RKPD-2016-full_clone

No. Indikator Kendala Solusi - Kompetensi dan - Tanggap akan tuntutan profesioanalisme SDM globalisasi / penanggulangan bencana perdagangan bebas yang masih perlu yanag menghendaki ditingkatkan lagi secara ditiadakannya optimal hambatan-hambatan dengan melaksanakan - Infrastruktur daerah yang harmonisasi / belum sepenuhnya penyesuaian standar mendukung peningkatan (standard aligment) pelayanan penanggulangan bencana, seperti jaringan - Melaksanakan tuntutan jalan, sistem komunikasi, pos akan kualitas penanggulangan bencana dsb pengawasan pelaksanaan tugas - Koordinasi antar instansi (quality control & terkait masih belum assesment) dalam maksimal (misalnya dengan rangka pelayanan prima non Organisasi Badan / akuntabilitas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam - Pembinaan dan satu lingkup Pemerintah penyuluhan kepada Daerah, Kepolisian RI, dll) setiap orang yang berkepentingan dalam - Kejadian Bencana sering penerapan kebijakan berakibat fatal yang tepat (knowledge- based policy) dalam - Bencana akibat alam & ulah setiap langkah / manusia sering bermuara kebijakan yang diambil pada bencana atau ditetapkan. - Meningkatnya kesenjangan - Menerapkan pola dalam sistem desentralisasi sesuaia penanggulangan bencana standar yang diterapkan oleh Unit Penanggulangan Pemerintah Pusat dalam Bencana, misalnya rangka otonomi daerah respontime yang masih tinggi, tumpulnya efektivitas - Merealisasikan SOP pennaggulangan bencana, (Standar Operating dsb Procedure) - Peraturan dan standar- - m. Melaksanakan standar teknis tentang Standar Pelayanan bencana masih terbatas Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan yang - Masih kurangnya kesadaran berlaku di Kota masyarakat mengenai Semarang dalam rangka pengurangan resiko bencana perlindungan (PRB) masyarakatBidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan1 Anggaran yang tidak maksimal Penambahan anggaran atau kecil menyebabkan yang selalu diusahakan beberapa indikator yang perlu kepada Pemerintah Kota dianggarkan tidak ada Semarang anggarannya2 Pencatatan dan pelaporan Dibangunnya PPT Seruni korban KDRT yang kurang di 16 Kecamatan agar terintegrasi korban KDRT dapat cepat melaporkan dan ditangani kasusnyaBidang KB dan KS1 Anggaran yang tidak maksimal Penambahan anggaran atau kecil menyebabkan yang selalu diusahakan beberapa indikator yang perlu kepada Pemerintah Kota dianggarkan tidak ada Semarang RKPD Kota Semarang Tahun 2016 II.147

No. Indikator Kendala Solusi 2 Rasio Penyuluh anggarannya Lapangan KB/Penyuluh Para penyuluh lapangan KB (PLKB/PKB) 1 Kurangnya jumlah Penyuluh KB diberikan pembinaan petugas di setiap 2(dua) Lapangan KB yang berimbas daan pelatihan agar hasil Desa/Kelurahan pada capaian kinerja yang dicapai lebih optimal.Bidang Pendidikan Dasar Permasalahan Solusi No. Indikator Sosialisasi regulasi SPM di 1. Standar Pelayanan Minimal tingkat satuan pendidikan (SPM) Wajib Belajar Pendidikan 2. Dasar menyesuaikan Penambahan kuantitas perubahan regulasi yang terbit tenaga pendidik setiapBidang Pekerjaan Umum saat pelaksanaan SPM berjalan. tahun1. Perubahan regulasi ini berdampak pada pelaksanaan SPM di satuan pendidikan yang serta merta mesti diikuti. Implementasi ini memerlukan waktu sosialisasi yang cukup sehingga keluaran SPM belum maksimal di tingkat satuan pendidikan Kuantitas pendidik dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan belum berbanding lurus dengan kuantitas peserta didik/ rombongan belajar sehingga sangat berpengaruh terhadap keluaran SPM. Atas kondisi ini Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak bisa melakukan perubahan kuantitas karena mesti mengikuti regulasi kepegawaian yang diterbitkan oleh Pemerintah pusat Kemenpan dan Kemendagri - Kemampuan sumber daya - Meningkatkan manusia yang masih kurang kemampuan sumber terhadap penguasaan daya manusia melalui teknologi informasi dan kursus/pelatihan dan keterbatasan peralatan pendidikan yang terkait sehingga pekerjaan sering kali dengan teknologi dilakukan secara manual. informasi serta menambah jumlah - Belum tersedianya sumber peralatan. data peta tingkat bidang/persil - Melaksanakan kegiatan pembuatan data peta - Belum tersedia data yang tingkat bidang/persil. akurat terhadap pemilik/pemanfaat air bawah - Melaksanakan update tanah, pemakaian ABT data dan penegakan semakin meningkat, belum perda pengelolaan air adanya peraturan teknis tanah serta menyusun sebagai petunjuk teknis dari petunjuk teknis dariRKPD Kota Semarang Tahun 2016 II.148

No. Indikator Kendala SolusiBidang Ketenagakerjaan Perda pengelolaan air tanah Perda pengelolaan air1 Besaran tenaga kerja Kota Semarang tanah Kota Semarang yang akan menjadi yang mendapatkan - Kebocoran pada jaringan pipa acuan dalam pelatihan berbasis PDAM sehingga ada beberapa pelaksanaan Perda kompetensi lokasi/wilayah yang belum tersebut. terlayani air bersih/air2 Besaran Kasus yang minum - Rehabilitasi dan diselesaikan dengan penambahan pipa Perjanjian Kerja - Jumlah sarana dan distribusi air bersih di prasarana yang mendukung wilayah Kota Semarang.3 Besaran pekerja/buruh sistem jaringan drainase yang menjadi peserta skala kawasan dan skala - Pengadaan sarana dan program Jamsostek kota.yang belum memadai. prasarana yang mendukung sistemBidang Ketahanan Pangan jaringan drainase skala 1. Stabilitas harga dan kawasan dan skala kota pasokan pangan Pencapaian target besaran Mendorong LPKS yang ada 2. Penanganan daerah tenaga kerja yang mendapatkan untuk lebih meningkatkan rawan pangan pelatihan berbasis kompetensi SDM Instruktur yang ada sangat sulit dilakukan karena untuk mengikuti sertifikasiBidang Kesenian terbatasnya jumlah assesor kompetensi, meningkatkan 1 sebagai penguji jumlah uji kompetensi yang diselenggarakan Pencapaian target Besaran Kasus yang diselesaikan Pengusulan penambahan dengan Perjanjian Bersama (PB) jumlah personil Mediator, terkendala banyaknya kasus meningkatkan koordinasi perselisihan tenaga kerja yang dan efektifitas LKS Bipartit yang akhirnya sampai tingkat dan Tripartit. pengadilan, padahal sesuai kewenangan Dinas Tenaga Meningkatkan fungsi Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang dalam hal ini pembinaan dan mediator hanya sampai dengan anjuran pengawasan ke Pencapaian target Besaran perusahaan, Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek terkendala meningkatkan koordinasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota semarang dengan instansi terkait, hanya mempunyai fungsi koordinasi dengan pihak terkait kegiatan sosialisasi ke perusahaan Perbedaan penghitungan dalam Diperlukan Pelatihan SPM menentukan Realisasi dan kembali untuk menghitung Target harga antara Realisasi dan target harga Kementerian Pertanian dan untuk indikator Stabilitas Kementerian Dalam Negeri harga dan Pasokan Kesulitan dan menentukan Pelatihan SPM Kembali Pembilang dan penyebut untuk dengan Konsultan yang menghitung indikator memahami bidang Penanganan daerah rawan Ketahanan Pangan pangan Kurangnya minat dan Berupaya menumbuhkanRKPD Kota Semarang Tahun 2016 II.149

No. Indikator Kendala Solusi kepedulian generasi muda minat generasi muda terhadap seni budaya melalui pengembangan tradisional sehingga sulit untuk atraksi budaya seni tradisi menelurkan generasi penerus secara kreatif khususnya terhadap seni tradisi2 Terbatasnya fasilitas dan Meningaktkan fasilitas dan kualitas sarana prasarana di kualitas sarana prasarana gedung pertunjukan kesenian di gedung pertunjukan3 Kurangnya koordinasi dan Meningkatkan koordinasi komunikasi antar kelompok dan komunikasi antar atau sanggar kesenian dan kelompok / sanggar Dewan Kesenian Semarang kesenian dsn Dewan dalam penyelenggaraan event Kesenian Semarang dalam kesenian penyelenggaraan event keseniana melalui pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang seni budaya.Bidang Komunikasi dan Informatika SKPD yang melaksanakan SPM bidang komunikasi 1 Masih ada indikator bidang daan informatika akan komunikasi dan informatika mencapai target sesuai yang belum bisa dilaksanakan ketentuan dengan melalui karena anggaran yang masih perencanaan anggaran terbatas SKPDBidang Perhubungan Banyak pegawai yang pensiun Usulan kepaada BKD sehingga SDM yang memiliki untuk penambahan 1. Tersedianya SDM di kompetensi di bidang terminal pegawai bidang terminal pada kurang mencukupi. Kabupaten/Kota yang - Peremajaan angkutan telah memiliki terminal Masih ada angkutan yang yang sudah tua dengan berusia tua dan belum kendaraan yang baru 2. Terpenuhinya standar diremajakan sehingga keselamatan bagi membahayakan keselamatan di - Penambahan koridor angkutan umum yang jalan angkutan massal BRT melayani trayek di dalam Kabupaten / Kota Melaksanakan pemantauan danBidang Penanaman Modal Belum sepenuhnya perusahaan pembinaan kepada 1 dan atau kegiatan usaha yang industri untuk diawasi mentaati persyaratan menerapkan ketentuan- teknis dan administrasi ketentuan peraturan perundang-undangan agar2. Perpanjangan ijin IMTA belum pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penanaman modal dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Mengadakan koordinasi RKPD Kota Semarang Tahun 2016 II.150

No. Indikator Kendala Solusi dengan Dinas Tenaga ditangani oleh BPPT karena Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, untuk belum BPPT belum diberi penanganan perpanjangan RPTKA (Rencana kewenangana untuk menangani Penggunaan Tenga Kerja Asing) dan perpanjangan IMTA IMTA (Ijin Perpanjangan Tenaga Kerja Asing).Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Melakukan koordinasi 1. Penerbitan KTP elektronik secaraa terus menerus sampai dengan tahun 2014 dengan Kmenterian Dalam masih menjadi kewenangan Negeri sebagai instansi Kementerian Dalam Negeri yang berwenang dalam sedangkan kewenangan daerah penerbitan KTP elektronik. untuk proses perekaman. Untuk proses perekaman Kota Selanjutnya daerah Semarang sampai dengan melakukan kegiatan semester I Tahun 2014 telah dengan meningkatkan mencapai 87,64% yaitu sebesar pelayanan perekaman 1.052.404 data penduduk dari dengan kegiatan target 1.205.691 data pelayanan langsung ke penduduk. sekolah, perguruan tinggi, instansi pemerintah dan2. Minat masyarakat untuk perusahaan untuk mengurus Akta Kematian mendorong peningkatan rendah karena akta kematian pencapaian jumlah tidak menjadi persyaratan perekaman KTP-elekrotik pengurusan pelayanan publik lainnya dan untuk pengurusan Melaksanakan sosialisasi administrasi kematian cukup tentang pentingnya sampai di Kelurahan memiliki akta kelahiran kepada masyarakat baik3. Kesulitan dalam menentukan langsung maupun melalui pembilang dalam indikator media publikasi dan cakupan penerbitan akta mengajukan usulan kelahiran karena terdapat 2 kegiatan pelayanan jenis penerbitan Akta Kelahiran langsung pengurusan akta yaitu untuk Kelahiran Umum kematian bekerjasama dan Kelahiran Terlambat dengan kelurahan untuk sehingga untuk jumlah tahun 2014. penerbitan Melakukan perhitungan4. Cakupan penegakan a. Tidak tersaji data dasar pembilang untuk indikator cakupan penerbitan aktaperaturan daerah dan kelahiran dengan menjumlahkan realisasiperaturan kepala daerah penerbitan akta umum dan terlambat sehinggadi Kabupaten/Kota persentase capaian SPM menjadi tinggi  Pembuatan SIM data base  Penunjukan petugas khusus penanganan pengaduan dan pencatatan pelanggaranRKPD Kota Semarang Tahun 2016 II.151

No. Indikator Kendala Solusi Perda b. Target pelanggaran / jumlah Ditentukan berdasarkan pelanggar sulit untuk pelanggaran yang ada di ditentukan karena bukan tahun sebelumnya. hanya berdasarkan pantauan akan tetapi juga Saran : dari pengaduan masyarakat dan juga dinas/instansi Apabila memungkinkan terkait. pembilang dan penyebut diganti dengan jumlah yang absolut, misal : (jml perda bersanksi yg ditegakkan/jumlah seluruh Perda bersanksi) x 100% Ket : Perda bersanksi adalah Perda yang mengandung sanksi baik administrasi maupun pidana / denda yang sering dilanggar / dilaporkan5. Cakupan patroli siaga a. Kurangnya sarana dan Mengajukan tambahan armada ketertiban umum dan prasarana (mobil patroli)  Jumlah regu diperkecil ketentraman masyarakat b. Kurangnya personil  Mengajukan penambahan personil melalui BKD atau outsourcing6. Cakupan rasio petugas a. Pertumbuhan pemukiman  Pembuatan surat perlindungan penduduk yang relatif tinggi edaran (sudah masyarakat (Linmas) di (RT bertambah banyak) dilakukan) Kabupaten / Kota tidak diimbangi dengan penunjukan Linmas sesuai  Sosialisasi di tingkat jumlah RT kecamatan dan kelurahan (akan dilaksanakan pada akhir tahun 2014) b. Tidak banyak orang yang Pakaian Linmas, mau menjadi Linmas karena pemberian tali asaih, tidak ada perhatian dari pemberi uang transport Pemda (pakaian/uang harian) c. Di perumahan (terutama Kelurahan diarahkan perumahan menengah ke untuk memenuhi petugas atas) tidak ada warga yanag Linmas sejumlah RT (tidak mau menjadi Linmas karena harus berasal dari RT yang kesibukannya bersangkutan)7. Terbatasnya anggaran sehingga Mengusulkan penambahan pengalokasian anggaran untuk anggaran untuk kegiatan kegiatan pendidikan dan pendidikan dan pelatihan pelatihan pertolongan daan pertolongan daan pencegahan kebakaran sangat pencegahan kebakaran rendah8. Adanya mutasi pejabat Mengusulkan penambahan struktural di lingkungan personil satgas damkar RKPD Kota Semarang Tahun 2016 II.152

No. Indikator Kendala Solusi Pemerintah Kota Semarang dan untuk mengisi kekurangan staf Dinas Kebakaran ke personil di Dinas instansi lainnya sehingga Kebakaran terutama berakibat pejabat struktural Pasukan Pemadam dan staf yang sudah dididik Kebakaran sesuai standar kualifikasi berkurang serta berkurangnya jumlah personil memasuki masa masa pensiun2.5.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yangdibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasalalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahanperurusan dapat disampaikan sebagai berikut:1. Urusan Pendidikan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Jangkauan akses pelayanan dan mutu pendidikan; kualitas sarana dan prasarana pendidikan; Biaya penyelenggaraan pendidikan; Relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus; dan Pendidikan karakter berbasis moral dan budi pekerti. Solusi: pendataan yang lebih akurat terkait sarana prasarana pendidikan yang masih kurang terutama di daerah pengembangan, mulai lebih menggalakkan pendidikan moral terutama kepada generasi muda dimulai dari usia dini kedalam program kegiatan SKPD.2. Urusan Kesehatan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Derajat kesehatan masyarakat; pelaksananan jaminan kesehatan; penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; dan pencapaian Semarang sehat. Solusi : penerapan standar mutu pelayanan kesehatan berbasis standar pelayanan dan berbasis teknologi informasi.3. Urusan Pekerjaan Umum, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Rob dan Banjir; Kelancaran arus barang dan jasa; Pengelolaan sanitasi; Kualitas jalan yang belum optimal. Solusi : pengelolaan sistem drainase yang terintegrasi dan konsisten, pemanfaatan akses/ jalan-jalan baru sebagai pemecah arus lalu lintas (outer, middle ring road), Peningkatan kualitas jalan dan saluran.4. Urusan Perumahan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Masih adanya Permukiman kumuh dan rumah yang tidak layak huni; kepemilikan rumah; dan Keterbatasan lahan permukiman Solusi : Perbaikan rumah tidak layak huni, Perbaikan sarpras perumahan termasuk sanitasi/IPAL komunal, Pembangunan vertical housing yang bertata lingkungan.5. Urusan Penataan Ruang, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Alih fungsi lahan; Pengendalian bangunan Liar; dan Ketidaksesuaian tata ruang. Solusi: Pengetatan pelaksanaan Perda RTRW.6. Urusan Perencanaan Pembangunan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Ketimpangan pertumbuhan wilayah; Koordinasi lintas sektoral; keselarasan dokumen perencanaan; dan Keserasian pembangunan wilayah perbatasan.RKPD Kota Semarang Tahun 2016 II.153

Solusi : proses pembuatan dokumen perencanaan yang melibatkan semua stakeholder, pengetatan monitoring pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan.7. Urusan Perhubungan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Pengembangan moda transportasi massal; Kemacetan lalu lintas; Kecelakaan lalu lintas; Sarana prasarana perhubungan darat (terminal); dan tata kelola parkir yang masih banyak lost income. Solusi: Pengelolaan parkir yang efektif, Pengembangan moda transportasi massal, Pengelolaan APILL berbasis teknologi informasi, perbaikan sarana prasarana perhubungan darat.8. Urusan Lingkungan Hidup, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Erosi, abrasi, reklamasi pantai, pengelolaan pesisir, penurunan muka tanah; Perubahan iklim; Pencemaran dan kerusakan lingkungan; galian mineral non logam (galian C); dan Pengelolaan sampah. Solusi: Perencanaan program kegiatan berbasis kelestarian lingkungan hidup (adaptasi & mitigasi dampak perubahan iklim), Pengetatan pelaksanaan Perda galian C.9. Urusan Pertanahan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Konflik kepentingan pertanahan dan validitas data pertanahan yang belum baik. Solusi : pendataan kepemilikan tanah serta batas-batas wilayah yang terintegrasi dengan dokumen RTRW Kota Semarang.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Urbanisasi; dan Administrasi kependudukan, integritas. Solusi : pendataan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan data- data administrasi yang lain.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Pengarusutamaan gender; Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); dan Diskriminasi, eksploitasi perdagangan perempuan dan anak. Solusi: sosialisasi gencar kepada masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian korban perempuan dan anak. Penyediaan fasilitas untuk perlindungan perempuan dan anak.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Angka kelahiran yang relatif tinggi; dan Kesehatan reproduksi. Solusi : memfasilitasi kegiatan untuk pengendalian angka kelahiran (TFR), fasilitasi pembinaan keluarga menuju keluarga bahagia & sejahtera.13. Urusan Sosial, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Kemiskinan; PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); dan Mitigasi Bencana. Solusi : menggalakkan program kegiatan dengan berorientasi mitigasi bencana, memfasilitasi pembinaan sosial kemasyarakatan.14. Urusan Ketenagakerjaan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Pengangguran, kompetensi lulusan yang belum siap kerja; masih adanya Konflik perburuhan. Solusi : memfasilitasi forum antara buruh dan pengusaha, fasilitasi peningkatan kompetensi lulusan siap kerja.15. Urusan Koperasi dan UKM, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: pemberdayaan dan peningkatan daya saing koperasi dan UKM. Solusi: fasilitasi tumbuhnya klaster-klaster usaha kecil.16. Urusan Penanaman Modal, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Daya Saing Daerah; Infrastruktur Kawasan Industri; dan Insentif dan Disinsentif Investasi. Solusi: efisiensi & efektifitas dalam proses perijinan.RKPD Kota Semarang Tahun 2016 II.154

17. Urusan Kebudayaan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional di kalangan masyarakat; dan pelestarian cagar budaya dan bangunan bersejarah. Solusi ; memfasilitasi dan menggalakkan kegiatan yang bersifat nguri-nguri budaya Semarangan.18. Urusan Pemuda dan Olah Raga, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Prestasi dan budaya olah raga; dan Potensi dan partisipasi pemuda. Solusi: mengembangkan budaya berolahraga di masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan Kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Solusi : fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Pelayanan publik; Optimalisasi PAD dan asset daerah; Rasio kemandirian daerah; Pembudayaan zona integritas; dan pengelolaan anggaran; optimalisasi Perusda dan BUMD, Profesionalisme Birokrasi. Solusi: mendorong dengan kuat optimalisasi peningkatan PAD, efisiensi dan transparansi dalam proses penyusunan anggaran. Penguatan sistem terpadu menjadi prioritas pemerintah dalam menjawab tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi publik dengan mempertimbangkan hal-hal kewenangan yang dapat diakses publik.21. Urusan Ketahanan Pangan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: pola konsumsi masyarakat yang masih kurang dalam memperhatikan kandungan nutrisi; Solusi : menggalakkan dan memfasilitasi gerakan konsumsi gizi dan nutrisi.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan; dan Budaya gotong royong masyarakat. Solusi : menggalakan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun peran aktif masyarakat dalam pembangunan.23. Urusan Statistik, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Akurasi data base pembangunan; Unifikasi dan kodifikasi data; validitas dan ketersediaan data untuk perencanaan. Solusi : fasilitasi pendataan berbasis teknologi informasi serta berbasis indikator pencapaian dalam pembangunan.24. Urusan Kearsipan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Inventarisasi arsip. Solusi: fasilitasi pengarsipan berbasis sistem teknologi.25. Urusan Komunikasi dan Informatika, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik; dan Perkembangan Teknologi Informatika (E-Gov dan E-city) serta pendayagunaan SDM Aparatur didalamnya. Solusi: Sistem informasi semua SKPD yang terintegrasi dalam satu pintu untuk mempermudah akses data, penegakan peraturan dalam pengendalian jaringan telekomunikasi di Kota Semarang.26. Urusan Perpustakaan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: masih belum optimalnya pusat-pusat buku/ informasi di seluruh wilayah Kota Semarang, belum optimalnya minat baca; dan belum optimalnya persebaran Rumah Pintar yang nyaman. Solusi: menumbuhkan dan menggalakkan pusat-pusat baca baru, terus memfasilitasi gerakan ayo membaca.RKPD Kota Semarang Tahun 2016 II.155

27. Urusan Pertanian, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Penyediaan bahan pangan pertanian; dan Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian. Solusi : memfasilitasi petani yang masih aktif dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas hasil panen, memfasilitasi dan sosialisasi keanekaragaman (diversifikasi) olahan hasil pangan.28. Urusan Kehutanan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Konservasi lahan yang sangat terbatas. Solusi : menggalakkan partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian penghijauan/lahan29. Urusan Energi & Sumberdaya Mineral, beberapa permasalahan yang dihadapi sampai dengan saat ini masih banyak terkait dengan penambangan/ galian C. Kegiatan harus berijin yang telah diberlakukan sepertinya belum berdampak terlalu signifikan terhadap kesadaran dan perilaku masyarakat. Solusi; upaya penegakkan perda terus ditingkatkan, selain itu kegiatan- kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat akan dampak penambangan akan terus digalakkan.30. Urusan Pariwisata, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: masih belum optimalnya kegiatan kepariwisataan; masih terbatasnya pilihan tujuan wisata; serta Kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata yang belum optimal. Solusi: Mengembangkan destinasi pariwisata dan event kepariwisataan, memperbaiki dan memperbaharui sarpras kepariwisataan yang ada.31. Urusan Kelautan dan Perikanan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Rendahnya pengelolaan dan pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan; Semakin terbatasnya lahan budidaya; dan Semakin meluasnya kerusakan pantai. Solusi: meningkatkan kegiatan yang mendukung produksi hasil laut.32. Urusan Perdagangan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: semakin menjamurnya jumlah PKL dan pasar semi modern; masih adanya kondisi pasar tradisional yang tidak representatif. Solusi : memfasilitasi sarpras perdagangan seperti Penataan PKL; Revitalisasi pasar tradisional; dan Penataan pasar semi modern (retail modern)33. Urusan Perindustrian, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah: Keterbatasan pusat-pusat industri kecil dan menengah; Ketergantungan produk-produk industri; Solusi: mendorong pertumbuhan pusat-pusat industri kecil dan menengah, pengendalian dampak lingkungan dari pusat industri yang ada.Secara garis besar prioritas permasalahan yang berdampak langsung terhadapmasyarakat dan harus segera ditangani di Kota Semarang pada tahun 2016 yaitu:a. Peningkatan serta Pengoptimalan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir dan Rob. Kondisi lingkungan yang selalu terkena banjir dan rob akan banyak menimbulkan dampak negatif, antara lain: - Kondisi infrastruktur jalan yang mudah rusak; - Kondisi infrastruktur bangunan/ rumah yang mudah rusak; - Kesehatan masyarakat yang lebih rentan terhadap penyakit. Keadaan tersebut akan memunculkan permasalahan yang lebih pelik yaitu secara tidak langsung akan memiskinkan masyarakat yang terkena dampak banjir & rob. Hal ini karena pendapatan yang diperoleh masyarakat yang seharusnya dapat digunakan sebagai tambahan modal/ tambahan aset justru akan banyak dialokasikan untuk memperbaiki rumah atau mengobati anggota keluarga yang sakit (dampak banjir & rob).RKPD Kota Semarang Tahun 2016 II.156

b. Peningkatan Kualitas & Kuantitas Infrastruktur Jalan. Hal ini akan secara langsung berdampak positif terhadap masyarakat, antara lain: - Meningkatkan perekonomian wilayah; - Mengurangi kemacetan pada ruas-ruas jalan besar; - Membagi arus kepadatan lalu lintas melalui pembukaan jalan/ akses baru.c. Kemacetan lalu-lintas. Banyak faktor yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan Kota Semarang yang semakin berkembang menjadi kota besar, antara lain: - Pengembangan transportasi massal, melalui penambahan jumlah koridor, jumlah armada BRT serta sarana pendukungnya, - Pengoptimalan terminal transportasi darat dan sarana pendukungnya; - Pengoptimalan pengaturan parkir di ruas jalan; - Pengoptimalan sarpras rambu jalan dan kelengkapannya.d. Masih terdapat Pasar Tradisional dengan kondisi yang kurang optimal/ kurang representatif dalam melakukan pelayanan ekonomi perdagngan, hal dapat ini disebabkan karena: - Kondisi pasar tradisonal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan lingkungan sekitar; - Kondisi sarpras yang rusak yang disebabkan karena bencana alam, kebakaran ataupun karena banjir & rob.e. Dampak dari program pengembangan jaminan sosial kesehatan menyebabkan kekurangan kebutuhan fasilitas sarana prasarana kesehatan. Peningkatan kebutuhan Sarana prasarana Kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan antara lain: - Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan terhadap semua lapisan masyarakat (termasuk masyarakat miskin) - Peningkatan & pemenuhan sarana prasarana kesehatan di puskesmas- puskesmas dan Rumah sakit.f. Sarana Pendidikan masih perlu ditingkatkan. Lebih difokuskan terhadap: - Peningkatan kualitas & kuantitas sarana prasarana pendidikan (ruang kelas, lab, lap OR, toilet, perpustakaan, dsb)g. Angka pengangguran seharusnya semakin lama semakin menurun. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya yang terintegrasi dan sinergi antara beberapa bidang, upaya tersebut dilakukan dengan cara, antara lain: - Mewujudkan masyarakat yang berwirausaha; - Peningkatan kapasitas kemampuan tenaga kerja dalam menghadapi daya saing global; - Peningkatan kesempatan kerja; - Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerjah. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan, serta adanya tuntutan masyarakat yang semakin meningkat membuat Pemerintah Kota Semarang untuk terus mengupayakan peningkatan Pengembangan sistem penyelenggaran Pemerintahan terpadu. - Peningkatan pelayanan publik; - Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahani. Tuntutan kualitas kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. - Peningkatan Stabilitas dan Rasa Aman Masyarakat; - Peningkatan even-even kebudayaan maupun kegiatan komunitas.RKPD Kota Semarang Tahun 2016 II.157

BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 Kondisi perekonomian Kota Semarang serta proyeksi perekonomian tahun2016 dapat digambarkan melalui rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang jugapenjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, makadisusun berbagai kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaianmasalah agar arah pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan berbagaikebijakan yang akan ditetapkan. Pada sisi lain, perkiraan sumber-sumberpendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasarkebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerjasecara efektif dan efisien.3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yangbertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapanganpekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat``yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakanterjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atautersier. Dan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut mutlak diperlukanperencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yangdilaksanakan bisa tepat waktu dan tepat sasaran sehingga dapat memaksimalkansumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensialyang merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektifdan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, maka kebijakan ekonomitahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, percepatanpembangunan sararana dan prasarana, mengurangi kemiskinan danpengangguran, memperkuat perekonomian masyarakat dan keberlanjutanpertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pencapaian kerangka ekonomi makro yangdiinginkan Pemerintah Kota Semarang akan selalu meningkatkan peranan danpartisipasi aktif masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan.3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan kondisiperekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Adabeberapa faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerahseperti hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait sektormoneter maupun sektor rill. Pengaruh perekonomian global seperti naik turunnyaharga minyak dunia, nilai tukar mata uang asing serta kondisi ekonomi duniasecara umum sangat berdampak pada perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang pada tahun 2014 mengalamipenurunan sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat yang berpengaruhlangsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian di daerah. PelaksanaanPemilihan Umum Legislatif dan Presiden, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sertaRKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.1

kebijkan pemerintah pusat pada triwulan IV tahun 2014 terkait pencabutan subsidiBBM serta pelemahan rupiah terhadap dolar sangat berdampak terhadappertumbuhan ekonomi di Kota Semarang. Tabel 3.1Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Th. 2011-2015 Tahun LPE 2011 6,41 2012 6,42 2013 6,20 2014 *) 5,64 2015 *) 6,00Sumber: BPS, 2014 (data diolah Bappeda)*) Angka sangat sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang di tahun 2014 mengalamipertumbuhan sebesar 5,64% walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2014 lajupertumbuhan ekonomi tersebut mengalami penurunan. Sedangkan di tahun 2015kondisi ekonomi akan lebih baik seiring dengan implementasi program-program daripemerintahan baru. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di tahun 2015ditargetkan akan dapat mencapai 6,34%, sejalan dengan target pertumbuhanekonomi Provinsi Jawa Tengah (6 – 6,5%) dan di atas target Nasional (5,7%).Terbakarnya Pasar Johar pada pertengahan bulan Mei 2015 diharapkan tidak akanterlalu berdampak terhadap capaian target pertumbuhan ekonomi Kota Semarangdi tahun 2015. Struktur perekonomian daerah Kota Semarang pada tahun 2014, masihdidominasi oleh beberapa sektor basis yang menjadi potensi daerah. Kontribusimasing-masing sektor pada PDRB tahun 2014 berdasarkan atas harga konstantahun 2000 didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa sebesarRp. 8.493.990,02 juta atau sebesar 31,29%, sektor industri pengolahan sebesar Rp.7.198.099,93 juta atau sebesar 26,52%, sektor bangunan sebesarRp. 4.231.180,00 juta atau sebesar 15,59%, sektor jasa lainya sebesarRp. 3.251.913,72 juta atau sebesar 12,01% dan sektor pengangkutan dankomunikasi sebesar Rp. 2.603.499,42 milyar atau sebesar 9,60%. Sedangkankontribusi sektor lainnya yang meliputi sektor Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan, Listrik gas, dan air bersih, pertanian, dan pertambangan danpenggalian hanya dibawah 2,5%. Tabel 3.2.PDRB Kota Semarang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2014 Lapangan Usaha 2011 % 2012 % 2013 % 2014 *) % Jutaan Jutaan Jutaan Jutaan1. Primer Rupiah 1,23 Rupiah 1,16 Rupiah 1,11 Rupiah 1,06 a. Pertanian 278.471,92 1,08 280.449,15 1,02 284.173,28 0,97 288.162,21 0,93 b. Pertambangan 245.321,84 0,15 246.649,51 0,14 249.951,28 0,13 253.428,27 0,13 33.150,07 43,40 33.799,64 43,29 34.222,00 43,37 34.733,94 43,312. Sekunder 9.866.494,83 26,60 10.474.856,83 26,58 11.144.977,44 26,63 11.756.644,15 26,52 a. Industri 6.047.907,66 1,25 6.432.298,02 1,22 6.842.639,52 1,23 7.198.099,93 1,21 b. Listrik Gas dan Air 284.108,72 294.792,96 315.936,70 327.364,22 c. Bangunan 15,59 3.534.478,44 15,55 3.747.765,85 14,49 3.986.401,22 15,51 4.231.180,00 55,633. Tersier 12.591.169,44 31,29 a. Perdagangan 55,38 13.441.181,79 55,55 14.268.187,66 55,52 15.100.727,39 b. Pengangkutan 7.025.525,44 30,90 7.522.659,90 31,09 8.009.736,68 31,17 8.493.990,02 9,59 c. Lembaga 2.191.791,44 2.314.801,61 2.462.018,54 2.603.499,42 2,77 Keuangan 9,64 661.403,13 9,57 710.793,64 9,58 751.324,23 615.605,88 2,71 2,73 2,77RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.2

Lapangan Usaha 2011 % 2012 % 2013 % 2014 *) %d. Jasa-jasa Jutaan 12,13 Jutaan 12,16 Jutaan 12,01 Jutaan 12,01 Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah 2.758.246,72 2.942.317,15 3.085.638,80 3.251.913,72PDRB 22.736.136,19 24.196.487,77 25.697.338,39 27.145.533,75Sumber: BPS, 2014 (data diolah Bappeda), *) angka sangat sementara Dari tabel tersebut diatas, sektor tersier masih merupakan sektor basisperekonomian Kota Semarang di tahun 2014 yang sebesar 55,63% atau mengalamikenaikan sebesar 0,11% dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 55,52%.Sektor basis kedua pada PDRB Kota Semarang tahun 2014 berasal dari sektorsekunder yang sebesar 43,31% atau mengalami penurunan sebesar 0,06%dibanding 2013 yang tercatat sebesar 43,37%. Sedangkan sektor primer pada tahun2014 sebesar 1,06% atau mengalami peningkatan sebesar 0,05% dibanding tahun2013 yang tercatat sebesar 1,11%. Berdasarkan data tersebut terlihat indikasisemakin menguatnya sektor tersier sebagai pembentuk perekonomian KotaSemarang di tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi yang positif secara langsung akan berdampak padatingkat kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari PendapatanPerkapita masyarakat. Tabel 3.3. Pendapatan Perkapita Kota Semarang Tahun 2011 – 2015 Perkapita (RP.) Tahun Pendapatan Perkembangan 2011 Perkapita (%) 26.400.736,96 9,74 2012 29.121.597,03 10,31 2013 32.136.359,30 10,35 2014 *) 35.466.967,34 10,36 2015 *) 39.173.342,40 10,45 Sumber: BPS, 2014 (data diolah Bappeda), *) angka sangat sementara Pendapatan parkapita masyarakat kota Semarang pada tahun 2014 sebesarRp. 35.466.967,34 atau mengalami peningkatan sebesar 10,36%, hal tersebutmenunjukan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat kota Semarang. Namun darisisi pemeratan Pendapatan, PDRB perkapita belum mencerminkan tingkatpendapatan rill di masyarakat. Sedangkan pada tahun 2015 pendapatan per kapitaKota Semarang diproyeksikan sebesar Rp. 39.173.342,40 dengan pertumbuhansebesar 10,45%. Ketimpangan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari angka Gini rasio,Angka Gini rasio Kota Semarang pada tahun 2014 sebesar 0,3665 atau mengalamipeningkatan dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar 0,3514. ProyeksiPendapatan perkapita masyarakat tahun 2015 sebesar Rp. 39.173,342,40 denganangka gini rasio sebesar 0,4075. Dengan skala 0 sampai dengan 1, semakin besarangka gini rasio menunjukkan semakin besarnya ketimpangan pendapatanmasyarakat. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil angka gini rasio makasemakin meratanya pendapatan masyarakat. Semakin meningkatknya angka ginirasio tersebut harus menjadi fokus perhatian pemerintah dalam merumuskankebijakan perekonomian di Kota Semarang, terutama pada program-program yangmenyasar kepada penduduk miskin. RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.3

Tabel 3.4 Inflasi Kota Semarang Tahun 2011-2015 Tahun Inflasi (%) 2011 2,87 2012 4,85 2013 8,19 2014 8,53 2015 *) 5-5,5 Sumber: BPS, 2014 (data diolah Bappeda), *) angka sangat sementara Tekanan inflasi di tahun 2014 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tahun2013 yang antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat (kenaikan TarifDasar Listrik, Bahan Bakar Minyak dan gas elpiji 12 kilogram) serta penguatan nilaitukar dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah. Nilai inflasi Kota Semarang di tahun2014 tercatat sebesar 8,53%, meningkat dibanding inflasi di tahun 2013 yangsebesar 8,19%. Angka inflasi ini lebih tinggi daripada inflasi Provinsi Jawa Tengah(8,22%) dan nasional (8,36%). Selama tahun 2014, kenaikan inflasi tertinggi di KotaSemarang terjadi di bulan November dan Desember sebagai dampak langsungkenaikan BBM di bulan November dan TDL yang naik berturut-turut di akhir tahun2014. Komoditi utama penyumbang inflasi di tahun 2014 antara lain cabai merah,bahan bakar rumah tangga, beras, tukang bukan mandor, telur ayam ras, dagingayam ras dan tarif listrik. Kondisi perekonomian kota Semarang dapat dilihat dari kondisikesejahreraan sosial masyarakat yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM),jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Tabel 3.5IPM, Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Kota Semarang Tahun 2011-2015Tahun IPM Penduduk Miskin Pengangguran (BPS)2011 77,42 5,68 6,922012 77,98 5,13 5,822013 78,54 5,13 5,962014 *) 78,95 5,162015 **) 79,33 4,40Sumber: BPS, 2014 (data diolah Bappeda), *) angka sementara **) proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator keberhasilanpemerintah dalam pembangunan manusia. Capaian IPM Kota Semarang terusmenunjukkan peningkatan nilai dari tahun ke tahun, hal tersebut menunjukkankeberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan programpembangunan kesejahteraan sosial. Di tahun 2014 nilai IPM sebesar 78,95.Perbaikan kondisi ekonomi dan program-program dari Pemerintah Kota Semarangyang terkait dengan pembangunan mnusia di diharapkan dapat meningkatkanindek pembangunan manusia, diharapkan pada tahun 2015 IPM dapat meningkatmenjadi sebesar 79,33.RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.4

Jumlah penduduk miskin, Jika berdasarkan indikator dan kriteria dariBPS, penduduk miskin di Kota Semarang di tahun 2012 hanya sebesar 5,13%.Prosentase ini merupakan yang terendah di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan jikaberdasar kepada indikator dan kriteria dari Pemerintah Kota Semarang, jumlahwarga miskin di tahun 2013 mencapai 373.978 jiwa atau mencapai 21,49 %.Prosentase warga miskin ini menurun dari pendataan warga miskin di tahun 2011yang sebesar 26,44%, atau terdapat penurunan 4,95% dalam kurun waktu 2011hingga 2013. Di tahun 2015, angka kemiskinan ditargetkan akan dapat terusditurunkan seiring dengan perbaikan kondisi makro perekonomian dan program-program dari Pemerintah Kota Semarang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang secara umummenunjukkan penurunan. Pada tahun 2014 nilai TPT sebesar 5,16 %, sedang padatahun 2015 diproyeksikan sebesar 4,40%. Upaya yang dilakukan pemerintah KotaSemarang melalui program-program pembangunan diharapkan dapat berdampaklangsung terhadap pengurangan angka pengangguran.3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 Kondisi perekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh perekonomian nasionalyang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal(capital inflow) dan nilai tukar (exchange rate) dimana harga-harga komoditascenderung mengalami kenaikan. Melihat perkemangan perekonomian KotaSemarang tahun 2014 dan proyeksi perekonomian tahun 2015, maka perekonomianKota Semarang tahun 2016 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian kota Semarang sertamempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangandan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada tahun 2016 antara lain :- Kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional maupun perekonomian global khususnya terkait kebijakan pemerintah khususnya Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika terjadi perubahan terhadap kebijakan tersebut, maka akan menganggu distribusi barang dan jasa yang dapat berdampak pada peningkatan inflasi.- Kondisi infrastruktur yang masih buruk di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur Kota Semarang yang telah, sedang dan akan dikerjakan diharapkan akan dapat mendukung peningkatan perekonomian lokal, provinsi dan nasional mengingat posisi strategis Kota Semarang dalam konstelasi ekonomi nasional dan regional.- Adanya bonus demografi, yaitu menurunnya angka ketergantungan yang ditunjukkan dengan peningkatan penduduk usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Hal ini merupakan keuntungan sekaligus tantangan untuk memanfaatkan bonus demografi bagi peningkatan perekonomian Kota Semarang secara umum.- Potensi gangguan keamanan terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di bulan Desember 2015 harus diwaspadai dan perlu ada peningkatan upaya untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Kota Semarang tetap terjaga. Di sisi lain, peningkatan belanja konsumsi yang biasanya terjadi selama proses pemilihan umum biasanya akan berdampak mendorong peningkatan perekonomian. Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospekperekonomian Kota Semarang di tahun 2016 antara lain:RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.5

- Posisi Kota Semarang yang sangat strategis, sebagai ibu kota provinsi, pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan fasilitas lainnya sangat berpotensi terhadap kondisi perekonomian di daerah.- Dukungan infratrukur kota, keberadaan Bandara A. Yani, Terminal bis dan Stasiun KA merupakan faktor strategis sebagai daya dukung perekonomian di daerah.- Peluang penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bagi peningkatan investasi di Kota Semarang. Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di KotaSemarang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi JawaTengah Tahun 2016 maka prospek perekonomian Daerah Kota Semarang adalahsebagai berikut :- Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang Tahun 2016 diprediksi akan mengalami pertumbuhan sebesar 6,5%. Angka ini masih searah dengan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (4,5 ± 1%) dan sedikit lebih rendah daripada target pertumbuhan ekonomi nasional (6,6%). Sedangkan laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2016 diperkirakan akan berada pada nilai 5,3% . Nilai tersebut sedikit di atas prediksi inflasi di tingkat Provinsi (4,5 ± 1) dan nasional (4%).- Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang masih dapat tumbuh meskipun mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, diharapkan akan ikut berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan berdasarkan kriteria dari Pemerintah Kota Semarang diharapkan akan menurun menjadi 19%.- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang di tahun 2016 diprediksikan akan berada di kisaran 3,5 – 4 % melalui upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi.3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitaskeuangan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang, oleh karena itukebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkankapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam pelaksanaanpembangunan di Kota Semarang. Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaanpendapatan daerah Kota Semarang tahun 2016 antara lain :1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pembenahan manajemen penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non- konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan pendapatan berdasarkan potensi penerimaan daerah, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.2. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah dengan tidak mengurangi fungsi pelayanan bagi BUMD berorientasi ke pelayanan.3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membasar retribusi daerah.4. Melakukan koordinasi secara sinergis terkait dengan pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan SKPD penghasil.RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.6

3.2.1. Evaluasi Atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD tahun 2014 dan Tahun 2015 Penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2014 sebesar Rp.2.865.509.578.000, atau mengalami peningkatan sebesar 10,44% dibanding tahun2013 yang tercatat sebesar Rp. 2. 594. 562.688.000,-. Penerimaan Pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun2014 sebesar Rp. 891.280.705.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 14,43%dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp. 778.866.930.000,-. Kontribusiterbesar pada pos PAD berasal dari Penerimaan Pajak Daerah yang tercatatmeningkat sebesar Rp. 55.650.000.000, atau sebesar 9,48% dibanding tahun 2013.Kontribusi terbesar lainnya berasal dari pos lain-lain PAD yang sah yang tercatatsebesar Rp. 55.893.154.000 atau mengalami peningkatan sebesar 69,68%dibanding tahun 2013. Penerimaan pendapatan pada pos Dana Perimbangan pada tahun 2014tercatat sebesar Rp. 1.266.631.093.000,- atau mengalami peningkatan sebesar3,85% dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp. 1.219.637.347.000,-.Kontribusi terbesar pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) yang tercatat meningkatsebesar Rp. 50.736.904.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 4,81%dibanding tahun 2013. Dan untuk kontribusi terbesar lainya adalah pada pos DanaBagi Hasil Pajak yang tercatat meningkat sebesar Rp. 6.249.462.000,- ataumengalami peningkatan sebesar 5,457% dibanding tahun 2013. Penerimaan pendapatan pada pos Lain-lain pendapatan daerah yang sahpada tahun 2014 tercatat sebesar Rp. 707.597.780.000,- atau mengalamipeningkatan sebesar 18,71% dibanding tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp.596.058.411.000,-. Kontribusi terbesar pada pos ini berasal dari pos Dana BagiHasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang mengalamipeningkatan sebesar 40,98% dibanding tahun 2013, dan Pos Dana PenguatanDesentralisasi Fiskal dan percepatan Pembangunan Daerah yang diperuntukanuntuk Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSDyang mengalami peningkatan sebesar 6,38% dibanding tahun 2013. Secara rinci penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang di tahun 2013dan 2014 tercantum pada tabel 3.3. Tabel 3.6 Evaluasi Kapasitas Keuangan Daerah Kota Semarang Tahun 2015No. Uraian Jenis Sumber Pendapatan Realisasi 2013 Realisasi 2014 (+/-) (Rp.) (Rp.)1 PENDAPATAN 778.866.930.000 891.280.705.000 14,431.1 Pendapatan Asli Daerah 587.050.000.000 642.700.000.000 9,481.1.1 Pajak Daerah 104.730.906.000 104.484.420.0001.1.2 Retribusi Daerah (0,24)1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 6.872.760.000 7.989.867.000 16,25 Dipisahkan1.1.4 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 80.213.264.000 136.106.418.000 68.681.2 Dana Perimbangan 1.219.637.347.000 1.266.631.093.000 3,851.2.1 Dana bagi hasil Pajak 5,451.2.2 Dana bagi hasil bukan Pajak 114.600.538.000 120.850.000.000 94,701.2.3 Dana Alokasi Umum 1.057.500.000 2.059.000.000 4,811.2.4 Dana Alokasi Khusus (22,0)1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yg Sah 1.054.002.569.000 1.104.739.473.000 18,711.3.1 Hibah 49.976.740.000 38.982.620.0001.3.2 Dana Darurat - 596.058.411.000 707.597.780.000 - - - - - RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.7

No. Uraian Jenis Sumber Pendapatan Realisasi 2013 Realisasi 2014 (+/-) 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Rp.) (Rp.) 40,98 244.901.850.000 345.255.000.000 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 266.894.650.000 283.917.499.000 6,38 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi 84.261.911.000 78.425.281.000 -6,93 10,44 Jumlah Pendapatan Daerah 2.594.562.688.000 2.865.509.578.000 3. PEMBIAYAAN 635.424.331.000 920.179.046.000 44,81 3.1 Penerimaan Pembiayaan 635.424.331.000 912,721.021.842 43,64 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun - 7.468.024.158 44,81 Lalu 635.424.331.000 920.179.046.000 17,20 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.229.987.019.000 3.785.688.624.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Jumlah Penerimaan Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan Penerimaaan pendapatan daerah sampai dengan tahun 2014 mengalamipertumbuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Disisi penerimaan dari sisalebih perhitungan anggaran pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukupsignifikan yaitu sebesar 43,64 % dibanding tahun 2013, hal tersebut berbandingterbalik dengan penerimaan pendapatan daerah, dimana peningkatan pada sisalebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya menggambarkan kinerjapenyelenggaraan pemerintahan yang tidak berjalan secara optimal. Tabel 3.7 Realisasi Penerimaan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2013 – 2014 dan target 2015 (tahun berjalan) No. Uraian Realisasi (Rp. 000.000) 1. Penerimaan Pendapatan 2013 2014 2015 *) 2. Sisa Lebih Riil Perhitungan 2.594.562 2.865.509 3.043.157 Anggaran Jumlah 635.424 920.179 611.423 *) target tahun 2015 1.980.113 2.056.007 2.117.426 Dilihat dari pertumbuhan penerimaan pendapatan Kota Semarang selamakurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015 (tahun berjalan) mengalamipertumbuhan yang positif. Pertumbuhan yang paling besar pada pos PenerimaanPendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 21,47% danPenerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang mengalami pertumbuhanrata-rata sebesar 14,24%. Tabel 3.8 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota SemarangNo. Uraian Jenis Sumber Realisasi 2013 Realisasi 2014 % Target 2015 % Rata- Pendapatan rata 18,11 Pertu1.1 Pendapatan Asli Daerah (Rp.) (Rp.) 24,82 (Rp.) 16,70 mbuh1.1.1 Pajak Daerah 778.026.932.000 891.280.705.000 22,63 1.052.732.041.000 10,54 an1.1.2 Retribusi Daerah 524.079.524.000 642.700.000.000 (5,00) 109.978.678.000 104.484.420.000 750.000.000.000 % 115.501.936.000 21,47 19,66 5,15 RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.8

No. Uraian Jenis Sumber Realisasi 2013 Realisasi 2014 % Target 2015 Rata- Pendapatan rata (Rp.) % Pertu1.1.3 Hasil Pengelolaan (Rp.) (Rp.) 9.306.898.000 mbuh Kekayaan Daerah yang 6.872.760.000 7.989.867.000 16,25 an1.1.4 Dipisahkan 177.923.207.0001.2 1.272.530.064.000 %1.2.1 Lain-lain Pendapatan Yang1.2.2 Sah 118.900.000.000 16,48 16,371.2.3 1.878.000.0001.2.4 Dana Perimbangan 73.095.970.000 136.106.418.000 86,20 30.72 50,201.3 1.126.847.634.0001.3.1 Dana bagi hasil Pajak 1.219.637.347.000 1.266.631.093.000 3,85 24.904.430.000 0,47 2,161.3.2 114.600.538.000 120.850.000.000 5,45 (1,61) 1,921.3.3 Dana bagi hasil bukan 776.693.315.000 Pajak 1.057.500.000 2.059.000.000 94,70 - (8,79) 42,961.3.4 - Dana Alokasi Umum 1.054.002.569.000 1.104.739.473.000 4,81 2,00 3,411.3.5 344.158.000.000 (36,11) (29,06)1.3.6 Dana Alokasi Khusus 49.976.740.000 38.982.620.000 (22,0) 353.006.952.000 Lain-lain Pendapatan 596.058.411.000 707.597.780.000 18.71 9,76 14,24 Daerah Yg Sah 58.798.340.000 *) -- 20.730.023.000 - Hibah -- - 3.101.955.420.000 Dana Darurat 244.901.850.000 345.255.000.000 40,98 (0,32) 20,33 Dana Bagi Hasil Pajak dari 266.894.650.000 283.917.499.000 6,38 24,33 15,36 Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 84.261.911.000 78.425.281.000 (6,93) (25,03) 15,36 ~~ Dana Penyesuaian dan - -- Otonomi Khusus 8,25 9,35 2.594.562.688.000 2.865.509.578.000 10,44 - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/Kab/Kota Bantuan Keuangan dari Provinsi Dana Insentif Daerah JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Dari uraian tersebut diatas, penerimaan pendapatan daerah pada tahun2015 ditargetkan meningkat sebesar 8,25% dibanding tahun 2014. Dari sisi Belanja Daerah selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (2013s/d 2015) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,02%. Belanja Tidak LangsungDaerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,88 %, sedangkan untuk BelanjaLangsung mengalami peningkatan sebesar 7,05 %. Dari jumlah Belanja Daerahberdasarkan proporsi Belanja Langsung terhadap Belanja Tidak Langsung mulaitahun 2014 sampai dengan tahun 2015 (tahun berjalan) Belanja langsung lebihbesar dari Belanja Tidak Langsung dengan perbandingan 36,40 : 63,60 pada tahun2014 dan 43,47 : 56,53 pada tahun 2015. Dari berbandingan porsi belanjalangsung pada tahun 2015 mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan adanyakebijakan pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahetaraan aparatur. NamunBelanja Langsung masih lebih besar porsinya dibanding belanja tidak langsung, haltersebut menunjukan bahwa alokasi Belanja Daerah memang benar-benardiprioritaskan untuk program/kegiatan pembangunan yang berdampak padamasyarakat. Secara rinci pertumbuhan Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel 3.6sebagai berikut: RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.9

Tabel 3.9 Realisasi Belanja Daerah Kota Semarang Th. 2013-2015Kode Uraian Belanja Tahun 2013 Tahun 2014 Pertum- Target 2015 Pertum- Rerata buhan buhan (%) 1.329.550.219.000 (%) % 1.261.572.130.0002 BELANJA DAERAH 1.000.000.000 1.360.453.951.000 2,32 1.570.413.534.000 15,41 8,882.1 Belanja Tidak - Langsung 1.271.120.556.150 0,76 1.478.550.417.000 16,32 8,542.1.1 Belanja Pegawai 43.719.559.000 200.000.000 (75,00) - - (37,50)2.1.2 Belanja Bunga 4.006.400.0000 - - -2.1.3 Belanja Subsidi 32,57 -2.1.4 Belanja Hibah - 57.956.904.850 94,56 77.901.855.000 34,41 33,492.1.5 Belanja Bantuan 788.567.000 7.794.905.0000 2.277.000.000 (70,79) (15,35) Sosial 18.463.563.0002.1.6 Belanja Bagi Hasil - 10,34 - 13,12 -2.1.7 Bantuan Keuangan 870.105.000 21,65 984.262.000 (52,79) 11,732.1.8 Belanja Tidak 22.461.480.000 10.700.000.000 (15,35) Terduga2.2 Belanja Langsung 1.854.536.800.000 2.377.055.759.000 28,18 2.042.480.972.000 (14,08) 7,05 Jumlah Belanja 3.184.087.019.000 3.737.509.710.000 17,38 3.612.894.506.000 (3,33) 7,02 3.2.2 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2015 Analisis sumber pendapatan daerah dirumuskan berdasarkan pertumbuhan proporsi masing-masing pos penerimaan pendapatan daerah. Dari realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang selama 2 (dua) tahun terakhir (2012 – 2014) kontribusi terbesar adalah pada Pos Pendapatan Dana Perimbangan yang mencapai antara 47,27 – 49,04 %, pos Pendapatan Asli Daerah berkisar antara 29 – 34,00 %, sedangkan pos Lain-lain Pendapatan yang sah berkisar antara 18,56 – 22,10 %. Secara lengkap, prosentase pendapatan daerah dapat terlihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.10 Prosentase Sumber Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2013 - 2015 No Uraian APBD 2013 APBD 2014 APBD 2015 (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 1. PENDAPATAN DAERAH 1.1 Pendapatan Asli Daerah 30,02 31,10 33,94 1.1.1 Pajak Daerah 22,63 22,43 24,18 1.1.2 Retribusi Daerah 4,04 3,65 3,72 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 0,26 0,28 0,30 yg dipisahkan 1.1.4 3,09 4,75 5,74 Lain - lain PAD yang Sah 1.2 Dana Perimbangan 47,01 44,20 41,02 1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 4,42 4,22 3,83 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 0,04 0,07 0,06 1.2.2 Dana Alokasi Umum 40,62 38,55 36,33 RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.10

No Uraian APBD 2013 APBD 2014 APBD 20151.2.3 (%) (%) (%)1.3 Dana Alokasi Khusus 1,93 1,36 0,801.3.11.3.2 Lain - Lain Pendapatan Daerah yg 22,97 24,69 25,041.3.3 Sah1.3.4 Hibah - - - Dana Darurat - - -1.3.5 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 9,44 12,05 11,091.3.6 - - Dana Penyesuaian dan Otonomi - Khusus: - - - Dana Percepatan Pemb 10,29 9,91 11,38 Infrastruktur Pendidikan dan - - - Dana Penguatan Infrastruktur - - - dan Prasarana Daerah - Tambahan Penghasilan bagi 3,25 2,74 1,90 Guru PNSD - - 0,67 - Tunjangan Profesi Guru PNSD 100 pada Daerah 100 100 - Dana Bantuan Operasional Sekolah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Insentif Daerah Jumlah Pendapatan Daerah Berdasarkan kontribusinya terhadap total penerimaan daerah, posPendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 kontribusiPAD terhadap total penerimaan daerah mengalami peningkatan sebesar 3,92%dibandingkan tahun 2013, dengan sumbangan terbesar pada Pajak Daerah.Peningkatan prosentase juga terjadi pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah YangSah yang naik sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2013. Sedangkan prosentasekontribusi dari pos Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar 5,99%dibandingkan kondisi prosentase di tahun 2013. Peningkatan pos Pendapatan AsliDaerah serta pemurunan Dana Perimbangan menunjukkan semakin baiknyakemandirian keuangan daerah dari Pemerintah Kota Semarang. Tabel 3.11 Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 - 2014 No Uraian APBD 2013 (%) APBD 2014 (%) APBD 2015 (%)1.1.1 PENDAPATAN DAERAH 16,62 14,43 18,111.1.1 16,98 9,48 16,701.1.2 Pendapatan Asli Daerah 8,08 -0,24 10,541.1.3 8,04 16,25 16,48 Pajak Daerah1.1.4 27,78 69.68 30,72 Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan Lain - lain PAD yang Sah1.2 Dana Perimbangan 10,17 3,85 0,471.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 17,77 5,45 (1,61)1.2.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 89,69 94,70 (8,79) RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.11

No Uraian APBD 2013 (%) APBD 2014 (%) APBD 2015 (%)1.2.3 Dana Alokasi Umum 12,50 4,81 2,00 (30,85)1.2.4 Dana Alokasi Khusus (22,00) (36,11) 18,71 9,761.3 Lain - Lain Pendapatan (18,39)1.3.1 Daerah yg Sah 40,98 (0,32)1.3.2 Hibah 10,12 6,38 24,331.3.3 39,331.3.4 Dana Darurat (6,93) 25,03 (5,86) - 100,001.3.5 Dana Bagi Hasil Pajak dari -1.3.6 Propinsi 10,44 9,56 Dana Penyesuaian dan 9,20 Otonomi Khusus - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/Kab/Kota Bantuan Keuangan dari Prov atau Pem.Da Lainnya Dana Insentif Daerah Jumlah Pendapatan Daerah Dari data tersebut diatas, dapat dirumuskan proyeksi penerimaanpendapatan daerah Kota Semarang Tahun 2016 yang didasarkan pada penerimaanriil pendapatan daerah Kota Semarang serta potensi pada masing-masing sumberpenerimaan pendapatan. Kecenderungan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2013-2015 terlihatmengalami peningkatan yang variatif, sedangkan pencapaian pendapatankhususnya dari pos pendapatan PAD mengalami kenaikan yang cukup signifikan.Namun demikian peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomimasyarakat, sehingga perlu adanya upaya-upaya dalam peningkatan pendapatanlebih intens dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upayaintensifikasi/ekstensifikasi yang lebih giat, sehingga diharapkan pada tahun 2016pendapatan daerah dapat meningkat secara optimal. Selanjutnya akan diuraikan tentang proyeksi pendapatan dan pengeluaran ditahun 2015. Karena RPJMD tahuun 2016-2020 belum ditetapkan, makaperhitungan pendapatan dan pengeluaran di tahun 2016 tidak dilakukanperbandingan dengan proyeksi RPJMD. Dengan melihat pertumbuhan pada masing-masing pos PenerimaanPendapatan seperti diuraikan tersebut diatas, maka kerangka pendanaan tahun2016 diproyeksikan meningkat sebesar 11,78% dibanding target tahun 2015.Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp.3.467.242.258.000,-. Proyeksi penerimaan pendapatan daerah ini sudahmemperhitungkan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasildesk verifikasi usulan Bankeu setelah Musrenbang Provinsi sebesar Rp.96.275.501.000. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) di tahun 2016 diproyeksikanakan ada peningkatan dibandingkan dengan alokasi di tahun 2015 sebesar Rp.90.971.844.000. Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas yang masuk dalam daftar panjang prioritas kegiatan di tahun2016. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RKPD ini belum diperhitungkankarena belum ada informasi terkait dengan alokasi dan mekanisme pengusulannya.Untuk Dana Insentif Daerah (DID) pada RKPD ini tidak diperhitungkan mengingatbahwa sifatnya sebagai reward atas kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.12

Semarang. Mengingat bahwa kegiatan yang berasal dari DAK dan DID harusdialokasikan sesuai dengan ketentuan yang terkait, maka jika setelah penetapanRKPD ini terdapat informasi tentang alokasi DAK dan DID, maka RKPD ini akandiubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara rinci proyeksi penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang tahun2016 adalah sebagai berikut. Tabel 3.12 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016No Uraian Proyeksi Tahun 2016 (Rp)1 PENDAPATAN1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.220.180.327.000 Pajak Daerah 854.064.751.000 Retribusi Daerah 109.950.822.000 Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 245.975.150.000 Lain-Lain PAD yang sah1.2. Dana Perimbangan 1.367.619.478.000 Dana Bagi Hasil Pajak 146.500.000.000 Bagi Hasil Bukan Pajak 3.300.000.000 Dana Alokasi Umum 1.217.819.478.000 Dana Alokasi Khusus -1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 879.442.453.000 1. Hibah 2. Dana Darurat - 3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah - 430.160.000.000 Lainnya Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan 353.006.952.000 Pembangunan Daerah 4. - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/Kab/Kota5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 96.275.501.000 Lainnya -6. Dana Insentif Daerah 3.467.242.258.000 Total Pendapatan3.2.3 Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah Pada tahun 2016, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan hanyaberasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sisa LebihPerhitungan Anggaran Sebelumnya pada tahun 2016 diharapkan akan dapatmenurun seiring dengan semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan dan diproyeksikan mengalami penurunan menjadi Rp.558.186.721.000,-. RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.13

Tabel 3.13 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2013 – 2015 dan Proyeksi 2016Kode Uraian 2013 (Rp) 2014 (Rp) Target 2015 (Rp) Proyeksi 20163. (Rp)3.1 Pembiayaan 589.524.331.000 872.000.132.000 569.737.426.0003.1.1 Daerah 635.424.331.000 555.186.721.000 920.179.046.000 611.423.426.000 558.186.721.0003.2 Penerimaan 635.424.331.000 558.186.721.0003.2.1 Pembiayaan 912.721.021.842 548.441.535.4503.2.2 - -3.2.3 Sisa Lebih 45.900.000.000 7.458.024.158 62.981.890.550 3.000.000.000 Perhitungan 15.000.000.0003.2.4 Anggaran 15.000.000.000 48.178.914.000 41.686.000.000 -3.2.6 Sebelumnya - -3.2.7 (SILPA) 25.439.914.000 - -3.2.8 10.000.000.000 Pencairan Dana 1.000.000.000 8.339.000.000 18.361.000.000 -3.2.9 Cadangan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 -- 1.000.000.0003.2.10 Pengeluaran 1.000.000.0003.2.11 Pembiayaan 1.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.0003.2.12 1.000.000.000 1.000.000.000 - Pembentukan 1.900.000.000 - 1.000.000.000 Dana Cdangan - - 1.325.000.000 - - Penyertaan Modal 785.928.732 1.500.000.000 - - (Bangk Jateng) 1.900.000.000 - Penyertaan Modal - - (Dana Bergulir, - UKM) Penyertaan Modal (PDAM) Penyertaan Modal BPR/BKK Penyertaan Modal Bank Pasar Penyertaan Modal Perusda Percetakan Penyertaan Modal Perusda RPH & BHP Pembayaran Pokok Hutang Pemberiaan Pinjaman daerah Pengembalian Sisa dana DPPID Berdasarkan Analisis proyeksi pendapatan tersebut diatas, maka secarakeseluruhan proyeksi pendapatan pada RKPD Kota Semarang tahun 2016 dapatdilihat sebagai berikut. Tabel 3.14 Proyeksi Penerimaan Daerah Kota Semarang Tahun 2016No Uraian Proyeksi RKPD Ket tahun 2016 1 PENDAPATAN (Rp)1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.220.180.327.000 Pajak Daerah 854.064.751.000 Retribusi Daerah 109.950.822.000 Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang 10.189.604.000 Dipisahkan RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.14

No Uraian Proyeksi RKPD Ket tahun 2016 Lain-Lain PAD yang sah (Rp) 245.975.150.0001.2. Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak 1.367.619.478.000 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 146.500.000.000 Dana Alokasi Umum 3.300.000.000 Dana Alokasi Khusus 1.217.819.478.0001.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - Hibah Dana Darurat 879.442.453.000 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov. & Pem.Da - Lainnya - Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Percepatan Pembangunan Daerah 430.160.000.000 - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada 353.006.952.000 Daerah/Prop/Kab/Kota Bant. Keu dari Prov. atau Pem.Da Lainnya 96.275.501.000 - Total Pendapatan (1) 3.467.242.258.000 2 Penerimaan Pembiayaan 558.186.721.000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) 558.186.721.000 Jumlah (2) 4.025.428.979.000Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (1) + (2) Dari tabel tersebut diatas, secara total proyeksi penerimaan daerah KotaSemarang tahun 2016 adalah sebesar Rp. 3.467.242.258.000 yang terdiri daripendapatan daerah sebesar Rp. 3.467.242.258.000 dan penerimaan pembiayaandari SiLPA sebesar Rp. 558.186.721.000,-.3.2.4. Pengeluaran Daerah3.2.4.1. Belanja Daerah Tahun 2016 Analisis belanja daerah RKPD Kota Semarang tahun 2016, dirumuskanberdasarkan prinsip-prinsip/ketentuan sebagai berikut :a. Belanja tidak langsung,: 1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2016 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi rencana kenaikan gaji, accress dan kenaikan tunjangan-tunjangan; 2) Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS di tahun 2016 direncanakan naik rata-rata sebesar 75% dengan berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini merupakan rintisan bagi pemberlakuan remunerasi berdasarkan ketentuan yang berlaku;RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.15

3) Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya. 4) Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2016 dilaksanakan dengan juga mempertimbangkan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengalokasi Belanja Gaji dan tunjangan PNS dengan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji dan tunjangan, antara lain akibat kenaikan pangkat dan jabatan, gaji berkala, tunjangan keluarga, dan sejumlah accress yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 5) Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian. 6) Belanja bagi hasil dihitung berdasarkan besarnya perjanjian bagi hasil dengan pihak ketiga. 7) Belanja bantuan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.b. Belanja langsung: 1) Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD 2016 dan RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2016; 2) Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran; 3) Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien; 4) Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di tahun 2016; 5) Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.16

3.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 Pengeluaran pembiayaan RKPD Tahun 2016 dirumuskan denganmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah: 1) Badan usaha milik pemerintah (BUMN); 2) Badan usaha milik daerah (BUMD); 3) Badan usaha milik swasta.b. Pembayaran pokok utang: 1) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah; 2) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain; 3) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank; 4) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank; 5) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah; 6) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada pemerintah daerah lain; 7) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bank; 8) Pembayaran pokok utang sebelum jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank; 9) Pelunasan obligasi daerah pada saat jatuh tempo; 10) Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo.c. Pemberian pinjaman daerah: 1) Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah; 2) Pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain.Perumusan Belanja daerah harus mempertimbangan program/kegiatanwajib/mengikat yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang antaralain :a. Menyangkut pelayanan dasar wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;b. Menyangkut kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan.Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip belanja daerah dan pengeluaranpembiayaan serta untuk mendapatkan nilai dana yang akan digunakan dalampenghitungan pagu indikatif, atas kapasitas riil dikurangkan dengan kebutuhandana bagi program/kegiatan wajib/mengikat yang harus diselenggarakan makaproyeksi Penghitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Daerah Rencana KerjaPemerintahan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016 perhitungan sebagaiberikut. RKPD Kota Semarang Tahun 2016 III.17