E-BOOK PEMILU

BUNGA RAMPAI CIPTAKAN SITUASI KONDUSIF YANG AMAN DAN DAMAI JELANG PELAKSANAAN PEMILU 2024 PERIODE JUNI 2023

BUNGA RAMPAI CIPTAKAN SITUASI KONDUSIF YANG AMAN DAN DAMAI JELANG PELAKSANAAN PEMILU 2024 PERIODE JUNI 2023

BUNGA RAMPAI CIPTAKAN SITUASI KONDUSIF YANG AMAN DAN DAMAI JELANG PELAKSANAAN PEMILU 2024 Penulis : Dani Fahreza Editor : Agung Wijayanto ©2023 by THE JAKARTA INSTITUTE All right reserved

DAFTAR ISI Bekerja Sama Wujudkan Kedamaian Pemilu 2024 ................................................................................. 1 Bersama Wujudkan Pesta Demokrasi dan Cegah Politik Uang pada Pemilu 2024................................. 4 Bersinergi Melawan Persebaran Disinformasi Pemilu 2024................................................................... 7 Bersinergi Menangkal Hoaks di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 .......................................................10 Cegah Politik Identitas Digunakan untuk Kepentingan Politis..............................................................13 Generasi Muda Berperan Penting Sukseskan Pemilu 2024 ..................................................................16 Generasi Muda Penentu Arah Bangsa, Golput pada Pemilu 2024 Bukan Pilihan ................................19 Hindari Pelanggaran Pemilu Saat Ramadhan........................................................................................22 Hindari Politik SARA dan Jaga Demokrasi, Pemilu Jangan Picu Perpecahan ........................................25 Kawal Pemilu Bersih Tanpa Politik Identitas.........................................................................................28 Keterlibatan Pemuda dalam Pemilu 2024 Tentukan Arah Bangsa .......................................................31 Masyarakat Garda Terdepan Jaga Kondusifitas Pemilu 2024...............................................................34 Masyarakat Perlu Aktif Tangkal Informasi Hoaks Jelang Pemilu ..........................................................37 Masyarakat Perlu Berpartisipasi Aktif Kawal Pemilu Damai.................................................................40 Mendorong Penguatan Tokoh Lintas Agama Cegah Politisasi SARA Jelang Pemilu 2024 ....................43 Mendukung Peserta Pemilu Taati Waktu Kampanye ...........................................................................46 Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Mewujudkan Pemilu Sesuai Konstitusi...................................49 Menolak Kampanye Peserta Pemilu di Tempat Ibadah........................................................................52 Mewaspadai Konten Hoax Pemilu di Medsos.......................................................................................55 Mewaspadai Politisasi Isu Penundaan Pemilu......................................................................................58 Pemerintah Dukung KPU Banding Putusan Penundaan Pemilu PN Jakpus ..........................................61 Pemerintah Konsisten Wujudkan Pemilu Tepat Waktu sebagai Kedaulatan Rakyat ...........................64 Pemerintah Tetap Lanjutkan Persiapan Pemilu 2024...........................................................................67 Kawal Pemilu Bersih Tanpa Politik Identitas.........................................................................................70 Pemilu Damai Cegah Perpecahan .........................................................................................................73 Pengesahan Perppu Pemilu Menjadi UU Bukti Pemilu Tidak Dapat Ditunda.......................................76 Pentingnya Literasi Masyarakat untuk Tangkal Disinformasi Pemilu 2024 ..........................................79 Perbedaan Politik Jangan Sampai Timbulkan Perpecahan ...................................................................82 Perkuat Wawasan Kebangsaan untuk Ciptakan Pemilu 2024 Kondusif dan Aman..............................85 Pers Berperan Besar Ciptakan Pemilu Damai .......................................................................................88 PT DKI Jakarta Pastikan Pemilu 2024 Berjalan Sesuai Jadwal...............................................................91 Seluruh Komponen Bangsa Turut Andil Guna Wujudkan Pemilu 2024 yang Sehat dan Demokratis...94 Seluruh Pihak Sepakat Pemilu 2024 Tidak Ditunda dan Berjalan Sesuai Jadwal..................................97

Tokoh Agama Berperan Penting Amankan Pemilu 2024 Demi Terciptanya Situasi Kondusif ............100 Wapres RI Yakini Pemilu 2024 Tidak Akan Buat Perpecahan .............................................................103 Wujudkan Pemilu Damai Bebas Hoaks ...............................................................................................106 Media Massa Berkontribusi Wujudkan Pemilu Damai 2024 ..............................................................109 Dukung Sinergitas Aparat Keamanan Wujudkan Ketertiban sebagai Kunci Kesuksesan Pemilu .......112 Wujudkan Pemilu Damai dan Tangkal Hoaks .....................................................................................115 Jaga Kerukunan dan Persatuan Jelang Pemilu 2024...........................................................................121 Wujudkan Pemilu Damai Tanpa Isu SARA...........................................................................................124



Bekerja Sama Wujudkan Kedamaian Pemilu 2024 Oleh : Ananda Prameswari )* Tahun 2024 Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum secara serentak, yakni pemilihan anggota legislatif DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Beragam upaya harus dilakukan demi terwujudnya pemilu yang aman dan damai. Seluruh elemen masyarakat diminta untuk turut serta mengawal pesta demokrasi tersebut. Apalagi ajang pemilu memang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Di sisi lain, tokoh masyarakat hingga pemuka agama juga bisa mengambil peran agar tidak ada residu pemilu yang menimbulkan kebencian sehingga menjadi kerugian besar bagi bangsa. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan seluruh pihak memiliki peran penting dalam mentransformasi pola pikir lama dalam pemilu. Menurutnya, arena pemilu harus diramaikan dengan adu gagasan, visi, misi dan rekam jejak calon pemimpin baru. Menurutnya, perubahan strategi dari politik identitas ke politik kebangsaan memerlukan komitmen kuat, terutama dari peserta pemilu dan tim sukses. Hanta juga mendorong poros politik agar tidak terbelah dua atau bipolar seperti Pemilu 2014 dan 2019. Dirinya berharap akan muncul tiga, bahkan empat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |1

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menambahkan, kesuksesan Pemilu 2023 bukan sekadar indikator kualitatif. Kualitas pesta demokrasi juga mesti diperhatikan. Pada kesempatan berbeda, Presiden RI Joko Widodo menekankan sejumlah hal yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka kesiapan pelaksanaan tahapan pemilu serentak di tahun 2024. Arahan tersebut disampaikan Presiden pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka kesiapan pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, bertempat di Beach City Entertainment Center, Ancol, Jakarta. Presiden Jokowi mengatakan, momentum yang masih tersisa harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, memperbaiki masalah-masalah yang harus diselesaikan, mengatasi kendala-kendala yang ada, mengatasi kelemahan- kelemahan yang masih ada. Harus segera diselesaikan secara bersama. Kemudian juga membangun inovasi agar proses dan hasilnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Pertama, Presiden menekankan agar seluruh kegiatan di semua tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. Hal tersebut penting, karena setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini juga penting guna mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul. Kedua, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh jajaran KPU bahwa hal- hal teknis dalam penyelenggaraan pemilu bisa menjadi hal politis. Untuk itu, Jokowi memerintahkan agar sarana dan prasarana logistik disiapkan secara detail, serta pengadaannya dilakukan dengan jumlah dan waktu yang tepat. Memang kondisi ini yang perlu dipersiapkan, jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau tidak detail, akan menjadi persoalan di lapangan. Selain itu juga penting untuk melaksanakan pemilu secara transparan, sehingga semuanya terbuka. Ketiga, Presiden juga mendorong agar dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) di setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Presiden meminta agar seluruh pelaksana tahapan dari paling bawah hingga paling atas dibekali dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik. Semua jajaran KPU tentunya harus menyadari akan besar dan pentingnya tugas untuk mengawal pesta demokrasi bangsa kita. Momentum berharga untuk menunjukkan komitmen dan integritas, menunjukkan dedikasi dan kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara. 2| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Keempat, Kepala Negara mengingatkan bahwa Pemilu 2024 mendatang akan digelar dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian sehigga semua pihak termasuk penyelenggara pemilu harus memiliki perasaan yang sama. Pemilu 2024 ini dilaksanakan saat kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidapastian dan kesulitan, di tengah upaya masyarakat dalam memulihkan ekonomi, Presiden titip pesan kepada KPU agar bekerja secara efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat, serta mengatur skala prioritas. Presiden Jokowi juga meminta kepada KPU serta jajarannya untuk memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat. Penguatan pendidikan politik ini tentu saja perlu dilakukan demi mewujudkan pemilu yang damai dan berintegritas. Mengedepankan ide dan gagasan, tidak mengedepankan adu domba dan manuver politik yang menyebarkan kebencian. Sementara itu, Hasyim Asy’ari selaku ketua KPU mengatakan, selama konsolidasi nasional ini KPU akan menyelenggarakan beberapa kegiatan tahapan pemilu, antara lain, verifikasi partai politik, persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih, penataan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, pembentukan badan adhoc panitia pemilihan tingkat kecamatan, serta persiapan untuk pemutakhiran daftar pemilih. Karakter lembaga KPU adalah lembaga layanan untuk melayani dua pihak, yakni: melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih. Dan melayani peserta pemilu baik itu partai politik ataupun perseorangan. Pemilu yang diselenggarakan dengan sungguh-sungguh dan transparan, akan menghasilkan pesta demokrasi yang damai dan berintegritas, masyarakat akan merasa optimis bahwa pemilu 2024 akan berlangsung damai tanpa adanya perpecahan. )* Penulis adalah kontributor Ruang Media Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |3

Bersama Wujudkan Pesta Demokrasi dan Cegah Politik Uang pada Pemilu 2024 Oleh : Stefanus Putra Imanuel )* Seluruh masyarakat di Tanah Air harus bisa secara bersama-sama mewujudkan adanya gelaran pesta demokrasi yang baik dan adil. Pencegahan akan adanya praktik politik uang pada Pemilu 2024 juga menjadi hal yang sangat penting dilakukan karena praktik tersebut merupakan akar dari segala masalah pejabat di masa mendatang ketika mereka sudah terpilih. Setiap mendekati masa terselenggaranya pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) seperti saat ini, yang mana akan ada Pemilu pada tahun 2024 mendatang, maka biasanya memang para calon yang akan maju pada kontestasi tersebut, seperti calon Kepala Daerah atau anggota legislatif akan mengumbar banyak janji manis mereka kepada masyarakat. Bahkan, bukan hanya sekedar janji manis saja yang diumbar, namun tidak jarang pula sebagian dari para calon tersebut menebar amplop yang berisikan sejumlah uang atau juga bingkisan sembako dan diberikan kepada masyarakat. Maka, ketika sudah melakukan hal tersebut, sudah jelas sekali secara sadar mereka telah melakukan praktik politik uang, yang merupakan sebuah praktik koruptif dan bisa saja menuntun kepada berbagai macam jenis korupsi lainnya. Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye. 4| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Maka, misalnya setelah para calon pemimpin dan pejabat tersebut yang ketika masa kampanye melakukan praktik politik uang, tatkala mereka menjabat nantinya, maka dia akan melakukan berbagai macam kecurangan, termasuk menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan banyak bentuk. Sehingga tidak heran bahwa memang politik uang sendiri bisa disebut sebagai ‘mother of corruption’ atau induknya korupsi. Untuk itu, bisa dikatakan pula bahwa adanya praktik politik uang adalah hal yang sangatlah berbahaya dan sama sekali tidak bisa dibiarkan terus berlanjut di Indonesia, apalagi pada setiap gelaran Pemilu. Karena politik uang adalah sumber dari banyaknya kecurangan lainnya, maka hal itu harus benar-benar bisa dicegah serta dihilangkan. Masih menyinggung pada penyelenggaraan Pemilu 2024, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Herwyn JH Malonda menjabarkan bahwa terdapat beberapa isu strategis dan juga adanya oermasalahan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pada tahapan Pemilu 2024. Sehingga dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka menurutnya menjadi sangat penting pula adanya pengawasan serta pelibatan dari seluruh elemen masyarakat di Tanah Air untuk bisa secara bersama-sama mencegah terjadinya permasalahan tersebut agar tidak terjadi dan menciptakan iklim demokrasi yang baik serta mewujudkan secara bersama kelancaran Pemilu 2024. Salah satu hal yang disorot mengenai permasalahan dalam Pemilu adalah pada tahapan kampanye, yakni ketika terdapat calon pemimpin yang menggunakan fasilitas negara dan juga mereka justru menerapkan praktik politik uang untuk bisa menarik hati calon pemilih agar mendukung mereka dan mendulang suara. Selain itu, menurut Herwyn ada pula beberapa hal terkait kampanye yang berpotensi bermasalah seperti adanya pemasangan APK (alat peraga kampanye) yang tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian adanya penyelewengan dengan pelibatan ASN (aparatur sipil negara), serta kampanye yang tidak sesuai dengan jadwal dan donasi. Terkait dengan pendanaan dalam kampanye dan Pemilu sendiri, masih terdapat masalah lainnya seperti ketika ada dana kampanye yang ternyata tidak menepati prosedur, kemudian adanya sumbangan yang melebihi batas serta adanya ketidaksesuaian antara dana dengan aktivitas kampanye yang dilakukan. Sementara itu, mantan Ketua Bawaslu, Abhan juga mengatakan bahwa pencegahan akan adanya praktik politik uang tidak bisa mengandalkan para penyelenggara Pemilu saja, namun masyarakat juga harus turut aktif dan bertindak tegas. Menurutnya, masyarakat bisa melakukan dua hal, yakni menolak uang yang diberikan dan tidak memilih calon pemimpin yang melakukan politik uang. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |5

Meski tidak mudah, namun hal itu menurutnya sangat penting untuk dilakukan karena politik uang adalah akar dari segala permasalahan lainnya yang mungkin juga akan muncul di kemudian hari. Di sisi lain, dengan adanya praktik politik uang, tentu masyarakat juga harus semakin waspada adanya peredaran uang palsu. Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Kaliamantan Tengah, Sigit K Yunianto menuturkan bahwa jika masyarakat melihat ada sekelompok orang mengedarkan uang palsu, maka bisa langsung dilaporkan ke kepolisian dan ditindak tegas. Pemilu 2024 memang harus bisa dicegah dari adanya praktik politik uang yang mungkin dilakukan oleh sejumlah pihak demi mendulang suara. Maka dari itu, seluruh masyarakat harus bisa secara bersama-sama mewujudkan pesta demokrasi yang baik dan penuh dengan asas keadilan. )* Penulis adalah kontributor Citaprasada Institute 6| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Bersinergi Melawan Persebaran Disinformasi Pemilu 2024 Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )* Berbagai macam strategi untuk bisa melawan adanya persebaran yang terus meningkat terkait disinformasi Pemilu 2024 terus dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu dan juga aparat keamanan. Sinergitas yang dilakukan demi mengamankan ruang siber agar bisa tercipta iklim demokrasi yang sehat bagi masyarakat Indonesia. Pada kehidupan bermasyarakat di jaman sekarang, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sesungguhnya media sosial (medsos) adalah bukan lagi sebuah media alternatif lagi, melainkan justru media sosial sendiri merupakan sebuah media utama dalam penunjang segala aktivitas kehidupan sehari-hari di masyarakat. Maka dari itu, karena peranan media sosial di jaman dan era masyarakat seperti sekarang ini sangatlah penting dan bahkan menjadi media arus utama, maka hendaknya seluruh pihak juga memiliki pengembangan kesadaran secara bersama- sama dalam bermain media sosial. Bagaimana tidak, pasalnya jika masyarakat pengguna media sosial seperti di Indonesia yang jumlahnya juga sangat banyak ini sama sekali tidak memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan sangat rawan terjadinya paparan berita bohong atau hoaks yang dengan bebas beredar di internet. Sejauh ini, peningkatan berita hoaks yang beredar di masyarakat sendiri memang terus mengalami kenaikan angka. Data menunjukkan bahwa sekitar 57% (persen) dari Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |7

seluruh penduduk Indonesia ada peningkatan hoaks secara signifikan dari para pengguna media sosial. Terlebih, ketika sudah memasuki tahun politik seperti sekarang ini, yang mana pergelaran kontestasi pemilihan umum (Pemilu) sebentar lagi akan dilangsungkan pada tahun 2024 mendatang, maka memang terdapat berbagai pihak yang justru memanfaatkan penyebaran disinformasi tersebut untuk memperoleh keuntungan secara politis di pihak mereka. Untuk itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja terus mendorong terbentuknya gugus tugas untuk melakukan pengawasan konten di media sosial (medsos). Gugus tugas tersebut terdiri dari beberapa lembaga gabungan, diantaranya adalah Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan juga Dewan Pers. Gugus tugas itu memiliki tujuan untuk bisa meminimalisir persebaran dan juga sumber berita bohong atau hoaks di masyarakat. Bukan hanya berfungsi untuk meminimalisir persebaran disinformasi semata, adanya gugus tugas ini juga bertujuan untuk bisa menanggulangi persebaran ujaran kebencian dan juga adanya praktik politisasi dengan menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), yang mana seluruhnya memang kerap sekali muncul di media sosial, terutama jika sudah memasuki proses berjalannya tahapan Pemilu seperti sekarang ini. Dengan adanya gugus tugas ini, maka sosialisasi dan edukasi di masyarakat diharapkan akan bisa jauh lebih bertambah sehingga masyarakat pun bisa membedakan dengan mandiri pada akhirnya mana konten atau berita ang mengandung muatan hoaks dan mana yang memang benar. Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan strategi yang dilakukan KPU RI dalam menangkal disinformasi kepemiluan. Salah satu yang telah dilakukannya adalah menampilkan cek fakta hoaks kepemiluan di laman kpu.go.id. Sejauh ini memang KPU RI sudah melakukan berbagai macam cara dan langkah demi bisa menangkal arus disinformasi dari media sosial dan internet. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo menyampaikan Mabes Polri memetakan ada enam isu strategis yang berpotensi terjadi pada Pemilu Serentak 2024 jika tidak segera ditindaklanjuti. Salah satunya yakni, penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian dalam pelaksanaan kampanye seperti menyerang calon lain melalui media sosial. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh Polri maka akan bisa memberikan gambaran dengan jauh lebih jelas mengenai bagaimana potensi dan juga seperti apa upaya untuk bisa melakukan antisipasi pada jenis pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024, serta bagaimana memaksimalkan 8| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

pengawasan penyelenggaraan Pemilu dalam konteks adanya praktik politik identitas, dan isu SARA. Aparat keamanan juga berharap adanya pemetaan strategi yang kuat untuk bisa melawan adanya wacana disinformasi atau berita bohong dan hoaks, ujaran kebencian terkait pemilu hingga memaparkan bagaimana langkah mitigasi yang sudah dipersiapkan oleh Polri ketika melawan narasi yang kontraproduktif di ruang siber menjelang Pemilu 2024. Perhelatan pesta demokrasi Pemilu 2024 memang merupakan sebuah kontestasi politik yang pastinya akan mampu meningkatkan tensi di masyarakat. Dengan adanya tensi yang meningkat tadi, tidak jarang justru akan dimanfaatkan oleh sejumlah oknum tertentu yang terus memanfaatkan keadaan dengan menyebarluaskan banyak disinformasi di masyarakat melalui media sosial dan internet. Maka dari itu perlu banyak strategi yang tepat guna menangkal adanya persebaran hoaks mengenai Pemilu 2024. )* Penulis adalah Alumni Fisip Unair Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |9

Bersinergi Menangkal Hoaks di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Oleh: Elisabeth Titania Dionne )* Masyarakat harus bisa lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dirinya akan ancaman persebaran berita bohong atau hoaks yang banyak sekali ditemui di media sosial, utamanya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Tepat pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 lalu, terdapat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu pada tahun 2024 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko menyampaikan kepada para partisipan dan masyarakat untuk tidak ikut terpengaruh dan menyebarkan berita hoaks. Terlebih, apabila berita yang kurang jelas kebenarannya tersebut adalah masih mengenai penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu 2024. Kemudian, dirinya menuturkan bahwa memang sangat diperlukan sebuah dukungan dari semua stakeholder serta masyarakat untuk bisa bersatu padu dalam menangkal beredar luasnya berita hoaks. Terkait dengan tahapan penetapan daftar pemilih, Sekda Jepara tersebut berpesan, agar seluruh pahatan penetapan bisa dilakukan dengan jauh lebih cermat dan juga penuh akan kehati-hatian. Dirinya juga mengimbau bahwa agar proses penetapan daftar pemilih tersebut jangan sampai justru menimbulkan adanya polemik akibat jumlah pemilih. 10| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Edy Sujatminko mencontohkan bahwa salah satu polemik yang mungkin saja berpotensi terjadi dan kemudian menimbulkan kegaduhan adalah, tatkala orang yang ternyata sudah meninggal namun masih dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Sehingga tentu saja apabila terjadi hal demikian, maka mampu menimbulkan perselisihan di masyarakat dan juga berpotensi menjadi bahan untuk oknum tertentu dalam membuat berita hoaks yang memunculkan amarah besar. Dengan semakin mendekat dan memasuki ke dalam era tahun politik, di mana memang bangsa ini akan segera menghadapi gelaran pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, situasi tersebut juga mendorong pihak Polres Malang untuk terus melakukan sejumlah langkah untuk melakukan antisipasi atas penyebaran berita bohong atau hoaks di masyarakat. Mengenai hal tersebut, Kepala Seksi Humas Polres Malang, Iptu Ahmad Taufik menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya untuk terus mengajak memasyarakat agar jauh lebih bijak ketika menggunakan media sosial. Bahkan, upaya pencegahan itu dilakukan oleh pihaknya juga dengan imbauan secara langsung yang dilakukan oleh Kamtibmas dan juga ada beberapa yang menggunakan flyer dengan disebar di media sosial. Bukan hanya diimbau untuk jauh lebih waspada dan bijak untuk menggunakan media sosial saja, namun masyarakat juga diimbau untuk mampu menyaring terlebih dahulu apabila menemui sebuah informasi yang mereka dapatkan dari media sosial. Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sendiri selama ini sudah melakukan banyak langkah, diantaranya adalah dengan membentuk imbauan melalui akun resmi kepolisian di tingkat Mabes Polri hingga Polda, termasuk juga mengerahkan personel Bhabinkamtibmas dan Binmas untuk memberikan edukasi di lapangan kepada masyarakat secara langsung. Menjelang pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 mendatang, memang masyarakat sangat wajib untuk bisa lebih meningkatkan kewaspadaan mereka, utamanya ketika berhadapan secara langsung dengan hoaks dan propaganda yang mana umumnya banyak sekali bertebaran di media sosial. Bagaimana tidak, pasalnya keberadaan berita hoaks merupakan hal yang sangatlah berbahaya bagi masyarakat lantaran sangat berpotensi untuk menyesatkan pikiran masyarakat dan juga memicu terjadinya kerusuhan. Ketua KPU Kabupaten Lebong, Shalahuddin Al Khidhr mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa mencegah adanya informasi bohong atau hoaks dari media sosial yang sama sekali tidak resmi, apalagi sampai melakukan persebaran ulang berita tersebut, padahal sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan mengenai seluruh pelaksanaan dan proses Pemilu 2024. Dia menegaskan bahwa sejatinya, siapapun bisa saja terkena dengan UU ITE, sehingga memang masyarakat harus lebih berhati-hati lagi dan melakukan cek serta Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |11

ricek beberapa kali sebelum melakukan unggahan konten di media sosial, jangan sampai unggahan yang dilakukan tersebut justru malah menyinggung orang lain. Hendaknya masyarakat tidak terlalu mudah untuk percaya bahkan secara 100 persen mengenai apapun yang disebarluaskan di media sosial, karena bisa jadi itu merupakan berita atau informasi yang sama sekali tidak benar dan tidak sesuai kenyataan di lapangan. Penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu sebentar lagi akan segera dilaksanakan, yakni pada tahun 2024 mendatang. Biasanya, justru dengan semakin mendekati jadwal pelaksanaan Pemilu, maka keberadaan berita bohong atau hoaks pun bisa dikatakan semakin meningkat, utamanya di media sosial. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat harus bisa meningkatkan kewaspadaan dan juga kehati-hatian mereka. )* Penulis adalah kontributor Gelora Media Institute 12| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Cegah Politik Identitas Digunakan untuk Kepentingan Politis Oleh : Fabian Aditya Pratama )* Pencegahan akan adanya praktik politik identitas di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk terus diperjuangkan. Hal tersebut lantaran seringnya aktivitas itu digunakan hanya untuk mencapai sebuah tujuan akan kepentingan yang menguntungkan kelompok atau pribadi tertentu saja dan bermuatan sangat politis. Justru hal yang paling ideal adalah memilih sosok pemimpin yang mampu menjunjung kepentingan masyarakat dan bangsa ini di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Istilah politik identitas memang sudah sejak lama dikonstruksi sebagai suatu narasi politik oleh kelompok elit politik tertentu di Indonesia sebagai sebuah wacana instrumen untuk menggambarkan rasa kebencian dan ketakukan kalah pada pihak lawan politiknya agar bisa menurunkan citra dan juga mampu menyudutkan figur tertentu yang biasanya dinilai kuat dan berpotensi menang. Bukan hanya itu, namun dalam praktik politik identitas biasanya ditujukan untuk mampu mengalahkan lawan lainnya sehingga memang perlu disudutkan dengan narasi yang sama sekali tidak menggambarkan sifat nasionalis dan juga narasi penuh akan intoleransi. Dalam praktiknya, politik identitas sangatlah membutuhkan instrumen atau kendaraan media untuk bisa menyatakan diri lewat identitas seperti kesamaan akan agama, suku, ras, kelompok, identitas budaya, paham ideologi, organisasi dan komunitas primordial lainnya. Sedangkan di Indonesia sendiri yang memang masyarakatnya terdiri atas banyak sekali keberagaman, tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa ini kerap kali dihadapkan pada suatu kondisi dimana persatuan berada pada ujung tanduk. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |13

Sebenarnya, solusi akan adanya kondisi persatuan dan kesatuan bangsa yang terancam tersebut adalah tatkala masyarakatnya mampu memiliki suatu pegangan tertentu yang bisa dijadikan sebuah sandaran untuk bisa terus mempersatukan banyak masyarakat dan juga kepentingan di dalamnya. Maka dari itu, sebenarnya para pendiri bangsa sejak dulu juga sudah merumuskan adanya pegangan yang bisa disandari masyarakat Tanah Air dengan banyak keberagaman ini, yaitu dengan lahirnya semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang menyatakan bahwa berbeda-beda namun tetap satu jua. Utamanya, saat menyambut penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, memang terdapat tantangan besar bagi bangsa Indonesia, terutama bagi para partisipan politik. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah adanya praktik politik uang, kemudian adanya praktik politik identitas, yang mana menjadi sebuah cara supaya calon tertentu bisa semakin mempopularitaskan diri mereka dengan berbagai macam cara. Jelas sekali bahwa adanya politik identitas harus mampu dicegah oleh seluruh elemen masyarakat di Tanah Air. Pentingnya mencegah hal tersebut adalah supaya tidak terjadi adanya pengelompokan-pengelompokan yang tentunya mampu memecah belah kesatuan dan supaya bangsa ini mampu terhindar dari segala jenis isu SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) dalam serangkaian kampanye hitam. Seluruh hal tersebut merupakan tantangan yang sangatlah serius dalam berjalannya pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang. Mengenai hal itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Dr. Emrus Sihombing menilai bahwa adanya politik identitas yang sempit bisa memicu adanya konflik horizontal. Tentunya, apabila praktik politik identitas tersebut terus berjalan di negeri ini, maka menurutnya menjadi sebuah hal yang amat berbahaya. Pasalnya, dalam sebuah politik identitas yang sempit, biasanya justru dimanfaatkan untuk merendahkan kepercayaan, suku atau budaya tertentu bahkan di ruang publik. Terlebih, Dr. Emrus Sihombing menegaskan bahwa apabila masih terdapat sebuah praktik politik identitas dalam ajang Pemilu 2024 mendatang, berarti sama saja bahwa menunjukkan kalau calon yang diusung oleh kelompok tersebut sama sekali tidak mempunyai program dan sesungguhnya mereka sangat lemah. Baginya, partai politik harus memiliki komitmen politik yang kuat untuk mengikat perjanjian bahwa kandidat yang mereka usung sama sekali tidak diperbolehkan untuk terus membawa politik identitas yang sempit ini. Setelah bangsa Indonesia merdeka, bukan berarti perjuangan sudah selesai begitu saja. Justru untuk terus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini merupakan sebuah pergulatan yang sejatinya jauh lebih berat karena terdapat kemungkinan 14| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

untuk berseteru dengan bangsa sendiri, utamanya dengan dipecah belah menggunakan politik identitas. Untuk itu, sangat penting dipahami oleh semua masyarakat Indonesia bahwa mereka harus mampu memilih seseorang yang dapat dipercayai sebagai pemimpin masa depan bangsa dan negara ini. Terus gunakan hak dan kewajiban yang dimiliki dalam negara demokrasi ini dengan sewajarnya saja dan memilih pemimpin yang memang memiliki ide hingga gagasan yang memang cemerlang bagi kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata. Mencegah adanya seluruh potensi akan praktik identitas menjadi sebuah hal yang sangat penting, karena sejatinya hal tersebut hanyalah diperuntukkan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu demi menguntungkan kelompok atau pribadi tertentu saja. )* Penulis adalah Kontributor Nawasena Institute Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |15

Generasi Muda Berperan Penting Sukseskan Pemilu 2024 Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )* Generasi muda memang memiliki peranan yang sangat amat penting untuk bisa terus mensukseskan gelaran pesta demokrasi Pemilu pada tahun 2024 mendatang. Maka dari itu literasi politik hendaknya bisa diberikan kepada mereka dengan sebaik mungkin untuk terus menjaga kondusifitas iklim demokrasi di Indonesia. Untuk terus bisa menjaga iklim yang senantiasa berjalan dengan kondusif meski dinamika juga terus terjadi, utamanya ketika sudah memasuki tahun politik seperti sekarang ini, maka peranan dari para pemuda memang menjadi hal yang sangatlah penting. Bagaimana tidak, pasalnya diperkirakan sekitar sebesar 70,7% generasi berusia 17 hingga 39 tahun telah secara resmi memiliki hal pilih dan memang hendaknya bisa dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Bukan hanya karena sebagian besar dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang adalah didominasi oleh para pemilih dari generasi muda, namun peranan mereka menjadi sangat penting lantaran mereka merupakan bagian dari masyarakat yang kritis sehingga mampu menciptakan iklim demokrasi di Indonesia menjadi jauh lebih hidup. 16| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Maka dari itu, demi bisa mewujudkan iklim demokrasi agar menjadi jauh lebih hidup, pemerintah dari berbagai level, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga pemerintah kota hendaknya terus bisa berupaya untuk mengantisipasi serta mencermati agar stabilitas di kalangan masyarakat bisa terus terjaga. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Nani Dwiyani menyebutkan bahwa potensi gesekan memang akan selalu ada. Hal tersebut dikarenakan dalam setiap ajang Pemilu ataupun Pilkada mampu menimbulkan dinamika dan juga rasa persaingan. Maka dari itu, masyarakat juga penting untuk bisa terus diimbau agar mereka meminimalisir gesekan yang terjadi. Kemudian, pihak pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan fasilitas dalam menjaga pelaksanaan Pemilu agar bisa terjadi tetap kondusif. Penting pula mengajak seluruh partai politik (parpol) agar mereka bisa sepakat dalam satu suara untuk terus menjaga iklim demokrasi yang baik dan tetap kondusif. Nani menambahkan bahwa menjadi penting pula partai politik untuk bisa terus mendorong kaum muda untuk turut serta terjun ke dunia politik dengan menjadi kader politik dan melakukan regenerasi. Pasalnya, apabila para pemuda tersebut hasrat dalam berpolitiknya tidak tersalurkan, maka mereka justru akan berpotensi untuk menyalurkan hasrat tersebut ke jalur kriminal. Sehingga tugas dari partai politik memang untuk bisa terus merangkul kaum muda, lantaran kaum muda bisa mempermudah jalan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, terdapat 2 (dua) buah faktor yang menentukan dan berpengaruh terhadap dinamika politik di Indonesia, yakni adanya kaum muda yang kritis dan juga parpol yang mau untuk merangkul kaum muda. Dengan banyaknya jumlah para pemilih muda yang akan turut meramaikan pesta demokrasi Pemilu pada tahun 2024 mendatang, tentunya terdapat sejumlah tantangan tersendiri seperti persebaran hoaks, disinformasi dan misinformasi yang menjadi masalah besar di kalangan para pemilih muda. Dalam menjawab berbagai macam tantangan tersebut, Ketua KPU Yogyakarta, Hamdan Kurniawan menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan transformasi untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu mendatang, diantaranya adalah dengan penggunaan teknologi melalui pemakaian website. KPU juga turut menggandeng beberapa institusi atau lembaga pendidikan untuk melakukan pendataan para pelajar dan mahasiswa yang memang berpartisipasi dalam Pemilu. Dirinya sangat berharap agar supaya para pemilih pemula tersebut bisa memilih dengan lebih rasional, mandiri dan bertanggung jawab sehingga mampu merajut nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |17

Sebenarnya untuk bisa mewujudkan iklim demokrasi yang kondusif, maka hendaknya literasi politik bisa disebarluaskan untuk siapa saja, sehingga bukan hanya sekedar kepada partai politik dan calon peserta pemilu saja, namun justru publik secara luas bisa mendapatkan literasi politik yang baik. Pasalnya, sejauh ini literasi politik yang biasanya diberikan hanyalah sebatas mengenai waktu dan juga secara teknisnya saja. Padahal, seharusnya literasi politik juga termasuk ketahanan pemilih terhadap intimidasi dan bujukan transaksional yang tidak sehat, sehingga literasi politik memang sangat penting untuk bisa diberikan dengan secara cerdas dan bisa juga dilakukan melalui media sosial, bukan hanya dengan cara konvensional agar bisa menjangkau para pemuda. Melalui adanya literasi politik yang cerdas, tentunya juga bisa menghasilkan para pemilih pemula yang sangat paham akan peranan mereka, karena sejatinya para pemilih pemula tersebut memiliki pernanan untuk bisa mengawal keberlangsungan Pemilu dengan turut aktif mengedukasi orang sekitar mereka akan hoaks yang tersebar. Kesuksesan berjalannya pesta demokrasi Pemilu pada tahun 2024 mendatang memang merupakan hal yang harus bisa dikawal oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk yang paling penting adalah agar mampu dikawal oleh para generasi muda karena mereka justru mendominasi jumlah pemilih yang memiliki hak suara untuk tahun politik mendatang. )* Penulis adalah alumni Fisip Unair 18| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Generasi Muda Penentu Arah Bangsa, Golput pada Pemilu 2024 Bukan Pilihan Oleh : David Kiva Prambudi )* Kalangan Milenial dan Generasi Z memiliki peran sentral dalam menentukan arah bangsa. Maka dari itu hendaknya mereka sama sekali tidak melakukan golput (golongan putih) alias tidak memilih pada pergelaran Pemilu 2024 mendatang, karena hal tersebut bukanlah solusi dan juga bukan sebuah pilihan. Perlu diketahui bahwa dampak dari ketika masyarakat melakukan golput sebenarnya merugikan mereka sendiri, karena salah satunya akan membuat proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bisa kurang terdukung, selain itu juga mencerminkan bahwa seolah bangsa ini sama sekali tidak berdemokrasi. Padahal seharusnya Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Justru dalam demokrasi, salah satu yang menjadi pilar pentingnya adalah kontribusi masyarakat secara langsung dan secara nyata dalam perubahan kepemimpinan dalam sebuah negara, dalam hal itu adalah berjalannya Pemilu. Kemudian, masyarakat dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi memang telah diberikan hak yang luas untuk bisa ikut menentukan bagaimana nasib bangsa ke depannya dengan menentukan para pemimpin sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim), Anwar Sadad meminta kepada para milenial untuk tidak melakukan tindakan golput pada penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |19

Bagaimana tidak, pasalnya, memang peranan yang dimiliki oleh para generasi muda adalah sangat besar. Maka dari itu, dirinya berpesan kepada para pemuda agar mereka tidak sampai apatis bahkan melakukan golput dalam Pemilu 2024. Anwar juga berpesan kepada para milenial untuk terus menghasilkan karya dan apabila ada pihak yang ingin atau tertarik berpolitik supaya tidak takut. Sementara itu, Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Kota Crebon, Rickie Fersiansyah juga melakukan hal sama, yakni mengajak para pemuda supaya tidak memilih golput. Menurutnya, dengan mengikuti para pemilu dan menggunakan hak suara yang mereka miliki, berarti sama saja kalau para pemuda tersebut telah turut berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada akhirnya, para pemuda tersebut adalah mereka yang menjadi generasi penerus bangsa. Sehingga dengan mengikuti kegiatan Pemilu 2024 dan tidak golput, sebenarnya sudah merupakan bentuk kontribusi awal untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian selanjutnya, apabila para milenial ini ingin untuk menjadi bagian besar, maka mereka memang harus bisa menjadi seorang agen penerus pembangunan bangsa. Pembangunan tersebut dilakukan secara mental dan juga fisik dengan terus mengambil peranan lebih dalam berbangsa di NKRI. Menurut Rickie, justru apabila misalnya para pemuda tersebut melakukan golput, apalagi sebenarnya mereka sudah masuk ke dalam kategori pemilih pemuda dan seharusnya sudah memiliki hak suara namun tidak digunakan, maka tindakan tersebut tentunya merupakan hal yang salah dan tidak seharusnya dilakukan. Lantaran telah memiliki hak untuk bersuara dalam ajang pesta demokrasi Pemilu 2024, maka sudah waktunya bagi para pemuda tersebut turut bersuara dan ikut dalam penentuan nasib bangsa ini ke depannya. Justru sama sekali tidak pantas apabila terdapat seorang milenial yang dirinya malah berbangga diri ketika melakukan golput. Dengan tegas, Rickie mengungkapkan bahwa golput adalah bukan jargon yang hebat dan keren. Pasalnya, dia menilai bahwa apapun yang netral atau golput, maka sejatinya nilainya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang sudah ada atau ketetapan hati untuk memilih dan menentukan serta bersuara. Justru golput adalah menunjukkan bahwa para milenial tersebut lemah karena tidak bisa menentukan dan berpendapat. Bukan hanya itu, ketika para pemuda tersebut melakukan golput, maka berarti sama saja bahwa mereka sama sekali tidak peduli ketika melihat bagaimana kesengsaraan rakyat yang sedang terjadi. Pada pemuda tersebut juga terkesan sama sekali tidak ingin untuk melakukan perubahan jika mereka memutuskan golput. 20| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Padahal, jiwa muda yang sejati seharusnya merupakan jiwa pemimpin, yang sama sekali tidak akan tinggal diam saja ketika melihat rakyat dalam kondisi dan keadaan yang susah serta tidak akan tinggal diam ketika melihat negeri ini ambruk. Maka dari itu, satu-satunya pilihan terbaik yang bisa dilakukan oleh para pemuda adalah dengan ikut berkontribusi nyata menjadi bagian dari berlakunya demokrasi di Indonesia dengan tidak bergolput. Melakukan golput pada pergelaran Pemilu 2024 mendatang sama sekali bukanlah sebuah pilihan. Terlebih, bagi para generasi milenial atau pemuda, yang mana justtu bagaimana nasib dan masa depan bangsa ini ke depannya berada dan ditentukan oleh tangan serta suara mereka. Sehingga memang golput bukanlah solusi. )* Penulis adalah kontributor Yudhistira Institute Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |21

Hindari Pelanggaran Pemilu Saat Ramadhan Oleh : Muhammad Akbar )* Kedatangan Ramadhan tinggal menunggu hari dan semua pihak diminta untuk menghormati bulan tersebut, termasuk dengan tidak melakukan kampanye terselubung dan berbagai pelanggaran Pemilu lainnya. Bulan Ramadhan merupakan waktu untuk berbagi kebaikan. Tapi di sisi lain, hal ini sering kali dimanfaatkan oleh beberapa oknum partai politik (parpol) untuk melakukan kampanye gelap. Terlebih lagi, Indonesia tengah bersiap menyambut Pemilu 2024 mendatang. Oleh karena itu, Bawaslu melakukan berbagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh parpol peserta Pemilu 2024, khususnya di bulan Ramadhan. Salah satunya, Bawaslu akan membuat grup WhatsApp (WA) yang berisikan perwakilan parpol. Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan alasannya melakukan hal ini lantaran bulan Ramadhan yang sebentar lagi akan dilewati sering kali menjadi ajang terjadinya potensi dugaan pelanggaran. Ia berharap dengan upaya tersebut, bulan puasa yang akan dilewati sebentar lagi, menjadi sepi dari dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam acara diskusi \"Bincang-Bincang Bawaslu dengan Partai Peserta Pemilu 2024\", Lolly mengatakan bahwa Ramadhan menjadi bulan yang sering terjadi potensi pelanggaran Pemilu. 22| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Misalnya di tahun 2019 lalu, pelanggaran sosialisasi maupun kampanye sering ditemukan di beberapa tempat yang harusnya steril dari aktivitas politik. Contohnya, di tempat pendidikan, tempat pemerintahan, dan tempat ibadah. Selain itu, potensi pelanggaran juga bisa terjadi secara terselubung sehingga terjadinya politisasi identitas, suku, agama, dan ras dengan menggunakan atribut bulan suci Ramadhan. Begitu juga dengan upaya bagi-bagi takjil dan politik uang dengan modus sedekah. Bawaslu menekankan tidak melarang orang untuk berbuat kebaikan, seperti bersedekah dalam bentuk barang atau uang. Namun, yang dilarang oleh Bawaslu adalah hal-hal yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, misalnya dengan menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya, baik itu di masa kampanye, masa penghitung, maupun di masa tenang. Lolly menegaskan, yang tidak boleh bagi Bawaslu koridornya mencampuradukan antara berbuat kesolehan kebaikan dengan kampanye terselubung. Ia mengingatkan perihal potensi dugaan pelanggaran selama bulan Ramahan karena tahapan Pemilu 2024 saat ini mash sosialisasi parpol, sedangkan masa kampanye baru akan berlangsung pada 28 November mendatang. Lebih lanjut, Lolly menuturkan, jika terbukti melanggar, Bawaslu akan memproses sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7, 8, 9, dan 31. Selain membuat grup WhatsApp yang berisikan perwakilan parpol, Bawaslu juga mengintensifkan pengawasan dan pemantauan alat peraga sosialisasi yang dipasang calon peserta Pemilu 2024 agar tidak menyalahi aturan. Salah satunya yang dilakukan di Kabupaten Bangka Barat. Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Ekariva Annas Asmara, mengatakan pemantauan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu 2024, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Pengawasan ini, akan terus ditingkatkan. Ekaravina mengatakan, saat ini sudah banyak ditemukan adanya alat peraga sosialisasi yang dipasang partai peserta Pemilu, baik yang menampilkan lambang partai maupun pengurus partai yang disertai nomor urut partai. Pemasangan alat peraga sosialisasi berupa poster, spanduk, banner, baliho, bendera, umbul-umbul, dan sejenisnya diperkirakan akan terus bertambah memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2023. Pihaknya juga mengingatkan para pengurus parpol agar konten yang disampaikan tidak menyalahi aturan kampanye. Menurut dia, para pengurus parpol diminta untuk Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |23

mencermati aturan kampanye, termasuk dalam menyampaikan isi atau tulisan yang ada dalam setiap alat peraga sosialisasi. Upaya pencegahan pemilu lainnya juga dilakukan di Sleman, Yogyakarta. Beberapa waktu lalu, Bawaslu Sleman menggelar aksi simpatik tepat satu tahun sebelum Pemilu 2024. Bawaslu Sleman berupaya mencegah pelanggaran pemilu dengan membagikan ribuan stiker. Stiker tersebut berupa ajakan pengawasan pemilu yang berisikan tulisan Lawan Politik Uang, dan Cegah Hoax. Selain itu, ada pula ajakan berupa Ciptakan Pemilu Tertib, Sejuk, Damai, Tolak Pemilu SARA, Saring Sebelum Sharing, hingga ASN Wajib Netral di Pemilu 2024. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, mengatakan menjelang satu tahun pemungutan suara Pemilu 2024 ini, seluruh warga Sleman diminta turut serta berpartisipasi mengawasi jalannya setiap tahapan pemilu nanti demi terciptanya pemilu yang damai, luber, jurdil, dan berintegritas di Sleman. Aksi simpatik ini, lanjut Ichsan, digelar di empat titik. Yakni di simpang empat Denggung, simpang tiga Besi Jangkang, simpang empat Tajem dan Pasar Godean. Secara terpisah, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP dan Datin) Bawaslu Sleman, Ibnu Darpito, mengatakan, stiker yang dibagikan diharapkan dapat menjadi pengingat. Selain itu, stiker ini juga dibagikan sebagai upaya partisipasi pencegahan pemilu secara bersama-sama. Saat ini, Bawaslu juga memiliki aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Yang diharapkan dapat menjadi media alternatif dalam mencegah serta menetralisir perkembangan informasi hoaks, kampanye berbau SARA, dan lainnya dalam ruang-ruang digital. Ramadhan merupakan bulan penuh berkah di mana setiap orang saling berlomba untuk berbagi kebaikan. Namun, agaknya hal ini menjadi salah jika dicampuradukkan dengan kepentingan politik dan kampanye terselubung menuju Pemilu 2024. Untuk itu, demi menciptakan Pemilu 2024 yang bersih, sebaiknya semua pihak, termasuk parpol dan masyarakat umum, dapat turut patuh terhadap keputusan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, KPU dan Bawaslu juga meminta parpol dapat menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang masuk kategori kampanye terselubung selama bulan suci Ramadhan. )* Penulis adalah mahasiswa Ilmu Politik dan kontributor Pertiwi Institute 24| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Hindari Politik SARA dan Jaga Demokrasi, Pemilu Jangan Picu Perpecahan Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )* Hindari adanya politik dengan menggunakan isu SARA dan masyarakat diharapkan berperan aktif dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu 2024 jangan sampai justru memicu adanya perpecahan yang merusak tatanan dan persatuan yang selama ini sudah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa untuk keutuhan NKRI. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, maka dari itu, menjadi sangat penting adanya pelibatan masyarakat dalam seluruh proses politik, yang mana bentuk pelibatan masyarakat tersebut adalah dengan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar- benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |25

Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Termasuk yang menjadi salah satu hal penting agar bisa terus diupayakan mengenai penyelenggaraan pemilu adalah dengan terus menjaga perdamaian dan mengupayakan supaya tidak terjadi perpecahan. Mengenai hal tersebut, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla mengimbau kepada semua masyarakat Tanah Air agar tidak menjadikan masjid sebagai mimbar kampanye politik, utamanya adalah pada bulan suci ramadhan seperti sekarang ini. Justru menurutnya, masjid seharusnya dijadikan sebagai sebuah tempat peribadatan, kegiatan dzikir dan doa bersama. Selain itu, masjid juga mampu difungsikan sebagai sarana untuk menyebarkan syiar agama Islam dan mempersatukan umat. Maka dengan tegas, menurut mantan Wakil Presiden RI tersebut, apabila ada politisi yang ingin mengajak untuk berpolitik di masjid, maka jelas saja bahwa masjid bukanlah tempatnya. Apabila ada politisi yang justru mengajak untuk kegiatan politik di masjid, dirinya khawatir bahwa hal tersebut bisa saja menyebabkan perpecahan umat antar satu dengan yang lain. Beberapa hal seperti diantaranya adalah adanya upaya saling sindir atau menjelekkan baik antar individu atau kelompok lain dalam konteks perpolitikan. Jangan sampai masjid dibuat sebagai tempat untuk saling memecah belah umat, namun seharusnya masjid sangat bisa digunakan untuk terus menyerukan ajakan ikut pemilu atau sosialisasi mendukung demokrasi yang damai. Sementara itu, Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang, H Abdul Rozak mengungkakan bahwa secara umum sama sekali tidak ada pelarangan jika seorang politisi kebetulan memiliki kemampuan untuk melakukan ceramah atau menjadi imam di masjid. Akan tetapi, dengan tegas diungkapkan bahwa setiap politisi tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan mimbar mengajak orang berpolitik. Dirinya mengaku kalau pihaknya sangat ketat untuk terus mengawasi terkait urusan mimbar atau kampanye politik yang rentan memicu perpecahan atas kerukunan yang sudah dibina oleh para pendiri bangsa sejak lama. Pada kesempatan lain, Ketua Relawan Sedulur Saklawase, Sayoga menyebutkan bahwa berjalannya Pemilu 2024 yang damai memang sangat diperlukan untuk bisa menghasilkan para pemimpin yang benar-benar berpihak untuk rakyat. Bukan para pemimpin atau elit politik yang mencari kegaduhan saja. 26| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Pihaknya kemudian terus melakukan konsolidasi dan sosialisasi kepada masyatakat dan mengajak elemen masyarakat agar bisa menggelorakan semangat untuk menjaga gelaran pesta demokrasi Pemilu 2024 terus damai. Meski misalnya terdapat masyarakat yang berbeda pilihan politik, namun jangan sampai hal itu menyebabkan terjadinya perpecahan persatuan di Tanah Air. Senada, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) setempat agar menjaga keamanan dan menetralkan munculnya potensi kegaduhan di tengah tahun politik. Dirinya mengaku sama sekali tidak ingin adanya perpecahan antar warga hanya dikarenakan persoalan politik. Perpecahan merupakan hal yang memang sangat merugikan banyak sekali pihak, lantaran adanya kesatuan dan persatuan di NKRI sudah sangat diperjuangkan oleh para pendiri bangsa sejak jauh hari. Maka dari itu, adanya momentum Pemilu jangan sampai merusak seluruh tatanan dan stabilitas tersebut. Hindari adanya politik yang menggunakan isu SARA dan juga masyarakat harus terus berperan aktif mengawasi berjalannya demokratisasi di Indonesia dengan baik. )* Penulis adalah alumni Fisip Unair Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |27

Kawal Pemilu Bersih Tanpa Politik Identitas Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )* Seluruh pihak harus turut serta untuk mengawal keberlangsungan Pemilu 2024 yang bersih tanpa adanya politik identitas. Pasalnya hal tersebut sangat merusak iklim demokrasi di Indonesia dan juga mampu menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Pembahasan mengenai Politik identitas masih menjadi isu baru di Indonesia. Walaupun pada dasarnya aspek-aspek tersebut telah ada sejak lama, efek yang ditinggalkan baru dirasakan belum lama ini. Apalagi ketika bentuk politik identitas digunakan sebagai ajang mencari massa oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, para elite politik menggunakan kesamaan suku, agama, ras dan etnik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Masih teringat dalam ingatan, bagaimana peristiwa politik yang terjadi pada tahun 2017 silam tatkala terjadinya pemilihan Gubernur (Pilgub) di DKI Jakarta. Ternyata adanya praktik politik identitas memang sangatlah menimbukan efek yang hebat. 28| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Bagaimana tidak, pasalnya imbas dari penggunaan politik identitas ternyata terus berlanjut hingga pada masa Pemilu Presiden tahun 2019. Pada tahun tersebut, memang banyak sekali isu yang berkembang di publik, yang mana sangat bernuansa politik identitas, utamanya isu-isu tersebut terus berkembang dan tersebar luas melalui media sosial. Tentu saja, apabila dibiarkan saja, maka akan sangat berbahaya lantaran mampu menggiring opini masyarakat. Adanya fenomena politik identitas dengan populisme agama akan menjadi ranjau bagi demokrasi negara ketika digunakan oleh pemimpin yang tidak cakap. Politik identitas akan menggiring opini publik bahwa orang yang tidak beridentitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ini tentu saja menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama dalam pemerintahan negara, khususnya dalam ranah pemilu maupun pemilihan. Serta dikhawatirkan secara lambat laun akan mencederai demokrasi. Sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, penggunaan isu politik identitas mulai kerap digunakan dalam rangka mencari dukungan suara. Banyak hoax dan ujaran kebencian berbau SARA yang ditunjukkan kepada salah satu pasangan calon atau calon perseorangan, dengan harapan lawan politik kehilangan dukungan masyarakat. Masalahnya adalah, ketika isu-isu tersebut sampai ke calon pemilih yang tidak memiliki cukup pengetahuan dan mudah terpengaruh, besar kemungkinan para calon dari kaum minoritas ini akan kehilangan apresiasi rakyat. Bahkan sekalipun jejak karier serta prestasi calon tersebut cukup mumpuni untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Lantaran sangat berbahaya dan mengancam iklim demokrasi yang ada di Indonesia, maka pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengajak Nahdlatul Ulama (NU) untuk bekerja sama dalam mencegah terjadinya politisasi identitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Mengenai kerja sama antara Bawaslu dan NU tersebut, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menyatakan bahwa pada penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu tahun 2024 mendatang memang harus dilakukan dengan cara yang bersih, utamanya terbebas dari adanya praktik politik identitas. Terlebih, memang selama ini adanya praktik politik identitas hanyalah digunakan untuk menunjang kepentingan politik praktis dari kelompok tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk bisa mendulang suara yang banyak. Tidak hanya menghindari politik identitas, namun dirinya mengaku juga sangat penting mampu menjaga keberlangsungan Pemilu 2024 dari adanya praktik politik uang. Adanya bulan suci Ramadhan seperti sekarang ini, jangan sampai menjadikan tempat ibadah justru menjadi ajang untuk melakukan kampanye. Termasuk jangan sampai terjadi penggunaan atribut partai politik apapun di dalam tempat ibadah. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |29

Bagja kemudian menjelaskan bahwa ke depannya, pihak Bawaslu akan menggandeng masyarakat untuk melakukan sejumlah gerakan, bahkan dari masyarakat yang tingkat kecil seperti adanya forum warga melalui pelibatan pengurus PBNU, kabupaten kota hingga provinsi dalam membantu upaya menangkal adanya praktik politisasi identitas dan politik uang. Lebih lanjut, menurut Ketua Bawaslu tersebut, semestinya kontestasi dalam Pemilu merupakan sebuah ajang untuk beradu gagasan, serta hal tersebut menjadi kompetisi untuk bisa meyakinkan masyarakat dengan melalui banyaknya program dan visi misi partai yang harus terus diperjuangkan, bukan justru menawarkan adanya isu-isu tertentu yang menyangkut SARA. Sementara itu, Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya menjelaskan politisasi identitas dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Menurutnya, politik identitas hanya alat dari para kompetitor atau aktor politik untuk menutupi kekurangannya. Dengan tegas beliau menganggap bahwa adanya praktik politik identitas merupakan sebuah usaha penipuan yang dilakukan oleh para peserta pemilu kepada publik. Bagaimana tidak, pasalnya seharusnya Pemilu adalah ajang untuk beradu gagasan dan argumen, namun justru digunakan untuk melakukan politisasi identitas dan sama sekali tidak ada hal lain yang ditawarkan seperti ide-ide tertentu. Untuk itu, dia meminta Bawaslu membuat narasi yang kuat soal anti politisasi identitas. Selain itu, Gus Yahya juga menegaskan PBNU siap bekerja sama dengan Bawaslu dalam guna membuat pemilu damai tanpa politik identitas. Politik identitas merupakan sebuah hal yang sangat kotor dan sama sekali tidak sesuai dengan bagaimana idealnya Pemilu yang seharusnya. Ketika ajang pemilu justru dipenuhi dengan banyaknya isu-isu yang menyangkut SARA, maka tentu hal tersebut akan semakin menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Untuk itu, semua pihak harus turut serta mengawal adanya Pemilu 2024 yang bersih tanpa politik identitas. )* Penulis adalah alumni Fisip Unair 30| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Keterlibatan Pemuda dalam Pemilu 2024 Tentukan Arah Bangsa Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis )* Keterlibatan dari para pemilih milenial atau pemuda dalam perhelatan pesta demokrasi Pemilu pada tahun 2024 mendatang memang menjadi sangat penting karena akan mampu turut serta dalam menentukan bagaimana arah bangsa ke depannya. Pemilihan Umum (Pemilu) yang juga dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan, yakni pada tahun 2024 mendatang merupakan hal yang memang harus dilakukan oleh Indonesia. Bagaimana tidak, pasalnya keberlangsungan Pemilu menjadi hal yang krusial dan sangat penting untuk Tanah Air. Pentingnya penyelenggaraan Pemilu sendiri dikarenakan Indonesia memiliki sistem politik demokrasi, yang mana mengharuskan bahwa dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahannya, terdapat beberapa pilar yang memang menjadi prasyarat dari berdirinya sistem demokrasi. Sedangkan, salah satu prasyarat mutlak untuk bisa menilai apakah suatu negara memang menjalankan sistem demokrasi atau tidak, dan juga turut menilai bagaimana indeks demokrasi dalam suatu negara adalah dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala. Di sisi lain, dengan dijalankannya Pemilu, maka hal tersebut membuat rakyat menjadi diuntungkan, karena posisi rakyat mampu memiliki kewenangan untuk memilih wakil Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |31

dan pemimpin politik mereka secara langsung sebagaimana apa yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Sehingga, jelas sekali bahwa partisipasi dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia dalam turut mensukseskan gelaran pesta demokrasi Pemilu 2024 menjadi sangat penting untuk bisa terus mendorong kemajuan demokratisasi di Tanah Air. Kedaulatan rakyat dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi adalah terletak pada posisi yang tinggi, sedangkan untuk bisa memenuhi adanya kedaulatan tersebut, memang salah satu prosedurnya sendiri adalah dengan melalui gelaran Pemilu. Maka dari itu, hendaknya masyarakat yang memang sudah memiliki hak pilih dan bisa melakukan pemilihan umum secara langsung, agar bisa hadir tanpa terkurangi hak pilih mereka sama sekali, khususnya bagi para pemuda di Indonesia. Lantaran suara atau hak pilih yang mereka miliki sangatlah menentukan arah bangsa ke depannya melalui gelaran Pemilu tentunya. Data menunjukkan bahwa sebelumnya, angka partisipasi dari para pemilih ketika penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 silam adalah sekitar 90 persen, sedangkan untuk tingkat partisipasi pemilih dalam gelaran Pilkada tahun 2020 lalu adalah sekitar 70 persen karena memang digelar di tengah terjadinya pandemi COVID-19. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh menjelaskan bahwa peranan yang dimiliki oleh para generasi milenial atau para pemuda dalam setiap perubahan yang akan terjadi di negeri ini adalah sangat penting. Pasalnya, menurutnya banyak sekali peristiwa besar yang berkaitan dengan bangsa ini dan menunjukkan bagaimana aksi nyata yang dilakukan oleh para pemuda bagi kemajuan bangsa. Berkaca dari banyaknya aksi nyata tersebut, dirinya berharap supaya agar aksi nyata kembali dilakukan oleh para pemua, utamanya adalah para pemilih milenial dalam gelaran pesta demokrasi Pemilu 2024. Dirinya sangat berharap supaya para pemuda mampu turut serta aktif dalam mengawal bagaimana tegaknya demokrasi di negeri ini. Peranan pemuda untuk terus mengawal adanya keberlangsung demokrasi di Indonesia melalui gelaran Pemilu adalah agar para pemilih milenial mampu ikut aktif untuk mengawasi dan juga aktif dalam menyemarakkan seluruh gelaran pemilu, sebagai bentuk dari manifestasi kedaulatan rakyat yang ada. Ahmad Mustain kemudian berkeyakinan bahwa kerja kolaboratif yang terjadi diantara para pemilih, kemudian pihak penyelenggara pemilu hingga berbagai stakeholder 32| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

lainnya yang terkait merupakan sebuah kunci sukses dari perhelatan pesta demokrasi Pemilu 2024. Antusiasme yang dimiliki oleh para pemilih milenial memang akan sangat memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa ini ke depannya. Peran para pemuda ini bahkan bukan hanya sekedar menjadi pemilih dan melakukan pemilihan saja, melainkan mereka juga diharapkan mampu untuk mengkritisi mengenai bagaimana perhelatan Pemilu itu sendiri, yang mana berarti pemahaman yang mereka miliki memang bukan terbatas pada melakukan pemilihan semata, namun mereka memiliki pemahaman yang jauh lebih khusus dan lebih luas mengenai Pemilu 2024. Diketahui bahwa memang partisipasi ideal dari masyarakat, termasuk para pemuda di Indonesia dalam turut serta menentukan kebijakan pemerintah yang merupakan bagian dari kontrol masyarakat kepada kebijakan, adalah ketika mereka bisa turut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin negara, karena hal tersebut menandakan mereka secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah dan akan mampu menentukan bagaimana arah bangsa ini ke depannya. )* Penulis adalah mahasiswa Fisip Unair Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |33

Masyarakat Garda Terdepan Jaga Kondusifitas Pemilu 2024 Oleh : Tyas Permata Wiyana )* Masyarakat merupakan garda terdepan untuk mampu menjaga adanya lingkungan yang kondusif, utamanya adalah menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu pada tahun 2024 mendatang. Partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam perpolitikan di sebuah negara, adalah dengan adanya kegiatan dari seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta dan juga secara aktif dalam kehidupan politik. Salah satunya adalah dengan cara melakukan pemilihan terhadap pemimpin suatu negara tersebut, yakni dengan adanya penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu), baik itu dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dengan partisipasi aktif yang dimiliki oleh masyarakat dalam dunia politik dengan pemilihan umum tersebut, maka tidak bisa dipungkiri pula bahwa masyarakat sediri sejatinya juga berperan dalam menentukan bagaimana arah kebijakan pemerintah terkait dengan peraturan-peraturan yang akan diberlakukan ke depannya. Secara konvensional, kegiatan yang menunjukkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam perpolitikan adalah dengan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Sebenarnya kegiatan dan partisipasi masyarakat dalam politik memiliki pengertian yang cukup luas, namun sayangnya selama ini masih terkesan dimaknai dengan 34| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

sempit saja, yakni dimaknai dengan adanya upaya untuk memobilisasi masyarakat untuk kepentingan sesaat saja. Padahal bukan itu esensi dari partisipasi masyarakat, namun sebenarnya adalah partisipasi ideal dari masyarakat adalah ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yang akan diberlakukan secara publik, yakni merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Salah satu upaya kontrol masyarakat dan juga partisipasi politik dalam bentuk lainnya adalah ketika segenap elemen masyarakat mampu untuk terus menjaga dan mengupayakan kondusifitas selama berjalannya segala proses tahapan Pemilu 2024. Terkait hal tersebut, Sekkretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Barat, Ayonius menyatakan bahwa menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, maka pihaknya terus meningkatkan sinergitas dengan semua elemen untuk bisa memastikan agar wilayahnya terus dalam keadaan yang kondusif, sehingga berjalannya pesta demokrasi bisa berjalan dengan aman dan tertib. Memang, untuk bisa mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang benar-benar lancar tanpa adanya gangguan, maka pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sama sekali tidak bisa jika harus berjalan sendirian. Bahkan termasuk juga pihak pelaksana Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga masih memerlukan bantuan serta sinergitas dari semua elemen masyarakat. Sinergitas dari seluruh elemen tersebut bahkan bisa diartikan dengan luas, yakni adanya partisipasi aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan juga Pemerintah Kabupaten (Pemkan) serta seluruh komponen masyarakat lainnya. Semuanya diharapkan untuk bisa terus mengupayakan adanya kondisi yang sejuk, aman serta damai dan juga selalu menjaga pelaksanaan Pemilu bisa digelar dengan baik dan sukses. Bukan hanya itu, namun Sekkab Kutai Barat juga mengajak kepada semua stakeholder masyarakat untuk menjaga lingkungan mereka masing-masing agar tetap dalam keadaan yang kondusif dan damai menjelang Pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan adanya kondisi lingkungan yang kondusif dan juga penuh dengan kedamaian dan kesejukan serta keamanan, maka seluruh hal tersebut menurut Ayonius adalah sebuah cerminan akan harmonisasi dari kehidupan masyarakat yang majemuk dan juga adanya kedewasaan masyarakat dalam seluruh proses demokrasi di Indonesia. Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menyatakan bahwa memang sangat dibutuhkan adanya penguatan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |35

bernegara di Indonesia, terlebih memang menjelang keberlangsungan pesta demokrasi Pemilu 2024. Dirinya menyampaikan agar semua elemen masyarakat tidak bermain-main dan mudah termakan oleh adanya berita hoaks yang muncul banyak di media sosial serta mampu menjadi gangguan akan stabilitas sosial sekaligus juga mampu memicu adanya permasalahan di masyarakat. Maka dari itu, baginya sangat dibutuhkan adanya kerangka konsep yang berwawasan kebangsaan yang harus diimplementasikan secara bersama oleh masyarakat. Menko Polhukam menjelaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apabila masyarakat di dalamnya tidak tertib, maka akan mampu menimbulkan dampak yang kacau, terlebih dalam perhelatan Pemilu 2024 mendatang. Maka dari itu menurutnya memang sangat dibutuhkan adanya revolusi mental dari masyarakat. Revolusi mental tersebut merupakan adanya perubahan cara pandang, cara menganalisis, memahami hingga cara menentukan langkah. Gelaran Pemilu yang sebentar lagi, pada tahun 2024 akan segera dilaksanakan di Indonesia memiliki sejumlah tantangan tersendiri. Salah satunya adalah bagaimana terus berupaya untuk menjaga agar kesatuan dan persatuan bangsa tetap utuh terjaga. Maka dari itu, lingkungan dan situasi yang kondusif menjadi hal yang sangat penting, yang mana masyarakat sendiri merupakan garda terdepan untuk terus menjaga kondusifitas tersebut. )* Penulis adalah kontributor Persada Institute 36| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Masyarakat Perlu Aktif Tangkal Informasi Hoaks Jelang Pemilu Oleh : Lukman Keenan Adar )* Seluruh elemen masyarakat menjadi sangat penting untuk terus secara aktif turut menangkal persebaran aus informasi hoaks, utamanya menjelang perhelatan pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang agar bangsa ini bisa terbebas dengan politisasi SARA dan senantiasa menjaga iklim demokrasi yang kondusif. Dalam rangka meningkatkan dan menjaga kondusivitas iklim demokrasi menjelang pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang, memang literasi media untuk menangkal banyaknya persebaran informasi atau pemberitaan hoaks menjadi sangat penting digencarkan kepada masyarakat. Terlebih, apabila masyarakat yang dituju tersebut adalah para pemilih pemula, para remaja dan juga pelajar. Diharapkan dengan adanya peningkatan kemampuan literasi politik dan juga literasi digital, maka tentunya publik akan menjadi jauh lebih baik tatkala berhadapan dengan terpaan isu mengenai Pemilu yang bisa saja akan mengancam stabilitas ke depannya. Terkait hal tersebut, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yurianti mengungkapkan bahwa kaum muda bisa benar-benar memiliki kemampuan berliterasi di dunia digital, maka secara otomatis akan mampu pula untuk menentukan Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |37

sikap tanpa perlu harus terkontaminasi dengan adanya informasi palsu yang banyak tersebar di internet. Irene juga turut menambahkan seiring majunya zaman, tidak hanya sebagai pembaca atau audiens, masyarakat yang kerap membuat konten media sosial agar dapat lebih berhati-hati dan menyaring kembali informasi sebelum membuat konten. Pasalnya, tidak mungkin masyarakat bisa melawan arus perkembangan di dunia informasi dan digitalisasi seperti sekarang ini. Sehingga hal terbaik yang bisa dilakukan bukanlah melawannya, melainkan mampu beradaptasi dan belajar bagaimana cara hidup di dalam jaman tersebut. Ketika arus informasi memang sangat deras dan sama sekali tidak bisa terbendung lantaran setiap orang bisa secara bebas menjadi produsen akan informasi tersebut, maka yang harus menjadi bijak dalam menentukan sikap adalah masyarakat pengonsumsi informasi tersbeut sendiri, utamanya adalah ketika berhadapan dengan informasi menjelang pemilu dan mengenai pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengajak masyarakat secara umum untuk berpartisipasi aktif mengawasi Pemilu terutama menangkal penyebaran hoax. Komisioner Bawaslu Jatim Eka Rahmawati mengungkapkan untuk menangkal hoax Bawaslu memiliki aplikasi bernama Jarimu Awasi Pemilu yang telah diikuti 25 ribu orang pendaftar. Menurutnya, aplikasi ini memang dibuka secara luas. Ini penting dimassifkan untuk memenuhi ruang digital. Apalagi, hoax atau disinformasi kerap memanfaatkan media sosial. Upaya untuk bisa memberikan sosialisasi mengenai bahayanya hoaks di media sosial dan ruang digital memang menjadi sangat penting, karena ternyata selama ini ruang digital tersebut masih sangat jarang dan minim untuk dijangkau mengenai konteks pengawasan pemilu untuk bisa mencegah disinformasi banyak tersebar, termasuk juga hoaks dan politisasi SARA di ruang maya. Maka dari itu, berbagai langkah dilakukan oleh Bawaslu, termasuk meluncurkan aplikasi digital, melaksanakan Apel Siaga dan meluncurkan Posko Kawal Hak Pilih serta Deklarasi Pemilu Damai. Seluruh hal tersebut merupakan komitmen kuat yang dimiliki Bawaslu kepada publik bahwa memang Badan Pengawas Pemilu ini sudah sangat siap melaksanakan tugas pengawasan. Ketua Bawaslu Jatim A. Warits mengatakan, untuk memastikan Pemilu berlangsung sesuai ketentuan merupakan tanggungjawab bersama. Termasuk dari sisi pengawasan, sebetulnya bukan hanya tugas dari Bawaslu semata. Melainkan butuh perhatian seluruh pihak. Dalam menjalankan upaya pengawasan, tentunya pihak 38| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Bawaslu tidak akan mungkin melakukannya sendirian dan membutuhkan masyarakat secara luas pula. Senada, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate juga mengaku bahwa tugas jajaraannya akan menjadi jauh lebih optimal apanila juga dibantu oleh seluruh masyarakat dalam melakukan pembersihan di ruang digital. Karena apabila masyarakat sudah bisa menggunakan ruang digital dengan jauh lebih bermanfaat dan tidak mengotorinya, maka tidak akan ada lagi post truth, hoaks, misinformasi, ujaran kebencian dan sebagainya mengenai Pemilu. Johnny berharap, ruang digital tidak digunakan untuk merundung calon pemimpin. Sebaliknya, ruang digital seharusnya digunakan untuk menguji program serta visi dan misi calon pemimpin. Justru sejatinya dengan adanya ruang digital, daripada dimanfaatkan untuk saling mencaci dan membully, sebenarnya ruang digital sendiri akan jauh lebih berguna apabila bisa digunakan untuk melakukan uji berbagai program, visi dan misi yang ditawarkan oleh para calon pemimpin yang sedang berkampanye dalam Pemilu 2024 mendatang. Menjelang perhelatan Pemilu 2024, memang tidak bisa dipungkiri bahwa informasi hoaks merupakan salah satu tantangan yang sangat serius bagi publik. Terlebih dengan adanya ruang digital yang sangat bebas dan juga arus informasi yang sangat deras seperti sekarang ini. Maka dari itu, keaktifan dari seluruh elemen masyarakat sendiri menjadi hal yang sangat diperlukan agar arus informasi hoaks bisa dibendung dan menciptakan iklim demokrasi yang kondusif. )* Penulis adalah kontributor Persada Institute Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |39

Masyarakat Perlu Berpartisipasi Aktif Kawal Pemilu Damai Oleh : Maya Naura Lingga )* Pemilu 2024 harus diselenggarakan dengan penuh kedamaian. Pemilihan presiden menjadi momen penting untuk memilih calon pemimpin Indonesia. Masyarakat mendukung Pemilu damai dan tidak terpicu oleh provokasi dan hoaks di media sosial. Pemilihan umum (Pemilu) akan diselenggarakan tahun 2024 tetapi wajib disiapkan dari sekarang agar nantinya berjalan dengan baik. Masyarakat berperan besar untuk menciptakan Pemilu damai dan mendukung pemerintah, KPU, dan segenap pihak lain. Perdamaian harus dijaga agar Pemilu berlangsung dengan lancar tanpa ada kerusuhan, bahkan pertumpahan darah. Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan 40| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

seperti dulu yang memilih partai dan calonnya itu-itu saja. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi. Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pengalaman mengajarkan, momen pelaksanaan Pemilu merupakan saat dimana persatuan bangsa diuji. Masyarakat berpotensi terpolarisasi akibat panasnya tensi politik. Oleh karena itu, diperlukan penyatuan langkah agar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang tidak menimbulkan ketegangan dan potensi konflik di masyarakat. Wapres melanjutkan, beliau tidak ingin mengulangi pengalaman buruk Pemilu yang lalu (2014 dan 2019). Masyarakat harus bulatkan tekad dan satukan langkah agar Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang aman, damai dan berkualitas. Dalam artian, Pemilu menjadi momen yang menegangkan karena rawan perpecahan dan bisa jadi ada 2 bahkan 3 kubu yang berbeda, karena membela calon presiden yang berbeda-beda. Namun masyarakat diharap untuk tetap damai walaupun memilih calon presiden atau partai yang berbeda. Indonesia adalah negara demokrasi dan perbedaan pilihan politik adalah hal yang biasa. Janganlah gara-gara membela partai yang berbeda masyarakat jadi saling bermusuhan. Ketegangan di tengah masyarakat harus disingkirkan karena Indonesia harus berdiri di tengah persatuan, walau pilihan politik rakyatnya berbeda-beda. Kekhawatiran wapres amat wajar karena jika berkaca dari Pemilu 2014 dan 2019 lalu masyarakat bertikai, terutama di media sosial. Apalagi kedua kubu mengeluarkan panggilan dengan kata yang sangat tidak sopan. Rakyat diminta untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bertekad untuk menjaga perdamaian Pemilu. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak terpengaruh oleh ulah provokator yang ingin memecah-belah bangsa. Jangan hanya gara-gara hoaks di media sosial akhirnya mengakibatkan Pemilu yang panas dan berubah jadi ajang peperangan. Peperangan di dunia maya juga berbahaya karena bisa merembet di dunia nyata. Ketika ada pihak yang tersinggung maka akan terjadi tawuran yang memakan korban luka-luka dan perusakan fasilitas umum. Masyarakat tentu tidak ingin hal buruk ini terjadi. Oleh karena itu mereka menjaga agar Pemilu selalu damai tanpa ada gesekan antar pendukung partai tertentu. Sementara itu, Politisi Surya Paloh menyatakan bahwa seluruh elemen masyarakat wajib mengawal Pemilu dan menjaga perdamaiannya. Ajang ini butuh perhatian semua pihak. Masyarakat selain menjaga perdamaian harus antusias dan partisipatif pada Pemilu 2024. Jangan masa bodoh dan golput (golongan putih) alias tidak menggunakan haknya dalam memilih calon presiden dan calon legislatif. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |41

Surya Paloh melanjutkan, masyarakat, tokoh agama, dan elite politik wajib berperan agar tidak ada residu Pemilu yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, sehingga merugikan negara. Jika elite politik berdamai dan saling silaturahmi maka akan diikuti oleh masyarakat. Dalam artian, masyarakat mampu berperan besar untuk menciptakan Pemilu yang damai. Pemilu adalah ajang untuk memilih pemimpin dan calon legislasi baru. Jangan dijadikan tempat peperangan atau permusuhan sengit karena terlalu mendukung partai politik atau capres tertentu. Masyarakat juga memiliki komitmen tinggi untuk menjaga perdamaian pada Pemilu 2024 mendatang. Mereka juga bekerja sama dengan Banwaslu sebagai lembaga resmi negara yang mengawasi kelancaran Pemilu, baik sebelum dan sesudah masa pencoblosan. Dengan kolaborasi ini maka diharap Pemilu berjalan dengan damai tanpa ada kendala sama sekali. Masyarakat ingin Pemilu berlangsung dengan damai karena pada ajang ini sangat rawan gesekan. Penyebabnya karena fanatisme yang berlebihan pada partai politik atau capres tertentu yang bisa menyebabkan tawuran, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Jika tokoh adat mendeklarasikan Pemilu damai maka akan diikuti oleh warganya dan mereka akan tetap menjaga perdamaian, walau mendukung capres yang berbeda. Masyarakat menyadari bahwa dukungan diperlukan bagi capres dan partai agar memenangkan Pemilu. Namun dukungan bukan berarti boleh menghina pihak lain, apalagi menyinggung SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Masyarakat berperan penting untuk berpartisipasi dalam menjaga perdamaian saat Pemilu 2024 mendatang. Ketika masih masa kampanye, masa pemilihan, sampai masa tenang, rakyat Indonesia tetap berusaha menjaga persatuan dan tidak terpengaruh oleh provokator. Perdamaian dan persatuan wajib dijaga agar Pemilu berjalan tanpa ada kendala. )* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara 42| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024

Mendorong Penguatan Tokoh Lintas Agama Cegah Politisasi SARA Jelang Pemilu 2024 Oleh : Arzan Malik Narendra)* Peranan dari para tokoh lintas agama memang menjadi sangat penting untuk bisa terjun langsung ke masyarakat dan menyampaikan sosialisasi atau imbauan agar seluruh elemen masyarakat mampu saling mewaspadai adanya kemungkinan praktik politisasi SARA dalam keberlangsungan pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah secara resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi Undang-Undang (UU). Dengan adanya pengesahan tersebut, berarti pula menjadi tanda bahwa memang kontestasi nasional pesta demokrasi Pemilu harus berjalan dengan tepat waktu pada tahun 2024 mendatang. Terkait hal tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan bahwa dengan adanya Perppu Nomor 1 menjadi UU tersebut menandakan bahwa memang seluruh masyarakat Indonesia akan segera menyongsong gelaran Pemilu pada tahun 2024 mendatang. Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024 |43

Bukan hanya itu, dirinya kemudian juga berhadap supaya berjalannya pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan itu mampu berjalan dengan aman, nyaman, bahagia dan juga gembira. Setelah pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu menjadi UU oleh DPR RI, maka memang sudah seharusnya keberlakuan kebijakan tersebut bisa dijalankan dengan sangat baik oleh berbagai pihak, khususnya dalam hal ini adalah Pemerintah RI dan juga pihak penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengawal seluruh proses dan melaksanakan semua tahapan hingga pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Tentunya dengan penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu 2024 yang sudah di depan mata, maka tantangan juga terus menghantui gelaran tersebut. Salah satu yang terus menjadi tantangan dalam proses pelaksanaan Pemilu adalah adanya praktik politisasi yang menggunakan unsur Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA), atau yang biasa juga dikenal dengan politisasi identitas. Menurut Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Herwyn JH Malonda bahwa adanya politisasi identitas merupakan hal yang sangatlah berbahaya dalam penyelenggaraan Pemilu. Bagaimana tidak, pasalnya bermula dari adanya praktik politik identitas, maka akan sangat berpotensi untuk mendatangkan kekerasan dan juga kerusuhan berbasis SARA di tengah masyarakat, termasuk juga akan mampu untuk memecah belah bangsa. Lebih lanjut, apabila isu dan praktik politisasi SARA masih terus berlanjut di masyarakat, maka juga akan ada penolakan pada calon tertentu namun dengan dalih atas latar belakang identitasnya seperti latar belakang sukunya, etnisnya atau agamanya. Sehingga jelas kalau hal itu merusak demokratisasi yang ada di Indonesia. Padahal seharusnya dalam kontestasi Pemilu, maka setiap calon pemimpin atau peserta Pemilu harus bisa berkontestasi dengan menonjolkan bagaimana ide atau gagasan mereka dan juga bagaimana visi dan misi mereka, termasuk juga bagaimana program yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Sehingga dengan itu semua, nantinya masyarakat akan mampu memilah dan memilih kiranya mana calon pemimpin yang memang dianggap cocok dan pas untuk memimpin Indonesia ke depannya, namun sama sekali pertimbangan akan pemilihan ataupun penolakan tersebut murni dari gagasan, dan bukannya datang dikarenakan latar belakang identitas dari sang calon pemimpin. Maka dari itu, memang adanya praktik politisasi SARA menjadi momok dan juga tantangan tersendiri yang harus bisa segera diantisipasi oleh seluruh elemen masyarakat. Salah satu yang menjadi sangat penting dalam upaya mengantisipasi praktik politik identitas adalah bagaimana peranan dari para tokoh lintas agama yang 44| Ciptakan Situasi Kondusif Yang Aman dan Damai Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024