47 Tahun BIG

berbatasan dengan 10 negara tetangga yaitu Penetapan tersebut berdasarkan perjanjianIndia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, batas tersebut tahun lalu dengan SingapuraFilipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan pada 3 September 2014 dan FilipinaTimor Leste. ditandatangani 23 Mei 2014. Adapun batas dengan Timor Leste berdasarkan persetujuanSebagian besar perbatasan dengan negara sementara tahun 2005 dan 2013.tetangga ini merupakan batas maritim kecualidengan Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini, Batas teritorial yang disepakati dengandan Timor Leste yang juga memiliki batas Singapura sepanjang 5,7 km. Dengandarat. Adapun batas laut atau maritim meliputi kesepakatan ini maka seluruh batas denganlaut territorial, perairan kepulauan, perairan Singapura telah terselesaikan. Batas timur dipedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Selat Singapura ini kemudian perlu diratifikasilandas kontinen. DPR-RI.Berdasarkan data survei tahun 2012, Indonesia Seluruh batas ZEE dengan Filipina juga telahmemiliki batas ZEE dengan negara tetangganya sepakati. Panjangnya hampir mencapai 1.093hampir 3 juta kilometer persegi. Adapun batas km. Meski begitu di bagian timur dan barat adalaut teritorialnya 282.500 kilometer persegi. batas trilateral yang belum diakui, yaitu yang berbatasan dengan Sabah Malaysia sepanjangPenerbitan peta skala 1:5.000.000 ini telah 1,8 km dan Palau sejauh 10 km.memasukkan hasil kesepakatan batas yang barudengan negara tetangga. Selanjutnya disetujui Sementera itu Batas ZEE telah lebih duluoleh delapan kementerian dan lembaga terkait, tercapai dengan Australia (1997), dan Papuayaitu berdasarkan sidang penetapan, pada 12 Nugini. Kesepakatan ini menunggu ratifikasiMei 2015 di Kantor Pusat BIG Cibinong, Bogor. dari DPR-RI untuk pengesahannya.Hadir pada sidang ini wakil dari BIG, Kemdagri,Kemlu, Kemhan, KKP, Direktorat Topografi TNI- Dalam penetapan batas laut dengan negaraAD, Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL, dan Dinas tetangga ini, kendala terberat yang kerapkaliSurvei Pemotretan Udara TNI-AU. dihadapi adalah pada penetapan ZEE dan batas teritorial. ZEE adalah zona 200 milPeta NKRI 2015 telah memasukkan legenda laut dari garis dasar pantai yang merupakanatau keterangan tentang Batas Laut Teritorial wilayah kedaulatan negara. bersangkutan atasdengan Singapura di bagian timur Selat hukum dan pemanfaatan kekayaan alam danSingapura, batas Zona Ekonomi Eksklusif geospasial di dalamnya.dengan Filipina di utara, dan mencantumkanbatas darat dengan Timor Leste. Ketentuan tentang Zona Ekonomi EksklusifPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 18547 Tahun BIG

itu sesungguhnya telah tertuang dalam United tentang batas wilayah Indonesia, serta sesuaiNations Convention on the Law of the Sea dengan prinsip hukum internasional. Peta(UNCLOS) 1982 dan diratifikasi Pemerintah NKRI ini juga harus sesuai dengan standarIndonesia tahun 1994, namun hingga kini masih yang ditetapkan dalam undang-undang dansekitar 50 persen batas ZEE belum disepakati peraturan pemerintah serta mengacu pada Onenegara tetangga. ZEE adalah zona yang Map Policy, sehingga menjadi referensi nasionalluasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, bagi semua pemangku kepentingan.yang merupakan wilayah kedaulatan negarabersangkutan atas hukum dan pemanfaatan Masalah nonteknis lain yang menghambatkekayaan alam dan geospasial didalamnya. dalam penetapan batas wilayah adalah proses dialog dengan negara tetangga yang alot danBatas wilayah ZEE yang belum disepakati lama untuk mencapai kesepakatan. Prosesberada di perbatasan dengan negara Timor ini memakan waktu sekitar belasan hinggaLeste, Palau, Vietnam, Thailand, dan India. puluhan tahun.Adapun batas laut teritorial yang belumdisepakati masih sekitar 60 persen, bagian Hal inilah yang menjadi tugas Tim Teknisbesar diantaranya yaitu 40 persen berbatasan Penetapan Batas Maritim RI untuk terusdengan Malaysia. mengupayakan perundingan. Tim ini dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri,Sedangkan batas darat masih menyisakan 3 dengan anggota dari Kementerian Pertahanan,persen di perbatasan Timor Leste dan 1 persen Kementerian Kelautan dan Perikanan,di perbatasan Malaysia. Saat ini ada sekitar Kementerian Perhubungan, Kementerian200 km wilayah perbatasan dengan Malaysia Energi dan Sumber Daya Mineral, Badanyang belum selesai demarkasi atau penetapan Informasi Geospasial, Markas Besar TNI (Stafpatoknya. Operasional dan Staf Teritorial Panglima TNI), Dinas Hidro-Oseanografi TNI AL dan StafPenetapan Batas-batas wilayah Indonesia Operasional KASAL.memang memerlukan proses penyelesaianyang memakan waktu bertahun-tahun. Selain Tim Teknis Penetapan Batas Maritim RI secarakendala survei yang memerlukan sarana intensif terus melanjutkan perundingan batasprasarana, anggara dan SDM yang terbatas. Ada maritim dengan negara tetangga. Selainserangkaian aturan serta tahapan perundingan Tim Teknis Penetapan Batas Maritim, dalamdengan instansi terkait yang harus dijalani. persiapan pertemuan delimitasi batas maritim, Tim Teknis juga meminta pendapat dan arahanPenetapan batas itu berdasarkan sejumlah tentang langkah yang harus ditempuh dalamundang-undang dan instrumen hukum lainnya186 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

perundingan dari Tim Penasihat sebagai dengan Dishidros TNI AL sebagai anggota Timberikut: Teknis Penetapan Batas Maritim memberikan1. Prof. Hasjim Djalal dukungan data dan informasi geospasial serta2. Dr. Hasan Wirayuda kajian yang berupa opsi-opsi delimitasi atau3. Nugroho Wisnumurti penarikan garis batas maritim yang diperlukan4. Prof. Etty R. Agoes dalam pelaksanaan perundingan batas maritim.5. Prof. Hikmahanto Juwana Kajian ini diambil dengan memperhatikan beberapa kondisi relevan berdasarkanDalam persiapan pertemuan delimitasi batas UNCLOS-82.maritim dengan negara lain, BIG bersama Tabel Jadwal Perundingan Batas Maritim Tahun 2015No Negara Perundingan Personil Ketua/ Posisi BIG Keterangan 1 RI-Malaysia Leading Belum dianggarkan/ 2 RI-Palau Dimulai pada Wiwin A, Eko Artanto, Sector - Anggota Catatan: Anggaran bulan Februari Astrit Rimayanti, Teguh Kemlu - Ketua Perundingan RI- 3 RI-Vietnam 2015 Fayakun, Dede Amrillah, Delegasi TWG Singapura dapat 4 RI-Thailand Minggu ke-3 Farid Yuniar, Arif Rahman Kemlu - Anggota dialihkan untuk RI- bulan Februari - Ketua Thailand/RI-Filipina/ 5 RI-Timor 2015 Delegasi TWG RI-Palau Leste Belum dianggarkan/ Triwulan I tahun Wiwin A, Eko Artanto, Kemlu - Anggota Catatan: Anggaran 6 RI-Filipina 2015 Astrit Rimayanti, Teguh Kemlu - Ketua Perundingan RI- Semester I Fayakun, Dede Amrillah, Delegasi TWG Singapura dapat tahun 2015 Farid Yuniar, Arif Rahman dialihkan untuk RI- - Anggota Thailand/RI-Filipina/ - Ketua RI-Palau Delegasi TWG Belum dianggarkan/ Catatan: Anggaran Dimulai pada Wiwin A, Eko Artanto, Kemlu - Anggota Perundingan RI- bulan Februari Astrit Rimayanti, Teguh - Ketua Singapura dapat 2015 Fayakun, Dede Amrillah, Delegasi TWG dialihkan untuk RI- Tahun 2015 Farid Yuniar, Arif Rahman Thailand/RI-Filipina/ - Anggota RI-Palau - Ketua Delegasi TWGPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 18747 Tahun BIG

Tabel Kajian exercise yang telah disiapkanNo Negara Kajian exercise yang telah disiapkan Keterangan 1. RI - Malaysia PPBW-BIG Segmen Laut Sulawesi • Opsi common point (CP) Kedua pihak masih pada proposal garis • Opsi perpanjangan Provisional Territorial masing-masing Segmen Selat Malaka Sea Boundary Segmen Laut China Selatan • Opsi garis batas territorial (Selat Malaka Sampai Technical Meeting ke-26 belum ada bagian selatan) kemajuan untuk di segmen Selat Malaka • Opsi garis batas ZEE (ZEE), hal ini dikarenakan Malaysia salah satunya masih beranggapan single line (garis ZEE dan LK sebagai satu garis) • Opsi garis batas laut territorial • Opsi garis batas ZEE Segmen Selat Singapura • Opsi garis batas laut territorial Indonesia masih harus menunggu2. RI - Singapura Opsi garis batas laut territorial keputusan terkait South Ledge yang masih dipersengketakan oleh Singapura dan Segmen Selat Singapura Malaysia. bagian timur Salah satu kendala perundingan dengan Palau adalah masalah pendanaan minim3. RI - Palau Opsi garis batas ZEE yang dimiliki Palau. Indonesia baru saja menyelesaikan batas4. RI - Filipina Opsi garis batas LK ZEE dengan Filipina pada tahun 2014.5. RI - Vietnam Opsi garis batas ZEE Masih dalam tahap penyusunan Principles and Guidelines. Sama seperti halnya6. RI - Timor Leste Opsi garis batas Territorial Malaysia, Vietnam masih memiliki anggapan7. RI - Thailand Opsi garis batas Territorial garis ZEE sebagai single line Sampai saat ini masih belum dilaksanakan perundingan teknis batas maritim Sampai saat ini masih belum dilaksanakan perundingan teknis batas maritim188 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Komposisi Tim Teknis Penetapan Batas Kajian delimitasi batas maritim yang dilakukanMaritim sebagai delegasi RI dalam pelaksanaan Pusat PBW BIG sebagai anggota Tim Teknisperundingan batas maritim dengan negara menggunakan beberapa metode delimitasitetangga sebagai berikut: sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982.1. Ditjen. HPI Kemenlu sebagai ketua delegasi Hasilnya digunakan sebagai bahan rekomendasi2. Dit. Perjanjian Polkamwil Kemenlu sebagai dan masukan bagi Pemerintah Indonesia khususnya bagi Tim Teknis Penetapan Batas anggota Maritim dalam menghadapi negara tetangga3. Ditjen. Astimpas, Kemenlu sebagai anggota yang berbatasan. (Tabel 2)4. Dit. Wilhan Kemhan5. Kementerian ESDM Bisnis Proses dan Peran PPBW BIG6. Ditjen. Hubla Kemenhub dalam Perundingan7. Ditjen. Perikanan Tangkap Kemen KP8. Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW)- BIG Penyelesaian Batas Maritim9. Sops TNI10. Sops TNI AL Batas Sudah Belum Jumlah Persentase11. DISHIDROS TNI AL (Nautikal (NM) (NM) (%)12. KBRI/Konjen RI Laut Teritorial Mil) 310.00 545.62 43.18Dalam perundingan teknis batas maritim, Tim Landas 235.62Teknis Penetapan Batas Maritim membentuk Kontinen 1288.13 4407.74 70.76Technical Working Group (TWG) yang memiliki Zona 3119.61tugas untuk melaksanakan exercise bersama Ekonomi 2634.31 4728.59 44.38untuk menghasilkan opsi-opsi garis batas Eksklusif 2094.28maritim kedua negara.Hasil yang diperoleh dari pertemuan TWGdisampaikan pada per-temuan Technical Team(TT) untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.Kementerian Luar Negeri sebagai ketua delegasidalam perundingan teknis batas maritimdalam hal ini melakukan komunikasi dengannegara-negara tetangga untuk menyusunjadwal negosiasi perbatasan maritim. Adapunpelaksanaan perundingan tersebut mengacupada jadwal yang tertera pada tabel 1.Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 18947 Tahun BIG

Penandatangan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat SingapuraBatas maritim Indonesia-Singapura (antara Batam – Changi) pada, 3 September 2014. Perundingan batas Laut WilayahPada tahun 2014 kedua negara telah RI-Singapura di Bagian Timur ini telahmelaksanakan perundingan di Medan, 18-19 berlangsung dalam 10 (sepuluh) putaran.Agustus 2014, hingga ditandatangani Perjanjian Sejak 13-14 Juni 2011. Batas teritorialBatas Laut Teritorial di segmen timur Selat dengan Singapura yang disepakati di bagianSingapura pada tanggal 3 September 2014. timur ini sepanjang 5,7 kilometer. DenganIndonesia dan Singapura telah menyelesaikanpenetapan batas Laut Wilayah kedua negara diSelat Singapura pada tiga segmen, yakni:• Segmen Tengah: terkait dengan delimitasi laut teritorial di selat Singapura pada 25 Mei 1973.• Segmen Barat: delimitasi batas wilayah laut Teritorial di bagian barat selat Singapura pada 10 Maret 2009.• Segmen Timur: delimitasi batas wilayah laut Teritorial di bagian timur selat Singapura190 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

kesepakatan itu, semua batas denganSingapura terselesaikan. Batas timur diSelat Singapura saat ini masih dalamproses ratifikasi di DPR.Batas maritim Indonesia-Filipina Penandatangan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di BagianSemua batas ZEE dengan Filipina, juga telahsepakati. Kesepakatan ini terjadi pada 23 Mei Timur Selat Singapura2014. Panjang batas ZEE kedua negara hampir1.093 km. • Segmen 2 : Perairan sekitar Laut SulawesiMeski begitu, di bagian timur dan barat ada Bagian Timur;batas trilateral yaitu Indonesia-Filipina danMalaysia di Sabah belum diakui. Perbatasan • Segmen 3 : Perairan diantara Pulau Maroredengan Sabah-Malaysia ini sepanjang 1,8 km. (RI) dan Pulau Balut (Filipina);Sementara itu Perjanjian trilateral denganPalau sejauh 10 km pun belum disepakati. • Segmen 4 : Perairan di Utara Miangas; danRI dan Filipina berbatasan Zona Ekonomi • Segmen 5 : Perairan di Samudra PasifikEksklusif (ZEE) langsung di Laut Sulawesi danSamudra Pasifik. Terdapat 5 (lima) segmen menjelang perairan Palau.batas ZEE:• Segmen 1 : Perairan sekitar Laut Sulawesi Penetapan batas maritim RI-Filipina pada lima segmen tersebut dilakukan di dalam forum bagian Tengah; Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns between the Republic of Baseline Untuk Menghitung Proportionality Indonesia and the Republic of the Philippines (JPWG-MOC). Forum ini diselenggarakan dalam 8 putaran sejak 1 Desember 2003 di Manila hingga 18 Mei 2014 di Jakarta, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenaiPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 19147 Tahun BIG

Garis Batas ZEE Indonesia-Filipina yang Telah DisepakatiPenetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif pemanfaatan sumberdaya alam dan lahan.ditandatangan di Manila, 23 Mei 2014. Dalam penyusunan tata ruang ini tentunya memerlukan informasi berbasis keruangan. HalDalam 8 pertemuan JPWG MOC, kedua negara ini telah diamanatkan dalam Undang-Undangtelah berhasil menyepakati 3 dari 5 segmen Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungangaris batas ZEE terletak pada posisi yang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-sama/berhimpitan (merged lines): PPLH) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UU-PR) sertaPeta Eko Region Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU-IG).Pembangunan nasional berkelanjutanperlu mengacu pada tata ruang wilayah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangyang telah memasukkan berbagai aspek192 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Pada proses Penetapan Wilayah EkoregionHidup (PPLH) mengamanatkan bahwa dalam inilah diperlukan peta berskala 1:500.000penyelenggaraan pengelolaan lingkungan dan menyusun deskripsinya. Peta Ekoregionhidup harus dilakukan melalui perencanaan, ini merupakan salah satu jenis Informasipemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, Geospasial Tematik, disusun oleh Kementerianpengawasan dan penegakan hukum. Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BIG - yang memiliki tugas pembinaan IGT. PenetapanDalam ketentuan dalam UU PPLH ini ada ekoregion ini didukung oleh instansi pemerintahbeberapa tahapan yang perlu dilalui yaitu terkait lain, pakar dari perguruan tinggi, danInventarisasi Lingkungan Hidup, Penetapan Lembaga Swadaya Masyarakat.Wilayah Ekoregion dan Penyusunan RencanaPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Penyusunan peta ekoregion selain menuntutHidup (RPPLH). Hal ini menjadi tugas dan koordinasi dan sinergitas juga harustanggungjawab Kementerian Lingkungan mengacu pada standar pemetaan yangHidup. dapat dipertanggungjawabkan sesuaiPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 19347 Tahun BIG

prinsip One Map Policy. Hal ini bertujuan access sumberdaya alam melalui kepastian hakselain untuk menghindari duplikasi peta juga atas sumberdaya alam.untuk mengefektifkan dan mengefisienkanpelaksanaan survei dan pemetaan tersebut. Pembuatan peta ekoregion ini tidak hanya yang berkaitan dengan konservasi lingkunganEkoregion Indonesia terdiri dari Ekoregion hidup tapi juga bertujuan untuk pengelolaanSumatera, Ekoregion Jawa, Ekoregion dan pemanfaatan sumberdaya alam danKalimantan, Ekoregion Sulawesi, Ekoregion lahan. Pembukaan lahan pertanian misalnyaPapua, Ekoregion Maluku dan Ekoregion perlu berbasis pada peta Ekoregion, yangBali Nusa Tenggara, yang merupakan menggambarkan kondisi alam, flora dan iklimkesatuan wilayah daratan dan lautan yang setempat. Karena itu peta tersebut sangatmengelilinginya. bermanfaat untuk mendukung program swasembada, ketahanan dan kedaulatanDalam penetapan ekoregion tersebut seperti pangan.yang diatur pada pasal 7 UU Nomor 32 tahun2009 terdapat 8 (delapan) pertimbangan, yaitu Terwujudya swasembada, ketahanan dan1) karakteristik bentang alam; 2) daerah aliran kedaulatan pangan harus mempertimbangkansungai; 3) iklim; 4) flora dan fauna; 5) ekonomi; wilayah yang tepat dan sesuai. Ini memerlukan6) kelembagaan masyarakat; 7) sosial budaya, informasi geospasial yang memadai untukdan 8) hasil inventarisasi lingkungan hidup. pengembangan wilayah pertanian di Indonesia.Dengan menggunakan pendekatan ekoregion, Pengembangan kawasan strategismemungkinkan pengintegrasian berbagaiekosistem yang kini dikelola secara terpisah, untuk pangan tercantum dalam Rencanatermasuk menyatukan dan mengintegrasikanantara perencanaan berbasis darat dan laut. Pembangunan Jangka Menengah NasionalSelain itu kehidupan ekonomi masyarakat perludidasarkan pada batasan-batasan daya dukung 2015 – 2019. Dalam RPJMN ini disebutkanalam yang ada di wilayahnya. Ini erat kaitannyadengan tatanan alami suatu ekoregion. untuk meningkatkan produksi pangan pokokPendekatan ekoregion juga akan memberi diperlukan pengamanan lahan padi beririgasiruang bagi tumbuhnya hukum lokal yang sesuaidengan karakteristik daerah, penyediaan teknis yang didukung dengan pengendalianproses-proses komunikasi di dalam masyarakatsetempat untuk penyelesaian masalah open konversi lahan, pemanfaatan lahan terlantar, lahan marginal, lahan transmigrasi, lahan perkebunan, dan lahan bekas pertambangan. Dalam memenuhi ketahanan pangan nasional, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah perluasan lahan pertanian. Menurut perkiraan KLHK tambahan lahan pertanian yang194 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

diperlukan sekitar 12,7 juta hektar. Toponimi, Nama Pulau dan Garis PantaiWilayah seluas ini antara lain diharapkan dapatterpenuhi juga dari lahan milik masyarakat adat Penetapan Toponimi, Nama Pulau danseluas 4,1 juta ha. Dalam hal ini diperlukan Garis Pantai menurut proses yang panjang.keterlibatan masyarakat dalam memenuhi Mengingat ada belasan hingga puluhan ributarget swasembada dan ketahanan pangan obyek geografis yang memerlukan surveinasional. verifikasi data yang diperoleh berdasarkan pemetaan yang dilakukan melalui penginderaanBerdasarkan peta ekoregion tersebut, Ekoregion jauh, dengan foto udara dan satelit.Kalimantan yang memiliki dataran aluvial yangdapat mendukung budidaya tanaman padi. Survei ini dilaksanakan oleh Tim PelaksanaEkoregion Papua dapat dikembangkan untuk Survei Pembakuan Nama Pulau, diketuaitanaman sagu karena memiliki dataran Fluvial. Kepala BIG yang merangkap sebagai SekretarisAdapun di Nusa Tenggara Timur untuk tanaman Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumisorgum karena terdapat dataran organik koral disingkat Timnas PNR. Adapun Timnas PNRdan dataran fluvial. Informasi ini menjadi dibentuk berdasarkan Peraturan Presidensalah satu pertimbangan pengembangan Nomor 112 Tahun 2006 diketuai oleh Menterilahan sehingga produksi pangan optimal dan Dalam Negeri, dan beranggotakan unsurmemenuhi target kedaulatan pangan. lintas instansi terkait. Pembakuan nama pulau merupakan salah satu tugas yang harusKetahanan pangan dalam hal ketersediaannya dilakukan Timnas PNR untuk mewujudkandalam kuantitas dan kualitas yang memadai Gasetir Nasional serta memberikan data danmerupakan tantangan bagi negara ini, karena informasi geospasial yang akurat.jumlah penduduknya yang terus bertambah.Jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 Survei nama-nama pulau di Indonesia telahdiperkirakan 271, 1 juta jiwa. dilakukan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi sejak tahun 2007 dan masih terusDengan visi Nawacitanya, Presiden Jokowi berlanjut hingga tahun ini. Pada periodemeyakini swasembada, ketahanan dan pertama hingga akhir 2010 hasil sementarakedaulatan pangan akan dapat tercapai dalam menunjukkan jumlah pulau di Indonesia 13.466waktu 4 hingga 5 tahun mendatang. Target ini pulau.harus mempertimbangkan wilayah yang tepatdan sesuai dengan tanaman pangan lokal. Jumlah itu dan koordinat yang diperoleh untuk tiap pulau ditetapkan berdasarkan inventarisasiPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 19547 Tahun BIG

dan verifikasi nama-nama pulau yang dilakukan hasil survei tersebut telah dilaporkan kepadatim tersebut. Dengan penetapan koordinat ini PBB akhir tahun 2011.memperkecil kemungkinan satu pulau denganlebih dari satu nama. Selain nama pulau masih ada beberapa nama geografi lain yang akan diverifikasi, diantaranyaSelama ini, memang tidak sedikit nama pulau adalah garis pantai. Dalam survei dan telaahdi daerah memiliki beberapa nama. Di Sulawesi teknik pemetaan Tim Kerja Pembakuan NamaSelatan, misalnya, ada Pulau Kare-kare yang Pulau, Perhitungan Garis Pantai dan Luasmemiliki lebih dari satu nama. Ini disebabkan Wilayah Indonesia juga menemukan ketidakBeberapa suku yang tinggal di sekitar lokasi sesuaian data dasar rupabumi untuk panjangmemberikan nama sendiri untuk pulau yang garis pantai. Survei tahun 2010, tim surveisama. menemukan total panjang garis pantai 99.093 km.Survei toponimi tahun 2010 masih menyisakansekitar 3000 pulau yang belum terverifikasi. Data sementara ini lebih panjang dari yangNamun keluarnya data verifikasi tahap pertama diumumkan PBB tahun 2008 – berdasarkanini, ada kemungkinan menggugurkan jumlah laporan pihak pemerintah Indonesia, yaitupulau yang selama ini digunakan, yaitu 17.508 95.181 km, dan data yang selama ini digunakan,pulau. Karena penetapan jumlah pulau versi yaitu 81.000 km.terdahulu belum mengacu pada ketentuaninternasional. Pengukuran panjang garis pantai yang dilakukan pada survei 2010, dilakukan padaMenurut ketentuan PBB, pulau adalah obyek tinggi muka laut rata-rata. Data itu bisa berubahyang masih tampak saat air laut pasang. sejalan hasil survei terbaru.Gosong yang didefinisikan sebagai gundukanpasir atau terumbu karang yang tenggelam Survei geografis dilakukan tim kerja setiap tahunsaat pasang naik air laut, tidak tergolong pulau. dalam rangka pembuatan peta lingkungan pantai Indonesia. Hasilnya, berupa penamaanAdapun pemilihan dan pembakuan nama pulau rupabumi/gasetir, dilaporkan dalam sidangdilakukan dengan beberapa ketentuan, yaitu United Nations Group of Experts on Geographicalmengambil nama lokal yang diakui masyarakat Names (UNGEGN), setiap dua tahun.setempat, nama pulau disebutkan dalam ceritarakyat, dan tercatat dalam peta lama atau arsip. Pelaksanaan survei toponimi tahap kedua dilaksanakan tahun 2015, untuk verifikasi sekitarDaftar nama rupabumi (gasetir) khusus untuk 3000 pulau yang tersisa. Pencanangannyapulau besar dan kecil di Indonesia berdasarkan oleh Kepala BIG Priyadi Kardono, pada awal196 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

April 2015. Survei ini memerlukan keterlibatan digunakan, yaitu sebanyak 17.508 pulau,” ujarinstansi terkait dan Pemerintah Daerah Priyadi, selaku Wakil Ketua Timnas PNR.setempat, mengingat terbatasnya tenagasurveyor BIG. INA GeoportalVerifikasi status dan penamaan 3000 pulau itu Portal tentang Informasi Geospasial wilayahditetapkan selesai dalam waktu tiga tahun. Ini Indonesia diluncurkan BIG bertepatan denganartinya dalam sehari harus terdata tiga pulau. HUT Bakosurtanal (BIG) pada 17 Oktober 2011 lalu. Portal itu dinamai Indonesia GeoportalUntuk mendukung penyelesaian survei (Ina-Geoportal) beralamat di http://tanahair.toponimi sesuai target BIG melaksakanan indonesia.go.id.pelatihan yang meliputi survei penetapan posisikoordinat dan penamaan pulau. Pelatihan ini Melalui jaringan digital ini peta dasar NKRImengacu pada standar internasional. maupun peta tematiknya didistribusikan dan dipertukarkan oleh seluruh pemangkuPada proses pembakuan nama rupa bumi kepentingan dan masyarakat umum baik secaratermasuk nama pulau, petugas di lapangan nasional dan internasional sesuai peraturanharus mengisi format daftar isian yang perundang-undangan yang berlaku. Informasiditetapkan oleh badan PBB, UNGEGN. Bila ini tentunya dapat diakses oleh siapapun dan3000 pulau ini dapat diverifikasi maka jumlah dimanapun.pulau di Indonesia ada kemungkinan tidakakan berbeda jauh dengan data yang selama ini Ina-Geoportal dibangun BIG sebagai lembagaPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 19747 Tahun BIG

yang memiliki fungsi pengintegrasian data dan di dunia. Adapun NGA sebuah badan milikinformasi geospasial serta memberi kemudahan pemerintah federal Amerika Serikat merupakanuntuk mengaksesnya. Portal Geospasial komponen kunci dari komunitas intelijen AS.Indonesia ini dibangun dengan menggalang Tugasnya mengumpulkan, menganalisis, danpartisipasi berbagai kementerian dan lembaga mendistribusikan IG intelijen (GEOINT) dalamserta pemerintah daerah di Indonesia. mendukung keamanan nasional negara.Pengembangan portal ini menggunakan sistemoperasi tertutup dan sistem jaringan server Meskipun melibatkan pihak asing dalamyang ditangani perusahaan Amerika Serikat pembangunan portal data yang strategis inidan Jepang, antara lain ESRI Global, United kerahasiaan di dalamnya tetap terjaga karenaStates Geological Survey, dan Fujitsu Jepang. ada klasifikasi dan password tersendiri untukAkurasi yang dapat dicapai Ina Geoportal 2,5 data yang bersifat rahasia. Ina Geoportalcm. berbasis sistem tertutup, tetapi memungkinkan terhubung ke sistem operasi terbukaPortal memungkinkan keterhubungan melalui intersepsi. Perlindungan terhadapantarsistem untuk menjaring pemerintah kemungkinan penyalahgunaan data geospasialdaerah, industri nasional, dan perguruan tinggi. juga diatur dalam UU IG.Portal ini juga dapat dihubungkan ke sistemjaringan yang berbasis komputasi awan dan Pada pembangunan Ina-Geoportal, ESRImemiliki sistem pengaman yang memadai menerapkan GIS berbasis web dan melakukansehingga aksesibilitasnya dapat ditingkatkan. penyesuaian, sehingga memungkinkanAplikasi yang dapat dijalankan adalah pengembangan aplikasi lebih lanjut olehpenyusunan tata ruang nasional dari tingkat komunitas di Indonesia. Adapun kontenkabupaten/kota dan layanan pencarian posisi dan bagian lain portal ini dikembangkandengan global positioning system. BIG bersama instansi terkait lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, KementerianUntuk membangun portal yang andal, termasuk Kehutanan, serta Badan Pertanahan Nasional.dalam hal pengamanannya, BIG menggandengESRI dan National Geospatial-Intelligence Data dan informasi di Ina-Geoportal tersimpanAgency (NGA) untuk proteksi data yang bersifat di Pusat Data Geospasial BIG di Cibinong, yangstrategis. merupakan bagian dari Infrastruktur Data Spasial Nasional. Di pusat data ini terpasangESRI adalah perusahaan pembuat perangkat 300 server berkapasitas 2.000 Terabyte.lunak GIS, diantaranya ArcGIS Desktop yangdigunakan oleh 80 persen pengguna GIS Jaringan server ini terhubung ke Pusat Komando (GeoSpatial Support Command Center)198 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

untuk menunjang penanganan kebencanaan Dalam perkembangannya hingga Mei 2015,dan Pusat Pemulihan Bencana (Disaster portal darling ini baru menjaring 9 persenRecovery Center) di Batam sebagai penyimpan atau 56 dari total sekitar 625 instansi dandata cadangan bila sistem server di Cibinong institusi pemerintah di Indonesia yang meliputimengalami kerusakan. kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta perguruan tinggi.Data di Pusat data ini dapat diakses secara Jumlah itu antara lain meliputi 18 propinsi, 7online (darling) untuk mendukung pengambilan kabupaten/kota dan 8 Pusat Pengembangankeputusan yang cepat dan akurat untuk Infrastruktur Data Spasial di Perguruan Tinggi.perencanaan pembangunan berkelanjutandi berbagai sektor termasuk juga untuk Rendahnya keterhubungan instansi dalampenanganan bencana alam di daerah. portal ini dikarenakan keterbatasan kapasitas dan pengelolaan jaringan telekomunikasiProgram pembangunan IDSN sendiri sudah di daerah, peranti lunak komputer yang takdimulai tahun 2007 menggunakan dana kompatibel, dan SDM yang belum memadaipinjaman pemerintah kepada JICA (Japan dalam hal kemampuan serta jumlahnya.International Cooperation Agency). Proyekini selain mencakup pembangunan Sistem Kendala tersebut tengah diatasi melaluiJaringan IDSN juga untuk produksi dan akuisisi sosialisasi, konsultansi dan pelatihan. DalamData Geospasial. Total dana yang dialokasikan hal ini PPIDS di perguruan tinggi menjadimencapai sekitar Rp 300 miliar kepanjangan tangan BIG untuk memberikan pelatihan SDM dan membantu pembangunanPembangunan fisik jaringan IDSN dimulai simpul jaringan di daerah.Desember 2010. Komponen pertama jaringanini telah diselesaikan 29 April 2014. Hasilnya Sosialisasi hingga kini masih diperlukan, karenaantara lain Indonesia Geoportal (Ina-Geoportal) masih banyak Pemda yang belum mengetahuiyang dapat diakses melalui situs web http:// pentingnya mengakses data spasial di Inaportal.ina-sdi.or.id. Layanan data spasial secara Geoportal. Padahal berdasarkan UU no 4 tahunonline ini dapat diakses selama 24 jam. 2011 tentang Informasi Geospasial (IG), semua instansi pemerintah perlu pengacu pada IGData spasial dalam format digital itu meliputi Dasar yang dikeluarkan BIG.Peta Rupabumi Indonesia skala 1: 250.000hingga 1:25.000, Peta Lingkungan Pantai Data ini dapat diunduh secara gratis di InaIndonesia skala 1 :250.000 dan 1:50.000 Geoportal, bila pemda menjadi bagian daridan Peta Lingkungan Laut Indonesia skala simpul jaringan ini. Layanan data geospasial ini1:500.000. akan memudahkan Pemda dalam perencanaanPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 19947 Tahun BIG

pembangunan dan tata ruang di daerahnya. masyarakat tentang informasi pelayanan kesehatan, serta mencapai efisiensi anggaran.Selanjutnya berbasis pada IGD tiap Pemdadapat membuat IG tematik untuk kepentingan Saat ini informasi geospasial atau petaperencanaan pembangunan tiap sektor. digital berskala 1: 250.000 yang tersedia diInformasi ini kemudian dapat dimasukkan internet masih terbatas tentang sebarandalam portal tersebut, sehingga dapat berbagi rumah sakit di Indonesia, yang jumlahnyapakai dengan simpul jaringan lain secara sekitar 9000. Informasi spasial kesehatan ininasional. akan ditingkatkan berdasarkan data statistik kesehatan yang telah memadai. SelanjutnyaDengan demikian data di portal ini akan informasi ini dapat diakses di Ina-Geoportalsemakin banyak dan beragam, hingga tahun 2015 juga. BIG yang menjadi pusatmeningkatkan nilai informasi spasial di tiap simpul infrastruktur data spasial nasionalsimpul. Adapun percepatan akses data dapat (IDSN) menjembatani pertukaran data tersebut.terpenuhi melalui penerapan sistem komputasiawan. Dengan strategi ini diperkirakan dalam Selain itu pada layanan informasi geografi10 tahun mendatang seluruh instansi di pusat ini ditampilkan pula informasi tentang kasusdan daerah dapat terjaring dalam Ina Geoportal. penyakit yang ditangani di tiap rumah sakit. Data spasial atau sistem informasi geospasialDalam mengembangkan jejaring Ina-Geoportal, kesehatan ini dapat menjadi masukan bagipada awal Februari 2015, BIG menjalin pengambil keputusan dan kebijakan untukkerjasama dengan Kementerian Kesehatan pengelolaan pembangunan kesehatandalam pembangunan layanan kesehatan nasional.berbasis pada sistem informasi geografis. Hal ini juga untuk mendukung penetapan danKerjasama ini meliputi pembuatan aplikasi pengawasan anggaran pada program BPJS didan analisis spasial untuk mendukung tiap kelas rumah sakit di daerah. Dengan dataprogram Kemenkes, penyebarluasan serta ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dipemanfaatan data dan informasi geospasial tiap rumahsakit di daerah. Maka klaim biayabidang kesehatan, serta peningkatan kualitas kesehatan dari pasien BPJS dapat dilakukanpengetahuan dan keterampilan geospasial bagi cross check.sumberdaya manusia bidang kesehatan. Selain itu Kemenkes juga merencanakanPembangunan layanan kesehatan berbasis pembangunan 148 rumah sakit regional.GIS atau SIG ini diharapkan dapat meratakan Kementerian ini juga telah melaksanakanlayanan kesehatan, memperluas akses bagi Nusantara Sehat untuk perekrutan tenaga200 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

medis dengan aplikasi online untuk mengisi Ketersediaan peta ini secara nasional padakebutuhan 120 puskesmas baru di Indonesia. masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini menjadi penting dan mendesak,Peta Skala Besar sesuai dengan visi Nawacita ketiga yang dicanangkannya, yaitu Membangun IndonesiaSementara itu sesuai dengan amanat ketentuan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-UU Informasi Geospasial no 4 tahun 2011, BIG daerah dan desa dalam kerangka negaraharus menyediakan peta skala besar yaitu kesatuan. Dalam hal ini Presiden menekankan1:10.000. Saat ini peta dasar berskala 1:10.000 penyediaan peta daerah terdepan dan peta ditelah tersusun, terutama untuk daerah rawan tingkat desa lengkap dengan batas tiap desa.bencana gempa dan tsunami. Daerah tersebutantara lain di sepanjang pantai barat Sumatera, Selain itu Pemerintah juga menekankanselatan Jawa. pembangunan poros maritim dunia dan tol laut. Dalam program pembangunan iniPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 20147 Tahun BIG

ditargetkan pembangunan dan keterhubungan di empat provinsi. Padahal UU Kelautan telah24 pelabuhan dari Sumatera hingga Papua. mengamanatkan hal tersebut sejak 8 tahun lalu.Dengan peta skala besar itu diharapkan dapat Penyusunan tata ruang pesisir ini mencakupdilakukan penataan ruang pesisir, termasuk wilayah di luar batas 12 mil laut atau 21,6 km.untuk penetapan lokasi pembangunanpelabuhan. Untuk mengatasi sejumlah masalah itu, BIG bekerjasama dengan instansi terkaitUntuk melaksanakan rencana pembangunan melakukan langkah terobosan untuk melakukanyang dicanangkan Kabinet Kerja ini - yang mulai percepatan penyediaan informasi geospasialbekerja sejak Oktober 2014, tentunya diperlukan skala besar itu.ketersediaan peta tersebut dalam waktucepat. Namun untuk melaksanakan survei Penyediaan peta skala besar ini dalam waktudan pemetaan skala besar itu bakal memakan cepat akan berbasis pada citra satelit resolusiwaktu sangat lama bila menggunakan metode tinggi. Penyediaan CSRT mulai tahun 2015dan cara yang konvensional. Biaya yang bekerjasama dengan Lembaga Penerbangandikeluarkan pun sangat besar. dan Antariksa Nasional.Penggunaan satelit untuk penginderaan jauh Pemetaan skala besar dari 1:10.000 hingga 1 :dengan sistem optik akan terkendala tutupan 5000 dapat menggunakan citra satelit resolusiawan untuk pencitraannya di beberapa wilayah, tinggi (CSRT) seperti SPOT 6 dan SPOT 7terutama Kalimantan dan Papua. Survei dan hingga sangat tinggi atau di bawah 60 cm.pemetaan laut yang mencakup wilayah yang Data geospasial ini dapat dihasilkan denganluas juga akan memerlukan banyak waktu dan mengambil citra dari satelit Pleiades, Ikonos,anggaran yang amat besar. Quickbird, GeoEye yang beresolusi 0,4 meter.Untuk pemetaan 24 pelabuhan terkait dengan Citra satelit resolusi tinggi skala 1:10.000pembangunan poros maritim saja diperlukan pengadaannya mendukung penetapan bataswaktu selama 2 tahun. Anggaran yang wilayah pedesaan dan pemetaan pulaudikeluarkan dapat mencapai puluhan miliar terdepan. Sementara itu untuk pembuatanrupiah. Karena untuk sewa kapal sehari layar peta skala lebih besar lagi yaitu 1: 5000 akansaja biayanya Rp 125 juta. ditargetkan untuk mendukung perencanaan perkotaan.Dengan sejumlah kendala inilah penyusunantata ruang wilayah pesisir di Indonesia selama Peta dasar skala ini disusun untuk wilayahini berjalan lamban. Saat ini tata ruang pesisir Bandung utara, sebagai percontohan. Menurutbaru dilaksanakan oleh sekitar 15 kabupaten perkiraan peta tersebut dapat diselesaikan202 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

dalam waktu enam tahun untuk daerah pangan yang menyebutkan perlunya penyediaanperkotaan di Indonesia. sarana dan prasarana berupa pembangunan 50 waduk baru dan jaringan irigasi untuk 1 Citra resolusi tinggi diperlukan pula sebagai juta hektar lahan pertanian, dan rehabilitasibasis survei toponimi. Bukan itu saja CSRT jaringan irigasi untuk 3 juta ha lahan.digunakan juga untuk peta tematik yang laindiantaranya untuk pengembangan lahan baku Penyediaan informasi geospasial kesehatansawah pun perlu menggunakan peta skala juga akan berbasis pada CSRT dari satelit1:10.000. Saat ini telah ada sekitar 9 juta ha beresolusi hingga 40 sentimeter. Dari citra inisawah. dapat dihasilkan peta pusat layanan kesehatan beresolusi 1:5.000. Dengan peta ini dapatPeta skala besar yang dihasilkan CSRT, tidak menyediakan informasi tersebut pada skalahanya untuk penetapan lokasi lahan pertanian desa.namun juga untuk mengetahui posisi terbaikbagi pembangunan saluran irigasi dan waduk. Dengan informasi geospasial skala besar iniIni sesuai dengan Nawacita tentang kedaulatan muatan informasi layanan kesehatan di tiapPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 20347 Tahun BIG

rumah sakit juga dapat diperkaya antara lain Sementara itu untuk daerah terpencil dan susahtentang jumlah tenaga medis, jumlah tempat dijangkau, Lapan akan menggunakan wahanatidur, dan fasilitas medis. tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle dengan sistem kendali jarak jauh. Wahana iniPercepatan penyediaan data geospasial bagi dipilih karena beberapa kelebihannya yaituperencanaan tata ruang termasuk penyusunan mudah dibawa-bawa karena berukuran kecil.peta risiko bencana untuk mitigasi, menuntut Pengoperasiannya pun relatif murah dan lebihpula penggunaan data citra tegak rupabumi cepat dibandingkan dengan kapal dan pesawatberesolusi tinggi. Pemetaan ini berbasis berawak. Keuntungan lain pesawat nirawak inipenentuan koordinat pada obyek atau titik adalah tak memerlukan landasan.kontrol yang lebih rapat. Titik kontrol ini tidakharus berupa pilar tapi obyek lain yang stabil Wahana tanpa awak ini dapat menghasilkanseperti jalan dan bangunan. citra resolusi tinggi hingga 30 cm. Pemetaan wilayah pesisir dilakukan dengan menggunakanSementera itu untuk mengatasi daerah yang 5 seri Drone atau UAV rancangan Lapan.tertutup awan dan terpencil atau susahdijangkau, BIG bekerjasama dengan Lapan Dua prototipe UAV rancangan Lapan yaitumemanfaatkan beberapa sistem penginderaan LSU 02 dan LSU 03 telah diproduksi massaljauh. Untuk menginderaan jauh daerah oleh indutri kecil di Bandung untuk memenuhikepulauan yang selalu tertutup awan di Papua kebutuhan Direktorat Topografi TNI-AD.dan Kalimantan, akan digunakan Lidar yang Kemampuan wahana ini terbang secaradibawa dalam pesawat terbang, bersama otonomus sejauh 200 hingga 350 km.dengan foto udara. Selain itu pencitraan juga dapat menggunakanLIDAR (Light Detection and Ranging) yang pesawat terbang LSA (Lapan Surveillancedisebut pula dengan ALSM (Airborne Laser Swath Aircraft) yang dibuat bersama Universitas BerlinMapping) dan altimetri laser adalah teknologi Jerman. Pesawat ini dapat dimanfaatkan untukpenginderaan jarak jauh menggunakan pulsa pemotretan wilayah di Indonesia dalam lingkuplaser. Selain Lidar ada akronim Ladar (Laser lebih luas.Detection and Ranging) yang digunakan di duniakemiliteran. Lidar terdiri dari sistem sensor Dalam membuat citra resolusi tinggi ini, Lapanaktif yang menggunakan cahaya laser untuk juga akan memanfaatkan data penginderaanmengukur jarak antara sensor dengan obyek. jauh satelit Lapan A1 di orbit polar dan Satelit Lapan A2 yang baru mengorbit September 2015 lalu di orbit khatulistiwa.204 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Pemetaan Cepat Kebencanaan kondisi daerah terdampak yang sulit dijangkau lebih detil,.Bencana gempa, banjir dan tanah longsor diberbagai daerah yang terpencil dan terisolir Pada pemantauan bencana menggunakanakibat bencana tersebut merupakan pelajaran pesawat kecil nirawak BIG juga akanberarti tentang pentingnya memiliki sistem bekerjasama dengan Lapan untuk kegiatanpemetaan cepat dampak bencana secara tersebut di daeah bencana. Dalam hal ini Lapanterpadu. Kelambanan penanganan dampak telah mengembangkan Standar Prosedurbencana, dalam kejadian bencana tersebut Operasi tanggap darurat bencana. Sistem iniantara lain disebabkan oleh minimnya dapat diadop untuk kepentingan penangandata geospasial dan sistem pemantauan cepat kebencanaan dalam skala nasional.kebencanaan. Dalam penanganan bencana, BIG akanUntuk pemetaan cepat atau Rapid Mapping ini, mendukung BNPB dan Pemda dalamtelah terbentuk Kelompok Kerja Kebencanaan menyediakan peta dasar dan peta tematik dalamyang terdiri dari unsur instansi terkait antara lain pembuatan jalur evakuasi bencana. Rambu-Lapan, BIG dan Pemda yang dikoordinasi oleh rambu yang tercantum dalam peta evakuasiBadan Nasional Penanggulangan Bencana. dan yang digunakan dalam pembuatan jalur evakuasi bencana di Indonesia, telah mengacuDalam proses pemetaan cepat daerah pada standar internasional yang ditetapkan.terdampak, selain menggunakan penginderaanjauh satelit dan foto udara dapat dipercepat Selan itu BIG juga akan menegakkan kebijakandengan menerapkan pesawat tanpa awak. satu peta satu kebijakan, antara untukPesawat ini yang diterbangkan dengan sistem penetapan satu definisi tentang titik panas.kendali otomatis dan dilengkapi dengan Sekarang ini data tersebut masih berbedakamera untuk melakukan penginderaan jauh antara yang dikeluarkan Lapan dan Kementeriandari udara. Pesawat nirawak ini dapat terbang Kehutanan.[]rendah sehingga memungkinkan memantauPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 20547 Tahun BIG

206 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Bab 6Tantangan dan Masa Depan 207

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan arti penting informasi geospasial, tugas dan tanggung jawab BIG jauh lebih berat, dalam pengadaan, pembinaan, koordinasi, maupun penyebaran informasi geospasial.Meningkatnya teknologi untuk membuat perencanaan skala kabupaten dan kota. Dalam mendukung pembangunan geospasial, informasi dan di tingkat kabupaten/kota saat ini tengah disiapkan pembuatan peta skala 1:50.000. telekomunikasi, dan teknologi Rencananya akhir tahun 2014 peta dasar 1:50.000 akan selesai. Untuk mengejar target terkait lainnya mendorong penyelesaian peta skala menengah ini, akan dilakukan survei pemetaan dengan foto udaraBIG untuk lebih siap dalam hal penyediaan dengan pesawat terbang. Selain itu juga digunakan citra satelit beresolusi tinggi sepertifasilitas-fasilitas untuk menyalurkan informasi SPOT 7 dan Ikonos, yang merupakan kerjasama dengan LAPAN. Namun demikian, pembuatangeospasial dengan cepat melalui dunia peta skala 1 :50.000 belum memenuhi amanat UU, karena yang harus dipenuhi adalah petamaya, aplikasi-aplikasi yang bersifat end user, skala 1:1000. Keterbatasan anggaran dan tingkat kebutuhan akan peta skala besar, makapenyediaan informasi yang lebih akurat dan prioritas pembuatannya hanya ditujukan untuk kota-kota besar saja. Selain itu, pembuatanterkini. Tantangan tidak kalah penting adalah peta skala 1 :25.000 dan 1 :10.000 diperlukan untuk perencanaan tata ruang perkotaan.penyiapan sumberdaya manusia geospasial Kebijakan satu peta juga menuntut penggunaandan Iptek serta merancang sebuah sistem satu titik kontrol atau referensi geodetikpemantauan atau pengawasan penggunaaninformasi geospasial sehingga dapatdigunakan dengan tepat, cepat, akurat dandapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Sejak awal pendirian BIG selalu mengedepankanOne Map Policy untuk menghindari konflikkepentingan antarsektor. Seluruh rupa bumiIndonesia dapat ditampilkan BIG dalambentuk peta dasar berskala 1:500.000 dan1:250.000. Namun peta ini kurang memadai208 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

secara nasional. Saat ini BIG juga diharapkan peta 1 : 25.000 hingga 1 : 10.000. Namun demikianmelakukan pembinaan pembuatan informasi amanat UU no.4 tahun 2011, BIG diharuskangeospasial tematik. Pengintegrasian IGT ini menyediakan peta skala 1 : 1000, untuk seluruhberbasis komputer dan mengacu pada NSPK. wilayah di Indonesia. Keterbatasan anggaranPengintegrasian peta ini didukung dengan menyebabkan BIG hanya meyediakan petakemudahan mengakses melalui gadget, tersebt hanya untuk kota besar saja. Dukunganseperti komputer tablet, dan telepon seluler. teknologi penginderaan jauh yaitu satelit danUntuk itu BIG perlu mengembangkan sarana foto udara yang modern sangat diperlukandan prasarana infrastruktur TIK, sehingga untuk penyusunan informasi geospasial.aksesibilitas peta dapat dilakukan secara Pemenuhan citra satelit dengan akurasi tinggionline dengan sistem pengamanan yang sampai dengan 2,5 cm.tinggi. Dalam mempercepat desiminasi petadasar dan mendorong pembuatan peta tematik Selain itu, peran dan dukungan dari lembagadiharapkan operasionalisasi BIG terbagi dalam dan institusi terkait sangat diperlukan, misalnyatiga kawasan. Kawasan barat diwakili oleh BPPT dan LAPAN untuk mengembangkanBIG yang terletak di Cibinong Science Center, sarana dan survei untuk pengukuran datasedangkan kawasan tengah dan timur perlu spasial, dan juga pengembangan aplikasidipertimbangkan lokasi dan aksesibilitasnya. berbasis android. Dalam menghimpun data, BIG menyediakan sistem server penyimpan dataSelain penambahan kantor atau unit kerja di hingga kapasitas 100 Pentabytes. Penyediaandaerah, BIG perlu mengembangkan struktur server berkapasitas besar ini terkait denganorganisasi. Saat ini BIG hanya memiliki 4 Program INA Geoportal. Portal IG digunakanpimpinan eselon satu, sedangkan LPNK lainnya untuk mendukung kebijakan BIG, yaitu Onememiliki 7 eselon 1. Penambahan personal Map Policy untuk mempermudah akses IGD dandiperlukan untuk menjawab tantangan tugas pertukaran IGT. Kegiatan BIG dalam penyediaandan fungsi BiG, yang tidak hanya menjadi IGD sangat mendukung semua sektor termasukpelaksana namun juga regulator, pembina dan Kementerian PU, khususnya Badan Koordinasikoordinator. Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dalam hal penyusunan norma, standar, pedoman, kriteriaTantangan lainnya adalah peran Pemda (NSPK). Undang-Undang Penataan Ruang,harus lebih aktif membantu dalam pemetaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang diwujudkanskala besar wilayahnya, terutama dalam hal dalam penerapan peraturan zonasi, mekanismependanaan. Dukungan Pemda diperlukan untuk perizinan yang ketat, pemberian insentif danperencanaan pembangunan di wilayahnya. disintentif dan pengenaan sanksi.Perencanaan wilayah diperlukan paling tidakPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 20947 Tahun BIG

Masa depan Survei dan Pemetaan akan mematikan biota dan terumbu karang. Selanjutnya, perubahan habitat, migrasiSebagai negara kepulauan yang berada di dan populasi ikan serta hasil laut lainnyagaris khatulistiwa, Indonesia memilikisejumlah ini berimplikasi pada sosial dan ekonomikeunikan yang memberikan banyak keuntungan masyarakat. Kenaikan suhu bumi pun akanseperti keanekaragamanhayati, sumberdaya memicu meningkatnya kasus penyakit tropisalam yang melimpah. Namun demikian di masa seperti malaria dan demam berdarah.depan Indonesia menghadapi tantangan yangtidak ringan, antara lain meningkatnya kasus- Informasi Geospasial untuk Membacakasus yang terkait dengan peningkatan jumlah Trend Perubahan Iklimpenduduk, degradasi kualitas lingkunganseperti bencana longsor, banjir maupun Semua perubahan pada aspek kebumianbencana alam. Isu global yakni meningkatnya akibat efek pemanasan global atauperubahansuhu bumi juga tantangan yang perlu iklim itu perlu dipantau terus-menerus agardiantisipasi. diperoleh data dan informasi geospasial yang akurat dan sistematik dalam rentang waktuMeningkatnya suhu bumi membawa sejumlah yang panjang. Selain ituinformasi geospasialperubahan pada ekosistem bumi, yakni musim dapat digunakan untuk membuat prediksikemarau yang lebih panjang, curah hujan dan membaca tren kedepan serta merancangyang lebih lebat, dan naiknya permukaan air langkah antisipasi untuk menekan dampaklaut akibat pemanasan global. Perubahan- negatifnya. Perencanaan pembangunanperubahan tersebut memicu sejumlah nasional perlu didukung oleh informasimasalah. Musim kemarau yang lebih panjang geospasial semacam itu untuk menjaminmenyebabkan gagal panen dan berimplikasi tercapainya pembangunan berkelanjutan.pada ketahanan pangan. Musim kemarau yang Kenaikan permukaan air laut akibat pemanasanlebih panjang juga memicu krisis air bersih, global kini telah menunjukkan dampak nyata,dan kebakaran hutan. Kenaikan permukaan yaitu terendamnya sejumlah pantai di berbagaiair laut menyebabkan akan banyak wilayah wilayah Indonesia. Pantai yang tenggelam itupesisir terendam, pergeseran wilayah pantai, terutama yang berada di Paparan Sunda danserta tenggelamnya sebagian pulau. Hal ini Paparan Sahul. Daerah tersebut merupakanakan berimplikasi pada akibat sosial ekonomi dataran rendah.Daerah Paparan Sunda meliputimasyarakat. Kondisi itu juga menyebabkan pantai timur Pulau Sumatera, Kalimantan Barat,penurunan pH air laut, hingga berpotensi dan Kalimantan Selatan serta pantai utaramenghambat pertumbuhan dan akhirnya Pulau Jawa. Adapun Paparan Sahul berada di210 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

sekitar wilayah Papua. Selain terendamnya Informasi Geospasial untuk Mitigasiwilayah di pulau-pulau besar itu, kenaikan muka Bencanalaut akan lebih terasa dampaknya di pulau-pulau kecil, bahkan tidak sedikit pulau-pulau Sebagai negeri rawan beragam bencana, upayakecil tersebut terancam lenyap dari permukaan penanggulangan bencana di Indonesiaperlulaut. Sejak 30 tahun terakhir, pemantauan dirancang secara terukur dan sistematik.wilayah yang tenggelam akibat pemanasan Apalagi bencana alam yang terjadidi duniaglobal ini perlu dilengkapi dengan peta skala mengalami peningkatan secara logaritmikbesar, yaitu 1:5.000 dan 1:1.000. Saat ini baru dalam kurun waktu tiga dasa warsaterakhir.tiga kota besar, yaitu Jakarta, Semarang, dan Tren ini terjadi juga di Indonesia.SemakinMakassar, yang telah memiliki peta tersebut. sering terjadi bencana dengan variasi bencana yang ada seperti tsunami, gunung meletus,Peta yang disusun atas kerjasama Bakosurtanal banjir dan tanah longsor. Kerugiandari segi jiwadan Japan International Cooperation Agency dan harta benda semakin meningkat. Dalam(JICA) menghasilkan Rencana Aksi Nasional upaya melindungi segenap bangsa IndonesiaMenghadapi Perubahan Iklim (Ranmapi) pada dan aset-aset nasional hasil pembangunanDesember 2007. Pada peta tersebut, terlihat diperlukan peta dan informasi geospasial yangdetail wilayah pantai yang terbenam di tiga berkualitas. Proses mitigasi bencana untukkota tersebut. Dengan adanya peta tersebut, mengurangi dampak atau korban bencanalangkah antisipasi dan adaptasi pada wilayah seharusnya dilakukan dengan menggunakanterdampak dapat dilakukan lebih dini. informasi geospasial. Beberapa aspek kehidupan masyarakat dan kepemerintahanSaat ini pembuatan peta skala besar, baru perlu didukung dengan keberadaandilakukan untuk wilayahbarat Sumatera, informasi geospasial. Misalnya pengelolaanselatan Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Hal sumberdaya alam, menjaga keutuhan Negaraini terkait dengan pembangunanSistem Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkanPeringatan Dini Tsunami, yang melibatkan iklim investasi nasional, penataan ruang,instansi terkait secara terpadu.Sementara itu, pengelolaan bencana alam, peningkatanuntuk wilayah timur Sumatera dan utara Jawa pelayanan publik oleh pemerintah pusat danserta wilayah yang rawan genangan air laut pemerintah daerah, dan meningkatkan efisiensiakibat pemanasan global peta yang ada masih dalam pembangunan. Indonesia merupakanberskala kecil, sekitar1:25.000. negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, baik itu di darat dan di laut. Informasi geospasialPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 21147 Tahun BIG

tentangsumberdaya alam merupakan hal Informasi Geospasial untuk Penataanyang perlu diperhatikan. Lokasi dan sebaran Ruangserta kualitas dan kuantitas sumberdayaalam perlu diketahui secara pasti dan akurat Penataan ruang adalah salah satu contohuntuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi aplikasi informasi geospasial yang nyata.kemakmuran rakyat. Dengan informasi Penyelenggaraan penataan ruang wilayahgeospasial yang handal tentang sumberdaya harus dilakukan secara komprehensif,alam ini beserta informasi pendukung lainnya, holistik, terpadu, efektif, dan efisien denganniscaya iklim investasi nasional akan lebih memperhatikan faktor politik, ekonomi,bergairah. sosial,budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. PenyusunanInformasi geospasial untuk menjaga suatu rencana tata ruang yang baik memerlukankeutuhan NKRI data atau informasi yang akurat baik itu yang bersifat spasial maupun non spasial, demikianUntuk menjaga keutuhan wilayah Negara juga dalam implementasi dan pengendaliannya.Kesatuan Republik Indonesia dalamrangka Terlebih lagi masalah perijinan dalammendukung sistem pertahanan dan keamanan penggunaan ruang berdasarkan Undang-rakyat semesta serta mencegah berbagai undang yang berlaku mempunyai kekuatankejahatan transnasional diperlukan peta dan hukum dan bila seseorang melanggar perijinaninformasi geospasial terkini danakurat tentang atau pejabat menyalahi peraturan dalamwilayah terdepan dan pulau-pulau terluar pemberian ijin mereka dapat diberikan sanksisepanjang perbatasan. Menjaga keutuhan pidana, administrative dan/atau denda.wilayah Indonesia merupakan amanatkonstitusi. Oleh karena itu, informasi tentang Berdasarkan hal tersebut informasi geospasialgaris perbatasan serta kondisi daerah di menjadi sangat penting dan mempunyaisepanjang perbatasan (termasuk pulau-pulau kekuatan hukum. Di tingkat ini informasikecil) mutlak diperlukan agar wilayah terdepan geospasial yang sangat akurat diperlukan.tidak terabaikan. Diabaikannya wilayah Belum lagi kalau dampak-dampak akibatterdepan berpotensi lepasnya wilayah tersebut penataan ruang yang tidak baik , penyalahgunaandari NKRI. Kasus pulau Sipadan dan Ligitan ijin maupun pemberian ijin diperhitungkan,menjadi pelajaran berharga, bahwa lepasnya betapa banyaknya kerugian yang diakibatkan.pulau tersebut di Mahkamah Internasional Sebagai lembaga negara, BIG secara konsistenkarena terabaikan pulau tersebut untuk waktu mengelola dan menyediakan informasiyang lama. geospasial. Pengelolaan data dan informasi212 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

geospasial merupakan tugas pemerintah. Saat ini Kementerian PU mengungkapkanSelain perludilakukan secara sistematis, progress yang ditelah dicapai yaitu Rencanapengelolaan data dan informasi geospasial Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan, antaramemerlukan keahlian dan kemampuan khusus. lain RTR Pulau Jawa-Bali, RTR Pulau Sumatera,Keahlian dan pengetahuan di bidang geospasial RTR Pulau Kalimantan dan RTR Pulauperlu terus-menerus dibina. Sulawesi. Selain itu Kementerian PU juga telah menetapkan lima RTR kawasan strategisSaat ini BKPRN dalam proses peninjauan nasional yaitu penataan ruang kawasankembali Peraturan Pemerintah No. 26 tahun Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur),(RTRWN) yang telah memasuki tahun ke 5 RTR Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung,sejak tahun 2008. Peninjauan kembali atas Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), RTR Kawasanpenjaringan isu-isu strategis penataan ruang di Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasaseluruh wilayah Indonesia dan isu-isu strategis dan Takalar (Mamminasata), RTR Kawasanterkait dengan pengayakan substansi RTRWN. Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro) serta RTR Kawasan Batam,RTRWN ini membutuhkan alat operasionalisasi Bintan dan Karimun (BBK). Sedangkan RTRberupa Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kepulauan Nusa Tenggara, RTR KepulauanRTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Maluku, RTR Pulau Papua, RTR KSN Borobudur,Strategis Nasional (KSN) sebagaimana RTR KSN Merapi, RTR KSN Danau Tobadiamanatkan dalam Undang-Undang Nomor dan lima RTR KSN Perbatasan diharapkan26 Tahun 2007. Peraturan tersebut dapat ditetapkan dalam waktu dekat ini. Materi teknisdijadikan acuan bagi penyusunan Rencana 65 RTR KSN diproses untuk menjadi PeraturanPembangunan Jangka Menengah Nasional, Presiden. Sedangkan beberapa Perda telahRencana Pembangunan Jangka Panjang ditetapkan, antara lain 17 dari 33 Perda RTRWNasional, Rencana Strategis Kementerian/ Propinsi, 249 dari 398 Perda RTRW Kabupaten,Lembaga dan Rencana Kerja Kementerian/ dan menyusul 67 dari 93 Perda RTRW Kota jugaLembaga. telah ditetapkan.[]Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 21347 Tahun BIG

214 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Bab 6Kesan , Pesan dan Harapan 215

Dr. rar. net. Abdul Haris Dekan FMIPA Universitas Indonesia Kerjasama UI - BIG Perlu Ditingkatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga yang berwenang membuat informasi geospasial dasar nasional merupakan lembaga yang penting dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Dan program one map policy adalah program yang bagus yang memadukan semua peta secara nasional dan perlu didukung.Kerjasama antara BIG dan Universitas Indonesia (UI) bukan saja dilakukan dalam penyelenggaraan seminar dan sejenisnya,tetapi juga pengembangan toponimi, penamaan terhadap titik-titik rupa bumi. Kerjasama yang telah berlangsung lama iniperlu ditingkatkan pada program yang lebih bersifat nasional.UI juga mengapresiasi dukungan para pakar BIG yang membantu memberikan kuliah kepada para mahasiswa UI. Di sisi lainDepartemen Geografi FMIPA UI telah menjadi mitra dalam mendistribusikan informasi geospasial dari BIG. Prof. Ketut Wikantika, PhD Kepala Pusat Penginderaan Jauh, Kepala Divisi Riset Penginderaan Jauh dan GIS, Institut Teknologi Bandung Postur, Cara Berpikir dan Komunikasi BIG Perlu Disesuaikan Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi pemikir strategis untuk tata kelola sumberdaya negara ini. Artinya jika pemikiran BIG (dalam konteks geospasial) tidak tepat saya yakin sekali tata kelola sumberdaya negara ini juga tidak akan baik. Itu kata kuncinya. Hal tersebut karena informasi geospasial adalah platform penting/strategis untuk merencanakan, mengembangkan semua sumberdaya yang ada pada suatu negara. Adanya UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial adalah sebuah pengakuan secara legal bahwa aspek geospasial adalah penting untuk membangun Indonesia ke depan. Menyediakan data dan informasi geospasial negara Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan merupakan negara kepulauan merupakan pekerjaan sangat besar. Terlebih IG bersifat dinamis sehingga harus senantiasa diperbarui. Oleh sebab itu untuk memenuhi amanat UU IG, BIG harus bisa menyesuaikan postur, cara berpikir, cara bekerja dan cara berkomunikasi. BIG tidak bisa berpikir, bekerja, berkomunikasi dengan cara sebelum organisasi ini menjadi BIG.216 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

BIG harus menjadi organisasi yang sistematik dan kuat untuk dapat menjadi pilar yang kokoh. Dalam suatu industri, apa punindustrinya, kalau dalam hal ini industri informasi geospasial terdiri dari pilar-pilar, yakni pilar government, pilar akademisi,pilar industri/pelaksana, pilar asosiasi profesi. BIG bersama kementerian/lembaga pemerintah adalah pilar pemerintah. BIGmerupakan pilar strategis dalam posisinya sebagai pilar (yang mewakili) pemerintah.Untuk itu organisasi BIG harus kuat agar bisa menjadi pilar yang kuat karena jika salah satu pilar pincang atau tidak kokohdipastikan tata kelola penyelenggaraan informasi geospasial, mulai dari pengumpulan data hingga pemanfaatannya tidakakan bagus. Keempat pilar ini harus kuat semua. Keempat pilar itu tidak bisa dilihat terpisah-pisah, melainkan sebagai satukesatuan yang utuh.Menurut saya harus ada komunikasi berkelanjutan diantara empat pilar tersebut agar kita bisa mengerjakan pekerjaanIG yang besar itu. Apalagi sekarang ini sudah lahir UU Desa yang menuntut percepatan dalam pengadaan IG. Hingga kinijumlah SDM IG kita pun masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan besarnya pekerjaan yang harus ditangani. Selainitu perlu dipikirkan juga bagaimana mengakselerasi kemampuan SDM IG nasional mengingat MEA akan segera diterapkan.Untuk itu, komunikasi berkelanjutan diantara keempat pilar sangat diperlukan, bahkan sampai ke persoalan kurikulumpendidikan IG.Hingga kini tidak ada suatu milestone tentang apa dan bagaimana peran akademisi dalam pemanfaatan dan pengembanganteknologi penyelenggaraan IG di Indonesia. Menurut saya cetak biru perlu dibangun supaya jelas dan terarah dan menjadipijakan akademisi dalam memberikan pemikiran-pemikirannya dalam penyelenggaraan IG. Cetak biru juga menjadi pijakanuntuk melihat, menganalisas, mengevaluasi seberapa jauh pemanfatan geospasial di Indonesia. Milestone ini sangatmemungkinkan untuk dibuat dengan duduk bersama, bahkan sampai ke soal kurikulum pendidikan terkait IG.Ke depan diharapkan BIG memberikan peluang yang lebih besar kepada akademisi dalam pengembangan dan pemanfaatanteknologi geospasial. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dengan ribuan pulau pengembangan teknologipenyelenggaraan IG bisa sangat beragam. Jangan sampai perusahaan pelaksana IG sangat tergantung pada teknologidari luar.Terkait amanat UU IG dan tuntutan percepatan dalam pengadaan IG, menurut saya harus ada revolusi dalam regulasi.Regulasi yang melarang dosen PNS bekerja di tempat lain perlu ditinjau ulang. Wilayah Indonesia sangat luas sehinggakalau penyelenggaraan IG hanya dikerjakan perusahaan pelaksana IG tanpa bantuan akademisi akan sangat lambat. Untukmengakserelasi pengadaan IG, akademisi harus ikut. Karena itu harus ada revolusi regulasi yang memungkinkan akademisiberperan dalam mempercepat pengadaan data dan informasi geospasial.Terkait dengan budget BIG yang kecil sekali jika dibandingkan dengan pekerjaan yang harus ditangani, BIG harusberkomunikasi dengan K/L, pemkot dan pemkab dan pilar-pilar lain untuk mengatasi hal itu. Intinya, BIG harus bergerakcepat. Cara berpikir, cara bekerja, cara berkomunikasinya, juga postur BIG harus berubah. Ada 34 propinsi, lebih dari 500kabupaten/kota dan lebih dari 80.000 desa yang membutuhkan IG.Postur BIG harus segera dibenahi agar dapat melaksanakan tugas secara masif. Usaha yang kecil tidak mungkinmendapatkan hasil yang besar. Kalau kita mau mengubah sesuatu yang besar artinya perlu usaha yang besar juga. Itu yangharus dilakukan oleh BIG. Saya punya keyakinan BIG sangat bisa memenuhi amanat UU IG karena Indonesia punya SDM IGyang mumpuni. Sekarang tinggal bagaimana kepemimpinan BIG bisa mengambil tindakan-tindakan strategis .Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 21747 Tahun BIG

Prof. Dr. Ir. Joenil Kahar, Kepala Bakosurtanal periode 1999-2002, Ketua Dewan Geomatika Kompetensi SDM IG Kunci Hasilkan IG yang Akurat Lahirnya UU No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geomatika meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasiseluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi geospasial guna menghindari tumpang tindih di antarapenyelenggaranya. Selain itu informasi geospasial yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar pemenuhan kepentinganmultisektor dan pengambilan keputusan.IG merupakan referensi strategis dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan karena itu harus benar dan akurat.Dengan kata lain IG memiliki peran memenuhi amanah Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial sebagaimana diamanahkan pada Pemnbukaan UUD 1945Melaksanakan amanah UU IG bukan hanya tugas BIG, melainkan juga K/L penyelenggara IG tematik juga pemerintahdaerah. BIG harus bekerja cepat, khususnya dalam menyediakan IG dasar dan melakukan sinergi dengan para instansipenyelenggara IG tematik serta menjalin kemitraan yang baik dengan pelaksana IG. Kinerja BIG adalah tidak bisa dilihatsebagai kinerja BIG sendiri, melainkan juga sebagai kinerja pemerintah dan DPR karena BIG adalah bagian dari sistem daritata kelola negara ini.Dalam upaya memenuhi amanat UU IG, perlu dipertanyakan apakah BIG sudah menerima anggaran yang memadai danjika sudah diberi anggaran yang memadai apakah SDM BIG siap untuk menyelenggaraakan IG? Menurut saya, BIG sudahwaktunya untuk memiliki Inspektur Utama setingkat eselon 1. Selain itu, SDM BIG juga harus memiliki kompetensi sesuaidengan jenis pekerjaan yang menjadi tupoksinya. Persyaratan kompetensi tidak hanya berlaku bagi SDM dan pelaksana IGsebagaimana diamanahkan UU IG, melainkan juga SDM IG BIG karena BIG melakukan supervisi terhadap pelaksanaan IGdan menerbitkan standara-standar, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknik pelaksanaan IG.SDM IG baik dari BIG maupun perusahaaan pelaksana IG memegang peran penting bagi keberhasilan ketersediaan IGnasional yang akurat dan mudah diakses untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Khusus untuk BIG, pimpinan BIGharus dengan tepat menempatkan siapa di posisi apa agar mereka dapat melaksnakan tupoksinya secara benar dan baik.Untuk kompetensi SDM IG nasional perlu dipikirkan bersama oleh para pihak, terlebih pasar bebas akan segera berlaku,khususnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).Selain itu berupaya menyediakan IG yang benar dan akurat, menurut saya, yang juga perlu dilakukan adalah memberipendidikan kepada para pengguna IG, khususnya di daerah tentang manfaat IG agar mengoptimalkan pemanfaatan IGuntuk pembangunan. Hal ini juga merupakan tugas bersama para pihak, bukan hanya BIG.218 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Ir. Rudolf W. Matindas, M.Sc,Kepala Bakosurtanal 2002 – 2010 Harus Ada Satu Program Nasional yang Disepakati Bersama Pertama-tama saya ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Badan Informasi Geospasial (BIG). Harapan saya BIG terus bisa maju, bisa bermanfaat dan berkontribusi dengan lebih baik. Saya sebagai bagian dari ini dan memang ini yang kita inginkan. Jadi BIG harus kita dukung sehingga bisa terus berlanjut ke depannya sesuai amanah UU IG. Di dunia ini tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Pemetaan di tingkat nasional juga terus mengalami perubahan, utamanya adalah teknologi dan siapa yang melakukannya. Awalnya pemetaan dibuat untuk kepentingan penjajahan. Saat itu peta dibuat oleh orang Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis. Saat merdeka, pembuatan peta diambil alih oleh Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat untuk pemetaan topografi darat, Direktorat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut untuk pemetaan laut dan Dinas Pemotretan Udara untuk pemetaan dirgantara. Selanjutnya karena keterbatasan anggaran, sementara untuk mendapat pinjaman luar negeri tidak memungkinkan karena merupakan badan militer, dibentuknya badan pemetaan sipil yakni Bakosurtanal. Hal seperti ini terjadi di berbagai negara di dunia. Kemudian didefinisikan kembali pemetaan apa yang dilakukan oleh pihak militer dan lembaga pemerintah/sipil. Dari sisi teknologi, saat penjajahan Belanda digunakan teknologi Optis, lalu pada 1974 berkembang teknologi satelit, namun masih United Nation Satelite System (UNSS). Inilah yang menjadi awal dari perubahan teknologi pemetaan untuk bisa memetakan secara tepat dan cepat dengan posisi dari satelit, akurat dan tidak terganggu cuaca. Selanjutnya berkembang GPS (Global Positioning System) Satelite System. Sejak 1979 Bakosurtanal mulai mengadopsi teknologi GPS. Di samping itu berkembang teknologi pemotretan udara dengan satelit, yang menghasilkan data citra satelit. Kita mulai menggunakan teknologi itu pada 1978-1979. Kemudian ada teknologi GIS (Geographic Information System), sistem komputer untuk memproses peta dengan berbagai masukan, baik foto udara, data lapangan dan sebagainya. Dibentuknya BIG dan lahirnya UU Informasi Geospasial yang menjadi dasar hukum BIG merupakan hasil perjuangan yang panjang. Intinya adalah untuk mencapai penyelenggaraan informasi geospasial yang lebih lancar, efektif dan efisien. Untuk mencapai itu diperlukan dasar hukum berupa Undang-Undang karena jika berupa Keputusan Presiden (Keppres) terjadi banyak ‘bertabrakan’ atau duplikasi antara satu instansi dan instansi lainnya sebagaimana yang terjadi sebelum ini. Waktu itu kita melihat satu visi bahwa ke depan bahwa dengan memanfaatkan teknologi komputer kita bisa men-share data kepada lembaga pemerintah/departemen supaya mereka memakai data yang sama. Sehingga kalau kita minta data pertanahan dari BPN, data pertambangan dari Departemen ESDM akan tetap frame-nya karena mereka memakai data dasar dari Bakosurtanal. Teknologi komputer bisa menjadi lompatan jauh ke depan. Karena itu lahir sebuah visi tentang perlunya satu badan yang meneruskan apa yang dilakukan Bakosurtanal namun yang based on computer technologi, internet technologi. PenggunaanPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 21947 Tahun BIG

teknologi komputer secara tak langsung dapat ‘memudahkan’ koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah/departemen. Mengorganisasi lembaga-lembaga pemerintah/departemen bukan pekerjaan mudah, mengingat ‘koordinasi’,bukan kata yang disukai dan sensitif.Visi itu berkembang terus. Kita menghadiri berbagai pertemuan internasional, juga melihat perkembangan-perkembangannegara lain. Waktu itu masih bernama SDI – Spacial Data Infrastructur. Kita membayangkan, ya benar, ini perlu diterapkandi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Untuk itu diperlukan infrastruktur, yang terdiri dari sistem, teknologi, SDM,dan hukum. Maka disusunlah draft Undang-Undang Informasi Geospasial.Perjalanan BIG masih sangat panjang. Dalam Undang-Undang IG ada definisinya who is doing what. Ini yang harus terusdilaksanakan. Tidak bisa dibiarkan mengalir begitu saja, mesti ada satu program nasional yang disepakati bersamadengan target-target yang jelas dan ada skala prioritas mana yang didahulukan. Kita tidak mempunyai kemampuan untukmenyelesaikan peta skala besar sampai skala detil 100.000 dalam waktu singkat karena ada keterbatasan anggaran.Menurut saya, yang harus menjadi prioritas BIG adalah daerah-daerah padat pembangunan, misalnya kota-kota. Kota-kotaitu harus datanya dan dapat cepat bisa diperoleh, daerah-daerah rawan bencana, kemudian desa-desa secara peta umum.Di samping itu juga ada pemetaan lain, misalnya pemetaan pantai. Tetapi tentu BIG juga harus pandai-pandai mengikutiprogram pemerintah. Misalnya pemerintah mencanangkan pembangunan infrastruktur, itu harus jadi prioritas.Ke depan BIG masih harus terus menerus mengevaluasi dan menyempurnakan, programnya, dengan menampung aspirasiyang logis dari ke 14 instansi yang disebut di dalam Undang-Undang IG. Selama ini instansi-instansi tersebut sudahmemanfaatkan data dari Bakosurtanal. Bappenas, misalnya, bisa menggunakan data spasial untuk meng-counter segalamacam permohonan program-program. Bappeda-Bappeda, sekarang menggunakan peta yang sama untuk membagikecamatannya dalam satu provinsi.Menurut saya dengan adanya UU IG, Kementerian/Lembaga secara tidak dipaksa akan mengacu IGD. Di sisi lain, BIG jugaharus selalu mengumumkan programnya. Misalnya, BIG akan menghasilkan data apa saja pada tahun depan. Data ituharus sinkron dengan program instansi-instansi sehingga mereka juga bisa membuat perencanaan peta tematik apa sajayang akan mereka buat pada tahun-tahun ke depan.Website BIG www.tanahair.net sebagai salah satu media sosialisasi harus terus- menerus dimonitor, dievaluasi agarwebsite itu menarik sehingga ketika orang bicara peta langsung merujuk pada website BIG. Kalau perlu BIG minta bantuankonsultan ahli agar jualan produknya bisa menarik dan menghasilkan income. Intinya, orang mencari kemudahan. Jangansampai negara lain buat website di negaranya lebih cepat dan bagus dan itu yang diakses orang jika mereka perlu petawilayah Indonesia.Secara struktur organisasi, BIG bisa tetap mengikuti struktur Bakosurtanal dengan peningkatan di sana-sini. Intinya, apayang menjadi core competency harus tetap dipertahankan, seperti pengukuran posisi, kerangka dasar pada pekerjaanpemetaan, pemantauan. BIG harus memanfaatkan kemampuan nasional serta dana internasional.BIG juga harus terus meningkatkan pendidikan, pengetahuan SDM-nya serta SDM bidang informasi geospasial secaraumum dengan cara mengirim sekolah ke luar negeri, mengikuti konferensi-konferensi internasional. Dengan cara ini BIGbisa mengetahui, mengikuti dan menerapkan kemajuan teknologi di bidang IG. Geospasial adalah ilmu yang multidisiplin.BIG juga perlu Diklat untuk tenaga-tenaga pelaksana. Intinya, BIG harus menjaga agar terus up to date memanfaatkanteknologi. BIG juga harus memerhatikan sistem perekrutan untuk menjamin ketersediaan SDM. Namun janganmenggunakan pendekatan semua harus kita kerjakan sendiri.220 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Di samping itu juga harus selalu mengajak pihak Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi merupakan tempat menggodokmanusia dan memiliki knowledge yang maju. Namun jangan kerjasama dengan perguruan tinggi favorit saja. Kerja samadengan perguruan tinggi di Indonesia bagian tengah, timur dan barat. Awalnya kita bekerjasama dengan Universitas GajahMada, ITB, Universitas Lambung Mangkurat, dan sebagainya. Begitu juga dengan pelatihan-pelatihan. Semua itu dibangundari hubungan emosi, dalam kotak-kotak, dalam organisasi yang sudah berjalan bagus.Itu semua yang harus digarap, bagaimana meningkatkan pendapatan negara bukan pajak dengan produk yang menarik,akurat, bermanfaat bagi seluas-luasnya bagi negara dan mudah diakses.Namun semua itu ditentukan oleh kapabilitas kepemimpinan di BIG. Ada pimpinan, ada level kedua, level ketiga. Tentu tidaksemua diajak bicara, tetapi menguasai bidangnya dan sepakat menjalankan tugasnya sehingga bisa bergerak bersama-sama hingga level yang paling bawah.Bakosurtanal bermula dari ide, riset, dan tidak punya kantor hingga sampai seperti sekarang ini. Dibentuk pada 1969 sampai2010, sudah 41 tahun melewati proses yang panjang. BIG yang sekarang melanjutkan. Saran saya, jangan dibuang semua‘peninggalan’ Bakosurtanal. SDM yang memang memiliki keahlian khusus sebaiknya diikutkan dalam perahu BIG, yangpunya corporate culture baru. Prof. Dr. Hartono, DEA, DESS Ketua Umum Ikatan Geograf Indonesia (IGI) IG Perlu Berada di Garis Depan dalam Menuntun Pembangunan Bangsa Sebagai Ketua IGI, saya menyambut hangat terbitnya buku ini, yang merupakan catatan perjalanan sebuahinstitusi pemetaan yang sangat penting di Indonesia. BIG memiliki kiprah dan kinerja yang penting dalam mendukungpembangunan bangsa, memperteguh kedaulatan bangsa dalam bingkai NKRI, yang berciri bahari.Dalam 3-4 tahun terakhir, BIG telah menunjukan kinerja yang bermanfaat bagi pengelolaan data geospasial. Selainmengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan untuk menghasilkan peta, tetapi juga membanguninformasi geospasial yang handal, terpercaya dan mudah diakses.Selama ini BIG telah melakukan penyusunan rencana dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial (penyimpanan,pengamanan, penyebarluasan, penggunaan), pembinaan jaringan, akreditasi lembaga sertifikasi bidang informasiPeran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 22147 Tahun BIG

geospasial. Contoh kinerja tersebut antara lain terbentuknya UU 4 tahun 2011 tentang pengelolaan Informasi Geospasial(dan berbagai SK Kepala BIG, yang menindaklanjuti UU tersebut), program One Map Policy, Infrastruktur Data SpasialNasional, terciptanya berbagai SNI tentang IGD dan IGT, Survei Toponim, INA-GEOPORTAL, dan berbagai pembinaankerjasama dalam dan luar negeri yang telah dilakukannya. Terciptanya berbagai outlet produk BIG makin baik dalammendukung sosialisasi produk geospasial.Di bidang kerjasama dan pembinaan jaringan pengelolaan informasi geospasial pada tingkat nasional, regional, daerah,kinerja BIG sudah baik dan memadai. Namun besarnya kesenjangan antara pusat dan daerah dalam kesadaran pengelolaandata geospasial, maka kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan. Kesadaran daerah untuk ikut membantu terwujudnyadata geospasial pada skala sedang hingga besar, hingga kini belum menunjukan prestasi yang mengembirakan dalammendukung terbentuknya IDS, termasuk pula penyimpanan, dalam data warehouse, agar dapat disharingkan secara luas.Fungsi koordinasi ini perlu lebih intens dan efektif menjembatani berbagai lembaga dalam menyusun infrastruktur dataspasial dan aplikasinya. BIG memiliki kinerja yang bersifat teknis, aplikatif, kebijakan dan sosialisasi, dimana selama iniempat ranah kinerja tersebut belum memperoleh porsi yang sesuai dengan problema dan kebutuhan bangsa tentang datageospasial. Ranah teknis cenderung memperoleh porsi yang makin mantap, sedang ranah aplikatif dan sosialisasi masihperlu ditingkatkan.Hal ini perlu disikapi dengan tepat dan sesuai, misalnya dengan penyempurnaan struktur kelembagaan yang efektifguna menjawab tugas dan problema tersebut. Produk BIG makin dikenal, dan dipahami oleh masyarakat, dengan adanyabeberapa outlet yang dikelola dengan kerjasama di daerah. Produk ini perlu dilanjutkan dengan penajaman skala, misalnya,yang kini cenderung memerlukan skala yang lebih besar.Ke depan BIG perlu berada di garis depan dalam menuntun pembangunan bangsa, karena BIG memiliki kewenangan danpotensi yang besar dalam pengelolaan data geospasial, IGD, IGT dan data analitis sintesis yang berguna untuk bangsa,misalnya peta kemiskinan nasional, peta sirkulasi tenaga kerja Indonesia, dalam dan luar negeri, peta pertahanan, petaprioritas pembangunan pulau-pulau kecil, peta ketahanan pangan, peta ketahanan spiritual, dan lain-lain. Di bidang kelautan,BIG perlu menyulut berbagai stimulus pembangunan kemaritiman di Indonesia melalui data geospasial (kadasterlaut,toponim pulau-pulau yang belum bernama, tata ruang laut spasial, dan lain-lain).Deklarasi Juanda 1957 adalah landasan kerja yang telah mapan. Kerja untuk mengisinya sangat ditunggu oleh bangsa ini,dan dapat mendukung upaya mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Demikian kesan dan harapan dari kamidalam rangka mewarnai peluncuran buku ini, semoga barokah dan sukses perjuangannya bagi bangsa dan negara, insyaAllah.222 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Achmad HeryawanGubernur Jawa Barat Kinerja BIG sangat Baik Kinerja Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam 3-4 tahun ini kami rasakan sangat baik, terutama setelah ditunjuknya Jawa Barat menjadi salah satu simpul jaringan dan salah satu penerima hibah server dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Dukungan BIG terhadap Jawa Barat kami rasakan sangat besar sekali. Secara umum kerjasama atau dukungan dari BIG sudah cukup baik, namun ada beberapa permasalahan yang masih terjadi, diantaranya: a. Server hibah dari JICA belum dapat kami gunakan secara optimal. Hal ini terjadi karena masih ada beberapa kendala teknis yang dihadapi antara keinginan Jawa Barat dan regulasi yang ditetapkan oleh BIG. Untuk permasalahan server hibah BIG kami berharap dapat segera mengoptimalkan penggunaan server-server tersebut sesuai kebutuhan Jawa Barat. Untuk itu perlu dilakukan pembicaraan lebih lanjut untuk memutuskan masalah ini. b. Peta dasar yang disediakan oleh BIG belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Jawa Barat. Saat ini, Jawa Barat membutuhkan peta dengan skala besar (1:10.000, 1:5.000, 1:1.000) peta tersebut belum sepenuhnya dapat disediakan oleh BIG. Kami berharap BIG dapat segera menyediakan peta-peta yang dibutuhkan oleh Jawa Barat. c. Kebutuhan batas wilayah sampai ke tingkat desa belum tersedia di BIG padahal Jawa Barat sangat memerlukan peta batas wilayah sampai ke batas desa. Saat ini batas wilayah desa yang kami gunakan adalah peta batas wilayah yang dipunyai oleh BPS, yang keakuratannya masih belum sesuai harapan. d. Pada aplikasi KM 0 Pro Poor yang dipunyai oleh Pusdalisbang masih menggunakan peta citra yang disediakan oleh Google. Hal ini pernah disinggung oleh Bapak Kepala BIG dan disarankan tidak menggunakan peta citra Google dan beralih menggunakan peta citra yang disediakan oleh BIG. Namun ternyata BIG belum memiliki peta citra sedetail Google dan setelah kami telusuri peta citra BIG untuk Jawa Barat dengan kualitas yang cukup baik baru tersedia sekitar 30% dari total wilayah di Jawa Barat. Kendala yang dihadapi sampai sejauh ini tidak ada. Komunikasi antara Pusdalisbang dan BIG terjalin cukup baik. Beberapa permasalahan yang ada cukup dapat dikomunikasikan dengan baik.Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 22347 Tahun BIG

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati., M.Sc., Ph.D Rektor Universitas Gadjah Mada Kinerja BIG Mengalami Peningkatan Cukup Signifikan Atas nama Universitas Gadjah Mada (UGM), kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang Ke 46. Semoga BIG ke depan mampu mewujudkan visinya untuk menjadi lembaga penggerakdan terdepan dalam penyelenggaraan informasi geospasial yang andal, terintegrasi dan mudah dimanfaatkan. Kamiucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada BIG yang selama ini telah bekerja sama dengan UGM dalam programtridharma perguruan tinggi untuk dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa.Kami memandang bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, terlihatjelas bahwa kinerja BIG mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain:(1) peningkatan luas wilayah yang terliput oleh Peta Rupabumi baik skala 1: 25.000 maupun 1 : 50.000, (2) diterapkannyaSistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) pada tahun 2013 yang merupakan salah satu inovasi penting dalampembangunan Infratruktur Data Spasial Nasional (IDSN) khususnya mewujudkan data geospasial nasional bereferensitunggal; (3) diluncurkannya portal geospasial nasional dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi yang merupakanamanat Undang-Undang Geospasial; (4) dikembangkannya portal pemetaan partisipatif dalam rangka meningkatkanpartisipasi publik dalam memetakan lingkunngannya; (5) peningkatan kerja sama dengan Perguruan Tinggi melaluipembentukan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS). PPIDS UGM merupakan PPIDS yang banyakmembantu penyusunan berbagai rencana dan kegiatan pengembangan IDS di daerah, (6) kemudahan akses InformasiGeospasial mudah oleh masyarakat pengguna, khususnya bagi dosen dan peneliti, hal ini sangat mendorong para perisetuntuk mengembangkan penelitian inovatif dan aplikasinya dalam bidang geospasial.BIG telah aktif menjalin kerja sama khususnya dengan perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi baik pendidikandan pengajaran, riset-riset dasar maupun terapan dalam bidang geospasial maupun pengabdian kepada masyarakat.Kerja sama BIG dengan UGM dilaksanakan dalam berbagai bidang, diantaranya melalui pengembangan PPIDS maupunpengembangan Geomaritime Science Park yang merupakan kerja sama unggulan multi-stakeholders baik dengan BIG,Pemda DIY maupun Pemkab Bantul. Geomaritime Science Park tersebut dikembangkan untuk menjadi center of excellentkajian geospasial pesisir dan laut di Indonesia.Berbagai sumbangan UGM dalam kerja sama dengan BIG cukup signifikan khususnya dalam penyusunan dokumenpanduan pembangunan IDS, penyusunan roadmap, penyusunan SNI. Hasil penelitian dari UGM juga telah dimanfaatkanoleh BIG, antara lain penelitian tentang Indeks Kesiapan dan Kinerja IDS di daerah. Keterlibatan perguruan tinggi diharapkandapat memberikan perspektif baru dalam pelaksanaan program dan kegiatan BIG, terutama melalui research-based policy.BIG sebagai lembaga negara setingkat kementerian memiliki tanggung jawab dan tantangan yang sangat besar dalammemenuhi kebutuhan data spasial seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut membutuhkan anggaran dan SDM yangmemadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Selain itu, metode dan teknologi baru untuk pengumpulan, pengolahan,pengelolaan, pengamanan dan penyebarluasan informasi geospasial selalu mengalami perubahan dan kemajuan.Penerapan metode dan teknologi baru tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan IG.224 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Dalam rangka percepatan pemetaan dasar di seluruh kepulauan Indonesia dan dalam rangka mengimbangi perkembanganilmu pengetahuan dan teknologi geospasial, diperlukan berbagai macam inovasi. Oleh karena itu, peningkatan kerja samastrategis dengan Universitas merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Kontribusi universitas dalam program-programBIG sangatlah penting dalam rangka mengakselerasi program-program BIG baik melalui pendidikan, penelitian maupunpengabdian kepada masyarakat.Kerja sama tersebut akan menumbuhkan generasi muda yang tertarik dalam bidang pemetaan dan informasi geospasialdan dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa dalam bidang tersebut.Agar kinerja BIG dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial dapat meningkat, maka beberapa hal kami usulkan antaralain: (1) BIG dapat memprioritaskan terhadap penyediaan peta dasar, (2) melibatkan pemangku kepentingan pemetaannasional dengan lebih intensif, (3) melibatkan perguruan tinggi dalam membuat research-based policy, (4) menyusungrand strategy pemetaan nasional, (5) menyusun grand strategy penelitian IG nasional dalam rangka mencari solusi danmendukung program pemetaan nasional, (6) meningkatkan anggaran untuk dapat mempercepat tercapainya tujuanpemetaan nasional, (7) mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya industri IG dalam negeri yang mandiri, profesional dantangguh, (8) meningkatkan jumlah SDM IG nasional yang berkualitas, profesional dan mampu bersaing di tingkat regionaldan internasional. Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional BIG Memiliki Peran Strategis Sesuai amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka seluruh perencanaan pembangunan nasional harus berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data ini adalah data statistik dan data spasial. Sesuai amanat Undang-undang informasi geospasial maka Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah badan yangdiberikan amanat untuk melakukan koordinasi atas kebutuhan informasi geospasial ini dari seluruh Kementerian/Lembaga. Karena data informasi geospasial diproduksi dan digunakan oleh banyak lembaga, diperlukan satu kesepakatandalam bentuk kebijakan satu peta atau One Map Policy. Melalui One Map Policy ini kita harapkan tercipta efisiensi danefektivitas serta akurasi data dan informasi geospasial yang dihasilkan dan dapat dipergunakan seoptimal mungkin untukperencanaan pembangunan.Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 22547 Tahun BIG

BIG sebagai koordinator yang bertugas memproduksi, mendistribusi, dan memanfaatkan peta ini bagi keperluanpembangunan, menjadi badan yang sangat strategis dengan fungsinya sebagai koordinator, regulator, dan sekaliguseksekutor. Melalui kebijakan satu peta ini, kita harapkan akan mempermudah bagi BIG untuk menjalankan tugasnya karenamemang sudah jelas apa yang akan dilakukan, indikator, dan kapan akan diselesaikan.Semua ini akan kita sepakati bersama melalui Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG). Hasil ataukesepakatan dalam Rakornas IG ini akan jelas siapa melakukan apa terkait informasi geospasial. Hasil inilah yang kitaharapkan menjadi kesepakatan bersama. Hanya kesepakatan bersama yang dihasilkan Rakornas IG yang akan digunakanoleh Bappenas sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas perencanaan dan pengganggaran untuk dianggarkan dalamrencana kerja pemerintah tiap tahunnya.Sehingga peran BIG sebagai koordinator penanggungjawab dalam Rakornas IG ini akan lebih jelas yaitu sebagai komandandi lapangan sekaligus sebagai motor. Kami dari Bappenas akan menampung hasil koordinasi dari BIG ini untuk dapatdirencanakan dan dianggarkan sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc. Dirjen Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Berpeta Satu Peta Indonesia Mengenai kebijakan satu peta menurut hemat saya merupakan kebijakan yang luar biasa bagi Indonesia. Sebelum ada kebijakan satu peta, kita punya banyak masalah sebab masing-masing institusi maupun instansimempunyai peta yang dibuat sendiri-sendiri. Akhirnya, pada saat harus berkomunikasi menyebabkan persoalan yang tidakbaik.Waktu itu Presiden SBY memberikan tekanan untuk membuat satu peta bagi negeri Indonesia. Kalau bicara mengenaispasial itu pasti peta. Adalah lucu bagi suatu negeri, tapi petanya sendiri-sendiri. Terutama Indonesia, negeri yang pernahpunya sumpah pemuda.Kebijakan satu peta, semangatnya sama dengan semangat para pemuda pada tahun 1928 saat mengikrarkan sumpahpemuda. Bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia.Kaitannya dengan bahasa spasial seharusnya memang kita berpeta satu yaitu peta Indonesia. One map of Indonesia.Sehingga semangat ini sangat cocok dengan semangat para pendahulu kita.226 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Kalau kita bicara bahasa spasial ya hanya satu peta. Paling tidak satu peta dasar yang digunakan untuk berbagai petatematik. Tentu saja, peta tematik untuk masing-masing topik dan tema itu satu. Kita harus berusaha bagaimana membangunpeta-peta yang similiar atau berdekatan, kita jadikan satu saja.Kita harus memiliki satu peta baik itu peta dasar maupun peta tematik. Jangan mengulang masa lalu, sehingga kita bicaradengan interpretasi yang berbeda-beda. Itu saya kira pentingnya kebijakan satu peta.Yang kedua bagaimana posisi institusi Badan Pertanahan Nasional atau sekarang kementerian Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Karena kita bicara tanah, pasti bicara spasial. Karena ituharus menggunakan satu peta. Persoalannya adalah bagaimana mengadakan satu peta satu tema.Saya kira BIG merupakan lembaga yang kompeten untuk mengkoordinasi dan bahkan harus menyediakan peta ini. KalauBPN memerlukan peta dengan skala yang besar, saya kira standar petanya harus juga dibuat oleh BIG. Sehingga nanti,bukan hanya BPN yang menggunakan tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti pemerintah daerah (Pemda). Pemdasangat memerlukan peta dasar yang sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain.Tentu saja koordinasi antar lembaga yang mengadakan peta dasar itu harus satu pemahaman dan pemikiran. BPNmendukung penuh, karena kita mempunyai keperluan peta dasar semua. Karena Kementerian ATR/BPN mengurusi tataruang, memerlukan peta skala kecil sampai skala sangat besar.Saya kira K/L ini harus mendukung penuh kebijakan ini dan harus melaksanakan. Kalau sekarang kami masih membuatpeta dasar karena berdasarkan sejarah memang peta dasar skala besar itu dibuat BPN. Selanjutnya kita harus koordinasisupaya standarnya satu. Jangan sampai peta dasar BPN tidak digunakan lembaga lain. Misalnya peta skala 1:5.000,1:1.000, 1:500 itu harus satu tidak boleh semuanya membuat sendiri-sendiri. BIG harus meregulasi itu.Kita punya keperluan banyak, terutama yang menurut saya penting adalah peta skala 1:50.000 untuk memenuhi keperluantata ruang. Kami meregulasi atau memimpin pembuatan tata ruang di negeri ini. Kita perlu peta yang lebih detail lagi untukrencana detail tata ruang (RDTR) skala 1:25.000. Kita juga memerlukan peta yang lebih detail lagi skala 1:5.000, 1: 1.000bahkan 1:500.Untuk kota-kota yang sangat berkembang kita perlu peta dalam skala yang sangat besar. Karena persilnya sempit. Semakinsempit persilnya semakin besar skala yang kita perlukan. Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan One Map Policy, Terobosan Luar Biasa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan kementerian yang sangat erat kaitannya dengan rupa bumi dan sumber daya alam. Salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa data-data geospasial merupakan data yang penting untuk mengelola dan memanfaatkan sumber dayaalam hutan di Indonesia.Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 22747 Tahun BIG

Oleh karena itu, penting sekali peranan data geospasial yang sudah sejak lama menjadi tugas utama dari kementerian ini.Hadirnya Perpres nomor 9 tahun 2016 terkait One Map Policy merupakan satu langkah maju dan terobosan luar biasa baginegara ini.Ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena selama ini data-data yang ada di KLHK berskala kecil 1:250.000. Kitasekarang sepakat menggunakan peta dengan skala 1:50.000. Karena itu, KLHK telah menerbitkan Peraturan Menteri LHKpada Februari 2016 terkait dengan walidata atau jaringan data yang ada di kementerian ini untuk mendukung terbitnyakebijakan satu peta.Migrasi dari peta skala 1:250.000 ke peta skala 1:50.000 menjadi hal yang sangat penting untuk dikerjakan secara teliti.Kalau tidak maka akan menghasilkan dispute yang berikutnya. Karena selama ini peta-peta yang tidak memiliki skala1:50.000 telah menimbulkan dispute di banyak tempat.Dalam konteks itulah, dengan lahirnya Perpres nomor 9 tahun 2016, maka KLHK siap mendukung sepenuhnya terwujudnyaOne Map Policy di Indonesia. Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si. Deputi Bidang Perekonomian di Sekretariat Kabinet Semua Pihak Harus Priori- taskan Kebijakan Satu Peta Deputi bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet (Setkab) yang masuk sebagai salah satu anggota tim pelaksanadan Sekretaris Kabinet sebagai anggota tim dari percepatan pelaksaan kebijakan satu peta sesuai Perpres nomor 9 tahun2016 akan bekerja sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Setkab salah satu tugas danfungsinya (tusi) adalah manajemen kabinet. Artinya, setkab akan mengawal kebijakan satu peta ini menjadi satu kegiatanyang terintegrasi seperti yang telah kita tetapkan di lampirannya bahwa tahun 2019 sudah selesai.Artinya semua pihak Kementerian dan Lembaga (K/L) sesuai dengan tusi-nya masing-masing harus fokus pada yang telahdirencanakan seperti yang ditetapkan dalam Perpres, terutama di lampirannya masing-masing harus berbuat apa. Kamidi setkab akan mengawal proses itu sampai tercapai target yang telah ditetapkan. Dengan tusi manajemen kabinet, kitamempunyai fungsi sebagai katalisator dan fasilitator agar kabinet ini bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh presidenmelalui Perpres nomor 9 tahun 2016.Semua pihak sesuai kewenangannya agar memprioritaskan program dan kegiatannya sesuai yang ada di lampiran.228 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Daftar SingkatanADB : Asian Development Bank ETESP : Earthquake and TsunamiADEOS : Advanced Earth Observation Emergency Support Program GIS ALKI Satellite GMRIS : Geographic Information SystemALOS : Alur Laut Kepulauan Indonesia : Geographic Marine Resource : Advanced Land Observing GPS APR IDSN Information SystemBappeda Satellite : Global Positioning System : Airbone Profile Recorder IfSAR : Infrastruktur Data SpasialBPPT : Badan Perencana Pembangunan IG NasionalBRR Daerah IGD : Interferometric Satelllite Aperture : Badan Pengkajian dan Penerapan IGT BSP IOC RadarCBDRF Teknologi : Informasi Geospasial : Badan Rekonstruksi dan IOTWS : Informasi Geospasial DasarCLCS : Informasi Geospasial Tematik Rehabilitasi ISI : Inter-GovernmentalDEM : Border Sign Post ITB Bangda : Common Border Datum JAXA Oceanographic Commission : Indian Ocean Tsunami WarningDKP Reference Frame JICA : UN-Commision on the Limits of SystemDMRM JIGN : Ikatan Surveyor Indonesia Continental Shelf : Institut Teknologi BandungDPRI : digital elevation model JKHN : Japan Aerospace Exploration : Direktorat JenderalDRN KEK AgencyERS Pengembangan Daerah KSN : Japan International CooperationESDM : Departemen Kelautan dan LIPI Agency Perikanan : Jaringan Informasi Geospasial : Digital Marine Resources Nasional Mapping : Jaring Kontrol Horisontal : the Disaster Prevention Reseach Nasional Institute : Kawasan Ekonomi Khusus : Dewan Riset Nasional : Kawasan Strategis Nasional : European Remote Sensing : Lembaga Ilmu Pengetahuan : Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia 229

LKI : Landas Kontinen Indonesia RAN : Rencana Aksi NasionalLLN : Lingkungan Laut Nasional RBI : Rupa Bumi IndonesiaLPI : Lingkungan Pantai Indonesia RDTL : Republic Democratic of TimorLREP : Land Resources Evaluation Leste Project RePPMIT : Regional Physical Planning, MapMapin : Masyarakat Penginderaan Jauh Improvement and Training Indonesia RePPProT : Regional Physical PlanningMREP : Marine Resource Evaluation and Programme for Transmigration Planning SAGI : Survey Airborne Gravity IndonesiaNASDA : National Space Development SAR : Synthetic Aperture Radar Agency SDI : Spacial Data InfrastructurNBIN : National Biodiversity Information SEF : Standar Exchange Format Network SG : Superconducting GravimeterNKRI : Negara Kesatuan Republik SIG : Sistem Informasi Geografis Indonesia SIMC : Spatial Information and MappingNPPSS : Norma Pedoman Prosedur Centre Standar dan Spesifikasi SKKNI : Standar Kompetensi KerjaNPW : Neuwkreigheit Waterpassen Nasional Indonesia Punkt SNI : Standar Nasional IndonesiaOMP : One Map Policy SRTM : Shuttle Radar TopographicPerpres : Peraturan Presiden MissionPersahi : Persatuan Sarjana Hukum TLM : Topographic Line Map Indonesia TPR : Terrain Profile RecorderPP : Peraturan Pemerintah UGM : Universitas Gadjah MadaPPIDS : Pusat Pengembangan UI : Universitas Indonesia Infrastruktur Data Spasial UNCLOS : United Nations Convention on thePSSDAL : Pusat Survei Sumber Daya Alam Law of the Sea Laut UNGEGN : United Nations Group of ExpertsPuslittanak : Pusat Penelitian Tanah dan on Geographical Names Agrokilmat UNHIC : United Nations HumanitarianRakorda : Rapat koordinasi daerah Information CenterRALAS : Reconstruction of Aceh Land UNSS : United Nation Satelite System Administration System VTS : Vessel Traffic Surveillance ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif230 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

Daftar IstilahAerial Photography : Pemotretan yang dilakukan dari platform pesawat.Atlas : Kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku, tetapi juga ditemukanBasisdata dalam bentuk multimedia. Atlas dapat memuat informasi geografi, batas negara, statisik geopolitik, sosial, agama, serta ekonomi.Batimetri Bujur : Kumpulan data/informasi yang disimpan secara terorganisasi danCitra terintegrasi sehingga memudahkan bila digunakan dan efisien dalam penyimpanan.Data : Ilmu yang mempelajari kedalaman di bawah air dan studi tentang tigaData Geospasial dimensi lantai samudera atau danau.Data Spasial : Posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi, yang ditentukanDatum atau diukur dengan meridian.Datum Geodesi : Gambaran kenampakan permukaan bumi hasil penginderaan pada spektrum elektromagnetik tertentu yang ditayangkan pada layar atau disimpan pada media rekam/cetak. : Representasi dari kenyataan apa adanya di lapangan, konsep-konsep, atau instruksi – instruksi yang diformalkan dan sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan baik yang dilakukan oleh manusia maupun secara otomatis dengan bantuan mesin atau alat – alat bantu lainnya. : Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. : Data yang memiliki referensi ruang kebumian di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. : Elemen-elemen dalam data. : Sekumpulan konstanta yang digunakan untuk mendefinisikan sistem koordinat yang digunakan untuk kontrol geodesi (sebagai contoh untuk keperluan penentuan hitungan koordinatkoordinat titik-titik di permukaan bumi).Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 23147 Tahun BIG

Datum Geodetik : Disebut juga referensi permukaan atau georeferensi adalah parameterDemografi sebagai acuan untuk mendefinisikan geometri ellipsoid bumi.Eksplorasi : Ilmu yg mempelajari jumlah, sebaran teritorial, dan komposisi penduduk; serta perubahan penduduk karena fertilitas, mortalitas, migrasi, danFotogrametri mobilitas sosial.Fotometri : Penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebihGeodesi banyak tentang keadaan, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu.Geofisika : Suatu seni, ilmu dan teknik untuk memperoleh data tentang objek fisikGeografi dan keadaan di permukaan bumi melalui proses perekaman, pengukuran,Geologi dan penafsiran citra fotografik.Geomatika : Optik yang berkaitan dengan pengukuran intensitas cahaya dan kuatnyaGeomorfologi penerangan.Geospasial Geospasial : Cabang dari matematika terapan yang menentukan posisi yang pasti dari232 titik-titik di muka bumi serta ukuran dan luas dari sebagian besar muka bumi, bentuk dan ukuran bumi, dan variasi gaya berat bumi, dengan cara melakukan pengukuran dan pengamatan. : Bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi dengan menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Di dalamnya termasuk juga meteorologi, elektrisitas atmosferis dan fisika ionosfer. : Ilmu tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. : Ilmu yg menguraikan susunan/struktur yang membentuk bumi beserta sifat dari masing-masing lapisan/benda yang ada di dalamnya. : Sebuah istilah ilmiah modern yang berarti pendekatan yang terpadu dalam mengukur, menganalisis, dan mengelola deskripsi dan lokasi data kebumian, yang sering disebut sebagai data spasial. : Ilmu tentang bentuk permukaan bumi masa kini dan proses yang mengakibatkan bentuk itu. : Data tentang posisi, objek dan hubungannya di ruang bumi : Aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG

GPS atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumiHidrografi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.Hipsografi Inderaja : Singkatan dari Global Positioning System, sistem navigasi radio berbasisInformasi Geospasial satelit yang terdiri dari 24 satelit, digunakan untuk menentukan koordinatIGD target secara tepat di atas permukaan bumi.IGT : Ilmu terapan di dalam melakukan pengukuran dan pendeskripsian objek-JKHN objek fisik di bawah laut untuk digunakan dalam navigasi.Kadaster Kartografi : Kenampakan berupa bentang alam daratan, seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, bukit, lembah, dan kenampakan lain yang membentuk relief. : Singkatan dari Penginderaan jauh adalah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh, mengolah dan menganalisa data untuk mengetahui karakteristik objek tanpa menyentuh objek itu sendiri. : Data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. : Singkatan dari Informasi Geospasial Dasar adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. : Singkatan dari Informasi Geospasial Tematik merupakan informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar. : Singkatan dari Jaring Kontrol Horizontal Nasional adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi. : Badan pencatat tanah milik yang menentukan letak rumah, luas tanah, serta ukuran batasnya untuk menentukan pajak dan sebagainya. : Seni, ilmu, dan teknik dalam membuat peta, termasuk pengertian – pengertian peta sebagai suatu dokumen yang bersifat ilmiah maupun peta sebagai karya seni.Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 23347 Tahun BIG

Lintang : Garis atau lingkaran yang dibuat dari arah Utara ke Selatan pada peta bumi dan globe sebagai salah satu ordinat untuk menentukan letakMetadata tempat pada permukaan bumi.Meteorologi Navigasi : Data tambahan berupa keterangan seperti tanggal produksi, jenis intrumen yang digunakan, dan lain-lain.Observasi Oseanografi : Ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri fisika dan kimia atmosfer yang bisaPenginderaan Jauh digunakan untuk meramalkan keadaan cuaca.Persil : Penentuan posisi dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya atau diPeta peta, dan oleh sebab itulah pengetahuan tentang kompas dan peta sertaPeta Dasar teknik penggunaannya haruslah dimiliki dan dipahami.Peta LLN : Peninjauan secara cermat suatu tempat atau keadaan di lapangan.Peta LPI Peta RBI : Cabang dari ilmu bumi yang mempelajari segala aspek dari samudera dan lautan. : Ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang obyek, daerah, atau gejala, dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau gejala yang dikaji. : Sebidang tanah dengan ukuran tertentu (untuk perkebunan atau perumahan). : Gambaran/proyeksi dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar atau kertas dengan skala tertentu. : Gambaran/proyeksi dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar atau kertas dengan skala tertentu yang dilengkapi dengan informasi kenampakan alami atau buatan. Contoh peta dasar seperti : Peta Situasi, Peta Rupabumi (Topografi) : Peta LLN atau Peta Lingkungan Laut Nasional adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut. : Peta LPI atau Peta Lingkungan Pantai Indonesia merupakan peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir. : Peta RBI atau Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.234 Peran Informasi Geospasial dalam Pembangunan Indonesia 47 Tahun BIG