NAPAS PANJANG MEMBERSAMAI NTB

Pertama, adanya arus desakan yang kuat dari warga NTB untuk memperjuangan Tuan Guru Zainuddin sebagai Pahlawan Nasional yang diwakili oleh lembaga- lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, Universitas al-Azhar Mataram, dan sudah barang tentu lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Wathan, dan lembaga pendidikan lainnya yang tak mungkin disebutkan satu per satu, negeri maupun swasta. Tak cukup sampai di sana, para bupati/walikota se- NTB dengan sepenuh hati memberikan dukungannya dalam bentuk surat pernyataan resmi yang selanjutnya menjadi satu kesatuan dalam dokumen usulan. Pun endorsement dari warga asal NTB yang menjadi figur nasional seperti Fachri Hamzah, Hamdan Zoelva, Faroek Muhammad, dan lainnya yang menyepakati bahwa Maulanasyaikh sudah sangat pantas dihormati sebagai Pahlawan Nasional. Kehadiran TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, sebagaimana yang dituturkan oleh Fachri Hamzah dalam Seminar Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, “Terlalu kuat dan nyata, dan kalau pemerintahan pusat kurang cepat membaca, ini sangat disayangkan. Oleh karena, selain fakta belum ada satu pun putra NTB yang menjadi Pahlawan Nasional, maka layak panitia menyegerakan untuk memberitahu kita bahwa tanggal 10 November TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Pahlawan Kita Ikhtiar Kita 39

mendatang TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid akan diumumkan menjadi Pahlawan Nasional. Lebih lanjut ia sampaikan bahwa Maulanasyaikh terlalu istimewa, dan keistimewaan ini yang menjaga Indonesia dan menjaga NTB dan Sunda Kecil menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan ajaran beliau yang sejak awal mengintegrasikan pikiran agama dan negara: agama dan negara tak bisa dipisahkan”. Hal senada disampaikan oleh Hamdan Zoelva dalam acara serupa bahwa “Maulanasyaikh ini tokoh yang lengkap, paripurna. Seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, mendirikan sekolah sejak beliau masih muda— umur sekitar 30-an tahun—, mendirikan NWDI tahun 1937 pada masa penjajahan Belanda. NW tumbuh berkembang dengan luar biasa, pun lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh NW berkembang luar biasa pesatnya di NTB maupun di provinsi lain. Bahkan, perguruan tinggi juga berhasil ia dirikan. Jadi, jasanya di bidang pendidikan luar biasa besarnya yang jarang dicapai oleh tokoh-tokoh yang lain. Saya kira atas jasa beliau, Lombok dikenal sebagai “Negeri Seribu Masjid”. Nilai kebangsaan dan keislaman yang sejalan-beriringan ini ditanamkan oleh Maulanasyaikh kepada murid-muridnya. Dan kalau definisi pahlawan adalah orang yang melakukan hal yang luar biasa, maka tak ada alasan untuk tak memberi gelar Pahlawan kepada Maulanasyaikh”. Semua dukungan dan testimoni dari warga masyarakat serta pengakuan dari sejarawan seperti Taufik Abdullah 40 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

dari LIPI, Djoko Suryo dari UGM, dan Hariyono dari Universitas Negeri Malang, menjadi vitamin tambahan bagi kami untuk menjawab harapan bersama ini. Pun keluarga besar TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dengan tangan terbuka memberikan data dan dokumentasi yang melapangkan jalan ini. Kedua, Pemerintah provinsi NTB melalui Dinas Sosial NTB melakukan serangkaian kajian-kajian: diskusi, seminar dan penelusuran berbagai dokumen baik di perpustakaan dan arsip nasional ataupun di MUI Pusat dan bahkan melakukan penelusuran akademik sampai Makasar dan Sumatera. Apakah ikhtiar ini sudah cukup? Kami masih menggenapkan ikhtiar ini dengan melakukan studi banding ke Jawa Timur, tepatnya ke keluarga besar KH. Wahab Hasbullah untuk mendapatkan informasi yang laik oleh karena KH. Wahab Hasbullah jika didudukkan dengan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid memiliki latar belakang yang sama: pesantren sebagai lokus perjuangan. Tak ketinggalan pula silaturrahmi kepahlawan juga dilakukan ke keluarga besar Pahlawan Nasional dari Bali. Semua langkah ini, sekali lagi, untuk memerlihatkan kecintaan kita terhadap sosok Sang Guru: TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan harapan besar kita semua agar beliau dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Pahlawan Kita Ikhtiar Kita 41

Ketiga, ikhtiar dan usaha terus disempurnakan dengan membentuk Tim Tehnis Pengkajian dan Pengusulan Gelar Pahlawan Provinsi NTB yang komposisinya melibatkan akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi kemasyarakat seperti Nahdlatul Wathan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. terdiri dari tiga tim: tim pertama melakukan kajian dan pembuatan naskah akademik dalam bidang perjuangan kebangsaan; tim kedua melakukan kajian dan pembuatan naskah akademik dalam bidang pendidikan; tim ketiga melakukan kajian dan pembuatan naskah akademik tentng karya-karya Maulanasyaikh maupun karya orang lain tentang Maulanasyaikh. Semua ini melalui proses yang tidak mudah karena juga harus melibatkan banyak pihak untuk mendapat hasil kajian berdasarkan fakta-fakta, dokumen, dan sumber yang validitasnya harus teruji. 42 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

Gubernur NTB,Dr.TGH.M. Zainul Majdi ditemani oleh Kadisi Sosial NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., menuju Istana Negara menyaksikan secara langsung penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Maulanasyaikh. Foto bersama ahli waris TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pasca ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Pahlawan Kita Ikhtiar Kita 43

Semua ikhtiar sudah kita sempurnakan. Semuanya berpulang kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagai pemegang mandat kenegaraan. Kita semua berharap-harap cemas semoga Presiden mendengar serta memperhatikan aspirasi masyarakat NTB dengan menetapkan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai Pahlawan Nasional. Semua akan terjawab pada tanggal 9 November 2017 ketika Surat Penetapan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid diserah-terimakan oleh Presiden Republik Indonesia kepada ahli waris beliau dan ramah ramah-tamah ahli waris dengan Presiden Joko Widodo dalam audiensi resmi kenegaraan di Istana Negara pada tanggal 10 November 2017. Anugerah ini adalah kado persembahan terbaik bangsa Indonesia di usia NTB yang ke-59 dan di tahun ke-9 kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Tuan Guru Bajang, sebagai Gubernur NTB. Pada akhirnya, kami Dinas Sosial Provinsi NTB, mewakili Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang dengan segala kebijaksanaannya menjawab harapan masyarakat NTB, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang berkenan memberikan dukungan moril, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu selaku Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang memfasilitasi usulan Pahlawan Nasional, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi yang telah memberikan arahan dan kebijakan, Tim Tehnis Pengkajian dan Pengusulan Gelar Pahlawan Provinsi NTB, 44 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

sejarawan/akademisi yang telah meluangkan waktunya sebagai konsultan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi-organisasi keagamaan, perguruan-perguruan tinggi di NTB, bupati/walikota se-NTB, umumnya seluruh masyarakat NTB yang memungkinkan ikhtiar ini menjadi sangat mudah. Wabil khusus keluarga besar/ahli waris TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang dengan tangan terbuka dan ringan tangan menyempurnakan ijtihad ini. Anugerah ini ini adalah hasil ikhtiar dan doa kita semua masyarakat NTB dan sejarah akan mencatat perjuangan bersama ini. Kebersamaan ini. Anak cucu kita akan bangga mengenang ‘jas merah’ ini. Semoga…!!! TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Pahlawan Kita Ikhtiar Kita 45

TAMPIASIH MAULANASYAIKH MENGENANG SATU ABAD SATU DEKADE HAMZANWADI (1908-2018) 46 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

Satu abad satu dekade silam.... Mungkin juga dalam lipatan abad sebelumnya. Langit gelap membumbung tinggi. Pekat. Hidup tapi tanpa penghidupan. Sakit jahil di mana-mana: kebodohan menyatu dengan terpinggirnya nilai-nilai agama serta absennya moralitas; ketakutan dan penindasan menjadi satu badan ditekuk penundukkan sosial-kultural-politik dari ‘negeri jiran’, pun tak lama kemudian beralih ke tangan kolonialisme Belanda yang semakin menumpuk pekat dan terhimpitnya kehidupan. Boleh jadi, dulu riilnya jauh lebih pahit memasung Gumi Selaparang, Sasak-Lombok, yang kita kenal sekarang. Tapi di hari itu... Tanggal 20 April 1908, secercah cahaya kecil menyembul. Nampak matahari lebih bercahaya. Beda dari biasanya. Rupanya itu adalah tanda alam yang menandai lahirnya ‘Matahari dari Timur’, tepatnya Kampung Bermi, Pancor. Muhammad Saggaf namanya, Segep panggilan kampungnya, anak pasangan dari TGH. Abdul Madjid dan Hj. Halimatussa’diyah, tuan tanah yang dermawan pada masa itu, juga sosok alim soleh dan solehah yang menjadi suluh agama bagi umatnya. “Aku melihat cahaya di matanya. Jaga anakmu baik-baik. Berikan pendidikan yang layak,” demikian petuah salah seorang wali yang kebetulan sedang berihlah (baca: berdakwah) seputaran pesisir Lombok. Hari ini tanpa banyak yang menyadari, Jum’at tanggal 20 April 2018, adalah Satu Abad Satu Dekade TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, nama Tampiasih Maulanasyaikh Mengenang Satu Abad Satu Dekade Hamzanwadi (1908-2018) 47

baru yang menandai metamorfosa spiritual Sang Guru yang dinisbatkan kepada gurunya yang ia hormati: Syaikh Zainuddin Sarawak, mata air dan anggur kearifan yang saripatinya ia teguk. Sejumlah peristiwa penting menandai jelang hari dan masa pertumbuhannya Segep. Nun jauh di sana, Jakarta, dan beberapa daerah lainnya, api kesadaran dan kebangsaan mulai tumbuh liar. Nasionalisme dan kesatuan mulai didengungkan dalam bentuk rasionalisme pergerakan yang berwujud lahirnya organisasi-organisasi massa seperti al- Jamiatul Al-Khairiyah (1905), Budi Utomo (1908), Indische Vereeniging atau Perhimpunan Hindiatahun (1908), Sarekat Islam (1911), Perserikatan Ulama (1911), Muhammadiyah (1912), Indische Partij (IP, 1912), al-Ishlah wal Irsyad (1914), Mathlaul Anwar (1916), Persis (1923), Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI, 1925), NU (1926), Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI, 1927),PNI 1928, Partai Indonesia (Partindo, 1929), Al-Khairat (1930), Partai Indonesia Raya (Parindra,1935), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo, 1937), Gabungan Politik Indonesia (GAPI, 1939), Masyumi (1937), dan lain sebagainya. Paling tidak, organisasi/lembaga di atas common platform-nya adalah: (1) pergerakan bersifat kebangsaan (nasional); (2) pergerakan menggunakan sistem organisasi yang modern dan demokratis, serta tidak terpusat pada pimpinan; (3) pergerakan didirikan oleh kaum terpelajar yang memiliki pandangan luas dan jauh ke depan; (4) 48 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

bentuk perjuangan tidak bersifat fisik, melainkan gerak sosial,ekonomi, dan pendidikan. Sementara di Negeri Arab, perang antar-suku dalam adagium lex talionis adalah perwatakan laten Dunia Arab dewasa itu, kekhalifahan Ottoman Turki mulai terpotong- potong dalam negeri-negeri kecil, Inggris-Italia-Perancis mencaplok anak negeri Padang Sahara: tercabik dalam kelemahan yang dalam. Hampir semua wilayah negeri Muslim larut dalam konflik dan hinaan kolonialisme. Pan Islamisme (Al-Wahdatul Islamiyyah) pun digaungkan oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha untuk melewati gelapnya peradaban Islam. Dalam suasana keprihatinan itulah Maulanasyaikh dilahirkan, tumbuh, berkembang, dan memulai catatan perjuangannya. Dapat dibayangkan betapa beratnya pergulatan itu dimulai: “Mulai menulis peradaban tanpa kertas dan tanpa tinta”. Dus… Tampiasih Maulanasyaikh Mengenang Satu Abad Satu Dekade Hamzanwadi (1908-2018) 49

Sejarah dan riwayat perjuangan sekaligus pergulatan TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang lazim kita panggil dengan Maulanasyaikh sudah luar biasa kayanya. Tutur-riwayatnya memerlihatkan kepada kita semua betapa konsistennya Sang Maulana melayani umat hatta di usia senjanya serta mewariskan amal jariyah yang (insya Allah) tidak akan pernah putus. Beliau telah memerlihatkan ‘perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi masyarakat lainnya, juga berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara’. Atas dasar itulah, tidak salah kiranya Pemerintah 50 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

melalui Surat Keputusan Presiden No. 115/TK/2017 oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo tentang penetapan Sang Maha Guru sebagai Pahlawan Nasional pasca melalui tahap demi tahap yang tidak mudah. Tak pelak, pasca ditetapkan Tuan Guru Pancor, panggilan penuh tadhiem jama’ahnya, sebagai Pahlawan Nasional disambut haru seluruh masyarakat NTB; hiziban, zikiran, dan tasyakurran digelar di mana-mana, baliho- spanduk memenuhi ruas-ruas jalan, diskusi dan seminar dihelat membedah jalan baru yang diretas oleh Sang Guru melampaui sekat-sekat perbedaan dan entitas sosial. Tampiasih Maulanasyaikh Mengenang Satu Abad Satu Dekade Hamzanwadi (1908-2018) 51

Keterpanggilan kita semua menjadi dapat dimaklumi oleh karena Maulanasyaikh adalah milik bersama dan orangtua bersama masyarakat NTB. Sepak terjangnya dan arti kehadirannya sejak awal masa-masa pergerakan revolusi telah menunjukkan hal demikian. Beliau adalah play maker ‘pemberontakan’ terhadap kolonialisme Belanda, aktor utama terbentuknya organisasi massa sosial (Islam), pelakon utama berdirinya ribuan masjid dan madrasah, sekaligus memberi suaka terciptanya harmonisme antar- umat beragama, nasionalisme, serta nilai kebangsaan yang diinternalisasi melalui sistem pendidikan yang bercorak (Islam)moderasi. Pilihan nama ‘Nahdlatul Wathan’ menunjukkan semangat Sang Maulana dalam menyatukan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan, keislaman dan keindonesiaan. Pokoknya NW, Pokoknya Iman dan Taqwa”. Pokoknya NW berarti Kebangkitan Bangsa. Pokoknya NW berarti kita semua wajib ikut membangun bangsa yang kita cintai. ‘Pokoknya NW Iman dan Taqwa’ dimaknai agar kita membangun NTB dan Indonesia berdasarkan iman 52 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

dan taqwa. Anak-anakku... Murid-muridku yang setia dan berjiwa.... Semulia-muliamu padaku ialah yang paling banyak memberikan manfaat kepada NW... Justeru itu bersatulah...! Berjuanglah...! Berjuanglah menurut khittah perjuangan, agama, bangsa, dan negara. Adalah wasiat yang kerapkali ia seduhkan dalam tuangan pengabdian dan pengajian melayani umat. Tanpa henti. Tanpa jeda…!!! Kini... Nahdlatul Wathan: tinta dan kertas yang dimulai dari bab kosong itu telah mewujud menjadi organisasi besar dan sudah semestinya mengambil peran utama karena memiliki saham yang besar, baik perjuangan bersenjata maupun investasi sosial-politik-kultural di Indonesia, Tampiasih Maulanasyaikh Mengenang Satu Abad Satu Dekade Hamzanwadi (1908-2018) 53

NTB khususnya. NW dengan kekuatan sosial dan sumber daya manusia yang ada di dalam harus berani melalukan modernisasi kelembagaan. Sentuhan dan injeksi kekuatan kreatif-imajinatif para intelektual NW based on need assessment (yang didasarkan pada kebutuhan). NW sudah saatnya keluar dari cangkang dan tempurung sebagai lokus pergerakan kependidikan an sich oleh karena NW memiliki modalitas sosial yang hebat menjadi punggung arus modernisasi organisasi massa lokal NTB demi kemaslahatan umat. Tangan-tangan imajiner dalam NW Circle sudah selayaknya menimbang untuk memerluaskan rangkulannya semisal mendirikan klinik-klinik kesehatan sekiranya pendirian rumah sakit belum memungkinkan. NW juga ditunggu keberkahan tangan dinginnya dalam bidang perekonomian dan kewirausahaan semisal LAZIS dan BMT untuk mewadahi majelis taklim, madrasah, ponpes, dan kelompok-kelompok tani-ternak, pedagang kaki lima, pelaku ekonomi di pasar tradisional dan lainnya yang dikelola secara profesional dan akuntabel. Pelatihan- pelatihan vokasional pun tak kurang pentingnya untuk mengurangi angka pengangguran, dan (tentunya) masih banyak agenda keumatan lainnya demi menjaga konsistensi dan kontinuitas nadi perjuangan NW dengan bersinergi dengan kekuatan-kekuatan sosial lainnya dan hand to hand dengan Pemerintah. 54 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

Kekuatan ma’iyyah menjadi penting untuk dinyalakan oleh karena umat butuh api dan cahaya. NW telah membuktikannya sebagai matahari yang dibutuhkan oleh bangsa ini: dulu, kini, dan selamanya. Bukankah Sang Maulana selalu mengingatkan kita semua dengan Kalimah Agung: “Fastabiqul khayraat” (Berlomba-lombalah dalam kebaikan). Inilah tugas kita semua sebagai pewaris dan pelanjut api perjuangan yang dulu dinyalakan oleh Maulanasyaikh dalam gelap dan sempitnya lorong hidup dan peradaban. Tampiasih Guru... Terima kasih Maulana. Selalu teriring doa kami untukmu… Tampiasih Maulanasyaikh Mengenang Satu Abad Satu Dekade Hamzanwadi (1908-2018) 55

MELAWANNTB DAN PERGULATAN KEMISKINAN 56 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang timbul dalam pembangunan bersama-sama dengan masalah pengangguran dan kesenjangan yang ketiganya saling kait mengkait. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, masalah kemiskinan semakin menjadi primadona sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 lalu. Kemiskinan menjadi semakin sering dibicarakan karena adanya peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup tajam yang diakibatkan oleh krisis ekonomi tersebut. Sejak tahun 2002, sebuah tim yang terdiri dari para analis Indonesia dan manca negara, di bawah naungan Program Analisa Kemiskinan di Indonesia di kantor Bank Dunia Jakarta, telah mempelajari karakteristik kemiskinan di Indonesia. Mereka telah berusaha untuk mengidentifikasikan apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat dalam upaya pengentasan kemiskinan, dan untuk memperjelas pilihan-pilihan apa saja yang tersedia untuk pemerintah dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam upaya mereka untuk memperbaiki standar dan kualitas kehidupan masyarakat miskin yang dibahasakan dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan sudah jamak kita dengar. Program tersebut bertujuan untuk menekan angka kemiskinan di negeri ini. Kemiskinan merupakan meta masalah (masalah di atas segala masalah), sehingga untuk mengatasinya harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh masalah pada tingkat di bawahnya (low level problem), seperti masalah NTB dan Pergulatan Melawan Kemiskinan 57

kesehatan, pendidikan, ketersediaan pangan dan nutrisi, air bersih dan sanitasi, akses permodalan, ketersediaan infrastuktur, dampak perubahan cuaca dan bencana alam, konflik dan kekerasan, stabilitas keamanan, korupsi, bad governance yang mengakibatkan misalokasi sumber daya alam dan ketidakadilan sosial, kepemilikan aset produksi, nilai tukar petani/nelayan, angka kelahiran yang tinggi, pengelolaan fiskal dan moneter, hingga bad corporate governance yang menyebabkan bubble economy dan krisis keuangan. Oleh karena itu, strategi besar Pemerintah Indonesia dalam pembangunan nasional adalah dengan menerapkan Four Track Strategy, yaitu: pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment. Strategi 4-jalur ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (growth with equity) melalui perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menekankan pada kelestarian lingkungan. Melalui strategi tersebut diharapkan persoalan kesenjangan dan kemiskinan juga dapat semakin dikurangi. 58 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

Mengatasi masalah kemiskinan sesungguhnya bukan perkara yang mudah. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang mana akar penyebab kemiskinan seperti benang ruwet yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Apa yang dimaksud kemiskinan bukan hanya sekedarkekurangan pendapatanyang membuat keluarga miskin tidak mampu memenuhi keutuhan dasar, namun juga menyangkutmasalah kerentanan dan ketidakberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi. Ini berarti bahwa pembangunan dan janji kemerdekaan belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Jika kita melirik pendapat para ahli seperti yang diungkapkan oleh Peet dan Elaine bahwa tujuan dari pembangunan itu adalah untuk membuat hidup orang lebih baik. Hal yang paling sederhana diungkapkan oleh Dudley Seers, di mana tujuan dari pembangunan sebenarnya adalah tersedianya cukup makan bagi semua orang. Karenanya, pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan terbesar setiap peralihan kekuasaan di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas dalam program pembangunan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Keseriusan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari beragamnya program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi selama satu dekade terakhir. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. NTB dan Pergulatan Melawan Kemiskinan 59

Dalam agenda Nawacita Presiden Joko Widodo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 menekankan perlunya membangun ekonomi yang kompetitif yang didasarkan pada sumber daya manusia berkualitas, pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan peningkatan kapasitas teknologi. Target nasional adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sekitar 6-8% per tahun dengan pemerataan hasil- hasil ekonomi dan pembangunan di seluruh Indonesia dan mengurangi kemiskinan menjadi 7-8% dan koefisien Gini menjadi 0,36 pada tahun 2019. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan target spesifik untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar bagi 40% kelompok masyarakat ekonomi terbawah. Di dalam RPJMN, Pemerintah Indonesia menetapkan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui tiga strategi: (1) sistem perlindungan sosial yang menyeluruh, (2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar dan (3) penghidupan berkelanjutan berbasis masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah pun berupaya penuh melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan percepatan pembangunan dan sejumlah sektor lain. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditargetkan bahwa pada tahun 2019 tingkat kemiskinan di NTB sebesar 12% atau mengalami penurunan yang cukup signifikan dari saat ini yang sebesar 16,02%. Untuk tujuan ini, Pemprov. NTB telah melakukan 60 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

pemetaan dengan masing-masing kategori: level sangat miskin sekali, sangat miskin, dan hampir miskin. Bagi yang tergolong kategori sangat miskin sekali, pemerintah akan memberikan bantuan yang bersifat perlindungan, semisal bedah rumah, bantuan miskin untuk kesehatan, dan pendidikan. Untuk kategori sangat miskin melalui program perlindungan seperti bantuan sosial (bansos). Sedangkan, kategori hampir miskin bisa dengan memberikan stimulan. Sedangkan pemetaan berdasarkan klaster lokasi, meliputi area masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan, pesisir pantai, petani di perdesaan, dan kaum miskin perkotaan. Program setiap klaster tentu tidak seragam karena akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kluster. Misalnya, bantuan perekonomian seperti usaha mikro, dukungan permodalan, untuk masyarakat miskin di perkotaan; bantuan teknologi pasca panen, pembangunan sarana dan prasarana perdesaan; permodalan dan sarana prasarana perikanan untuk kawasan pesisir; dan, pola kemitraan pemanfaatan kawasan hutan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hal-hal di atas sejalan dengan dengan arah kebijakan regulasi Pemerintah Provinsi NTB dalam menanggulangi kemiskinan di mana: 1. Anggaran APBD diarahkan lebih berpihak kepada masyarakat miskin terutama sekali untuk belanja langsung maupun pengeluaran. Sejalan dengan ini anggaran APBD diarahkan untuk NTB dan Pergulatan Melawan Kemiskinan 61

menjaga keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan sumber- sumber penerimaan, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeluaran bagi pemenuhan hak- hak dasar rakyat. 2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap permodalan dengan memperluas jangkauan pelayanan BPR milik Pemda, memfasilitasi dan pemberdayaan BUMDES serta lembaga keuangan mikro lainnya dan memperingan beban bunga melalui perluasan jangkauan bebas bunga bank, serta meringankan persyaratan agunan yang diperlukan dengan mengembangkan sistem menjamin kredit oleh Pemda secara selektif dan melakukan pembinaan scara kontinue kepada mereka yang mendapatkan manfaat fasilitas ini. 3. Peningkatan mutu managemen dan operasional lembaga keuangan lainnya yang dapat mendukung terwujudnya penyaluran kredit bagi pengusaha kecil dan mikro dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. 4. Pengembangan agroindustri perdesaan dengan syarat harus memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menciptakan kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Peningkatan kemampuan petani dalam pengelolaan pasca panen guna meningkatkan nilai tambah produk, peningkatan kemampuan managemen, tehnik produksi, dan pergudangan. 62 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

5. Pengembangan ekonomi pesisir berbasis kawasan pengeloalaan/pemanfaatan yang terkoordinasi secara lintas sektoral dengan memperhatikan kaidah-kaidah/regulasi yang pro poor masyarakat. Keberpihakkan Pemprov. NTB terhadap isu kemiskinan tak hanya slogan kosong berbentuk regulasi, melainkan diperlihatkan dalam bentuk budgeting policy. Pada 2017, misalnya, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran mencapai Rp 1,7 triliun dalam program terpadu penanggulangan kemiskinan. Tak pelak, advokasi policy dan budgeting menunjukkan memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Tercatat, jumlah penduduk miskin di NTB pada tahun 2008 masih mencapai 1.080.610 jiwa atau 23,81%. Namun pada tahun 2016, jumlah itu berhasil diturunkan menjadi 786.580 jiwa atau 16,02%. Artinya setiap tahun angka kemiskinan rata-rata dapat diturunkan sebesar 1-2%. Padahal secara nasional dengan fiskal yang besar, upaya menurunkan angka kemiskinan 1% saja membutuhkan waktu 5 sampai 6 tahun. Ekonomi NTB juga terus mengalami pertumbuhan yang sangat berkualitas di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya, tingkat pertumbuhan tahun 2016 sebesar 5,82% terhadap tahun 2015, sedangkan tanpa pertambangan biji logam, ekonomi NTB tumbuh 5,71%. Keberhasilan itu mengukuhkan posisi Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi paling progresif mengurangi angka kemiskinan secara nasional. Atas dasar itulah, Pemerintah Provinsi NTB diganjar dengan penghargaan Millennium NTB dan Pergulatan Melawan Kemiskinan 63

Development Goals (MDGs). Berkat keberhasilan ini, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, diundang khusus oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk memaparkan testimoni tentang penurunan angka kemiskinan yang tajam di NTB dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada September 2015. MDGs merupakan komitmen kepala pemerintahan di dunia (189 negara) yang dirumuskan dan ditandatangani para Kepala Pemerintahan di Markas Besar PBB (New York) pada awal tahun 2000, awal mula abad 21. Isi komitmen tersebut adalah (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) mengendalikan HIV- AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) menjamin kelestarian lingkungan hidup dan (8) mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global. Dari delapan tujuan tersebut kemudian dikembangkan menjadi 18 target dan 48 indikator. Tak cukup sekali NTB meraih penghargaan MDGs, melainkan berhasil mencetak sejarah dengan meraih tropi MDGs lima kali berturut-turut. Di tahun 2015, Pemprov. NTB berhasil meraih dua penghargaan di bidang Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goal’s (MDGs). Penghargaan langsung diberikan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Dua penghargaan yang diraih itu antara lain terbaik pertama laju pencapaian MDGs 2012- 64 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

2014 dan terbaik ketiga kategori pencapaian indikator terbanyak MDGs. Sementara itu tahun 2014, NTB berhasil meraih tiga penghargaan MDGs, yaitu Terbaik I pencapaian tujuan sasaran MDGs 2013, dengan kategori kinerja pencapaian sasaran MDGs secara komulatif, terbaik pertama laju pengurangan kedalaman kemiskinan 2009- 2011, dan terbaik pertama laju kinerja pencapaian sasaran MDGS 2008-2011. MDGs Award di tahun 2016 merupakan puncak pencapaian Program MDGs yang dilaksanakan di Indonesia di mana Pemprov. NTB berhasil meraih penghargaan di bidang Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Oleh karena sejak tahun 2017, MDGs akan dilanjutkan dengan Program Sustainable Development Goals (SDGs). Catatan keberhasilan NTB di bawah kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengagumkan. Sejak dilantik 17 September 2008 hingga saat ini (awal tahun 2017) tidak kurang dari 70-an penghargaan tingkat nasional dan internasional sudah diraih. Gubernur yang akrab disapa TGB ini dinilai sebagai gubernur yang paling sukses mengantarkan NTB sebagai Provinsi “Top Mover” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tak pelak di Hari Otonomi Daerah tahun 2017 TGB ditahbiskan sebagai salah satu kepala daerah yang mampu menerjemahkan serta menafsirkan hakekat otonomi daerah dalam mengimplementasikan berkreasi atau berinovasi untuk kemajuan dan kemandirian daerah. “Hakekat NTB dan Pergulatan Melawan Kemiskinan 65

otda adalah membuka ruang kreativitas dan tingkat kemandirian,” ujarnya. Pelaksanaan otda di wilayah NTB termasuk di seluruh kabupaten/kota se-NTB sudah cukup bagus. Secara statistik sejak tahun 2008, NTB dapat dikatakan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah lainnya. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Majalah Keuangan Negara bulan April 2017, TGB menjelaskan kiat suksesnya dalam memimpin, pertama adalah pendekatan dalam memimpin. “Dalam menjalankan fungsi sebagai kepala daerah maupun wakil pemerintah pusat di daerah, saya mengutamakan pendekatan fungsional. Misalnya, saya lebih senang berkeliling untuk mengunjungi segenap komponen yang ada di kabupaten/kota, sehingga para bupati/walikota merasa dihargai”. Pendekatan fungsional dapat meminimalisir ego sektoral atau “raja-raja kecil” di daerah sehingga eksekusi program yang dicanangkan oleh Pemerintah provinsi dalam terlaksanan dengan tepat sasaran. Kedua, memastikan pelaksanaan apapun bentuknya, sejak perencanaan hingga pada pelaksanaan, pengawasan dan merasakan kemanfaatanya, harus melibatkan semua elemen masyarakat, yang diletakkan secara sejajar. Ketiga, dengan keterbatasan fiskal yang dimiliki, dibutuhkan ketepatan menentukan prioritas pembangunan. Kalau Presiden Jokowi menegaskan kebijakan “money follow function” maka di sini ditajamkan lagi pada prioritas, sehingga menjadi “money follow program” dan “money follow priority”. Menurut TGB, penajaman skala prioritas 66 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

tersebut ditekankan pada dua aspek, yaitu prioritas regulasi dan budgeting policy. Di sinilah pentingnya inovasi dan kreasi di mana mensyaratkan 3 (tiga) syarat minimal ruang ijtihad. Pertama, inovasi itu berdampak positif bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Kedua, inovasi itu dapat menyederhanakan prosedur pelayanan sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan pelayanan dalam segala sektor pembangunan. Ketiga, meningkatkan sebanyak mungkin keterlibatan semua elemen masyarakat. “Jadi dalam mendorong percepatan pembangunan, kami menerapkan pendekatan “PIN” akronim dari Percepatan, Inovasi dan Nilai Tambah,” tandas Gubernur yang merupakan alumni Universitas Al- Azhar Jurusan Tafsir ini. NTB dan Pergulatan Melawan Kemiskinan 67

Keberhasilan TGB dalam pengentasan dan penu- runan angka kemiskinan di NTB tidak terlepas dari berger- ak-bekerjanya pelbagai elemen kepemerintahan yang salah satunya adalah Dinas Sosial NTB sebagai pendulum serta garda terdepan dalam upaya menaikan level derajat ke- hidupan dan kesejahteraan masyarakat NTB. Wewenang dan tanggung jawab ini sesuai dengan amar UUD 1945, terlebih diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan, penanganan fakir miskin merupakan upaya terarah, terpa- du dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemer- 68 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

intah daerah, serta masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan pemberdayaan, pendampingan, serta fasili- tasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga neg- ara yang dikategorikan miskin. Sedangkan, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan, fakir miskin adalah orang yang sama sekali ti- dak mempunyai sumber mata pencaharian dan mempunyai mata pencaharian, namun tidak memilili kemampuan un- tuk memenuhi kebutuhan layak bagi diri atau keluarganya. Penanganan lainnya, sesuai Pasal 20 dan 25, yaitu melalui pendekatan kewilayahan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang terdiri dari wilayah perdesaan, perkotaan, pesi- NTB dan Pergulatan Melawan Kemiskinan 69

sir pulau-pulau kecil, tertinggal dan terpencil, serta perba- tasan antarnegara. Dinas Sosial NTB dengan berbagai program pro poor-nya telah menempatkannya sebagai perpanjangan Pemerintah Provinsi NTB yang paling berhasil mendorong turunnya angka kemiskinan di NTB. Keberhasilan Dinas Sosial tidak terlepas dari ikhtiar yang terus menerus dilakukan oleh Dinas Sosial dengan jejaring sistemnya. Persoalan kemiskinan merupakan persoalan laten yang menuntut keikhlasan dan kebesaran hati untuk menampung beban hidup orang banyak. Atas dasar itulah, setiap ikhtiar harus diletakkan dalam kacamata ibadah ‘membantu orang’ karena melalui serangkaian program yang ada dalam kementerian sosial menjadi wadah bagi niat untuk membantu orang secara ekonomi yang sekiranya dilakukan in persona, maka boleh jadi jangkauannya tidak akan besar. Namun melalui sistem dan program yang ada dalam Dinas Sosial memungkinkan ke pusat dan kantong kemiskinan. Karenanya, serangkaian program yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Sosial NTB telah menaikan derajat kehidupan masyarakat NTB. Tunjuk misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. PKH, bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. 70 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

PKH juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Program Keluarga Harapan sangat membantu masyarakat sehingga kehadirannya sangat dinanti oleh masyarakat NTB yang terlilit beban kemiskinan. Diakui prosentase kemiskinan di NTB relatif masih besar di mana kantong-kantong kemiskinan itu terdapat di desa. Lebih dari 70% penduduk NTB tinggal di pedesaan yang tersebar di 995 desa. Hampir 30% atau 262 desa merupakan desa pesisir, desa pedalaman atau daratan, dan juga komunitas-komunitas adat terpencil. Oleh karena itu, Dinas Sosial NTB melakukan advokasi langsung ke berbagai komunitas adat terpencil seperti renovasi rumah warga, pembangunan balai sosial, pembangunan MCK, bantuan jaminan hidup, bantuan alat kerja, bantuan bibit tanaman keras, dan pembangunan/renovasi musolla. Di luar itu, Dinas Sosial NTB juga melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menciptakan perubahan di mana kegiatan yang dilakukan adalah perbaikan lingkungan, bantuan jaminan hidup, bimbingan motivasi sosial terpadu, bimbingan keagamaan, dan penguatan ekonomi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). Tujuan utamanya adalah mendorong nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB serta memberikan hak dasar bagi masyarakat NTB yang belum tersentuh sepenuhnya oleh pembangunan. Selain upaya di atas, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial NTB mendorong lahirnya wirausaha- NTB dan Pergulatan Melawan Kemiskinan 71

wirausaha baru melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya, aktivitas sosial ekonomi keluarga fakir miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial mereka dan mengurangi pengangguran. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di NTB dengan pendekatan spesifik melalui tahapan membangun kesadaran berkelompok untuk kemandirian masyarakat miskin, kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, ekonomi produktif dengan mengembangkan usaha yang mampu memberi nilai tambah ekonomis dan kemandirian melalui infrastruktur ekonomi-sosial yang berkelanjutan. Pendekatan pola kelompok KUBE mendorong bagaimana masyarakat miskin mampu berdaya secara mandiri dan bersama-sama dengan masyarakat miskin lainnya. Budaya khas masyarakat Indonesia yang mengedepankan kegotong royongan, justru menjadi pilar utama dalam pengembangan KUBE ini. Pola KUBE justru memberi ruang yang luas dalam hal budaya lokal masyarakat (local wisdom). Peran KUBE adalah menstrasformasikan budaya Iokal tersebut menjadi sarana dan sumberdaya dalam rangka mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan tidak cukup mengandalkan pemerintah, tapi juga harus dibarengi dengan kemauan dari masyarakat untuk mengubah nasibnya dan menikmati kemiskinan dengan menganggapnya sebagai takdir. Peran pemerintah dalam hal ini memberikan peluang, membantu agar bisa mencari penghasilan yang layak melalui program. 72 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

Tapi semua itu sangat tergantung dari sikap mental masyarakat sendiri. “Program afirmasi pengurangan kemiskinan tidak akan berdampak besar sekiranya mental masyarakat cenderung memiskinkan dirinya. Dalam hal ini Dinas Sosial NTB hanya menyediakan umpan dan kail. Masyarakat (berkategori miskin) sendirilah yang harus secara sungguh- sungguh merubah nasibnya. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah jangan sampai menyebabkan masyarakat tergantung dan sulit keluar dari kemiskinan. Pun masyarakat NTB yang sudah mapan ekonominya, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan korporasi-korporasi harus terpanggil untuk hand to hand menjadikan kemiskinan ini sebagai common enemy dalam mengurai kusutnya benang kemiskinan ini. Karenanya, program-program pengentasan kemiskinan yang digeber oleh Dinas Sosial NTB seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk hidup guyup dan tolong menolong serta mandiri secara ekonomi inilah yang akan “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera bisa diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan kita bangga menjadi orang NTB. Totalitas dan komitmen inilah yang akan mengantarkan NTB menuju negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, yang diraih melalui kerja keras, keringat, rasa cinta, dan air mata. Dan Dinas Sosial NTB akan terus merawat komitmen ini demi NTB yang bermartabat. NTB dan Pergulatan Melawan Kemiskinan 73

74 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

Kita terlalu lama di bawah ‘penguasaan’ luar sehingga alam bawah sadar kita penuh dengan kosa-kata ketidakberdayaan. Menurut saya, salah tugas pra pemimpin formal maupun informal termasuk para cerdik-cendekia adalah membangun alam bawah sadar baru yang penuh dengan optimisme dan keyakinan diri. Berhentilah mengolok-olok diri sendiri, mempermalukan diri sendiri, berlomba-lomba membuat deskripsi dan narasi negatif tentang NTB. Ketika NTB diapresiasi sebagai provinsi terbaik dalam pencapaian MDGs lima tahun berturut-turut, apresiasi yang membuat UNDP mengundang NTB cq gubernurnya ke New York untuk berbagai pengalaman, segera saja ada yang memposting berita Kompas tentang masalah kesehatan yang masih membelit NTB dengan komentar yang menggugat prestasi itu. Seakan-akan NTB tidak berhak mendapat apresiasi apapun. Sepanjang interaksi saya, tidak pernah ada keberatan, apalagi cercaan terhadap prestasi NTB kecuali dari kita sendiri. Hal ini sering membuat saya tersenyum bahkan tertawa sendiri dalam hati. Kata orang Arab, “Syarrul baliyyah ma yudhik” (Seburuk-buruk musibabh adalah apa yang membuat kita tertawa). NTB dan Pergulatan Melawan Kemiskinan 75

MENANGANI KEMISKINAN DI NTB: BELAJAR DARI GRAMEEN BANK BANGLADESH 76 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

Miskin dalam bahasa Arab berakar dari kata ‘sakana’ yang berarti diam, tetap, dan konstan. Karenanya, dalam bahasa Arab ‘tempat tinggal’ adalah ‘maskan’ yang akan didiami dan beristirahat. Dalam konteks apa yang kita bicarakan, kemiskinan adalah konsekuensi dari minimnya aktivitas dan ikhtiar untuk bergeser dari zona miskin yang dalam irisan tertentu dimaknai, bahkan diterima sebagai takdir Tuhan (given). Cara pandang seperti ini ditandai dengan sikap laten yang emoh berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja, apatis terhadap perubahan; dan secara psikologis merasa rendah diri, tidak berharga, tidak berdaya, dan sebagainya. Selain itu, mereka pun ditandai pula dengan rumah yang bobrok, penuh sesak dan bergerombol, sanitasi yang buruk, dan tingkat kebersihan yang rendah. Pada tingkat keluarga, masa kanak-kanak cenderung singkat, cepat dewasa, cepat menikah, dan bahkan cepat pula menjadi ‘orangtua’ tanpa pekerjaan yang jelas. Pun premanisme dan kekerasan boleh jadi sesuatu yang lekat di sana. Gambaran seperti ini nampak jelas di pinggiran kota, masyarakat pedesaan, dan kelompok marjinal/pinggiran. Wajah malaise ekonomi dengan segala irisannya jelas tidak berdiri sendiri melainkan produk dari sistem/ stuktur kuasa yang mengkotakkan alam bawah masyarakat miskin sulit bergerak, sesak napas, pun menerima fakta kemiskinannya sebagai garis hidup. Menangani Kemiskinan di NTB: Belajar dari Grameen Bank Bangladesh 77

Sistem atau struktur ini kurang mampu menyediakan ruang-ruang kreasi yang memungkinkan si miskin dapat bekerja, tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani, pemulung, penggali pasir, dan mereka yang tidak terpelajar, tidak terlatih, dan lain sebagainya. Kemiskinan dengan demikian adalah produk dari perselingkuhan antara struktur dan kultur yang menyebabkan wajah murung anak bangsa dan janji kemerdekaan belum sepenuhnya dilunasi. Terhadap kenyataan ini, pemerintah sejatinya tak pernah diam, pegiat-pegiat sosial kemanusiaan, lembaga-lembaga donor, LSM-LSM, dan lain sebagainya menginjeksi gerakan-gerakan kultural-ekonomis-teologis demi tersemainya kesadaran intelektual untuk keluar dari jebakan kemiskinan, setidaknya akan melihat kelemahan ekonomi sebagai sesuatu yang mesti dilawan bersama. 78 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

Pemprov. NTB sendiri telah menempatkan peningkatan kesejahteraan (baca: penanganan kemiskinan) sebagai perhatian utama. Tak heran kemudian, program-program yang pro poor diinstalasi ke masyarakat ekonomi lemah dengan alokasi anggaran 1,7 triliun pada tahun 2018. Pun ikhtiar yang tak habis-habisnya selama Dr. TGH M. Zainul Majdi menjadi Gubernur NTB, terbukti efektif dengan penurunan angka kemiskinan yang sangat signifikan dan ragam penghargaan nasional maupun internasional: apresiasi atas komitmen Pemprov. NTB dalam menangani kemiskinan. Tapi bukan berarti kemiskinan tidak ada karena wujudnya masih terpapar jelas di hadapan kita. Oleh karenanya, kita akan terus bekerja sembari belajar, menengok program-program penanganan kemiskinan yang diimplementasikan oleh daerah lain, bahkan oleh negara lain. Adalah Bangladesh contoh dalam konteks ini di mana sebagian besar masyarakatnya terpapar hidup di bawah garis kemiskinan akut. Muhammad Yunus, Sang Doktor muda pada masa itu ekonomi jebolan luar negeri, yang juga Guru Besar Ekonomi di negaranya merasa terpanggil, miris, sedih, menangis menjerit hatinya melihat kenyataan yang demikian. Ia merasa tumpukan teori-teori besar yang ia dapatkan dan ia ajarkan di bangku perguruan tinggi mengalami kebuntuan dengan fakta kemiskinan yang ada di Bangladesh. Berbuat dan terlibat praksis adalah jawabannya, sehingga sejak tahun 1976, Yunus Menangani Kemiskinan di NTB: Belajar dari Grameen Bank Bangladesh 79

mentransformasi sebuah lembaga kredit yang didirikannya menjadi sebuah Bank formal dengan aturan khusus bernama Grameen Bank atau Bank Desa dalam bahasa Bengali. Konsep penanganan kemiskinan terhadap kaum dhu’afa’ yang diinisiasi oleh Grameen Bank nampak sederhana: memberikan pinjaman tunai tanpa legal contract (jaminan/ agunan) yang selama ini menjadi rukun dan syarat transaksi peminjaman oleh bank konvensional yang membuat kaum papa ini kesulitan untuk memperoleh akses permodalan. Pihak Grameen Bank sepenuhnya meyakini bahwa kaum marginal ini dapat dipercayai yang membentuk kepercayaan diri mereka di tengah pesimisme lembaga formal-dalam hal lembaga perbankan negara. Dalam praktiknya, peminjam diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5-10 orang dengan memilih sendiri ketua grup yang dianggap cakap, baru kemudian peminjaman dapat dicairkan oleh pihak Grameen Bank dengan syarat bahwa dana yang dipinjamkan dihajatkan untuk usaha ekonomi produktif. Setiap anggota dalam group memiliki tanggungjawab yang sama atas setiap peminjaman yang dilakukan oleh anggota dalam group yang konsekuensinya adalah mereka juga harus memikul tanggungjawab pengembalian apabila anggota dalam group tidak mampu mengembalikan pinjaman. Barulah peminjaman kedua dan seterusnya dapat dilakukan. Skema permodalan seperti ini secara pelan-pelan membentuk loyalitas, komitmen, solidaritas, dan budaya malu karena satu orang saja yang mbalelo akan berefek 80 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

terhadap yang lainnya serta membentuk kesadaran dari tiap anggotanya untuk melunasi pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selain itu, ketua group harus rutin mengunjungi tempat usaha anggota dalam groupnya untuk memastikan bahwa usahanya berkembang dan mendapatkan keuntungan. Masyarakat ekonomi lemah diberi kesempatan untuk berkembang, dihargai untuk menjadi dirinya sendiri, mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya dan belajar serta berupaya memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam hal ini pihak Grameen Bank hanya sebagai fasilitator dan meminjamkan kredit. Model pemberdayaan ini bukan sekadar berfokus kepada kemiskinan finansial, tetapi juga sosial. Ia dirancang guna mendorong rasa tanggung jawab dan solidaritas terhadap sesama peminjam dalam satu komunitas. Hal ini dibangun karena diyakini bahwa kemiskinan bukan semata disebabkan oleh kekurangan modal finansial, tetapi juga sosial. Mereka juga dituntut memainkan peran dan terlibat aktif dalam ruang- ruang pengabdian sosial. Kombinasi antara modal uang serta modal sosial dengan sendirinya menjadi alat negosiasi bagi kelompok marginal untuk menaikan citra sosialnya yang selama ini diremehkan oleh karena rendahnya penguasaan terhadap alat produksi. Yang unik dari program penanganan kemiskinan ala Grameen Bank adalah memfokuskan gerakan perbaikan taraf hidup masyarakat miskin ini pada perempuan dengan tujuan: untuk menaikkan ruang tawar perempuan di Menangani Kemiskinan di NTB: Belajar dari Grameen Bank Bangladesh 81

ruang privat dan ruang publik. Kita tak menafikan bahwa kekerasan dalam ruang tangga oleh karena rendahnya penguasaan ekonomi kaum perempuan dalam keluarga. Pun dalam ruang publik tak jauh berbeda: perempuan tersubordinasi dalam ruas sosio-kultural yang sangat sempit. Visi berikutnya adalah peningkatan kualitas hidup anak. Bagaimanapun juga bahwa peningkatan kualitas ekonomi/kesejahteraan perempuan beririsan langsung dengan kualitas pendidikan dan kesehatan anak seperti turunnya angka kematian bayi dan malnutrisi. Keberhasilan Grameen Bank dalam menangani kemiskinan di Bangladesh oleh karena: (1) fokus pada orang yang termiskin diantara yang miskin, (2) diprioritaskan pada wanita miskin, (3) kredit berdasarkan kepercayaan bukan berdasarkan penjaminan, kontrak legal, prosedur dan sistem, (4) kredit diupayakan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dirumah tangga miskin dan bukan untuk konsumsi, (5) menyediakan layanan untuk orang miskin (bank proaktif mendatangi orang miskin), (6) untuk memperoleh pinjaman, satu peminjam harus bergabung dengan kelompok peminjam, (7) peminjaman baru dapat tersedia bagi satu peminjam jika seorang peminjam yang lain telah mengembalikan pinjaman sebelumnya, (8) Semua pinjaman diharapkan dapat dibayar/diangsur dalam mingguan atau dua mingguan, (9) Peminjam dapat meminjam lebih dari satu kali, (10) ada dua model simpanan bagi anggota yakni simpanan wajib dan sukarela, (11) Suku bunga pinjaman dijaga dekat dengan suku bunga pasar tanpa mengorbankan tujuan langsung untuk mengentaskan 82 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

kemiskinan, (12) Memberi prioritas yang tinggi untuk membangun social capital seperti pembentukan kelompok diperkuat , pemilihan pemimpin kelompok dan pengurus melalui memilihan yang demokratis, mendorong diskusi yang intensif untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan lingkungan, pendidikan anak dan teknologi (Yulaswati, 2008). Pertanyaan sekarang adalah “Apakah konsep penanganan kemiskinan ala Grameen Bank dari Bangladesh compatible untuk Indonesia?” Menurut hemat kami, strategi penanganan kemiskinan ala Grameen Bank menarik untuk dipertimbangkan serta diimplementasikan, katakanlah di NTB, mengingat adanya beberapa kesamaan utama seperti agama, gender inequality (bias gender), dan kantong-kantong kemiskinan yang berpusat di pedesaan (rural community) dan atau kawasan pesisir serta pedalaman dengan pelbagai modifikasi. Tunjuk misalnya, fokus pemberdayaan tidak hanya memfokuskan pada perempuan, melainkan juga laki- laki, pemuda usia produktif yang masih menganggur, dan tak tertutup kemungkinan juga mahasiswa-mahasiswa. Pun aktor yang terlibat bisa siapa saja: pemerintah, NGO-NGO, CSR, Ormas, majelis taklim, perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang terpanggil untuk menangani kemiskinan karena persoalan ini menuntut kita semua untuk terlibat praksis mengambil bagian. Bukankah kemiskinan mendekatkan kepada kekafiran yang dapat mengambil bentuk: pencurian, perampokkan, pemalakkan, dan berbagai sikap serta tindakan kekerasan lainnya. Menangani Kemiskinan di NTB: Belajar dari Grameen Bank Bangladesh 83

Langkah konkretnya adalah masing-masing dinas mengalokasikan dana khusus penanganan kemiskinan berbasiskan lingkup kerjanya: dana bergulir non agunan serta tanpa bunga yang dalam praktiknya dapat dikonversikan dalam bentuk sedekah. Sebagai contoh misalnya, Dinas Sosial melakukan advokasi pada masyarakat pesisir-pedalaman; Dinas Pertanian memfokuskan pada petani-nelayan, Dinas Pendidikan pada mahasiswa, Dinas Perdagangan pada pedagang, dan seterusnya. Diharapkan ke depannya, formulasi ini dapat dikembangkan menjadi semacam lembaga ekonomi mikro semacam koperasi/BMT yang berbasiskan orientasi masyarakat. Menangani kemiskinan jelas pekerjaan sosial yang tak mudah apalagi pemberian pinjaman tanpa kontrak yang legal kepada (kelompok) peminjam. Oleh karenanya prosedur tata laksana eksekusinya pun harus selektif terhadap kelompok yang dianggap laik menerima bantuan, pendampingan yang terus-menerus dilakukan yang dibarengi pelatihan life skill, motivasi, manajemen pemasaran. Pun petugas pendamping di lapangan dituntut untuk memiliki komitmen dan integritas untuk kerja tulus-ikhlas, memiliki kesungguhan untuk menolong orang-orang miskin, serta membangun hubungan personal dengan kelompok binaan. Ketidakdisiplinan antara kelompok peminjam dan pendamping hanya akan mengakibatkan terjadinya kredit macet serta gagalnya program penanganan kemiskinan. Di luar dari semua ini: permodalan dan pendampingan, keinginan dari kelompok masyarakat ekonomi pra sejahtera untuk keluar dari 84 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

pasungan kemiskinan dengan ikhtiar yang serius adalah jalan keluar utama. Sebagus apapun program tanpa diiringi komitmen warga ekonomi lemah untuk merubah garis hidupnya, batu karang bernama kemiskinan akan sulit untuk bergeser. Namun kita optimis bisa melawan kemiskinan dengan kerja- kerja sosial-kultural karena faktanya angka kemiskinan di NTB menurun signifikan: buah dari komitmen, kerja keras, dan kerja cerdas kita semua. AYO BERBUAT, AYO TERLIBAT, AYO LARI melawan kemiskinan. Menangani Kemiskinan di NTB: Belajar dari Grameen Bank Bangladesh 85

BOSAN MISKIN, BERGERAKLAH! 86 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB

Miskin sebagaimana pernah penulis kemukakan sebelumnya berasal dari bahasa Arab “sakana” yang berarti “diam, tetap, konstant”; kata lain yang merupakan derivasi dari kata yang sama adalah “sakinah” yang dapat diartikan “betah, netap-tetap, diam”. Artinya adalah bahwa semua kata dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf ‘sa-ka-nun’ berkonotasi makna: kondisi dan situasi yang minim imaji-kreatif untuk melakukan praksis perubahan. Karenanya, kemiskinan itu menjadi tak terelakkan apabila orang miskin lebih banyak ‘miskin’ (baca: berdiam diri) yang pada akhirnya membuatnya tak berdaya secara ekonomi dengan (masih) beralibi: TAKDIR TUHAN. Karena laten demikian: nir imaji kreatif dan menerima kondisi papa sebagai destiny, menjadikan kerja-kerja sosial penanganan kemiskinan tidak ringan, dus menantang karena harus menginjeksi file-file kesadaran baru, menjadi manusia baru, sembari menantang kemiskinan sebagai musuh yang harus dilucuti. Tulisan berikut ini adalah cerita mereka yang bergulat melawan (bibit) kemiskinan yang dapat merangkum banyak perwujudan: tidak kreatif, malas, gengsi, rendah diri. Sejenak saya terkejut. Di aplikasi transportasi online yang saya pesan tertulis nama dengan inisial Frnsc, sebut saja begitu. Perempuan ini saya taksir usianya sekitar 50-an tahun. Kulitnya putih bersih. Matanya sipit. Ia dengan lincah melewati beberapa kendaraan di depannya: Bosan Miskin, Bergeraklah! 87

mengantarkan saya ke bandara. Sepanjang perjalanan ia bercerita: anaknya dua orang perempuan. Satunya sudah menyelesaikan kuliah di Australia dan seorangnya lagi sedang menempuh studi di salah satu pendidikan tinggi di Surabaya. Dulunya, ia adalah pemilik showroom mobil: bisnis keluarga yang ditekuni lama. Pantas saja mobilnya fresh, keluaran terbaru salah satu merk mobil buatan Negeri Ginseng. Dengan bangga ia bercerita bahwa dia adalah driver perempuan kedua dan satu-satunya perempuan bermata sipit yang menekuni profesi berbasis aplikasi android ini di Lombok. Ia sempat diingatkan oleh anak-anaknya untuk menikmati hari tuanya, toh bebannya tidak terlalu berat karena anak-anaknya sudah mandiri. Sebagian besar keluarga dan komunitasnya pun meragukan bahwa ia serius menekuni profesi tersebut. Apalagi menanggalkan identitasnya sebagai pemilih showroom mobil beralih sebagai driver. Tapi ia cukup punya alasan kuat: penghasilannya lumayan besar dibandingkan income dari showroom yang pasarnya semakin sumpek. Sementara pajaknya mesti dibayarkan setiap tahun dan dalam sebulan belum tentu ada mobilnya yang terjual. Tidak kurang dari 15 juta sebulan ia peroleh. Jumlah yang besar dengan jam kerja yang dapat ia tentukan sendiri. Tak jarang, ia mendapatkan klien (pembeli) mobil dari orang yang memakai jasanya; beberapa orang driver berbasis aplikasi pun membeli mobil darinya. Sesampainya di bandara, ia menutup dengan tawaran, “Bapak… Kalau 88 N APAS PANJANG MEMBERSAM AI NTB