LAKIP TAHUN 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Bab I PendahuluanA. Umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik yang telah ditetapkan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disampaikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun Anggaran 2013. BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu Unit Esselon I Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas melakukan pengembangan sumber daya manusia mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bentuk peran serta BPSDM Hukum dan HAM untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja BPSDM Hukum dan HAM yang akan datang dan berperan dalam pengembangan Aparatur hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM mengacu kepada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM, tujuan dari Program tersebut adalah meningkatkan kualitas SDM Hukum dan HAM, sasaran yang hendak dicapai dari program tersebut adalah seluruh BPSDM HUKUM DAN HAM 1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM serta Pendidikan Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM), serta melaksanakan kegiatan assesment center.B. Visi, Misi dan Tujuan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2010-2014, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM RI adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, serta Kantor Satuan Kerja Pelaksana Teknis. Ada pun rumusan Visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut : a. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga. Isu-isu strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana yang dicita-citakan yaitu mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Berlandaskan hal tersebut maka dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu : Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum BPSDM HUKUM DAN HAM 2

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia Tata Nilai 1. Kepentingan Masyarakat; 2. Integritas; 3. Responsif; 4. Akuntabel; 5. Profesional; b. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan.Tujuan pembangunan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2010-2014 adalah: 1. Menciptakan Supremasi Hukum; 2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional; 4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.C. Tugas dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-05.OT.01.10 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan SDM di bidang hukum dan hak asasi manusia Dalam melaksanakan tugas tersebut BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia; 2. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang hukum dan hak asasi manusia; BPSDM HUKUM DAN HAM 3

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang hukum dan hak asasi manusia; dan 4. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Hak Asasi Manusia.Struktur organisasi BPSDM Hukum dan HAM dapat digambarkan pada diagram dibawah ini : KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT BPSDM HUKUM DAN HAM BAGIAN PROGRAN DAN BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN BAGIAN KERJASAMA DAN ADMINISTRASI UMUM KEUANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PENGEMBANGAN PUSAT PENGEMBANGAN PUSAT PENGEMBANGANKEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN FUNGSIONAL DAN HAM TEKNIS BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANGPROGRAM PENYELENGGARAAN EVALUASI PROGRAM PENYELENG EVALUASI PROGRAM PENYELENG EVALUASI DAN LAPORAN DIKLAT GARAAN DAN GARAAN DAN DIKLAT LAPORAN DIKLAT LAPORAN AKADEMI KELOMPOK AKADEMI IMIGRASIILMU PEMASYARAKATAN JABATAN FUNGSIONALCatatan : BPSDM membawahi 2 satuan kerja yaitu Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi BPSDM HUKUM DAN HAM 4

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013Tugas setiap unit kerja di dalam susunan organisasi tersebut, adalah sebagai berikut:NO SATUAN KERJA TUGAS FUNGSI1 BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA1.1. SEKRETARIAT Memberikan pelayanan teknis dan 1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, programBPSDM HUKUM DAN administratif kepada seluruh satuan kerja dan anggaran;HAM organisasi di lingkungan BPSDM 2. Pengelolaan urusan kepegawaian; Hukum dan HAM 3. Pengelolaan urusan keuangan; 4. Pengelolaan urusan umum; 5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM; dan 6. Pelaksanaan dan koordinasi kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan dibidang hukum dan hak asasi manusia.1.2. PUSAT Melaksanakan pengembangan 1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan programPENGEMBANGAN sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia di bidangKEPEMIMPINAN DAN pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen;MANAJEMEN kepemimpinan dan manajemen 2. Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan sesuai dengan kebijakan teknis yang prosedur dibidang pengembangan Kepemimpinan dan ditetapkan oleh Kepala BPSDM Manajemen; Hukum dan HAM. 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen; 4. Koordinasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen dengan instansi terkait; dan 5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelakasanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan kepemimpinan dan manajemen. BPSDM HUKUM DAN HAM 5

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 20131.3. PUSAT Melaksanakan pengembangan 1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan PENGEMBANGAN sumber daya manusia di bidang program pengembangan sumber daya manusia dibidang TEKNIS pendidikan dan pelatihan teknis teknis; sesuai dengan kebijakan teknis yang1.4. PUSAT ditetapkan oleh Kepala BPSDM 2. Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria PENGEMBANGAN Hukum dan HAM. dan prosedur di bidang teknis; FUNGSIONAL DAN HAM. Melaksanakan pengembangan 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis; sumber daya manusia di bidang 4. Koordinasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan Fungsional dan HAM bidang pendidikan dan pelatihan teknis dengan instansi sesuai dengan kebijakan teknis yang terkait; dan ditetapkan oleh Kepala BPSDM 5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelakasanaan kegiatan Hukum dan HAM pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan teknis. 1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang fungsional dan hak asasi manusia; 2. Penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan fungsional dan hak asasi manusia; 3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional dan hak asasi manusia; 4. Koordinasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia dengan instansi terkait; dan 5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelakasanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan fungsional dan hak asasi manusia. BPSDM HUKUM DAN HAM 6

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 20132 AKADEMI ILMU Melaksanakan pendidikan pada jalur 1. Pengembangan pendidikan professional yang ditujukan padaPEMASYARAKATAN pendidikan profesional Program keahlian khusus bidang Pemasyarakatan;(AKIP) Diploma III yang ditujukan pada 2. Penelitian terapan, pengkajian teknologi dan masalah-masalah keahlian khusus di bidang Pemasyarakatan; Pemasyarakatan. 3. Pengabdian kepada masyarakat secara professional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; 4. Pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; 5. Pengelolaan administrasi akademi.3 AKADEMI IMIGRASI (AIM) Melaksanakan pendidikan pada jalur 1. Pengembangan pendidikan profesional yang ditujukan kepada pendidikan profesional program keahlian khusus di bidang Imigrasi; Diploma III yang ditujukan pada 2. Penelitian terapan, pengkajian teknologi dan masalah- keahlian khusus di bidang masalah Keimigrasian; Keimigrasian. 3. Pengabdian kepada masyarakat secara profesional sesuai tugas dan tanggung jawabnya; 4. Pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya; 5. Pengelolaan administrasi akademik BPSDM HUKUM DAN HAM 7

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013D. Sumber Daya Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM sampai dengan akhir tahun 2013 di dukung oleh sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BPSDM Hukum dan HAM saat ini sebanyak 266 orang yang terbagi dalam 3 satuan kerja, BPSDM Hukum dan HAM, AKIP dan AIM, berikut perinciannya : Grafik 1 Jumlah Pegawai BPSDM Hukum dan HAM Berdasarkan Jenis Kelamin300 212 22 7 29 15 10 25 Pria200 11399 AKIP AIM Wanita 100 Jumlah BPSDM 0 Grafik 2 Jumlah Pegawai BPSDM Hukum dan HAM Berdasarkan Eselon40 343530 15 19 Pria25 9 15 Perempuan20 Jumlah15 6 Eselon IV10 34 1 Eselon III 5 101 0 Eselon II Eselon I BPSDM HUKUM DAN HAM 8

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Grafik 3 Pegawai BPSDM Hukum dan HAM Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan120 7895 7666 SMA 102 AKIP AIM D3 S1100 S2 S3 80 60 53 40 34 18 20 5 0 BPSDME. Anggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, tahun 2013 BPSDM Hukum dan HAM didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran; DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013 sebesar Rp. 80.656.908.000, terdiri dari DIPA BPSDM, DIPA AKIP dan DIPA AIM. Adapun perinciannya sebagai berikut. Grafik 1.1 Alokasi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM BPSDM HUKUM DAN HAM 9

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 BPSDM HUKUM DAN HAM 10

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013F. Peraturan Dasar Pelaksanaan Kegiatan BPSDM Hukum dan HAM 1. Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-05.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Assesment Center dan Sistem Informasi SDM berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengembangan SDM Kementerian Hukum dan HAM RI; c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-13.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan HAM RI; 2. Kebijakan Instansi Pembina Diklat (Lembaga Administrasi Negara) a) Keputusan Kepala LAN Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pra Jabatan; b) Peraturan Kepala LAN Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II; c) Peraturan Kepala LAN Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III; d) Peraturan Kepala LAN Nomor. 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LAN Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV; e) Peraturan Kepala LAN No. 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; f) Peraturan Kepala LAN No. 14 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; g) Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional. h) Peraturan Kepala Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I; BPSDM HUKUM DAN HAM 11

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013i) Peraturan Kepala LAN Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;j) Peraturan Kepala LAN Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III; BPSDM HUKUM DAN HAM 12

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perencanaan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM disusun berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja di BPSDM Hukum dan HAM dengan menggunakan rencana strategis sebagai acuannya. Perencanaan Kinerja ini merupakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja BPSDM Hukum dan HAM. Berikut adalah rencana kerja dan anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013. Tabel 2.1 Rencana Kerja dan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013 Sasaran Program Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Strategis Program Penyelenggaraan Persentase (%) 8.155.037.000 Pendidikan Pendidikan dan lulusan yang ,-Seluruh dan Pelatihan Pelatihan meningkat kinerjanyaaparatur Aparatur Kepemimpinan di bidang 7.400.000.000Hukum dan Kementerian dan Manajemen Kepemimpinan dan ,-hak asasi Hukum dan Manajemen pada unitmanusia HAM Penyelenggaraan kerjanya 7.000.000.000memiliki Pendidikan dan Persentase (%) ,-kompetensi Pelatihan Teknis lulusan yangsesuai meningkat kinerjanyabidangnya Penyelenggaraan di bidang Teknisdan Pendidikan dan pada unit kerjanyamemperoleh Pelatihan Persentase (%)pengemban Fungsional dan lulusan yanggan karir HAM meningkat kinerjanyayang jelas di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanya BPSDM HUKUM DAN HAM 13

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013Seluruh Penyelenggaraan Persentase 13.512.703.000,-perencanaan Pendidikan lulusan yang 13.001.213.000,-pelaksanaan, Kedinasan menguasai ilmu 31.587.992.000,-pengendalian dan keahliandan Dukungan teknispelaporan Manajemen dan Pemasyarakatandilakukan Dukungan Teknis Persentasetepat waktu Lainnya lulusan yangdan menguasai ilmuterintegrasi dan keahlianserta teknisberdasarkan Keimigrasiandata yang Persentaseakurat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAMAdapun Perincian Perencanaan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013 adalahsebagai berikut : BPSDM HUKUM DAN HAM 14

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukumdan hak asasi manusia Persentase (%) 1 Focus Group Discussion (FGD) Dokumen Jenjang, 236.620.000,-memiliki kompetensisesuai bidangnya dan lulusan yang Penyusunan Jenjang, Kurikulum,dan Kurikulum dan Standarisasi 66.960.000,-memperoleh meningkat Standarisasi Rencana dan Program Rencana dan Program Diklat 76.360.000,-pengembangan karir yang kinerjanya di bidang Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Kepemimpinan danjelas Kepemimpinan dan Manajemen 30.500.000,- Manajemen pada 2 Focus Group Discussion (FGD) Dokumen Kurikulum dan 978.449.000,- unit kerjanya Kurikulum dan Modul Diklat Modul Diklat Manajemen Publik 2.598.960.000,- Manajemen Publik 3 Focus Group Discussion (FGD) Dokumen Kurikulum dan Pengembangan Kurikulum dan Modul Modul Diklat Administrasi Diklat Administrasi Perkantoran Perkantoran Berbasis IT Berbasis IT 4 Penyusunan Rencana dan Program Dokumen Rencana dan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Program Diklat Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2014 5 Penyelenggaraan Diklat 25 orang pegawai Kepemimpinan Tingkat II Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II 6 Penyelenggaraan Diklat 120 orang pegawai Kepemimpinan Tingkat III Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III (3 Angkatan) BPSDM HUKUM DAN HAM 15

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum Persentase (%) 7 Penyelenggaraan Diklat 120 orang pegawai 2.177.085.000,- Kementerian Hukum dandan hak asasi manusia lulusan yang Kepemimpinan Tingkat IV HAM mengikuti Diklat 252.378.000,- Kepemimpinan Tingkat IV (3 185.445.000,-memiliki kompetensi meningkat Angkatan) 211.490.000,- 124.000.000sesuai bidangnya dan kinerjanya di bidang 30 orang pegawai 222.780.000,- Kementerian Hukum danmemperoleh Kepemimpinan dan 8 Penyelenggaraan Pelatihan TOT HAM mengikuti Pelatihan 170.933.000,- TOTpengembangan karir yang Manajemen pada 30 orang pegawaijelas unit kerjanya Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Pelatihan 9 Penyelenggaraan Pelatihan TOC TOC 10 Penyelenggaran Pelatihan MOT 30 orang pegawai Kementerian Hukum dan 11 Penyelenggaraan Penguatan HAM mengikuti Pelatihan Kapasitas MOT 12 Penyelenggaran Pelatihan 41 orang pegawai Kepemimpinan Pasca Assesment Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Pelatihan Penguatan Kapasitas 40 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pasca Assesment 13 Penyelenggaran Pelatihan 40 orang pegawai Kepemimpinan Pasca Assesment I Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pasca Assesment I BPSDM HUKUM DAN HAM 16

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukumdan hak asasi manusia Persentase (%) 14 Penyelenggaran Pelatihan 40 orang pegawai 167.833.000,-memiliki kompetensisesuai bidangnya dan lulusan yang Kepemimpinan Pasca Assesment I Kementerian Hukum dan 127.100.000,-memperoleh 388.350.000,-pengembangan karir yang meningkat HAM mengikuti Pelatihanjelas 86.870.000,- kinerjanya di bidang Kepemimpinan Pasca 8.155.037.000,- Kepemimpinan dan Assesment II Manajemen pada unit kerjanya 15 Bimbingan Teknis Keuangan 30 orang pegawai BPSDM Pegawai BPSDM Hukum dan HAM Hukum dan HAM mengikuti Bimtek Keuangan 16 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Dokumen Laporan Kinerja Kinerja Alumni Diklat Kepemimpinan Alumni Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Penguatan/ dan Manajemen Tahun 2013 Pembinaan Diklat pada Kantor Wilayah 15 Dokumen laporan kegiatan Diklat 17 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kepemimpinan dan Per Kegiatan Diklat Kepemimpinan Manajemen dan Manajemen Total BPSDM HUKUM DAN HAM 17

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum 1 Penyusunan Rencana dan Tersusunnya Dokumendan hak asasi manusia Persentase (%) Program Diklat Teknis Rencana dan Program Diklat 27.155.000,-memiliki kompetensi lulusan yang Teknis 117.490.000,-sesuai bidangnya dan meningkatmemperoleh kinerjanya di bidang 2 Penyusunan Jenis Jenjang, Tersusunnya Dokumen Jenis, 117.490.000,-pengembangan karir yang Teknis pada unit Kurikulum, dan Standarisasi Diklat Jenjang, Kurikulum danjelas kerjanya Teknis Pemasyarakatan Standarisasi Diklat Teknis 117.490.000,- Pemasyarakatan 117.490.000,- 3 Penyusunan Jenis, Jenjang Kurikulum dan Standarisasi Diklat Tersusunnya Dokumen Jenis, 117.490.000,- Teknis Keimigrasian Jenjang, Kurikulum dan Standarisasi Diklat Teknis 133.406.000,- 4 Penyusunan Jenis, Jenjang Keimigrasian Kurikulum dan Standarisasi Diklat Teknis HKI Tersusunnya Dokumen Jenis, Jenjang, Kurikulum dan Standarisasi Diklat Teknis HKI 5 Penyusunan Jenis, Jenjang Tersusunnya Dokumen Jenis, Kurikulum dan Standarisasi Diklat Jenjang, Kurikulum dan Teknis Umum (Setjen, Itjen dan Standarisasi Diklat Teknis BPSDM) Umum (Setjen, Itjen dan BPSDM) 6 Penyusunan Jenis, Jenjang Tersusunnya Dokumen Jenis, Kurikulum dan Standarisasi Diklat Jenjang, Kurikulum dan Teknis PP dan AHU Standarisasi Diklat Teknis PP dan AHU 7 Penyusunan Modul Pelatihan Tersusunnya 5 jenis Modul Teknis Pengelola Dokumentasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Jaringan Informasi Hukum Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum BPSDM HUKUM DAN HAM 18

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum 8 Grand Design dan Road Map Tersusunnya Grand Designdan hak asasi manusia Persentase (%) BPSDM Hukum dan HAM dan Road Map BPSDM Hukum 115.225.000,-memiliki kompetensi lulusan yang dan HAM 802.970.000,-sesuai bidangnya dan meningkatmemperoleh kinerjanya di bidang 9 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 80 orang pegawai di 308.950.000,-pengembangan karir yang Teknis pada unitjelas kerjanya Disiplin bagi Petugas lingkungan Pemasyarakatan 303.275.000,- Pemasyarakatan (2 Angkatan) mengikuti Pelatihan Teknis 303.060.000,- Disiplin bagi Petugas 1.020.370.000,- 243.200.000,- Pemasyarakatan 10 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 40 orang pegawai di Dasar Administrasi lingkungan Pemasyarakatan Pemasyarakatan mengikuti Pelatihan Teknis Dasar Administrasi Pemasyarakatan 11 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 40 orang pegawai di Pembinaan Narapidana Kasus lingkungan Pemasyarakatan Terorisme bagi Petugas LAPAS mengikuti Pelatihan dan RUTAN Pembinaan Narapidana Kasus Terorisme bagi Petugas LAPAS dan RUTAN 12 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 40 orang pegawai di Pencegahan Peredaran Narkoba di lingkungan Pemasyarakatan LAPAS dan RUTAN mengikuti Pelatihan Teknis Pencegahan Peredaran Narkoba di LAPAS dan RUTAN 13 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 120 orang pegawai di PK BAPAS lingkungan Balai Pemasyarakatan mengikuti Pelatihan Teknis PK BAPAS 14 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 30 orang pegawai di RUPBASAN lingkungan RUPBASAN mengikuti Pelatihan Teknis RUPBASAN BPSDM HUKUM DAN HAM 19

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum 15 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 30 orang pegawai didan hak asasi manusia Persentase (%) RUDENIM lingkungan Keimigrasian 303.060.000,-memiliki kompetensi lulusan yang mengikuti Pelatihan Teknissesuai bidangnya dan meningkat 16 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis RUDENIM 303.060.000,-memperoleh kinerjanya di bidang Dasar Pemasyarakatanpengembangan karir yang Teknis pada unit 30 orang pegawai di 307.050.000,-jelas kerjanya lingkungan Pemasyarakatan mengikuti Pelatihan Teknis 444.500.000,- Dasar Pemasyarakatan 243.200.000,- 17 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 40 orang pegawai di 307.050.000,- Sistem Informasi Keimigrasian lingkungan Keimigrasian 303.060.000,- mengikuti Pelatihan Teknis Sistem Informasi Keimigrasian 303.060.000,- 18 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 30 orang pegawai di Intelijen Imigrasi Tk. Dasar lingkungan Keimigrasian mengikuti Pelatihan Teknis Intelijen Imigrasi Tk. Dasar 19 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 30 orang pegawai Kementerian Kurator Hukum dan HAM mengikuti Pelatihan Teknis Kurator 20 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Jasa Hukum 40 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Pelatihan Teknis Jasa Hukum 21 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 40 orang pegawai Kementerian Pengelola Jaringan dan Hukum dan HAM mengikuti Dokumentasi Informasi Hukum Pelatihan Teknis Pengelola Jaringan dan Dokumentasi 22 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Informasi Hukum Penyuluh Hukum bagi Pegawai Kanwil 40 orang pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Pelatihan Teknis Penyuluh Hukum bagi Pegawai Kanwil BPSDM HUKUM DAN HAM 20

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum 23 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis 40 orang pegawai dilingkungandan hak asasi manusia Persentase (%) Balai Harta Peninggalan (BHP) Kantor Wilayah Kemenkum 306.460.000,-memiliki kompetensi lulusan yang HAM mengikuti Pelatihansesuai bidangnya dan meningkat 24 Bimtek Kehumasan Teknis BHP 82.115.000,-memperoleh kinerjanya di bidangpengembangan karir yang Teknis pada unit 30 orang pegawai dilingkungan 107.810.000,-jelas kerjanya Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Bimtek Kehumasan 435.764.000,- 25 Bimtek Penyusunan Anggaran bagi 30 orang pegawai BPSDM 108.750.000,- Pegawai BPSDM Hukum dan HAM Hukum dan HAM mengikuti 7.400.000.000,- Bimtek Penyusunan Anggaran 26 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Tersusunnya Dokumen Kinerja Alumni Diklat Teknis serta Laporan Kinerja Alumni Diklat Penguatan/ pembinaan Diklat pada Teknis Kantor Wilayah 27 Evaluasi dan Penyusunan laporan Tersusunnya 17 Laporan per Kegiatan Diklat Teknis Kegiatan Diklat Teknis Total BPSDM HUKUM DAN HAM 21

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2013SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp) 1 Focus Group Discussion Tersusunnya DokumenSeluruh aparatur Hukum Persentase (%) Penyusunan Kurikulum dan Kurikulum dan Standarisasi 66.500.000,-dan hak asasi manusia lulusan yang Standarisasi Pedoman Diklat Diklat Fungsional Diseminatormemiliki kompetensi meningkat kinerjanya Fungsional Diseminator 63.300.000,-sesuai bidangnya dan di bidang Fungsional Tersusunnya Dokumenmemperoleh dan HAM pada unit 2 Focus Group Discussion Kurikulum dan Standarisasi 29.527.000,-pengembangan karir yang kerjanya Penyusunan Kurikulum dan Diklat Fungsional Penyuluhjelas Standarisasi Pedoman Diklat Hukum 129.510.000,- Fungsional Penyuluh Hukum 84.515.000,- Tersusunnya Dokumen 112.875.000,- 3 Penyusunan Rencana dan Rencana dan Program Diklat 1.089.190.000,- Program Diklat Fungsional dan Fungsional dan HAM Tahun HAM 2014 236.080.000,- 4 Penyempurnaan Kurikulum Diklat Tersusunnya Kurikulum Diklat Fungsional HKI Fungsional HKI 5 Penyempurnaan Kurikulum Diklat Tersusunnya Dokumen HAM Penyempurnaan Kurikulum Diklat HAM 6 Penyusunan Modul Diklat Fungsional Penyuluh Hukum Tersusunnya 8 judul Modul Diklat Fungsional Penyuluh Hukum 7 Penyelenggaraan Diklat Jabfung 40 orang pegawai Kementerian Perancang Peraturan Perundang- Hukum dan HAM mengikuti undangan (Suncang) Tingkat Diklat Suncang Tk. Pertama Pertama 30 orang pegawai Kementerian 8 Penyelenggaraan Diklat Analisis Hukum dan HAM mengikuti Kepegawaian Keahlian Diklat Analisis Kepegawaian Keahlian BPSDM HUKUM DAN HAM 22

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum 9 Penyelenggaraan Diklat Evaluasi 30 orang pegawai Kementeriandan hak asasi manusia Persentase (%) Akuntabilitas Kinerja Instansi Hukum dan HAM mengikuti 91.650.000,-memiliki kompetensi lulusan yang Pemerintah Diklat Evaluasi AKIP 951.672.000,-sesuai bidangnya dan meningkat kinerjanyamemperoleh di bidang Fungsional 10 Penyelenggaraan Diklat Jabfung 90 orang pegawai Kementerian 565.005.000,-pengembangan karir yang dan HAM pada unit Bendaharawan Hukum dan HAM mengikuti 266.630.000,-jelas kerjanya Diklat Jabfung Bendaharawan 226.230.000,- 11 Penyelenggaraan Diklat HAM (3 Angkatan) 241.530.000,- 12 Penyelenggaraan Diklat 90 orang pegawai Kementerian Pemeriksa HKI Pertama Hukum dan HAM mengikuti 224.570.000,- Diklat HAM (3 Angkatan) 13 Penyelenggaraan Diklat Dasar- 134.975.000,- dasar HKI Angkatan I 30 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti 14 Penyelenggaraan Diklat Dasar- Diklat Pemeriksa HKI Pertama dasar HKI Angkatan II 30 orang pegawai Kementerian 15 Penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM mengikuti Penguatan Tenaga Perancang Diklat Dasar-Dasar HKI Angkatan I 16 Penyelenggaraan Diklat Peningkatan Kapasitas HAM bagi 30 orang pegawai Kementerian Petugas Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM mengikuti Banten Diklat Dasar-Dasar HKI Angkatan II 30 orang pegawai Kementerian Hukum dan HAM mengikuti Diklat Penguatan Tenaga Perancang 25 orang pegawai Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Banten Mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas Pemasyarakatan BPSDM HUKUM DAN HAM 23

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh aparatur Hukum 17 Penyelenggaraan Diklat 30 orang pegawai PEMDAdan hak asasi manusia Persentase (%) Peningkatan Kapasitas Teknis Provinsi Bali mengikuti Diklat 230.148.000,-memiliki kompetensi lulusan yang Penyusunan PERDA bagi Diklat Peningkatan Kapasitassesuai bidangnya dan meningkat kinerjanya Aparatur Pemerintah Daerah Teknis Penyusunan PERDA 179.544.000,-memperoleh di bidang Fungsional Provinsi Bali (Denpasar)pengembangan karir yang dan HAM pada unit 30 orang pegawai PEMDA 194.496.000,-jelas kerjanya 18 Penyelenggaraan Diklat Provinsi Jawa Timur mengikuti Peningkatan Kapasitas Teknis Diklat Peningkatan Kapasitas 296.940.000,- Penyusunan PERDA bagi Teknis Penyusunan PERDA 169.104.000,- Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 30 orang pegawai PEMDA 174.226.000,- Provinsi Sumatera Utara 19 Penyelenggaraan Diklat mengikuti Diklat Peningkatan 218.531.000,- Peningkatan Kapasitas Teknis Kapasitas Teknis Penyusunan Penyusunan PERDA bagi PERDA Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Sumater Utara 30 orang pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 20 Penyelenggaraan Diklat mengikuti Diklat Pengelolaan Fungsional Pengelolaan Perpustakaan Perpustakaan 30 orang pegawai 21 Penyelenggaraan Diklat Pemasyarakatan di lingkungan Peningkatan Kapasitas HAM bagi Kanwil Kalimantan Barat petugas Pemasyarakatan Kanwil mengikuti Diklat Peningkatan Kalimantan Barat Kapasitas HAM 22 Penyelenggaraan Diklat 30 orang pegawai Peningkatan Kapasitas HAM bagi Pemasyarakatan di lingkungan petugas Pemasyarakatan Kanwil Kanwil D.I. Yogyakarta D.I Yogyakarta mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas HAM 23 Penyelenggaraan Diklat Peningkatan Kapasitas HAM bagi 30 orang pegawai petugas Pemasyarakatan Kanwil Pemasyarakatan di lingkungan Sulawesi Tengah Kanwil Sulawesi Tengah mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas HAM BPSDM HUKUM DAN HAM 24

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME 24 Bimtek Penulisan Karya Ilmiah (Rp)Seluruh aparatur Hukum 30 orang pegawai pegawaidan hak asasi manusia Persentase (%) 25 Penyelenggaraan Diklat BPSDM Hukum dan HAM 109.460.000,-memiliki kompetensi lulusan yang Peningkatan HAM bagi petugas mengikuti Bimtek Penulisan 203.505.000,-sesuai bidangnya dan meningkat kinerjanya Pemasyarakatan Kantor Wilayah Karya Ilmiahmemperoleh di bidang Fungsional Riau 191.437.000,-pengembangan karir yang dan HAM pada unit 30 orang pegawa di lingkunganjelas kerjanya 26 Penyelenggaraan Diklat Pemasyarakatan pada Kanwil 404.050.000,- Peningkatan Kapasitas HAM bagi Kementerian Hukum dan HAM petugas Pemasyarakatan Kanwil Riau mengikuti Diklat 114.800.000,- Nusa Tenggara Barat Peningkatan HAM 7.000.000.000,- 30 orang pegawa di lingkungan 27 Evaluasi dan Penyusunan laporan Pemasyarakatan pada Kanwil Kinerja Alumni Diklat Fungsional Kementerian Hukum dan HAM dan HAM serta penguatan / Riau Nusa Tenggara Barat pembinaan Diklat pada Kantor mengikuti Diklat Peningkatan Wilayah HAM 28 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Tersusunnya dokumen evaluasi per kegiatan Diklat Fungsional dan kinerja alumni diklat Fungsional HAM dan HAM Tersusunnya 22 laporan penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM Total BPSDM HUKUM DAN HAM 25

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME (Rp)Seluruh perencanaan, Persentase Dukungan Manajemen dan 1 Terbayarnya Gaji dan Tunjangan 11.476.156.000,-pelaksanaan, pengendalian perencanaan, Dukungan Teknis Lainnya 2 Penyelenggaraan Operasional dan 6.652.135.000,-dan pelaporan dilakukan pelaksanaan,tepat waktu dan terintegrasi pengendalian dan Pemeliharaan Perkantoran 1.356.075.000,-serta berdasarkan data pelaporan secarayang akurat tepat waktu dan 3 Pembinaan Administrasi Pengelolaan 369.600.000,- terintegrasi di Perlengkapan dan Tata Usaha serta lingkungan BPSDM Kehumasan dan Protokol BPSDM Hukum 1.930.230.000,- Hukum dan HAM dan HAM 4.261.496.000,- 4 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 329.800.000,- Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran 1.081.300.000,- BPSDM Hukum dan HAM 1.771.200.000,- 2.360.000.000,- 5 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 315.000.000,- Kepegawaian, Administrasi Diklat, dan 31.587.992.000,- Perpustakaan BPSDM Hukum dan HAM 6 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Penyusunan Program, Kerjasama dan Evaluasi BPSDM Hukum dan HAM 7 Pengadaan Kendaraan Bermotor 8 Perangkat Pengolah data dan Komunikasi BPSDM Hukum dan HAM 9 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPSDM Hukum dan HAM 10 Pengembangan Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan 11 Pengembangan Jaringan Total BPSDM HUKUM DAN HAM 26

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 2.6 Rencana Kerja dan Anggaran Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tahun 2013SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME 1 Pendidikan Kedinasan Akademi (Rp) Jumlah Lulusan Taruna AKIPSeluruh aparatur Hukum dan Persentase lulusan Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) yang menguasai Ilmu dan 7.610.165.000,-hak asasi manusia memiliki yang menguasai Keahlian Tekniskompetensi sesuai ilmu dan keahlian 2 Layanan Perkantoran Pemasyarakatan 5.902.538.000,-bidangnya dan memperoleh teknis 13.512.703.000,-pengembangan karir yang Pemasyarakatan Terlaksananya pembayaranjelas gaji pegawai, pengelolaan kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoran TotalSASARAN STRATEGIS INDIKATOR Tabel 2.7 INDIKATOR OUTPUT ANGGARAN OUTCOME Rencana Kerja dan Anggaran (Rp) Jumlah Lulusan Taruna AIMSeluruh aparatur Hukum dan Persentase lulusan Akademi Imigrasi (AIM) yang menguasai Ilmu dan 6.089.336.000,-hak asasi manusia memiliki yang menguasai Tahun 2013 Keahlian Tekniskompetensi sesuai ilmu dan keahlian Pemasyarakatan 6.911.877.000,-bidangnya dan memperoleh teknis Keimigrasian KEGIATAN Terlaksananya pembayaranpengembangan karir yang Pendidikan Kedinasan Akademi gaji pegawai, pengelolaan 13.001.213.000,-jelas Imigrasi (AIM) kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoran Layanan Perkantoran Total BPSDM HUKUM DAN HAM 27

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013B. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan SuratEdaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang PenetapanKinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yangmerepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukurdalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dayayang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkanakuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur serta untuk mewujudkan manajemenpemerintahan yang efektif, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanahdengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalanpencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagaidasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward ataupenghargaan dan sanksi. BPSDM Hukum dan HAM telah membuat penetapan kinerja tahun 2013 sesuaidengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telahmengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM serta RPJMN tahun 2010 –2014. Berikut Penetapan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013 yang telahditanda tangani pada bulan Februari 2013: Tabel 2.8 Penetapan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (3) (1) (2) 95% 1 Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya 95% 95%Seluruh aparatur Hukum di bidang Kepemimpinan dan Manajemen pada 94%dan hak asasi manusia unit kerjanyamemiliki kompetensi 2 Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanyasesuai bidangnya dan di bidang Teknis pada unit kerjanyamemperoleh 3 Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanyapengembangan karir di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanyayang jelas 4 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM BPSDM HUKUM DAN HAM 28

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 5 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan 95% keahlian teknis Pemasyarakatan 95% 6 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis KeimigrasianJumlah Anggaran yang dialokasikan pada Program Pendidikan dan PelatihanAparatur Hukum dan HAM untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 80.656.908.000,-Adapun rincian indikator Kinerja pada masing-masing unitnya adalah sebagai berikut : 1. Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen dibantu oleh 3 bidang yaitu : 1. Bidang Program 2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan 3. Bidang Evaluasi dan LaporanIndikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan danManajemen adalah Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya dibidangkepemimpinan dan manajemen pada unit kerjanya, dimana dijabarkan dalam 3Indikator KinerjaUtama Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen. Tabel 2.9 Penetapan Kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2013Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Utama (2) (3) (1) 1 Persentase (%) kurikulum, tenaga pendidik 95% 95%Persentase lulusan yang dan metode pengajaran yang up to date, 95%meningkat kinerjanya akuntabel dan efektifdibidang kepemimpinan 2 Persentase (%) penyelenggaraandan manajemen pada pendidikan dan pelatihan yang tepat waktu,unit kerjanya akuntabel dan efisien 3 Persentase (%) peningkatan kinerja lulusan sesuai dengan prestasi belajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan BPSDM HUKUM DAN HAM 29

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013Jumlah Anggaran : Rp. 8.155.000.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM2. Pusat Pengembangan Teknis Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Teknis adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Teknis. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Teknis dibantu oleh 3 bidang yaitu : 1. Bidang Program 2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan 3. Bidang Evaluasi dan LaporanIndikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Teknis adalah Persentaselulusan yang meningkat kinerjanya dibidang Teknis pada unit kerjanya, dimanadijabarkan dalam 3 Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Teknis. Tabel 2.10 Penetapan Kinerja Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2013Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Target(1) (2) (3) 1 Persentase (%) kurikulum, tenaga pendidik 95%Persentase lulusan yang dan metode pengajaran yang up to date, 95%meningkat kinerjanya akuntabel dan efektif 95%dibidang Teknis pada 2 Persentase (%) penyelenggaraanunit kerjanya pendidikan dan pelatihan yang tepat waktu, akuntabel dan efisien 3 Persentase (%) peningkatan kinerja lulusan sesuai dengan prestasi belajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanJumlah Anggaran : Rp. 7.400.000.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM BPSDM HUKUM DAN HAM 30

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 20133. Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Fungsional dan HAM. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM dibantu oleh 3 bidang yaitu : 1. Bidang Program 2. Bidang Penyelenggaraan Diklat ; dan 3. Bidang Evaluasi dan LaporanIndikator keberhasilan kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAMadalah Persentase lulusan yang meningkat kinerjanya dibidang Fungsional danHAMpada unit kerjanya, dimana dijabarkan dalam 3 Indikator Kinerja UtamaPusat Pengembangan Fungsional dan HAM. Tabel 2.11 Penetapan Kinerja Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2013Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Utama (2) (3) (1) 1 Persentase (%) kurikulum, tenaga 95% 95%Persentase lulusan yang pendidik dan metode pengajaran yang up 95%meningkat kinerjanya to date, akuntabel dan efektifdibidang Fungsional 2 Persentase (%) penyelenggaraandan HAM pada unit pendidikan dan pelatihan yang tepatkerjanya waktu, akuntabel dan efisien 3 Persentase (%) peningkatan kinerja lulusan sesuai dengan prestasi belajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanJumlah Anggaran : Rp. 7.000.000.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM BPSDM HUKUM DAN HAM 31

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 20133. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan pendukung pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Adapun Indikator keberhasilan kinerja utama Sekretariat Badan adalah terselenggaranya fungsi- fungsi organisasi secara optimal dengan dukungan SDM profesional, perencanaan program dan anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yang akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tepat dan akurat untuk meningkatkan citra positif BPSDM Hukum dan HAM. Berikut rincian indikator kinerja utama Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM Tabel 2.12 Penetapan Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2013Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Utama (2) (3) (1)Terselenggaranya fungsi- 1 Persentase (%) pengelolaan keuangan dan 94% 94%fungsi organisasi secara pelaksanaan anggaran yang konsisten, tepat 94%optimal dengan dukungan waktu, terintegrasi dan akuntabel 94%SDM profesional, 2 Persentase (%) administrasi perlengkapan,perencanaan program dan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yanganggaran yang terpadu, akuntabelpengelolaan keuangan 3 Persentase (%) aparatur BPSDM Hukum danyang akuntabel, HAM dan pejabat Fungsional Widyaiswara yangketatausahaan dan memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuaikerumahtanggaan yang bidangnya dengan kelengkapan administrasibaik serta pengelolaan kepegawaian yang akuntabelBMN yang tepat dan akurat 4 Persentase (%) perencanaan, penganggaranuntuk meningkatkan citra dan pelaporan kegiatan berbasis kinerja yangpositif BPSDM Hukum dan tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel sertaHAM serta peningkatan terbangunnya kerjasama dan citra positifkualitas ilmu BPSDM Hukum dan HAMPemasyarakatan danKeimigrasianJumlah Anggaran : Rp. 54.142.992.000,,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM BPSDM HUKUM DAN HAM 32

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 20134. Pendidikan Kedinasan Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP)Tugas dan fungsi AKIP adalah melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikanprofesional Program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidangPemasyarakatan. Indikator keberhasilan kinerja AKIP diukur dengan persentaselulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan.Berikut Indikator kinerja utama AKIP selengkapnya : Tabel 2.13 Penetapan Kinerja Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tahun 2013 Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Utama (1) (2) (3)Persentase (%) 1 Taruna AKIP lulus dan menguasai ilmu dan 95%lulusan taruna yang keahlian teknis Pemasyarakatanmenguasai ilmu dan 95%keahlian teknis 2 Terlaksananya pembayaran gaji pegawai,pemasyarakatan pengelolaan kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoranJumlah Anggaran : Rp. 13.512.000.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM5. Pendidikan Kedinasan Akademi Imigrasi (AIM) Tugas dan fungsi Akademi Imigrasi (AIM) adalah melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional Program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Keimigrasian. Indikator keberhasilan kinerja Akademi Imigrasi diukur dengan persentase lulusan taruna yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian. Berikut Indikator kinerja utama Akademi Imigrasi selengkapnya : BPSDM HUKUM DAN HAM 33

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 2.14 Penetapan Kinerja Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2013Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) 95%Persentase (%) 1 Taruna AIM lulus dan menguasai ilmululusan taruna yang dan keahlian teknis Keimigrasian 95%menguasai ilmu dankeahlian teknis 2 Terlaksananya pembayaran gajiKeimigrasian pegawai, pengelolaan kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoranJumlah Anggaran : Rp. 13.001.000.000,-Program : Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM BPSDM HUKUM DAN HAM 34

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Bab III Akuntabilitas Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja BPSDM Hukum dan HAM merupakanpemaparan pengukuran tingkat pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawabanberbagai program dan anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2013. Pada babini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja BPSDM Hukum dan HAM, aspekkeuangan yang mempengaruhi pencapaian kinerja serta permasalahan terkait sertastrategi pemecahan masalah agar dapat dijadikan acuan bagi perbaikankinerjaorganisasi pada tahun mendatang.A. Pengukuran Kinerja Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM tahun 2013 telah mencapai target yang cukup menggembirakan, hal ini terlihat dari capaian kinerja masing-masing Unit Eselon II yang secara konsisten dapat melaksanakannya, baik dengan atau tanpa dukungan anggaran, dan hingga berakhirnya tahun anggaran 2013 berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas. Peningkatan kualitas kinerja dapat dilakukan di jajaran BPSDM Hukum dan HAM atas dasar dukungan berbagai pihak, khususnya komitmen pimpinan yang bisa dijadikan pegangan bagi aparat pelaksana dilapangan. Namun demikan bukan berarti terhindar dari kendala atau persoalan yang meliputi pelaksanaan tugas. Akan tetapi hal tersebut dijadikan sebagai suatu tantangan untuk meraih peluang kearah yang lebih baik. BPSDM HUKUM DAN HAM 35

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013Berkenaan dengan itu, BPSDM Hukum dan HAM terus menerus melakukanpembenahan dan perbaikan, sehingga kinerja dan pelaksanaan BPSDM Hukumdan HAM di tahun mendatang akan lebih baik dan sesuai dengan apa yangdiharapkan oleh masyarakat. Adapun pencapaian sasaran kinerja BPSDMHukum dan HAM pada tahun 2013 dapat disampaikan sebagai berikut. BPSDM HUKUM DAN HAM 36

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.1 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Kinerja % Pagu Anggaran % Realisasi Capaian (Rp) Capaian(1) (2) Target (4) (6) Realisasi (3) 95%* (5) (Rp) (8) 95% (7) 100% 92,59%Seluruh aparatur 1 Persentase (%) lulusan yang meningkat 95% 8.155.000.000,- 7.550.734.060,-Hukum dan hak asasi kinerjanya di bidang Kepemimpinan danmanusia memiliki Manajemen pada unit kerjanya 95%kompetensi sesuai 2 Persentase (%) lulusan yang meningkat 94% 95,7%* 100,73% 7.000.000.000,- 6.609.761.379,- 94,43%bidangnya dan kinerjanya di bidang Teknis pada unit 100% (65 orang)memperoleh kerjanya 100%pengembangan karir 3 Persentase (%) lulusan yang meningkat (65 orang) 96,6%* 101,68% 7.400.000.000,- 6.756.544.239,- 91,30%yang jelas kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanya 4 Persentase perencanaan, pelaksanaan, 94,54% 100,57% 31.587.992.000,- 28.893.293.162,- 91,47% pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM 5 Persentase lulusan yang menguasai 96,92% 96,92% 13.512.703.000,- 12.168.678.666,- 90,05% ilmu dan keahlian teknis (63 orang)** Pemasyarakatan 6 Persentase lulusan yang menguasai 193,84% 193,84% 13.001.213.000,- 9.738.372.850,- 74,91% ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian (126 orang)** Total 672,6% 693,74% 80.656.908.000,- 71.717.384.356,- 88,92% 112,1% 115,62% Total CapaianSumber : * Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Alumni Diklat ** Laporan Wisuda AKIP dan AIM BPSDM HUKUM DAN HAM 37

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Utama BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2012 dan Tahun 2013Sasaran Strategis Indikator Kinerja RK 2012 RK 2013 % Formula Pengukuran (1) (2) (3) (4) Capaian 95% (6)Seluruh aparatur 1 Persentase (%) lulusan yang meningkat 90,45% (5) kinerjanya di bidang Kepemimpinan dan 92% 95,7% 5,03% Realisasi persentase capaian 2013Hukum dan hak dikurangi persentase capaian 2012 / Manajemen pada unit kerjanya 96,15% 96,60% 4,02% persentase capaian 2012 X 100%asasi manusiamemiliki kompetensi 2 Persentase (%) lulusan yang meningkat 97% -0,46% Realisasi persentase capaian 2013 kinerjanya di bidang Teknis pada unit kerjanya (63 org) dikurangi persentase capaian 2012 /sesuai bidangnya 194% 3,37% persentase capaian 2012 X 100% (126 org) Realisasi persentase capaian 2013dan memperoleh 3 Persentase (%) lulusan yang meningkat 94,54% -0,71% dikurangi persentase capaian 2012 /pengembangan kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM pada persentase capaian 2012 X 100%karir yang jelas unit kerjanya -0,44 Realisasi persentase capaian 2013 4 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan 93,84% dikurangi persentase capaian 2012 / persentase capaian 2012 X 100% keahlian teknis Pemasyarakatan (61 org) Realisasi persentase capaian 2013 dikurangi persentase capaian 2012 / 5 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan 195,38% persentase capaian 2012 X 100% Realisasi persentase capaian 2013 keahlian teknis Keimigrasian (127 Org) dikurangi persentase capaian 2012 / persentase capaian 2012 X 100%Dukungan 6 Persentase perencanaan, pelaksanaan, 94,96%Manajemen dan pengendalian dan pelaporan secara tepatDukungan Teknis waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDMLainnya. Hukum dan HAMKeterangan :RK : Realisasi Kinerja BPSDM HUKUM DAN HAM 38

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2013Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi CapaianSeluruh aparatur Hukum Persentase (%) lulusan 95% 95%* 100%dan hak asasi manusia yang meningkatmemiliki kompetensi kinerjanya di bidangsesuai bidangnya dan Kepemimpinan danmemperoleh Manajemen pada unitpengembangan karir yang kerjanyajelasSumber :* Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Alumni Diklat Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja & Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2013 Indikator Indikator Kinerja Anggaran (Rp)Kinerja Utama Keberhasilan TR Pagu RealisasiPersentase Persentase 95% 97,83%. 236.620.000,- 155.482.234,-lulusan yang kurikulum, tenaga 95% 96,43%. 7.443.160.000,- 6.994.185.656,-meningkat pendidik dan 95% 93,95%kinerjanya metode 95% 96,07% 475.220.000,- 401.066.170,-dibidang pengajaran yang 8.155.000.000,- 7.550.734.060,-kepemimpinan up to date,dan manajemen akuntabel danpada unit kerjanya efektif Persentase penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tepat waktu, akuntabel dan efisien Persentase peningkatan kinerja lulusan sesuai dengan prestasi belajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanTotalPersentase Capaian 101,12% 92,59% BPSDM HUKUM DAN HAM 39

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 95% 95,7%* 100,74%Seluruh aparatur Hukum Persentase (%) lulusandan hak asasi manusia yang meningkatmemiliki kompetensi kinerjanya di bidangsesuai bidangnya dan Teknis pada unit kerjanyamemperolehpengembangan karir yangjelasSumber :* Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Alumni Diklat Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja & Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Teknis Tahun 2013 Indikator Indikator Kinerja Anggaran (Rp)Kinerja Utama Keberhasilan TR Pagu RealisasiPersentase Persentase 95% 97,77%. 863.236.000,- 659.490.000,-lulusan yang kurikulum, tenaga 95% 95,12%. 5.992.250.000,- 5.614.117.357,-meningkat pendidik dan 95% 93,16%kinerjanya metode 95% 95,35% 544.514.000,- 482.936.882,-dibidang Teknis pengajaran yang 7.400.000.000,- 6.756.544.239,-pada unit up to date,kerjanya akuntabel dan efektif Persentase penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tepat waktu, akuntabel dan efisien Persentase peningkatan kinerja lulusan sesuai dengan prestasi belajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihanTotalPersentase Capaian 100,36% 91,30% BPSDM HUKUM DAN HAM 40

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2013Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 95% 96,6%* 101,68%Seluruh aparatur Hukum Persentase (%) lulusandan hak asasi manusia yang meningkatmemiliki kompetensi kinerjanya di bidangsesuai bidangnya dan Fungsional dan HAMmemperoleh pada unit kerjanyapengembangan karir yangjelasSumber :* Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Alumni Diklat Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja & Realisasi Anggaran Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM Tahun 2013 Indikator Indikator Kinerja Anggaran (Rp)Kinerja Utama Keberhasilan TR Pagu RealisasiPersentase Persentase 95% 95,27%. 486.227.000,- 422.211.677,-lulusan yang kurikulum, tenagameningkat pendidik dan 5.994.923.000,- 5.711.996.687,-kinerjanya metode 518.850.000,- 475.553.015,-dibidang pengajaran yangFungsional dan up to date, 7.000.000.000,- 6.609.761.379,-HAM pada unit akuntabel dan 94,43%kerjanya efektif Persentase 95% 95,12%. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tepat waktu, akuntabel dan efisien Persentase 95% 95,37% peningkatan 95% 95,25% kinerja lulusan sesuai dengan prestasi belajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TotalPersentase Capaian 100,27% BPSDM HUKUM DAN HAM 41

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2013Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Utama (1) (2) (3) (4) (5)Persentase Terselenggaranya fungsi-fungsi 94% 94,54% 100,57% organisasi secara optimal denganperencanaan, dukungan SDM profesional, perencanaan program danpelaksanaan, anggaran yang terpadu, pengelolaan keuangan yangpengendalian dan akuntabel, ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik sertapelaporan secara pengelolaan BMN yang tepat dan akurat untuk meningkatkan citratepat waktu dan positif BPSDM Hukum dan HAMterintegrasi dilingkungan BPSDMHukum dan HAM Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2013Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Utama (6) (1) (2) (4) (5) 99,73%Persentase 1 Persentase pengelolaan keuangan 94% 93,75% 97,27%perencanaan, dan pelaksanaan anggaran yang 94% 91,44%pelaksanaan, konsisten, tepat waktu, terintegrasi 101,55%pengendalian dan dan akuntabel 94% 95,46%pelaporan secara 94% 97,5% 103,72%tepat waktu dan 2 Persentase perencanaan, 94% 94,54% 100,57%terintegrasi di penganggaran berbasis kinerjalingkungan BPSDM serta pelaporan hasil evaluasi yangHukum dan HAM akuntabel, penyelenggaraan assesment dan terbangunnya kerjasama pengembangan dalam dan luar negeri 3 Pegawai BPSDM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dengan administrasi kepegawaian, sistem informasi pengembangan SDM serta dukungan perpustakaan dan arsip yang akuntabel 4 Organisasi dengan dukungan ketatausahaan dan kerumahtanggaan yang baik serta pengelolaan BMN yang tepat untuk meningkatkan citra positif BPSDM TOTAL BPSDM HUKUM DAN HAM 42

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tahun 2013No Indikator Kinerja Indikator Target Realisasi % Capaian Utama Keberhasilannya1 Persentase lulusan jumlah Taruna 65 orang 63 orang 96,92% yang menguasai yang Lulus ilmu dan keahlian mengikuti teknis Pendidikan Pemasyarakatan Tabel 3.12 Pengukuran Capaian Indikator Keberhasilan Kinerja Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Tahun 2013 Indikator Indikator Kinerja AnggaranKinerja Utama Keberhasilan (Rp) T R Pagu Realisasi 100%Persentase lulusan Taruna AKIP 100% (130 Org) 7.610.105.000,- 6.809.236,790-yang menguasai Tk.I (130ilmu dan keahlian Org) 100%teknis Taruna AKIP 100% (64 Org)Pemasyarakatan Tk.II (64 Org) Taruna AKIP 100% 100% Tk.III (63 Org) (130 Org)Layanan Terlaksananya 100% 100% 5.902.538.000,- 5.359.441.876,-Perkantoran pembayaran (12 bln) (12 bln) gaji pegawai, pengelolaan kepegawaian dan penyediaan kebutuhan perkantoran TOTAL 100% 100% 13.512.703.000,- 12.168.678.666,- 90,05% % Capaian 100% BPSDM HUKUM DAN HAM 43

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Tabel 3.13 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2013No Indikator Kinerja Indikator Target Realisasi % 65 orang Capaian Utama Keberhasilannya1 Persentase jumlah Taruna 126 orang 193,84% lulusan yang yang Lulus menguasai ilmu mengikuti dan keahlian Pendidikan teknis Keimigrasian Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Indikator Keberhasilan Kinerja Akademi Imigrasi (AIM) Tahun 2013 Indikator Indikator Kinerja AnggaranKinerja Utama Keberhasilan (Rp) T R Pagu Realisasi 98,46%Persentase lulusan Taruna AIM 100% (64 Org) 6.089.336..000,- 4.307.756.795,-yang menguasai Tk.I (65ilmu dan keahlian Org) 100%teknis Taruna AIM 100% (63 Org)Keimigrasian Tk.III (63 Org) Pendidikan 100% 96,92% Khusus (65 Org) (63 Org) KeimigrasianLayanan Terlaksananya 100% 100%Perkantoran pembayaran gaji pegawai, (12 bln) (12 bln) pengelolaan kepegawaian 100% 98,46% 6.911.877.000,- 5.431.016.154,- dan 98,46% penyediaan 13.001.213.000,- 9.738.772.949,- kebutuhan 74,91% perkantoran TOTAL % Capaian BPSDM HUKUM DAN HAM 44

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013B. Analisa Capaian Kinerja 1. Analisa Capaian Kinerja Utama BPSDM Hukum dan HAM Tabel 3.15 Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013 Hasil Capaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Berhasil Tidak Tindak Lanjut (3) Berhasil (1) (2) (5) 1 Persentase (%) lulusan (4)Seluruh aparatur 1. MelaksanakanHukum dan hak yang meningkat 95% 5%* terobosan dalamasasi manusia kinerjanya di bidang peningkatanmemiliki Kepemimpinan dan 95,7% 4,3%* metode dan mediakompetensi sesuai Manajemen pada unit pendidikan danbidangnya dan kerjanya pelatihan metodememperoleh 2 Persentase (%) lulusan E-Learning (diklatpengembangan yang meningkat jarak jauh).karir yang jelas kinerjanya di bidang Teknis pada unit 2. Mengoptimalkan kerjanya 96,6% 3,4%* penempatan alumni 3 Persentase (%) lulusan diklat melalui yang meningkat 94,54% 5,46% peningkatan kinerjanya di bidang koordinasi proses Fungsional dan HAM 63 org 2 org manajemen pada unit kerjanya kepagawaian yang 4 Persentase 126 org 4 org inline dengan perencanaan, pendidikan dan pelaksanaan, pelatihan dan hasil pengendalian dan assesment pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di 3. Melaksanakan lingkungan BPSDM seleksi peserta Hukum dan HAM pendidikan dan 5 Persentase lulusan yang pelatihan dengan menguasai ilmu dan melibatkan user, keahlian teknis Sekretariat Pemasyarakatan Jenderal di awal 6 Persentase lulusan yang tahun anggaran menguasai ilmu dan untuk seluruh keahlian teknis kegiatan Diklat dan Keimigrasian assesment tahun anggaran 2014 4. Mengikuti kebijakan penerimaan Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM) pada Tahun 2014 dan melakukan revisi apabila terjadi perubahan kebijakan BPSDM HUKUM DAN HAM 45

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013Berdasarkan pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDMHukum dan HAM diketahui :1. Capaian kinerja IKU BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2013 sebesar 693,74% jika dirata-rata capaiannya sebesar 115,62%, hal ini dikarenakan realisasi capaian rata-rata IKU BPSDM Hukum dan HAM sebesar 112,1% lebih besar dari target yang direncanakan pada Tahun 2013 sebesar 95%. (lihat tabel 3.1)2. Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada Tahun 2012 maka terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki tren menurun (lihat tabel 3.2) yaitu :  Persentase (%) lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanya, menurun 0,46% dibanding Tahun 2012 hal ini karena % lulusan yang meningkat kinerjanya di bidang Fungsional dan HAM pada unit kerjanya naik namun tidak banyak dibandingkan dengan capaian Tahun 2012 ;  Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian, menurun 0,71% dibanding Tahun 2012 karena jumlah lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis Keimigrasian pada Tahun 2013 hanya 126 orang lebih kecil dibanding pada Tahun 2012 sebanyak 127 orang ; dan  Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM,menurun 0,44% dibanding Tahun 2012 karena pada tahun 2013 Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM hanya 94,54% lebih kecil dibandingkan pada Tahun 2012 sebesar 94,96%.3. Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2013 : 1) Metode dan Media pendidikan dan pelatihan yang belum sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini, metode dan media pembelajaran masih didominasi metode klasikal menggunakan media yang terbatas (metode ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok), BPSDM HUKUM DAN HAM 46

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013metode E-Learning (diklat jarak jauh) belum dilaksanakan untukmemperluas akses dan target capaian.2) Informasi pendidikan dan pelatihan yang belum akurat, kalender diklatyang dibuat cenderung berubah informasi kurang terkendali,berdampak pada kesiapan peserta yang akan mengikuti diklat sulitdisesuaikan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada unit kerjanya.3) Belum optimal penempatan alumni diklat karena tidak diikuti olehproses manajemen kepagawaian yang inline dengan pola karierpegawai.4) Seleksi peserta pendidikan dan pelatihan belum optimal, seleksibelum dilaksanakan secara cermat sehingga pada saat yangbersangkutan ditetapkan dan dipanggil tidak dapat hadir, sering terjadikehadiran peserta tidak sesuai dengan perencanaan awal sehinggaberdampak pada penyerapan anggaran yang tidak sesuai denganperencanaan5) Penetapan calon peserta diklat belum sepenuhnya mengacu padaanalisa kebutuhan diklat namun masih terdapat kecenderungansubjektivitas dan kebijakan pimpinan user, terdapat peserta yangtidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.6) Adanya kebijakan penerimaan Taruna Akademi IlmuPemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM) pada Tahun2013 yang memberikan status Taruna bukan lagi Calon PNS, tidak diikuti oleh kebijakan perencanaan anggaran yang berakibat padaterdapat anggaran yang tidak terserap pada alokasi gaji7) Adanya refocusing anggaran 2013 pada semester I, sehinggakalender kegiatan yang sudah ditetapkan tidak dapat dijalankanseluruhnya dan terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun yangberdampak pada menurunnya pencapaian target penyerapananggaran.Dari penjelasan diatas dapat diusulkan untuk dilakukan perbaikan padaperiode mendatang antara lain dengan: BPSDM HUKUM DAN HAM 47

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 1. Melaksanakan terobosan dalam peningkatan metode dan media pendidikan dan pelatihan metode E-Learning (diklat jarak jauh) untuk memperluas akses dan target capaian pegawai Kementerian Hukum dan HAM, serta mengefektifkan metode pembelajaran klasikal tatap muka dengan media pembelajaran yang lebih baik. 2. Meningkatkan akses terhadap Informasi pendidikan dan pelatihan yang lebih akurat, melalui Teknologi Informasi Website Bpsdm, Sim Kampus, Call Center, dan penetapan calon peserta yang dapat dilihat atau dipantau user. 3. Mengoptimalkan penempatan alumni diklat melalui peningkatan koordinasi proses manajemen kepagawaian yang inline dengan pendidikan dan pelatihan dan hasil assesment. 4. Melaksanakan seleksi peserta pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan user, Sekretariat Jenderal di awal tahun anggaran untuk seluruh kegiatan Diklat dan assesment tahun anggaran 2014. 5. Mengikuti kebijakan penerimaan Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan Akademi Imigrasi (AIM) pada Tahun 2014 dan melakukan revisi apabila terjadi perubahan kebijakan. 6. Meminimalkan pelaksanaan revisi anggaran tahun 2014 yang berdampak pada perubahan kalender kegiatan yang sudah ditetapkan dan mengawal rencana penarikan anggaran yang sudah ditetapkan.2. Analisa Kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen. Indikator kinerja Utama (IKU) Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM adalah persentase lulusan/alumni Diklat Kepemimpinan dan Manajemen yang meningkat kinerjanya pada unit kerjanya, dengan target capaian pada Tahun 2013 sebesar 95%. BPSDM HUKUM DAN HAM 48

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013Berikut analisa capaian Pusat Pengembangan Kepemimpinan danManajemen :1. Target capaian indikator kinerja utama (IKU) Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2013 tercapai hal ini dapat dilihat dari hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen terhadap kinerja alumni pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen yang dilakukan di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan cara melakukan wawancara dan menyebarkan kuesioner kepada atasan langsung dan rekan kerja sejawat Alumni, maka didapatkan bahwa alumni diklat Kepemimpinan dan Manajemen yang meningkat kinerjanya sebesar 95% sehingga capaian IKU Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2013 menjadi 100% (lihat tabel 3.3). Adapun aspek yang diukur berdasarkan : a) Perubahan perilaku sikap dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas; b) Peningkatan pengetahuan dan wawasan; c) Peningkatan kepuasan kerja dari atasan, rekan sejawat maupun staf dibawahnya.2. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja utama pada Tahun 2012 maka terdapat peningkatan sebesar 5,03% dari Tahun 2012 sebesar 90,45%. Hal ini disebabkan terjadi peningkatan terhadap kinerja alumni Diklat Kepemimpinan dan Manajemen pada unit kerjanya sebesar 95% lebih besar dari target pada Tahun 2012 sebesar 90,45%. (lihat tabel 3.2)3. Adapun capaian kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2013 adalah sebesar 101,12% lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 95%, sedangkan jika dilihat dari realisasi penyerapan anggaran Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen pada Tahun 2013 telah berhasil melakukan penyerapan anggaran sebesar 92,59% atau 7.550.734.060,- dari pagu anggaran Rp.8.155.000.000 (lihat tabel 3.4)4. Meskipun capaian kinerja Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen meningkat, namun jika dilihat dari capaian kinerja Per BPSDM HUKUM DAN HAM 49

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013 Esselon III nya hanya Bidang Program dan Penyelenggaraan Diklat yang dapat memenuhi target pada Tahun 2013 sebesar 95%, sedangkan bidang evaluasi belum dapat memenuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2013. (lihat tabel 3.4)5. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2012 pencapaian target output Diklat Kepemimpinan mengalami peningkatan sebesar 26,33% (lihat tabel 3.24)5. Persentase capaian output Diklat Kepemimpinan dan Manajemen BPSDM Hukum dan HAM berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Tahun 2013 adalah sebesar 195,49%.(lihat tabel 3.25)Informasi lebih lengkap mengenai Indikator keberhasilan PusatPengembangan Kepemimpinan dan Manajemen dapat dilihat dari indikatorkinerja pada masing-masing bagian yang terdapat pada PusatPengembangan Kepemimpinan dan Manajemen berikut ini1. Bidang Program Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Bidang ProgramPusat Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Tahun 2013Indikator Kinerja Kinerja Anggaran Target Realisasi (Rp) Target RealisasiPersentase kurikulum, 95% 97,83%. 236.620.000,- 155.482.234,-tenaga pendidik dan metodepengajaran yang up to date,akuntabel dan efisienPersentase Capaian 102,97% 65,71%Adapun output yang dihasilkan Bidang Program pada Tahun 2013 adalahsebagai berikut : Tersusunnya Jenjang dan Kurikulum, Standarisasi, Rencana dan Program Diklat Kepemimpinan Tahun 2014; BPSDM HUKUM DAN HAM 50