LAKIP TAHUN 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Bab IV PenutupA. Kesimpulan Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal Tahun Anggaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Capaian Kinerja Utama BPSDM Hukum dan HAM.  Capaian kinerja utama BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013 sebesar 693,74% apabila dirata-rata capaiannya sebesar 115,62%. hal ini dikarenakan realisasi capaian rata-rata IKU BPSDM Hukum dan HAM sebesar 112,1% lebih besar dari target yang direncanakan pada Tahun 2013 sebesar 95% (lihat tabel 3.1).  apabila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada Tahun 2012 maka terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki tren menurun (lihat tabel 3.2) yaitu :  Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanya, menurun 0,46% dibanding Tahun 2012 hal ini karena % lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanya naik namun tidak banyak dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 ;  Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian, menurun 0,71% dibanding Tahun 2012 karena jumlah lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian pada Tahun 2013 hanya 126 orang lebih kecil dibanding pada Tahun 2012 sebanyak 127 orang ; dan BPSDM HUKUM DAN HAM 101

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013  Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM,menurun 0,44% dibanding Tahun 2012 karena pada tahun 2013 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM hanya 94,54% lebih kecil dibandingkan pada Tahun 2012 sebesar 94,96%.2. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen a. Target capaian kinerja utama Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2013 sebesar 95% lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Kepemimpinan dan Manajemen pada unit kerjanya tercapai. (lihat tabel 3.3). b. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja utama pada Tahun 2012 maka terdapat peningkatan sebesar 5,03% dari Tahun 2012 sebesar 90,45%. Hal ini disebabkan terjadi peningkatan terhadap kinerja alumni Diklat Kepemimpinan dan Manajemen pada unit kerjanya sebesar 95% lebih besar dari target pada Tahun 2012 sebesar 90,45%. (lihat tabel 3.2) c. Adapun capaian kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2013 adalah sebesar 101,12% lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 95%, sedangkan jika dilihat dari realisasi penyerapan anggaran Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2013 telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 92,59% atau Rp.7.550.734.060,- dari pagu anggaran Rp.8.155.000.000 (lihat tabel 3.4) d. Meskipun capaian kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen meningkat, namun jika dilihat dari capaian kinerja Per Esselon III nya hanya Bidang Program dan Penyelenggaraan Diklat yang dapat memenuhi target pada Tahun 2013 sebesar 95%, sedangkan bidang evaluasi belum dapat memenuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2013. (lihat tabel 3.4) BPSDM HUKUM DAN HAM 102

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 e. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2012 pencapaian target output Diklat Kepemimpinan mengalami peningkatan sebesar 26,33%. (lihat tabel 3.24) f. Pencapaian output Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) BPSDM Hukum dan HAM melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen sampai dengan Tahun 2013 adalah 2.692 atau 195,49% (lihat tabel 3.25) g. Output yang dihasilkan Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2013 sebanyak 1.212 orang lulusan dengan rincian sebagai berikut :  502 orang lulusan diklat melalui anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM;  39 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi;  76 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum (AHU); dan  595 orang lulusan diklat melalui anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM3. Pusat Pengembangan Teknis a. Target capaian kinerja utama Pusat Pengembangan Teknis pada Tahun 2013 sebesar 95% lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Teknis pada unit kerjanya tercapai, karena berdasarkan hasil evaluasi terhadap alumni diklat diperoleh data bahwa alumni Diklat Teknis yang meningkat kinerjanya sebesar 95,7% (lihat tabel 3.5). b. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2012 pencapaian target output Diklat Teknis mengalami peningkatan sebesar 4,02%, hal ini disebabkan terjadi peningkatan terhadap kinerja alumni Diklat Teknis pada unit kerjanya sebesar 95,7% lebih besar dari target pada Tahun 2012 sebesar 92%.(Lihat Tabel 3.2). c. Capaian kinerja Pusat Pengembangan Teknis pada Tahun 2013 adalah sebesar 101,26% lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 95%, sedangkan jika dilihat dari realisasi penyerapan anggaran Pusat BPSDM HUKUM DAN HAM 103

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Pengembangan Teknis pada Tahun 2013 telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 91,30% atau Rp.6.756.544.239,- dari pagu anggaran Rp.7.400.000.000. (Lihat Tabel 3.6). d. Meskipun capaian kinerja Pusat Pengembangan Teknis meningkat, namun jika dilihat dari capaian kinerja Per Esselon III nya hanya Bidang Program dan Penyelenggaraan Diklat yang dapat memenuhi target pada Tahun 2013 sebesar 95%, sedangkan bidang evaluasi belum dapat memenuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2013. (lihat tabel 3.6) e. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2012 pencapaian target output Diklat Teknis mengalami penurunan sebesar 26,75% . (lihat tabel 3.38) f. Pencapaian output Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) BPSDM Hukum dan HAM melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis sampai dengan Tahun 2013 adalah 65,81% atau 3.554 orang dari target 5.400 orang (lihat tabel 3.39) g. Output yang dihasilkan Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2013 sebanyak 1.036 orang lulusan dengan rincian sebagai berikut :  734 orang lulusan diklat melalui anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM;  71 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi;  175 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum (AHU); dan  56 orang lulusan diklat melalui anggaran Australia-Indonesia Partnership for Justice4. Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM a. Target capaian kinerja utama Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM pada Tahun 2013 sebesar 95% lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanya tercapai, karena berdasarkan hasil evaluasi terhadap alumni diklat diperoleh data bahwa alumni Diklat Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya sebesar 96,6% (Lihat Tabel 3.1) BPSDM HUKUM DAN HAM 104

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 b. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja utama pada Tahun 2012 maka terdapat penurunan sebesar 0,46% dari Tahun 2012 sebesar 96,15%. Hal ini disebabkan karena peningkatan terhadap kinerja alumni Diklat Fungsional dan HAM pada unit kerjanya hanya sebesar 0,46% dari target pada Tahun 2012 sebesar 96,15%. (Lihat Tabel 3.2) c. Adapun capaian kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM pada Tahun 2013 adalah sebesar 100,27% lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 95%, sedangkan jika dilihat dari realisasi penyerapan anggaran Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM pada Tahun 2013 telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 94,43% atau Rp.6.609.761.379,- dari pagu anggaran Rp.7.000.000.000. (Lihat Tabel 3.8). d. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2012 pencapaian target output Diklat Fungsional dan HAM Tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 124,13% (Lihat Tabel 3.49). e. Pencapaian output Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) BPSDM Hukum dan HAM melalui Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM sampai dengan Tahun 2013 adalah 102,87% atau 2.469 orang dari target 2.400 orang (lihat tabel 3.50) f. Output yang dihasilkan Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2013 sebanyak 888 orang lulusan dengan rincian sebagai berikut:  715 orang lulusan diklat melalui anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM;  90 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi;  80 orang lulusan diklat melalui anggaran PNBP Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum (AHU);5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya a. Pada Tahun 2013 target dari Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya adalah 94%. Berdasarkan hasil penghitungan indikator keberhasilan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Tahun 2013 di dapatkan hasil total capaian kinerja Seketariat Badan BPSDM HUKUM DAN HAM 105

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 adalah 1.607%, jika dirata-rata capaian kinerjanya sebesar 94,54% sehingga target kinerja pada Tahun 2013 tercapai. (lihat Tabel 3.53) b. Bagitu pun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Tahun 2012 maka realisasi kinerja pada Tahun 2013 terdapat penurunan sebesar 0,44 (lihat Tabel 3. 2) c. Namun apabila dilihat dari per Unit Esselon III yang berada di bawah Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM bahwa hanya Bagian Kepegawaian dan Bagian Umum saja yang tercapai target kinerjanya pada Tahun 2013 yaitu sebesar 95,46% dan 97,5% sedangkan Bagian Keuangan dan Bagian Program dan Kerjasama target yang dibebankan pada Tahun 2013 ini tidak tercapai karena realisasinya hanya sebesar 93,75% dan 91,44% lebih kecil dari target yang telah ditetapkan pada awal Tahun yaitu sebesar 94%. (lihat Tabel 3.54)6. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) a. Capaian kinerja utama Akademi Ilmu Pemasyarakatan pada Tahun 2013 adalah 96,92% (63 orang) lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan, lebih besar dari target yang telah ditetapkan sebesar 95%. (62 orang) lulusan. (lihat Tabel 3.55) b. Apabila dibandingkan dengan kinerja AKIP pada Tahun 2012 maka terdapat peningkatan sebesar 3.28% dari jumlah lulusan. (lihat Tabel 3.57) c. Adapun Kinerja Akademi Ilmu Pemasyarakatan pada Tahun 2013 dalam mendidik dan melatih Taruna AKIP sebesar 100% lebih besar dari target pada Tahun 2013 hal ini dapat dilihat dari jumlah kelulusan Taruna yang mengikuti Pendidikan Ketarunaan pada Tahun 2013 sebanyak 257 orang Taruna AKIP lulus, sedangkan dilihat dari penyerapan anggarannya pada Tahun 2013 ini Akademi Ilmu Pemasyarakatan telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebanyak 90,05% dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM (lihat Tabel 3.58). BPSDM HUKUM DAN HAM 106

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 7. Akademi Imigrasi (AIM) a. Capaian kinerja utama Akademi Imigrasi pada Tahun 2013 adalah 193.84% lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian lebih besar dari target yang ditetapkan pada Tahun 2013 sebesar 95%, hal ini karena selain meluluskan Taruna AIM Tingkat III sebanyak 63 orang, Akademi Imigrasi juga meluluskan Peserta Pendidikan Khusus Keimigrasian sebanyak 63 orang, sehingga jumlah lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian sebanyak 126 orang atau 193,84%. (lihat Tabel 3.59) b. Apabila dibandingkan dengan kinerja AIM pada Tahun 2012 capaian kinerjanya mengalami penurunan sebesar 0,788% dari jumlah lulusan pada Tahun 2013. (lihat Tabel 3.63) c. Capaian kinerja Akademi Imigrasi pada Tahun 2013 sebesar 98,46% lebih besar dari target pada Tahun 2013 sebesar 95%, hal ini dapat dilihat dari jumlah lulusan Taruna AIM yang mengikuti pendidikan pada Tahun 2013 dimana pada Tahun 2013 dari 193 orang Taruna yang dilakukan pendidikan Keimigrasian baik melalui Diklat Khusus Keimigrasian maupun melalui Akademi Imigrasi hanya 190 orang yang lulus atau 98,46% , baik lulus naik kelas maupun lulus wisuda. Sedangkan dilihat dari penyerapan anggarannya pada Tahun 2013 ini Akademi Imigrasi telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebanyak 74,91% dari yang dianggarkan dalam DIPA Akademi Imigrasi (lihat Tabel 3.64).Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator BPSDMHukum dan HAM Tahun 2013 : 1. Metode dan Media pendidikan dan pelatihan yang belum sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini, metode dan media pembelajaran masih didominasi metode klasikal menggunakan media yang terbatas (metode ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok), metode E-Learning (diklat jarak jauh) belum dilaksanakan untuk memperluas akses dan target capaian. BPSDM HUKUM DAN HAM 107

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 2. Informasi pendidikan dan pelatihan yang belum akurat, kalender diklat yang dibuat cenderung berubah informasi kurang terkendali, berdampak pada kesiapan peserta yang akan mengikuti diklat sulit disesuaikan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada unit kerjanya. 3. Belum optimal penempatan alumni diklat karena tidak diikuti oleh proses manajemen kepagawaian yang in line dengan pola karier pegawai. 4. Seleksi peserta pendidikan dan pelatihan belum optimal, seleksi belum dilaksanakan secara cermat sehingga pada saat yang bersangkutan ditetapkan dan dipanggil tidak dapat hadir, sering terjadi kehadiran peserta tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga berdampak pada penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan 5. Penetapan calon peserta diklat belum sepenuhnya mengacu pada analisa kebutuhan diklat namun masih terdapat kecenderungan subjektivitas dan kebijakan pimpinan user, terdapat peserta yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 6. Adanya kebijakan penerimaan Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM) pada Tahun 2013 yang memberikan status Taruna bukan lagi Calon PNS, tidak di ikuti oleh kebijakan perencanaan anggaran yang berakibat pada terdapat anggaran yang tidak terserap pada alokasi gaji 7. Adanya refocusing anggaran 2013 pada semester I, sehingga kalender kegiatan yang sudah ditetapkan tidak dapat dijalankan seluruhnya dan terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun yang berdampak pada menurunnya pencapaian target penyerapan anggaran.B. Rencana Tindak Lanjut Dari hambatan dan kendala yang dihadapi maka dapat diusulkan untuk dilakukan perbaikan pada periode mendatang antara lain dengan: 1. Melaksanakan terobosan dalam peningkatan metode dan media pendidikan dan pelatihan metode E-Learning (diklat jarak jauh) untuk memperluas akses dan target capaian pegawai Kementerian Hukum dan HAM, serta mengefektifkan metode pembelajaran klasikal tatap muka dengan media pembelajaran yang lebih baik. BPSDM HUKUM DAN HAM 108

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 2. Meningkatkan akses terhadap Informasi pendidikan dan pelatihan yang lebih akurat, melalui Teknologi Informasi Website BPSDM, SIM Kampus, Call Center, dan penetapan calon peserta yang dapat dilihat atau dipantau user. 3. Mengoptimalkan penempatan alumni diklat melalui peningkatan koordinasi proses manajemen kepagawaian yang inline dengan pendidikan dan pelatihan dan hasil assesment. 4. Melaksanakan seleksi peserta pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan user, Sekretariat Jenderal di awal tahun anggaran untuk seluruh kegiatan Diklat dan assesment tahun anggaran 2014. 5. Mengikuti kebijakan penerimaan Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM) pada Tahun 2014 dan melakukan revisi apabila terjadi perubahan kebijakan.6. Meminimalkan pelaksanaan revisi anggaran tahun 2014 yang berdampak pada perubahan kalender kegiatan yang sudah ditetapkan dan mengawal rencana penarikan anggaran yang sudah ditetapkan.Demikian Laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahanevaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja BPSDM Hukumdan HAM pada tahun yang akan datang. Kepala, Dr. Bambang Rantam Sariwanto NIP.19601215 198802 1 001 BPSDM HUKUM DAN HAM 109