47 Tahun BIG

bidang Pemetaan Dasar Kedirgantaraan sejak Batas Negaratahun 2007. Dari 320 NLP, telah dibuat 61 NLPyang mencakup daerah pulau Kalimantan Negara Kesatuan Republikdan sebagian Pulau Sulawesi dalam format Indonesia (NKRI) mempunyaigeodatabase. Pembuatan Aeronautical Chart batas maritim dengan 10(AC) skala 1:250.000 pada tahun 2012 ini negara yaitu : India, Thailand,berjumlah 15 NLP meliputi Sulawesi Tengah, Malaysia, Singapura, VietSulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Utara Nam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan TimorPemetaan Batas Wilayah Republik Leste. Sementara di darat,Indonesia Indonesia berbatasan dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini danNegara Indonesia memiliki wilayah dengan Timor Leste.luas keseluruhan 8.292.983 km2 yang terdiridari daratan dan lautan, dengan sumberdaya Batas Maritimalam yang melimpah. Untuk mengoptimalkanpengelolaan smberdaya alam tersebut, Batas maritim Indonesia jika hanya mewarisidibutuhkan batas wilayah untuk memastikan wilayah eks Hindia Belanda adalah hanyahak dan kepemilikan suatu pemerintahan. 3 mil laut dari garis pantai, namun denganBatas wilayah definitif yang didasarkan diberlakukannya UNCLOS 1982, wilayah maritimketetapan hukum berperan penting untuk tata Indonesia jauh lebih luas yaitu 12 mil laut darikelola pemerintahan, pertahanan, keamanan, garis pantai. Batas maritim diukur dari titik-titikperijinan, pengelolaan sumberdaya alam dan dasar yang berada di lokasi paling luar pulau-sebagainya. pulau di Indonesia, yaitu sebanyak 92 pulau. Indonesia telah menetapkan 195 titik Dasar (TD) yang terletak pada pulau-pulau terluar beserta dengan garis pangkal yang menghubungkan antar TD (garis pangkal biasa dan garis pangkal kepulauan). Ke-195 TD berikut garis pangkal telah disubmisi ke Sekretariat PBB pada tahun 2009. Sampai 2009 Indonesia belum mencapai kesepakatan tentang batas laut teritorial dengan tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia,Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 13547 Tahun BIG

dan Timor Leste. Panjangnya mencapai 40 Cover buku Atlas Pulau-Pulau Kecil Terluar terbitan Bakosurtanal, tahun 2007persen dari seluruh batas yuridiksi maritimIndonesia. Tg Talonan (1), P.Sumbawa; P. Talonan (2), P.Sumbawa; Tg Torodoro, P.Sumbawa; TgBatas laut teritorial dengan Malaysia yang Karoso, P. Sumba; Tg Nguju, P.Sumba; P.Dana.belum terselesaikan ada di tiga wilayah, yaitu Pada tahun 2014 BIG melakukan pemetaan 10yang berada di Selat Malaka sepanjang 17 mil pulau terluar. Hingga tahun 2014, pemetaanlaut; 12 mil laut di Tanjung Datu, Kalimantan pulau-pulau terluar mencapai 127 pulau denganBarat; dan 18 mil di Sebatik, Kalimantan Timur. skala bervariasi mulai dari 1:5.000 hinggaSedangkan dengan Timor Leste, Pemerintah 1:15.000 tergantung pada cakupan luas wilayahIndonesia belum menyepakati lebih dari 100 mil yang dipetakan.panjang batas laut teritorial. Batas ZEEPemetaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Meski ketentuan internasional UNCLOS (UnitedPemetaan pulau - pulau kecil terluar dilaksanakan Nations Convention on the Law of the Sea)BIG sejak tahun 2003. Saat itu kegiatan 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif telahpemetaan ini diawali dengan pengadaan diratifikasi dan mulai berlaku tahun 1994,foto udara pulau-pulau kecil tersebut, dan 70 persen ZEE Indonesia belum disepakatidilanjutkan dengan survei lapangan untuk negara tetangga. ZEE didefinisikan sebagai hakmelengkapi toponim dan pengecekan data. berdaulat atas pengelolaan sumber kekayaanSejak tahun 2013, kegiatan dilakukan dengan alam pada kolom air.wahana Unmanned Aerial Vehicle (UAV) sertametode fotogrammetri dengan kamera digitalnon metrik (small format). Sebelum tahun 2013pemetaan pulau-pulau terluar menggunakanmetode fotogrammetri dengan kamera metrikanalog/digital.Pada tahun 2012, dilakukan pemetaan 13 pulauterluar dengan skala mulai dari 1:15.000 hinggaskala 1:5.000. Sementara pada tahun 2013 telahdilakukan pemetaan 10 pulau terluar, yakniTg. Bantenan, P. Jawa; Tg Mebulu, P. Bali;TgUngasan, P.Bali; Tg Sedihing, P. Nusapenida;136 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

ZEE yang belum disepakati hingga kini berada sebanyak 3 kali khusus membahas Jointdi perbatasan dengan negara Timor Leste, Verification Hydrographic Survey di sekitarPalau, Filipina, Vietnam, Thailand, dan India. Tanjung Datu. Dalam perundingan jugaKesepakatan batas ZEE sejauh ini baru tercapai dibicarakan untuk segmen Laut Sulawesi yaitudengan pihak Australia dan Papua Niugini. batas laut teritorial di sekitar Pulau Sebatik.Selain ZEE, ada dua batas yuridiksi maritim Sementara pada tahun 2013, Indonesia danyang belum terselesaikan, yaitu batas laut Malaysia mengadakan 2 kali pertemuan teknis.teritorial dan batas landas kontinen. Meski Kedua pertemuan ini khusus membahasbatas landas kontinen telah ditetapkan perpanjangan garis Provisional Territorial Seaberdasarkan Konvensi PBB tahun 1958, tetapi Boundary (PTSB) di Laut Sulawesi, garis batasproses tersebut belum terselesaikan hingga laut teritorial di Laut China Selatan. Pertemuankini. Untuk landas kontinen sekitar 30 persen teknis tahun ini menghasilkan kesepakatanyang belum disepakati, yaitu yang berbatasan tentang penggal batas laut teritorial yang sudahdengan Filipina, Palau, dan Timor Leste. satu garis di segmen Selat Malaka bagian Selatan sebagai garis PTSB.Fasilitasi Perundingan Batas Maritim Pada pertemuan teknis pertama tahun 2015,Penetapan Batas maritim yang tumpang tindih segmen Laut Sulawesi kembali dibahas.dengan klaim negara tetangga diselesaikan Indonesia mengingatkan untuk memformalkanmelalui jalur perundingan. Perundingan garis Provisional Territorial Sea Boundarydengan 10 negara tetangga yang mempunyai (PTSB) di laut Sulawesi. Posisi Indonesiabatas maritim dengan Indonesia dibagi dalam dalam penarikan garis batas selalu bereferensi3 kategori: perundingan aktif, belum/tidak kepada garis pangkal kepulauan. Sementaraaktif, dan perundingan yang sudah selesai. Malaysia menyatakan bahwa proposalnyaPerundingan batas maritim yang aktif dilakukan adalah garis ekuidistan, yang mana setiappada tahun 2012 adalah perundingan batas titik batas dikonstruksikan sama jarak darimaritim dengan Malaysia, Singapura (Segmen titik dasar Malaysia. Pada pertemuan itu jugaTimur), Viet Nam, Filipina, dan Palau. dibahas segmen Laut Tiongkok Selatan. Kedua negara sepakat untuk memberikan mandatIndonesia-Malaysia kepada TWG untuk membahas potensial garis batas laut territorial. TWG masing-masingPada tahun 2012 dilaksanakan pertemuan negara menampilkan konstruksi garis batasteknis penetapan batas maritim Indonesia- laut teritorialnya di Tanjung Datu.Malaysia dilaksanakan 5 kali pertemuan danIntersessional Technical Working Group (ITWG)Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 13747 Tahun BIG

Pada pertemuan teknis kedua di tahun 2015, 1969 guna menjadi dasar pertimbangan perluterkait segmen Laut Sulawesi,kedua negara tidaknya dilakukanpenyesuaian atas garismenyampaikan usulan proyeksi garis Land tersebut apabila setelah di transformasi, garisKontinen (LK) masing-masing dan sepakat LK RI-Malaysia 1969 itu terletak di dalam 12 miluntuk melakukan diskusi pendalaman laut kedua negara.tentang kondis-kondisi yang terkait dalammengkonstruksi garis batas LK. Selain itu Terkait segmen Selat Malaka, Malaysia akanMalaysia akan mempertimbangkan untuk mempertimbangkan untuk memformalisasimemformalisasi garis PTSB di Laut Sulawesi garis PTSB di Selat Malaka bagian Selatanjuga akan mempertimbangkan midpoint sesuai dengan yang disepakati pada pertemuanProvisional Common Point (PCP) di Laut teknis ke-26 di Johor Baru pada 2013. TerkaitSulawesi. Pada pertemuan ini, terkait dengan segmen Selat Singapura bagian timur dan garissegmen Laut Tiongkok Selatan, kedua negara ZEE di segmen Selat Malaka kedua negarasepakat untuk mendiskusikan transformasi sepakat untuk melanjutkan diskusi teknis.koordinat geografis garis batas LK RI-Malaysia138 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Indonesia-Singapura Selain itu, kedua negara saling bertukar daftar koordinat geografis Titik Dasar, Garis PangkalPada tahun 2012, pertemuan teknis penetapan Kepulauan Indonesia dan Garis Pangkal Vietbatas maritim kedua negara dilaksanakan Nam yang relevan serta telah ditetapkan oleh5 kali. Pertemuan ini membahas delimitasi Pemerintah masing-masing.batas laut wilayah di segmen Selat Singapurabagian timur I, yaitu di segmen sekitar Changi. Pada pertemuan teknis ketujuh, kedua negaraPada tahun 2013 pertemuan teknis penetapan menyepakati Para 10 (kini berubah menjadi parabatas maritim Indonesia-Singapura telah 9) yang mengatur mengenai pertukaran daftardilaksanakan sebanyak 6 kali yang terdiri dari koordinat titik-titik dasar garis pangkal kedua4 kali pertemuan teknis dan 2 kali pertemuan negara. Daftar koordinat telah dilakukan padaintersesional. Pada pertemuan teknis di tahun Pertemuan Teknis ke-6 di Jakarta. Selain itu,ini dicapai kesepakatan garis di segmen Selat kedua negara sepakat untuk menggabungkanSingapura Bagian Timur I yaitu di segmen wording Paragraf 7 dan 8 menjadi Para 7sekitar Changi. Dokumen Perjanjian Batas baru. Namun wording Para 7 baru belumLaut Teritorial antara Indonesia dan Singapura dapat disepakati karena Vietnam masihdi segmen timur Selat Selat Singapura mempertahankan posisinya untuk menjadikanditandatangani pada 3 September 2013. garis LandasKontinen 2003 sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan (relevant circumstances)Indonesia-Vietnam dalam penarikan garis batas ZEE kedua negara.Pada tahun 2012, pertemuan teknis Indonesia-Palaupenetapan batas maritim Indonesia - Viet Namdilaksanakan sebanyak 1 kali dengan fokus Indonesia dan Palau mengadakan pertemuanpembahasan pada proposal delimitasi batas teknis penetapan batas maritim sebanyakZEE dari kedua belah pihak. Pada pertemuan 3 kali pada tahun 2012. Pada pertemuanteknis 2013, pembahasan difokuskan pada disampaikan garis usulan ZEE. Indonesia telahPrinciples and Guidelines. Pertemuan teknis menyampaikan koordinat titik dasar terkaittahun 2015 atau pertemuan teknis keenam, dengan delimitasi batas maritim dengan Palau,kedua negara meneruskan pembahasan koordinat titik perpotongan beserta metodetentang garis batas ZEE. Indonesia dan Viet delimitasinya. Pada tahun 2015 diadakanNam bertukar pandangan mengenai the Draft of pertemuan persiapan menuju pertemuan teknisthe Consolidated Text of the Proposed Principles kelima tentang garis batas ZEE kedua negara.and Guidelines, yaitu pada Paragraf 7, 8, dan 10. Dalam pertemuan ini kedua negara masihPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 13947 Tahun BIG

berbeda posisi terkait metoda delimitasi yang Indonesia-Thailandakan digunakan dalam mengkonstruksi garisbatas ZEE kedua negara. Pada tahun 2015 kedua negara mengadakan pertemuan konsultasi informal tentangIndonesia-Timor Leste (RDTL) penetapan batas ZEE. Kedua delegasi melakukan pertukaran informasi mengenaiPada tahun 2015, Indonesia dan Timor Leste perkembangan upaya penetapan batas maritimmengadakan pertemuan konsultasi pertama. yang dilakukan oleh Pemerintah masing-masingKedua delegasi bertukar pandangan terkait negara dengan negara-negara tetangganya danmodaliti untuk diskusi delimitasi batas melakukan overview mengenai kesepakatanmaritim. Dalam pertemuan, Indonesia juga garis batas LK RI dan Thailand yang dapatmembagikan pengalaman terkait submisi titik digunakan sebagai referensi dalam upayadasar ke PBB dan meminta pihak RDTL untuk penetapan batas ZEE kedua negara.memberikan informasi terkait titik dasar dangaris pangkalnya. Indonesia-FilipinaKedua delegasi sepakat untuk melaksanakan Pada pertemuan Konsultasi Informal Penetapannegosiasi delimitasi batas maritim berdasarkan Batas Landas antara kedua negara, Filipinaprinsip panduan yang sama. mengusulkan agar kedua negara menjajaki dimulainya pembahasan trijunction point batasPada pertemuan konsultasi kedua, Indonesia maritim RI-Filipina-Palau. Sementara Indonesiadan Timor Leste menyepakati “principles and memandang usulan tersebut belum dapatguidelines and the identification of relevant areas dilakukan mengingat Indonesia saat ini masihfor maritime boundaries delimitation” dan area merundingkan penetapan batas ZEE dengandelimitasi batas maritim yang relevan yaitu Palau. Indonesia mengusulkan agar dilakukanarea Selat Wetar, Selat Ombai bagian timur, penjajakan untuk segera memulai perundinganSelat Ombai bagian barat, dan Laut Timur. Pada penetapan batas Landas Kontinen. Padaprinciples and guidelines tersebut disepakati tahun 2014, Indonesia dan Filipina mencapaidibentuk technical meeting untuk melaporkan kesepakatan tentang garis batas ZEE.hasil pekerjaan dan mendapatkan arahan Perjanjian Batas ZEE antara Indonesia dandari otoritas yang lebih tinggi. Kedua negara Singapura ditandatangani pada 23 Mei 2014.menyepakati rencana kerja bersama dibagimenjadi tiga fase: konsultasi, Inventarisasi data Pemetaan Zona Tambahandan pekerjaan exercise, pertimbangan teknisdan legal, dan penggambaran garis batas Kegiatan pemetaan batas wilayah yangmaritim140 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Dr. Asep Karsidi menyerahkan album peta perbatasan RI-RDTL kepada Dansatgas Pamtas RI-RDTL, Mayor Inf. Budi Prasetyo.dilaksanakan Bakosurtanal pada tahun 2007 pelanggaran peraturan perundang-undanganjuga mencakup pemetaan zona tambahan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter.(contiguous zone). Berdasarkan UNCLOS1982 pasal 33 ayat 1 dan 2, zona tambahan Pemetaan Landas Kontinen Indonesia(contiguous zone) merupakan jalur laut yangterletak di sebelah luar batas terluar laut Dipenghujung tahun 2010 PBB menyetujuiterritorial atau laut wilayah, yang lebarnya tidak tentang penambahan kawasan berdaulatboleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal, NKRI di sebelah barat wilayah Aceh. Dengandan wilayah zona tambahan merupakan keluarnya persetujuan PBB tersebut, berartibagian laut dimana Negara memiliki yurisdiksi wilayah ZEE Indonesia bertambah. Hal initerbatas. karena pemerintah Indonesia melalui tim survei lautnya dapat menunjukan bukti bahwa landasMengingat kondisi geografi Indonesia dan kontinen di wilayah tersebut menjorok melebihiposisi sebagai Negara kepulauan, maka ketetapan 200 Mil.dalam upaya peningkatan pertahanan dankeamanan dimungkinkan bagi Indonesia untuk Indonesia memasukkan klaim terhadapmenyatakan wilayah tertentu sebagai daerah wilayah landas kontinen di barat daya Acehtertutup untuk melaksanakan kegiatan tertentu. berikut bukti-buktinya ke UN-Commision on the Limits of Continental Shelf (CLCS) pada 2009.Sampai tahun 2007 Bakosurtanal telah Enam bulan kemudian, yakni pada Septembermenyelesaikan Peta Contigous Zone sebanyak 2009 Indonesia diberikan kesempatan untuk46 NLP. Peta ini dapat dimanfaatkan sebagai memberikan presentasi di hadapan UN-ilustrasi/ gambaran garis batas Contigous Zone Commision on the Limits of Continental Shelfdi NKRI, serta sebagai supporting data spasial (CLCS).dalam implementasi yang terkait dengan Penambahan landas kontinen NKRI tersebutPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 14147 Tahun BIG

diawali oleh kegiatan pemetaan landas maupun data geofisik. Dari hasil desktop studykontinen Indonesia (LKI) pada tahun 2007 yang dilakukan dengan menggunakan formulaoleh Bakosurtanal. Peta ini menjadi dasar ketebalan sedimen, Indonesia berpotensibagi klaim Indonesia atas landas kontinen melebarkan wilayah landas kontinennya di luardisekelilingnya. Seperti disebutkan dalam 200 mil laut yaitu seluas kurang lebih 3.900article 76 UNCLOS tahun 1982 bahwa negara km2 di perairan sebelah barat Aceh, kurangkepulauan mempunyai hak untuk melakukan lebih 1.000 km2 selatan Sumba, dan sebelahklaim landas kontinen melampaui 200 mil laut utara Papua.maksimum sampai dengan 350 mil laut. Klaimdisampaikan ke UN-Commision on the Limits of Kajian Batas MaritimContinental Shelf (CLCS) disertai dengan bukti-bukti. Untuk mendukung penetapan batas maritim Indonesia, pada tahun 2012, BIG melakukanUntuk keperluan klaim tersebut pada tahun kajian landas kontinen Indonesia (LKI) di luar2005, melalui Keputusan Kepala Bakosurtanal 200 mil laut dan kajian Geopolitik. KegiatanNomor HK.01.04/37a-KA/VIII/2005 tertanggal 4 Kajian Landas Kontinen Indonesia membahasAgustus 2005 telah dibentuk Tim Penyelenggara mengenai tindak lanjut Surat KementerianSurvei dan Kajian Landas Kontinen Indonesia Luar Negeri terkait rencana pemerintahdi luar 200 Mil Laut. Anggota Tim berasal dari Federated States of Micronesia (FSM) yang akanberbagai institusi yaitu: Bakosurtanal, Lembaga mendaftarkan Euripik Rise sebagai batas terluarIlmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Departemen Landas Kontinen di luar 200 Mil laut ke PBB.Kelautan dan Perikanan (DKP), DepartemenEnergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selain itu juga dikaji tindak lanjut pertemuanBadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bilateral Consultation on Extended Continental(BPPT), Jawatan Hidro-Oseanografi TNI AL, Shelf antara Indonesia dan Papua Nugini,Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas dimana Papua Nugini menyampaikan informasiTrisakti, PT. Elnusa, PT. Pertamina, BP. Migas, rencana juga akan mendaftarkan Euripik RiseHAGI dan IAGI dengan dikoordinasikan oleh tim dan Mussau sebagai batas terluar Landasdari Bakosurtanal. Kontinen di luar 200 Mil laut ke PBB.Dalam mempersiapkan klaim, pada 2007 Pusat Penelitian Geologi Laut (P2GL)-dilakukan pelaksanaan desktop study. Jenis data Kementerian ESDM menindaklanjuti hasilyang diperlukan dalam proses pengkajian garis kajian BIG ini dengan melakukan survei Landasbatas terluar landas kontinen di luar 200 mil laut Kontinen Indonesia dl luar 200 NM di Utaraadalah data geodesi, data batimetri, geologi Papua pada tahun 2013.142 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Batas Darat dan analisis atas data survey traverse dan demarkasi antara pilar batas AA 2-B 1700 untukIndonesia mempunyai batas darat dengan tiga sektor Sabah-Kalimantan Timur dan A 1-D 800negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini, untuk sektor Sarawak-Kalimantan. Kompilasi,dan Timor-Leste. Kegiatan batas darat meliputi komparasi, perataan, dan analisis atas dataSurvei Common Border Datum Reference Frame survey traverse dan demarkasi antara pilar batas(CBDRF), Survei demarkasi, perawatan dan B1700-Z/D001 untuk sektor Sabah-Kalimantanpemasangan Border Sign Post (BSP), Joint Timur dan Boundary Pillars/Markers D 800-GBorder Mapping (J BM), Perundingan Batas 001 untuk sektor Sarawak-Kalimantan Barat.Darat. Pada perundingan teknis batas darat Survei dilakukan pada bulan Oktober-NovemberBIG menjadi anggota delegasi serta focal point 2012 dan diperoleh hasil: MM 2.1 & MM 5.1dalam terselenggaranya perundingan teknis terukur, MM 6.A, MM 6.1 & MM 6.2 hilang danbatas darat. Sementara pada pertemuan Sub MM 6.3 tidak terjangkau helikopterWorking Group Joint Border Mapping (JBM) danCommon Border Datum Reference Frame (CBDRF) Sementara pada tahun 2013, BIG meneruskanserta pada forum Joint Working Group (JWG) for pengukuran ulang pilar-pilar batas RI-MalaysiaCBDRF and JBM, BIG menjadi Ketua Delegasi. dengan menggunakan sistem global (WGS- 84) dan menggunakan Datum Timbalai.Indonesia – Malaysia Dengan pengukuran ulang yang dimulai sejak 2010 ini diharapkan koordinat-koordinat pilarKegiatan Batas Darat Indonesia dan Malaysia batas RI-Malaysia ini dapat ditransformasikandi Pulau Kalimantan terdiri dari kegiatan survei dalam sistem koordinat global, sehinggaCBDRF, Pemetaan Koridor Batas JBM, dan dapat digunakan secara luas. Hingga tahunPerundingan. BIG juga ikut aktif dalam kegiatan 2015, di sepanjang perbatasan RI-MalaysiaJoint Working Group - Outstanding Boundary sudah terpasang pilar batas sebanyak 19.328Problems (JWG-OBP) untuk menyelesaikan buah dan semuanya menggunakan koordinatsegmen batas yang belum disepakati. Rectified Skew Ortomorphic (RSO) dan datum Timbalai yang merupakan sistem pemetaanSurvei CBDRF Malaysia.Sampai dengan Tahun 2012 telah dilaksanakan Kegiatan survei demarkasi dan pemetaankompilasi data sebanyak 6.946 pillar atau batas negara darat yang dilakukan oleh BIG36% dari total pilar keseluruhan. Sementara selain untuk memenuhi pengadaan data sertapada tahun 2012 dilakukan kegiatan revisi dan informasi geospasial terkait batas, juga untukfinalisasi dari kompilasi, komparasi, perataan,Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 14347 Tahun BIG

mendukung perundingan teknis batas negara untuk lembar peta no. 22-26. Kesepuluh lembardarat. peta tersebut telah ditandatangani oleh kedua ketua delegasi pada pertemuan IMT ke-45 diPengukuran dilakukan menggunakan GNSS Bali, Indonesia, 24-26 November 2015.dan melibatkan Direktorat Topografi - TNIAngkatan Darat (Dittop-AD) sebagai mitra kerja. Pemetaan Kecamatan di Kawasan PerbatasanPada tahun 2013 ini dilakukan pengukuran RI-Malaysia. Kegiatan Pemetaan KecamatanGNSS antara pilar A135-ET210 (sektor barat) di Kawasan Perbatasan RI-Malaysia untukdan pilar A001-A841 (sektor timur) dengan total menyediakan data maupun informasi yangpilar yang diukur sebanyak 30 buah. berbasis spasial dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pemerintah untukJBM (Joint Border Mapping) pembangunan kawasan perbatasan RI- Malaysia. Lokasi kegiatan ini meliputi 2JBM merupakan peta bersama antara Indonesia kabupaten yaitu Kabupaten Malinau dandan Malaysia yang memetakan koridor selebar Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan5 Km di sepanjang perbatasan Indonesia dan Utara. Dengan demikian, sampai denganMalaysia di Pulau Kalimantan. Pada tahun 2012 tahun 2015 ini, seluruh kecamatan di wilayahsudah diselesaikan 5 sheet (sheet nomor 14-18) perbatasan darat RI-Malaysia sudah tersediatermasuk kegiatan cek lapangan, sesuai dengan peta kecamatannya.work plan yang telah disepakati Indonesia danMalaysia. Pembuatan Peta JBM menggunakan Perundinganpeta dasar RBI skala 1:50.000 denganmelakukan indeks ulang, sesuai dengan indeks Kegiatan perundingan batas darat antaraPeta JBM, kemudian dilakukan buffer selebar Indonesia dan Malaysia merupakan5 km dari garis batas. Pada 2012, pelaksanaan perundingan teknis yang meliputi kegiatan-cek lapangan dilakukan di Kabupaten Kapuas kegiatan survei CBDRF, pemetaan bersamaHulu, Kalimantan Barat serta Taman Nasional di sepanjang koridor batas (JBM), surveiBetung Kerihun (TNBK) Investigation Refixation and Maintenance (IRM) pilar Batas, dan Outstanding BoundaryPada 2013, sesuai dengan Rencana Problems (OBP). Hasil dari pertemuan-Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pertemuan bilateral tahun sebelumnya menjadidihasilkan JBM sebanyak 7 NLP untuk No. 19- dasar perencanaan kegiatan di tahun berjalan.25. Sementara pada tahun 2015, lembar peta17- 21 telah memasuki level Final HardcopyProof dan masuk pada kegiatan cek lapangan144 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Indonesia dan Papua Nugini maka hanya sisi Indonesia saja yang dilakukanSurvei CBDRF pemutakhiran. Secara umum, pemutakhiran dilakukan dengan penambahan beberapaKegiatan CBDRF (Common Border Datum daerah permukiman, tidak ada perubahan yangReference Frame) RI-PNG dilaksanakan dengan signifikan pada bentang alamnya. Selain itumenggunakan alat GPS jenis Geodetik. Base dilakukan juga pencocokan kembali, terutamaStation Indonesia yang digunakan berada di dengan toponim-toponim yang mengalamiJayapura (Buce) dan di Merauke (N6003), perubahan, penambahan ataupun yangsedangkan base Station PNG berada di Port kurang sesuai. Citra ALOS AVNIR2 yang sudahMoresby, Vanimo dan Kiungga. Setiap tahun dilakukan proses ortho-rektifikasi kemudiandilakukan pengukuran sebanyak 5 pilar. Pada dioverlay dengan Peta JBM RI-PNG No.1-7.tahun 2013 dilakukan pengukuran pada pilar Pada tahun 2013 dilakukan pemutakhiranMM 2.1, MM 6A, MM 6.1, MM 6.2, dan MM 6.3. Peta JBM RIPNG yang dilengkapi dengan citraPada tahun 2015 juga dilaksanakan survey resolusi tinggi untuk No. 1-7.densifikasi pilar batas RI-PNG. Kegiatan inimerupakan pilot project untuk densifikasi Perundinganpilar batas RI-PNG karena baru pertama kalidilakukan. Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan Kegiatan perundingan batas darat antaradiantara MM 13.0 sampai dengan MM 13.1 Indonesia dan Papua Nugini adalah Joint Borderdengan memasang 10 pilar densifikasi, yang Committe (JBC), JTSC on Survey and Demarcationterdiri dari 1 pilar tipe A dan 9 pilar tipe B. Selain of the Boundary and Mapping of the Border 4reositu, dilakukan juga pengukuran CBDRF untuk (JTSC SDM), dan Joint Implementation andpilar MM 11.1. Dengan tambahan pengukuran Monitoring Working Group (JIMWG). Selama1 pilar ini, maka sampai tahun 2015 ini sudah kurun waktu tahun 2012, diadakan pertemuanberhasil diukur CBDRF sebanyak 49 pilar MM di Port Moresby sebanyak 2 (dua) kali. Selamadari total 52 pilar MM. kurun waktu tahun 2013, diadakan pertemuan di Port Moresby.JBM Indonesia dan Timor-LestePembuatan dan updating Peta JBM RI-PNG Survei CBDRFdilakukan dengan overlay menggunakancitra resolusi tinggi ALOS AVNIR2. Walaupun Pada tahun 2012 BIG melaksanakan surveimerupakan peta joint mapping, namun karena CBDRF untuk membangun dan mengukur pilar-pekerjaan pemutakhiran ini bersifat unilateral, pilar batas serta mengikatkannya ke pilar-pilar CBDRF di Indonesia dan jaring CBDRF baruPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 14547 Tahun BIG

di Timor-Leste sebagai pengganti pilar yang Barat (Kab.Timor Tengah Utara). Pada tahunhilang pada tahun 2009. Pada tahun 2012 ini 2015, dilakukan Perawatn BSP sebanyak 80telah dilaksanakan survei sebanyak 9 buah pilar buah dengan lokasi mulai dari Motaain sampaiCBDRF. dengan Laktutus. Selain itu, BIG juga melakukan pemasangan dan pengukuran 80 pilar batasSurvei Demarkasi dan Delineasi RI-RDTL. Pemasangan pilar berdasarkan garis batas yang telah disepakati pada ProvisionalPada 2012 dilakukan survei demarkasi bersama Agreement 2005.di lapangan antara tim survei Indonesia danTimor-Leste untuk membangun dan mengukur Batas Wilayah Administrasipilar batas di titik/garis batas darat keduanegara. Survei demarkasi bersama pada tahun Sejak diberlakukannya otonomi daerah,2012 dibangun dan diukur sebanyak 80 buah batas wilayah berperan penting dalampilar batas. Survei Delineasi 2012 bertujuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU),untuk mendelineasi segmen Utara Jembatan perijinan pertambangan dan bagi hasilMotaain sepanjang 150 meter. Dari kegiatan ini migas. Belum ditegaskannya batas daerahdihasilkan 5 (lima) buah titik delineasi di sekitar kadangkala menyebabkan konflik, baik diMotaain Kabupaten Belu, yang disepakati pada tingkat masyarakat, pengusaha, ataupunpertemuan TSC-BDR (Technical Sub Committee antar pemerintah daerah yang berbatasan.on Boundary Demarcation and Regulation) ke- Sementara, batas administrasi yang terdapat25 di Dili. Pada 2013, dilaksanakan kegiatan pada peta dasar rupabumi Indonesia masihdemarkasi di daerah Mota Masin ke utara. bersifat indikatif/sementara. Hingga 2014Dipasang 160 pilar batas dengan rincian 80 segmen batas daerah yang sudah definitif barudibangun Indonesia dan 80 dibangun RDTL. sekitar 22%. Pengesahan segmen batas daerahSetelah pilar dibangun, dilanjutkan dengan yang sudah definitif melalui Permendagri.survei GNSS yang dilakukan secara bersamaoleh tim surveyor RI dan surveyor RDTL. Penjelasan tentang batas wilayah terdapat di Undang-undang nomor 32 tahun 2004Perawatan dan Pemasangan BSP tentang Pemerintahan Daerah. Sementara pedoman penegasan batas daerah diaturPada 2012 dilakukan perawatan Border Sign Post dalam Permendagri No.1 Tahun 2006 yang(BSP) hasil pemasangan tahun 2009 sebanyak kemudian diganti dengan Permendagri No.7660 BSP yang berada di sepanjang garis batas di Tahun 2012. Di dalam peraturan Mendagri barusektor Timur (Kab. Belu) dan pemasangan BSP, ini, penegasan batas daerah dapat dilakukansebanyak 50 BSP di sepanjang batas sektor146 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

dengan cara kartometris sehingga untuk Kecamatan Umbulsari dan Balung, Kabupatenwilayah-wilayah perbatasan yang sulit dijangkau Jembertidak diharuskan untuk memasang pilar batas.Dengan demikian diharapkan pemetaan batas Dengan disahkannya UU No.6 Tahun 2014wilayah bisa dipercepat. Proses kartometris tentang Desa, maka ketersediaan dataini harus didukung dengan peta dasar yang geospasial batas wilayah kecamatan/aktual dan mempunyai ketelitian memadai kelurahan/desa (KKD) semakin diperlukan.dan sedapat mungkin dilengkapi dengan Citra Untuk itu pada tahun 2014, BIG melanjutkanSatelit/Foto Udara Resolusi Tinggi (CSRT) kegiatan Pembuatan Peta Wilayah KKD dalamserta data Digital Elevation Model (DEM). rangka untuk menyediakan data geospasial berupa koordinat titik batas dan delineasi garisPemetaan dan Ajudikasi Batas Wilayah batas KKD dengan metode kartometris. MetodeKecamatan, Kelurahan/Desa tersebut dengan menggunakan data batas indikatif dari KKD pada peta rupabumi skalaMenyadari pentingnya batas administrasi, 1:25.000 dan dilengkapi Citra Satelit Resolusimelakukan pemodelan penataan batas secara Tinggi (CSRT) dan Digital Elevation Model (DEM)kartometris pada tahun 2012. Pemetaan batas yang tersedia. Selanjutnya, hasil tersebutwilayah dilakukan di atas peta rupabumi disajikan pada peta wilayah administrasiskala 1:25.000 sehingga dapat menjadi acuan kecamatan/kelurahan/desa.batas yang disepakati sebagai batas indikatifkecamatan. Kegiatan fasilitasi model penataan Selain itu BIG juga melakukan kegiatanbatas kecamatan tersebut diujicobakan pada ajudikasi batas KKD dalam rangka percepatanbeberapa lokasi, yaitu Kecamatan Pamulang, implementasi dari UU Desa dan percepatanKab. Tangerang, Kecamatan Soreang, Kab. penetapan dan penegasan batas sesuaiBandung Jawa Barat, Kecamatan Binangun, Permendagri Nomor 27 Tahun 2006. KegiatanKab. Cilacap dan Kecamatan Rembang Kab. ajudikasi batas KKD ini merupakan kegiatanRembang Jawa Tengah, Kecamatan Ngaglik, baru bagi BIG. Kegiatan ini mulai dilaksanakanKab. Sleman DIY, Kecamatan Lumajang Kab. pada tahun anggaran 2013 di 4 kabupaten/kota,Lumajang dan Kecamatan. Buduran Kab. meliputi 7 kecamatan dan 47 kelurahan/desa.Sidoarjo Jawa Timur. Sementara pada 2013 di Sedangkan pada tahun 2014, kegiatan ajudikasiKecamatan Pataruman, Kota Banjar, Kecamatan ini mencakup 4 kabupaten/kota meliputi 4Pedurungan, Kota Semarang, Kecamatan kecamatan dan 33 desa/kelurahan.Jebres dan Banjarsari, Kota Surakarta,Kecamatan Jetis dan Pleret, Kabupaten Bantul, Sementara ajudikasi KKD pada tahun 2014 meliputi Kecamatan Rajapolah, KabupatenPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 14747 Tahun BIG

Tasikmalaya, Kecamatan Karangmojo, Desa/Kelurahan secara kartometrik.Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Peka­longan Barat, Kota Pekalongan dan Kecamatan NSPK Peta Desa disusun sebagai pedomanManyar, Kabupaten Gresik. penyusunan peta desa skala 1:5.000. NSPK Peta Desa ini meliputi metode pemetaan untukPada Tahun Anggaran 2015, guna mendukung pembuatan peta desa, yang mencakup sumber data yang digunakan dan pemetaan batasprogram pemerintah Nawacita,BIG administrasi desa, spesifikasi unsur peta desa, dan spesifikasi penyajian layout peta desa.melaksanakan terdapat 13 pekerjaan terkait Penyusunan Prototipe Peta Desa dilaksanakanpenyelenggaraan pemetaan batas wilayah sejalan dengan pembuatan NSPK Peta Desa. Hasil pekerjaan ini adalah didapatkannyaadministrasi, antara lain kegiatan ajudikasi, prototipe peta desa serta spesifikasi teknis peta desa berikut bahan penghitungan kapasitaspemasangan pilar dan pembuatan peta wilayah penyusunan peta desa serta kebutuhan anggaran dan personil untuk penyusunanKelurahan/Desa dan kegiatan pelacakan peta desa. Penyusunan Prototipe Peta Desa dilaksanakan di Desa Parangtritis, Kecamatanbatas Kelurahan/Desa. Pelaksanaan kegiatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.tersebut menitikberatkan pada proses delineasi Sementara pada 2016, BIG bekerja samagaris batas secara kartometrik dengan dengan Pemprov Jawa Tengah melaksanakan kegiatan pemetaan desa untuk 100 desa di Jawamelibatkan partisipasi unsur pemerintahan Tengah. Dalam kerjasama tersebut, juga akan dikembangkan Sistem Informasi Desa. Sebagaidesa setempat dan masyarakat. prototip pengembangan Sistem Informasi Desa, pemetaan RBI Desa Temanggung yangPada 2015, kegiataan ajudikasi, pemasangan akan dilengkapi dengan Sistem Informasi Desa.pilar dan pembuatan peta wilayah Kelurahan/ Dalam membangun Sistem Informasi Desa, BIGDesa dilaksanakan di Kabupaten Temanggung, menggunakan data BPS.Boyolali, Klaten, Blitar, Kota Blitar, Kota Batu,Malang dan Tulungagung. Sementara kegiatanpelacakan Batas Kelurahan/Desa dilaksanakandi Kab. Karawang, Kab. Sragen dan KotaSurakarta.NSPK Peta Desa. Pada tahun 2015, BIGmelaksanakan juga kegiatan penyusunanNorma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)Peta Desa, pembuatan Prototype Peta Desa,pemutakhiran Data Batas Wilayah, GrandDesign Percepatan Penyelesaian Batas WilayahAdministrasi, Pembuatan Materi DigitalPenarikan Garis Batas Wilayah Administrasi148 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Pemetaan dan Ajudikasi Batas Wilayah provinsi dilaksanakan di sepanjang batasProvinsi, Kabupaten/Kota. Provinsi Kalimantan Tengah dengan provinsi tetangganya yang disajikan dalam peta koridorPada tahun 2012 BIG melaksanakan kegiatan batas sebanyak 5 NLP. Pada tahun 2014, kegiatanpembuatan peta batas wilayah provinsi dengan ajudikasi batas provinsi ini dilaksanakan di 5skala 1 : 250.000 meliputi sejumlah 10 provinsi, segmen provinsi di Pulau Sulawesi. Sedangkanyaitu Bali, Kalbar, Papua Barat, Maluku Utara, ajudikasi batas kabupaten/kota dilaksanakanKaltim, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Nusa di Provinsi Sulawesi Selatan untuk memetakanTenggara Barat, Sulawesi Barat, NTT. Untuk peta koridor batas kabupaten/kota sebanyak 13pemetaan batas wilayah kabupaten sejumlah NLP.60 NLP dengan skala 1 : 100.000 meliputikabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Pendaftaran Toponim Indonesia di PBBBarat. Sementara pemetaan wilayah bataskota dilakukan di 27 kota pada skala 1 : 50.000 Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaandalam 1 NLP, yang meliputi Kota Kediri, Kota Nasional pada Lokakarya “Peranan UNGEGNBlitar, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota (United Nations Group of Experts on GeographicalProbolinggo, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Names) dalam Menunjang Kegiatan TimBatu, Kota Madiun, Kota Yogyakarta, Kota Tegal, Nasional dan Panitia Pembakuan NamaKota Semarang, Kota Magelang, Kota Bogor, Rupabumi” di IPB International ConventionKota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Centre Bogor, April tahun 2010 menyampaikanDepok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, Kota bahwa jumlah pulau di Indonesia sebanyakBanjar, Kota Tangerang Selatan, Kota Kupang, 13.466 pulau. Jumlah tersebut merupakan hasilKota Mataram, Kota Bima dan Kota Denpasar, survei nama-nama pulau di Indonesia telahkhusus Kota Bandung terdapat 2 NLP. dilakukan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi sejak tahun 2007 hingga akhir 2010.Pada tahun anggaran 2014 dilakukan pemetaan Keluarnya data verifikasi ini, otomatis akanwilayah provinsi sejumlah 20 NLP, pemetaan menggugurkan jumlah pulau yang selama inibatas wilayah kabupaten sejumlah 60 NLP dan digunakan, yaitu 17.508 pulau.pemetaan batas wilayah kota sejumlah 27 NLP. Jumlah itu dan koordinat yang diperoleh untukPada tahun 2013, kegiatan ajudikasi batas tiap pulau ditetapkan berdasarkan inventarisasikabupaten/kota ini dilaksanakan di Provinsi dan verifikasi nama-nama pulau yang dilakukanKalimantan Tengah untuk memetakan peta timnya. “Dengan penetapan koordinat, tidakkoridor batas kota/kabupaten sebanyak mungkin ada satu pulau dengan lebih dari satu13 NLP. Sedangkan untuk ajudikasi batasPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 14947 Tahun BIG

nama,” jelas Asep Karsidi yang juga menjadi Pelaporan hasil survei tersebut kepada PBBKetua Tim Pelaksana Survei Pembakuan Nama telah dilakukan akhir tahun 2011, ketikaPulau dan Sekretaris Tim Nasional Pembakuan Bakosurtanal telah berubah nama menjadi BIG.Nama Rupabumi disingkat Timnas PNR yang Setelah pelaporan daftar nama pulau tersebutdibentuk berdasarkan Peraturan Presiden semestinya dikukuhkan dengan PeraturanNomor 112 Tahun 2006 diketuai oleh Menteri Presiden untuk kemudian KementerianDalam Negeri. Tim ini beranggotakan unsur Dalam Negeri merilisnya secara resmi kelintas instansi). masyarakat. Dengan demikian data tersebut menjadi referensi resmi bagi negara untukSelama ini, memang tidak sedikit nama pulau penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan,di daerah memiliki beberapa nama. Di Sulawesi atau kepentingan lain dan juga bagi masyarakatSelatan, misalnya, ada Pulau Kare-kare yang umum. Sayangnya informasi itu hingga kinimemiliki lebih dari satu nama. Beberapa suku belum juga disyahkan Presiden.yang tinggal di sekitar lokasi memberikannama sendiri untuk pulau yang sama. Selain itu, Pembakuan nama pulau merupakan salahkemungkinan gosong juga diinventori sebagai satu tugas yang harus dilakukan Timnas PNRpulau. Padahal, menurut ketentuan PBB, pulau untuk mewujudkan Gasetir Nasional sertaadalah obyek yang masih tampak saat air memberikan data dan informasi geospasiallaut pasang. Gosong didefinisikan sebagai yang akurat.gundukan pasir atau terumbu karang yangtenggelam saat pasang naik air laut. Selain nama pulau masih ada beberapa nama geografi lain yang akan diverifikasi, diantaranyaAdapun pemilihan dan pembakuan nama pulau adalah garis pantai. Dalam survei dan telaahdilakukan dengan beberapa ketentuan, yaitu teknik pemetaan Tim Kerja Pembakuan Namamengambil nama lokal yang diakui masyarakat Pulau, Perhitungan Garis Pantai dan Luassetempat, nama pulau disebutkan dalam cerita Wilayah Indonesia juga menemukan ketidakrakyat, dan tercatat dalam peta lama atau arsip. sesuaian data dasar rupabumi untuk panjang garis pantai. Selain mengungkap jumlah pulauDaftar nama rupabumi (gasetir) khusus untuk yang hanya 13.466 berdasar survei tahun 2010,pulau besar dan kecil di Indonesia ini telah tim survei dari Badan Informasi Geospasialdibukukan akhir Maret 2011. Data tersebut akan yang menjadi bagian dari Timnas PNRdisampaikan dalam sidang UNGEGN di Vienna, menemukan total panjang garis pantai 99.093Austria, 2 - 6 Mei mendatang. Pelaporan jumlah km. Data ini lebih panjang dari yang diumumkannama-nama pulau ini kepada PBB lebih cepat PBB tahun 2008 – berdasarkan laporan pihakdari jadwal semula, yaitu tahun 2012.150 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

pemerintah Indonesia, yaitu 95.181 km. Bahkan, sosial, budaya dan lingkungan.sebelumnya berbagai pihak menggunakan datapanjang garis pantai Indonesia 81.000 km. Khusus kepada BIG, Inpres ini mengamanatkan untuk melakukan pembaharuan petaSurvei geografis dilakukan tim kerja setiap tahun tutupan hutan dan lahan gambut sesuaidalam rangka pembuatan peta lingkungan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB).pantai Indonesia. Hasilnya, berupa penamaan Pembaharuan batas PIPIB sangat pentingrupabumi/gasetir, dilaporkan dalam sidang untuk memastikan bahwa kawasan moratoriumUnited Nations Group of Experts on Geographical tidak dimanfaatkan. PIPIB bersifat dinamisNames, setiap dua tahun. Survei baru pemetaan dan mengalami revisi setiap 6 bulan denganini mengacu standar pengukuran dan definisi memperhatikan masukan dari pemerintahpulau yang ditetapkan PBB. Pulau adalah obyek daerah dan organisasi lembaga swadayayang masih tampak saat air laut pasang. masyarakat (LSM)Penyelenggaraan Informasi Geospasial Peta PIPIB menyangkut peta kawasan hutanTematik (IGT) dan lahan gambut yang sebelumnya tidak memiliki informasi yang pasti tentang luasanPenyelenggaraan Informasi Geospasial kawasan hutan dan lahan gambut di Indonesia.Tematik (IGT) meliputi IGT darat, IGT laut, IGT Peta ini merupakan implementasi One Mapkebencanaan dan IGT tata ruang dan atlas Policy sebagaimana amanat UU Informasi Geospasial. Tujuan utama pemetaan iniPeta Tematik Sumberdaya Alam dan adalah untuk merestorasi pemanfaatan lahanLingkungan Hidup Matra Darat di kawasan hutan dan lahan gambut dalamPeta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB) rangka mendukung program pemerintah terkait pemanasan global berupa pengurangan emisiPeta Indikatif Penundaan Ijin Baru atau lebih karbon sebesar 26% secara voluntary dandikenal sebagai Peta Moratorium Kehutanan sebesar 40% dengan bantuan luar negeri.adalah tindak lanjut dari Inpres No.10 Tahun2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Peta PIPIB merupakan suatu hasil daridan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam harmonisasi Informasi Geospasial TematikPrimer dan lahan Gambut. Tujuan utama (IGT) yang diselenggarakan oleh 4 instansikeluarnya Inpres ini adalah menyelamatkan pemerintah sekaligus, yaitu: Kementeriankawasan hutan Indonesia yang masih tersisa Kehutanan, Kementerian ESDM, BPN, dan BIGsekitar 56 juta hektar, dan menyeimbangkan sebagai penyelenggara tunggal Informasiserta menyelaraskan pembangunan ekonomi, Geospasial Dasar (IGD). Peta PIPIB hasilPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 15147 Tahun BIG

Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru atau lebih dikenal sebagai Peta Moratorium Kehutananpemutakhiran enam bulan pertama, yakni 10/2011) dan lahan masih proses pendaftaranNovember 2011, diterbitkan peta indikatif skala titel atas hak tanah di BPN.1:250.000. Pembaharuan terakhir di tahun 2013 dilakukanDengan tersusunnya peta indikatif kawasan pada bulan November 2013 yang menetapkanhutan dan lahan gambut yang berpatokan pada Penundaan pemberian izin baru, meliputi:kebijakan Satu Peta ini maka kesimpangsiuran a. a. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayuinformasi luas hutan dan lahan gambut yang b. b. Izin pemungutan hasil hutan kayuakan digunakan sebagai dasar perhitungan c. c. Izin penggunaan kawasan hutanpengurangan emisi CO2 di wilayah NKRI bisaterhindarkan. Peta ini merupakan implementasi d. Perubahan peruntukan kawasan hutanKebijakan Satu Peta sebagaimana amanatUU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Efek positif moratorium ini dapat dilihat denganGeospasial. kemajuan dalam pendaftaran izin-izin dari instansi daerah ke instansi pusat. Kini, sebagaiPembaharuan kedua dilakukan pada bulan bagian dari gerakan penyempurnaan tata-kelolaMei 2012 dan terakhir dilakukan pada bulan hutan alam dan lahan gambut sesuai InpresNovember 2012. Hasil pembaharuan Peta Moratorium Data, perizinan harus dikumpulkanMoratorium yang ketiga ini merupakan validasi dalam satu basis data dan peta.data izin pemanfaatan kawasan hutan yangterbit sebelum 20 Mei 2011 (penerbitan Inpres152 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Peta Morfometri program pengurangan emisi karbon. Ekosistem mangrove sangat penting keberadaannya Peta Morfometri berisi informasi geospasial yaitu sebagai daerah pemijahan ikan dan jugatematik morfometri seperti kemiringan lereng. penanggulangan tsunami. Peta mangrovePeta ini disusun untuk mendukung program diperlukan untuk penyusunan rencanayang terkait dengan percepatan pengukuhan pengelolaan wilayah pesisir yang lestari.kawasan hutan. Pada Tahun 2014 ini telahdihasilkan 150 NLP Peta Morfometri pada Ekosistem mangrove merupakan salah satukawasan terpilih di wilayah Jawa – Bali. ekosistem yang sangat produktif dan bernilai ekonomi tinggi di dunia. Selain mendukungPeta Penutup Lahan berbagai fungsi seperti fungsi biologi, kimia, fisika, ekologi dan fungsi hidrologi, mangrovePada tahun 2014, BIG telah menyusun Peta juga turut berperan serta dalam menjagaPenutup Lahan Jawa-Bali skala 1:250.000. keanekaragaman plasma nutfah (biodiversity)Diharapkan peta ini dapat digunakan oleh habitat pesisir dan pantai.seluruh pemangku kepentingan untukmenyusun perencanaan pembangunan Ekosistem mangrove dengan simpanannasional. karbonnya yang berlimpah merupakan penyimpan karbon yang potensial karenanyaPeta Lingkungan Danau Indonesia bila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber gas rumah kaca seperti karbondioksidaInformasi geospasial tematik untuk lingkungan dan methane. Kerusakan ekosistem mangrovedanau di Indonesia telah disusun oleh BIG pada akan berpengaruh terhadap besaran pelepasantahun 2014. Wilayah yang sudah dipetakan untuk gas-gas rumah kaca ke atmosfir.Pulau Sumatera adalah Danau Toba, DanauSingkarak dan Danau Kerinci. Sedangkan untuk Pengaruh ekosistem mangrove dalamPulau Kalimantan, pemetaan lingkungan danau mensuplai besarnya emisi gas rumah kacatelah dilaksanakan pada Danau Sentarum dan yang di atmosfir sampai saat ini belum dapatDanau Kaskade Mahakam (Danau Semayang, disajikan secara spasial dalam bentuk peta.Melintang, Jempang), serta Danau Rawadanau Untuk dapat memetakan distribusi spasialdi Pulau Jawa. pengaruh ekosistem mangrove dalam mensuplai emisi gas rumah kaca di atmosferPemetaan Neraca Karbon (Mangrove) secara akurat dan terkuantifikasi, perlu disusun spesifikasi teknis yang terkait denganPeta ini berisi informasi kandungan karbonpada ekosistem mangrove untuk mendukungPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 15347 Tahun BIG

pemetaan dan penghitungan neraca karbon strategis bagi penentuan kebijakan di Indonesiadi kawasan pesisir dan laut khususnya pada baik secara nasional maupun internasional baikekosistem mangrove. sekarang maupun di masa depan.Spesifikasi teknis tersebut untuk selanjutnya Pada 2013, memulai kegiatan penyelenggaraanakan digunakan sebagai pedoman terkait penyusunan peta biomassa. Provinsi Sumaterapemetaan dan penghitungan neraca karbon Selatan dan Provinsi Kalimatan Barat dipilihberbasis spasial. Dengan memanfaatkan sebagai proyek percontohan dalam penyusunanpedoman yang dihasilkan, diharapkan pada peta biomassa, mengingat bahwa dua provinsiakhirnya dapat digunakan sebagai pendukung tersebut termasuk wilayah strategis prioritaskegiatan monitoring stok karbon dan juga Project REDD Indonesia. Pemetaan biomassamendukung peran BIG dalam REDD+ Indonesia. mencakup wilayah hutan dan luar kawasan hutan. Hal tersebut dimaksudkan untukPada 2012, BIG menyusun spesifikasi teknis mengetahui potensi biomassa AGB (abovepemetaan neraca karbon di Indonesia dengan ground biomass) yang dimiliki oleh luar kawasanmengacu pada SNI 7717-2011 mengenai hutan. Dengan demikian diharapkan, pemetaanSurvei dan Pemetaan Mangrove dan SNI 7724- biomassa yang dilakukan di kedua provinsi2011 mengenai Pengukuran dan Perhitungan tersebut dapat menjadi suatu percontohanCadangan Karbon – Pengukuran Lapangan metode sekaligus peta dasar yang dapat diacuuntuk Penaksiran Cadangan Karbon Hutan secara nasional.(Ground Based Forest Carbon Accounting). Studitentang neraca secara umum ditujukan sebagai Pada 2014 BIG melanjutkan pemetaanlangkah monitoring dan evaluasi dari suatu mangrove di Provinsi Sulawesi Utara , Provinsisumberdaya alam tertentu. Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah.Pemetaan Biomas untuk Mendukung Peta Tematik Sumberdaya Alam danPengurangan Emisi Karbon Lingkungan Hidup Matra Laut Pemetaan Sumberdaya Alam Pesisir danPada tahun 2013, BIG melanjutkan upaya Lautpenyediaan data yang lengkap dan akuratterkait dengan biomassa dan cadangan Pemetaan Sumber Daya Alam Pesisir dan Lautkarbon. Penyediaan data tersebut merupakan adalah kegiatan pengumpulan data primersalah satu langkah nyata untuk menunjukkan dan sekunder tentang pesisir dan laut wilayahkesiapan Indonesia terkait dengan penerapan Indonesia. Penyajian data dari pulau-pulauskema REDD+. Hal ini dapat menjadi alat yang tersebut ke dalam suatu peta memberikan154 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

gambaran tentang geografi, ekologi dan ini juga dibutuhkan untuk penyusunan rencanapengaruh manusia (human impact). Gambaran pengelolaan wilayah laut.geografi, ekologi dan pengaruh manusiatersebut akan dapat digunakan untuk Peta Tematik Sumberdaya Alam danmengindentifikasi pulau-pulau yang berpotensi Lingkungan Hidup Matra Kebencanaansumberdaya yang diperlukan bagi masyarakat dan Perubahan Iklimsekitar, maupun terhadap bencana yang Peta Demografimungkin terjadi pada pulau tersebut, ataumempunyai masalah lingkungan. Meningkatnya kasus bencana di berbagai daerah akibat menurunnya daya dukungKegiatan pemetaan SDA Pesisir dan Laut wilayah, salah satu faktor penyebabnyapada Tahun 2012 dilaksanakan di Kabupaten adalah pada melonjaknya jumlah penduduk.Raja Ampat dan Pesisir Jawa. Hasil yang Desakan populasi ini terus memakan daerahdiperoleh dari kegiatan pemetaan tematik terbuka hijau – salah satu sumberdaya dukungdasar sumberdaya alam pesisir dan laut berupa lingkunan, lalu mengubahnya menjadi kawasanpeta tematik di Raja Ampat sebanyak 14 NLP pemukiman. Konsentrasi penduduk di suatudan peta tematik mangrove Jawa sebanyak 26 wilayah dapat mengakibatkan munculnyaNLP. Peta-peta tersebut dibuat dalam format dampak negatif seperti menurunnya kualitashamparan (seemless) digital dan format cetak lingkungan hidup hingga terjadi prosesdan disajikan dalam album peta dalam ukuran pemiskinan dan kerusuhan sosial.A3 dan sesuai skalanya. Pentingnya faktor demografi yang mendorongPeta Karakteristik Perairan Laut Bakosurtanal menyusun peta demografiDangkal di seluruh wilayah Indonesia, terutama di kawasan yang padat penduduk yaitu wilayahPada 2014 BIG melaksanakan kegiatan dari Lampung hingga Lombok NTB. Diketahuipemetaan Karakteristik Perairan Laut Dangkal konsentrasi penduduk tertinggi ada di PulauBali dan Nusa Tenggara : Peta ini berisi Jawa, nyaris tak ada wilayah hutan yang tersisa.informasi geospasial tematik karakteristikperairan laut dangkal skala 1:25.000 wilayah Pada 2009 Bakosurtanal mengeluarkan PetaBali dan Nusa Tenggara. Peta ini melengkapi Sebaran Penduduk Indonesia berdasarkandata oseanografi yang sudah ada yang data kependudukan dari Badan Pusat Statistik.digunakan untuk memperkuat kedudukan Peta itu menunjukkan, kepadatan penduduknegara Indonesia sebagai negara maritim. Peta lebih dari 100.000 orang di wilayahkecamatan hingga kabupaten/kota.Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 15547 Tahun BIG

Pada peta berskala 1:50.000 itu tampak permukaan daerah rawan banjir umumnyakawasan relatif “hijau” hanya tersisa di wilayah adalah ≤ 2%, sehingga klasifikasi kemiringanpantai selatan Jawa Barat yaitu meliputi 75 lereng permukaan dibedakan menjadi ≤ 2%persen wilayah dan 30 persen di pantai Jawa atas 0–10 m dan > 10 m atau menyesuaikanTimur. Selebihnya merupakan kawasan ketinggian lokal di daerah setempat. Ketigaberpenduduk padat. data di atas kemudian di-overlay dan di-skoring seperti pada tabel penilaian faktor-faktor yangPeta sebaran penduduk ini dapat digunakan mempengaruhi rawan banjiruntuk menyusun program transmigrasi ke luarPulau Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Peta rawan banjir ini menyajikan informasiPapua, sebagai salah satu mengurangi tekanan geospasil tematik mengenai sebaran daerahlingkungan di Pulau Jawa. yang berpotensi banjir atau secara berkala mengalami banjir di setiap kabupaten/Peta Rawan Banjir kota. Diharapkan dengan adanya informasi geospasial ini, lokasi rawan banjir dan daerahInformasi kebencanaan yang dapat memadukan potensial yang mengalami banjir ketika curahdata atau informasi geospasial kebencanaan hujan tinggi dapat diketahui. Peta ini disusundalam bentuk peta dengan data numerik dalam rangka peningkatan kesiapsiagaanyang diperlukan dalam penanggulangan penanggulangan bencana. Peta Rawan Banjirbencana. Data dan informasi geospasial ini juga diperlukan untuk mendukung pemetaanyang berhubungan dengan bencana banjir, tata ruang.disinergikan melalui kerjasama dalam bentukkelompok kerja antara BIG, BMKG dan Direktorat Kegiatan pemetaan rawan banjir pada tahunJenderal Sumber Daya Air Kementerian 2012 dilaksanakan di 19 Kabupaten / KotaPekerjaan Umum. Kegiatan kelompok kerja yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur,Penyusunan Informasi Geospasial Tematik Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan,Untuk Pemetan Rawan Banjir sudah dimulai dan Sulawesi Utara. Sementara pada tahunsejak 2009. 2013 dilaksanakan di 15 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, RokanTingkat kerawanan secara geomorfologis Hilir, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Majene,ditentukan oleh jenis sistem lahan, tingkat Bone, Luwu Utara, Luwu Timur, Belu, Sikka,kemiringan lereng permukaan (slope) dan Manggarai, Barito Utara dan Kota Palangkaraya.interval ketinggian lokasi. Klasifikasi sistem Pada tahun 2014 penyelenggaraannya meliputilahan dibagi menjadi sistem lahan rawan banjir 20 kabupaten/kota.dan tidak rawan banjir. Kemiringan lereng156 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Peta Tematik Mitigasi dan Adaptasi dilaksanakan dalam rangka memenuhiPerubahan Iklim kebutuhan IGT untuk mendukung Tata Ruang Laut Nasional yang tertuang dalamPada 2014 BIG melaksanakan kegiatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulaupemetaan Tematik Mitigasi dan Adaptasi – Pulau Kecil (RZWP3K).Perubahan Iklim di biomassa Provinsi 5. Satu Peta Multirawan Bencana. Peta iniKalimantan Timur. Tujuan kegiatan ini untuk menyediakan informasi geospasial tematikmenyediaan data dan informasi biomassa multirawan bencana yang terintegrasi untukProvinsi Kalimantan Timur untuk mendukung kesiapsiagaan dalam penanggulanganpengurangan emisi karbon (RAN GRK). Peta bencana. One Map Kebencanaan digunakanini diharapkan akan dapat memotret kelas untuk meningkatkan kuantitas dan kualitastutupan vegetasi yang ada di lokasi pemetaan, informasi geospasial tematik dalam rangkakhususnya di Provinsi Kalimantan Timur mendukung pemenuhan data pengelolaanyang mempengaruhi perkiraan perhitungan sumberdaya alam dan lingkungan hiduppenyerapan karbon serta mendukung pemetaan tata ruang. 6. Peta Penundaan Izin Pemanfaatan LahanPenyelenggaraan Pemetaan dan Terintegrasi Nasional. Peta ini menyediakanIntegrasi Tematik basisdata geospasial rinci (peta kemiringanIntegrasi Tematik SDA-LH, Kebencanaan & lereng dan penutup lahan) yang akanPerubahan Iklim digunakan oleh seluruh kementerian/ lembaga terkait dalam proses perencanaan,Peta Integrasi Tematik SDA-LH, Kebencanaan pengawasan, dan evaluasi seluruh& Perubahan Iklim merupakan produk integrasi perizinan yang berbasis lahan dan hutan diIGT yang dihasilkan BIG melalui kerjasama Kalimantan (empat provinsi) dan Sumaterakelompok kerja IGT nasional. Pada tahun 2014 (enam Provinsi).kelompok kerja ini menghasilkan 20 NLP peta 7. Peta Sistem Lahan Sulawesi Selatan danterintegrasi yang diluncurkan secara nasional Sulawesi Tenggara. Peta ini menyediakandalam skema Kebijakan Satu Peta tersebut informasi tematik sistem lahan yang dapatmeliputi: dimanfaatkan sebagai salah satu input4. Satu Peta Karakteristik Perairan Laut dalam penyusunan/evaluasi peta tata ruang, memberikan gambaran potensi Nasional. Peta ini digunakan untuk suatu wilayah dan untuk menyusun peta melengkapi data IGT karakteristik laut ekoregion. untuk memperkuat kedudukan negara Indonesia sebagai negara maritim. Satu Peta Karakteristik Perairan Laut NasionalPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 15747 Tahun BIG

Sementara pada tahun 2015 kegiatan pemetaan 2. Prototipe Peta Karateristik Sosialdan integrasi tematik Sumberdaya Alam dan Perdesaan yang meliputi: Peta StrukturLingkungan Hidup Darat dan Laut serta Mitigasi Penduduk, Peta Kepadatan PendudukKebencanaan mencakup 7 kegiatan utama dan dan Peta Unit Pemukiman pedesaan,1 kegiatan tambahan sebagai output dukungan Prototipe Sistem Informasi IG Perdesaanatas Program Quick Win Pemerintah. Kegiatan- Terpadu. Kegiatan ini telah dilaksanakan dikegiatan teknis menghasilkan: 31 desa yang tersebar di Provinsi Bangka1. Pemetaan Sistem Lahan Skala Besar, Belitung,Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, SulawesiSelatan, Jawa Barat, dan Jawa yakni skala 1: 250.000 (19 NLP) dan Skala Tengah. 1:25.000/1:50.000 Wilayah terpilih Pulau 5. Pemetaan Ekosistem Perairan Dangkal. Sulawesi (50 NLP). Kegiatan ini dilaksanakan untuk2. Peta Tematik Terpadu Kedaulatan Pangan menyediakan data dan informasi mangrove dan Energi. Kegiatan ini dilaksanakan di Pulau Sulawesi pada skala 1: 25.000. dalam rangka mendukung penyediaan Lokasi pemetaan tersebar di sepanjang Recommended Development Area (RDA) yaitu pesisir Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, untuk menentukan lokasi ekstensifikasi Sulawesi Tenggara (229 NLP). lahan pertanian pangan melalui integrasi 6. Pemetaan Integrasi Karakteristik Perairan data sumberdaya lahan secara terpadu Laut Dangkal. Kegiatan ini dilaksanakan pada1:50.000. Kegiatan pemetaan ini telah dalam rangka memenuhi penyediaan dilaksanakan di Sumatera, Kalimantan informasi karakteristik perairan dangkal Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, dan eksisting budidaya dan pariwisata di Maluku Utara (59 NLP). perairan terutama di pesisir utara Jawa3. Penyusunan Satu Peta Penutup Lahan Timur dan Madura, Banten, DKI Jakarta, Nasional skala 1:250.000. Jawa Barat dan Jawa Tengah.4. Pengembangan Sistem Informasi IGT 7. Pemetaan Multirawan Bencana. Kegiatan Perdesaan Terpadu. Kegiatan penyediaan menghasilkan Peta Multirawan Bencana data dan informasi Karakteristik Wilayah Nasional Skala 1: 250.000 dan Peta Perdesaan ini menghasilkan beberapa Kontijensi Skala 1: 25.000 Kabupaten prototipe peta dengan skala 1:5000 atau Bantul. 1:.000, yakni: 1. Prototipe Peta Karakteristik 8. Pemetaan Rawan Banjir. Penyediaan data Wilayah Perdesaan (Peta Penutup Lahan dan informasi geospasial tematik sebaran Perdesaan, Peta Infrastruktur Perdesaan, daerah rawan banjir dilakukan di 20 lokasi dan Peta Unit Permukiman Perdesaan),158 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

(kabupaten/kota) di DAS (Ciliwing, Citarum, Peraturan Kepala BIG tentang Tata Laksana Kapuas dan Siak) Integrasi, NSPK Pemetaan Rawan Bencana (Rawan Bahaya, Rentan, Risiko) BanjirPenyusunan NSPK IGT Pemetaan Tata RuangPada 2014 BIG melalui kerja sama dengan K/L Asistensi dan Supervisi Pemetaan Tatamelalui forum Kelompok Kerja menghasilkan Ruang10 dokumen NSPK Tematik. Hal ini sebagaiupaya menjamin ketersediaan peta tematik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) danyang andal dan dapat dipertanggungjawabkan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) diperlukandalam kerangka Kebijakan Satu Peta (One Map untuk perencanaan, pemanfaatan danPolicy). Ke-10 dokumen NSPK tersebut adalah: pengendalian pembangunan yaitu sebagai1. Klasifikasi Penutup Lahan Skala Besar. perangkat penataan ruang wilayah. Kegiatan asistensi dan supervisi peta RTRW dab NSPK ini disiapkan untuk menjadi RSNI1 RDTR Kabupaten/Kota merupakan kegiatan2. Pemetaan Perizinan Lahan Terintegrasi yang dilakukan BIG dalam rangka memberi3. Pemetaan Sistem Lahan skala 1:250.000 pengawasan dan bimbingan terhadap peta4. Pemetaan Daerah Aliran Sungai (DAS). RDTR Kabupaten/Kota. Berdasarkan pasal 57 dalam UU No. 4 Tahun 2011 serta pasal 7 dan 32 NSPK yang dihasilkan ini digunakan untuk PP No. 8 Tahun 2013, peta-peta yang dibuat oleh mendukung pengajuan RSNI1 “Penentuan pemerintah daerah untuk penyusunan RDTR Batas DAS pada Skala 1 : 250.000” yang dapat sesuai dengan standar yang ditetapkan telah disusun oleh Kementerian Lingkungan secara nasional oleh BIG. Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta DAS Pada tahun 2014, kegiatan supervisi dan Nasional. asistensi pemetaan tata ruang telah dilakukan5. Survei dan Pemetaan Mangrove pada 15 lokasi kegiatan di beberapa wilayah6. Pemetaan Karakteristik Perairan Laut Kabupaten/Kota di Indonesia, antara lain7. Pemetaan Habitat Perairan Laut Dangkal Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten8. Pemetaan Rawan Banjir Banjarnegara, Kabupaten Blora, kabupaten9. Pemetaan Multirawan Bencana Jepara, kota Pariaman, Kabupaten Lumajang,10. Pemetaan Biomassa Kota Madiun, Kota Magelang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Salatiga, KabupatenPada 2015, BIG bekerja sama dengan K/L Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupatenmelalui forum Kelompok Kerja menghasilkan Wonosobo, dan Kabupaten Sukoharjo.dokumen NSPK Integrasi Penutup Lahan danPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 15947 Tahun BIG

Pada tahun 2015, BIG melakukan asistensi dan dan koordinasi IGT, BIG pada tahun 2014supervisi peta RDTR pada 18 Kabupatan/Kota menghasilkan lima dokumen NSPK yangdiantaranya: Kota Semarang, Kab. Grobogan, berkaitan dengan pemetaan tata ruang. NSPKKab.Kendal, Kab.Buleleng, Kab.Badungm Kab. telah diwujudkan dalam Rancangan StandarMojokerto, Kab. Barito Timur, Kab. Lebak, Kab. Nasional Indonesia (RSNI). Berikut ini adalahCiamis, Kota Metro, Kota Kediri, Kab.Demak, kelima RSNI tersebut :Kota Tanjungpinang, Kab. Nagekeo, Kab. 1. RSNI Kontrol Kualitas Peta RTRW Provinsi,Merauke, Kab. Cilacap, Kab. Jembrana danKota Denpasar. RDTR disusun dalam peta skala Kabupaten dan Kota.besar yaitu skala 1 : 5.000 sesuai dengan PP. 2. RSNI Kontrol Kualitas Peta Rencana DetilNo. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraanpenataan ruang. Tata Ruang. 3. RSNI Spesifikasi Penyajian Peta RTRWPenyusunan Pedoman Basis Data TataRuang Provinsi, Kabupaten dan Kota. 4. RSNI Spesifikasi Penyajian Peta RencanaPada tahun 2014, BIG melaksanakan kegiatanyang menjadi prioritas UKP4, yaitu Penyusunan Detil Tata Ruang.Pedoman Basis Data Tata Ruang Kabupaten 5. RSNI Basis Data Spasial Rencana Tataskala 1 : 50.000. Pedoman ini penting dan sangatdibutuhkan oleh pemerintah daerah. Pedoman Ruang: Rencana Tata Ruang Kabupaten.tersebut mengatur tentang skema dan formatbasis data peta RTRW Kabupaten pada skala Sementara pada 2015, BIG berhasil menyusun1 : 50.000. Implementasi pedoman tersebut 5 dokumen NSPK untuk memenuhi kebutuhandalam penyusunan peta RTRW Kabupaten akan akan pedoman pemetaan RDTR dan RTRW,menciptakan keseragaman format dan skema yakni:basis data peta tata ruang secara nasional. 1. Spesifikasi Teknis Teknik penggambaranKondisi tersebut secara langsung berdampakpositif dalam mewujudkan kebijakan satu peta dalam Penyusunan Peta RDTR;(one map policy) yang dicanangkan pemerintah. 2. Spesifikasi Teknis Basisdata Spasial PetaPenyusunan NSPK Pemetaan Tata RDTR;Ruang 3. Spesifikasi Teknis Ekstrasi Data TutupanSebagai bagian dari fungsi pembinaan Lahan skala Menengah berbasis citra untuk pemetaan RTRW; 4. Riview Simbolisasi dan Pewarnaan Peta Rencana Tata Ruang; 5. Modul Bimtek Penyusunan Peta RDTR. Pada tahun 2015 BIG berhasil juga menyusun dokumen:160 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

1. Spesifikasi Teknis IG Tematik Utama aspek ekonomi, lingkungan, dan pertahanan Tata Ruang yang terdiri dari: Pemetaan keamanan. Sistem Lahan Skala Besar (Land Element), Pemetaan Penutup Lahan Skala Besar Aspek Supervisi dan Asistensi Pemetaan RTR KSN Kasaba meliputi aspek peta dasar yaitu2. Sistem Informasi IGT Perdesaan Terpadu, posisi geometris, delineasi batas negara dan3. Dokumen Teknis Ekosistem Perairan kelengkapan data dasar, peta tematik, peta rencana meliputi kesesuaian antara Raperpres Dangkal, dan peta serta kesesuaian antara Peta Rencana4. Pemetaan Karbon di Lahan Gambut, dengan Peta dasar dan Peta Tematik; serta5. Keputusan Kepala BIG tentang Walidata IGT, album peta meliputi penyajian lay out peta.6. Kajian Kebutuhan IGT untuk Pembangunan Supervisi dan asistensi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan One Map Policy sehingga Perdesaan, didapatkan perencanaan tata ruang yang7. Kajian Ilmiah untuk penyusunan Rancangan presisi dan akurat. Peraturan Presiden tentang One Map Policy Prototipe Pemetaan Tata Ruang (Raperpres OMP). Berbasis SIG di Koridor MP3EI8. Tata Laksana Integrasi Geospasial Tematik Perijinan dan Konflik Lahan, Spesifikasi Tata Ruang Berbasis SIG di Koridor MP3EI dan Tata Laksana Basis Data Perijinan merupakan salah satu bentuk dukungan BIG Pemanfaatan Lahan dalam percepatan penyusunan peta rencana tata ruang. Pada 2013, BIG menyelenggarakanRencana Tata Ruang Kawasan prototipe pemetaan tata ruang berbasis SIGStrategis Nasional (KSN) di koridor MP3EI. Melalui prototipe tersebut diharapkan penyusun rencana tata ruangRencana Tata Ruang Kawasan Strategis dapat memahami tata cara penyusunan materiNasional merupakan rencana penataan teknis rencana tata ruang beserta peta danruang pada wilayah yang diprioritaskan dan analisisnya. Kegiatan tersebut sekaligus jugaberpengaruh secara nasional. KSN Kasaba merupakan dukungan BIG untuk menyukseskanmerupakan KSN pertahanan dan keamanan program MP3EI.yang terletak di perbatasan RI-Malaysia.Pada tahun 2014 BIG melaksankan kegiatan Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini berupapenyusunan Rencana Tata Ruang KSN Kasaba. dokumen materi teknis Rencana Tata RuangTujuan penyusunan Rencana Tata Ruang KSN Wilayah (RTRW) Kota Manado, materi teknisKasaba adalah sebagai acuan pembangunannasional dan daerah yang mensinergikanPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 16147 Tahun BIG

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) seluruh Kota Sumberdaya lahan, (ii) Sumberdaya hutan, (iii)Manado, berikut peta RTRW dan RDTR Kota Sumberdaya air, (iv) Sumberdaya mineral danManado. (v) Sumberdaya Kelautan.Outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya Dataset Informasi Geospasialpedoman yang lebih lengkap tentang Sumberdaya Terpadupenyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) kabupaten/kota dan Rencana Detil Penyelenggaraan informasi geospasial tematik pada bidang sumberdaya alam saat ini dilakukanTata Ruang (RDTR) kabupaten/kota. oleh banyak pihak, baik pusat maupun daerah. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2011 tentangPada tahun 2013 BIG melaksanakan pula Informasi Geospasial, BIG memiliki tugas dankegiatan Model Dinamika Spasial Kawasan kewajiban untuk mengintegrasikan informasiPerhatian Investasi di Koridor MP3EI dengan geospasial tematik dari berbagai pihakProvinsi Bali dipilih sebagi fokus kajian karena dalam platform referensi geometris tunggalwilayah tersebut menjadi salah satu kawasan melalui proses georektifikasi pada informasiperhatian investasi terutama sektor pariwisata geospasial dasar yang akan menghasilkandalam koridor MP3EI. Pada tahun tersebut, BIG output informasi geospasial tematik tunggalmelakukan pula kegiatan Pemetaan Sosial yang akan digunakan oleh berbagai pihak. HalWilayah dalam Koridor MP3EI. BIG bekerja ini adalah implementasi Kebijakan Satu Peta.sama dengan Badan Penelitian dan Informasi,Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penyusunan dataset informasi IGT dinamika sumberdaya terpadu lingkup kabupatenKelompok Kerja Inventarisasi dan bertujuan untuk memperoleh dataset InformasiEvaluasi Sumber Daya Alam Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) sumberdaya terpaduKelompok Kerja ini menyusun pelaporan pada skala kabupaten. Hasil dari kegiatanstatus pemanfaatan sumberdaya alam melalui ini adalah tersedianya informasi geospasialprogram pemetaan neraca sumberdaya alam. dasar dari BIG, Informasi geospasial tematikKegiatan tersebut dilakukan dalam rangka sumberdaya lahan, pesisir dan laut darimendukung terselenggaranya pemanfaatan kementerian dan lembaga juga SKPD, sertasumberdaya alam yang berkelanjutan. informasi non spasial. Dataset tingkat kabupaten yang terpadu tersebut dapatSasaran dari kegiatan Pokja INEV SDA ini adalah digunakan sebagai input dalam penataan ruangtersedianya laporan status sumberdaya alam dan pembangunan wilayah.secara periodik setiap tahun yang meliputi: (i)162 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Pada tahun 2013 kegiatan ini dilaksanakan di harus mudah diakses oleh para pengguna/10 wilayah kabupaten/kota yang di Kawasan masyarakat.Strategis Kedungsepur yang terdiri dariKabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Penyelenggaraan IGT dinamika sumberdayaKabupaten Demak, Kabupaten Grobongan, dan alam (neraca sumberdaya alam) tertuangKota Salatiga dan Kawasan Strategis Gerbang dalam UU No. 26/2007 Tentang PenataanKertasusila yang terdiri dari Kabupaten Gresik, Ruang, UU No. 32/2009 Tentang PerlindunganKabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada PasalKabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. 43 UU No. 32/2009 dinyatakan bahwa neraca SDA merupakan instrumen perencanaanPada tahun 2014 kegiatan ini dilaksanakan pembangunan dan kegiatan ekonomi suatudi 10 wilayah Kabupaten / Kota yang berada wilayah.di Kawasan Strategis Purwomanggungyang terdiri dari Kab. Purworejo, Kab. Unsur-unsur tersebut harus dijalankanWonosobo, Kab. Magelang, Kota Magelang, secara sinergis untuk pencapaian tujuandan Kab. Temanggung serta Kawasan terselenggaranya IG untuk perencanaan danStrategis Barlingmascakeb yang terdiri dari pengendalian lingkungan yang lebih baik.Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab.Banyumas, Kab. Cilacap, dan Kab. Kebumen. Pembinaan IGT dinamika sumberdaya alam bertujuan untuk terbangunnya komitmenPembinaan IGT Dinamika Sumberdaya pemerintah pusat dan daerah untukAlam mewujudkan penyusunan neraca sumber daya alam sebagai instrumen perencanaan spasial,UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi pengelolaan, dan pengendalian lingkunganGeospasial menyebutkan bahwa Informasi hidup.Geospasial harus dijamin kemutakhirandan keakuratannya serta diselenggarakan Pemutakhiran SNI Pemetaan Dinamikasecara terpadu. Hal ini menjadi asas, dengan Sumberdayatujuan untuk menghindari adanya kekeliruan,kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang Pada 2014 BIG melaksanakan kegiatanberakibat pada ketidakpastian hukum, in- pemutakhiran SNI Penyusunan Neracaefesiensi anggaran, dan in-efektivitas informasi Sumberdaya Alam, seperti sumberdaya air,yang dihasilkan. Informasi Geospasial tersebut sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, maupunpada dasarnya harus bersifat terbuka dan sumberdaya mineral dan batubara. Halitu karena adanya pemutakhiran acuan/referensi, kebijakan dan metode. Hingga tahun 2014, SNIPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 16347 Tahun BIG

Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam dalam monitoringnya oleh beberapa institusi sepertiproses penetapan oleh Badan Standardisasi Kementerian PU dan Kementerian Kehutanan.Nasional (BSN). Pada tahun 2014, kegiatan pemetaan dinamikaPemetaan Dinamika Sumberdaya sumberdaya alam terpadu DAS Brantas.Kawasan DAS kegiatan pemetaan dinamika sumberdaya alam terpadu DAS di di Hasil kegiatan iniPemetaan dinamika sumberdaya alam terpadu adalah tersedianya dataset spasial time seriesyang direpresentasikan oleh kondisi penutupan sumberdaya alam terpadu yang meliputilahan seluruh kawasan hulu-hilir termasuk sumberdaya air, lahan, dan urban pada wilayahkawasan pesisir daerah aliran sungai, kondisi Sungai Brantassumberdaya air berdasarkan data cadangandan pemanfaatan sumberdaya air mulai Sementara pada 2015, kegiatan meliputi DASdilaksanakan BIG tahun 2002-2012. Pemetaan Citarum, yang meliputi DPS (Daerah Pengalirandinamika sumberdaya alam terpadu melakukan Sungai) di 9 wilayah administrasi diantaranyaevaluasi neraca sumberaya alam terpadu Kabupaten Cianjur, Bogor, Karawang, Bekasi,dengan durasi evaluasi per 5 tahunan, khusus Purwakarta, Subang, Sumedang, Bandunguntuk evaluasi sumberdaya air dilakukan dalam dan Kota Bandung. Pemetaan Dinamikadurasi 10 tahunan. Selain itu dilakukan pula Sumberdaya Wilayah Sungai Citarum inianalisis spasial, statistik dan deskriptif terkait meliputi pemetaan neraca spasial 4 komponen,dengan dinamika sumberdaya alam terpadu yaitu neraca spasial sumberdaya lahan,dalam konteks kesatuan ruang wilayah DAS. sumberdaya air, sumberdaya hutan serta mineral dan batubara. Hasil kegiatan ini adalahPada 2013 BIG melaksanakan kegiatan informasi dinamika sumberdaya air, lahan,pemetaan dinamika sumberdaya alam terpadu hutan dan minerba secara time series danDAS di kawasan Segara Anakan yang dilakukan tersedianya spatial dataset sumberdaya alampada satu DAS besar yaitu DAS Citanduy dan terpadu wilayah Sungai CitaruDAS atau Sub DAS kecil di bawahnya yangberbatasan langsung dengan kawasan pesisir Pemetaan Dinamika SumberdayaSegara Anakan. Wilayah Segara Anakan juga Kawasan Urbanmerupakan muara dan paparan sedimentasidari kedua DAS tersebut. Kedua DAS Citanduy Informasi perubahan sumberdaya lahan padadan DAS dibawahnya tersebut merupakan kawasan perkotaan sangat diperlukan dalamDAS prioritas dari segi pengelolaan dan proses penataan dan pengendalian ruang untuk mencapai penataan dan pemanfaatan ruang164 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

yang berkualitas dan keterpaduan penggunaan dengan penataan ruang dan sumberdayasumberdaya alam dan sumberdaya strategis di strategisnya.suatu wilayah. Outcome kegiatan ini adalah tersedianyaDalamkaitannyadenganpenataanruangwilayah prototipe pemetaan dinamika sumberdayaurban sebagaimana tersirat dalam UU No. wilayah urban yang diharapkan dapat menjadi26/2007, BIG selain berkewajiban menyediakan contoh model dalam melihat perubahan lahaninformasi geospasial dasar pada skala detil, dan perkembangan suatu kota. Selain itujuga memiliki tugas mengintegrasikan dan hasil prototipe ini dapat menjadi masukanmemanfaatkan informasi geospasial tematik bagi pemangku kebijakan dalam pengelolaanuntuk menganalisis sekaligus melakukan kajian sumberdaya alam dan penataan ruang.dinamika spasial termasuk dalam konteksanalisis spasial wilayah urban. Pada 2015, BIG melaksanakan kegiatan Pemetaan Dinamika Sumberdaya KawasanPada tahun 2013, BIG melaksanakan kegiatan Megapolitan Jabodetabek dengan rentangpembuatan prototipe model pemetaan waktu 2009 – 2014. Hasil kajian dikemasdinamika wilayah urban pada Kota Semarang. dalam bentuk buku popular. Hasil kajian iniPeta ini mengintegrasikan sumberdaya alam akan dapatmenjadi masukan bagi stakeholderdan sumberdaya strategis serta faktor yang di bidang perencanaan wilayah untukmendorong dinamika perubahan lahan di memprediksi perubahan lahan yang terjadiwilayah urban tersebut. Kegiatan pemetaan apabila suatu kebijakan tertentu diterapkandinamika sumberdaya wilayah urban di KotaSemarang menggunakan citra satelit resolusi Integrasi Neraca Sumberdayatinggi dalam kurun waktu 2002, 2006, dan 2012. Pada tahun 2015, BIG melaksanakan kegiatanOutput kegiatan pemetaan dinamika integrasi informasi geospasial tematik neracasumberdaya wilayah urban adalah tersedianya 4 komponen sumberdaya alam dan integrasiinformasi geospasial penggunaan lahan antar komponen yang disajikan dalam bentukskala detil dalam kurun waktu 2002, 2006 dan analisis keterkaitan antar komponen. Cakupan2012, dataset informasi sumberdaya strategis wilayah kegiatan ini diantarnya pulau Sumatera,(demografi, sosial ekonomi, infrastruktur, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.energi) serta informasi geospasial tata ruang.Output lainnya adalah tersedianya dokumen Pemodelan Dinamika Spasial untukanalisis spasial, statistik, dan deskriptif Penyusunan Skenario Pengembanganperubahan penggunaan lahan dikorelasikan Wilayah 7 Pulau Besar BerbasisPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 16547 Tahun BIG

Rencana Tata Ruang Pulau dalam permodelan spasial dinamis untuk mendukungRangka Penyusunan RPJMN 2015- penyusunan Background Study RPJMN 2015-2019 2019 Wilayah 7 Pulau besar berbasiskan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau. Model iniKajian Model Dinamika Spasial ini digunakan merupakan inovasi instrumen perencanaanuntuk mendukung perencanaan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan perencanaanwilayah berbasis rencana tata ruang. pembangunan berdimensi kewilayahan.Perkembangan suatu daerah tidak terlepas dariperkembangan wilayah lainnya. Keterkaitan Pembangunan berdimensi kewilayahan yangekonomi antar wilayah membentuk suatu rantai menuntut adanya tools perencanaan yangekonomi yang mencerminkan kedudukan dan dapat memenuhi beberapa kaidah utamadaya saing daerah. yakni analisis keterkaitan antar sektor, analisis keterkaitan antar wilayah dan analisis dinamikaDalam RPJP Nasional 2005-2025 dinyatakan perubahan sumber daya wilayah (konversiwilayah Jawa dan Sumatera diarahkan lahan, daya dukung lingkungan, sosialuntuk tetap mampu berkontribusi kepada kemasyarakatan).produktivitas nasional sebesar 70%. Sementaradi luar wilayah Jawa-Sumatera diupayakan Model spasial dinamis dibangun denganpeningkatan produktivitas wilayah dengan mengintegrasikan pendekatan sistemmengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dinamisdengan spasial dinamis. Model inibaru. mampu mengitegrasikan data spasial dan non spasial untuk setiap komponen kewilayahan.Untuk itu dibutuhkan instrumen perencanaan Cakupan daerah analisis adalah tujuh pulauyang dapat membantu para perumus kebijakan besar nasional yaitu Sumatera, Jawa-Bali,pembangunan. Setidaknya dibutuhkan Kalimantan, Suawesi, Kepulauan Nusalima instrument yakni, analisis tingkat Tenggara, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.pertumbuhan daerah berdasarkan RTR Pulau, Satuan unit analisis adalah wilayah pulau besaranalisis keterkaitan ekonomi antar wilayah, dengan satuan unit analisis terkecil adalahpenyusunan skenario pembangunan wilayah, wilayah administrasi provinsianalisis dampak ekonomi, sosial, lingkungandan pola pemanfaatan lahan serta pemahaman Skenario Pengembangan Wilayah di 34fenomena pembangunan daerah secara Provinsi Berbasiskan Rencana Tata Ruangsistemik dan holistik. Melalui Pemanfaatan Permodelan Dinamika Spasial untuk Mendukung Penyusunan Buku IIITerkait dengan adanya kebutuhan tersebut, RPJMN 2015 - 2019 Pembangunan Berdimensipada 2013 BIG melaksanakan kegiatan Kewilayahan.166 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Dalam upaya mendorong percepatan Kajian Analisis Dampak Pembangunanpembangunan wilayah dan pembangunan Jembatan Selat Sunda Melaluinasional, dipandang perlu melakukan Pemanfaatan Model Spasial DinamisBackground Study sebagai dasar penyusunanBuku III RPJMN 2015 – 2019: Pembangunan Salah satu implementasi dari NotaBerdimensi Kewilayahan. Kesepahaman antara BIG dan Bappenas adalah mengembangkan model spasial dinamisModel dinamika spasial yang telah dampak pembangunan Jembatan Selat Sunda.dikembangkan BIG digunakan untuk membantu Kegiatan ini dilaksanakan pada 2014 dan hasilproses perencanaan sesuai kebutuhan tersebut kajian adalah merekomendasikan ditundanyadiatas. Model dinamika spasial memiliki pembangunan Jembatan Selat Sunda tersebutkemampuan yang memadai untuk membantu karena secara ekonomi dan ekologi belumproses perencanaan nasional secara didapatkan manfaat yang seimbang.terintegrasi berbasis RTRW provinsi. Dalamprosesnya, penyusunan skenario tersebut Pemetaan Dinamika Sumberdaya Alammembutuhkan beberapa kegiatan pendukung, Lingkup Kabupaten/Kotaantara lain penyiapan basis data spasial sesuaikebutuhan analisis RPJMN, penyesuaian Hasil dari kegiatan ini berupa informasivariabel dan indikator sesuai tingkat kedalaman geospasial tematiksumberdaya alam tingkatanalisis yang dibutuhkan, penjabaran struktur Kabupaten/Kota, informasi non-spasial tentangmodel pada masing-masing wilayah provinsi, sumberdaya serta evaluasi neraca sumberdayaintegrasi sistem antara wilayah hingga lahan dan hutan dan keterkaitannya denganpengembangan aplikasi yang lebih interaktif. sumberdaya strategis serta faktor lainnya khususnya dengan kesesuaian pola ruang.Pada tahun 2014 kegiatan telah menghasilkan Kegiatan ini dilaksanakan pada 2015 meliputiRoadmap Transformasi Ekonomi Berbasis 10 wilayah Kabupaten/Kota di kawasanSumber Daya Alam di 34 Provinsi. Roadmap Subosukawonosraten (Kabupaten Sukoharjo,ini berisi skenario pembangunan provinsi Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupatenyang meliputi 34 Provinsi untuk mendukung Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupatenpenyusunan skenario pengembangan wilayah Sragen, Kabupaten Klaten) dan Kartamantuldalam Buku III RPJMN 2015-2019. Terbangunnya (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman danaplikasi spasial dinamis di 34 provinsi untuk Kabupaten Bantul).mendukung RPJMN 2015-2019 merupakanhasil lain dari kegiatan iniPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 16747 Tahun BIG

Atlas berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Atlas ini diharapkan dapat mengedukasiAtlas merupakan salah satu produk yang masyarakat dan para pengambil kebijakandihasilkan oleh BIG, yang dapat memberikan terhadap arti pentingnya pemanfaatangambaran (overview) secara luas dengan tingkat informasi geospasial untuk pengelolaankedetilan informasi yang rendah (general sumberdaya alam dan pembangunan.information). Meskipun demikian, Atlas dapatmenjadi sumber informasi awal untuk proses Atlas Tactual (Tactile)perencanaan bagi para pengambil kerputusan,yang selanjutnya memerlukan informasi lebih Pada awal tahun 2011 tim atlas Pusat Atlasdetil untuk memecahkan suatu masalah. dan Tata Ruang, telah berhasil membuat atlas Takual, yakni atlas NKRI berformat Braile untukAtlas Nasional penyandang Tuna Netra. Hal ini agar para penyandang tunanetrapun mendapat layananPada tahun 2009, memperingati 40 tahun informasi yang menyangkut aspek ruangberdirinya, Bakosurtanal mencapai prestasi kebumian, terutama untuk mengenal kondisibesar dengan meluncurkan Atlas Nasional Geografis Indonesia.Indonesia, Volume I. Pencapaian ini mendapatapresiasi banyak pihak, dari dalam maupun luar Dalam menyusun spesifikasi teknis (simbol-negeri. Atlas Nasional Indonesia yang terdiri simbol) untuk penyusunan Atlas Taktualdari Volume I tentang Fisik dan Lingkungan, yang mudah dipahami bagi para tuna netravolume II tentang Potensi Sumberdaya Alam BIG bekerjasama dengan Fakultas Geografidan volume III Sejarah, Wilayah, Penduduk, Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, Atlas/Etnis dan Budaya. Atlas ini diharapkan bisa Peta taktual ini telah diuji cobakan kepada siswadigunakan sebagai rujukan pada masa dibeberapa sekolah, dan diberbagai provinsimendatang. di Indonesia, hasilnya sangat memuaskan, mereka mudah mengenalinya serta sangatAtlas Sumberdaya Alam Nasional dan senang karena saat ini dapat mengetahuiPembangunan Berkelanjutan wilayah NKRI secara menyeluruh.Pada 2012 BIG mengeluarkan Atlas Indera yang sensitif bagi para penyandang tunaSumberdaya Alam Nasional dan Pembangunan netra ialah jari-jari tangannya, maka simbol-yang Berkelanjutan. Atlas ini bertujuan untuk simbol yang digunakan dalam peta tersebutmemberikan informasi tentang kebijakan dalam bentuk tiga dimensi. Simbol pada petadan program terkait dengan pemanfaatan merupakan media untuk berkomunikasi, mediasumberdaya alam dan pembangunan yang menunjukkan unsur-unsur geografis,168 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

seperti kota, sungai, jalan, garis pantai, batas berisi pengenalan bentanglahan di Kepulauanadministrasi yang dilengkapi dengan simbol Maluku yang mencakup bentang alami dannama (huruf braile). bentang budaya, yang menekankan keterkaitan antara komponen biogeofisik dengan manusiaPada tahun 2013 BIG meluncurkan Atlas Taktual di dalamnya, dan segala aktivitasnya untukNasional Indonesia (ATNI) bertema Sumberdaya memenuhi kebutuhan hidup.Alam Abiotik. Pada tahun tersebut BIG jugamelaksanakan kegiatan pencetakan Spesifikasi BIG melibatkan beberapa tim narasumberTeknis Penyusunan Atlas Taktual, dan Draft dari akademisi seperti UGM, ITB, UI, danModel Peta Taktual tema Transportasi Udara IPB untuk mendapatkan isi konsep atlasdan Laut untuk pelaksanaan uji keterbacaan bentanglahan Kepulauan Maluku. Sementarapeta taktual. Tahap ujiketerbacaan symbol- untuk mendukung isi atlas BIG juga melakukansimbol ini dilakukan oleh guru-guru tunanetra kegiatan survei lapangan dengan melibatkandan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) khususnya tim narasumber.siswa tunanetra. Atlas BudayaTahun 2014, BIG menyusun Atlas taktualIndonesia sebagai draft model atlas taktual Pada 2013 BIG melaksanakan kegiatan kegiatandengan tema transportasi udara dan laut, draft pembuatan Atlas Budaya Indonesia denganspesifikasi teknis penyusunan atlas taktual, tema arsitektur. Pemilihan tema budayaManuskrip Atlas Taktual Nasional Indonesia pada salah satu unsur budaya merupakan(ATNI) tema sebaran gunung dan sungai. Pada konsekuensi logis agar atlas yang dihasilkantahun tersebut, BIG juga membakukan NSPK BIG lebih terarah mengingat banyaknya temaAtlas Taktual menjadi RSNI Atlas Taktual yaitu budaya yang dapat diangkat. Penyusunan Atlasmenjadi peraturan yang mengikat dalam setiap Budaya merupakan upaya nyata BIG dalampembuatan atlas taktual. menyajikan Informasigeospasial tematik terkait aspek budaya.Pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatanpenyusunan atlas tactual dengan tema Sebaran Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunanGunung dan Sungai yang digunakan untuk Atlas Budaya adalah studi literatur tentangpelaksanaan ujicoba keterbacaan peta taktual. budaya secara umum dan candi secara khusus. Survei lapangan dilakukan pada candiAtlas Bentanglahan Kepulauan Maluku sebanyak 145 candi, koordinasi dan konsultasi dengan narasumber yang berkompeten tentangAtlas bentanglahan yang diluncurkan BIG percandian serta menuangkan hasil ke dalampada 2013 ini menyajikan informasi yangPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 16947 Tahun BIG

geodatabase candi dan dalam bentuk Atlas dan Bangunan Bersejarah per Pulau, Peta JaluBudaya. Studi literatur antara lain meliputi Masuknya Agama Hindu, Islam, dan Kristen),pengumpulan data primer dari Balai Arkeologi Tema Budaya ( Peta Bahasa, Peta Etnis.dan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Prasarana Transportasi Darat per Pulau, Peta Lokasi Pariwisata/Tempat-Tempat Menarik)Selain itu juga dilakukan koordinasi dankonsultasi berupa pertemuan teknis dengan Atlas Batiknarasumber antara lain: Jurusan Arkeologidan Jurusan Sejarah Universitas Indonesia, Kain Batik merupakan warisan budaya yangDirektorat Cagar Budaya dan Permuseuman, menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, semakin populer ketika United NationsPusat Informasi Data Kementerian Pariwisata Educational, Scientific, and Culture Organizationdan Ekonomi Kreatif dan pakar geografi. (UNESCO) memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi Batik IndonesiaAtlas Pendidikan sebagai warisan budaya dunia (World Heritage) pada tanggal 2 Oktober 2009 dan tanggalPembuatan Atlas merupakan hasil kerja sama tersebut ditetapkan sebagai Hari Batik.teknis antara BIG Kementerian PendidikandanKebudayaan. Atlas Pendidikan dibuat untuk Dalam rangka melestarikan budaya kain batikdapat dimanfaatkan sebagai alat pendukung serta melihat potensi pembatikan yang telahatau pengayaan dalam prosesbelajar berkembang di seluruh wilayah Indonesiamengajar, khususnya dalam matapelajaran dewasa ini, perlu disusun Atlas Batik Indonesia.Ilmu Pengetahuan Sosial, Geografi dan Ilmu Yang tujuannya supaya seluruh bangsaKebumian. Atlas ini memberikan informasi Indonesia ini dapat mengetahui perkembangangeospasial tematik dalam lingkupwilayah NKRI. kain batik di wilayah NKRI ini sebagai warisanDalam hal ini tema-tema yang disajikan pada budaya bangsa yang harus dilestarikan.atlas mengacu pada kompetensi dasar yangharus dimiliki siswa sebagaimana tercantum Atlas Bentanglahan Pulau Sulawesidalam Kurikulum 2013. Pada Tahun Anggaran 2014, BIGTema dan beberapa sub tema yang ada dalam menyelenggarakan kegiatan Pembuatan AtlasAtlas Pendidikan tersebut adalah: Tema Bentanglahan untuk updating edisi PulauWilayah (Peta NKRI, Peta Administrasi per Sulawesi yang telah disusun sebelumnya.Pulau), Tema Fisik dan Sumberdaya (Peta Updating Atlas Bentanglahan Edisi PulauLokasi, Sumberdaya, Peta Tutupan Lahan per Sulawesi dilakukan untuk melengkapi muatanPulau), Tema Sejarah (Peta Persebaran Situs atlas baik dari segi isi maupun kualitas data.170 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Atlas Sosial Ekonomi dan Budaya Pertahanan, Dinas Pemetaan Topografi TNI AD, Dinas Hidro Oceanografi TNI AL, DinasPada tahun 2014 BIG menyusun atlas ini untuk Foto Udara TNI AU, Badan Bahasa, dll. Peta inimendukung program pemerintah dalam sistem bersifat public domain artinya bisa dicetak olehpelayanan kesehatan terhadap masyarakat siapa saja, dengan tidak mengubah isinya.secara nasional, khususnya untuk mendukungpenyelenggaraan pelayanan jaminan sosial/ Peta NKRI tahun 2015 dengan 2 skala yaituBPJS. Album peta/dokumen atlas dalam format skala 1 : 5.000.000 dan skala 1 : 2.500.000.siap cetak berisi peta dan deskripsinya di tema Pada NKRI 2015 terdapat tambahan dasarKependudukan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, hukum yang digunakan yaitu UU No. 32 Tahundan Sosial saat ini telah selesai 2014 Tentang Kelautan dan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik SingapuraPenyusunan Peta NKRI tentang penetapan garisbatas laut wilayah kedua negara di bagian Timur Selat Singapura.Peta NKRI merupakan peta kedaulatan wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia. Peta ini Pada tahun 2015, BIG juga mengeluarkan Atlasselalu dijaga keterkiniannya sehingga setiap Flora dan Fauna Indonesia yang menyajikantahun dilakukan tinjauan/evaluasi. Apabila jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungiterjadi perubahan terhadap informasi yang menurut PP No. 7 Tahun 1999 tentangdianggap penting, maka akan diperbaiki dan Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Atlasditerbitkan secara resmi menjadi peta NKRI Budaya Maritim Indonesia, Atlas Nasionalterbaru. Indonesia (ANI) Volume IV (Tema Sosial Ekonomi), Atlas Kedaulatan Pangan, AtlasHingga tahun 2014, Peta NKRI ini selalu Pendidikan Anak, Atlas Bentang Ala, dan Atlasditerbitkan pada tanggal 17 Agustus setiap Kedaulatan Pangan.tahunnya. Namun mulai tahun 2015 akanditerbitkan setiap tanggal 20 Mei berbarengan Penyelenggaraan Infrastrukturdengan Hari Kebangkitan Nasional. Peta NKRI Informasi Geospasial (IIG)diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial, Standardisasi dan Kelembagaan Informasiyang dalam penyusunan peta ini selalu Membangun Simpul Jaringan melibatkan K/L terkait agar keabsahan datayeng terkandung merupakan data yang valid Untuk memenuhi amanah UU-IG, yakni IGdari walidatanya, seperti Kementerian Luar yang mudah diakses, yang berarti pula mudahNegeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian dimanfaatkan dan dibagipakaikan BIG telahKelautan dan Perikanan, Kementerian membangun infrastruktur jaringan data spasialPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 17147 Tahun BIG

nasional (IDSN) dan portal geospasial nasional Pada tahun 2013 telah dilakukan beberapadengan alamat www.tanahair.indonesia.go.id. kegiatan sosialisasi dan terbangunnya 6 simpulAdalah tugas BIG memfasilitasi pembangunan jaringan provinsi, 40 simpul jaringan kabupateninfrastuktur Informasi geospasial (IIG). dan 8 simpul jaringan kota. Hingga akhirDalam UU-IG Pasal 53, ayat (2) disebutkan 2013, BIG telah memfasilitasi pembangunanInfrastruktur Informasi Geospasial (IIG) terdiri kelembagaan IIG sebanyak 25 simpul jaringan,dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar terdiri dari 14 kementerian/lembaga dan 11dan sumberdaya manusia. pemerintah propinsi (NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri Sumsel, Lampung Bangka Belitung,Kelembagaan dalam IDSN adalah simpul DKI Jakarta, Banten, Jateng DIY, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Bali, Sulteng, Sulsel, Papuajaringan dan penghubung simpul jaringan. Barat). Tahap pertama pembangunan simpul jaringan difokuskan pada kementerian/Simpul-simpul jaringan merupakan lembaga dan pemprov.kementerian/lembaga dan para pemerintah Ke 25 simpul jaringan tersebut menjadi percontohan dan secara intensif dibina oleh BIGdaerah. Sementara sebagai penghubung simpul melalui bimbingan teknis antara lain tentang instalasi dan pengoperasian aplikasi berbagiadalah BIG yang memiliki tugas membangun pakai data, manajemen database geospasial, membangun metadata sesuai SNI. Selain itu,sistem akses IDSN, memfasilitasi pertukaran BIG juga membentuk forum komunikasi simpul jaringan, antara lain untuk dapat bersama-data spasial antarsimpul dan melakukan sama mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi simpul jaringan.pembinaan simpul jaringan. Simpul jaringan merupakan kepentinganSementara tugas simpul jaringan antara lain bersama yang merupakan implementasi darimelakukan kegiatan penyelenggaraan IG sesuai Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang JDSN.tugas dan kewenangan masimg-masing simpul, Seluruh lembaga pemerintahan dan pemerintahmelakukan pertukaran dan penyebarluasan daerah memerlukan IG untuk meningkatkandata spasial, membangun sistem akses data kualitas pembangunan. Dengan menjadispasial yang terintegrasi dengan sistem simpul jaringan, kementerian/lembaga,akses IDSN, menyampaikan data spasial dan pemprov, pemkot/pemkab dapat denganmetadata kepada unit kliringnya. Tugas unitkliring pada masing-masing simpul jaringanadalah melakukan distribusi IG yang dibangunsimpul jaringan dengan menyampaikanmetadata kepada penghubung simpul jaringandan menyebarluaskan metadata dan dataspasial kepada masyarakat.172 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

mudah memperoleh IGD yang menjadi rujukan penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan,dalam membuat IG Tematik dan tata ruang. dan pemanfaatan IG yang diselenggarakannya.Selain itu, simpul jaringan juga dapat denganmudah memperoleh IGT yang diperlukan untuk Simpul jarimgan yang dibangun pada tahunpembangunan wilayahnya. 2015 dilaksanakan di 3 daerah yaitu provinsi NTB, provinsi Jawa Timur, dan ProvinsiDi sisi lain, dengan membagipakaikan Sumatera Barat. Pembangunan simpulberbagai jenis data dan informasi geospasial jaringan dilaksanakan dengan melakukanwilayahnya, pemerintah daerah dapat memacu pendampingan simpul jaringan ke daerah-pembangunan ekonomi karena masyarakat daerah tersebut. Kegiatan yang dilakukan padadapat dengan mudah mengetahui potensi pendampingan simpul jaringan yaitu melakukandaerahnya. pengolahan,pengelolaan dan penyimpangan data dan informasi geospasial, penyusunanPada tahun 2013 Perpres tersebut sedang rekomendasi tahapan pembangunan simpuldirevisi, antara lain menambahkan klausal yang jaringan sesuai potensi simpul jaringan terkait,memerintahkan setiap pemerintahan daerahuntuk membangun simpul jaringan. Sementara Implementasi aplikasi opensource untukdi tingkat pusat, seluruh K/L termasuk TNI dan keperluan data sharing, yang efisien dan sesuaiPolri juga ditargetkan menjadi simpul jaringan. kebutuhansimpul jaringan serta pelatihanDengan demikian akan terdapat 500 simpul di aplikasi dan pengolahan data geospasialtingkat pemerintah kabupaten/kota, 34 simpul bagi SDM simpuljaringan serta alih teknologidi tingkat pemerintah propinsi dan 57 simpul keseluruhan alur kerja dalam bentuk on the jobK/L -- dari semula 14 simpul dalam Perpres trainingeoNo.85 Tahun 2007 -- dalam Infrastruktur JaringData Spasial Nasional. Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPID).Pada 2014 ditetapkannya Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Menyadari demikian banyaknya simpul jaringanJaringan Informasi Geospasial Nasional yang harus dibina, BIG menetapkan kebijakan(JIGN). Perpres ini mengamanatkan kepada pembinaan simpul jaringan dilakukan bekerjalembaga tinggi negara, instansi pemerintah sama dengan perguruan tinggi di seluruhdan pemerintah daerah untuk berfungsi Indonesia sebagai Pusat Pengembangansebagai SJ. Berdasarkan Pasal 5, Perpres Infrastruktur Data Spasial (PPIDS). Hal ini untukNomor 27 Tahun 2014, SJ bertugas untuk mempercepat pembangunan IDSN mengingatmelakukan pengumpulan, pengolahan, terdapat lebih 500 simpul jaringan, yang terdiriPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 17347 Tahun BIG

14 instansi di tingkat pusat, 33 pemerintah (Makassar), Universitas Syiah Kuala (Aceh),propinsi, dan 456 pemerintah kabupaten. Universitas Udayana (Denpasar), Universitas Tanjungpura (Lampung), Universitas LambungPPIDS membina simpul jaringan dengan Mangkurat, (Banjarmasin), Universitas Sammemberi bimbingan teknis dalam membangun Ratulangi (Manado), Universitas Halu Oleosimpul jaringan dan pelatihan SDM simpul (Kendari).jaringan, antara lain pelatihan di bidang unitkliring (sistem basisdata terdistribusi, sistem Standar Nasional Indonesiametadata, pendistribusian, sistem aksesberbasiskan teknologi digital), pelatihan di Paralel dengan pembangunan kelembagaanbidang kewalidataan (pengadaan, pengolahan,pemutahiran, pengelolaan, penetapan IDSN, BIG juga membangun standar proses,klasifikasi, standar format, kepemilikan). produk dan SDM dalam penyelenggaraan IG. Terkait standar proses, BIG menyusunBIG saat ini tengah mengembangkan fungsi tata laksana penyelenggaraan IG mulai dariPPIDS sebagai tempat uji kompetensi tenagakerja bidang IG. Untuk menjadi Lembaga pengumpulan data pengolahan, pengelolaan,Sertifikasi Kompetensi (LSK), PPIDS terlebihdulu harus mendapat akreditasi dari Lembaga penyimpanan, pengamanan hinggaPengembangan Jasa Informasi Geospasial(LPJIG). Dengan demikian tenaga kerja IG di penyebarluasan dan penggunaan IG, sertaIndonesia dapat menjalani proses sertifikasikompetensi di PPIDS di wilayah terdekatnya. klasifikasi jenis IG, perwalian data terhadap setiap jenis IG. Mengawal penyelenggaraan IG dengan standar merupakan upaya BIG agar setiap simpul hasilkan produk IG yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses. Standar dalam penyelenggaraan IGHingga 2013 BIG telah menjalin kerjasama juga untuk memastikan agar berbagi pakai datadengan 8 universitas sebagai PPIDS dan pada spasial antarsimpul jaringan dapat dilakukantahun 2014 dibentuk 3 PPIDS baru. Sampai dengan mudah. Dengan kata lain, standarisasidengan tahun 2015 sebanyak 13 PPIDS, yakni sangat penting dalam penyelenggaraan IGyakni Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), terpadu.Institut Teknologi Bandung (Bandung), Institut SNI yang telah dihasilkan sampai dengan tahun 2010 adalah sebanyak 23 SNI, sedangkan untukTeknologi Sepuluh Nopember (Surabaya), tahun 2011 telah menghasilkan 9 dokumen Standar Nasional Indonesia bidang informasiUniversitas Mulawarman (Samarinda), Institut geografi, dan 12 draft Rancangan Standar Nasional Indonesia.Teknologi Surabaya (ITS), Universitas NegeriPadang (Padang), Universitas Diponegoro(Semarang), Universitas Hasanuddin174 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

BIG melalui Panitia Teknis 07-01 bidang metoda sendiri melainkan merujuk padaInformasi Geografi/Geomatika antara lain standar dalam menyelenggarakan IG. Kegiatantelah menyusun 27 Rancangan SNI yang penyusunan standar pada tahun 2015 berupakemudian ditetapkan menjadi SNI oleh Badan RSNI- 3 bidang Geografi/Geomatika yangStandarisasi Nasional (BSN) pada 2013. merupakan hasil konsensus panitia teknis 07-Dengan demikian hingga kini terdapat 42 SNI 01 bidang geografi/geomatika sebanyak 20bidang Informasi Geografi/Geomatika. SNI ini RSNI-3, yang terdiri dari 4 RSNI 3 dan 16 RSNI 3menjadi rujukan atau pedoman bagi semua adopsi ISO Reprep.penyelenggara IG, baik kementerian/lembagapemerintah maupun pemerintah daerah. Standar SDM dan Industri IGKe 27 SNI tersebut secara paralel diselesaikan Kebijakan tentang penyediaan SDM IGBIG dalam waktu satu tahun. Produktivitas yang tersertifikasi memerlukan kajianBIG tersebut mendapat apresiasi BSN dengan yang mendalam karena banyaknya cabangmenganugerahi Panitia Teknis 07-01 bidang disiplin ilmu terkait. BIG diharapkan dapatInformasi Geografi/Geomatika sebagai menjembatani kebutuhan SDM oleh pasar dannominee Herudi Technical Committee Award penyediaanya oleh dunia pendidikan. Pemetaan2013. Pencapaian BIG ini memang luar biasa kebutuhan SDM IG Nasional merupakan bagianmengingat normalnya penyelesaian satu SNI penting dalam upaya pengembangan SDM danhingga mendapat pengesahan BSN memakan industri informasi geospasial.waktu 17 bulan karena harus melalui beberapatahap pembahasan, termasuk rapat konsensus. Perhitungan kebutuhan SDM menggunakan asumsi obyektif posisi, luasan, skala, jumlahPada 2014 BIG merencanakan menyelesaikan daerah administrasi dan jenis pekerjaan.18 SNI lagi. Dengan demikian target RPJM 2010- Hasil kajian perhitungan kebutuhan SDM2014, yakni membuat 60 SNI bidang IG hingga IG disepakati bahwa SDM ideal yang2014 atau 12 SNI/tahun dapat terpenuhi. Di luar dibutuhkan sekitar 32.000 yang meliputitarget tersebut, BIG terus melakukan pengajian SDM untuk informasi geospasial dasar,tentang standar-standar yang diperlukan untuk informasi geospasial tematik utama, informasimengawal penyelenggaraan IG. Pada 2014 BIG geospasial tematik potensial dan infrastrukturjuga menargetkan menyelesaikan 14 dokumen informasi geospasial. Dari jumlah tersebut,NSPK. Dalam menyusun standar, BIG memang maka akan dibutuhkan SDM sebesar kurangberpacu dengan waktu. Hal ini tak lain agar K/L lebih 1.400/tahun sampai dengan 20 tahundan pemerintah daerah tidak menggunakan yang akan datang. Hasil kajian ini akan bergunaPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 17547 Tahun BIG

dalam penyusunanrencana strategis informasi harmonisasi SKKNI IG dilakukan dengangeospasial dalam pembangunan SDM. instansi lain yang memiliki SKKNI. Harmonisasi juga dilakukan untuk menjembatani SMKPenyusunan Standar Kompetensi Kerja dan Perguruan Tinggi untuk menyelaraskanNasional Indonesia (SKKNI) Bidang Informasi kurikulum SKKNI IG yang telah dibuat.Geospasial Standar Kompetensi Kerja NasionalIndonesia (SKKNI) bidang IG yang telah Harmonisasi SKKNI tingkat internasionalditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga dilakukan dengan mengirimkan delegasi keKerja dan Transmigrasi Nomor 331 Tahun 2013, “Mutual Recognition Agreement (MRA) Trilateralterdiri dari 6 sub bidang yaitu Survey Terestris, Meeting”. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 3Hidrografi, Fotogrametri, Penginderaan Jauh, kali pertemuan, yakni : Coordinating CommitteeSistim Informasi Geografis (SIG) dan Kartografi on Services (CCS) 80 di Kamboja, CCS 81 diyang terdiri dari 104 unit kompetensi dengan Malaysia dan CCS 82 di Singapura.jenjang kualifikasi tersebar dari level 3 – level 9. Penyelenggaraan Akreditasi IGSKKNI ini disusun berdasarkan tingkatpengetahuan, kemampuan dan sikap kerja Dalam rangka implementasi tugas dan fungsiseorang tenaga profesional di bidang IG. Pada BIG yang tercantum pada Perpres no 94 tahuntahun 2015, telah dilakukan kaji materi SKKNI 2011 pasal 3 (h) terkait akreditasi kepadabidang IG agar sesuai dengan perkembangan lembaga sertifikasi di bidang IG, BIG telahiptek, kebijakan pemerintah, kebutuhan industri membuat Perka BIG No 1 Tahun 2014 mengenaidan pengguna, tuntutan dunia internasional LPJIG yang merupakan Lembaga Independendan perubahan lingkungan strategis. Selain yang akan menyelenggarakan akreditasi IG.itu terdapat tiga usulan sub-bidang baru yaituGeografi, Oseanografi dan Geofisika. Usulan Namun berdasarkan Surat Keputusansub bidang Geografi telah menghasilkan unit- Kemenpan tertanggal 22 Desember 2015,unit kompetensi sampai dengan kriteria unjuk bahwa Menpan RB mempunyai pertimbangankerja. bahwa pembentukan LPJIG belum perlu dilakukan. Keputusan tersebut didasari olehUsulan sub-bidang Geografi ini akan ketentuan pasal 56 ayat (4) UU No.4 Tahun 2011diagendakan untuk masuk dalam kaji ulang tentang Informasi Geospasial yang didalamnyaSKKNI IG tahun 2016 sebagai sub-bidang baru mengatur bahwa fungsi sertifikasi personil dandalam SKKNI Bidang IG. Harmonisasi SKKNI lembaga di bidang IG dilakukan oleh lembagaBidang IG telah dilakukan di tingkat nasional independen yang telah mendapatkan akreditasimaupun internasional. Di tingkat nasional, dari Badan.176 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Berdasarkan pengaturan tersebut, mandat tanahair.indonesia.go.id merupakan versi betapelaksanaan fungsi sertifikasi telah diserahkan dan versi terakhir dari portal tersebut dapatkepada lembaga independen (public), diakses di http://portal.ina-sdi.or.id.sedangkan mandat fungsi akreditasi lembagaindependen merupakan kewenangan Badan Hingga tahun 2014 data yang dapat diunduhInformasi Geospasial dan merupakan fungsi melalui Ina-geoportal adalah data dasardari Deputi Bidang Infrastruktur IG (vide Pasal yang merupakan public domain yaitu RBI21 huruf E Perpres no 94 tahun 2011 tentang skala 1 : 25.000, skala 1 : 50.000 dan skala 1 :Badan Informasi Geospasial). Berdasarkan 250.000 dan data batimetri dari peta LPI padasurat Keputusan Menpan RB tersebut, maka skala 1 : 50.000. Kementerian/Lembaga danLPJIG ditetapkan menjadi Kelompok Kerja Pemerintah Daerah yang telah tergabung diPenilaian Kesesuaian Bidang IG yang nantinya dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasionalakan memberikan rekomendasi hasil akreditasi (JIGN), informasinya dapat diakses melalui Ina-kepada Kepala BIG melalui Deputi IIG. geoportal. Hingga saat ini K/L dan Pemda yang telah terhubung dengan Ina-geoportal adalahPenyebarluasan Informasi sebanyak 24 K/L dan 25 Pemda.GeospasialspasialPembuatan InaGeoportal Untuk membangun portal yang andal, termasuk pengamanannya, BIG menggandeng mitra yangBIG membangun Ina-Geoportal dalam rangka berpengalaman di bidang sistem informasimenjalankan amanah UU IG yakni IG yang geografis (GIS). ESRI dipilih karena perusahaanmudah diakses, mudah dimanfaatkan dan perangkat lunak GIS ini tergolong kelas dunia.dibagipakaikan. Portal ini memfasilitasi Perusahaan ini, antara lain, membuat ArcGISpengguna untuk saling berbagi data dan Desktop. Sistem GIS ini digunakan oleh 80informasi geospasial yang terintegrasi dari persen pengguna GIS di dunia. ESRI jugakementerian, lembaga, hingga pemerintah membangun GIS berbasis web sehingga hanyadaerah di Indonesia yang disajikan secara perlu penyesuaian untuk diaplikasikan pada Inaspasial. Ina-Geoportal merupakan suatu portal, Geoportal.website, dan repository informasi geospasialnusantara yang berisi sistem informasi Kerahasiaan data di dalam Ina Geoportal tetapgeografis untuk berbagi data dan aplikasi. terjaga karena ada klasifikasi dan password tersendiri untuk data yang bersifat rahasia.Portal ini diluncurkan pada tanggal 17 Oktober BIG akan menjalin kerja sama dengan National2011 dalam acara Geospasial untuk Negeri. Geospatial-Intelligence Agency (NGA) untukIna-Geoportal diakses dengan alamat di http:// proteksi data yang bersifat strategis.Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 17747 Tahun BIG

Ina Geoportal berbasis sistem tertutup, Cloud Computing Servicestetapi memungkinkan terhubung ke sistemoperasi terbuka melalui intersepsi. Hal ini BIG juga telah membangun Cloud Computingmemungkinkan pengembangan aplikasi lebih Services Geospatial untuk mengakomodasilanjut oleh komunitas di Indonesia. Pada tahun simpul-simpul jaringan yang belum memiliki2014, InaGeoportal versi terbaru yaitu fitur server yang memadai kapasitasnya. Dengane-commerce yang memungkinkan pengguna demikian simpul-simpul jaringan itu dapatuntuk mendapatkan data secara online. menyimpan datanya untuk sementara di data center BIG dan tetap dapat melakukanData Center pengelolaan danpenyebarluasan informasi geospasial. Ina Geoportal merupakan satu-Sebagai penghubung simpul BIG telah satunya portal berbasis GIS di dunia yangmembangun data center dengan kapasitas 300 mengakomodasi berbagi pakai data IG denganterabyte (TB). Pada 2014, BIG berencana akan data IG tetap berada di server masing-masingmemperbesar kapasitas fasilitas data center itu simpul jaringan.menjadi 1.000 TB. Peningkatan kapasitas datacenter ini antara lain untuk mengakomodasi Pembangunan IG Support Command Centercitra tegak sebagai implementasi Inpres No.6Tahun 2012. Dalam membantu Pemerintah Daerah dan lembaga terkait dalam hal ini BNPB atau BPBDPengadaan data center JDSN tersebut menangani dampak bencana pada tahundiikuti dengan pembangunan sistem 2013 Badan Informasi Geopasial membentukpengelolaan IG terpadu di BIG, pembangunan Pusat Komando Dukungan Geospasial untuksistem pengelolaan IG nasional secara memetakan daerah bencana secara cepat.terdistribusi pada masing-masing jaringan IG,pembangunan sistem replikasi data secara Dengan penyediaan peta secara cepat,terpusat pada penghubung simpul jaringan, mempercepat pula penanganan bencanakhususnya untuk data dan IG yang bersifat sehingga dapat menekan jumlah korban jiwa.strategis, pembangunan sistem pengamanan Pusat komando yang berada di kawasanIG, migrasi dan integrasi data dan IG BIG ke Cibinong Science Center ini disebut Geospasialdalam basis data geospasial terpadu dengan Support Command Center. Sarana tersebutprioritas IGD, citra tegak, IGT. Selain itu BIG juga dilengkapi dengan sistem komputer yang dapatmenyusun tata laksana pengelolaan data dan menganalisis data rupa bumi di lokasi bencana.IG. tatalaksana penyajian IG, serta tata laksana Hasil analisis ini, juga dapat digunakan pemdapenggunaan IG. setempat untuk menata kembali ruang wilayah178 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

sehingga mengurangi tingkat kerentanan IGT, dan sinkronisasi serta penyelarasanbencana. antar IGT. Rakornas IG bertujuan untuk mensinergikan penyelenggaraan informasiPemetaan cepat daerah yang terlanda bencana, geospasial oleh Kementerian/Lembaga terkaitdilakukan tim di lapangan menggunakan dengan percepatan pelaksanaan kebijakanpesawat tanpa awak. Pengolahan dan satu peta pada skala 1:50.000.pengiriman data spasial menggunakankomputer portabel dilengkapi dengan sistem Sebelum Rakornas IG, BIG menyelenggarakantelekomunikasi satelit, sehingga data dikirim pra-Rakornas IG agar dapat mengidentifikasike kantor pusat. Dalam menganalisis data IG yang telah dimiliki atau akan dibuat olehtersebut sistem komputer dilengkapi dengan masing-masing K/L sebagai walidata IGT.Multi Objective Land Allocation. Tujuannya Dengan teridentifikasi lebih awal permasalahanantara lain untuk diketahui perubahan fungsi terkait rencana aksi pelaksanaan percepatanlahan wilayah terbuka hijau. Ujicoba dilakukan KSP maka saat Rakornas IG kebijakan kompilasi,di DKI Jakarta. integrasi, sinkronisasi, dan penyelarasan antar- data IGT bisa dirumuskan.Kegiatan BIG guna mendukungprogram Nawacita Target Renaksi KSP (2016-2019) tercantumImplementasi Percepatan Pelaksanaan pada lampiran Perpres PercepatanKSP Pelaksaanaan KSP adalah mencakup 85 jenis tema. Untuk tahun 2016, sebanyak 17 temaBIG menggunakan wadah Rakornas IG 2016 ditargetkan selesai. Secara akumulatif targetuntuk membahas implementasi Rencana Aksi penyelesaian untuk tahun 2017, 2018, danKSP, sesuai tema Rakornas IG: “Implementasi 2019 adalah sebanyak 53 tema, 77 tema, danRencana Aksi Kebijakan Satu Peta Untuk 85 tema. Sesuai dengan arahan PresidenMendukung Terwujudnya Program Prioritas Jokowi, penyelesaian target Renaksi KSP harusNawacita”. Hal tersebut untuk menindaklanjuti berbasis regional (Pulau Besar) bukan sektoral.Perpres No. 6 tahun 2016 tentang PercepatanPelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Untuk tahun 2016, penyelesaian target RenaksiKetelitian 1:50.000. Rencana Aksi KSP ada pada KSP diprioritaskan di Pulau Kalimantan. HalLampiran Perpres tersebut. ini disebabkan kompleksnya permasalahan di Pulau Kalimantan, seperti: tumpang tindihRencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP perijinan penggunaan lahan, kebakaran hutanTahun 2016-2019 ini mencakup kompilasi dan lahan, perbatasan wilayah, penataanInformasi Geospasial Tematik (IGT), integrasi ruang dan kawasan dan lain-lain. SementaraPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 17947 Tahun BIG

pada tahun 2017 diprioritaskan pada wilayah pada 2016 fokus pada pembangunan 24Sumatera dan Sulawesi, masing-masing 85 pelabuhan baik perluasan maupun baru dantema. Pada tahun 2018 diprioritaskan pada 10 pelabuhan baru dengan memprioritaskanwilayah Papua dan Maluku dengan masing- bantuan bagi pembangunan pelabuhan denganmasing 85 tema dan tahun 2019 pada wilayah lahan di atas 500 ha. Untuk itu diperlukan dataJawa, Bali, dan Nusa Tenggara, juga masing- batimetri yang memenuhi standar, 38.400 kmmasing 85 tema. informasi spasial batimetri di 7 lokasi rencana pembangunan tol laut.Khusus untuk BIG, target pada tahun 2016adalah tersedianya Peta RBI skala 1:50.000 Untuk mendukung terwujudnya program Toluntuk seluruh Indonesia. Target ini berhasil Laut dan pemetaan di wilayah Pesisir, padadicapai oleh BIG. Pada pra-Rakornas 2016, BIG tahun 2015 BIG telah menyelenggarakanmenyerahkan Peta RBI skala 1:50.000 seamless kegiatan Survei Hidrografi dan Pemetaanper pulau kepada 18 K/L. Peta RBI tersebut Tol Laut dilaksanakan di pesisir Surabayajuga dapat diunduh di InaGeoportal. Pada dan Madura, Provinsi Jawa Timur dalam2016, BIG juga ditargetkan untuk menyediakan skalapemetaan 1:10.000.data IGT Nasional hasil kompilasi, hasilkerjasama dengan Kemenko Perekonomian, Pekerjaan pemetaan Tol Laut dilakukanmenyelesaikan Peta LPI skala 1:50.000, Peta dengan metode multi beam echosounder,LLN skala 1:50.000, Peta Penutup Lahan skala dan pemeruman untuk daerah tepi1:50.000 pada wilayah prioritas 1, Peta Sistem dilaksanakan menggunakan metode singleLahan (Morfologi) skala 1:50.000 pada wilayah beamechosounder. Selain itu, pada pemetaanprioritas 1, Peta Morfometri Bentang Lahan Tol Laut menggunakan orde khusus, yang manaskala 1:50.000 pada wilayah prioritas 1. penggunaan orde khusus pada pemetaan dasar wilayah pesisir dan kelautan baru pertama kaliTarget tersebut terkait dengan program prioritas dilakukan. Penggunaan orde khusus berartipemerintah, yakni program Kedaulatan Pangan, produk peta yang dihasilkan memiliki tingkatyang pada tahun 2016 memiliki program keakurasian horizontal mencapai 2 meterpembukaan Lahan: 1 juta Ha lahan sawah baru dan akurasi kedalaman a = 0.25 meter dan bdi luar P Jawa, Pembukaan Lahan 1 juta Ha =0.0075 (IHO).lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.Untuk itu dibutuhkan peta RBI dan peta Sistem Sementara untuk memutakhirkan data garisLahan. pantai, BIG pada tahun 2015 melakukan ujicoba dengan menggunakan metoda akuisisiSementara program prioritas transportasi garis pantai dengan metode pemotretan180 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

udara menggunakan Unmanned Aerial Vehicle ajudikasi, pemasangan pilar dan pembuatan(UAV).Aerial Vehi Pemotretan garis pantai peta wilayah Kelurahan/Desa dan kegiatanmenggunakan UAV tersebut dilakukan atas pelacakan batas Kelurahan/Desa. Pelaksanaankerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan kegiatan tersebut menitikberatkan pada prosesAntariksa Nasional (LAPAN). Kerjasama ini delineasi garis batas secara kartometrik denganberlangsung cukup baik dan menghasilkan garis melibatkan partisi asi unsur pemerintahan desapantai seperti yang diharapkan. Pemetaan garis setempat dan masyarakat.pantai dengan metode ini adalah yang pertamakali diselenggarakan. Lokasi pemetaaan di Pada 2015, kegiataan ajudikasi, pemasanganKarawang Barat dipilih guna mendukung pilar dan pembuatan peta wilayah Kelurahan/pemetaan skala 1:10.000. Kondisi pantai yang Desa dilaksanakan di KabupatenTemanggung,berlumpur dan sulit dijangkau secara teristris Boyolali, Klaten, Blitar, Kota Blitar, Kota Batu,menjadikan metode UAV sebagai metode Malang dan Tulungagung. Sementara kegiatanalternatif yang cukup baik. pelacakan Batas Kelurahan/Desa dilaksanakan di Kab. Karawang, Kab. Sragen dan KotaUntuk program prioritas Desa pada 2016 Surakarta. Pada tahunini BIG juga menyusunpemerintah memiliki program Peningkatan NSPK Peta Desa skala 1:5.000 bersamaanPembangunan dan atraktivitas ekonomi dengan penyusunan Prototipe Peta Desapedesaan sebagai UU No. 6/2014 tentang Penyusunan Prototipe Peta Desa dilaksanakanDesa. Sebagai rencana aksi program ini adalah di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek,tersedianya Batas Kesepakatan Wilayah Kabupaten Bantul, Daerah IstimewaYogyakarta.Administrasi Desa Yang Didelineasi Secarakartometrik. BIG sejak tahun 2013 telah Sementara untuk program prioritas Kawasanmelakukan pemetaan batas wilayah kecamatan Perbatasan, pada tahun 2016 pemerintahsecara kartometrik dengan menggunakan berfokus pada diplomasi perbatasan: Jaminandata batas indikatif dari peta rupabumi skala Integritas Wilayah NKRI dan kedaulatan maritim1:25.000 dan dilengkapi Citra Satelit Resolusi dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulauTinggi (CSRT) dan Digital Elevation Model (DEM). terdepan.Pada Tahun Anggaran 2015, guna mendukung Sementara untuk program prioritas Reformasiprogram pemerintah Nawacita, BIG Birokrasi, pada 2016 pemerintah memilikimelaksanakan terdapat 13 pekerjaan terkait program penataan ruang, yakni pengembanganpenyelenggaraan pemetaan batas wilayah tata ruang wilayah yang terintegrasi antar leveladministrasi desa, antara lain kegiatan pemerintahan baik darat maupun laut. Sebagai rencana aksinya adalah tersedianya integrasiPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 18147 Tahun BIG

pola dan struktur ruang dan Pembangunan dan untuk meminimalisir kesalahan geometrik ataupembinaan kelembagaan simpul jaringan di 65 pergeseran koordinat akibat sudut pengambilanSJ (K/L, provinsi, kota/kabupaten) yang terdiri obyek dan tinggi di permukaan bumi. Karenadari 53 SJ pembinaan dan membangun 3 SJ itu, digunakan data model ketinggian ataupada 2016. digital elevation model (DEM) dan titik ikat tanah atau ground control point (GCP).Percepatan Pembangunan Peta SkalaBesar dengan CTSRT BIG memasang GCP di seluruh wilayah obyek pemetaan. Untuk pulau, Bali terpasang lebih dariUntuk mempercepat pemenuhan program 160 titik GCP. Agar berfungsi secara optimal,batas administrasi desa dan peta desa skala, GCP harus ditempatkan pada posisi yangserta pembuatan rencana detil tata ruang tidak terhalang. Titik koordinat pemasangan(RDTR) dan penyelesaikan konflik lahan, BIG GCP ditentukan dari peta dasar. Tidak sedikitmempercepat tersedianya peta RBI skala besar. pemasangan titik GCP harus menembusUntuk itu, BIG melakukan terobosan dengan hutan agar dapat meletakkannya GCP sesuaimembangun citra tegak satelit penginderaan titik koordinat yang sudah ditentukan. GCPjarak jauh resolusi tinggi berdasarkan data selanjutnya menjadi titik kontrol atas koordinatsatelit penginderaan jarak jauh resolusi tinggi dari citra yang dihasilkan.yang disediakan oleh LAPAN. Kerja keras BIG telah membuahkan hasil. CitraTahun 2015 lalu, BIG menandatangani nota tegak satelit resolusi tinggi di wilayah pulau Bali,kesepakatan kerjasama dengan LAPAN untuk Lombok, Kupang dan sekitarnya, serta Kediripengadaan citra tegak satelit resolusi tinggi dan sekitarnya telah selesai dipetakanpadayaitu dengan cakupan luas 925.465 km2. Ada 2015. Citra tegak itu mampu digunakan untuklebih dari sepuluh ribu citra, insiden angle membangun 3100 peta desa dan RDTR olehkurang dari 20 derajat, dan cakupan awan pemda, Kementerian serta lembaga. Masih adakurang dari 20%. 71.754 desa menunggu untuk segera dipetakan. Pada 2016, BIG berencana untuk melengkapiCitra dari penginderaan satelit ini belum CTSRT sebanyak 500 km2, namun anggarannyasepenuhnya bisa digunakan karena masih belum tersedia. Wilayah Kalimantan, Sumatera,terdapat distorsi jarak. Untuk itu, BIG Papua, dan Maluku yang CTSRT masih kurang.membangun dan merapikan citra satelit ini []menjadi citra tegak dengan Orthorektifikasi182 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Bab 5Pencapaian Program BIG 183

Kiprah BIG dalam pembangunan informasi ruang kebumian sesungguhnya tak terlepas dari pencapaian Bakosurtanal yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 83 Tahun 1969 pada 17 Oktober 1969. Namun dalam penyusunan buku HUT ke 47 tahun ini, pencapaian program hanya sebatas pada kinerjanya selama masa transisi dari 2011 hingga 2014 dan setelah menjalani tugas dan fungsi sepenuhnya sebagai BIG sampai tahun 2016.Proses transisi selama tiga tahun ini, mencanangkan visi Nawacita, maka program dijalani BIG sejak resmi berganti atau tupoksi yang dilaksanakan BIG harus nama pada 27 Desember 2011. mengacu pada visi tersebut antara lain adalah Selama masa peralihan itu selain penyediaan informasi spasial untuk penetapanmenata ulang aspek hukum dan organisasi, batas desa dan pemetaan wilayah maritim.BIG sesuai ketentuan harus menyelesaikanprogram Bakosurtanal yang telah berjalan Maka serangkaian program kerja yang telahsembari merencanakan dan melaksanakan dilaksanakan BIG dalam empat tahun terakhirprogram baru sesuai dengan visi, misi, tujuan ini, antara lain penetapan Peta NKRI dengandan sasaran BIG yang telah ditetapkan. batas maritim yang baru, Peta Eko Region,Dalam hal ini sesuai UU IG, BIG menjalankan penetapan Toponimi; Nama Pulau dan Garisfungsi sebagai penyelenggara utama IGD dan Pantai, peluncuran Indonesia Geoportal, petapembina IGT di sektor terkait untuk mendukung batas desa.pembangunan nasional. Peta NKRI Edisi 2015Berbarengan dengan itu reorientasi programpun dilaksanakan, sejalan dengan pergantian Peta Negara Kesatuan Republik Indonesiapemerintahan RI pada 20 Oktober 2014. Pada (NKRI) merupakan peta yang menggambarkanmasa pemerintahan yang baru di bawah wilayah daratan seluas 1.922.570 km2 dankepemimpinan Presiden Joko Widodo yang lautan mencapai 3.257.483 km2. Secara keseluruhan wilayah negeri kepulauan ini184 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG