklat Fungsional dan HAMpengembangan karir yang dan HAM 6.711.490.000jelas HAM 17 Kegiatan evaluasi dan Laporan Kegiatan Diklat penyusunan laporan Fungsional dan HAM kegiatan diklat Fungsional dan HAM JUMLAH LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 26

Tabel 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp) 834.352.000Seluruh perencanaan, Tersusunnya dokumen A Penyusunan Program Tersusunnya Dokumen 206.001.000 rencana program dan 54.190.000pelaksanaan, pengendalian anggaran yang dan rencana Kerja Program dan rencana Kerjadan pelaporan dilakukan akuntabel dan tepat Anggaran Anggaran 55.229.000tepat waktu dan terintegrasi waktu,Persentaseserta berdasarkan data penyerapan anggaran 1 Penyusunan Anggaran Tersusunnya Dokumen 447.112.000yang akurat yang Anggaran 71.820.000 akuntabel,tersusunnya 2 Finalisasi Penyusunan Tersusunnya Dokumen dokumen pelaksanaan Anggaran Anggaran anggaran yang akuntabel dan tepat 3 Penyusunan Kalender Tersusunnya Dokumen kalender waktu,Persentase Kegiatan Daerah, Kegiatan Daerah, Disburstmen tersedianya data pegawai berdasarkan Disbursement Plan Tahun Plan dan Procurement Plan kompetensi yang akurat, 2016 Tahun 2016 tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan 4 Pembahasan Terselenggaranya kegiatan akuntabel, tersusunnya Penyelenggaraan Pembahasan Penyelenggaraan dokumen laporan keuangan yang Diklat/Bimtek Kanwil tahun Diklat/Bimtek Kanwil tahun 2016 akuntabel dan tepat 2016 waktu, tersusunnya 5 FGD Penajaman dan Terselenggaranya FGD dokumen profil Penyusunan Program kompetensi hasil Kurikulum Diklat Penajaman dan Penyusunan assessment atau Program Kurikulum Diklat Computer Assisted Test, Layanan Perkantoran LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 27

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh perencanaan, Tersusunnya B Pengelolaan Evaluasi Tersusunnya Dokumen Evaluasi 154.562.000pelaksanaan, pengendalian dokumen rencana dan Laporan dan Laporan 154.562.000dan pelaporan dilakukan program dan 1 Penyusunan Evaluasi dan Tersusunnya Dokumen Evaluasi 49.690.000tepat waktu dan terintegrasi anggaran yang Laporan dan laporan Kinerja, tahunan danserta berdasarkan data akuntabel dan tepat Bulanan 50.600.000yang akurat waktu,Persentase 428.340.000 penyerapan anggaran 2 Bimbingan Teknis Evaluasi Terselenggaranya Bimtek Evaluasi yang 72.300.000 akuntabel,tersusunnya Penyelenggaraan Diklat Penyelenggaraan Diklat 89.850.000 dokumen pelaksanaan C Pengelolaan Kerjasama Tersusunnya dokumen laporan 82.800.000 anggaran yang pengelolaan Kerjasama 45.990.000 137.400.000 akuntabel dan tepat waktu,Persentase D Pengelolaan Tersususunnya dokumen tersedianya data Kepegawaian pegawai berdasarkan Pengelolaan Kepegawaian kompetensi yang 1. Pembinaan Administrasi Tersusunnya dokumen Pembinaan akurat, tersusunnya dokumen BMN yang dan Pengelolaan Administrasi dan Pengelolaan akurat dan akuntabel, tersusunnya dokumen Kepegawaian Kepegawaian laporan keuangan yang akuntabel dan 2. Pengelolaan Administrasi Tersusunnya dokumen tepat waktu, dan Seleksi Diklat tersusunnya dokumen Pengelolaan Administrasi dan Seleksi Diklat 3. Pengelolaan Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan profil kompetensi hasil 4. FGD Evaluasi Analisis Terselenggaranya FGD Evaluasi assessment atau Jabatan Analisis Jabatan Computer Assisted 5 Pembinaan Mental, Fisik Terselenggaranya kegiatan Test, Layanan dan Disiplin Pegawai Pembinaan Mental, Fisik dan Perkantoran Disiplin Pegawai LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 28

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp) 75.600.000Seluruh perencanaan, Tersusunnya E Pengelolaan Jabatan Terlaksananya kegiatan 43.800.000 31.800.000pelaksanaan, pengendalian dokumen rencana Fungsional Widyaiswara Pengelolaan Jabatan Fungsional 80.600.000dan pelaporan dilakukan program dan Widyaiswara 551.457.000 428.742.000tepat waktu dan terintegrasi anggaran yang 1 Pengelolaan Widyaiswara Terselenggaranya Pengelolaan 122.715.000 Widyaiswaraserta berdasarkan data akuntabel dan tepat 386.990.000yang akurat waktu,Persentase penyerapan anggaran 2 Penerbitan Jurnal Ilmiah Terbitnya Jurnal Ilmiah yang akuntabel,tersusunnya Terselenggaranya Pengelolaan dokumen pelaksanaan F Pengelolaan Jabatan Jabatan Fungsional Medis dan Fungsional Medis dan anggaran yang Dokter Dokter akuntabel dan tepat waktu,Persentase G Penguatan, Pembinaan Terselenggaranya Penguatan, tersedianya data dan Monitoring Diklat Pembinaan dan Monitoring pegawai berdasarkan Diklat kompetensi yang akurat, tersusunnya 1 Penguatan, Pembinaan Terselenggaranya Penguatan, dokumen BMN yang dan Monitoring Diklat akurat dan akuntabel, Pembinaan dan Monitoring Diklat tersusunnya dokumen 2 Coaching dan Mentoring Terselenggaranya Coaching dan laporan keuangan Bagi Pegawai Kantor Mentoring Bagi Pegawai Kantor yang akuntabel dan Wilayah Wilayah tepat waktu, tersusunnya dokumen H Pengelolaan Bagian Terselenggaranya Pengelolaan profil kompetensi hasil Bagian Umum, Rumah Tangga, Umum, Rumah Tangga, Kehumasan dan Tata Usaha assessment atau Kehumasan dan Tata Computer Assisted Usaha Test, Layanan Perkantoran LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 29

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh perencanaan, Tersusunnya 2. Pengelolaan Kehumasan Terselenggaranya kegiatan 286.000.000 53.800.000pelaksanaan, pengendalian dokumen rencana kehumasan 22.600.000dan pelaporan dilakukan program dan I Evaluasi ISO Tersusunnya Dokumen laporan 129.680.000 575.360.000tepat waktu dan terintegrasi anggaran yang International Standart Organisation (ISO) 575.360.000serta berdasarkan data akuntabel dan tepatyang akurat waktu,Persentase 393.360.000 penyerapan anggaran J Pengelolaan Sistem Tersusunnya laporan SPIP 132.000.000 yang BPSDM Hukum dan HAM Tahun Pengendalian Intern akuntabel,tersusunnya 2014 Pemerintah (SPIP) dokumen pelaksanaan anggaran yang K Pengelolaan Unit Terlaksananya pengelolaan Unit akuntabel dan tepat Layanan Pengadaan Layanan Pengadaan waktu,Persentase tersedianya data L Pengelolaan Terselenggaranya Pengelolaan pegawai berdasarkan Pengembangan Mandiri Pengembangan Mandiri Pegawai kompetensi yang Pegawai dan Jabatan dan Jabatan Fungsional akurat, tersusunnya Fungsional dokumen BMN yang Terselenggaranya Pengelolaan akurat dan akuntabel, M Pengelolaan Pengembangan Mandiri Pegawai tersusunnya dokumen Pengembangan Mandiri dan Jabatan Fungsional laporan keuangan Pegawai dan Jabatan yang akuntabel dan Fungsional tepat waktu, 1. Pengembangan SDM Terselenggaranya Pengembangan tersusunnya dokumen Pegawai dan Jabatan SDM Pegawai dan Jabatan profil kompetensi hasil Fungsional BPSDM Hukum Fungsional BPSDM Hukum dan assessment atau dan HAM HAM Computer Assisted Test, Layanan 2. Peningkatan Kapasitas Terselenggaranya Peningkatan Perkantoran Pegawai BPSDM hukum Kapasitas Pegawai BPSDM hukum dan HAM dan HAM LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 30

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp) 50.000.000Seluruh perencanaan, Tersusunnya 3. Penguatan Metode e- Terlaksananya penguatan Metode 60.100.000pelaksanaan, pengendalian dokumen rencana learning e-learning 810.150.000dan pelaporan dilakukan program dan N Pengelolaan Aplikasi Terselenggaranya Pengelolaantepat waktu dan terintegrasi anggaran yang 168.730.000serta berdasarkan data akuntabel dan tepat Sistem Pengembangan Aplikasi Sistem Pengembangan 99.950.000yang akurat waktu,Persentase SDM (CBHRIS) SDM (CBHRIS) 37.890.000 30.890.000 penyerapan anggaran O Seleksi Penerimaan Terselenggaranya Seleksi yang 1.050.000.000 akuntabel,tersusunnya Calon taruna AKIP dan Penerimaan Calon taruna AKIP dokumen pelaksanaan AIM dan AIM anggaran yang P Pengelolaan Keuangan Terlaksananya Pengelolaan akuntabel dan tepat Keuangan waktu,Persentase tersedianya data 1. Pengelolaan Administrasi Terlaksananyanya Pengelolaan pegawai berdasarkan Keuangan Administrasi Keuangan kompetensi yang akurat, tersusunnya 2. FGD Keuangan Terselenggaranya FGD Keuangan dokumen BMN yang akurat dan akuntabel, 3. Penyusunan Laporan Tersusunnya Dokumen laporan tersusunnya dokumen Keuangan dan Rekon Keuangan dan Rekon BPSDM laporan keuangan BPSDM Hukum dan HAM Hukum dan HAM yang akuntabel dan Q Pengelolaan Unit Penilai  Terlaksananya CAT di 13 tepat waktu, kompetensi, Pelaksanaan kantor wilayah tersusunnya dokumen Computer Assisted Test  Terlaksananya assessment profil kompetensi hasil dan asessment center assessment atau Computer Assisted Test, Layanan Perkantoran LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 31

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh perencanaan, Tersusunnya 1 Asessment Center Terlaksananya kegiatan 517.190.000pelaksanaan, pengendalian dokumen rencana Asessment Center 532.810.000dan pelaporan dilakukan program dan 2 Pelaksanaan CAT 13 Terlaksananya kegiatan CAT di 13 18.008.313.000tepat waktu dan terintegrasi anggaran yang kanwil kanwil 16.248.738.000serta berdasarkan data akuntabel dan tepatyang akurat waktu,Persentase 1.759.575.000 penyerapan anggaran R Pembayaran Gaji dan Terbayarnya Gaji dan Tunjangan 8.961.740.000 yang Tunjangan Pegawai akuntabel,tersusunnya 837.020.000 dokumen pelaksanaan 1. Pembayaran gaji dan Terlaksananya pembayaran Gaji 49.560.000 anggaran yang dan tunjangan Pegawai 2.105.000.000 tunjangan akuntabel dan tepat Terlaksananya pembayaran uang 1.254.000.000 waktu,Persentase 2. Belanja Uang Lembur lembur pegawai BPSDM 2.747.300.000 tersedianya data S Penyelenggaraan Terselenggaranya Operasional pegawai berdasarkan Operasional dan dan pemeliharaan Perkantoran kompetensi yang pemeliharaan akurat, tersusunnya Perkantoran Terlaksnanya Perawatan dokumen BMN yang akurat dan akuntabel, 1. Perawatan kendaraan kendaraan Bermotor Roda 4,6 tersusunnya dokumen Bermotor Roda 4,6 laporan keuangan 2. Perawatan Kendaraan Terlaksananya Perawatan yang akuntabel dan roda 2 Kendaraan roda 2 tepat waktu, tersusunnya dokumen 3. Layanan Daya dan Jasa Terlaksananya Layanan Daya dan profil kompetensi hasil Jasa assessment atau Computer Assisted 4. Perawatan Gedung Kantor Terlaksananya Perawatan Gedung Test, Layanan Kantor Perkantoran 5. Penunjang Sarana dan Tersedianya Sarana dan Prasarana kegiatan Prasarana kegiatan Perkantoran Perkantoran LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 32

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh perencanaan, Tersusunnya 6. Pengelolaan Administrasi Terlaksananya Pengelolaan 187.440.000 45.100.000pelaksanaan, pengendalian dokumen rencana Perkantoran Administrasi Perkantoran 90.970.000dan pelaporan dilakukan program dan 108.000.000tepat waktu dan terintegrasi anggaran yang 7. Pengiriman Pos dan Giro Tersedianya pengiriman Pos dan 19.900.000 70.000.000serta berdasarkan data akuntabel dan tepat Giro 243.000.000yang akurat waktu,Persentase 8 Keprotokolan Terlaksananya kegiatan protokoler 699.250.000 penyerapan anggaran 135.500.000 yang 69.700.000 akuntabel,tersusunnya 9 Poliklinik dan Obat-obatan Tersedianya Poliklinik dan Obat- obatan dokumen pelaksanaan anggaran yang 10 Fumigasi Ruang Terlaksananya Fumigasi Ruang akuntabel dan tepat waktu,Persentase Perpustakaan dan Fooging Perpustakaan dan Fooging tersedianya data Gedung Gedung pegawai berdasarkan 11 Sewa Mesin FotoCopy Tersedianya Mesin Fotocopy kompetensi yang akurat, tersusunnya 12 Pengadaan Tersedianya Peralatan dan dokumen BMN yang Peralatan/Perlengkapan Perlengkapan Kantor akurat dan akuntabel, Kantor tersusunnya dokumen laporan keuangan 13 Perawatan Inventaris Terlaksananya Perawatan yang akuntabel dan Kantor Inventaris Kantor tepat waktu, tersusunnya dokumen 14 Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya pakaiana Dinas profil kompetensi hasil Pegawai BPSDM Hukum Pegawai BPSDM Hukum dan HAM assessment atau dan HAM, AKIP dan AIM Computer Assisted Tersedianya Pakaian dan Test, Layanan 15 Pengadaan Pakaian dan Perkantoran Perlengkapan Pengamanan, Perlengkapan Pengamanan, petugas Kebersihan dan petugas Kebersihan dan Petugas Petugas Taman Taman LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 33

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh perencanaan, Tersusunnya dokumen 16 Sewa Jaringan Penguatan Tersedianya jaringan untuk 300.000.000 rencana program dan 1.095.300.000pelaksanaan, pengendalian anggaran yang Metode E-learning Penguatan Metode E-learningdan pelaporan dilakukan akuntabel dan tepat 870.300.000tepat waktu dan terintegrasi waktu,Persentase T Perangkat pengolah Data Tersedianya pengolah Data danserta berdasarkan data penyerapan anggaran 225.000.000yang akurat yang dan Komunikasi Komunikasi akuntabel,tersusunnya 2.434.570.000 dokumen pelaksanaan 1. Perangkat pengolah Data Tersedianya Perangkat pengolah Data 1.862.845.000 anggaran yang 2. Perangkat informasi dan Tersedianya Perangkat informasi 571.725.000 akuntabel dan tepat komunikasi dan komunikasi 35.932.844.000 waktu,Persentase tersedianya data U Peralatan dan Fasilitas Tersedianya Peralatan dan pegawai berdasarkan kompetensi yang akurat, Perkantoran Fasilitas Perkantoran tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan 1. Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan Penunjang akuntabel, tersusunnya Penunjang Pendidikan Pendidikan dokumen laporan keuangan yang 2. Pengadaan Peralatan Tersedaianya Peralatan dan akuntabel dan tepat Penunjang Perkantoran Penunjang Perkantoran waktu, tersusunnya dokumen profil kompetensi hasil assessment atau JUMLAH Computer Assisted Test, Layanan Perkantoran LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 34

Tabel 2.6 Rencana Kerja dan Anggaran Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME 1 Lulusan Taruna AKIP (Rp)Seluruh aparatur Hukum dan Persentase lulusan Jumlah Lulusan Taruna AKIPHak Asasi Manusia memiliki 2 Layanan Perkantoran (Bulan yang menguasai Ilmu dan 8.569.943.000,-kompetensi sesuai yang menguasai Layanan) Keahlian Teknisbidangnya dan memperoleh ilmu dan keahlian Pemasyarakatan 4.344.719.000,-pengembangan karir yang teknis 3 Perangkat Pengolah Data danjelas Komunikasi Terlaksananya pembayaran gaji 111.500.000 Pemasyarakatan pegawai, pengelolaan 4 Peralatan dan Fasilitas kepegawaian dan penyediaan 174.674.000 Perkantoran kebutuhan perkantoran Tersedianya Perangkat Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Total 13.200.836.000,- LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 35

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR Tabel 2.7 INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME Rencana Kerja dan Anggaran (Rp)Seluruh aparatur Hukum dan Jumlah Lulusan Taruna AIMHak Asasi Manusia memiliki Persentase lulusan Akademi Imigrasi (AIM) yang menguasai Ilmu dan 8.085.590.000,-kompetensi sesuai yang menguasai Tahun 2015 Keahlian Teknisbidangnya dan memperoleh ilmu dan keahlian Pemasyarakatan 3.338.486.000,-pengembangan karir yang teknis Keimigrasian KEGIATAN Terlaksananya pembayaran gajijelas pegawai, pengelolaan 11.424.076.000,- 1 Lulusan taruna Akademi kepegawaian dan penyediaan Imigrasi (AIM) kebutuhan perkantoran 2 Layanan Perkantoran Total Tabel 2.8 Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Wilayah Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum dan Jumlah Lulusan yang mengikutiHak Asasi Manusia memiliki Jumlah lulusan yang 1 Pendidikan dan Pelatihan pada Diklat Berbasis Kompetensi 36.031.493.000,-kompetensi sesuaibidangnya dan memperoleh meningkat Kantor Wilayah 36.031.493.000,-pengembangan karir yangjelas kompetensinya setelah mengikuti Diklat pada Kantor Wilayah Total LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 36

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan Kinerja merupakan amanat INPRES Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah : 1. untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 3. menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. BPSDM Hukum dan HAM telah membuat penetapan kinerja tahun 2015 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019. Berikut Penetapan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015 yang telah ditandatangani pada bulan Februari 2015:LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 37

Tabel 2.9 Penetapan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2015Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3)Seluruh aparatur hukum 1 Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikandan hak asasi manusia dan Pelatihan berbasis kompetensi di 2.347 orgmemiliki kompetensi bidang Kepemimpinan dan Manajemensesuai bidangnya dan 2 Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikanmemperoleh dan Pelatihan berbasis Kompetensi di 1.412 orgpengembangan karir bidang Teknisyang jelas. Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di bidang Perlindungan Anak Berhadapan 360 org dengan Hukum (ABH) Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di 240 org bidang Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan berbasis Kompetensi di 160 org bidang Penanganan Sistem Pidana Terpadu 3 Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi di 1.400 org bidang Fungsional dan HAM Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi di 150 orang bidang HAM bagi Aparatur Penegak Hukum 4 Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat 2 dok waktu Persentase penyerapan anggaran yang 94% akuntabel Tersususnnya dokumen pelaksanaan 12 dok anggaran yang akuntabel dan tepat waktu Persentase tersedianya data pegawai 60% berdasarkan kompetensi yang akurat Tersususnnya dokumen BMN yang akurat 2 dok dan akuntabel Tersusunnya laporan keuangan yang 2 dok akuntabel dan tepat waktu Tersususnnya dokumen profil Kompetensi 2.000 hasil Test assessment atau Computer dok Assisted Test Layanan Perkantoran 12 bulan LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 38

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (3)(1) (2) 95%Seluruh aparatur hukum 5 Persentase lulusan taruna yang menguasai 95%dan hak asasi manusia ilmu dan keahlian teknis Pemasyarakatan 4.960memiliki kompetensi 6 Persentase lulusan taruna yang menguasai orangsesuai bidangnya dan ilmu dan keahlian teknis Keimigrasianmemperolehpengembangan karir 7 Jumlah Lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi diyang jelas. kantor wilayahJumlah Anggaran yang dialokasikan pada Program Pendidikan dan PelatihanAparatur Hukum dan HAM untuk Tahun 2015 sebesar Rp.122.961.197.000,-Adapun rincian indikator Kinerja pada masing-masing unitnya adalah sebagai berikut : 1. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu : 1. Bidang Program 2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan 3. Bidang Evaluasi dan Laporan Indikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen adalah Persentase lulusan yang meningkat kompetensinya dibidang kepemimpinan dan manajemen, dimana dijabarkan dalam Indikator Kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen.LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 39

Tabel 2.10 Penetapan Kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinandan Manajemen Tahun 2015 INDIKATOR INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA UTAMA 2.347Persentase Jumlah lulusan yang orglulusan yang mengikuti pendidikan danmeningkat pelatihan berbasiskompetensinya kompetensi di bidangdibidang Kepemimpinan dankepemimpinan manajemendan manajemenJumlah Anggaran : Rp. 8.742.909.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM2. Pusat Pengembangan Teknis Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Teknis adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Teknis, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Teknis dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu : 1. Bidang Program 2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan 3. Bidang Evaluasi dan Laporan Indikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Teknis adalah Persentase lulusan yang meningkat kompetensinya dibidang Teknis, dimana dijabarkan dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Teknis. LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 40

Tabel 2.11 Penetapan Kinerja Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR 1. Jumlah lulusan yang 1.412KINERJA UTAMA org mengikuti pendidikan danPersentase lulusan 360yang meningkat pelatihan berbasis orgKompetensinyadibidang Teknis kompetensi di bidang Teknis 240 org 2. Jumlah lulusan yang 160 mengikuti pendidikan dan org pelatihan berbasis kompetensi di bidang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 3. Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Pembimbing Pemasyarakatan (PK) Bapas 4. Jumlah lulusan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang Penanganan Sistem Pidana terpaduAnggaran : Rp. 10.917.549.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM3. Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Fungsional dan HAM. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu : 1. Bidang Program 2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 41

3. Bidang Evaluasi dan LaporanIndikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAMadalah Persentase lulusan yang meningkat Kompetensinya dibidangFungsional dan HAM, dimana dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator KinerjaUtama Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM. Tabel 2.11 Penetapan Kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2015 INDIKATOR KINERJA TARGET INDIKATOR 1. Jumlah lulusan yang 1.400KINERJA UTAMA org mengikuti pendidikan dan 150Persentase lulusan pelatihan berbasis orgyang meningkat kompetensi di bidangkompetensinya Fungsional dan HAM.dibidang Fungsional 2. Jumlah lulusan yangdan HAM mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang HAM bagi aparatur Penegak HukumJumlah Anggaran : Rp. 6.711.490.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan pendukung pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Adapun Indikator keberhasilan kinerja utama Sekretariat Badan adalah tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu, persentase penyerapan anggaran yang akuntabel, tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 42

waktu, persentase tersedianya data pegawai berdasarkan kompetensi yangakurat, tersusunnya dokumen BMN yang akurat dan akuntabel,tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu,tersusunnya dokumen profile kompetensi hasil assessment atau ComputerAsissted Test, Layanan perkantoran..Berikut rincian indikator kinerja utama Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tabel 2.12 Penetapan Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015 INDIKATOR INDIKATOR KINERJA TARGET 2 dokKINERJA UTAMA 1. Tersusunnya dokumen rencana program dan 94%Terselenggaranya anggaran yang akuntabelfungsi-fungsi dan tepat waktu; 12organisasi secara dokoptimal dengan 2. Persentase penyerapan 60%dukungan SDM anggaran yang akuntabel;profesional, 2 dokperencanaan 3. Tersusunnya dokumenprogram dan pelaksanaan anggaran 2 dokanggaran yang yang akuntabel dan tepatterpadu, waktu;pengelolaankeuangan yang 4. Persentase tersedianyaakuntabel, data pegawai berdasarkanketatausahaan dan kompetensi yang akurat;kerumahtanggaanyang baik serta 5. Tersusunnya dokumenpengelolaan BMN BMN yang akurat danyang tepat dan akuntabel;akurat untukmeningkatkan citra 6. Tersusunnya laporanpositif BPSDM keuangan yang akuntabelHukum dan HAM dan tepat waktu; 7. Tersusunnya dokumen 2000 profile kompetensi hasil dok assessment atau Computer Asissted Test; 8. Layanan perkantoran 12 blnJumlah Anggaran : Rp. 35.132.844.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM LAKIP BPSDM HUKUM DAN HAM TAHUN 2015 43