MENJAGA KETAHANAN INFRASTRUKTUR INDONESIA

Tata Kelola SDM, Data dan Informasi yang Berkualitas Pengelolaan dan pembinaan Jafung penting dilakukan dalam rangka meningkatkan peran, kompetensi, dan kualitas Jafung 151

Pengelolaan dan Pembinaan Jafung Lahirkan ASN Profesional dan Mandiri Penyetaraan Jabatan Administrasi/Struktural ke dalam Jabatan Fungsional merupakan bentuk penyederhanaan birokrasi untuk terwujudnya birokrasi berkelas dunia dan profesional. Karenanya, pemerintah terus mengarahkan PNS, bahkan CPNS, untuk menjadi Jafung. Tak hanya mengarahkan, pemerintah pun memastikan pengelolaan dan pembinaan Jafung untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalisme Jafung. Penyederhanaan birokrasi melalui Tak terkecuali, di lingkungan Ditjen Cipta penyetaraan jabatan telah diatur dalam Karya yang mengalami pertumbuhan jumlah beberapa peraturan perundangan- Jafung cukup pesat. Dalam hal ini, Jafung undangan. Di antaranya, Peraturan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (TBP) Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang dan Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan Manajemen PNS dan Permen PAN RB Nomor (TPL). Adapun pengelolaan dan pembinaan 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Jafung di lingkungan Ditjen Cipta Karya Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat BTPP melalui Subdit PJFPP. Proses peralihan ini pun tengah berlangsung di lingkungan Kementerian PUPR. Jafung Sepanjang Tahun Anggaran (TA) 2021, Sudit PUPR merupakan Jafung Utama penggerak PJFPP telah melakukan kegiatan pengelolaan pembangunan infrastruktur PUPR. Adanya Jafung dan pengembangan profesi terhadap kebijakan penyetaraan jabatan tersebut 3.037 orang Jafung TBP dan TPL. Jumlah pun telah meningkatkan jumlah Jafung di tersebut mencapai angka 46,02% atau Kementerian PUPR yang tersebar di seluruh melampaui dari Target Perjanjian Kinerja 2021, unit organisasi, baik di pusat maupun balai/ yakni sebesar 40%. UPT. 152

Tata Kelola SDM, Data dan Informasi yang Berkualitas Gambar 9.1 Jenjang Jabatan Fungsional TBP & TPL 153

Gambar 9.2 Pengangkatan Jafung Berdasarkan Permen PANRB Nomor 13 Tahun TPL, serta memfasilitasi proses pengangkatan, 2019, pengangkatan Jafung dilakukan karena pemberhentian, dan penilaian angka kredit empat hal, yaitu Pengangkatan Pertama, Jafung TBP dan TPL. Perpindahan dari Jabatan Lain, Penyesuaian/ Inpassing, dan Promosi. Secara rinci, Bentuk fasilitasi penilaian berupa pengajuan dijelaskan dalam bagan berikut. usulan penetapan Tim Penilai Pusat dan Tim Sekretariat Pusat Jafung TBP dan TPL. PENGELOLAAN & PEMBINAAN Selain itu, fasilitasi juga diberikan dengan membentuk dan menetapkan Tim Penilai Sebagai unit pembina Jafung TBP dan Instansi dan Tim Sekretariat Instansi Jafung TPL, Direktorat BTPP bertanggung jawab TBP dan TPL. untuk melakukan pembinaan jafung bidang permukiman dan perumahan serta Dalam pengelolaan Jafung, ada tiga strategi memfasilitasi pengembangan profesi bidang utama yang dilakukan. Pertama, peningkatan permukiman dan perumahan. Dalam hal ini, kuantitas untuk memenuhi komposisi jumlah Direktorat BTPP menyusun, mengusulkan, dan Jafung TBP dan TPL yang tersebar di setiap menetapkan regulasi, formasi Jafung TBP dan unit organisasi dan provinsi. Berdasarkan data 154

Tata Kelola SDM, Data dan Informasi yang Berkualitas ACEH TPL : 11 KEPRI TPL : 9 KALTENG TPL : 11 KALTIM TPL : 61 MALUT TPL : 7 PAPUA TPL : 22 TBP : 5 TBP : 8 TBP : 7 TBP : 27 TBP : 3 TBP : 7 SUMUT TPL : 27 KALBAR TPL : 39 KALTARA TPL : 6 GORONTALO TPL : 8 PABAR TPL : 14 TBP : 15 TBP : 7 TBP : 6 TBP : 4 TBP : 4 RIAU TPL : 38 SULTENG TPL : 17 SULUT TPL : 18 TBP : 24 TBP : 5 TBP : 8 SULBAR TPL : 9 TBP : 6 SUMBAR TPL : 37 TBP : 14 TPL : 10 KEP. BABEL TBP : 7 TPL : 11 MALUKU TPL : 19 TBP : 7 TPL : 8 TBP : 3 KALSEL TBP : 3 BENGKULU TPL : 1 TPL : 86 TBP : 0 TBP : 34 JATIM SULTRA JAMBI TPL : 28 BANTEN TPL : 18 TPL : 89 TPL : 21 TBP : 12 TBP : 9 TBP : 32 TBP : 11 JATENG SULSEL SUMSEL TPL : 21 DKI+PUSAT TPL : 585 DIY TPL : 21 NTB TPL : 15 TBP : 5 TBP : 216 TBP : 13 TBP : 10 LAMPUNG TPL : 21 JABAR TPL : 93 BALI TPL : 30 NTT TPL : 20 TBP : 13 TBP : 23 TBP : 15 TBP : 5 Gambar 9.3 Sebaran Jafung Per Provinsi Kementerian PUPR (Update : 12 Oktober 2020) 12 Oktober 2020, total Jafung TBP dan TPL kesesuaian pendidikan pada pengangkatan sebanyak 619 orang dengan komposisi 334 Jafung Pertama. orang Jafung TBP dan 285 orang Jafung TPL. Selanjutnya, dalam peningkatan kompetensi, Kedua, peningkatan kualitas Jafung melalui masih terdapat sarana pengembangan peningkatan kualifikasi, peningkatan profesionalisme Jafung yang perlu kompetensi, dan pemberian penghargaan. dikembangkan dan dilaksanakan melalui Pada peningkatan kualifikasi, masih kerja sama dengan asosiasi profesi. Maka, ditemukan kendala berupa kenaikan jenjang perlu disiapkan sarana pengembangan Jafung masih sebatas pemenuhan angka profesionalisme jabatan, seperti pelatihan kredit. dan publikasi ilmiah, serta Sertifikasi Profesi (Sertifikat Keahlian/SKA). Disamping itu, penempatan Jafung juga belum seluruhnya sesuai persyaratan pendidikan. Strategi peningkatan kualitas Jafung yang Untuk itu, solusinya adalah merumuskan terakhir adalah pemberian penghargaan. persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan Selama ini, apresiasi kepada Jafung TBP dan sesuai Peta Jabatan serta memastikan 155

Direktorat BTPP melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir Jafung sesuai bidang kepakaran yang ditekuni TPL yang berprestasi belum terlaksana dengan Dengan pengangkatan Jafung yang diikuti baik. Karena itu, dilakukan penyusunan langkah pengelolaan dan pembinaan, panduan penilaian, penyiapan Tim Penilai, terlahir ASN-ASN yang profesional, mandiri, serta pelaksanaan penilaian dan pemberian tepat tugas—baik produk, waktu, dan penghargaan. sebagainya, serta senantiasa inovatif. Untuk itu, Direktorat BTPP akan terus membina dan Ketiga, pengelolaan Jafung juga dilaksanakan mengembangkan karir Jafung sesuai bidang melalui kegiatan pemberdayaan di lingkungan kepakaran yang ditekuni. internal maupun eksternal. Pemberdayaan dari sisi internal berupa penataan komposisi Proses pengangkatan dan kenaikan jenjang setiap jenjang JF pada fungsi organisasi serta Jafung pun akan dilaksanakan dengan bimbingan teknis dan sosialisasi Jafung TBP memperhatikan kebutuhan formasi. Tak dan TPL. kalah penting, proses monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan pengelolaan Dari sisi eksternal, pemberdayaan dan pengembangan Jafung. Ke depan, dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan proses pengelolaan administrasi Jafung teknis dan sosialisasi Jafung TBP dan TPL akan dilakukan secara elektronik dengan ke daerah yang menjadi prioritas. Kemudian, memanfaatkan digital signature sehingga lebih membangun komunikasi aktif dengan BKD dan mudah, cepat, efisien, dan efektif. Dinas Bidang PUPR di provinsi dan kabupaten/ kota. 156

Tata Kelola SDM, Data dan Informasi yang Berkualitas Bimbingan teknis Jafung TBP dan TPL merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan di lingkungan eksternal 157

Data dan Informasi Terpadu Dukung Infrastruktur Bermutu Fajar Santoso, H, ST,. MSc. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan infrastruktur permukiman dan perumahan Ketua Sekretariat Bangunan dapat disebabkan dua hal, yaitu kompetensi Gedung Hijau, sdm penyelenggara yang rendah serta ketidakandalan data dan sistem informasi Kementerian PUPR yang digunakan. Untuk itu, Subdit Data dan Pengembangan Sistem Informasi Permukiman (DPSIP) berperan sebagai penjamin mutu yang akan mendukung pengelolaan data, pengembangan sistem informasi yang andal, serta pembelajaran (lesson learned) yang diwadahi dalam manajemen pengetahuan. Direktorat BTPP menerapkan manajamen dari laporan kinerja mutu menjadi masukan mutu dalam melaksanakan tugas dan baru untuk perbaikan dan pengembangan fungsinya. Mulai dari perencanaan perencanaan mutu selanjutnya. mutu, penjaminan mutu, hingga pengendalian mutu. Keberhasilannya dapat dinilai salah Peran penjamin mutu dilaksanakan oleh satunya dengan indikator tingkat kepuasan Sub Direktorat Data dan Pengembangan penerima manfaat. Sistem Informasi Permukiman (DPSIP). Output yang diharapkan oleh Subdit DPSIP Penjaminan mutu akan mengelola data dalam mendukung manajemen mutu adalah dan menghasilkan laporan kinerja mutu. terkelolanya data, berkembangnya sistem Laporan kinerja mutu merupakan data yang informasi yang andal, lesson learn yang sangat berharga dalam bentuk pengalaman diwadahi dalam manajemen pengetahuan. pembelajaran (lesson learned). Setiap pengalaman pembelajaran yang didapat 158

Tata Kelola SDM, Data dan Informasi yang Berkualitas Pengolahan Data Spasial Bidang Infrastruktur Permukiman (dok: Dit. BTPP) Subdit DPSIP melaksanakan tugas sesuai 4. Pengelolaan perpustakaan, jurnal, Permen PUPR Nomor 13 tahun 2020, yaitu publikasi, dokumentasi manajemen sebagai berikut: pengetahuan dan pengelolaan 1. Pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan administrasi Hak Kekayaan Intelektual; pengelolaan penyelenggaraan Data 5. Pemrograman, monitoring dan informasi permukiman; evaluasi kegiatan Direktorat Bina 2. Pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan Teknik Permukiman dan Perumahan. pengelolaan penyelenggaraan Sistem Informasi permukiman; Sebagai unit sub direktorat yang sudah 3. Diseminasi informasi pembangunan lama ada, DPSIP mempunyai posisi yang infrastruktur permukiman norma, standar, sudah established di lingkungan Direkorat prosedur, dan kriteria, dan produk Jenderal Cipta Karya. Perannya semakin pengkajian; diperkuat dengan dukungan kewenangan yang diberikan dari amanat Permen PUPR 159

Nomor 27 Tahun 2020, yaitu sebagai walidata OPOR atau Optimalisasi, Pemanfaatan, unit organisasi. Peran ini dilaksanakan Operasi, dan Pemeliharaan. Data infrastruktur untuk mendukung tiga kebijakan nasional, prioritas yang harus dipenuhi selama periode yaitu Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Sistem tahun 2015-2019 dan 2020-2024 yang dibiayai Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres oleh APBN. Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data, dan Perpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Kebijakan Sedangkan tantangan eksternal adalah Satu Peta. pemenuhan berbagi pakai data dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, Pada tahun 2020, sejak berada di bawah yaitu capaian data SDGs bidang air minum, Direktorat BTPP, Subdit DPSIP terus melakukan sanitasi, dan kumuh, serta data pembangunan konsolidasi data. Pada kategori data literal Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), terus dilakukan pembinaan untuk pemenuhan persampahan, dan air limbah, serta dukungan keterisian data dalam sistem informasi sektoral sarana untuk bantuan sosial dan UMKM. yang diisi oleh kabupaten/kota dan provinsi sebagai produsen data. Pada kategori data Pada tahun 2021 berhasil dikembangkan spasial, Ditjen Cipta Karya selalu memenuhi sistem informasi Satu Cipta Karya. Sistem amanat untuk menyelesaikan penyusunan ini berfungsi sebagai alat monitoring untuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) di tingkat memantau kegiatan tahun berjalan di nasional, membenahi dan memverifikasi data lingkungan Ditjen Cipta Karya. spasial infrastruktur permukiman yang telah dibangun. Sedangkan pada kategori data Pada tahun yang sama juga telah dilakukan audiovisual, kualitas dokumentasi berupa foto asesmen Teknologi Informasi dan Komunikasi dan video terus ditingkatkan untuk memenuhi (TIK) dan evaluasi Sistem Pemerintahan kebutuhan data pelaporan secara visuak Berbasis Elektronik di lingkungan Ditjen kepada pimpinan dan masyarakat. Cipta Karya. Upaya sistematisnya adalah meningkatkan kualitas dan penyederhanaan Pada tahun 2021, Subdit DPSIP mendapat proses pengelolaan data dan sistem informasi. tantangan baru dalam pemenuhan data, baik internal maupun eksternal. Di tingkat internal, Dalam rangka pemantauan dan pengelolaan Ditjen Cipta Karya harus memenuhi kebutuhan data, pada tahun anggaran 2022 juga telah data untuk diintegrasikan melalui sistem disusun taksonomi data kebencanaan informasi Kementerian PUPR dengan prioritas dalam rangka menunjang Ditjen Cipta Karya data infrastruktur yang harus dipenuhi selama sebagai Koordinator Siaga Bencana di lokasi periode tahun 2015-2019 dan 2020-2024 yang terdampak. Peran tersebut menuntut adanya dibiayai oleh APBN. fungsi Pelaksana Koordinasi di lapangan serta fungsi Pelaporan kepada Ketua Satuan Tantangan kedua adalah mengelola data Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan dukung dalam rangka implementasi kebijakan Bencana (PPB) Kementerian Pekerjaan 160

Tata Kelola SDM, Data dan Informasi yang Berkualitas Sharing Knowledge Serah Simpam Karya Cetak Karya Rekam dan Paten (dok: Dit. BTPP) Umum dan Perumahan Rakyat, kepada Pos diikuti dengan evaluasi di tengah dan akhir Pendukung serta kepada Sekretariat Satgas tahun. Bimtek Satu Data menjadi wadah Penanggulangan Bencana PUPR. Dengan konsolidasi dan pemberian arahan kebijakan adanya analisis taksonomi data dapat guna meningkatkan kinerja pengelolaan data. digunakan sebagai upaya mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan pada Pada penerapan SPBE, tahun 2022 telah saat Tanggap Darurat Bencana. dilakukan pelayanan terhadap permohonan terkait sistem informasi, antara lain integrasi Pada kategori data spasial, pada tahun satu data melalui Aplication Programming 2022 disusun IGT dalam rangka pemenuhan Interface (API), hosting atau migrasi aplikasi Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta (one map data center PUPR ke Pusat Data Nasional policy). Seperti tahun sebelumnya, juga Kementerian Kominfo, penambahan kapasitas dilakukan pemutakhiran data spasial bidang server aplikasi, uji keamanan aplikasi melalui infrasturktur permukiman TA 2021, serta vulnerability testing dan penetration test, serta pemanfaatan geoportal Cipta Karya. selalu responsif pada insiden seperti kejadian hacking, kerusakan storage, jaringan internet Dalam rangka peningkatan kapabilitas putus, dan lainnya. para petugas data di provinsi, setiap tahun diberikan Bimbingan Teknis Satu Data yang 161

Data Geospasial Wujudkan Pembangunan Terintegrasi Saat ini, kebutuhan informasi Geospasial semakin tinggi. Hal ini perlu diantisipasi dengan jaminan ketersediaan data dan informasi geospasial yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan standar. Data dan informasi Geospasial yang demikian dibutuhkan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Perencanaan pembangunan membutuhkan Dalam mendukung kebijakan tersebut, Ditjen dukungan produk rencana tata ruang yang Cipta Karya melalui Direktorat BTPP selaku terintegrasi, yakni mencakup ruang darat, laut, walidata diberikan amanat untuk menyusun udara, termasuk ruang dalam bumi. Produk lima Informasi Geospasial Tematik (IGT) tersebut dapat membuat rencana tata ruang dengan capaian sepanjang 2021, sebagai lebih mudah diakses dan dijadikan acuan. berikut. Karenanya, Kebijakan Satu Peta menjadi krusial. 1. IGT Sebaran Lokasi SPAM: 1.659 titik di 34 Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan aturan provinsi guna mengakselerasi pelaksanaan Kebijakan 2. IGT Sebaran Lokasi IPAL: 148 titik di 30 Satu Peta. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 provinsi tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 3. IGT Sebaran Lokasi IPLT: 221 titik di 33 Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada provinsi Ketelitian Peta Skala 1:50.000. 4. IGT Sebaran Lokasi TPA 5. IGT Kawasan Permukiman Kumuh: 120 Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu kabupaten/kota pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, guna IGT yang disusun telah dinyatakan percepatan pelaksanaan pembangunan terintegrasi terhadap Informasi Geospasial nasional. Dasar (IGD) untuk cakupan seluruh wilayah Indonesia melalui Berita Acara (BA) Integrasi Informasi Geospasial Tematik yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Dengan terbitnya BA tersebut, 162

Tata Kelola SDM, Data dan Informasi yang Berkualitas sekaligus sebagai pernyataan bahwa IGT dengan pelaksanaannya. Interpretasi data dapat digunakan sebagai bahan untuk tahap perencanaan untuk memvisualisasikan lokasi, sinkronisasi berbagi pakai data pada portal kondisi, dan pemodelan infrastruktur dapat Kebijakan Satu Peta. dilakukan secara presisi, tepat dan terpadu. DATA GEOSPASIAL INFRASTRUKTUR Data spasial juga dapat memberikan PERMUKIMAN pengertian apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Dengan data spasial Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan data yang dapat memberikan penggambaran spasial bidang infrastruktur permukiman, baik terhadap ruang, diharapkan dapat Direktorat BTPP melalui Subdit DPSIP memudahkan para pengambil keputusan melakukan pembinaan, pengolahan, verifikasi untuk membuat kebijakan yang tepat dan dan validasi data spasial kepada Balai PPW sesuai dengan kebutuhan. Data geospasial provinsi. dapat berupa data vector dan data raster. Pembinaan dilakukaan melalui kegiatan Direktorat BTPP memproduksi data raster Bimbingan Teknis kepada petugas pengelola berupa Peta Orthophoto Hasil Pembangunan data spasial di 34 Balai PPW. Kemudian, tahapan Infrastruktur Permukiman. Peta Orthophoto ini verifikasi dan validasi data spasial dilakukan merupakan hasil pengolahan data foto udara dengan parameter penilaiain mencakup yang diambil menggunakan Pesawat Udara konsistensi tipologi dan konsistensi atribut. Nirawak dan diolah menggunakan perangkat lunak Agisoft Photoscan. Konsistensi tipologi dilihat dari kesesuaian terhadap Garis Pantai, Hidografi, Batas Selain peta orthophoto, dihasilkan juga model Administrasi, Lingkungan Terbangun, Vegetasi elevasi digital 3 Dimensi (3D) sehingga tidak dan Utilitas. Konsistensi atribut dilihat dari hanya kenampakan objek dalam koordinat X keterisian atribut serta konsistensi penulisan dan Y, juga terdapat informasi ketinggian (Z). atribut pada field yang telah ditentukan pada masing-masing tematik spasial bidang Peta Orthofoto dan Model Elevasi Digital infrastruktur permukiman. 3D dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi terkait Data geospasial merupakan data tentang Pembangunan Infrastruktur Permukiman di lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ suatu wilayah secara keseluruhan. Selain itu, atau karakteristik objek alam dan/atau buatan juga dapat dijadikan sebagai solusi monitoring manusia yang berada di bawah, pada, atau di dan evaluasi yang hemat biaya, waktu yang atas permukaan bumi. lebih singkat, serta lebih aman dari segi SMK3 karena tidak kontak langsung dengan alat Data spasial dapat digunakan dalam berat yang ada di lapangan. proses perencanaan wilayah yang sesuai 163

Berikut ini adalah contoh hasil Pengolahan PLBN Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Data Pemotretan Udara Pesawat Nirawak Nusa Tenggara Timur. menggunakan Teknik Fotogrametri (SfM) pada Hasil pemotretan udara pesawat nirawak menggunakan teknik fotogrametri 164

Tata Kelola SDM, Data dan Informasi yang Berkualitas Peta Orthophoto merupakan data raster yang diperoleh dari pengolahan data foto udara dengan pesawat udara nirawak 165

Manajemen Pengetahuan: Pengelolaan Pengetahuan untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Data dan informasi menjadi elemen penting dalam semua tahapan pekerjaan di lingkungan Ditjen Cipta Karya dan Kementerian PUPR pada umumnya. Data dan informasi tersebut dapat menjadi produk pengetahuan dan pembelajaran untuk pelaksanaan tugas yang lebih baik ke depannya. Untuk itu, produk pengetahuan dan informasi memerlukan tata kelola yang baik, yang disebut dengan Manajemen Pengetahuan. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB inovasi dan perubahan melalui penyampaian Nomor 14 Tahun 2011, Knowledge informasi kepada seluruh anggota organisasi. Management atau Pengelolaan Jika setiap individu dalam organisasi mampu Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan memberikan informasi secara cepat, akan sistematis dalam mengembangkan dan mempersingkat waktu perbaikan layanan yang menggunakan pengetahuan yang dimiliki disediakan organisasi. untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja Dengan demikian, pengelolaan pengetahuan organisasi. harus dipastikan dapat membantu kinerja organisasi melalui peningkatan individu Manajemen pengetahuan akan mempermudah maupun tim dalam melaksanakan tugas pencarian informasi yang diperlukan unit kerjanya. Organisasi harus mampu organisasi untuk meningkatkan produktivitas mengeksplisitkan semua aset pengetahuan dan efektivitas kerja setiap orang yang berada untuk memastikan kontinuitas proses bisnis, dalam organisasi. Manajemen pengetahuan output, dan outcome yang ditargetkan. juga sangat diperlukan untuk menciptakan 166

Tata Kelola SDM, Data dan Informasi yang Berkualitas Perpustakaan Ditjen Cipta Karya sebagai Knowledge Hub bidang Permukiman dan Perumahan (dok: Dit. BTPP) Di lingkungan Ditjen Cipta Karya, (pengetahuan tacit). Banyak para pelaksana penyelenggaraan Manajemen Pengetahuan tugas di lingkungan Ditjen Cipta Karya yang merupakan tugas dan fungsi Direktorat memiliki kemampuan praktis dan intuitif untuk BTPP. Sumber pengetahuan dapat dikemas memecahkan masalah, berinovasi, dan membuat dalam bentuk NSPK, kegiatan advis teknis, uji keputusan-keputusan yang cerdas. laboratorium, bimbingan teknis, perekayasaan teknologi, pemantauan dan evaluasi, serta Dengan mengemas pengetahuan dan memetik kegiatan lainnya. Pengetahuan tidak hanya pembelajaran dari stakeholder internal maupun berupa laporan dari output dan produk eksternal, dapat memberi banyak manfaat bagi laporan kegiatan atau pengetahuan eksplisit. peningkatan kinerja individu maupun organisasi, seperti berikut. Sumber pembelajaran juga dapat bersumber 1. Mampu mendobrak tradisi dalam bekerja karena dari pengalaman seseorang di unit organisasi. Pengalaman tersebut harus digali (capture “data speaks louder than tradition”. Ada alasan pengetahuan) dengan teknik penggalian tepat untuk mengubah sistem dan proses yang dan pengemasan pengetahuan yang baik lama karena kita dapat membuktikan sistem yang baru bekerja lebih baik. 167

2. Menentukan arah kebijakan. Informasi b. Fasilitasi pengajuan Hak Kekayaan yang diperoleh dari mengolah data dapat Intelektual dengan memelihara hak paten membantu dalam pembuatan rencana dan lama dan paten baru ke Kementerian tujuan jangka panjang, perumusan strategi, Hukum dan Hak Asasi Manusia. serta penyusunan standar dan prosedur tertentu yang akan memajukan organisasi/ c. Terkelolanya perpustakaan untuk perusahaan. memenuhi kebutuhan informasi melalui koleksi buku, pedoman, standar, 3. Efisiensi biaya. Tidak belajar dari prosiding, baik digital maupun tercetak. pengalaman seringkali dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan Adapun kegiatan manajemen pengetahuan yang akan berdampak pada timbulnya biaya Direktorat BTPP diwujudkan dalam tiga atau kerugian yang besar. subkegiatan, yaitu: a. Pengelolaan Perpustakaan 4. Memicu inovasi. Dengan pengetahuan, dapat Perpustakaan melayani kebutuhan diprediksi tren di masa depan serta memicu adanya inovasi dengan dasar yang tepat. informasi dengan menyediakan bahan pustaka berupa buku-buku penelitian, 5. Evaluasi organisasi. Pengetahuan standar, pedoman, dan sebagainya. juga berguna untuk mengevaluasi dan Sejak tahun 2018, perpustakaan telah memperbaiki masalah-masalah yang ada melaksanakan kegiatan alih media saat ini. bahan tercetak yang diterbitkan Direktorat BTPP menjadi bahan digital Produk pengetahuan dapat memberi yang dilayankan kepada pemustaka manfaat optimal jika dapat disimpan dan melalui portal repositori. Sedangkan, digunakan dengan baik. Oleh karena itu, layanan peminjaman dan pengelolaan perlu pendokumentasian pengetahuan yang data perpustakaan sudah terotomasi terintegrasi dan dapat diakses oleh para menggunakan sistem informasi berbasis pegawai. Proses selanjutnya membutuhkan website. pengarsipan yang modern, yaitu tata kelola arsip b. Penerbitan Jurnal atau dokumen pengetahuan yang tidak lagi Tujuan dari kegiatan Penerbitan menggunakan cara-cara manual. Jurnal, antara lain memfasilitasi hasil karya tulis (KTI) para pejabat KEGIATAN MANAJEMEN PENGETAHUAN fungsional. Fasilitasi secara umum, yaitu DITJEN CIPTA KARYA dengan menyebarluaskan informasi pembangunan infrastruktur permukiman Kegiatan manajemen pengetahuan yang dan menjadi referensi serta solusi dilaksanakan Ditjen Cipta Karya adalah: berbagai masalah di bidang perumahan a. Penerbitan dan percetakan jurnal yang dan permukiman kepada stakeholder. menghasilkan 2 edisi Jurnal Permukiman, 2 edisi Jurnal Masalah Bangunan, dan 1 buku bunga rampai. 168

Tata Kelola SDM, Data dan Informasi yang Berkualitas Perpustakaan Ditjen Cipta Karya sebagai Knowledge Hub bidang Permukiman dan Perumahan (dok: Dit. BTPP) c. Pengelolaan HKI Pada dasarnya Manajemen Pengetahuan Pengelolaan HKI memfasilitasi administrasi merupakan kegiatan yang membantu untuk mempermudah proses penciptaan, dan pemeliharaan Hak Kekayaan pengumpulan, penyimpanan, dan berbagi- Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual tukar pengetahuan secara khusus terkait (HKI) adalah hak untuk memperoleh infrastruktur cipta karya. Hingga akhirnya, perlindungan secara hukum atas kekayaan tercipta sebuah sinergi dan program-program intelektual sesuai dengan peraturan yang implementatif dalam mendukung perundang-undangan di bidang HKI. kegiatan subdit dan balai di lingkungan Pengelolaannya berperan penting sebagai Direktorat Bina Teknik Permukiman dan pendukung untuk mendorong para Perumahan. pemangku jabatan fungsional ataupun pelaksana di lingkungan Ditjen Cipta Karya untuk melanjutkan keterlibatan dalam kegiatan inovatif. 169



# 10 Pusat Studi Gempa Nasional

Pusat Studi Gempa Nasional: Pemutakhiran Peta Gempa Berkelanjutan Ir. Lutfi Faizal Letak Indonesia yang berada di jalur pertemuan tiga Wakil Ketua PuSGeN lempeng besar—Eurasia, Indo-Australia, Pasifik— membuat wilayah Indonesia rawan gempa bumi. Sebagai antisipasi kejadian gempa, pemerintah telah menyusun peta gempa sejak 1966 dan melakukan pemutakhiran peta secara berkala. Untuk menjaga keberlanjutan peta gempa sekaligus sebagai upaya mitigasi gempa di Indonesia, pemerintah membentuk Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) pada 22 September 2015. PuSGeN adalah sebuah inisiasi pemerintah dan nonpemerintah serta para Kementerian PUPR yang tertuang pakar/praktisi yang berkecimpung dalam dalam SK Menteri PUPR Nomor 364.1/ bidang kegempaan. Ada 8 instansi pemerintah, KPTS/M/2016 tentang “Tim Pemutakhiran Peta kementerian maupun lembaga, yang terlibat Bahaya Gempabumi Indonesia Tahun 2017 dan dalam PuSGeN. Penyiapan Pusat Studi Gempabumi Nasional”. Inisiasi tersebut muncul dari adanya kebutuhan Selain Kementerian PUPR, ada Kementerian akan tim yang akan melakukan penyusunan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), peta gempa secara terarah, terpadu, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan terkoordinasi, berkala, serta berkelanjutan. Tinggi, dan Kementerian Perhubungan. Dari lembaga pemerintah terkait, ada Badan Maka, PuSGeN pun didirikan sebagai Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), organisasi formal non-struktural berbentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana satuan tugas yang disahkan pejabat setingkat (BNPB), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menteri. PuSGeN beranggotakan instansi (LIPI), dan Badan Informasi Geospasial. 172

Pusat Studi Gempa Nasional Selain sinergi antarinstansi pemerintah, Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR. PuSGeN juga didukung unsur praktisi dan Kesekretariatan berperan penting sebagai asosiasi, seperti HATTI dan HAGI, serta knowledge hub bagi para ahli di lingkungan kerja sama internasional antara lain dengan PuSGeN sekaligus sebagai inkubator dalam Geoscience Australia (GA), United State memfasilitasi pelaksanaan organisasi PuSGeN. Geological Survey (USGS), dan Global Earthquake Model (GEM). Selain kerja sama eksternal, PuSGeN juga berkolaborasi dengan unit-unit kerja di “Di dalam menyusun suatu mitigasi, tidak lingkungan Kementerian PUPR. Di antaranya, bisa hanya ditangani satu institusi. Namun, dengan Direktorat BTPP melalui Subdit Teknologi harus ditangani oleh berbagai institusi sesuai dan Peralatan Infrastruktur Cipta Karya. dengan bidang masing-masing sehingga semua tugas harus dilaksanakan secara Salah satu hasil kerja sama PuSGeN dan terintegrasi, terorganisasi dan berkelanjutan,” Direktorat BTPP adalah Peta Deagregasi ujar Wakil Ketua PuSGeN, Ir. Lutfi Faizal. Nasional. Peta ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan bangunan gedung dan Adapun Puslitbang Perumahan dan semua infrastruktur, termasuk jembatan. Permukiman (Perkim) Kementerian PUPR Peta ini berlaku secara nasional dan dapat ditunjuk sebagai Kesekretariatan PuSGeN. digunakan oleh semua akademisi maupun Puslitbang Perkim merupakan salah satu unit perencana sebagai pedoman dalam melakukan kerja di bawah naungan Badan Penelitian dan perencanaan. 173

“Ini adalah sebuah kolaborasi yang dapat magnitude dan jaraknya, untuk selanjutnya memberikan efek besar. Bagi Subdit TPI sendiri, dianalisis agar mendapatkan struktur kerja sama dengan PuSGeN menjadi salah satu bangunan yang aman. Diharapkan buku ini kegiatan unggulan kami karena menghasilkan dapat meningkatkan keyakinan dan kepastian dampak secara nasional,” kata Kepala Subdit dalam perencanaan dan perancangan Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Cipta berbagai infrastruktur tahan gempa,” kata Karya Sugeng Paryanto, S.T., M.T. Lutfi. Buku Peta Deagregasi Bahaya Gempa Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Indonesia untuk Perencanaan dan Evaluasi PuSGeN memiliki 8 Kelompok Kerja (Pokja) Infrastruktur Tahan Gempa diluncurkan sesuai bidang kerjanya, yaitu: Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, 1. Pokja Geologi Mohammad Zainal Fatah, pada akhir 2. Pokja Geodesi November 2022. 3. Pokja Geofisika Gempa 4. Pokja GMPE (Ground Motion Prediction and “Pada buku peta deagregasi ini dibahas metode perencanaan dan evaluasi Equation) dan Mekanika Sumber Gempa infrastruktur dengan mempertimbangkan 5. Pokja Seismologi Teknik dan Instrumentasi jenis potensi gempa yang dominan pada 6. Pokja PSHA (Seismic Hazard Analysis) suatu daerah berdasarkan karakteristik nilai 7. Pokja Rekayasa Geoteknik - Likuifaksi 8. Pokja Rekayasa Struktur 174

Pusat Studi Gempa Nasional PETA SUMBER DAN BAHAYA GEMPA ini, aspek geologi, geodesi, seismologi dan INDONESIA 2017 instrumentasi, Ground Motion Prediction Equation, dan Seismic Hazard Analysis. Sejarah peta gempa Indonesia sendiri telah Adapun peta yang disajikan adalah sebagai dimulai jauh sebelum adanya Peta Gempa 2010. berikut. Tepatnya, dimulai dengan penerbitan peraturan PBI 1966. Peta gempa disusun sebagai acuan 1. Peta Tektonik Indonesia 2017 dalam perencanaan bangunan tahan gempa. 2. Katalog Gempa PuSGeN 2016 Peta tersebut terus mengalami pemutakhiran 3. Peta Sumber Gempa Indonesia Tahun 2017 selama beberapa periode. 4. Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia Hingga akhirnya, Tim 9 yang diketuai Prof. Ir. Masyhur Irsyam menyusun Peta Hazard Gempa 2017, terdiri dari: Indonesia 2010. Peta Gempa 2010 ini merupakan • Peta percepatan puncak di batuan wujud Kebijakan Satu Peta yang menjadi acuan dasar proses perencanaan bangunan dasar (SB) deterministik akibat infrastruktur tahan gempa serta pembangunan sumber gempa sesar dangkal dengan nasional yang mengedepankan keamanan, 84-percentile (150% Median) keselamatan, dan lingkungan pada berbagai • Peta percepatan puncak di batuan aspek kehidupan. dasar (SB) deterministik akibat sumber gempa Subduksi dengan 84-percentile Setelah digunakan selama 5 tahun, tiba (150% Median) waktunya untuk melakukan pemutakhiran atas • Peta percepatan puncak di batuan Peta Hazard Gempa Indonesia 2010. Maka, salah dasar (SB) untuk probabilitas satu tujuan dibentuknya PuSGeN adalah untuk terlampaui 20% dalam 10 tahun melakukan revisi Peta Hazard Gempa Indonesia • Peta percepatan puncak di batuan 2010. dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 10 tahun Setelah melalui proses penyusunan selama • Peta percepatan puncak di batuan 1,5 tahun, Peta Sumber dan Bahaya Gempa dasar (SB) untuk probabilitas Indonesia 2017 diluncurkan oleh Menteri PUPR terlampaui 5% dalam 10 tahun Basuki Hadimuljono pada 4 September 2017 • Peta percepatan puncak di batuan dan resmi menggantikan Peta Hazard Gempa dasar (SB) untuk probabilitas Indonesia 2010. terlampaui 10% dalam 50 tahun • Peta percepatan puncak di batuan Buku Peta Sumber dan Bahaya Gempa dasar (SB) untuk probabilitas Indonesia 2017 menyajikan secara lengkap data terlampaui 7% dalam 75 tahun dan informasi sumber gempa terkini dengan • Peta percepatan spektrum respons 0.2 kajian terhadap berbagai aspek. Dalam hal detik dengan nisbah redaman 5% di batuan dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 7% dalam 75 tahun 175

• Peta percepatan spektrum respons 1.0 • Peta percepatan spektrum respons 1.0 detik dengan nisbah redaman 5% di detik dengan nisbah redaman 5% di batuan dasar (SB) untuk probabilitas batuan dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 7% dalam 75 tahun terlampaui 2% dalam 50 tahun • Peta percepatan puncak di batuan • Peta percepatan puncak di batuan dasar (SB) untuk probabilitas dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun terlampaui 2% dalam 100 tahun • Peta percepatan spektrum respons 0.2 • Peta percepatan puncak di batuan detik dengan nisbah redaman 5% di dasar (SB) untuk probabilitas batuan dasar (SB) untuk probabilitas terlampaui 1% dalam 100 tahun terlampaui 2% dalam 50 tahun 176

Pusat Studi Gempa Nasional OUTPUT KEGIATAN PUSGEN Selain pemutakhiran, salah satu contoh SNI baru yang bersifat adopsi identik yang disusun Selain peta gempa, kegiatan PuSGeN juga PuSGeN adalah SNI Evaluasi dan Rehabilitasi menghasilkan produk lainnya berupa SNI, baik Seismik atau Retrovit untuk bangunan gedung pemutakhiran atas SNI ataupun penyusunan eksisting. Penyusunan SNI ini dilatarbelakangi SNI baru yang bersifat adopsi maupun kejadian gempa di Mamuju – Majene (Sulawesi nonadopsi. Di antaranya, pemutakhiran atas Tengah). SNI 1726 – 2012 menjadi SNI 1726 – 2019. Pemutakhiran SNI 1726 – 2012 diperlukan “Waktu terjadi gempa di Mamuju, kami masih karena, pertama, terjadi peningkatan sumber menggunakan SNI 1726 dalam memberikan gempa. Kedua, frekuensi kejadian bahaya rekomendasi. SNI 1726 itu sebenarnya guncangan aktivitas gempa cukup tinggi untuk bangunan baru. Kejadian gempa ini disertai bahaya ikutan: tsunami, likuifaksi, memberikan kesadaran akan perlunya standar kerusakan permukaan tanah, dan longsoran. terkait evaluasi dan rehabilitasi seismik,” Ketiga, sering terjadi risiko kegagalan terang Lutfi. bangunan yang rusak/runtuh dan korban jiwa saat gempa terjadi. Selain SNI Retrovit, PuSGeN juga telah menyusun SNI 8899 – 2020 tentang Gerak Oleh karena itu, dengan meningkatnya gaya Tanah untuk bangunan gedung. SNI ini gempa pada struktur bangunan, semakin tinggi menyediakan kerangka acuan dalam tingkat kerentanan pada bangunan eksisting. menerapkan prosedur pemilihan dan Dengan demikian, kriteria desain pada struktur modifikasi untuk analisis respon riwayat waktu bangunan baru pun akan meningkat. struktur bangunan gedung. 177

PUSGEN melakukan pemutakhiran Peta Gempa Nasional secara berkala 178

Pusat Studi Gempa Nasional Workshop Nasional, Perkembangan Terkini Pemutakhiran Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia, 2022 179



# 11 Mengusung Budaya Integritas

273 Hari BBSBG Meraih Predikat Menuju WBK Kementerian PUPR berkomitmen dalam mewujudkan reformasi birokrasi berupa pembangunan Zona Integritas pada unit-unit kerja pelayanan strategisnya. Pada tahun 2021 Kementerian PUPR mengusulkan 45 unit kerja untuk mengikuti penilaian menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan salah satunya adalah Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung (BBSBG). BBSBG secara resmi menerima penghargaan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Pengawasan, dan Penguatan Akuntabilitas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB Kinerja. pada tanggal 20 Desember 2021. Penghargaan diberikan oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, FROM ZERO TO HERO sebagai rangkaian dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. BBSBG menjadi salah satu dari “Perubahan adalah hal yang harus kita dua unit kerja di Kementerian PUPR yang berhasil lakukan untuk menjadi lebih baik lagi meraih predikat WBK tahun 2021. Perubahan bukan hanya sekedar kata, perubahan ada dalam diri kita” Sebagai gambaran, WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang Pada Bulan Juli 2020, BBSBG terbentuk sebagai memenuhi sebagian besar kriteria dalam Unit Kerja Mandiri di bawah naungan Direktorat mengimplementasikan enam area perubahan Bina Teknik Permukiman dan Perumahan. Sejak program reformasi birokrasi serta telah mampu pencanangan ZI pada 23 Maret 2021, BBSBG mencegah terjadinya praktik KKN. Enam area semakin terpacu untuk melakukan berbagai perubahan itu meliputi: Manajemen Perubahan, terobosan pada 6 area perubahan. Dengan umur Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem 182

Mengusung Budaya Integritas Penerimaan piagam WBK di Pattimura ZI, dilanjutkan dengan menyusun dokumen rencana kerja, sosialisasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam berbagai format pertemuan. Piagam WBK- Balai Bahan Dan Struktur Bangunan Gedung Dimulai dengan upaya tim kelompok kerja (pokja) manajemen perubahan yang yang terbilang sangat dini sebagai unit kerja, membentuk agen perubahan sebagai katalisator namun BBSBG tak gentar dalam membangun ZI. pembangunan ZI yang akan membumikan Hal mendasar yang dilakukan diawali dengan bentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja menyusun enam tim kerja pembangunan di lingkungan BBSBG. Agen perubahan secara khusus terbagi dan hadir pada seluruh lapisan jabatan mulai dari staf engineer, teknisi, dan staf administrasi. Pada awalnya pola pikir serta budaya kerja di lingkungan BBSBG belum menunjukan keteraturan bahkan cukup banyak hal yang 183

harus dibenahi. Kehadiran agen perubahan daya dalam pelaksanaan tugas sehari hari. dalam membangun inovasi-inovasi, menunjukan Seperti halnya inovasi live streaming pengujian, perubahan ke arah yang lebih baik. Inovasi bimbingan teknis online. yang telah dilakukan diantaranya: Aktifitas briefing sebelum pelaksanaan pekerjaan Digitalisasi menjadi komponen penting dalam yang dilakukan rutin baik secara daring atau mendukung BBSBG melakukan berbagai luring. Perubahan budaya kerja yang dulu abai inovasi. Seperti halnya Tim Pokja Penataan Tata terhadap penggunaan APD, sekarang sudah Laksana dalam mendorong inovasi penggunaan tertib APD, agen perubahan berupaya untuk e-Office PUPR secara lebih maksimal. BBSBG menumbuhkan pola pikir yang berorientasi membangun aplikasi e-satker serta aplikasi pada pelayanan sebagai bukti akan tumbuhnya berbasis website balai. Dalam hal peningkatan kesadaran untuk disiplin dan profesional. Tertib kualitas layanan, BBSBG juga menghadirkan parkir pada tempatnya, jumat bersih sebagai layanan secara virtual yang dapat dimanfaatkan budaya bersih & rapih, menggunakan fasilitas untuk diskusi pra dan pasca pengujian. area merokok untuk meningkatkan kesadaran Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menciptakan lingkungan kerja yang merupakan salah satu kerangka penting dalam nyaman. Olahraga bareng dan Makan Bubur hal penataan tata laksana suatu organisasi. Tim Bareng (Mabureng) sebagai media internalisasi Pokja Penataan Tata Laksana telah melakukan sekaligus sosialisasi bersama dalam memupuk kaji ulang terhadap SOP makro (general) kebersamaan dan perubahan, juga melakukan yang dikelola oleh Direktorat BTPP. Sebagai peningkatan kualitas personil dan peralatan bentuk inovasi BBSBG mengembangkan SOP untuk layanan melalui pelatihan teknis untuk mikro (internal) yang lingkup pengaturannya seluruh teknisi BBSBG. lebih detail seperti SOP Koordinasi Pra dan Pasca Pengujian, SOP Pelaporan Hasil Uji Selanjutnya dilakukan optimalisasi IT mulai dari Laboratorium secara e-Report, serta SOP pembuatan data base kegiatan berbasis web, Penyaksian Pengujian yang disosialisasikan dan mengembangkan digitalisasi buku saku pada pihak eksternal maupun internal. Hal ini pembangunan ZI berbentuk fisik dan QRcode memberikan perubahan dalam alur dan durasi sebagai pedoman yang dapat diakses dengan pelayanan menjadi lebih terpadu. mudah. Tim Pokja Manajemen Perubahan menghadirkan Batur TechnoTive Lab untuk Dalam hal penataan sistem Manajemen, Tim merealisasikan gagasan, inovasi dan ide- Pokja Penataan Manajemen SDM memanfaat ide karya kreatif dalam aspek pemanfaatan aspek digital dalam membangun perubahan teknologi yang dapat meningkatkan mutu budaya kerja. Seperti penggunaan fasilitas pelayanan. Saat ini Batur TechnoTive Lab Google Drive untuk pengelolaan kepegawaian sudah menghasilkan beberapa tools baik yang semulanya disimpan dan diarsipkan hardware ataupun software yang dikembangkan secara manual, pemutakhiiran data e-HRM secara in-house, yang bermanfaat dalam secara berkala, penegakan aturan disiplin dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber kode etik pegawai melalui aplikasi Bravo yang 184

Mengusung Budaya Integritas Penilaian TPN (KemenPANRB Ananda Juarsa-Fernando Silalahi) dikelola oleh PUPR. Melalui data e-presensi program kerja yang disusun memenuhi kategori Bravo, Tim Pokja Manajemen SDM melakukan Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, monitoring kedisiplinan pegawai dalam Timebound (SMART). Selain itu, memastikan hal absensi dan menetapkan reward dan pencapaian outcome melalui kuesioner dan punishment yang diinformasikan secara berkala informasi jumlah rekomendasi teknis yang (perbulan). Selain itu, menerapkan coaching ditindak lanjuti oleh pelanggan. dan mentoring untuk meningkatkan kompetensi para pegawai dan memberikan penghargaan Salah satu tujuan pembangunan ZI adalah dalam rangka mengapresiasi kinerja pegawai membangun unit kerja yang bebas dari korupsi, melalui Kang Batur Awards. untuk itu Tim Pokja Penguatan Pengawasan melakukan beberapa langkah kongkrit seperti Tradisi dalam lingkungan kerja BBSBG adalah internalisasi dan sosialisasi budaya anti keterlibatan pimpinan, hal ini menjadi salah korupsi, hal ini dilakukan kepada seluruh jajaran satu kunci dari penguatan akuntabilitas kinerja. BBSBG dan stakeholder pada setiap kegiatan Pimpinan terlibat dalam berbagai kegiatan di BBSBG. Berbagai media edukasi dilakukan lingkungan balai dan senantiasa memberikan sebagai public campaign dalam menyampaikan dorongan serta motivasi dalam berbagai aspek. informasi media pengaduan pengendalian Tim Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja gratifikasi melalui infografis, banner dan poster. turut serta hadir dalam melakukan pengelolaan 185

Sosialisasi-Internalisasi ZI Selain pengendalian terhadap tindak korupsi, dan menginformasikan Indeks Kepuasan kunci keberhasilan pembangunan ZI adalah Masyarakat melalui media informasi BBSBG. terpenuhinya standar kualitas pelayanan publik, komitmen tersebut tercantum pada Tak mudah bagi BBSBG dalam melaksanaan maklumat pelayanan BBSBG. Informasi layanan pembangunan ZI dari hari ke hari, membangun BBSBG telah terdaftar pada laman sipp. pola pikir dan budaya kerja akan setiap menpan.go.id. Layanan informasi publik juga perubahan baik skala kecil maupun besar ditingkatkan dengan membangun media sosial memiliki tantangan tersendiri. Hal yang paling BBSBG seperti Instagram, Youtube, Facebook. dirasakan adalah proses internalisasi dari Tim Pokja Peningkatan Kualitas Layanan pola pikir dan budaya kerja yang mulanya Publik telah menghadirkan fitur layanan Live tidak disadari bahkan diabaikan dan akhirnya Chat Kang Batur, e-Report, Live Streaming menjadi sebuah bentuk kebiasaan yang lebih Pengujian, dan klinik konsultasi. Serta baik. Pengetahuan dan pembangunan budaya pembangunan sarana dan prasarana layanan anti korupsi pada seluruh lapisan pegawai untuk meningkatkan kenyamanan tamu. Guna di lingkungan BBSBG mulai dari pramubakti, meningkatkan kualitas layanan, dilakukan satpam, teknisi, engineer, hingga manajerial Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala menjadi tantangan tersendiri. Langkah yang 186

Mengusung Budaya Integritas Briefing,Doa Bersama, Penggunaan APD dilakukan adalah internalisasi dan sosialisasi 273 hari merupakan waktu yang dikatakan yang dikemas melalui acara kebersamaan singkat namun memiliki proses daya juang seperti Mabureng. dan semangat yang sangat besar. Besar kecil Meski belum mencapai dua tahun BBSBG nya dari segala bentuk inovasi, harus dapat menjadi unit kerja mandiri, namun komitmen diukur dampak atau outcome dari inovasi yang dalam pembagunan ZI menjadi sebuah fondasi. dilakukan. Bentuk semangat BBSBG dalam pembangunan ZI dengan menciptakan Tagline Batur Pintar (BAhan dan StrukTur Profesional, Integritas, No KKN, Transparan, Akuntabel, Responsif) melalui sayembara yang dijadikan sebagai core values BBSBG, dan membuat yel-yel sebagai bentuk bahwa seluruh pegawai BBSBG turut serta dalam pembangunan ZI. 187

Mengusung Budaya Integritas Pembangunan Zona Integritas bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik untuk mengimplementasikan prinsip dan azas Good and Clean Government yang dimulai pada level unit kerja, serta untuk menciptakan birokrat pemerintah yang berintegritas, profesional, dan melayani. Sesuai instruksi Presiden, bahwasannya setiap perubahan yang dibentuk melalui pokja yaitu Aparatur Sipil Negara harus menerapkan Manajemen perubahan, Penataan tata laksana, core value Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Penataan sistem manajemen sumber daya Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif manusia, Penguatan pengawasan, Penguatan dan Kolaboratif), dan branding Bangga Melayani akuntabilitas kinerja serta Pelayanan publik. Bangsa. Zona Integritas bukan hanya sekedar predikat maupun apresiasi terhadap instansi Pokja Manajemen perubahan menyusun pemerintah yang telah berkomitmen untuk program pembangunan zona integritas secara mewujudkan WBK/WBBM reformasi birokrasi, menyeluruh serta agen perubahan. Pelaksanaan namun lebih dari itu Pembangunan Zona kegiatan secara rutin dilakukan monitoring Integritas diharapkan dapat meningkatkan dan evaluasi agar program yang diagendakan kinerja dan budaya kerja seluruh pegawai. dapat berjalan dengan baik. Pokja tata laksana memastikan SOP kegiatan telah tersusun dan Pembangunan Zona Integritas di Balai Sains terlaksana dengan baik dan pelaksanaannya Bangunan dimulai sejak tahun 2020 ditandai di kontrol menggunakan lembar kendali. dengan pencanangan oleh Direktur Jenderal Penyederhanaan jabatan juga dilakukan dalam Cipta Karya. Pada tahun kedua pembangunan proses pengujian sehingga dapat memangkas Zona Integritas, Balai Sains Bangunan berhasil waktu yang semula 50 hari kerja menjadi 30 mendapatkan predikat WBK pada tahun hari kerja. Pokja penataan sistem manajemen 2022. Perjuangan mendapatkan predikat sumber daya manusia menyusun peta jabatan tersebut tidaklah mudah. Banyak hal yang serta reward and punishment bagi pegawai. diperjuangkan dan senantiasa berproses Pokja pengawasan membuat akses pelaporan menjadi yang lebih baik. Terdapat enam area gratifikasi, benturan kepentingan, WBS serta 188

Mengusung Budaya Integritas memetakan risiko kegiatan. Pokja penguatan call center, dll). Dampaknya penyampaian akuntabilitas menyusun program dan monev informasi menjadi lebih lengkap, mudah, cepat, yang akurat dan berkualitas serta memastikan efisien, dan transparan. Balai Sains Bangunan keterlibatan pimpinan dalam setiap proses juga dikenal secara luas dengan jumlah pelaksanaan kegiatan. Pokja layanan publik pengunjung website sampai pada 09 September senantiasa meningkatkan layanan kepada pihak 2022 sejumlah 7785 pengunjung. Waktu eksternal. layanan dalam penyampaian informasi lebih cepat dan progres pelayanan dapat terpantau Program unggulan Balai Sains Bangunan secara realtime. dalam pembangunan zona integritas adalah SELARAS yang merupakan singkatan dari Program-program inovasi agen perubahan SistEm peLAyanan dan InfoRmasi TerintegrASi. yang unik seperti Warbiayasa Jujur (warung Selaras merupakan sistem yang dibangun Balai Sains kejujuran), Kasos (kas sosial), Jaga guna mempermudah proses pelayanan melalui Berat (Jumat olahraga dan bebersih biar sehat, website terpadu. Di Website tersebut, semua Ringkas (pelayanan daring dan cashless), dan layanan utama terwadahi dan terintegrasi inovasi lainnya banyak mewarnai kesuksesan dengan jalur komunikasi baik lewat medsos pembangunan ZI di Balai Sains. Ke depannya maupun melalui wa bussiness. Kedepan Balai Sains Bangunan akan terus berupaya pengembangan akan dilakukan agar semua meningkatkan kualitas pelayanannya dalam proses kegiatan dapat dilakukan secara one menuju Wilayah Bersih Birokrasi Melayani stop service (pendaftaran, tracking, database, (WBBM). 189



# 12 Layanan Terbaik bagi Pelanggan

BSN, khususnya Direktorat PSIPPE, telah bersinergi erat dengan Direktorat BTPP Kementerian PUPR dalam hal standardisasi infrastruktur permukiman dan perumahan. Tepatnya, sejak berdiri Panitia Teknis 91-01, Bahan Konstruki Bangunan dan rekayasa Sipil di tahun 2006 yang bersekretariat di Balitbang Kementerian PU. Lalu, sejak perubahan nomenklatur dari Panitia Teknis menjadi Komite Teknis pada 2014, Direktorat BTPP kini menaungi 4 Komite Teknis lingkup permukiman dan perumahan. Bersama 4 Komite Teknis dan dengan didampingi BSN, Direktorat BTPP memiliki andil besar dalam mengembangkan SNI bidang Permukiman dan Perumahan. SNI ini pun menjadi salah satu capaian dalam kegiatan NSPK bidang Permukiman dan Perumahan, yang merupakan salah satu tugas utama Direktorat BTPP. Harapan kami, hubungan dan sinergi erat ini dapat terus terjalin, kita dapat bahu-membahu demi terwujudnya keandalan infrastruktur Permukiman dan Perumahan di Indonesia. Iryana Margahayu, S.T., S.H. Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif “Masukan teknis dari Balai Sains Bangunan terkait ME baik pada Bangunan Bandara Ngurah Rai maupun Bangunan Pasar Sukowati Blok C sangat bermanfaat. Terimakasih dan berharap kedepan kerjasama ini dapat berlanjut dengan baik” Sunarjito, S.T., M.T. Kasatker Pelaksanaan BPPW Bali 192

Layanan Terbaik bagi Pelanggan Kami adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak pada lini bisnis manufaktur, system integrator, dan digital. Untuk mendukung pengembangan produk dalam negeri, kami menggandeng Direktorat BTPP melalui Subdit Teknologi dan Peralatan Infratruktur (TPI). Direktorat BTPP selalu merespon cepat dan memfasilitasi kami melalui audiensi produk kami yang bermanfaat untuk sektor keciptakaryaan. Salah satu produk kami adalah Scada yang bermanfaat sebagai sistem yang mengawasi dan mengendalikan peralatan proses yang tersebar. Produk kami lainnya adalah Internet of Things (IoT) sebagai solusi komunikasi antarmesin yang dapat memberi visibilitas usaha secara real time. Melalui sinergi ini, kami—sebagai salah satu BUMN berharap dapat berpartisipasi dalam menyumbangkan produk dalam negeri yang bermanfaat di lingkungan Kementerian PUPR. Ahmad Taufik Direktur Operasi PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Peran Direktorat BTPP sudah pada jalur yang tepat, yakni berdasarkan kebutuhan pasar serta mengangkat pejabat yang kompeten dan tepat. Direktorat BTPP menyediakan data dan informasi yang lengkap dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai manajemen dan sumber pengetahuan penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Harapannya, Direktorat BTPP dapat memberi penjaminan terhadap mutu pekerjaan konstruksi yang mutakhir, tepat guna sehingga menjadi lebih optimal. Pemutakhiran dilakukan sebagai bentuk respon atas pesatnya kemajuan teknologi yang mendorong perubahan kebutuhan pada beberapa sarana prasarana dan utilitas. Placidus S. Petrus Anggota Komite Teknis 91-09 Perencanaan Sains Bangunan - Chairman & CEO Indonesian Fire and Rescue Foundation (IFRF) 193

Layanan Direktorat BTPP yang pernah kami dapatkan adalah informasi seputar inovasi rancangan Rumah Maisonet, Rumah Komunal, dan Maisonet Tumpuk. Selain itu, kami juga mendapatkan manfaat fasilitasi dari Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan (BKPP) saat kunjungan lapangan ke Rumah Maisonet dan Maisonet Tumpuk di Turangga, Bandung, Jawa Barat. Menurut saya, Direktorat BTPP memiliki peran strategis dalam menjamin mutu (quality assurance) penyelenggaraan infrastruktur bidang permukiman dan perumahan. Melalui kegiatan bimbingan teknis, BTPP juga berperan penting dalam membina para pelaku pembangunan perumahan, khususnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dengan bimbingan teknis dan dukungan NSPK dari BTPP, para pengembang rumah bisa melakukan inovasi-inovasi teknologi dalam rangka menghadirkan rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR. Dengan begitu, kehadiran BTPP sangat dibutuhkan bagi stakeholders bidang Perumahan dalam penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan permukiman yang andal dan berkualitas. Muhammad Nauval Al-Ammari, S.T., M.Si. Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Pembiayaan Perumahan Menurut saya, Direktorat BTPP telah melaksanakan peran sesuai fungsinya. Khususnya, terkait pembinaan dan pengelolaan Jafung keciptakaryaan yang menjadi binaannya. Dalam melaksanakan peran tersebut, Direktorat BTPP selalu berkolaborasi dengan kami di BKO dalam rangka memberikan layanan yang bermanfaat kepada para pemangku Jafung sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi. Dedy Ekawinata, S.T. Kepala Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR 194

Layanan Terbaik bagi Pelanggan Dalam proses akreditasi ISO 17025, Balai Sains Bangunan mendapat layanan pendampingan dari Subdit TPI. Selama proses akreditasi, Subdit TPI mendampingi kami dengan sangat baik secara aktif dan menyeluruh, mulai dari tahap pendaftaran sampai witnessing. Selama masa pendampingan tersebut, kami juga diberikan bekal pengetahuan. Dalam hal ini, Subdit TPI menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Tentunya, kegiatan pendampingan ini sangat membantu kami. Harapan kami, ke depannya, Subdit TPI dapat mempertahankan kinerja dan meningkatkan komunikasi secara formal agar dapat lebih tertelusuri. Azhar Pangarso Laksono Subkoordinator Pengujian Balai Sains Bangunan “Bimtek Balai Sains Bangunan menambah wawasan teknis terutama bidang ME, hal yang cenderung kita abaikan dalam pembangunan infrastruktur” Muhyidin Ahmad M Ketua Tim Analisa Teknis dan Supervisi Subdit Perencanaan Teknis Rumah Susun 195

Seluruh pelayanan Direktorat BTPP, khususnya Balai BSBG, dalam melaksanakan quality assurance infrastruktur permukiman sangatlah memuaskan. Tidak hanya telah menerapkan SOP dengan sangat baik, pelayanannya juga memperhatikan kenyamanan dan kejelasan informasi bagi pengguna jasanya. Hal tersebut kami rasakan, mulai dari awal proses pendaftaran sampai proses pengujian di laboratorium. Bahkan, kami diizinkan untuk menyaksikan proses di laboratorium dan mendapat penjelasan langsung dari engineer-nya. Dengan begitu, bukan hanya kualitas produk hasil pengujiannya saja yang maksimal, tetapi informasinya juga bisa tersampaikan dengan baik. Adapun layanan yang pernah kami dapatkan dari Balai BSBG Direktorat BTPP adalah pengujian uji kuat tarik baja WF. Pengujian dari Balai BSBG kami perlukan untuk memastikan kualitas baja masih layak digunakan kembali karena kondisi baja yang sudah terekspos selama kurang lebih 4 tahun. Saran saya, Direktorat BTPP dapat terus meningkatkan layanan sekaligus promosi layanannya kepada masyarakat, misalnya lewat media sosial. Sangat disayangkan, jika pelayanan prima ini, tidak disebarluaskan. Semoga, ke depannya, Direktorat BTPP semakin dipercaya masyarakat sebagai laboratorium bahan bangunan terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Semangat! PUPR Bangga Melayani Bangsa. Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat! Adi Jafung Teknik Tata Bangunan BPPW Lampung 196

Layanan Terbaik bagi Pelanggan Direktorat BTPP telah mendukung Sekretariat Katalog Elektronik Sektoral. Selain berkoordinasi dengan kami, Direktorat BTPP juga menjembatani usulan dari direktorat teknis pengusul, menyampaikan kendala yang dihadapi penyedia ataupun PPK, serta mendorong progres e-purchasing pada etalase bidang Cipta Karya dan Perumahan. Harapannya, Direktorat BTPP bisa lebih aktif dalam menginformasikan dan menyosialisasikan pengadaan barang/ jasa melalui katalog elektronik sektoral Kementerian PUPR. Hal ini lantaran masih ada beberapa etalase produk Cipta Karya dan Perumahan yang belum dilakukan e-purchasing. Kami juga berharap Direktorat BTPP lebih proaktif dalam menjaring usulan-usulan produk baru untuk dicantumkan di Etalase Bidang CiIpta Karya dan Perumahan. Hilda Isfanovi, S.T., MPDA JF Pembina Jasa Konstruksi Muda (Subkoord Pengembangan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR) Kami sangat terbantu dengan adanya peran dan fasilitasi dari Subdit TPI Direktorat BTPP dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lain dalam proses penelusuran dan verifikasi ketersediaan barang produk dalam negeri. Selain itu, juga fasilitasi dalam pengajuan permohonan izin impor produk non-PDN pada Paket Pembangunan IPAL dan Jaringan Perpipaan Air Limbah Kawasan Industri Batang Fase I seluas 450 Ha sesuai dengan ketentuan dari Ditjen Bina Konstruksi PUPR. Pada paket pembangunan di Kawasan Industri Batang tersebut, Subdit TPI juga memfasilitasi dalam pembahasan dengan Asosiasi Bidang Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi. Panggih Hidayat, S.T., M.Eng. PPK Sanitasi Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III Provinsi Jawa Tengah 197

Kami (Pusbangkom Sumber Daya Air dan Permukiman BPSDM) berkolaborasi dengan Direktorat BTPP dalam pengembangan kompetensi ASN—termasuk Jafung. Pengembangan kompetensi dilakukan dalam rangka pelaksanaan Quality Assurance. Salah satu bentuk pengembangan kompetensi yang kami lakukan adalah kegiatan pelatihan. Misalnya saja, Pelatihan Bangunan Gedung Hijau. Bentuk dukungan Direktorat BTPP lainnya adalah dengan menugaskan pengajar dan asesor pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan BPSDM. Bahkan, Direktur BTPP sendiri berkenan untuk memberikan materi melalui video pembelajaran dalam Pelatihan Pemeriksaan Cepat (Quick Assesment) Kerusakan Bangunan Gedung Pascabencana Gempa Bumi. Dengan kolaborasi ini, diharapkan bisa mencetak sdm-sdm berkompeten yang mampu menyelenggarakan infrastruktur yang andal dan bermutu. Agung Yuana Putra, S.T., M.M. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda Bidang Manajemen Sistem dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman, BPSDM (Subkoordinator Bidang Tugas Teknik dan Materi Permukiman I) Direktorat BTPP sangat membantu proses penayangan dan purchasing produk Katalog Elektronik Sektoral Bidang Cipta Karya dan Perumahan, mulai dari awal sampai akhir proses. Direktorat selalu mengingatkan kami terkait tahapan-tahapan yang harus kami lalui dan sering kami lupakan. Harapannya, Direktorat BTPP terus berkinerja baik dalam melakukan pendampingan yang akan turut mendorong terwujudnya infrastruktur yang bermutu dan andal. Dewi Rahmawaty Pelaksana Teknis 198

Layanan Terbaik bagi Pelanggan Direktorat BTPP sudah sangat membantu dalam pengembangan prototipe rumah susun, khususnya Barak Rembunai. Selama pendampingan, Direktorat BTPP memberiukan saran-saran yang memudahkan perencana dalam menentukan dan menyusun paket/item rumah susun dalam etalase e-katalog. Hal ini tentunya dapat mempermudah user untuk melakukan penayangan maupun purchasing. Pendampingan Direktorat BTPP juga sangat kami harapkan saat market sounding dan perencanaan prototipe serta e-katalog Rumah Susun desain baru. Putri Ulfah Namirah Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan “Pelayanan pengujian di Balai Sains Bangunan menyediakan informasi yang sangat lengkap, detail dan mudah dipahami. Informasi mengenai persyaratan pengujian tidak begitu rumit. Pelayanannya baik sekali.” Aji PT Maxinterindo Perkasa “Sekarang menjadi lebih paham terkait fungsi dari BSB dan sangat berterima kasih terhadap pelayanan yang diberikan, buku yang dimiliki sangat membantu untuk pengelolaan rumah susun yang handal” I Wayan Parsika Utama Dinas PUPRKIM Prov. Bali 199

Peran Subdit TPI sebagai fasilitator layanan kerja sama Direktorat BTPP sudah sangat baik. Terutama, dalam kegiatan diskusi teknis terkait penerapan teknologi dan perangkat infrastruktur yang melibatkan stakeholder, baik lembaga pemerintahan, swasta, dan perguruan tinggi. Layanan dan manfaat yang kami terima dari Subdit TPI adalah surat kesediaan mitra dalam usulan penelitian yang diajukan untuk hibah kompetisi perguruan tinggi. Kami juga mendapat layanan implementasi Surat Kesepakatan Kerja sama antara FT UB dengan Direktorat BTPP dalam kegiatan Satrep, baik berupa penyediaan perangkat lunak penelitian (IESVE) serta studi banding ke beberapa perguruan tinggi dan perusahaan di Jepang. Layanan dari Subdit TPI sangat bermanfaat bagi kami dalam kolaborasi penelitian dan meningkatkan kualitas sdm di lingkungan Universitas Brawijaya. Ke depannya, kami berharap kolaborasi penelitian dengan Direktorat BTPP dapat terlaksana lebih baik dengan luaran Tingkat Keterterapan Teknologi yang semakin tinggi. Ir. Agung Murti Nugroho, S.T., M.T., Ph.D., IPM Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup UB, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya “Pelayanan pengujian di Balai Sains Bangunan memuaskan. Seluruh pegawainya cepat tanggap dalam memberikan pelayanan” Fransisca Maria Farida Mahasiswa S3- Institut Teknologi Bandung 200